Snt05092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 150 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 5 SEPTEMBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus TMD

Kejari Dompu Mulai Sasar Rekanan Mataram (Suara NTB) Saksi - saksi terus dipanggil dalam kasus dugaan penyimpangan event Tambora Menyapa Dunia (TMD) yang dananya bersumber dari APBD Dompu.

Menelisik realisasi per item anggaran, penyidik Kejari Dompu Jumat (4/9) kemarin, meminta keterangan tiga rekanan.

Para rekanan yang tak disebutkan identitas dan perusahaannya ini, diklarifikasi

soal besarnya anggaran dari APBD Dompu tahun 2015 yang mereka terima. Kemudi-

an, para rekanan juga ditanya seputar apa saja pekerjaan dalam kontrak, juga realisa-

si sampai dengan pertanggungjawabannya. ‘’Berapa anggaran yang mereka terima, kemudian digunakan apa saja, itu yang kami tanyakan ke saksi rekanan tadi,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Dompu, Joko Suyanto, SH kepada Suara NTB, Jumat sore.

Karena penyelidikan masih

bersifat umum, maka pertanyaan kepada saksi-saksi belum ke arah substansi. Masih normatif seputar pelaksanaan kegiatan, meliputi kegiatan promosi, kegiatan berkaitan dengan sejumlah event hiburan, sampai dengan urusan logistik.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

POTENSI BESAR - Potensi sektor peternakan di NTB sangat besar. Tidak saja potensi ternak sapi dan kerbau. Tetapi juga unggas, seperti tampak dalam gambar. Bertumbuhnya industri kuliner, membutuhkan pasokan seperti ayam setiap hari dalam jumlah besar. Ini akan menguntungkan para peternak.

Untuk mendukung peternak bisa mengembangkan usahanya, bantuan modal termasuk teknologi dari pemerintah masih sangat dibutuhkan.

RAPBD 2016

TO K O H Belum Mengkhawatirkan

Umar Septono

PENANGKAPAN oknum mahasiswa di Sumbawa karena mengenakan kaos berlogo palu arit, belum menjadi indikasi kuat kemunculan faham komunisme. Logo itu dibuat hanya sebagai bentuk euforia tanpa tendensi lebih jauh munculkan faham laten PKI. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Tindaklanjuti Catatan Kemendagri KETUA Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan Pemprov NTB akan menindaklanjuti semua yang menjadi catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan Perda APBDP 2015.

Bersambung ke hal 15

Ekonomi Melambat, Pemprov Perkecil Belanja Pegawai, Jalur TKI Kian Perbesar Belanja Modal Diminati Mataram (Suara NTB) Melambatnya perekonomian nasional yang diiringi Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) massal diyakini akan membuat masyarakat NTB semakin banyak yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Sayangnya, perlindungan terhadap TKI saat ini belum sebanding dengan kontribusi mereka terhadap negara dan daerah ini.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj. Wartiah, M.Pd, yang berbicara dalam rapat paripurna pembahasan empat buah raperda inisiatif DPRD NTB,

Jumat (4/9).

Wartiah menjelaskan jumlah TKI asal NTB cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Memang, pengiriman TKI dari NTB sempat menurun tajam pada 2012 sebagai dampak kebijakan moratorium. Namun, setelah itu, jumlah penempatan TKI meningkat kembali. “Buruknya situasi ekonomi di Indonesia dan rendahnya upah buruh membuat animo warga masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri semakin besar,” ujar Wartiah.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Rakor Gubernur se Indonesia belum lama ini, Pemprov NTB akan memperkecil belanja pegawai dan memperbesar belanja modal dalam RAPBD 2016.

Sehingga,APBD yang disusun dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Arahan dari Kementerian Dalam Negeri memang APBD 2016 itu agar memperbesar porsi untuk belanja modal dan memperkecil seminimal mungkin untuk belanja pegawai atau belanja rutin,” kata gubernur di Mataram, Jumat (4/9) kemarin.

Secara umum dalam struktur APBD murni 2015 dengan jumlah Rp 2,993 triliun, jumlah belanja langsung sebesar Rp 1,332 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,66 triliun.

Dalam komponen belanja tidak lang-

sung terdapat belanja tidak langsung pegawai sebesar Rp 567,7 miliar dan belanja tidak langsung non pegawai mencapai Rp 1,092 triliun. Sementara, dalam komponen belanja langsung, belanja langsung pegawai mencapai Rp 102 miliar lebih dan belanja langsung non pegawai 1,230 triliun.

Bersambung ke hal 15

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)

Kepala BPKAD dan BPBD NTB Dilantik

Wagub Tekankan Pejabat Jangan Takut Eksekusi Anggaran H. Muhammad Nur (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali menggelar mutasi dua orang pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. Dua orang pejabat yang dimutasi itu adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala BPBD NTB. Selain memutasi dua orang pejabat eselon II, gubernur juga memutasi pejabat eselon III dan IV pada BPKAD. Kepala BPKAD dijabat Ir. H. Iswandi, M.Si yang sebelumnya Kepala Biro Keuangan Setda NTB. BPKAD merupakan organisasi perangkat daerah yang baru hasil merger antara Biro Keuangan dengan beberapa bagian Biro Umum Setda NTB. Sementara, Kepala BPBD NTB dijabat Ir. H. Azhar, MM yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan.

Pelantikan dan pengambilan sump-

ah jabatan dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muhammad Amin, SH, M.Si yang dihadiri Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH serta pimpinan SKPD lingkup Setda NTB, Jumat (4/9) kemarin.

Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH, M.Si dalam sambutannya meminta pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya supaya jangan takut mengeksekusi anggaran.

Wagub juga meminta pejabat supaya jangan takut diperiksa sebagai saksi oleh aparat penegak hukum jika keterangan mereka dibutuhkan dalam kasus tertentu. ‘’Tidak perlu kita takut dalam bekerja, tak perlu ragu-ragu mengeksekusi anggaran. Apalagi sekarang, isu pelemahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia. Sepanjang apa yang dilakukan sesuai ketentuan, sesuai koridor,” kata Wagub.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BPKAD, H. Iswandi dan Kepala BPBD NTB, H. Azhar serta pejabat eselon III dan IV pada BPKAD, bertempat di Ruang rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (4/9) siang.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

Halaman 2

Proyek PLPBK

Oknum Lurah Pagutan Timur Diduga Lakukan Pungli

Pasang PJU SEJAK beberapa bulan lalu, pemerintah Kelurahan Cakranegara Barat bersama warga dan Babinsa maupun Babinkamtibmas selalu siaga di sekitar kawasan Pasar Panglima atau Pasar Beras pada malam hari untuk memantau kegiatan malam di kawasan itu. Kawasan Pasar Beras sejak dulu dikenal sebagai tempat prostitusi dan pemerintah ingin menghilangkan citra negatif kawasan itu.

Agar kawasan tersebut tak lagi dimanfaatkan untuk keg(Suara NTB/dok) iatan prostitusi atau sebagai I Wayan Suwira tempat mangkalnya para pekerja seks komersial (PSK), Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira mengatakan di sekitar kawasan tersebut akan dipasang penerangan jalan umum (PJU). Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan Kota Mataram.

Suasana yang remang-remang tersebut disampaikannya kadang dimanfaatkan oleh para PSK untuk tetap datang dan nongkrong di kawasan itu. “Kita ingin ubah suasananya dengan memasang PJU agar tidak lagi remang-remang. Kita juga bersama Babinsa dan Babinkamtibmas tetap memantau di sana sejak bulan puasa lalu,” jelas Suwira.

Di sekitar kawasan Pasar Panglima tersebut terdapat pos ronda yang kerap dijadikan tempat nongkrong oleh perempuan yang mangkal. Rencananya pos ronda tersebut akan dipindah sehingga tidak dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Selain meminta pemasangan PJU kepada Dinas Pertamanan, Suwira mengatakan pihaknya juga meminta agar pohon-pohon yang cukup lebat di sekitar sana tempat tersebut diranting.

Suwira mengatakan perempuan yang kerap nongkrong di Pasar Panglima berasal dari luar. Ia berharap apa yang sedang diupayakan pihaknya ini berhasil dan juga meminta tokoh agama, tokoh masyarakat maupun warga sekitar ikut mengawasi. Ia mengatakan ada dua warga yang menyewakan tempat untuk kegiatan prostitusi di kawasan tersebut. Pihaknya pun telah melakukan pendekatan kepada warga agar tidak lagi menyewakan rumahnya untuk kegiatan tersebut.

Pasar Panglima juga diwacanakan Penjabat Walikota Mataram menjadi pusat pedagang kaki lima (PKL) Cakranegara.

Jika dijadikan pusat PKL, otomatis citra negatif kawasan tersebut sebagai tempat prostitusi menjadi hilang. Sebagai pusat PKL diharapkan nantinya akan memberikan nilai tambah dan dampak berantai (multiplier effect) yang besar untuk masyarakat sekitarnya. (ynt)

mukiman Berbasis Perkotaan (PLPBK) dikerjakan tersebar di RT 07 dan RT 08. Persoalan ini telah dikomunikasikan kepada kelurahan terkait alasan penarikan iuran tersebut. Kelurahan berdalih, proyek penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas itu mengisyaratkan warga mengeluarkan secara swadaya. “Misalnya kalau keperluan batu 2 dam truk, kita keluarkan

sama 1 dam truk,” tuturnya.

Sepengetahuannya, tidak ada proyek pemerintah membenani masyarakat. Bahkan ada kesan memaksa dan mengancam, jika warga tidak mengeluarkan uang maka proyek itu akan dialihkan ke orang lain. “Karena orang tidak tahu kemudian diancam mau dialihkan, ya warga bayar saja yang penting programnya tetap jalan,”

nentukan besaran disumbangkan masyarakat. Itu menjadi kesepakatan masyarakat melalui rapat kelompok.

“Tidak ada kami katakan bayar sekian, itu tergantung kesepakatan,” dalih Irfan.

Penarikan uang itu, apabila warga tidak bisa membantu bekerja dengan alasan kesibukan. Ia berulangkali mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program itu. Pihaknya tidak ingin ada konflik atau kecemburuan sosial antar masyarakat. Karena ini program swadaya, jadi mau tidak mau masyarakat harus berpartisipasi. “Pemerintah 70, masyarakat 30 persen,” sebutnya. (cem)

Batasi Reklame Rokok Tak Kurangi PAD Mataram (Suara NTB) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Bambang JW mengatakan, kebijakan pembatasan reklame rokok di Kota Mataram dipastikan tidak mempengaruhi sumber pendapatan asli daerah. “Insya Allah tidak berpengaruh,” kata Bambang saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/9).

Selain reklame rokok, produk lain seperti otomotif, perumahan serta bangunan memiliki peran menyumbang PAD di Kota Mataram.

Mantan Kabid Perdagangan pada Diskoperindag Kota Mataram ini mengapresiasi kebijakan dari Penjabat Walikota Mataram untuk membatasi reklame rokok. Ini akan jadi pertimbangan tim kerja teknis untuk mengkaji serta berhati - hati merekomendasikan izin reklame.

Meski diakui ujarnya, produk rokok boleh diperdagangkan, tapi sedikit tidak dikendalikan atau ada pembatasan khusus. Sehingga, ada pendidikan politik yang bisa diajarkan kepada generasi muda. Tidak disebutkan berapa persentase atau jumlah retribusi dari reklame rokok, tetapi pihaknya akan mempelajari peraturan peredaran rokok. “Produk rokok boleh diperdagangan, tapi dikendalikan pembatasan

ALAT BERAT - Alat berat di Jalan Panca Usaha dioperasikan untuk proyek pelebaran jalan dan perbaikan saluran primer, Jumat (4/9).

Pelebaran Jalan Panca Usaha

Jaringan Telepon dan Listrik Terkena Dampak Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura menyampaikan banyak jaringan telepon dan listrik yang terkenda dampak pelebaran Jalan Panca Usaha yang pengerjaannya telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Selain pelebaran jalan, ada juga proyek perbaikan saluran primer di kawasan itu. Selain jaringan telepon dan listrik, jaringan PDAM juga terkena dampaknya.

“Banyak jaringan baik telepon, listrik, dan air yang terkena dampaknya. Untuk itu perlu koordinasi lebih jauh dengan PLN, Telkom, dan PDAM. Banyak juga pipa yang pecah dan pihak pelaksana langsung melakukan perbaikan,” terang Mahmuddin.

Proyek pelebaran jalan dan perbaikan saluran primer ini adalah proyek dari Pemprov NTB. Mahmuddin mengatakan Pemprov NTB hanya berkoordinasi dengan Pemkot Ma-

taram terkait proyek ini. Sebelum proyek jalan ini dianggarkan, beberapa waktu lalu saat Kota Mataram masih dipimpin Walikota H. Ahyar Abduh dilaksanakan pertemuan antara Walikota dengan Dinas PU NTB untuk membahas rencana pelebaran jalan ini.

Rencana awal pelebaran Jalan Panca Usaha ini hanya sampai di simpang empat Jalan Bung Hatta atau simpang Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mataram. Tapi karena ada anggaran lebih maka diperpanjang sampai ke jembatan Karang Sukun. Jalan ini akan dilebarkan sampai 9 meter dan akibatnya pohon di kiri dan kanan jalan ditebang. Mahmuddin mengatakan pelebaran jalan ditargetkan sampai di Jalan WR. Soeprapto di belakang Kejaksaan Tinggi NTB. “Tapi akan dilakukan secara bertahap,” imbuhnya. Pelebaran jalan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kemac-

etan lima tahun ke depan.

Pemkot Mataram dalam proyek pelebaran jalan ini tidak perlu membebaskan tanah warga karena lahan yang terkena pembebasan lahan merupakan fasilitas umum. “Alhamdulillah tanah warga termasuk fasilitas umum sehingga tidak ada tuntutan ganti rugi,” jelasnya.

Untuk perbaikan saluran primer, Mahmuddin mengatakan dikerjakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP). Perbaikan saluran primer ini bertujuan untuk penanganan kawasan yang sering tergenang pada musim hujan. Salah satu kawasan yang sering tergenang adalah belakang Mataram Mall atau simpang Hotel Lombok Raya. Pengerjaan perbaikan saluran primer ini disampaikan Mahmuddin dimulai dari arah barat supaya elevasi atau kemiringan saluran menjadi lebih bagus. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kota Mataram pada awalnya direncanakan masuk dalam tiga Kelompok Terbang (Kloter) yaitu Kloter 8, 10, dan 11. Tapi seiring dengan banyaknya seat (kursi) yang kosong akibat beberapa JCH asal NTB yang visanya terlambat, maka pemberangkatan JCH asal Kota Mataram akhirnya hanya menjadi dua kloter; Kloter 8 dan 11. Sementara JCH yang tadinya tergabung dalam Kloter 10 akan digabung dengan Kloter 11.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Jumat (4/ 9). Beberapa hari lalu JCH Kota Mataram yang tergabung dalam Kloter 8 telah diberangkatkan ke tanah suci.

Pemberangkatan kedua untuk Kloter 11 ini masih menunggu jadwal dari Kemenag NTB. “Masih menunggu jadwal resmi karena ada pergeseran seat itu,” ujarnya.

Burhanul mengatakan JCH yang awalnya tergabung dalam Kloter 10 tidak perlu khawatir.

Pihaknya menjamin mereka pasti akan diberangkatkan setelah jadwal resmi diterima pihaknya.

“Yang jelas akan berangkat semua dan tinggal kita

Pemkot akan Tempatkan ”Incenerator” di Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) Setelah dilantik menjadi Penjabat Walikota Mataram pada 10 Agustus lalu, Dra. Hj. Putu Selly Andayani menargetkan Mataram menjadi kota yang bersih dan asri. Untuk itu, pengelolaan kebersihan menjadi salah satu programnya. Salah satunya bagaimana penanganan sampah yang volumenya terus meningkat setiap tahun.

Terkait pengelolaan kebersihan pasar, Selly berencana akan menempatkan mesin pengolah sampah atau incenerator di setiap pasar tradisional di Kota Mataram. Untuk mengawali rencana ini, Pemkot Mataram akan menempatkan incenerator di Pasar Kebon Roek, Ampenan.

“Kita pilih Pasar Kebon Roek sebagai pasar pertama untuk kita tempatkan incenerator,” ujarnya. Setelah berjalan baik dan efektif, maka sasaran selanjutnya adalah Pasar Mandalika, yang merupakan pasar induk dan terbesar di Kota Mataram.

Selly menyampaikan sampah-sampah yang dihasilkan para PKL di Kota Mataram juga akan diolah dengan incenerator.

Menurutnya para PKL adalah salah satu penghasil sampah yang sangat banyak sehingga selain ditata perlu juga dibina terkait persoalan penanganan sampah. “PKL akan ditata dan sampahnya kita akan manage

(Suara NTB/ynt)

PASAR KEBON ROEK - Untuk menjaga kebersihan pasar, Pemkot Mataram berencana menempatkan mesin pengolah sampah (incenerator) di Pasar Kebon Roek, Ampenan. dan bisa diolah langsung dengan incenerator,” cetusnya.

Ia mengatakan di setiap PKL tidak harus ditempatkan satu unit incenerator. Tapi Pemkot Mataram akan menempatkan mesin tersebut di pusat PKL yang paling tinggi produksi sampahnya.

Pemkot Mataram juga berencana menggunakan incenerator kapasitas besar di Kota Mataram untuk mengolah produksi sampah setiap hari. Hal ini sebagai upaya mengurangi sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Rencana jangka panjang kita mau ada incenerator kapasitas besar agar sampah langsung diolah di Mataram,” jelasnya.

Terkait rencana ini, Selly mengatakan akan meminta bantuan dari Pemprov NTB. Selly mengatakan pihaknya juga ingin melakukan penataan terhadap PKL yang ada di Kota Mataram. Ia tidak ingin ada PKL berjualan di trotoar karena menghalangi para pejalan kaki.

Salah satu pusat PKL yang akan ditata adalah PKL di Taman Malomba. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Bambang JW khususnya mereka layak mengkonsumsi diperhatikan,” imbuhnya.

Salah satu jadi pertimbangan nantinya, misi baik jangan sampai generasi muda terpengaruh bahkan terprovokasi dengan iklan rokok tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta Dinas Pertamanan, Satpol PP dan BPMP2T, untuk menghentikan reklame rokok di papan reklame. Upaya itu dimaksud untuk mendukung program Mataram menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Yang diinginkan, tiap papan reklame dipasang program pembangunan serta gambar keasrian Kota Mataram, sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat. (cem)

JCH Kota Mataram Hanya Dua Kloter

(Suara NTB/dok)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengapresiasi pembangunan di Kota Mataram selama 22 tahun. Memang banyak perubahan signifikan. Namun demikian, masih banyak yang harus dibenahi.

Namun menurut Muhtar yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana mengubah karakter masyarakat.

Karena inti dari kemajuan sebuah daerah, bukan hanya ter(Suara NTB/fit) letak pada fisik semata tapi Muhtar juga karakter masyarakat. ‘’Masyarakat yang saya maksud bisa saja dari bagaimana masyarakat bisa berperilaku bersih, bagaimana masyarakat bisa berperilaku membangun gotong royong. Itulah yang lebih penting,’’ tuturnya menjawab Suara NTB. Mengubah karakter masyarakat, lanjutnya, memang tidak serta merta hanya bicara sekali. Para pejabat lingkup Pemkot Mataram harus memberikan contoh yang baik. Program bersih-bersih yang dilakukan Penjabat Walikota Mataram, kata Muhtar adalah bagian dari bagaimana mengajak masyarakat untuk berperilaku bersih. ‘’Bukan sekadar kita berbicara, tapi kita tunjukkan bahwa ini yang kita lakukan dengan turun langsung ke masyarakat,’’ imbuhnya.

Ini tidak, tegasnya, tidak bisa hanya dilakukan sekali dua kali, melainkan harus secara rutin. Ini semua tidak bisa terlepas dari bagaimana Pemkot Mataram dapat mengarah pada hal-hal seperti itu. Selain itu, Muhtar juga tidak menampik bahwa bidang pembangunan fisik masih banyak yang perlu dibenahi. Misalnya jalan lingkungan. Dimana pembangunan jalan lingkungan belum bisa merata secara keseluruhan.

Demikian pula dengan pembangunan saluran irigasi yang ada di jalan - jalan lingkungan maupun di gang-gang masih banyak yang perlu diperbaiki.

Politisi Gerindra ini tidak menampik kalau program perbaikan jalan lingkungan, kini mulai ditagih masyarakat. ‘’Ya ini adalah tugas dari pemerintah yang saat ini sedang berkuasa untuk bagaimana merealisasikan hal itu,’’ terang Muhtar. Ia berharap, APBDP bisa cepat selesai sehingga program-program pembangunan, seperti jalan lingkungan dapat terealisasi seperti yang dijanjikan pemerintah terdahulu.(fit)

Setoran dikeluarkan masyarakat variatif dan tergantung ruas yang dikerjakan. Diantaranya, kisaran Rp 100 hingga 300 ribu perkepala keluarga. “Ada yang kasi Rp 100 sampai Rp 300 ribu,” keluh H. Kasmiun.

Ia heran, hanya RT 07 yang dibebankan mengeluarkan anggaran tersebut. Padahal di Petemon empat item proyek Penataan Lingkungan Per-

(Suara NTB/ynt)

Banyak yang Harus Dibenahi

pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra menjelaskan, proyek rabat jalan dan drainase itu merupakan proyek penataan lingkungan perkuminan berbasis komunitas dari PNPM. Artinya, selain intervensi anggaran dari pemerintah, masyarakat diminta berpartisipasi melalui anggaran swadaya. Misalnya, kebutuhan perbaikan drainase dengan volume 198 mencapai Rp 39 juta lebih, karena pola swadaya itu masyarakat mengeluarkan sekitar Rp 7 juta lebih.

Ia membantah jika melakukan pungutan liar bahkan me-

Mataram (Suara NTB) Warga lingkungan Petenom Kelurahan Pagutan Timur, mengeluhkan proyek rabat jalan dan drainase di wilayahnya. Proyek berasal dari program nasional pembangunan masyarakat (PNPM) Mandiri senilai Rp 1 miliar dinilai membebani masyarakat, lantaran oknum lurah diduga melakukan pungutan kepada masyarakat.

H. Burhanul Islam

umumkan ke masyarakat jadwal pastinya nanti. Yang jelas mereka pasti berangkat,” tegasnya.

Ia menambahkan belum keluarnya jadwal keberangkatan ini jangan sampai membuat JCH resah. Pihaknya pun telah melakukan sosialisasi kepada JCH melalui KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) karena kebetulan JCH yang tergabung dalam kloter ini merupakan anggota KBIH. “Pengurus KBIH juga sudah kita panggil,” ujarnya.

Untuk JCH Kloter 8 yang berangkat Selasa (1/9) lalu disampaikan Burhanul telah mendarat di Bandara Amir Abdul Aziz, Madinah pada Kamis (3/9) pukul 06.35 waktu Arab Saudi atau pukul 12.20 WITA. Sejak kemarin, Jumat (4/9) mereka mulai melakasanakan ibadah arbain di Madinah. JCH ini akan berada di Madinah selama delapan hari sembilan malam. Setelah itu mereka akan diberangkatkan ke Mekkah yang berjarak hanya beberapa jam dari Madinah. Terkait kondisi kesehatan 355 JCH dan lima orang petugas haji, Burhanul mengatakan mereka semua dalam kondisi sehat. “Alhamdulillah semua jamaah sehat semua, tidak ada yang sakit,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tiga Bank BUMN Mulai Salurkan KUR

Angin Segar bagi UMKM dan Koperasi DINAS Koperasi dan UMKM paling antusias dengan kelonggaran pemerintah untuk membuka kembali keran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peluang inipun dianggap sebagai angin segar bagi UMKM dan Koperasi Penegasan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM, terbitnya kebijkan untuk menurunkan suku bungan KUR dari 22 persen efektif/tahun menjadi 12 persen efektif/tahun tentunya akan melonggarkan para pelaku usaha dan gerakan koperasi.

Diakuinya, selama ini suku bunga 22 persen efektif/tahun juga memberatkan para pelaku usaha. Akibatnya, realisasi KUR-pun tak pernah kesampaian sesuai plafon kredit yang direncanakan oleh pemerintah.

NTB saat ini memiliki 3.966 koperasi. 58 persen dari jumlah tersebut merupakan koperasi aktif dan termasuk berkualitas.

Sementara jumlah UMKM di provinsi ini telah mencapai 644.708 UMKM. 81 persen diantaranya merupakan pengusaha mikro.

“Mereka itulah yang membutuhkan uluran kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya. Ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semua,” kata Supran Jumat (4/9) kemarin.

Mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB ini memaparkan kondisi penyaluran KUR tahun-tahun sebelumnya. Dari data yang disampaikan, tahun 2010 hanya tersalurkan 51,63 persen dari plafon Rp 343.193 miliar. 2011 terealisasi 44,63 persen dari plafon Rp 665.080 miliar. Sementara tahun 2012 realisasi KUR di NTB 47,42 persen dari plafon Rp 1,090 triliun.

Tahun 2013, realisasi KUR sebesar 45,60 persen dari plafon Rp 1,5 triliun lebih dan tahun 2014 terealisasi sebesar 31,59 persen dari plafon Rp 2,1 triliun lebih. Sisa plafon yang tak terserap itu sangat disayangkannya. Dengan pelaksana KUR adalah tujuh perbankan, BNI, Mandiri, BRI, BTN, Bukopin, Bank NTB dan Bank Syariah Mandiri.

Kebijakan baru penyaluran KUR yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini dikuatkan dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR, Kepmenko Bidang Perekonomian RI Nomor 170 tahun 2015 tentang bank pelaksana dan perusahaan penjamin KUR, yakni BRI, BNI dan Mandiri serta dijaminkan oleh Jamkrindo dan Askrindo.

Menurut H. Supran, kesempatan ini harus dikejar oleh UMKM dan Koperasi untuk melakukan pendekatan. Demikian juga perbankan diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengakses kredit dengan bunga lunak itu.

“Tinggal seperti apa koordinasi perbankan dan bagaimana mengakses dana tersebut, harus saling melakukan pendekatan. Agar plafon yang disiapkan bisa terserap sepenuhnya bila perlu seratus persen.

Harapan kita, UMKM juga tak menerima dampak krisis yang akan melanda Indonesia saat ini,” tandasnya. (bul) H. Supran (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

GALI - Petugas PDAM Giri Menang kembali melakukan penggalian jalan. Paling tragis, jalan mulus di Lingkar Selatan digali. Karena galiannya persis di tengah jalan, banyak pengguna jalan merasa keberatan karena terganggu dengan galian perusahaan air minum milik Pemkot Mataram dan Kabupaten Lombok Barat ini.

Alokasi Raskin untuk Lobar dan Lotim Ditahan Mataram (Suara NTB) Bulog tak merealisasikan distribusi raskin bulan ini untuk dua Kabupaten, Lombok Timur dan Lombok Barat. Ditahannya jatah Raskin untuk dua kabupaten tersebut menyangkut tunggakan pembayaran yang tak diselesaikan pada Agustus lalu.

Kepala Bidang Pelayanan Publik pada Divre Bulog Wilayah NTB, Soni Supriadi mengungkapkan, ditundanya distribusi Raskin di dua wilayah tersebut, sebagai sanksi atas kebiasaan buruk yang masih saja terjadi.

Total utang pembayaran raskin untuk Lombok Barat Rp 160 juta. Dimana Lobar menunggak pembayaran 100 ton raskin, dimana harga per kilogramnya Rp 1.600. Sementara untuk Lombok Timur Rp 400 juta karena menunggak pembayaran raskin se-

banyak 250 ton.

“Mungkin saja kekeliruan ini ada diperangkat desanya. Tapi yang kami ketahui jelas masyarakat tak melakukan pembayaran,” jelas Soni kepada Suara NTB. Bulog sebenarnya sangat mempertimbangkan untuk menahan jatah raskin di dua kabupaten tersebut pada bulan ini. Sebab, diyakini juga raskin ini sangat ditunggu-tunggu oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Apalagi bagi mereka yang memiliki penghasilan minim.

Bulog akan menyalurkan kembali jatah bulanan RTS, apabila utangutang tersebut telah dilunasi. Sebab jika Bulog mendistribusikan raskin pada daerah-daerah yang masih memiliki tunggakan. Tentunya akan menjadi pemasalahan tersendiri bagi Bulog.

Oleh sebab itu, Soni mengharapkan agar kewajiban penerimanya segera dilunasi. Harapan lainnya, kondisi seperti ini tak menjadi kebiasaan bagi perangkat desa, atau siapapun yang mengelola uang pembayaran raskin, jika RTS sendiri telah melunasinya.

“Biar sama – sama baik, kami tetap mendistribusikan raskin, tapi kewajiban pembayaran juga harus dikedepankan,” demikian Soni. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah secara resmi menunjuk tiga bank milik pemerintah yang diperbolehkan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) antusias menyambut dibukanya kembali layanan kredit dengan buka ringan itu.

Dibukanya kembali keran KUR ini oleh pemerintah kemudian disosialisasikan kepada pelaku usaha UMKM, SKPD terkait, difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Hadir langsung pimpinan ketiga perbankan plat merah itu, dengan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Perekonomian.

Sosialisasi KUR dilaksanakan di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Dalam kegiatan tersebut banyak pertanyaan muncul dari kalangan UMKM soal adanya keharusan menggunkan agunan jika ingin mendapatkan kredit lunak itu. Diungkapkan juga soal keapatisan masyarakat terhadap KUR sebelum-sebelumnya, dikarenakan suku bunga yang dianggap tinggi mencapai 22 persen efektif/tahun.

Kepala Bidang Rekonstrukturisasi Pendanaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, M. Hasyim, SE, MM menyebutkan diperkenankannya kembali penyaluran KUR ini, karena pemerintah sudah melakukan kajian dan evaluasi dari pelaksanaan penyaluran KUR sebelumnya.

Dari 33 perbankan pelaksana KUR sebelumnya, hanya tiga bank yang sudah diberikan lampu hijau untuk melanjutkan kembali program pemerintah itu.

Tiga bank tersebut BRI, BNI dan Mandiri. Perbankan lainnya, dieliminasi lantaran dianggap tersandung pada persoalan kredit macet (NPL) yang rata-rata berada pada kisaran 3 persen lebih, bahkan terdapat bank penyalur KUR yang kredit macetnya sampai diatas 5 persen.

“KUR sepertinya menjadi bagian yang sangat penting setelah dilakukan evaluasi, maka dari itulah KUR harus dilanjutkan,” ujar Hasyim dalam laporannya Jumat (4/ 9) kemarin. Tiga jenis KUR yang disalurkan tiga bank dimaksud, diantaranya KUR Mikro dengan maksimal plafon kredit Rp 25 juta. Selanjutnya KUR TKI dengan plafon kredit Rp 20 juta, dan terakhir KUR ritel dengan plafon kredit maksimal Rp 500 juta.

“Rata-rata suku bunganya 12 persen efektif pertahun, sebelumnya 22 persen efektif pertahun,” demikian Hasyim.

Selanjutnya soal agunan yang masih diberlakukan, Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Taufik Anwar mengemukakan, KUR adalah murni dana bank yang disimpan oleh nasabah. Dalam penyalurannya, sudah barang tentu agunan menjadi salah satu syarat untuk meyakinkan perbankan menjamin kredit yang disalurkan itu aman.

Agunan dimaksud bisa beragam, dari sertifikat, BPKB, bahkan bisa perabot rumah tangga lainnya. “Ini hanya masalah saling meyakinkan antara nasabah dengan bank,” demikian Taufik. (bul)

Hari Pelanggan Nasional

Pimpinan Alfamart Jadi Kasir Mataram (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai pemilik jaringan ritel Alfamart melakukan beragam aktifitas dalam rangka memeringati Hari Pelanggan Nasional (Hapelnas) yang jatuh setiap tanggal 4 September, mulai dari terjun langsung melayani pelanggan oleh jajaran manajemen, program promosi hingga belanja gratis bagi pelanggan yang beruntung di hari tersebut. Seperti yang terlihat di toko Alfamart Penjanggik 2 Mataram, tampak Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari sedang sibuk melayani pelanggan di meja kasir. Khusus untuk Jumat (4/9) pagi, pelanggan Alfamart Penjanggik 2 akan dilayani langsung oleh jajaran manajemen Alfamart.

“Hapelnas ini merupakan momen yang tepat bagi kami untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dengan

memberikan pelayanan yang lebih baik agar dapat memotivasi seluruh personel toko untuk tetap memerhatikan harapan dan kebutuhan pelanggan,” kata Yudi Sobari.

Voucher dan Belanja Gratis Ia menambahkan bahwa program tersebut sudah tiga tahun terakhir dijalankan jaringan toko Alfamart di seluruh Indonesia. Tidak han-

Jum'at, 04/09/15

ya di cabang, di kantor pusat pun jajaran direksi hingga manager semua terjun melayani pelanggan di toko dengan menjadi kasir. “Ini sejalan dengan tema perusahaan tentang transformasi budaya melayani, bukan dilayani. Bagi pelanggan yang beruntung akan mendapatkan belanja gratis di hari itu,” ujarnya menjelaskan.

Masih di hari yang sama,

perusahaan juga menjalankan program marketing ‘Ronda Sore’ serentak secara nasional di 1.000 toko Alfamart. Untuk wilayah Bali sendiri ada 17 toko yang akan menjalankan program tersebut. Ronda Sore adalah program reguler yang mengerahkan para karyawan Alfamart yang biasa disebut pasukan merah ini, berkeliling ke rumah warga di sekitar toko. Warga yang dap-

at menunjukan struk belanja Alfamart pada saat itu akan langsung mendapatkan merchandise menarik.

Selain memanjakan pelanggan secara langsung di toko, serta menyapa pelanggan di sekitaran toko dan pusat keramaian, Alfamart juga memberikan penawaran menarik melalui aplikasi digitalnya, Alfa Gift. Aplikasi ini terdiri dari 4 fitur, yaitu Catalogue, Messages, Store Locator dan Contact Us. Bagi pelanggan yang mengunduh aplikasi Alfa Gift pada hari tersebut, Alfamart menyediakan voucher belanja dan sejumlah merchandise bagi 492.015 pelanggan di seluruh Indonesia.

Angka tersebut diambil dari 4 September 2015 (492015).

“Kami menyadari, sebaik apapun produk yang kami sediakan, tanpa didukung pelayanan yang baik tidak mungkin tercipta loyalitas dari pelanggan. Untuk itu kami berupaya memberikan pelayanan terbaik yang datang dari ketulusan hati, sehingga diharapkan pelanggan dapat merasakan pengalaman berbelanja yang berbeda di toko kami,” ucapnya. (adv)

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lestarikan Peresean

Pemkab Lotim Gelar Festival di Dua Lokasi Berbeda Selong (Suara NTB) – Peresean merupakan salah satu permainan rakyat yang hingga saat ini masih sangat digemari masyarakat. Permainan ini membutuhkan nyali kuat serta ketangkasan, sehingga harus terus dilestarikan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Khairil Anwar Mahdi, SPd, Jumat (4/9).

Saat ini, katanya, di Lotim sedang berlangsung Festival Peresean di dua lokasi, yakni di Peneda Gandor Kecamatan Labuhan Haji dan di Tete Batu Kecamatan Sikur. Untuk di Tete Batu, katanya, merupakan peresean se-Pulau Lombok dimulai 2 September lalu. Sementara di Peneda Gandor sudah dimulai akhir pekan lalu. “Peresean itu filosofinya, kesatria dan sportivitas. Mereka bertengkar sungguhan, kalau sudah selesai langsung berpelukan pertanda saling menghormati dan menghargai,” jelasnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, permainan peresean telah berkembang menjadi suatu atraksi budaya sebagai ajang promosi untuk memikat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, juga untuk memeriahkan hari-hari besar nasional atau daerah. ‘’Sehingga, sudah sepatutnya ajang peresean ini harus menjadi perhatian semua pihak dan dilestarikan sebagai suatu budaya,’’ terangnya. (yon) PERESEAN - Peresean yang digelar di Peneda Gandor Labuhan Haji. Selain di Peneda Gandor, peresean juga digelar di Tete Batu Sikur. Seperti tampak dalam gambar, dua pepadu saat adu ketangkasan dalam Festival Peresean di Peneda Gandor.

Belum Berdampak USAHA Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai selama ini masih belum ada yang menjerit terkait gejolak sebagai imbas dari makin merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Gejolak yang terjadi di tingkat elite itu dinilai belum berdampak di Kabupaten Lotim.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan (Suara NTB/rus) UKM Lotim, H. Sahabudin H. Sahabudin menjawab wartawan di Selong, Jumat (4/9).

Menurutnya, kegiatan usaha yang dijalankan pelaku UKM ini selama ini berjalan apa adanya. Sebagian besar bahan baku yang digerakkan pelaku UKM menjalankan usahanya berasal dari bahan baku lokal dan masih berskala kecil.

Selain itu, lanjutnya, UKM juga hanya modal kecil dan belum ada yang bermodal besar. Selama ini sebagian besar masih mengandalkan dukungan dari pemerintah.

Dari Kabupaten Lotim sejauh ini yang bisa dilakukan hanya pada aspek memberikan pelatihan dan peralatan. Mereka tidak dibantu dalam bentuk uang tunai. ‘’Uang tunai diarahkan diperoleh di perbankan,’’ ujarnya.

Begitu juga dalam upaya menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini, terjadinya keterbukaan perdagangan dianggap tidak akan memiliki pengaruh besar bagi industri kecil di Lotim.

Upaya yang dilakukan Diskop dan UKM sendiri terus memberikan sosialisasi dan pendidikan. Melalui pemberian bimbingan teknis, diingatkan kebijakan MEA bukan ancaman bagi pelaku UKM, namun menjadi tantangan untuk berkembang.

Kehadiran produk-produk luar ke daerah harus dijawab dengan kesiapan bersaing. “MEA ini bisa jadi daya pacu, karena ini kan sudah menjadi kebijakan nasional. Kita dorong, pelaku UKM mengemas produknya untuk bisa berdaya saing,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/ari)

LEPAS - CJH KLU saat dilepas Penjabat Bupati KLU di Masjid Baiturrahman Tanjung, Jumat (4/9).

45 CJH KLU Dilepas Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 45 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilepas Penjabat Bupati KLU, Ashari, SH, MH, Jumat (4/9). Dibandingkan tahun 2014 lalu, angka keberangkatan CJH mengalami penurunan dari 61 orang menjadi 45 orang.

Ketua Panitia Penyelenggaraan Haji KLU, H. Kholidi Kholil, dalam pelepasan JCH di Masjid Baiturrahman Tanjung, mengatakan penurunan CJH ini didasarkan atas kuota yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dari 45 CJH KLU tersebut, tercatat 1 orang yang ditunjuk sebagai Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD).

“TPHD tahun ini yang ditunjuk adalah TGH. Sukarman.

Di mana untuk TPHD, seluruh biaya hajinya dibiayai dari dana APBD,” kata Kholidi.

Selain THPD, salah seorang CJH dari KLU juga dipercaya sebagai Tim Pendamping Haji Indonesia (TPHI) untuk mendampingi CJH se NTB. TPHI terpilih dari KLU atas nama Drs. H. Akhyar, yang mana seluruh biaya keberangkatannya dibiayai dari dana APBN. Tanggung jawab TPHI dalam hal ini, untuk mengkoordinir CJH asal NTB yang sama kloternya dengan kloter KLU. “Sedangkan tahun ini juga, Penjabat Bupati KLU, H. Ashari, SH, MH, juga akan menunaikan ibadah haji dari kloter Kota Mataram,” demikian Kholidi.

Sementara Penjabat Bupati, Ashari, seraya melepas CJH mengingatkan agar calon haji senantiasa menjaga ketahanan fisik. Ibadah haji sebagai ibadah yang melelahkan, memerlukan kekuatan fisik di tengah meningkatnya suhu di tanah Mekkah dan Madinah.

“Setiap muslim beriman selalu mendambakan haji ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam. Untuk itu, jamaah calon haji hendaknya siap lahir batin, fisik dan mental, dengan cara menjaga pola makan, pola minum, istirahat yang cukup dan mempedomani aturan penyelenggaraan haji yang ada,” pesannya.

Sebaliknya, Ashari juga mengingatkan agar masyarakat yang masuk dalam antrean tidak berkecil hati, karena belum bisa diberangkatkan lebih cepat. Ia mengajak masyarakat, jika belum diberangkatkan karena belum adanya izin dari Allah SWT. “Harapan saya, agar jamaah calon haji satu sama lain saling mengingatkan, agar dalam pelaksanaan ibadah haji tidak mengalami kesulit dan hambatan. Perhatikan juga bimbingan petugas yang ditunjuk, menjalin kekompakan dan kebersamaan atar calon haji maupun kelompok,” ujarnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

Tenaga Pendidik PAUD Banyak Tidak Berkompetensi Selong (Suara NTB) Para tenaga pendidik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dinilai banyak yang tidak sesuai kompetensi dan kualifikasi. Namun, besarnya keinginan masyarakat ingin memajukan pendidikan, membuat banyak lembaga PAUD berdiri.

Hal ini diutarakan Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM) NTB, Junaidi. Ditemui di kantornya, Jumat (4/9), lembaga pendidikan non formal itu kebanyakan pendidiknya dari kalangan luar lulusan pendidikan. Bahkan ada yang baru lulus SMA dan SMP sederajat.

“Minimal kan lulusan Diploma pendidikan,” ucapnya.

Kualifikasi pendidikan di

luar kompetensi sudah pasti akan terbatas kemampuan metodologi mengajarnya. Hal itu karena para sebagian besar pendidik itu tidak punya kemampuan ilmu keguruan.

Melihat kenyataan tersebut, BPKBM melakukan pemberdayaan dengan mencoba melakukan peningkatan kompetensi dan kemampuan dari para pendidik. Termasuk meningkatkan kualitas materi

pembelajaran yang disajikan para pendidik. “Para pendidik PAUD ini adalah merekamereka yang berjiwa besar, meski serba terbatas, termasuk terbatas gaji mereka tapi tetap aktif,” terangnya.

BPKBM berperan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para tenaga guru.

Termasuk mengajari cara menyusun Rencana Pokok Pembelajaran (RPP) dan dan

Perusahaan di Lotim Diimbau Hindari PHK Selong (Suara NTB) – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini mengancam perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk di Lombok Timur (Lotim).

Diketahui, jumlah perusahaan-perusahaan besar khususnya di Lotim sebanyak 16 perusahaan yang terdiri perusahaan tembakau, perajin mutiara dan lainnya yang memiliki karyawan terbanyak.

Pihak perusahaan diimbau supaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (4/9), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim, Lalu Sirwan Ali, S.Sos, mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dengan perusahaan di Lotim yang melakukan PHK terhadap karyawannya.

Hal itu berdasarkan surat edaran menteri yang menegaskan seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, perusahaan di-

minta melakukan efisiensi serta mencarikan solusi yang terbaik tanpa harus melakukan PHK terhadap karyawannya, seperti pengurangan gaji, mengurangi jam lembur serta mengurangi produksi. “Sampai saat ini belum ada informasi adanya perusahaan di Lotim yang melakukan PHK karyawannya,” klaimnya.

Seiring dengan memburuknya perekonomian Indonesia, ujarnya, dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu, diyakini kondisi tersebut akan bisa teratasi dan membaik. Oleh sebab itu, perusahaan khususnya di Lotim diimbau supaya tidak perlu melakukan pemangkasan tenaga kerja atau PHK. “Kita dari Dinas sosial tetap melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan di Lotim supaya tidak melakukan PHK, selain itu k i t a

juga mengimbau kepada para karyawan supaya bisa membaca situasi dan kondisi sekarang ini,” ujarnya mengingatkan.

Jika ada perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Maka informasi tersebut akan langsung ditindaklanjuti terkait dengan apa penyebab perusahaan mengambil kebijakan itu, karena dalam melakukan PHK sudah ada aturan dan ketentuan yang berl a k u . (yon)

Lalu Sirwan Ali

Regulasi Dinilai Kontradiktif

Picu Dilema Kasus Pernikahan Dini Selong (Suara NTB) Regulasi yang mengatur usia perkawinan dinilai selama ini masih kontradiktif, yakni antara Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dengan UU 23 tahun 2002 sebagaimana direvisi menjadi UU 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua ketentuan perundang-undangan yang kontradiktif itu menjadi pemicu dilematisnya persoalan pernikahan dini.

Hal ini diungkap Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Judan Putrabaya, Jumat (4/9).

Menurutnya, dalam UU Pernikahan membolehkan usia pernikahan sampai 16 tahun.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang batas maksimal 18 tahun. Usia 18 tahun ini pun terbilang masih disebut anak-

anak. Karena masih katagori anak, maka batas usia 18 tahun itu pun belum diperbolehkan menikah.

Menyikapi hal itu, Judan menyambut baik rencana Gubernur NTB, TGH M. Zainil Majdi yang menggalang wacana untuk merevisi UndangUndang Perkawinan.

Diakuinya, kasus pernikahan dini di Kabupaten Lotim cukup memprihatinkan. Selama tahun 2015 ini saja sampai bulan Agustus lalu dilaporkan 27 kasus. Sangat diyakini, masih banyak yang berlangsung secara diamdiam dan tidak terlapor.

Melihat fakta data laporan kasus pernikahan dini secara nasional, Kabupaten Lotim katanya mendapatkan peringkat teratas. Ketua LPA ini menguatkan pernyataan Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal sebelumnya yang menyebut salah satu faktor maraknya pernikahan dini ini

karena perilaku seks bebas.

Akibat terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya. Persoalan kekerasan seksual ini kata Judan membuat Lotim sebenarnya sudah berada di ambang darurat.

Selain karena persoalan ‘’kecelakaan’’, seperti diistilahkan Ketua DPRD Lotim, menurut Judan terjadinya pernikahan dini juga, karena tuntuan ekonomi. Orang tua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya.

Salah satu upaya yang dilakukan LPA adalah terus mensosialisasikan ke tengah masyarakat, terutama kepada siswa tentang pendewasaan usia perkawinan. Nikah usia dini banyak resiko. Salah satunya menyebabkan tingginya kasus kematian ibu atau sebaliknya memicu tingginya kasus kematian anak. (rus)

silabus yang mengantarkan proses belajar mengajar bisa lebih terarah.

Di NTB, ujarnya, jumlah guru PAUD mencapai 17 ribu orang. Namun, BPKBM belum bisa menyentuh semuanya, termasuk guru yang ada di Lotim.

Jumlah yang bisa disentuh sampai saat ini baru mencapai 1.000 orang. “Kita kan scope-nya NTB. Karena itu yang datang ini dari semua kabupaten/kota se NTB,” katanya.

Khusus di Lotim saja yang terdaftar lembaga PAUD-nya mencapai 400 unit. Dihitung tiap desa pasti melebihi lebih dari satu lembaga PAUD. Pihaknya yakin jumlah keseluruhan

(Suara NTB/rus)

Junaidi PAUD di Lotim ini bisa mencapai 700 unit. Semuanya pun diyakini belum bisa disentuh, karena keterbatasan dana. (rus)

Ekonomi Eropa Tertekan

Arus Kunjungan Wisatawan Mancanegara Terseleksi Tanjung (Suara NTB) Sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dikhawatirkan akan menerima dampak langsung dari kondisi ekonomi Eropa terhadap angka kunjungan wisatawan.

Namun rupanya, kondisi melemahnya rupiah terhadap mata uang asing, hanya berdampak terhadap terseleksinya pengunjung mancanegara.

Salah satu hotel Bintang 5 di Lombok Utara yakni The Lombok Lodge Hotel, misalnya menerima pengaruh akibat lesunya ekonomi di Eropa. Namun dengan citra sebagai penerima 10 penghargaan bergengsi tingkat dunia, pengunjung hotel ini pun tidak begitu khawatir terhadap kondisi tersebut.

General Manager The Lombok Lodge Hotel, I Wayan Mansur, Jumat (4/9), mengakui kunjungan wisatawan ke Lombok Utara relatif terjaga. Khusus di daratan Lombok Utara, ratarata hotel berbintang di kawasan Desa Medana ini cukup mampu menjaga neraca keuangannya dengan baik.

“Akibat dari depresiasi ekonomi, wisatawan yang ke Lombok Lodge dengan sendirinya terseleksi. Mereka yang terseleksi ini dari level pekerja Eropa, dan yang lebih banyak masuk sekarang dari kalangan middle up kawasan Amerika.

Sebelumnya pengunjung Amerika sedikit, sekarang mulai banyak akibat menguatnya mata uang dolar,” ungkap Mansur.

Melemahnya rupiah terhadap kurs Dolar Amerika kata Mansur, tidak begitu dipusingkan.

Pasalnya sejak awal, pihaknya tidak pernah membuat kontrak menggunakan mata uang dolar, melainkan tetap dengan mata uang dalam negeri. Sehingga dengan sendirinya, manajemen hotel menyesuaikan tarif pelayanan di The Lombok Lodge dengan perubahan kurs.

Manajemen bahkan menyiasati perubahan kurs ini dengan menunjuk salah satu karyawan yang ditugaskan khusus untuk mengawasi perubahan kurs, setiap jam. Menurut Mansur, hal ini dilakukan, karena The Lombok Lodge yang memiliki citra sangat baik dan dikenal wisatawan mancanegara, mengakses secara langsung atau direct booking.

“Dengan agen, kita tidak pernah membuat kontrak tetap, sehingga kapanpun dan dalam kondisi apapun agen membawa tamu, komisinya sudah jelas.

Tetapi, sebagian besar tamu kita direct, bahkan 80 persennya direct booking,” paparnya.

The Lombok Lodge mampu

(Suara NTB/ari)

I Wayan Mansur mempertahankan ritme arus kunjungan meski dalam situasi sulit, tidak lepas dari strategi pemasaran yang diusung. Selain promosi yang bekerjasama dengan “Google”, owner The Lombok Lodge juga mengakses promosi di majalah dan televisi Eropa. Di salah satu stasiun televisi di Belgia yang sebelumnya banyak mempromosikan Pulau Jawa dan Bali pun, kini ikut mempromosikan Lombok Utara. Jika dirupiahkan, biaya promosi di televisi Belgia itu menghabiskan tidak kurang dari Rp 24 miliar, namun relasi yang dimiliki sang owner melenggangkan promo dengan biaya nyaris gratis. Selain itu, manajemen juga menyediakan paket yang tergolong sangat menarik bagi pengunjung. Salah satunya, paket include makan pagi dan makan malam. Untuk makan malam sendiri, manajemen memberlakukan pelayanan spesial dengan pelayanan terbaik berkelas Eropa.

“Situasi pariwisata sekarang, pengunjung dari Amerika sudah mulai masuk, bahkan mereka langsung direct dari Wasinghton DC ke Singapura, lalu Jakarta – Lombok atau Singapura – Bali – Lombok. Sebelumnya mereka lebih banyak ke Thailand, Malaysia dan Jakarta,” sambungnya.

Terjaganya pengunjung kawasan pariwisata khususnya di kawasan Lombok Utara, tambahnya, tidak lepas dari tujuan pengunjung dan suasana yang mendukung. Bahwa, para pengunjung wisman, lebih banyak ke Lombok untuk berlibur. Apalagi KLU memiliki kondisi alam dan masyarakatnya sedikit lebih tenang. Sehingga tidak heran, Lombok khususnya Lombok Utara dikenal pengunjung sebagai lokasi favorit untuk berlibur.

“Mereka sendiri yang memberi kesan bahwa Lombok Utara is the best places to do nothing. Kalaupun atraksi mereka pergi ke gili untuk sekadar diving atau snorkeling,” ujar Mansur. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

(Suara NTB/her)

Bangun Perumahan Guru PELAYANAN pendidikan di SDN 5 Sekotong Lombok Barat (Lobar) dinilai belum maksimal, lantaran faktor medan ke lokasi sekolah itu. Akibat terlalu jauh dengan medan yang sulit, menyebabkan para guru sering terlambat masuk. Tidak hanya itu, banyak guru di SD ini tinggal jauh dari sekolah itu.

Untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di sekolah itu, anggota Komisi IV DPRD Lobar Khatib Qazwaini meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) membangun perumahan bagi guru di sekolah itu.

Dengan dibangunnya perumahan itu, maka para guru bisa menginap di perumahan itu pada saat hari mengajar. Sedangkan pada hari libur, para guru bisa pulang ke rumah masing-masing.

“Di SDN 5 Serero (Sekotong Tengah) itu perlu dibangun perumahan untuk guru oleh Dikbud, karena selama ini pelayanan mengajar murid terkendala, karena guru sering telat dan tinggalnya jauh,” ungkapnya, Jumat (4/9).

Menurutnya, perumahan bagi guru sangat penting mengingat hampir semua guru berasal dari luar. Para guru ini tinggal jauh, bahkan ada yang tinggal di Lembar dan Gunung Sari. Jauhnya jarak ini menjadi penyebab para guru terlambat. Selain itu, medan menuju ke sekolah itu juga sangat rusak parah.

Dengan dibangunnya perumahan itu, maka para guru bisa tinggal selama mengajar. Para guru tidak perlu pulang, karena bisa menginap di perumahan itu. “Kalau tinggal di perumahan dekat sekolah kan bisa cepat masuk mengajar,”imbuhnya.

Ia menambahkan, terkait persoalan lahan untuk pembangunan perumahan, pemda harus mengupayakan dari sekarang.

Jika tidak ada lahan pemda di lokasi itu, maka pemda harus melakukan pembebasan lahan. (her)

Belum Kantongi Izin

Plt. Bupati Lobar Minta Pengembang Tunda Pembangunan Perumahan

(Suara NTB/kir)

BELUM DILIRIK - Kawasan Pantai Torok Aik Beleq merupakan salah satu destinasi wisata bahari potensial milik Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Sayangnya, destinasi wisata yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) hingga kini belum mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Selama ini fokus perhatian pengembangan kawasan wisata bahari hanya terpusat di daerah Kuta dan sekitarnya. Padahal ada potensi wisata lain yang juga bisa dimunculkan sebagai destinasi wisata unggulan.

Sidak di Dukcapil Lobar

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengaku belum tahu terkait izin proyek pembangunan perumahan bersubsidi di Kuripan milik PT. Varindo Lombok Inti (VLI). Menurutnya, kemungkinan besar proyek itu belum berizin, karena sejauh ini belum ada pengajuan ke Pemda.

Menurutnya, izin pembangunan perumahan dikeluarkan kabupaten. Namun, hingga saat ini pihaknya belum pernah mengeluarkan izin atas perusahaan pengembang untuk pembangunan perumahan di Kuripan. “Kalau saya belum tahu, maka kemungkinan besar itu belum mengajukan izin,” kata Plt. Bupati Jumat (4/9).

Sesuai ketentuan, ujarnya, perusahaan terkait tidak boleh beraktivitas apapun sebelum ada izin dari pemda. Selain itu, pihak pengembang juga harus melalui ekspose dan dicek oleh tim (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), apakah seusai dengan RTRW dan RDTR atau tidak.

Sementara Ketua BKPRD Lobar Drs. H. M. Uzair, mengaku, permohonan izin proyek pembangunan perumahan dari PT. VLI telah masuk ke Pemda. Saat ini pihaknya tengah mengkaji dari semua aspek termasuk RTRWnya. Jika sudah sesuai barulah dikeluarkan rekomendasi.

Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi, mengatakan, terkait kajian RTRW dilakukan secara teknis oleh BKPRD melibatkan semua unsur, seperti Dinas Pertanakbun, BLH, PU, Dishubkominfo, DKP, Kehutanan dan BPBD. “BKPRD dapat menyimpulkan setelah turun ke lokasi,” terangnya.

Ia menambahkan, sejauh ini tim teknis yang terdiri dari beberapa SKPD telah turun ke lokasi melakukan kajian. Hasil kajian itulah tinggal dirapatkan dan dibahas bersama tim BKPRD lainnya. Terkait adanya aktivitas penimbunan di lokasi, ia sendiri tidak tahu terkait itu. (her)

Percepat Pelayanan

Seluruh Puskesmas di Loteng akan Jadi BLUD Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana mengubah status seluruh puskesmas yang ada di daerah ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Praya. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Setelah berstatus BLUD, puskesmas bisa lebih mandiri dari sisi pengelolaan keuangan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, SpA,saat dihubungi Suara NTB, Jumat (4/ 9). “Persiapan untuk perubahan status menjadi BLUD sudah kita lakukan. Dan, tahun ini diharapkan bisa terealisasi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, total ada 25 puskesmas yang akan diusulkan menjadi BLUD tahun ini tersebar di 12 kecamatan.

Hanya saja, tidak bisa tidaknya puskemas tersebut menjadi BLUD sangat tergantung dari hasil penilaian oleh tim penilai dari Dikes Loteng nantinya.

“Kalau dari hasil penilaian tim belum layak, kita usulan lagi tahun depan. Sembari memberi kesempatan puskesmas bersangkutan untuk melakukan persiapan. Tapi tetap kita berharap bisa seluruhnya,” ujarnya.

Pasalnya, persiapan menuju BLUD sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kini tinggal proses penilaian saja. “Sebenarnya perubahan status puskemas menjadi BLUD direncanakan dilakukan tahun kemarin. Tetapi karena terkendala mutasi pejabat. Sehingga baru tahun ini bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

Eka menambahkan, ada beberapa kelebihan yang diperoleh bagi puskesmas yang berstatus BLUD. Paling utama, puskemas diberi kebebasan mengelola keuangannya sendiri dan tidak lagi tergantung pengelolaan keuangan ke pemerintah daerah. Itu artinya, setiap kebutuhan yang diperlukan puskesmas dalam rangka pelayanan masyarakat bisa dengan cepat dipenuhi. ‘’Kalau dengan pola sekarang, ketika puskesmas butuh pengadaan fasilitas kesehatan harus menunggu kucuran anggaran dari pemerintah daerah. Tapi kalau sudah berstatus BLUD, puskesmas bisa mengeksekusi langsung anggaran. Sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah,’’ ujarnya.

Selain itu, jika butuh dokter, puskesmas bisa mengontrak dokter tanpa harus menunggu dokter dari pemerintah daerah.

“Jadi dalam hal pengelolaan anggaran, puksesmas bakal lebih mandiri. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan lebih baik,” tandasnya.

Konsekuensinya, kalau sudah berstatus BLUD maka audit pengelolaan anggarannya tidak lagi Inspektorat, tapi langsung diperiksa oleh BPK. ‘’Sehingga pihak puskemas pengelolaan anggaranya dituntut lebih cermat dan teliti lagi,’’ ujarnya mengingatkan.

Selain usulan perubahan status menjadi BLUD, ungkapnya, tahun ini pihaknya sedang mempersiapkan 6 puskesmas untuk dijadikan puskemas terakreditasi. Masing-masing Puskemas Kopang, Mantang, Praya, Janapria, Sengkol dan Puskemas Mujur. Penilaian akan langsung dilakukan oleh tim pusat. Bukan lagi tim kabupaten. (kir)

DPRD Temukan Dugaan Pungli dan Praktik Percaloan Giri Menang (Suara NTB) – Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pembuatan KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar), menjadi atensi serius kalangan DPRD. Menindaklanjuti keluhan masyarakat itu, DPRD Lobar dipimpin Wakil Ketua Multazam didampingi Ketua Komisi I DPRD Lobar bersama anggota lainnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Dukcapil untuk melihat pelayanan di dinas terkait.

Dari temuan DPRD baik di kantor Dukcapil maupun di lapangan, tidak saja lambannya proses pembuatan KTP yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Namun, tim juga menemukan sejumlah dugaan praktik percaloan dan pungutan liar pada proses pembuatan KTP. Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam, menjelaskan, tujuan pihaknya melakukan sidak ke Kantor Dinas Dukcapil, karena keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang dianggap memberatkan. Menurutnya, banyak masyarakat mengeluhkan lamanya proses pembuatan KTP, mulai dari desa, kecamatan hingga ke dinas.

“Sampai di dinas ini kok harus menunggu lima sampai satu tahun baru KTP itu jadi. Kami juga menemukan dugaan praktik calo dan pungli di sini,” akunya.

Politisi Nasdem ini meminta data terkait jumlah penduduk yang dilayani membuat KTP selama sehari, baik yang langsung ke kantor Dukcapil dan tambahan dari kiriman dari masingmasing kecamatan. Ia juga meminta penjelasan terkait SOP pelayanan dari dinas terkait dalam melayani masyarakat yang membuat KTP.

“Jangan jadi alasan gangguan sistem secara nasional, kami minta dana dan dijelaskan agar kami tahu,” ujarnya.

Hal senada dengan Wakil Ketua H. M. Nursaid. Pihaknya menemukan dugaan praktik pungli dan percaloan dalam proses pembuatan KTP di tingkat bawah. Hal ini ditemukan bahkan hampir di semua kecamatan oleh masing-masing dewan sesuai dapilnya. “Ini yang terjadi, bahwa ada pungutan liar,” terangnya.

Menurutnya, praktik calo dan pungli ini diduga dilakukan oleh oknum petugas di bawah. Biasanya petugas ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, jika pembuatan KTP sebenarnya dibebaskan.

Namun oknum sengaja menguruskan warga dan meminta imbalan.

Bahkan supaya cepat KTP selesai, oknum ini meminta bayaran yang tinggi. Sementara masyarakat mau-mau saja membayar, karena faktor ketidaktahuan dan ingin agar proses pembuatan KTP cepat selesai. “Bagaimana bentuk kontrol dinas terhadap oknum yang pungli ini,” tanyanya.

Menjawab tudingan itu, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Agus Martimbang just-

(Suara NTB/her)

SIDAK - Anggota DPRD Lobar saat sidak ke Kantor Dinas Dukcapil mengecek pelayanan pembuatan KTP, Jumat (4/9). Dalam sidak ini, mereka menemukan adanya dugaan pungli dan praktik percaloan. ru tidak menampik jika warga memang kerap kali memanfaatkan jasa orang lain dalam mengurus pembuatan KTP. Pihaknya pun tidak tahu jika itu ditarik biaya, karena dukcapil bertindak memproses permohonan yang dinilai sudah lengkap.” Memang ada saja yang meminta orang lain yang membuat KTP, apa karena kesibukannya atau bagaimana.

Kami tetap proses itu sepanjang syaratnya lengkap,”akunya.

Terkait lambannya proses pencetakan KTP , akibat gangguan sistem secara nasional. Hal ini dipermaklumkan pula oleh pemerintah pusat ke daerah.

Selain itu, kendala lainnya proses pencetakan E KTP yang baru diserahkan tahun 2015 ini. Padahal E KTP ini dilaksanakan sejak 2012, namun pusat tidak langsung menyerahkan penceta-

Jelang MTQ Nasional

kan dan peralatan ke daerah. Sementara banyak E KTP warga yang salah, entah itu salah nama, alamat dan agama.

KTP inilah yang perlu direvisi, sehingga memerlukan blangko KTP yang baru.

Tahap awal tahun 2015 lalu, jumlah blangko yang diberikan pusat hanya 21 ribu. Padahal, jumlah yang kurang seharusnya 100 ribu lebih. Selain itu, peralatan yang minim. Sejauh ini baru ada dua unit peralatan, namun satu yang berfungsi karena satu unit lagi rusak.

Akibat keterbatasan peralatan ini, ujarnya, pihaknya hanya mampu mencetak 150 KTP per hari, sementara pemohon 550 lebih, masing-masing yang langsung ke dinas Dukcapil 50 orang dan dari kecamatan 500 lebih per harinya.

“Itulah yang menyebabkan pelayanan agak lamban,”terangnya. (her)

Audit Dana CSR PT. ILBB

Masjid Agung Loteng Terus Berbenah Dewan Nilai Pemda Terkesan ’’Takut’’

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berpeluang menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional tahun 2016 mendatang. Rencananya Masjid Agung Loteng akan dijadikan sebagai salah satu lomba MTQ bersama beberapa lokasi di Kota Mataram. Terkait hal itu, pengurus terus membenahi masjid agar cepat rampung.

Kepada Suara NTB, Ketua Yayasan Masjid Agung Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM, Jumat (4/9), menjelaskan, ditunjuknya Masjid Agung Loteng tergantung dari pihak provinsi. Sementara, pemerintah kabupaten hanya menerima saja. Meski demikian, pihaknya tetap siap, jika nanti Masjid Agung Loteng dijadikan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan perlombaan beberapa mata lomba yang dipertandingkan.

“Ditunjuk sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan lomba dalam MTQ nasional saja, kita sangat antusias.

Apalagi kalau sampai ditunjuk sebagai penyelenggara utama, lebih antusias lagi,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Sekda Loteng ini, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan. Terutama persiapan Masjid Agung Loteng. Saat ini, penyelesaian pengerjaan fisik bangunan utama masjid terus dikebut, meski kondisi anggaran yang sangat terbatas.

(Suara NTB/kir)

BERBENAH - Masjid Agung Loteng terus berbenah. Apalagi, masjid terbesar di Loteng ini direncanakan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan perlombaan beberapa mata lomba pada MTQ tingkat nasional tahun 2016 mendatang.

Diakuinya, fokus perhatian pihaknya saat ini pada fisik bangunan utama, sehingga bisa selesai tahun ini juga untuk seluruh fisiknya. Baru setelah itu, pihaknya bergerak untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerajaan lainnya, seperti taman dan area parkir.

“Kalau fisik bangunan sudah tuntas, nantinya akan bisa terlihat perwajahan masjid. Setelah itu, kita bergerak ke pekerjaan yang lain,” ujarnya.

Disinggung kondisi kesiapan anggaran, Supardan mengaku masih jauh yang diharapkan. Hanya saja itu, tidak lantas membuat pihak-

nya pesimis. Dengan anggaran yang ada, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan yang masih bisa ditangani dengan anggaran yang tersedia.

Selain dari APBD Loteng, sumber anggaran pembangunan Masjid Agung Loteng juga berasal dari masyarakat, termasuk sumbangan para PNS lingkup Pemkab Loteng.

Mengingat, kalau hanya mengandalkan anggaran daerah jelas tidak akan mampu. “Dukungan dari masyarakat cukup besar dirasakan manfaatnya. Sehingga Masjid Agung Loteng bisa berdiri seperti sekarang ini,” ujarnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menilai pemda takut melakukan audit terhadap dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB). Hal ini disebabkan, sampai saat ini Inspektorat belum melakukan audit. ‘’Untuk melakukan audit itu, tidak perlu menunggu surat permintaan dari Dewan, karena tugas pemda sendiri melakukan audit tersebut.

Kok sepertinya terkesan pemda ini takut melakukan audit dana CSR PT. ILBB itu,” kritik Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, Jumat (4/9).

Dijelaskan, sesuai ketentuan DPRD tidak perlu bersurat ke pemda untuk meminta melakukan audit terhadap dana CSR itu. Karena secara aturan, memang tugas pemda selaku eksekutif, sedangkan dewan sendiri pengawas. “Lalu hasil audit itulah yang diserahkan ke Dewan,” terangnya. Pemda wajib melakukan audit terhadap dana CSR PT. ILBB, karena ada saham pemda di sana.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar, H, Fauzan Khalid, SAg, MSi, mendukung langkah Dewan mengaudit dana CSR sepanjang alasannya untuk tranparansi.

Terkait permintaan itu, Plt Bupati mengaku masih menunggu surat resmi dari DPRD, karena

sejauh ini, pihaknya belum menerima permintaan resmi, baik melalui surat.

Menurutnya, sah-sah saja Dewan meminta dana CSR itu diaudit, karena itu merupakan hak dewan. Namun ia sendiri harus melihat dulu sejauh mana tuntutannya. Perlu atau tidaknya dana CSR diaudit menurutnya tergantung alasan dan dasarnya. Jika itu untuk keperluan transparan maka itu bagus, pihaknya pun mendukung.

Meski demikian hal itu harus disampaikan secara resmi. Setelah ada itu, barulah akan ditindaklanjuti oleh pemda. pemda dalam hal ini Inspektorat tegasnya, sudah siap melakukan audit. “Inspektorat harus siap lakukan audit terhadap dana CSR itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur SDM PT. ILBB Syukur Nuralam menampik jika CSR tidak jelas penggunaannya. Pada saat awal-awal PT ILBB masuk, anggaran CSR dikeluarkan beberapa tahap untuk pembinaan masyarakat. Meski demikian, Syukur mengaku pada dua tahun terakhir, CSR berhenti diberikan, karena kegiatan perusahaan tidak aktif.

Menurutnya, dana CSR dipakai untuk pembinaan masyarakat sekitar tambang, pembelian sembako bagi warga. Termasuk diberikan ke anak yatim dan pondok pesantren. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

Halaman 6

SPANDUK KAMPANYE - Pemasangan spanduk perdana ketiga pasangan calon di sekitar perempatan Simpang Bingung. Tampak pelajar ketika pulang sekolah melihat spanduk kampanye pasangan calon.

(Suara NTB/arn)

SH, menjelaskan setelah pemasangan perdana ini, KPU akan mamasang alat peraga kampanye dimaksud di seluruh kecamatan dan desa. Total alat peraga terdiri dari spanduk pada 165 titik, umbul-umbul masing-masing 10 titik per kecamatan atau secara keseluruhan total 240 titik dan baliho besar pada lima titik.

“Dalam tiga atau empat hari ke depan, alat

Kebutuhan Hewan Kurban Tercukupi

Gudang Logistik PLN Kembali Kecurian Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah dua kali kecurian, gudang Logistik area PLN Sumbawa kembali digasak maling, Kamis (3/9). Sejumlah barang berharga berupa 3.645 BH Pressing AL, 100 buah join slit 150 MM, 1.100 buah Compression, 93 buah large angel dan 45 buah strain claim dicuri. Akibatnya, PLN Sumbawa mengalami kerugian mencapai Rp 50 juta.

Hal ini kemudian dilaporkan Ni Putu Sugiantika (47), karyawan setempat kepada polisi untuk ditindaklanjuti.

Peristiwa ini baru diketahui oleh pelapor dan security (satpam) yang bernama Sudirman, Kamis pada pukul 08.00 Wita, saat mengecek gudang logistik. Mereka mendapati rantai yang digembok di pintu sudah terputus. Betapa kagetnya, setelah memasuki gudang, sejumlah barang raib dicuri.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo kepada Suara NTB, Jumat (4/9) membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya sudah melakukan olah TKP. Terkait kasus ini pihaknya juga sudah bertemu dengan pihak PLN untuk meminta daftar piket serta daftar anggota di kantor tersebut.

Rencananya pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota lain yang berada di sekitar. Hal ini untuk mendapatkan informasi barangkali ada anggota yang sempat melihat ataupun mengenal ciri-ciri pelaku. “Saya harapkan ada informasi seperti itu,” imbuhnya.

Menurutnya, hasil penyelidikan yang tengah dilakukan pihaknya, terhadap barang bukti, masih belum diketahui kemana arah barang tersebut diarahkan. Tetapi, ditegaskannya kasus ini jadi atensi pihaknya. “Intinya kami melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelakunya,” ujarnya. (ind)

inginan pasangan calon. Diharapkan alat peraga dimaksud tetap berdiri kokoh hingga batas akhir kampanye 5 Desember mendatang.

Pantauan Suara NTB, spanduk perdana yang dipasang titik di perempatan Simpang Bingung sempat menarik perhatian warga pengguna jalan. Termasuk pelajar sekolah yang menjadi pemilih pemula nantinya.

“Kita memang berharap sekarang ini, masyarakat yang memerlukan melihat spanduk atau al;at peraga lainnya. Kalau dulu banyak sekali alat peraga terpampang karena dibiayai calon, sekarang menjadi tanggung jawab KPU yang dipasang pada tempat-tempat tertentu saja yang telah disepakati,” tukas Yudas panggilan akrab Lahmuddin. (arn)

Sengketa Pilkada

K2 dan KPU KSB Belum Ada Titik Temu Taliwang (Suara NTB) Sidang lanjutan musyawarah sengketa gugatan pasangan Kusmayadi – Khairuddin Karim (K2) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali digelar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kamis (3/9) lalu.

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) menjamin stok ternak untuk kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini mencukupi.

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Kusmirin, S.St, menjelaskan, untuk kebutuhan berkurban masyarakat biasanya paling banyak memilih hewan kambing. Sementara sisanya memanfaatkan hewan sapi yang menjadi sumber stok daging utama masyarakat.

“Jadi karena ada dua pilihan, stok ternak kita untuk lebaran haji ini tidak ada masalah,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (4/9).

Menurut Kusmirin, baik untuk konsumsi maupun kegiatan kurban tidak akan mempengaruhi stok ternak di daerah. Buktinya hingga kini tidak ada larangan bagi pengusaha untuk mengirimkan daging ke luar daerah, demikian pula kegiatan pemotongan di sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) tidak menurun. “Justru kuota pengiriman kita sebenarnya yang kurang,” cetusnya.

Dalam hal ini, pihaknya meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok ternak dan kebutuhan daging dalam menghadapi Idul Adha tahun ini. “Kalau harganya mahal saya kira lain persoalan.

Itu bukan disebabkan stok ternak kita yang berkurang, tapi kebutuhan kita yang tinggi. Kan hukum pasar sudah begitu,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan, jelang Hari Raya Idul Adha ini, pihaknya lebih fokus untuk menjamin kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Karenanya dalam sepekan sebelum kegiatan berkurban pihaknya akan menurunkan tim pemeriksaan hewan kurban di seluruh kecamatan. “Kegiatan ini sebenarnya rutinitas dinas setiap tahun, tapi tidak apa-apa kita informasikan lagi ke masyarakat,” harapnya.

Bagi masyarakat yang akan melaksanakan kurban, ia meminta sebelum dilakukan pemotongan, pemilik melaporkan ke petugas agar dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan yang akan dikurbankan. “Laporkan ke petugas kami. Nanti petugas kami akan turun melakukan pemeriksaan, baik sebelum maupun setelah pemotongan,” ujarnya.

Tak hanya hewan kurban yang ada di masyarakat, Kusmirin juga akan melakukan pemeriksaan pada hewan kurban yang dijual di tingkat pedagang. Karenanya ia berharap bagi pemilik peternakan yang membuka jasa pembelian hewan kurban melaporkan diri kepada DKPP agar petugas turun melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban dagangannya. “Sudah menjadi tugas kami untuk memastikan semua hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat,” imbuhnya.(bug)

peraga ini sudah terpasang semua di kecamatan dan desa,” terangnya, Jumat (4/9).

Konsep pemasangan alat peraga seperti spanduk, spanduk ketiga pasangan calon dipasang berurutan sama tinggi di satu titik sesuai nomor urut. Sebagai bukti KPU memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pasangan calon. Kontens atau isi spanduk disesuaikan dengan ke-

Dalam proses persidangan yang berlangsung hingga larut malam itu, Panwaslu sedianya merencanakan akan mencari kesepakatan para pihak.

Hanya saja hingga penghujung waktu, nyatanya para pihak tidak bisa menemui kesepakatan. Pasangan K2 maupun KPU sama-sama menilai memiliki pembuktian yang kuat, sehingga Panwaslu akhirnya hanya mempersilakan mereka menyampaikan kesimpulan atas pembelaannya masingmasing.

Pasangan K2 beranggapan sejumlah dugaan kecurangan yang diadukan pihaknya terbukti terjadi terutama pada saat verifikasi faktual dukungan oleh petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), sehingga berujung pada gagalnya mereka ditetapkan sebagai salah

satu pasangan calon di Pilkada KSB. Namun sebaliknya KPU membantah tudingan tersebut. KPU menganggap seluruh mekanisme dan prosedur mulai dari saat verifikasi bukti dukungan hingga penetapan pasangan calon peserta Pilkada sudah dijalani pihaknya bersama jajaran di bawahnya.

Kusmayadi yang secara langsung membacakan kesimpulannya di dalam persidangan menyatakan, pihaknya menolak hasil verifikasi faktual tahap II yang ditetapkan KPU. Sebab ia tetap menduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu di mana ada pemalsuan dokumen atau surat pernyataan tidak mendukung pasangan calon yang dilakukan petugas PPS. Menurutnya, pengisian for-

gal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk mencocokan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungan kepada calon. “Itu semua bukti bahwa ada kealpaan secara hukum yang dilakukan oleh petugas PPS sebagai bagian dari KPU,” sesal Kusmayadi.

Sementara pihak KPU KSB dalam kesimpulannya mengurai tentang analisa hasil pemeriksaan saksi. Dari keseluruhan itu, KPU tetap berpendirian pihaknya selaku termohon menolak dalil permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sebab seluruh proses pencalonan perseorangan yang telah dilaksanakannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menolak permohonan pemohon menjadi peserta PIlkada KSB tahun 2015 yang sah.

“Kami meminta kepada pimpinan musyawarah untuk memutuskan dengan keadilan yang seadil-adilnya. Bahwa apa yang kami jalankan atas

mulir syarat dukungan (B.3KWK) perorangan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan aturanaturan yang dijamin oleh Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 dan nomor 12 tahun 2015 pasal 23 ayat 3. ‘’Di mana dapat disimpulkan, pengisian formulir itu palsu atau dengan kata lain cacat demi hukum,” cetus Kusmayadi.

Sejumlah bukti pun disampaikan pihak K2 untuk menguatkan gugatannya tersebut.

Di antaranya dokumen B.3KWK yang diduga dibubuhkan tanda tangan palsu. Begitu juga surat pernyataan dari pendukung yang tidak ditemui, sehingga diduga PPS tidak bekerja sesuai amanat PKPU dalam melakukan penelitian faktual. Apalagi petugas harus mendatangi setiap tempat ting-

seluruh proses untuk pasangan perseorangan di Pilkada KSB sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” cetus Aliatullah, Komisioner KPU di akhir pembacaan kesimpulannya.

Setelah mendengarkan kesimpulan sebagai pendapat akhir masing-masing pihak, Unang Silatang, S.Kom selaku pimpinan sidang langsung menutup acara. Menurutnya, dengan kesimpulan masingmasing pihak yang tidak menemui kesepakatan, maka Panwaslu akan memutus sengketa tersebut sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada. Dan untuk itu, Panwaslu membutuhkan waktu dua hari ke depan sebelum menerbitkan keputusan penetapan atas sengketa yang diajukan pasangan K2 itu.

“Kami akan bacakan putusan dari sengketa ini pada tanggal 5 September pukul 20.00 wita,” timpal Unang dan langsung mengetuk palu sebagai tanda berakhirnya proses persidangan malam itu.(bug)

Kaya Peninggalan Bersejarah Perusahaan Perikanan Tertarik Manfaatkan Dermaga Labuhan Lalar Sumbawa Jadi Tujuan Penelitian Arkeologi

Taliwang (Suara NTB) Prospek Dermaga Labuhan Lalar mulai dilirik investasi. PT. Nusantara Perikanan (NP), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan menyatakan ketertarikannya untuk memanfaatkan dermaga tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Manawari, S.Sos mengatakan, ketertarikan PTNP itu sudah disampaikan kepada pihaknya.

Di mana perusahaan yang berpusat di Benoa Bali itu menyatakan kesiapannya memanfaatkan fasilitas dermaga Labuhan Lalar sebagai salah satu dermaga sandar armada penangkapannya. “Kami sudah ada komunikasi dengan mereka (PTNP).

Dan mereka menunjukkan ketertarikannya,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (4/9).

PTNP, katanya, sudah menunjukkan keseriusannya untuk memanfaatkan Dermaga Labuhan Lalar. Bahkan kata Manawari, beberapa waktu lalu pihak perusahaan sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dermaga untuk melihat apa saja fasilitas yang sudah dibangun pemerintah khususnya yang akan menopang operasional PTNP. “Mereka bilang sudah cukup bagus walau pun masih ada beberapa bagian yang harus disesuaikan supaya armada kapalnya bisa mendarat dengan baik,” ujarnya.

Adanya ketertarikan PTNP itu membuat Dishubkominfo meminta pemerintah segera menuntaskan pekerjaan lanjutan proyek dermaga. Menurut Manwari, sesuai dengan perencanaan, proyek dermaga yang berada di wilayah Kecamatan Taliwang itu belum tuntas sepenuhnya. Alasannya, pengelolaan dermaga belum menjadi otoritas pihaknya sepenuhnya. “Harapan kita segera diselesaikan, karena sekarang sudah ada perusahaan yang berminat untuk memanfaatkannya,” ungkapnya.

Berdasarkan penjelasan pihak PTNP, perusahaan perikanan ini selain akan menggunakan dermaga Labuhan Lalar sebagai dermaga pendaratan.

Juga sekaligus akan dijadikan pusat kegiatan perniagaan (jualbeli) perikanan. Untuk menunjang aktivitasnya tersebut, PTNP berencana membangun beberapa fasilitas penunjang di dalam dermaga nantinya, untuk memperlancar kegiatannya tersebut.

“Katanya mau bangun cold storage. Nah penambahan fasilitas ini akan kita bicarakan ke depan, makanya harapan kita pembangunan dermaganya tuntas dulu supaya

bisa kita perkirakan di mana lokasi yang tepat untuk menempatkan fasilitas itu,” papar Manawari.

Manawari optimis kehadiran PTNP kelak akan memberikan kontribusi positif baik bagi masyarakat dan pemerintah. Sebab selain memanfaatkan dermaga, kegiatan PTNP juga akan memberdayakan masyarakat terutama para nelayan. “Mereka siap membeli hasil tangkap nelayan. Ini saya kira sangat bagus sekali, karena bisa memberikan multi player effect ke seluruh lini,” ujarnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa mulai memasang alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Hal ini ditandai pemasangan di sekitar perempatan kantor KPU dan Kampus Akper Samawa. Begitu dipasang, alat peraga ini sempat menjadi perhatian warga yang melintasi jalan tersebut.

Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin,

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa kaya akan peninggalan masa lalu. Tak heran, kalau menjadi tujuan dari penelitian arkelogi. Seperti tergambar dalam sosialisasi hasil penelitian Pusat Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sumbawa, Jumat (4/9). Hadir sebagai pembicara pada sosialisasi itu Prof. Dr. Truman Simanjuntak dan Drs. I Made Geria dari Pusat Arkeologi Nasional.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ir. Mustafa, menjelaskan, tujuan penelitian arkeologi beragam di antaranya adalah untuk menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya. Arkeologi sangat membutuhkan kelestarian bendabenda tersebut sebagai sumber data.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk melindungi peninggalan tersebut dan juga diperlukan peran masyarakat sekitar dalam menjaganya sebagai bentuk kearifan lokal.

Sumbawa kaya akan peninggalan arkelogi. Beberapa di antaranya yang dikenal adalah Makam Sampar yang merupakan kuburan para raja Sumbawa letaknya sekitar 1

km arah timur Dalam Loka, Makam Karongkeng yang terletak di Kecamatan Empang merupakan makam H. Abdul Karim (Haji Kari) seorang mubaliq Islam yang mengembangkan Islam di Sumbawa bagian timur jauh sebelum raja Sumbawa masuk Islam di tahun 1623.

Selain itu, ada situs Ai Renung adalah situs sarkopagus (kuburan batu) di Batu Tering Moyo Hulu, situs Lutuk Batu Peti (sarkopagus) yang terletak sebelah barat laut dari Dusun Kuang-Amo Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu. Tidak hanya itu, ada situs Tarakin berada sebelah barat Kuang-Amo, situs Raboran yang juga berupa sarkopagus letaknya tidak jauh dari Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu. Sementara situs Temang Dogan terletak kira-kira 4 km arah selatan Desa Pungkit Kecamatan Lape, situs Batu Tata terletak di Jalan Batu Dulang- Punik (satu kilometer sebelum sampai ke Punik), dan situs Sampar Rhe. “Kami berharap melalui sosialisasi ini masyarakat mengenal kekayaan situs sejarah yang dimiliki Tana’ Samawa, sehingga ke depan kita semua dapat bersama-sama ikut berperan dalam melestarikan situs-situs bersejarah tersebut,”harapnya. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Fokus Penyelidikan untuk Kasus TMD

Kasus Rumah Kumuh Menunggu Audit BPKP Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu masih fokus dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pada pengelolaan anggaran event Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015. Selain karena anggarannya besar, penyelidikan dilakukan untuk menghindari fitnah. Sehingga setiap penerima uang akan dimintai keterangan terkait pertanggungjawabannya.

(Suara NTB/ula)

Syafruddin

(Suara NTB/ula)

Yuliadin

PBB Janji Tidak Persulit Pengunduran Diri Kurniawan Ahmadi Dompu (Suara NTB) Pengunduran diri Kurniawan Ahmadi dari anggota DPRD karena mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Dompu masih diproses oleh partai asalnya. Kendati maju tidak didukung partainya, pengunduran diri ketua Komisi 2 DPRD Dompu ini tidak akan dipersulit.

Ketua PBB Kabupaten Dompu, Syafruddin, SH kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (4/9) kemarin, mengungkapkan, proses pendunduran diri Kurniawan Ahmadi dari anggota DPRD Dompu saat ini masih diproses. Prosesnya pun masih di DPW sebelum dikirim ke DPP untuk mendapatkan persetujuan. “Saat ini prosesnya ada di DPW,” kata Syafruddin.

Syafruddin berjanji, tidak akan mempersulit pengunduran diri Kurniawan Ahmadi dari anggota Dewan kendati ia maju mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Dompu tahun 2015 tidak didukung PBB. Dalam 60 hari setelah penetapan sebagai calon wakil Bupati, 24 Agustus lalu, pemberhentiannya sebagai anggota Dewan akan rampung. “Kita akan membantu. Karena ini menjadi salah satu syarat calon,” jelasnya.

Sebelumnya, PBB Dompu mengajukan proses pergantian antar waktu (PAW) Kurniawan Ahmadi pada DPRD Dompu untuk menindaklanjuti pendunduran dirinya dari anggota Dewan. Namun surat tersebut diakui Syafruddin, sebagai surat pengunduran diri yang diajukan Kurniawan Ahmadi untuk kepentingannya mencalonkan diri sebagai wakil Bupati. “Itu surat pengunduran diri yang bersangkutan dan ditindak lanjuti Dewan dengan menyurati kita untuk proses pergantiannya,” ungkap Syafruddin.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dihubungi terpisah, mengatakan, surat yang diterima pihaknya pekan lalu merupakan tembusan surat PBB yang ditujukan ke KPU. “Yang kita terima kemarin bukan surat PAW, tapi tembusan surat pengunduran diri dari partai dan DPRD yang ditujukan ke KPU. Kalau surat pengajuan PAW belum kita terima,” ungkapnya.

PAW anggota Dewan prosesnya harus melalui beberapa tahapan yang bisa diperpanjang setiap tahapannya. Sehingga bisa melebihi 60 hari yang dibatasi KPU pasca penetapan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, 24 Agustus lalu. Karena tahapannya, partai mengajukan ke DPRD dan bisa dikembalikan lagi bila masih ada syarat yang belum dipenuhi. Ketika syarat dipenuhi baru disurati KPU untuk memverifikasi calon penggantinya selama sepekan. Setelah rampung di KPU, Dewan melanjutkan proses ke Gubernur melalui Bupati. Bila dalam 3 hari tidak dikirim Bupati, Gubernur bisa langsung memproses PAW-nya. (ula)

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Ketiga pelaku saat diperiksa penyidik Satuan Reserses Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa.

Curi Uang dan Perhiasan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Hasan Kurnia, SH kepada Suara NTB di Dompu, Jumat (4/9) kemarin, mengaku saat ini pihaknya masih fokus dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran event TMD tahun 2015. Karena kasus ini anggarannya besar sekitar Rp 4 M dan demi transparansi.

“Tapi teman – teman wartawan ini maunya seperti makan sambal. Begitu dimakan langsung terasa pedasnya.

Untuk pengungkapan kasus

tidak bisa seperti itu, semuanya butuh waktu dan proses,” katanya.

Sejak ditingkatkan ke tahap penyelidikan 5 Agustus lalu, Hasan Kurnia mengaku, setiap pekan selalu banyak pihak yang dimintai keterangan. Ia pun tidak tahu secara pasti jumlah pihak yang dimintai keterangan terkait TMD. “Setiap pekan ada pihak yang dimintai keterangan,” ungkapnya.

Hasan Kurnia mengatakan, pengelolaan anggaran event TMD tidak hanya terhenti pada

proses transaksi uang. Tapi pertanggungjawaban dari penerima uang juga harus jelas, sehingga akan ditelusuri. Ia pun mencontohkan pada program sosialisasi dan promosi event TMD oleh media massa Rp 5 juta. Model sosialisasinya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Tidak bisa hanya terima Rp 5 juta, lalu pertanggungjawabannya tidak jelas. Enak sekali itu namanya,” kata Hasan Kurnia mencontohkan.

Terkait penanganan kasus

(Suara NTB/ula)

Hasan Kurnia dugaan korupsi pembangunan rumah kumuh di Desa Kawangko Kecamatan Manggelewa, Hasan Kurnia mengatakan,

tahapannya masih menunggu hasil audit investigasi oleh BPKP. Hasil audit ini akan menjadi rujukan dalam menghitung kerugian negara. “Karena kita tidak punya auditor, makanya kita tunggu hasil audit dari BPKP untuk nilai kerugian negaranya,” katanya.

Sementara untuk kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan tahun – tahun sebelumnya, dikatakan Hasan Kurnia, jumlah jaksa di Kejari Dompu terbatas dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan semua kasus yang ada.

Sehingga akan difokuskan pada beberapa kasus tanpa harus mengabaikan penyelesaian kasus lama. “Kasus lama tetap jalan terus, kasus baru juga akan diselesaikan,” jelasnya. (ula)

Hasil Otopsi Masih Ditunggu

(Suara NTB/uki)

UNTUK OPERASIONAL - Motor Operasional Petugas KB di Kabupaten Bima yang bersumber dari DAK tahun 2015.

Tingkatkan Pelayanan

Petugas KB di Bima Dapat Motor Operasional Bima (Suara NTB) – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bima akan membagikan sebanyak 15 unit sepeda motor operasional kepada petugas lapangan KB (PLKB). Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap peserta Keluarga Berencana (KB) di wilayah setempat.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga BKKBN Kabupaten Bima, Nurdin S. Sos kepada Suara NTB, Jumat (4/9) mengatakan sebanyak 15 unit motor tersebut akan diberikan kepada petugas KB lapangan yang tersebar di kabupaten setempat dalam melayani kebutuhan masyarakat. “Motor ini akan kita bagikan kepada petugas untuk melayani masyarakat,” katanya.

Nurdin mengakui, petugas lapangan yang akan menerima manfaat tersebut telah dilakukan penyeleksian dan penyar-

ingan secara ketat oleh pihaknya, yang selama ini tidak hentinya bekerja dan melayani masyarakat. Karena, kata Nurdin, Hingga saat ini tercatat petugas lapangan KB berjumlah sekitar ratusan orang, yang tersebar dari 18 Kecamatan dan 191 Desa di Kabupaten Bima. “Karena jumlahnya yang banyak, akan disalurkan kepada petugas yang betul – betul bekerja, Tidak malas dan namanyapun sudah kita kantongi. Sedangkan petugas sisanya harus bersabar menunggu bantuan selanjutnya,” akunya.

Lebih lanjut Nurdin mengatakan, dengan penyaluran motor tersebut. Dirinya mengharapkan kepada petugas agar dapat meningkatkan kinerjanya karena selama ini mungkin agak terkendala karena tidak ada alat transportasi dan akibat keadaan wilayah yang sangat jauh.

“Sekarang kan sudah ada, Jadi kita harapkan kinerjanya meningkat dan dapat me-

manfaatkan dengan sebaikbaiknya,” lanjutnya.

Nurdin menuturkan dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana tersebut dapat membantu petugas lapangan KB untuk mewujudkan program keluarga kecil bahagia.

Selain untuk meningkatkan pelayanan, Nurdin juga meminta kepada petugas KB yang mendapat Motor tersebut agar dirawat dan dipelihara dengan baik. “Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika kedapatan, kita tidak akan segan – segan untuk menarik,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, 15 Unit motor operasional ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 tersebut langsung dilengkapi dengan boks untuk tempat peralatan penunjang pelayanan dilapangan. “Setiap tahun tetap ada pengadaannya, Tahun 2014 lalu kita juga dapat bantuan yang sama sebanyak 10 unit,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Hasil otopsi jenazah M Nor (70) warga Kelurahan Lelamase yang diduga meninggal tak wajar telah keluar. Namun Polres Bima Kota belum bisa mengungkap hasil otopsi karena belum dikirim oleh Tim Forensik di Mataram.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota melalui Ipda Masdidin yang dikonfirmasi, Jumat (4/9) siang, menyebutkan hasil otopsi jenazah M. Nor telah ada.

Namun, katanya, hasil otopsi belum dikirim oleh Tim Forensik.

Rencanannya, hasil otopsi tersebut akan dijemput oleh anggotanya ke Mataram. Untuk itu pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Tim Forensik.

“Hasilnya sudah ada, tapi belum bisa kita ungkapkan karena belum

dikirim,” terangnya.

Pembongkaran makam tersebut dilakukan Selasa (25) sekitar pukul 10.00 WITA. Pembongkaran jenazah almarhum yang meninggal sekitar 4 bulan lalu tersebut menyusul adanya laporan dari keluarga pasca meninggalnya korban. Salmah (33), anak almarhum curiga ayahnya yang ditemukan tergeletak di sawah meninggal tak wajar.

Sesuai informasi awal, korban meninggal setelah terjatuh dari pohon di areal kebun miliknya. Jenazah almarhum kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan setempat. Selanjutnya, untuk hasil otopsi belum bisa disebutkan karena masih dalam proses. Sementara otopsi dibantu oleh tim dokter Unram. (use)

Siswa Ponpes Dilaporkan Hilang Kota Bima (Suara NTB) Muhammad Reza Dyanulhayasi (14) dilaporkan hilang oleh orang tuanya ke Polsek Asakota. Reza dilaporkan hilang setelah kabur dari Pondok Pesantren (Ponpes) Imam Syafi’i.

Kapolres Bima Kota melalui Kasubbag Humas Iptu Sabri menjelaskan, Reza diketahui hilang beberapa waktu lalu. Sementara laporan dilayangkan oleh orang tua Reza, Syafrudin warga Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada Kamis (3/9). Sesuai dengan laporan, sebelumnya Reza diantar kembali ke Ponpes Imam Syafi’i pada 21 Agustus setelah berlibur di kampung.

Namun setelah satu ming-

gu kemudian tepatnya 28 Agustus, orang tua perempuan, Siti Hajar, mencoba menelpon ke pihak Ponpes untuk mengetahui kondisi anaknya. Hanya saja, Ustadz Muhrim (28) yang dihubungi menjelaskan bahwa Reza sudah keluar dan kabur dari pesantren. Mendengar penjelasan dimaksud, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian termasuk di rumah sanak saudara.

“Namun hingga saat ini, Reza belum diketahui keberadaannya,” terang Sabri.

Oleh karenanya, orang tua pun memutuskan melaporkan ke aparat Kepolisian. Terkait laporan ini pun tengah ditindaklanjuti oleh aparat Polsek dengan melakukan penyelidikan. (use)

Tiga Pemuda Polri Ajak Paslon Jaga Kamtibmas Selama Pilkada Ditangkap Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) AI (20) NA (19), dan DI (17) pemuda asal RT 2 RW 4 lingkungan Bukit Tinggi kelurahan Pekat, Sumbawa, harus berurusan dengan polisi. Ketiganya kedapatan mencuri sejumlah uang serta emas perhiasan milik Rahmawarti (42) warga setempat pada Jumat (4/9) sekitar pukul 07.00 Wita.

Pada saat itu ketiga pemuda tersebut membeli kopi di warung korban, dan duduk di belakang rumah korban. Aksi ketiganya diketahui korban saat hendak mengganti pakaian ke dalam rumahnya. Korban kaget, lantaran dompetnya yang berisikan kalung emas 6 gram, permata 2 gram, gelang emas lebih kurang 10 gram, dua cincin emas permata mutiara seberat 4 gram, dan uang Rp 400 ribu hilang beserta tiga pemuda yang sebelumnya membeli kopi di tempatnya tersebut.

Korban pun langsung mencurigai ketiganya, dan mengajak beberapa warga untuk mencari ketiga pemuda yang juga tinggal di wilayah tersebut. Setelah mendapati NS, korban pun menghubungi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Setelah mendapat informasi, dengan sigap pihaknya merespon dan meluncur ke TKP. Setelah mengintrogasi NS, kemudian pihaknya melakukan penangkapan terhadap AI dan DI, serta mengamankan sejumlah barang bukti.

Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Sumbawa. Dipaparkannya, awalnya ketiga pemuda tersebut datang ke tempat korban untuk membeli kopi dan duduk di belakang rumah korban. Saat itulah timbul ide dari AI untuk mencuri di tempat tersebut.

AI meminta DI untuk mengelabuhi korban dengan kembali memesan kopi. AI pun masuk ke rumah korban dengan meminta NS menjaga pintu rumah. Setelah mendapatkan sejumlah uang dan perhiasan, ketiganya meninggalkan tempat tersebut. “Sementara ini ketiganya sedang kami periksa. Dan selanjutnya akan kami proses hukum,” imbuhnya.

Untuk ketiganya sambung Tri, terhadap AI dan NS akan diupayakan dilakukan penahanan. Sedangkan terhadap DI, lantaran mengakui masih di bawah umur, pihaknya tengah melakukan pemanggilan terhadap keluarganya untuk memastikan ia benar dibawah umur atau tidak. “Kalau tidak, akan ditahan,” tukasnya. (ind)

Bima (Suara NTB) – Sukses dan lancarnya pilkada serentak 9 Desember mendatang, tidak terlepas dari peran semua kalangan, terutama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dan tim suksesnya. Untuk itu diharapkan kepada kompetitor yang bertarung agar selalu tertib dan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjaga Kantibmas.

Hal itu dikatakan Kapolres Kabupaten Bima AKBP Gatut Kurniadi, S.H., S.ik., usai Rakor penentuan waktu dan wilayah kampanye pasangan calon di Aula Polres Bima Jumat (4/9).

Lebih lanjut Gatut mengatakan empat pasangan calon yang bertarung antusias dan mengapresiasi tawaran untuk menjaga pilkada damai sehingga bisa terhindar dari gesekan antar pendukung saat berkampanye. Pasangan calon menawarkan pembagian wilayah dan akhirnya disepakati bersama.

“Walaupun diwakilkan oleh tim penghubung kita telah menyepakati tempat dan masing-masing wilayah diinginkan berbagai paslon, demi keamanan bersama,” katanya.

Diakuinya, masing-masing pasangan calon menilai perlu adanya kesatuan pemahaman untuk mengatur mediasi di dalam UU No 8 tahun 2015 maupun PKPU nomor 7 tahun 2015, tentang pelaksanaan kampanye itu memang diatur hanya rapat terbuka dan debat

pasangan calon. “Kegiatan blusukan mencari simpati dan dukungan masyarakat dikendalikan pasangan calon,” ungkapnya.

Penetapan waktu kampanye selama 102 hari yang diatur dalam peraturan PKPU, Gatut menjelaskan pihaknya hanya memfasilitasi semua pasangan calon merundingkan keputusan dari berbagai keinginan pasangan calon, dengan sama-sama membangun situasi kantibmas yang kon-

dusif.

Masing-masing paslon mendapatkan kesempatan kampanye dalam waktu bersamaan, tapi, pasangan calon melakukan kampanye di tempat dan wilayah yang berbeda, pasangan calon akan berkampanye secara bergiliran di wilayah yang dijadwalkan KPU Kabupaten Bima dan waktunya hanya tujuh hari dalam 1 wilayah.

“Kami mengapresiasi kebersamaan pasangan calon

dan tim kampanye menjalankan peraturan,” katanya.

Ditegaskannya, Polri yang diwakilkan Kapolres bertugas memfasilitasi musyawarah semua pasangan calon, saat melakukan kampanye. Apabila terjadi yang menjanggal diluar pengontrolan aparat, tidak seharusnya menjadi kewenangan aparat, kalau persoalan bisa diselesaikan tingkat paslon. “Kita sangat mendorong pasangan calon untuk menyelesaikan sekiranya ada

kejanggalan,” tegasnya Untuk itu dirinya menambahkan agar niatan masingmasing pasangan calon membangun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2015-2020 tampa ada kendala apapun, sehingga kedepan akan tidak mencederai nilai pilkada demokratis. Rapat koordinasi dihadiri oleh KPU Kabupaten Bima, Panwaslu, Tim penghubung dan beberapa keterwakilan dari pemerintah daerah. (uki)

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

Distamben Lobar Ancam Polisikan Penambang Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lombok Barat rupanya tak ingin dinilai tidak tegas menindak para penambang ilegal di Lingsar. Distamben Lobar akan mengambil langkah tegas terhadap para penambang. Distamben mengancam akan mempolisikan para penambang yang menambang di lokasi galian C ilegal tersebut.

Demikian ditegaskan Kepala Distamben Lobar, Budi Dharmajaya kepada (Suara NTB/dok) wartawan kemarin.

Budi Dharmajaya Dijelaskan, pemda bukan tidak tegas menindak para penambang tersebut. pasalnya Pemda sudah melakukan penutupan lokasi itu. Namun setelah ditutup, para penambang kembali beraktivitas.

Atas dasar itulah, ia lalu menghubungi pihak kecamatan untuk meminta agar pihak camat bersurat ke Distamben untuk mengadukan para penambang tersebut. Pihak camat diminta menyebutkan nama penambang itu. Atas dasar surat itu, pihaknya akan meneruskan ke Polda untuk diproses. Menurtnya, tindakan para penambang itu dinilai melanggar karena dilakukan secara ilegal. “sama halnya seperti di Jagaraga, plang dibuka, lalu kami laporkan ke Polda,” terangnya.

Tindakan tegas ini dilakukan untuk memberi efek jera bagi para penambang. Sebab jangan sampai, para penambang lain yang sudah ditindak merasa dianaktirikan. Ia menampik dituding bermain terkait beroperasi tambang galian C tersebut.

Sebelumnya, Kades Batu Kumbung, Marni menilai Pemda dalam hal ini Dinas Pertambangan Energi (Distamben) dan pihak Kecamatan Lingsar dinilai tidak tegas dalam menindak adanya aktivitas penambangan galian C yang diduga ilegal karena tak berizin di Kaliranget, perbatasan antara Desa Mekar Sari dengan Desa Batu Kumbung.

Padahal, aktivitas tambang ini pernah ditutup oleh tim pemda bersama aparat dari polsek. Namun tindaklanjut dari itu tidak dilaksnakan oleh pihak kecamatan sehingga penambang pun kembali melakukan penggalian. Bahkan kali ini kegiatan itu sangat parah, karena menggunakan cairan bahan kimia sehingga dikeluhkan masyarakat setempat.

Ia menyatakan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh puluhan warga itu berdampak terhadap jalan Desa Batu Kumbung. Akibat lalu lalang kendaraan, jalan di desa itu rusak parah. Aktivitas penambangan ini beroperasi hampir tiga tahun terakhir, namun tahun 2014 lalu sempat berhenti karena ditutup oleh Pemda. (her)

Warga Skotlandia Tewas Saat Diving di Gili Sarang Giri Menang (Suara NTB) Seorang warga asing asal Skotlandia tewas diduga saat melakukan diving di Pantai Gili Sarang, Dusun Belongas Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kamis (3/9). Sebelum meninggal, korban yang diduga menderita sakit ini sempat pingsan lalu dievakuasi ke Puskesmas Sekotong. Namun setiba di Puskesmas, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa. Mayat korban pun dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara untuk diperiksa lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Kamis lalu sekitar pukul 12.45 wita, korban bernama Scott James Taylor (46) melakukan diving di lokasi kejadian.

Awalnya, korban melakukan aktivitas diving pertama kali sekitar pukul 09.32 Wita, bersama tujuh rekannya yang samasama warga negara asing. Mereka dipandu tiga orang dive guide. Diving pertama korban bersama rekannya selama 32 menit di bawah air, selanjutnya service interval selama 2 jam.

Lalu sekitar pukul 12.00 Wita, korban pun melanjutkan diving untuk kedua kalinya. Namun naas setelah 23 menit diving dibawah laut, tiba-tiba korban pingsan. Namun saat pingsan, tidak ada tanda-tanda bahwa korban mengalami pingsan. Karena melihat korban tak bergerak, dive guide bernama Sapi’i lalu mengangkat korban ke permukaan. Setelah itu, korban dievakuasi rescue dan dilakukan pertolongan bersama rekan korban yang lain. Beberapa rekan korban bernama Wayne dan Ryan.

Karena melihat kondisi korban yang parah, korban dibawa ke Puskesmas Sekotong untuk memastikan kondisi korban.

Hal ini juga atas permintaan dari kantor Dive Zone agar korban diidentifikasi. Setiba di puskesmas, pihak Puskesmas Sekotong dan dokter puskesmas menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Rekan-rekan korban pun meminta agar korban dibawa ke rumah sakit Mataram. Lalu mayat korban pun dievakuasi ke Rumah sakit Bhayangkara Mataram.

Menurut pihak dive zone Kecamatan Sekotong, penyebab meninggalnya korban belum diketahui persis. Namun kemungkinan disebabkan korban sebelumnya telah mengalami sakit. “Sebelumnya istri korban sudah menyarankan agar tidak melakukan diving melihat kondisi korban yang kurang sehat,” kata Sapi’i salah seorang diver. Menurutnya, kejadian ini bukan ada kesalahan pada saat aktivitas diving dan tidak ada kesalahan baik secara teksnis dari perusahaan dive zone.

Kasatreskrim Polres Lobar Sidik Priamursita membenarkan kejadian itu. “Korban diduga meninggal saat melakukan diving,” jelasnya. Kronologi kejadiannya, ketika itu korban bersama rekan yang lain ditemani pemandu diver melakukan diving di Gili Sarang Buwun Mas. Saat diving itulah, korban mengalami pingsan dan meninggal. Diduga kemungkinan korban sebelumnya mengalami sakit. “Itu masih kita selidiki,” terangnya. (her)

POLHUKAM

Halaman 8

Inspektorat Loteng Diminta Selidiki Dugaan Dana Siluman Praya (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, kembali angkat bicara terkait dugaan dana siluman yang masuk dalam APBD perubahan Loteng tahun 2015 ini. Kali ini ia meminta Inspektorat Loteng turun tangan melakukan penyelidikan terkait persoalan tersebut. Sebelum aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi maupun Kejaksaan yang turun tangan.

“Sebagai pengawas internal, Inspektorat Loteng harus segera turun mengecek dan mencari tahu persoalan yang terjadi. Sebelum keduluan sama Polisi atau Jaksa,” pintanya, saat ditemuai Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (4/9) kemarin.

Hal itu penting dilakukan, supaya persoalan yang terjadi bisa jelas. Jika ditemukan kesalahan, maka Inspektorat Loteng bisa melakukan pembenahan dan perbaikan. Sehingga potensi terjadinya penyimpangan anggaran di kemu-

dian hari bisa dicegah.

Jangan sampai Inspektorat Loteng bekerja setelah aparat penegak hukum turun tangan. Karena kalau sudah ditangani aparat penegak hukum, kemudian ternyata ditemukan ada kesalahan maka tidak ada peluang lagi untuk melakukan perbaikan. Lantaran aparat penegak hukum pasti melakukan tindakan hukum. Bukan pembinaan lagi seperti halnya yang dilakukan Inspektrorat Loteng.

Terhadap APBD perubahan itu, dirinya sudah mengajukan

nota keberataan ke pimpinan DPRD Loteng. Bersama beberapa anggota Dewan lainnya.

Yang pada intinya menolak draf APBD perubahan tersebut. Untuk kemudian meminta dilakukan perbaikan.

“Sikap kita sudah sangat jelas terhadap APBD perubahan ini, menolak dan meminta dilakukan perbaikan,” tandasnya. Kendati pun APBD perubahan tersebut tetap dilaksanakan atau dieksekusi, bukan jadi persoalan. Karena memang sudah ditetapkan di sidang paripurna.

(Suara NTB/ars)

Rumah Satpam Digerebek Mataram (Suara NTB) Sebuah rumah di Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara digerebek Buser Sat Narkoba Polres Mataram, Kamis (3/9) lalu. Lima pemuda ditangkap saat asyik pesta sabu. Selain pemakai, mereka juga diduga sebagai pengedar.

Salah seorang pelaku berprofesi sebagai satpam di sebuah restoran di Cakranegara.

Penggerebekan sekitar pukul 09.00 Wita lalu itu, be-

rawal dari informasi masyarakat, rumah tersebut kerap dijadikan tempat pesta sabu. Berdasarkan info awal itu, tim bergerak dan menangkap GAP (20), IKS (19), KT alias KBR (22), AP alias AR (18), serta KW (17).

Di ruangan itu, berhasil disita dua poket kristal bening diduga sabu-sabu seberat 5,80 gram, juga perlengkapan hisap sabu. Ditemukan juga poket sabu seberat 5,7 gram dan 1,40 gram.

Selain sabu sabu, berikut disita

uang tunai Rp 4,5 juta. Banyaknya barang bukti menguatkan indikasi mereka sedang pesta sabu-sabu, bahkan lebih dari itu bertindak sebagai bandar.

Barang bukti ada yang ditemukan di kandang ayam dan tas salah seorang tersangka.

“Dari laporan masyarakat, mereka ini memang sering pesta sabu di rumah itu. Mereka kuat dugaan sebagai bandar juga,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, SH, Jumat (4/8).

GAP yang diketahui sebagai satpam restoran Jepang itu, diduga berperan kuat dalam peredaran dan konsumsi narkoba itu. Rumahnya di Abiantubuh itu diduga sebagai sarang peredaran narkoba dan konsumsi sabu-sabu. “Bersama rekan rekannya, GAP ini mengendalikan narkoba dari rumahnya,” kata Suteja.

Mereka yang butuh sabu, hanya tinggal datang ke kediaman GAP. Dari interogasi kelimanya, tidak ada yang

mengaku sebagai pemilik barang bukti sabu di atas kandang ayam tersebut. Tapi ketika ditunjukkan, tidak ada yang bisa mengelak. Mereka mengaku barang bukti itu sisa sabu yang belum habis dipakai, dan sisa yang dijual.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, pasal 114 ayat 1, Pasal 112 ayat 1, pasal 127 ayat 1 huruf a, undang-undang 35 Tahun 2009.

Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. (ars)

KPU Kota Mataram Cemas Tunggu Kepastian KPU RI Mataram (Suara NTB) Hingga Jumat (4/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram belum juga menerima surat KPU RI, terkait hasil konsultasi 31 Agustus lalu. Padahal, KPU RI telah menjanjikan akan menjawab dengan mengirim surat secara tertulis. Ketidakpastian tersebut membuat KPU Risau dan terus menuai pertanyaan dari sejumlah pihak.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi mengaku hingga kini belum menerima surat dari KPU RI, apakah Pilkada dilanjutkan ataukah ditunda hingga tahun 2017 mendatang.

“Kami masih menunggu suratnya belum datang,” kata Bedi dikonfirmasi lewat ponselnya, Jumat (4/9).

Ketidakpastian kapan suratnya datang, membuat sejumlah komisioner risau dan

harap - harap cemas. “Kami saja risau nunggu,” ujarnya.

Terkait permintaan Bawaslu RI, agar KPU Kota Mataram menjalankan rekomendasi oleh Panwaslu untuk menerima dan memverifikasi pendaftaran pasangan SAHAJA (H. Salman - Drs. Jana Hamdiana), Bedi menegaskan sah - sah saja Bawaslu RI berstatement demikian. Tapi pihaknya selaku pelaksana Pilkada masih menunggu surat dari KPU RI. Belum berani dipastikan hingga kapan surat dan tahapan Pilkada dilanjutkan atau tidak, karena kewenangan sepenuhnya di KPU RI. Seperti diketahui, 31 Agustus hingga 2 September, kelima Komisioner KPU Kota Mataram berangkat ke KPU RI mengkonsultasikan surat KPU RI nomor 502 dengan isi surat pada poin tiga membu-

ka pendaftaran khusus Golkar. Konsultasi itu setelah perbedaan pemahaman antara KPU dan pasangan SAHAJA. Dalam salinan putusan ditafsirkan SAHAJA, bahwa KPU harus menjalankan putusan sengketa dengan menerima dan melakukan verifikasi, bukan membuka pendaftaran.

KPU Kota Mataram tidak berani memutuskan sehingga kelengkapan berkas diserahkan SAHAJA ditolak KPU. Dan memutuskan Pilkada Kota Mataram masih satu calon yakni pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) yang diusung enam partai politik yakni, PKS, PKPI, Nasdem, PAN, Hanura dan PBB. Sedangkan rival politiknya SAHAJA diusung Golkar dengan total kursi di DPRD sebanyak sembilan kursi. (cem)

dan memimpin Surabaya lima tahun ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Rasiyo-Abror, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Partai Demokrat dan PAN, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Surabaya karena secara administratif dinilai ada yang tak memenuhi setelah diverifikasi.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 89 huruf a, dimana apabila hasil penelitian perbaikan calon dan syarat, kurang dari dua pasangan calon, maka dibuka kembali pendaftaran.

Mekanismenya akan dilakukan penetapan penundaan paling lama tiga hari yakni pada 31 Agustus hingga 2 September, Kemudian masa sosialisasi tiga hari pada 3-5 September dan membuka kembali pendaftaran selama tiga hari pada 6-8 September 2015.

Namun, karena adanya pengaduan sengketa pencalonan

dari PAN dan Demokrat atas tidak diloloskannya RasiyoAbror, KPU Kota Surabaya menganulir jadwal perpanjangan pendaftaran.

“Kami belum bisa memastikan kapan pendaftaran akan dibuka lagi,” kata Komisoner KPU Surabaya Nur Syamsi. (ant/bali post)

Soekarwo

(Suara NTB/ist)

pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, ada dua nama “srikandi” lain yang rencananya dipasangkan mendampingi Rasiyo untuk Pilkada yang diselenggarakan 9 Desember 2015, yakni Esty Martiana Rachmie dan satu perempuan yang dirahasiakan namanya.

“Tapi pilihan lebih ke Lucy Kurniasari. Apalagi Esty memilih fokus di organisasi sebagai ketua pimpinan wilayah Aisyiyah Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim tersebut.

Pertimbangan lain, lanjut dia, sebagai calon legislator dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo, suara yang diraih tidak sedikit meski masih gagal duduk di kursi Senayan untuk kali kedua.

“Di Surabaya suaranya tinggi, tapi di Sidoarjo memang kecil. Karena ini pemilihannya di Surabaya, saya yakin pasangan Rasiyo-Lucy ini menang

selama ini banyak persoalan dan kasus di DPRD Loteng yang tidak jelas penyelesaiannya. “Kita akan dorong kasus ini sudah bisa ditangani aparat penegak hukum,” tegas Dani.

Dukungan yang sama juga disampaikan Koordinator Konsorsium Loteng, Saeful Muslim, S.Pt. Katanya, persolan tersebut harus tuntas dan, siapapun yang terlibat harus ditindak tegas. Karena persoalan tersebut sebenarnya bukan hal baru.

Selama ini kasus serupa sudah sering terjadi. Tapi ironisnya, penyelesaian tidak jelas. Karena lebih banyak yang menguap.

“Untuk kasus ini kita minta harus tuntas. Supaya bisa jadi pembelajaran bagi anggota Dewan maupun TAPD. agar ke depan bisa lebih terbuka dan transparan membahas anggaran daerah,” imbuhnya. (kir)

DITANGKAP - Kasubag Humas Polres Mataram AKP I Wayan Suteja saat berbincang dengan lima pemuda yang ditangkap dalam kasus pesta sabu, Kamis lalu. Salah seorang diantaranya Satpam restoran Jepang.

Rasiyo-Lucy Tantang Risma-Whisnu di Pilkada Surabaya Surabaya (Suara NTB) – Pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari akan menantang Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya setelah dipastikan mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Semua sudah sepakat, termasuk dewan pimpinan pusat kedua partai politik pengusung,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, dipilihnya Lucy Kurniasari karena menilai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI periode 2009-2014 itu memiliki semangat dan jiwa kepimimpinan memadai sehingga tak ada alasan untuk tidak memberi kepercayaan kepadanya.

“Nama Lucy Kurniasari juga diterima banyak pihak, termasuk Demokrat dan PAN. Jadi, sudah tidak ada persoalan lagi terkait nama

Hanya saja, jika di kemudian hari ternyata ada penyimpangan yang terjadi, maka pihaknya tidak ikut bertanggung jawab. Karena sebelumnya, pihaknya sudah memperingatkan terlebih dahulu.

Sementara itu, Ketua Formapi NTB, Ahmad Ramdhani, mengancam akan memperkarakan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Pihaknya saat ini masih mengumpulkan data dan keterangan terkait persoalan tersebut. Sebagai bahan laporan ke aparat penegak hukum. “Begitu data lengkap, persoalan ini akan kita laporkan ke polisi atau Kejaksaan,” timpalnya.

Menurutnya, kasus dana siluman tersebut harus diselesaikan secara hukum. Agar pihak-pihak yang terlibat bisa jelas dan terang. Mengingat,

(Suara NTB/ist)

Luhut Pandjaitan

Napi Terorisme akan Dipisah dari Tahanan Lain Jakarta (Suara NTB) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan narapidana terorisme yang ada di lembagalembaga permasyarakatan akan dipisah dari tahanan kriminal lainnya.

“Teman-teman kita narapidana terorisme perlu diberi pencerahan dan itu bisa dilakukan dengan mengatur agar tempat mereka tidak disatukan dengan tahanan kriminal lain,” ujar Luhut usai mengadakan pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis malam.

Menurut Luhut, saat ini memang belum ada ditemukan kasus atau indikasi terorisme yang mencolok. Namun ia mengatakan pihaknya terus melakukan pemetaan lokasi-lokasi rawan tindakan terorisme di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memang merencanakan sebuah pola pembinaan khusus bagi para narapidana pelaku tindak pidana terorisme agar para penegak hukum lebih fokus dalam menangani kasus tersebut.

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Arief Dharmawan mengatakan pola pembinaan khusus tersebut di antaranya adalah penempatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terpisah, pengaman-

an yang super maksimum, serta peradilan khusus terorisme.

BNPT mencatat setidaknya ada 15 persen dari 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat.

Sementara itu selain tentang narapidana terorisme, Luhut juga menyinggung tentang keinginannya agar usahausaha penanggulangan teror dilakukan secara terintegrasi.

Ia telah memerintahkan jajarannya untuk membawa konsep integrasi tersebut pada tanggal 17 September, meliputi bentuk organisasi hingga program yang akan dilakukan.

“BNPT tetap dipertahankan tapi saya pikir penanggulangan terorisme jangan terpisah-pisah. TNI, Polri, BIN harus jadi satu,” katanya.

Pada malam ini, Kamis (3/ 9), tiga perwira tinggi Polri mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kamis malam.

Mereka adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjenpol Saud Usman Nasution, Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi (Asops Kapolri) Irjen Pol Unggung Cahyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian.

Menkopolhukam dan ketiga perwira tersebut melakukan pembicaraan tentang deradikalisasi terorisme. (ant/bali post)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

Halaman 9

Sungai Batu Indah Darmastuti

Seperti kebanyakan penduduk di desa itu, ia berambut lurus legam. Kulit wajah segar berseriseri seperti baru saja dilahirkan kembali. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak anak-anak, tidak orang tua. Semua memiliki bibir merah jambu dan manik mata sebening embun berkilau di ujung-ujung rumput dan ilalang yang menghampar di banyak bagian wilayah itu.

(River by Yisreal Feldsott, 2011 - images.huffingtonpost.com)

MEMBENTUK cincin, selajur sungai mengalir melingkarinya. Ikan-ikan atau binatang air lainnya hidup aman. Tak ada pemancing atau siapa pun yang berhasil menangkap. Bila ada pemancing datang, semua binatang berenang itu seolah hilang begitu saja. Bahkan racun yang ditebarkan, tak mempan membuat ikan-ikan mabok lalu muncul di permukaan.

Tak ada jembatan yang menghubungkan wilayah itu dengan dunia luar. Konon katanya selalu saja hilang bila kayu-kayu papan dipasang, difungsikan sebagai jembatan.

Ada yang mengatakan kayu papan itu hanyut, ada yang mengatakan kayu papan itu tersedot tenggelam. Entahlah, mengapa bisa begitu tak ada penjelasan.

Aku sedang berenang berjuang untuk mendapatkan kembali kasutku yang hanyut di sungai itu. Saat sampai ke tengah, tiba-tiba arus melembut hingga bisa kuraih kasut. Lalu aku memotong arus dan menepi, naik ke darat berseberang dengan desaku. Tepat saat itulah aku melihat perempuan itu. Ia duduk menganyam sulursuluran pohon yang tumbuh di dekatnya.

Ia terkejut mendapatiku tiba-tiba muncul dari sungai.

Bajuku kuyup, rambutku kuyup.

Tangannya terhenti menganyam, lehernya memutar terpaku ke arahku. Rambut panjang itu sedikit menutup sebelah matanya. Tak ada sorot takut, hanya heran bercampur takjub melihat kehadiranku. Sempat kulihat betisnya yang bersinarsinar mengintip dari kain cokelat tebal.

“Bagaimana kamu sampai di tempat ini?” bertanya ia saat melihat aku terpaku saja di situ. Aku menggeragap.

“Tanpa sengaja. Aku tadi melepas tujuh ekor belut ke sungai itu, untuk membuang sial dan mendekatkanku pada keberuntungan. Tetapi justru kesialan menimpaku seketika

itu. Aku terpeleset dan kasutku terbawa arus air.” Ia memandangku tak mengerti.

“Itu satu-satunya kasutku.

Jadi aku harus mendapatkannya kembali.”

Ia tersenyum. Bibir merah jambu itu merekah seperti kelopak mawar di kebun belakang rumahku. Tetapi aku memandang sekeliling, sejauh pengamatanku tak ada bungabunga mawar tumbuh di sana.

Yang ada bunga-bunga putih kecil-kecil entah apa namanya.

Dan bunga kuning berkelopak besar. Di antara bunga-bunga itulah beberapa orang sibuk mengerjakan pekerjaan masingmasing. Memilah biji-bijian, membolak-balik dedaunan yang sedang dijemur dan memotong ranting-ranting. Itu semacam kesenangan atau kegilaan, aku kurang yakin. Karena mereka mengerjakan dengan kesungguhan dan kecepatan tangan luar biasa.

“Bajumu kuyup. Rambutmu juga kuyup. Berjemurlah di sini.

Panas bintang besar akan mengeringkan kasut dan pakaianmu dan rambutmu.”

Aku menurut. Lalu duduk di dekatnya di atas rumput.

“Apakah kamu lapar?” aku mengangguk. Dari buntalan kecil ia keluarkan sebongkah roti agak keras. Aku menerimanya juga menerima sekerat buah merah tanpa memberiku air. Tetapi saat aku memakan keduanya, aku tak merasa haus. Bahkan mulutku menjadi segar dan manis.

“Rotinya enak. Dan buah ini manis sekali. Tenggorokanku seperti disiram air.”

“Semua yang tumbuh di sini berasa begitu.” Ia memetik rumput di dekat tempat kami duduk, lalu ia memakannya.

Aku terpana.

“Petiklah, cobalah!” aku melakukan yang ia minta.

“Bagaimana?” ia bertanya.

“Sangat enak. Ah, andai semua rumput berasa seperti ini, pasti di tempatku tak akan ada gelandangan kelaparan.

Karena rumput pun akan

membuatnya kenyang.” Ia tersenyum. Aku tidak bohong.

Karena memang rumput itu rasanya enak, tenggorokanku juga seperti dialiri air.

“Semua yang tumbuh di sini enak dilihat, enak juga dimakan. Karena dihidupi oleh sungai itu. Air sungai itu merembes ke dalam tanah dan membuat segalanya indah.”

“Itukah mengapa di sini tak ada gelandangan? Tak kulihat kesedihan?” aku menatapnya.

Matanya terukur olehku, bahwa ia tak tahu apa itu gelandangan. Ia mengedik bahu, lalu melanjutkan kesibukan.

Sambil mengamati ia menganyam, aku memikirkan nasibku. Bagaimana bisa aku tadi terpeleset. Dan bagaimana bisa aku tidak tahu kalau tempat ini ada? Wilayah ini hanya berbatasan sungai dengan desaku. Tetapi aku merasa tak mengenalnya.

Menurut perempuan itu, mereka mencukupkan kebutuhan dengan apa yang tumbuh dan apa yang jatuh di tanahnya. Tak kulihat kesedihan, tidak juga pertengkaran.

Semua melakukan pekerjaan dengan gembira dan bernyanyi.

Nyanyiannya seperti kesiur angin dan gemericik air yang menerabas sela-sela batuan cadas.

“Boleh aku bertanya?” aku mengangguk.

“Apakah kesialan itu sangat mengerikan? Apakah ketidakberuntungan itu sesuatu yang buruk sehingga kamu melepas tujuh belut untuk menjauhkannya darimu?”

“Sial dan beruntung, aku sudah mengalaminya. Itu hanya soal perasaan senang dan sedih. Sial tidak membuat umurku berkurang satu, beruntung tidak menambah satu umurku. Tetapi besok aku akan mengikuti turnamen layang-layang. Turnamen itu diadakan setiap pertengahan tahun. Saat alam begitu indah dan angin bertiup bersahabat.

Dan tahun ini aku ingin menang. Yang dipercayai

leluhurku turun menurun, dengan melepas tujuh ekor belut (harus tujuh ekor), kami dijauhkan dari nasib sial.”

“Sekalipun aku masih belum mengerti mengapa kesialan harus dihindari bukannya dihadapi, tetapi sebaiknya lekaslah pulang. Sebentar lagi tempat ini akan menjadi malam, kami harus tidur. Dan besok kamu akan mengikuti turnamen layang-layang.”

“Aku akan kembali ke sini besok, dan membawa kabar tentang hasil turnamen itu.”

“Aku akan menunggumu.” Ia tersenyum. Matanya turut tersenyum. Hatiku menjadi kerasan dan ingin sekali berada dekat-dekat dengannya. Tetapi ia benar, aku harus pulang.

Namun saat itu, saat aku menatapnya sebelum berlalu, aku merasa telah mengenal dia jauh sebelumnya. Aku mengenali detak jantungnya, aku mengenali irama nafasnya, aku merasai aliran darahnya.

Bahkan ke dalam mata itu, aku seperti melihat diriku sendiri.

“Siapa namamu?” tanyaku sambil terus melihat matanya, dan tetap saja balasan tatapnya itu mengingatkanku pada diriku sendiri.

“Aku adalah belahan jiwamu. Aku bagian dari dirimu.

Kembalilah ke sini besok.

Kabarkan tentang kemenanganmu,” katanya sambil mengikatkan sebatang rumput di pergelangan tanganku. Lalu aku berjanji, besok akan datang lagi usai turnamen berlangsung.

Aku berbalik kemudian turun ke sungai, memotong arus dan kembali ke desaku. Saat aku sampai di bibir sungai lalu naik ke darat, aku menatap ke seberang dan tak ada apa-apa di sana. Wilayah itu terselubung kabut. Gelap, pekat.

Benar, di sana sudah malam.

Kemudian pada hari setelah kudapatkan kemenangan pada turnamen layang-layang tahun ini, aku bersiap menyampaikan kabar menyenangkan kepadanya, pada belahan jiwaku.

Aku kembali berenang

menuju seberang. Tetapi saat aku masuk ke dalam alirannya, aku merasa berada dalam buaian. Aku berenang, berenang dan terus berenang. Sudah cukup lama aku berenang, tetapi tepi itu belum kelihatan.

Bahkan bayangan wilayahnya pun belum kutangkap. Hamparan rumput dan nyanyian gemerisik desah ilalang seakan hilang begitu saja.

Tetapi sosok perempuan berambut legam itu sangat dekat dengan mataku, aku mendengar detak jantungnya, desir darahnya, aku mendengar…..

Aku masih terus berenang mencari tepian. Hingga rasanya tenagaku lenyap pelan-pelan.

Aku berserah. Menurut saja ke mana arus akan membawaku.

Dalam terpejam itu kurasakan panas bintang besar menerpa wajahku. Dan pelan-pelan dia datang. Yah! Perempuan itu datang. Belahan jiwaku datang. Kulihat betisnya putih bersinar-sinar di balik kain cokelat tebal yang ia singsingkan. Tanpa alas kakinya menapak menyentuh bibir sungai.

“Aku menang! Kau dengar… aku menang! Pasti kamu tahu aku menang,” teriakku sambil menyambut kedatangannya. Ia tertawa. Rambutnya tergerai oleh angin sepoi. Tangannya terulur menyambutku.

“Aku tahu, kamu menang.”

Lalu kami, aku dan belahan jiwaku, erat berpelukan dalam aliran sungai itu. Melebur dalam debur jantung yang sudah kukenali. Lalu kulihat tanah seberang. Hamparan rumput ilalang dan pohon dengan sulur-suluran menunggu tanganku dan tangan belahan jiwaku untuk menganyam. Aku datang, aku datang. *** Seperti tahun-tahun sebelumnya, desa itu ramai pengunjung untuk menyaksikan turnamen layang-layang. Setiap tahun pengunjung berlipat.

Tahun ini menanjak tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Mereka bukan hanya ingin menyaksikan turnamen layanglayang, tetapi juga ingin melihat patung yang hanya berkilau-kilau pada saat turnamen dilaksanakan. Dan yang menakjubkan, ada tujuh ekor belut berenang membentuk formasi lingkaran memotong arus sungai tak jauh dari patung berkilauan itu.

Banyak pengunjung memotret atau berpose di dekat patung dengan posisi memeluk, pada tangannya terikat sebatang rumput segar. Beberapa orang mencoba melepas ikatan rumput pada pergelangan tangan itu, tetapi selalu tumbuh lagi rumput yang baru.

Setiap penduduk desa itu tahu, tentang pagi yang gempar.

Pemenang turnamen layanglayang tahun itu menghilang.

Baru pada sorenya, seorang penduduk melihat bayangan memanjang berkilauan di dasar sungai. Perlu tujuh orang untuk mengangkatnya keluar. Setiap yang melihat sepakat, mereka tak asing dengan patung aneh itu. Bentuk dahi, hidung, bibir dan kantong mata yang curam serta tinggi badannya persis sosok pemenang turnamen layang-layang.

“Sang pemenang itu, sudah membatu di dasar sungai.”

Banyak pengunjung mengaku mendengar suara mendesis seperti itu pada saat turnamen berlangsung. Tak jelas suara siapa, yang pasti itu suara lembut perempuan. Mereka hanya menatapi arus sungai itu. Sungai Batu.

Seperti desiran angin di padang ilalang.

Seperti gemericik air yang memapas batuan cadas.

Seperti gesekan sulursuluran yang dianyam.

Seperti ….

Solo, Juni 2014

Indah Darmastuti, anggota redaksi buletin sastra Pawon, Solo.

Fatih Kudus Jaelani Analogia : untuk nadia

pagi ini serupa tanda tanya : jika aku jendela yang terbuka lebih dulu siapa, kau atau cahaya jika aku daun muda pada sebuah ranting tua lebih sejuk siapa, kau atau embun pertama jika aku burung paling sendu dalam sangkar dari bambu lebih membahagiakan siapa, kau atau ulat berbulu dan bila kau kalah dalam segala jika aku memilih tertutup, tua dan terpenjara selamanya Lombok, 2015

Sesuatu Dalam Diriku

Yang Terbiasa

Sebelum Pagi

setiap aku bicara lidahmu bergerak di dalam mulutku seluruh risalahmu menjadi salahku

ia selalu menangisi penyesalan namun tak pernah ada air mata hanya hatinyalah yang merah seperti besi paling panas dipalu patah namun tak menjadi abu

sebelum pagi orang-orang melayang diputar jarum waktu

mataku tertutup menangisi hatimu yang tak terbuka kesedihan buah jatuh mengutuk pohonnya

ia selalu berputar-putar seperti jarum waktu paling runcing yang tak pernah menusuk apapun selain dirinya sendiri

aku membencimu dan membayangkan malam-malamku kehilangan waktu sebelum hari-hari terus kembali sekian petaka yang kau hadapi adalah cermin tanpa cahaya dalam diriku seutuhnya tak terlihat tak berbeda sepenuhnya kutolak meski tak pernah tiada Lombok, 2015

maka ia selalu dan begitu menundukkan kepalanya begitu lama seolah seperti padi berbuah namun tak pernah menyentuh tanah ia akan meminta siapapun datang hanya untuk menjadi sapu tangan meski bersih dan tak basah wajahnya Lombok, 2015

hari-hari menghilang daun di ranting tumbuh-terjatuh terang sesaat bertandang hanya membuat malam terasa lebih panjang tangan penuh kenangan berdoa, agar embun dan cahaya menunggu di balik gulita mata tertutup, jendela terbuka akankah nasib baik merebah semudah ludah jatuh ke tanah Lombok, 2015

Fatih Kudus Jaelani lahir di Pancor, Lombok Timur, 31 Agustus 1989. Bergiat di Komunitas Rabu Langit.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

(Suara NTB/dok)

Sepakat Kebijakan Penjabat Walikota DEWAN Pendidikan Kota Mataram menyambut baik wacana penghapusan program Bina Lingkungan (BL) yang dilontarkan Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani belum lama ini.

Ditemui Suara NTB Jumat (4/9), Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin menilai bahwa program BL selayaknya dihapus. Menurut Adnan, praktik BL sudah jauh menyimpang dari aturan yang berlaku. Untuk itu wacana penghapusan BL harus terus didorong agar kualitas pendidikan di Kota Mataram tetap terjaga.

Kebijakan BL, ujarnya, memiliki efek negatif terhadap keberlangsungan pendidikan di Kota Mataram. Di antaranya yaitu program BL kerap dijadikan sebagai ajang untuk titip-menitip siswa yang dilakukan oleh para pejabat.

Selain itu, program BL membuka peluang untuk terjadinya pungutan liar terhadap siswa. Hal itu lantaran untuk menutupi kekurangan biaya operasional, seperti memenuhi jumlah bangku, kursi, dan fasilitas belajar lainnya.

“Karena dengan adanya BL berimbas pada daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima. Akibatnya banyak siswa yang belajar di luar sekolah akibat kekurangan kelas. Sekolah akhirnya memungut biaya ke siswa,” terangnya menjelaskan.

Meski demikian, Adnan menyebut tidak cukup sampai pada wacana penghapusan program BL saja, akan tetapi yang lebih penting adalah komitmen Pemkot Mataram dan para pejabat tidak melakukan praktik titip-menitip siswa kepada sekolah. Disebutkannya, kondisi objektif selama ini adalah sekolah ditekan untuk mau menerima siswa titipan dari program BL meski kuotanya sudah terpenuhi.

Untuk itu kata Adnan para pejabat harus berkomitmen untuk tidak lagi membuat surat-surat sakti terhadap sekolah.

“Kasian memang sekolah ditekan untuk mau menerima siswa titipan,” ujarnya.

Diakuinya, pada proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB), sebenarnya pihak Dikpora sudah lebih maju mengingat program BL dikembalikan ke masing-masing sekolah. Pihak sekolah yang lebih paham tentang kondisi sekolahnya masingmasing. Hanya saja, kepala sekolah mendapat tekanan untuk menerima siswa melalui jalur BL meski sudah memenuhi kuota. Tidak itu saja, beberapa siswa di luar Kota Mataram juga diterima melalui program BL. “Jadi karena praktik BL ini tidak baik, peluang curangnya disana. Terjadi titip menitip, pungutan sekolah dengan alasan untuk membeli kursi dan lainnya,” pungkas Adnan. (dys)

Halaman 10

Bahasa Indonesia Jadi Pelajaran Wajib di Australia Bandung (Suara NTB) – Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib sekolah dasar (SD) di Australia selain bahasa wajib Bahasa Inggris, salah satunya di Newport Lakes Primary School (NLPS).

Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat 2013, Cepri Maulana di Bandung, Kamis, mengatakan pada Juli hingga Agustus 2015 dirinya berkesempatan menjadi guru penutur Bahasa Indonesia di NPLS, ternyata di sana bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib.

Cepri Maulana yang juga mahasiswa semester tujuh di Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan rasa penasarannya membuat dirinya menelisik pihak sekolah yang bersangkutan terkait keistimewaan Bahasa Indonesia, sehingga dimasukkan ke kurikulum.

“Mereka menyadari Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan berpotensi menjadi negara kuat serta berpengaruh di masa yang akan datang,” kata dia menirukan perkataan pihak NPLS. Selain itu, menurut Cepri, Bahasa Indonesia memiliki keunggulan lebih mudah dipelajari ketimbang bahasa populer di dunia seperti Inggris, Prancis atau Jerman.

“Apa yang ditulis sama dengan yang

diucapkan, dalam bahasa Indonesia juga tidak dikenal strata, sehingga satu kata bisa digunakan pada setiap momen dan pada semua orang, tidak ada tenses yang rumit seperti Bahasa Inggris,” kata mahasiswa jurusan bahasa Inggris itu.

Ia berkesempatan mengajar bahasa di Australia dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan pihak UPI bekerjasama dengan NLPS dan Balai Bahasa dan Budaya Indonesia Victoria/Tasmania (BBBIVT).

“Peserta melewati beberapa tahap seleksi dan saya waktu itu lolos, program ini membuat saya semakin bangga berbahasa Indonesia,” katanya.

Ia menyayangkan penggunaan Bahasa Indonesia yang kerap dianggap kurang “gaul” ketimbang Bahasa Inggris di kalangan anak muda Indonesia, terutama pada media sosial.

“Bila melihat fenomena saat ini, Bahasa Inggris memang kerap dianggap lebih bergengsi. Barang harganya bisa lebih mahal yang berbahasa Inggris

(Suara NTB/ist)

ILUSTRASI - Bahasa Indonesia sudah go international. Bahkan, sekarang ini, Bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib bagi siswa SD di Australia. meskipun rasanya sama,” katanya.

Menurut dia hal itu salah satunya disebabkan minimnya orang yang menyadari kaidah berbahasa Indonesia yang benar, terutama di kalangan generasi muda.

“Para alumni Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat berupaya menyikapi ini

Guru Harus Mampu Menulis

Hari Ini, SMAN 2 Selong Peringati HUT Ke-24 Selong (Suara NTB) – SMAN 2 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Sabtu (5/9) ini memperingati hari ulang tahun (HUT) sekolah yang ke-24. Dalam peringatannya, pihak sekolah menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang diserahkan pada OSIS. Acara ulang tahun dimeriahkan Festival Musik Se-Pulau Lombok tingkat SMA/MA/SMK dan sejumlah kegiatan lainnya.

Kepada Suara NTB, Kepala SMAN 2 Selong, Irmansyah,S.Pd mengungkapkan, di usia yang ke -24 ini SMAN 2 Selong telah banyak mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Selain itu, mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang favorit lainnya di tingkat kabupaten, provinsi bahkan di tingkat nasional.

“Capaian yang diproleh cukup bagus dan membanggakan, mampu bersaing dengan SMA yang sudah tua, baik di bidang akademik dan non akademik. Bahkan, SMA 2 Selong tidak pernah absen mengirimkan atlet atau siswa-siswanya ke tingkat nasional baik di bidang, seni kriya, silat, karate, pokoknya setiap tahun kita tidak pernah absen,” ujarnya, Jumat (4/9).

Selain itu, dalam peringatan HUT SMAN 2 Selong ke-24, pihak sekolah mengambil tema warna-warni SMAN 2 Selong. Alasannya, peringatan HUT tahun ini akan lebih meriah dan lebih berwarna. “Memang panitianya adalah OSIS, namun tetap di bawah binaan guru supaya tidak kecolongan terjadinya acara-acara negatif yang dilakukan oleh siswa, karena pelaksanaannya sampai jam 5 sore dan bersifat interen,”jelasnya.

Tidak hanya itu, ujarnya, setiap tahun peringatan HUT SMAN 2 Selong, kegiatan yang paling tidak terlupakan yakni, basket dan festival musik yang selalu ditunggu-tunggu oleh sekolahsekolah lainnya di NTB. (yon)

(Suara NTB/yon)

SALURKAN BAKAT - Mengembangkan kreativitas anak sejak dini perlu dilakukan, sehingga anak bisa menyalurkan bakat dan hobi yang dimiliki. Misalnya, seperti siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lombok Timur ini yang diberikan kesempatan berkreasi di bidang seni dan tari.

Pemberlakuan Jam Malam bagi Siswa

Dewan Pendidikan akan Kunjungi Kota Pelajar Mataram (Suara NTB) Dalam waktu dekat, Dewan Pendidikan NTB bersama dengan Dewan Pendidikan seluruh kabupaten/kota akan melakukan kunjungan kerja ke Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin, mengaku dirinya termasuk dalam salah satu rombongan yang akan berangkat ke Yogyakarta. Kunjungan ini,

bertujuan menggali programprogram unggulan bidang pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta.

Kunjungan kerja ke dua lokasi tersebut, ujarnya, sudah sangat tepat mengingat keduanya dikenal sebagai Kota Pelajar. Nantinya, selama berada di Yogyakarta, rombongan kunjungan kerja akan menimba pengetahuan bagaimana kebijakan pemberlakuan jam malam bagi para siswa di sana diterapkan.

Menurutnya, kebijakan pemberlakuan jam malam bagi para siswa sampai pada batas waktu tertentu sangat tepat sebagai bentuk kontrol pemerintah terhadap para siswa.

Kebijakan tersebut akan sangat baik jika nantinya diterapkan di Kota Mataram mengingat motto Kota Mataram sebagai kota yang religius. “Kita ingin Kota Mataram juga sesuai dengan mottonya sebagai kota yang religius, dengan cara mengontrol siswa,” ujarnya. (dys)

SMAN 2 Selong Galakkan Jumat Bersih

(Suara NTB/dok)

dengan melancarkan sejumlah program kerja seperti kunjungan ke sekolah-sekolah mengenalkan duta bahasa dan perannya, hingga berkeliling di Car Free Day untuk memperkenalkan kosa kata-kosa kata Indonesia yang jarang diketahui publik,” katanya menambahkan. (ant/bali post)

Selong (Suara NTB) – Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan asri, SMAN 2 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa tahun terakhir ini terus mempertahankan dan menggalakkan Jumat bersih. Kegiatan tersebut melibatkan, karyawan khususnya bidang Tata Usaha (TU) dan dikomandoi kepala sekolah (kepsek) tanpa harus mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di dalam kelas.

Kepala SMAN 2 Selong, Irmansyah, SPd, mengungkapkan kegiatan Jumat bersih yang dilakukan SMAN 2 Selong sudah berjalan

sejak lama dan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap pagi Jumat yang dimulai sekitar pukul 08.00.

Adanya kegiatan itu, tentunya memilik dampak yang sangat positif terhadap lingkungan sekolah. “Siswa tidak terlibat, guru pun demikian.

Yang melakukan Jumat bersih itu adalah kepala sekolah dan staf tata usaha. Dengan demikian, maka KBM di dalam kelas tidak terganggu,” jelasnya, Jumat (4/9).

Diterangkannya, untuk menanamkan sifat disiplin dan cinta lingkungan terhadap siswa. Para siswa dibuatkan jadwal komisaris untuk membersihkan kelasnya masing-masing sebelum

kegiatan belajar mengajar di mulai setiap harinya. Harapannya, pelaksanaan KBM akan terasa lebih nyaman dan kondusif, tanpa harus diganggu oleh pemandangan sampah yang semrawut dan aroma tak sedap.

Selain itu, harapnya, kegiatan Jumat bersih bisa mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan, pembiasaan ramah lingkungan serta dapat memberikan manfaat yang sangat baik bagi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat di sekolah, akan dibawa peserta didik ke lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (yon)

Mataram (Suara NTB) Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah S.Pd, MH, meminta agar guru-guru di SMPN 11 Mataram harus mampu menulis. Menurutnya, menulis merupakan cara baik untuk menuangkan ide, gagasan, kreativitas dan permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Baik itu berupa artikel, jurnal, PTK maupun PTS. “Sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, tetapi mengapa para guru belum melakukannya,” tanya Zohriah saat dihubungi Suara NTB, Jumat (4/9).

Menurutnya, pada dasarnya guru bukan tidak mampu untuk menulis, tetapi belum diiringi keinginan disebabkan berbagai alasan klasik, seperti harus memulai dari mana.

Selain itu, tidak ada waktu luang, karena sibuk, belum ada buku, bagaimana caranya dan kendala yang tak kalah populer belum bisa komputer .

“Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh banyak guru dalam menulis, maka saya berpendapat bahwa mindset para guru yang perlu terlebih dahulu harus diubah,” terangnya.

Baginya, menulis bukan

momok yang menakutkan, tidak berat dan tidak memakan waktu yang begitu lama asalkan mampu membagi waktu dengan baik serta membiasakan diri disiplin.

Dengan bekerja dua atau tiga malam dalam seminggu maka dalam waktu tiga sampai empat bulan sebuah karya ilmiah akan rampung.

Menurutnya seorang kepala sekolah atau guru tidak perlu melakukan penelitian jauhjauh, cukup di sekolah tempatnya bertugas mengajar karena objeknya adalah guru dan siswa.

Jika yang dibuat atau disusun adalah PTS, maka yang akan menjadi objek penelitiannya adalah guru. Sedangkan kalau yang dibuat atau disusun adalah PTK maka objek penelitiannya adalah siswa.

“Tidak mahal karena cukup dengan lima sampai dengan delapan buku ditambah dengan referensi dari sumber lain seperti internet ,penelitian terdahulu kita akan bisa menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang bisa kita gunakan untuk naik pangkat atau golongan dan mengikuti lomba- lomba seperti lomba kepala sekolah dan guru berprestasi,’’ pungkasnya. (dys)

Ani Yudhoyono: Rumah Pintar Berantas Buta Aksara Jakarta (Suara NTB) – Mantan ibu negara Ani Yudhoyono berpendapat rumah pintar yang telah dikelola diharapkan mampu memberantas buta huruf atau buta aksara, yang saat ini masih dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia.

“Melalui rumah pintar ini kita bisa ikut memberantas buta aksara. Karena di sana ada bukunya, ada tutornya, sehingga mereka yang buta aksara bisa belajar di sana, bisa membaca, akhirnya bisa melek aksara,” kata Ani saat membuka Musyawarah Nasional Paguyuban Pengelola Rumah Pintar Nasional di Jakarta, Kamis.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, sebanyak 6,2 juta warga masyarakat Indonesia masih menyandang buta huruf atau aksara, yang umumnya kaum perempuan dan berada di daerah padat penduduk.

Ani berpendapat perlu ada kerja sama antara Kemendikbud dengan berbagai lembaga pendidikan non formal seperti rumah pintar untuk memberantas buta huruf atau buta aksara.

“Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama (dengan Kemendikbud), memberantas buta aksara. Adanya rumah pintar ini, mudah-mudahan bukan hanya berantas buta aksara, menghitung, menulis, tetapi juga usaha mandirinya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Paguyuban Pengelola Rumah Pintar Nasional Okke Hatta Rajasa mengaku, akan memperluas dan mengembangkan rumah pintar di daerah-daerah yang angka kemiskinannya cukup tinggi.

“Biasanya Diknas akan kasih informasi daerah yang buta aksara tinggi, faktor pendidikan jadi salah satu penyebab yang kemiskinan di daerah tersebut,” ujarnya.

Ia berharap semua pihak yang peduli terhadap permasalahan ini untuk bekerja sama mengentaskan buta huruf dan membantu menciptakan kemandirian masyarakat. “Kami sudah bekerja sama dengan koperasi sejahtera untuk permodalan dan juga pengembangan bisnis dari rumah pintar,” katanya.

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Kemendikbud, Erman Syamsudin, mengapresiasi keberadaan rumah pintar, karena turut membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945 dan mengatasi persoalan buta huruf.

Berdasarkan data yang dimiliki, penyandang buta huruf di Indonesia tersebar di 27 kabupaten dengan penduduk yang cukup padat seperti, Jember Jawa Timur, Madura, Papua, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Karawang Jawa Barat. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

Mataram (Suara NTB) – Keinginan NTB menjadi tuan rumah Pra-PON Futsal Grup IV (empat) sepertinya tidak bisa diwujudkan. Sebab hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) di Jakarta 30 Agustus lalu telah memilih Jawa Timur (Jatim) sebagai tuan rumah Pra-PON futsal.

Sekum AFI NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Jumat (4/9) membenarkan bahwa usulan AFI NTB menjadi tuan rumah Pra-PON tidak dapat terealisasi. Sebab pihak AFI telah menunjuk Jatim jadi tuan rumah Pra-PON. “NTB gagal jadi tuan rumah Pra-PON futsal, karena Jatim telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah,” ucapnya.

Dikatakan Agus,penunjukan Jatim sebagai tuan rumah PraPON futsal berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi AFI yang berlangsung di Jakarta belum lama ini. Rakor tersebut melibatkan semua Pengurus AFI provinsi se-Indonesia.

Namun untuk rapat penentuan tuan rumah Pra- PON futsal Grup 4 melibatkan empat provinsi,yakni Jatim, Kaltim, Jateng dan NTB. Semua peserta memilih Jatim sebagai tuan rumah, pertimbangannya letak geografis Jatim yang mudah dijangkau oleh peserta Pra-PON. (fan)

Schneiderlin Sebut Van Gaal Pribadi Kaku Manchester Gelandang Manchester United (MU) Morgan Schneiderlin menyebut Louis Van Gaal sebagai pribadi yang tidak lekas puas bahkan sosok pribadi yang kaku.

Pemain asal Prancis itu, ketika berbicara kepada Le Parisien mengungkapkan bahwa meneer Belanda itu dikenal sebagai pribadi yang memegang teguh pendapatnya. Kesan itu ia peroleh ketika kali pertama bersua dan berbincang bersama dengan mantan manajer Bayern Mue(Suara NTB/ist) nchen tersebut.

Morgan Schneiderlin “Kami terlibat diskusi yang hangat pada Juni lalu,” kata Schneiderlin sebagaimana dikutip dari laman Caughtoffside. Kesan itu ia peroleh ketika Van Gaal menyakinkan dirinya agar bersedia pindah ke Old Trafford pada musim panas ini.

“Van Gaal tahu benar saya sebagai pemain sepak bola. Ia ingin mengetahui lebih baik karakter saya.”

“Sesudah itu, ia mengungkapkan filosofinya dalam meracik taktik. Di lapangan, ia ingin agar saya mampu menunjukkan penampilan terbaik sebagaimana ketika saya membela Southampton. Dia berharap kepada saya agar tampil agresif dan mampu memenangi perebutan bola.”

“Ia (Van Gaal) pribadi yang kaku dan sangat sulit merasa puas,” kata Schneiderlin yang bergabung ke Old Trafford sejak 13 Juli menurut warta resmi MU. Pemain berpaspor Prancis itu mengukir operan sukses rata-rata mencapai 90,2 persen dalam empat pertandingan di musim ini. Torehan ini membawa dia masuk dalam jajaran 20 pemain top di Premier League.

Ia juga mampu tampil sebagai pemain bertahan yang handal. Nilai intersepsnya mencapai skor 3,3 dalam setiap laga, sementara rata-rata-rata kemampuan tekelnya 3,8 dalam setiap pertandingan. Capaian ini membawa dia masuk dalam kelompok 15 pemain papan atas Premier League.

Schneiderlin mendulang sukses ketika membela Southampton. Ia diboyong dari Racing Club Strasbourg Alsace pada 2008. (ant/bali post)

Atletik Berhasil Rebut Dua Emas

Olahraga Atletik

Potensi Besar yang Kurang Peminat Selong (Suara NTB) Olahraga Atletik salah satu jenis olahraga yang tidak terlalu digemari masyarakat. Hal ini membuat jajaran Pengurus Cabang Olahraga Pesatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Lotim merasa kesulitan mencari bibit-bibit potensial. Padahal, dilihat dari sisi potensi Lotim khususnya memiliki segudang potensi yang bisa dikembangkan.

Demikian pengakuan Ketua PASI Lotim, Junaidi, MPd di Selong, Jumat (4/9) kemarin.

“Atletik ini cabor yang bukan primadona,” ucapnya. Klubklub di luar tidak ada. Sejauh ini klub hanya ada di tingkat satuan pendidikan. Beda dengan jenis olahraga lain, seperti sepak bola atau silat. Alasannya, saat latihan lari misalnya

sedikit menjenuhkan. Beda dengan sepak bola atau jenis olahraga lainnya yang membutuhkan banyak teman.

Di tengah keterbatasan itu, Ketua PASI Lotim ini tetap optimis untuk mencetak atletatlet potensial. Seperti yang saat ini tengah turut bertanding dalam ajang pra Pekan Olahraga Nasional (PON). Disebut ada atlet asal Labuhan Haji Lotim bernama Endang Agustin, berlaga di ajang PraPON. “Mudahan bisa lolos PON, itu saya sendiri yang bi-

ayai kepergiannya,” tuturnya.

Adanya Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Perdana yang digelar diharapkan bisa menjadi pemula untuk membangkitkan gairah masayrakat. Melalui Porkab ini bisa mengawali pembinaan seterusnya.

Porkab dari Cabor Atletik ini, lanjutnya cukup banyak mendapat respon dari kecamatan. Sebanyak 15 kecamatan mengirimkan kontingennya berlaga pada cabor atletik. Ketua Bidang Pertandingan Porkab ini menilai Porkab ini sebagai sebuah pekejaan awal. Pastinya, ada saja kekurangan. Meski demikian, ia menegaskan Panitia tetap mempersiapkan kegiatan ini dengan cukup matang. (rus)

Mataram (Suara NTB) Setelah menanti sekian lama, kontingan NTB akhirnya berhasil merebut dua medali emas, satu perak dan satu perunggu di Pra-PON Atletik yang berlangsung di Jakarta, Jumat (4/9) kemarin.

Kepala Bidang Kepelatihan PASI NTB, H. Muhdar yang dihubungi via ponselnya, Jumat (4/9) kemarin mengatakan dua medali emas NTB itu diraih oleh Adrian di nomor 400 meter gawang putra dan di nomor estafet 4x100 meter putra. Selanjutnya satu medali perak diraih oleh Ni Putu Yogiswari di nomor tolak peluru putri, serta satu perunggu diraih oleh tim estafet 4x100 meter putri.

“Hari ini NTB berhasil meraih dua emas, satu perak dan satu perunggu,” ucap Muhdar.

Dikatakannya, hingga hari ketiga pertandingan Pra-PON

Florentino Perez Tuding Manchester United Naif Madrid Petinggi Los Blancos menuding bahwa Manchester United (MU) sebagai pihak yang naif ketika penjaga gawang David de Gea batal pindah ke Real Madrid.

Florentino Perez menyebut bahwa MU “miskin pengalaman” dalam mengurus soal administrasi kepindahan De Gea. Kubu El Real mengklaim bahwa ada unsur kesengajaan dari kubu United menyangkut pengiriman dokumen.

Ia mengklaim bahwa kiriman faks kubu United soal kelengkapan dokumen termasuk kontrak yang sudah ditandatangani De Gea, baru diterima Madrid pukul 23.59. Ini artinya, tidak cukup waktu bagi Madrid untuk menyerahkan dokumen kepada Liga Sepak Bola Profesional Spanyol (LFP).

Berbicara kepada radio Spanyol, Perez mengatakan dokumen baru diterima LFP sekitar pukul 00.28. Ini arti-

yang buruk. Saya hanya beranggapan bahwa mereka kurang berpengalaman. Hal serupa pernah terjadi dengan Coentrao dan dengan Herrera,” katanya.

(Suara NTB/ist)

Florentino Perez nya terlambat 28 menit melewati masa tenggat. Kenyataan itu tentu tidak membuat Perez diterpa frustrasi, sebagaimana dikutip dari laman Mirror. LFP bersikukuh tenggat telah lewat dan transfer De Gea akhirnya gagal.

“Ini benarbenar peristiwa yang tidak menguntungkan bagi kami.

Dan saya tidak ingin menyalahkan siapa pun tetapi kami tidak paham alasan mengapa pengiriman dokumen itu begitu lama,” kata Perez kepada stasiun readio Cadena SER. “ S a y a tidak beranggapan bahwa mereka punya maksud

Kane Enggan Gabung Sementara itu, Striker Tottenham Hotspur Harry Kane mengungkapkan bahwa ia tidak tertarik dengan tawaran bergabung bersama dengan MU meski bursa transfer musim panas 2015 telah ditutup.

Kane enggan bergabung bersama MU karena ia “mencintai Spurs”, sebagaimana dikutip dari laman Manchester Evening News. Pemain berusia 22 tahun itu telah mengemas 31 gol dalam seluruh kompetisi sepanjang musim lalu, 21 go di antaranya di ajang Premier League.

Capaian ini hanya kalah dari Sergio Aguero yang mencetak 26 gol di ajang kompetisi Premier League.

Penampilan Kane yang mengkilap ini jelas membuat kubu Old Trafford tergiur.

Hanya saja Kane mengaku tidak menggubris tawaran Iblis Merah karena ia teramat mencintai Spurs.

“Saya lahir dan dibesarkan sebagai pribadi yang berasal dari Tottenham,” kata Kane.

“Saya tumbuh dan berkembang bersama klub dan saya mencintai klub ini.

Kami tim yang hebat. Tim yang berisi pemain muda hanya berharap yang terbaik bagi klubnya. Saya senang. Saya senang bermain di sini.”

Kane tampil luar biasa dalam beberapa bulan ini meski Spurs kebobolan 53 gol dalam liga musim lalu. Gol yang ia lesakkan berperan membawa Spurs finis di peringkat kelima klasemen Premier League musim 2014/15. (ant/bali post)

atletik berlangsung NTB telah mengoleksi dua emas, dua perak dan tiga perunggu.

Jumlah medali emas tersebut belum memenuhi target NTB meraih 7 emas. Namun demikian Muhdar mengatakan bahwa NTB masih memiliki peluang meraih medali emas sebab masih ada sejumlah nomor andalan NTB yang belum diikuti.

Beberapa nama atlet unggulan yang belum turun itu Ridwan, Iswandi dan Nanang Fahmi. Ketiga atlet itu akan mengikuti lima nomor unggulan yakni 800 meter, 1.500 meter, 100 meter dan 4x400 meter putra, Sabtu (5/9 hari ini. (fan)

Hazard Yakin De Bruyne Bersinar di City Manchester Eden Hazard memprediksi Kevin De Bruyne bakal mampu tampil gemilang membela Manchester City. The Citizens memboyong gelandang serang asal Wolfsburg itu dengan biaya transfer sebanyak 51,8 juta pound, jumlah termahal dalam jendela bursa musim panas 2015.

De Bruyne yang kini berusia 24 tahun itu telah melakoni perjalanan yang alot bersama C h e l s e a 2012-2014.

Pemain asal Belgia itu berharap kesempatan ini bertuah positif dalam ziarah kedua di ajang Premier League,

(Suara NTB/ist)

NTB Gagal Jadi Tuan Rumah Pra-PON Futsal

sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.

Hazard berkata surat kabar Prancis L’Equipe, “Ia (De Bruyne) memiliki kualitas. Ia menunjukkannya bersama Wolfsburg pada musim lalu bahwa ia pemain hebat.”

“Ia mampu membuktikannya (di Inggris) dan penampilannya juga berdampak positif bagi timnas (Belgia),” katanya juga.

De Bruyne menyumbang satu gol saat Belgia mengalahkan Bosnia-Herzegovina 3-1 di Grup B kualifikasi Euro 2016 di Brussels, Jumat (4/9) dinihari WIB. (ant/ bali post)

Kevin De Bruyne

Empat Tim Voli Pantai NTB Lolos PON Mataram (Suara NTB) Keinginan cabor bola voli meloloskan semua tim di PON akhirnya terwujud. Dua tim putra dan dua tim putri NTB berhasil meraih tiket PON setelah menempati peringkat 16 besar di Pra-PON Voli Pantai di Sidoarjo, Jatim, Jumat (4/9) kemarin.

Dua tim putra NTB tampil memuaskan di babak penyisihan grup hingga 32 besar. Keempat tim

NTB itu berhasil menjadi juara grup A, C, K dan L. “Pasangan Putu dini Jasita dan Dita Juliana Juara grup A, selanjutnya pasangan NTB 2 Lisa dan Desi juara grup C. Kemudian tim NTB 1 Putra NTB Juara Grup K dan tim NTB 2 putra juara Grup L,” ucap H. Surya Bahari yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Jumat (4/9) kemarin.

Hasil memuaskan itu berlanjut

hingga kebabak 16 besar. Keempat tim putra NTB berhasil lolos PON Jabar 2016. Hingga berita ini ditulis, keempat tim NTB itu masih bertanding dan akan berlangsung hingga malam hari untuk memperebutkan tiket babak semifinal yang digelar, Sabtu (5/9) hari ini.

Surya optimis keempat timnya bisa masuk semi final. Sementara untuk tim putri pasangan Putu Dini Jasita ditargetkan dapat menjuarai event itu. Sementara tim NTB putri 2 dan dua tim putra diharapkan bisa lolos babak semifinal.

Ditambahkan Surya lolosnya dua tim putra dan dua tim putri ke PON merupakan yang p e r t a m a kalinya dicetak PBVSI NTB dan Surya berharap keempat tim itu bisa meraih medali emas dan perak di PON. (fan)

Sabtu, 5 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Sabtu, 5 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Dua Tahun ”Jendela Sastra” Suara NTB

Cabut Izin Investor Jangan Hanya Wacana KEPALA Kanwil BPN NTB, Budi Suryanto, SH, MH mengatakan, pihaknya akan bersikap tegas terhadap investor yang menelantarkan lahan di daerah ini. Jika terbukti menelantarkan lahan maka pihaknya akan mengusulkan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mencabut izin yang telah diperoleh investor nakal itu. ‘’Gertak’’ mencabut izin investor nakal penelantar lahan yang telah dibebaskan, bukan baru kali ini saja terlontar dari pejabat BPN. Dari sekian tahun yang lalu, ‘’gertakan’’ serupa juga terlontar dari pejabat-pejabat sebelumnya. Namun, realisasinya sampai saat ini, ‘’gertakan’’ itu tinggal ‘’gertak sambal’’. Buktinya, lahan yang ditelantarkan investor masih utuh.

Berdasarkan data, lahan produktif yang terindikasi ditelantarkan oleh investor yang memegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di NTB mencapai 20.386,6343 hektar.

Untuk HGU sebanyak 20 perusahaan berbadan hukum terindikasi menelantarkan lahan dengan luas 15.521,7053 hektar. HGB sebanyak 63 perusahaan dengan luas lahan 1.607,3770 hektar. Hak pakai sebanyak 2 perusahaan dengan luas lahan 155,1310 hektar dan izin lokasi sebanyak 7 perusahaan dengan luas lahan 3.102,4210 hektar. Sehingga, total perusahaan atau badan hukum yang terindikasi menelantarkan lahan produktif di daerah ini sebanyak 92 perusahaan dengan luas 20.386,6343 hektar.

Mencermati begitu luas areal produktif yang telantar, mestinya pemerintah daerah bersama instansi terkait, segera dan serius menyelesaikannya. Pasalnya, jika dikalkulasikan dengan hasil yang diperoleh dari luas lahan produktif yang ditelantarkan, sebenarnya sangat besar. Jadi sudah sangat besar kerugian yang dialamai daerah dengan penelantaran lahan itu. Karena itu pemerintah daerah bersama instansi terkait harus segera menuntaskannya. Karena jika terus dibiarkan (telantar), maka akan semakin banyak kerugian yang dialami daerah. Pertama, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang (tidak ada). Ke dua menutup peluang investor serius dan bonafid masuk (karena lahan masih dikuasai investor nakal).

Ada pendapat pemerintah cenderung tidak serius menyelesaikan masalah lahan yang ditelantarkan investor. Ketidakseriusan pemerintah daerah menyelesaikan masalah lahan telantar ini, juga dikeluhkan kalangan DPRD NTB. Bahkan wakil rakyat menilai Pemda dan BPN tak berbuat apa-apa menyikapi luasnya lahan produktif di daerah ini yang ditelantarkan oleh investor selama puluhan tahun.

Padahal sebenarnya sudah ada perangkat hukum yang bisa digunakan untuk menuntaskannya. Seperti diungkapkan Kepala BPN NTB, Budi Suryanto, SH, MH bahwa sesuai dengan PP No 11 tahun 2010, BPN mengusulkan ke Menteri Agraria untuk dilakukan langkah penyelesaian. ‘’Nanti oleh Menteri Agraria akan diambil sikap. Jadi, kita setelah terindikasi telantar kemudian tim turun memberikan peringatan satu sampai ketiga. Kalau peringatan ketiga, tetap membandel, kami laporkan ke Pak Menteri. Nanti Pak Menteri mengambil kebijakan akan diputuskan menjadi tanah telantar. Kalau sudah telantar nanti akan diambil oleh negara,” kata Budi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (3/9) lalu.

Nah, jika demikian kondisinya, apa lagi yang ditunggu BPN dan pemerintah daerah? Dengan perangkat hukum yang sudah jelas ini, mudah-mudahan langkah pemerintah daerah melalui instansi terkait tidak sekadar wacana. (*)

Di Depan Cermin Prismatis ASTRA melihat dengan cara berbeda.

Sastra selalu menemukan jalan untuk membuka jalur lain bagi kemungkinan persekutuan antara imajinasi dengan kenyataan. Imajinasi tak pernah lahir dari ruang kosong. Imajinasi bersumber dari apa yang pernah tersentuh secara indrawi, atau terasakan sebagai pengalaman batiniah. Karena itu sastra memiliki peluang yang luas untuk memaparkan pada kita suatu dimensi yang berbeda dari dunia yang selama ini sudah kita ketahui secara umum.

Karena itu pula sastra menjadi perihal yang penting, sebab secara tak langsung, sastra sedang berupaya mengembalikan atau menjaga hal paling asasi dari keberadaan kita, kemanusiaan kita, yang profan dan rentan. Kembali pada kemanusiaan, berarti kembali pada personalitas. Tidak dalam posisi dikotomis dengan tanggung jawab sosial tetapi justru sebagai basis dari tanggung jawab itu. Bahwa segala sesuatu tidaklah berlaku hitam-putih semata. Bahwa posisi personal dalam situasi dimana informasi mengalami pembelokan, tidaklah sebagai konsumen, tetapi justru sebagai produsen, yang melakukan reproduksi terhadap apa yang diterima.

Sastra membuka spasi yang lapang untuk itu, sehingga tubuh dan ruh, sepasang instrumen personal itu, tidak mudah dikontrol oleh kekuatan dari luar dirinya. Kekuatan sistem yang mencita-citakan penyamarataan, pengkodean yang seragam, globalitas. Dengan teks sebagai tubuh, dan karenanya membaca kemudian menjadi cara untuk mendekatinya, sastra hadir sebagai karya personal yang ‘harusnya’ dihadapi secara personal. Dan apabila sastra telah memancarkan personalitasnya, maka tiada lain, pada saat itu sastra juga sedang merefleksikan lingkungannya.

Sebab, sekali lagi, imajinasi yang menjadi pemicu utama sastra, tidak pernah lahir dari ruang kosong.

Begitulah, di tahun kedua rubrik ‘Jendela Sastra’ Harian Suara NTB kita bisa melihat, misalnya, beberapa cerpen yang merefleksikan lingkungan sosial melalui pancaran personalitasnya. Kenapa cerpen? Dalam hal ini lantaran sifatnya yang lebih komunikatif (ada cerita, tokoh, dan peristiwa) cerpen memiliki tantangan yang lebih mungkin untuk meleburkan imajinasi dan kenyataan ke dalam suatu lempung baru penciptaan dunia dimana segalanya terlihat lebih detail dan spesifik. Dengan kata lain, cerpen tidak sebebas puisi ketika hendak hadir sebagai karya personal. Cerpen terbayangkan sebagai bentuk komunikasi keluar, ke kerumunan sosial, ketimbang puisi yang lebih merupakan komunikasi ke dalam diri.

Salah satu cerpen yang paling memikat dalam kasus ini adalah Pendea karya Arianto Adipurwanto (Suara

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penyair)

Sastra membuka spasi yang lapang untuk itu, sehingga tubuh dan ruh, sepasang instrumen personal itu, tidak mudah dikontrol oleh kekuatan dari luar dirinya.

Kekuatan sistem yang mencita-citakan penyama-rataan, pengkodean yang seragam, globalitas. Dengan teks sebagai tubuh, dan karenanya membaca kemudian menjadi cara untuk mendekatinya, sastra hadir sebagai karya personal yang ‘harusnya’ dihadapi secara personal NTB, 6 Juni 2015). Cerpen ini jelas tidak menampilkan detail miopik, tetapi menyuguhkan yang biopik. Detail hadir bukan karena keterbatasan jangkauan pandang, tetapi memang sengaja diletakkan dalam batasan. Dalam frame. Pembentukan frame ini seperti bab dari biografi. Dan meskipun si subjek penggerak, tidaklah tampak, ia hadir sebagai tubuh di hadapan sebuah cermin prismatis, di mana refleksi yang muncul kemudian adalah tafsir.

Tiga tokoh utama dalam cerpen ini; Nak Capik,Mak Cakol dan Nak Tangkur adalah refleksi dari tubuh di depan cermin prismatis tersebut.

Secara sederhana kita melihat tradisi di sana sebagai sesuatu yang harus dipertanyakan. Tradisi sebagai sesuatu yang bergerak menjadi purba, dipancarkan secara analog lewat narasi seperti ini: Daun bambu basah hampir saja membuat Mak Cakol jatuh, dengan sigap ia keluarkan parang yang terselip di pinggangnya, menetak dengan geram daun bambu itu, tanah coklat berloncatan ke punggung kakinya.

Seekor cacing terputus dan bergerak cepat di tanah, tapi ia tidak menghiraukannya. Ia teruskan perjalanan, karung kehitaman bekas kulit kopi diseret di atas rerumputan.

Tradisi telah membuat Mak Cakol hampir jatuh. Tradisi telah membuat Mak Cakol geram. Dan akibatnya tanah coklat berloncatan dan seekor cacing putus. Tapi ia tidak menghiraukannya, ia terus saja berjalan, tetapi justru tanpa melepaskan tradisi itu, ia terus menyeret tradisi itu sebagai beban. Dan beban itu bermuara pada peristiwa di rumah (lingkungan sosial terkecil), ketika Nak Tangkur -si Pendea-, datang membawa sejumlah barang di keranjang untuk ditukar dengan biji kopi. Nak Capik (istri MakCakol)rupanyajugakukuhmenanggung tradisi, bahwa tak mungkin membiarkan si Pendea pulang tanpa mendapat biji kopi, meskipun apa-apa yang

dibawanya sebagai alat penukar, tidaklah benar-benar dibutuhkan. Nak Tangkur menggunakan tradisi untuk menyelundupkan sesuatu dari luar. Dari barang-barang yang dibawanya, kita bisa melihat bagaimana ‘tradisi baru’ sebagai penanda modernitas terselundupkan.

Dalam jebakan labirin tradisi itu, Mak Cakol punya solusi; “rumah ibu”.

Artinya, ternyata bagi Mak Cakol tradisi yang sedang dihadapinya itu bukanlah ‘ibu’, bukanlah tempat darimana dia berasal. Dia sesuatu yang asing, yang datang kemudian. Mak Cakol dan istrinya tinggal di sebentang hutan (sekaligus menjadi setting cerita ini), sedang “rumah ibu” ada di desa.

Kenyataan ini memberikan pandangan yang berbeda pada saya bahwa jika kita melihatnya dari jarak objektif tertentu, ternyata meletakkan kota berhadap-hadapan dengan desa adalah hal yang kurang tepat. Desa adalah ambang, ada di antara. Desa lebih modern dari hutan, tetapi lebih tertinggal dibanding kota. Desa adalah tempat dimana kita bisa menghindar dari totalitas tradisi lama tanpa harus sepenuhnya mengikuti tradisi baru.

Dan ketika labirin tradisi itu sudah mencapai puncaknya, tanpa ada jalan keluar, yang terjadi adalah kecanggungan, ini dinarasikan dengan cemerlang sebagai penutup cerita: Nak Capik ingin keluar tapi ia hanya mampu menggeser tubuhnya mendekati dinding. Sambil terisak, ia mengintip keluar dari lubang dinding dan seketika tubuhnya terasa dingin. Pandangan Nak Tangkur tepat mengarah ke matanya.

Semua itu bagi saya adalah refleksi dari tubuh di depan cermin prismatis itu. Sebuah personalitas yang khas, yang otentik. Jika kita tak mau melepaskan suatu karya sastra dari penulisnya, maka bisa dikatakan Arianto sebagai penulis telah membocorkan pada kita personalitasnya, ‘tradisi’ personalnya.

Seorang “manusia desa”, “manusia ambang”. Dan pada gilirannya ia pun memancarkan lingkungannya, “lingkungan ambang”, “lingkungan antara”, ke-ambang-an sebagai solusi untuk mengampuni tradisi.

Selain cerpen Pendea, ada beberapa cerpen lain yang menampakkan gejala serupa, semisal Lampu Merah karya Bayu Pratama, atau Rukminah karya Rifat Khan. Jika Lampu Merah menarasikan apa yang mungkin terjadi jika tradisi dikacaukan oleh perumusnya sendiri, maka Rukminah justru sebaliknya, membayangkan bagaimana jika penghancuran tradisi itu dirayakan bersama-sama.

Secara umum di tahun kedua rubrik ‘Jendela Sastra’ kita telah disuguhkan berbagai macam cerita dengan berbagai macam metoda penceritaan. Lewat kompetisi yang juga memberikan kesempatan bagi penulis-penulis dari luar NTB untuk ambil bagian, setidaknya ada dua hal yang bisa dicapai. Pertama, munculnya karya-karya yang lebih berkualitas dari penulis-penulis NTB. Kedua, menjadikan rubrik “Jendela Sastra” sebagai ‘halaman nasional’ di sebuah koran lokal. Tentu saja, nantinya halaman ini tidak cuma menjadi perhatian di daerah ini saja, tapi juga menjadi salah satu referensi perkembangan sastra di Indonesia.

RAPBD 2016, Pemprov perkecil belanja pegawai, perbesar belanja modal Perencanaan anggaran seharusnya tujuannya mensejahterakan rakyat

*** Alokasi raskin untuk Lobar dan Lotim ditahan Pasti yang dirugikan masyarakat miskin

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 5 September 2015

Kejari Dompu Mulai Sasar Rekanan Dari Hal. 1 Gambaran secara teknis, rekanan itu membuat kontrak dengan panitia event TMD di Pemda Dompu untuk banyak item pekerjaan. ‘’Pemda kan melaksanakan banyak kegiatan. Nah, untuk mengerjakan kegiatan itu, ditunjuklah rekanan-rekanan ini,’’ terang Joko.

Dari pemeriksaan ini, belum ada kesimpulan mengarah ke indikasi penyimpangan karena tim penyidiknya masih terus mendalami. “Belum, belum kita simpulkan tindak pidananya,” lanjut dia. Karena itu pemeriksaan masih akan terus berlanjut. Saksi saksi

yang sudah diperiksa sebelumnya, sedikitnya ada lima panitia lokal.

Mereka koordinator kegiatan yang dijabat Kabag Humas Setda Dompu. Selain Kabag Humas, sudah diperiksa juga panitia, sekretaris dan bendahara program TMD. Jika ditotal, sudah belasan saksi dimintai keterangan untuk melengkapi penyelidikan dana TMD Rp 5 miliar dari APBD Dompu tersebut. ‘’Masih banyak saksi yang akan kami panggil lagi, karena ini kan masih penyelidikan, lengkapi data dan keterangan,’’ sambung dia. (ars)

Pemprov Perkecil Belanja Pegawai, Perbesar Belanja Modal Dari Hal. 1 Pada komponen belanja langsung non pegawai dibagi dua, yakni belaja barang dan jasa sebesar Rp 619,6 miliar dan belanja modal sebesar Rp 610,3 miliar.

Mengenai serapan anggaran, gubernur menyebutkan, laporan terakhir yang diterima serapan APBD murni 2015 mencapai 47 persen. Sementara, serapan APBN baru mencapai 20 persen. Artinya, kata gubernur, penyerapan anggaran di NTB lebih tinggi dari serapan secara nasional.

Dikatakan, sesuai dengan arahan Presiden pada saat Rakor Gubernur se Indonesia di Istana Bogor pada akhir Agustus lalu, perlunya meningkatkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat serapan anggaran baik APBN dan APBD. “Khususnya belanja modal, pekerjaan infrastruktur itu

dipercepat supaya orang bisa kerja, dapat gaji, dapat upah, dibelikan makanan dan bergerak ekonomi khususnya konsumsi kita,” katanya.

Selain itu, seluruh pihak diminta menjaga momentum, situasi perkenomian saat ini supaya tak diperburuk lagi. Artinya, tak boleh siapapun juga melakukan hal-hal atau mengambil kebijakan yang justru menyulitkan di daerah.

“Dalam konteks kedua ini, kita berdiskusi dan memprotes masalah lobster itu. Karena menurut kita di NTB, itu adalah suatu kebijakan yang menutup ruang nafkah dan tidak memberikan solusi yang baik.

Sekarang kita terus diskusi dan menunggu dari Menteri KKP apa program kompensasi yang riil bagi para penangkap lobster kita itu,” pungkasnya. (nas)

Ekonomi Melambat, Jalur TKI Kian Diminati Dari Hal. 1 Di samping itu, peningkatan minat masyarakat menjadi TKI ini disebabkan kondisi ketenagakerjaan di NTB yang diwarnai ketidakseimbangan. Lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri terbatas hingga banyak angkatan kerja yang tidak tertampung. Jumlahnya pun semakin besar tiap tahunnya.

Dalam kondisi itulah, menurut Wartiah, TKI memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menunjang pembangunan di NTB. Ia menyebutkan, sumbangan remitansi dari buruh migran selama ini cukup besar.

“Jumlah remitansi yang dikirim lewat bank dari tahun 2009 hingga 2014 ratarata mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun rupiah. Apabila ditambah dengan uang yang dibawa sendiri oleh TKI ketika pulang, diperkirakan jumlah remitansinya mencapai Rp 1,5 triliun pertahun,” ujar politisi PPP ini.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa TKI telah berjasa bagi Pemda di NTB, baik dalam mengurangi jumlah pengangguran sekaligus untuk penambah devisa.

“Namun besarnya sumbangan TKI kepada daerah ternyata tidak sebanding dengan perlindungan hukum dari pemerintah kepada mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tren bekerja ke luar negeri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, seringkali diwarnai berbagai persoalan. TKI asal NTB telah mulai dihadapkan dengan berbagai persoalan mulai dari berangkat, saat bekerja, hingga kepulangannya. Dalam

proses tersebut, TKI harus berhadapan dengan risiko ancaman kekerasan, penipuan, pemerasan dan tindakan merugikan lainnya.

“Apalagi bagi TKI tak berdokumen, resikonya jauh lebih besar. Mereka dikejar-kejar oleh polisi di negara tujuan. Dalam perjalanan seringkali telantar, tertangkap petugas dan pulang dalam keadaan sakit. Bertahuntahun di tanah orang, pihak keluarga seringkali tidak tahu nasibnya. Dan yang lebih tragis, mengalami kekerasan, ataupun meninggal di negara tujuan. Tidak ada yang mengurusnya,” ujar Wartiah.

Karena itulah, Wartiah menegaskan kebijakan mengenai TKI harus mulai diarahkan pada perlindungan dan tidak melulu pada target dan jumlah pemasukan devisa. Diajukannya Raperda tentang perlindungan dan pembinaan Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu upaya DPRD NTB untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap para pahlawan devisa tersebut.

Selain Raperda tersebut, Komisi V DPRD NTB juga mengusulkan dua Raperda lainnya, yaitu Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqoh. Sementara satu Raperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik diusulkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD NTB. (aan)

Tindaklanjuti Catatan Kemendagri Dari Hal. 1 Catatan Kemendagri yang meminta supaya pemprov mengurangi belanja hibah dan bansos langsung ditindaklanjuti.

“Sudah ditindakklanjuti sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Setiap hasil evaluasi itu merupakan ketentuan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” kata Sekda NTB ini.

Ditanya apakah akibat adanya catatan Kemendagri yang meminta pemprov mengurangi belanja hibah dan bansos akan menyebabkan perubahan postur APBD? Muhammad Nur menjelaskan, hal itu tak akan mempengaruhi postur anggaran.

“Tetapi tadinya itu belanja hibah dan bansos, (sekarang) menjadi program/kegiatan,” jelasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi terhadap Perda APBDP NTB 2015 yang ditetapkan sebesar Rp 3,7 triliun lebih. Hasil evaluasi Kemendagri, Pemprov NTB diminta untuk terus menerus mengurangi belanja hibah dan bansos tiap tahun.

Dalam APBD murni 2015, dari total APBD murni 2015 sebesar Rp 2,993 triliun, jumlah belanja hibah sebesar Rp 549,3 miliar dan belanja bansos sebesar Rp 36,5 miliar.

APBDP NTB 2015 ditetapkan sebesar Rp 3,7 triliun lebih. Dengan rincian pendapatan, semula Rp 3,039 miliar lebih, bertambah Rp 515 miliar lebih.

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 3,555 miliar lebih. Belanja, semula Rp 2,993 miliar lebih kemudian bertambah Rp 626 miliar lebih. Sehingga jumlah setelah perubahan Rp 3,619 miliar lebih. APBDP NTB 2015 mengalami defisit Rp 64 miliar lebih.

Pembiayaan, terdiri dari penerimaan, semula Rp 11,6 miliar lebih bertambah Rp 138 miliar lebih. Jumlah setelah perubahan menjadi Rp 150 miliar.

Pengeluaran semula Rp 58 miliar lebih, bertambah setelah perubahan sebesar Rp 27,6 miliar lebih. Jumlah pengeluaran setelah perubahan menjadi Rp 85 miliar lebih. (nas)

Halaman 15

Alfamart Gencarkan Aksi Kemanusiaan Donor Darah Praya (Suara NTB) Alfamart kembali menggelar aksi kemanusiaan donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Lombok Tengah. Kegiatan untuk kesekian kalinya itu, kali ini diselenggarakan di RSI Yatofa, Kamis (3/9).

Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari mengatakan, pelaksanaan donor darah ini merupakan agenda rutin

yang dilaksanakan secara berkala bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Perusahaan ingin mengajak karyawan dan masyarakat setempat berpartisipasi membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat di wilayah ini,” katanya, di selasela acara.

Menurutnya, setiap acara donor darah yang digelar selalu direspons positif. “Respons

karyawan juga bagus. Malah, karyawan yang sudah terbiasa menjadi pendonor justru menantikan acara donor darah di kantor,” ujarnya.

Donor darah hari ini ditargetkan terhimpun 50 kantong darah. Untuk berpartisipasi mendonorkan darah, peserta bisa langsung datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika memenuhi syarat, calon pendonor dapat langsung melaku-

kan donor.

Yudi menambahkan akan terus menggelar kegiatan seperti ini karena saat ini kebutuhan masyarakat terhadap darah masih kurang.

Pihak UDD PMI Lombok Tengah yang diwakili Munzir mengatakan, kesadaran perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini sudah menunjukan hal yang positif terhadap kebiasaan melakukan donor darah.

“Memang sudah ada peningkatan kesadaran yang cukup bagus dari perusahaan-perusahaan dengan rutin menggelar kegiatan donor darah. Semoga hal ini dapat diikuti oleh instansi swasta lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, setiap bulan pihaknya membutuhkan puluhan sampai ratusan kantong darah, namun stoknya tidak sampai angka tersebut. (r)

Tingkat Konsumsi Ikan Rendah

Gubernur Ajak Masyarakat NTB Pengamanan di Wilayah PTNNT, Polda NTB Kurangi Konsumsi Daging Tambah 100 Personel

Mataram (Suara NTB) Tingkat konsumsi ikan masyarakat NTB terbilang masih sangat rendah. Begitu juga secara nasional, tingkat konsumsi ikan juga masih kurang. Menyikapi persoalan ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul MAjdi mengajak masyarakat NTB untuk mengurangi konsumsi daging dan gemar makan ikan. ‘’Konsumsi ikan per kapita Indonesia dan NTB ini masih rendah. Sedangkan kita tahu ikan itu sumber protein yang luar biasa,” kata gubernur di Mataram, Jumat (4/9) kemarin.

Menurutnya, banyak bangsabangsa terkenal dan bangsa-bang-

sa yang maju di dunia karena konsumsi ikan masyarakat mereka sangat tinggi. Untuk itu, orang nomor satu di NTB ini mengajak masyarakat NTB khususnya para orang tua menyiapkan ikan sebagai lauk sehari-hari.

Konsumsi ikan di NTB masih di bawah rata-rata nasional. Data yang dirilis pemerintah pusat tahun 2013, konsumsi ikan di NTB rata-rata telah mencapai 28,66 kg per kapita per tahun. Sementara, jumlah rata-rata konsumsi ikan secara nasional mencapai 34 kg per kapita per tahun.

Meskipun tingkat konsumsi ikan di NTB masih di bawah ratarata nasional, namun terjadi pen-

ingkatan konsumsi jika dibandingkan target yang ditetapkan.

Target konsumsi ikan di NTB tahun 2013 sebesar 22 kg perkapita per tahun. Mampu dicapai sebesar 28 kg per kapita per tahun.

Jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Yogyakarta, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, tingkat konsumsi ikannya baru mencapai 21 kg per kapita per tahun. Untuk meningkatkan konsumsi ikan perkapita per tahun, pemprov NTB membangun sinergi dengan TP. PKK dan Forum Ikan di seluruh Kabupaten Kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. (nas)

Permintaan Hujan Buatan, BPBD NTB Jemput Bola ke Pusat Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB akan jemput bola terkait dengan usulan Gubernur kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk program hujan buatan. Selain mengupayakan program hujan buatan, BPBD juga akan melakukan upaya lainnya yakni sholat istisqo.

“Insya Allah kita akan jemput usulan hujan buatan itu ke pusat bersama pendahulu saya Pak Ardhi,” kata Kepala BPBD NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di kantor Gubernur, Jumat (4/9) siang kemarin.

Azhar mengatakan, beberapa waktu lalu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah meminta bantuan ke BNPB untuk

dilakukan program hujan buatan untuk mengamankan 114 ribu hektar tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai yang terancam gagal panen akibat musim kemarau saat ini. Saat ini, katanya, pemprov masih menunggu respon pemerintah pusat mengenai program tersebut.

Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BNPB akan melakukan program hujan buatan pada enam provinsi di Indonesia, salah satunya NTB. Dimana, Kementerian Pertanian telah mengalokaikan anggaran untuk program hujan buatan tersebut sebesar Rp 200 miliar.

Selain program hujan buatan, lanjut Mantan Kepala Biro Organisasi ini, pihaknya juga akan mengupayakan dilakukan shalat istisqo atau shalat minta hujan.

Upaya seperti ini pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kalau ndak kita lakukan shalat istisqo. Kesuksesannya 90 persen tahun lalu,’’ucapnya.

Disinggung mengenai upaya jangka panjang yang akan dilakukan dalam mengatasi kekeringan di NTB, Azhar mengatakan pihaknya akan memikirkan ke arah itu. Menurutnya, perlu ada upaya jangka panjang supaya masyarakat jangan mengalami dampak kekeringan setiap tahun. ‘’Kita ke depan untuk menyelesaikan masalah kekeringan terutama yang permanen kita akan lakukan program yang permanen juga.

Kita akan coba dengan penanganan yang jangka panjang. Seperti irigasiteknisdanpompaairyangdibutuhkan pada daerah-daerah kekeringan tersebut,”tandasnya. (nas)

Pegawai Bank Kalbar Kuras Uang Nasabah Rp 1,6 Miliar Pontianak (Suara NTB) Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, Musafir mengakui Ikadiah Marles (30) bagian Customer Service (CS) di Bank Kalbar Cabang Pembantu Entikong telah menguras uang nasabah sebesar Rp1,6 miliar.

“Sebagai wujud perlindungan Bank Kalbar terhadap para nasabah, dana tersebut sudah dikembalikan, sehingga satu rupiahpun nasabah kami yang dirugikan dalam kasus ini,” kata Musafir di Pontianak, Jumat (4/9).

Terkuaknya pelaku penguras uang nasabah sebanyak 54 orang tersebut, berawal dari hasil laporan salah satu nasabah Bank Kalbar yang mengkomplain tentang saldo rekeningnya kepada pihak Bank Kalbar, kemudian setelah ditindak lanjuti oleh pihak auditor Bank Kalbar pusat, tim menemukan adanya indikasi penyimpangan di kantor Bank Kalbar Cabang Pembantu Entikong.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Kantor Pusat Bank Kalbar langsung membentuk tim untuk melakukan audit di Entikong.

Sehingga ditemukanlah perbua-

tan melawah hukum yang dilakukan oleh Ikadiah Marles, maka tanggal 25 Agustus, berbagai alat bukti langsung termasuk tersangka diserahkan ke Polda Kalbar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, katanya.

Musafir juga menjamin untuk sistem keamanan di Bank Kalbar sendiri sangat aman, sebab terkait password dan pin yang digunakan oleh nasabah akan terprotek setiap tiga bulan sekali. “Namun secangih apapun teknologi, kalau dilakukan oleh orang dalam maka bisa jebol juga,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Kalbar, Sirwan Fahrudin menyatakan terkait banyaknya kartu ATM ditangan tersangka, dijelaskannya karena pengajuan pembuatan buku rekening maupun kartuATM diajukan oleh kantor cabang ke kantor pusat.

“Mengenai banyaknya kartu ATM yang disita dari tangan pelaku, bisa saja memang tidak diambil oleh para nasabah yang membuka rekening. Bisa juga kartu ATM tersebut sudah keluar, namun tidak diberitahukan pada nasabah yang ber-

sangkutan,” ujarnya.

Direktur Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes (Pol) Agus Nugroho menyatakan pihaknya sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen hasil audit dan beberapa kartu ATM yang masih tersisa, termasuk buku rekening serta kartu ATM milik pelaku sendiri.

“Modus pelaku, yakni saat ada nasabah membuka rekening baru, tanpa adanya permintaan nasabah untuk membuat kartu ATM, namun pelaku tetap membuatkan kartu ATM tanpa sepengetahuan nasabah itu, sehingga dengan kartu ATM tersebut, pelaku mengambil uang nasabah baik secara tunai maupun via transfer ke rekening pribadinya,” ujarnya.

Hal tersebut dilakukan oleh tersangka sejak Februari 2015, malah uang tersebut ada yang dipindahkan ke rekening milik istrinya di Bank Mandiri. Pengakuan tersangka, ada 54 nasabah yang uangnya ia kuras. Uang tersebut ia gunakan untuk judi online, katanya.(ant/Bali Post)

Belum Mengkhawatirkan Dari Hal. 1 ‘’Itu saya lihat masih sebatas eforia anak muda,’’ kata Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Umar Septono, SH.MH, saat diwawancarai perihal penangkapan korlap aksi di Sumbawa. Dimana, saat unjukrasa menentang kebijakan Presiden RI Jokowi itu, korlap aksi mengenakan kaos berlogo palu arit, identik dengan lambang PKI. Mahasiswa itu diakui Kapolda sudah diproses Polres Sumbawa. Tapi dari keterangannya,

belum mengarah ke unsur kesengajaan memunculkan faham komunisme melalui simbol tersebut. ‘’Jadi belum jauh, itu masih sebatas eforia saja,’’ ujarnya.

Meski demikian oknum mahasiswa itu masih tetap diproses hukum, untuk benar- benar memastikan, apakah ada unsur kesengajaan dari munculnya logo palu arit itu atau hanya eforia identitas semata.

Tapi bukan berarti pihaknya underestimate dengan indikasi kemunculan bahaya laten komunis tersebut. Jika pada saatnya nanti

muncul dalam bentuk lain, pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan. Koordinasi dengan instansi lain juga penting, bersama Badan Intelijen Daerah, Korem 162/WB atau dengan Pemda. Tindakan tegas juga akan ditempuh jika kemunculan paham komunis yang sangat dilarang di Indonesia ini sudah masuk pada fase mengkhawatirkan. ‘’Kalau kewaspadaan tetap.

Sampai saat ini koordinasi dengan Kominda, TNI dan Pemda tetap berjalan untuk antisipasi gerakan semacam ini,’’ tegasnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB atas permintaan PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT) menerjunkan sedikitnya 100 personel di sana. Pasukan disiagakan untuk mengantisipasi gejolak eksternal perusahaan, karena banyaknya unjukrasa dari masyarakat.

Kesepakatan pengamanan itu, dituangkan dalam MoU antara Polda NTB dengan PT.NNT Jumat (4/ 8) kemarin. Ada 100 personel Brimob diterjunkan, untuk melapisi pengamanan pasukan satu peleton yang sudah ada. Personel ini juga akan membantu pasukan dari Polres KSB. ‘’Terlepas ini perusahaan asing atau dalam negeri, di sana (PT.NNT) juga banyak masyarakat kita, makanya harus kita amankan,” kata Kapolda.

Kapolda melihat, masalah yang terjadi dipicu masyarakat yang tidak puas karena aspirasinya tidak dipenuhi. Kebanyakan disampaikan dalam bentuk unjukrasa, bahkan sering terjadi blokir jalan.

Atas alasan ini, personel tambahan diterjunkan demi menjaga kondusifitas perusahaan dan lingkar tambang umumnya.

Tapi turunnya personel bukan berarti show of force, apalagi upaya represif. Sebisa mungkin akan dilakukan pendekatan persuasif kepada pengunjukrasa. Menurut Kapolda para pihak harus turun meredam, tidak hanya mengandalkan kepolisian.

“Jika ada aspirasi, su-

paya tidak tersumbat, kita hadirkan pihak Newmont.

Kami mediasi untuk segera temukan solusi,” kata Kapolda.

Pada kesempatan itu, General Manager (GM) Social Responsibility and Government Relations PT NNT, Rachmat Makassau menjelaskan, dengan kerjasama pengamanan itu, pihaknya ingin berkontribusi membuat kondusivitas daerah NTB. Tapi berbeda dengan yang disampaikan Kapolda, menurutnya, kerjasama bidang keamanan itu tidak ada hubungannya dengan situasi dan gejolak dalam bentuk unjukrasa di sana.

Karena MoU itu, sudah terjadi sejak tahun 2012.

Hibah Rp 5,5 Miliar Dalam press releasenya, Rachmat Makassau menambahkan, menghibahkan dana sebesar Rp5,5 miliar untuk mendukung kegiatan Polda NTB untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemberian dana hibah tersebut dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani Rachmat Makassau, dengan Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono, di Mataram, Jumat.

Rachmat Makassau berharap kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan di wilayah kerja Polda NTB. (ars)

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Proses Pencairan Dana JHT Jakarta (Suara NTB) Merujuk PP nomor 46 tahun 2015 mengenai Jaminan Hari Tua dan revisinya PP nomor 60 tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan menjamin seluruh pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di mana seluruh peserta dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Cholik, mengatakan bahwa melalui ketentuan tersebut masyarakat tidak perlu khawatir dan panik karena hal tersebut telah dijamin oleh undang-undang. Dia juga menegaskan bahwa proses pencairan JHT tidak memiliki batasan waktu.

“Kami menghimbau masyarakat untuk tidak perlu ketakutan jika dananya tidak cair karena undang-undang menjamin hal tersebut (pencairan dana),” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Antara, Jumat (4/9).

“Masyarakat juga kami harap tidak mudah percaya terhadap isu atau informasi yang tidak jelas mengenai proses pencairan jaminan BPJS Ketenagakerjaan khususnya JHT,” sambung dia.

Cholik menjelaskan bahwa berdasarkan PP 46 tahun 2015, JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa JHT dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap.

“Pemilihan umur 56 tahun,

karena tahap itu merupakan masa mulai tidak produktif bekerja, kita di sini hadir untuk membantu mereka dalam mempersiapkan dana bagi masa tua nya.” ujar dia.

Selain itu, manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10 persen untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan.

Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan.

“Program JHT ini tidak hanya bisa digunakan sebagai persiapan hari tua, tetapi juga untuk pembiayaan perumahan.

Jadi ketika kita sudah pensiun sebelum mencapai usia 56 dan tetap ingin memiliki rumah, dana tersebut bisa diambil dari tabungan JHT kita”, kata Abdul.

Berbeda dengan tabungan biasa, tabungan JHT merupakan program yang dipersiapkan untuk masa tua.

“Namanya juga untuk masa tua, jadi ya harus diambilnya pada saat sudah tidak bekerja lagi atau berusia 56 tahun. Namun berbeda untuk pegawai yang di PHK atau berhenti bekerjaa, mereka bisa mengambil seluruh tabungan JHT setelah 1 bulan masa PHK atau berhenti bekerja,” ujar Abdul.

“Jadi tidak harus menunggu 10 tahun atau usia 56, sesuai dengan PP 60 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 19 tahun 2015,” tambah dia. (ant/Bali Post)

Wagub Tekankan Pejabat Jangan Takut Eksekusi Anggaran Dari Hal. 1 Dalam melaksanakan program atau kegiatan di masing-masing SKPD, kata orang nomor dua di NTB ini, para pejabat dapat melakukan inovasi. Namun para pejabat tak boleh melakukan improvisasi, karena tentu akan melanggar ketentuan atau aturan yang ada. ‘’Kalau kita bekerja dengan baik, disiplin sesuai dengan aturan yang ada, saya kira tak akan terjadi sesuatu. Kalaupun terjadi hal-hal yang sifatnya kasuistis, insya Allah

pimpinan juga tak akan tinggal diam. Selalu akan berkoordinasi dengan baik dengan seluruh aparat penegak hukum,’’ ujarnya.

Amin menjelaskan, tidak salah Pemprov NTB berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencari masukan supaya program/kegiatan yang dilaksanakan tak berujung masalah hukum. Ia juga mengingatkan para pejabat jangan takut diperiksa aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan pada kasus tertentu. Ia juga meminta Inspektorat untuk mem-

berikan pendampingan kepada SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan.

“Kalau ada SKPD yang konsultasi jangan ragu memberikan saran, jalan keluar. Kalau ada bapak/ibu yang diminta keterangan dari Kepolisian dan Kejaksaan pergi saja. Kepolisian dan Kejaksanaan itu pasti akan objektif, tidak akan dijebloskan ke penjara segampang itu. Ketika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan,’’ katanya.

Terkait dengan mutasi dua pejabat eselon II dan sejumlah pejabat eselon III dan IV

pada BPKAD, Wagub mengatakan hal itu merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan karier pegawai. Juga merupakan suatu kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memastikan pada setiap unit kerja pemerintah, kinerja, tugas, dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal sesuai harapan dan citacita reformasi birokrasi.

Dengan harapan, pelayanan publik menjadi lebih baik.

Sebagai pimpinan, katanya, akan senantiasa mendampingi dan men-support

seluruh SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Serta mem-back up dalam kebaikan. Namun jika ada hal-hal yang tidak baik, terjadi penyimpangan, dan terdapat penyelewengan, ia akan menjadi orang pertama yang akan meminta pertanggung-jawaban. ‘’Bekerjalah dengan penuh amanah, tekun, fokus, dan disiplin. Jadilah contoh yang baik. Fokus pada apa yang telah kita tetapkan bersama, sebagai satu institusi kolektif - pemerintah NTB,” pungkasnya. (nas)

Sabtu, 5 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jadi Kepala BNN

Kapolri : Budi Waseso Perlu Diuji di Bidang Lain Jakarta (Suara NTB) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim cukup bagus sehingga perlu diuji pada bidang yang lain.

“Pak Buwas kan cukup bagus dalam sepak terjangnya karena itu kami uji pada bidang yang lain,” kata Kapolri ditemui di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/9).

Hal itu disampaikan Kapolri menanggapi pergantian Kabareskrim dari Komjen Budi Waseso ke KomjenAnang Iskandar.

“Pertimbangannya ya itu tadi, kepentingan organisasi, ada pembinaan karir dan lainnya,” kata Kapolri.

Ia mengatakan sudah dikeluarkan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan dua pejabat negara itu.

“Kami sudah keluarkan keputusannya dan sudah ada TR (telegram rahasia)- nya ke seluruh jajaran atau pemberitahuan,” katanya.

Ia menyebutkan ada 71 perwira tinggi yang dimutasi yang merupakan mutasi biasa di Polri dan melalui mekanisme Dewan Jabatan dan Kepangka-

(ant/Bali Post)

Badrodin Haiti tan Tinggi (Wanjakti).

Kapolri menyebutkan masa jabatan tidak menjadi masalah karena ada yang tiga bulan, lima bulan, satu tahun, dua tahun bahkan lebih.

“Di Polri pergantian ini hal biasa menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi antara lain regenerasi karena memasuki pensiun ya harus diganti, oembinaan karir yang bersangkutan supaya punya pengalaman ter-

tentu, ada karena disiapkan untuk calon pimpinan.Semua itu hal yang wajar,” katanya.

Ketika ditanya alasan mutasi Komjen Budi Waseso, Kapolri mengatakan sudah ada Keppres pemberhentian Komjen Anang Iskandar sebagai Kepala BNN juga pengangkatan Komjen Budi Waseso sebagai Kepala BNN. Ketika ditanya apakah mutasi Buwas karena menghambat perkembangan ekonomi, Kapolri menyatakan tidak.

“Tidak ada, semua penegakan hukum bisa saja berdampak negatif dan positif. Ini prosesnya sudah lama, kalau mendadak mungkin cuma satu pejabat saja sehinbgga wanjaktinya berjalan baik,” katanya.

Ia juga mengatakan jabatan Kabareskrim tidak lebih rendah dari Kepala BNN tetapi samasama eselon Ia. Ia mengakui Anang Iskandar akan pensiun tahun depan namun tidak masalah karena pergantian bisalima,delapanbulan,satutahun.

Kapolri menyebutkan sertijab Kabarerskrim dan Kepala BNN itu direncanakan pekan depan. (ant/Bali Post)

Budi Waseso: Saya Tidak Dilengserkan, Jelas Naik Predikat Jakarta (Suara NTB) Komjen Pol Budi Waseso mengatakan pergantian jabatan dia dari Kepala Badan Reserse Kriminal menjadi Kepala BNN bukanlah pelengseran.

“Saya tidak dilengserkan dan saya jelas naik predikat berarti dapat reward,” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9).

Dia mengatakan siap ditempatkan di mana pun dan akan bekerja sebaik-baiknya.

“Namanya Buwas tetep pak Buwas, temen-temen lihat saja nanti saya di BNN, saya akan lakukan mapping internal sebagai bentuk kesiapan tugas di BNN,” kata dia.

Menurutnya bekerja di BNN adalah tantangan karena menyangkut mafua dan sindikat narkoba yang sama jahatnya dengan korupsi, untuk itu harus ada penindakan tegas.

Dia percaya kepada Komjen Pol Anang Iskandar yang menjadi penggantinya di Bareskrim akan menuntaskan kasus-kasus yang selama ini tengah berjalan.

“Pengganti saya senior

saya, yang punya pengalaman lebih baik dripada saya, dia akan lebih baik dari pada saya,” kata dia.

Dia merasa masih ada tanggung jawab moral atas kasuskasus yang tengah ditanganinya untuk itu akan tetap memperhatikan perkembangan kasus tersebut.

Sementara itu Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan serah terima jabatan antar keduanya dilakukan minggu depan.

“Ini kan pergantian rutin, nggak ada masalah, itu kan sudah lama melalui proses Wanjak melalui assesment,” kata dia.

Dia mengatakan hasil tersebut tidak ada intervensi dari istana, pergantian itu adalah kepentingan organisasi dan kaderisasi.

“Kepala BNN langsung di bawah Presiden, lbh tinggi sebetulnya dibandingkan Kabareskrim, tanggung jawabnya juga lbh luas, karena kebijakan pemberantasan narkoba secara nasional ada di sana,” kata dia.

Kamis malam (3/9) telah

(ant/Bali Post)

KEBAKARAN LAHAN DI OGAN ILIR - Warga berusaha memadamkan kebakaran lahan di dekat rumahnya di Desa Pal 7 Kab. Ogan Ilir (OI), Indralaya, Sumsel. Rabu (3/9). Kebakaran tersebut menghanguskan belasan hektar lahan dan hampir membakar pemukiman warga yang berada di sekitar area tersebut.

15 WNI Dipastikan Tewas di Lepas Pantai Malaysia Jakarta (Suara NTB) Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi 15 WNI tewas dalam kecelakaan kapal kayu di perairan Sabak Berenam, Selangor, Malaysia, pada Kamis lalu (3/9).

“Terkait kapal tenggelam di wilayah perairan Malaysia, kami mendapat informasi data bahwa jumlah (WNI) yang telah diselamatkan 19 orang dan 15 orang meninggal,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasi, Jumat (4/9).

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, secara terp-

isah menyebutkan, 19 WNI yang selamat itu, terdiri dari 10 warga Provinsi Aceh, dua orang Sumatera Utara, satu warga Sumatera Barat, tiga warga Surabaya, dan tiga WNI lain yang belum diketahui asalnya.

“Dalam upaya untuk mengidentifikasi siapa yang selamat dan siapa yang meninggal agak sulit karena mereka tidak kenal satu sama lain,” katanya.

Untuk itu, satuan tugas di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur terus mengidentifikasi di lapangan.

Tim SAR dari Malaysia juga telah dikerahkan di perairan kecelakaan itu terjadi, terdiri dari tujuh kapal dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malyasia, tiga kapal dari Angkatan Laut Malaysia, satu kapal dari Polisi Diraja Malaysia, dan tiga pesa-

wat terbang.

Ukuran kapal kayu itu kecil, sekitar 15 meter panjang dan tiga meter lebar. Dia tenggelam hanya 10 mil laut dari pantai Sabak Berenam, negara bagian Selangor, Malaysia, dengan dugaan penyebab kelebihan muatan.

“Menurut nelayan Malaysia muatan kapal saat itu 100 orang penumpang padahal kapasitas kapal maksimal 70 orang,” kata Iqbal. Nelayan setempat melaporkan kecelakaan maut itu pada pukul 10.30 waktu setempat. (ant/Bali Post)

BI Nyatakan Indonesia Masih Jauh dari Krisis (ant/Bali Post)

Budi Waseso keluar telegram rahasia yang menyebutkan 71 nama-nama pejabat tinggi dan menegah yang dimutasikan.

Pemutasian itu berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/763/IX/2015 tanggal 3 September 2015 trntang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Polri dan Surat Telegram Nomor ST/1847/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mutasi Polri.

Perwira lain yang dimutasikan adalah Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf jadi Gubernur Akpol, Kapolda Sumut Irjen Eko Hadi Sutedjo menjadi Wakabaharkam Polri. (ant/Bali Post)

Bengkulu (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) meminta semua pihak agar tidak menyamakan melemahnya nilai tukar rupiah dengan Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi.

“Indonesia masih jauh dari krisis, melemahnya nilai tukar rupiah tidak serta merta krisis, ada banyak faktor (yang terjadi) jika krisis ekonomi, tidak fair jika hanya menilai dari nilai tukar rupiah saja,” kata Kepala Grup Riset Ekonomi Direktorat Kebijakan Ekonomi Bank Indonesia, Yoga

Affandi di Bengkulu, Jumat (4/9).

Yoga mengemukakan Indonesia jauh lebih baik nilai tukar mata uangnya, jika dibandingkan, negara Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, Turki bahkan Malaysia.

BI meminta masyarakat menggunakan mata rupiah dalam bertransaksi sehingga dapat mendukung penguatan kurs rupiah.

“Ini fenomena global, bukan Indonesia saja yang merasakannya, tetapi negara lain juga, kita menyebut fenomena ini dengan super

dolar, salah satu cara agar rupiah tidak terus tertekan yakni tidak tergantung kepada dolar,” kata Yoga.

Tidak hanya transaksi domestik saja, tetapi juga untuk transaksi antarnegara, BI mengajak seluruh kalangan agar menggunakan rupiah, atau langsung menggunakan mata uang negara tujuan ekspor impor.

“Biasanya kalangan ekspor impor yakni pengusaha masih tetap menggunakandolarwalaupuntransaksiituberlangsungbukandengan Amerika Serikat misalnya ke nega-

ra Tiongkok, ketergantungan dolar seperti ini menyumbang pelemahan nilai tukar rupiah,” kata dia.

BI memiliki fasilitas transaksi ekspor impor tanpa harus menggunakan dolar, jadi langsung transaksi menggunakan mata uang rupiah atau mata uang negara tujuan transaksi.

“Namanya bilateral currency swap agreement atau (BCSA), namun pengusaha belum menggunakan ini karena menilai dolar lebih likuid,” kata dia. (ant/Bali Post)

Menaker-Mendag Sepakat Cegah PHK dan Buka Kesempatan Kerja Jakarta (Suara NTB) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M.Hanif Dhakiri

mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk membicarakan langkah-langkah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan strategi membuka lapangan kerja baru di dalam dan luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat untuk mendorong masuknya arus investasi, menggerakkan pengusaha dan pelaku pasar di sektor perdagangan agar tetap mampu bertahan dan tidak melakukan PHK terhadap para pekerja/buruh.

“Tadi kita bersama-sama mencari strategi agar investasi membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong para pelaku ekonomi terus menjalankan usaha bisnisnya serta membuka lapangan kerja baru bagi korban PHK dan pengangguran,” kata Menaker Hanif seusai pertemuan dengan Mendag Tho-

mas Lembong di Kantor Kemnaker di Jakarta pada Kamis (3/9).

Menaker Hanif mengatakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang berlangsung secara global ini, pemerintah, pengusaha dan pekerja harus tetap optimistis dan meningkatkan kerjasama untuk mencegah terjadinya PHK. “Kita minta agar Menteri Perdagangan meyakinkan para pengusaha dan pelaku pasar agar mampu menahan diri dan tidak melakukan PHK terhadap pekerja. PHK adalah pilihan terakhir yang harus dihindari semaksimal mungkin,” kata Hanif.

Hanif juga mengatakan pemerintah terus mendorong masuknya arus investasi dari dalam dan luar negeri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menanggulangi korban PHK

dan pengangguran.

“Kita pun mencari strategi untuk membantu para pengusaha yang berorientasi ekspor agar meningkatkan perdagangan ke luar negeri. Termasuk menjajaki adanya insentif yang diperlukan bagi perusahaan, termasuk mempermudah perijinan ekspor,” kata Hanif.

Dalam kesempatan ini Hanif pun mengatakan pentingnya membuka kesempatan kerja baru di dalam dan luar negeri, terutama di sektor perdagangan, wirusaha mandiri dan program padat karya yang bisa dimanfaatkan oleh para korban PHK dan pencari kerja.

“Kita mengharapkan Kementerian Perdagangan beserta jaringannya di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Luar Negeri, dapat menjadi Unit Pemasaran, bagi produk-produk Indonesia (barang dan Jasa tenaga kerja), utamanya dari usaha-usaha binaan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Hanif.

Program penciptaan wirausaha perlu didukung adanya informasi komoditas (produk barang) yang dibutuhkan pasar (baik dari sisi jenis jumlah dan daerah atau negara), lalu kemudahan akses pasar bagi wirausaha baru (WUB), mencarikan bapak angkat bagi WUB, dan memfasilitasi ekspor untuk produk wirausaha Bahkan, Hanif pun menawarkan ide kerja sama agar para TKI yang bekerja di berbagai negara-negara penempatan dapat menjadi duta produk-produk buatan Indonesia, duta perdagangan sekaligus duta budaya dan wisata yang memasarkan Indonesia kepada dunia internasional.

Sementara itu Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan dukungan dan komitmennya untuk mendorong para pengusaha dan pelaku pasar untuk mencegah PHK dan membuka kesempatan kerja baru.

Dalam kesempatan ini, Mendag Thomas pun menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dan membantu keberadaan 276 BLK yang terdiri dari 14 BLK Pusat dan 262 BLK Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan bersama dalam menyiapkan dan meningkatkan kompetensi SDM sektor perdagangan dengan program sesuai kebutuhan. (ant/Bali Post)