Snt05122015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 226 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 5 DESEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Di Sumbawa, Desain Cetak Sawah Baru Diduga Fiktif Mataram (Suara NTB) Di balik dugaan korupsi pada program cetak sawah baru di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, sedikit demi sedikit terungkap di persidangan. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebut, proyek desain cetak sawah baru itu diduga fiktif di Kabupaten Sumbawa. Namun HM, terdakwa dalam kasus ini berkelit bahwa itu menjadi tanggung jawab rekanan.

Informasi dugaan fiktifnya desain proyek cetak sawah baru di Sumbawa ini disampaikan JPU Kejati NTB, Hendro, SH melalui juru bicara, Made

Sutapa, SH, Jumat (4/12). Dana yang diperuntukkan ke Sumbawa diketahui sebesar Rp 96.600.000, untuk pekerjaan Survey Investigasi dan Desain (SID)

perluasan sawah baru 2014.

Namun pemda setempat menolak anggaran itu, karena untuk kegiatan sama sudah dianggarkan melalui APBD setempat.

Sadar daerah itu sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sama, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga tetap mencairkan dana itu untuk dibayarkan kepada rekanan PT. TT. ‘’Seharusnya PPK melakukan adendum untuk perubahan kontrak, sehingga tidak dilakukan pembayaran. Tapi tetap dibayar, sehingga kita temukan fiktif,’’ kata Sutapa.

Pada akhirnya, dari lima daer-

ah yang menjadi sasaran; Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Dompu dan Bima, hanya Sumbawa yang diduga fiktif.

Di luar soal itu, ada dua pekerjaan lain yang diduga tidak dilakukan adendum oleh PPK bersama rekanan. Soal tenaga ahli. Seharusnya ada 19 tenaga ahli yang digunakan, sesuai dengan jumlah kontrak dalam pembayaran.

Bersambung ke hal 15

KPU Targetkan 80 Persen Partisipasi Pemilih Mataram (Suara NTB) Suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, tidak hanya diukur dari sisi keamanan saja. Namun sukses tidaknya pesta demokrasi ini, sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. Untuk itu, KPU sebagai institusi penyelenggara, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, terutama dalam memberikan hak pilihnya pada Pilkada mendatang.

Demikian diungkapkan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si

TO K O H

(Suara NTB/ndi)

RAKOR - Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin (dua dari kiri) bersama Ketua KPU NTB, L.Aksar Ansori (ke dua dari kanan) dan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi (palimg kiri) dalam rakor Jumat (4/12) kemarin.

Kapal Pembangkit Listrik MENGATASI kekurangan pasokan listrik di NTB, PT. PLN Pusat akan menempatkan kapal pembangkit listrik dengan kapasitas daya sebesar 60 MW. Kapal pembangkit listrik yang didatangkan dari Turki merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

“April tahun depan (2016) itu memang sudah ditandatangani kontrak untuk pembangkit baru untuk wilayah NTB rencananya di Pringgabaya.

Bersambung ke hal 15

Butuh Investor di Sektor Hilir Garap Pertanian PEMPROV NTB membantah setengah-setengah dalam membangun sektor pertanian. Sektor yang menyerap paling tinggi tenaga kerja di NTB ini menjadi tumpuan kemajuan pembangunan di daerah ini dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dari sisi hulu atau peningkatan produksi, komoditas pertanian NTB sudah mengalami surplus. Sementara dari sisi hilir atau pemasaran masih menjadi PR pemerintah untuk dapat menjamin harga komoditas pertanian yang layak. Supaya tidak merugikan petani.

Hal tersebut dikatakan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/ 12) siang kemarin. Dikatakan pembangunan di NTB bertumpu pada pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Kondisi masyarakat NTB yang agraris membuat Pemprov membuat program yang disebut Pijar Nan Berkilau (sapi, jagung, rumput laut, perikanan, beras, kedelai dan unggas) pada periode pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, 2013-2018.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Tak Capai Target

HILANG - Salah satu PJU TS proyek dari Distamben yang dipasang di Kediri tak berfungsi karena akinya hilang.

Mataram (Suara NTB) Laporan masyarakat terkait proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Lombok Barat (Lobar) masih ditelaah Kajati NTB, Martono, SH, MH. Dari proses telaah itu, akan dikaji, desk

mana yang akan menangani.

Intelijen atau Pidsus. ‘’Prosesnya seperti itu, setelah laporannya masuk, dinaikkan ke pimpinan (Kajati, red) untuk ditelaah,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH Jumat (4/12), dit-

anya tindak lanjut atas laporan pengadaan PJU-TS di sejumlah kecamatan di Lobar senilai Rp 5 miliar itu.

Belum banyak yang bisa dijelaskan Sutapa kaitan dengan pengaduan itu, Bersambung ke hal 15

Target Tiga Juta Wisatawan

Sektor Perhubungan Harus Ditingkatkan Saat ini NTB menjadi salah satu daerah yang ditargetkan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional. Oleh sebab itu perlu adanya perbaikan-perbaikan pada sektor perhubungan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang mengunjungi NTB. Apalagi NTB ditargetkan harus mencapai tiga juta wisatawan pada tahun 2016. Salah satu sarana pendukung target itu melalui sarana transportasi yang memadai.

Baik transportasi laut maupun udara.

(Suara NTB/dok) (Suara NTB/dok)

PENURUNAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB tahun 2015 tak mencapai target.

Dari target sebesar 5,3 persen atau 109.754 orang, justru tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 5,69 persen atau 128.376 orang.

Berbagai program dilakukan untuk menekan angka pengangguran ini, salah satunya kegiatan job fair, Bersambung ke hal 15

dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor KPU NTB, Jumat (4/12) kemarin.

Untuk itu kata Amin, ia tidak mau KPU sebagai lembaga penyelenggara hanya focus pada aspek keamanan saja.

Tapi juga partisipasi harus menjadi prioritas bersama.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, L.Aksar Ansori, SP mengatakan bahwa ia optimis tingkat partisipasi pada Pilkada serentak mendatang di tujuh kabupaten/kota di NTB menargetkan sampai pada 77 persen, bahkan bisa sampai 80 persen.

Bersambung ke hal 15

PERMASALAHANNYA saat ini banyak wisatawan tujuan NTB namun terlebih dahulu singgah di Bali. Kemudian menggunakan jalur laut menuju NTB. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa tidak melalui Bandara Internasional Lombok? ‘’Tidak sedikit wisatawan yang ingin berkunjung ke sini (NTB) namun singgah dulu di Bali. Itu merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki Bali karena memiliki bandara yang cukup memadai.

Hal itulah yang harus dilakukan di NTB juga. Perbaikan sarana dan prasarana,” kata Asisten II Setda NTB Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram,

Jumat (4/12).

NTB menjadi destinasi pariwisata dengan potensi yang baik mulai dari puncak gunung hingga dasar laut yang indah. Tentu untuk dapat dikunjungi oleh wisatawan sangat dibutuhkan aksesibilitas yang baik. Selama ini Pemprov NTB juga tengah gencar melakukan promosi pariwisata. Sehingga orang yang berada di luar daerah maupun di luar negeri dapat mengetahui keberadaan potensi pariwisata di NTB. Namun jika tidak didukung dengan transportasi dan aksesibilitas yang memadai, maka potensi pariwisata tidak dapat berkembang.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Soal HIV - AIDS

Dikes : Risiko Jadi Kota Metropolis Pola Tradisional PENGELOLAAN sampah oleh warga yang ada di Kecamatan Sandubaya masih menggunakan pola tradisional. Dimana sampah-sampah yang dikumpulkan warga masih belum diolah, tapi hanya diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS). Warga belum melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dengan pola 3R (reuse, reduce, recycle).

Demikian disampaikan Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan. “Sekarang masih pola tradisional, kita hanya memberikan bantuan penga(Suara NTB/dok) ngkutan saja. Itu sementara Lalu Syamsul Adnan saja,” ujarnya.

Syamsul juga menyampaikan bahwa warganya saat ini telah mulai sadar tentang kebersihan lingkungan. Ia berharap melalui program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di wilayahnya, warga juga bisa dibina untuk pengelolaan sampah dengan pola 3R. Syamsul menyampaikan pihaknya juga berharap dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Mataram berkaitan dengan pengelolaan persampahan, pihaknya juga siap melakukan pembinaan ke semua kelurahan dan lingkungan di Kecamatan Sandubaya.

Khusus di Kelurahan Bertais yang disentuh program PLPBK, Syamsul menyebutkan ada tujuh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilibatkan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan tujuh KSM tersebut untuk peningkatan sarana dan prasarana di tingkat lingkungan. Syamsul menyebutkan beberapa kegiatan yang dilakukan melalui program PLPBK seperti pentaludan saluran, pembangunan fasilitas MCK, pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum), pembangunan kandang kumpul, pengadaan pot bunga, perbaikan saluran, penyediaan air bersih, pembangunan gapura, taman, dan lainnya.

Syamsul menyebutkan untuk ketersediaan air bersih, sekitar dua tahun lalu telah ada bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram untuk pembuatan sumur bor di salah satu lingkungan di Kelurahan Bertais. Selain sumur bor, dibangunkan juga fasilitas MCK oleh Dinas PU. Untuk mempermudah warga memperoleh air bersih, melalui program PLPBK, warga dibantu pemasangan sistem perpipaan.

“Sistem perpipaan yang dibantu kegiatan PLPBK dengan memasang meteran di masing-masing rumah dan harga dijamin lebih murah dari PDAM. Lima puluh persen kebutuhan air di lingkungan itu diambil dari sumur bor yang dibangun Dinas PU,” jelasnya. (ynt)

Lakukan Pembinaan HASIL survei yang menyebutkan bahwa tiga rumah sakit di Kota Mataram, pengelolaan limbahnya masuk zona merah dan hitam, disayangkan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta. Mestinya semua instansi harus mematuhi aturan pengelolaan limbah. ‘’Apalagi rumah sakit atau hotel memerlukan pengelolaan limbah secara maksimal ,’’ cetusnya.

Memang dalam hal ini, BLH (Badan Lingkungan (Suara NTB/dok) Hidup) harus melakukan Ketut Sugiarta pembinaan secara intens. Sehingga para pengusaha maupun rumah sakit, lebih intens menyelesaikan kewajiban - kewajibannya. ‘’Kalau sudah diberikan waktu tapi tidak diindahkan, otomatis undang - undang berjalan,’’ demikian Ketut Sugiarta menjawab Suara NTB. Karena setiap instansi, lebih - lebih rumah sakit yang memiliki ipal (instalasi pengelolaan limbah) harusnya memiliki konsultan. ‘’Misalnya rumah sakit itu masuk zona merah, itu karena apa,’’ ujarnya. Sehingga pihak rumah sakit bisa memperbaiki kondisi tersebut. Apa yang menjadi catatan BLH harus dipenuhi secara prinsip oleh pengusaha maupun rumah sakit.

Ketua Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya pengelolaan limbah. Sebab jika persoalan limbah ini tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin ke depan Mataram bakal menjadi ‘’kota limbah’’. Karena seperti diketahui, Mataram menjadi pusat rumah sakit. Semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta ada di Mataram.

Ketut Sugiarta mengingatkan bahwa kota yang maju adalah kota yang sehat dan bersih dari limbah. Bahkan menurut dia, pengelolaan limbah harus menjadi acuan utama. Karenanya BLH diminta melakukan pembinaan yang intens mulai dari sekarang. ‘’Mana rumah sakit yang dikasi timing waktu untuk menyelesaikan persoalan limbah, harus dikomunikasikan,’’ pungkasnya.

Ketut Sugiarta berharap BLH dalam hal ini betul-betul tegas dalam memberikan pembinaan terhadap pengelolaan limbah.

BLH diminta memberi perhatian khusus terhadap rumah sakit yang masuk dalam zona merah, terlebih zona hitam. Ia mengapresiasi RSUD Kota Mataram yang telah berstatus BLUD yang memiliki kesanggupan untuk menyumbangkan pendapatan asli daerah hingga Rp 100 miliar tahun 2016 mendatang. ‘’Memang benar, direktur RSUD harus punya jiwa entrepreneur, tetapi pelayanan kepada masyarakat, termasuk soal pengelolaan limbah jangan diabaikan,’’ katanya mengingatkan. (fit)

(Suara NTB/fit)

MULAI RUSAK – Jembatan penyeberangan yang berada di depan Bank Indonesia Mataram, sudah mulai rusak. Padahal jembatan ini tidak banyak dimanfaatkan untuk menyeberang jalan sehingga menjadi mubazir. Nampak bagian atap jembatan penyeberangan itu sudah mulai rusak ditambah dengan kondisi yang tidak terawatt.

Operasional Insinerator di RS dan Puskesmas Tak Berizin

Mataram (Suara NTB) Seluruh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kota Mataram yang memiliki insinerator untuk pengolahan limbah medik belum memiliki izin operasional penggunaan insinerator. Hal ini disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs.M. Saleh, Jumat (4/12).

“Di Mataram ini belum ada satupun yang sudah memliki insinerator tapi memiliki izin, termasuk di Puskesmas-Puskemas. Itu pelanggaran, tidak ada izin operasional insinerator.

Tidak ada satupun yang punya izin. Rumah sakit kota juga belum, rumah sakit jiwa juga belum. Belum ada satupun izin keluar untuk insinerator di Kota Mataram,” terang Saleh.

Jika dilihat dari kondisi Kota Mataram, menurutnya tidak layak jika ada insinerator dioperasikan di daerah tengah kota. Untuk operasional insenerator perlu kajian secara terperinci dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan perumahan, dan juga tata ruang Kota Mataram. “Kalau kita lihat kondisi kota kita ini, apa masih pantas ada insinerator di tengah kota ini?” ujarnya.

Potensi limbah medik padat di Kota Mataram disebutkan Saleh mencapai 10 ton dalam sebulan. Ia menyebutkan RSUP NTB menghasilkan sekitar 6 ton per bulan dan RSUD Kota Mataram sekitar 1 ton dalam sebulan, belum lagi dari rumah sakit swasta, Puskesmas, klinik, maupun laboratorium.

Untuk penanganan limbah medik ini, BLH Kota Mataram memfasilitasi fasilitas kesehatan yang ada dengan sebuah perusahaan yang ada di luar NTB dimana limbah medik di Kota Mataram akan dibawa ke luar daerah untuk dimusnahkan. Tapi saat ini belum semua rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

“Baru beberapa yang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan itu.

Saleh menjamin perusahaan yang bernama PT Triata Mulia Indonesia ini akan mengolah

(Suara NTB/dok)

M. Saleh

Saluran di Kekalik Timur Batal Ditutup

(Suara NTB/ynt)

BATAL DITUTUP - Saluran di Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya yang rencananya akan ditutup dan difungsikan sebagai jalan tembus ke Jalan Panji Tilaar.

Mataram (Suara NTB) Saluran dengan panjang sekitar 1 kilometer di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya rencananya akan ditutup dan akan dijadikan jalan lingkungan tembus ke Jalan Panji Tilaar.

Namun karena keterbatasan anggaran, rencana tersebut batal dilaksanakan pada 2016 mendatang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB. “Itu rencana kita menutup (saluran), rupanya anggaran kita masih

sangat terbatas,” jelasnya. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD 2016 diprioritaskan untuk perbaikan jalan dan perbaikan saluran irigasi.

Mahmuddin menyampaikan pihaknya juga masih menggunakan sistem prioritas. Karena perbaikan jalan dan saluran irigasi dinilai lebih mendesak, maka itulah yang diprioritaskan pihaknya. “Belum ada anggarannya (untuk penutupan saluran). Masih prioritas untuk perbaikan irigasi, ada DAK Rp 10,3 miliar. Itu prioritas kita untuk perbaikan fisik,” ujarnya.

Penutupan saluran tersebut rencananya dihajatkan untuk mengatasi persoalan saluran yang kerap dijadikan tempat membuang sampah oleh warga setempat. Setelah ditutup saluran tersebut kemudian akan difungsikan menjadi jalan lingkungan sehingga tak ada lagi celah bagi warga membuang sampah ke dalam saluran tersebut.

Agar lebih mudah melakukan pengangkatan sedimentasi, Mahmuddin ingin bangunan yang berdiri di atas saluran tersebut segera dibongkar.

Sebelum dilakukan pembongkaran, perlu dilakukan pendekatan kepada pemilik bangunan dan pihaknya akan bekerja sama dengan tim yustisi yang terdiri dari Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan), BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu), dan Satpol PP Kota Mataram.(ynt)

limbah medik tersebut dengan baik. Limbah medik yang dibawa dari Mataram juga diasuransikan. Jika terjadi insiden dalam perjalanan dan limbah tersebut tercecer dan berdampak pada lingkungan sekitarnya, maka akan mendapat tanggungan asuransi Rp 2 miliar. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Kasus HIV - AIDS di Kota Mataram tiap tahun bertambah. Data Komisi Penanggulangan Aids Indonesia (KPAI) menyebutkan secara kumulatif dari tahun 2001 - 2015, angka kematian akibat kasus tersebut mencapai 97 jiwa.

Kasus HIV - AIDS dilihat dari lima tahun terakhir atau dari 2010 hingga 2015. Di tahun 2010 kasus HIV sebanyak 73 kasus, AIDS 69 kasus dengan korban meninggal 57 orang. Di tahun 2011, terjadi peningkatan 23 kasus menjadi 96 kasus dan AIDS 86 kasus dengan korban meninggal 66 orang. Temuan kasus HIV - AIDS terlihat di tiga empat tahun terakhir. Tahun 2012, HIV 123 kasus dan AIDS 112 kasus dan korban meninggal mencapai 78 orang. Kasus HIV di tahun 2013 ditemukan 138 kasus sementara AIDS 129 kasus dan korban meninggal karena penyakit tersebut 86 orang. Pada tahun 2014, HIV ditemukan 155 kasus dan AIDS 143 kasus dan korban meninggal 97 orang. Data di September 2015, HIV ditemukan 166 kasus dan AIDS 53 kasus dan korban meninggal aki-

bat menderita kasus tersebut 97 orang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menjelaskan, kematian akibat HIV - AIDS itu merupakan angka kumulatif dari tahun 2001 hingga 2015. Penyebab kematian ini bukan murni akibat HIV - AIDS, melainkan terdapat penyakit turunan lainnya. “Misalnya seseorang kebetulan sakit jantung atau komplikasi penyakit lainnya,” terang Usman Jumat (4/12).

Penyakit ini terangnya, disebabkan akibat seks bebas, narkotika dan lain sebagainya.

Anak - anak juga berisiko terkena penyakit tersebut, karena orangtua positif HIV - AIDS. Bertambahnya angka atau kasus ini, risiko Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi dan Kota Metropolis. Artinya, pergaulan seperti seks bebas dan narkoba banyak ditemukan. Namun demikian, masyarakat terkena penyakit ini disarankan mengkonsumsi obat ARV. “ARV ini harus diminum seumur hidup,” imbuhnya.

Dikes terus mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan ke masyarakat. (cem)

Realisasi PAD dari Perizinan Rp 4,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan hingga 2 Desember 2015, mencapai Rp 4.224.790.453 dari target Rp 4.309.000.000 atau baru mencapai 98,05 persen.

Data dihimpun Suara NTB, target PAD paling besar pada izin mendirikan bangunan (IMB) yakni Rp 3,5 miliar. Capaian hingga 2 Desember baru 89,56 persen atau Rp 3,1 miliar lebih. Sementara, izin gangguan bangunan atau HO melebih target dari Rp 600 juta, realisasi mencapai Rp 816.762.500 atau 136,13 persen.

Target pada SITU - MB, justru belum melampui target dari Rp 25 juta, terealisasi 62,40 persen atau Rp 15.600.000.

Izin trayek dan sewa lahan reklame pada Dinas Pertamanan, justru melampui target atau rata - rata diatas 100 persen. Izin trayek telah mencapai 100,76 persen atau sekitar Rp 94.710.000 dari target Rp 94 juta. Sedangkan, izin sewa lahan lonjakan drastis dari

izin - izin lainnya yakni 181,29 persen atau Rp 163.156.530 dari target Rp 90 juta.

Rendahnya realisasi SITU MB kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Pemkot Mataram memiliki aturan ketat terhadap izin minuman beralkohol. Terlebih adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015. Dan dipertegaskan dengan Perwal Nomor 18 tahun 2015, tentang pengawasan peredaran minol.

BPMP2T tidak bisa sembarangan memberikan izin, sebab ada mekanisme atau aturannya. Misalnya, hotel minimal bintang tiga dan memiliki sertifikasi. “Yang boleh jual minuman beralkohol itu, Supermarket, hypermart dan hotel bintang III ke atas yang ditunjukan dengan sertifikasi,” kata Cokorda. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BI Rekomendasikan Tata Jalur Lalu Lintas Wisatawan Tanjung (Suara NTB) Dua pimpinan kantor perwakilan BI (Bank Indonesia), Bali dan NTB merekomendasikan pemerintah daerah untuk menata jalur lalu lalang wisatawan. Rekomendasi ini diharapkan akan mendongkrak dampak ekonomi yang diterima masyarakat, menyusul akan diberlakukannya bebas visa oleh 92 negara.

(ant/bali post)

PERTAMINI - Sejumlah pekerja merakit gerobak pertamini di Desa Tanoh Anoe, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh. Beberapa bulan terakhir permintaan gerobak pertamini meningkat hingga 30 unit perbulan dengan harga jual berkisar antara Rp 5.500.000 - Rp 7.500.000 per unit. Outlet penjualan BBM seperti ini banyak ditemukan di Pulau Lombok.

UMKM Berpeluang Serap Kredit LPDB Mataram (Suara NTB) Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpeluang mendapatkan dukungan kredit dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Pelaku usaha dan gerakan koperasi diminta memanfaatkan kesempatan.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran menyambut kerjasama penjaminan kredit antara PT. Jamkrida NTB Bersaing dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) kepada Koperasi, pelaku UMKM. Kerjasama tersebut dianggapnya sebagai peluang bagi koperasi dan UMKM khususnya dalam memenuhi kebutuhan permodalan. H. Supran juga mengharapkan dengan bersedianya PT. Jamkrida memberikan penjaminan kredit yang akan dikucurkan LPDB ke Provinsi NTB, harapannya LPDB yang berada dibawah Kementerian Koperasi akan lebih yakin mendukung keberadaan koperasi dan UMKM di daerah.

“Kami menyambut baik karena perusahaan daerah kita (Jamkrida) sudah bisa membangun kerjasama penjaminan kredit dengan LPDB. Sekaligus harapan kita ini akan menjadi kemudahan bagi UMKM dan Koperasi di NTB mengakses kredit-kredit lunak,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Rabu (3/12).

H. Supran mengingatkan kepada UMKM dan Koperasi, agar tidak lagi menggunakan lembaga penjaminan di luar perusahaan daerah. Pihaknya akan melakukan protes bahkan kepada masing-masing pembina koperasi dan UMKM di daerah yang menggunakan jasa penjamin kredit di luar Jamkrida. Askrindo atau Jamkrindo misalnya.

“Kita harapkan Askrindo atau Jamkrindo tidak lagi menjadi prioritas. Kita akan komplain kalau ada yang pakai di luar Jamkrida,” ungkapnya. Sikap itu ditegaskan sebagai bentuk dukungan bersama untuk membangun keberadaan perusahaan daerah. PT. Jamkrida dikatakannya lahir sebagai hara-

pan bersama pemerintah daerah menjadi perusahaan penjamin kredit UMKM dan Koperasi, ataupun penjamin bagi kredit-kredit lainnya.

“Silahkan saja manfaatkan LPDB, jika mampu dan punya kapasitas, minta kredit sebanyak-banyaknya di LPDB,” demikian H. Supran. PT. Jamkrida NTB Bersaing seperti diketahui telah secara resmi mengukuhkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan LPDB. Secara umum, sektor yang dijaminkan kreditnya di LPDB mencakup kredit di sektor perdagangan, Perindustrian, Peternakan, Perikanan, kelautan dan maritim, Perkebunan, Transportasi dan lain-lainnya. tentu yang paling utama dijaminkan di LPDB adalah kredit untuk pengembangan Produk unggulan daerah (Pijar) dan produk berorientasi ekspor.

Jumlah pinjaman untuk UMKM adalah maksimal Rp 10 miliar. Jangka waktu pinjaman adalah maksimal 5 tahun untuk keperluan modal kerja, dan maksimal 10 tahun untuk keperluan investasi. (bul)

Dua pimpinan BI di daerah ini yakni, Dewi Setyowati, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Provinsi Bali dan Prijono, KWPBI Provinsi NTB. Bank Indonesia mendorong langkah pemerintah untuk melakukan penataan, terutama di jalur bolak-baliknya wisatawan dari Bali-Gili Trawangan dan sebaliknya.

Sebelumnya, pemerintah daerah justru berencana menutup jalur tersebut karena dianggap berpotensi merusak lingkungan, baik air lautnya maupun biota laut yang ada di jalur yang dilewati kapal-

Prijono

kapal cepat.

“Atur jalurnya, bagaimana agar kehadiran wisatawan dapat memberikan dampak yang lebih besar. Kalau ditutup sebaiknya jangan,” kata Dewi dalam forum resmi yang dilaksanakan BI di Gili Trawangan, Jumat (4/12) kemarin.

Ia mengingatkan, Indonesia telah dihadapkan pada sistem global, dimana terdapat 92 negara yang akan memberlakukan bebas visa.

NTB juga tak boleh menutup diri, tetapi harus bersiap-siap dengan kehadiran wisatawan dari berbagai negara terutama 92 negara yang memberlakukan bebas visa dimaksud.

Siapapun di dalamnya dari 92 negara tersebut, akan bebas masuk ke setiap negara ataupun daerah yang diinginkannya. Tentu kondisi itu menjadi peluang bagi daerah untuk menarik keuntungan. “Maksud saya, cobalah seperti Singapura

dan Batam, jalur wisatawannya sudah jelas diatur. Untuk karcis penyeberangan juga sudah diatur, kalau dari Batam mau ke Singapura, beli karcisnya di Batam, demikian juga sebaliknya. Jangan dikasi wisatawan beli karcis langsung booking pulang pergi, ini bisa mendatangkan keuntungan,” ujarnya.

Sementara Prijono menekankan, mengatur jalur wisatawan menjadi peluang besar jika benar-benar bisa dilakukan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi NTB salah satunya harus didongkrak oleh sektor pariwisata. Masingmasing daerah harus duduk bersama, antara NTB dan Bali, bagaimana membahas peluang tersebut.

“Jalur Bali – Gili Trawangan ini dibahas bersama, bagaimana bagusnya sehingga samasama mendatangkan keuntungan bagi masing-masing daerah,” demikian Prijono. (bul)

(Suara NTB/dok)

Pertumbuhan Ekonomi NTB Diprediksi Membaik Tanjung (Suara NTB) Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi NTB akan mengalami perbaikan diakhir tahun. Namun seberapa besar pertumbuhan ekonominya, akan diakumulasi secara keseluruhan di akhir 2015 ini.

Beberapa diantaranya yang membuat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Prijono optimis salah satunya bertepatan dengan adanya kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah tujuh kabupaten/ kota di Provinsi NTB. Meski belum melakukan kajian langsung seberapa besar dampak pemilu, Prijono mengatakan kendati anggaran untuk kegiatan kampanye relatif tidak begitu besar, tetapi tetap saja akan berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

“Calon kepala daerah buat baliho, dapatlah di tukang sablon. Si

tukang sablon beli tinta, beli gorengan dan sebagainya saat bekerja, dapatlah yang lainnya. Dampaknya pasti ada terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, tapi seberapa besarnya kita belum melakukan kajian resmi,” ujar Prijono di Gili Trawangan, Jumat (4/12) kemarin.

Selain itu, natal dan tahun baru dipastikan mendongkrak pergerakan perekonomian. Acara besar akhir tahun kata Prijono biasa berdampak pada perputaran uang. Karena konsumsi masyarakat akan meningkat.

Konsumsi dimaksud mencakup seluruhnya, baik konsumsi kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan pendukung lainnya.

“Biasanya aktivitas liburan inilah yang mengakibatkan permintaan tinggi,” paparnya. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 12 persen. Digabung dengan pertum-

Royalti Mataram Mall Belum Final Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dan PT. Pasific Cilinaya Fantasi menggelar pertemuan terkait penentuan royalti Jumat (4/12) kemarin. Meskipun berulangkali bertemu, tapi hingga kini belum ada titik temu besaran yang harus disetorkan alias belum final.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, HL. Makmur Said didamping Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yance Hendra Dirra. Sementara pihak PCF hadir General Manager Teddy Saputra.

Beberapa poin yang menjadi kesepakatan bahwa, pertama usulan terhadap kenaikkan royalti Rp 300 juta oleh Pemkot Mataram, akan dikomunikasikan dengan Direksi PT. PCF. “Insya Allah, pada dasar Pak Teddy menerima dan akan berusaha mengkomunikasikan dengan Direksi,” kata Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Jumat (4/12).

Kedua, Pemkot Mataram akan membuat formula cara menghitung royalti tiap tahunnya. Barometernya melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain - lain. Indikator makro dijadikan tolak ukur nanti di seputaran Kota Mataram. Secara teknis disampaikan, data ini akan dimasukan kemudian diolah, sehingga akan keluar berapa angka atau nilai royalti yang dibayarkan tiap tahunnya. “Formula ini akan mengeluarkan angka dan diuangkan dalam bentuk rupiah. Maksudnya supaya tiap tahun tidak ribut soal royalti,” ujar Yance.

Formula ini akan dirancang tiap mulai 2016 dengan melibatkan tim ahli. Bersamaan dengan itu akan diikuti dengan dibuatkan adendum terhadap perjanjian tahun berikutnya. Hal positif didapatkan dari formula ini yakni, penghitungan mengedepankan profesionalitas. Terlepas dari besaran royalti juga berpengaruh terhadap faktor ekonomi. Jika ekonomi di Kota Mataram meningkat, maka royalti akan naik. Sementara, royalti akan turun apabila ekonomi hancur.

Sejauh ini lanjutnya, penentuan royalti ini belum final dan menunggu hasil komunikasi GM dengan Direksi PT. Pasific Cilinaya.

Diberitakan sebelumnya, wacana kenaikan royalti Mataram Mall sudah lama digulirkan oleh DPRD. Hingga pengalihan pengurusan aset dari Bagian Umum ke BPKAD, belum ada kesepakatan. Selain melibatkan akuntan publik dan akademisi, Pemkot Mataram mempelajari pengelolaan aset ke Sidoarjo Jawa Timur. (cem)

buhan ekonomi dengan aktivitas tambang.

Apalagi pemerintah baru-baru ini telah memberikan kelonggaran kepada PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan memperpanjang izin ekspor perusahaan tambang Amerika Serikat itu.

Tapi dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar itu apakah lantas dirasakan oleh masyarakat?

Terlepas dari itu, menurut Prijono, perpanjangan izin ekspor secara statistik akan mengalami peningkatan.

“Hanya kelompok yang mana yang menikmati, memang itu yang perlu dilihat,” katanya.

Agar terjadi pemerataan penikmat pertumbuhan ekonomi ini, Prijono juga merekomendasikan dilakukan dengan memberikan kepada sektor UMKM yang mendominasi di NTB. (bul)

Paling Disorot KEBERADAAN Perusahaan Daerah (Perusda) salah satunya untuk menekan angka kemiskinan. Namun hal tersebut tak terlihat, terutama di beberapa perusahaan milik Pemprov NTB, PT. Daerah Multi Bersaing (DMB) salah satunya.

“Hanya Bank NTB yang terlihat kontribusinya, lainnya, PT. GNE, apalagi PT. DMB yang kantornya saja tidak jelas, apa yang nampak dari keberadaan perusahaan tersebut dalam menekan angka kemiskinan,” kata Akademisi Fakultas Hukum Un(Suara NTB/bul) ram Dr. Lalu Wira Pria SuLalu Wira Pria Suhartana hartana, SH., MH,.

Ia melihat per perusahaan bersama tiga pemerintah daerah di NTB yakni Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibentuk untuk mengakuisisi saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) itu hingga saat ini tak diketahui persis kondisinya. Apalagi kebermanfaatannya terhadap masyarakat luas.

Lalu Wira bahkan mempertanyakan kepastian dimana kantornya perusahaan tersebut, lantaran tak terlihat fisik identitasnya (plang kantor). Pengentasan kemiskinan di daerah menurutnya merambat ke semua lini. Perusahaan-perusahaan daerah adalah salah satu mesin penggerak pengentasan kemiskinan tersebut.

“PT yang didirikan dulu dalam konteks invetasi ini sampai sekarang tidak terlihat justru. Apalagi tahun 2010, investasi tujuh persen juga tidak jelas,” ujarnya.

Persoalan kemiskinan di NTB, Dosen Pasca Sarjana ini juga mengemukakan penilainnya. Pemerintah daerah dianggap belum konsisten dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, program yang dijalankan terkesan gamang. Akibatnya pegentasaan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan maksimal.

Program Sapi, Jagung, Rumput Laut (Pijar) bahkan pencetakan wirausaha baru, hingga program kepariwisataan tak begitu berbekas di masyarakat. Bahkan banyak program prioritas yang membingungkan.

Pemerintah daerah bahkan dianggap lebih dominan memperioritaskan aspek politik ketimbang membuat gol yang lebih besar dari programnya. Dilihat dari berbagai kegiatan politik yang dikawal jelang pelaksanaan Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB. Mestinya, jika ingin pemerintah benar-benar ingin berbuat untuk masyarakat, bangun sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota. Dalam rangka mensukseskan program-program kerakyatan. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

Halaman 4

Kantongi IUMK

H. Sahabudin

(Suara NTB/yon)

DINAS Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan jika para pelaku usaha kecil harus mengantongi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di masa mendatang. Adanya IUMK itu, maka para pelaku usaha di Lotim akan memiliki legalitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian disampaikan Kepala Diskop dan UKM Lotim, Drs. H.Sahabudin, MM, menjawab Suara NTB, Jumat (4/12).

Menurutnya, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, seluruh pelaku usaha itu harus memiliki izin. Sementara, untuk mendapatkan izin saat ini sangat mudah dan sederhana. Di mana, para pelaku usaha cukup datang ke pemerintah kecamatan yang saat ini sudah diberikan kewenangan oleh bupati/walikota menandatangani surat izin usaha itu.

Meski demikian, pihak kecamatan diimbau untuk teliti dalam memverifikasi berkas pendaftaran IUMK. Jika sudah memenuhi segala persyaratan, maka pemerintah kecamatan sudah bisa mengesahkan dan mengeluarkan IUMK. Dari data yang dikantongi oleh Diskop dan UKM Lotim, jumlah pelaku usaha yang sudah mengajukan permohonan izin sebanyak 2.980 dan yang sudah keluar izinnya sebanyak 2.726 UKM. Data itu, katanya, per tanggal 1/12 2015 dari 17 kecamatan yang sudah mengajukan penerbitan izin.

Jika melihat data itu, lanjut Sahabudin, masih banyak UKM yang belum mengajukan penerbitan izin dari 20 kecamatan yang ada di Lotim. Selain itu, pihak dari pemerintah kecamatan juga berhak mencabut IUMK, jika ditemukan pelanggaran oleh pelaku bisnis UKM yang tak patuh pada aturan dan aktivitas usaha sesuai dengan IUMK. Seperti, jika ditemukan pelaku bisnis itu memperjualbelikan produk ilegal atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. (yon)

Kejari Selong Terus Kembangkan Kasus Gili Bidara Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong terus mengembangkan proses penyelidikan dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu di Gili Bidara. Sambil mengikuti perkembangan proses persidangan terhadap dua tersangka sebelumnya, beberapa waktu lalu Kejari Selong juga sudah mengantongi identitas tersangka baru. Namun, belum mau dibuka.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Guniawan, mengaku, pihaknya sedang menjalankan proses penyidikan. Alasan itu membuat Kejari belum bisa menyampaikan secara terbuka. “Kita mau efektifkan kerja dulu,” jawabnya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu atau dermaga kecil di Gili Bidara sudah memasuki tahapan persidangan di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Mataram.

Dua terdakwa, masing-masing berinisial AS dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim dan rekanan berinisial PBC sudah mulai disidang. Selain dua tersangka, digambarkan oleh Kepala Kejari (Kajari) Selong sebelumnya, ada kemungkinan besar penambahan tersangka lain di balik pelaksanaan proyek dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) senilai Rp 619 juta.

Dibidiknya dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu di Bidara, karena bangunan belum diserahterimakan, namun kondisinya sudah rusak. Pihak Kejari Selong mengaku sudah melihat kondisi fisik bangunan. Pihak menduga ada penyimpangan pada aspek ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembangunan. (rus)

Jelang Masa Tenang

Penjabat Bupati Ingatkan PNS Tak ’’Main Api’’ Tanjung (Suara NTB) Memanasnya suhu politik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) memasuki 3 hari masa tenang disikapi Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Ashari, SH, MH. Diingatkan, kepada seluruh PNS lingkup Pemda KLU khususnya dari Sekda sampai PNS eselon l, ll, lll dan lV tidak “bermain api atau memancing di air keruh”. Mengingat dirinya ditugaskan di KLU sema(Suara NTB/dok) ta-mata, untuk menjaga konH. Ashari dusivitas keamanan dan terciptanya kelancaran dalam Pilkada tanpa menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. “Mulai dari H-1 dan malamnya, jangan coba-coba, kalau ada yang bermain, silakan tangkap di tempat. Jangan beri ampun, siapa pun dia, dari manapun dia. Begitu juga dari Sekda sampai pejabat eselon IV, jangan coba-coba terlibat politik,” tegas Penjabat Bupati KLU, saat Rakor Pilkada oleh Panwaslu, Kamis (3/12) lalu.

Ia kembali mengatakan, selaku abdi masyarakat dan abdi negara, netralitas PNS adalah harga mati. Komitmen PNS dalam situasi Pilkada sangat dibutuhkan guna menghindari terjadinya kerawanan konflik.

Tidak hanya PNS, para petugas yang ditempatkan KPU juga sangat menentukan terselenggaranya Pilkada sesuai keinginan semua pihak, yaitu, Pilkada yang bersih, jujur, adil, aman, bermartabat dan berintegritas. “KPPS sebagai ujung tombak, saya tekankan jangan sampai main api,” sambungnya.

Ia mengajak agar seluruh komponen yang ada di KLU, bergerak bersama dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan kondusivitas Pilkada. Tentunya, sangat tidak diinginkan kultur dan karakter masyarakat KLU yang mengedepankan semangat “Mempolong - Merenten” harus terkontaminasi oleh dampak politik. Begitu pula dengan predikat KLU sebagai daerah teraman di NTB, senantiasa tercipta di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Ashari meminta sekda, pejabatpejabat untuk tidak mengerahkan massa. “Apalagi dipanggil calon, jangan coba-coba datang. KLU ini kecil, siapapun bisa melihat apa yang kita lakukan, kemana kita pergi dengan mudah. Sehingga bagi saya, wajib hukumnya kita netral.”

Sebaliknya, kata Penjabat Bupati, dengan sudah saling mengingatkan, maka dirinya, di sisa waktu kepemimpinan di KLU berharap Pilkada kali ini melahirkan figur pemimpin daerah yang diinginkan masyarakat. Apabila dalam proses menuju tanggal 9 Desember nanti, ditemukan atau terdapat oknum PNS yang tertangkap basah tidak netral, maka ia dengan tegas mendukung oknum bersangkutan untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku. (ari)

(Suara NTB/nas)

PULAU ULAR - Lombok Timur memiliki banyak potensi wisata yang belum dikembangkan. Salah satunya, Pulau Ular yang terletak di Kecamatan Tanjung Luar. Jika sore, pulau ini satu daratan dengan Pulau Pasir yang ada di dekatnya, karena air laut surut. Bagi Anda yang suka travelling bisa berwisata ke lokasi ini dengan baik boat 15 menit dari Pelabuhan Tanjung Luar.

Tak Bayar Pajak

Pengelola Hotel di Lotim Ditindak Tegas

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) memberikan tindakan tegas terhadap manajemen hotel-hotel dan homestay yang tidak bayar pajak. Banyak hotel di wilayah Jerowaru dan Sikur terindikasi tidak membayar pajak.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Salmun Rahman, menyebut tunggakan pajak di wilayah Jerowaru sempat tembus Rp 540 juta. Belum lagi di tempat-tempat lain. Atas perintah Bupati Lotim, H. Moch Ali BD, Satpol PP Lotim langsung mengambil tindakan bersama Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim. Hasilnya, 80 persen bisa ditagih.

Diakuinya, di lokasi-lokasi objek wisata di wilayah Kecamatan Jerowaru diidentifikasi ada sejumlah hotel yang tidak berizin dan tidak bayar pajak. Dari operasi pertama

yang digelar Satpol PP sudah bisa menagih sampai Rp 300 juta. “Sekarang pelaku-pelaku usaha perhotelan dan homestay itu mulai bayar pajak,” terangnya.

Selain bayar pajak, aspek perizinan juga sudah mulai dilengkapi para pelaku usaha. Termasuk keberadaan tempat-tempat penginapan di objek-objek wisata di wilayah Sikur, Sembalun, Sambelia dan lainnya sudah mulai ditegur. Adanya teguran ini, pihak pengelola atau manajemen tempat penginapan mengurus perizinan dan membayar pajak.

Sementara Kepala Bidang Pajak pada Dinas PPKA, Pur-

nama Hadi, menyebutkan, di wilayah Kecamatan Jerowaru terdapat 35 unit perusahaan hotel dan homestay yang terdaftar. Namun, sebagian besar belum ada kegiatan. Perusahaan yang sudah beroperasi hanya lima, 2 hotel dan 3 homestay. Masing-masing Jeeva Beloam, Hot Planet Ekas Break, Terra dan Ekas Beach Guest House. ‘’Dua hotel dan 3 homestay tersebut sudah bayar pajak hotel sampai bulan Oktober 2015 lalu dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 411.786.905,’’ klaimnya.

Untuk ke wilayah Kecamatan Sikur, utamanya di Tetebatu, Purnama mengaku

Alimudin, Pemenang Undian Simpedes BRI Selong (Suara NTB) Jumat (4/12) menjadi hari paling bersejarah dan membahagiakan bagi Alimudin.

Warga Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak menyangka akan dapat hadiah grand prize Mobil All New Livina X-Gear 1.5 T, karena menjadi pemenang undian Simpedes Semester I BRI Cabang Selong. Alimudin pun mengaku gemetar saat prosesi penyerahan hadiah yang digelar di halaman Kantor Desa Wanasaba olehPimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia.

Dalam testimoninya, Alimuddin mengatakan selama hidupnya, ia tiga kali merasakan gemetar yang amat sangat. Saat lulus sekolah, saat menikah dan saat menerima hadiah. Penerimaan hadiah besar itu seperti mimpi. Akan tetapi mimpi yang jadi nyata. “Puji syukur kepada Allah, ini laksana mimpi tapi ini nyata,” urainya.

Nasabah BRI Unit Aikmel ini menuturkan, ia menjadi nasabah BRI terhitung sejak 1989 silam. Akan tetapi pada awal-awal itu ia hanya bersifat pasif. Ia mulai intens menabung sejak tahun 2000.

PAda kesempatan itu, ia pun mengajak semua untuk terus meningkatkan tabungan ke

(Suara NTB/rus)

TERIMA HADIAH - Alimudin menerima hadiah grand prize Mobil All New Livina X Gear dari Pinca BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia di halaman Kantor Desa Wanasaba, Jumat (4/12).

BRI. Pengakuannya, tidak perlu jadi jutawan untuk mendapatkan hadiah besar.

Tapi menabung di BRI bisa dapat hadiah grand prize.

Pimpinan Cabang BRI Sleong, Rahmad Budi Sulistia mengajak warga untuk menabung di BRI. Tujuan utama menabung bukanlah pada adanya hadiah. Akan tetapi dapat dapat hadiah kiranya menjadi berkah. Terpenting, katanya, menabung di BRI membuat semakin nyaman. Karenanya ia mengajak semua warga untuk menjadi nasabah BRI. Komitmen BRI, ke depan

akan terus meningkatkan hadiah sebagai wujud perhatian BRI terhadap nasabah. Bank dengan motto melayani setulus hati ini enam bulan ke depan akan kembali menggelar Undian Simpedes lagi. Semua nasabah memiiki peluang yang sama sebagai pemenang hadiah utama.

“Silakan terus tambah saldo simpedesnya, makin banyak saldo, makin peluang menang,” urainya. Dipersiapkan BRI ada Grand Livina sudah dipajang di Kantor BRI Selong yang siap diundi untuk para nasabah BRI tercinta. (rus)

Kewalahan Atasi Sampah Akibat Keterbatasan Armada Selong (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak memungkiri jika pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lotim masih kewalahan dalam mengatasi persoalan sampah di Gumi Selaparang. Kondisi itu dikarenakan Pemda Lotim melalui Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lotim belum memiliki armada yang cukup mengatasi persoalan sampah.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/12), Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, mengatakan, atas kekurangan armada yang dimiliki Kantor Kebersihan dan Tata Kota Lotim itu, masyarakat terkadang mengambil jalan pintas menghindari penumpukan sampah di sekitarnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuang sampah ke aliran sungai dan tempattempat umum lainnya. Padahal, tindakan itu merupakan pencemaran lingkungan.

“Kita akui, Pemda sendiri kewalahan untuk mengatasi persoalan persampahan ini, walaupun diangkut pula terjadi penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ijobalit. Sehingga, banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan membuang sampah sembarang seperti di sungai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota Lotim, H. Ridatul Yasa, tidak memungkiri jika pihaknya sangat kekurangan armada untuk mengangkut sampah yang ada di kabupaten Lotim. Jumlah armada yang saat ini dimiliki hanya bisa bekerja di dalam kota Selong dan belum bisa memenuhi permintaan masyarakat di setiap kecamatan.

Namun, dengan program Desa Mandiri Persampahan yang masih dalam tahap sosialisasi diharapkan dapat memenuhi permintaan masyarakat serta dapat menjadi salah satu alternatif dalam pelibatan masyarakat mengelola sampah. (yon)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/dok)

Purnama Hady

Salmun Rahman

sudah mendatangi sejumlah pelaku usaha minggu lalu.

Berdasarkan informasi dari para pelaku usaha itu, ratarata saat ini tamu lagi berkurang, bahkan nihil. Sehingga berdampak pada pajak yang akan dikeluarkan.

Total pajak yang berhasil dihimpun dari Tetebatu

masih kecil, yakni pada kisaran Rp 3.115.000. “Mereka mengeluhkan akses jalan yang dilalui menuju Tetebatu mulai Banok-Kembang kuning-Tetebatu belum diperbaiki atau dihotmix, sehingga tamu katanya berkurang yang masuk,” ungkapnya. (rus)

Keluarkan Hasil Survei

Parpol Pengusung JADI Minta Panwaslu Investigasi Tanjung (Suara NTB) Hasil survei yang dilakukan Konsultan Citra Indonesia (KCI) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang lebih mengunggulkan pasangan Najmul Akhyar – Sarifudin (NASA) dari pasangan H. Djohan Sjamsu – Mariadi, SAg., ditanggapi dingin kubu Tim JADI. Sebaliknya, tim JADI justru meminta Bawaslu Provinsi NTB dan Panwaslu KLU menginvestigasi, lantaran hasil survei bisa mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Ardianto, SH, selaku kader parpol Hanura pengusung paket JADI, Jumat (4/12) menilai konstelasi politik pemilih atau pendukung pasangan JADI dan NASA sudah semakin terbaca jelang pencoblosan 9 Desember. Terlepas dari hasil survei LSI dan KCI, JADI juga memiliki lembaga survei. Namun hasil survei JADI hanya untuk konsumsi internal dan tidak dipublikasikan, karena paket JADI berkomitmen untuk tidak mempengaruhi pemilih dengan cara-cara yang tidak etis.

Menurut Ardianto, jumpa pers yang dilakukan KCI dan LSI seharusnya tidak terjadi karena bisa mempengaruhi opini publik di KLU. Atas dasar itu, ia mendesak agar Bawaslu dan Panwaslu KLU meminta lembaga-lembaga itu untuk klarifikasi bentuk pemberitaan yang kemungkinan bisa mempengaruhi pemilih.

“Hasil survei LSI dan KCI, menurut dugaan saya adalah hasil kepepet dan terpaksa. Masa iya, H - 7 masih ada orang tidak menentukan sikap, bahkan sampai lebih dari 47 persen,” ungkap Ardianto.

Diakuinya, pengusung dan pendukung JADI bukan tidak mau mengungkap hasil surveinya. Namun pola yang dilakukan berbeda. Bahwa lembaga survei JADI, masih memanfaatkan hari terakhir sebelum masa tenang untuk mengetahui peta kekuatan paket JADI di bawah.

“Kami tahu masa tenang itu tanggal 6-8 Desember, jadi hasil Survei ini tidak akan kami publikasikan kecuali dibiayai oleh KPUD. Karena KPU melarang aktivitas apapun pada hari itu, termasuk berita,” cetusnya sembari meminta semua pihak taat dengan aturan PKPU. Menanggapi hal ini, Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Panwaslu KLU, Adi Purmanto, menilai sah sah saja lembaga survai merilis hasil survei. Terlepas apakah lembaga itu dibayar oleh calon atau tidak. Selama publikasi itu dilakukan dalam masa kampanye. Hanya saja, ia menyayangkan lembaga survei harus mempublis di akhir masa kampanye. “Hasil survei itu sah ditayangkan, asalkan tidak dilakukan pada masa tenang. Pada PKPU 7/2015 pasal 54 poin 4, sudah jelas. Semua berita bentuk apapun distop pada masa tenang,” kata Adi Termasuk pemberitaan menyangkut kampanye NASA besok, Adi mewanti-wanti agar NASA ataupun media, tidak menayangkannya walaupun berita berbayar (iklan atau advertorial). Termasuk melalui medsos, facebook, twitter dan lainnya.

Menyinggung hasil survei yang dikhawatirkan jadi representasi pendukung untuk memprotes KPU/Panwaslu andaikata fakta NASA tidak jadi, Adi berharap kemungkinan itu kecil terjadi. Mengingat dalam PKPU sudah jelas, selisih suara sah tang boleh dan tidak boleh digugat sangat tipis. “Sampai saat ini, saya tidak tahu siapa yang mensurvei dan dari mana mereka, apakah dibayar atau tidak. Tapi itu sah-sah saja,” demikian Adi. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dilaporkan ke Kejati

Inspektorat Lobar Klaim Pernah Audit Proyek PJU

Giri Menang (Suara NTB) Inspektorat Lombok Barat (Lobar) selaku lembaga pengawas internal pemda pernah mengaudit proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) senilai Rp 5 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lobar yang kini dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Namun, audit yang dilakukan bersifat reguler, tidak mendalam dan detail menyangkut pengerjaan proyek.

Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Agus Rahmad Hidayat, mengungkapkan, dari hasil audit internal tak ditemukan adanya persoalan pada laporan pertanggungjawaban proyek dari pihak Distamben.

“Kami (Inspektorat, red) sudah melakukan audit reguler terhadap pelaporan proyek PJU di Distamben, hasil audit in-

ternal pemda secara reguler terhadap proyek PJU pada Distamben itu tidak ada ditemukan persoalan, tapi audit ini tidak mendalam dan mendetail,” akunya, Jumat (4/12).

Audit reguler ini, ujarnya, dilakukan terhadap semua SKPD menyangkut pengerjaan program. Beberapa item yang diaudit, jelasnya, menyangkut fung-

si, sarana prasarana, SDM dan keuangan. Namun audit yang dilakukan sebatas data sebagian dan tidak menyeluruh, seperti halnya pemeriksaan untuk keperluan penyelidikan. Audit juga dilakukan terhadap terhadap laporan keuangan Distamben, termasuk di dalamnya pelaksanaan proyek PJUTS. Setelah itu, hasil pemerik-

saan laporan keuangan semua SKPD disajikan dalam bentuk LKPD yang diperiksa BPK. Secara pertanggungjawaban administrasi, pihak BPK tak menemukan ada persoalan, sehingga LKPD Lobar memperoleh opini WTP dari BPK RI . “Dari sisi pelaporan tidak ada persoalan, tapi perkara ada temuan kejanggalan yang dilaporkan ke kejaksaan itu masalahnya lain,” katanya.

Ia menegaskan, setelah penanganan kasus di Kejaksaan, Inspektorat tidak bisa masuk melakukan audit. Sebab jika aparat penegak hukum (APH)

sudah masuk melakukan pengusutan, maka nanti pihak Pemda dikoordinasikan. Ia sendiri enggan berkomentar jauh terkait dilaporkannya proyek ini ke Kejaksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKD Lobar, H. Mahyudin menyatakan pengerjaan proyek PJU pada Distamben Lobar didanai dari APBD. Di dalam APBD, nomenklatur proyek ini disebut belanja modal pengadaan lampu jalan.

Namun, terkait pelaksanaan proyek tidak tertera di dalam laporan APBD. Ia sendiri tidak tahu terkait pengusulan proyek ini, na-

mun proses awal perencanan semua program hingga dianggarkan di APBD yang lebih tahu pihak SKPD terkait dan Bappeda.

Diketahui, proyek PJU senilai Rp 5 miliar yang dikerjakan tahun 2014 ini dilaporkan oleh masyarakat, karena diduga ada dugaan penyimpangan pengerjaan proyek. Menurut pihak pelapor dalam laporan ke Kejaksaan dibeberkan data dugaan kejanggalan pada harga beberapa item kelengkapan PJUTS. Dari hasil perbandingan harga di lapangan, ditemukan dugaan banyak sekali selisih harganya. Misal-

APBD Lobar Tuntas Dievaluasi Provinsi

Diserahkan ke Pusat PENYELESAIAN sengketa soal tapal batas yang melibatkan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Lombok Barat (Lobar) di wilayah Nambung, kini sudah ditangani pemerintah pusat. Penyelesaian sengketa melalui mediasi antara kedua kabupaten yang difasilitasi pemerintah provinsi menemui jalan buntu.

“Soal sengketa tapal batas yang terjadi, keputusannya sudah diserahkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Ke(Suara NTB/dok) menterian Dalam Negeri (KeH. L. Aknal Afandi mendagri),” ungkap Kabag Administrasi Pemerintah Umum (APU) Setda Loteng, Drs. H. L. Aknal Afandi, ketika dihubungi Suara NTB, Jumat (4/12).

Diakuinya, menyerahkan keputusan ke pemerintah pusat merupakan opsi terakhir yang diambil kedua belah pihak, baik Pemkab Loteng maupun Pemkab Lobar, karena upaya pembicaraan maupun mediasi, tidak bisa mencapai kata akhir.

Pasalnya, kedua belah pihak tetap sama-sama ngotot dan bertahan kalau kawasan Nambung masuk wilayahnya. “Karena sudah tidak ada kata akhir dan pembicaraan tapal batas menemui jalan buntu, keputusan akhir perihal status kawasan tersebut akhirnya diserahkan ke pemerintah pusat,” sebutnya.

Pemkab Loteng, lanjut Aknal, sudah menyerahkan seluruh dokumen serta pendukung yang mempertegas kalau kawasan Nambung masuk wilayah Loteng. Begitu pula sebaliknya, Pemkab Lobar sudah melakukan hal yang sama. Tinggal kini menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat.

Adanya kesepakatan untuk menyerahkan keputusan penyelesaian sengketa tapal batas ke pemerintah pusat, maka apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat nantinya harus diterima kedua belah pihak. Tidak ada pihak yang akan keberatan atau sebagainya. ‘’Dengan kata lain, kalau pemerintah pusat memutuskan kawasan Nambung masuk wilayah Loteng, maka Pemkab Lobar harus menerimanya. Begitu pula sebaliknya,’’ ujarnya. (kir)

Tuntas, Persiapan Logistik Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Seluruh persiapan logistik untuk keperluan penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) dipastikan beres.

Itu artinya, Minggu (6/12) besok, logistik-logistik ini sudah bisa didistribusikan ke seluruh desa atau kelurahan yang ada di Loteng.

Demikian ditegaskan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/12).

Menurutnya, proses packing logistik sudah diselesaikan dan siap untuk didistribusikan ke masing-masing desa. Tinggal bagaimana sekarang kesiapan penyelenggaran di tingkat bawah yang masih harus dimantapkan terus. Untuk itu, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait persiapan di tingkat bawah. Harapannya, pemerintah daerah menginstruksikan kepada jajaran di bawah, supaya bisa mendukung penuh pelaksanaan proses pemungutan suara.

Tidak hanya itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan guna memastikan, pengamanan di lapangan. “Jadi semua pihak dan instansi terkait sudah kita jalin komunikasi. Kita (KPU Loteng, red) pun sudah menyampaikan persiapan yang ada sampai sejauh ini,” terangnya.

Diakuinya, Pilkada Loteng merupakan pekerjaan bersama seluruh masyarakat di daerah ini. Untuk itulah, peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini juga sangat dibutuhkan.

Pada Pilkada Loteng kali ini, KPU Loteng menyiapkan sekitar 1.500 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 139 desa dan 12 kecamatan seluruh Loteng. Selain itu, mengantisipasi adanya pemungutan suara ulang, KPU Loteng sudah menyiapkan sekitar 2.000 lembar surat suara tambahan di luar surat suara utama yang sudah dicetak sebelumnya. (kir)

nya harga lampu PJU, perbandingan dengan harga di salah satu toko di Mataram harga beberapa spare part PJUTS seperti tiang, modul, aki dan lampu berdaya 45,5 watt harganya mencapai Rp 6,5-Rp 7 juta. Jika harga barang per unit PJUTS Rp 7 juta dikalikan jumlah total PJUTS yang dipasang sebanyak 220 unit (data sesuai SK Bupati), maka anggaran yang dihabiskan Rp 1,5 miliar lebih. Jika ditambah ongkos pemasangan dan biaya lainnya, tidak mencapai 3 miliar lebih.

Kelebihan sisa anggaran inilah yang dipertanyakan. (her)

(Suara NTB/kir)

PERIKSA KELENGKAPAN - Kapolres Loteng, Nurodin didampingi pejabat utama Polres Loteng, memeriksa kelengkapan dan peralatan pendukung pengamanan Pilkada Loteng di halaman Mapolres Loteng, Jumat (4/12).

Jelang Pilkada

Polres Loteng Gelar Persiapan Akhir Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan jajaran Polres Loteng guna mendukung pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Sebagai persiapan akhir, Jumat (4/12) kemarin, Polres Loteng menggelar pengecekan kesiapan akhir pengamanan pilkada di halaman Mapolres Loteng. Pengecekan dipimpin langsung Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH. Di mana seluruh personel yang bakal terlibat dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada Loteng diperiksa kelengkapannya dan kondisinya. Termasuk kesiapan sarana dan

prasarana pendukung. “Apel ini sebagai persiapan akhir, menjelang hari H pelaksanaan Pilkada Loteng mendatang,” sebut Nurodin.

Terhadap personel yang akan terlibat dalam pengamanan pilkada, selain menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan juga diberikan obatobatan. Untuk mendukung kesiapan dan menjaga kondisi kebugaran para personel. Dengan begitu, diharapkan personel kepolisian yang terlibat pengamanan, tetap siap pada waktu.

Sementara untuk kelengkapan sarana dan prasarana, ada lima unit kendaraan roda enam yang diperiksa kondisinya, 38 unit kendaraan roda empat, 141 unit kendaran roda dua, perahu serta persenjataan dan

alat kelengkapan lainnya.

Sarana dan prasarana yang diperiksa kesiapannya bukan hanya milik Polres Loteng, tapi dari pasukan tambahan Brimob dan Sabhara Polda NTB juga ikut diperiksa. “Melalui pemeriksaan ini, kita ingin pastikan seluruh personil dan peralatan pendukung dalam kondisi siap,” sebutnya.

Apel kesiapan pengamanan Pilkada Loteng, kata Nurodin, dihajatkan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh personel yang akan bertugas supaya harus mempersiapkan diri dan seluruh kelengkapan pendukung lainnya. Sebelum nantinya terjun menjalankan tugas pengamanan pelaksanaan pilkada di lapangan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) APBD Lombok Barat (Lobar) sudah selesai dievaluasi oleh Pemprov NTB. Evaluasi APBD Lobar ini paling cepat dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Bahkan, APBD Lobar paling awal selesai dievaluasi, karena penyusunan APBD paling pertama dari daerah lain.

Sekda Lobar, H. M. Taufiq yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (4/12), mengaku, evaluasi APBD lebih awal selesai, karena pengajuannya lebih awal ke provinsi. Seharusnya, APBD ditetapkan paling lambat tanggal 30 November, namun berhasil ditetapkan tanggal 20 November lalu, sehingga langsung dievaluasi provinsi dan selesai awal Desember lalu.

Kenapa bisa lebih cepat? Menurutnya, pihak eksekutif mengawal betul jadwal di DPRD terkait pembahasan APBD. Sebab jika tidak dikawal, maka banmus tidak tahu kapan diketok dan dievaluasi. Terkait komposisi ABPD pada posisi 40 persen belanja langsung dan 60 persen tidak langsung dianggap udah sinkron dengan RPJMD. Di APBD 2016, belanja tidak langsung sebesar Rp 925 Miliar lebih. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 600 miliar lebih. Namun belanja daerah yang masuk item belanja tidak langsung tidak semuanya dipergunakan untuk belanja aparatur. Namun ada juga di dalamnya item belanja untuk masyarakat.

Menurutnya, di dalam belanja tidak langsung itu ada item belanja aparatur dan bantuan ke desa berupa ADD. Diakui, komponen belanja langsung lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung Rp 925 miliar lebih sedangkan belanja langsung Rp 600 miliar lebih. Namun harus dipahami belanja tidak langsung juga ada item belanja langsung untuk publik, tidak ansih untuk belanja aparatur. (her)

Belasan Ulama Loteng Sepakat Dukung Pasangan SURYA Praya (Suara NTB) Sebanyak 15 pimpinan pondok pesantren (ponpes) dan majelis taklim yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), secara bulat bersepakat mendukung pasangan calon kepala daerah H.L. Suprayatno - Zainul Aidi (SURYA) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat internal di Ponpes Muhajirin, Praya, Jumat (4/12).

Para ulama yang hadir di antaranya, TGH. L. Supardan Kholil, TGH. L. Khairul Rozikin, TGH. L. Ahmad Fauzan, TGH. L. Wildan Arsad, TGH. L. Adam, TGH. M. Fauzi, dan TGH. Ahmad Marzawi.

Kemudian TGH. L. Supardan Kasiran serta beberapa tokoh agama Loteng lainnya. Pasangan H.L. Suprayatno – Zainul Aidi, hadir langsung dalam pertemuan ini. ”Kita bertemu kali ini untuk menyatukan sikap dan dukungan pada Pilkada Loteng mendatang.

Dan, semua yang hadir bersepakat untuk mendukung pasangan SURYA,” ungkap TGH. L. Supardan Kasiran.

Bukan tanpa sebab, para pemuka agama Loteng bertemu dan bersepakat. Menurutnya, untuk bisa melahirkan pemimpin yang baik, maka para ulama harus bersatu. Karena jika ulama tidak bersatu, maka bisa melahirkan pemimpin yang dzalim. “Ini dasar utama mengapa kemudian, kami semua bersepakat untuk bertemu dan menyatukan sikap mendukung pasangan SURYA,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pasangan nomor urut 5 pada Pilkada Loteng merupakan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai pemerintah dan sedang memimpin sekarang ini. sehingga diharapkan, jika pasangan SURYA terpilih untuk memimpin Loteng lima tahun ke depan akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah yang lebih atas. Dengan begitu, akan banyak program pemerintah yang bisa masuk ke Loteng.

Semakin banyaknya program yang masuk ke Loteng, maka itu bisa memberikan harapan bagi kemajuan daer-

(Suara NTB/kir)

FOTO BERSAMA - Tokoh agama di Loteng foto bersama dengan pasangan H.L. Suprayatno – Zainul Aidi (SURYA) usai pertemuan di Ponpes Muhajirin Praya, Jumat (4/12). ah ini. “Inilah kelebihan yang dimiliki pasangan SURYA yang tidak dimiliki oleh pasangan kepala daerah lainnya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, TGH. Mala Sar’i, menegaskan selain melahirkan satu kesepakatan bulan, dalam pertemuan juga dihasilkan beberapa rekomendasi yang harus dijalankan pasangan SURYA jika benarbenar terpilih untuk memimpin Loteng ke depan. “Pertama, pasangan ini kita minta untuk menjauhkan diri dari sikap-

sikap feodal,” sebutnya.

Rekomendasi itu pun langsung dijawab. Di mana nantinya, pendopo bupati maupun wabup benar-benar akan dibuka, sehingga masyarakat bisa menyampaikan segala keluhan dan aspirasinya.

Selain ini, pasangan ini diminta untuk memperketat pemberian izin bagi dunia hiburan. Mengingat, bertambahnya penyakit kelamin, seperti HIV/AIDS di Loteng tidak lepas dari keberadaan tempat-tempat hiburan.

“Jadi kalaupun tidak bisa mengurangi tempat hiburan.

Paling tidak, tidak menambah tempat hiburan yang sudah ada,” tegasnya.

Dalam memimpin, pasangan SURYA juga diminta agar tetap kompak sampai akhir masa jabatan. Karena dengan kekompakan itulah, semua program yang dijalankan akan bisa berjalan lancar. Jangan kemudian justru terpecah yang kemudian membuat masyarakat menjadi bingung. (kir/*)

Pelindo Tegaskan Proyek Dermaga di Lembar Tidak Dibatalkan

(Suara NTB/kir)

PERIKSA - Seorang petugas KPU Loteng sedang memeriksa tumpukan kotak suara yang berisi logistik Pilkada Loteng yang akan mulai didistribusikan, Minggu besok.

Giri Menang (Suara NTB) GM Pelindo III Pelabuhan Lembar, Baharudin membantah jika proyek dermaga di Pelabuhan Barang Lembar batal dibangun, karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menarik dana Rp 25 miliar yang dianggarkan untuk biaya proyek dermaga.

Kendati dana ditarik kembali ke pusat, pembangunan pelabuhan akan tetap dilanjutkan tahun 2016 mendatang.

“Proyek dermaga itu bukan dibatalkan, tapi kami akan

tetap bangun menggunakan dana dari Pelindo sendiri,” kata Baharudin, via ponselnya Jumat (4/12).

Dijelaskan, sesuai kebijakan Kemenhub proyek dermaga miliar itu tidak didanai dari APBN. Sebab mengacu kebijakan Kemenhub anggaran dari APBN diprioritaskan terhadap pelabuhan yang bukan dikelola BUMN atau ke pelabuhan non komersial. Namun untuk melanjutkan proyek dermaga, nantinya akan dianggarkan oleh Pelindo sendiri. Sebab ada bantuan dari pu-

sat sebesar Rp 1 triliun untuk pengembangan pelabuhan di wilayah Indonesia timur.

Terkait pengembangan pelabuhan di Lembar, pihak Pelindo pusat sudah turun ke Lembar. Tim ini turun menginventarisir aset yang akan dikembangkan dan aset yang sudah ada di pelabuhan yang ada sekarang.

Untuk pembangunan dermaga ini diperkirakan jumlah dananya lebih dari Rp 25 miliar. Rencananya, dermaga yang akan dibangun sepanjang 40-

65 meter yang ada di Dermaga Nusantara. “Sekarang ini tengah dilakukan pengerukan kolam,” imbuhnya.

Ia menyebut, dermaga eksisting yang sudah ada sekarang, di antaranya Dermaga Nusantara 1 sepanjang 163 meter, dermaga 2 sepanjang 150 meter, dermaga 3 sepanjang 135 meter dan dermaga sepanjang 50 meter. Selain itu, pihaknya juga berencana membangun dermaga untuk kapal pesiar.

Sebelumnya Kepala Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB, Agung Hartono, menyatakan, mengacu kebijakan Menteri Perhubungan tahun 2015 melarang pembangunan pelabuhan yang dananya dari APBN pada pelabuhan yang dikelola oleh BUMN, seperti PT Pelindo.

Akibatnya, pembangunan dermaga senilai Rp 25 miliar di Pelabuhan Lembar urung terlaksana. Karena, anggaran proyek kembali ke kas negara.

Kebijakan menteri ini berlaku secara nasional. (her)

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Dugaan Penghasutan dan Provokasi

(Suara NTB/ind)

DIMINTAI KETERANGAN - Oknum Kades Sebeok saat dimintai keterangan di ruang Penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa.

Oknum Kades Sebeok Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa terus menelusuri dugaan penyimpangan APBDes 2014 Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu. Kepala Desa Sebeok, Syamsul Hidayat, diperiksa Jumat (4/12) kemarin.

Informasinya, pemeriksaan tersebut dilakukan dari pukul 09.30 Wita sampai 11.30 Wita. Selain Kades, mantan Ketua Trantib juga ikut diperiksa. Pemeriksaan tersebut menyusul laporan Ketua BPD beberapa waktu lalu terkait dugaan penyimpangan anggaran APBDes Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu, yang dialokasikan untuk pembelian pakaian dan pembuatan bak penampung air.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo kepada Suara NTB membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan terhadap aparat desa ini masih dalam tahap klarifikasi. “Pengumpulan data ini masih akan terus dilakukan dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.”

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum Kades Sebeok diaporkan beberapa anggota BPD setempat, terkait dugaan penyimpangan APBDes. Setelah sebelumnya pula masalah ini sempat difasilitsi penyelesaian oleh Komisi I DPRD Sumbawa dan menghasilkan kesepakatan rekomendasi masalah ini akan ditelusuri Inspektora Sumbawa. Kini Inspektorat masih terus melakukan pemeriksaan atas kasus ini. (ind)

Presentasi Pendidikan Islam

Mustakim Laporkan Salah Satu Paslon ke Panwaslu KSB Taliwang (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Mustakim Patawari, LM, STP melaporkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Musyafirin – Fud Syaifuddin (F3) ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Dalam laporan yang diajukan atas nama pribadi itu, Mustakim menduga calon wakil bupati (Cawabup) F3 telah melakukan penghasutan dan provokasi dalam sejumlah kampanyenya.

“Saya melapor atas nama pribadi tanpa embel-embel partai dan hal lainnya yang kebetulan melekat pada diri saya. Dan saya merasa wajib melapor sebagai warga negara yang baik,” tegas Mustakim yang tak lain ketua DPC Partai Demokrat KSB ini kepada sejumlah wartawan usai memasukkan laporannya ke Panwaslu KSB, Jum’at (3/12) kemarin.

Ia mengatakan, dirinya berkepentingan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut karena lontaran pernyataan Cawabup Paslon F3 terindikasi membahayakan kondusifitas daerah. Di mana dalam pernyataannya terdapat nada hujatan serta provokasi kepada seseorang dalam hal ini penjabat bupati. “Kenapa juga saya lakukan ini (laporkan), saya tidak ingin masyarakat yang mendefinisikan sendiri pernyataan-pernyataan itu sehingga terpancing

untuk melakukan tindakan-tindakan sendiri,” tandasnya.

Dalam laporannya, Mustakim melampirkan bukti rekaman kegiatan kampanye F3 dalam bentuk audio visual. Menurut dia, ada dua rekaman audio visual pada kegiatan kampanye berbeda di mana Cawabup F3 diduga melakuan upaya penghasutan dan provokasi kepada masyarakat yang hadir. “Saya kira dalam rekaman itu secara gambang tergambarkan bagaimana Cabup Paslon ini memprovokasi sampai ke hal-hal SARA (suku, adat, ras, agama). Dan harapan saya Panwaslu dan Gakumdu jeli dalam hal ini,” timpalnya.

Ia pun mengapresiasi Panwaslu serta jajaran dan berharap agar laporannya tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Saya titipkan asa (harapan) ini ke Panwaslu. Dan seperti halnya kasus-kasus lain yang sedang

ditangani oleh Panwaslu, yang ini juga dapat disegerakan pengusutannya,” pungkasnya.

Divisi Pengawasan Panwaslu KSB, Latifah, SP yang menerima laporan tersebut menyatakan akan segera menindaklanjutinya.

Menurut dia sebagai lembaga pengawas pihaknya berkewajiban menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran Pilkada yang disampaikan masyarakat. “Pasti akan kami tindaklanjuti segera,” ujarnya usai menerima laporan resmi Mustakim.

Sebagai langkah awal, Panwaslu KSB akan terlebih dahulu mengkaji laporan tersebut. Setelahnya akan memanggil sejumlah saksi-saksi terutama pihak pelapor dan terpalor untuk dimintai keterangannya. “Kami punya batas waktu dalam menyelesaikan setiap laporan. Jadi seperti laporan sebelumnya, laporan ini juga kami akan kerja cepat

Bupati Sumbawa ”Dikeroyok” Tujuh Profesor Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik melanjutkan Presentasi Nominasi 6 Besar Nasional Apresiasi Pendidikan Islam 2015 Kementerian Agama RI yang menghadirkan panelis nasional dari beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Panelis tersebut terdiri dari tujuh profesor.

Bupati Sumbawa mempresentasikan kebijakan dan dukungan pemerintah daerah bagi pengembangan pendidikan Islam baik formal maupun non formal di Kabupaten Sumbawa di hadapan para panelis yang terdiri dari Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, MA dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kemenag, Prof. Dr. H. Siswato Masruri, MA dari UIN Yogyakarta, Prof. Dr. Rusmin Tumanggor dari UIN Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Ramli, M.Si dari UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. A. Basuki Singgih, MA dari UIN Yogyakarta, dan Prof. Dr. Arsyad Ashar, MA dari UIN Alauddin Makassar. Turut hadir pula Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, MA. “Suatu kehormatan bagi Kabupaten Sumbawa, baru kali ini bapak Dirjen Pendis ikut menghadiri presentasi Apresiasi Pendidikan Islam 2015,” demikian disampaikan Ketua Panelis Prof.

Dr. H. Imam Tholkhah, MA sesaat membuka presentasi.

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori M.SE, Jumat (7/12) kemarin, setelah mendampingi langsung Bupati Sumbawa, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan implementasi kebijakan kepala daerah, hasil dari kebijakan dan implementasi kebijakan maupun komitmen kepala daerah dimasa mendatang tentang Pendidikan Islam di Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa menjelaskan filosofi kehidupan beragama dan pendidikan Islam di Sumbawa yang melekat pada kultur budaya masyarakat Sumbawa “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah, Taket Ko Nene’ Kangila Boat Lenge”. Secara formal lembaga pendidikan Islam di Sumbawa mengalami perkembangan tiap tahunnya baik dari jumlah sekolah, jumlah siswa maupun dari segi kualitasnya.

“Pemkab memberikan dukungan secara proporsional sesuai kemampuan anggaran daerah, sekitar 5 sampai 6 Milyar rupiah setiap tahun dari APBD. Anggaran dimaksud tidak termasuk anggaran untuk penyediaan tanah yang dapat dihibahkan kepada Kementerian Agama RI sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku baik untuk Madrasah, Forum Keagamaan, KUA dan sebagainya,” ulas JM. Saat ini, Sumbawa telah menyiapkan anggaran pengadaan tanah pada tahun anggaran 2016 yang diperuntukkan bagi Pembangunan Madrasah Aliyah Kejuruan dan Keagamaan MKK yang mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/Dt.I.I/3/PP.03/274/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Persetujuan Madrasah Keagamaan dan Kejuruan Kabupaten Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/bug)

SAMPAIKAN LAPORAN - Mustakim Patawari didampingi Latifah saat menyampaikan laporannya ke Panwaslu KSB. dugaan pelanggaran atas aturan untuk mengusutnya,” janjinya.

Latifah pun meminta, kepada yang berlaku di masyarakat. “Itu seluruh pihak terkait dan haknya sebagai warga negara. Dan masyarkat umumnya mempercay- saya setiap elemen masyarakat puakan penuntasan setiap pelangga- nyaruanguntukmemastikanprosran Pilkada kepada Panwaslu se- es demorkasi ini berjalan sesuai laku lembaga pengawasan. “Kami aturan,” timpalnya.

Dalam kesempatan itu Fud harap semua bisa menahan diri dan mempercayakan setiap kasus sedikit menyitir, terkait subpelangaran di Pilkada ini kepada stansi laporan yang diadukan oleh Mustakim atas dirinya itu. kami,” imbuhnya.

Di bagian lain Cawabup pasan- Ia menyatakan, apa yang disgan F3, Fud Syaifuddin yang dikon- ampaikannya dalam beberapa firmasi terpisah mengatakan, san- orasi kampanyenya tidak ada gat menghormati upaya yang indikasi dan niatan untuk ditempuh Mustakim yang me- melakukan penghasutan dan laporkannya ke Panwaslu. Sabagai provokasi secara individu. “Wawarga negara yang baik, sudah se- lau demikian saya serahkan patutnya setiap orang memiliki sepenuhnya kepada proses yang ruang untuk melaporkan setiap berlaku,” imbuhnya. (bug)

Bintang Bano Dibangun Usai Pilkada

(ant/bali post)

KOMODITI BARU - Seorang pekerja membersihkan daun Sisal sebelum dijadikan serat bahan tali temali, di kawasan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, Senin (23/ 11). Tanaman Sisal (Agave sisalana Perrine) menjadi komoditi baru bagi masyarakat Sumbawa yang alamnya kering bahkan cenderung curah hujan rendah.

Wakil Rektor 1 UTS Raih Penghargaan UNESCO Sumbawa Besar (Suara NTB) Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Civitas Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Kali ini datang dari pagelaran tahun ke-12 UNESCO – L’oreal for Woman and Science yang menobatkan DR. Anawati M.Sc, Wakil Rektor 1 bidang akademik dan peneliti & pengabdian masyarakat UTS sebagai peneliti wanita terbaik 2015 di bidang Material Science.

Bagi perempuan kelahiran Cirebon, 19 April 1981, penghargaan yang membuatnya bersaing dengan 60 proposal dan menjadi salah satu yang terpilih oleh dewan juri yang terdiri 7 profesor tersohor Indonesia, salah satunya Prof. Dr. Endang Sukandar merupakan prestasi sangat membanggakan. Hal ini tak lepas dari dukungan penuh dari suami tercinta, Ir. Sugeng Purwanto M.Eng yang

saat ini juga mengabdikan ilmunya di UTS sebagai Dekan Teknologi Informatika.

“Terima kasih untuk dukungan seluruh civitas UTS yang membuat saya berhasil meraih penghargaan ini,” ucap Dr. Ana saat menerima penghargaan pada hari penganugerahan UNESCO – L’oreal For Woman and Science Kantor MENDIKBUD RI belum lama ini.

Menjadi pemenang National Fellowship L’Oreal – UNESCO For Woman in Science 2015 menjadi prestasi yang istimewa baginya sebagai Wakil Rektor I UTS. Kemenangan ini diharapkan dapat bermanfaatbagiSumbawa.Apalagi mengingat Dr. Ana telah hijrah ke Sumbawa bersama suami dan kedua anaknya untuk dapat mengabdikan ilmunya untuk “mengerami” elang-elang muda UTS. Ungkapan bangga juga disampaikan oleh inisiator, pendiri dan

ketua dewan penasehat UTS, DR. Zulkieflimansyah M.Sc atas penghargaan yang diraih Wakil Rektor 1cantikini.Menghadirkan“thereal eagle” untuk mengerami elangelang muda UTS menjadi prioritas utama UTS saat ini, hanya dosen-dosenberkualitastinggiyang mampu menjadikan elang-elang muda UTS terbang mencengkram dunia. “bahkan anak ayam akan menjadi layaknya elang jika dierami oleh elang” kalimat yang selalu disampaikan oleh DR. Zul di setiap kesempatan tentang ruh yang akan dijalani UTS. Termasuk menghadirkan DR. Ana menjadi salah seorang dari sekian banyak dosen pilihan yang saat ini sedang mengabdikan ilmunya untuk peningkatan pendidikan Indonesia bagian timur. “Dimulai dari Sumbawa, semoga lulusan UTS yang “dierami” oleh elang-elang terbaik akan menularkan ilmunya keseluruh penjuru dunia,”katanya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) – Pekerjaan pembangunan proyek Bendungan Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea akan dimulai usai pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Sesuai jadwal rencana yang telah ditetapkan, lanjutan proyek salah satu bendungan terbesar di pualu Sumbawa itu akan dimulai dengan kegiatan sosialisasi.

“Kalau lihat schedule perusahaan pelaksananya. Agenda mereka memulai pekerjaan tanggal 11 Desember,” jelas Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB, Amar Nurmasyah, ST., MT kepada wartawan, kemarin.

Pada tahap awal PT Brantas Abipraya selaku perusahaan pelaksana akan memulai tugasnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Termasuk memobilisasi peralatan kerja yang dibutuhkan ke lokasi pembangunan.

“Sekarang juga sebenarnya pelaksana sudah melakukan beberapa persiapan kecil secara bertahap bersama pemerintah.

Hanya saja tidak terlalu terbuka karena maklum sekarang Pilkada, khawatir ada yang menghubungkannya dengan politik. Padahal ini kegiatannya dibiayai dari pusat,” urai Amar.

Ia mengatakan dalam kegiatan sosialisasi nanti perusahaan akan menyampaikan kepada masyarakat detail kegiatan pekerjaan yang dilaksanakannya. Dari jadwal kerja dan durasinya, model pekerjaan dan tahapan-tahapan pemambangunan yang akan dilakukan selama proses pembangunan.

“Sosialisasi ini penting untuk memberikan informasi ke masyarakat,” ujarnya.

Ditanya soal perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan lanjutan proyek bendungan Bintang Bano. Amar mengatakan berdasarkan hasil tender yang dilaksanakan, PT Brantas Abipraya menjadi perusahaan yang dipercaya pemerintah untuk melanjutkan proyek pembangunan bendungan tersebut.

“Tendernya oleh pusat tentu pemenangnya ditetapkan oleh kementerian. Nah Brantas sebagai kontraktor pelaksana utamanya dan dua perusahaan jointnya ditetapkan PT Hutama Karya dan PT Bahagia,” urainya.

Terpisah, Edy Wahyunan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) yang bertindak sebagai penanggung jawab proyek saat dikongirmasi mengatakan, bahwa telah diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai dengan penetapan perusahaan pemenang. “SPK sudah kami terbitkan, jadi mulai pekerjaan itu sebenarnya 8 Desember 2015. Namun kami menghargai karena ada pertimbangan kegiatan Pilkada, jadi tahapan diundur setelah Pilkada saja,” sebutnya.

Edy yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Bintang Bano ini, mengatakan tahapan awal teknis yang akan dilakukan perusahaan pelaksana yakni mengambil gambar lokasi dari titik nihil (nol). Hal ini dilakukan untuk memilih volume pekerjaan yang menggunakan APBD KSB dengan APBN. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12 Kelurahan di Kota Bima Rawan Bencana

Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 12 dari 33 kelurahan di Kota Bima teridentifikasi rawan bencana banjir dan longsor di musim hujan. Warga diminta untuk tetap tingkatkan kewaspadaan.

Demikian dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Drs, H. M. Fakrunraji, SE ME kepada Suara NTB, Jum’at (4/12).

Dikatakan, dari 12 kelurahan itu, terdapat dua kelurahan yang potensi rawan bencana banjir kiriman dan rob yakni kelurahan Melayu Kecamatan Asakota dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat. “Dua kelurahan ini langganan banjir kiriman dan banjir rob jika musim hujan tiba,” ucapnya.

Selain banjir, Kota Bima juga berpotensi rawan tanah longsor.

Fakrunraji menyebutkan kelurahan yang rawan longsor itu yakni, Kelurahan Matakando, Penana’e, Rontu, Nungga, Rite,

Ntobo dan sebagian wilayah Kelurahan Kendo. “Daerah ini terletak di pinggiran atau berada di lereng gunung, sehingga, jika hujan turun berpotensi longsor,” katanya.

Dia mengaku, dalam menyiagakan terjadinya bencana tersebut. Pihaknya telah membentuk tim relawan bencana kelurahan (TRBK) yang masing-masing satu kelurahan memiliki 20 orang relawan. Bahkan tim tersebut sudah diberikan pelatihan dan pembinaan.

“Jika terjadinya bencana tim

inilah yang akan bertugas pertama kali saat terjadinya bencana dan tetap berkoordinasi dengan kita,” terangnya.

Selain sudah membentuk tim relawan. Fahrunraji mengklaim persediaan logistik, antisipasi terjadinya bencana telah disiapkan.

Tidak hanya itu saja, melalui dana tidak terduga yang tersedia di Pemkot Kota Bima sebesar Rp 2,5 miliar diklaim akan digunakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

“Sebagai kota tangguh bencana, kita sudah stand by. Dan

itu komitmen Pemerintah Kota Bima,” jelasnya.

Disamping itu, dia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan apalagi yang tinggal di dekat bantaran sungai dan lereng gunung. Jika melihat cuaca yang ekstrem atau angin kencang disertai hujan, warga disarankan untuk berkemas dan dan mencari lokasi yang aman.

“Yang jelas kami tetap memberikan himbauan atau peringatan kepada warga, agar menghindari bencana,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/aan)

DIBANGUN – Pemerintah Kabupaten Bima membangun pusat pemerintahan di Desa Godo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Pemkab Bima menggelontorkan puluhan miliar untuk pembangunan pusat pemerintahan ini. Gambar diambil beberapa waktu lalu.

Sehari, Dua Motor Digasak Maling Kota Bima (Suara NTB) – Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bima kian hari semakin meresahkan. Bahkan para maling tidak mengenal waktu dan tempat dalam melancarkan aksinya. Dalam sehari saja dua kendaraan roda dua digasak kawanan itu.

Kejadian pertama, terjadi di jalan perbatasan Kelurahan Kumbe - Nungga atau tepatnya di So Mase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Satu unit motor jenis Vega - R milik Ab-

dul Rahim (50) digasak maling saat terparkir di kebun milik korban dalam keadaan kunci stang.

“Kejadiannya, Kamis (3/12) kemarin sekitar pukul 09.00 wita,” ungkap Kaur Bin Ops Polres Bima Kota Ipda Masdidin SH menjawab Suara NTB, Jum’at (4/12).

Masdidin mengaku, akibat kejadian itu, korban yang merupakan warga Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima mengalami kerugian sebesar Rp 5,5 juta. “Saat ini pel-

aku sedang dilidik,” katanya.

Di hari yang sama, lanjutnya, sekitar pukul 15.00 wita, kendaraan roda dua jenis vario, hilang di area parkiran di salah satu kampus yang berada di Kelurahan Santi Kota Bima.

Korban dengan nama Endang Astorina (19) merupakan warga Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

“Atas kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar Rp 12 juta, sementara pelaku saat ini tengah dilidik,” pungkasnya. (uki)

Road Show ke Paslon

KPU Ajak Tetap Jaga Pilkada Damai Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu melakukan kunjungan pada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu menjelang akhir masa kampanye. Kondusifitas daerah hingga jelang akhir masa kampanye diharapkan bisa dijaga untuk pelaksanaan Pilkada damai dan berintegritas. Masing-masing pasangan calon (Paslon) diingatkan penyerahan laporan dana kampanye yang bisa menggugurkan pencalonan dan penandaan pada kartu suara yang bisa dinyatakan suara batal.

Kunjungan KPU Dompu kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diawali pada pasangan calon nomor 3, H. Mulyadin, SH, MH-Kurniawan Ahmadi di posko pemenanganya jalanManuruBataKelurahanPotu Dompu, Jumat (4/12) pagi.

Jumat siang, rombongan komisioner KPU Dompu mendatangi pasangan calon nomor 4, H Abubakar Ahmad, SH-Kisman, SH di posko pemenangannya Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Dompu.

“Hari ini kita kunjungi pasangan calon nomor 3 dan 4 di posko pemenangannya. Untuk pasangan calon nomor 1 dan 2, kita akan kunjungi, Sabtu (5/12),” kata Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST. Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST, dalam kunjungannya pada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Jumat kemarin menyampaikan apresiasinya terhadap pasangan calon karena hingga menjelang akhir masa kampanye suasana kemanan relatif kondusif. Kondisi ini diharapkan bisa terus dijaga hingga penetapan pasangan calon pemenang dan pelantikan calon terpilih.

“Kita berharap kondisi yang ada bisa terus dijaga, sehingga pelaksanaan Pilkada yang damai, bermartabat dan bersih bisa tercipta,” harapnya.

Rahmawati, SE, anggota KPU lainnya mengingatkan pasangan calon nomor 3 dan nomor 4 yang sudah dikunjungi terkait penyampaian laporan akhir dana kam-

panye. Sesuai jadwal, laporan penggunaan dana kampanye sehari setelah masa kampanye yaitu Minggu (6/12) sore. Bagi pasangan calon yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye atau terlambat menyampaikan, bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Sementara Agus Salim, SH anggota KPU Dompu, mengingatkan kepada pasangan calon dan tim suksesnya terkait penandaan pada surat suara atau mencoblos selain paku yang disediakan bisa dinyatakan suara batal. Ini untuk menjaga kerahasiaan pilihan sesuai asas pemilihan dan menghindari praktik money politik. “Kalau ada ditemukan surat suara yang diberi tanda tertentu atau mencoblos menggunakan selain paku yang disediakan, surat suaranya dinyatakan batal sesuai ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2015,” jelas Agus Salim.

Calon Bupati nomor 3, H

Mulyadin, SH, MH kepada rombongan KPU Dompu menyampaikan komitmen untuk menjaga pemilukada damai berintegritas dan bersih seusai kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pasca penetapan nomor urut pasangan calon lalu. “Kami tetap berpegang teguh komitmen pilkada damai berintegritas dan bersih sesuai kesepakatan yang ditandatangani di awal masa kampanye,” tegasnya.

Sementara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu nomor 4, H Abubakar Ahmad dan Kisman meminta komitmen, integritas dan netralitas penyelenggara Pilkada. Bila penyelenggara tidak netral, itu akan menjadi awal yang buruk dan memicu ketidak percayaan atas hasil Pilkada. “Bila ada penyelenggara yang tidak netral dan melanggar, silahkan dilaporkan dan akan langsung ditindak,” tegas Rahmawati. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

Tim Medis Kejurda Pencak Silat akan Diperiksa Mataram (Suara NTB) Polres Mataram akan memanggil tim medis baik yang melakukan perawatan maupun yang bertugas dalam Kejuaraan Daerah Pencak Silat Dikpora NTB selasa pekan depan.

Kapolres Mataram melalui Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, Jumat (4/12), mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat panggilan ke sejumlah perangkat dalam kepanitiaan untuk dimintai keterangan.

“Sejauh ini sudah diperiksa tiga orang. Ketua panitia, wasit dan pelatih korban sudah diperiksa,” ungkapnya.

Gambaran pemeriksaan awal, kata Suteja, belum ada keterangan yang mengarah adanya tersangka. Namun, jika cukup bukti tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan.

Mengenai hal itu, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak terkait.

“Ada dokter yang merawat pada saat kejadian, setelah itu baru dibawa ke RS Bhayangkara,” ujarnya. Pekan depan akan dipanggil tim medis untuk menjalani pemeriksaan.

Dari gambaran pemeriksaan tersebut juga terungkap bahwa kejuaran daerah yang juga seleksi atlet PPLP itu tidak mengantongi perizinan. “Kalau masalah perizinan, menurut catatan di kepolisian, belum ada,” ungkapnya. Pihaknya juga akan memintai keterangan keluarga jika diperlukan.

Sebelumnya, Syarifudin, atlet pencak silat kontingen KLU, (16/11) meninggal dunia setelah ronde ketiga pada pertandingan babak penyisihan Kejurda Pencak Silat Antar Pelajar Dikpora NTB. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Oknum Dosen Diduga Mesum Terjaring Razia Mataram (Suara NTB) Polres Mataram menjaring seorang oknum dosen salah satu perguruan tinggi keguruan swasta di Mataram bersama belasan pasangan diduga mesum lainnya dalam operasi Cipta Kondisi 2015, Kamis (3/12) malam.

Operasi dalam rangka pengamanan jelang Pilkada Serentak 2015 tersebut menyisir sejumlah hotel di wilayah Cakranegara sekitar pukul 21.00 Wita. Polisi menemukan 16 pasangan diduga mesum. “Asal mereka dari beberapa wilayah, ada yang dari Kopang, Baturinggit Sekarbe-

la dan Gunung Sari. Ada dosen S2 inisial SL,” ungkap Kapolres Mataram melalui Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, Jumat (13/12).

“Menurut pengakuannya, dosen ini bujang sedang mau sekolah S3, janda baru dipacari selama satu bulan. Saat itu

dia ngaku baru duduk-duduk saja, belum berbuat apa-apa,” tambah Suteja.

Sejumlah pasangan diduga mesum itu diantaranya adalah wiraswasta, PNS, bahkan mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Mataram. “Terjaring juga mahasiswi semester 5,” un-

(Suara NTB/dok)

KPU Gelar Bimtek bagi KPPS Khusus

Penyelundup Sabu 2,7 Kilogram Diancam Hukuman Mati Mataram (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTB menyiapkan pasal berlapis untuk menjerat Muhammad Ali (26), tersangka kasus penyelundupan 2,7 kilogram sabu sabu dari Malaysia. Dalam surat dakwaan, tersangka diancam hukuman mati.

Sesuai undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jaksa menerapkan sederet pasal dengan ancaman hukuman maksimal. Pasal 114 ayat 2, atau Pasal 113 ayat 2, atau Pasal 112 ayat 2, atau Pasal 115 ayat 1. “Semua pasal kita pasang ancaman maksimal, hukuman mati,” kata Asdatun Kejati NTB, Drs. Bambang Surya Irawan, SH melalui Kasi Tindak Pidana Umum dan Lainnya (TPUL), Hadjat, SH, Jumat (4/12). Hanya pasal 115 yang ancamannya lebih ringan, yakni ancaman seumur hidup.

Pertimbangannya, menurut Hadjat, karena barang bukti yang diselundupkan dalam jumlah besar dan jika itu beredar, dapat meracuni generasi dan masyarakat Indonesia umumnya.

Disebutnya, berkas untuk terdakwa ini sudah dinyatakan lengkap atau P21, setelah menerima pelimpahan kedua kalinya dari penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, yang menangani perkara pemuda asal Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu. Berdasarkan berkas nomor BP 78/X/ 2015 Ditresnarkoba tanggal 12 Oktober 2015, berkas resmi dinyatakan P21 tanggal 18 November 2015 lalu.

Dalam waktu dekat, berkas kasus ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram untuk disidangkan.

Kasus ini diproses sejak tersangka ditangkap Tanggal 18 September 2015 lalu, di Bandara Internasional Lombok (BIL), Pukul 19.26 Wita. Dengan modus menempelkan barang bukti di dinding koper, tersangka berusaha mengelabui petugas Bea Cukai Mataram di pintu kedatangan internasional.

Namun aksinya digagalkan petugas dan diserahkan penyidikannya ke Polda NTB. Dari tangan tersangka disita barang bukti sabu dengan rincian, bungkusan pertama seberat 1,077,60 kilogram, bungkusan kedua 1,080,26 kilogram, bungkusan ketiga 318,32 gram dan bungkusan keempat 2,65,92 gram. Sehingga total barang bukti yang disita 2,772,10 kilogram. (ars)

gkapnya. Operasi yang masih akan terus digelar selama tahapan Pilkada itu dipimpin langsung Kabag Ops bersama Kasatsabhara Polres Mataram.

Ia mengungkapkan bahwa sejumah nama yang tertangkap tersebut hanya dilakukan pencatatan registrasi KTP karena termasuk tindak pidana ringan. (why)

Mataram (Suara NTB) Tempat pemilihan umum (TPS) khusus selalu ditemukan pada saat penyelenggaraan pemilu. Hal ini disiapkan untuk mengakomodir pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit atau bahkan sedang menjalani hukuman di sel tahanan. Kota Mataram menyiapkan TPS khusus di RSUD Kota Mataram, RSUP NTB, Rumah Tahanan Polres, Lapas Mataram dan Polda.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi ditemui usai menggelar Bimtek bagi KPPS, PPS, Panwas serta penghubung, Jumat (4/12).

Sebagian besar peserta khususnya petugas di rumah sakit, mempertanyakan mekanisme pemilihan serta pendataan calon pemilih. Hal ini menjadi polemik, sebab jumlah pasien maupun pengunjung tidak pasti. Disamping itu, karena rumah sakit tetap memberikan pelayanan, dipersoalkan tata cara pemilihan sehingga tidak mengganggu pasien lain.

Bedi menjelaskan, Bimtek KPPS, PPS dan Panwas pada TPS khusus ini dimaksudkan

(Suara NTB/cem)

LOGISTIK - Salah seorang petugas dari KPU Kota Mataram terlihat memasukan logistik ke dalam kotak suara.

KPU Mulai Lakukan Pengepakan Surat Suara Mataram (Suara NTB) Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram tinggal menghitung hari. KPU Kota Mataram, sudah mulai melakukan pengepakan surat suara.

Pengepakan yang dimulai sekitar pukul 08.30 wita di gudang Logistik KPU jalan lingkar Selatan, melibatkan Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan aparat kepolisian.

Personel terlihat berjaga - jaga di luar halaman gudang dan lokasi pengepakan.

Satu persatu staf KPU memasukan keperluan pemilihan ke dalam kotak suara. Diantaranya, tinta, formulir, segel, alat coblos, karet dan lain sebagai den-

gan diawasi oleh anggota PPS. Proses pengepakan yang dijadwalkan dari tanggal 4 - 6 Desember ini, pada hari pertama dijadwalkan untuk pengepakan surat suara Kecamatan Selaparang dan Cakranegara.

Divisi Keuangan dan Logistik KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi Jumat (4/ 12) menjelaskan, proses pengepakan logistik seperti surat suara, tinta, segel, sampul, alat coblos, tali, karet dan lain sebagai sedang dilakukan.

Pengepakan logistik ini dijadwalkan tanggal 4 hingga 6 Desember, disesuaikan dengan tiap kecamatan. “Kita mulai 4 - 6 Desember. Hari ini (kemarin, red) dua kecamatan dulu,” kata Sopian.

Pengepakan logistik KPU tidak sendiri, melainkan melibatkan PPS, Panwas dan aparat kepolisian. Pelibatan Panwas dan PPS memastikan bahwa kebutuhan logistik di masing - masing KPPS tidak kurang. “Semua kita libatkan dari Panwas, PPS dan Kepolisian,” ujarnya.

Sopian memastikan, seluruh kebutuhan logistik telah cukup. Sebab, kekurangan sebelumnya sudah dikirim oleh percetakan. Terkait pengiriman logistik ke PPS dipastikan tanggal 7 - 8 Desember.

Pendistribusian ini sesuai prosedur sehingga ada jaminan keamanan kotak suara.

“H-1 atau 8 Desember baru dibawa ke TPS,” demikian ujarnya. (cem)

Hari Ini APK Mulai Diturunkan (Suara NTB/ars)

HUKUMAN MATI – Tersangka Muhammad Ali duduk di depan tumpukan barang bukti sabu yang di lak ban seberat 2,7 kilogram, September lau. Dalam surat dakwaan JPU, tersangka diancam hukuman mati.

agar peserta memiliki pemahaman yang sama pada saat pelayanan warga di rumah sakit. Warga yang memilih menggunakan formulir A5 atau pindah memilih dengan alasan sakit dan ditahan, sehingga hak pilihnya terpenuhi. “Kami ingin peserta ini memiliki persepsi yang sama pada saat pelayanan di TPS khusus,” terang Bedi.

Secara teknis disampaikan, penghubung di rumah sakit harus pro aktif menginformasikan ke petugas TPS jumlah pasien maupun pengunjung di rumah sakit. Sehingga nantinya, mempermudah proses pencoblosan. TPS khusus ini pun kata Bedi, memberikan hak pilih pada pukul 12.00 Wita hingga 13.00 Wita. “Berapa pun jumlah yang memilih di rumah sakit, ya itu yang dilayani saat ini,” ujarnya.

Adapun pemilihan dikhawatirkan mengganggu pasien lain, KPPS akan mengikuti arahan aturan dari rumah sakit sehingga tidak mengganggu pelayanan. Ditegaskan, pasien yang dilayani adalah yang sadar atau bukan dalam kondisi darurat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Memasuki hari tenang menjelang pemungutan suara Pilkada Kota Mataram Rabu (9/12) pekan depan, alat pera-

ga kampanye (APK) mulai diturunkan hari ini. Hari tenang setelah usai masa kampanye berlangsung mulai tanggal 68 Desember sehingga di hari itu tidak boleh lagi ada APK yang terpasang. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardhani, SH.,MH. “Pada tanggal 5 (Desember) akan disisir semua dan semua alat peraga kampanye akan ditertibkan baik yang melanggar aturan atau tidak karena memasuki hari tenang tanggal 6-8 (Desember),” jelasnya. Pemasangan APK pada hari tenang tidak diperbolehkan dan pada hari tenang warga Kota Mataram diberikan kesempatan berpikir siapa pasangan calon walikota dan wakil walikota yang akan dipilih pada hari pemungutan suara nanti.

Untuk jalannya penertiban APK, Dewi menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim terpadu Pemkot Mataram. Ia menyampaikan biasanya pada saat penertiban di hari terakhir kampanye akan dikerahkan semua personel.

Jika masih ditemukan APK setelah memasuki masa tenang, maka pihaknya akan kembali melakukan penyisiran. Dengan demikian seluruh wilayah di Kota Mataram bersih dari APK. Berdasarkan aturan, Dewi mengatakan batas waktu pemasangan APK pukul 00.00 sebelum memasuki masa tenang.

Untuk posko pemenangan pada saat memasuki hari tenang tidak diperbolehkan kecuali untuk sekretariat. Sebenarnya menurut Dewi perihal posko ini tidak ada dalam aturan, tapi setelah melakukan rapat pihaknya mengambil kebijakan untuk posko sebagai identitas pasangan calon diperbolehkan.

Terkait jumlah pelanggaran pemasangan APK yang berhasil dihimpun pihaknya, Dewi menyampaikan pada rekomendasi pertama ada 32 pelanggaran. Sementara rekomendasi kedua jumlahnya cukup banyak sampai 387 pelanggaran. “Pernah dilakukan penertiban memang tidak maksimal karena disamping keterbatasan personil, daerah Mataram ini cukup luas per kecamatan,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Polisi Belum Terima Laporan Tahanan Kabur Mataram (Suara NTB) Polres Mataram hingga Jumat (4/12) belum menerima laporan resmi dari pihak Lapas Mataram mengenai kaburnya salah satu tahanan, Frenky Herianto, Sabtu (28/11) lalu.

Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan sehingga belum bisa dilakukan pengejaran untuk melakukan penangkapan kembali tahanan tersebut.

“Belum diterima (laporan). Karena ini ranahnya Kemenkumham dalam hal ini Lapas Mataram, kami harus koordinasi dulu. Paling tidak ada laporan resmi dulu. Paling tidak, ada di register SPKT. Jan-

gan sampai nanti kita salah tangkap,” jelasnya.

Pihak kepolisian dalam melakukan penindakan lebih lanjut memerlukan dasar dalam bentuk laporan resmi.

“Kalau ada laporan, nanti ditampilkan foto yang bersangkutan. Kita terbitkan DPO. Ini kan belum ada kordinasi dalam bentuk laporan itu,” katanya.

Frenky diduga kabur melalui pintu depan yang pada saat itu diperbantukan untuk pengecekan kelistrikan di Lapas Mataram.

Ia merupakan tahanan kasus curanmor Dia divonis 2 tahun 7 bulan penjara yang baru menjalani masa kurungan selama lima bulan. (why)

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Pemburu Musang Arianto Adipurwanto

GELAP pelahan datang. Batang-batang hujan mendadak menjadi hantu; yang terdengar hanya suaranya yang membentur atap ilalang rumahnya, membentur daun bambu yang terletak tidak jauh darinya, mengetuk batang-batang pepohonan yang berdiri kaku tak bergeming di sekelilingnya.

Kini, bukan hanya panas yang ia rasakan, tapi ususnya mulai menyiksa, terasa melilit-lilit seperti pita kaset yang kusut. Ia berusaha menahan, tapi bayangan itu tidak henti-henti menghantui dirinya.

Bayangan sepotong kepala musang dengan matanya yang masih melotot tajam, bergerak gelisah di permukaan air yang mendidih. Di sekitarnya, lemak-lemak mengambang bak hamparan buih di tengah lautan. Api kemerahan menjilat-jilat tepi panci yang hitam.

Dengan sebilah bambu runcing, ia tikam bagian telinga, sampai cukup dalam dan kemudian ia mengangkat kepala itu, meletakkannya di atas nampan yang pesuk di beberapa bagian. Asap putih meliuk-liuk, menebarkan aroma harum, membuat ia tidak sabar untuk segera menyerabut daging kepala itu.

Bayangan yang menggeliatgeliat itu hilang begitu saja ketika ia mencium bau yang sudah sangat ia kenal. Bau itu terasa sangat dekat. Ia cepat bangun, kemudian tanpa berpikir panjang, ia keluar dari rumahnya, berjalan yakin ke arah kanan. Hujan tidak butuh waktu lama untuk membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak peduli.

Ia melangkah, wajahnya terus menatap ke atas. Meski malam begitu pekat, ia bisa dengan sangat mudah melihat sampai titik paling tersembunyi sekalipun. Ia sudah sangat mengenal setiap inci tempat itu, ditambah lagi dengan penciuman tajamnya.

Ketika ia sampai di bawah pohon enau, tempat aroma yang sudah ia kenali itu terasa sangat dekat, ia tengadah. Tetes-tetes hujan menghujam kulit wajahnya. Matanya perih, tapi ia tidak merasakan itu suatu rintangan. Ia tajamkan penglihatan, menelisik setiap pelepah pohon enau itu, mencari titik hitam, tapi tidak ada apapun di situ.

Kilat beberapa kali menyambar. Angin kencang menggetarkan dahan, menggugurkan dedaunan. Ia

(man choking weasel - www.dandoesdesign.com)

Meski hujan turun dengan sangat lebat, badan Bugiali tetap saja terasa panas, keringat terus keluar melalui pori-porinya. Hidungnya kembang kempis. Di balik tirai hujan, pada rimbunan daun yang bergetar ditiup hembusan angin yang ganas, ia seolah melihat seekor musang hitam gemuk sedang meringkuk kedinginan.

manfaatkan kesempatan itu untuk melacak keberadaan musang yang baunya semakin menyengat. Ia tajamkan pandangan, ia fokuskan pendengaran, tapi sama sekali tidak ia temukan apa yang ia cari.

Perutnya semakin melilit-lilit kejam, dan di dalam tubuhnya seperti sedang ada tungku dengan api yang berkobar-kobar. Membakar seluruh organ dalamnya.

Ini baru pertama kalinya ia merasakan ada bara api dalam tubuhnya. Tidak lain yang menjadi sebab karena ia belum makan daging musang. Sedari kecil, ia selalu makan daging musang setiap harinya. Ia tidak menyangka akan separah ini penderitaannya.

Sejak usia sepuluh tahun, ia telah menjelma menjadi seorang pemburu musang yang tak tertandingi. Ia mampu mengenali bau musang dan melacak keberadaannya dengan keakuratan telak. Tidak pernah sekalipun penciumannya meleset. Dan yang sulit dipercaya oleh orang-orang sekitarnya adalah, ia mampu menangkap musang tanpa menggunakan alat apapun selain kaki tangannya. Ia bisa menjadi

PUISI

Dody Kristianto Jigong Kamu yang dihentak si pemikat setelah sepasang itu Disederhanakan dari surganya. Sebab kamu memang bukan si bangsa sopan, si kerabat ular. Wujudmu tak memikat. Baumu maha menyengat hingga kaum lusuh seumpama si lalat enggan mendekat. Duh, kitab syair mana yang sudi merawi siasatmu nan penguk.

Pustaka khasiat pun abai menafsir anyirmu. Belas kasih untukmu hanyalah milik mereka yang kasar berangasan.

Merekalah sufi yang bernyali menjadikan kamu sekutu sekaligus bara pemantik tubuh. Tapi dari satu hati itu, kamu disentak dahulu. Menderitalah ke dunia lalu. Jauhlah kamu dari kembaranmu yang menanggung dosa merah itu. Bahkan batu beku menampik menerimamu sebagai pinang tak berbelah. Pisau pun enggan menambatkan kilaunya pada bundarmu yang tak indah.

Dan ketajamannya tentu tak ingin terbaca sebagai yang tak berdaya dan menanggung bau belaka. Basmalah, terucap dari bibir mereka, kaum bernyali yang menyantap lagi mengagungkanmu selaku yang tak pantas dijajar bersama kari, gulai, hingga semua yang mati setelah lebaran haji kelar.

(2015)

hantu yang baunya pun tidak mampu dilacak oleh musang yang hendak ia tangkap.

Kebingungan orang-orang bukan tidak menemukan jawaban.

Ayah dan kakek Bugiali adalah pemburu musang yang juga sangat ulung. Bakat demi bakat nenek moyangnya telah bermuara pada dirinya.

Dari berbagai cerita yang beredar, cerita tentang Bugiali lah yang paling mengesankan warga. Bukan karena kehebatannya melacak keberadaan musang-musang itu, tapi lebih pada penderitaannya. Tidak mudah lagi baginya untuk menemukan musang. Seminggu bisa hanya satu bahkan tidak sama sekali. Karena itu, ia harus pintar mengatur daging yang ia dapatkan. Jika dapat satu ekor, ia akan mengeringkan sebagian besar dagingnya.

Malam ini, ia sudah menemui jalan buntu. Persediaan telah habis. Di luar perkiraannya, badannya menjadi seperti terbakar karena tidak ada daging musang yang masuk ke dalam ususnya. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa daging musang menyebabkan hal

sekejam itu pada dirinya. Merasa bisa saja ia mati karena itu, ia bertekad akan menemukan musang, bagaimanapun caranya.

Ia terus tengadahkan wajah, menyisir tempat-tempat tersembunyi, tapi tetap ia tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya ia yakin, musang itu tidak bersembunyi di pohon enau. Ia pun berjalan ke pohon kapuk di depannya.

Langkahnya gontai, panas di tubuhnya telah membuat ia lemas.

Meskipun begitu, ia sangat yakin musang itu tidak jauh dari dirinya, karena bau musang itu semakin menyengat. Darahnya kini mendidih.

Sampai di bawah pohon kapuk, ia berhenti. Matanya mencari dengan liar. Daun pohon kapuk itu cukup lebat. Hujan seperti turun dengan penuh ambisi. Bugiali merasakan jari-jarinya menebal, kemudian kepalanya. Tidak lama, ia merasa seluruh tubuhnya telah berubah.

Langkahnya mulai sempoyongan. Semak-belukar menahan kelincahannya. Tanah yang telah berubah menjadi lumpur merenggut

kecepatannya. Di tengah-tengah semua itu, api di dalam tubuhnya semakin bergejolak. Meski hujan terus mengguyur tubuhnya, kulitnya terasa seperti terkelupas, dan yang tersisa hanya daging dengan bara api melekat di sekujur tubuhnya.

Sampai matanya perih dan merabun, ia tidak juga menemukan apa yang ia cari. Seluruh bagian pohon kapuk telah ia selidiki. Ketika ia hampir putus asa, semak-semak di dekatnya bergerak, sebentar kemudian lenyap. Bugiali mempertahankan posisinya. Kakinya seperti tertancap di bumi. Ia hidupkan seluruh indranya, hidungnya kembang-kempis. Ia paksa matanya melotot, sampai kedua bola matanya terasa tercungkil.

Beberapa saat ia masih sabar menunggu. Tetapi ketika kakinya mulai terbenam lumpur, dan halilintar seperti hendak menghancurkan tubuhnya, kesabarannya mulai tidak mampu menahan dirinya untuk tetap diam. Pelan-pelan ia duduk dan menjulurkan kepalanya mendekati semak-semak. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan.

Tidak ada apapun yang mencuriga-

kan. Sejenak ia pertahankan posisinya, sambil telinganya dipaksa bekerja melebihi kemampuannya.

Tidak kuasa menahan geram, ia meloncat dan mendapati tubuhnya berada di tengah semak-semak.

Ia tidak menemukan apa-apa.

Api dalam tubuhnya jelas sekali telah membesar. Api itu telah menjadi neraka. Ia menggeruskan tubuhnya ke semak-semak, membiarkan duri-duri dan ranting merobek pakaiannya, mencakar tubuhnya. Darah merayap keluar dari luka-lukanya, bercampur dengan hujan, mengalir dan meresap ke dalam lumpur.

Seluruh tubuhnya penuh goresan-goresan luka. Tapi ketika ada yang menggerisik di dekatnya, ia terjaga lagi dengan kesigapan sempurna. Kedua tangannya yang bergetar bersiap untuk menerjang.

Lama ia menunggu dalam posisi itu tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan apa-apa. Api yang terus menjilat-jilat organ dalamnya membuat ia kehilangan kendali. Ia menggasak semak-belukar yang mengelilinginya. Sumpah serapah menghambur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia menerjang ke kiri ke kanan. Kakinya yang mulai mati rasa membuatnya sempoyongan. Tubuhya limbung dan membentur duriduri kapuk di dekatnya. Tubuhnya terkuliti. Hujan semakin deras, mengguyur tubuhnya, membasuh darahnya. Luka-lukanya tampak berwarna putih kemerahan.

Ketika tubuhnya melemah, matanya kelap-kelip, kedua kakinya lemas, di depannya tampak sesuatu berwarna hitam. Bugiali tidak menunggu lama. Neraka dalam dirinya telah menghanguskan semua ketakutannya. Ia menerjang dengan membabi-buta. Bayangan hitam itu berkelit namun tidak lari. Bugiali semakin geram.

Ia menerjang lagi dengan kacau, tapi musang itu berkelit dengan gerakan akurat.

Bugiali hendak menerjang lagi tetapi musang itu lebih dulu menubruk tubuhnya. Ia terkapar. Seluruh tenaganya seperti tiba-tiba dicabut.

Ia susah payah berdiri tapi musang itu menubruknya lagi, menggigit lengannya. Musang itu mengeluarkan bunyi lapar yang menggiriskan.

Ia menjerit kesakitan, tapi jeritannya tertelan halilintar yang menyambar-nyambar dan deru hujan yang kian lebat.

Kedua kakinya benar-benar tidak bisa menopang tubuhnya. Api dalam dirinya semakin membakarbakar. Pelan-pelan ia bangkit. Kedua lutut dan tangannya menekan ke tanah, dan ia mengangkat tubuhnya.

Matanya melotot tajam. Mulutnya membuka lebar. Dan..

Warjack, 3 Juni 2015 Arianto Adipurwanto, lahir di Selebung, Lombok Utara, 1 November 1993. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram.

Wuyung asmaramu kapal karam menghantam karang. yang kau tuju sungguh bulan di ketinggian. melangkah kanan kau menelan onak duri. ke kiri sebentar pijakmu terpapar bara pijar. tak tenang telentang sebab parasnya peri yang tak kau jumpa di simpang pasar. ini deraan terseram, lebih seram dari berhadap dengan mambang dan yang cengingisan di tengah kuburan. derita benar bagi pejantan tanggung muka. itikad mendekati ialah menerabas demarkasi bagi yang menolak kembali. beraninya kau maju dengan ilmu memikat yang sedang saja. sedang memulakan bertatap, kakimu sirna tunjangnya.

Mantra asmara sesial petasan gagal mengundang ledak. pun, gelagatmu, peronda demam di tengah hujan.

(2015)

Gerak Gurem Jangan meyakiniku selaku yang abadi dalam ensiklopedi elak dan hindar.

Tak pernah kukenal letak tepat. Lagian lantunanku pengikut kaum luput. Anasir pustakaku lupa menubuh dan menjalar dalam hantam yang tak bersarang ke sasaran.

Tarak - Memandangi Farihah Demi ombak asmara yang menggelegak, aku berkhalwat sebenar-benarnya. Inilah perihal menyimpang mendempang, yang kuujar sopan saja. Sebab gelap goa tempatku berpantang sungguh tak seberapa bara dari hatimu yang menggosongkan keganjilan dan kerumpangan yang kusebar mengintilmu.

Bila demikian, terus kuselam dan kusasarkah inti panas yang bersarang pada setiap gelibat bertatapmu? Pastinya, harus kukatakan ketakutan akut sedari mula, sedari awal kala kuniat mengamsal persuaan ini tak beda gerak merengkuh kembang. Mungkin dengan panas dunia serupa, aku selangkah menjelangmu. Bersuci sudah segala perangaiku dari yang marah dan gulita, sebagaimana telah mati dan abadi anjing sesat itu dalam pembakaran. Dan kutahan sekuatnya hasrat yang suka melonjak. Kupadamkan ia dengan menahan semua liang masuk dari kengawuran gelegak agar tertata pandanganku yang ingin afdal memasukimu, bagai angin yang mengelus daun belaka.

(2015)

Pantang bermunajat seterumu terpental dan beringsut memapar langgam surut. Seamsal ancangan, perangaiku semenjana saja.

Kuda-kuda tak lancar ujar demikian. Umpama kembang, bilang aku ini dahlia yang tak tunai mekar di taman.

Ke mana pandang kau arahkan saat amatanku setengah-setengah mengeja riwayat sergapan kiri kanan. Atau berlalulah mudah sekian jentikan yang menyentak di depan dada.

Dari serbu hingga pungkasan, gejolakku tak menyimpan madah indah pertarungan.

Cukup kau kata aku penghangat di awal laga.

Atau, kau pencari mati yang mengimani seluruhku selaku penuntun yang menggiring keluar dari dera asmara yang terlalu.

(2014)

Dody Kristianto, lahir di Surabaya, 3 April 1986. Saat ini tinggal dan bekerja di Serang, Banten.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

Halaman 10

Tangani Kasus Pemukulan Siswa

Polsek Sukamulia Tak Mau Gegabah

Raih Beasiswa Australia SRI Hastuti NAS, adalah satu dari sekian banyak perempuan yang beruntung memperoleh beasiswa magister (S2) ke Monash University, Australia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Lembaga penyedia beasiswa pendidikan dari tiga Kementerian (Kemendibud, Kemenag dan Kemenkeu) itu resmi meluluskan Tuty panggilan akrab perempuan asli Lotim itu setelah melewati serangkaian seleksi ketat mulai dari tes administrasi, tes wawancara di Surabaya hingga dinyatakan lulus dan memperoleh pendalaman materi kebahasaan di Institut Pertanian Bogor (IPB) selama enam bulan.

(Suara NTB/ist) Kini tinggal menunggu Sri Hastuti NAS minggu lagi, tepat di bulan Januari mendatang, Tuty dipastikan berangkat menuju Australia guna menempuh studi S2 yang telah lama ia idam-idamkan.

Alumni jurusan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram ini mengemukakan peluang masyarakat NTB memperoleh beasiswa LPDP sangat besar. Apalagi NTB diuntungkan dengan kondisi geografis dan masuk sebagai daerah kategori 3T (Tertinggal, Terdalam dan Terluar). Keuntungan ini, ujarnya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap orang untuk merebut beasiswa yang disediakan pemerintah.

Dengan tujuan pergi dan kembali untuk membangun negeri, Tuty bertekad memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia selama studi. Selain itu, ia juga berkomitmen dapat menyelesaikan studi tepat waktu selama dua tahun sebagaimana jatah yang diberikan oleh LPDP. (dys)

polisian Sukamulia melalui Polmas di desa sudah mendatangi sekolah dan tetap melakukan pemantauan terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyelesaikan persoalan itu. Terkait dengan keluhan pihak korban yang mengeluhkan leletnya penanganan kasus itu, Kapolsek mengaku jika kasus yang ditangani oleh Polsek Sukamulia tidak hanya itu. Melainkan ada beber-

apa kasus yang dalam waktu dekat ini harus dituntaskan.

“Kita bukannya menghentikan penyidikan, namun kita harus perlahan-lahan. Untuk kasus ini juga kita harus menunggu situasi dingin, karena itu permasalahan antara guru dengan siswa,”tegasnya.

Berbicara mengenai undangundang, lanjut Irman, kasus pemukulan siswa masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, aparat kepolisian tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dan kekeluargaan, karena seorang guru melakukan pemukulan juga pasti memiliki alasan yang kuat.

Pasalnya, jika setiap aksi pe-

mukulan siswa yang dilakukan oleh guru diproses sesuai hukum.

Maka ke depan, posisi tenagatenaga pendidik maupun guru akan selalu terpojok.

Diketahui, pemukulan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial ZA terhadap siswanya atas nama Lalu Muhammad Ainul Ihsan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 lalu. Ketika itu, korban tengah bermain dengan teman-temannya di dalam kelas pada saat jam pelajaran kosong. Namun, oknum guru langsung mendatangi dan memanggil korban dan hingga terjadi aksi pemukulan. Seketika, korban terkapar lemas dan sempat dirawat di Puskesmas Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia. (yon)

menumbuhkan minat baca masyarakat dari semua kalangan. Selain itu, dalam pelaksanaan Book Fair 2015 berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang sudah ditentukan. Puluhan stand dari berbagai instansi dan perusahaaan diantaranya, toko buku, penerbit, pengusaha, kelompok industri kreatif, BUMN dan sejumlah SKPD ikut memeriahkan

kegiatan tahunan ini.

“Alhamdulillah antusias masyarakat dalam menyambut Book Fair ini sangat tinggi, itu terbukti dengan jumlah pengunjung yang datang sebanyak 1.200 sampai 2.400 pengunjung per hari,” ujarnya usai kegiatan.

Dengan diperkenalkan buku-buku yang merupakan sumber ilmu bagi masyarakat melalui Book Fair ini, kata

Nasrun, akan memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk gemar membaca. Untuk itu, dirinya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan Book Fair 2015 ini. ‘’Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan kegiatan Book Fair di masa-masa yang akan dating,’’ ujarnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Terkait dengan kasus pemukulan siswa yang dilakukan oleh salah satu oknum guru di Madrasah Aliyah (MA) Nurul Iman Dasan Makam Desa Stanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini masih ditangani aparat Polsek Sukamulia. Dalam penanganannya, aparat kepolisian tidak mau gegabah, lantaran kasus pemukulan terjadi di lingkungan sekolah yang sepenuhnya tanggung jawab ada pada pihak sekolah.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/12), Kepolsek Sukamulia, Ipda Lalu Irman, mengaku, jika saat ini pihaknya sudah memanggil sejumlah pihak terkait dengan kasus pemukulan siswa itu, baik dari korban, kepala sekolah maupun oknum guru yang melakukan pemukulan itu untuk proses penyelidikan.

Namun, dari sejumlah pihak yang telah dipanggil, hanya pi-

hak korban saja yang memenuhi panggilan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pihak dari kepolisian dalam waktu dekat ini akan melakukan panggilan kembali. “Kita sudah memanggil pihak-pihak terkait dalam penangan kasus itu, namun hanya korban saja yang sudah memenuhi panggilan,”katanya.

Untuk melihat situasi dan kondisi di sekolah, aparat ke-

PADATI - Suasana malam terakhir Lombok Timur Book Fair 2015. Tampak ribuan masyarakat dari berbagai penjuru dan kalangan memadati arena pameran di Gedung Wanita Selong, Kamis (3/12) malam.

Mataram (Suara NTB) Keberadaan KNPI NTB sebagai rumah besar bagi elemen pemuda masih dirasakan belum maksimal memerankan fungsi khususnya dalam membentuk pemuda yang berkarakter. Untuk itu, KNPI NTB resmi mendirikan pusat pendidikan pemuda atau The Youth Education Center (YuCE).

Kepada Suara NTB, Direktur The Youth Education Center (YuCE), Lalu Iswadi Athar, M.Pd, men(Suara NTB/ist) erangkan keberadaan Lalu Iswadi Athar YuCE dihajatkan sebagai pusat pendidikan bagi pemuda. Katanya, berbagai agenda pendidikan telah disusun seperti memberikan training pendidikan dan training kepemimpinan bagi pemuda, siswa dan mahasiswa. “Kita sudah susun program kerja, semua kita pusatkan disini,” terang Iswadi, Jumat (4/12).

Ia menyebut selama ini ada yang lupa dengan gerakan KNPI sebagai pusat gerakan kaum muda, yakni melupakan aspek pendidikan yang merupakan ujung tombak pembangunan bangsa. Lebih fokus dan lebih berperspektif politik, gerakan kaum muda seolah kehilangan ruhnya yang berakibat pada hilangnya dukungan masyarakat.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik itu, didirikannya YuCE diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan tersebut. “Kita dirikan YuCE ini untuk menjawab kekurangan tersebut,” terang Iswadi.

Melalui pusat pendidikan pemuda YuCE, Iswadi menjelaskan setiap pemuda khususnya elemen mahasiswa dapat berperan aktif menjadi bagian dari YuCE, yakni dapat menjadi trainer dalam setiap training pendidikan dengan sasaran siswa SMA. “Kita sediakan wadah ini bagi pemuda dalam bidang pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan adalah kunci membangun masa depan bangsa ini,” terang alumni magister FKIP Unram ini. (dys)

(Suara NTB/yon)

KNPI Kembangkan Pusat Pendidikan Pemuda

Selong (Suara NTB) Kegiatan Lombok Timur Book Fair 2015 yang digelar Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Lotim sejak tanggal 25 November sampai 3 Desember 2015 resmi ditutup, Kamis (3/ 12) malam. Selama kegiatan pameran buku itu berlangsung, tercatat masyarakat yang datang berkunjung setiap

Mendikbud: Fasilitas Pendidikan Disabilitas Terus Ditingkatkan Yogyakarta (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan akan terus meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Pendidikan Indonesia akan terus memberikan fasilitas, kita akan mencari caracara yang lebih baik dari cara yang kita kerjakan sekarang,” kata Menteri Anies di Universitas Janabadra Yogyakarta.

Menurut Anies saat ini pemerintah telah berupaya menyediakan pendidikan khusus melalui sekolah luar biasa. Di samping itu juga terus melakukan upaya penga r u s u t a m a a n (mainstreaming) program pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, Anies juga menekankan agar di lingkungan sekolah tidak ada penyebutan yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

(Suara NTB/ist)

Dikbud Minta Pihak Sekolah Tidak Hambat Siswa Ikut Semester KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), H. Ilham, MPd, mengingatkan pihak sekolah di Lobar tidak menghambat para murid ikut ujian semester, lantaran belum melunasi SPP. Ilham menegaskan, jika ada pihak sekolah yang menghambat akan ditegur. Sebab, kewajiban membayar SPP itu merupakan tugas orang tua, bukan murid.

(Suara NTB/her) “Saya tegaskan ke pihak H. A. Taufik Gufron sekolah jangan sampai menghambat murid ikut semester, karena belum bayar SPP,” tegas Ilham belum lama ini.

Ilham mengaku belum mendapatkan laporan kaitan dengan pihak sekolah yang menghambat siswanya ikut ujian semester gara-gara belum bayar SPP. Termasuk terkait adanya informasi SMAN 1 Kuripan tak mengizinkan murid ikut semester, karena belum melunasi SPP. Pihaknya sudah mengkonfirmasi pihak sekolah terkait. Jika betul, maka pihak sekolah diminta jangan sampai menghambat anak muridnya.

Di SMAN 1 Kuripan banyak siswa dan siswi di SMAN 1 Kuripan belum membayar SPP. Dari 555 peserta didik, hampir 60 persen muridnya belum membayar SPP. Masih banyaknya peserta didik yang belum bayar SPP tersebut diduga menghambat siswa ikut semester.

Namun, Kepala SMAN 1 Kuripan, Drs. H. A. Taufik Gufron, MM, membantahnya. Ia menegaskan tidak pernah mengancam peserta didik untuk tidak bisa ikut ujian semester.

Selain itu, dari sejumlah siswa yang belum membayar 60 persen itu semuanya mengikuti mid semester. Pihaknya hanya mengirim surat kepada seluruh wali murid untuk memperingatkan siswa untuk rajin belajar dan berusaha membayar SPP. Pembayaran SPP di sekolahnya tiap bulan sebesar Rp 60 ribu per siswa. Itupun hasil keputusan wali murid dan pihak sekolah. Pembayaran SPP ini, jelasnya, diperuntukan untuk komite sekolah dan honor transportasi guru honorer. Sebenarnya siswa ini mampu membayar dengan melihat sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah daerah maupun daerah, seperti BSM dari pusat sebesar Rp 1 juta per tahun dan BSM dari daerah sebesar Rp 50 ribu per siswa per bulan. (her)

harinya mencapai ribuan.

Puncak membeludaknya pengunjung terjadi pada tanggal 30 November 2015 yakni mencapai 2.400 pengunjung.

Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, menegaskan, kegiatan Book Fair yang digelar oleh perpustakaan daerah Lotim merupakan agenda tahunan yang bertujuan

“Harus kita pandang sebagai anak berkebutuhan khusus, tidak boleh kita sebut anak cacat,” kata dia.

Optimalisasi pendidikan bagi penyandang disabilitas, kata Anies, merupakan keharusan bagi sekolah sekaligus orang tua anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat.

“Orang tua maupun sekolah mendapatkan amanat dari Yang Maha Kuasa untuk merawat serta mendidik anak berkebutuhan khusus,” kata dia.

Meski demikian, terealisasinya optimalisasi aksesibilitas pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas, bergantung pada kesiapan masing-masing guru.

Oleh sebab itu, menurut Anies, perlu dipastikan agar guru-guru penyandang disabilitas telah mengikuti uji kompetensi guru (UKG) berkebutuhan khusus.

Sebelumnya di Yogyakarta, sejumlah aktivis peduli disabilitas serta Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Yogyakarta melakukan aksi memperingati Hari Disabilitas Sedunia.

Dalam aksi itu, mereka juga menuntut kepada Pemda DIY agar seluruh bangunan umum seperti perkantoran, tempat ibadah, serta sekolah di Yogyakarta, aksesibel sesuai Perda Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. (ant/bali post) Anies Baswedan

(Suara NTB/dys)

LATIHAN - Siswa SMPN 3 Mataram sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband.

Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan image sebagai sekolah yang berprestasi di ekstrakurikuler drumband.

SMPN 3 Mataram Kembangkan Ekstrakurikuler Drumband Mataram (Suara NTB) Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah merupakan wujud pengejawantahan pembinaan terhadap siswa. Tak satu kegiatan ekstrakurikuler, rata-rata di sekolah-sekolah sudah memprogramkan belasan kegiatan ekstrakurikuler.

Sebagai contoh di SMPN3 Mataram, meski terletak di daerah pinggiran pantai Ampenan, sekolah yang dulunya disebut sebagai SMP Dolar ini mengembangkan belasan kegiatan ekstrakurikuler sekolah salah satunya drumband.

Kepala SMPN 3 Mataram,

H. Lalu Suwarno mengemukakan keberadaan berbagai ekstrakurikuler di sekolah adalah wujud pembinaan pihak sekolah terhadap para siswa. “Ini wujud pembinaan terhadap siswa,” ujarnya pada Suara NTB, Jumat (4/12).

Menurutnya, pembinaan penting dilakukan agar segala potensi yang dimiliki siswa dapat tereksplorasi dengan baik. Melalui beragam ekstrakurikurikuler di sekolah, siswa dapat memilih mana yang menurutnya menarik.

“Siswa bebas milih ekskul

mana tergantung dari keinginan mereka, sekolah berikan kebebasan,” tambahnya.

Saat ini, kata Suwarno, pihaknya sedang mengembangkan ekstrakurikuler drumband. Melalui pembinaan setiap minggunya, Suwarno berharap ke depan sekolah yang ia pimpin lahir image baru sebagai sekolah yang memiliki prestasi khusus pada ekstrakurikuler drumband. ‘’Tak hanya itu melalui ekskul di sekolah, secara tidak langsung juga terjadi penanaman akhlak dan budi pekerti terhadap siswa,’’ klaimnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

Liverpool Pelatih Liverpool Juergen Klopp lebih memilih bersikap rendah hati ketimbang membusungkan dada dengan berbicara muluk-muluk mengenai target juara Premier League musim kompetisi 2015/16.

The Reds belakangan banyak digadang-gadang bakal berpeluang meluncur di papan atas bahkan bukan tidak mungkin keluar sebagai juara Premier League setelah menorehkan hasil impresif dalam beberapa bulan lalu, terlebih setelah dibesut Klopp.

Liverpool mampu mengkaramkan juara Premier League musim lalu, Chelsea dengan skor 3-1 pada Oktober lalu.

Bahkan The Reds menundukkan Manchester City dengan skor 4-1.

Pasukan asuhan Klopp bahkan membukukan tempat di semi-final Piala Liga pada Rabu dengan menghajar Southampton 6-1 di St Mary’s Stadium. Hanya saja pelatih karismatik berusia 48 tahun itu justru menolak memberi komentar mengenai serangakain hasil positif tim asuhannya itu, sebagaimana dikutip dari laman The Sport Review.

“Saya tidak berpikir soal itu (menjadi juara Premier League),” kata Klopp yang pernah menangani Borussia Dortmund kepada harian The Mirror.

“Orang dapat saja bicara mengenai hal itu, hanya saja kami lebih memilih untuk bermain sepak bola. Tidak terbersit dalam pikiran bahwa kami bakal keluar sebagai juara (Premier League). Hanya saja, saya akui bahwa klub ini begitu fantastis dan setiap orang kini mencintai klub ini, karena mereka menyaksikan bahwa kami mencintai pekerjaan dengan kesungguhan hati.”

“Kami tahu bahwa kami berangsur tampil baik dari hari ke hari, karena kami tahu bahwa perjalanan ini masih panjang,” katanya. Liverpool kini bertengger di peringkat keenam sampai pekan ke-14 klasemen Premier League musim 2015/16. (ant/bali post) Juergen Klopp

Endang Kalahkan Juara Pra-PON Mataram (Suara NTB) Dua petinju putri NTB, Endang dan Jubaitul melaju ke babak final setelah sukses memenangkan pertandingan semifinal Kejurnas Tinju Amatir Piala Wakil Presiden (Wapres) IV di Jambi, Kamis (3/12) lalu.

Endang yang tampil di kelas 48 Kilogram (Kg) putri sukses mengalahkan petinju asal DKI Jakarta, Afriliani Tombeg, peraih medali emas di Pra-PON di Kupang-NTT belum lama ini, sementara Jubaitul menundukan Stels Mala Atle asal DKI Jakarta di kelas 54 Kg putri.

“Dua petinju kita, Endang dan Jubaitul berhasil maju ke babak final. Mereka akan bertanding besok (Sabtu 5 Desember hari ini-red),” ucap Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (4/12) kemarin.

Dugi menilai penampilan dua petinju NTB di event bergengsi tersebut sangat memuaskan.

Terutama, penampilan Endang di kelas 48 Kg putri benar-benar melampaui prediksi. Atlet asal Dompu itu kata Dugi berhasil mengalahkan juara Pra-PON Tinju, Afriliani Tombeg asal DKI Jakarta saat bertanding di ba-

bak semifinal.

“Saya tak menyangka Endang berhasil mengalahkan Afriliani Tombeg juara kelas 48 kg putri di Pra-PON Tinju di Kupang,” ucapnya.

Dijelaskan Dugi, Endang adalah atlet peraih medali perunggu di Pra-PON di Kupang belum lama ini, namun di luar dugaan atlet berambut pendek itu kata Dugi berhasil mengalahkan dominasi DKI Jakarta. Sementara Jubaitul yang juga sukses meraih medali emas di Pra-PON Tinju di Kupang belum lama ini juga sukses mengalahkan atlet unggulan DKI Jakarta.

Atas kemenangan itu dua petinju NTB itu akan bertanding di babak final, Sabtu (4/12) hari ini.

Kabarnya, Endang akan berhadapan dengan petinju asal Riau, Warni Halawa, kemudian Jubaitul akan menantang petinju asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Selaku pelatih, Dugi sangat optimis dengan kemampuan

atletnya, dan dia berharap kedua petinju NTB itu bisa memenangkan pertandingan final, sehingga petinju NTB bisa membawa pulang dua medali emas.

Ditambahkan Dugi, Kejurnas Tinju Amatir Piala Wapres merupakan kejurnas resmi yang digelar PB Pertina. Event itu diikuti petinju-petinju terbaik nasional. NTB sendiri menurunkan empat atlet yang barubaru ini sukses meraih tiket PON di Pra-PON Tinju di Kupang belum lama ini. Selain itu mereka meraih dua emas, satu perak dan satu perunggu.

Petinju NTB sendiri memanfaatkan event itu sebagai ajang uji tanding dalam rangka meningkatkan pengalaman tanding guna memantapkan persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

Diakuinya, hanya Endang dan Jubaitul yang berhasil maju ke final, sementara Saputra Samada dan Huswatun tersingkir di babak penyisihan. (fan)

FORKI Lobar Janjikan Bonus untuk Zigi Alex Sandro Siap Teror KONI Pastikan Pertahanan Lazio 123 Atlet Ikuti Pelatda Roma Juventus tengah menghadapi krisis di lini gelandang. Pelatih tim berjuluk “La Vecchia Signora” Massimiliano Allegri akan memasang gelandang asal Brasil, Alex Sandro untuk mengobrak-abrik pertahanan Lazio.

Juventus siap meladeni Lazio di Stadion Olimpico dalam lanjutan Serie A pekan ke-15 yang diadakan pada Jumat waktu setempat, atau Sabtu dini hari, pukul 02.45 WIB. Pertandingan itu akan disiarkan secara langsung oleh beIn Sports.

Setelah tampil mengesankan sebagai pemain sayap musim ini bersama Juventus, Alex Sandro memang kurang begitu fasih dengan posisinya yang baru dalam laga melawan Lazio nanti, sebagaimana dikutip dari laman La Gazzetta dello Sport.

Bianconeri mengalami krisis di lini gelandang setelah Paul Pogba terkena suspensi, sementara pemain lainnya yakni Sami Khedira, Hernanes dan Roberto Pereya dinilai kurang fit oleh pelatih Allegri.

Dengan Mario Lemina dan Kwadwo Asamoah yang tidak seratus persen fit setelah mengalami cedera belakangan ini, juru taktik Juventus itu berpaling kepada Sandro untuk mengisi lini gelandang di bawah naungan formasi 3-5-2.

“Anda tidak akan melihat formasi tradisional 4-4-2,” kata Allegri dalam jumpa pers sebelum laga. “Saya harus mengevaluasi para pemain, terlebih saya harus mencermati pemain yang menempati posisi gelandang,” katanya.

“Saya punya Asamoah dan Lemina, meski saya juga punya Sandro dan Cuadrado. Saya punya banyak opsi tetapi saya masih harus melihat dengan lebih cermat sebelum menjatuhkan pilihan,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Klopp Tak Mau Muluk-muluk

Dua Petinju NTB ke Final

Alex Sandro

Mataram (Suara NTB) KONI NTB memastikan sebanyak 123 atlet yang akan mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi di GOR 17 Desember Turide Mataram, 1 Januari 2016.

Banyaknya jumlah atlet itu berdasarkan hasil verifikasi pihak KONI NTB berdasarkan laporan pengurus cabor di 20 cabor yang meloloskan atlet ke PON XIX Jawa Barat (Jabar) 2016. Laporan itu disampaikan langsung oleh masing-masing cabor ke Sekretariat KONI NTB, Kamis (3/12) lalu.

“Hasil verifikasi kami dari laporan 20 cabang olahraga yang lolos PON XIX /2016 terdapat 123 atlet yang dapat mengikuti Pelatda Sentralisasi KONI NTB persiapan PON Jabar 2016,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budisantoso yang dihubungi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB di Mataram, Jumat (4/12) kemarin.

Sebanyak 123 atlet itu berasal dari 20 cabang olahraga yang berhasil meloloskan atlet di PON XIX J a b a r 2016 yakni

atletik, aeromodeling, pencak silat, balap sepeda, kempo, tarung derajat, tinju, menembak, karate, voli pantai, dansa, tenis lapangan, taekwondo, wushu, motor, sepak takraw, golf, biliar, tenis meja dan panjat tebing. Selain itu masih terdapat dua cabor yang akan mengikuti Pra-PON yakni renang dan sepak bola.

Hasil verifikasi pihak KONI NTB menjelaskan jumlah atlet terbayak yang lolos PON tahun 2016 adalah dari cabor atletik yakni 19 atlet, kemudian terbanyak kedua dari cabor dansa meloloskan 14 atlet, disusul menembak 12 atlet, tarung derajat 10 atlet, tenis meja 8 atlet, panjat tebing 8 atlet, voli pantai 8 atlet, kempo 8 atlet, balap sepeda 6 atlet, tinju 5 atlet, sepak takraw 5 atlet, biliar 4 atlet, tenis lapangan 4 atlet, golf 2 atlet, karate 2 atlet, motor 2 atlet. Selanjutnya taekwondo, wushu dan aeromodeling masing-masing satu atlet.

Sebanyak 123 atlet itu akan dipanggil oleh KONI NTB untuk mengikuti Pelatda Sentralisasi mulai 1 Januari 2016.

KONI NTB memastikan kegiatan Pelatda Sentralisasi tahun 2016 akan berjalan sesuai jadwal meskipun saat itu pihak KONI NTB belum mendapat kucuran anggaran dari Pemprov NTB. Sebagaimana diketahui dana pelatda akan cair bulan Maret, namun KONI NTB mengaku akan tetap melaksanakan Pelatda 1 Januari 2016, soal anggaran akan dicarikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadinato SH. “Anggaran pembinaan dari Pemprov NTB memang belum bisa cair bulan Januari, namun akan kita carikan, dan Pelatda harus tetap dilaksanakan 1 Januari,” tegas Andy yang dikonfirmasi di tempat terpisah. (fan)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum FORKI Lombok Barat (Lobar), H. Ramlan Yugiharto mengatakan Ahmad Zigi Zaresta Yuda menjadi satu-satunya atlet asal Lobar yang akan mewakili kontingen karate NTB di PON XIX Jabar 2016. Dia menaruh harapan besar kepada pelajar SMAN 1 Lingsar Lobar itu agar bisa menyumbang medali di multi event nasional. Bila atlet tersebut bisa menyumbangkan medali di PON XIX Jabar 2016 dia berjanji akan memberikan bonus berupa uang pembinaan untuk atlet tersebut.

“Kalau Zigi berhasil menyumbangkan medali di PON XIX di Jabar 2016, kami akan memberikan bonus untuk Zigi,” ucap Ramlan saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya di Kantor Dinas Perkebunan NTB, belum lama ini.

Ditanya soal besar nilai bonus yang akan diberikan FORKI Lobar kepada Zigi, Ramlan masih merahasiakan.

Sebab nilai bonus untuk Zigi katanya akan dibahas lebih dulu di tingkat in-

ternal pengurus FORKI Lobar. Namun demikian dia siap mengeluarkan dana pribadi untuk Zigi asalkan Zigi bisa menyumbangkan minimal medali perunggu dan kalau bisa medali emas.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, cabor karate meloloskan dua atlet ke PON XIX Jabar 2016, yakni Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan atlet putri, I’in. Cabor karate tidak saja berhasil meloloskan atlet ke PON, namun salah satu dari atletnya juga menyumbangkan medali emas di Kejuaraan Dunia World Karate Federation (WKF) di Jakarta belum lama ini. Zigi berhasil meraih medali emas di nomor Kata (seni gerak). (fan) H. Ramlan Yugiharto

(Suara NTB/fan)

MU Harus Temukan Lagi Formula Kemenangan Manchester Juan Mata berharap Manchester United menemukan lagi formula kemenangan ketika mereka menantang West Ham Sabtu esok pada lanjutan Liga Utama Inggris.

Tim asuhan Louis van Gaal hanya sekali kalah pada 15 laga terakhirnya dan bisa kembali ke puncak klasemen jika mengalahkan The Hammers di Old Trafford nanti.

Mata ingin rekan-rekannya memetik jalur menjanjikan timnya sebelum Natal karena bakal menghadapi tim-tim lemah Bournemouth dan Norwich pada laga-laga terdekatnya, dengan meninggalkan kebiasaan seri menyusul enam kali seri dalam sembilan laga terakhir mereka.

“Dua seri terakhir tidak bagus bagi kami. Kami tak suka seri dan kami igin kembali ke jalur kemenangan. Mereka (West Ham)

memiliki manajer yang bagus sekali dan beberapa pemain mereka sangat berbakat, namun tujuan kami adalah memetik tiga angka,” kata Mata.

Sepekan terakhir ini United ditahan seri Leicester dan PSV Eindhoven di Liga Champions sehingga mereka h a r u s menang di kandang Wolfsburg Selasa pek a n depan p a d a laga Liga Cham-

Juan Mata

pions demi lolos ke 16 Besar turnamen itu.

“Ini bukan tugas mudah namun kami yakin kami bisa ke tahap berikutnya. Liga Champions adalah kompetisi yang sangat penting bagi kami dan kami tetap ada di dalamnya,” kata Mata.

“Namun laga mendatang melawan West Ham adalah yang paling penting. Mereka mengawali musim ini dengan baik dan lebih sering menang tandang ketimbang kandang. Saya berharap kami bisa menang y a n g sungg u h penting,” kata Mata seperti dikutip AFP. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Sabtu, 5 Desember 2015

Halaman 12

Lotim Waspadai Banjir Lahar Dingin

SKPD Lembur Tuntaskan Temuan BPK Giri Menang (Suara NTB) SKPD di Lombok Barat (Lobar) sedang bekerja keras menuntaskan temuan BPK yang belum ditindaklanjut.

SKPD terpaksa bekerja lembur menuntaskan temuan yang menjadi catatan BPK. Sebab paling lambat 10 hari ke depan semua temuan harus selesai. Sesuai dengan deadline yang diberikan Plt Bupati H. Fauzan Khalid supaya SKPD menuntaskan semua temuan paling lambat tanggal 15 Desember mendatang.

Ditemui di kantornya, Kepala Dinas PPKD Lobar, H. Mahyudin mengaku, ada enam temuan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh jajarananya. Beberapa temuan menyangkut aset tahun 2010 lalu. Pada saat itu, dinas terkait mengelola aset, sehingga ada beberapa persoalan aset yang belum tuntas. Masalah lainnya menyangkut, temuan kerugian daerah ditimbulkan oleh DPRD tahun 2004-2009. Saat itu, ada pembayaran dana purna tugas yang diberikan ke DPRD, namun tidak sesuai ketentuan, sehingga dana jadi temuan BPK. Dana ini mesti dikembalikan oleh oknum DPRD terkait.

Di samping Dinas PPKD, ada juga dinas lain yang belum menuntaskan temuan. Seperti Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan (TKPK), terdapat item temuan pembayaran insentif pajak penerang jalan (PPJ) bagi petugas pada dinas terkait. Insentif ini menjadi temuan, karena diduga tak dianggarkan.

Menurut Kepala Dinas TKPK, H. L. Winengan, temuan insentif PPJ ini bukan pada dinasnya, namun ada PPKD. Sebab, sejauh ini tak dianggarkan pada dinas terkait, namun ada pada PPKD. Diketahui, banyak temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB baik yang bersifat administrasi dan menimbulkan kerugian daerah hampir ditemukan di semua SKPD di Lobar. Akan tetapi sampai saat ini, belum semua SKPD terkait menuntaskan tindaklanjut temuan BPK tersebut.

Karena itulah Plt Bupati H Fauzan Khalid memberi deadline kepada SKPD agar paling lambat 10 hari ke depan semua temuan harus dituntaskan. Jika temuan bersifat kerugian daerah atau Negara, maka Plt Bupati menekankan ke para pejabat mengembalikannya. Jika tidak dikembalikan, ia mengancam akan membawa temuan tersebut ke ranah hukum. (her)

Selong (Suara NTB) Memasuki musim hujan ini, Lombok Timur (Lotim) masyarakat di sekitar bantaran sungai yang hulunya di Gunung Rinjani diminta waspada. Pasalnya, aktivitas Gunung Baru Jari sampai saat ini terus aktif. Terakhir pada pukul 22.30 Wita, dilaporkan terjadi letusan yang menyemburkan abu vulkanik hingga ketinggian 2.000 meter dari kawah.

Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M. Takdir Ilahi. Kepada Suara NTB, Jumat (4/12), Takdir mengemukakan, akibat hujan deras di lereng Rinjani pada Kamis lalu telah menimbulkan banjir lahar dingin.

Banjir lahar dinngin sekitar pukul 18.30 Wita pada Kamis malam lalu. Banjir lahar dingin dengan ketinggian sekitar 80 cm-1 meter yang bersumber dari arah Gunung Rinjani. Banjir lahar dingin mengalir melalui kali Dusun Bernong Aikmel Utara menu-

ju kali Desa Toya Menuju Kali Kokok Tanggek Dusun Dasan Bagek Aikmel menuju kali Kukusan Desa Mamben Kecamatan Wanasaba.

Dipantau pada pukul 21.50 Wita air terus menyusut dan normal sekitar pukul 23.00.

Aliran air banjir lahar dipastikan tidak sampai meluap ke permukiman warga. Tidak terjadi korban jiwa seperti kasus tahun 1994 silam.

Menurutnya, semua aliran sungai arah banjir dipantau sampai ke laut Dusun Dedalpak Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya.

Kekhawatiran pertama banjir

merusak jembatan dan memasuki permukiman. Namun, itu tidak terjadi.

Banjir lahar dingin yang diduga kuat hasil material letusan Gunung Baru Jari itu tidak membawa sampah dan pohon seperti kejadian tahun 1994 silam. “Air lancar mengalir sampai ke laut, sekitar jam 21 air baru sampai d jembatan Dedalpak,” demikian tuturnya.

Sementara di aliran Sungai Kokok Putek juga dikhawatirkan terjadi hal serupa. BPBD ini pun langsung melakukan pemantauan. Luapan air Danau Segara Anak katanya yang paling dikhawatirkan terjadi. (rus)

Seminar Nasional STAHN Gde Pudja Mataram

Mencetak Generasi Emas Berkarakter, Religius dan Berbudaya Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, menyelenggarakan seminar nasional tentang pendidikan dan kebudayaan, Kamis – Jumat (3-4/12).

Adapun seminar yang mengusung tema “Penguatan Budaya dan Religiusitas Jalan Pintas Membangun Karakter Bangsa’’ ditujukan sebagai modal membangun strategi untuk mencetak generasi emas yang berkarakter, religius dan berbudaya di tahun 2045 mendatang. Agenda tahunan STAHN Gde Pudja yang menghadirkan Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama (Kemenag) RI dan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, sebagai narasumber tersebut melibatkan peserta baik mahasiswa maupun dosen dari lintas universitas.

“Pembangunan karakter bangsa ini adalah satu gagasan yang besar. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Di Indonesia, agama sebagai nilai diamini oleh seluruh pemeluk agama. Maka inilah yang akan membangun karakter itu,” terang Dirjen Bi-

(Suara NTB/met)

NARASUMBER - Dirjen Bimas Hindu, Kemenag RI Prof.

Dr. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., Ph.D, (paling kiri) ketika menjadi narasumber dalam seminar nasional di Aula STAHN Gde Pudja Mataram. mas Hindu, Kemenag Prof. Dr. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., Ph.D, Jumat (4/12).

Ia menegaskan, pembangunan karakter dengan mentransformasikan nilai – nilai yang luhur terhadap peserta didik, tepatnya generasi penerus bangsa harus dilakukan secara terus menerus.

Sebab, menurut dia pembangunan karakter itu tidak boleh dihentikan. Ia berharap, 20 sampai 30 tahun ke depan, bangsa ini mampu mencetak generasi emas yang tidak korup, serta memiliki jiwa kedisiplinan yang tinggi.

“Harapan kita, dengan pola ini Indonesia di tahun 2045 mendatang mampu mencetak generasi emas. Generasi muda yang tidak korup serta memiliki jiwa disiplin yang tinggi,” lanjutnya.

Namun demikian, kata Dirjen kepada Suara NTB , tantangan untuk membangun karakter melalui pendidikan agama dan pendidikan budaya tersebut tidaklah sedikit.

Era global seperti saat ini menjadi medan berat bagi para pengampu pendidikan dalam mengarahkan peserta didiknya agar terpacu menjadi generasi yang lebih baik.

“Tantangan dalam mem-

bangun karakter bangsa cukup banyak. Pengaruh hedonisme dan materialisme di era global seperti saat ini menjadi tantangan terberat bagi kita untuk mencetak generasi muda yang berkarakter,” tandasnya.

Terpisah, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM menjabarkan secara lebih teknis soal penyelenggaraan seminar. Kali ini, ia melibatkan sejumlah dosen, guru – guru serta mahasiswa.

“Dosen yang menjadi peserta ada dari IAIN, kemudian juga ada dari kampus – kampus lain.

Kita juga mengundang alumni STAH, masyarakat, para pemangku dan lain – lain. Harapannya ya memang sesuai yang tertuang dalam tema seminar kita kali ini,” bebernya.

Ia berharap, melalui seminar tersebut, mutu pendidikan terutama bidang agama dan kebudayaan mampu ditingkatkan. Tujuannya agar lembaga pendidikan berhasil mencetak generasi berkualitas. Generasi emas yang akan melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan bangsa. Mengarahkan bangsa yang adidaya ini ke arah yang lebih baik sehingga tetap dipandang sebagai negara yang bermartabat. (met/*)

Pengamanan Kawasan Wisata di Loteng Diperketat Praya (Suara NTB) Kasus perampokan siang hari yang menimpa warga negara asal Amerika Serikat di sekitar kawasan wisata Selong Belanak Praya Barat, Rabu (2/12) lalu langsung disikapi jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Polres Loteng memperketat pengamanan di kawasan wisata di wilayah Loteng bagian selatan. ‘’Personel pengamanan di kawasan wisata akan kita tambah,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, pada Suara NTB, Jumat (4/12).

Selain itu, ujarnya, intensitas dan kuantitas kegiatan patroli kewilayahan, terutama di kawasan wisata juga akan ditambah, sehingga keamanan di kawasan wisata bisa di-back up semaksimal mungkin.

Dalam kegiatan patroli, ujarnya, pihaknya di-back up personel dari Polda NTB. Mengingat luas kawasan wisata yang mesti diawasi juga cukup luas, sehingga butuh kesiapan personel dalam jumlah besar pula.

Untuk jangka panjang, pihaknya berencana menambah kembali pos pengamanan dan pos pantau di daerah-daerah yang dinilai rawan terjadi kejahatan. Sekarang ini, ujarnya, jumlah pos pengamanan yang dimiliki saat ini, belum sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi.

Keberadaan pos-pos pengamanan, nantinya diharapkan bisa mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Dengan begitu, para pelaku kejahatan bakal berpikir dua kali jika mau melakukan aksi kejahatan, karena terus dipantau oleh aparat kepolisian.

Disinggung kasus penebasan terhadap warga negara Amerika, Nurodin mengatakan kalau saat ini masih terus diselidiki. Identitas para pelaku kejahatan terus diidentifikasi berdasarkan keterangan warga yang sempat melihat para pelaku. “Kasusnya tetap kita selidiki. Begitu pula pelakunya, juga terus kita kejar,” klaimnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Brian Jhon, warga Amerika Serikat, dirampok dua orang tak dikenal, sekitar wilayah Serangan Desa Selong Belanak. Kala itu, korban hendak pulang menuju kawasan wisata Kuta. Namun di tengah perjalanan, korban yang menggunakan mobil berhenti lantaran ada kabel listrik yang menghalangi jalan. Saat berhenti itulah, dua pria tak dikenal langsung menyergap korban. Korban harus dilarikan ke rumah sakit pascakejadian. (kir)

Belum Ada Paslon Serahkan LPPDK Mataram (Suara NTB) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), bahwa setiap pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada, wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat sampai 6 Desember 2015 atau tiga hari sebelum hari H. Tapi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPU NTB, bahwa sampai Jumat (4/12) belum ada satupun Paslon yang sudah menyerahkan LPPDK-nya.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua KPU NTB, L.Aksar Ansori, SP pada wartawan di Mataram.

Menurut Aksar bahwa, sampai hari ini belum ada Paslon menyerahkan LPPDK-nya, padahal pihaknya sudah beberapa kali memberikan peringatan dengan cara mengirim surat peringatan pada Paslon agar segera menyerahkan LPPDK. ‘’Belum ada yang masuk LPPDK-nya. Kita sudah sering sekali ingatkan, bahkan kita sudah beberapa kali kami bersurat,’’ ujarnya.

Namun Aksar memastikan bahwa Paslon sudah

siap dengan LPPDK-nya, karena tidak mungkin para Paslon gugur begitu saja hanya dengan belum menyerahkan LPPDK. Sementara sudah banyak hal yang telah dikorbankan. Bahkan kata Aksar, pihaknya sudah membantunya dengan akuntan publik untuk mencatat LPPDK setiap Paslon.

“Tapi saya kira mereka sudah siap, karena apa mungkin mereka mau gugur hanya dengan terlambat melaporkan LPPDK, sementara sudah banyak hal yang sudah dikorbankan. Bahkan kita sudah bantu mereka dengan akuntan publik.”

Akan tetapi Aksar menegaskan, bahwa jika sampai Paslon belum juga menyerahkan LPPDK-nya sampai batas waktu yang sudah diberikan, maka ia pastikan akan langsung membatalkan Paslon yang bersangkutan, karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang, dan setelah mereka laporkan, maka KPU akn menilai LPPDK tersebut.

“Kalau mereka sampai batas waktu tidak juga menyerahkan LPPDK-nya, maka akan langsung dibatalkan,” tegasnya. (ndi)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 5 Desember 2015

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

Petani Ujung Tombak Penggerak Ekonomi BELUM lekang dari ingatan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV tingkat Provinsi NTB tahun 2015 yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam peringatan yang digelar, Kamis (29/10), HPS XXXV mengambil tema “Pemberdayaan Petani sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan”.

Mencermati tema di atas, bisa disimpulkan begitu luar biasa peran petani dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Petani bahkan merupakan ujung tombak dalam menggerakkan ekonomi menuju kedaulatan pangan. Namun, tampaknya sebagai ujung tombak penggerak ekonomi upaya pemberdayaan terhadap petani di daerah ini belum maksimal dilakukan.

Ketika pemerintah terus berupaya menggenjot produksi pertanian dan itu bisa dicapai.

Hal ini terbukti dengan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di NTB yang cukup menggembirakan. Namun, sungguh ironis, peningkatan produksi pertanian yang begitu menggembirakan, ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan bertambahnya kesejahteraan petani. Peningkatan produksi, belum mampu mengantarkan petani kita hidup sejahtera. Bahkan berdasarkan data BPS kondisi pendapatan petani di daerah ini masih di bawah Bali dan NTT. Pemerhati masalah pertanian yang juga Pembantu Rektor I Universitas Mataram, Prof.L.Wirasapta Karyadi Petani di daerah ini masih terpaku pada produksi hulu. Sehingga tingkat pendapatannya menjadi lebih rendah di banding daerah lain.

Kondisi ini juga tidak terlepas dari belum totalnya intervensi pemerintah daerah pada sektor pertanian.

Padahal jika dilihat, letak geografis NTB semestinya dapat membuat petani bisa mendapatkan keuntungan lebih. Kita terlalu cepat puas dengan adaanya peningkatan produksi semata. Padahal itu hanya berproduksi di hulu. Mereka cenderung tidak mengetahui besarnya keuntungan yang akan didapatkan apabila berproduksi di tengah dan hilir. Pemberdayaan terhadap petani harus dilakukan agar mereka tidak hanya berproduksi di hulu. Bagaimana agar mereka juga bisa berproduksi di tengah, sehingga petani dapat mengolah langsung hasil pertaniannya. Kemudian bagaimana mereka bisa berproduksi di hilir sehingga petani dapat menjual langsung hasil produksinya kepada pembeli. Langkah ini yang tampaknya belum dilakukan secara maksimal.

Pemerintah diharapkan tidak hanya mengajak petani untuk bekerja di hulu. Namun juga dilatih dan dibina agar dapat berproduksi hingga ke hilir. Hal ini yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan kemampuan petani. Namun buktinya petani masih berpenghasilan rendah. Hal ini juga mencerminkan belum suksesnya pemerintah dalam mengelola sektor pertanian. Sehingga kebijakan pemerintah harusnya lebih kepada meningkatkan kemampuan petani.

Karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam memberikan pembinaan terhadap petani. Terlebih saat ini sektor pertanian masuk dalam salah satu sektor unggulan di NTB. Semestinya petani sebagai pelaku dalam memproduksi produk unggulan itu diberikan perhatian lebih. Sebab akan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya program itu.

Memang bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian cukup besar digelontorkan pemerintah belakangan ini.

Salah satunya mellaui program Upsus yang nilainya untuk NTB mencapai Rp 500 miliar lebih. Namun bantuan besar itu akan menjadi sia-sia, jika orientasinya sekadar proyek yang penting dana habis. Justru yang paling penting adalah, bantuan itu tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan sumber daya petani kita. Sehingga kesejahtraan mereka (petani) berbanding lurus dengan produksi hasil petanian yang terus meningkat. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Demokrasi dan Peluang Memilih, Jangan Disiakan Kurang dari satu minggu hajatan besar demokrasi Pilkada derentak akan digelar. Hajat besar itu bagian sangat berharga dalam keberlangsungan identitas demokrasi bangsa yang kita junjung. Tak pelak, ia menjadi agenda maha penting.

Harus dimanfaatkan secara baik.

ASYARAKAT secara umum, wa bil khusus penyelenggara harus memiliki semangat saling mendukung (mood cooperation), juga konsisten menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Semangat dukung mendukung diperlukan agar bisa mempersembahkan yang terbaik dalam proses dan pencapaian hasil (kesepakatan) serentak memilih pemimpin. Sementara konsisten, lantaran tugas dan tanggung jawab sangat mulia itu, penuh esensi-substantif bagi pengembangan dan pembangunan kehidupan berdemokrasi. Ini karena tidak semudah membalik telapak tangan bila tujuan ingin diraih, capai dan diwujudkan, melainkan butuh kegigihan perjuangan dan kerja keras. Kata mantan Presiden yang juga cucu Hadratussyekh Hasyim Asy’ari, Gus Dur, “kita memerlukan daya tahan yang kuat, stamina yang tinggi dan waktu yang sangat lama untuk menegakkan demokrasi.

Pada kesempatan Pilkada serentak, lapisan masyarakat yang punya hak pilih mempunyai kesempatan bebas. Bebas menentukan pilihan siapa figur pemimpin kehendaknya.

Melaluinya pula, dengan kehadiran figur pilihannya—kelak bisa melabuhkan mimpi serta harapan. Hal lain, dalam kesempatan terbaik “memilih pemimpin” munculnya pemimpin daerah bisa memberi arti kesejahteran bagi masyarakat tanpa tebang pilih (kepentingan kelompok). Dengan lain kata, masyarakat punya harapan bisa berada pada satu situasi “ruang” yang memberikan seluas-luasnya kesempatan mereguk aromatik hidup berkeadilan. Hidup lebih layak serta berkualitas lagi dalam pelbagai bentuk dan aspek kehidupan: keadilan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi dan agama serta lainnya.

Hal di atas bukan lips service of discourse. Berani diungkapkan oleh karena dipastikan mayoritas sepakat

Oleh:

MASYHUR

(Staf Pengajar di Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) NTB)

Untuk itu mari jadikan Pilkada serentak, peluang penting merotasi roda kepemimpinan daerah secara demokratis (baik, jujur, adil, transparan) guna mendobrak kemandegan ke arah perubahan kemajuan daerah. Untuk itu pula, jangan disia-siakan kesempatan demokrasi dan pemilu sebagai salah satu perwujudannya. bahwa dalam setiap gelaran pemilu, kesempatan baik selalu ada. Senantiasa terbuka. Selalu datang bersamaan dengan hadir dan munculnya figur-figur baru yang hendak membawa perubahan. Untuk itu, tidaklah menjadi sesuatu yang ilutif dan imajinatif bila ingin diwujudkan bersama.

Lebih-lebih, dalam kesempatan itu, ada pertarungan, pertaruhan masa depan masyarakat dan daerah bergantung pada figur kondidat yang dipilihnya sebagai pemimpin, apakah sebagai gubernur, walikota dan atau bupati. Alasan lain yang lebih penting bahwa bangsa wajib memperjuangkan dan berikhtiar menjunjung tinggi proses demokrasi.

Oleh karena demikian, maka kesempatan memilih mubazir untuk disiakan begitu saja, jika gamang tidak menyebut haram. Itu pula, mengapa, maksimalisasi peran dan upaya serta usaha memanfaatkan yang paling dibutuhkan. Pemanfaatan yang baik bisa diterjemahkan melalui komunikasi yang terjalin dengan baik antara penyelenggara dengan pihak yang diberikan tanggungjawab melaksanakan. Selebarlebarnya keran kebebasan yang diberikan bagi terciptanya kehidupan berdemokrasi ialah prioritas jalur pilihan sebagai ikhtiar kolektif. Jika tidak demikian, perusakan terhadap nilai demokrasi menjadi ancaman sangat membahayakan. Kekerasan dan nafsu yang membabi buta berefek buruk. Ikatan sosial yang sudah terpelihara baik, justeru bergolak, emosi yang tak terbendung.

Pendapat Santoso (2004:19) menarik dicermati dalam kaitan di atas: bahwa pemilu sebenarnya merusak demokrasi sekiranya penyelengaraannya justru menumpah-ruahkan amarah dan kekerasan.

Artinya, yang diperlukan sebetulnya tidak hanya otonomi para pemilih, namun juga kedewasaan para kontestan untuk tidak berebut dukungan dengan melakukan pembiaran terhadap penggunaan kekerasan. Bila sampai terjadi, terlebih pelaksanaannya serentak, petaka bagi stabilitas nasional sulit untuk dihindari.

Ketidakinginan melihat fenomen itu, tanpa dibarengi rasa “tulusikhlas” juga sesungguhnya terbilang amat sulit. Oleh karenanya, kedewasaan dan ketulusan serta keihklasan juga menjadi bagian tak terpisah sebagai upaya memanfaatkan secara baik pelaksanaan pilkada tahun ini. Tanpanya, mustahil keadaan lebih baik bisa terwujud, terlebih untuk upaya membangun demokrasi melalui pemilu. Ada pertentangan dengan sejatinya

demokrasi yaitu memperbaiki kehidupan. Akhirnya, peluang tetaplah peluang jika tak bisa dimanfaatkan.

Ia akan berlalu begitu saja. Tak memiliki makna apa-apa, hanya gegap gempita “ritual”. kesia-siaan yang akan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan bangsa menjadi ingatan kita bersama.

Bukankah dengan demikian, tidak menyia-nyiakan pemilu merupakan bagian yang tidak terpisah dari upaya mengawal titah undang-undang (UUD). Pun masyarakat sebagai elemen terbesar harus proaktif. Tindakan semacam ini termasuk dalam pemilihan umum, menunjukkan sistem demokrasi bangsa kita sehat.

Sedangkan kualitas demokrasi yaitu suatu ilustrasi mengukur suksesnya pendidikan politik kepada masyarakat yang telah lama menggema. Alhasil, kesemuanya, dibutuhkan agar pemilu tidak sia-sia, namun selain berlangsung sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, bersamaan dengan keterlibatan masyarakat secara luas yang ditopang kuat atmosfir nilai demokratisme.

Penuh Arti Menurut catatan Sobari (2015) idealnya, dengan memberikan kesempatan langsung kepada rakyat memilih pemimpin daerah berarti mendorong suksesi kepemimpinan daerah lebih baik. Setiap lima tahun akan muncul pemimpin yang bisa membawa perubahan.

Maka, lagi-lagi ingin ditekankan hajat besar pilkada ialah peluang emas “begitu berarti”. Di titik ini ada suatu yang tak hanya melapangkan harapan, namun membesarkan jiwa. Buat harapan lebih memiliki makna. Besar keinginan terhampar luas pula “ladang” perubahan yang akan terjadi. Kita tahu, realitas tidak dapat tereduksi kemudian sepenuhnya bisa cocok dengan kehendak semua, karena masing-masing cerita, alur kehidupan memiliki cara sendiri-sendiri, maka saat-saat berarti kian mendapat kekuatan tempat tatkala bangsa kita dihadapkan oleh perubahan realitas sosial yang terus berputar, mengitari.

Jika ditilik pada aspek pendidikan berpolitik dan berdemokrasi bagi rakyat diharapkan akan mendorong kebaikan yang positif. Rakyat akan semakin dewasa dan semakin arif dalam memilih dan menentukan calon pemimpin bangsa dan negara di masa yang akan datang. Akhirnya, ke depan masyarakat diharapkan tidak sekedar menjatuhkan pilihan berdasarkan emosional, kesukuan dan atau asal-usul etnis, akan

RADIO

tetapi berdasarkan pertimbangan yang lebih objektif, rasional dan berdasarkan rekam jejak dari kemampuan dan perjalanan kepemimpinan para calon.

Sudah sedemikian jauh perkembangan dan kemajuan yang kita lihat dalam kehidupan, mestinya, semakin jauh pula pandangan setiap kita untuk betul-betul menyadari, bahwa pemimpin yang kita pilih tak lain dari cermin dari realitas serta kondisi masyarakat itu sendiri. Hadist berikut memberikan peringatan kepada kita: “Tentang bagaimana kondisi dan keadaan kamu sekalian, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang sesuai dengan keadaan kalian.” Jika mayoritas masyarakat senang dengan perilaku kepuran-puraan dan dusta, maka akan muncul pemimpin yang tidak jauh berbeda dengan karakter nifak dan kemunafikan. Jika masyarakat mayoritas senang dengan perilaku korup dan ketidakjujuran, maka akan muncul pemimpin yang korup dan tidak jujur. Sebaliknya jika masyarakat menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka akan muncul pemimpin yang memiliki visi reformasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Hafidhuddin, 2004: 168).

Untuk itu mari jadikan pilkada serentak, peluang penting merotasi roda kepemimpinan daerah secara demokratis (baik, jujur, adil, transparan) guna mendobrak kemandegan ke arah perubahan kemajuan daerah. Untuk itu pula, jangan disia-siakan kesempatan demokrasi dan pemilu sebagai salah satu perwujudannya. Akhirnya, pilkada serentak yang melahirkan pemimpin atau pejabat bernurani adalah harapan kita bersama.

Butuh investor di sektor hilir garap pertanian Sektor hilir diabaikan, petani akan tetap miskin

*** Realisasi PAD dari perizinan Rp 4,2 miliar Berpotensi lebih besar jika digarap maksimal

***

SUARA NTB Sabtu, 5 Desember 2015

RAGAM

Di Sumbawa, Desain Cetak Sawah Baru Diduga Fiktif

Tuntaskan Proyek PLTU Jeranjang

Dari Hal. 1 ‘’Namun dalam pelaksanaannya, hanya satu orang tenaga ahli digunakan. Selebihnya tiga orang dari tenaga lokal,’’ bebernya.

Tapi oleh PPK melakukan pembayaran sebesar Rp 336 juta . Materi dakwaan ketiga, terkait kelalain PPK yang tidak mengecek realisisasi atas pekerjaan senilai 1.810.325.000 itu, sesuai kontrak nomor PLA.602.1/542/ Diperta TPH/2014 tanggal 24 April 2014. ‘’Apakah sudah benar pekerjaan rekanan sesuai kontrak, PPK tidak melakukan pengecekan lapangan,’’ sebut Sutapa, terkait indikasi kesalahan terdakwa.

Kesalahan Rekanan Terkait dakwaan JPU yang dibacakan Kamis (3/12) lalu , tersangka HM sudah menyiapkan pembelaan (eksepsi), yang rencananya dibacakan Kamis (10/12) mendatang.

Tapi HM melalui kuasa hukumnya, Baharudin, SH menggambarkan kendala yang dihadapi dalam pekerjaan itu sehingga timbul masalah. Namun karena akan diurai detail dalam eksepsi, Baharudin hanya menjelaskan soal tudingan fiktif dan pelibatan ahli.

Diakuinya, kliennya memang membayar kepada re-

kanan untuk lima daerah sasaran proyek SID, tapi tidak detail mencermati ada yang bermasalah di Sumbawa. “Setelah di penyidikan, baru sadar ada yang fiktif di Sumbawa,” kata Baharudin menjawab Suara NTB Jumat (4/12) sore. Namun untuk pembayaran fiktif ini kliennya sudah koperatif, dengan mengembalikannya ke kas negara melalui Kejaksaan Tinggi NTB saat penyidikan. “Uangnya sudah diserahkan ke Kejaksaan,” sebutnya.

Terkait tenaga ahli 19 orang yang tidak dipakai, dia berdalih menjadi tanggung jawab rekanan. Sebab kontrak PPK hanya dengan rekanan. Selanjutnya rekanan dengan ahli menjalin kerjasama. Sementara kliennya hanya membayar sesuai kontrak, kepada rekanan PT.TT. “Selanjutnya rekanan lah yang membayar ke ahli, jadi tanggung jawab mereka (rekanan),” tegas dia.

Tapi mengenai ini, akan dijelaskannya detail dalam eksepsi mendatang, termasuk kontrak yang tidak di adendum. “Nanti di eksepsi kami uraikan semua,” tutupnya. (ars)

Kapal Pembangkit Listrik Dari Hal. 1 Dia nanti PLTG yang berada di atas kapal ,buatan Turki.

Kemudian dengan kapasitas 60 MW,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/12) siang kemarin.

Informasi tersebut diperoleh langsung Pimpinan DPRD NTB itu bersama Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur dan energi saat melakukan pertemuan dengan Kementerian BUMN dan PLN Pusat di Jakarta beberapa hari lalu membahas kondisi kelistrikan NTB yang sering melakukan pemadaman.

Hadi mengatakan, kapasitas kapal pembangkit listrik asal Turki tersebut sebesar 120 MW. Namun, PLN Pusat baru menandatangani kontrak pengadaan atau penyewaan kapal pembangkit listrik itu tahap pertama sebesar 60 MW. “Ini nanti akan bertahap.

Yang ditandatangani kemarin oleh PLN itu 60 MW. Untuk bulan April 2016 Insya Allah sudah dioperasikan di NTB,”imbuhnya.

Politisi PKS ini menambahkan, kapal pembangkit listrik tersebut saat ini sudah berada di Pelabuhan Tanjung

Priok, Jakarta. Mengenai lokasi penempatan kapal pembangkit listrik itu, saat ini sedang dilakukan survei lokasi oleh PLN Pusat.

Ada dua lokasi yang dilirik yakni daerah Pringgabaya, Lombok Timur dan Jeranjang, Lombok Barat. Yang pasti, kata Hadi, lokasi penempatan kapal pembangkit listrik itu dekat dengan koneksi listrik jaringan PLN. Sementara itu, untuk mempercepat penyelesiaan permasalahan mengenai kelistrikan di daerah, kata Hadi, PLN Pusat melakukan restrukturisasi. Jika dulunya NTB masuk dalam wilayah Indonesia Timur, kini masuk dalam divisi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Seluruh Indonesia, terbagi dalam delapan divisi wilayah. ‘’Maksudnya merubah itu untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan di lapangan termasuk masalah-masalah kelistrikan. PLN pusat membaginya menjadi delapan divisi wilayah. NTB masuk wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sekarang ada restrukturisasi pelaksana lapangan,’’ tandasnya. (nas)

Butuh Investor di Sektor Hilir Garap Pertanian Dari Hal. 1 “Artinya bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memperjuangkan dan mendukung agar potensi yang kita miliki, sektor pertanian dan pariwisata menjadi tumpuan kemajuan untuk mensejahterakan masyarakat kita. Dalam implementasinya, kesungguhan yang dilakukan belum menghasilkan sebuah output seperti diidamkan ini adalah sebuah persoalan tersendiri,” kata Gita.

Belum tercapainya output yang diharapkan dalam pembangunan sektor pertanian terutama tingkat kesejahteraan petani, kata Gita menjadi sumber motivasi dan inspirasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi dan kemampuannya. ‘’Bagaimana mengkonsolidasikan program-program ini agar implementasinya efektif melalui sebuah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sinergi dari hulu dan hilir dibutuhkan dukungan berbagai pihak,’’ ucapnya.

Dikatakan, dukungan pembangunan sektor pertanian perlu dukungan dari para wakil rakyat yang berada di DPR/ DPRD. Kemudian juga para akademisi melalui penciptaan teknologi dalam rangka peningkatan produktivitas komoditas pertanian. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan petani. Dukungan pembangunan sektor pertanian melalui SKPD rumpun hijau, dukungan infrastruktur berupa pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi serta peningkatan SDM penyuluh diklaim secara simultan terus dilakukan.

“Jadi, proses mengoptimalkan pencapaian hasil ini kalaupun ada kritik pembangunan sektor pertanian setengah-setengah, kita tidak setengah-setengah. Terus berjuang dengan segala kemampuan. Dari SKPD juga dari idealnya butuh dukungan anggaran yang memadai tetapi kemampuan keuangan kita juga terbatas. Inilah kemampuan

optimal di tengah segala keterbatasan kita itu,’’ kata Gita.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, lanjut Gita, Pemprov terus mengundang sejumlah investor untuk menyerap komoditas-komoditas pertanian asal NTB. Dengan adanya investor yang bergerak di sektor hilir, kata Gita maka diharapkan komoditas pertanian NTB memiliki nilai tambah.

Demikian juga halnya mengenai investor yang membeli komoditas pertanian NTB diharapkan membeli dengan harga layak yang menguntungkan petani.

“Menjamin kepastian pasar, kita butuhkan juga investor. Untuk itu pemerintah meyakinkan ayo masuk ke daerah kita. Kemudian mereka yang tertarik untuk sector hulu terus diupayakan dan diyakinkan.

Terakhir memang pak Gubernur bertemu dengan IDB (Islamic Development Bank). Mereka mendukung NTB dalam pengembangan sektor unggulan seperti agroindustri,”terangnya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini mengatakan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah bertemu dengan Global Director of Invesment IDB, Hedi Medjai. Gubernur memaparkan potensi pariwisata juga potensi pertanian NTB. IDB tertarik mendukung pembangunan sektor pertanian di daerah ini.

“Kita jadi daerah lumbung pangan nasional. Setelah itu penghargaan apa yang kita harapkan? Penghargaan yang paling riil adalah terjaminnya harga komoditas pertanian, terserapnya hasil produksi dengan harga yang layak.

Kita minta pemerintah pusat, bagaimana supaya menjadi penyangga harga dan sebagainya,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Kementerian BUMN dan PLN Pusat Fasilitasi PT Barata Peroleh Pinjaman Mataram (Suara NTB) Kementerian BUMN dan PT. PLN Pusat ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi di proyek PLTU Jeranjang. Pihak kementerian turun tangan membantu kontraktor yang mengerjakan proyek PLTU Jeranjang unit I dan II yang masih belum beroperasi lantaran kekurangan dana. Pihak Kementerian BUMN dan PLN Pusat sedang mamfasilitasi PT. Barata yang mengerjakan proyek tersebut untuk memperoleh pinjaman dana dari perbankan.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/12) siang kemarin.

Pimpinan DPRD NTB bersama Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur dan energi melakukan pertemuan dengan Kementerian BUMN dan PLN Pusat di Jakarta beberapa hari lalu mengenai kondisi kelistrikan NTB yang sering mati lampu.

“Kemarin memang diakui, diinfokan kepada kita terkait masalah PLTU Jeranjang. PT Barata sebagai kontraktor pel-

aksana PLTU Jeranjang memang dia bermasalah dari sisi keuangannya. Ndak ada uang, dia rugi. Ini sedang proses penanganan PLN bersama Kementerian BUMN,” kata Hadi.

Dikatakan, Kementerian BUMN bersama dengan PLN Pusat akan segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PLTU Jeranjang. Salah satu yang akan dilakukan adalah memfasilitasi PT. Barata untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk menuntaskan proyek yang molor beroperasi beberapa kali itu.

Dua unit PLTU Jeranjang

yang molor itu unit I dan unit II. Sesuai dengan perencanaan, sebenarnya PLTU Jeranjang sudah operasional penuh pada tahun 2014 lalu. Namun terus molor hingga saat ini. Untuk PLTU Jeranjang unit I semula direncanakan masuk sistem pada awal September.

Karena mengalami kerusakan maka dilakukan perbaikan di Surabaya dan diperkirakan masuk sistem pada akhir November lalu, namun hingga kini belum terealisasi. PLTU Jeranjang unit I, II dan III dulunya ditargetkan beroperasi tahun 2014. (nas)

Manajemen RSUD KLU Dapat Dipidana Mataram (Suara NTB) – Kasus meninggalnya pasien saat ambulans RSUD KLU mogok dalam perjalanan, menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Kejadian itu dinilai mencerminkan masih buruknya pelayanan rumah sakit setempat. Semestinya ini tidak terjadi apabila rumah sakit memiliki dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika pelaksanaanya tidak sesuai SOP, maka manajemannya dapat dipidana.

Pemidanaan itu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal itu dujelaskan bahwa apabila pelaksanan penyelenggaraan publik tidak melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan luka, cacat tetap atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami mempertanyakan SOP rumah sakit. Dalam hal ini terkait penggunaan ambulans. Apakah sudah sesuai SOP atau tidak. Semestinya sebelum digunakan mesinnya dicek dulu. Kalau tidak sesuai SOP maka bisa dipidana pi-

hak manajemennya,” ungkap ungkap Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH kepada Suara NTB, Jumat (4/12) kemarin.

KLU sebagai daerah baru memang baru memiliki RSUD juga. Namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Dalam operasionalnya pun semestinya memiliki standar khusus. Sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa saja timbul.

“Kami sudah supervisi juga di RSUD KLU. Hasilnya belum bisa kami dapatkan karena menunggu kesimpulan dari pusat. Namun dapat kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil temuan kami, pelayanan RSUD masih terbilang rendah,” kata Adhar Hakim.

Kasus ini bermula saat Inaq Edi asal Dusun Pekatan, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kamis (3/11), meninggal dalam perjalanan saat dirujuk dari RSUD Tanjung ke RSUP NTB. Diduga lantaran mobil ambulans mogok tepat di Dusun Menggala (sebelum masuk jalur Pusuk), pasien tidak sampai ke RSUP rujukan yang dituju karena sudah meninggal.

Menurut Adhar Hakim permasalahan ini merupakan permasalahan yang serius dan harus segera ditangani. Sebab pelayanan publik di rumah sakit berkaitan dengan nyawa orang lain. Terlebih masalah ini baru diketahui oleh manajemen rumah sakit berdasarkan informasi dari wartawan.

Semestinya direktur rumah sakit mengetahui apapun yang terjadi di rumah sakit.

“Manajemen rumah sakit harus tahu apapun yang terjadi. Bahkan jarum jatuh pun harus diketahui,” tegasnya.

Apalagi keluhan-keluhan semacam ini beberapa kali pernah terjadi di KLU. Semestinya dari keluhan itu manajemen rumah sakit lebih berhati-hati. Bukan hanya itu saja, harusnya setiap apapun yang terjadi wajib ditindaklanjuti. Sehinga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan lagi.

Oleh sebab itu Ombudsman masih mempertanyakan SOP rumah sakit. Apapun yang terjadi, rumah sakit harus bertanggung jawab. Selain itu Ombudsman juga siap untuk mendampingi keluarga korban yang merasa dirugikan akibat pelayanan rumah sakit yang diduga menyalahi prosedur. (lin)

KPU Targetkan 80 Persen Partisipasi Pemilih Dari Hal. 1 “Insya Allah, partisipasi pemilih kita cukup tinggi. Target kami 77 persen tapi pada dasarnya bisa sampai diatas 80 persen. Namun kita targetkan sampai disitu saja,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs.L. Bayu Windia, mengatakan bahwa ia memprediksi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak nanti di atas 70 persen. ‘’Meskipun di Kota Mataram dikatakan bahwa tingkat partisipasinya akan rendah, saya pastikan bisa diatas 70 persen,’’ katanya.

Pada kesempatan rakor kemarin, juga disinggung persoalan yang menjadi perhatian penyelenggara adalah krisis listrik.

Listrik menjadi kekhawatiran KPU karena dinilai akan berpotensi menjadi penghambat pesta demokrasi lima tahunan itu.

Rapat koordinasi selain dihadiri Wagub NTB juga Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE. M.Com, Wakapolda, Kombes Pol, Imam Margono, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, L. Bayu Windia, dan dari pihak PLN Wilayah NTB. “Listrik paling urgen, dan disini kita tidak boleh lengah.

Dalam pelaksanaan Pilkada ini waktu yang paling membutuhkan listrik adalah saat penghitungan suara dan rekapitulasi. Untuk itu kita minta PLN agar bisa memberikan jaminan bahwa listrik tidak padam, listrik ini aman. Terutama pada saat penghitungan suara sampai rekap di kecamatan yakni dari tanggal 9-16 Desember,” ujarnya.

Sementara itu, pihak PLN yang diwakili Manager Niaga Wilayah NTB, Aris Suardianto mengatakan bahwa, PLN pada dasarnya memiliki SOP untuk melayani pasokan lis-

trik dalam keadaan tertentu.

Terutama jika ada event yang sedang diselenggarakan. Namun ia tidak bisa memberikan jaminan bahwa kondisi listrik pada saat Pilkada akan terpenuhi. ‘’Kita memiliki SOP untuk menyiapkan listrik pada saat tertentu dan kalau ada event, seperti Pilkada ini.

Tapi kita tidak bisa berikan jaminan, karena kita ini bukan lembaga penjamin.’’

Lebih lanjut Aris mengatakan bahwa saat ini kondisi PLN memang sedang dalam keadaan krisis. Untuk itu, dalam menghadapi Pilkada, pihaknya akan melakukan pengalihan pemadaman untuk sementara waktu sampai proses Pilkada selesai. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mendukung upaya PLN dalam menjaga kebutuhan listrik pada saat Pilkada berlangsung. (ndi)

Sektor Perhubungan Harus Ditingkatkan Dari Hal. 1 “Bukan hanya transportasi udara saja, namun transportasi laut juga harus dibenahi. Sehingga wisatwan merasa nyaman untuk berkunjung. Apalagi sekarang sudah banyak kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Lembar dengan membawa 2000 wisatawan,” kata Lalu Gita Ariadi.

Perbaikan-perbaikan pada sektor perhubungan ini juga berkaitan dengan banyaknya investasi yang terpaku pada sektor pariwisata. Hampir 80 persen investasi di NTB didominasi oleh sektor pariwisata. Sehingga perlu adanya

peningkatan kualitas baik bandara, dermaga maupun terminal.

Untuk bandara diharapkan dapat mendatangkan pesawat berbadan lebar. Sehingga dapat dengan mudah didatangi dari semua penjuru atau semua negara. Sementara dermaga juga harus terus ditingkatkan.

Sebab kapal pesiar yang besar maupun kecil akan banyak singgah. Sementara terminal harus lebih diperhatikan sebab akan digunakan wisatawan sebagai transportasi menuju lokasi yang diinginkan. ‘’Kita akan memperjuangkan kapasitas bandara kita menjadi lebih baik lagi. Direct

flight akan kita perjuangkan.

Sehingga bukan hanya Singapura dan Kuala Lumpur saja, namun dari negara-negara lain juga bisa langsung datang,’’ ungkapnya.

Apalagi saat ini NTB sudah didaulat sebagai wisata halal dunia. Sudah semestinya perbaikan-perbaikan pada sektor pariwisata dan perhubungan lebih ditingkatkan lagi. Sehingga dengan predikat itu diharapkan dapat manarik lebih banyak wisatawan. Namun hal itu tentu saja akan terwujud jika kondisi transportasinya dapat lebih ditingkatkan daripada kondisi saat ini. (lin)

Tuan Rumah MTQ, NTB Harus Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Mataram (Suara NTB) Tahun 2016 mendatang NTB menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) nasional. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan NTB harus sukses dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik pelaksanaan maupun prestasi.

“Jangan sampai karena asyiknya menjamu tamu dari luar, kita lupa prestasi. Batam itu sukses pelaksanaannya, sukses juga prestasinya. Saya kira ini harus kita tiru,” kata Wagub saat membuka Rakerda Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) tingkat Provinsi NTB 2015 di Mataram, Jumat (4/12) siang kemarin.

Dikatakan, Rakerda LPTQ NTB tahun 2015 ini sangat penting dan strategis karena tahun 2016, NTB bertindak sebagai tuan rumah MTQ nasional ke XXVI. “Ketika terlaksana dengan baik dan sukses, Insya Allah akan membawa dampak berantai yang sangat bagus bagi pengembangan ekonomi kita,” tambahnya.

Wagub berharap di samping suksesnya pelaksanaan MTQ yang melibatkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia, juga bisa sukses dalam prestasi. Ia mengajak seluruh pengurus LPTQ Provinsi dan LPTQ kabupaten/kota untuk bersinergi program dalam rangka mengingkatkan pembinaan yang intensif. Sehingga prestasi pada kegiatan –

H. Muh. Amin (Suara NTB/nas)

kegiatan nasional dapat tercapai sebaik – baiknya.

Para peserta Rakerda LPTQ tersebut sebanyak 40 orang terdiri dari 20 orang pengurus LPTQ provinsi NTB dan 20 orang pengurus LPTQ kabupaten/kota se-NTB. Tujuan Rakerda tersebut untuk menyatukan program LPTQ provinsi dan kabupaten/kota se-NTB dalam rangka pembinaan peserta untuk mencapai prestasi STQ maupun MTQ baik nasional maupun internasional.

Secara khusus mengevaluasi pelaksanaan program kerja LPTQ Provinsi NTB dan LPTQ kabupaten/kota se-NTB tahun 2015, serta menetapkan rencana strategis dan program kerja LPTQ tahun 2016. Rakerda yang berlangsung dari tanggal 4 – 5 Desember 2015. (nas)

Kasus PJU Lobar Ditelaah Kajati Dari Hal. 1 karena belum ditangani lebih mendalam. Soal kemungkinan pelapor, termasuk terlapor dipanggil, juga belum dapat digambarkan Sutapa, karena menunggu petunjuk dari Kajati. “Setelah turun (telaah) dari Kajati, baru kita tahu,’’ jelasnya. Ditanya siapa saja pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Lobar yang sudah dimintai keterangan belum didapatnya. ‘’Saya belum dapat informasi,’’ pungkas Sutapa.

Telaah atas proyek PJU-TS itu didasarkan dokumen pengaduan masyarakat yang namanya enggan dikorankan.

Pada materi laporan pelapor, diurai, perbandingan harga di lapangan, ditemukan indikasi selisih harga. Dicontohkan, harga lampu PJU, perbandingan dengan harga spare part PJU-TS seperti tiang, modul, aki dan lampu berdaya 45,5 watt harganya mencapai Rp 6,5-Rp 7 juta.

Jika harga barang per unit PJU Tenaga Surya Rp 7 juta dikalikan jumlah total unit 220, maka anggaran yang dihabiskan Rp 1,5 miliar lebih.

Jika ditambah ongkos pemasangan dan biaya lainnya, menurut pelapor tidak menca-

pai Rp 3 miliar lebih. Dipertanyakannya, kemana sisa anggaran dari proyek tersebut. ‘’Temuan harga spare part PJUTS ini yang janggal, jadi terdapat selisih yang besar. Itu yang kami laporkan ke Kejaksaan,’’kata pelapor.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kadistamben melalui Sekretaris Dinas, Dayat mengaku belum mendapatkan informasi lengkap. Namun ia membenarkan ada proyek PJU-TS tahun 2014 yang dilaksanakan melalui dinas terkait senilai Rp 5 miliar. “Tapi saya tidak tahu kalau itu dilaporkan ke Kejaksaan,”aku Dayat.

Menurutnya, anggaran untuk proyek itu bersumber dari APBD dialokasikan pada Distamben. Jumlah PJUTS yang dipasang sebanyak 220 unit, tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah bervariasi. Ditanya perihal pengerjaan proyek ini, Dayat enggan berkomentar lebih jauh.

Namun pantauan lapangan Suara NTB, tidak sedikit PJUTS di sejumlah titik tak berfungsi. Lampu PJU yang tersebar di Kecamatan Kediri, Kuripan, Gerung, Labuapi dan Lembar tak menyala. Salah satu faktornya, karena komponen aki PJU dicuri.(ars)

Tak Capai Target Dari Hal. 1 Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) dan lainnya.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Drs. H. Wildan di Mataram , Jumat (4/12) siang kemarin. Disebutkan, pada tahun awal RPJMD NTB 2013-2018, yakni pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka di NTB sebesar 5,38 persen atau 112.708 orang.

Pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 5,75 persen atau 127.710 orang.

Dikatakan, sampai berakhirnya RPJMD 2013-2018, Pemprov menargetkan tingkat pengangguran terbuka di NTB sebesar 4,55 persen atau 97.017 orang. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017, Pemprov NTB melalui Disnakertrans menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini masing-masing sebesar 5,03 persen atau 106.725 orang dan 4,82 presen atau 102.479 orang.

Wildan mengatakan jumlah angkatan kerja di NTB pada Agustus 2015 mencapai 2.255.879 orang. Bertambah sebanyak 34.069 orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014. Jumlah penduduk yang bekerja di NTB pada Agustus 2015 mencapai 2.127.503 orang, bertambah sebanyak 33.403 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2014.

Tingkat pengangguran terbuka di NTB pada Agustus 2015 mencapai 5,69 persen.

Menurutnya, kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2014 yang mencapai 5,75 persen.

Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka pada penduduk dengan pendidikan

SMK menempati posisi tertinggi sebesar 10,9 persen. Disusul oleh SMA sebesar 9,16 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah terdapat pada penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah.

Lebih lanjut dijelaskan, jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, tingkat pengangguran terbuka pada semua jenjang pendidikan mengalami penurunan kecuali tingkat pengangguran terbuka pada jenjang pendidikan SMP dan universitas.

Selama setahun terakhir, katanya, periode Agustus 2014Agustus 2015, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di NTB yakni sektor pertanian sekitar 39,01 persen.

Sektor perdagangan 21,58 persen, sektor jasa sosial kemasyarakatan dan perorangan 16,47 persen serta sektor industri 9,38 persen.

Pada Agustus 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 1.066.846 orang atau 50,51 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 240.521 orang mencakup 43.789 orang atau 2,06 persen berpendidikan Diploma dan 196.732 orang atau 9,25 persen berpendidikan Strata 1.

Wildan menyebutkan upaya yang dilakukan menekan angka pengangguran ini antara lain peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan instruktur serta kelembagaan yang menghasikan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. Pada tahun 2016, ditargetkan sebanyak 516 orang yang akan dilatih dengan sumber dana APBD. Sedangkan realisasi pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilaksanakan di BLK, LLK maupun LPK swasta tahun 2015 sebanyak 2.638 orang. (nas)

Sabtu, 5 Desember 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sosialisasi Perda No.1 Tahun 2015

Peternak Dukung Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif NTB dikenal sebagai daerah gudang ternak nasional. Sebagai gudang ternak nasional, NTB mampu memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan daging untuk konsumsi. Untuk tetap menjaga predikat sebagai gudang ternak nasional, khususnya sapi dan kerbau, populasi ternak ruminansia ini harus dijaga.

Ternak ruminansia besar betinaproduktifmerupakansumber dayagenetikuntukpengembangbiakan ternak yang harus dijaga kelestariannya dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit.

Bahwa untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia besar dan mencegah berkurangnya ternak ruminansia besar betina produktif, perlu dilakukan pengendalian pemotongan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif.

Kebijakan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif mengacu pada UndangUndang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan matan Kesehatan Hewan yang di dalamsan Tereng, Keca nya telah mengatur adanya kewaDa sa De di h sa Inda jiban pemerintah. Pemerintah Sapi Barokah, Nu Lombok Barat ak rn te Pe k po a, m Kelo Narmad daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus

mengatur populasi ternak ruminansia besar betina produktif.

Sebagai gudang ternak nasional,PemprovNTBjugameluncurkan programunggulanNTBBumiSejuta Sapi (BSS). Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan NTB sebagai Bumi Sejuta Sapi (BSS) benar-benar serius. Keseriusan pemerintah daerah terlihat dari meningkatnya alokasi anggaran untuk sektorpeternakanditahun2016ini.

Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan satu produk hukum yakniPeraturanDaerah(Perda)nomor 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif, se-

bagai regulasi untuk mengendalikanpemotonganternakbetinaagar tidak dipotong sembarangan. Sehingga dengan begitu, populasi ternak di NTB tetap terjaga.

Akan tetapi meskipun keinginan pemerintah daerah untuk tetap mewujudkan NTB menjadi salah satu daerah penyumbang daging nasional, dengan meningkatkan anggaran di sektor peternakan dan dengan mengeluarkan satu buah regulasi.Tidak akan pernah terwujud tanpa ada keinginan bersama dan kerja sama yang baik antara pemerintah, RPH dan peternak sendiri. Sehingga untuk mewujudkan NTB

(Suara NTB/ndi)

Kotoran sapi diolah menjadi pupuk

(Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi)

Sapi milik Peternak Sapi Barokah

Salah seorang anggota peternak sapi Barokah Nusa Indah, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, sedang membersihkan kandang sapi.

Kekerasan Seksual, Diduga Akibat Bias Gender Mataram (Suara NTB) Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dianggap karena faktor struktur sosial dalam masyarakat dianggap memiliki kadar bias gender. Sedangkan pemahaman keagamaan individual seringkali dijadikan legitimasi dalam menyamarkan perilaku kekerasan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh pemerhatisosiologigender,sekaligus Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, Anisa Puspa Rani, S.Pd., MA., yang dikonfirmasi, Jumat (4/12). “Bias gender merupakan representasi dari konstruksi sosialmasyarakattentangkedudukan wanitayangdianggapdibawahlakilaki.Sehingga menjadikannya objek seksualitas,” ujar Anisa.

Bias gender yang dimaksud adalah pandangan, label, atau stigma yang dilekatkan pada wanita. Yang diposisikan sebagai objek seksual bagi kaum laki-laki melalui pemberian perhatian seksual. Baik secara lisan, tulisan, maupun fisik. Menurutnya, secara sosiologis, kekerasan seksualharusdidudukkanpadakon-

teks yang lebih luas. Di mana posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial berada pada kontrol laki-laki. Artinya, kekerasan seksualterjadiketikaadapihakyangmerasa lebih kuat (laki-laki) dan berkuasa dari pihak lainnya (perempuan).

Posisi anak-anak semakin rentan menjadi objek kekerasan seksual karenadisebabkanolehbeberapahal.

Diantaranya, pertama, anak-anak mudah diiming-imingi sesuatu. Dan tidak menyadari bahwa dirinya sedangmengalamikekerasantersebut.

Di sisi lain, pelaku dapat menyamarkanmotiftindakannya.“Kedua,anakanak sering tidak menyadari dampakdarikekerasanseksualpadadirinya.Akibatminimnyapendidikanseksualitasdalamkeluarga.Dan,ketiga,

seorang anak perempuan seringkali berada pada posisi yang marginal.

Tersubordinasi sejak proses sosialisasi nilai-nilai gender,” katanya.

Hukuman Bagi Pelaku Anisamemandang,tingginyakasuskekerasanpadaanakdiNTBdisebabkanhukumanbagipelakutidak memberikan efek jera. Berdasarkan data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Provinsi NTB berada di urutan lima nasional dengan tingkat kekerasan tinggi terhadap perempuan dan anak.

Hal tersebut dapat dilihat dari dua perspektif dari pihak korban maupun pelaku. Dari sisi anak, tidak adanya keberanian untuk mengungkapkan kek-

erasan seksual yang dialami kepada orang tua atau keluarga.

“Bahkanketikaorangtuasudah mengetahui kekerasan tersebut, terdapat kecenderungan dari orang tua untuk menutupi kasus tersebut, agar aib keluarga tidak tersebar.Sehinggakasussepertiinitidak terjamah oleh hukum,” ujar Anisa.

Dari sisi pelaku, lemahnya sistem hukuman, menjadi pertimbangan bagi pelaku untuk melakukan perilaku menyimpang. Karena jika tindakannya diketahui oleh keluarga korban, ada kecenderungan bahwakeluargakorbanakanmenutupi.Ataumenuntuttanggungjawab sebatas menikahi korban saja.

“Perspektif yang berlaku dalam masyarakat tersebut menyebabkan sistem hukum formal tidak optimal. Dikarenakan hukum formal memerlukan delik aduan. Sedangkan jika mengadu, dalam perspektif sempit masyarakat dipahami sebagai memperluas penyebaran aib keluarga,” terang Anisa.

(Suara NTB/ron)

Anisa Puspa Rani Untukitu,menurutAnisa,guna meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak, penting dipahami tentang keadilan gender. “Di mana tidak ada pandangan laki-laki superior dan perempuan imperior,” pungkas Anisa. (ron)

sebagai daerah Bumi sejuta sapi, maka membutuhkan peran serta berbagai elemen terkait, termasuk para peternak dan penjagal atau pemilik Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk bekerja sama.

Menurut Ketua Kelompok Peternak Sapi Barokah, Nusa Indah di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Sahri yang ditemui Suara NTB, Rabu (2/12). Sahri mengatakan bahwa ia sangat mendukung program pemerintah tersebut untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif. Karena menurut Sahri, ia secara pribadi juga merasa kasihan untuk memotong sapi betina apalagi yang sedang dalam kondisi hamil. ‘’Kitasangatsetujudenganaturan itu (Perda No 1 tahun 2015).

Memangituharusdiatur,sehinggaparapemilikternaktidaksembarangan untuk memotong sapi (betina produktif) apalagi sedang dalam kondisi hamil. Kita juga kasihan,setelahdipotong,anaknya mau diapakan. Nah lebih baik tidakdopotong,’’ujarnya.

Sahri mengaku, memang kelompoknya selama ini belum pernah memotong ternak sapi betina produktif apalagi dalam kondisi hamil.

Selain karena sudah sering diingatkan oleh pemerintah, di kelompoknya juga sebisa mungkin ia menghindari sapi betina produktif dipotong.

Sahrimengaku,dikelompok peternak sapi Barokah Nusa Indah ini memiliki anggota sekitar 15 orang dengan sapi yang diternakkan sebanyak 50 ekor.

Sahri dan kelompok ternak yangdikomandoinya,padaprinsipnya sangat mendukung adanya regulasi untuk mencegah pemotongan sapi atau kerbau betina produktif karena bisa mempengaruhi kelestarian ternak itu sendiri. (ndi/*)

PMI Defisit Anggaran hingga Rp 200 Juta Mataram (Suara NTB) – Palang Merah Indonesia (PMI) NTB mendapatkan dana hibah bansos dari APBD tahun 2015 sebesar Rp 300 juta. Namun jumlah itu masih sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan PMI. Dari jumlah itu PMI saat ini defisit anggaran hingga Rp 200 juta.

Banyaknya keperluan PMI NTB dirasa masih kurang dengan pemberian dan hibah bansos yang hanya mencapai 60 persen dari total kebutuhan. Sebab, sebelumnya PMI dijanjikan akan mendapatkan hibah bansos sebesar Rp 500 juta. Namun pada saat pencairan dana, yang didapatkan tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan. ‘’Saya dijanjikan Rp 500 juta. Tapi yang terealisasi tidak segitu. Saya sangat men-

derita ini, karena berutang hingga Rp 200 juta. Belum lagi kebutuhan darah belum bisa saya penuhi sesuai target karena saya defisit anggaran,’’ ungkap Ketua PMI NTB, H.L.Mesir Suryadi, SH kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (4/12) kemarin.

Dana yang diterima dari hibah bansos itu dirasa belum dapat mencukupi kebutuhan operasional PMI dalam setahun. Sebab kebutuhan sangat besar, apalagi kebutuhan akan darah juga semakin meningkat. PMI ditargetkan menyediakan 4.000 kantong darah dalam sebulan. Namun saat ini hanya dapat menyediakan sebanyak 2.200 kantong saja.

Kurangnya anggaran itu dirasa sangat menyulitkan PMI. Belum lagi PMI harus membeli kantong darah yang diimpor dari luar negeri. Untuk menyediakan kantong darah itu perlu dana yang cukup besar agar dapat menyediakan kebutuhan akan darah bagi masyarakat NTB. “Kantong darah itu impor dari Jepang dan Korea. Itu sudah menjadi kebijakan dari PMI pusat. Jadi kita belinya dari PMI pusat. Jika bisa Pemda subsidi bagi masyarakat kita yang kurang mampu,” ungkapnya.

Harga sekantong darah saat ini dirasa lumayan mahal. Untuk tunggal seharga Rp 90.000, sementara untuk double seharga Rp 60.000 dan triple seharga Rp 100.000. Jika pemerintah dapat mensubsidi harga kantong darah ini, maka dapat mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang membutuhkan darah.

Ketua PMI berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan anggaran yang lebih besar pada tahun 2016. Sehingga pelayanan dapat ditingkatkan dan operasional dapat berjalan dengan baik tanpa harus memikirkan dana yang kurang.

“Saya sudah ajukan untuk 2016 itu sebanyak Rp 750 juta.

Semoga bisa terpenuhi. Saya sudah tidak kuat lagi untuk berdiplomasi. Saya sangat berharap dapat dibantu untuk pendanaan ini, agar operasional kami dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” harapnya. (lin)