Snt06022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 6 FEBRUARI 2014

NOMOR 276 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTb/ars)

DIALOG - Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas didampingi staf berdialog dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (paling kiri). Busyro Muqoddas dialog interaktif di Radio Global FM Lombok dipandu Sita Hayani (bawah).

KPK Nilai Pemerintah Gagal Lindungi Peternak

Busyro Kritik Anggota DPR RI Dapil NTB Mataram (Suara NTB) Selain pertambangan, minyak dan gas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar melirik sektor peternakan yang terindikasi sarat kolusi serta gratifikasi, mengamit dari kasus mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq. Penelusuran ini mengerucut pada lalu lintas perdagangan sapi dari pusat sampai ke daerah, termasuk NTB. KPK menilai para peternak di NTB gagal dilindungi oleh pemerintah pusat. Seharusnya mereka bisa mengirim sapi ke Jakarta dan daerah-daerah lainnya untuk menambah keuntungan, namun pemerin-

Tunggu Kebijakan Pusat Soal Honorer K2 Tak Lulus CPNS

Lapor Caleg Gunakan Uang Negara KPK meminta masyarakat agar melaporkan jika ada indikasi calon legislatif (caleg) di NTB menggunakan uang negara untuk berkampanye.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, Bersambung ke hal 5

Busyro Muqoddas (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan nasib tenaga honorer K2 yang tak lulus dalam seleksi CPNS tahun 2013. Dari 19.503 orang jumlah honorer K2 seluruh NTB yang ikut seleksi CPNS 2013, dipastikan hanya 30 persen yang diterima menjadi PNS, sehingga sisanya belasan ribu yang tak lulus menjadi PNS. S e k d a NTB, H. Muhammad

Nur, SH, MH, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut belum bisa menjelaskan secara detail terkait dengan nasib honorer yang tak lulus tersebut. Pasalnya itu merupakan kebijakan nasional. ‘’Bagaimana formulasinya, sampai sejauh ini belum. Kita tunggu saja kebijakannya (dari pusat),” katanya.

Namun, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan DPR RI 19 Desember 2013 lalu, Bersambung ke hal 5

Busyro Muqoddas

Status Giovanni di Indonesia Harus Jelas Mataram (Suara NTB) Setelah gugatan perdata Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB bergulir, sejumlah pihak bertanya terkait keberadaan dan status Giovanni sebagai tergugat. Apalagi Giovanni yang memegang paspor nomor YA4965136, tidak mencantumkan tempat tinggal di NTB dan Indonesia umumnya serta aktivitasnya.

Giovanni sebagai principal pengguat, menurut Dosen Hukum Perdata Fakultas

Hukum Universitas Mataram, Khotibul Islam, SH, MH memang tidak wajib mencantumkan alamat lengkap di Indonesia. Akan tetapi ini akan menjadi tuntutan dan pertanyaan terkait status Giovanni di Indonesia.

“Untuk menentukan benar atau tidak dia warga Italia, harus ada kejelasan. Kalau dia benar warga negara italia, dia (Giovanni) tinggal di mana di Indonesia?,” tanya Khotibul.

Bersambung ke hal 5

Kejati NTB Ekspose ke Kejagung

Kasus Dugaan SPPD Fiktif Oknum Pejabat Lobar

Sugeng Pudjianto

Mataram (Suara NTB) Salah satu kasus melibatkan pejabat penting di Lombok Barat (Lobar) terkait dugaan SPPD fiktif, mulai diseriusi Kejaksaan Tinggi NTB. Senin (3/2) lalu, tim Kejati NTB mendatangi Kejagung untuk ekspose kasus tersebut guna menemukan titik terang dalam proses penyelidikan.

Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH membenarkan mendatangi gedung bundar untuk menyodorkan perkara SPPD fiktif senilai ratusan juta tersebut ke pihak Jampidsus untuk mendapatkan petunjuk penanganan selanjutnya.

“Salah satu kasus yang kita laporkan ya, soal laporan SPPD fiktif ini,” kata Kajati usai gelar perkara, Rabu (5/2). Didampingi Aspid-

sus Suluh Dumadi, SH, MH, ekspose di Kejagung itu sekaligus sebagai bahan laporan perkembangan penanganan kasus di jajarannya kepada Jampidsus Kejaksaan Agung.

Sebenarnya, ini laporan rutin dari lembaga Adhiyaksa yang dipimpinnya kepada Kejaksaan Agung. Bahkan tidak hanya terkait laporan penanganan kasus SPPD fitif, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Kerusakan Terumbu Karang Mengancam Ekonomi Kerusakan terumbu karang di NTB mulai diidentifikasi sebagai salah satu ancaman besar bagi sukses atau tidaknya program peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Terlebih, kini pemerintah tengah gencar mengkampanyekan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

ALAM dokumen Strategi dan Rencana Aksi Ketahanan Pangan Pemprov NTB tahun 2011 – 2015, kerusakan terumbu karang diidentifikasi sebagai salah satu isu krusial yang bisa menjadi ancaman serius. Ketahanan pangan NTB, dinilai berada dalam ancaman karena berkurangnya daya dukung ekologis akibat kerusakan lingkungan.

Di daerah pesisir NTB, daya dukung ekologis yang menurun membuat masyarakat pesisir NTB berada dalam ancaman ketahanan pangan yang cukup serius. “Dampak ini juga terlihat di daerah pesisir dan

laut di mana terjadi abrasi dan degradasi hutan bakau yang signifikan dan 44% terumbu karang mengalami kerusakan,” demikian tertulis dalam dokumen rencana aksi yang ditandatangani oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi itu.

Studi lain menyangkut kerusakan ekosistem bawah laut memperlihatkan ancaman yang lebih mengkhawatirkan. Penelusuran Suara NTB, sebuah studi yang dirilis dalam Journal of Coastal Development pada 2012 lalu memperlihatkan betapa dramatisnya kerusakan lingkungan bawah laut yang terjadi di tiga gili, yaitu Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan (Matra) yang

selama ini menjadi destinasi favorit untuk dikunjungi turis yang datang ke NTB. Berdasarkan studi tersebut, pada 1998, diketahui kondisi terumbu karang di tiga gili tersebut mencapai 50 hingga 100 persen dengan 123 spesies dari 33 famili ikan yang hidup di dalamnya.

Penelitian lain pada tahun 2000 memperlihatkan, cakupan terumbu karang di tiga gili itu menyusut hingga sekitar 10,20 persen hingga 55,39 persen. Hal itu membuat jumlah spesies ikan yang hidup juga menyusut menjadi tinggal 73 spesies dari 22 famili ikan.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H

tah malah membuat kebijakan impor sapi dari luar negeri. KPK menyebut persoalan daging sapi dipermainkan oleh oknum pejabat pemerintahan di Jakarta.

Bersambung ke hal 5

”

Dan anehnya anggota DPR yang asli sini (NTB) mestinya dimintai tanggung jawab oleh masyarakat pemilihnya

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Belum Dihibahkan

Berharap Tercover DIBERLAKUKANNYA Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), menjadi tugas penting pemerintah khususnya aparat kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terlebih dengan pola mekanisme yang harus melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, bagi warga yang memegang Jamkesda.

Lurah Pagesangan I Made Gde Yasa ketika ditemui di Kantor Walikota Mataram, Rabu (5/2) mengaku pada prinsipnya masyarakat merasa (Suara NTB/dok) I Made Gde Yasa terbantu dengan pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Ditambahkan, setelah melakukan tahap sosialisasi, pihaknya mengintensifkan dengan memberikan pemahaman tentang mekanisme JKN. “Sekarang kita fokus berikan pemahaman kepada masyarakat,” katanya.

Dikatakan, sesuai surat edaran Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, bahwa kelurahan diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat. Namun Gde Yasa, tidak secara detail memaparkan isi surat ederan tersebut. “Pokoknya persyaratan administrasi harus dilengkapi,” ungkapnya.

Disebutkan, tercatat 1.800 warga yang memegang Jamkesmas secara otomatis tercover, sementara dari 1.400 pegang kartu Jamkesda, hanya 133 yang tercover BPJS. Meskipun demikian, Gde Yasa meyadari kurangnya kuota masyarakat, karena keterbatasan anggaran Pemkot Mataram, yang menggunakan dana sharing pemkot dengan provinsi. Kedepan sambungnya, masyarakat bisa tercover secara keseluruhan.

Apa yang menjadi kendala kelurahan, melihat prosedur BPJS yang terkesan rumit? Ia mengatakan pada dasarnya, tidak akan kendala teknis yang didapatkan pada tahap sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Hanya saja, BPJS harus ikut andil mengimbau kepada masyarakat tentang mekanisme maupun prosedur JKN. “Kalau saya merasa tidak ada kendala,” ujarnya.

Berjalannya JKN tersebut, ia berharap masyarakat tidak lagi mengeluhkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, rumah sakit yang menjadi rujukan BPJS, memberikan formula kepada pasien, terutama masyarakat tidak mampu. (cem)

Kantor KPU Kota Mataram Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram yang beberapa tahun lalu dibangun di atas tanah milik Pemkot Mataram, diduga mangkrak. Pasalnya, hingga saat ini belum difungsikan, karena belum dihibahkan.

Pantauan Suara NTB di jalan lingkar selatan, persisnya 300 meter dari kantor gedung DPRD Kota Mataram.

Kantor KPU seolah tidak bertuan, konstruksi bangunan belum 100 persen selesai. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Makmur Said ketika dikonfirmasi Rabu, (5/2) mempersilahkan KPU Kota Mataram, untuk menggunakan gedung tersebut. Dengan satu catatan, lanjut Makmur Said, KPU harus lebih proaktif mengurus persyaratannya. “Silahkan saja dipakai, kita tidak ada masalah,” ujar Sekda.

Diakui, beberapa tahun tidak difungsikan gedung tersebut karena ada persoalan hibah yang belum terselesaikan. Dikatakan, selama tanah tersebut milik pemkot, bisa dipinjam pakai. Diharapkan Sekda, dengan adanya kepengurusan baru dari di KPU agar lebih progresif. Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Mataram, Putu Sarjana mengatakan proses pemanfaatan gedung tersebut masih pada tahap pengurusan surat kepada Walikota Mataram. Ditambahkan, belum dimanfaatkannya, karena harus menunggu penghibahan dan penerbitan

SK dari pemerintah pusat.

“Prosedurnya kan harus minta hibah dari Pemkot dulu, baru SKnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” aku Putu Sarjana lewat ponsel.

Dikatakan, pihaknya akan berupaya mengintensifkan komunikasi dengan petinggi Pemkot Mataram. Terkait persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram, Muhammad Zaini menyayangkan kantor tersebut tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Karena, tidak semesti proses pembangunan kemudian terhalang oleh hibah. “Mubazir juga kalau

nakan hal tersebut. Dengan satu catatan, sambungnya, kinerja KPU tidak terganggu, terlebih dengan proses demokrasi yang akan datang. (cem)

Camat dan Lurah Diminta Awasi Kawasan Pesisir

(Suara NTB/nas)

RABU (5/2) kemarin, hasil tes tenaga honorer K2 dijadwalkan diumumkan secara serentak. Meski belum mengetahui hasilnya secara pasti, namun sejak awal Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Komang Tegeg Sitanarai telah mengimbau kepada semua SKPD yang mempekerjakan tenaga honorer K2 agar mengambil keputusan yang bijak dengan tetap mengakomodir mereka bekerja pada posisinya semula.

Tegeg kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin mengaku, keberadaan tenaga honorer K2 memang cukup dilema(Suara NTB/fit) tis bagi Pemot Mataram.

Komang Tegeg Sitanarai Apalagi jumlahnya tidak sedikit, yakni mencapai 1.250 orang. ‘’Dilematisnya, kalau secara aturan, yang tidak lulus kan harus keluar. Sementara ada tuntutan dari para honorer untuk tetap mengabdi,’’ terangnya.

Lagipula, lanjut Tegeg, penghapusan tenaga honorer merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Daerahpun tidak bisa melakukan intervensi. Menurut politisi Partai Gerindra ini, yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana mencari formulasi terkait anggaran manakala Pemkot Mataram, misalnya, ingin tetap mengakomodir semua tenaga honorer itu. ‘’Ini tergantung bagaimana kreatifitas tiap-tiap SKPD supaya tenaga honorer itu bisa tetap mengabdi seperti semula,’’ ujarnya.

Namun demikian, kreatifitas dimaksud tentu dengan tidak membebani APBD apalagi APBD Kota Mataram yang telah berjalan. ‘’Kalau dulu saja bisa, kenapa sekarang tidak?,’’ imbuhnya.

Tegeg berjanji, segera setelah mengetahui hasil tes para honorer K2 Kota Mataram secara pasti, ia akan berkoordinasi dengan ketua dan anggota komisi untuk selanjutnya mengagendakan pertemuan dengan para SKPD untuk mencari solusi bersama atas persoalan ini. Kalaupun nantinya ada kebijakan untuk tetap mempertahankan mereka, menurutnya, harus disertai dengan perjanjian yang jelas. Terutama masalah gaji. ‘’Jangan sampai mereka menuntut gaji sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi). Inikan bukan perusahaan. Pemerintah tidak profit oriented tapi lebih pada fungsi pelayanan,’’ tandasnya.

Perjanjian kerja ini penting dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Pada bagian lain, Tegeg juga mengimbau kepada SKPD untuk tidak mengangkat tenaga honorer manakala tidak dibutuhkan. (fit)

tidak dimanfaatkan,” sesalnya.

Zaini mengatakan proses hibah, ada mekanisme sendiri yang harus dilaksanakan.

Pihaknya, akan memparipur-

Pascarelokasi 20 KK Penghulu Agung

BONGKAR - Kabid Banjamsos Disosdukcapil NTB, H. Ruslan Abdul Gani saat meninjau pembongkaran rumah warga oleh Tagana Provinsi dan Kota Mataram di Pantai Penghulu Agung Ampenan, Rabu (5/2) kemarin.

Akomodir Tenaga Honorer K2

(Suara NTB/cem)

MANGKRAK - Gedung KPU Kota Mataram, berlokasi di jalan lingkar selatan diduga mangkrak, akibat belum adanya pelimpahan atau hibah dari Walikota.

Kabid Banjamsos Kerahkan Tagana

Relokasi Warga Penghulu Agung dan Kuranji Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (Kabid Banjamsos) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengerahkan Tagana Provinsi dan Tagana Kota Mataram untuk merelokasi rumah warga yang ada di sekitar Pantai Penghulu Agung Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Selain itu juga, seelumnya Tagana provinsi juga melakukan relokasi rumah warga di sekitar Pantai Kuranji Lombok Barat.

“Kita dari Tagana Provinsi dan Tagana Kota Mataram membantu warga untuk pembongkaran rumahnya. Untuk sementara ini 10 unit rumah,” kata Ruslan ditemui disela-sela pembongkaran rumah warga di

Pantai Penghulu Agung Ampenan, Rabu (5/2) kemarin.

Dikatakan, Pemerintah daerah telah menyiapkan tiga buah truk untuk mengangkut puing-puing bangunan rumah warga yang masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, truk-truk tersebut juga digunakan untuk mengangkut berbagai perabotan rumah tangga para warga yang direlokasi rumahnya ke BTN Nelayan II Karang Panas yang berdekatan dengan Markas Brimob Polda NTB. “Rumahnya sudah disiapkan oleh Pemkot Mataram.

Relokasi ini penting karena justru kalau warga tetap disini (Pantai Penghulu Agung) maka selamanya akan seperti ini (kena gelombang pasang).

Makanya Tagana selalu mensosialisasikan,”terangnya.

Ruslan menjelaskan, selain melakukan relokasi rumah warga di pantai Penghulu Agung, Tagana Provinsi juga melakukan relokasi serupa di pantai Kuranji Lombok Barat bagi warga yang rumahnya sering terkena gelombang pasang. Jumlah warga yang direlokasi dari pinggi pantai sebnayak 12 KK dan dibangunkan rumah di tempat yang lebih aman sebanyak 12 unit.

“Tanahnya disiakan pemkab Lombok Barat tetapi utuk pembangunan rumahnya disipakna oleh provinsi melalui APBN. Rumahnya hamper 100 persen sudah jadi. Alhamdulillan tidak ada masalah bagi warga karena tujuannya baik, bagus. Kita menghimbau supaya apa yang disiapkan pemerintah bisa dimanfaatkan,” harapnya. (nas)

Walikota akan Sosialisasikan Pembangunan Hotel di Loang Baloq Mataram (Suara NTB) Pembangunan hotel dan mall di kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq akan dimulai pertengahan bulan ini.

Sebelum PT Mas Murni Sejahtera (MMS) selaku investor mulai membangun, sosialisasi ke masyarakat sekitar terus digencarkan. Bahkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dijadwalkan untuk sosialisasi langsung ke masyarakat.

Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri. “Sosialisasi di tingkat kecamatan akan dipimpin langsung oleh Walikota,” ujarnya, Rabu (5/2) ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram.

Alwan mengatakan sosial-

isasi di tingkat kecamatan tersebut direncanakan pada pekan depan. Sementara sosialisasi di tingkat kelurahan terus digencarkan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

Sebelum pembangunan dimulai, direncakan pula di kawasan Loang Baloq akan dilakukan syukuran yang akan digelar Pemkot Mataram. Syukuran akan dilaksanakan setelah sosialisasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan tuntas.

Alwan menambahkan Walikota Mataram telah memberikan arahan untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum pembangunan mulai dilaksanakan. Sosialisasi ini sangat penting sehingga

dalam pembangunan di kawasan Loang Baloq ada peran dari masyarakat seperti yang diharapkan Walikota.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM mengatakan sebelum PT MMS memulai proyek pembangunan, Pemkot Mataram akan menggelar beberapa acara di sekitar Taman Loang Baloq sebagai bentuk rasa syukur akan dimulainya proyek pembangunan disana.

Syukuran yang akan dilaksanakan Pemkot Mataram bersama masyarakat sekitar disebutkan sebagai tanda dimulainya proses pembangunan dan akan diikuti dengan proses mobilisasi alat berat dan tiang pancang. (yan)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di pesisir Pantai Penghulu Agung, Ampenan telah direlokasi mulai Senin (3/2) lalu. Agar warga yang sudah direlokasi tak lagi kembali ke rumah mereka di pesisir, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Camat dan Lurah untuk tetap mengontrol atau mengawasi kawasan pesisir.

Biasanya menurut Mohan, ketika sudah direlokasi beberapa warga kembali lagi ke kawasan pesisir dan biasanya membangun lagi gubuk disana.

Hal itu harus terus dikontrol agar tak ada warga yang kembali tinggal di pesisir. Karena hal ini justru akan menimbulkan permasalahan setiap tahunnya.

“Saya minta Camat dan Lurah untuk tetap mengontrol.

Ketika mereka sudah direlokasi, biasanya muncul rumah atau gubuk lagi di pesisir itu, apakah itu orang baru atau yang sudah dapat jatah rumah. Kalau sudah direlokasi, areal pesisir diclearkan saja,” tegasnya.

Selain merelokasi warga pesisir yang tinggal di Penghulu Agung, Mohan mengatakan pihaknya juga masih punya PR untuk merelokasi warga yang tinggal di pesisir pantai lainnya seperti Tanjung Karang

dan Bintaro. Relokasi ini disebutkan akan dilakukan secara bertahap. Di Bintaro sekitar 10 KK yang mendesak untuk direlokasi. “Paling tidak tahun ini.

Anggaran sudah prepare, sudah siap. Mencari lahan ini juga kan tidak mudah,” cetusnya.

Mohan menambahkan pihaknya saat ini sedang mencoba untuk negosiasi harga lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan perumahan nelayan di Bintaro. Ia berharap warga yang mempunyai lahan bisa lebih rasional dalam menetapkan harga. “Kemampuan kita juga terbatas untuk pembebasan lahan, belum juga nanti untuk biaya pembangunannya,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan Pemkot Mataram kembali merencanakan pembangunan 60 unit rumah nelayan dalam rangka relokasi tahap keempat masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai. Pada tahap pertama, Pemkot Mataram telah membangun 54 unit rumah nelayan di Karang Panas, tahap kedua dan ketiga sebanyak 80 dan 19 unit di Gatep. “Tahap keempat ini rencananya sebanyak 60 unit di Bintaro. Sedang kita rencanakan dan masih mencari lahannya,” ujarnya. (yan)

Isi Kekosongan Pejabat di BP2KB

Dewan Minta Walikota Tempatkan Pejabat yang Paham Tupoksi Mataram (Suara NTB)Seiring dengan pensiunnya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram, saat ini jabatan tersebut masih kosong. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, dalam mutasi yang rencananya segera digelar, kalangan DPRD Kota Mataram meminta kepada Walikota agar menempatkan pejabat yang paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaganya.

“Saya harapkan di BP2KB benar-benar ditempatkan orang yang mengerti tugas dan fungsinya mengenai perilindungan hak-hak anak dan perempuan. Tidak hanya paham tentang program KB,” terang Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, Rabu (5/2). Saat ini programprogram perlindungan anak dan perempuan dari lembaga tersebut dinilainya masih kurang. Karena dengan pemimpin yang mengerti den-

gan benar tugas dan fungsinya khususnya terkait perlindungan anak, hal itu dinilai sangat menentukan masa depan anak-anak Kota Mataram.

“Pejabat yang ditempatkan disana mau laki-laki atau perempuan terserah, asalakan benar-benar mengerti dan bisa menjalankan tugasya dengan baik,” cetusnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai BP2KB selama ini merupakan SKPD yang kurang mendapat perhatian sehingga banyak program-program mereka yang keteteran dalam pelaksanaannya. Untuk itu ia benar-benar berharap dalam mutasi tahap kedua nanti Walikota benarbenar memperhatikan pejabat yang akan ditempatkan disana.”BP2KB harus mendapat perhatian lebih dari Walikota karena ini terkait masa depan bangsa. Apalagi kita akan segera launching Mataram sebagai Kota Layak Anak,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sebelum Dirikan Smelter

Penataan Jalan Terus PROSES penataan kawasan roi atau sempadan pantai di Pantai Kuta Desa Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) tetap berjalan. Meski kepastian sharing dana dari Pemprov NTB hingga kini belum ada kejelasan. Pemerintah daerah pun menargetkan dalam enam bulan ke depan, penataan kawasan roi sudah selesai dilakukan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, (Suara NTB/dok) yang dikonfirmasi Suara NTB, H. L. Putrie Rabu (5/2), menjelaskan, bulan ini rencana penataan sudah bisa dimulai. Di mana untuk tahap awal, pemerintah daerah akan melakukan pemasang trotoar serta pembangunan shelter di beberapa titik yang sudah ditentukan.

Meski demikian, pihaknya saat ini tinggal menunggu penyelesaian desain rencana penataan dari konsultan yang sudah ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM. Sementara kesiapan dana sudah tidak menjadi persoalan. Ia menjelaskan, dana yang akan digunakan untuk menata kawasan roi pantai tersebut sepenuhnya bersumber dari APBD Loteng, karena pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp 1 miliar.

Sementara dari pemerintah provinsi sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Namun dana itu nantinya sepenuhnya tetap akan dikelola oleh pemerintah provinsi dan tidak langsung diserahkan ke kabupaten.

Selain penataan kawasan roi pantai, pihaknya saat ini juga tengah fokus melakukan penertiban kafé-kafé liar yang ada di kawasan Pantai Kuta. Mengingat sejak dilakukan penertiban kafé liar tahun 2013 lalu, hingga saat ini masih ada beberapa kafé yang sudah lama beroperasi yang masih membandel dengan belum mau mengurus izin usahanya. Termasuk ada beberapa kafé yang baru muncul. ”Kita masih ingatkan pemilik kafé untuk segera melengkapi izin usahanya. Jika tidak akan kita tindak tegas,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan kafé-kafé tersebut secara tidak langsung memberi andil dalam mendorong kemajuan pariwisata di kawasan Pantai Kuta. Tapi kalau tidak ditertibkan, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan, sehingga upaya penertiban tetap dilakukan.

Menurut Putrie, kapasitas pihaknya dalam hal ini hanya dalam hal pendataan dan inventarisasi kafé liar saja. Sementara untuk penindakan menjadi kewenangan Satpol PP. (kir)

Penanganan Korban Gempa Baru 30 Persen Tanjung (Suara NTB) Kepala Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Harun Rajab, mengakui jumlah warga korban gempa yang tertangani di desanya baru 30 persen. Dalam hal ini, belum semua korban gempa mendapat bantuan pemerintah. Bahkan, masih ada warga yang tinggal di tenda, karena rumahnya tidak dapat ditempati akibat kerusakan gempa.

“Cuaca penghujan terhadap warga korban gempa sangat berdampak. Karena ada beberapa warga kami yang rumahnya rusak parah, belum dapat bantuan, tidurnya masih di berugak, dan 1 KK masih tidur di tenda sampai saat ini,” ungkap Harun Rajab di Kantor Desa setempat, Rabu (5/2).

Salah satu kepala desa yang mengalokasikan dana pribadi untuk membeli ambulans ini mengakui, korban gempa sebagaimana data awal yang disampaikan ke Pemda berjumlah 1.400-an dengan katagori rusak berat, rusak ringan dan rusak ringan. Dari data yang disodorkan itu, jumlah yang tertangani sebanyak 450 unit. Sehingga dari jumlah itu, ia mengakui jumlah sisa warga korban gempa sebanyak 731 KK dengan berbagai katagori.

Harun Rajab menyebut, dari yang tertangani itu diketahui hanya 27 unit untuk katagori rusak berat, 40 unit rusak ringan, dan 383 unit rusak ringan. Angka bantuan pemerintah tersebut diharapkan dapat bertambah lagi seiring tahapan renovasi yang dilakukan Pemda KLU. Menyusul adanya imbauan dari Pemda KLU untuk mengajukan warga yang rumahnya rusak akibat gempa, namun tidak terdata di awal, Harun Rajab menyebut pihaknya sudah memasukkannya ke Pemda KLU. (ari)

Alot, Penertiban Perahu di Kawasan Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Nelayan sampai saat ini masih menambatkan perahunya di sekitar kawasan Hotel Sentosa dan sekitarnya. Padahal, pemerintah telah mengingatkan agar nelayan memindahkannya ke dua lokasi yang telah disiapkan.

Kasat Pol PP Lombok Barat, I Nengah Sugiartha, Rabu (5/2), menjelaskan, masalah penertiban perahu tersebut sudah diambil alih Satpol PP Provinsi, karena lintas kabupaten. Terkait hal ini, pihak terkait sudah mengadakan pertemuan dipimpin Kasat Pol PP Provinsi.

Pada pertemuan itu, ujarnya, sudah disepakati membentuk tim yang akan mengeksekusi. “Sementara tugas Pol PP Lobar melakukan sosioalisasi. Bahwa sampan ini akan dipindah ke daerah yang ditentukan, di dua lokasi,” ujarnya.

Ia mengakui, sampai hari ini sampan itu masih di sekitar kawasan itu. Awalnya, saat sosialisasi nelayan tak mempersoalkan tapi ada pihak ketiga yang masuk dan membawa ke ranah politik sehingga nelayan kembali tak mau pindah.

Untuk sementara, nelayan tidak memparkir sampan persis di lokasi depan hotel, mereka meminta di depan hotel di sekitar kawasan Hotel Senggigi Beach.

Menghindari nelayan kembali ke lokasi itu, ia sudah meminta pihak hotel memasang patok beton agar menghalangi parkir sampan nelayan. Ia menerangkan, jika nelayan tetap saja membandel, Satpol PP Lobar bersama provinsi akan menertibkan secara paksa perahu-perahu tersebut. (her)

PT. AMG Tidak Boleh Lakukan Eksploitasi Selong (Suara NTB) Sesuai amanah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengamanahkan seluruh perusahaan untuk mendirikan pabrik pemurnian atau smelter. Ketentuan ini berlaku bagi PT Anugrah Mitra Graha (AMG) yang akan melakukan penambangan pasir besi. Sebelum smelter berdiri, PT. AMG tidak boleh eksploitasi.

Demikian ditegaskan, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menjawab wartawan di Selong, Rabu (5/2). Menurutnya, izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Galian Pasir Besi dan mineral pengikut dari Bupati Lotim dengan Nomor 2821/503/ PPT.II/2011 itu dianggap masih izin prinsip saja.

Menurut Wabup, Izin tersebut dinyatakan belum bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan eksploitasi. Pasalnya, pascalahirnya aturan baru

itu menuntut pihak perusahaan segera menyesuaikan.

“Kalau mau beroperasi maka harus mengacu pada UU yang berlaku sekarang,” tegasnya.

Kebijakan Bupati Lotim, seluruh investor harus menanamkan Rp 25 miliar di perbankan daerah. Ketentuan ini juga berlaku kepada PT AMG. Lebih jauh soal smelter atau pabrik pemurnian, Wabup menyatakan sudah menjadi kewajiban perusahaan, karena diyakini akan memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Apalagi banyak

yang akan diterima bekerja.

Rencana pengiriman konsentrat besi (Fe) 58 persen, ungkapnya, tidak boleh dilakukan, meski sudah mengantongi izin dari Menteri Perdagangan (Mendag) untuk ekspor. “Dari kita kan belum dapat izinnya,” ucapnya.

Wabup mencontohkan, seperti halnya membangun SPBU. Sudah ada izinnya, tapi izin mendirikan bangunan belum dapat.

AMG, lanjutnya, harus melengkapi izin-izin yang belum dibuat sesuai ketentuan perun-

dang-undangan itu. Mengenai tuntutan pencabutan izin, pihak Pemkab Lotim sampai saat ini masih menghargai izin yang telah diterima AMG. Namun, pihaknya masih menunggu izin membangun smelter dari pihak perusahaan.

Hingga saat ini, AMG, katanya masih sebagai perusahaan yang berhak sebagai investor yang akan mengelola tambang pasir besi. Pemkab Lotim belum hapus izin. Ke depannya, ia menyarankan pihak perusahaan terus melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

“Bagaimana pembagian rezeki kepada masyarakat itu harus dijelaskan. Tidak seperti sekarang tidak berkoordinasi dengan camat dan kades dan aparat keamanan. Tapi tibatiba bawa kapal,” kritiknya.

Pimpinan AMG, Erfandy Muis sebelumnya mengata-

kan, pihaknya sudah mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi. Semua prosedur perizinan dinilai sudah lengkap. Bahkan kuota ekspor dari Kementerian Perdagangan sebesar 982 ribu ton/tahun sudah di pegang manajemen PT AMG. Mengenai smelter, pihak AMG ini menyatakan siap melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang minerba itu. Hanya saja, AMG merupakan perusahaan yang baru akan mulai. Untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan itu AMG, katanya, diberikan batasan waktu hingga 2 tahun ke depan. Setelah itu, AMG memang sudah tidak ada tawaran lagi sudah harus membangun smelter. Ia menyebut, investasi bangun smelter butuh dana Rp 300 miliar. (rus)

(Suara NTB/rus)

PERTEMUAN - Wabup Lotim saat melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah kecamatan dan desa di Kantor Bupati Lotim, Rabu (5/2).

Wabup Ingin Wujudkan Pemerintahan Bersih Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Selain itu, Lotim tetap terjaga kondusivitasnya. Hal ini disampaikannya dalam koordinasi dengan camat dan kepala desa di lingkup Kabupaten Lotim, Rabu (5/2).

Wabup mengungkapkan sejumlah isu yang merebak di tengah masyarakat, di antaranya, Adanya isu bahwa dalam penempatan pejabat di Lingkup Pemkab Lotim menggunakan politik uang. Isu seperti itu, ungkapnya, dihembuskan pihak yang tidak menginginkan Lotim kondusif. “Jangankan uang sampai saat ini sebatang rokok pun haram saya terima,” tegas Wabup.

Selain itu, ungkapnya, isu

yang berkembang di masyarakat mengenai desa yang sedikit penduduknya akan dikembalikan ke desa induk suatu hal yang tidak mendasar. Sebaliknya, Pemkab Lotim saat ini terus berjuang agar desa mekar mendapatkan hak yang sama dengan desa induk.

Untuk itu, dalam hal ini pihaknya mengharapkan dilakukan rekonsiliasi politik.

Di mana, kepala desa, camat diminta melupakan unsur-unsur politis. “Tidak enak datang ke pendopo gara-gara politik,” ucapnya.

Ia tegaskan, pendopo itu merupakan rumah rakyat. Semua dipersilahkan datang untuk berkoordinasi dan mengkomunikasikan pembangunan. “Hilangkan perasaan politis. Mari kita membangun bersama memberikan pelay-

anan yang baik kepada masyarakat,” ajaknya.

Camat dan Kades dipersilahkan berkoordinasi dan bermusyawarah untuk kepentingan masyarakat. “Camat juga jangan menghilang. Telepon saya dan datang ke pendopo, demi kepentingan masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

H. Haerul Warisin meminta tidak sampai menyakiti rakyat dan tidak menginginkan muncul anggaran pemimpin bohongan terhadap janji-janji yang telah diucapkan. Hal ini menyusul adanya informasi yang diterima wabup, camat-camat tidak seragam dalam hal pemberlakuan biaya pembuatan akta. Permintaan wabup, semua camat hendaknya memberlakukan biaya seragam, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. (rus)

Tenaga Honor K2 Keluhkan Pengumuman Molor Giri Menang (suara NTB) Sejumlah tenaga honorer Katagori 2 (K2) mendatangi Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) untuk mempertanyakan kejelasan pengumuman kelulusan K2 yang menurut keterangan Menpan dan RB diumumkan, Rabu (5/2). Para tenaga honorer ini mengeluh dan merasa tidak tenang, karena merasa dipermainkan pemerintah terkait pengumuman tersebut.

“Kami datang ke kantor BKD untuk bertanya kejelasan pengumuman kelulusan K2, tapi kami dioper ke sana kemari,” keluh Sopian (29) guru di salah satu SD di Narmada ketika ditemui, Rabu kemarin.

Ia tampak bingung. Bersama tiga rekannya mondar-

mandir di lingkungan Kantor Bupati. Berkali-kali ia bertanya ke BKD soal pengumuman ini, ia diarahkan ke Kantor BKD Provinsi. Setelah pergi ke Kantor BKD Provinsi, lantas ia diminta lagi datang ke Kantor BKD Lobar. Karena merasa lelah dipermainkan, ia pun memilih diam di kantor Bupati.

Ia mengaku, kedatangannya hanya bertanya kapan keluar pengumuman dan di mana bisa dilihat. Namun oleh pihak BKD terkesan mengabaikan.

Ia mengaku tak sendiri, ada ratusan temannya yang mengalami nasib sama.

Ia mengkau menjadi honor selama sembilan tahun. Karena masuk kriteria, ia pun ikut tes. Ia bersama 755 orang PTT dan GTT ikut tes. Ia mengaku

meski sulit tapi ia optimis bisa lolos. Karena ia berharap bisa memperbaiki kesejahteraannya, lantaran selama mengajar ia hanyaa memperoleh 200 ribu per bulan. Menurutnya, itu honor sangat kecil dibandingkan kebutuhan hidupnya.

Apalagi ia sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak.

Terpisah, Kepala BKD Lobar, HM Syukron menyatakan belum mendapatkan informasi terkait jumlah tenaga K2 yang lolos. Pengumuman kelulusan itu dikeluarkan langsung oleh Menpan. Ia pun menyarankan agar tenaga K2 yang bertanya membuka situs resmi Menpan. “kami belum tahu berapa yang lolos, karena pengumumannya langsung dari Menpan,” terangnya. (her)

Indisipliner, Lima PNS di Lobar Dipecat Giri Menang (Suara NTB) Selama kurun waktu 2012-2013, sebanyak lima pegawai negeri sipil (PNS) di Lombok Barat (Lobar) dipecat, karena indisipliner. Di antara lima pegawai tersebut, ada dari guru dan pejabat struktural Pemkab Lobar terkait hasil razia Pol PP yang berhasil menjaring pegawai yang keluyuran saat jam kerja. Pihak BKD akan menindak tegas sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Kepala BKD Lobar, H. M. Syukron, Rabu (5/2), menjelaskan, kelima pegawai ini terbukti tidak disiplin atau melanggar ketentuan dalam undang-undang, sehingga, mereka pun dipecat. Terkait hasil razia PNS, ia sangat mengapresiasi langkah Pol PP menjalankan tugasnya.

Menurutnya hal ini harus terus digencarkan. PNS yangg terkena razia, katanya, akan diberi sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis. Jika PNS terkait tak mengindahkan, artinya mereka terkena razia kembali, maka sanksi akan naik lagi ke lebih berat.

Pada bagian lain, BKD menerima informasi terkait adanya praktik manipulasi absensi di sejumlah SKPD. Hal ini pun masih ditelusurinya. Cara manipulasi ini, pegawai yang tidak atau terlambat di kantor yang masih menggunakan absensi manual diisikan absen oleh rekan kerjanya. Untuk menelusuri praktik ini, pihaknya bersama Inspektorat dan BKD akan mengecek ke masing-masing SKPD. Di Lombok Timur (Lotim), sejumlah tenaga honorer di lingkup Pemkab Lotim harus diputus kontraknya. Mereka terpaksa gigit jari dan pasrah, karena tiba-tiba tidak diperpanjang masa kontraknya. Dian Apriyanti salah satu honorer, mengaku kaget, karena kursi tempatnya bekerja sehari-hari sudah ada orang lain yang menempati. Sejauh ini, honorer yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim ini sampai saat ini mengaku tidak tahu alasan penghentian dirinya.

Ia menuturkan, masuk menjadi tenaga honorer di Setda Kabupaten Lotim terbilang sudah cukup lama. Terhitung sejak tahun 2008 lalu dan menggunakan SK Bupati.

Hal senada disampaikan Ceci. Honorer yang masuk tahun 2010 ini mengatakan alasan pemecatan tidak jelas.

Informasi yang diterima, pemutusan kontrak itu karena pemerintah mau mengurangi honorer perempuan. Namun dipertanyakan, yang banyak masuk justru honorer baru yang perempuan.

Ia menambahkan, sejauh ini juga ia merasa tidak pernah berkasus. Pemecatan terhadap dirinya pun sampai saat ini masih membingungkan.

SK pemberhentian itu awalnya tidak diberikan, namun para honorer ini sengaja meminta sebagai alasan.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin ketika dikonfirmasi mengatakan ia sudah banyak mendengar banyak tenaga job yang di-SK-kan bukan dari bupati. Menurutnya, kalau ada tenaga seperti itu tidak dipermasalahkan.

Ia mempersilahkan tenaga job itu bekerja dan mencari pengalaman kerja di SKPD bersangkutan. (her/rus)

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

PARLEMENTARIA Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dewan Minta Pemkab Intens Sosialisasikan BPJS ke Masyarakat

(Suara NTB/arn)

Sambirang Ahmadi S.Ag, M.Si

Sumbawa Besar (Suara NTB) Seluruh warga negara harus terdaftar sebagai peserta BPJS. Untuk itu Pemkab diminta lebih intens mensosialisasikan BPJS. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengerti aturan dan cara kerja BPJS. Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, setelah melakukan bimbingan teknis (bintek) terkait BPJS. Dari hasil bintek diketahui, seluruh warga negara harus terdaftar sebagai peserta BPJS paling telat hingga 2019 mendatang. Artinya seluruhnya sudah tercover.

Mengingat prinsip dari UU ini,

Website Pengumuman CPNS K2 Tak Dapat Diakses Taliwang (Suara NTB)Pengumuman keluluasan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) dari kalangan pegawai honorer Kategori Dua (K2) yang sebelumnya direncanakan, Rabu (5/2) kemarin, belum bisa dipastikan oleh ribuan pegawai K2 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kondisi itu disebabkan website Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan alamat www.menpan.go.id tidak dapat diakses.

Para pegawai K2 yang men(Suara NTB/bug) coba mengunjungi alamat siAbdul Malik Nurdin tus Kemenpan-RB tersebut harus kecewa, karena sejak pagi hingga siang hari mereka tak kunjung dapat membuka laman tersebut. Mereka hanya disuguhi tulisan eror server yang kemungkinan diakibatkan membludaknya request ke server kementerian bersangkutan sehubungan dengan adanya pengumuman keluluasan pegawai K2 itu.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) KSB Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang dikonfirmasi mengatakan, terkait pengumuman keluluasan CPNS K2 yang dijadwalkan sebagaimana rencana Kemenpan-RB hari ini (Rabu,red) pihaknya hingga kini memang belum mendapatkan konfirmasi resmi.

Karenanya selaku institusi di daerah, pihaknya juga belum dapat memastikan apakah pengumuman yang dilakukan KemenpanRB pada hari ini juga termasuk untuk pegawai K2 di KSB. “Sebelumnya kami sudah meminta informasi seputar kepastian hari pengumuman pegawai K2 itu. Tapi sampai hari ini kami tidak mendapat keterangan resmi kementerian apahak pengumuman itu jadi hari ini atau tidak,” jelas Malik dihubungi lewat ponselnya.

Tidak adanya keterangan resmi yang diterima BK-Diklat KSB itu, membuat instansi yang mengurusi kepegawaian ini sama halnya dengan para pegawai K2 menunggu hasil pengumuman melalui website resmi Kemenpan-RB atau server lainnya yang menjadi link resmi kementerian. Menurut Malik, saat ini langkah tersebut adalah jalan terbaik karena hingga kini informasi resmi dari kementerian tidak didapatkan pihaknya. “Mari kita sama-sama menunggu saja pengumuman di website Kemenpan. Mungkin dalam waktu secepatnya ada pengumuman K2 untuk wilayah kita ini,” timpalnya.

Sebelumnya pihak Kemenpan-RB merencanakan akan mengumumkan hasil tes CPNS bagi pegawai K2 pada tanggal 5 Februari ini. Sayangnya pengumuman secara nasional dengan mengandalkan jaringan online itu nyatanya tidak dapat maksimal, sebab ratusan ribu pegawai K2 yang ada di daerah tidak dapat mengetahui dirinya lulus atau dengan segera karena server Kemenpan-RB tidak dapat diakses hingga saat ini. (bug)

seperti asuransi yang bersifat gotong royong.

“Karena dari subsidi. Ini yang masyarakat belum mengerti.

Jadi harus ada sosialisasi secara masif terkait hal ini. Kita menyarankan pemerintah untuk lakukan itu. Masyarakat perlu disadarkan terhadap konsep asuransi yang dijalankan BPJS. Sehingga, sakit ataupun tidak, peserta harus tetap bayar premi,” terangnya.

Tantangannya bagi Sumbawa saat ini, banyak peserta Jamkesda yang disebut dengan SKTM, termasuk pemegang kartu Jamkseda NTB, yang dibiayai daerah jumlahnya mencapai 54.000 orang.

Bayangkan saja, kalau 54.000

itu harus dibayarkan preminya oleh Pemkab yang nilanya sekitar Rp. 12,5 Miliar. Tentu hal ini bisa membebani APBD. Data tersebut perlu diverifikasi kembali. Sebab, Sambirang kurang yakin, jumlah orang miskin di Sumbawa sedemikian besarnya.

“Pemkab perlu melakukan verifikasi dan rasionalisasi terkait data penerima Jamkesda ini. Konsepnya jangan kayak sekarang. BPJS mengharuskan by name, by adress. Sebagaimana Jamkesmas pusat. Hanya dengan cara itu kita bisa kurangi. Jangan-jangan, ada yang seharusnya bisa mandiri, tapi dimasukkan kesini,” cetusnya.

Dalam masa transisi ini, pe-

layanan kesehatan di Sumbawa harus tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, pihaknya telah melaksanakan pertemuan dengan Direktur RSUD Sumbawa, membahas masalah ini. Hingga disepakati untuk tetap melayani pasien Jamkesda. ‘’Begitu datang ada rekomendasi dari desa, bisa dilayani dulu tapi harus bawa KTP, kertu keluarga, pas photo 3X4, untuk didaftar sebagai peserta BPJS. Karena asumsinya, kalau asuransi itu dia harus terdaftar dulu, punya kartu baru bisa dilayani. Itu tantangannya sekarang,” jelas Sambirang.

Sambirang menambahkan, selain peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPI), ada pula

yang lebih sempurna terhadap pelaksanaan UU ini, maka persoalan ini kita juga akan sulit melakukan pengawasan dan pembinaan,” tandasnya.

Dalam kerangka itu pula, pihaknya melalui Komisi terkait akan memanggil jajaran Direktur RSUD Sumbawa. Untuk mengetahui sejauhmana persoalan yang dialami RSUD saat ini. Terutama soal pelayanan yang masih kerap dikeluhkan masyarakat. Apalagi dengan pemberlakukan BPJS. “Orang lapar masih bisa menunggu. Tetapi orang sakit harus segera diberikan pelayanan,”tukasnya. (arn)

Ratusan Guru Protes Kebijakan Bank BRI Unit Taliwang Taliwang (Suara NTB)Sekitar 113 guru yang bernaung di UPTD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kecamatan Taliwang – Brang Ene memprotes kebijakan Bank BRI Unit Taliwang. Protes itu dilancarkan karena mereka menolak dianggap telah melakukan wanprestasi dengan menunggak beberapa bulan atas cicilan kredit mereka pada bank tersebut.

Kasus tunggakan cicilan para guru ini sebenarnya terjadi pada akhir tahun 2012 hingga awal 2013 lalu. Sesuai kesepakatan ratusan guru di UPTD Taliwang – Brang Ene mengajukan kredit (pinjaman) di Bank BRI Unit Taliwang dengan jaminan gaji para guru. Teknis pembayaran cicilannya pun disepakati oleh kedua belah pihak (para guru dan Bank BRI) dipotong langsung dari gaji guru setiap bulannya. Dan untuk kelancaran pembayaran cicilan kredit itu, pemotongan gaji langsung dilakukan oleh bendaharan UPDT berinisial Ab. KepalaUPTDTaliwang–Brang Ene Muh. Ali, S.Pd menjelaskan, persoalan cicilan kredit tersebut pada dasarnya bermuara pada Ab. InidikarenakanAbsioknumbendahara UPTD yang saat ini telah pindah tugas ke Dinas Dikbudpora itu ternyatatidakpernahmenyetorkan cicilan kredit para guru selama beberapa bulan antara rentang waktu sekitar akhir tahun 2012 hingga awal 2013 lalu ke Bank BRI. “Para guru protes karena faktanya gaji mereka tetap terpotong. Yang jadi persoalankemudianAbyangdiberikan tugas memotong gaji mereka

setiap bulannya yang tidak menyetorkankepihakBankBRI,”paparnya saat menggelar jumpa pers di kantornya, Rabu (5/2).

Di awal kasus tersebut tercium sekitar bulan April 2013 lalu, pihak UPTD sebenarnya telah melakukan pemeriksaan terhadap Ab. Bahkan Ab sendiri secara terbuka mengaku dan bersedia menyetorkan cicilan para guru ke Bank BRI yangditahannyauntukkepentingan pribadinya. “Ada surat keterangan yangditandatangiAbbahwadiabersedia mengembalikan cicilan sekitar Rp 507 juta ke Bank. Tapi entah mengapan sampai sekarang itu tidakdilakukandanmalahyangkemudian membuat kesal para guru.

Merekaditaggihlangsungolehbank atastunggakancicilanyangdigelapkan si Ab itu,” papar Ali yang mengaku juga menjadi bagian dari korban aksi tilep Ab itu. “Saya juga korbannya,” sambungnya.

Menurut para guru, persoalan cicilan tertunggak akibat kelakuan Ab tersebutharusnyatidakmenjaditanggung jawab mereka lagi. Melainkan tanggung jawab Ab karena sebagai bendaharaUPTDyangdiberikantugasmemotonglangsunggajiguruset-

iap bulannya untuk mebayar cicilan kredititu.DanAbjugasekaligusmerupakan petugas yang diberikan mandatolehBankBRIUnitTaliwanguntukmengambilcicilankreditparaguru setiap bulannya.

“Jadi Ab ini ada SK yang dipegang dari Bank BRI. Dia diberi tugas oleh Bank istilahnya untuk mengambil cicilan kredit para guru untuk selanjutnya disetorkan ke Bank setiap bulan. Dan dia dapat benevit dari pekerjaanya itu. Nah dengan begitu persoalannya bukan pada guru tapi pada Ab. Namun faktanya sekarang, bank tetap meminta para guru melunasi cicilan kreditnya yang ditilep oleh Ab itu,” terang Khairuddin perwakilan para guru yang menjadi korban.

Khairuddin mengatakan, sekarang ini ada dua opsi yang diinginkan para guru. Pertama agar pihak bank tidak lagi mengejar par aguru untuk melunasi cicilan kredit mereka yang pada dasarnya telah dibayarkan melalui Ab. Sementara opsi kedua menempuh jalur hukum agar kewajiban para guru kepada bank yang tertunda akibat tindakan Ab da-

(Suara NTB/bug)

DAMPINGI KORBAN - Kepala UPTD Taliwang – Brang Ene Muh. Ali, S.Pd (kanan) mendampingi para guru yang menjadi korban saat menggelar jumpa pers di kantornya, Rabu (5/2). pat diselesaikan oleh bersangkutan. “Nama baik para guru tercemar karena dianggap melakukan wanprestasi dengan menunggak cicilan kreditnya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Itu terjadi karena tindakan oknum Ab yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Akibat tindakan Ab tersebut, banyak guru yang tidak tahan dengan desakan pihak Bank untuk melunasi cicilan kerdit yang ditilep Ab itu melakukan pembayaran.

Khairuddin mengatakan, pihaknya telah meminta kepada pihak Bank agar mengembalikan pembayaran cicilan kredit tersebut sebab seharusnya Ab-lah yang bertanggung jawab. “Bank BRI sudah sepakat akan mengembalikan cicilan yang dibayarkan sejumlah

guru itu nantinya kalau Ab sudah membayar cicilan yang tidak disetorkannya itu,” ujarnya.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan pihak Bank BRI Unit Taliwang yang coba dikonfirmasi belumbisadimintaiketerangannya.

Media ini pada hari yang sama kemarin, menyambangi kantor BRI Unit Taliwang tidak berhasil menemui pejabat berwengan bank bersangkutan.Menurutsejumlahpetugas bank yang ditemui, kepala kantor BRI Unit Taliwang tidak masuk kantor karena dalam kondisi sakit.

“Beliau (kepala Bank BRI Unit Taliwang, red) sedang sakit. Mungkin minggu depan baru bisa masuk kantor,” terang Aya salah seorang petugas di Bank BRI Unit Taliwang. (bug)

Menghina Polisi

Pengunjuk Rasa Diamankan Aparat

Dana PNPM Mandiri di Woja Diduga Digelapkan Oknum UPK Dompu (Suara NTB) Dugaan penggelapan dana bergulir kelompok simpan pinjam program PNPM Mandiri diduga digelapkan oknum pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Woja. Dana sekitar Rp 100 juta yang disetorkan kelompok diduga tidak masuk dalam pembukuan. UPK bersama tim pengawas tengah melakukan review laporan dana kelompok sebelum dibawa ke musyawarah Kecamatan untuk mendapatkan pertanggungjawaban.

Ketua UPK Kecamatan Woja, Syarifuddin kepada wartawan di Desa Nowa, Rabu (5/2) kemarin, mengakui adanya dugaan penggelapan dana bergulir kelompok simpan pinjam yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus UPK. Dugaan ini didasari adanya perbedaan dana di UPK Kecamatan dan di kelompok. Untuk memastikan dugaan ini, pengurus UPK bersama tim pengawas tengah melakukan reviu di kelompok dan mencocokan data yang ada di UPK. “Kita review semua kelompok simpan pinjam yang ada di Kecamatan. Kita cocokan datanya, apakah ada di oknum (UPK) atau di kelompok? Review yang kita lakukan baru 80 persen,” kata Syarifuddin.

Diakui Syarifuddin, untuk memudahkan pencocokan data, setiap temuan dibuatkan lis. Berdasarkan hasil reviu sementara ditemukan ada indikasi penyimpangan dana bergulir simpan pinjam kelompok yang telah disetorkan. Tapi karena masih dalam proses reviu dan pencocokan data, sehingga belum bias dibuka ke publik. “Nanti akan kami jelaskan setelah semua rampung pada saat musyawarah di Kecamatan,” terangnya.

Pada saat musyawarah di Kecamatan, lanjut Syarifuddin, akan diungkapkan data penyetoran dana kelompok dan akan terungkap oknum yang diduga menggelapkan dana simpan pinjam. Apakah di oknum pengurus UPK atau di kelompok. Oknum yang diduga menggelapkan dana program PNPM Mandiri ini akan diberi kesempatan mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk meminta kesanggupan mengembalikan dana. “Semua urusan akan diputuskan di musyawarah. Hasil keputusan musyawarah akan jadi dasar dan acuan kami bertindak,” terang Syarifuddin.

Namun berdasarkan ketentuan, tiga pengurus UPK yaitu Syarifuddin selaku ketua, Drs Saiman selaku sekretaris dan Sri Anita sebagai bendahara memiliki kewenangan yang sama untuk menerima setoran ansuran dari kelompok di Desa atau kantor UPK. “Di UPK, hak kami bertiga sama. Kami bertiga berhak menerima ansuran kelompok di Desa atau kantor. Ketika Desa menyerahkan ke kami, tanggungjawab kelompok tidak ada,” ungkapnya. (ula)

peserta BPJS umum. Dikelompokkan menjadi tiga kelas.

Yakni kelas III nilai preminya Rp. 25.500, kelas II Rp. 42.500, dan kelas I Rp. 59.500. Hal seperti inilah yang mesti disosialisasikan Ketua DPRD Sumbawa H Farhan Bulkiyah SP menyatakan, keberadaan BPJS ini mesti dipahami. Untuk mengetahui mana yang menjadi hak-hak rakyat, mana standar pelayanan pihak Rumah Sakit dan lainnya.

Sebab ini adalah hal baru yang menjangkau masyarakat secara lebih luas. “Untuk itu kami di DPRD harus memahami betul ini. Ketika kami belum punya pemahaman

(Suara NTB/ula)

MOGOK - Aksi protes dan mogok para angkot di depan kantor DPRD Dompu yang mempersoalkan penambahan izin angkot di Dompu, Rabu (5/2) kemarin.

Puluhan Angkot Mogok

Tuntut Pembatalan Izin Trayek Baru Dompu (Suara NTB) Angkutan kota (angkot) di Kabupaten Dompu menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Perhubungan Dompu yang ingin mengeluarkan izin trayek baru bagi 20 unit angkot. Penambahan angkot ini dinilai akan mematikan usaha angkot yang ada. Aksi mogok angkot juga dilakukan dengan menurunkan paksa penumpang di kendaraan yang tetap mencari muatan.

Aksi unjuk rasa angkot yang dipimpin Arujin ini berlangsung di depan kantor DPRD Dompu, Rabu (5/2) kemarin. Ahmad, salah seorang sopir angkot kepada wartawan, mengatakan, sejak 2009 lalu pihak Dinas Perhubungan Dompu berjanji tidak akan menambah armada angkot. Jumlah angkot saat ini ter-

daftar sekitar 50 unit. Pada akhir 2013 lalu, Dishub justru kembali menguarkan izin operasional baru bagi 20 unit angkot.

“Penambahan angkot ini sudah pasti akan mengancam penghasilan angkot yang sudah ada. Sekarang saja, banyak angkot yang jarang beroperasi karena tingginya biaya operasional dan biaya setoran yang harus ditanggung setiap hari,” aku Ahmad.

Karenanya, Muhtar berharap, agar Dinas Perhubungan Dompu mencabut kembali izin operasional angkot yang telah dikeluarkan. Terlebih saat ini, ojek motor juga cukup banyak sebagai alternative bagi penumpang dan menjadi tantangan bagi angkot.

“Kalau ditambah lagi angkot, sementara penumpang terbatas, dari mana kami dapat uang setoran dan uang makan?”

Sekitar 25 unit angkot yang

melakukan aksi di depan kantor DPRD Dompu ini akhirnya membubarkan diri setelah dinegosiasikan oleh aparat Kepolisian dan diminta untuk mengajukan izin ke Polres. Namun angkot-angkot ini justru melakukan konvoi kendaraan sekitar kota dan dikawal mobil patroli Lantas Polres Dompu dengan membawa serta beberapa pamphlet bertuliskan katakata protes. Angkot ini kemudian melakukan aksi mogok di depan kantor Dinas Pertanian Dompu. Mereka baru membubarkan diri sekitar pukul 12.00 wita dan berjanji akan kembali melakukan aksi.

Kepala Dinas Perhubungan Dompu, H Moh Syaiun HAZ, SH, MSI yang dihubungi di kantornya tidak ada di tempat karena tengah bertugas di luar kota. Saat ditelpon dan diSMS-pun belum dijawab. (ula)

Dompu (Suara NTB) Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Mataram berinisial AF warga Nowa Kecamatan Woja harus menerima diproses hukum atas sikapnya yang menghina aparat Kepolisian yang sedang berjaga saat aksi unjuk rasa di kantor Desa Nowa.

Penghinaan ini terjadi ketika aparat Kepolisian membujuk AF bersama rekannya di Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Nowa (IPMN) tidak memblokir jalan.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo kepada Suara NTB, Rabu (5/2) kemarin, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang pengunjuk rasa dari IPMN atas kasus penghinaan terhadap Polisi. Dirinya yang akan menjadi pelapornya.

Karena saat penghinaan terjadi, dirinya yang berada di dekat AF. “Awalnya mereka memblokir jalan. Karena kasihan sama pengguna jalan lain, kita arahkan mereka untuk langsung ke kantor Desa.

Setelah diajak berulang kali, dia malah membentak saya dan mengeluarkankata-katapenghinaanterhadap Polisi,” kata Antonius Dopo.

Di sisi lain, aksi unjuk rasa IPMN di depan kantor Desa Nowa langsung diterima Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK dan Kepala Desa, Mochtar AR beserta pengurusUPKPNPMMandiriKecamatan Woja. Masalah penggunaan anggaran dana desa (ADD) yang dipersoalkan IPMN langsung

dijelaskan Kepala Desa Nowa dan laporan penggunaan dananya diserahkan kepada pengunjuk rasa.

Namun para pengunjuk rasa justru kembali mempermasalahkan kinerja aparat Desa dan membandingkan dengan Desa lain soal penggunaan ADD. Karena terus dipersoalkan, Kepala Desa Nowa, Mochtar AR langsung meminta megaphone dan kembali menjelaskan soal ADD dan raskin untuk Desa Nowa. “Jangan ngomong putar terus. Kapan selesainya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak puas juga, baca sendiri bukunya yang kita serahkan. Semuanyaadadisitu.Soalberasraskin, jangansalahinkitaterus.Kitasudah perintahkan RT untuk kumpulkan uangkewargauntukbulanJanuari dan Februari, tapi sampai hari ini uangbelumjugaterkumpul.Masalah beras raskin ini, beras yang nunggu uang di Bulog,” jelasnya.

Terkaitdenganprogrambronjong yang dipersoalkan pengunjuk rasa, Dewi fasilitator tekhnis program PNPM Mandiri Kecamatan Woja, mengatakan, program bronjong di DesaNowasudahrampungdikerjakan.Bronjongsemuladirencanakan 10 susun dengan panjang 92 meter, tapi atas permintaan warga direvisi menjadi 7 terap dan panjangnya menjadi 130 meter. “Volumenya tetap.Pekerjaannyasudahrampung dan sudah dilaporkan dalam musyawarah,” kata Dewi yang didamping Syafruddin Ketua UPK PNPM Mandiri Woja. (ula)

Warga Desa Kalimantong Tuntut Perbaikan Jalan Taliwang (Suara NTB)Pemerataan perbaikan akses jalan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya masih menjadi keluhan masyarakatnya. Terbukti hampir seluruh masyarakat menuntu perbaikan jalan di wilayahnya masing-masing.

Seperti yang disuarakan oleh warga desa Kalimantong kecamatan Brang Ene, Rabu (5/2) ke-

marin. Puluhan warga desa itu mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat dengan satu tuntutan agar akses jalan menuju desa mereka segera diperbaiki. “Permintaan kami sederhana. Kami mau jalan desa kami diperbaiki itu saja,” jelas Kades Kalimantong Ayubar kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan pihak Dinas PU.

Selama ini warga desa Kalimantong tak pernah benar-benar menikmati jalan mulus di desanya. Menurut Ayubar, akses jalan ke desanya itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Berlubang dan becek pada saat hujan menjadi pemandangan lumrah di jalan desa mereka pada saat sekarang ini. “Kalau musim kering akan berdebu dan itu sangat mengganggu kami,” tegasnya.

Total panjang jalan yang rusak menuju desa Kalimantong sepanjang tiga kilometer. Sepanjang satu kilometer adalah jalan masuk menuju desa sementara sisanya adalah jalanan utama yang menghubungkan desa Kalimantong dengan desa lainnya di kecamatan Brang Ene. Ayubar mengungkapkan, tuntutan warganya kali ini bukan yang pertama dilancarkan.

Sejak tahun 2011, hingga memasuki awal tahun 2014 ini, impian warga agar kondisi jalan menuju desanya menjadi mulus tak kunjung terealisasi.

Namun demikian, keluhan warga desa Kalimantong itu akan segera hilang. Pasalnya saat bertemu dengan pihak Dinas PU, warga dijanjikan akan segera mulai mengerjakan ruas jalan ke desa Kalimantong. (bug)

(Suara NTB/ula)

DIMARAHI - Pengunjuk rasa dimarahi Kepala Desa Nowa karena terus mempersoalkan ADD walaupun telah dijelaskan dan diberikan laporan penggunaan ADD.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

Busyro Kritik Anggota DPR RI Dapil NTB Dari Hal. 1 Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Rabu (5/2). Dalam kunjungan tersebut, Busyro diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino dan staf redaksi.

Busyro mengatakan, oknum pejabat meraup keuntungan berupa fee dari impor daging sapi sebesar Rp 5 ribu per Kg. Karena itu KPK mencoba memberi perlindungan kepada peternak di daerah ini agar bisa mengirim sapi untuk memenuhi permintaan pasar.

Dalam batas tertentu itu sudah gagal untuk Jawa Timur, NTB dan NTT. Jadi ada 6,2 juta peternak sapi di Jawa Timur, NTB dan NTT mengalami kegagalan. Artinya mereka tidak dilindungi oleh pemerintah di Jakarta. ‘’Dan anehnya anggota DPR yang asli sini (NTB) mestinya dimintai tanggung jawab oleh masyarakat pemilihnya,” kata Busyro.

Dalam kesempatan itu Busyro mengkritik anggota DPR RI dapil NTB yang tidak memberikan perlindungan bagi peternak sehingga hasil usaha mereka tidak mampu dimaksimalkan. Ia memberi saran kepada masyarakat agar memilih calon legislatif yang memiliki kepedulian untuk usaha rakyat kecil pada pemilu legislatif nanti.

Sementara dalam kunjungannya, Busyro berkesempatan dialog interaktif di Radio Global FM Lombok.

Busyro mendapat masukan dari penelpon yang berharap KPK lebih “rajin” datang ke NTB. Dalam arti lebih intens untuk mengusut kasus tindak pidana korupsi dengan sekala besar. “Karena yang disentuh oleh Kepolisian dan Kejaksaan di NTB ini masih kasus kasus kecil pak. Sehingga ada harapan kami sebagai masyarakat, supaya KPK turun dan mengusut kasus kasus besar yang belum muncul ke permukaan,” kata Ibu Bayu dari Mataram.

Busyro mengapresiasi penelepon tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberanian Ibu Bayu dan masyarakat umumnya menyampaikan informasi, menjadi salah satu kekuatan KPK untuk menemukan kasus kelas kakap khususnya di daerah. “Maka dari itu, jika ada laporan, dilengkapi data, meskipun mencapai ribuan, tapi kami akan cek, kami akan periksa ke lapangan. Nah laporan – laporan semacam ini penting bagi kami sebagai bahan di dalam supervisi nanti, sejauhmana kinerja Kejaksaan dan Kepolisian,” terang mantan Ketua KPK Tahun 2010 kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1952 ini. (ars)

Lapor Caleg Gunakan Uang Negara Dari Hal. 1 lembaganya tidak akan diam dengan praktik tersebut. Akan ada upaya cepat akan dilakukan dalam rangka mencegah praktik penyalahgunaan anggaran negara.

Untuk itu, Busyro Muqoddas berharap lembaganya membutuhkan informasi yang jelas dari masyarakat sebagai bahan untuk menindaklanjuti laporan yang diterima. Pasalnya sangat banyak laporan yang masuk ke KPK namun tidak bisa ditindaklanjuti karena belum ada bukti awal yang cukup.

“Kalau ada indikasi, ada informasi yang didukung dengan indikasi ada calon-calon terten-

tu di NTB kemudian menggunakan keuangan atau anggaran negara di sektor mana, itu harus clean informasi itu.

Ketika itu clean, angkat saja laporan itu kepada KPK. Tentu KPK akan segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat” tegasnya.

Busyro Muqoddas mengatakan, KPK sudah bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk mengawal agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara dalam proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. ‘’Kita akan awasi penyalahgunaan anggaran negara oleh caleg dari pusat sampai daerah,’’ tegasnya. (ars)

Status Giovanni di Indonesia Harus Jelas Dari Hal. 1 Ini menurutnya untuk menguji sejauh mana Giovanni dalam posisi sebagai legal standing dalam perkara yang berlaku di Indonesia. Syaratnya Giovanni menurutnya harus mengajukan keterangan dari kedutaan besar Indonesia, selain untuk menentukan benar dia warga negara Italia, juga untuk mengetahui aktivitasnya. “Apakah benar dia warga negara Italia yang punya kepentingan di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM di negaranya harus perjelas kepada kedutaan Indonesia,” terangnya.

Apalagi di Indonesia berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mengatur ketat perlintasan orang asing di Indonesia. ‘’Pada aturan ini, jelas mengatur tentang keberadaan orang asing di negara kita,” terang pegiat konsultasi hukum pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)

Universitas Mataram ini.

Sementara dalam materi gugatan Giovanni, tercantum yang bersangkutan beralamat di Borgo Capriolo 19 Treviso, Italia. Sama sekali tidak ada tercantum alamat di Indonesia. Sementara tim kuasa hukum Giovanni saat sidang mediasi Selasa (4/2) lalu, menyebut Giovanni saat ini sedang berada di negaranya untuk berobat.

Sementara Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Mataram, M. Indra Iskandarsyah, SH sempat melacak keberadaan Giovanni di Lombok, mengaku hanya menemukan data aktivitasnya tahun 2011 lalu.

“Perlintasan terakhir dia di Mataram tahun 2011, itu berdasarkan nomor paspor yang saya cek,” terangnya. tidak cukup dengan itu, ia ada rencana untuk memeriksa langsung paspor Giovanni Ardizzon.

Memang , dari Imigrasi mana Giovanni masuk tidak terlacak di sistemnya, kendati demikian akan tetap dicari tahu. (ars)

Kasus Dugaan SPPD Fiktif Oknum Pejabat Lobar Dari Hal. 1 sejumlah kasus yang masuk penanganan skala prioritas lainnya juga disampaikan.

Apa yang menjadi petunjuk Kejagung terhadap Kejati NTB? menurut Sugeng, wujudnya tidak dalam bentuk petunjuk, melainkan posisi pihaknya melapor sebagai kewajiban terhadap institusi atasan.

Bagaimana perkembangan terakhir penanganan kasus dugaan SPPD fiktif? Kajati enggan menjelaskan. “ Yang jelas masih berjalan. Kasusnya maju terus,” jawabnya.

Kasus itu sebenarnya sudah diusut sejak Februari 2013 lalu, namun dihentikan sementara sejak September 2013 karena saat itu momen politis, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lobar. “Kasusnya dibuka lagi sekarang,” terang sumber.

Terkait indikasi SPPD fiktif ini, Kejaksaan sebelumnya sudah mengantongi bukti ada pencairan atasnama oknum pejabat berinisial HM tersebut, dengan jumlah kegiatan perjalanan dinas khusus yang diduga fiktif mencapai 50 kali.

Dengan rincian tahun 2011 mencapai 28 kali dan tahun 2012 mencapai 22 kali. Belum diketahui angka pasti berapa

nilai kerugian negara, namun dari informasi umum, mencapai Rp 300 juta lebih. Bahkan dalam proses penyelidikan awal, oknum pejabat tersebut sudah pernah diklarifikasi oleh Ketua Tim Penyidik La Kamis, SH, MH, 30 Februari 2013.

Untuk gelar perkara kasus ini, sebenarnya bukan yang pertama kali.

Senin 18 Februari 2013 lalu, tim Kejati juga mendatagi Kejagung, juga dalam rangka ekspose.

Saat itu tim Kejati dipimpin Wakajati I Gede Sudiatmaja, SH yang diberi mandat oleh Nofarida, SH, MH yang menjabat sebagai Kajati NTB waktu itu untuk menangani kasus tindak pidana khusus.

Tindak lanjut dari ekspose itu, tim mendapat petunjuk untuk menelusuri ke dua maskapai penerbangan, guna mengecek manifest penumpang, khususnya berkaitan dengan keberangkatan HM. Namun semenjak tim kesulitan mendapatkan manifest itu, kasus ini tindak jelas juntrungannya dan setelah setahun berlalu, Februari 2014 kasus ini dibuka kembali. (ars)

Halaman 5

Warga Tak Boleh Balik

Walikota ”Deadline” Relokasi Rumah Warga Penghulu Agung 10 Hari Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan deadline untuk relokasi rumah warga di Pantai Penghulu Agung Ampenan selama 10 hari.

Warga yang sudah direlokasi tidak diperbolehkan lagi kembali ke rumahnya yang semula. Untuk itu, Pemkot akan menggusur dan meratakan sebanyak 19 unit rumah warga terkena relokasi.

Hal tersebut dikatakan Koordinator Tagana Kota Mataram, Husnan

ditemui disela-sela pembongkaran rumah warga Penghulu Agung yang kena relokasi, Rabu (5/2) kemarin. ‘’Ada perintah dari Walikota, ada deadline supaya warga tidak balik lagi.

Makanya semua bangunan akan dibongkar,” ujarnya.

Tetapi, katanya, saat ini Walikota memberikan kesempatan kepada 19 KK yang kena relokasi untuk memindahkan dan mengangkut barangbarang, peralatan bangunan yang masih bisa dipakai untuk dibawa. Jika

sudah tidak bisa dipakai maka bangunan akan dirobohkan dan diratakan dengan alat berat.

Terkait dengan perabotan rumah tangga, kata Husnan sudah semuanya dibawa oleh para warga ke tempat baru yang telah disediakan oleh Pemkot Mataram di BTN Nelayan II Karang Panas yang berdekatan dengan Markas Brimob Polda NTB. Untuk saat ini, lanjutnya, Tagana belum berani membongkar seluruh rumah warga yang sudah ditinggalkan tersebut. Pasaln-

Kades Kembali Pertanyakan ADD 2013 Selong (Suara NTB) Para kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mempertanyakan rencana pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013. Miliaran rupiah total ADD pembangunan di 254 desa/kelurahan yang kabarnya hangus, karena alasan defisit anggaran Lotim belum diterima para kades.

Tuntutan para kades ini kembali mengemuka pada pertemuan rapat koordinasi kades, camat dengan kepala daerah di Kantor Bupati Lotim, Rabu (5/2). Kades Masbagik Utara Baru, Khaerul Ihsan mempertanyakan dasar hukum menghilangkan ADD 2013. Menurutnya, harus jelas alasan pemerintah daerah tidak menganggarkan ADD. Dirinya tidak menerima, jika alasan Pemda hanya defisit.

Pasalnya, kondisi emosional masyarakat sudah tidak bisa dibendung oleh para kades. Bagi kades ADD merupakan dana wajib yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Hal senada disampaikan Kades Masbagik Selatan, Masdar. Masdar mempertanyakan ADD 2013 yang belum dicairkan. Berdasarkan aturan yang ada, ia menyebut Pemda wajib menyediakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ‘’Kalau ADD 2013 tidak bisa dibayar, kenapa yang lain bisa dibayar,’’ tanyanya.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim yang juga Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Rohman Farly, ia menyebutkan Pemkab Lotim akan menggunakan

dokumen ADD 2014 yang akan diberikan kepada desa untuk pemenuhan pembayaran ADD 2013.

Kondisi keuangan Lotim lanjutnya terbilang masih sangat sulit. Utang jatuh tempo Rp 116 miliar dan defisit Rp 93 miliar. Belum terbayarnya ADD 2013 itu diakuinya, karena persoalan keuangan yang sulit tersebut. Ia menjanjikan kepada seluruh desa akan menjelaskan secara detail persoalan keuangan daerah yang sedang sakit tersebut.

Rohman menjelaskan, ketentuan hukum mengenai pencairan ADD katanya sudah dipenuhi sesuai peraturan yang ada. Seperti keharusan mengalokasikan 10 persen dari total APBD. Dihitung totalnya berdasarkan ketentuan itu Rp 50 miliar, namun angka ini sudah mampu dilampaui. ‘’Karena realita anggaran Lotim, ketentuan 10

persen itu setelah APBD dikurangi gaji, dan totalnya setelah pengurangan itu hanya Rp 500 miliar. Jadi sudah melampaui dari 10 persen,” ungkapnya Terpisah, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menegaskan, ADD 2013 sudah tidak bisa dibayarkan. Dalam dokumen penganggaran APBD perubahan pun sudah tidak ada arahan untuk membayar. ‘’Yang kita cairkan saat ini ADD tahun ini anggaran 2014, bukan 2013,” imbuhnya.

Menurutnya, pembayaran 2013 tidak bisa dilakukan, karena tidak ada dasar hukumnya. Malah kalau terjadi pembayaran justru akan melanggar hukum. “Kita tidak bisa keluarkan karena tidak ada dasar hukum, di dokumen APBD Perubahan tidak ada.

Lagi pula apa kita pakai bayar uang tidak ada yang kita pakai bayar,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

TUNTUT - Kades di Lotim mempertanyakan ADD 2013 yang belum dicairkan. Mereka menuntut pemerintah segera mencairkan dana untuk desa tersebut.

Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal segera membentuk tim khusus yang terdiri dari tim ahli dari pemerintah daerah dan independen. Tim tersebut nantinya ditugasi khusus untuk melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Loteng.

Demikian diungkapkan Sekretaris BPBD Loteng, Sahabudin, S.H, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (5/2). Ia menjelaskan, dalam menyusun peta rawan bencana pihaknya tentunya tidak bisa sendiri, sehingga harus ada tim khusus yang benar-benar ahli serta profesional dalam menyusun dan memetakan daerah-daerah rawan bencana. Apalagi pentingnya peta rawan bencana tersebut.

Dalam hal ini, pihaknya akan berupaya menekan seminimal mungkin kesalahan dalam proses penyusun peta rawan bencana daerah. “Dokumen berupa peta rawan bencana tersebut penting artinya. Jadi diupayakan disusun sebaik mungkin. Sehingga memang harus melibatkan tim yang benar-benar ahli,” tegasnya.

Sahabudin menerangkan, tim tersebut nantinya direncanakan terdiri dari tim ahli dari pemerintah daerah. Termasuk tim ahli dari akademisi dan praktisi lingkungan yang

akan berkolaborasi menyusun dan memetakan daerah-daerah mana saja yang masuk katagori rawan bencana, baik itu bencana sosial, terutama bencana alam.

Sejauh ini, dari hasil pendataan yang ada sebenarnya sudah ada gambaran daerahdaerah mana saja yang masuk katagori rawan bencana. Jika dilihat dari jenis bencana yang potensial terjadi. Misalnya bencana alam berupa tanah longsor, beberapa daerah di wilayah utara sudah terdata. Termasuk beberapa daerah di wilayah Loteng bagian selatan.

Sementara untuk jenis bencana berupa banjir, hampir sebagian besar daerah-daerah pesisir pantai di wilayah Loteng bagian selatan, masuk katagori daerah rawan. Ditambah sejumlah wilayah di Kota Praya. Hanya saja, untuk wilayah Kota Praya potensi banjirnya tidak terlalu mengkhawatirkan. ‘’Keberadaan dokumen petan rawan bencana itu penting, sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pengamanan bencana,” terangnya. Adanya peta rawan bencana itu juga nantinya, bisa dijadikan dasar melakukan upaya antisipasi dan penanggulan atas bencana yang terjadi, sehingga kerugian yang muncul akibat, bencana yang datang bisa diminimalisir. (kir)

Kerusakan Terumbu Karang Mengancam Ekonomi Studi pada 2010 memperlihatkan kondisi yang jauh lebih memprihatinkan lagi. Pada tahun itu, diperkirakan cakupan terumbu karang di tiga gili hanya tinggal 12,74 persen hingga 36,10 persen. Jumlah spesies ikan yang hidup di daerah itu kini tinggal 54 spesies dari 11 famili ikan.

“Hal ini berarti bahwa kerusakan pada ekosistem tersebut akan mengurangi minat turis untuk mengunjungi Gili Matra, dan cepat atau lambat, ini akan mengancam kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar I Wayan Suana dari Universitas Mataram, yang menulis riset tersebut.

Anggota Komisi II (Bidang Ekonomi dan Pariwisata), Ir. H. Misbach Mulyadi mengakui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat NTB memang cukup banyak bergantung dari sektor pariwisata. Data ekonomi NTB tahun 2012 memperlihatkan, sektor per-

Pemkab Lobar Optimis Raih WTP Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), menerima tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Senin (3/2) lalu.

Tujuan kedatangan tim BPK ini adalah, untuk melakukan pemeriksaan, mengaudit keuangan daerah Lobar tahun 2013.

Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, dalam kata penerimaannya menjelaskan, awal Februari ini, BPK segera melakukan pemeriksaan. Pada kesempatan ini juga, bupati memberikan kabar gembira, jika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP) Lobar sudah mendapat predikat dari C ke CC. Demikian pula dengan program pembinaan LAKIP dengan BPK sejak tahun 2004-2013, pada posisi awal bulan Februari sudah mencapai angka 96 persen. Tentu predikat ini, lanjut Bupati, merupakan satu komitmen seluruh SKPD dan DPRD agar bisa melakukan tindak lanjutnya.

Bupati mengharapkan selu-

ruh SKPD dapat melakukan kerjasama. Artinya, apapun yang dibutuhkan BPK terkait pemeriksaan supaya diberikan secara cepat dan tepat, sehingga Pemkab Lobar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Pihaknya bersama seluruh jajaran yang ada, telah berkomitmen sejak tahun 2011 untuk menuju WTP (Wajib Tanpa Pengecualian).

Untuk itulah komitmen ini terus diwujudkan dalam bentuk kerja dan kinerja, terutama sekali hasilnya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Aldy Mustafa bersama rombongan berharap, auditor BPK dalam melakukan tugas di SKPD, seluruh pejabat harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi. Sekiranya ada pejabat yang dimutasi ke tempat lain, pejabat bersangkutan harus memberikan keterangan dan informasi yang jelas bagi keuangan pada SKPD yang lama. (her)

Perbaikan Jalan, PU Andalkan Dana PIP

Petakan Daerah Rawan Bencana, BPBD Loteng Bentuk Tim Khusus

Dari Hal. 1

ya, rumah masih dialiri listrik dan air bersih. ‘’Kita tunggu PLN dan PDAM untuk membongkar aliran listrik dan air,” imbuhnya.

Husnan menyebutkan, jumlah warga yang direlokasi sebanyak 19 KK. Warga yang direlokasi masing-masing sudah disediakan rumah oleh Pemkot Mataram. Ditambahkan, total rumah yang direlokasi dari ancaman gelombang pasang jumlah dari Bintaro, Penghulu Agung dan Bagik Kembar mencapai 80 unit lebih. (nas)

dagangan, hotel dan restauran kini telah menjadi kontributor terbesar kedua dalam ekonomi NTB. Sektor ini, menyumbangkan 16,76 persen kontribusi terhadap PDRB Provinsi NTB, hanya terpaut sedikit di bawah sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 18,63 persen.

Misbah mengakui bahwa kawasan wisata tiga gili yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya kini memang menjadi daya tarik utama pariwisata NTB. Karena itulah, dalam program MP3EI pun, sektor pariwisata NTB menjadi salah satu sektor yang benar – benar diutamakan. Untuk mendukung pengelolaan sektor pariwisata itulah, Misbah menyerukan agar penyelamatan lingkungan – dalam hal ini keindahan terumbu karang yang selama ini menjadi salah satu yang dicari oleh wisatawan yang datang ke NTB mulai dipertajam. ‘’Upaya penyelamatan

lingkungan bawah laut itu harus dipertajam lagi. Program – program di SKPD yang menangani itu harus dipertajam. Karena ini sekarang merupakan ikon kita,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (5/2) kemarin.

Menurut Misbach, kerusakan terumbu karang yang menjadi ‘’jualan’’ untuk menarik wisatawan memang menjadi pekerjaan rumah yang mulai harus disikapi secara serius. Sebab, sekali rusak, proses rehabilitasi terumbu karang bisa memakan waktu yang cukup lama.

Tidak saja mulai melakukan rehabilitasi. Namun, ia menilai, upaya untuk mencegah meluasnya kerusakan terhadap terumbu karang juga harus mulai digencarkan. ‘’Ini ada orang yang merusak, tapi kita kok tidak marah. Tidak masalah dari mana dia berasal, siapapun itu, kalau dia merusak lingkungan kita, ya kita harus marah,” ujarnya. (aan)

Mataram (Suara NTB) Banyaknya ruas jalan yang berlubang di Kota Mataram, menjadi catatan bagi pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, untuk segera menanggulangi hal tersebut. Proses perbaikannya pun mengandalkan dana dari Pusat Inventasi Pemerintah (PIP).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.Mahmuddin Tura mengatakan, perbaikan secara menyeluruh akses jalan di Kota Mataram, pemerintah mengandalkan dana PIP. Ditambahkan, hingga saat ini, proses pengajuan anggaran masih pada tahap pengkajian.

“Perbaikan jalannya menunggu PIP,” ungkap Mahmuddin Tura.

Dikatakan, pengajuan anggaran Rp 60 miliar, dipastikan dapat memperbaiki 54 hingga 55 KM ruas jalan di Kota Mataram. Sementara, kalau hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari anggaran Rp 4 miliar setiap tahun, paling

tidak hanya memperbaiki 20 hingga 25 KM. “Kalau kita hanya mengandalkan DAK, hanya beberapa kilometer yang bisa kita perbaiki,” katanya.

Menurutnya, informasi pengajuan dana di PIP, masuk pada proses finalisasi dari tim pengawas dari pusat. Artinya, ketika sudah tahap pencairan, akan segera dikerjakan langsung karena DID nya sudah siap. Diakui, yang menjadi prioritas perbaikan pembangunan jalan melalui PIP, yakni fokus pada perbaikan akses jalan pariwisata, perekonomian dan penanganan kemacetan.

Ditanya mekanisme pengawasan kualitas proyek? Pihaknya akan menunjuk konsultan pengawas untuk memperhatikan kualitas pengerjaan. Tidak hanya itu, penunjukan kontraktor akan dilakukan secara hati – hati dan memperhatikan ISO perusahaan tersebut. “Pemilihan kontraktor kita perlu hati-hati,” demikian Mahmuddin Tura. (cem)

(Suara NTB/met)

DEMO - Kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB. Pengunjuk rasa menolak kehadiran PT.BTDC , karena masih ada sebagian lahan warga yang berstatus sengketa di sekitar kawasan Mandalika Resort. Tampak massa diterima Asisten II Setda NTb, H.L.Gita Aryadi, kemarin.

Tunggu Kebijakan Pusat Soal Honorer K2 Tak Lulus CPNS Dari Hal. 1 nantinya hanya dikenal ada dua jenis pegawai yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Perbedaan PPPK dengan PNS jika melihat ketentuan pasal Pasal 21 dan 22 UU ASN, terlihat hak PPPK berbeda sedikit dengan yang diterima PNS. Di sana disebutkan, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi serta jaminan pensiun.

Sedang hak PPPK, yang diatur di pasal 22, disebutkan bahwa PPPK berhak memperoleh

gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun, dalam UU ASN dinyatakan, PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Jumlah peserta ujian seleksi CPNS honorer K2 seluruh NTB sebanyak 19.503 orang. Dengan rincian, peserta seleksi CPNS formasi honorer K2 Pemprov NTB 99 orang, Lombok Barat 755 orang, Lombok Tengah 2.821 orang. Kemudian Lombok Timur 1.799 orang, Lombok Utara 431 orang, Kota Mataram 1.250 orang, Sumbawa Barat 1.359 orang, Sumbawa 1.788 orang, Dompu 1.558 orang, kabupaten Bima 4.935 orang dan Kota Bima 2.708 orang. (nas)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

Halaman 6

Empat Pilar Pendidikan Karakter Pendahuluan

Waspadai Tahun Politik WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengungkapkan, tahun 2014 merupakan tahun politik dan rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang berkuasa (oknum pejabat).

Di sinilah peranan Badan Pengawas Pemilu, pers maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai tindakan yang bisa menyimpang.

Jika pengawasan lemah, kemungkinan terjadinya permainan dari oknum-oknum di ranah kekuasaan tidak bisa dihindari. Sebagai contoh, izin usaha pertambangan (IUP) di beberapa daerah yang selama ini memiliki potensi besar di bidang pertambangan. Begitu juga usaha bisnis lainnya berpotensi besar disalahgunakan.

Apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK ini mengenai para koruptor di negeri ini patut menjadi catatan bersama. Gejala korupsi semakin mengganas, massif dan dilakukan dengan modus-modus tertentu. Bahkan, berbagai hal yang bisa dilakukan manipulasi mengenai penggunaan anggaran, sehingga negara dirugikan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Gencarnya KPK melakukan penangkapan terhadap oknum pejabat di tingkat pusat dan daerah seakan tidak membuat jera dari oknum-oknum yang sengaja memperkaya diri sendiri. Gejala korupsi semakin menggurita dengan melibatkan pihak dalam jumlah lebih besar. Tidak salah, badan pengawas di daerah, seperti Inspektorat, Inpektorat Jenderal di instansi vertikal banyak menemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.

Sayangnya, hasil temuan Inspektorat dan Inspektorat Jenderal hanya menjadi konsumsi pimpinan daerah atau kementerian. Oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran hanya diberikan peringatan dan diharuskan mengembalikan anggaran yang dikorupsi pada negara. Semestinya, jika ada penyimpangan penggunaan anggaran harus dilaporkan pada aparat penegak hukum, sehingga tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi.

Untuk itu, diperlukan keseriusan dari kita bersama dalam menciptakan good governance atau pemerintahan yang bersih. Semua itu didukung dari komitmen pimpinan daerah dalam menjadikan daerah yang dipimpinnya bersih dari bebas korupsi. Berbagai pos atau kegiatan yang berpotensi dimainkan harus ditindaklanjuti dengan audit penggunaan anggaran.

Begitu juga aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan kasus. Siapapun yang bersalah, harus diperiksa dan diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan seperti diharapkan bersama. Jangan biarkan korupsi menggurita dan menjadi momok dalam pelaksanaan pemerintahan dan penegakan hukum di negara ini, khususnya di NTB. (*)

Isu pendidikan karakter saat ini mungkin sudah tidak up to date lagi, dihantam oleh gelombang bencana dan Pemilu. Dibanding 1 -2 tahun ke belakang, kita diresahkan oleh peristiwa memalukan yang menerpa wajah Indonesia yaitu berita penangkapan para pejabat dari mulai oknum Bupati/Walikota, Gubernur, anggota Dewan, Ketua Partai, Menteri dan pejabat lainnya.

Nurani kita terhentak, mengapa Indonesia yang begitu sarat dengan nilai-nilai adiluhur, religius dan nilai kebaikan ternyata begitu banyak noda hitam, perilaku kotor korupsi yang merajalela. Berita kasuskasus penangkapan para pejabat dari tingkat daerah, propinsi dan pusat terus berdatangan, dan pelan namun pasti berita tersebut sudah menjadi konsumsi biasa, berita dengan nilai jurnalistik yang rendah, mengapa demikian, karena sudah biasa terjadi.

SU-isu miring terkait dengan Indonesia menjadi kurang menarik, karena kita semua lebih banyak terserang penyakit insomnia, lupalupa ingat persis dengan lagunya “kuburan: lupa-lupa ingat�. Dampaknya isu pendidikan karakter juga timbul tenggelam, jika dua tahun silam banyak orang yang berbicara tentang pendidikan karakter, menyoal bahwa kekacauan penyimpangan yang terjadi di Indonesia adalah karakter yang lemah, kurang dan buruk.

Untuk itu, penguatan pendidikan karakter merupakan hal yang wajib ada dalam semua jenjang pendidikan, dengan harapan semakin kuat pemahaman seseorang dengan pendidikan karakter, maka semakin bagus pengaruhnya kepada perilaku dan budi pekertinya. Kini, setelah isu pendidikan karakter mulai surut, apakah masih penting untuk dibahas tentang pendidikan karakter? Saya sangat berpandangan positif, bahwa sampai kapanpun isu pendidikan karakter akan terus berkembang, dan wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan.

Konseptual Karakter merupakan entitas seseorang, menunjukkan hal yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Karakter bermakna ke-

Oleh :

Agus Sadid, M.Pd

(Ketua IPABI NTB, pemerhati pendidikan tinggal di Jurumapin-Buer) pribadian seseorang, pribadi yang berkarakter dimaknai sebagai pribadi yang kuat, tegar, jujur, religius, ulet dan memegang teguh idealisme. Pendidikan karakter berarti merupakan proses penyadaran tentang pentingnya menanamkan karakter yang positif kepada peserta didik. instrumen pendidikan, merupakan jembatan atau sarana menempa karakter yang kuat. Jalur pendidikan diyakini sangat efektif untuk menyebarkan “virus� karakter yang positif kepada peserta didik. karakter bahwa korupsi dan perilaku negatif lainnya seperti kriminal, narkoba, putus asa, lemah adalah buruk dan tidak boleh hadir dalam jiwa anak. Biarlah para pejabat yang korupsi, karena memang mereka belum memperoleh pendidikan karakter, janganlah para generasi muda yang mengikuti jejak para pejabat buruk tersebut.

Penyemaian karakter yang baik kepada anak dilakukan sejak anak usia dini akan lebih efektif, karena pada masa tersebut anak sangat rentan dan responsif terhadap tindakan pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Karakter yang kuat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya melalui bermain balok susun, bermain permainan tradisional, untuk pada tingkat pendidikan SMP atau SMA dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, out bound karakter dan diskusi lintas karakter.

Pembentukan warung atau kantin kejujuran, aksi peduli becana dan membangun solidaritas sosial melalui PMI, donor darah, sumbang bencana merupakan pengalaman pembelajaran karakter yang sangat positif bagi anak.

Secara konsep pendidikan karakter dilakukan melalui media pendidikan dimulai dari jenjang PAUD sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi. Model-model pembelajaran yang diterapkan tentunya harus berbeda. Model bermain peran, permainan tebakan, efektif untuk PAUD, sedangkan simulasi, observasi, diskusi dan unjuk kerja lapangan tentunya efektif di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Pendidikan karakter menjadi benteng terakhir bagi gerakan destruktif masyarakat yang amoral, minim kepribadian, anti kemajemukan, perbedaan, ketidakadilan dan bahkan kesetaraan gender. Pendidikan karakter merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi bangsa yang lebih baik dari pada sekarang, dan itu harus diyakini oleh kita semua. Gerakan memasalkan pendidikan karakter tentunya tidak boleh berhenti sampai di tingkat pendidikan atau sekolah, tetapi pada struktur sosial terkecil yaitu keluarga. Keluarga menjadi tumpuan

terakhir untuk menumbuhkan karakter yang baik kepada anak.

Empat Pilar Kondisi buruknya karakter para pejabat tentunya menggambarkan bahwa inilah wajah Indonesia yang sedang bersedih dan prihatin dengan masa depannya, dengan karakternya yang mengalami degradasi moral di semua lini. Pendidikan karakter sungguh dapat menjadi terapi yang efektif untuk merubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik jika kita semua mampu dan mau menunjukan dan memberikan suri teladan yang baik kepada msyarakat terutama anakanak kita tentang apa yang disebut karakter. Jadi sebagai pilar pertama pendidikan karakter adalah suri teladan. Suri teladan adalah contoh yang ditunjukkan para pejabat atau penguasa daerah tentang bagaimana sebaiknya menjadi manusia di Indonesia ini. Banyak orang berteriak untuk tidak mencuri, merampok, mengambil sesuatu yang bukan haknya, berbicara bohong dan menjunjung nilai-norma adat istiadat daerah tetapi paradoks sekali dengan kenyataan yang ditampilkan di masyarakat.

Bagaimana mau mengajak anakanak kita untuk tidak korupsi atau berbohong atau kurang ajar terhadap orang tua, kalau justru orang tua, pejabat dan penguasa daerah melakukan tindakan tersebut. Pilar pertama pendidikan karakter adalah teladan yang kuat yang ditunjukan para pemimpinnya.

Pilar kedua yaitu berkembangnya kultur akademik. Kegiatan olah pikir, mengembangkan nalar dan menganalisis secara ilmiah apa yang terjadi dilingkungan anak, dapat menguatkan karakter anak. anak yang kritis, idealis, selalu berpikir ilmiah, kreatif menulis, membaca buku dan kegiatan menambah wawasan secara luas hanya dapat tumbuh dalam lingkungan sekolah yang menjaga kultur akademik yang kuat. Tugastugas belajar anak bukan hanya bergerak pada domain kognitif tetapi harus keterampilan motorik dan afektif anak. Sekolah harus mampu mendorong tumbuhnya kultur akademik tersebut, sehingga sekolah menjadi pusat kajian dan penelitian, jika ini terjadi maka generasi kita nantinya akan menjadi generasi yang kuat dan bernalar tinggi, tidak mudah terprovokasi dan selalu melakukan kegiatan pengembangan akademiknya.

Pilar ketiga adalah kegiatan ekstra kurikuler dan intra kurikuler yang religius. Beragam kegiatan ekstra kurikuler di sekolah harus mengarah kepada pembentukan karakter anak yang baik. Muatan pendidikan karakter harus kental dalam setiap unit kegiatan siswa seperti KIR, English Club, Mading, PMI-KSR, Pecinta

Alam,Seni dan Drama, Pesantren Sekolah, Kepramukaan, Olahraga Sekolah, Kasidah dan Rebana. Semua unit kegiatan siswa harus dibimbing oleh guru pembimbing yang benar-benar berkarakter kuat, bukan guru pembimbing yang dengan terang benderang melakukan kekerasan, dan pelecehan seksual kepada siswanya.

Kegiatan ekstra dan intra sekolah bertujuan baik, karena merupakan salah satu wadah yang menampung kreativitas, minat dan bakat anak, namun semua yang terjadi di sekolah harus dalam tenggung jawab sekolah dan sisipan materi pendidikan karakter wajib dilakukan.

Terakhir adalah tindak pembelajaran berkarakter. Menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral, budi pekerti dan kemajemukan daerah tentunya salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan segera. Jujur saja pendidikan karakter memang harus dijadikan mata pelajaran tersendiri misalnya dengan sebutan pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral Pancasila.

Mengapa demikian? Karena jika sudah menjadi mata pelajaran tersendiri maka konsentrasi, kurikulum dan pengembangannya menjadi lebih fokus terarah dan tertata tingkat pencapaian hasil belajar anak. inilah yang belum terjadi di Indonesai sehingga, perjalanan pendidikan karakter masih terseok, pelan dan sulit mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mari kita renungkan apa yang saya sampaikan ini, bahwa keempat pilar pendidikan karakter tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan di sekolah-sekolah. (*)

Busyro kritik anggota DPR RI dapil NTB Rakyat harus cermat memilih wakilnya

*** Kerusakan terumbu karang mengancam ekonomi Kerusakan lingkungan berdampak kompleks

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Pengaruhi Stabilitas Keuangan, Rentenir Harus Diperangi Mataram (Suara NTB) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri menegaskan, perang terhadap parktik-praktik rentenir yang berkembang di NTB. Sebab, dampaknya negatifnya akan cukup luas terhadap stabilitas keuangan dan perekonomian di daerah.

OJK dalam tugas pokok dan fungsinya, mendorong perbankan untuk menjadi garda terdepan di masyarakat dalam hal penyiapan kredit.

“Merah tel-

Yusri

inga saya dengan adanya praktik rentenir ini. Bagaimana jadinya ekonomi NTB ke depan kalau begini,” terang mantan Deputi Senior Pengawasan Perbankan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB ini di ruang kerjanya, Rabu (5/2) siang kemarin.

Perbankan diharuskannya jangan terpinggirkan oleh peran rentenir dalam hal p e m b i ayaan kepada sektor riil d a n pemban-

gunan di daerah. Menurutnya, bank semestinya menjadi bagian terdepan untuk mempersempit peran rentenir. ‘’Harus ada keterlibatan semua pihak di dalamnya,’’ terangnya, seraya menambahkan, pemerintah daerah seharusnya mengimbau dan melibatkan seluruh stakeholder-nya.

Tetap mengacu dari sisi perbankan, Yusri menambahkan dukungan para pelaku usaha kecil adalah yang utama sebenarnya. Artinya, dalam hal ini pelaku atau pedagang kecil ini harus mematuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan perbankan jika menginginkan kredit.

Misalnya dengan memberikan jaminan kepada perbankan atas pengembalian modal yang dipinjam. Kemudian

menunggu proses analisa yang dilakukan pihak perbankan terhadap kemampuan pengembalian dan kelayakan usaha.

Sebab, uang yang dikucurkan perbankan merupakan dana pihak ketiga yang dikelolanya (tabungan masyarakat). Jika dipandang berisiko, maka perbankan juga akan mempertimbangkannya.

“Kalau sabar menunggu saja, bisa sebenarnya para pedagang mendapat pinjaman bank. Bukan karena birokrasinya yang sulit, tetapi memang itu aturan yang mengedepankan prinsip keberhati-hatian, itu saja sebenarnya,” katanya.

Keberadaan perbankan konvensional dan syariah, disebutnya sudah menjangkau ke pelosok-pelosok dalam hal penyaluran kredit dan menghimpun dana pihak ketiga.

Demikian juga dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baginya jika ini intensif, maka peran rentenir dapat dipersempit.

Ia meyakini, bahwa perban-

kan mampu dan tidak boleh tinggal diam terhadap situasi ini. Dengan mengedepankan dua motif yang dikembangkan perbankan, diantaranya motif pembangunan terhadap daerah dan motif profit (keuntungan) harus terlaksana beriringan sejalan. ‘’Nah, kalau rentenir semakin banyak, ini artinya perbankan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang perlu dilakukan pengawasan bank secara intensif,” katanya.

Diyakininya juga, seluruh perbankan dengan armada yang menjangkau lapisan masyarakat terendah, tetap mengoptimalkan penyaluran kredit tanpa jaminan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non KUR. Apalagi perbankan juga memiliki kepentingan terhadap penyaluran pembiayaan sebesar-besarnya dengan tetap mengedepankan prinsip keberhatihatiannya, guna memaksimalkan pendapatan untuk biaya operasionalnya.(bul)

(Suara NTB/dok)

Aset Pemprov NTB di Bali akan Dijual Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menjual aset milik pemerintah daerah yang berada di Bali. Aset Pemprov NTB di Bali itu berupa kantor eks Seksi Wilayah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Batanghari, Denpasar, Bali.

Kepastian rencana penjualan aset tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kepada Wakil Gubernur Bali, Drs. I Ketut Sudikerta saat berkunjung ke Mataram, Rabu (5/2) kemarin. “Silahkan diproses, dibayar saja-lah,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si mengutip pernyataan Gubernur.

Wakil Gubernur Bali menghadap Gubernur NTB untuk meminta dukungan supaya Bali terpilih sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020. Hasil pembicaraan diinisiasi supaya Bali dan Lombok menjadi tuan rumah bersama PON XX tahun 2020 mendatang. Selain membahas masalah itu, kata Tri, juga dibahas mengenai aset Pemprov NTB yang ada di Bali tersebut.

Pasalnya, masalah aset tersebut sudah cukup lama menjadi temuan BPK dan belum ada tindaklanjutnya. Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB meminta Pemprov Bali membeli saja aset tersebut. Wakil Gubernur Bali kemudian merespons, akan segera mempelajari dan memberikan kabar dalam waktu segera. ‘’Respons Wakil Gubernur Bali segera kami akan pelajari dan segera akan kami kabari,’’ ungkap Tri. Ditambahkan, terkait dengan masalah aset tersebut, selalu menjadi temuan BPK dari tahun ke tahun. Pemprov Bali juga merasa berkepentingan, pasalnya, sampai saat ini opini atas laporan keuangan mereka masih belum mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga, mereka juga tertarik mempelajari kiat-kiat yag dilakukan Pemprov NTB untuk memperoleh WTP, terutama terkait dengan penataan aset. (nas)

Halaman 7

Siapkan Sanksi DINAS Koperasi dan UMKM NTB melakukan penelusuran langsung terhadap keberadaan penyalur kredit berpraktik rentenir, yang mana sasarannya adalah pedagang-pedagang kecil.

Pihak Dinas Koperasi dan UMKM NTB, akan diperketat pengawasan kepada kepada penyalur kredit yang dikelompokkan liar tersebut.

“Jangan mengatasnamakan koperasi, karena koperasi bekerja berdasarkan Undangundang nomor 17 tahun 2012,” terang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM didampingi Ka(Suara NTB/dok) bid Pembinaan Koperasinya, H.Supran Drs. Sudiarsah, MM. Ia menanggapi maraknya praktik rentenir yang membelit pada pegadang lapak, salah satunya yang ada di kawasan Senggigi, Lombok Barat (Lobar).

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (5/2), ia mengatakan, mengacu pada undang-undang, saat ini tidak dibenarkan adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSU) yang memberikan layanan kepada non anggota. Sebab tertuang dalam UU nomor 17 bahwa, sejak 1 Maret 2013 lalu tegas menyebutkan, batas diperbolehkannya koperasi melayani non anggota, maksimal sebelum 1 Maret 2013.

Jika ditemukan ada koperasi yang memberikan layanan kepada non anggota di atas ketentuan tersebut, apalagi hingga saat ini, ditegaskan akan ada sanksi yang disiapkan berdasarkan UU tersebut. ‘’Ini yang saya kejar, kalau sampai ada koperasi yang melayani non anggota sekarang, kami siapkan sanksinya,” tegas Supran.

Untuk pemberlakukan bunga pinjaman, di koperasi tertera kesepakatan seluruh anggota melalui Rapat Akhir Tahun (RAT).

Bahwa besarannya bunga tergantung kesiapan seluruh anggota. Tetapi tidak melebihi ambang batas, apalagi bunga pengembalian kredit melebihi 100 persen.

Atas dasar ini, seluruh Dinas Koperasi di seluruh kabupaten/ kota diminta untuk mengintensifkan pengawasan dan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang sudah memiliki izin resmi. Sebab untuk sementara ini pengawasan masih belum diserahkan kepada Lembaga Pengawas Unit Simpan Pinjam (LSP) yang rencananya akan terbentuk tahun ini.

“Kalau sudah terbentuk LSP ini enak, karena independen dan tidak ada toleransi bagi yang melanggar ketentuan,” terangnya. (bul)

Ekonomi NTB Tumbuh Positif

(ant/Bali Post)

PANEN KUBIS - Seorang warga memanen kubis (kol) di ladang Desa Perteguhan, Karo, Sumut, Rabu (5/2). Erupsi Gunung Sinabung yang telah menewaskan 16 korban korban jiwa itu juga menyebabkan ribuan hektar lahan pertanian warga lereng Sinabung gagal panen.

LOWONGAN

TRAVEL

BATIK

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) belum menemukan adanya relevansi antara capaian pertumbuhan ekonomi dengan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pasalnya, sejauh ini, belum dilakukan pencacahan langsung hingga ke lapisan masyarakat ekonomi menengah keb awah, dengan indikator penghitungannya. Tetapi dimungkinkan tahun ini sudah ada rumus yang akan digunakan untuk menghitung tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Demikian terungkap dari diskusi antara BPS, SKPD terkait serta media, dengan tema pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV tahun 2013 di Kantor BPS Provinsi NTB, Rabu (5/2).

“Tahun ini mungkin sudah bisa kita ketahui rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini Bappeda juga punya andil,” terang Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin.

Sebab mengacu pada pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2013, yang diumumkan tumbuh mencapai 5,69 persen dengan sub sektor pertambangan migas, dan tercapai sebesar 5,61 persen tanpa sub sektor pertambangan.

Terjadi perbedaan antara data lapangan, dimana masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, justru dihimpit kesulitan ekonomi.

“Tetapi target pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 5,5 persen sudah tercapai, bahkan sudah melampau untuk tahun 2013,” tambahnya.

Ia menjabarkan kondisi perekonomian NTB dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB pada triwulan IV-2013, dimana dengan sub sektor pertambangan non migas, mencapai Rp 14,91 triliun. Sedangkan tanpa sub sektor pertambangan non migas PDRB mencapai Rp 12,49 triliun.

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2013 yang mengalami kontraksi, disebabkan oleh turunnya nilai tambah pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yaitu masing-masing sebesar minus 3,93 poin dan minus 0,21 poin.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV ini didorong oleh sektor-sektor yang lain terutama oleh sektor pertambangan dan penggalian (1,79 poin). Secara struktur, dari sisi produksi, PDRB triwulan IV-2013 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 24,93 persen, diikuti sektor pertambangan dan penggalian 18,55 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 16,82 persen.

Secara menyeluruh, kondisi perekonomian Provinsi NTB hingga akhir tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang positif. Namun, jika dibandingkan kondisi ekonomi triPENGOBATAN wulan sebelumnya III 2013, terjadi penurunan produktivitas di beberapa sektor ekonomi. Antara lain sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, sehingga nilai tambah yang diciptakannyapun menurun. (bul)

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

Minim, APP di Legislatif Giri Menang (Suara NTB) – Masih minimnya anggota Parlemen Perempuan (APP) di legislatif, membuat keterlibatan kaum perempuan dalam menyuarakan aspirasi rakyat juga minim. Terlebih, dengan tidak adanya posisi strategis yang dijabat, sehingga mengurangi posisi tawar perempuan dalam menyamakan persepsi di fraksi maupun rapat – rapat komisi.

Demikian disampaikan Direktur Program LBH APIK, Puziati pada diskusi tentang peran media untuk mendukung advokasi kebijakan responsif gender dan pro poor, Selasa (4/2) malam lalu.

Dikatakan, minimnya perempuan yang menjadi anggota legislatif, menyebabkan beberapa kebijakan tentang terkait dengan isu-isu sensitif terhadap perempuan sering kali terbengkalai atau bahkan tidak menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan. Dicontohkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan, kesehatan reproduksi sebenarnya menjadi catatan untuk anggota dewan perempuan, untuk menyuarakan persoalan tersebut ketika rapat komisi maupun rapat paripurna.

“Harapan saya APP dapat menyuarakan isu – isu tentang persoalan perempuan,” ungkap Puzi.

Ditambahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa APP belum cukup memberikan kontribusi dalam penerapan kebijakan eksekutif. Diakui, berdasarkan assesment yang dilakukan di dua daerah yakni Lombok Timur dan Mataram. Kota Mataram 73,1 persen masyarakat mengenal APP, sedangkan Lotim 58,2 persen. Sementara, dewan perempuan yang tidak mengenal produk legislasinya sebanyak 75 persen.

APP yang tidak memperhatikan kelompok perempuan sambungnya, di Lombok Timur 38,8 persen, sementara di Mataram 28,9 persen. Sedangkan pengawalan terhadap APP, Lotim 83,65 persen tidak aktif dan Mataram 65,7 persen tidak aktif. Artinya, persentase tersebut menjadi referensi bagi caleg perempuan pada pemilu 2014, agar dapat menyuarakan kebijakan – kebijakan terkait persoalan perempuan.

Kedepan kata Puzi, aleg maupun caleg perempuan akan diberikan pelatihan dan pembinaan, terkait persoalan – persoalan yang menyangkut gender. “Insya Allah kedepan kita (LBH APIK,red) akan berikan bekal kepada caleg atau aleg perempuan untuk isu – isu sensitif yang menyangkut gender,” tegasnya.

Sementara, persepektif peran media untuk mendukung advokasi kebijakan responsif gender dan pro poor yang disampaikan PWI NTB, diwakili oleh H. Rudi Hidayat mengatakan pada dasarnya pers telah berperan sebagai lembaga kontrol sosial dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga antara NGO dan insan pers, tetap bersinergi membangun komunikasi. (cem)

POLHUKAM

Pasangan Diduga Mesum Terjaring Razia Giri Menang (Suara NTB) Petugas Satpol PP Lombok Barat gencar melakukan razia. Setelah sebelumnya merazia PNS dan siswa, Rabu kemarin mereka kembali merazia penginapan di sekitar daerah Narmada dan Lingsar. Alhasil, sebanyak 10 pasangan diduga mesum berhasil dijaring. Mereka ditemukan di empat penginapan di daerah setempat.

Pantauan wartawan yang ikut serta menggerebek penginapan itu, satu regu petugas Pol PP diterjunkan melakukan penyisiran mulai dari pasar Narmada dan sekitarnya. Di pasar Narmada, seorang PNS berhasil diijaring.

Seorang Guru di Narmada, terjaring ketika berbelanja di pasar. Karena bolos saat jam kerja, oknum PNS ini pun diberi pembinaan. Petugas selanjutnya, menyisir ke sepanjang jalan Narmada-Lingsar.

Hasilnya, sebanyak delapan siswa SMK Lingsar terjaring.

Petugas Pol PP mengalihkan razia ke penginapan. Mulai dari penginapan inisial R, hasil razia di penginapaan ini nihil. Diduga kegiatan razia Pol PP ini bocor sehingga satpol PP keluar dengan tangan hampa dari penginapan ini.

Setelah tak menemukan apa – apa di penginapan R, regu Pol PP merazia penginapan berinisial I. Disini, dua pasangan tak berstatus suami istri ditemukan tengah berduaan di dalam kamar.

Pasangan yang diduga mesum ini sempat terkejut ketika Pol PP datang dan menggedor pintu kamar penginapan.

Setelah digedor, mereka pun dibawa keluar kamar. Setelah selesai didata, terduga pasangan mesum ini selanjutnya digelandang ke kendaraan pol PP untuk dibawa ke kan-

tor Sat pol PP. Setelah selesai merazia penginapan I, petugas selanjutnya ke penginapan PL. Disini jumlah pasangan yang ditemukan lebih banyak lagi. Petugas Pol PP menemukan lima orang yang diduga pasangan mesum sedang berduaan di dalam kamar.

Penggerebekan pasangan di lokasi ini cukup dramatis, pasalnya ada pasangan yang sempat melarikan diri. Akan tetapi, pasangan ini berhasil ditangkap. “Ada pasangan sempat ingin lari, tapi berhasil kita tangkap,” kata salah seorang petugas pol PP di selasela razia. Di lokasi penginapan ini, petugas Pol PP juga menjaring pensiunan PNS yang tinggal di Mataram.

Terakhir, petugas Pol PP merazia penginapan T. Disini, lagi-lagi pol PP menjaring tiga terduga pasangan mesum. Mereka pun sempat memberi perlawanan terhadap petugas Pol PP. Bahkan, seorang wanita yang terjaring razia ini sempat menangis. Setelah didata, semua pasangan yang terjaring sebanyak 20 orang digelandang ke kendaraan Pol PP. Semua pasangan ini selanjutnya di bawa ke kantor Pol PP. “Kita beri pembinaan dan pengarahan dulu,”ujar ketua regu pol PP. Setiba di kantor Pol PP, semua pasangan di-

(Suara NTB/her)

TERJARING - Pasangan yang terjaring razia pol PP, dibawa ke kantor Pol PP Lobar. kumpulkan. Mereka diberi pengarahan oleh petugas Pol PP. Mereka diingatkan agar tidak lagi mengulangi perbuatan terlarang tersebut.

Terpisah, Kasat Pol PP Lobar, I Nengah Sugiartha menyatakan razia atau operasi para PNS dan pelajar termasuk kegiatan patroli rutin. Kegiatan yang sempat vakum ini akan dihidupkan kembali setiap hari. Patroli akan digilir, per hari diupayakan dua kecamatan. Dalam patroli rutin ini juga jelasnya bisa sambil menertibkan dan melihat baliho yang terpasang di pohon dan jalan

Pasca-Vonis Bebas, Kelan Aktif Kembali (Suara NTB/cem)

DIALOG - Direktur Program LBH APIK, Puziati (kiri) Perwakilan PWI NTB, H.Rudi Hidayat (Tengah), Moderator Nasrudin Zain (Kanan) duduk bersama pada diskusi peran media untuk mendukung advokasi kebijakan responsif gender dan pro poor di Papaya Kafe, Senggigi, Selasa (4/2) malam.

Kewenangan Lembaga Negara Masih Perlu Ditata

(ant/bali post)

Bandung (Suara NTB) Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Irman Gusman, menilai diperlukan konsolidasi demokrasi dalam penataan lembaga-lembaga negara karena pascareformasi masih ada lembaga yang surplus dan defisit kewenangan.

“Indonesia tidak mudah mentransformasi politiknya, namun perlu konsolidasi demokrasi penataan lembaga negara setelah 15 tahun reformasi karena masih ada surplus dan defisit kewenangan,” kata Irman di Bandung, Jabar, Rabu.

Ia menilai selama ini lembaga legislatif seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum berjalan dengan baik.

Selain itu menurut dia hubungan antara parlemen dan presiden belum menunjukkan sistem presidensial yang dianut Indonesia, namun cenderung semi-parlementer.

“Begitu juga di lembaga yudikatif perlu ada penataan.

Lalu saat ini muncul aspirasi rakyat untuk menghidupkan kembali peran MPR dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk kesinambungan pembangunan,” ujarnya.

Selain itu Irman mengatakan peran partai politik seharusnya ditingkatkan antara lain sebagai pendidikan politik dan penyerap aspirasi masyarakat.

Menurut dia, parpol sebagai salah satu pilar demokrasi masih elitis belum secara benar menjadi saluran aspirasi masyarakat.

“Saya menilai konvensi ini memberi ruang bagi rakyat berpartisipasi dalam pencarian pemimpin,” ujarnya. Selain itu menurut dia budaya politik masih bersifat paternalistik dan belum egaliter, karena itu perlu adanya perubahan pandangan.

Sementara itu Irman mengatakan bahwa ekonomi dan politik seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Menurut dia pembangunan politik Indonesia di era demokratisasi maka kedaulatan rakyat harus menjadi dasar pembangunan politik.

“Demokrasi kita sudah maju. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat,” tegasnya. Ia menilai perkembangan politik berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat karena demokrasi belum berkualitas, sehingga kesejahteraan ekonomi belum bisa diharapkan. (ant/bali post)

Irman Gusman

Halaman 8

Praya (Suara NTB) Setelah mendapat vonis bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Praya, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), H.L. Kelan, S.Pd, dipastikan akan segera masuk kantor kembali.

Kendati proses hukumnya sendiri belum sepenuhnya selesai. Mengingat keputusan PN Praya belum berkekuatan hukum tetap.

“Dalam minggu ini juga beliau (kelan,red) sudah kembali aktif sebagai anggota Dewan,” aku Kabag. Humas DPRD Loteng, H. L. Muzhar, kepada Suara NTB, Rabu (5/2) kemarin. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Muzhar mengungkapkan, Kelan sendiri sudah mengkonfirmasi keaktifannya kembali sebagai wakil rakyat ke Sekretariat DPRD Loteng, Rabu pagi kemarin.

Menurut Muzhar, sebenarnya tidaka ada persoalan berarti yang bisa mengganjal kembalinya Kelan ke kursi anggota DPRD Loteng.

Pasalnya, selama menjalani proses hukum, status Kelan tidak pernah dicabut dari keanggotan DPRD Loteng.

Termasuk statusnya sebagai Ketua Komisi I DPRD Loteng sendiri. Begitu pula hakhaknya sebagai wakil rakyat tetap diterima.

Hanya tugas dan kewa-

jibanya saja yang diserahkan ke Wakil Ketua Komisi I. Karena Kelan sendiri lebih fokus untuk menjalani proses hukum yang tengah dihadapinya. “Dulu memang sempat diajukan surat pemberhetian sementara ke Gubernur. Namun sampai saat ini surat persetujuan dari Gubernur itu sendiri belum turun. Sehingga Kelan bisa langsung masuk kantor,” jelasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya pada Senin (3/2) kemarin, akhirnya menjatuhkan vonis bebas tanpa syarat kepada Ketua Komisi I DPRD Loteng, terkait kasus pembunuhan atas Sudirman, warga Desa Langko Janapria. Vonis tersebut diberikan setelah Majelis Hakim menilai, Kelan tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Februari 2013 lalu.

Setelah sebelumnya, Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kurungan selama 13 tahun. Kelan sendiri dituntut karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 jo pasal 355 ayat 1 ke 1 KHUP. Dimana terdakwa didakwa dengan sengaja memberikan atau menyediakan sarana dan fasilitas terhadap para pelaku. Sehingga pembunu-

han bisa berlangsung.

Fasilitas tersebut berupa kendaraan roda empat yang disimpan dirumah terdakwa.

Memang masih ada beberapa pasal alternatif yang dikenakan kepada terdakwa. Namun JPU akhirnya memutuskan menjerat terdakwa dengan pasal 340 jo pasal 355 ayat 1 ke 1. Karena pasal itulah yang memenuhi unsur pidanannya.

Bahkan dalam sidang dakwaan pada 25 September 2013 lalu, Kelan diancam hukuman pasal berlapis. Masing-masing pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 338, tentang pembunuhan, pasal 320 tentang penculikan serta pasal 221 KUHP tentang perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan dan hasil kejahatan.

Dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati.

Namun semua tuntutan tersebut nyata tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim yang dipimpin langsung Ketua PN Praya, Sumedi, S.H., memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Menurut Majelis Hakim, dari keterangan saksi dan fakta persidangan, tidak ada bukti atau keterangan yang memberatkan terdakwa.

Sehingga terdakwa dinyatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. (kir)

Pemilu 2014

Bawaslu NTB Targetkan 20.000 Relawan Mataram (Suara NTB) Inisiatif untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi proses berjalannya pemilu yang dibumbui dalam wacana satu juta relawan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) nampaknya bukan isapan jempol belaka.

Tak ayal, 20.000 relawan pun ditargetkan Bawaslu NTB untuk mengawasi pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar.

Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu NTB, Bambang Karyono, ketika ditemui suara NTB di ruang kerjanya Rabu (5/2) kemarin mengaku bahwa target 20.000 orang relawan tidak akan sulit dicapai Bawaslu NTB. “Saya kira target 20.000 relawan tidak akan sulit kami capai pasalnya, sejauh ini 13.000 relawan sudah bisa kami pastikan ada,” akunya.

Dirinya menambahkan bahwa tujuan adanya relawan ini adalah agar masyarakat

merasa terlibat dalam berdemokrasi, sedangkan yang menjadi target tawarannya adalah untuk kalangan mahasiswa, pelajar dan LSM yang ada diseluruh NTB. Bambang menilai, berjalannya demokrasi harus dibangun berdasarkan kesadaran individu masyarakat, bukan atas dasar paksaan atau dorongan lainnya. Hal inilah yang menjadi motivasi adanya relawan untuk mengawasi pemilu. “ Demokrasi ini milik kita, jangan sampai kita membeli untuk menjalankan demokrasi. Semua orang bisa menjadi relawan asalkan memiliki hak pilih,” ujarnya.

Mengenai teknis, pihaknya akan memberikan ID card yang jelas kepada para relawan dalam menjalankan tugas.

“Kami akan berikan identitas yang jelas kepada para relawan, akan ada sertifikat dari Bawaslu RI namun, bukan berarti masyarakat yang tidak memiliki ID card tidak bisa

melaporkan jika ada pelanggaran, semua bisa,” katanya.

Dijelaskannya pula bahwa relawan akan diberikan bimbingan berjenjang yang rancananya akan dilakukan di setiap desa. Para relawan pun memiliki tugas yang sama dengan Bawaslu yakni mengawasi, menggali informasi dan melaporkan jika ada pelanggaran.

Ketika ditanya mengenai dana saksi yang masih belum jelas, Bambang mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan dana saksi harus berasal dari uang negara. Dikatakanya pula pihaknya tidak ingin direcoki oleh persoalan yang bukan kepentingan Bawaslu.

“Kami tidak pernah mengusulkan itu, masalah itu kan masih belum diputuskan.

Kami hanya manjawab harapan publik. Kami tidak ingin direcoki namun, jika publik menginginkan itu, kami siap,” tutupnya. (ami)

utama. Selain itu, melihat bangunan baru yang belum punya izin.

“Ini segera diintsruksikan pasang plank, lengkap izinnya, kalau tidak ada izin kami akan tutup,” tegasnya. Termasuk pelajar berkeliaran jam sekolah menjadi sasaran untuk ditertibkan. Hal ini untuk memberi pembinaaan supaya pelajar jangan bolos.

Ia menjelaskan, operasi tersebut dibagi tiga regu.

Satu regu dikirim ke Kuripan mengawal Bupati, satu regu ke daerah Naramda dan Lingsar serta satu regu stanby di kantor.

Pasangan mesum yang tertangkap jelasnya, akan diberi pembinaan. Kalau PSK akan dikoordinasikan untuk dibina di rumah pembinaan Budi Rini. Sedangkan jika wanita bukan PSK akan dikembalikan ke keluarganya. Tujuan operasi jelasnya, supaya memberi efek jera terhadap pasangan. Hal ini mencegah perbuatan yang dilarang agama.

“Juga untuk cek izin - izin yang dimiliki penginapan,” ujarnya. Diharapkan, penginapan yang belum urus izin akan segera mengurus izin untuk menaikkan PAD. (her)

Jelang Pemilu

Logistik KPU Kota Mataram Belum Lengkap Mataram (Suara NTB) Pemilu 2014 tinggal beberapa bulan lagi, persiapan pun harus dilakukan pihak Komisi Pemilihan Umun (KPU) tidak terkecuali KPU Kota Mataram. Meski logistik untuk pemilu 2014 di kantor KPU Kota Mataram sekilas tampak menumpuk namun, masih ada beberapa kebutuhan logistik yang belum lengkap. Hal ini diutarakan Sumarja, selaku Bagian Logistik KPU Kota Mataram.

“Masih ada yang belum datang seperti segel, tinta, spidol dan formulir. Akan tetapi, secara umum sudah siap, untuk ATK, amplop, kotak, bilik suara sudah ada,” ujarnya.

Logistik untuk pesta demokrasi 2014 ini diakuinya datang sekitar sebulan yang lalu dan akan disebarkan sepuluh hari sebelum proses pemungutan suara digelar. Menurutnya, sejauh ini tidak ada kendala dalam melengkapi logistik, kalaupun nantinya ada kekurangan pada saat pelaksanaan pemilu, pihaknya yakin dapat menanggulangi.

“Kalau nanti ada kekurangan, saya kira tidak akan signifikan.

Kami yakin bisa menanggulanginya karena laporan kebutuhan logistik yang kami kirim ke pusat sudah sesuai data,” katanya.

Sumarja juga menambahkan bahwa logistik yang memiliki kuota lebih dari Data Pemilih Tetap (DPT) hanyalah surat suara saja. “Kuota lebih hanya surat suara saja yakni sekitar 10 persen, sementara untuk logistik lain tidak dilebihkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ansori, selaku Bagian Data di KPU Kota Mataram, mengatakan bahwa logistik sangat erat kaitannya dengan Data Pemilih Tetap (DPT). “Jumlah logistik mengikuti jumlah data,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah jumlah data pemilih yang invalid juga berpengaruh terhadap jumlah logistik, dirinya mengatakan tidak berpengaruh sama sekali.

“Jumlah logistik itu mengikuti DPT jadi, kalau ada data invalid itu tidak berpengaruh terhadap logistiknya. Hanya saja kelengkapan dari data invalid itu yang dilengkapi,” tutupnya. (ami)

DPT Invalid

Bawaslu Tunggu Informasi KPU NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, belum mendapatkan konfirmasi dari KPU NTB terkait penghapusan sekitar lima ribu orang dari Data Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dikatakan Bambang Karyono selaku Kepala Divisi Pengawasan Bawaslu NTB. “Kami belum mendapatkan konfirmasi dari KPU terkait penghapusan itu,” ujarnya. Menurutnya, jika terjadi penghapusan dari jumlah DPT yang ada, seharusnya KPU mengirim tembusan ke Bawaslu. “NIK invalid yang kami rekomendasikan memang mengakibatkan DPT mengalami pengurangan atau penghapusan namun, apabila KPU melakukan itu, seharusnya ada tembusan ke

Bawaslu,” katanya.

Selain itu Bambang juga menambahkan jika memang KPU harus melakukan penghapusan, alasannya harus jelas. Verifikasi di lapangan perlu juga dilakukan sebelum mengambil keputusan penghapusan. Sementara itu sejauh ini, dia mengaku bahwa pihaknya telah bersurat ke KPU terkait masalah tersebut.

Terlepas dari masalah penghapusan DPT, pihak Bawaslu sebenarnya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPU selama ini. “ Tentu kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan KPU selama ini,” katanya. Dinilainya bahwa KPU selama ini telah berusaha menjalankan tugas semaksimal mungkin. (ami)

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Rilis Lagu Baru

U2 Sumbang Rp 36 Miliar untuk Lawan AIDS Jakarta (Suara NTB) Beberapa saat yang lalu U2 merilis sebuah lagu baru berjudul Invisible melalui iTunes secara gratis. Bank of America yang telah bekerja sama dengan U2 menjanjikan 1 dolar Amerika (Sekitar 12.000 rupiah) untuk tiap lagu Invisible yang diunduh.

Dan dalam waktu 36 jam saja, Bank of America terhitung telah menggelontorkan dana sebesar tiga juta dolar (Rp 36.5 miliar ) kepada (RED), organisasi yang melawan AIDS milik Bono. Periode waktu download dimulai bersamaan dengan acara SuperBowl hari Senin yang lalu, dan ditutup kemarin, Selasa (4/2).

Seperti yang kita ketahui, U2 juga tampil pada acara SuperBowl kemarin dengan mempromosikan lagu Invisiblenya ke masyarakat luas. Dan hanya dalam selang satu jam saja, tombol download pada iTunes store langsung mencapai angka satu juta! Wow!

Target U2 sebenarnya hanya dua juta dollar saja, namun hasil yang didapat ini benarbenar di luar ekspektasinya.

Lagu Invisible sendiri sudah tidak lagi gratis saat ini, untuk para fans yang belum mendapatkan lagu tersebut, mereka bisa membelinya dengan harga 1.29 dolar Amerika.

Untuk kamu ketahui, tembang Invisible tersebut juga akan termasuk pada album baru mereka yang akan keluar pada musim panas tahun ini. Pada album tersebut akan ada lagu baru lain Ordinary Love, yang terinspirasi oleh Nelson Mandela, seperti yang diwartakan situs Nme. (berbagai sumber)

Justin Bieber akan Diadili Bulan Depan Jakarta Kasus penangkapan Justin Bieber beberapa waktu lalu ternyata belum tuntas. Pengadilan telah mengumumkan bahwa penyanyi ini akan diadili pada 3 Maret mendatang.

Sebagaimana dilaporkan oleh Rolling Stone, Justin dijadwalkan hadir di Miami-Dade County Judge untuk menjalani pengadilan trial. Dia akan menghadapi tiga tuntutan sekaligus.

Justin Bieber @ rollingstone.com Selain harus menjalani proses hukum akibat kasus DUI (driving under influence), Justin juga akan diperiksa terkait penolakan penahanan dan mengemudi tanpa SIM yang sah. Saat ditahan, surat izin mengemudi Justin memang sudah expired.

Belakangan ini, Justin memang mengalami beragam masalah. Sebelum penangkapan pada Januari lalu, rumahnya sempat digeledah dan polisi menemukan sejumlah obat-obatan terlarang. (ant/balipost)

(Suara NTB/ars)

GANGGU KENYAMANAN - Sampah daun di Taman Sangkareang Kota Mataram hampir setiap jam menjadi masalah dan mengganggu pemandangan. Kondisi ini disebabkan pepohonan rindang masih dipertahankan di area taman yang menjadi salah satu tempat tongkrongan favorit muda mudi di Kota Mataram ini. Kendati demikian, pengunjung tidak terlalu terganggu dan menganggap sampah dari dedaunan ini menjadi sisi lain suasana natural di sana.

Suka Cendol dan Bakpia Jakarta Miss Universe 2013 María Gabriela Isler menyebut cendol dan bakpia sebagai makanan Indonesia kesukaannya.

“Makanan favorit saya cendol dan bakpia cokelat,” katanya di Graha Mustika Jakarta, Rabu.

Perempuan yang akrab dipanggil Molly itu mengaku telah mencicipi beragam makanan khas daerah selama mengunjungi Jakarta, Bogor, Yogyakarta dan Surabaya.

Gadis asal Venezuela itu mengaku mendapat banyak pengalaman baru yang menarik sejak tiba di Indonesia 27 Januari lalu.

“Setiap hari saya selalu menemukan hal yang berbeda, mulai dari makanan, tradisi, sampai kostum,” jelas Molly, yang mengaku mengagumi keragaman budaya dan etnis Indonesia.

Hari ini adalah hari terakhir Molly di Indonesia. Malam nanti dia akan bertolak ke Amsterdam, Belanda. (ant/balipost)

Maria Gabriela Isler Promosikan Batik Indonesia

María Gabriela Isler

Jakarta (Suara NTB) Miss Universe 2013 María Gabriela Isler berjanji akan mempromosikan batik Indonesia di kancah dunia.

Menjelang kepergiannya dari Indonesia, gadis kelahiran 21 Maret 1988 itu sudah memiliki beberapa koleksi busana dan syal bermotif batik yang akan dibawa pulang ke kampung halamannya di Venezuela.

Dia berjanji akan mempromosikan batik mengingat posisinya sebagai Ratu Sejagat yang menjadi pusat perhatian internasional.

“Saya berharap bisa memakai batik ke seluruh dunia dan memamerkan budaya Indonesia pada banyak orang,” katanya ditemui di Graha Mustika Ratu, Rabu.

Selama lawatannya ke Indonesia, gadis yang akrab dipanggil Molly itu tidak asing lagi dengan batik.

Selain mengenakan beraneka busana berbahan dasar batik, dia juga sempat mempelajari cara membatik dan arti di balik beragam motif batik. (ant/balipost)

7 Lagu ’’Merelakan Mantan’’ Paling Sedih, Mau Dengar?

Hubunganmu dan sang kekasih telah berakhir, dan kini kalian baru saja tahu bahwa si dia sukses menemukan penggantimu. Tentu ini bukan saat-saat yang menyenangkan, apalagi jika kalian ternyata masih menyimpan perasaan untuknya.

Di daftar berikut, kami sajikan lagu-lagu yang cocok didengarkan dalam keadaan ‘super galau’ seperti di atas. Dikutip dari Kapanlagi.com Beberapa lagu bisa jadi penguat, sementara yang lainnya berpotensi menambah kadar galaumu.

1. Beage - Kekasihku Yang Pergi Meski lama tak lagi muncul, lagu-lagu galau ciptaan grup band Beage masih nyaman dinikmati hingga kini.

Termasuk lagu berjudul ‘Kekasihku Yang Pergi’ ini, yang bercerita tentang sulitnya merelakan sang mantan telah dimiliki oleh orang lain.

“Perih hatiku Kau telah dengan yang lain Luka hatiku Mungkin tak terobati,” 2. Sandy - Siap Sakit Hati Jika Sandy Canester menunjukkan pesonanya merayu wanita dengan lagu Be My Lady, maka di trek berjudul Siap Sakit Hati ini ia akan bercerita tentang perjuangannya merelakan sang mantan yang sudah punya kekasih lagi.

Dengan liriknya yang lugas, kalian akan dibikin sedih sekaligus kuat di waktu yang sama.

“Hatiku tlah mati rasa Meskipun kau lebih dan lebih Lanjutkanlah Kini ku tak mau tau Ambil dia Aku siap sakit hati,”

3. Ecoutez - Percayalah Ecoutez akan menjelaskan kepada kalian yang baru saja ditinggal pacaran lagi oleh si mantan, bahwa cinta memang tak harus memiliki. Meski demikian, boleh saja masih berharap suatu saat hatinya akan kembali kalian miliki lagi. Jadi jangan berhenti berharap, kita tak tahu apa rencana Tuhan di hari-hari yang akan datang.

“Percayalah kasih Cinta tak harus memiliki Walau kau dengannya Namun ku yakin hatimu untukku,” 4. Peterpan - Mungkin Nanti Sebelum akhirnya berganti nama menjadi NOAH, Peterpan pernah berjaya dengan lagu-lagu seperti Ada Apa Denganmu, Topeng, dan yang berjudul Mungkin Nanti ini. Di lagu yang hadir bersama album BINTANG DI SURGA ini, kalian akan belajar tentang bagaimana membunuh perasaan yang terlanjur dalam kepada sang mantan kekasih.

“Dan mungkin bila nanti kita kan bertemu lagi

Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali Rasa yang kutinggal mati Seperti hari kemarin saat semua di sini,” 5. Flannela - Selamat Tinggal Cinta Pertama Perpisahan dengan orang terkasih memang menjadi saat-saat paling sedih dalam hidup seseorang. Namun inilah hidup dengan segala ketidakterdugaannya. Flanella akan membawa kalian menuju kegalauan terdalam dengan lagu berjudul Selamat Tinggal Cinta Pertama ini, sangat cocok didengarkan bagi kalian sedang berjuang merelakan kepergian sang mantan.

“Hanya waktu yang mampu mengerti Betapa berat perpisahan ini Semoga cerita cinta ini Menjadi kenangan indah nanti,”

uler dibawakan oleh Rocket Rockers. Ternyata rockers juga bisa galau juga, ya?

“Terlintas keinginan tuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan dan ku berlari sekencang-

kencangnya tuk melupakanmu yg t’lah berpaling, 7. Channel - Dengarkanlah Kendati nama Channel kini kurang begitu didengar lagi,

namun karya-karya mereka masih bisa dinikmati. Contohnya lagu mereka yang berjudul Dengarkanlah ini, yang bercerita tentang curhatan seseorang yang tengah berjuang melupakan sang

mantan kekasih.

“Dengarkanlah…

Pahamilah…

Aku mencoba ‘tuk dapat lupakan dirimu Yang slalu ada dihatiku,” (Berbagai Sumber)

6. Rocket Rockers - Ingin Hilang Ingatan Saking susahnya merelakan sang mantan yang kini sudah punya gandengan baru, beberapa orang berharap dirinya lupa ingatan. Ungkapan ini tesaji lugas di lagu berjudul Ingin Hilang Ingatan yang pop-

Buruan Ya.......

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

(Suara NTB/dys)

Manfaatkan Peluang TERCATAT banyak kesuksesan yang pernah diraih oleh tokoh-tokoh besar berawal dari keberhasilan menaklukkan kondisi sulit yang ada di sekitar mereka. Biasanya dengan kondisi sesulit apa pun yang dihadapi, bagi mereka itulah peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna memunculkan ide dan kreativitas mereka untuk melawan kesulitan yang mendera sekitar mereka.

Prinsip itulah yang digunakan Trisno Ardi sang pencetus ide kreatif untuk membentuk sebuah komunitas pencinta buku di Kota Mataram. Berawal dari mahalnya harga buku memaksa Trisno Ardi memutar otak untuk bisa memiliki buku bacaan yang menjadi kegemarannya setiap hari. Ia pun bersama teman-temannya berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas pencinta buku dengan harapan agar sesama komunitas bisa saling tukar-menukar buku bacaan.

Prinsipnya, setiap sekali seminggu bertemu antarsesama anggota komunitas di basecamp, di setiap pertemuan mereka akan membawa buku bacaan dan selanjutnya saling tukar menukar sesamanya. Begitu seterusnya setiap minggu. “Harga buku sangat mahal jauh dari jangkauan, akhirnya punya inisiatif untuk saling tukar– menukar bacaan dengan sesama teman,” tuturnya pada Suara NTB, belum lama ini.

Diungkapkannya, tempat pertemuan sesama anggota komunitas dilakukan di salah satu kos anggota komunitas atau di tempat-tempat hiburan seperti di Taman Sangkareang.

Lebih lanjut Trisno Ardi yang kini dipercaya menjadi ketua komunitas mengaku tujuan dibentuknya komunitas pencinta buku pada dasarnya tidak hanya sebatas memudahkan sesama anggota komunitas agar memperoleh buku bacaan.

Namun lebih dari itu agar masyarakat Kota Mataram memiliki kesadaran untuk membaca.

Khusus untuk minat baca masyarakat kota Mataram, Trisno Ardi mengaku masih sangat kurang, padahal dengan membaca dapat menambah ide dan wawasan.

Ia berharap kepada masyarakat agar ikut bergabung dengan komunitas pencinta buku, karena selain dapat menambah wawasan juga bisa menjadi tempat hiburan dan bersenangsenang. Ia yang kini mengajar di salah satu sekolah di kota Mataram berharap ke depan pihaknya dapat memiliki taman bacaan bagi masyarakat.

Trisno Ardi (dys)

DKR Kwaran Pringgabaya Terbentuk Selong (Suara NTB) Setelah vakum hampir dua tahun, akhirnya pengurus Dewan Kerja Ranting (DKR) Kwaran Pringgabaya Lombok Timur terbentuk, Rabu (5/2). Pembentukan pengurus DKR Kwaran Pringgabaya dilaksanakan melalui pemilihan ketua DKR yang digelar di pangkalan SDN 4 Pringgabaya. Hadir dalam kegiatan tersebut puluhan anggota pramuka dan pembina se-Kwaran Pringgabaya.

Dalam keterangannya, Sekretaris Kwaran Pringgabaya, Salahudin, mengaku tujuan mendasar dilaksanakannya pemilihan DKR ini untuk memajukan kegiatan gerakan pramuka, khususnya di Kwaran Pringgabaya. Diakuinya, tugas DKR ini cukup berat, terlebih dengan masuknya pramuka ke dalam bagian Kurikulum 2013.

“DKR merupakan tonggak berjalannya kegiatan gerakan pramuka yang dilaksanakan di tingkat kwaran. Kegiatan yang dilaksanakan di setiap gugus depan maupun program kerja tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya DKR,” ujarnya .

Selain itu, Salahudin menyebut anggota pramuka yang berhak menjadi pengurus DKR minimal sudah berada pada tingkatan penegak Bantara, aktif di pangkalan masing-masing. Selain itu, aktif serta mau bekerja demi kemajuan gerakan pramuka di tingkat Kwaran.

Tidak hanya itu, semua pengurus DKR harus memiliki solidaritas yang kuat, disebabkan pengurus DKR tidak hanya berasal dari satu pangkalan melainkan semua pangkalan yang ada di Kwaran pringgabaya. ‘’Oleh karena itu semangat kerja sama untuk terus melangkah bersama demi kemajuan gerakan pramuka harus dimiliki oleh pengurus DKR,’’ ujarnya.

Melalui rapat kepengurusan yang cukup alot dengan menggunakan sistem pengambilan suara terbanyak (voting), Lalu Ihsan Saori terpilih sebagai Ketua DKR Kwaran Pringgabaya dengan perolehan suara sebanyak 53 suara. Selanjutnya, untuk membantu tugas-tugas ketua, dipilih seorang sekretaris, bendahara, dan empat koordinator bidang yang akan membantu semua kegiatan DKR. Dalam sambutannya, Lalu Ihsan Saori mengaku posisi sebagai ketua hanya sebagai penyambung lidah menyalurkan aspirasi teman-teman ke pengurus Kwaran maupun ke tingkat yang lebih tinggi. ia berharap ke depannya semua pengurus bisa bekerja sama dengan baik, sehingga semua kegiatan gerakan pramuka dapat berjalan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Tri Satya Darma Pramuka. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Mahasiswa Diingatkan Tidak Golput Bima (Suara NTB) Pemuda dalam hal ini mahasiswa diminta untuk tidak golput (golongan putih) dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif tahun 2014 dan pemilihan presiden. Pasalnya, tidak memilih sama saja, pemuda atau mahasiswa membiarkan calon pemimpin yang tidak sesuai aspirasi rakyat untuk menang.

Demikian disampaikan Presiden Direktur (Presdir) CEPP (Center For Election and Political Party) FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah, Ph.D, saat menyampaikan materi kuliah demokrasi di hadapan mahasiswa KKN Angkatan VII tahun 2013/2014 di STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (5/2) siang.

Menurut Chusnul, mahasiswa merupakan pemuda yang cerdas.

Suara yang diberikan oleh pemuda atau mahasiswa sangat menentukan nasib bangsa selama lima tahun ke depan.

Dalam memilih mahasiswa harus cerdas dalam memilih siapa calon legislatif maupun pemimpin yang pantas.

Sebab, calon legislatif maupun pemimpin kebanyakan baik saat tengah mencalonkan diri. Namun ketika sudah menang, para anggota legislatif tersebut lupa terhadap janji-janji yang diucapkan sebelum terpilih.

Selain itu, ujarnya, mengingatkan anggota legislatif yang lupa merupakan hak mahasiswa. Calon legislatif tersebut bisa diingatkan setiap tahun.

Jika tidak pemimpin tersebut tak usah

dipilih, jika mencalonkan diri lagi.

Mahasiswa, katanya, merupakan generasi yang menjadi wadah yang paling terpercaya untuk mengawasi pemilu. Pasalnya, mahasiswa merupakan komunitas yang paling sedikit terlibat korupsi dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karenanya, merupakan sebuah tuntutan jika mahasiswa harus memperhatikan nasib rakyat.

Kegiatan kuliah demokrasi, partai politik dan pemilu ini diisi sejumlah topik, mulai dari pengertian demokrasi hingga cara pandang pemerintah mulai dari daerah yang masih berdasarkan proyek, termasuk dalam kaitan dengan Pemilu. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua STKIP Taman Siswa, Drs. H. Sudirman dan dipandu Puket (Pembantu Ketua) I Ibnu Khaldun, M.Si. Puket I, Ibnu Khaldun M.Si, yang ditemui usai acara, menjelaskan, jika kuliah demokrasi ini sengaja diberikan Presdir CEPP berhubungan dengan reformasi di Bima yang selama 14 tahun stagnan. Untuk itu, pembekalan terhadap pemuda dan mahasiswa agar

(Suara NTB/use)

BERIKAN MATERI - Presiden Direktur CEPP FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyhi (kanan) didampingi Puket I STKIP Taman Siswa Bima Ibnu Khaldun saat memberikan materi kuliah, Rabu (5/2). tidak golput dipandang perlu diberikan.

Pasalnya, mahasiswa merupakan pemilih cerdas yang memberikan suara untuk jangka panjang. “Bukan satu atau 1 hari, bukan juga karena uang dan sebagainya,” ujarnya.

Selanjutnya, kuliah demokrasi ini diberikan kepada mahasiswa KKN, karena menjelang pemilu ini mahasiswa bisa memberikan sosialisasi ke-

pada masyarakat. Mahasiswa KKN bisa lebih akrab, karena bisa memberikan siapa yang menurut mereka pantas untuk dipilih. Bhayangkan saja, dari 14 parpol dengan sekian caleg di masing-masing dapil berapa caleg yang mencalonkan diri. “Dengan demikian masyarakat bisa memiliki referensi, tak lagi buta politik dan bisa memiliki indikator secara ilmiah,” ujarnya. (use)

500 Siswa di KLU Terima Bantuan Perlengkapan Sekolah Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 500 siswa dari 6 sekolah di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Rabu (5/2), memperoleh bantuan perlengkapan sekolah, berupa sepatu sandal.

Sekolah tersebut masingmasing, SDN 1 sampai SDN 5 Desa Sigar Penjalin serta 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI).

“Atas nama Pemda dan wali murid, kami sangat berterima kasih karena siswa di desa kami dibantu perlengkapan sekolah. Apa yang dilakukan donatur ini mendorong perusahaan lain yang ada di KLU untuk berbuat serupa,” ujar Kepala Desa Sigar Penjalin, Harun Rajab mendampingi perwakilan siswa dan guru sekolah di kantornya.

Bantuan yang diberikan kepada 500 siswa tersebut berasal dari Liam Foundation dan elemen lainnya. Kades membenarkan, langkah bantuan yang diberikan oleh Liam Foundation merupakan salah satu upaya pendekatan, karena relasi lembaga ini akan membuka lapangan kerja baru di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin.

“Secara kebetulan Liam Foundation akan membangun vila terapung dan restoran terapung di lahan milik Pemda yang ada di Tembobor. Kalau tidak salah luasnya 60-an are, tetapi realisasinya masih menunggu kesepakatan atau MoU antara investor dengan Pemda,” sambungnya.

Keberadaan calon investor itu disambut baik oleh warga desanya. Umumnya dampak investasi daerah akan mem-

(Suara NTB/ari)

TERIMA - Siswa di Desa Sigar Penjalin KLU menerima bantuan perlengkapan pendidikan di Kantor Desa KLU, Rabu (5/2). buka lapangan kerja baru bagi warga desa dan warga KLU umumnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rekomendasi kepengurusan IMB (izin Mendirikan Bangunan), Harun Rajab meminta perusahaan mengedepankan tenaga kerja lokal.

Sementara itu, perwak-

ilan Liam Foundation Mr. Terry, menyambut baik respons positif warga desa atas bantuan yang diberikan. Sebagai calon investor, pihaknya akan berupaya memberi dampak positif atas keberadaan mereka selama di KLU. “Kami melihat anak-anak di sini memerlukan perlengka-

Tujuh Praja IPDN Asal Lobar Diterima Sekda Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak tujuh praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Lombok Barat (Lobar) diterima Sekda Lobar, H.Moh.Uzair di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati, Selasa (5/2). Kehadiran mereka ke Lobar dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait penyelesaian tugas akhir sebagai praja. Rencananya, ke tujuh praja IPDN tersebut akan melakukan pendataan hingga tanggal 28 Februari 2014 mendatang.

Menurut Sekda, untuk sementara, pada awal-awal kegiatan, para praja diminta melakukan orientasi dulu di Sekretariat Daerah. Tujuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena lingkungan kampus sangat berbeda dengan lingkungan yang akan ditemui para praja selama melakukan pendataan.

“Satu-dua hari ini, silah-

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Sekda Lobar, H. M. Uzair menerima tujuh praja IPDN asal Lobar di ruang kerjanya, Rabu (5/2). kan orientasi dulu di sekretariat,” pinta sekda seraya menambahkan, selama orientasi, tidak masalah jika para praja diminta bertugas antar surat ke SKPD. Selain diterima sekda, para praja IPDN ini juga diterima langsung para senior mereka yang telah mengabdi di pemerintahan Lobar. Para purna

IPDN ini juga diharapkan, bisa membantu para juniornya ini dalam memperoleh pendataan.

Ke tujuh praja IPDN ini, sesuai dengan judul penelitian, mereka akan melakukan pendataan di Kantor Camat Gerung, Kediri, Sekotong, Dinas Dukcapil, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Penanaman Modal. (her)

pan untuk mendukung aktivitas sekolah. Sehingga kami ke sini membawa bantuan untuk dibagikan kepada anak-anak,” ujar Geby.

Secara kebetulan kata Geby, pihaknya baru bisa memenuhi perlengkapan sekolah dalam bentuk sepatu sandal.

Liam Foundation kata dia, te-

lah berbuat serupa untuk mengembangkan dunia pendidikan – tidak hanya di Lombok Utara, tetapi di Kabupaten lain di Indonesia. Setelah di KLU, pihaknya juga akan memberi bantuan serupa, Kamis (6/2) kepada ratusan siswa yang ada di Gegerung, Lombok Barat. (ari)

Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum 2013 Jakarta (Suara NTB) Materi mitigasi bencana, termasuk ancaman dan risiko bencana, telah dimasukkan dalam Kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, penyampaian materi mitigasi bencana tidak perlu dimasukkan dalam mata pelajaran khusus, tetapi bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti Pramuka.

“Tidak perlu masuk ke mata pelajaran inti karena materinya bisa menjadi berat. Sangat memungkinkan melalui ekstrakurikuler,” kata Mendikbud, di Medan, Sumatera Utara seperti dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (5/2).

Ia menjelaskan, Kemdikbud telah menyusun materi khusus mengenai kebencanaan, mulai dari pengenalan tanda-tanda bencana alam hingga proses evakuasi. Setiap daerah memiliki karakteristik

ancaman bencana yang berbeda, mulai dari gempa, banjir, longsor, hingga letusan gunung api, sehingga materinya dibuat sekolah dan disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana yang dihadapi.

Materi mitigasi bencana untuk sekolah pun sudah menjadi buku dan CD yang disusun Kemdikbud bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Seperti sekolah-sekolah di Padang yang rentan bencana gempa dan tsunami. Sekolah di Yogyakarta rawan gempa dan letusan gunung berapi. Sudah ada panduan yang masuk dalam materi lokal. Sekolah-sekolah di sekitar Sinabung juga harus paham mitigasi bencana ini,” jelas Mendikbud.

Dalam rancangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud disebutkan, materi mitigasi bencana disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah. (ham)

Nilai UN Pengaruhi Kelulusan SNMPTN

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Sekretaris Kwaran Pringgabaya, Salahudin dalam sambutannya pada pemilihan DKR Kwaran Pringgabaya, Rabu (5/2).

Palembang (Suara NTB) Nilai Ujian Nasional (UN) turut mempengaruhi kelulusan siswa dalam proses Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 menyusul keputusan pemerintah mengintegrasikan sistem pendidikan Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi pada tahun ini.

“Sebelumnya panitia hanya menjadikan kelulusan UN sebagai pertimbangan, artinya jika tidak lulus maka sistem secara otomatis akan mengunci dan dipastikan tidak akan lulus SNMPTN.

Namun, mulai 2014 menjadikan UN sebagai acuan dengan menerapkan sistem pemeringkatan berdasarkan skor,” kata Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya Anis Saggaf di Palembang beberapa waktu lalu.

Ia menerangkan, pemeringkatan itu akan menempatkan siswa secara berurutan dari nilai tertinggi hingga terendah. “Pada akhirnya siswa yang tidak lulus akan terpotong sendiri mengacu pada kuota masing-masing program studi,” ujarnya.

Ia menerangkan, penera-

pan sistem baru dengan turut menjadikan nilai UN sebagai acuan ini bermaksud untuk semakin mendekatkan siswa dengan bidang ilmu yang disukai dan sesuai minat serta bakat.

Pemerintah mengharapkan metode ini akan menghindari “salah masuk jurusan” bagi mahasiswa baru. “Sistem akan membuat suatu pembobotan, semisal jika memilih Fakultas Teknik maka nilai UN matematika akan lebih diperhitungkan. Setiap mata pelajaran memiliki skor tertentu dan setiap program stu-

di memiliki penilaian yang berbeda-beda,” ujarnya.

Selain memperhitungkan nilai UN, pada tahun ini juga memperhatikan mengenai akreditasi sekolah dan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik. “Semua ada pembobotannya, misalnya juara nasional suatu cabang olahraga tentunya akan memiliki bobot yang tinggi ketika memilih jurusan Pendidikan Kesehatan dan Jasmani,” katanya.

Panitia SNMPTN telah membuka pendaftaran secara resmi jalur nontulis atau la-

zim disebut SNMPTN sejak 6 Januari hingga 6 Maret 2014 dengan mengakses http:// pdss.snmptn.ac.id. Universitas Sriwijaya sendiri pada tahun ini memiliki kuota sebanyak 6.302 orang mahasiswa yang 50 persennya akan berasal dari jalur SNMPTN atau sekitar 3.151 orang.

Sementara, 30 persen lainnya akan ditempuh dengan jalur seleksi tertulis atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan 20 persen sisanya melalui Ujian Saringan Masuk (USM). (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

PON XX 2020

Gubernur Dukung Tuan Rumah Bersama Bali-NTB Mataram (Suara NTB) Selama perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON), Bali dan NTB tidak pernah menjadi tuan rumah. Tuan rumah PON selalu di daerah yang memiliki fasilitas dan prasarana olahraga yang memadai. Namun, pada perhelatan PON XX tahun 2020, dua daerah bertetangga ini berkeinginan bisa menjadi tuan rumah bersama.

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN - Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta (kanan) serahkan cenderamata kepada Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi saat berkunjung di Kantor Gubernur NTB, Rabu (5/2).

Hal itu yang menjadi salah satu alasan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta bertemu Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (5/2).

I Ketut Sudikerta didampingi Asisten I Setda Provinsi Bali dan Ketua KONI Bali disambut hangat.

Saat bertemu Gubernur NTB, Sudikerta menjelaskan, jika Provinsi Bali ingin menjadi tuan rumah PON XX tahun 2020 mendatang. Namun, Bali tidak bisa menjadi tuan rumah sendiri, sehingga mengajak NTB menjadi tuan rumah bersama PON XX. Jika disetujui, maka PON XX akan menjadi Bali-Lombok PON XX Tahun 2020.

Rencana mengusulkan Bali-Lombok sebagai lokasi PON XX, ujarnya, akan dilakukan pada pada pertemuan KONI se-Indonesia di Bali 14 Februari mendatang. Dalam hal ini, ujarnya, pihak KONI Bali akan mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama NTB. Menanggapi usulan dari Wakil Gubernur Bali, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi siap mendukung rencana Bali menjadi tuan rumah ber-

sama NTB untuk PON 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB meminta adanya sharing anggaran antara Pemprov Bali dan Pemprov NTB supaya ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan di PON XX bisa diselenggarakan di NTB. Apalagi, jarak Bali dan NTB masih termasuk dalam satu rumpun Nusa Tenggara yang jaraknya tidak terlalu jauh.

Pembicaraan akan ditindak lanjuti pada rapat persiapan PON XX guna melihat kesiapan sarana dan prasarana dari masing-masing provinsi, baik Bali maupun NTB. Di tempat yang sama Ketua Umum KONI NTB H. MNS. Kasdiono, mengatakan keinginan KONI Bali dan KONI NTB menjadi tuan rumah PON 2020 sebenarnya sudah diwacanakan Gubernur NTB pada saat menyampaikan sambutan di acara Musornas KONI di Mataram tahun 2012 lalu. Rencana tersebut, ujarnya, ditindak lanjuti Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Sugiartha yang belum genap setahun menjabat Ketua KONI Bali.

Bila keinginan KONI Bali dan KONI NTB dapat terwu-

jud, Kasdiono berharap KONI Bali dan KONI NTB secepatnya memetakan jumlah venue yang dapat dipertandingkan di NTB. Apalagi, jumlah cabor yang dipertandingkan di PON sangat banyak, yakni mencapai 43 cabor. Sementara sarana pendukung di NTB sangat terbatas.

Dalam hal ini cabang olahraga yang dipertandingkan di NTB harus disesuaikan dengan sarana pendukung yang ada, misalnya saat ini NTB memiliki sarana pertandingan untuk cabang olahraga atletik, beladiri pencak silat, tarung derajat, tinju, kempo dan lain-lain.

Sementara untuk sarana olahraga yang belum dibangun di NTB akan dipertandingkan di Bali.

Menurutnya, jika itu terwujud akan berdampak baik pada pertumbahan ekonomi daerah. Di sektor infrastruktur misalnya secepatnya dibangun untuk melengkapi venue pertandingan, begitu juga halnya sektor pariwisata akan terangkat, karena sejumlah tempat wisata di NTB akan dipromosikan lewat event bergengsi tersebut.

Pada bagian lain, rencana

KONI NTB mendukung Provinsi Papua menjadi tuan rumah PON XX 2020 sepertinya batal. Dalam hal ini, KONI NTB akan mendukung KONI Bali-NTB menjadi tuan rumah PON NTB 2020, hal ini menyusul adanya keinginan KONI Bali meminta NTB jadi tuan rumah bersama PON 2020. “Kita lihat saja nanti, dalam rapat nanti akan menentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah, yang pasti kita mendukung Bali-NTB untuk jadi tuan rumah, karena kita bersama Bali jadi tuan rumah PON,”ucapnya.

Dirinya tak menampik bila sebelumnya pernah membuat pernyataan siap mendukung Papua menjadi tuan rumah PON 2020. Keputusan itu harus diambil KONI NTB, karena saat membuat perjanjian dengan KONI Papua tahun 2012 lalu KONI Bali belum menyatakan keinginan menjadi tuan rumah bersama PON 2020. Hal itulah menjadikan KONINTB arus memberikan dukungan penuh kepada Papua untuk jadi tuan rumah PON. Namun setelah adanya keinginan Bali-NTB menjadi tuan rumah PON, Kasdiono pun mau tidak mau harus menarik kembali dukungannya terhadap KONI Papua. Pasalnya, KONI NTB bersama Gubernur NTB akan mendukung KONI Bali-NTB menjadi tuan rumah PON 2020. (fan)

Pique Puji Ronaldo Dari Kalangan Birokrat

(Suara NTB/ist)

JAJARAN pengurus cabang olahraga atletik NTB akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) PASI NTB di Gedung LPMP Mataram, 8 Februari mendatang. Berkembang figur calon Ketua Umum PASI NTB terkuat saat ini adalah dari kalangan birokrasi.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, Drs. H. Arsyad Gani yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (5/2), menginginkan ada calon figur ketua yang cocok melanjutkan tongkat kepemimpinannya. Untuk itu , Arsyad tak ingin mencalonkan diri (Suara NTB/fan) lagi sebagai ketua.

H. Arsyad Gani Ia ingin memberikan kesempatan kepada figur-figur baru yang punya komitmen memajukan prestasi olahraga. Sayangnya, hingga saat ni baru ada satu figur yang siap menyatakan sikap untuk maju sebagai calon Ketua PASI NTB periode 2014-2018.

Meski terdapat satu figur, namun mantan Kepala Perpustakan dan Arsip Daerah NTB ini masih enggan menyebutkan nama.

“Saya tak ingin menyebutkan nama figurnya. Namun figur ini menjabat sebagai Kepala Dinas di Lingkup Pemprov NTB,” ucapnya.

Selain figur dari kalangan birokrasi, ada beberapa nama calon lain yang sempat muncul dipermukaan, namun sayang calon tersebut belum membuat pernyataan sikap, sehingga belum ditanggapi serius oleh PASI NTB. Selain itu Arsyad menegaskan salah satu sayarat untuk menjabat sebagai Ketua PASI NTB tidak boleh merangkap jabatan (pimpin dua cabor, red), karen adi dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga PASI NTB calon ketua tidak boleh merangkap jabatan ketua di cabor.

Menurut Arsyad, figur yang diharapkan untuk memimpin PASI NTB adalah orang-orang yang betul peduli dan mau mengorbankan waktu, tenaga dan materi demi kemajuan prestasi cabang olahraga atletik. (fan)

Swansea Pecat Michael Laudrup Swansea Swansea City telah memecat pelatih asal Denmark mereka Michael Laudrup, di mana klub itu hanya unggul dua angka dari zona degradasi Liga Utama Inggris, kata klub Wales itu pada Selasa. “Ini merupakan keputusan yang kami ambil dengan enggan,” kata ketua Swansea Huw Jenkins. “Namun ini keputusan yang kami ambil demi kepentingan Swansea City Football Club dan para pendukung kami,” lapor Reuters.

“Ini merupakan pertama kalinya hampir dalam sepuluh tahun, klub berpisah dengan pelatih melalui cara seperti ini, namun kami harus menghapus ketidak pastian konstan yang mengelilingi klub dan masa depan jangka panjang Michael bersama kami,” ujarnya.

Kekalahan 0-2 Swansea dari tuan rumah West Ham United pada Sabtu merupakan kekalahan keenam mereka dari delapan pertandingan liga, laju yang membuat mereka harus berjuang menghindari degradasi. (ant/bali post)

Barcelona Cristiano Ronaldo dipuji mantan rekan setimnya di Manchester United yang kini berseragam Barcelona, Gerard Pique, sebagai pemain yang sempurna.

Sebelumnya Pique juga kagum dengan karakter Ronaldo saat menerima anugerah pemain terbaik dunia Ballon d’Or 2013.

“Saya suka fakta bahwa Ronaldo menang dan menangis. Itu benar-benar terlihat penting baginya,” kata Pique dilansir dari laman Marca (3/2).

“Dia terlihat sedih dan itulah sebabnya dia bereaksi seperti itu. Dia dikenal sebagai karakter yang tangguh, unggul dalam hal yang baik dan buruk,” lanjut Pique.

Pique mengatakan dia

menyukai penyerang Madrid seperti yang ia kenal kala masih berada di Manchester United. “Jika saya selalu berbicara hal-hal baik tentang Cristiano itu karena saya menyukainya,” kata pemain bernama lengkap Gerard Pique i Bernabeu.

“Tiap orang miliki kesimpulan sendiri yang terlihat dari gerak tubuh dan komentar tetapi mereka tidak tahu jika dia (Ronaldo) telah sedikit berubah. Dia banyak membantu saya ketika baru bergabung dengan United,” tambahnya.

“Cristiano adalah pemain yang sempurna, terlahir sebagai pribadi yang tekun berlatih dan selalu ingin memperbaiki diri. Ia bisa mencetak gol menggunakan kaki kanannya, kaki kiri, dari tendangan

bebas, penalti dan sundulan,” kata pemain yang melakukan debut untuk United pada 2004. “Dia adalah pemain yang sempurna.

Dia mampu melakukan segalanya dengan dirinya sendiri,” pungkas Pique.

Bek kelahiran Barcelona ini juga angkat berbicara tentang rekan setimnya, Lionel Messi.

“Saya ingat (Messi) tidak b e r gabung dengan

MU Rencana Tur ke AS London Klub raksasa Inggris Manchester United (MU) telah mengumumkan mereka akan kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pra musim menjelang musim 2014/2015 di Eropa.

Juara bertahan Inggris itu akan bersaing di Piala Juara Internasional bersama sesama tim besar Inggris lainnya, yakni Manchester City dan Liverpool, lapor AFP. Turnamen persahabatan itu juga akan diikuti oleh timtim besar Eropa lainnya, yakni Real Madrid, Inter Milan, AC Milan, AS Roma, dan Olympiakos, demikian diumumkan panitia penyelenggara pada Selasa.

Delapan tim itu akan dibagi dalam dua grup, di mana para juara grup akan bertanding di final yang akan dilangsungkan di Stadion Sun Life Florida, kandang klub NFL Miami Dolphins pada 4 Agustus.

Itu akan menjadi tur pra musim kelima MU di AS, salah satu pasar besar yang

belum berkembang untuk dunia sepak bola.

Kunjungan terakhir mereka dilakukan pada 2011, ketika MU bermain melawan empat tim AS dan klub Spanyol, Barcelona di tiga kota.

Namun demikian, rencana untuk tur mereka mungkin terhambat, jika MU ambil bagian pada fase kualifikasi Liga Champions atau Liga Eropa pada Agustus.

MU saat ini dilatih David Moyes, menyusul pengunduran diri Alex Ferguson yang bergelimang trofi, mereka menghuni peringkat ketujuh di Liga Utama Inggris - terpaut tujuh angka dari posisi zona Liga Champions. “Tim-tim yang dapat lolos ke kompetisi Eropa 2014/2015 berdasarkan pada posisi finis liga domestik 2013/2014 yang dapat menjadi subjek perubahan,” demikian pernyataan yang tercantum di situs resmi MU. Direktur pelaksana MU Richard Arnold menyambut hangat tur itu dengan berkata, “Saya gembira untuk mengumumkan

bahwa tim akan kembali ke AS untuk tur 2014 kami, yang dipersembahkan oleh Aon.” “Sejak kunjungan terakhir klub pada 2011, ketertarikan terhadap sepakbola di Amerika berkembang pesat,” ujarnya.

NBC melaporkan akhir pekan pembuka Liga Utama Inggris musim ini memiliki rata-rata penonton yang naik 78 persen dari musim 2012/ 2013, di mana pertandingan MU melawan Swansea menjadi pertandingan yang paling banyak ditonton.

“Manchester United memiliki lebih dari delapan juta penggemar di AS, dan Tur 2014 menyajikan kesempatan menarik bagi para penggemar ini untuk lebih dekat dengan klub yang mereka cintai,” ujarnya.

Chicago, Charlotte, Dallas, Denver, Minneapolis, New York, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Miami, Washington DC, dan dua kota lainnya akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan-pertandingan Piala Champions International. (ant/bali post)

Pacers Bungkam Tuan Rumah Hawks 89-85 Washington Indiana Pacers berhasil memenangkan pertandingan tandang atas Atlanta Hawks 89-85 pada lanjutan kompetisi Basket Nasional Amerika (NBA), di Atlanta, Rabu WIB. Ini merupakan kemenangan beruntun tandang sejak terakhir mereka lakukan beruntun pada 4 Des 2013 di Utah Jazz dan 7 Des 2013 di San Antonio. Pertandingan tandang terakhir pada 28 Januari 2014, Pacers melewati Lakers.

David West mencetak angka tertingginya di musim ini dengan 22 angka dan Indiana berhasil menahan rali angka pada akhir pertandingan untuk mengalahkan tuan rumah Atlanta Hawks.

Paul George menambahkan 18 angka, 7

rebound dan Lance Stephenson dengan 10 angka, tetapi ia meninggalkan pertandingan karena cedera punggung bawah di akhir kuarter ke-3.

Pacers sempat unggul 11 angka pada kuarter ke-3 dan terus melaju hingga kedudukan 73-57 di kuarter ke-4.

Kemudian tuan rumah, Hawks, memangkas defisit angka hanya tinggal selisih dua angka melalui tembakan tiga angka Cartier Martin di sisa pertandingan 14,9 detik.

Pemain Hawks, Mike Scott memimpin perolehan timnya dengan 15 angka. Scott sempat memberi asa kepada tuan rumah dengan menghasilkan 11 angka pada kuarter ke-4 untuk mengangkat defisit 16 angka atas lawannya. (ant/bali post)

tim dan memilih duduk sendirian di ruang ganti pada beberapa bulan pertama kehadirannya,” kata Pique. “Sebagian dari kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan dia (Messi) baru saja datang, tidak hanya dari negara lain tapi dari benua lain. Ia nyaris tidak berbicara. Dia benarbenar pemalu,” demikian Pique. (ant/bali post)

Ronaldo (Suara NTB/ist)

Belgia Jadwalkan Pertandingan Persahabatan Brussels Pelatih Belgia Marc Wilmots mengumumkan Selasa bahwa timnya akan menghadapi Luksemburg, Swedia, dan Tunisia dalam pertandingan persahabatan menjelang putaran final Piala Dunia di Brazil.

Wilmots mengungkapkan rencana timnya dalam persiapan ke putaran final itu dalam website federasi sepak bola Belgia, dengan tim akan bertemu pada 19 Mei dan menghabiskan latihan sepekan di Genk sebelum bertemu dengan tetangga mereka Luksemburg di kota itu pada 26 Mei. Kemudian mereka akan bergerak ke Swedia, tempat mereka memainkan pertandingan persahabatan di Friends Arena di Stockholm pada 1 Juni, sebelum kembali ke

Tanah Air untuk pemusatan latihan di kawasan pesisir Knokke-Heist dan pertandingan persahabatan melawan Tunisia di Brusel pada 7 Juni.

Tim Belgia akan berangkat menuju Brazil pada 10 Juni, tujuh hari sebelum pertandingan pertama mereka di Piala Dunia melawan Aljazair.

“Kami akan melakukan semua pelatihan fisik kami selama sepekan di Swedia. Pemusatan latihan di sana juga akan memberi kami sebuah perubahan suasanam,” kata Wilmots, seperti dilansir AFP. Belgia ada di Grup H di Piala Dunia bersama Aljazair, Rusia, dan Korea Selatan.

Selama turnamen, mereka akan bermukim di kota Mogi das Cruzes, di luar Sao Paulo. (ant/bali post)

Carroll Diskors Tiga Pertandingan London Penyerang West Ham United Andy Carroll akan diskors untuk tiga pertandingan setelah ia kalah saat melakukan banding terhadap kartu merah yang diterimanya ketika timnya menang 2-0 atas Swansea City, kata FA pada Selasa.

Carroll kedapatan menyikut bek Swansea Chico Flores saat berduel di udara dan, meski hanya ada kontak yang minim, klaimnya bahwa ia tidak bersalah ditolak FA, lapor Reuters. “Memalukan!!!!,” kata pemain 25 tahun ini melalui akun Twitternya.

Pelatih West Ham Sam Allardyce menyebut pengusiran itu “tidak adil,” sedangkan sejawatnya di Swansea Michael Laudurp menyebut kartu merah itu “sedikit berlebihan.”

Carroll, yang hanya melakukan empat penampilan liga pada

(ant/bali post)

Andy Carrol

musim ini setelah berjuang untuk pulih dari cedera tumit, akan absen saat West Ham melawat ke Aston Villa, dan kemudian dua pertandingan kandang melawan Norwich City dan Southampton. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 6 Februari 2014

LOWONGAN

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

TANAH KAPLING

SUARA NTB

Kamis, 6 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

FASHION

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS COUNTER

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

LAUNDRY

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

JALAN-JALAN

Halaman 14

Keindahan panorama Pantai Pink membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata potensial yang rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan eco-tourism terbesar di Asia.

Pantai Pink

Destinasi Wisata Cantik, Minim Infrastruktur Dasar REPUTASI Pantai Pink sejak beberapa tahun terakhir tiba – tiba saja menjadi “booming” pasca adanya pemberitaan di media massa. Pantai ini lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Pantai Tangsi. Pantai tersebut terletak di Kawasan Pantai Tanjung Ringgit yang terletak paling selatan wilayah Lombok Timur, tepatnya di kawasan Hutan Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.

Pantai Pink merupakan salah satu destinasi wisata alam yang sangat cantik, namun aksesibilitas menuju daerah itu masih sangat minim.

Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih masih cukup minim. Sekitar 7 sampai 8 km akses jalan menuju Pantai Pink saat ini kondisinya masih sangat parah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Dr. Mari Elka Pangestu pada Kick Off Ceremony Tanjung Ringgit bertempat di Pantai Pink Jerowaru Lombok Timur, akhir Januari lalu mengharapkan

dan meminta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten untuk memperhatikan akses jalan sepanjang kurang lebih 7-8 km menuju Pantai Pink yang rusak parah.

Jika infrastruktur jalan itu diperbaiki, katanya, maka tidak menutup kemungkinan wisatawan yang datang akan semakin banyak karena mereka merasa terbnatu jika kondisi jalannya bagus.

“Kita berharap, pemda provinsi dan kabupaten bisa mempelajari bagaimana

as) (Suara NTB/n

merencanakan anggaran, mudahmudahan tahun ini untuk mulai memperhatikan infrastruktur baik jalan, listrik dan air untuk bisa mengakses tempat ini,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM mengatakan Pemprov NTB agak kesulitan mengintervensi perbaikan infrastruktur jalan rusak sepanjang 78 km menuju Pantai Pink. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalan kabupaten serta kawasan pantai Pink dan sekitarnya masih belum ditetapkan sebagai kawasan strategis.

Jika ada dokumen yang menyatakan kawasan itu adalah kawasan strategis provinsi ataupun kawasan strategis nasional maka pusat dan provinsi akan bisa mengintervensi.

Namun, katanya, tahun ini pemprov NTB tetap memberikan perhatian (atensi) untuk perataan tanah jalan menuju Pantai Pink sepanjang kurang lebih 7-8 km terse-

but. Pemprov, katanya, telah menganggarkan dana sekitar Rp 3 miliar untuk perataan jalan menuju pantai berpasir pink tersebut. “Kami hanya menyediakan dana Rp 3 miliar tahun ini, paling tidak jalan sepanjang itu bisa fungsional. Artinya, kita tidak sakit pinggang lagi akibat jalan rusak ini,” katanya.

Kawasan pantai Pink nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan eco-tourism terbesar di Asia oleh investor asal Swedia, PT. Eco Solutions Lombok. Untuk mempercepat dukungan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan itu, kata Menteri, kawasan Tanjung Ringgit yang masuk di dalamnya Pantai Pink telah diusulkan menjadi Kawasan Perhatian Investasi.

Jika hal ini sudah ditetapkan maka selanjutnya akan dijadikan Kawasan Stragtegis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPN) bersama dengan kawasan Teluk Mekaki Lombok Barat.

Jika sudah ditetapkan menjadi KSPN, maka daerah tersebut akan mendapatkan prioritas dukungan pem-

bangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih dari APBN. Pada Kick Off Ceremony Tanjung Ringgit tersebut hadir Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ms. Ewa Polano, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, CEO PT. Eco Solutions Lombok, Mr. John Higson dan Kepala Dinas/instansi terkait lingkup Pemprov NTB. Mari Elka Pangestu mengungkapkan, jika infrastruktur jalan menuju kawasan Pantai Pink mulus maka waktu yang dibutuhkan ke tempat tersebut dari Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak lebih dari satu jam. Sementara, dalam kondisi sepanjang 7-8 km jalan rusak seperti itu saat ini waktu yang dibutuhkan sekitar 1,5 jam. “Sekitar 7-8 km terakhir kondisinya jelek. Jika diperbaiki, maka kurang dari satu jam kita bisa sampai dari Airport ke sini. Saya rasa, dari sisi aksesibilitas tempat ini bagi wisatawan akan sangat terbantu jika diperbaiki,” imbuhnya.

Diketahui, di sekitar Kawasan

Tanjung Ringgit terdapat rangkaian goa-goa peninggalan jaman Jepang, sebagai jejak pendaratan Jepang dalam Perang Dunia II sekitar tahun 1942. Pada waktu itu Jepang mendarat di Wilayah Pemongkong Tanjung Ringgit dan menguasai daerah sekitarnya, untuk menghadapi serangan sekutu, tentara jepang membangun jalur bawah tanah dan goa-goa di sekitar wilayah tersebut sebagai pertahanan, yang sampai saat ini jalur bawah tanah dan goa tersebut masih ada, dan dikenal dengan nama Goa Jepang/Tangsi.

Selain goa Jepang ada juga peninggalan bersejarah lainya yaitu Meriam Jepang, meriam ini juga merupakan jejak Perang Dunia II yang diletakkan menghadap ke samudera Hindia yang ditujukan untuk menyerang tentara-tentara sekutu yang akan masuk ke daerah tersebut. Meriam Jepang ini memiliki panjang 5 meter, dengan diameter luar 27cm, diameter dalam 16 cm dan keliling belakang 50 cm. (nas)

Tahap Pertama Investor Bangun 30 Vila

Pantai Pink Bakal Dikembangkan Jadi ”Eco-Tourism” INVESTOR asal Swedia PT. Eco Solutions Lombok akan membangun ekotourisme green regional dan platform investasi hijau terbesar di Asia pada kawasan Pantai Pink Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok Timur. Untuk tahap pertama, jika semua perizinan telah keluar, mereka akan membangun 20 sampai 30 vila, restaurant, dive shop, pasar petani dan pasar nelayan di kawasan tersebut.

Hal tersebut dikatakan CEO PT. Eco Solutions Lombok, John Higson pada Kick Off Ceremony Tanjung Ringgit di kawasan Pantai Pink Jerowaru Lombok Timur, akhir Januari lalu.

Dalam proses pembangunan dan

pengembangan kawasan itu, katanya, akan melibatkan masyarakat sekitar kawasan dengan prinsip keberlanjutan.

Ia mengaku sudah tidak sabar untuk segera membangun dan mengembangkan kawasan itu menjadi eco-tourism terbesar di Asia.

Pasalnya, mereka sudah berencana membangun kawasan tersebut sejak tiga tahun lalu.

Namun, saat ini masalah lahan dan perizinan terkait rencana pengelolaan dari Kementerian Kehutanan masih dalam proses.

Disebutkan, pada tahun kedua sampai ke sembilan mereka akan membangun sekitar 20 eco-village ditambah dengan spa, restaurant, studio musik, klinik anti aging, olahraga air, took-toko, pusat pendidikan, marina dan

Meski memiliki potensi yang sangat baik, sayangnya fasilitas infrastruktur menuju pantai ini masih sangat buruk.

kendaraan tenaga linguntungkan untuk berinvestasi,”tama di dunia, ruang pendingin ikan serta pusat penelitian tertumbu karang dan perikanan.

Terkait dengan rencana pengembangan pantai pink tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Dr. Mari Elka Pangestu meminta pemerintah daerah terus mengawal, mulai dari proses perizinan sampai proses pembangunannya nanti.

Dikatakan, pembangunan dan pengembangan wisata alam tersebut sangat strategis dan memiliki dampak posistif dan multiplyer effect yang besar bagi masyarakat Lombok Timur dan NTB. NTB sebagai daerah yang masuk dalam koridor V MP3EI sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional memiliki peran yang sangat strategis. (nas)

(Suara NTB/ist)

Pasir halus berwarna pink dari kejauhan menjadi ciri khas pantai ini. Selain itu, pantai ini juga menyimpan cerita sejarah kehadiran tentara Jepang dan Belanda di Pulau Lombok.

Banyak Kawasan Wisata Potensial di NTB Menunggu Dikembangkan WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan masih banyak kawasan wisata potensial baik yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang menunggu untuk dikembangkan.

“Masih banyak kawasan wisata di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa dan sekitarnya yang sangat potensial dan menunggu untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata yang sangat menarik dan menguntungkan untuk berinvestasi,”kata Wagub pada Kick-Off Ceremony Tanjung

Ringgit di pantai Pink Jerowaru Lombok Timur, akhir Januari lalu.

Disebutkan, berbagai obyek wisata pantai yang sedang dikembangkan saat ini adalah kawasan wisata Pantai Mandalika dan Pantai Selong Blanak di Lombok Tengah, pantai pink dengan ciri khas pasirnya yang berwarna pink di Tanjung Ringgit, Lombok Timur dengan nuansa pantainya yang asri dan pemandangannya yang luar biasa indahnya yang akan dikembangkan PT. Eco Solutions Lombok.

Selain itu, masih banyak kawasan wisata di pulau lombok mau-

pun pulau sumbawa dan sekitarnya yang sangat potensial dan menunggu untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata. Seperti di kawasan Sekotong Lombok Barat, kawasan 3 gili di Lombok Utara, Pulau Moyo, Gunung Tambora, Pulau Satonda, Pantai Lakey, Pantai Maluk di Pulau Sumbawa. “Dan masih ada ratusan tempat potensial,” sebutnya.

Dikatakan, pembangunan sektor pariwisata di NTB telah berkontribusi positif bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Melalui berbagai sektor seperti

hotel dan restoran, transportasi, kuliner, souvenir dan sumber pendapatan masyarakat lainnya sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari pembangunan sektor pariwisata.

“Kedepan kami akan terus mengintegrasikan pembangunan sektor pariwisata dengan pembangunan sektor lainnya dengan memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya alam seperti pertanian, peternakan, perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Amin menambahkan, berbicara tentang pembangunan pariwisata, tidak hanya mengenai promosi, pembenahan dan penataan destinasi wisata saja. Tantangannya adalah, bagaimana membangun pariwisata yang selaras dengan kultur budaya masyarakat dan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan, untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya dari potensi pariwisata yang dimiliki.

“Karenanya, pemda sangat berkomitmen untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi daerah

kami. Upaya-upaya tersebut ditempuh dengan berbagai program kepariwisataan, yang mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat dan para pelaku pariwisata di daerah,” tambahnya.

Untuk itu, Pemprov NTB berharap kepada pemerintah pusat agar upaya optimalisasi pengembangan berbagai potensi pariwisata yang ada di NTB dan menambah minat investor untuk ikut berkontribusi yang lebih besar lagi untuk pembangunan di daerah ini. (nas)

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Anas Paparkan Pelaksanaan Kongres Demokrat kepada KPK Jakarta (Suara NTB) – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memaparkan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Anas baru cerita tentang kongres, bagaimana dia bisa menang. tapi tidak lupa dia katakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bisa menang karena Anas juga, bukan Anas jadi ketua umum saja. Anas juga membantu SBY menjadi ketua dewan pembina,” kata kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Anas pada hari ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyekproyek lain. Proyek-proyek lain yang dimaksud KPK menurut Adnan adalah mengenai kongres Demokrat.

“Anas tahu banyak (mengenai kongres), biar dia bongkar semua yang terjadi dalam kongres itu, jadi kalau bicara soal kongres harus terbuka semua,” tambah Adnan.

Ia pun mengaku bahwa

kliennya sudah membuka peran ketua “Steering committee” (panitia pengarah) yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas maupun peran ketua umum Partai Demokrat saat pelaksanaan kongres Demokrat, Hadi Utomo.

“Itu akan dibuka semua, semua peran orang yang ikut di kongres akan dibuka.

Nama Ibas sudah disebut,” tegas Adnan.

Namun Adnan tidak menjelaskan kaitan Ibas dengan dugaan penerimaan hadiah yang disangkakan KPK kepada kliennya.

“Steering committee juga jelas siapa, saya kira itu dulu, kita ikuti saja kewenangan penyidik asa jelas koridornya sehingga pembela pun tahu apa yang akan dibela,” tambah Adnan.

Karena nama Ibas sudah disebut oleh Anas, maka Adnan mendorong agar KPK mengklarifikasi langsung ke-

PPI Desak KPK Selidiki Pernyataan Elsa Syarif Jakarta (Suara NTB) – Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menyelidiki dan mengecek kebenaran pernyataan Elza Syarief terkait Anas Urbaningrum yang disebut menyimpan uang sebesar Rp 2 triliun di bank di Singapura.

Pernyataan yang disampaikan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin melalui kuasa hukumnya itu, dinilai organisasi para loyalis Anas tersebut sebagai fitnah tak berdasar.

“Kami mendesak KPK untuk segera meneliti dan menyelidiki fitnah oleh Elza Syarief dengan melakukan pengecekan langsung ke Singapura,” kata Juru Bicara PPI Mamun Murod yang dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Mamun, KPK perlu segera melakukan validasi terkait pernyataan tersebut dengan mendatangi dan mengecek bank yang disebutkan Elza Syarief.

“Ini juga merupakan kesempatan bagi KPK untuk melakukan validasi, seperti yang sebelumnya diungkapkan Johan Budi. Ayo sama-sama ke Singapura, kita tanya ES bank mana yang menyimpan uang itu, termasuk di British Island yang disebutnya itu untuk buktikan kebenaran atau kebohongan pernyataannya,” katanya.

Ia juga mengatakan pihaknya akan memfasilitasi proses pengecekan tersebut, meski bukan dengan cara membantu membiayai penyidik KPK karena akan berbuntut pada upaya gratifikasi.

“Kalau memang (pernyataan) tidak benar, akan ada proses hukum yang berlaku, akan kami laporkan. Tapi untuk saat ini kami minta pembuktian terlebih dahulu,” katanya.

Sebelumnya, Nazaruddin melalui kuasa hukumnya Elza Syarief mengatakan Anas Urbaningrum menyimpan uang senilai Rp 2 triliun di bank di Singapura.

Uang pecahan dolar AS dan dolar Singapura yang disimpan di safety box itu disebut-sebut berasal dari berbagai proyek. Uang tersebut disimpan dengan bantuan Rahmad dan Fahmi. Anas sendiri membantah hal tersebut. Menurutnya, kabar itu hanya informasi bohong. (ant/bali post)

TNI AU Siap Bantu Amankan Pemilu Biak (Suara NTB) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU), Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menegaskan, jajaran prajurit TNI AU dimana saja bertugas telah siap membantu mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014.

Untuk bentuk kongkrit pengamananprajuritTNIAU dalam Pemilu 2014, menurut KASAU, akan disesuaikan dengan permintaan aparat Kepolisian setempat. (ant/bali post) “Yang jelas keterlibatan Ida Bagus Putu Dunia prajurit TNI AU untuk membantu keamanan Pemilu harus mengacu kepada UU No 34 tahun 2004 tentang TNI,” ungkap KASAU Marsekal Putu Dunia terkait kesiapan pengamanan Pemilu jajaran prajurit TNI AU. Ia mengakui, seberapa banyak prajurit TNI AU yang akan dikerahkan membantu pengamanan Pemilu 2014 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan permintaan kepada Mabes TNI AU melalui komandan pangkalan udara setempat.

KASAU Putu Dunia berharap, jajaran prajurit TNI AU ditempat bertugas harus senantiasa menjaga netralitas dalam Pemilu 2014 sesuai dengan tugas pokok TNI yang telah ditetapkan lewat UU No 34 tahun 2004.

Disebutkan KASAU, dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu ; pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

“Prajurit TNI juga bertugas membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan,” katanya.

Bahkan tugas TNI sesuai UU No 34 tahun 2004 akan membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.

“Jajaran Prajurit TNI harus selalu siap siaga menjalankan tugas yang diberikan oleh Negara yakni menjaga keamanan dan keutuhan kedaulatan teritorial NKRI dari Sabang hingga Merauke,” tegas mantan Pangkosek Hanudnas IV Biak.

Hingga Rabu pukul 11.30 WIT situasi Kamtibmas di Biak sekitarnya menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu legislatif berlangsung serentak 9 April 2014 berlangsung kondusif. (ant/bali post)

pada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tersebut.

“Iya dong, semua orng harus dilakukan klarifikasi, itu satu teknik penyidikan kecuali Anas yang bohong, kalau Anas jujur ya semua bisa dibuka,” ungkap Adnan. (ant/bali post)

PEMERIKSAAN Tersangka kasus suap Anas Urbaningrum berjalan ke dalam gedung sebelum menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2).

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Pusdiklat Olah Raga Hambalang. (ant/bali post)

KY Buka Pendaftaran 10 Calon Hakim Agung Jakarta (Suara NTB) – Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung (CHA) untuk mengisi 10 lowongan yang tersedia.

“Mahkamah Agung kembali meminta seleksi untuk mengisi empat lowongan dan ditambah utang KY sebanyak enam hakim agung,” kata Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri, di Jakarta, Rabu.

Taufiq mengungkapkan permintaan pengisian empat

lowongan ini berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung pada 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil.

Taufiq mengatakan empat lowongan ini untuk mengisi dua hakim agung kamar agama, satu hakim agung kamar perdata dan satu hakim agung kamar tata usaha negara (TUN).

Sementara utang KY untuk mengisi kebutuhan hakim agung bertambah menjadi enam setelah DPR pada Sela-

sa (4/2) menolak semua tiga CHA yang dikirimkan. Tiga CHA yang ditolak DPR adalah Suhardjono, Maria Anna Samiyati dan Sunarto, melalui proses voting.

“Itu hak DPR untuk setuju atau tidak setuju. Jadi ya, tidak masalah, KY akan buka pendaftaran lagi,” kata Taufiq.

Ia mengatakan sebenarnya ketiga CHA yang diajukan ke DPR ini sudah melalui ujian berat dan ketat di KY, karena tidak tidak hanya diuji oleh tujuh komisioner tetapi juga

oleh para ahli, termasuk mantan hakim agung.

“Mereka sudah melewati uji kualitas, pemecahan kasus, pembuatan makalah tentang hakim progresif, mengumpulkan karya putusan.

Jadi ketiganya sudah terbaik diantara 50 peserta,” kata Taufiq.

Selain itu, lanjutnya, ketiga CHA juga menjalani wawancara terbuka.

“Tiga ini yang terbaik, soal diwawancara DPR tidak memuaskan, ya itu penilaian anggota DPR,” katanya.

Penolakan tiga calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial ini melalui proses voting yang diikuti 48 anggota Komisi III DPR plus jajaran pimpinan.

Berdasarkan hasil voting, Suhardjono mendapat tiga suara setuju, 44 suara tidak setuju dan satu abstain.

Maria Anna mendapat tiga suara setuju, 44 suara tidak setuju dan satu abstain. Sementara Sunarto mendapat lima suara setuju, 42 suara tidak setuju dan satu abstain. (ant/bali post)

Demokrat Bantah Ada ’’Anak Koalisi Golkar – PDIP Emas’’ dalam Konvensi Sulit Terwujud Bandung (Suara NTB) – Partai Demokrat membantah ada peserta konvensi calon presiden partai yang menjadi “anak emas” sehingga mendapat perlakuan khusus dalam acara terkait serangkaian kegiatan tersebut.

“Tidak ada anak emas, semua (peserta konvensi capres Demokrat) sama (perlakuannya),” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Bandung, Rabu.

Komentar Ramadhan itu terkait pernyataan salah satu peserta konvensi Dino Pati Djalal yang mengancam mundur dari konvensi apabila ada “anak emas” dalam acara itu.

Menurut dia, Partai Demokrat memberikan kebebasan dan keterbukaan dalam konvensi itu sehingga tidak ada peserta yang menjadi “anak emas” lalu dipastikan menang dalam konvensi.

“Semua (peserta konvensi) berkompetisi secara adil. Saya di tim Gita (Wirjawan), lalu (kader partai) lainnya ada yang mendukung Pak Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Dahlan Iskan,” ujarnya.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan arahan spesifik kepada kader harus mendukung siapa dalam konvensi. Yudhoyono menurut dia, memberikan kebebasan kadernya mendukung peserta konvensi asalkan sang figur bersih, cerdas, dan santun.

Ramadhan Pohan (ant/bali post)

“Pemenang konvensi bukan ditentukan kader namun rakyat melalui survei sehingga tidak perlu saling serang,” katanya.

Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Dino Patti Djalal menegaskan akan mengundurkan diri dari konvensi apabila ada peserta yang dijadikan “anak emas” dalam acara itu.

“Setiap peserta harus diposisikan setara dan diperlakukan sama,” kata Dino dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Selasa (4/2).

Dino mengatakan peserta konvensi yang mendapatkan banyak dukungan elit bukan berarti yang bersangkutan menjadi “anak emas” apalagi

pemenang konvensi. Dukungan elit demokrat, menurut dia merupakan hak individu masing masing dan tidak mencerminkan sikap partai.

Konvensi Partai Demokrat mengadakan debat terbuka “Debat Bernegara 11 Capres Konvensi Partai Demokrat” di antara 11 peserta konvensi di Harris Hotel and Conventions Festival CityLink Bandung, Rabu (5/2).

Ke 11 peserta yang akan bertarung itu nantinya ialah Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Ali Masykur Musa, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie, dan Sinyo Harry Sarundajang. (ant/bali post)

Dibandingkan Mahfud dan JK

PKB Lebih Memilih Rhoma Jadi Capres Jakarta (Suara NTB) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan partainya akan memilih Rhoma Irama untuk diusung sebagai calon presiden dari PKB dibanding Mahfud MD dan Jusuf Kalla.

“Ada beberapa alasan PKB lebih memilih dan mengusung Rhoma Irama sebagai capres dibanding Mahfud dan Jusuf Kalla,” kata Jazilul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Pertama, Rhoma Irama

merupakan orang pertama yang diusung oleh PKB secara terbuka kepada publik.

Kedua, Rhoma memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi dibanding dua capres pendatang, yakni Mahfud dan JK. “Jadi dengan dua alasan itu, kemungkinan PKB mengusung Rhoma sebagai capres lebih besar. PKB akan konsisten dengan mengusung Rhoma Irama,” kata Jazilul.

Bahkan, ujar anggota Komisi IV DPR RI itu, sebagai bentuk

konsitensi PKB kepada Rhoma, PKB selalu mengikutsertakan Rhoma dalam setiap event ataupun acara yang dilakukan PKB. “Untuk memback up Rhoma Irama, PKB terus melakukan sosialisasikan Rhoma Irama kepada masyarakat. PKB juga selalu melibatkan Rhoma Irama untuk setiap acara PKB di daerah-daerah,” katanya.

“PKB hanya butuh konsultasi kepada PBNU saja agar Rhoma Irama menjadi capres PKB,” imbuh dia. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya menilai koalisi antara Partai Golkar dan PDIP sulit terwujud karena kedua partai tersebut sama-sama ingin mengajukan calon presiden sendiri.

“Hitung-hitungan politiknya tak masuk akal jika kedua partai politik itu berkoalisi,” kata Yunarto di Jakarta.

Partai Golkar memutuskan mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden, sementara PDIP belum memutuskan capres yang diusung dalam Pilpres 2014.

PDIP diperkirakan akan mengusung ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, atau Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Yunarto, PDIP saat ini sedang naik daun lantaran efek Jokowi, sehingga tidak mungkin mau mengalah dengan menerima “jatah” calon wakil presiden.

Koalisi Golkar-PDIP, menu-

rut dia, hanya mungkin terjadi kalau Aburizal Bakrie mau mengalah menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati atau Jokowi.

“Sangat kecil (peluang koalisi), kecuali Aburizal Bakrie mau mengalah jadi calon wakil presiden,” kata dia.

Yunarto mengatakan saat ini PDIP seharusnya tidak perlu berpikir untuk berkoalisi karena akan berpotensi tersandera dengan koalisi yang dibentuknya sendiri. Menurut dia, PDIP harus berhati-hati jika ingin berkoalisi.

“Kalau partai-partai kalah memang lazim mendekatkan diri ke partai pemenang untuk dapat berkuasa,” katanya.

Sebelumnya Partai Golkar menyatakan ingin berkoalisi dengan PDIP karena Golkar merasa punya kesamaan platform dengan partai tersebut. Namun, PDIP menganggap terlalu prematur jika membicarakan koalisi secara konkret saat ini. (ant/bali post)

Komisi I Minta Presiden Angkat Sekjen Kemenhan Jakarta (Suara NTB) – Komisi I DPR RI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengangkat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) yang baru untuk menggantikan Jenderal Budiman yang mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) sejak Agustus 2013 lalu.

“Ada rangkap jabatan pada posisi yang sangat strategis di pemerintahan. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Budiman sebagai KSAD, terutama dalam menjaga netralitas TNI AD di Pemilu 2014,” demikian dikatakan anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha di Jakarta, Selasa di Gedung DPR RI. Ia meminta Presiden untuk segera mengisi posisi Sekjen Kemhan baru, yang saat ini masih dijabat Budiman.

Selain itu, ucap politisi PPP ini, dengan posisi rangkap jabatan, Budiman menjadi kuasa pengguna anggaran baik di TNI AD, maupun Kemenhan. Dengan posisinya seperti itu, dikhawatirkan menganggu fokus Budiman untuk menjamin netral-

itas TNI AD di Pemilu 2014.

“Pak Budiman lebih konsentrasi saja kendalikan pasukan untuk menjamin netralitas TNI di Pemilu 2014. Jangan sampai ganggu fokus Budiman dengan kerja-kerja teknis di Kemenhan. Masih banyak perwira tinggi lainnya yang menunggu antrian untuk tempati posisi Sekjen, setingkat letnan jenderal,” kata Syaifullah.

Sebelum dilantik menjadi KSAD pada 30 Agustus 2013 lalu, Budiman merupakan Sekjen Kemenhan sejak 23 Januari 2013.

Hingga empat bulan setelah dilantik sebagai KSAD, Budiman ternyata masih menempati posisi Sekjen Kemenhan.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Kertopati. Komisi I DPR RI, dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan telah beberapa kali menyampaikan agar segera mengangkat Sekjen Kemenhan yang baru setelah Budiman menjadi KSAD. “Rangkap jabatan yang diemban Budiman dikhawatirkan menimbulkan subjektifitas dalam pengambilan keputusan,” kata Susaningtyas. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 6 Februari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kelompok Bersenjata Tewaskan 30 Orang dalam Serangan di Nigeria Tengah Nigeria – Sejumlah pria bersenjata menewaskan sekitar 30 orang dalam serangan pagi di dua desa di Nigeria tengah, kata saksi pada Selasa, dalam aksi kekerasan terbaru yang melanda kawasan itu.

Polisi di negara bagian Plateau, yang telah dilanda kekerasan komunal berulang kali, mengonfirmasi serangan itu namun tidak bisa memberikan rincian korban, lapor AFP.

Salah seorang saksi, Rufus Gyang, mengatakan, serangan itu terjadi pada sekitar pukul 03.00 waktu setempat dan orang-orang bersenjata “mulai menembaki secara sporadis,

membunuh warga tak bersalah dalam tidur mereka”.

Sembilan belas orang tewas di Rajat dan 11 lainnya di desa-desa Atakar, semua di wilayah pemerintah daerah Riyom, tambahnya.

Lebih dari 60 rumah dihancurkan dalam serangan itu, sementara puluhan orang lainnya terluka, katanya menambahkan.

Korut – Korsel Sepakat Adakan Reuni Keluarga Seoul – Korea Utara dan Korea Selatan pada Rabu sepakat untuk mengadakan acara reuni keluarga pada akhir bulan ini bagi para anggota keluarga yang terpisah akibat Perang Korea 1950-1953.

Reuni itu diadakan kembali setelah sempat terhenti selama lebih dari tiga tahun.

Para pejabat dari kedua belah pihak bertemu di desa Panmunjom, daerah perbatasan untuk gencatan senjata, dimana mereka akhirnya memutuskan reuni keluarga akan diadakan pada 20-25 Februari di resor Gunung Kumgang, Korea Utara, kata Kementerian Unifikasi Korsel, seperti dilaporkan AFP. Sebelumnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan sebuah reuni keluarga pada September lalu.

Namun, pada saat proses seleksi selesai dan para anggota keluarga yang terpilih bersiap untuk berkumpul di resor Gunung Kumgang, pihak Korut tiba-tiba membatalkan reuni itu, yakni empat hari sebelum acara reuni dengan alasan adanya sikap “permusuhan” dari pihak Korsel.

Berdasarkan pengalaman itu, ada kekhawatiran besar bahwa acara reuni kali ini akan kembali gagal dan mengecewakan banyak anggota keluarga.

Hal itu disebabkan Korea Selatan akan memulai latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat pada akhir Februari,

meskipun Korea Utara telah memperingatkan akan ada “konsekuensi” jika kedua negara itu tetap melaksanakan latihan militer tersebut.

Profesor Yoo Ho-Yeol, yang mendalami bidang studi pemerintahan Korea Utara di Universitas Seoul, memprediksi bahwa pihak Korut akan menggunakan acara reuni itu sebagai “alat tawar-menawar” terhadap Korsel.

“Daripada membatalkan acara reuni lagi, Korut dan Korsel mungkin bisa mencoba mengekstrak konsesi, seperti memperkecil latihan militer bersama, atau pelonggaran sanksi Korea Selatan,” kata Yoo. Jutaan warga Korea dipisahkan oleh perang, dan sebagian besar dari mereka telah meninggal dunia tanpa pernah berkomunikasi sama sekali dengan anggota keluarganya yang selamat dari perang tersebut.

Konflik Korea itu diakhiri dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian perdamaian, maka secara teknis kedua belah pihak sebenarnya masih berperang sehingga kegiatan surat-menyurat ataupun komunikasi telepon antarwarga kedua negara itu dilarang.

Hingga kini, lebih dari 73.000 warga Korsel masih masuk dalam daftar tunggu untuk dapat berpartisipasi dalam salah satu acara reuni keluarga, sebab sebuah reuni hanya diperuntukkan beberapa ratus peserta. (ant/bali post)

Snowden Diusulkan untuk Nobel Perdamaian Brasilia – Seorang senator Brasil telah menominasikan buronan pembobol intelijen Amerika Serikat Edward Snowden untuk Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini, kata kantornya pada Selasa.

Senator Partai Komunis Vanessa Grazziotin mengatakan pembocoran yang dilakukan Snowden telah memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Dalam satu pernyataan, ia mengatakan Snowden,

yang saat ini dalam persembunyian di Rusia, membantu berkontribusi bagi terwujudnya “dunia yang lebih stabil dan damai” dan dia mengusulkan namanya kepada komite Nobel.

“Kami yakin bahwa tindakan Snowden, lebih dari pribadi orang-orang lainnya, memberikan kontribusi untuk masa depan yang lebih stabil dan damai,” kata Grazziotin.

“Dengan mengekspos, Snowden memulihkan prinsip dasar transparansi demokrasi,” kata Grazziotin dalam per-

nyataannya, yang kutip AFP. Mantan Menteri Norwegia Baard Vegar Solhjell dan Profesor Sosiologi Swedia Stefan Svallfors dalam beberapa bulan terakhir juga telah mengusulkan Snowden sebagai penerima penghargaan perdamaian untuk usahanya itu.

Brazil, melalui kantor Presiden Dilma Rousseff, berada di garis depan dari negara-negara yang mengkritik pengawasan AS. (ant/bali post)

Anggota parlemen lokal Daniel Dem mengonfirmasi pembunuhan itu dan menambahkan bahwa dua dari korban adalah petugas keamanan yang dikerahkan ke daerah itu.

Pihak berwenang mengatakan bulan lalu bahwa gembala etnis Fulani dicurigai menewaskan 34 orang dalam serangan serupa.

Komisaris Informasi Negara Yiljap Abraham mengatakan bahwa 34 orang tewas, 24 terluka dan 600 orang mengungsi dalam serangan oleh kelompok bersenjata di Desa Shonong pada 6 Januari.

Dia mengatakan bahwa 56 rumah dibakar dalam serangan itu.

Plateau terletak di Nigeria yang disebut Sabuk Tengah, tempat mayoritas Muslim ut-

ara negara itu bertemu dengan kawasan selatan yang didominasi Kristen.

Lebih dari 10.000 orang diperkirakan tewas di Plateau dan negara bagian tetangga Kaduna sejak 1992 dan beberapa ribu sejak tahun 2010, kata Human Rights Watch pada Desember tahun lalu.

Banyak keluhan yang berpusat di sekitar favoritisme yang dirasakan dan diskrimi-

nasi antara Muslim HausaFulani dan kelompok Kristen, serta perselisihan berkait hak ternak merumput.

Pengamat HAM internasional Human Rights Watch mengatakan tidak cukup apa yang dilakukan untuk mengatasi penyebab kekerasan, meskipun identitas para pelaku di kedua sisi secara luas sudah dikenali secara lokal. (ant/bali post)

Menlu AS Kecam Kebrutalan Suriah Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry Selasa mengecam “kebrutalan” rezim Suriah Presiden Bashar al-Assad dalam operasi berkelanjutan bom barel.

“Setiap hari operasi bom barel di Aleppo berlanjut, rezim Bashar mengingatkan dunia pada warna aslinya,” tulis Kerry dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AFP. “Ini adalah tindakan barbar terbaru dari satu rezim yang telah berkomitmen untuk mengorganisir, menyiksa, menggunakan senjata kimia, dan kelaparan di seluruh masyarakat dengan memblokir pengiriman makanan bagi warga sipil Suriah dalam kebutuhan mendesak.”

Lebih dari 150 orang telah tewas di bekas pusat ekonomi Suriah dan kota terbesar kedua selama empat hari terakhir, dalam serangkaian serangan bom barel dan serangan-serangan udara lainnya, kata Syrian Observatory for Human Rights.

Sedikitnya delapan orang, termasuk lima anak-anak, menjadi korban tewas terbaru pada Selasa ketika helikopter tentara Suriah melepaskan gelombang baru bom yang menurut Kerry “penuh dengan

John Kerry pecahan peluru logam dan bahan bakar.”

Bom-bom itu menghantam satu masjid, yang media center Aleppo katakan sedang digunakan sebagai sekolah.

“Mengingat tindakan yang mengerikan ini, rakyat Suriah tidak akan menerimanya sebagai pemerintah yang sah termasuk Bashar,” kata Kerry,

mengacu pada perundingan perdamaian yang akan dilanjutkan di Jenewa pekan depan, bertujuan untuk melantik satu pemerintahan transisi di negara yang dilanda perang itu.

“Sementara itu oposisi dan masyarakat internasional berfokus pada mengakhiri perang ... rezim tunggal dengan piki-

ran terfokus pada menimbulkan kehancuran lebih lanjut untuk memperkuat posisinya di medan perang dan harapan merongrong keberhasilan proses Jenewa II,” kata Kerry.

Aleppo telah terpecah sejak pemberontak merebut sebagian besar wilayah kota dalam serangan pada musim panas 2012. (ant/bali post)

Uganda Kirim 1.600 Prajurit ke Somalia Kampala – Militer Uganda pada Senin larut malam (3/2) mengirim satu kontingen baru yang terdiri atas 1.600 prajurit pemelihara perdamaian ke Somalia, yang dilanda perang, guna memperkuat upaya perdamaian dan menstabilkan negeri itu, kata juru bicara militer, Selasa (4/2).

Tentara dari Gugus Tempur Uganda (UGABAG) 13 akan ditempatkan di sektor satu di Somalia, yang berada di bawah kendali tentara Uganda dan Burundi, kata Juru Bicara Militer Uganda Paddy

Ankunda melalui telepon kepada Xinhua.

“Tentara tersebut akan digelar secara layak di sektor satu.

Tentara itu akan membantu memperkuat keamanan dan perdamaian di daerah yang sudah dibebaskan,” kata Ankunda, sebagaimana dikutip Xinhua.

Tentara Uganda dan Burundi, yang berada di bawah pengawasan Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM), di tempat di sektor satu —yang terdiri atas wilayah Banadir, Shabelle Hulu dan Tengah— dan di sektor tiga —yang mencakup Wilayah Bay dan Bakool.

Mereka juga beroperasi di Ibu Kota Somalia, Mogadishu, dan Markal.

Unit militer Uganda tersebut, yang dikomandani oleh Kol. William Bainomugisha, menggantikan tentara yang dipulangkan dan mendarat di Bandar Udara Internasional Entebbe pada Senin (3/2).

Uganda, yang menjadi negara pertama yang mengerahkan tentara ke Somalia pada 2007, menempatkan sebanyak 8.000 prajurit di negara Afrika itu.

Pada Sabtu (1/2), gerilyawan Somalia, Ash-Shabaab,

berikrar akan melancarkan serangan baru terhadap pasukan asing, setelah Ethiopia bergabung dengan pasukan Uni Afrika yang memerangi kelompok garis keras itu.

Para komandan penting kelompok yang mempunyai hubungan dengan Al Qaida itu, termasuk pemimpin tertinggi gerilyawan itu Abdi Godane, bertemu pekan lalu, setelah Ethiopia secara resmi bergabung dengan misi dukungan PBB itu —yang dikenal dengan nama AMISOM, kata juru bicara Ali Mohamud Rage. (ant/bali post)

Putin – Yanukovych Bahas Krisis Ukraina Moskow – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych akan membahas masalah krisis politik Ukraina dalam sebuah pertemuan di sela-sela upacara pembukaan Olimpiade

Musim Dingin Rusia di Kota Sochi pada Jumat (7/2), kata juru bicara Putin Dmitry Peskov pada Rabu.

“Dia (Yanukovych) memang akan berada di sana (Sochi) dan mereka (Putin dan Yanukovych) memang akan bertemu.

Mereka juga akan membahas hubungan bilateral,” kata Peskov, seperti dilaporkan AFP. Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Leonid Kozhara mengatakan Presiden Yanukovych telah berencana untuk melakukan perjalanan ke Sochi untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Rusia.

Presiden Yanukovych, yang dijadwalkan bertemu dengan Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton pada Rabu ini, telah berjuang selama dua bulan untuk menghadapi aksi protes terhadap pemerintahannya.

Ia pun telah menerima pengunduran diri perdana menteri dan seluruh kabinetnya dalam sebuah konsesi penting dengan kelompok oposisi.

Pada Desember lalu, Rusia berjanji akan memberikan paket dana talangan sebesar 15 miliar dolar AS (setara 11 miliar Euro) untuk menopang perekonomian negara ex-Soviet itu yang sedang dilanda resesi. Pemerintah Rusia juga telah menyalurkan dana awal senilai tiga miliar dolar AS. Namun, pada minggu lalu, Putin memutuskan untuk

Vladimir Putin menunda pemberian paket dana talangan itu sambil menunggu pembentukan pemerintahan baru di Ukraina.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, telah menyampaikan kemungkinan adanya bantuan keuangan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk Ukraina.

Akan tetapi, seorang diplomat Uni Eropa menilai nilai bantuan keuangan yang akan ditawarkan itu akan sulit bersaing dengan nilai paket bantuan yang ditawarkan Rusia. (ant/bali post)