Snt06022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SABTU, 6 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

25 Titik Jalan Provinsi Putus

Kerugian Diprediksi Puluhan Miliar Rupiah Mataram (Suara NTB) Dinas PU NTB sudah menerima laporan terkait dengan kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir bandang di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Kerusakan jalan dan jembatan pada 25 titik di kawasan Tambora itu diprediksi mencapai puluhan miliar rupiah.

TO K O H PENGGUNAAN telepon pintar oleh nelayan di Kota Mataram diapresiasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara.

Menurutnya penggunaan telepon pintar itu sangat membantu dan dapat mengurangi jumlah kecelakaan pada saat nelayan melaut. ‘’Di Kota Mataram itu nelayannya pakai smartphone (telepon pintar) yang dilengkapi dengan informasi cuaca dan GPS. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Tak Ada Kubu Lagi

(Suara NTB/dok)

lang parah semua tingkat kerusakannya. Karena longsornya sampai sangat dalam. Sampai kedalaman 5 meter. Kalau penanganan darurat tidak mungkin. Itu harus penanganan permanen,’’ kata Ardi.

Dikatakan, kerusakan jalan

dan jembatan pada 25 titik itu ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Sehingga, untuk penanganannya pasti akan dilakukan tender. ‘’Jembatan yang putus hanya ada satu, yang lain jembatan yang menggunakan deker-deker tapi parah rusaknya. Jadi, penanganannya tak cukup. Karena rusaknya parah sehingga harus pakai dinding beton. Sehingga dia langsung betul-betul stabil,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 BELUM reda banjir bandang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 di Kecamatan Tambora, air bah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 merendam Kecamatan Sape, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kabupaten Bima. Musibah ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mengakibatkan, satu rumah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 warga roboh. Tim Reaksi Cepat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 (TRC) BPBD NTB pun dikerah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kan ke lokasi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kepala BPBD NTB Ir. M. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Azhar melalui Kasi Tanggap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Darurat Agung Pramudya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 menyebutkan, laporan sement12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ara banjir akibat hujan lebat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kamis (4/2) berlanjut hingga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pukul 23 .00 Wita. Hujan deras 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hingga dini hari kemarin dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ketinggian air mencapai 70 cm.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ‘’Sebuah rumah ambruk di Desa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Nae dan satu rumah nyaris am12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 bruk di Desa Bugis dalam keja12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dian itu,’’ kata Agung Pramudya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Jumat (5/2) pagi kemarin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bersambung ke hal 15 AMBRUK - Sebuah rumah ambruk di Desa Nae, Bima akibat air bah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Tim BPBD NTB Dikerahkan ke Bima

Telepon Pintar Nelayan

PASCAREKONSILIASI antara Pengurus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL) di Jakarta, DPD Golkar Kota Mataram mengklaim sudah tidak ada perseteruan bahkan kubukubuan di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menurut Ketua Harian Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., keputusan Kemenkum HAM Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan Tahun Baru Imlek 2567 pada Senin (8/2), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Selasa (9/2). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

NOMOR 277 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SERAHKAN BANTUAN - Menteri Koperasi dan UKM, A.A.Puspayoga menyerahkan bantuan pada acara Pelatihan Koperasi dan kewirausahaan bagi keluarga besar wartawan NTB, di Mataram, Kamis (5/2) kemarin.

Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/2) siang kemarin mengatakan pihaknya sedang mengupayakan penanganan jalan dan jembatan yang putus tersebut. ‘’Boleh dibi-

16 HALAMAN

(Suara NTB/bpbd ntb)

KEMENTERIAN Koperasi telah mulai melakukan reformasi koperasi. Koperasi aktif dan berkualitas diberikan ruang untuk berkembang. Sebaliknya, koperasi tak aktif dieliminasi.

Di hadapan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Menteri Koperasi dan UKM RI, A.A.Puspayoga mengatakan, secara nasional, terdapat sebanyak 62.000 koperasi yang tidak aktif dan 147.000 aktif. Koperasikoperasi yang tidak aktif ini telah dikeluarkan dari database Kementerian Koperasi.

Tujuannya agar koperasi-koperasi yang tidak aktif tak mengganggu pembinaan yang dilakukan pemerintah. “Di NTB saya mendapat masukan dari Kepala Dinas Koperasi, sudah banyak yang dibubarkan (koperasi yang tidak aktif),” kata Puspayoga pada sosialisasi KUR di Mataram, Jumat (5/2).

Puspayoga mengatakan, pemerintah saat ini tak butuh koperasi dari sisi kuantitas (jumlah). Melainkan, koperasi-koperasi yang ada di Indonesia haruslah koperasi yang berkualitas. “Kita bangga kalau koperasinya berkualitas. Kita tidak melihat koperasi sekarang dari jumlahnya saja,” katanya.

Pemerintah sebenarnya telah memberi kesempatan kepada koperasi yang tak aktif untuk aktif kembali. Di satu sisi, kesempatan juga diberikan agar koperasi yang hidup segan mati tak mau untuk membubarkan diri dengan kesadarannya. Jika tidak, pemerintahlah yang bertindak tegas untuk membubarkannya.

Mendukung koperasi-koperasi yang sudah terdaftar di database Kementerian Koperasi kata Puspayoga, sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian terkait untuk mengkaji, apa saja yang masih menjadi kendala-kendala perkoperasian.

Kementerian Koperasi juga memberikan perhatian kepada UMKM. Menurut Puspayoga, wirausaha di Indonesia memiliki semangat yang tidak dimiliki oleh wirausaha lain di negara manapun di dunia ini. Semangat tersebut digambarkan dari bagaimana wirausaha berjuang mengembangkan usahanya.

“Wirausaha banyak yang keliling menjual dagangannya bahkan ke rumah-rumah. Kalau tidak jalan kaki, mereka gunakan gerobak. Ini luar biasa, dan patut didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah,’’ tambahnya.

Salah satu kebijakan dimaksud, dengan disiapkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan disalurkan melalui beberapa perbankan yang ditunjuk.

Suku bunga yang sebelumnya 22 persen, telah diturunkan bertahap menjadi 12 persen, dan mulai Januari 2016 telah diberlakukan suku bunga sebesar 9 persen efektif/tahun.

“Jadi kalau sebelumnya bunga kredit yang dibayar Rp 22.000, sekarang bayarnya cuma Rp 9.000.

Sisanya dari Rp Rp 22.000 sudah bisa ditabung untuk pengembangan usaha,” jelasnya.

Kebiajakan terbaru adalah dengan diberikannya kesempatan kepada pelaku UMKM memperoleh Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK ini selanjutnya bisa dijadikan jaminan untuk mengakses KUR di perbankan. ‘’NTB ini luar biasa, patut dijadikan contoh di Indonesia.

Bersambung ke hal 15

TP4D Berharap Penyimpangan di NTB Berkurang Mataram (Suara NTB) Tim TP4D dipastikan mulai bekerja awal 2016. Mereka berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menjalankan program pendampingan ke instansi pemerintah, dengan harapan penyimpangan bisa berkurang.

Guna mematangkan pola teknis pendampingan pengawasan, Jumat (5/2) kemarin tim TP4D berkoordinasi dengan Inspektorat NTB. Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur pada Inspektorat NTB bertemu dengan Sekertaris TP4D Kejaksaan Tinggi NTB, Ely Rahmawati, SH,

Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara menggelar kegiatan Tax Gathering bersama instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain (ILAP). Dilaksanakan pada Kamis (4/ 2) malam di Hotel Golden Palace, kegiatan tahunan ini merupakan ajakan sekaligus sosialisasi mendukung pencapaian target sebesar Rp 6,49 triliun tahun 2016.

Direktorat Jenderal Pajak telah memperluas kerjasama dengan masing-masing pihak dimaksud, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Komisi Pe-

M.Hum. Pertemuan itu merupakan hari ke dua untuk mematangkan koordinasi.

Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH memastikan, hasil koordinasi nanti akan diimplementasikan dalam program bersama antara TP4D dengan Inspektorat. ‘’Untuk teknis pelaksanaan kegiatan masih dikoordinasikan, seperti apa bentuknya. Tapi intinya untuk tahap awal ini, akan ada sosialisasi ke Pemda terkait kinerja TP4D,’’ tegasnya.

Dengan penjelasan awal ini, pihaknya ingin tugas dan fungsi TP4D dipahami utuh oleh jajaran pemerintahan.

milihan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan lainnya.

Tax Gathering n dihadiri seluruh undangan terkait. Hadir lagsung Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si. Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor dalam kesempatan tersebut menggambarkan penerimaan pajak tahun 2015.

Terjadi pertumbuhan 32,83 persen atau lebih besar Rp 1.154 triliun dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 3.516 triliun. Untuk Provinsi NTB, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 27,33 persen. Sedangkan Provinsi NTT, tumbuh sebesar 39,42 persen.

Pertumbuhan penerimaan pajak ini tentunya memiliki

Sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan anggaran dan proyek fisik, bisa terlaksana sesuai aturan. ‘’Ending-nya nanti, kita berharap penyimpangan bisa berkurang,’’ kata Sutapa kepada Suara NTB, Jumat (5/2).

Ada tiga hal yang akan jadi fokus pengawasan oleh tim yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 ini. Pendampingan pengawasan untuk pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik proyek.

pengaruh positif pada dana bagi hasil yang dialokasikan untuk Provinsi NTB. Tahun 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak untuk Provinsi NTB sebesar Rp 2,4 triliun dengan dana bagi hasil yang dialokasikan sebesar Rp 708 miliar. Nilai tersebut menurutnya lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 623 miliar, dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 1,9 triliun.

Peningkatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yang komposisinya terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/ 29 Orang Pribadi, dan PPh Pasal 25/29 Badan ini, tercermin dari pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 18,32 persen, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 23,36 persen, Bersambung ke hal 15

Untuk mengawasi tiga hal ini, tentu pihaknya tidak bisa bekerja sendiri karena tak punya spesifikasi keahilan.

Dalam rangka itu, dilibatkan ahli. “Ketika kami mengawasi untuk pengelolaan keuangan, tentu kami akan libatkan ahli bidang keuangan. Kalau yang diawasi adalah bidang pengadaan barang jasa, juga ahli di bidang itu dilibatkan.

Demikian juga untuk pengawasan atas proyek fisik, yang diajak adalah ahli konstruksi. Jadi masing masing bidang ada ahlinya,’’ papar Sutapa.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

PELAKAT - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin (kanan) menerima pelakat dari Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor pada acara Tax Gathering di Hotel Golden Palace, Kamis malam.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 2

Warga Miskin Pinggir Kota

Cari Pakis, Penghasilan Hanya Rp 15 Ribu Sehari Belum Ada Pendaftar KEHADIRAN RSUP NTB yang berada di wilayah Kelurahan Dasan Cermen membuat warga sekitarnya ingin memanfaatkan ramainya pengunjung untuk mencari rezeki dengan berjualan. Tidak hanya warga Dasan Cermen, tapi warga Kelurahan Babakan juga banyak yang ingin berjualan di sekitar rumah sakit terbesar di NTB tersebut. Warga Dasan Cermen yang ingin berjualan di sekitar RSUP NTB mencapai 60 orang dan mereka telah mendaftar melalui Kantor Lurah Dasan Cermen. Sementara untuk warga Babakan, Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos mengatakan belum ada warga yang mendaftar ke pihaknya. “Ndak ada yang mendaftar di kelurahan,” cetusnya.

Rauf mengatakan setiap hari pihaknya memantau kawasan belakang RSUP NTB karena kawasan itu tidak diperbolehkan untuk PKL, khususnya di sisi tembok RSUP NTB. Ia memantau warganya apakah ada yang mendirikan lapak di sekitar tempat tersebut.

Untuk mengakomodir warga yang ingin berjualan, ia berharap baik Pemkot Mataram dan Pemprov NTB memberikan solusi atau menyediakan lahan khusus untuk PKL. Ia pun mengatakan di selatan rumah sakit tersebut merupakan sawah milik warga dan itu bisa dibebaskan untuk mengakomodir warga yang ingin berjualan.

Ia juga mengatakan tidak mungkin semua warga yang ingin berjualan, bisa diakomodir karena rumah sakit bukan pasar yang bisa dengan bebas dipenuhi PKL. Warga yang mau berjualan juga harus mengikuti aturan dari pihak rumah sakit.

“Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti aturan yang diterapkan pihak rumah sakit,” ujarnya. Warga juga disampaikan Rauf harus ikut mendukung peningkatan pelayanan rumah sakit dengan tidak ikut membuat suasana sekitar rumah sakit terlihat kumuh.

Warganya yang ingin berjualan juga disampaikan Rauf harus menunggu dulu ketersediaan lahan yang dikhususkan untuk PKL, bukan membangun lapak sembarangan di sekitar rumah sakit. “Kalau mau jualan harus ada lahan dulu. Kalau tidak ada lahan jangan berjualan dulu,” ujarnya.

Rencananya Pemkot Mataram akan memanfaatkan eks lahan TPS liar untuk membangun lapak agar PKL tidak mendirikan lapak di dekat tembok rumah sakit. (ynt) (Suara NTB/dok)

TPS Babakan Jangan Diambangkan

(Suara NTB/fit)

KELUHAN masyarakat Babakan yang terkendala TPS (Tempat Pembuangan Sampah) pascaditertibkannya TPS liar di sana beberapa minggu lalu, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Mataram dari dapil Sandubaya, Herman, AMd. Katanya, dari informasi yang diperoleh melalui Lurah Babakan bahwa sampai saat ini Pemkot Mataram masih mencari lokasi yang pas untuk membuat TPS. Sekarang ini, lanjut Herman, TPS sementara yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi pembuangan sampah, adalah lahan milik salah seorang warga. ‘’Itu TPS yang di Jalan Babakan-Getap,’’ cetusnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari ketika pemilik lahan keberatan lahannya digunakan sebagai lokasi TPS sementara.

Karena, Herman mendorong Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Mataram bersama pihak kelurahan agar segera menentukan lokasi TPS permanen. ‘’Jangan sampai diambangkan supaya masyarakat tidak kebingungan,’’ cetusnya. Kalaupun masyarakat menginginkan ada TPS yang dibangun Pemkot tidak jauh di eks TPS liar, politisi Gerindra ini juga mengaku tidak setuju.

Alasannya karena di sana ada fasilitas kesehatan.

Masyarakat juga harus diberi pemahaman terkait hal tersebut.

Untuk mencari lokasi TPS yang strategis dalam artian mudah dijangkau oleh truk sampah milik Dinas Kebersihan, masih terkendala. Karena yang ada sekarang, aku Herman, ada tanah pecatu milik Pemkot Mataram yang dihajatkan menjadi TPS. Hanya saja lokasinya dinilai masih sulit dijangkau.

TPS ini, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, sangat mendesak. Apalagi, sejak penertiban TPS liar hingga sekarang terbilang cukup lama warga Babakan tidak memiliki TPS resmi Selain itu, Herman khawatir muncul titik-titik TPS liar karena belum adanya TPS resmi yang dibangun Pemkot Mataram.

Sejak ditertibkannya TPS liar itu, masyarakat setempat diminta mengemas sampahnya masing-masing dan di tempatkan di depan rumah. Selanjutnya sampah itu diangkut menggunakan kendaraan roda tiga. ‘’Langkah itu harus konsisten kalau tidak ingin muncul masalah baru,’’ cetusnya. Untk TPS permanen, katanya, ada dua opsi. Selain dibangun di tanah pecatu milik Pemkot Mataram, opsi kedua adalah dengan sewa lahan. Sehingga mau tidak mau Pemkot Mataram harus memikirkan anggaran sewa lahan itu setiap tahunnya. (fit)

Seorang pria senja melintas di jalanan sekitar ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan, Jumat (5/2) siang. Di atas kepalanya yang tertutup caping, ia menjunjung sebuah plastik warna biru. Plastik tersebut berisi sayur pakis yang berhasil dikumpulkan Amaq Rahmawati alias Rahman setelah setengah hari berjalan sampai Bengkel, Lombok Barat untuk mencari sayur pakis yang tumbuh liar di persawahan.

MENCARI pakis adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakoni Amaq Rahmawati. Ia berjalan jauh seharian untuk mencari pakis bahkan sampai di kawasan Lombok Barat, melewati sawah-sawah. Pakis itu kemudian dikumpulkan dan dijual kepada pedagang sayur untuk dibawa ke pasar. “Ini nanti langsung ada yang ambil dan besok dibawa ke pasar,” ujarnya kepada Suara NTB. Satu plastik besar pakis biasanya dibeli pedagang sayur seharga Rp 15 ribu, tapi jika beruntung harganya bisa mencapai Rp 20 ribu.

Amaq Rahmawati mengatakan tidak memiliki sawah untuk digarap. Jika tidak mencari pakis, warga Petemon, Kelurahan Pagutan Timur ini pergi memancing belut yang juga kemudian dijual di pasar untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Tapi saat ini ia mengatakan kesulitan mendapatkan belut karena kali maupun saluran irigasi di sawah-sawah airnya melimpah. Isterinya kadang bekerja sebagai buruh tani

jika ada yang menyuruh. “Tapi kalau ndak ada nganggur saja di rumah,” imbuhnya.

Dengan penghasilan yang hanya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu sehari, Amaq Rahmawati juga harus membiayai dua anaknya yang sekolah.

Saat ini dua anaknya duduk di bangku kelas tiga dan kelas dua SMP. Sering kali ia juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk buku-buku pelajaran yang harus dimiliki anaknya.

“Beli buku ini yang mahal.

Sering sekali mereka beli bukubuku pelajaran,” ujarnya.

Pria kelahiran 1950 ini mengatakan tak pernah libur untuk mencari pakis. Setiap hari ia terus berjalan ke berbagai tempat, karena jika ia libur sehari dari pekerjaannya itu, ia tak bisa membiayai hidup isteri dan anak-anaknya. “Selama saya sehat, selama saya bisa jalan, saya ndak pernah istirahat. Tiap hari pergi jalan kaki cari paku (pakis dalam Bahasa Sasak),” cetusnya. Ia berangkat dari rumahnya setelah selesai salat Subuh dan kembali pada tengah hari, sekitar pukul 12.00.

(Suara NTB/ynt)

TUNJUKKAN - Amaq Rahmawati menunjukkan satu plastik sayur pakis yang berhasil dicari dengan menyusuri kawasan persawahan dari Mataram sampai Bengkel, Lombok Barat, Jumat (5/2).

Penghasilan yang hanya Rp 15 ribu sehari disampaikan Amaq Rahmawati jauh dari cukup. Kendati demikian, ia pantang mengeluh. Walaupun terkadang anak-anaknya tidak bisa sarapan sebelum berangkat sekolah, ia tetap bersyukur anakanaknya juga tak pernah mengeluh dan tetap berangkat

sekolah dengan perasaan bahagia. Hal itulah yang juga sangat disyukurinya. “Anak-anak saya mendukung saya dengan keadaan seperti ini. Ini yang buat saya merasa kuat, juga melihat anak-anak saya bisa sekolah,” cetusnya. Ia berharap kedua anaknya bisa sekolah sampai SMA. Dan ia selalu menanam-

kan keyakinan kepada kedua anaknya bahwa keinginan mereka untuk melanjutkan sekolah akan tercapai. Karena baginya setiap keinginan baik itu akan diwujudkan Tuhan. “Saya bilang ke anak-anak saya kalau Allah ingin dia sekolah, pasti bisa sekolah walaupun kita tidak mampu,” pungkasnya. (ynt)

Tak Pengelolaan MWP Disosnakertrans Kebagian Anggaran Diserahkan ke Rumah Kumuh Pertamanan Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama mangkrak, pengelolaan Mataram Water Park (MWP) rencananya akan diserahkan ke Dinas Pertamanan Kota Mataram.

MWP adalah megaproyek dengan anggaran puluhan miliar. Hajat Pemkot saat itu menjadikan MWP sebagai kolam renang para atlet. Spesifikasinya ternyata tidak memenuhi standar. Kolam renang yang berada di belakang Tugu Bumi Gora Taman Udayana itu pascarampung tidak pernah diresmikan.

Bahkan beberapa bagian gedung mulai rusak. Bahkan, atap tribun dicuri. Proyek tersebut hingga kini tak berbekas. Padahal di tahun 2015, pada APBD Kota Mataram kembali dialokasikan anggaran Rp 200 juta untuk perbaikan. Sempat ada investor yang ingin mengelola tapi entah alasan apa membatalkan rencana tersebut.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani,M.Si.,mengambil jalan tengah agar MWP tidak mangkrak. Dia tidak ingin anggaran sudah dikeluarkan banyak, tapi sia - sia begitu saja. Oleh karena itu, Dinas Pertamanan diminta mengelola. “Daripada mubazir. Lebih baik Dinas Pertamanan mengelola,” kata Selly usai meninjau MWP, Jumat (5/2).

Jika dikelola oleh pemerintah, Pemkot Mataram mendapatkan sumber anggaran.

Selly menyinggung MWP dihajatkan oleh pemerintah se-

(Suara NTB/cem)

TINJAU - Penjabat Walilkota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani meninjau kondisi MWP. belumnya untuk para atlet.

Tapi spesifikasinya tidak sesuai, sehingga dikomersilkan.

Bagian lainnya nanti dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. “Saya pikir anggaran perbaikannya tidak terlalu besar. Karena sudah ada pondasinya,” ujarnya.

Pengelolaan oleh Dinas Pertamanan akan diusulkan ke Dewan. Dengan harapan, DPRD Kota Mataram menyetujui. Selanjutnya, dibuatkan Peraturan Daerah. Menurut Selly, ini langkah awal untuk memikat hati para investor. Jika ada investor yang berminat, tidak

masalah dikelola swasta. “Ini pancingan saja. Kalau ada investor mau kelola, ya silahkan saja,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam mengaku, siap mengelola MWP jika kewenangan sepenuhnya diberikan oleh pemerintah.

Konsepnya nanti, menyasar siswa dan bisa dikerjasamakan dengan Dikpora. Melihat kondisi saat ini lanjutnya, tidak terlalu banyak yang diubah, hanya perlu dibenahi ke dalaman serta berugak. “Soal keamanan nanti kita angkat petugasnya,” ujarnya. (cem)

Pertamanan Ingin Buat RTH di Jalan ”By Pass” Mataram-BIL Mataram (Suara NTB) Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mataram belum sampai 30 persen sesuai yang dipersyaratkan Undang-Undang. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan lahan dan maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Mataram. Untuk memenuhi target 30 persen ketersediaan RTH, Dinas Pertamanan Kota Mataram ingin membuat RTH di jalur dua jalan by pass Mataram-Bandara Internasional Lombok (BIL).

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam kepada Suara NTB menyampaikan terkait rencana ini, pihaknya berharap Pemkot Mataram dalam hal ini BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) membebaskan lahan di sekitar jalan by pass Mataram-BIL. “Kita berharap kepada Pemkot Mataram untuk membebaskan lahan lagi di jalur dua BIL kiri-kanan,” cetusnya. Jika usulan ini diteri-

ma, Kemal mengatakan RTH di jalur dua tersebut akan digarap dan dikelola seperti Taman Udayana. Terkait hal ini, pihaknya berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Kota Mataram.

Selain itu, pihaknya juga berharap rencana eks RSUP NTB dijadikan RTH Kebon Raja bisa direalisasikan sehingga ketersediaan 30 persen RTH bisa segera terpenuhi.

Kemal mengatakan sisa-sisa tanah milik Pemkot Mataram yang terkena proyek pelebaran jalan juga ingin dikelola pihaknya untuk dijadikan RTH atau ditanami pepohonan sehingga Mataram bisa lebih hijau.

“Sisa-sisa tanah Pemda yang berada di bekas pelebaran jalan akan coba kita amankan,” ujarnya. Ia mengatakan telah meminta kepada pegawainya untuk mendata tanah tersebut. Kemal juga meminta bantuan kepada lurah untuk menginformasikan tanah-tanah milik Pemkot

Mataram yang mungkin belum sempat diketahui walaupun ukurannya kecil bisa dimanfaatkan pihaknya untuk menanam bunga. Median jalan yang ada juga tidak ditata dengan batu sikat atau trotoar, tapi pihaknya lebih memilih menanami median dengan bunga-bunga.

Persentase RTH privat yang telah terpenuhi di Kota Mataram sebesar 12 persen dari target 10 persen. Sementara RTH publik disyaratkan 20 persen dan yang telah terpenuhi sekitar 12 sampai 13 persen. “Tujuh persen ini harus kita cari,” imbuhnya. Ia pun berharap penerapan Perda Lahan Abadi juga dapat berkontribusi dalam pemenuhan target ini. “Lahan di Kota Mataram ini semakin menyempit. Suka tidak suka, mau tidak mau tata ruang harus mengalah, orang yang punya tanah dan kita tidak bisa larang bangun ini bangun itu kecuali itu tanahnya pemerintah,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Jumlah rumah kumuh di Kota Mataram yang belum diperbaiki berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram sebanyak 1.402 unit yang tersebar di semua kecamatan.

Penanganan rumah kumuh atau rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram tak hanya ditangani BPM Kota Mataram, tapi melibatkan beberapa SKPD, salah satunya adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram.

Tapi menurut Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos pihaknya tidak pernah mendapat alokasi dana dari APBD untuk penanganan rumah kumuh. Sehingga tiap tahun pihaknya tidak memprogramkan perbaikan rumah kumuh.

“Bagaimana mau programkan kita tidak ada dari APBD untuk itu,” cetusnya kepada Suara NTB, Jumat (5/2). Pihaknya menangani perbaikan rumah kumuh dengan anggaran yang berasal dari APBN, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Untuk anggaran penanganan rumah kumuh tahun ini, Khalik mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan pusat. Pihaknya telah mengusulkan ke pusat, tapi berapa unit rumah yang akan diakomodir pihaknya masih menunggu informasi lanjutan.

“Kalau dari pusat kita masih

tunggu, berapa jumlahnya belum dapat informasi,” katanya. Walaupun sudah mengusulkan, Khalik mengatakan belum tentu juga Kota Mataram akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah kumuh tahun ini.

Meski demikian, pihaknya saat ini berupaya melakukan komunikasi intensif dengan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kemensos RI. Saat ini kementerian sedang melakukan pembenahan dan perbaikan anggaran dengan adanya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pesisir dan PulauPulau Terluar. “Maka kita tunggu saja. Jadi ada direktorat baru makanya masih proses dan kita menunggu,” ujarnya.

Tahun lalu, Kota Mataram mendapatkan jatah perbaikan 100 unit rumah dari Kemensos RI. Perbaikan rumah tersebut termasuk dalam program bedah kampung Kemensos RI. Program bedah kampung tak hanya memperbaiki rumah, tapi juga perbaikan sarana lingkungan dan pemberian bantuan untuk kelompok usaha. Tahun lalu, program ini difokuskan di Kelurahan Cakranegara Selatan Baru. Selain mendapat bantuan dari Kemensos, tahun lalu dilaksanakan juga perbaikan 30 unit rumah yang merupakan dana aspirasi Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB. (ynt)

Cidomo Wisata Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Tahun 2015, Pemkot Mataram menggagas cidomo wisata. Nantinya, akan melayani wisatawan yang berkunjung ke Taman Loang Baloq dan Mayura. Namun, hingga kini, wacana tersebut masih belum jelas.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, H. A. Latief Nadjib mengatakan, kendala yang dihadapi cidomo yang ada saat ini kebanyakan bukan milik pribadi. Disamping itu, cidomo - cidomo tersebut digunakan sebagai angkutan penumpang di pasar. Sehingga, perlu diperbaiki dan dibenahi. “Ternyata kebanyakan cidomo ini bukan milik pribadi,” kata Latief, Jumat (5/2).

Mekanisme yang perlu dipikirkan adalah ada atau tidak ada aktivitas kepariwisataan harus diberikan subsidi. Ini sudah ada dan disiapkan sejak lama. Sempat jadi kendala sebelumnya yakni, cidomo wisata ini ditempatkan di mana. Disisi lain, tidak ada jaminan kepastian ada penumpang atau tidak. Cidomo cidomo ini memiliki pelanggan sendiri di pasar. “Mereka ini kan sudah ada langganan di pasar. Jadi tidak bisa kita pastikan,” ujarnya.

Spesifikasi kuda di-

gunakan kata Latief, tentu kudanya tidak sembarangan minimal sehat dan layak. Sedangkan, jalur sudah komunikasikan dengan mantan Kapolres Mataram, AKBP Bambang Sumitro, SIK dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. “Pada prinsipnya jalur tidak ada masalah,” terangnya.

Diakui, cidomo asal luar Kota Mataram sebenarnya bersedia. Karena Pemkot Mataram ingin memberdayakan kusir cidomo, diharapkan warga Kota Mataram.

Rencananya diujicobakan enam cidomo wisata. Diharapkan, penyelenggaraan musabaqah tilawatil quran (MTQ) mendatang, sudah bisa dilaksanakan. Peserta MTQ diyakini ingin merasakan cidomo wisata.

Latief menambahkan, secara khusus tidak ada anggaran disiapkan di APBD Kota Mataram. Disbudpar mengajak pelaku usaha dan Asosiasi Hotel Mataram (AHM) membantu. Minimal dengan wisata cidomo tersebut, wisatawan mendapatkan informasi tentang objek wisata di Kota Mataram.

“Kalau anggaran tidak ada di APBD. Paling tidak AHM membantu mempromosikan,” pungkasnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 3

Koperasi Simpan Pinjam

Tertinggi di Indonesia AKUMULASI dari triwulan I hingga triwulan IV 2015, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 21,24 persen, paling tinggi di Indonesia. Provinsi lainnya di negeri ini bahkan tak mampu mengejar pertumbuhan tersebut.

Meski dengan prestasi gemilang itu, belum tentu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah ini tinggi. Sebab, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM di Mataram, Jumat (4/2), 15,22 persen didominasi oleh share dari pertambangan.

Partambangan secara umum digambarkan sebagai aktivitas usaha yang padat modal. Orang-orang yang terlibat di dalamnya sangat kecil. “Tetapi dengan share terbesar dari pertambangan ini, kita berharap royalti yang masuk ke NTB besar, CSR atau dana-dana sosial yang disalurkan juga besar. Meksipun yang merasakannya hanya orang-orang di lingkar tambang atau pihak-pihak tertentu,” katanya kepada Suara NTB. Secara angka, iya. Share penggalian cukup tinggi nilainya.

Tetapi, jika dihitung secara nilai, sektor pertanian yang mendominasi pertumbuhan ekonomi NTB. Mengapa demikian, sektor pertanian melibatkan 40 persen masyarakat di NTB. Jika pertaniannya maju, artinya akan banyak masyarakat yang merasakan dampaknya. “Sekali lagi, kalau kerja yang padat modal yang tumbuh. Kalau orang dulu bilang, yang kaya bisa makin kaya, yang miskin bisa makin miskin. Karena yang menikmatinya hanya pihak-pihak tertentu,” tambahnya.

Ia mengharapkan sektor-sektor padat karya (sektor pertanian dan jasa lainnya) yang memberikan share pertumbuhan ekonomi besar, diyakini pertumbuhan ekonomi yang dikukuhkan sejalan dengan kesejahteraan yang diterima masyarakat.

Lanjut Wahyudin, pergerakan ekonomi Provinsi NTB dari triwulan ke triwulan menunjukkan arah yang negatif. Pada triwulan IV-2015 mengalami kontraksi sebesar -8,76 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q).

Aktivitas ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akibat pengaruh musiman pada beberapa komoditas tanaman pangan dan perkebunan seperti padi yang memasuki musim tanam serta produksi tembakau yang telah melewati masa puncak panen raya. Demikian juga pada kategori Industri pengolahan khususnya industri tembakau sangat bergantung pada komoditas perkebunan tembakau yang juga mengalami penurunan produksi.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi juga tak begitu bersemangat jika pertumbuhan ekonomi NTB dihitung dengan sektor pertambangan (Newmont di dalamnya). Gubernur lebih senang menyaji-

Wahyudin

Diduga Jadi Alat Pencucian Uang Mataram (Suara NTB) Menteri Koperasi dan UKM RI, Puspayoga tak memungkiri banyak laporan masuk ke mejanya tentang keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dijadikan sebagai alat pencucian uang. Kondisi ini bahkan telah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Puspayoga

Atas dasar laporan-laporan tersebut, kebijakan yang dikeluarkan dengan membentuk Deputi Bidang Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM RI. “Sudah kami ajukan ke Presiden dan telah keluar Perpresnya, sudah terbentuk Deputi Bidang Pengawasan Koperasi.

Ini sebagai bentuk masukan karena Menkop dibiang belum ada yang bisa dilakukan.

Kan itu ada

Dukung HPN, Honda Persembahkan Diskon Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Provinsi NTB, Astra Motor bersama jaringan Honda NTB mempersembahkan spesial program promosi, khusus kepada awak media di NTB. Program tersebut dalam bentuk pemberian diskon pembelian sepeda motor Honda terbaru hingga diskon service lengkap sepeda motor Honda. Dimulai tanggal 6 hingga 10 Februari. Bagi para Jurnalis dan karyawan media, akan diberikan spesial diskon hingga Rp.1,9 juta, dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk pembelian sepeda motor Honda.

Untuk perawatan sepeda motor, Honda memberikan program diskon service hingga 50 persen, berlaku di seluruh AHASS di NTB yang memasang spanduk promosi Hari Pers Nasional. Syaratnya cukup mudah, para jurnalis serta karyawan media cetak, radio, online serta televisi, cukup dengan membawa kartu identitas dari media masing masing.

Selain itu, Astra Motor selaku main dealer Honda, akan menggelar pengecekan dan ganti oli gratis pada hari Senin 8

(Suara NTB/bul)

SIAP MELAYANI - Mekanik yang akan disiapkan untuk melayani service di HPN. Februari 2016, mulai pukul 09.30 – 12.00 Wita bertempat di parkiran Lombok City Center (LCC) Gerimax Narmada. Setiap pendaftar akan mendapatkan suvenir menarik dari Honda genuine parts. Gelaran sekaligus menjadi apresiasi Astra Honda kepada para pewarta serta karyawan media yang telah mensupport Honda di wilayah NTB selama ini.

Sehingga momen HPN juga dijadikan ajang membangun

Lombok City Center Terpilih sebagai Tempat Acara Pameran Hari Pers Nasional 2016

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2473BW NOKA/NOSIN:MH1JBH11ABK09205/JBH1E1018566 AN. SUMARNI HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA MENUJU SESELA KOTA CAKRANEGARA

JUMAT, 05/02/06

KSP, sanksi tetap akan diberikan. “Sanksinya biasa, kalau pidana ya kita pidana,” demikian Puspayoga.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, Drs. Sudiarsah, MM juga tak memungkiri, terdapat KSP yang terindikasi dijadikan alat pencucian uang atau dalam istilah kerennya “Money Laundry”.

Caya yang dilakukan, anggotanya biasanya menabung dalam jumlah yang tidak wajar dalam kurun waktu yang cukup singkat. “Kadang-kadang sehari bisa nabung sampai Rp 100 juta, dua hari kemudian

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

Lombok, 5 Februari 2015 Sebagai mal terbesar di kawasan Nusa Tenggara Barat, Lombok City Center, terpilih sebagai tempat pelaksanaan acara pameran Hari Pers Nasional 2016, yang tahun ini memang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari 6 – 9 Februari 2016. Diadakan di atrium utama Lombok City Center, pameran ini diikuti lebih dari 45 peserta, terdiri dari media nasional dan lokal, meliputi cetak, online maupun elektronika; para mitra pers; dinas-dinas dalam lingkungan pemerintah

sebelum saya masuk,” kata menteri ditanya Suara NTB di Mataram, Jumat (5/2).

Saat ini belum dirilis mana saja koperasi-koperasi simpan pinjam yang tidak menjalankan fungsi koperasi berdasarkan Undang-Undang. “Biarkan saja Bidang Pengawasan bekerja dulu,” kata Puspayoga.

Model pengawasan yang dilakukan dengan mengecek langsung manajemen koperasi, administrasinya, tenaga kerjanya, hingga anggota koperasi yang sudah terdaftar dan belum terdaftar. Tentu jika ditemukan ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan peran dan fungsi

nabung lagi Rp 200 juta. Pernah ada salah satu koperasi di rumah sakit yang tabungan anggotanya tidak wajar. Ada juga KSP yang begitu,” katanya pada media ini.

Oleh karenanya, sesuai yang diatur dalam undang-undang perkoperasian, masing-masing koperasi harus membentuk pengawas intern. Pengawas inilah yang bekerja mengecek dari mana datangnya tabungan anggota yang tidak wajar.

Selanjutnya hasil pengawasan ini akan dikomparasikan kembali dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. “Kalau ada pengawas yang juga bermain, kita akan cek sama-sama,” demikian Sudiarsah. Pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk menertibkan koperasi-koperasi dimaksud. (bul)

daerah atau kota se-NTB; dan juga instansi lainnya.

Terpilih menjadi lokasi pameran tingkat nasional, tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lombok City Center. “Kami yakin keberadaan Lombok City Center di tengah-tengah Pulau Lombok, akan menjadi magnet yang bisa mengundang berbagai kalangan untuk datang menghadiri HPN ini, sehingga mereka bisa memahami visi dan misi dari HPN,” begitu diungkapkan oleh Isaac B. Tanihaha selaku COO Blacksteel Malls, developer & management Lombok City Center.

Lombok City Center memang berusaha mendukung Pemerintah NTB untuk mensukseskan acara peringatan HPN ini. Karena gaung dari perhelatan akbar ini bukan hanya berskala lokal, melainkan nasional, bahkan bisa jadi mendunia. Diharapkan kesuksesan peringatan acara HPN

di NTB dapat menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata NTB di mata dunia internasional. “Ini menjadi suatu bukti bahwa tingkat keamanan di NTB, khususnya Lombok, sangat kondusif untuk perkembangan sektor pariwisata dan juga perekonomian. Jadi tidak perlu merasa khawatir untuk berinvestasi di sini,” jelas Isaac B. Tanihaha lagi.

Untuk mensukseskan acara peringatan HPN ini, General Manager Lombok City Center, Daniel Budiono menjelaskan, timnya bergerak mulai di tingkat lokal hingga ke pusat untuk berkoordinasi sebaikbaiknya dengan PWI Pusat dan PWI NTB. “Kami mempersiapkan venue seoptimal mungkin agar acara bisa berjalan lancar dan sesuai harapan.

Intinya, pameran HPN harus sukses karena membawa nama NTB, dan tentunya juga Lombok City Center,” tukasnya. (r)

silaturahmi serta mendekatkan diri. ‘’Sebagai wujud semangat satu hati kami bersama rekan rekan pers di NTB,’’ kata Region Head Astra Motor Wahyudi Saputra. “Selamat Hari Pers Nasional, semoga gelaran HPN 2016 di NTB, bisa memberikan kesan yang terbaik bagi seluruh peserta HPN,” demikian diungkapkan. (bul/Humas Astra)

Empat Toko Modern di Mataram Terancam Ditutup Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataran, Wartan, SH,MH.,mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait penambahan jumlah pasar modern di Mataram. Bahkan ditegaskan, empat pasar modern yang buka tersebut diyakini tidak memiliki yuridis formal. “Ndak pernah saya berikan izin buka lagi,” tegasnya dikonfirmasi Jumat (5/2).

Tahun 2015, Pemkot Mataram menyepakati pasar modern membuka 25 retail. Dia tidak mengetahui jika retail yang sudah ditutup kembali buka. Pihaknya akan mengecek empat titik tersebut. Jika ditemukan maka sesuai permintaan Penjabat Walikota Mataram, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sat. Pol PP Kota Mataram untuk menutup retail tersebut. “Sekarang saya minta staf turun ngecek.

Saya akan koordinasi dengan Pol PP untuk menutup,” tegasnya.

Wartan mengimbau, pengusaha jangan buka usaha sebelum ada izin. Biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. “Kalau itu perintah pimpinan, saya akan tutup,” pungkasnya.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., sebelumnya menegaskan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau izin apapun selama menjabat sebagai Penjabat Walikota Mataram. Oleh karena itu, empat pasar modern yang tidak mengantongi izin tersebut diminta ditutup. “Mereka ngaku saya sudah berikan rekomendasi. Suruh dia tunjukkan izinnya. Kalau ndak ada, tutup saja,” tegas Selly dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (4/2).

Empat pasar modern tersebut di antaranya di Dasan Cermen, Monjok, dan Babakan. Selly mengingatkan, pengusaha retail modern ini jangan main - main atau coba - coba melanggar aturan. Sebab, informasi didapatkan pengusaha pasar modern ini ingin melihat reaksi masyarakat apakah protes saat mulai membuka usaha atau tidak.

Sebab, pasar modern ini beberapa waktu lalu sempat ditutup. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK Polres Lotim Gerebek Pesta Narkoba

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil mengamankan puluhan gram narkoba jenis sabu dan ganja dalam penggerebekan yang dilakukan Kamis (4/2) malam. Selain mengamankan barang haram itu, aparat Polres Lotim juga berhasil meringkus tiga pelaku yang sedang melakukan pesta narkoba berinisial, LS (41), SD (32) dan MY (38). Satu pelaku MY diduga merupakan buronan Interpol.

Dalam konferensi pers di Mapolres Lotim, Jumat (5/2), Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Karsiman, SIK, MM, mengatakan jika penggerebekan terhadap tiga pelaku yang sedang melakukan pesta narkoba itu berdasarkan laporan dari masyarakat setempat di Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia.

Dari informasi itu, aparat kepolisian langsung melakukan pengintaian dan pada waktu yang tepat, tim langsung diterjunkan untuk dilakukan penggerebekan. Alhasil, petugas berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa sabu sebanyak 21,17 gram, 1 gram ganja, HP, alat hisap dan uang tunai sebesar Rp 4.900.000

Siap Jadi Cawabup PEREBUTAN kursi posisi Calon Wakil Bupati (Cawabup) Lombok Barat (Lobar) semakin memanas. Sejumlah calon terang-terangan menyatakan diri siap maju mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, yang sudah diusulkan sebagai Bupati Lobar ke Menteri Dalam Negeri.

Setelah sebelumnya Mawardi asal Cemara Lembar dan Ketua DPC PDI Lobar Sardian menyatakan diri siap maju, giliran putra H. Zaini Arony, Nauvar Farinduan menyatakan diri siap (Suara NTB/dok) mencalonkan diri seNauvar Farinduan bagai cawabup.

“Saya akan maju bertarung memperebutkan kursi cawabup itu apabila masyarakat di Lobar ini mendukung,” kata Nauvar F Farinduan kepada wartawan, Kamis (4/2) malam.

Menurutnya, untuk maju sebagai wabup paling utama harus ada komitmen dan amanah masyarakat. Jika masyarakat sudah siap dan menerimanya, maka dia meminta dan mendorong kepada masyarakat supaya mendorong cawabup yang diinginkan ke DPRD agar suara rakyat itu harus dipertimbangkan oleh partai politik.

Diakui sejauh ini ada beberapa parpol pengusung yang pernah bertemu dengan dirinya. Dari pertemuan itu, mereka siapa mendukung dan mengusung dari parpolnya hanya sebatas lisan, sementara belum ada dukungan secara tertulis. “Saya serius mau maju tapi saya belum berani menjamin parpol pengusung. Karena, mereka belum ada yang menunjukan keseriusan dengan tertulis mendukung dan mengusung saya,” ujarnya.

Dari proses pengusulan nama-nama cawabup, katanya, dominan berada di partai. Sementara, dia sendiri bisa dikatakan berada di luar sistem tersebut. Meski di Musda DPD I Golkar NTB berada di posisi sebagai Wakil Ketua Bidang Kepemudaan. Berkaitan dengan berkunjung ke sejumlah partai di tingkat pusat beberapa waktu lalu, katanya, itu tidak ada kaitan dengan persoalan posisi cawabup melainkan mencari sahabat-sahabat lama yang berada di masingmasing partai, baik yang menjadi DPR RI maupun DPD RI. Jika nanti diusung dan terpilih, dia telah menyiapkan diri dalam mengawal seluruh kebijakan bupati. Karena, posisi wabup hanya bertugas mengawal dan melaksanakan apa yang diinstruksikan. Terkait ide dan konsep menurutnya tidak perlu muluk-muluk, dia akan mengacu kepada program pemerintahan yang berada di pusat, provinsi dan kemudian dikerucutkan ke daerah. (her)

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kapolres Lotim, Karsiman menunjukkan BB berupa sabu dan uang tunai yang berhasil diamankan dari tangan pelaku pengedar narkoba dalam Operasi Antik. Salah satu pelaku yang berhasil diamankan diduga buronan Interpol. kan buronan Interpol. “Kita akan lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, untuk mengetahui dan melacak jar-

Tidak Penuhi Syarat

Sejumlah Proyek di Lotim Tak Diberikan DPAL

Selong (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Timur (Lotim) akan mengkaji secara ketat usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) proyek-proyek molor. Hasil kajian sementara, sejumlah proyek terpaksa tidak akan diberikan DPAL, karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Selain Puskesmas RSUD Selong Belum Terakreditasi

Hal ini dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/2), Dedi panggilan akrab Kepala Bappeda ini mengatakan belum bisa menyimpulkan hasil akhir dari kajian tim.

Pembahasan kajian DPAL ini katanya tidak bisa sekali. “Permohonannya banyak,” katanya.

Untuk sementara, katanya, yang dimungkinkan mendapat restu DPAL adalah kegiatan pembangunan Pasar Masbagik lama senilai Rp 8 miliar, pembangunan Pasar Labuhan Lombok senilai Rp 3,5 miliar. ‘’Agak berat untuk diberikan DPAL jika alasan kelalaian,’’ ujarnya.

TAPD, katanya mengidentifikasi semua faktor-faktor penyebab molornya proyek.

Alasan prinsip yang dapat diterima adalah terjadi post majeure. Seperti proses pembangunan pasar masbagik terkendala oleh alotnya proses relokasi pedagang. Pasar Labuhan Lombok terbentur masalah tapal batas desa yang juga sulit untuk diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, mengatur DPAL boleh diberikan dengan catatan terjadi kendala-kendala di lapangan. Seperti bencana alam, konflik sosial dan lainnya yang menyebabkan tidak bisa dirampungkan sesuai tahun anggaran.

Mengenai, alasan kelalaian, Dedi menegaskan tidak bisa ditolerir. Pemkab Lotim, tambahnya, akan bertindak

Selong (Suara NTB) -

(Suara NTB/rus)

PASAR MASBAGIK - Pasar Masbagik lama yang terpaksa tertunda kelanjutannya menunggu DPAL. tegas terhadap rekanan yang lalai dan terancam akan memutus kontrak. Untuk melanjutkan proyek tersebut, SKPD bersangkutan bisa mengajukan kontrak baru. “Bisa dianggarkan lagi dengan kontrak baru. Saat proses lelang, rekanan baru dipersilakan mengecek kondisi di lapangan. Jika berani melanjutkan maka bisa dimenangkan. Tapi jika tidak ada rekanan yang berani maka bisa ditunjuk rekanan yang lama untuk meneruskan.

Ini sesuai ketentuan UU jasa konstruksi,” jelas Dedi.

Melihat pengalaman banyaknya proyek yang minta DPAL ini, Dedi mengingatkan SKPD sebagai pelaksana untuk membatasi pelaksanaan sampai pada 30 November dan tidak lagi sampai Desember. Pasalnya, bulan Desember ini waktunya mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Diingatkan, setelah anggaran sudah jelas sebenarnya SKPD bersangkutan sudah bisa melaksanakan proses lelang. Akan tetapi selama ini cenderung menunggu DPA diketok. Meski demikian, lelang sudah bisa dilakukan dan urusan kontrak bisa menyusul.

Berikutnya soal proyek lain yang molor, seperti swakelola SDN 7 Terara konsekuensinya harus dilanjutkan. Berbeda dengan dana Tugas Pembantuan (TP) seperti dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) di Pusuk senilai Rp 2 miliar. Proyek baru mencapai 84 persen. Aturan penggunaan dana TP, sisanya tidak bisa di DPAL, namun harus dikembalikan ke kas negara. “Kalau proyek TP, yang dibayar itu sesuai persentase yang kerjakan. Sisanya 16 persen terpaksa dikembalikan ke kas negara,” ujarnya. (rus)

Desa Diminta Cepat Laporkan Penggunaan Anggaran

(Suara NTB/rus)

Selain seluruh puskesmas yang ada di Lombok Timur (Lotim), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono pun ternyata belum terakreditasi. Direktur RSUD Selong, dr.

Karsito pun tidak membantahnya. Dikatakan, saat ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan ini sedang mempersiapkan untuk mendapatkan akreditasi sempurna.

Menjawab wartawan di Selong, Jumat (5/2) kemarin, dr.

Karsito didamping Kepala Seksi Pelayanan, Zakaria menyatakan pihaknya saat ini telah dalam upaya mewujudkan akreditasi paripurna yang menjadi syarat sebagai RSU. Menurutnya, badan akreditasi institusi kesehatan dari pusat kabarnya akan turun pada bulan November 2016 mendatang, sehingga pihaknya berusaha mempersiapkan diri denga matang. Meski demikian, ujarnya, RSUD Selong sebenarnya sudah mendapatkan akreditasi sebelumnya, tapi belum secara paripurna. Sementara berdasarkan aturan baru, RSUD Selong harus turut standar akreditasi paripurna.

Untuk mendapatkan akreditas paripurna itu, seluruh aspek pelayanan dibenahi. Termasuk dalam hal penanganan obat-obatan, instalasi pembuangan air limbah (IPAL) beserta dengan seluruh elemen yang ada di dalam institusi RSUD Selong. Ia jelaskan, jika RSUD sudah mendapatkan akreditasi paripurna ini, maka ada kepastian jaminan kualitas pelayanan menjadi lebih baik.

“Akreditasi ini kan output-nya pelayanan. Hampir semua bidang dibenahi. Mulai dari infrastruktur fisik maupun non fisik.

Termasuk bagaimana sistem penanganan kebakaran larinya ke mana nantinya akan dibawa, belum lagi Standar Operasional Prosedur (SOP) di rumah sakit harus dimiliki,” urainya.

Menuju akreditasi paripurna itu, pihaknya sudah mempersiapkan hampir 50 persen. Sisanya segera akan dirampungkan. ‘’Paling penting adalah peningkatan kualitas pelayanan,’’ ujarnya.

Pada penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, RSUD Selong sudah menjalin kerjasama dengan seluruh puskesmas di seluruh wilayah Lotim. RSUD sebagai penerima rujukan dari puskesmas.

RSUD Selong saat ini terdapat 295 kamar pasien yang siap menampung pasien rawat inap. Selama ini tidak pernah penuh.

Seluruh pasien siap dilayani dan dipastikan tidak kalah saing dengan rumah sakit swasta.

Pihaknya menargetkan, RSUD Selong ke depan akan meningkatkan pelayanan pada layanan rawat inap VIP. Layanan kamar kelas paling tinggi untuk pasien. Jumlahnya di RSUD Lotim saat ini baru 15 unit. Kondisinya diakui sebagian besar merupakan bangunan lama.

Upaya memperbanyak VIP itu karena RSUD Selong ini tidak diinginkan terkesan hanya untuk kalangan menengah ke bawah, tapi perekonomian menengah ke atas.

Bicara standarisasi pelayanan rumah sakit, RSUD Selong merupakan rumah sakit dengan alat kesehatan terlengkap di seluruh Lotim. Semua jenis pelayanan medis bisa dilakukan, kecuali untuk rujukan, seperti radioterapi, kemoterapi dan penyakit-penyakit sulit lainnya yang memang Karsito tidak bisa dilayani di Lotim. (rus)

dan tiga pelaku yang salah satunya diduga buronan Interpol.

“Penggerebekan ini dalam rangka melaksanakan Operasi Antik dan laporan dari masyarakat. Setelah A1, barulah kita turunkan tim dan berhasil mengamankan tiga pelaku dan beberapa BB ini di rumah salah satu masyarakat atas nama M.Yusuf di Desa Nyiur Tebel itu,” terangnya.

Terkait dengan salah satu tersangka diduga buronan Interpol, Kapolres mengatakan jika saat ini masih mengkomunikasikan hal tersebut dengan Polda NTB dan pihak dari Interpol.

“Setelah ditangkap, barulah diketahui salah satunya diduga buronan Interpol. Untuk memastikannya, nanti kita akan kirimkan data pelaku ke Interpol apakah memang benar itu merupakan buronannya yang berhasil diamankan di Lotim,” terangnya.

Untuk kepentingan proses penyelidikan maupun penyidikan, saat ini sejumlah pelaku pengedar dan pemakai narkoba itu sudah diamankan di Mapolres Lotim. Kapolres mengharapkan jaringanjaringan narkoba di Lotim bisa dilacak, mengingat salah satu pelaku diduga merupa-

Tanjung (Suara NTB) Pemerintahan desa diminta mempercepat melaporkan penggunaan anggaran ke pemerintah daerah, seiring adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan, proaktif desa dalam perencanaan, eksekusi dan pelaporan anggaran, secara tidak langsung berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Saya berharap bagi desadesa yang belum mengumpulkan laporan harap segera untuk mengumpulkannya.

Sebab masih ada desa yang belum mengumpulkan laporan tersebut,” ungkap Sekda Kabupaten Lombok Utara, H. Suardi, Jumat (5/2).

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban anggaran pemerintah desa ke pemerintah kabupaten memberi warna dalam laporan keuangan pemerintah daerah KLU. Dengan tidak klopnya laporan itu keti-

ka ada audit, bukan mustahil mempengaruhi predikat opini yang diberikan BPK. Suardi mengajak seluruh elemen pengguna anggaran, agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih tahun 2015 untuk LPJ anggaran tahun 2014 lalu. Dengan mempertahankan predikat itu, maka tentunya reward dari pusat juga akan tetap bisa diperoleh di tahun-tahun mendatang.

“Terkait dengan itu khususnya di Kabupaten Lombok Utara ini, dari laporan pemerintah desa di akhir anggaran agar segera disampaikan kepada kita, sebab nantinya akan segera diaudit awal oleh BPK selama 27 hari. Tujuannya untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan di desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan,” papar Suardi.

Kaitannya dengan eksekusi anggaran di tingkat desa,

Halaman 4

Sekda mengharapkan pembangunan di desa berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan penyerapan lapangan tenaga kerja. Mencermati itu pula, seluruh SKPD Pemda KLU diimbau tetap bersinergi dengan pemerintah desa.

Demikian pula di tingkat desa, hendaknya kepala desa dengan BPD dalam hal mengawasi dan membina perekonomian masyarakat di desa, menjalin sinergitas dan kekompakan satu sama lain.

Suardi menambahkan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KLU, maka pemerintah telah mengambil kebijakan dengan membuat 10 desa persiapan yang baru. Dengan semakin dikembangkannya desa, diharapkan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah pusat, pelayanan pemerintah ke masyarakat akan semakin cepat. (ari)

ingan-jaringannya. Karena, dalam peredaran narkoba ini tidak mungkin mereka hanya bertiga,” tegas Kapolres. Keti-

ga pelaku terancam hukuman seumur hidup atau minimal 5 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara. (yon)

Kawin Cerai Picu Kesejahteraan Sosial Selong (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan jika terjadinya kawin cerai berdampak terhadap kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itu, lantaran dari segi ekonomi sebagian masyarakat tidak akan siap, sehingga memicu terjadinya kasus kriminalitas.

Kepala Bidang Bina Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial pada Disosnakertrans Lotim, H. Mustaan, mengaku, meski perkawinan yang pada awalnya dilandasi oleh dasar cinta, tidak jarang perkawinan tersebut berakhir dengan cerai tanpa memikirkan dampak. Bahkan, banyaknya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan kondisi keluarga yang berantakan.

“Kawin cerai tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Orang kawin mengambil

anak orang, sementara kesiapan dan tanggung jawab dalam berkeluarga itu sangatlah besar. Itu yang terkadang jarang dipikirkan matang-matang oleh masyarakat,” jelasnya.

Atas tidak adanya dasar kesiapan itu, kata Mustaan, merupakan salah satu faktor penyebab perceraian itu sendiri yang terkadang bersumber dari persoalan yang kecil dan sepele. Namun, tidak adanya kesiapan yang matang itu tentunya mengarah pada perceraian yang sering dianggap sebagai solusi.

Sementara, Kepala BPPKB Lotim. H. Suroto, mengaku pernikahan tidak bisa dihindari. Akan tetapi, pihaknya tetap melakukan sosialisasi supaya kasus pernikahan dini sekecil mungkin dapat dihindari oleh masyarakat. “Sebisa mungkin kita cegah terjadinya kasus pernikahan dini.

Untuk menangani ini kita koordinasi dengan Dinas Sosial, Dikpora, Dikes dan instansi terkait lainnya,” ujarnya singkat. (yon)

Parkir di RSUD Selong Diduga Pungli Selong (Suara NTB) Layanan parkir di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong diduga ada praktik pungutan liar (pungli). Dalam aturannya untuk sepeda motor Rp 1.000, namun oleh oknum tukang parkirnya meminta Rp 2 ribu.

Hal ini terjadi pada Jumat (5/2). Semua kendaraan roda dua dimintai Rp 2 ribu dengan alasan sudah meningkat dari ketentuan sebelumnya. Ahmad, salah seorang warga mengaku kaget dengan tambahan biaya parkir di RSUD Selong ini. Ia pun menduga bisa mengarah kepada praktik pungli.

Sistem penataan parkir pun dikatakan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Meski sudah ada pintu parkir, namun yang terlihat tetap menarik pungutan adalah tukang parkir. Bukan petugas yang ada di pintu keluar otomatis.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Lotim, Lalu Suandi saat dikonfirmasi mengatakan be-

lum ada peningkatan batasan parkir masih berlaku Rp 1.000 untuk sepeda motor.

Sedangkan kendaraan roda empat baru Rp 2 ribu.

Setelah beberapa bulan terakhir ini diketahui, areal parkir di RSUD Selong ini menggunakan palang parkir otomatis atau barriel gate.

Meski demikian, masih ada petugas parkir yang disiagakan. Tiap hari ada 8-9 petugas yang disiagakan ada di lokasi. Soal pembagian waktu petugas ada yang pagi, siang, sore hingga malam.

Diketahui, parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Melalui pemasangan barriel gate yang ada di RSUD Selong ini diharapkan bisa meningkatkan PAD bagi daerah.

Berdasarkan catatan Dishubkominfo yang dikabarkan sebelumnya, khusus areal parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong bisa ditarik retribusi parkir rata-rata Rp 150 ribu/pekan. Potensi di RSUD ini cukup besar, karena tiap hari RSUD ini tidak pernah sepi dari pengunjung. (rus)

(Suara NTB/rus)

PARKIR - Inilah areal parkir RSUD Selong. Diduga ada pungli di parkir ini, karena tarif yang dibebankan pada pengunjung melebihi ketentuan aturan pemerintah.

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Tindak Tegas CAMAT Kediri Lombok Barat (Lobar), Humaidi akan menindak tegas oknum petugas penjaga malam di rumah dinas pascaditangkapnya pelaku yang melakukan transaksi obat obat ilegal di lingkungan rumah dinas tersebut. Humaidi menegaskan sudah memberhentikan para petugas jaga. Selain itu, pihaknya bakal menggusur bangunan tersebut untuk dijadikan sebagai lahan parkir Kantor Camat.

“Saya sudah tindak tegas oknum penjaga di rumah dinas itu. Semuanya kami keluarkan, karena bangunan itu bakal digusur untuk areal perluasan parkir tahun ini,” tegasnya, Jumat (5/2).

Dikatakan, pascaditangkapnya oknum yang menjual obat ilegal di lokasi areal bangunan, pihaknya langsung mengumpulkan para penjaga. Pihaknya langsung melakukan tindakan mengeluarkan semua penunggu bangunan dan berhenti menempatinya.

Terkait sinyalemen rumah dinas dijadikan tempat transaksi obat ilegal, menurutnya tidak demikian. Namun ada oknum yang dari luar. Pihaknya sudah menyelesaikan masalah ini.

Kondisi rumah dinas ini sudah rusak dinas, sehingga tak layak ditempati. Karena itu, pihaknya berencana membongkarnya untuk memperluas areal parkir. Rencananya, perluasan lahan parkir ini akan dilakukan tahun ini. Dalam waktu dekat, bangunan tersebut akan dirobohkan, termasuk aula akan dirobohkan. Pembangunan gedung kantor Camat akan direncanakan tahun ini, bersamaan dengan pembangunan Kantori Camat Labuapi dan Batulayar.

Diberitakan sebelumnya, Senin (25/1) sekitar pukul 21.30 wita lalu aparat Polres Lobar menangkap oknum penjaga malam inisial IS di rumah dinas Kantor Camat Kediri. Oknum ini ditangkap saat transaksi obat ilegal daftar G kepada pelanggannya di sekitar areal rumah diHumaidi nas. (her) (Suara NTB/her)

DPRD Lobar Klarifikasi Pemanggilan KASN ke Eksekutif Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Sulhan Mukhlis, ST, menegaskan pihak legislatif akan memanggil eksekutif dalam hal ini Sekda, H.M. Taufiq, Kepala BKD, Ahdiat Subiantoro untuk mengklarifikasi hasil pemanggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa lalu. Dewan akan menanyakan apa hasil dan rekomendasi dari KASN yang perlu ditindaklanjuti oleh eksekutif. Jika ada koreksi dan hukuman (punishment) yang perlu dilakukan, maka eksekutif perlu menyiapkan langkah.

“Dewan akan panggil pemda dalam hal ini Sekda dan Kepala BKD untuk klarifikasi hasil pemanggilan Komisi ASN beberapa waktu lalu,” tegasnya dikonfirmasi via ponselnya, Jumat (5/2).

Dewan akan menanyakan seputaran alasan eksekutif dipanggil KASN dan apa hasil dari pemanggilan tersebut.

Apakah hasilnya sudah selesai? Artinya tidak ada masalah atau ada hukuman terhadap Pemda. Jika ada hukuman (sanksi) tentunya pemda perlu melakukan tindak lanjut, seperti memperbaiki atau bentuknya dianulir. Hal ini, jelasnya, perlu dikonfirmasi ke Pemda sejauh mana langkah yang akan disiapkan. Jika mutasi dianulir, jelasnya, maka tentu ada mekanisme dan langkah-langkah yang perlu disiapkan.

Sekda Lobar H. M. Taufiq membenarkan jika dia bersama Kepala BKD mendampingi Plt Bupati Lobar untuk memberi klarifikasi ke KASN perihal mutasi. Saat itu, rombongan Pemkab Lobar diterima langsung Komisioner KASN dan asistennya.

“Sudah kami beri klarifikasi ke KASN, intinya kami jelaskan bahwa mutasi dilakukan mengacu pada UU dan Permenpan RB serta aturan lain. Juga mengacu tuntutan dari KASN,” terangnya.

Dijelaskan, KASN menanyakan seputaran dengan proses mutasi eselon II yang dilakukan tanggal 1 Desember 2015.

Dalam klarifikasi yang disampaikan Plt Bupati, ujarnya, mutasi dilakukan berdasarkan UU, Permenpan dan RB serta aturan lainnya. (her)

Antisipasi Gangguan Teror pada Kegiatan HPN Giri Menang (Suara NTB) Mengantisipasi adanya gangguan berupa terorisme pada pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Lembar Lombok Barat (Lobar), sebagai pintu masuk peserta HPN, Polres Lobar menyiapkan 239 personel untuk mengamankan. Pengamanan akan difokuskan pada saat kedatangan Presiden RI Joko Widodo.

Ratusan personel ini ditempatkan di sepanjang jalur utama perbatasan Lobar-Loteng di Dusun Tongkek. Selanjutnya, jalur menuju Dasan Cermen-Mataram. Selain itu, jalur alternatif BIL-BIL II-Mataram. “Kami dari Satlantas Polres Lobar terjunkan 239 personel untuk mengamankan kedatangan Presiden RI,” kata Kasatlantas Polres Lobar, Iptu Gusriadi Abustan di Lembar, Jumat (5/2).

Dijelaskan, dalam rangka persiapan kedatangan RI 1 pada kegiatan HPN pihaknya telah menggelar pertemuan di Mapolda NTB. Sesuai instruksi Polda, pihaknya diperintahkan melakukan pengamanan di jalur kedatangan Presiden mulai dari jalur BIL di perbatasan Lobar-Loteng.

Selain melakukan pengamanan, pihaknya juga terus menggelar kegiatan operasi rutin ditingkatkan untuk mengantisipasi adanya jaringan teroris yang masuk melalui jalur Lembar. Sebulan terakhir, pihaknya menggelar 15 kali operasi.

Dari operasi tersebut, pihaknya berhasil mengamankan ratusan kendaraan dan dokumen kendaraan. Per hari, sebutnya, pihaknya mengamankan rata-rata paling tidak 40 unit kendaraan. Pelaksanaan operasi ini sendiri ada tiga jenis, yakni opgab melibatkan instansi terkait, operasi gabungan melibatkan satuan di Polres dan operasi rutin ditingkatkan, “ratusan kendaraan yang diamankan mendominasi kendaraan roda dua dan roda empat,” jelasnya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK Masjid, Simbol Identitas Masyarakat Islami

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri peletakan batu pertama Masjid Baital Aman di Pelabuhan Lembar Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Jumat (5/ 2). Gubernur pun langsung didaulat meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan masjid senilai Rp 4,5 miliar ini. Bagi gubernur, keberadaan masjid di pintu masuk pelabuhan menjadi simbol identitas masyarakat NTB yang Islami. Pemprov pun akan mendukung penuh pembangunan masjid tersebut.

Peletakan batu pertama itu dihadiri pula Plt Bupati H. Fauzan Khalid, jajaran SKPD dan segenap komponen di pelabuhan, seperti GM Pelindo 3 Lembar, Baharudin jajaran TNI/Polri dan tokoh agama.

Keberadaan masjid yang berada di pelabuhan sebagai pintu masuk ke Lombok dan NTB, ujarnya, patut diapresiasi. Pemprov i akan mendukung pembangunan masjid. Persoalan lahan seperti disampaikan pihak pan-

itia, bahwa ada lahan Pemda di lokasi itu perlu dihibahkan. Gubernur meminta Plt Bupati menghibahkan lahan ini. Jika milik Pemda Lobar, gubernur menyarankan untuk dihibahkan.

Menurutnya, pembangunan masjid ini merupakan sebagai tanda masyarakat konsen untuk menumbuhkan nilai keagmaaan yang kuat. Sebab menurutnya Islam tidak cukup diperjuangkan dengan ikhlas, namun juga dengan ilmu. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu.

Sementara itu, dalam laporan ketua panitia pembangunan masjid, Parusni menyatakan masjid ini dibangun tahun 1950 silam. Pihak panitia, tambahnya, telah merancang pembangunan masjid ini dirancang sejak bulan September dengan anggaran Rp 4,5 miliar. Awalnya masyarakat akan khawatir, akan terbebani dari segi pendanaan. Namun panitia mendapat dukungan sepenuhnya dari instansi pemda dan para manager di perusahaan di Lembar. (her)

(Suara NTB/her)

BATU PERTAMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baital Aman di Lembar, Jumat (5/2).

Staf Diduga Gadaikan Randis

Sekda Minta Pimpinan SKPD Bertindak Tegas Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H. M. Taufiq meminta agar pimpinan SKPD menindak tegas adanya dugaan oknum pegawai di salah satu dinas di Pemkab Lobar yang diduga menggadaikan kendaraan dinas (randis) roda dua jenis Honda Supra X. Sekda menegaskan, tidak bisa randis digadai dengan alasan apapun, karena milik negara.

“Oknum pegawai yang menggadaikan kendaraan dinas harus ditindak tegas, karena tidak boleh kendaraan dinas digadai,” tegasnya di ruang kerjanya, Jumat (5/2).

Dikatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait adanya oknum pegawai yang menggadaikan kendaraan dinas. Pihaknya akan meminta SKPD untuk mela-

cak oknum bersangkutan.

Informasi dari warga selaku pihak yang memfasilitasi penggadaian kendaraan tersebut, Saeun mengungkapkan, oknum pegawai di pem-

da menggadaikan kendaraan roda 2 jenis Honda Supra X hampir 4 tahun lalu sebesar Rp 1 juta. Randis itu akan ditebus tahun 2015, namun sampai saat ini kendaraan tersebut belum ditebus. Saat ini kendaraan tersebut berada di Narmada dan masih dikuasai oleh warga tempat kendaraan tersebut digadaikan.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait hal ini Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan

Perkebunan Lobar, H Chaerul Bahtiar, membantah jika ada stafnya bernama LJ menggadaikan randis. Menurutnya, tidak ada nama pegawainya yang bernama demikian. “Tidak ada nama staf saya seperti disebutkan,” kilahnya. Ia mengaku, kemungkinan oknum pegawai ini ada di SKPD lain. Di dinasnya, pengawasan penggunaan randis sangat ketat, sehingga tak mungkin digadaikan oleh staf. (her)

Momen HPN

Lobar dan Loteng Manfaatkan untuk Lobi Pusat Pungutan di Objek Wisata Bakal Ditertibkan

Giri Menang (Suara NTB) Serangkaian Hari Pers Nasional (HPN), sejumlah menteri dijadwalkan singgah di Lombok Barat (Lobar) , antara lain Menteri Koordinasi Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli serta Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Sejumlah menteri ini akan datang mendahului rombongan Presiden Joko Widodo pada perayaan HPN tanggal 8-9 Februari mendatang.

Memanfaatkan kunjungan menteri ini, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid akan mempresentasikan potensi Lobar. ‘’Khususnya, kita akan meminta dukungan dari Menko Maritim dan Sumber Daya yang dipastikan akan berkunjung ke Lobar,’’ ujar Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid di Lembar, Jumat (5/2).

Menurutnya, kegiatan HPN yang akan dipusatkan di NTB mengambil salah satu tempat di Lobar. Para peserta, termasuk pihak media akan datang melalui Pelabuhan Lembar.

Selain kunjungan dari ketua Dewan Pers dan peserta lain, beberapa menteri akan dijadwalkan datang ke Lembar melihat perkembangan Pelabuhan Lembar.

Salah satunya yang menyatakan kesiapan adalah Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. “Besok Senin itu akan datang Menko Maritim.

Sudah kami rayu untuk datang ke sini dan beliau siap. Nanti saya akan presentasikan kawasan wisata selatan (Sekotong) untuk minta dukungan,” kata Fauzan.

Diakuinya, potensi kawasan selatan sangat besar.

Adanya gili-gili menjadi daya pikat kawasan ini. Namun diakui, kawasan ini masih minim digarap, karena keterbatasan anggaran di Pemda.

Karena itu, katanya, perlu ada dukungan dari pusat untuk

(Suara NTB/her)

SIAPKAN LOKASI - Tampak jajaran Pemkab Lobar saat menyiapkan lokasi penyambutan bagi tamu HPN yang datang lewat Pelabuhan Lembar, Jumat (5/2). mengembangkan kawasan ini.

Dalam hal ini, kedatangan Menko Maritim akan dimanfaatkan untuk lobi agar Pemda Lobar bisa dibantu.

Dalam rangka mempersiapkan kedatangan peserta HPN dan kujungan menteri, jajaran Pemda Lobar bersama pihak pelabuhan Pelindo, ASDP melakukan bersih-bersih, Jumat (5/2) di jalur Lembar.

Ruas jalan sepanjang jalur dibersihkan. Masing-masing instansi memiliki jatah areal yang harus dibersihkan. Termasuk Plt Bupati dan jajarannya ikut turun lapangan.

Sementara Pemkab Lombok Tengah (Loteng) terus berbenah mempersiapkan pelaksanaan HPN di wilayahnya.

Bagi Pemkab Loteng dipercayainya Kabupaten Loteng sebagai lokasi puncak acara peringatan HPN jadi berkah tersendiri bagi daerah ini. Untuk itu, Pemkab Loteng siap memberikan yang terbaik demi sukses dan lancarnya acara tingkat nasional tersebut.

“Kita selaku tuan rumah siap memberikan pelayanan terbaik. Agar HPN tahun ini bisa benar-benar berjalan sukses. Sesuai apa yang diharapkan,” tegas Penjabat Bupati

Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, saat dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya,Jumat (5/2).

Terlebih acara ini bakal hadiri langsung Presiden Joko Widodo, meski masih ada kemungkinan berubah.

Untuk itu, Pemkab Loteng terus melakukan persiapanpersiapan yang dibutuhkan sesuai dengan tugas yang diberikan, baik dari sisi kesiapan pelayanan dan penyambutan hingga persiapan lokasi acara. “Seperti yang kita lakukan hari ini (Jumat kemarin,red) seluruh pegawai dikerahkan untuk membantu melakukan pembersihan di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya,” tambah Ibnu.

Disinggung agenda Presiden Joko Widodo selama berada di Loteng, Ibnu mengaku ada beberapa kegiatan. Selain menghadiri puncak HPN di kawasan Pantai Kuta Pujut, presiden juga dijadwalkan akan meninjau kegiatan bakti sosial berupa operasi katarak di RSUD Praya. Termasuk kegiatan penghijauan di kawasan Lombok International Airport (LIA). Namun agenda tersebut lanjut Kepala Satpol PP NTB ini, masih bersifat tentatif dan masih ada kemungkinan berubah. (her/kir)

Praya (Suara NTB) Adanya pungutan di sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui belum ada yang memiliki payung hukum, sehingga terkesan sebagai pungutan liar (pungli). Padahal untuk bisa menarik pungutan, harus ada payung hukum yang jelas, termasuk di kawasan wisata.

Terkait persoalan ini, Pemkab Loteng sendiri berencana akan melakukan penertiban sekaligus penataan dan pengaturan kembali terhadap pungutan-pungutan ini, sehingga tidak lagi menjadi pungli dan bisa memberikan kontribusi bagi daerah.

“Selama ini pungutanpungutan tersebut ditarik oleh kelompok sadar wisata. Tapi tidak ada yang masuk ke kas daerah. Padahal itu bisa menjadi potensi bagi pemasukan daerah,” ungkap Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, S.H, MSi, Jumat (5/2).

Ia mencontohkan di kawasan wisata Kuta, misalnya, setiap pengunjung yang datang menggunakan sepeda motor dipungut sampai Rp 5 ribu. Kemudian untuk kendaraan roda empat sebesar Rp 10 ribu dan bus sebesar Rp 20 ribu. Namun, tidak ada yang masuk ke kas daerah.

Dan itu, ternyata terjadi tidak hanya di kawasan wisata Kuta, tapi di beberapa objek wisata lainnya.

“Inilah yang nantinya akan kita tertibkan. Bila perlu diatur dan tata sedemikian rupa kembali. Supaya pungutan tersebut bisa lebih resmi dan tentunya bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah,” terangnya.

Mengingat selama ini, aturan yang mengatur pungutan tersebut tidak ada.

Kalaupun ada, itu berupa aturan lokal saja, sehingga kewenangannya hanya bersifat lokal saja.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria, mengaku kalau pungutan yang ditarik kelompok-kelompok sadar wisata memang tidak diatur pemerintah daerah.

Tetapi hanya berupa awigawig saja. Di mana hasil pungutan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok sadar wisata itu sendiri.

“Hasilnya biasanya dimanfaatkan untuk biaya pembersihan objek wisata dan biaya keamanan,” ujarnya.

Mengingat, sampai sejauh ini pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi bagi para kelompok-kelompok sadar wisata yang ada, seperti honor bulanan atau sejenisnya.

Sementara pelaku wisata yang tergabung dalam kelompok sadar wisata juga butuh makan dan sebagainya. Sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut, tidak ada cara lain dengan memungut kepada para pengunjung. Tapi tentunya dengan kompensasi, kendaraan dan pengujung dijamin keamanannya saat berada di objek wisata.

“Tapi ke depan, kita akan coba carikan formulasi. Untuk bagaimana mengatur pungutan tersebut. Supaya ada keseragaman dan lebih resmi. Dan, pemerintah daerah juga bisa memperoleh manfaatkan, berupa pemasukan bagi pendapatan daerah,” ujarnya. (kir)

Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Pemkab Loteng Belum Terima Pemberitahuan Kemendagri

(Suara NTB/her)

PENGAMANAN - Polisi melakukan pengamanan rutin di beberapa lokasi di Lobar jelang kegiatan HPN. Tidak hanya itu, sambil melakukan pengamanan aparat membantu warga menyeberang di jalur lalu lintas yang ramai.

Praya (Suara NTB) Kepastian waktu pelaksanaan pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) terpilih, hingga kini belum ada kejelasan, karena masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Yang pasti, kita belum memperoleh kejelasan waktu dari pemerintah pusat sampai saat ini. Terkait kapan pelantikan pasangan Bupati dan Wabup Loteng bakal digelar. Jadi birokrasi diharapkan tidak terpengaruh dengan informasi-in-

formasi yang tidak jelas,” pesan Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, Jumat (5/2).

Menyinggung beredarnya informasi tentang rencana pelantikan pasangan Bupati dan Wabup Loteng pertengahan bulan ini, Ibnu mengatakan jika sudah ada kepastian pemerintah daerah pasti akan mendapat pemberitahuan resmi. Sementara sampai sekarang ini, pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat belum ada. Hal ini membuat pihaknya juga bingung, dari mana sumber in-

formasi terkait rencana pelantikan. Karena diakui atau tidak, rencana pelantikan ini cukup mempengaruhi kondisi dan situasi birokrasi di daerah ini. Di mana konsentrasi birokrasi, mulai terganggu dengan informasi yang beredar.

“Tapi tetap kita berharap apapun informasi tentang rencana pelantikan pasangan Bupati dan Wabup Loteng, tidak sampai mempengaruhi kinerja birokrasi. Birokrasi kita harapkan tetap fokus bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, jika berpedoman pada tahapan pilkada pelantikan pasangan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015, baru akan digelar pada Bulan Maret mendatang. itu bagi daerah yang pilkadanya tidak bermasalah. Adapun bagi daerah yang pilkadanya bermasalah, pelantikan akan digelar pada Bulan Juni.

Namun demikian, semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja, seluruh pasangan kepala daerah terpilih pada Pilkada

tahun 2015 lalu dilantik secara bersamaan pada bulan Juni mendatang. Sesuai rencana awal pemerintah pusat. Tapi bisa juga kembali sesuai tahapan yang ada. “Sekarang semua tergantung pemerintah pusat. Kita hanya bisa menunggu. Jadi kapan pelantikan akan digelar, masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” pungkas Ibnu seraya menambahkan, jika sudah ada kepastian waktu, pasti pemerintah pusat bersurat ke pemerintah daerah. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Calon TKI dari Sumbawa Menurun Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah calon TKI (CTKI) dari kabupaten Sumbawa, dua tahun terakhir ini mengalami penurunan. Hal itu dibuktikan dengan rekomendasi pengiriman dan penempatan CTKI yang dikeluarkan pemkab Sumbawa tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014.

Data yang diperoleh Suara NTB, Jumat (5/2) menunjukkan, tahun 2014 CTKI mencapai 5.042 orang, terdiri dari laki-laki

sebanyak 106, dan perempuan sebanyak 4.936. Sementara di tahun 2015 sebanyak 3.172 orang, terdiri dari laki-laki 59 or-

ang dan perempuan 3.113.

Kepala Disnakertrans Sumbawa melalui Kabid Penta Kerja, Zainal Arifin, S.Pt, M.Si men-

gatakan penurunan jumlah keberangkatan pekerja migran ke luar negeri salah satunya lantaran dampak moratorium ke negara Timur Tengah, di antaranya Arab Saudi, Oman, Bahrain, dan Qatar. Apalagi untuk penempatan di negara tersebut yang direkomendasikan hanya orang-orang yang mampu bek-

erja di sektor formal. Sedangkan untuk nonformal tidak ada lagi.

“Ini salah satu faktor menurunnya rekom yang dikeluarkan untuk CTKI,” imbuhnya.

Selain itu untuk negaranegara lain seperti Hongkong, Taiwan dan lainnya kebutuhan akan tenaga kerja lebih selektif. Kebutuhannya ber-

variasi, mulai dari yang berijazah SMP, SMA, dan Sarjana. Tenaga kerja yang masuk ke negara tersebut harus memiliki keahlian khusus. Sehingga CTKI sedikit mengurungkan niat untuk berangkat ke negara dimaksud.

Pihaknya berharap peran serta stakeholder dalam mem-

erangi perekrutan CTKI unprosedural, sehingga tidak ada di Sisko Ketenagakerjaan Luar Negeri (KLN). Makanya, pihaknya mulai menertibkan mekanisme pengurusan CTKI dengan menyerahkan dokumen asli. Baik KTP, Ijazah, dan KK. Hal ini demi kepentingan CTKI tersebut di luar negeri. (ind)

Rekrutmen Naker

Perusahaan Abaikan Kebijakan Pemda KSB Taliwang (Suara NTB) Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengharuskan perusahaan membuka informasi rekrutmen tenaga kerja (Naker) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat ternyata tidak banyak diindahkan.

Banyak perusahaan ketika membuka penerimaan karyawan lebih memilih menginformasikannya secara mandiri. Sehingga akibatnya tidak banyak masyarakat khususnya pencari kerja yang mengetahuinya. “Sampai sekarang masih saja ada perusahaan yang menginformasikan rekrutmennya tidak melalui dinas,” jelas Kabid Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja (Latas Pentas) Disosnakertrans KSB, Hasan, SE kepada wartawan, Jumat (5/2).

Menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan dan memberikan teguran keras kepada sejumlah perusahaan yang lalai. Namun kesadaran manajemen perusahaan yang beroperasi di daerah yang tampaknya masih minim. “Kita memang tidak menerapkan sanksi. Tapi setidaknya peringatan kita seharusnya diindahkan,” tandasnya.

Dikatakan Hasan, keharusan perusahaan membuka informasi rekrutmen karyawannya melalui Disosnakertrans KSB bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah. Pemda KSB hanya ingin memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan karyawan dan di sisi lain memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal pencari kerja agar bisa diserap perusahaan. “Kita kan ada Perbup porsi Naker lokal di perusahaan. Nah kalau informasi rekrutmennya dibuka di dinas, kan perusahaan bisa cepat mencapai target presentasi Naker lokalnya,” timpalnya.

Menurutnya, proses rekrutmen karyawan oleh perusahaan tetap menjadi kewenangan internal perusahaan. Pemda KSB melalui Diosnakertrans hanya bertugas mengumumkannya dan selanjutnya teknis rekrutmen berada di tangan perusahaan sepenuhnya. Dia menampik tudingan selama ini jika dinas sebenarnya kerap tidak mengumumkan proses rekrutmen karena kebutuhan karyawannya terbatas.

“Kami di sini selalu kedepankan transparansi. Kalau ada laporan dari perusahaan akan membuka lowongan maka kita akan infokan ke masyarakat.

Jadi kami tidak pernah menutup-nutupi setiap info lowongan yang ada apalagi katanya kalau yang dibutuhkan terbatas. Kalau seperti itu, selain kami, perusahaan juga bisa kena getahnya,” beber Hasan. (bug)

Hasan (Suara NTB/bug)

Masyarakat Protes karena Tak Bisa Urus Izin Galian C Taliwang (Suara NTB) Meski penarikan kewenangan urusan pertambangan ke provinsi belum secara definitif dilaksanakan, tetapi dampak dari perubahan Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu sudah mulai terasa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Salah satunya masyarakat memprotes kepada Pemda KSB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat, karena hanya untuk mendapatkan izin kegiatan pertambangan (Suara NTB/bug) Galian C harus mengurus ke Muslimin HMY ibukota provinsi di Mataram.

“Bukan satu dua orang, tapi banyak masyarakat yang protes karena kita tidak bisa mengeluarkan izin lagi untuk Galian C,” terang kepala Dinas ESDM KSB, Ir. H. Muslimin. HMY kepada media ini, Jumat (5/2).

Terhadap protes tersebut, pihaknya kata Muslimin hanya bisa menjelaskan kepada masyarakat. Bahwa saat ini konstitusi telah mencabut kewenangan kegiatan pertambangan dari tangan pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Terutama soal penerbitan izin berikut dengan aktivitas kegiatan tambang lainnya. “Jadi kami tidak bisa apa-apa sekarang. Kalau ada yang datang protes atau mengeluh, kami hanya bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa kondisinya seperti itu,” cetusnya.

Menurutnya, dengan fenomena yang terjadi seperti ini seharusnya pemerintah pusat dalam hal bisa lebih peka. Jika pun urusan pertambangan harus tetap ditarik ke tingkat provinsi, setidaknya untuk jenis perizinan tambang non logam yang kebanyakan produknya menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat agar perizinannya tetap di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

“Bayangkan saja kalau ada masyarakat yang akan menambang pasir tapi potensi kawasannya terbatas hanya sekitar 1 sampai 2 hektar saja. Nah kalau urus izinnya harus ke Mataram, tentu biayanya terlalu besar dan tidak sebanding dengan potensi galian yang akan dikelolanya. Akibatnya masyarakat hanya akan merugi,” papar Muslimin.

Kondisi ini lanjut dia, hanya akan menjadi persoalan dikemudian hari. Pasalnya masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh izin atau tidak sebanding biaya yang harus dikeluarkannya dengan keuntungan yang akan didapat dari kegiatan penambangan Galian C-nya akhirnya memilih jalan mengambaikan aturan yang ada. “Kalau sudah begitu, maka masyarakat akan melakukan penambangan tanpa diawasi dan pasti cenderung akan merusak lingkungan,” bebernya. (bug)

(Suara NTB/ind)

EKSOTIS – Pantai Labangka, Kabupaten Sumbawa, menyimpan keindahan yang cukup eksotis. Berpasir lembut, pantai ini kerap menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga sekitar, tak terkecuali dari Kota Sumbawa Besar. Pantai Labangka masih menunggu sentuhan tangan investor untuk pengembangan wisata bahari.

Penyidik Periksa Kepala Kesbangpoldagri Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah saksi terus dipanggil penyidik di Kejari Sumbawa terkait kasus Proyek Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Disnakertrans Sumbawa. Kali ini Jaksa melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kesbangpoldagri Sumbawa, Drs. Arif, M.Si, yang diperiksa Jumat (5/2).

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH menjelaskan, Arif diperiksa sebagai saksi atas tersangka DH. Dia

diperiksa mengingat pada saat itu yang bersangkutan kapasitasnya sebagai Kepala Disnakertrans Sumbawa, yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Kami periksa seputaran kegiatan proyek itu. Karena pada saat itu kapasitasnya sebagai Kepala Disnakertrans dan KPA,” cetus Iwan.

Disebutkannya, dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek di lapangan. Dimana proyek tersebut sistemnya padat karya yang dikerjakan secara swakelola

oleh masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, pengerjaan dilakukan pihak ketiga dengan cara diborong.

Sejauh ini, terhadap tersangka DH pihaknya sudah memintai keterangan sejumlah saksi-saksi. Di antaranya sekretaris, bendahara pengeluaran dan sejumlah pegawai di Disnakertrans.

Selain itu pekerja di lapangan, panitia pemeriksa barang dan penandatangan SPM juga diperiksa. Pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya. (ind)

Pelantikan Bupati Sumbawa Terpilih 17 Februari Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumbawa bersama enam Kabupaten/ Kota lainnya di NTB diperkirakan pada 17 Februari. Persiapan pun telah dilakukan dan rencananya pelantikan dilakukan di Mataram.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, kepada Suara NTB, Jumat (5/2) menyebutkan, informasi terkini dari anggota KPU Sumbawa yang tengah berkoordinasi dengan Kemendagri, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara serentak 7 Kabupaten/Kota di NTB, oleh Gubernur dilakukan pada 17 Februari ini di Mataram. Terkait mekanisme dan proses pelantikan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang

dalam beberapa hari kedepan bakal dikeluarkan. “Itu informasi terkini dari Kemendagri di Jakarta,” terangnya.

Namun Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Sahabuddin, S.Sos, yang dikonfirmasi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Pemprov di kantor Gubernur NTB sehari sebelumnya, pelantikan direncanakan awal pada 15 Februari. Paling lambat pada minggu ketiga bulan ini. Persiapan telah dilakukan termasuk lokasi pelantikan di Lombok Raya. Pemkab pun secara khusus telah menyiapkan perlengkapan atribut Bupati dan Wakil Bupati terpilih. “Hasil rapat menyebutkan pelantikan diperkirakan bulan ini, antara minggu kedua dan paling lambat minggu ketiga Februari ini,” terangnya.

Kepastian waktunya, masih menunggu pengurusan SK Pelantikan oleh Biro Pemerintahan Pemprov NTB di Kemendagri. Mengingat SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Mendagri dan dilantik oleh Gubernur NTB. Undangan untuk acara pelantikan pun sangat terbatas. Paling utama untuk Penjabat Bupati, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumbawa. Kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, KPU dan Panwas. Serta sejumlah SKPD terkait, seperti BKPP, Kesbangpoldagri, Sat Pol PP untuk pengamanan, ditambah Bagian Pemerintahan, Bagian Humas Protokol dan Bagian Umum Setda Sumbawa. Serta sejumlah keluarga Bupati dan Wakil Bupati terpilih. (arn)

Sekda Harap BPN Respons Keluhan Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi berharap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa dapat segera merespons keluhan masyarakat atas pelayanan pertanahan.

Ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluarnya.

Sebagaimana disampaikan Sekda Sumbawa, dalam sosialisasi Pelaksanaan Program Strategis Pertanahan 2016, sudah saatnya masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik. Sebaliknya kepada masyarakat agar turut berpartisipasi membantu pemerintah dengan secara proaktif mengurus sertifikat atau hak milik tanahnya.

Pada tahun 2016, program

strategis pertanahan untuk kegiatan legalisasi aset adalah sebanyak 11.200 bidang yang dituangkan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan kegiatan redistribusi tol sebanyak 2.000 bidang dan dituangkan dalam DIPA kantor wilayah Badan Pertanahan NTB. Adapun program strategis pertanahan baik legalisasi aset maupun kegiatan redistribusi tol yang akan dilakukan, mempunyai manfaat yang besar. Melalui kegiatan tersebut akan memberikan jaminan kepastian hak atas tanah, mencegah sengketa, dan meningkatkan kesejahteraan bukan hanya bagi pemegang haknya, akan tetapi juga bagi bangsa secara kese-

luruhan dan lebih khusus lagi bagi masyarakat Sumbawa.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan sertifikat hak atas tanah melalui program strategis pertanahan tahun 2015 sebanyak 8.607 bidang dengan harapan sertifikat- sertifikat yang sudah diterima oleh para pemegang hak dapat menjadi upaya bagi perubahan ekonomi, dalam arti dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Program strategis pertanahan untuk Kabupaten Sumbawa setiap tahun meningkat dengan perincian tahun 2014 sebanyak 7.600 bidang, tahun 2015 sebanyak 8.607 bidang, tahun 2016 sebanyak 13.200 bidang. (arn)

Inspektorat Turun Audit PLTS Orong Telu Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa akan melakukan pemeriksaan khusus terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses distribusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Mungkin kecamatan Orong Telu. Inspektorat sudah membentuk Tim Riksus untuk turun lapangan ke lokasi setempat.

Inspektur Inspektorat melalui Sekretaris, Ir. Syarifuddin, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (5/2) mengatakan terkait informasi adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum desa terhadap Proyek PLTS di lokasi setempat sudah dilakukan hearing di DPRD bersama masyarakat.

Guna memastikan informasi tersebut harus berdasarkan data dan fakta.

Sehingga pihaknya telah membentuk satu Tim Riksus yang terdiri dari tiga orang. Tim ini nantinya akan melakukan pemeriksaan ke lapangan. “Rencananya Selasa (9/2) mendatang tim ini akan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.

Nanti apa yang diperoleh oleh Tim di lapangan baik keterangan saksi-saksi, dan data pendukung dari sana baru kita memastikan apakah benar informasi tersebut.

Karena untuk menentukan informasi itu harus berdasarkan data dan fakta,” imbu-

hnya.

Sedangkan bantuan PLTS yang diduga peruntukannya ada yang tidak sesuai dengan SK, sejauh ini pihaknya belum menerima SK dimaksud. Pihaknya tengah mengumpulkan data-data yang akan dikonfirmasi kembali dengan keadaan di lapangan. Apakah benar nama-nama yang ada di SK ada yang tidak menerima bantuan, begitu pula sebaliknya.

Kalaupun nantinya data yang diperoleh di lapangan terbukti sesuai dengan informasi, akan direkomendasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalaupun oknum tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan diproses sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Kita tetap akan rekomendasikan sesuai dengan tingkat masalah yang dilakukan,” pungkas Syarifuddin. (ind)

Syarifuddin (Suara NTB/ind)

Istri Anggota DPRD Sumbawa Sambangi Panti Sosial Sumbawa Besar (Suara NTB) Para istri anggota DPRD Sumbawa periode 2014-2019 yang tergabung dalam Ikatan Istri Wakil Rakyat (IISWARA) menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan sembako di panti sosial. Dipimpin empat istri pimpinan Dewan, yakni Ny. Sriwahyuni Lalu Budi, Ny. Siti rafiah A. Rahman Alamudi, Ny. Hj. Vayakun Hartati Ilham Mustami dan Ny. Elly Kamaluddin anjangsana ke panti sosial lansia Sapugar Labuhan Sumbawa.

Menurut Ketua IISWARA, Sriwahyuni Lalu Budi, anjangsana ini merupakan salah satu program kerja IISWARA tahun 2016. Di panti sosial tersebut IISWARA membagikan puluhan paket bantuan sembako.

Puluhan lansia menyambut hangat. Mereka menyampaikan terimakasih kepada para anggota IISWARA atas kepeduliannya. Selain ke panti, IISWARA juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu yang ada di SDN Lempeh Kelurahan Brangbiji. “Jangan dilihat dari nilainya, ini adalah bentuk kepedulian kami.

Bukan hanya suami yang berkiprah memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi kami sebagai istri juga ikut berperan,” tambah Ny. Elly.

IISWARA berharap apa yang mereka berikan kepada masyarakat benar-benar bermanfaat. Meskipun nilainya tidak begitu besar namun bantuan yang diberikan dengan niat tulus itu dapat diterima dengan ikhlas. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 7

Penyidik akan Panggil 134 Honorer K2 Dompu Dompu (Suara NTB) Penyidik Polres Dompu mulai menjadwalkan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi terhadap 134 orang honorer kategori 2 (K2) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan diangkat menjadi CPNS. Pemeriksaan terhadap honorer ini akan dilangsungkan secara maraton pekan depan.

H. Agus Bukhari

Sekda Dompu Ingatkan Ancaman ’’Disclaimer’’ Dompu (Suara NTB) Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si mengingatkan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu soal laporan keuangan tahun 2015 bisa kembali ke disclaimer bila tidak menyelesaikan beberapa kewajiban dalam pembuatan laporan. Sesuai ketentuan PP No 71 tahun 2010, Pemda harus membuat lima laporan setiap akhir tahun anggaran dari sebelumnya hanya tiga laporan.

“Jika laporan keuangan kita tahun 2015 tetap kembali meraih opini WTP (Wajar tanpa pengecualian), justru saya sebaliknya. Kita bisa saja opininya turun 1 grade atau bahkan menjadi disclaimer kembali, kalau memang semua laporan kewajiban yang harus disampaikan oleh Dinas/Instansi tidak dilakukan,” tegas Sekda Dompu pada acara pembinaan dan pengarahan oleh BPK di gedung PKK Dompu, Jumat (5/2).

Ia pun meminta kepada pimpinan Dinas/Instansi bersama pejabat terkait untuk menkonsultasikan persoalan yang dihadapinya dalam menyelesaikan laporan keuangan dan asetnya pada BPK yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan di Kabupaten Dompu. Jangan sampai keengganan dalam menyelesaikan laporan justru berdampak luas atas opini laporan keuangan daerah. “BPK bisa memberikan opini ketika ada laporannya. Kalau tidak ada laporan, berarti BPK tidak bisa memberikan opini, ini yang kita hindari,” ingatnya.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh Syaiful HS, M.Si pada kesempatan yang sama menegaskan, keoptimisannya untuk kembali meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2015. Namun sesuai PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengharuskan untuk membuat lima laporan tahunan berbasis akrual. Yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. “Bila salah satunya saja tidak dibuat, ini akan mengancam kita tidak bisa kembali meraih WTP,” katanya.

Opini WTP yang diraih Pemda Dompu atas laporan keuangan tahun 2014 dan diperiksa tahun 2015, kata H. Syaiful, membuat Dompu mendapat tropi dari pemerintah pusat dan tambahan anggaran dari pemerintah pusat tahun 2016.

“Saya optimis kita bisa kembali mendapat opini WTP ini dengan dukungan semua pihak,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengingatkan soal realisasi anggaran belanja daerah. Pada triwulan ketiga realisasi anggaran daerah harus mencapai 85 persen agar anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Karenanya masing – masing Dinas/Instansi untuk segera berkoordinasi dengan ULP dan LPSE agar proyek yang akan ditenderkan dengan nilai proyek di atas Rp 200 juta segera diproses. “Kita sudah sampaikan ke BPKP pusat proyek yang ditenderkan. Nilai totalnya Rp 157 miliar,” katanya.

Dinas Dikpora dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu yang masih gelondongan anggaran DAK-nya. Yaitu Rp 7 miliar pada Dinas Dikpora, dan Rp 1,4 miliar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Saya minta agar segera dikoordinasikan dengan pemerintahan atasan, sehingga bisa dipilah mana yang ditenderkan dan tidak,” pintanya.

Pj Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH pada kesempatan yang sama tidak banyak memberikan arahan.

Ia yakin support dari Kepala Dinas PPKAD, Inspektur Inspektorat dan Sekda Dompu sudah cukup jelas. “Mari kita kerjakan secara maksimal sesuai tupoksi,” tegasnya. (ula)

Tokoh Umat Beragama di Bima Tolak Hari Valentine Kota Bima (Suara NTB) Tokoh umat beragama di Kota Bima, bersepakat untuk menolak perayaan hari kasih sayang (valentine day). Sebab hal tersebut tidak diajarkan dalam agama manapun.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) akan bersurat ke pemerintah Kota Bima untuk segera membuat instruksi atau larangan terkait perayaan valentine itu.

Penolakan tersebut, disepakati saat rapat membahas valentine oleh FKUB Kota Bima yang dihadiri perwakilan dari masing-masing agama, MUI, Ormas Islam, Perwakilan Polres Bima Kota, dan Kodim 1608, di kantor FKUB setempat Kamis (4/2).

Ketua FKUB Kota Bima, Eka Iskandar, S. Ag, M.Si, mengatakan, pihaknya telah berkoodinasi dengan tokoh lintas agama untuk memberikan himbauan kepada umatnya untuk tidak merayakan valentine. Sebab tidak diajarkan oleh agama manapun. “Kami juga telah bersurat ke sekolah sekolah terkait valentine ini,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Himpunan Gereja Kota Bima, Charles mengaku dirinya sepakat jika perayaan valentine bukan merupakan ajaran agama manapun. Menurutnya, masyarakat hanya mengadopsi budaya ini dari luar negeri.

“Valentine seolah menjadi budaya yang harus dirayakan.

Menyikapi hal ini harus ada tindakan yang jelas dari Pemerintah,” katanya.

Perwakilan MUI Kota Bima, Taufikurahman mengaku, perlu adanya tindakan dari semua pihak, terkait perayaan valentine khususnya di Kota Bima. Sebab, valentine berdampak merusak bagi generasi penerus. “Hal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi menjadikan valentine sebagai budaya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan ormas JAS, Sadikin mengaku, pihaknya akan tetap melakukan upaya pencegahan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan pada saat malam valentine. “Setiap tahun saat perayaan valentine, kami tetap berupaya melakukan pencegahan,” katanya.

Perwakilan Polres Bima Kota, Ipda Suratno mengaku, jika saat íni, pihaknya tengah menggelar operasi antik. Dengan sasaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Serta melakukan razia rutin terkait penyakit masyarakat seperti miras, perjudian. “Kami berharap peran serta dari semua dalam pemberantasan berbagai penyakit masyarakat itu,” harapnya.

FKUB juga akan membentuk tim yang terdiri dari gabungan tokoh agama, pimpinan ormas, Pemerintah Kota Bima dan TNI/Polri. Guna melakukan silaturahmi ke apotek, mencegah penjualan kondom dan obat-obatan secara bebas agar tidak disalahgunakan oleh kawula muda pada saat malam perayaan valentine. (uki)

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Jumat (5/2), mengungkapkan, pihaknya menjadwalkan 5-6 orang diperiksa setiap hari mulai Selasa (9/2) depan. ‘’Mudah – mudahan pekan depan semuanya bisa dimintai keterangan,” kata Herman.

Keterangan para honorer ini dibutuhkan penyidik dalam penentuan tersangka.

Terlebih para honorer ini sebagai pihak terkait dalam ka-

sus dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan honorer menjadi CPNS. Karena mereka sebelumnya dinyatakan TMS hasil verifikasi tim yang diketuai oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si. “Setelah semua honorer ini dimintai keterangan baru dilakukan pemeriksaan pejabat terkait,” ungkapnya.

Namun Herman mengaku, untuk calon tersangka dalam kasus ini sudah ada, tapi belum ditetapkan. Pen-

etapan tersangka baru akan dilakukan setelah keterangan para honorer didengarkan. “Kalau calon tersangka sudah ada. Sesuai saran Polda, periksa dulu honorer baru akan ditetapkan tersangka,” katanya.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen honorer K2 yang diangkat menjadi CPNS dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polres Dompu setelah digelar kasusnya dan dilakukan asistensi bersama penyidik dari

(Suara NTB/ula)

Herman Polda NTB. Kasus ini dilaporkan ke Polres Dompu berawal dari temuan hasil verifikasi

tim yang diketuai Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang menyatakan 134 dari 390 orang honorer lulus tes tulis.

Ke-134 orang ini sebagian besar mengabdi pada sekolah swasta dengan SK yayasan, mulai mengabdi di atas tahun 2005 dan terputus – putus.

Namun para honorer ini tetap diproseskan pemberkasan hingga persetujuan NIP-nya dikeluarkan BKN tahun 2015 dan diserahkan SK pengangkatannya sebagai CPNS pada Oktober 2015 bersama 256 orang honorer yang tidak bermasalah. Tapi dari 390 orang honorer K2 ini, empat orang tidak bisa diangkat menjadi CPNS karena tidak memiliki ijazah. (ula)

(Suara NTB/uki)

DITERJANG BANJIR - Sebuah jembatan di salah satu ruas jalan di Sape yang ambruk diterjang banjir dan anggota tim reaksi cepat (TRC) BPBD (kiri) yang masih siaga hingga tadi malam di lokasi bencana.

Puluhan Rumah di Sape Terendam Banjir Bima (Suara NTB) Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bima bagian timur khususnya Kecamatan Sape, sejak Kamis (4/2) malam, mengakibatkan puluhan rumah warga terendam banjir. Tidak hanya itu, banjir juga menggenangi puluhan hektar lahan pertanian, fasilitas umum seperti masjid dan sekolah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H.

Sumarsono, SH, MH kepada Suara NTB, Jumat (5/2), membenarkan adanya bencana banjir tersebut. Kata dia, banjir itu disebabkan hujan lebat dengan durasi lebih dari empat hingga lima jam. “Iya, ketinggian air mencapai 80 cm,” ucapnya.

Kata dia, wilayah yang terendam banjir tersebut yakni dusun Bajo Sarae Desa Bugis Kecamatan Sape. Setidaknya sekitar 90 rumah warga, 20 hektar lahan dan beberapa

fasilitas umum, masjid dan sekolah yang terendam. “Data itu berasal dari Pemerintah Desa setempat. Dan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini,” katanya.

Sumarsono mengaku, akibat bencana banjir tersebut, juga menyebabkan dua rumah warga setempat roboh dan satu rumah nyaris roboh, serta satu infrastruktur jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI) rusak parah. Hingga kini banjir telah surut.

“Ada rumah warga juga yang roboh. Tapi satu rumah yang nyaris roboh sudah diperbaiki,” akunya.

Menurutnya, sejak semalam hingga kini tim reaksi cepat (TRC) BPBD telah melakukan antisipasi dan evakuasi beberapa sisa sampah banjir, untuk mewaspadai munculnya banjir susulan.

“Tim TRC masih bersiaga di lokasi banjir. Mengenai banjir ini juga kami sudah laporkan ke BPBD Provinsi dan

Pusat,” terangnya.

Sumarsono menambahkan, BPBD sendiri merencanakan akan membawa kebutuhan logistic pada Sabtu (6/2), untuk diberikan kepada warga yang terkena banjir. Sembari menghimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. “Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu dan iklim berubah. Kami menghimbau agar warga tetap waspada,” pungkasnya. (uki)

Polisi Ciduk Pengedar Sabu di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima Kota menciduk komplotan pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Kota Bima. Dari tangan pelaku polisi berhasil menyita beberapa poket sabu siap pakai dan belasan senjatan tajam (sajam).

“Komplotan ini berperan sebagai bandar, kurir hingga pemakai,” ucap Kasat ResNarkoba Polres Bima Kota Bima, Iptu Jusnadin, dikonfirmasi Jumat (5/2).

Dia menyebutkan, komplotan yang ditangkap tersebut berjumlah lima orang dengan inisial AR (32), EN (24) AF (34) FJ (23) dan EM (23). “Empat warga Kota dan satu orang warga Kabupaten Bima,” sebutnya.

Kata dia, komplotan tersebut ditangkap di dua tempat yang berbeda, yakni di Kelurahan Penaraga dan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, pada saat operasi Antik Gatarin

2016, Kamis (4/2) sore sekira pukul 16.00 wita.

Jusnaidin mengaku, pelaku yang pertama yang ditangkap yakni, AR. Target operasi (TO) yang merupakan bandar tersebut, ditangkap di kediamannya di RT 09 RW Kelurahan Penaraga. “Bandar ini ditangkap tanpa perlawanan,” akunya.

Ia menjelaskan, setelah diamankan kemudian diinterogasi untuk pengembangan.

Tempat Kejadian Perkara

(TKP) lain mengarah ke rumah salah seorang warga di Kelurahan Rabangodu Utara. Polisi pun langsung menuju ke rumah tersebut, untuk menangkap pelaku lainnya.

Saat digerebek para pelaku hendak pesta sabu. “Di TKP ini kami mengamankan empat pelaku. Mereka diduga sebagai pengedar dan pemakai.” katanya menjelaskan.

Dari tangan komplotan tersebut, polisi menyita tiga poket sabu, uang tunai seban-

ya Rp 500 ribu, belasan sajam jenis parang, dua anak panah, empat alat hisap sabu dan satu pucuk senapan angin beserta peluru.

Jusnaidin menambahkan, para pelaku dan BB sudah diamankan, dan kini berada SatResnarkoba Polres setempat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Sejauh ini para pelaku tengah diperiksa secara intensif. Kami akan mendalami peran dan keterlibatan mereka,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 8

Danrem Ingatkan Santri Soal ”Proxy War” Sekda Harus Bersih KOMISI I DPRD NTB yang membidangi urusan pemerintahan, meminta panitia seleksi (pansel) terbuka Sekda NTB, agar melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam proses penjaringan calon sekda yang sedang berlangsung. Hal itu dianggap penting oleh komisi I, mengingat beberapa nama calon sekda yang sudah dinyatakan lolos ke tahapan selanjutnya itu, diduga masih tersandung masalah hukum.

“Ya saya kira ini penting menjadi pertimbangan pansel agar melibatkan aparat penegak hukum dalam proses penjaringan itu. Agar pansel bisa mendapatkan penjelasan sampai sejauh mana potensi calon-calon sekda yang bersangkutan, terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Sehinga pansel bisa mendapatkan sekda yang terbaik,” ujar anggota Komisi I, L. Wira Jaya kepada Suara NTB, Jumat (5/2) kemarin.

Menurut Wira Jaya, pelibatan APH oleh timsel bertujuan untuk mengetahui agar jangan sampai di tengah jalan, sekda yang terpilih ditetapkan menjadi tersangka, karena terlilit kasus hukum yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Ini penting dilakukan oleh timsel, nanti apa yang menjadi masukan dari APH itu bisa menjadi bahan pertimbangan pansel dalam melakukan penjaringan calon sekda. Apakah akan diloloskan atau tidak mengingat kasus hukumnya,” kata Wira Jaya.

Lebih lanjut dikatakan politisi Gerindra yang baru saja dilantik menjadi anggota DPRD NTB yang menggantikan Fathul Bahri. Melibatkan APH dalam proses penjaringan sekda, bertujuan untuk memberikan jaminan agar orang nomor satu di kalangan birokrasi lingkup Pemprov NTB tersebut. Benar-benar bersih dari kasus hukum dan bisa bekerja dan menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh persoalan hukumnya.

“Pansel harus berkordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap calon yang terindikasi akan berurusan dengan hukum. Sehingga timsel bisa mempertimbangnkan apakah orang ini kira-kira kasusnya akan berkemungkinan P21, ya jangan dipilih. Jangan sampai nanti menjadi masalah di kemudian hari. Setelah dipilih, lalu menjadi tersangka. Tujuan kita hanya satu agar sekda yang terpilih itu bersih dari kasus hukum, tidak ada cacatnya,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Atensi Kerawanan 3C

(Suara NTB/why)

KERAWANAN kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor) di wilayah Pagutan disikapi serius oleh aparat kepolisian. Fungsi preventif memberi rasa aman pada masyarakat dilakukan dengan patroli rutin pada waktu-waktu rawan.

Masyarakat juga digandeng sebagai wujud sinergi upaya bersama dalam bentuk ronda malam di wilayah perkampungan padat penduduk dan perumahan.

“Patroli sepeda motor dan kendaraan roda empat diintensifkan di sekeliling wilayah Pagutan sehingga beberapa waktu belakangan ini kejahatan 3C dapat ditekan bahkan nihil.

Namun, kita tetap atensi. Patroli terus digiatkan bekerjasama dengan Polres Mataram,” terang Kapolsek Pagutan, Ipda I Putu Gede Sudarsana, SH, kepada Suara NTB usai rapat analisa evaluasi di Mapolres Mataram, Jumat (5/2).

Ia menyebutkan, perumahan yang sudah banyak terdapat di wilayah Pagutan dan semakin bertambah menjadi atensi tersendiri. Sebab, rumah-rumah warga kerap ditinggal oleh penghuni rumah yang reratanya adalah pegawai kantoran, terutama pada pagi hingga sore hari.

“Lurah-lurah di enam kelurahan yang masuk wilayah hukum Polsek Pagutan ini sangat mendukung. Setiap kegiatan dan aktivitas malam kita kerjasama dengan personel Linmas melakukan ronda malam,” terangnya.

Pos pantau, kata Sudarsana, akan segera dibangun di sekitar jalan Lingkar Selatan, Mataram untuk menunjang koordinasi upaya pengamanan. “Personel Polsek dan Polres nanti bertemu di sana. Untuk analisa dan evaluasi giat patroli per jam, per hari sehingga setiap kejadian dapat segera diambil tindakan,” jelasnya.

Polsek bertipe semi-urban yang mulai definitif pada 1 Januari 2016 ini ke depan akan ditambah personelnya, seiring dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang meningkat serta untuk mendukung kegiatan pengamanan kewilayahan. Kini, Polsek Pagutan sudah memiliki kewenangan melakukan penyidikan sehingga setiap kasus kejahatan dapat segera diselesaikan demi menjamin kepastian hukumnya. (why)

(Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - Barang bukti narkoba dan perangkat hisap sabu-sabu yang diamankan dari tangan oknum anggota Sat Sabhara Polres Lobar, Kamis lalu.

Oknum Polisi Ditangkap Diduga Bawa Sabu Mataram (Suara NTB) Polisi kembali menangkap oknum polisi. Kamis (4/2) lalu, sekitar pukul 14.30 wita ditangkap M.HT (36). Dia ditangkap bersama Brigadir Md.DAP, oknum anggota Sat Sabhara Polres Lombok Barat.

MHT beralamat di Karang Bagu Cakranegara dan Brigadir Md.DAP. Keduanya ditangkap berikut barang bukti tiga poket narkoba jenis sabu – sabu, sekop sabu, klip pembungkus, gunting dan uang Rp 400 ribu.

“Oknum memang benar ditangkap. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan di Ditnarkoba,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tribudi Pangastuti, MM, Jumat kemarin.

Tribudi belum bisa memastikan, apakah oknum itu pemakai atau pengedar narkoba.

Sementara Kapolda NTB

Brigjen Pol. Drs. Umar Septono ditemui usai salat Jumat di masjid kompleks Mapolda NTB memastikan, jika terbukti, oknum itu terancam dipecat.

“Tidak ada urusan. Kalau terbukti, bisa dipecat,” tegas Kapolda.

Pihaknya tidak ingin institusi Polri rusak hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab, terutama terlibat dalam kasus narkoba.

“Lebih baik sedikit polisi, tapi baik semua. Tapi banyak (polisi), jadi penjahat,” sesalnya.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 05.00 Wita, tim operasi Antik Gatarin Polres Lotim dan di back up Satuan Elit Sabhara, mengamankan tiga orang terduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Ketiganya MY (38) alias Malik Gerhana, SD (33), LS (30) di Desa Nyiur Tebal Kecamatan Sukamulia Lombok Timur.

Ribuan Personel Polri Siap Amankan HPN Mataram (Suara NTB) Demi memberikan kenyamanan para peserta yang mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, Polri mengerahkan sekitar 3.000 personel.

Sejumlah fungsi baik Sabhara hingga Brigade mobil dikerahkan.

Kepala Kepolisian Daerah NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya secara optimal dalam mengamankan kegiatan tersebut. “Kita berupa secara optimal kemudian menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” terangnya saat ditemui di Masjid Baitussalam Polda NTB, Jumat (5/2).

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj. Tri Budi Pangastuti, MM, menerangkan, pola pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup di sejumlah titik yang menjadi lokasi beberapa perhelatan rangakaian kegiatan HPN. “Pengaturan dan pengawalan serta patroli disesuaikan dengan prosedur tetap,” ujarnya.

Adapun jumlah personel yang disiagakan antara lain, 1.295 personel gabungan Polda NTB, Polres Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok Tengah, dan Polres Sumbawa. “Khusus untuk kegiatan RI satu, akan ditambah personel dari Polres Dompu dan Polres Bima,” ujarnya. Untuk pengamanan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah dikoordinasikan dengan Paspampres, dan TNI. Polda NTB mengerahkan sekitar 1.844 personel.

Proses pengamanan sudah dilaksanakan sejak dimulainya rangkaian kegiatan pertama, yaitu donor darah pada Kamis (4/ 2) lalu. Kemudian bergulir hingga puncak kegiatan di Kawasan Ekonomi Eksklusif Mandalika, Lombok Tengah. Tamu-tamu VIP dan VVIP seperti duta besar Negara sahabat diberi pengamanan berupa pengawalan Patroli Jalan Raya (PJR) dari ssejak datang, pada saat kegiatan, hingga usai kegiatan nanti.

Kerawanan gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi, kata Tri Budi, dapat berupa aksi unjuk rasa, kejahatan konvensional, serta perselisihan antarkampung yang berpotensi mengganggu kenyamanan para peserta dan penyelenggara. (why)

Oknum Mahasiswa Diduga Membacok Masuk DPO Selong (Suara NTB) Oknum mahasiswa, Egok alias Abdul Jannas yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Desa Anjani Kecamatan Suralaga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian. Statusnya sebagai DPO itu karena oknum mahasiswa ini melarikan diri diduga setelah membacok dua pemuda bersama rekannya yang mencoba melakukan pengepungan terhadap dirinya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (5/2), perkelahian antara komplotan pemuda dengan salah satu mahasiswa itu terjadi Jumat, (5/2) sekitar pukul 20.00 Wita. Saat itu, korban atas nama

Dari tangan ketiganya disita sabu 7 klip dengan total berat 24,16 gram Ganja 1 klip dengan berat 1,32 gram. Kronologis penangkapan, tim Operasi Antik Gatarin 2016 dan Satuan Elit Sabhara mendapatkan informasi bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkotik jenis sabu di Desa Nyiur Tebal. Tim bergerak ke TKP dan melakukan penggeledahan. “Diamankan tiga pelaku tersebut dan melakukan penggeledahan tubuh,” sambung Tribudi. Dari pakaian mereka, ditemukan 1 poket sabu di kantong LS, ditemukan juga di kantong SD 1 poket dan di geledah kamar ditemukan 4 poket di dalam dompet kecil di belakang lemari. Kemudian di lemari kamar MY ditemukan 1 poket sabu dan di dompet ditemukan 1 poket ganja. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Lotim. (ars)

Muhammad Hidayat (22) dan Ahyar (22) alamat Aik Anyar Dusun Anjani Selatan bersama rekan-rekannya mendatangi kos milik H. Jamaludin yang merupakan tempat oknum mahasiswa itu tinggal.

Entah dipicu masalah apa, perkelahianpun tidak bisa dihindari hingga jatuhnya korban. Melihat dua di antara komplotan pemuda itu terkapar lemas, oknum mahasiswa tersebut langsung melarikan diri.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Mochammada Efendi membenarkan terjadinya perkelahian antara pemuda dan mahasiswa di Desa Anjani Kecamatan Suralaga itu. Hingga saat ini, belum diketahui apa motif yang

memicu perkelahian hingga jatuhnya korban. Akibat insiden itu, dua pemuda yang mengalami luka robek, M. Hidayat di bagian perut sekitar 30 cm dan luka robek di lengan kiri kanan sekitar 5 cm. Sementara, korban atas nama Ahyar mengalami luka robek di bagian bahu sebelah kiri. Kedua korban, saat ini masih dirawat di Puskesmas Lenek Kecamatan Aikmel.

“Belum diketahui apa penyebab terjadinya perkelahian antara pemuda dan mahasiswa itu. Saat ini, kedua korban sedang mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Lenek Kecamatan Aikmel. Sementara, pelaku masih kabur dan sedang dilakukan proses pencarian,” jelasnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Seusai melaksanakan Salat Jumat (5/2), Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T., M.Si memberikan ceramah kepada santriwan/ santriwati serta seluruh pengurus Ponpes Al-Mahmud TGH. Ahmad Maqi, Toga Toma di Desa Aik Ampat Kecamatan Gerung Kabupaten Lobar.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem menyampaikan mengenai bahaya proxy war.

Mengingat proxy war atau perang proxy sangat berbahaya, karena tidak seperti perang terbuka pada umumnya.

Perang terbuka menimbulkan kehancuran dua pihak yang bertikai berhadapan. Namun perang proxy ini, dijelaskan Danrem, negara yang ingin menyerang negara lain dengan tidak turun tangan langsung, namun menggunakan pihak ketiga. “Dimana pihak ketiga itu di dalam negara yang akan menjadi target tersebut atau sering disebut juga dengan boneka. Misalnya menggunakan LSM,” katanya.

Mahasiswa dan kelompokkelompok lainnya, sebagai alat untuk menghancurkan Inpoleksosbudhankam suatu negara, seperti merusak generasi muda dengan peredaran narkoba. Bentuk lain, semakin banyaknya aliran-aliran radikal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Hal ini terjadi dikarenakan jumlah penduduk dunia yang semakin bertambah terus, namun sumber energi, pangan dan air semakin menipis, dengan demikian tidak menutup kemungkinan banyak negara yang akan saling berebut lahan yang lebih subur untuk mempertahankan hidup,” papar Danrem.

Dia berharap, perlu disadari

bahwa Indonesia yang memiliki dua musim dan dilalui oleh garis khatulistiwa, memiliki tanah subur dibandingkan dengan negara yang memiliki empat musim.

Sebab itu dengan kekayaan alam Indonesia, peluang ancaman proxy war sangat mungkin terjadi.

Sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan pangan dan air karena kesuburan alam yang dimiliki, disarankannya kepada para santri dan masyarakat setempat, harus bersyukur dan selalu menjaga bangsa ini dari berbagai ancaman yang dapat menghancurkan bangsa.

Sebagai negara dengan masyarakat agraris serta didukung dengan alam yang subur, maka hal tersebut harus terus dijaga dengan terus bercocok tanam dan bersama-sama mensukseskan program peningkatan swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut Danrem juga berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir agar terus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, karena jika kembali mengenang sejarah berdirinya bangsa ini, tidak di dilakukan oleh satu kelompok atau satu ras dan suku tertentu saja. “Namun kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh seluruh masyarakat yang berbeda suku, ras, dan lainnya. Oleh sebab itu mengapa saat ini kita harus terpecah belah dan melupakan sejarah berdirinya bangsa ini, mari kita buka mata, telinga, hati dan pikiran kita untuk melihat negeri yang kita cintai ini, dengan selalu maningkatkan rasa nasionelisme dan menambah rasa cinta serta kesadaran kita untuk merubah bangsa ini menjadi lebih maju,” tandasnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

CERAMAH - Danrem 162/WB, Kol. Lalu Rudy Irham Srigede, saat ceramah pada santriwan/santriwati Ponpes Al-Mahmud TGH. Ahmad Maqi, kemarin.

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 9

CERPEN

Perut Titipan Boni Chandra Dari ruangan tengah; seperti terdengar tangis bayi, dering telepon dan rintik hujan.

Maka teringat seketika perut buncitku, istri terkasih dan sekumpul jemuran pada halaman. Lima belas nol nol. Aku harus mengambil keputusan. Segera!

KOSONG tujuh nol nol.

Sebetulnya; bermula tiga bulan lalu. Pasca istriku mengeluh tentang perubahan pada perutnya. Perutnya mulai mengembung dan membuncit perlahan. Dan katanya, itu kesalahanku. Heh, bagaimana mungkin kesalahan itu hanya ditumpahkan padaku seorang.

Kesalahan itu jelas kecerobohan kami berdua. Tapi, ah, istriku memang keras kepala.

Dia tetap saja bersikeras bahwa sepenuhnya kesalahanku.

Dan, baiklah. Kami sepakat bertukar diri. Setiap hari, aku harus bangun lebih pagi. Memasak sembari mencuci pakaian. Menghidangkan teh untuknya, sebelum ia berangkat kerja. Tapi, istriku belum puas. Seketika, ia menjamah perutnya, memetik, lalu menyerahkannya untukku. Katanya; agar aku turut merasakan—yang selama ini ia hiraukan.

“Saya harus berangkat.

Mungkin bisa pulang setelah rehat kerja. Urusi perut! Dan jangan lupa, buatkan rendang untuk makan siang.”

Ah! Alangkah sempit waktu terasa. Keseharianku mulai berkutat di dalam rumah.

Mesti bolak-balik dari ruang bosan menuju ruangan yang lebih membosankan. Menjerang rendang ke dapur berasap. Membuat, lalu meminum jamu dan aneka susu.

Memungut pakaian kotor lalu membersihkannya di kamar mandi. Sisanya menggoreskan sapu di ruang depan, ruangan tengah dan ruang belakang.

Heh! Istriku juga bilang, bahwa jangan sembarang menerima tamu. Pelesit makin berkembang. Dan katanya, tak menutup kemungkinan, adalah tamu yang datang.

Sepuluh nol nol. Aku telah selesai—menyirami bunga dan memangkas dahannya yang bercabang. Beruntung istriku juga mencintai bungabunga. Dia selalu berpesan agar aku merawat bunga, disamping mengurusi perut. Dan aku turut senang. Sebab sembari merawat bunga, aku bisa mencuri pandang pada lingkungan. Ya, aku bisa menyaksikan beberapa hal. Melihat lelaki muda—yang mengintip para wanita di balik tirai jendela. Melihat ayah-ayah sebelah—yang sedang menggembalakan anak-anak, disamping menjaganya dari jangkauan para pelesit.

Dua belas tiga puluh; istriku kembali tiba. Aku mendapatinya di meja ma-

kan—tampak lelah. Dia mulai menopang dagu dan aku kenal betul. Aku segera berlari menuju dapur. Mengambil gelas, menaburkan dua sendok gula, mencelupkan teh, menyirami dengan air panas lalu menghidangkannya bersama nasi dan rendang. Nah, bagian ini yang paling tak kusuka.

Wajahnya; masih saja mengeruh, memasam!

“Saya dapat telepon lagi.”

Aku langsung berdiri. Melangkah perlahan menuju kamar—menghindar perdebatan.

“Dan tidak mungkin lagi untuk tak percaya. Sebab telah mendengarnya berulang kali!”

Aku mulai berbaring di atas kasur. Merebahkan diri seraya memeluk perut buncit.

“Kau itu telah beristri. Dan bagaimana mungkin, ah! Saya tak habis pikir denganmu.

Tidak sepatutnya, kau masih melirik wanita lain!”

“Aku hanya merawat bunga-bunga.”

“Alah. Alasan!”

Aku mulai menerka. Bahwa anak di dalam perutku adalah seorang laki-laki.

Maka seketika terpikirkan sebuah nama. Budi—itulah nama yang tepat. Dia akan menjadi anak lelaki pemurah hati, yang tak tampak sedih walau sedang menangis. Dia bukan anak yang cengeng tentu saja. Dia hanya sedang iba padaku, ayahnya. Dia pun tidak menyukai kesendirian.

Benci lengang. Seperti aku pula yang enggan sendiri dan takut sepi.

“Seharusnya kau itu bersyukur. Sudah beruntung kau memiliki istri seperti saya.

Kemana lagi hendak kau cari wanita seperti saya? Saya bersedia menggantikanmu bekerja keras. Dan apa pun yang kau minta, saya berikan!”

Aku mulai membayangkan si Budi. Anak lelakiku itu; sedang berbaring di atas perut— seolah-olah memandangiku.

Maka, kubalas pula pandangannya lebih dalam, seraya kuucap lirih, “Ayahmu ini hanya meminta kebebasan, Nak. Dan belum pernah dikabulkan.”

“Saya telah menemui seseorang. Pak Udir namanya.”

Budi merenung sejenak, seperti menyimak. Lalu melempar tawa sembari meracaukan kata-kata.

“Dan dia akan bekerja mulai besok!”

Budiku terus meracaukan kata-kata. Biarkan saja, Ayah.

Lelaki itu pasti prihatin dan tentu, bisa diajak bekerja sama.

Ih, barangkali demikian maksudnya.

“Saya telah membayarnya mahal. Artinya, Pak Udir akan mengurusi bunga-bunga.

Membersihkan ruang depan, ruangan tengah dan ruang belakang. Begitu pula urusan dapur dan sumur!”

Budi mulai meracau dalam cemas—dan, aku mengerti.

Maka kubisikkan pula di telinganya, “Tenang saja, Nak. Jelas ayahmu ini sedikit lebih tampan. Bundamu tidak akan membawa lelaki itu ke bilik kita.”

“Sekarang, pekerjaanmu tinggal mengurus perut!”

“Ssst. Dengan begitu, kita bisa berkeliling desa, Nak. Ayah akan menggendongmu menuju tempat lain. Akan kau saksikan tempat-tempat terindah di luar sana.”

“Ada kau dengar saya? Heh! Ha?” “Setidaknya akan kusibakkan tirai jendela. Di baliknya, kamu bisa melihat lebih jauh, Nak. Kamu bisa memandangi bunga-bunga. Pagar terkunci.

Rumah tetangga. Pohon kelapa dan pohon lain yang tersembunyi.”

“Aku istrimu lo! Pantas kau hargai barang sedikit!”

Aku mengalih pandangan.

“Iya, Bunda... Perlu kubuatkan lagi secangkir teh?”

PRANG! Aku segera bangkit. Meninggalkan angan, lalu melangkah pelan meninggal kamar.

BRAK! Di depan meja makan; aku hanya mendapati genangan teh dan gelas pecah—dan nasi dan rendang tak terjamah. Selanjutnya suara gembok yang diputar cepat—dan pintu pagar yang dibanting keras. Aku kembali melangkah seraya memegangi perut.

BLUB! Istriku telah hilang ditelan mobilnya. Lalu melaju. *** Tak ada teh tergenang dan tiada gelas pecah. Meja makan kembali rapi, balik tertata seperti semula. Budi kembali memanggil lewat tangisan, beriring dering telepon di ruang depan. Aku segera melanggah bertongkat sapu. Melewati ruangan tengah dan bilik kami. Tepat pukul empat belas nol nol di ruangan depan. “Halo.”

“Saya bersama Pak Udir sekarang! Beliau siap bekerja nanti malam. Sore ini akan berangkat!”

(Niyaz Najafov - farm9.staticflickr.com)

Aku membelai perut, agar Budi tak menangis semakin keras.

“Kamu mendengar saya?!”

“Iya, Bunda.”

“Beliau pun telah bersedia mengerjakan apa pun. Artinya, mulai sore nanti, kamu hanya boleh di kamar mengurusi perut!” Tut tut tut. *** Budi masih terjebak di perut buncitku. Umpama aku, di antara Pak Udir dan istri terkasih—yang terjebak pula di lingkaran hidup. Seperti halnya jarum pendek dalam

bulatan. Yang membetah terseret pasrah, di antara jarum panjang dan jarum merah yang berputar cepat. Tepat pukul lima belas nol nol.

Aku bergerak pelan menuju tengah ruangan. Tapi di antara tangis dan rintik hujan; seperti terdengar lagi dering telepon. Maka teringat kembali istri terkasih, anak di perut dan sekumpul jemuran pada halaman. Aku harus kembali, berjalan seraya mengambil putusan.

“Halo. Iya, Bunda.”

“Pak Udir akan bekerja leb-

ih cepat! Sekarang, kami menuju rumah.”

Tidak! Dia telah memenjarakan kami di pagar terkunci.

Di bilik sempit sore nanti.

Barangkali di perut Pak Udir suatu hari.

“Halo! Ada kau dengar saya?

“Halo! Halo!”

BRAK! Aku membanting telepon. Kemudian bergegas menuju jemuran. Mengambil sarung basah lalu melilitkannya pada pinggang. Melangkahi pagar usai memanjat jenjang. Aku mulai berlari di ant-

ara hujan. Melewati rumah tetangga, pohon kelapa, jati dan akasia. Semak. Ilalang di antara belukar. Ada seorang perempuan, yang berteduh di bawah beringin tua. Aku hendak bertanya. Barangkali, perut buncitku bersedia ia terima. Tapi, pelesit entah.

(Padang, 2015)

Boni Chandra lahir di Payakumbuh, 25 Juli 1989.

Bergiat di Komunitas Seni Kuflet Padang Panjang.

PUISI

Lailatul Kiptiyah Saban Pagi

Berjalan Melewati Taman

Momentum Senja

Apa

Saban pagi burung-burung kecil itu melompat meluncur dari atap dari tempatnya hinggap;

memandang ke dalam taman daun dan bunga-bunga megar

begitulah perkiraanmu bahwa senja adalah matahari yang merayu dengan tatapannya remang ungu maka di hutan kecil itu kau sebatang randu; purna menaungi ranggas-tunas semak perdu

Apa yang mampu kau temu dari yang sembunyi di antara duri dan kelopak mawar Apakah rindumu yang gemetar Ataukah cintaku yang tak tertakar kelenjar demi kelenjar

siapa nantinya tersentak rindu?

Pagesangan, 2016

pohon-pohon tabah terdekat dimana tangan matahari menumpahkan berkat lewat paruh dan sayapnya Lantas mereka menyanyi, memuja menghibur tanpa prasangka Di beranda kami yang menyaksikannya; sepasang kursi selembar lantai Dengan mata bahagia menampung kotorannya Pagesangan, 2015

lantas angin membawanya menerabas celah pagar kemana ia hendak menuju? apakah ke lembar dada seorang ibu ataukah ke makam-makam sunyi leluhurku?.

ketika sepasang lotus rekah dari kuncup yang tersentuh gairah lebah

2013

2013-2015

Lailatul Kiptiyah lahir di Blitar, Jawa Timur.

Kini mukim di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016 (Suara NTB/ist)

Copa Del Rey

Jadwal Pertandingan Sepak Bola BEREBUT BOLA - Penyerang Sevilla, Kevin Gameiro (kanan) berebut bola dengan bek Celta Vigo, Hugo Mallo di laga leg pertama semifinal Copa Del Rey atas Celta Vigo, Jumat kemarin.

Liga Premier Inggris Sabtu, 6 Februari 2016 20:45 Manchester City vs Leicester City @beIN Sport 3 23:00 Liverpool vs Sunderland @Indosiar 23:00 Tottenham Hotspur vs Watford @beIN Sport 1 23:00 Stoke City vs Everton @beIN Sport 2 Minggu, 7 Februari 2016 01:30 Southampton vs West Ham United @beIN Sport 3 21:30 Bournemouth vs Arsenal @beIN Sport 3 24:00 Chelsea vs Manchester United @SCTV

Gameiro Bawa Sevilla ke Ambang Final Madrid Penyerang asal Prancis Kevin Gameiro mencetak dua gol walau gagal saat menjadi eksekutor penalti sehingga membawa Sevilla ke ambang mencapai final Copa Del Rey melawan Barcelona, dengan kemenangan 4-0 di pertandingan leg pertama semifinal atas Celta Vigo, Jumat kemarin.

Posisi Barca di final kelima dalam enam tahun telah hampir dipastikan setelah mereka menghancurkan Valencia dengan skor 7-0 pada laga leg pertama semifinal yang dimainkan pada Rabu.

Sevilla kini telah memenangi 12 pertandingan kandang secara berturut-turut di semua kompetisi dan merupakan pemenang yang layak, bahkan meski jika skornya tidak terlalu besar untuk pasukan Unai Emery.

Gameiro memiliki peluang bagus untuk membuka keunggulan tim pada menit ke-30, namun eksekusi penaltinya dapat digagalkan oleh Ruben Blanco.

Celta kemudian nyaris mendapatkan gol tandang yang berharga ketika sundulan Sergi Gomez membentur mistar gawang, sebelum Pablo Hernandez melepaskan tembakan yang masih melebar pada satu serangan balik.

Bagaimanapun, tekanan Sevilla mendapat ganjarannya pada akhir babak pertama ketika Adil Rami melompat tinggi untuk menanduk bola dari situasi tendangan sudut.

Gameiro kemudian menggandakan keunggulan timnya dengan dua gol dalam rentang waktu tiga menit setelah turun minum, ketika ia berlari cepat untuk mematahkan pertahanan Celta sebelum dengan tenang menaklukkan Blanco dalam dua kesempatan.

Dan Michael KrohnDehli menuntaskan malam yang indah bagi Sevilla dengan gol keempat ke gawang bekas klubnya tiga menit sebelum pertandingan usai, demikian AFP. (ant/bali post)

La Liga Italia Sabtu, 6 Februari 2016 23:00 Atletico Madrid vs Eibar @Festival Orange TV Minggu, 7 Februari 2016 19:00 Levante vs Barcelona @Festival Orange TV Senin, 8 Februari 2016 Serie A Italia Minggu, 7 Februari 2016 01:00 Bologna vs Fiorentina @beIN Sport 1 03:45 Genoa vs Lazio @ beIN Sport 2 19:30 Hellas Verona vs Inter Milan @beIN Sport 1 22:00 Frosinone vs Juventus @beIN Sport 1 22:00 Napoli vs Carpi @beIN Sport 2 22:00 Milan vs Udinese @Festival Orange TV Senin, 8 Februari 2016 03:45 Roma vs Sampdoria @Festival Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Kemenpora Perbaiki Hubungan dengan Komite Ad-hoc PSSI Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan berusaha memperbaiki hubungan dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI setelah mendapatkan desakan dari beberapa pihak termasuk dari komite yang dipimpin oleh Agum Gumelar.

“Hubungan kami dengan FIFA selama ini baik, makanya kami akan berusaha memperbaiki komunikasi dengan Komite Ad-Hoc PSSI. Yang jelas kami merespon positif surat dari FIFA,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di (ant/bali post) Jakarta, Jumat kemarin.

Gatot S Dewa Broto Selain dari Komite AdHoc, Kemenpora mendapatkan disposisi dari Setneg untuk menjalin komunikasi dengan baik komite yang dipimpin Agum Gumelar itu. Sebelumnya, Komite Ad-Hoc mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait peran dan fungsi termasuk apa yang sudah dilakukan.

Gatot menegaskan, berdasarkan disposisi dari Setneg pihaknya juga akan menerima Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI untuk membicarakan hal-hal yang sekiranya penting untuk perbaikan persepakbolaan nasional.

“Rencananya tanggal 10 Februari kami akan menerima Pak Agum (Ketua Ad-Hoc). Kami akan membicarakan hal-hal sesuai dengan arahan dari Presiden,” kata mantan deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu.

Selama ini, pemerintah dalam hal ini Kemenpora belum menjalani komunikasi dengan Komite Ad-Hoc Reformasi yang merupakan bentukan FIFA. Bahkan, pemerintah seharusnya menjadi anggota Komite tersebut.

Selama perjalannya perwakilan Kemenpora tidak pernah terlibat dan hingga akhirnya Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan karena keberadaan komite ini sangat dibutuhkan dalam rekonsiliasi persepakbolaan nasional.

Hasil kerja dari Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI ini juga akan dibahas pada rapat Komite Eksekutif FIFA sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) FIFA pada 26 Februari mendatang. Dalam rapat tersebut akan membahas masalah perkembangan sanksi yang diberikan induk organisasi sepak bola dunia kepada PSSI. Sebelumnya, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar memohon dengan sangat agar perwakilan pemerintah bergabung dengan komite yang dipimpinannya. Hal ini demi kelancaran penyelesaian persepakbolaan nasional termasuk untuk menghadapi Asian Games 2018.

“Kami tidak ingin status sanksi FIFA terhadap Indonesia terus bertahan lebih lama lagi karena kita menyadari bahawa status sanksi FIFA terhadap sepak bola Indonesia bisa berdampak terhadap posisi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018,” kata Agum Gumelar.

Menurut dia, jika dalam waktu sekitar dua pekan ini pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak bergabung dengan Komite Ad-Hoc akan berdampak lebih buruk karena masalah sanksi Indonesia akan dibahas dalam KLB FIFA. (ant/bali post)

Tolak Peluru Bisa Rebut Dua Medali di PON Mataram (Suara NTB) Selain nomor lari, nomor tolak peluru juga bisa dijadikan andalan NTB untuk meraih pundi-pundi medali emas di PON XIX di Jawa Barat (Jabar), 1729 September 2016. Menurut pelatih tolak peluru atletik Pelatda Rinjani NTB, I Wayan Gunaksi, nomor tolak peluru bisa merebut sedikitnya dua medali di pesta puncak olahraga nasional nanti.

“Kita punya dua atlet yang bisa merebut medali emas di PON Jabar 2016, karena dua atlet yang kita siapkan ke PON itu adalah peraih medali perak dan perunggu di PraPON Atletik 2015,” ucap I Wayan Gunaksi saat ditemui Suara NTB usai melatih atlet di Lapangan Lawata Mat-

aram, Jumat (5/2) kemarin.

Dua atlet tolak peluru yang disiapkan mengikuti PON XIX/ 2016 adalah Ni Putu Yogiswari dan Nanang Fahmi, selain itu ada satu atlet junior putri, I Dewa Ayu Ita Aryani yang tengah menunggu putusan PB PASI. Ada kemungkinan penambahan satu

atlet lagi di nomor tolak peluru, karena atlet junior NTB itu baru saja berhasil mencatat prestasi di kejuaraan Internasional atletik tingkat pelajar dengan tolakan melampaui standar PON. Dikatakan Gunaksi, ketiga atlet tolak peluru binaan PASI NTB saat ini memiliki cata-

tan prestasi yang memuaskan, tinggal tugas Pengprov PASI NTB dan KONI NTB meningkatkan tolakan atlet, dengan cara melaksanakan program latihan terarah.

“Ketiga atlet kita ini adalah peraih medali perak dan perunggu di Pra-PON dan kejuaraan Internasional remaja atletik, tinggal sekarang bagaimana kita semua fokus dan serius melaksanakan kegiatan latihan. Dalam hal ini atlet, pelatih dan pengurus harus melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing,” terangnya.

Gunaksi berharap di sisa

waktu delapan bulan menjelang PON XIX /2016, ketiga atletnya tetap serius dan fokus latihan. Dengan begitu mereka bisa meningkatkan tolakan yang sudah diraih sebelumnya.

Menurut Gunaksi, ketiga atlet tolak peluru NTB yang disiapkan ke PON Jabar 2016 masih serius dan fokus menjalani latihan. Bila semua kegiatan latihan berjalan lancar, mantan juara nasional era 1990-an itu optimis atlet tolak peluru NTB bisa merebut minimal dua medali di PON, harapan Gunaksi pada atletnya bisa menyubang medali emas. (fan)

Adi, Atlet Tertua yang Siap Rebut Medali PON Vardy dan Kane Selevel dengan Aguero

Mataram (Suara NTB) Usia boleh saja tua, namun semangat untuk berprestasi di bidang olahraga masih terus berkobar. Di usianya yang ke58 itu, Adi Utomo masih menekuni olahraga gantole. Dia menjadi satu-satunya atlet gantole dan peserta PON NTB tertua yang akan membela NTB di PON XIX,di Jabar, 1729 September 2016. Adi Utomo akan tampil di dua nomor pertandingan, yakni ketepatan mendarat dan lintas alam.

Pelatih cabor gantole NTB, Aryo Martimbang yang diwawancara Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (5/2) kemarin mengatakan, keikutsertaan Adi Utomo di PON bukan yang pertama kali. Anggota TNI/AU itu sudah

berkali-kali mengikuti PON. Bahkan Adi Utomo juga pernah mencatat prestasi di ajang multi event nasional. Dia berhasil menyumbang medali emas di PON tahun 1985.

Keikut sertaan Adi Utomo di PON tahun 2016 nanti bakal mencatat sejarah baru di olahraga gantole NTB. Pasalnya Adi Utomo bakal menjadi satu-satunya atlet yang paling senior diantara 125 atlet yang disiapkan KONI NTB untuk tampil membela NTB di PON Jabar 2016.

Kata pelatihnya, Adi akan tampil di dua nomor di PON Jabar 2016, yakni ketepatan mendarat dan lintas alam. “Di ketetapan mendarat dia lolos PON dengan ranking enam besar nasional, sedangkan di lintas alam peringkat 20 besar,” ucapnya.

(Suara NTB/fan)

Adi Utomo Melihat hasil Pra-PON Gantole di Majalengka Jawa Barat (Jabar) lalu, Adi Utomo kata pelatih punya satu peluang medali, yakni di nomor ketepatan mendatarat. “Tinggal dia lebih fokus saja, dan saya rasa dia bisa memberikan kontribusi medali di nomor itu,” terangnya.

Ditanya soal persiapan atletnya, Aryo mengaku tidak ada masalah. Dalam hal ini Adi Utomo sudah menjalani latihan sesuai program. Namun untuk saat ini atlet gantole NTB saat ini tengah berlatih di Jakarta karena masih menjalani Dinas di Jakarta. (fan)

London Pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino meyakini penyerangnya Harry Kane dan penyerang Leicester City Jamie Vardy selevel dengan bintang Manchester City Sergio Aguero.

Vardy, pencetak gol terbanyak di Liga Utama Inggris dengan 18 gol pada musim ini, telah membantu membawa Leicester ke puncak klasemen. Harry Kane, yang berbagi posisi di peringkat kedua daftar pencetak gol dengan koleksi 15 gol, menjadi andalan Spurs dalam bersaing memperebutkan gelar, lapor Reuters.

Aguero, yang kiprahnya pada musim ini diganggu cedera, merupakan pencetak gol terbanyak di liga musim lalu dengan 26 gol dan telah menjadi salah satu penyerang paling mematikan di dunia.

Meski bermain kurang dari 800 menit dari yang dikoleksi Vardy dan Kane pada musim ini, ia masih mampu mencetak 13 gol di liga, termasuk lima gol pada tiga pertandingan terakhirnya.

“Hari ini Vardy dan Kane memperlihatkan kualitas besar dan kualitas yang sama seperti Aguero,” kata Pochettino. “Mereka berbeda dan datang dari situa-

si yang berbeda, namun hari ini Vardy dan Kane berada di level yang sama denganAguero.”

Pochettino menepis kekhawatiran mengenai pemain Tottenham Dele Alli, yang digantikan saat turun minum pada pertandingan Selasayangdimenangidenganskor30 atas Norwich City, dan mengatakaniaberharapgelandang19tahun ituakanbugaruntukpertandingan Sabtu melawan Watford.

“Kami tidak tahu mengapa ia pusing. Kami tidak cemas, kami hanya perlu menilai kondisinya dan mengetahui sebabnya, namun kami yakin itu bukan masalah besar,” ujarnya.

“Kami perlu melakukan beberapa pengecekan dan kami perlu melihat kembali namun semuanya terlihat normal dan kami berharap ia akan dapat dimainkan pada Sabtu.”

Tottenham berada di peringkat ketiga di klasemen, tertinggal lima angka dari pemuncak klasemen Leicester setelah 24 pertandingan, namun Pochetino bersikukuh timnya tidak berpikir untuk meraih gelar dan fokus mereka hanya terarah pada menjadi tim yang lebih baik. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 10

Prestasi di Bidang Seni KEGEMARANNYA terhadap dunia seni, mengantarkan Brigita Kirana Putri Wibawa (5 tahun) meraih prestasi tingkat nasional dalam lomba Fashion Show tingkat nasional katagori A Be Star Talent. Gita, sapaan akrab dari peserta didik TK Santa Maria Mataram ini, mengakui menyukai aktivitas berkeseniannya.

“Iya saya suka,” ujarnya dengan wajah malu-malu saat ditemui di TK Santa Maria, Kamis (4/2). Gadis cilik kelahiran Tangerang 31 Juli 2010 ini, juga sangat banyak meraih piala di sejumlah lomba yang diikuti. Gita mengaku, di rumahnya berjejer 25 buah piala dari sejumlah lomba yang diikuti.

Lomba-lomba yang diikuti antara lain, lomba mewarnai, kolase, fashion show, dan banyak perlombaan lainnya. “Ada 25 piala di rumah,” ujarnya sambil menyebutkan juara-juara yang didapatkannya.

Putri dari Ir. Rm. Dody Chandra W, ini tersalurkan kemampuan berkeseniannya dari wadah yang disediakan oleh TK Santa Maria. Di TK Santa Maria, setiap Sabtu ada kegiatan yang dikhususkan untuk pengembangan seni anakanak. “Untuk pengembangan bakat yang dimiliki oleh anakanak. Di TK Santa Maria, ada pelatihan seni, seperti fashion show, musik, keyboard dan angklung,” ujar Kepala TK Santa Maria, R. Agus Setyowati.

Agus Setyowati juga mengatakan, Gita adalah salah satu siswanya yang sangat berprestasi. “Dia sering dapat banyak juara,” katanya. (ron) Brigita Kirana Putri Wibawa (Suara NTB/ron)

Sukseskan Penerapan Kurikulum 2013

Dikpora Lotim Pertanyakan Pendistribusian Referensi Selong (Suara NTB) Dalam mensukseskan penerapan kurikulum 2013, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempertanyakan pendistribusian buku yang menjadi referensi dan panduan dalam pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013. Pasalnya, hingga saat ini belum sepenuhnya sekolah di Lotim baik tingkat SD/SMP yang sudah ditunjuk Dikpora untuk melaksanakan kurikulum 2013 itu memegang buku referensi yang akan digunakan.

Kepada Suara NTB, Jumat (5/2), Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini mengatakan, dari sekitar 700 lebih sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Lotim. Sekitar 100 di antaranya sudah diangkat sebagai sekolah yang melaksanakan sistem pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013. Penunjukan sekolah untuk melaksanakan sistem pembelajaran dengan kurikulum 2013 itu berdasarkan instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. “Dari sekian jumlah SD, 25 persen kita tunjuk untuk menerapkan kurikulum 2013 berdasarkan petunjuk dari Kemendikbud. Namun, untuk mensukseskan penerapan Kurikulum 2013 itu, kita di kabupaten mempertanyakan kapan pendistribusian buku referensi Kurikulum 2013 sebagai penunjang dalam pembelajaran,” tanyanya.

Ia kembali menegaskan, pengadaan buku kurikulum 2013 terhadap sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk itu tentu sangat diharapkan secepatnya didistribusikan. Terutama, bagi siswa SD kelas lima yang di tahun berikutnya akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Selain itu, Zaini juga mempertanyakan bagaimana bentuk soal UN yang diberikan kepada siswa antara yang menggunakan KTSP dan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013.

“Untuk bentuk soal UN juga kita sangat pertanyakan itu, karena kita di Lotim masih menggunakan dua kurikulum, yakni KTSP dan Kurikulum 2013. Maka dari itu, soal KTSP bagaimana sih bentuknya, begitupun kurikulum 2013. Inilah yang belum jelas, sebab antara KTSP dan kurikulum 2013 sama-sama sudah jalan di Lotim,” paparnya. (yon)

Siswa Smanti Ikut Olimpiade Bahasa Jerman Mataram (Suara NTB) Tahun ini, dua siswa SMAN 3 Mataram kembali mewakili NTB mengikuti lomba olimpiade bahasa Jerman tingkat nasional. Dua siswa Smanti sebutan SMAN 3 Mataram atas nama Muklas Maulana dan Sri Indrawati berhasil ikut seleksi.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 3 Mataram Dwi Sunarto mengatakan, dua siswa yang terbang ke Jakarta ini telah mengikuti lomba di tingkat provinsi. Dua siswa tersebut meraih juara pertama dan kedua. Secara otomatis siswa melenggang ke lomba tingkat nasional. Lomba yang akan dilaksanakan 1 Februari sudah dipersiapkan secara matang.

“Target kami bisa raih juara pertama dan dua,” kata Dwi. Pembinaan di sekolah dilaksanakan satu bulan. Pembina olimpiade bahasa Jerman Evi Rahmawati dan Durun Nahfiz terus memberikan pembinaan kepada siswa dengan harapan siswa bisa meraih juara di tingkat nasional.

Saat ini, akunya, sekolah yang ikut olimpiade bahasa Jerman merupakan sekolah favorit di Indonesia. Kendati demikian, Smanti tidak gentar menghadapi kompetitor tersebut. “Ia optimis siswanya bisa meriah juara dalan lomba yang baru dua kali diadakan tiap tahun ini,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, lomba olimpiade bahasa Jerman tingkat nasional merupakan tahun kedua. Pertama lomba ini dilaksanakan tahun lalu yang juga waktu itu siswa Smanti meraih juara tiga. Namun kini, pihak sekolah menargetkan untuk juara pertama atau dua. “Sudah ada pengalaman tahun lalu. Kita target juara pertama,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala SMAN 3 Mataram H M Jauhari mengatakan, sekolah ingin siswa bukan hanya meraih juara pada olimpiade bahasa Jerman saja. Namun, ia ingin siswa bisa juara pada olimpiade lainnya, seperti sains. “Kalau bahasa Jerman kita sudah dikenal. Kami ingin juara pada olimpiade di luar bahasa Jerman,” ujarnya.

Diungkapkan, siswa yang meraih juara pada olimpiade bahasa Jerman akan mendapat beasiswa ke Jerman. Siswa mendapat reward selama satu bulan di Jerman.

“Tahun lalu siswa kami juga terbang karena meraih juara di tingkat nasional,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

TECHNICAL MEETING – Panitia Lomba Mading Suara NTB Tingkat SMA/sederajat menggelar rapat teknis atau technical meeting di Kantor Harian Suara NTB, Jumat (5/2). Kegiatan ini dihadiri puluhan utusan tim yang mewakili ratusan peserta dari kalangan pelajar di NTB. Lomba ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional 2016 di NTB.

Kemenag: Pesantren Tak Ajarkan Radikalisme Jakarta (Suara NTB) Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Dr. H. Mohsen menegaskan, pondok-pondok pesantren di Tanah Air tidak mungkin mengajarkan paham yang radikal atau menentang negara.

“Pondok-pondok pesantren tidak akan mungkin mengajarkan radikalisme, apalagi menentang negara,” katanya kepada pers di Jakarta, Jumat.

Mohsen mengemukakan keterangan tersebut menanggapi pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum lama ini yang menyebutkan adanya 19 pesantren yang terindikasi memiliki afiliasi dengan kelompok radikal.

Kemenag sendiri belum mengetahui secara persis serta

belum ada data yang konkret tentang 19 pesantren yang terindikasi memiliki afiliasi dengan kelompok radikal itu.

Mohsen menyatakan keyakinannya tidak ada pesantren yang mengajarkan radikalisme, apalagi ada Peraturan Menag Nomor 13/2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang diterjemahkan dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877/2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pesantren.

Dalam regulasi itu dinyatakan bahwa pondok pesantren harus mengajarkan pemahaman keagamaan yang “rahmatan lilalamin”, moderat, damai, dan taat terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar berbangsa dan bernegara.

Selain itu, secara sosiologis pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia merupakan “tulang punggung” negara. Pondok pesantren telah berjuang memerde-

IAIN Mataram Antisipasi Ideologi Menyimpang Mataram (Suara NTB) Sejak ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ramai diperbincangkan memiliki ideologi yang sesat, banyak kalangan yang berusaha mengantisipasi hal ini terlebih sasarannya kalangan muda dan mahasiswa.

Institut Agama Islam

H. Mutawalli

Negeri (IAIN) Mataram yang memiliki ribuan mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di NTB turut mengantispasi sepak terjang ormas Gafatar sebagai gerakan yang menimbulkan masalah.

Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag, menerangkan jika pihaknya senantiasa mengantisipasi berbagai ideologi menyimpang yang berpotensi masuk ke kalangan mahasiswa. Caranya ialah dengan membentengi mahasiswa melalui mata kuliah-mata kuliah yang dipelajari.

“Pihak kampus mengantisipasi hal ini dengan melakukan penguatan pada mata kuliah radikalisme dan kekerasan dalam bentuk apapun harus distop,” ujar Mutawalli b e l u m lama ini.

Selain itu, jika ditemukan ada mahasiswa yang terindikasi masuk dalam paham-paham menyimpang semisal Gafatar, pihaknya akan memberikan pemahaman agar yang bersangkutan memiliki pandangan inclusive dan tidak sempit dalam berpikir. Tidak hanya itu, mereka yang terindikasi memiliki ideologi menyimpang harus diberikan penguatan-penguatan dalam bidang keagamaan.

“Jika terbukti terlibat maka harus diberikan pemahaman dan penguatan keagamaan, apalagi kalau menyimpang akidah tidak boleh ikut dan harus diberikan pemahaman yang benar,” ujar mantan Dekan Fakultas Syari’ah ini.

Sementara mengomentari langkah pemerintah dalam menyikapi ormas Gafatar, Mutawalli memberikan apresiasi atas kinerja cepat pemerintah menangani persoalan yang menyebabkan masyarakat resah. Selain itu, ia juga berharap agar peran serta masyarakat dalam mengantisipasi masuknya paham-paham menyimpang tersebut. (dys)

(Suara NTB/dok)

kakan negara dari penjajahan serta mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

“Jika ada orang yang meruntuhkan negara, pondok pesantrenlah yang pertama kali berada di garda depan,” tegas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama itu.

Ia juga menjelaskan, dari dulu hingga kini pesantren mengajarkan pemahaman Islam yang senaniasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia, menghormati ragam budaya dan kultur masyarakat, serta mengedepankan kedamaian, keadilan, toleransi, dan sikap yang berkeseimbangan.

“Jika ada lembaga yang mengajarkan radikalisme, maka lembaga itu bukanlah pondok pesantren. Bisa jadi, sesuatu yang bukan pesantren lalu dikatakan sebagai pondok pesantren. Oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan generalisasi bahwa pondok pesantren itu radikal,” ujarnya.

Mohsen menambahkan, Kemenag akan terus melakukan penguatan terhadap pondok pesantren seperti peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, upaya deradikalisasi, kaderisasi ulama, beasiswa bagi santri, sejumlah pelatihan, dan pelaksanaan program-program bantuan lainnya. (ant/bali post)

Lulusan Kelas Akselerasi Tak Diterima Kampus Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Orang tua murid nampaknya harus berpikir ulang untuk memasukan anak-anaknya masuk dalam kelas akselerasi (percepatan). Pasalnya dari informasi yang diperoleh, banyak kampus luar negeri yang tidak menerima siswa lulusan kelas akselerasi (percepatan). Bahkan, salah satu perguruan tinggi (PT) di Jepang tidak bisa menerima mahasiswa yang masuk melalui kelas akselerasi.

Kelas akselerasi dinilai memberikan dampak psikologis kepada anak. Mereka harus terpaksa menyelesaikan proses belajar lebih singkat dibandingkan siswa biasanya.

Oleh sebab itu, salah satu PT di Jepang tidak menerima mahasiswa yang lulus melalui kelas akselerasi.

Terkait adanya informasi tersebut Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H. Zainal Arifin belum berani memutuskan dibubar-

kannya kelas akselerasi. “Ini masih sebatas informasi yang belum pasti. Jika memang ada bukti siswa Mataram yang masuk lewat kelas akselerasi tidak diterima melanjutkan di PT luar negeri, maka pihak Dikpora akan bersikap,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Zainal, jika kelas akselerasi merugikan siswa dalam melanjutkan ke PT di luar negeri, maka akan ada instruksi dari pusat. “Kalau memang ada keputusan dari pusat maka mau tak mau kita harus membubarkan,” katanya.

Ditambahkan, pendidikan yang merugikan siswa akan dihapus. Apalagi hal yang menyangkut masa depan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.Tapi, sampai saat ini ia belum tahu pasti terkait tidak bisa diterimanya siswa yang melanjutkan ke PT di luar negeri tersebut.

“Adanya kelas akselerasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus (AKB) yang jenius. Sehingga sekolah mengelompokkan dalam kelas akselerasi,” tukasnya. (dys)

Mau Lulus

Siswa MA Nurul Bayan Harus Hafal Tiga Juz Al Qur’an Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan yang ada di Dusun Telaga Bagek, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Hal ini tidak lepas dari metode kegiatan belajar mengajar yang diterapkan di lingkungan pondok.

Tidak heran, santri alumni Madrasah Aliyah (MA) Nurul Bayan di antaranya ada yang memperoleh beasiswa untuk melanjutkan kuliah hingga ke Mesir.

PEMBINA Ponpes Nurul Bayan, TGH. Abdul Karim., kepada wartawan Kamis (4/ 2) lalu mengungkapkan, jumlah santri pondok saat ini sebanyak 486, dengan rincian Laki-laki 290 orang dan Perempuan 226 orang. Mereka tersebar di 19 kelas dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Ma’had Ahli (Perguruan Tinggi).

“Jumlah guru 56 orang. Sesuai tradisi pesantren, guru berasal dari alumni pesantren. Memang ada alumni kita yang mendapat beasiswa ke Timur Tengah, tetapi begitu balik, alumni langsung membuat pondok sendiri,” ungkap Abdul Karim.

Aktivitas belajar dan mengajar di Ponpes Nurul Bayan, mengadopsi proses belajar di pondok modern dan juga salafiah. Artinya, Ponpes Nurul Bayan, memberlakukan santri harus tinggal di lingkungan pondok dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing saat liburan tiba.

Seperti pondok pada umumnya, penguatan aqidah dan akhlak santri paling diutamakan. Di pondok ini, santri sudah harus bangun pada pukul 4 dini hari untuk melakukan pengajian secara bersamasama. Antara santri laki-laki dan santri perempuan dipisah, baik lingkungan tempat tinggal maupun dalam proses be-

lajar hingga shalatnya. Pagi harinya, santri diberi bekal ilmu pengetahuan hingga memasuki waktu zuhur. Santri kemudian mendirikan shalat berjamaah, dan kembali melakukan aktivitas pengajian, ekstrakurikuler hingga malam hari.

Ponpes Nurul Bayan memiliki areal 7,5 hektar, dan masih terus melakukan pengembangan lembaga baik fisik (sarana dan prasarana) maupun keahlian. Hal ini juga menyebabkan santri tinggal di pondok relatif paling banyak dibanding ponpes lain di KLU. Tidak hanya itu, pondok juga mengembangkan keahlian santri melalui prorgram ekstrakurikuler, hingga program pengembangan ekonomi pondok. “Peran pondok dalam pengembangan masyarakat, kami juga terlibat misalnya dalam bimbingan haji dan umroh,” imbuhnya.

Dibandingkan pondok lain, Ponpes Nurul bayan lebih disiplin dalam menerapkan akhlak dan aqidah. Misalnya, sebagai salah satu syarat

(Suara NTB/ari)

SALAT - Santri Ponpes Nurul Bayan sedang melaksanakan Salat Zuhur di masjid lingkungan ponpes. siswa MA kelas 3 bisa lulus dari pondok, maka santri harus mampu menghafal 3 Juz ayatayat di dalam Al Qur’an. Sebelum bisa menghafal, siswa tidak akan diluluskan.

“Dari sekian banyak siswa kelas 3 yang menamatkan,

memang ada yang ditunda kelulusannya. Tapi tidak banyak, hanya 1 atau 2 orang.

Kami mengajar siswa untuk bisa menghafal 3 Juz dengan cara berlatih, dalam sehari minimal menghafal 3 ayat,” demikian Abdul Karim. (ari)

SUARA NTB

Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 12

Pengeboman Ikan Masih Marak, Oknum Polisi Diduga Terkontaminasi Mataram (Suara NTB) Maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bom membutuhkan perhatian serius karena hal itu menyangkut ketersediaan pangan bagi generasi masa depan. Mirisnya lagi, bahkan tak jarang pula upaya penindakan tak berjalan optimal. Sebab, disinyalir ada oknum polisi yang kerap menyalahgunakan tugas dan fungsinya dengan mengambil keuntungan dari para pelaku penangkapan ikan secara illegal tersebut.

Demikian diungkapkan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, saat ditemui seusai salat Jumat di Masjid Baitussalam Polda NTB, Jumat (5/2). Ia mengancam siapa saja jajarannya yang terlibat dalam jaringan tindak pidana di laut tersebut.

Sebab upaya penindakan tegas secara represif sama saja nihil jika ternyata ada oknum polisi yang turut serta menjadi bagian

kejahatan itu.”Saya ancam semua, Dirpolair saya ancam, Polres-polres juga yang kemarin ketangkap sama Polda. Ini berarti ada yang terkontaminasi anggotanya. Itu sedang diselidiki,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, sambung Kapolda, di daerah Sambelia, Lombok Timur, polisi melakukan pengejaran dan penangkapan di darat terkait maraknya pengeboman ikan di daerah itu. Sebab,

Polisi Bekuk Terduga Pengecer Sabu Mataram (Suara NTB) Sorang warga terduga pengecer sabu dengan modus pemesanan via telepon, MK (33) diciduk polisi di rumahnya di Lingkungan Karang Medain, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Mataram. Dari penggeledahan pada Kamis (5/2) sore itu, ditemukan stok sabu siap jual.

Kasat Resnarkoba Polres Mataram melalui Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Ketut Wiryayasa, SH, menyebutkan bahwa pengungkapan yang dilakukan tim Opsnal Satresnarkoba dalam rangka op-

erasi Antik Gatarin 2015 itu berdasarkan informasi masyarakat tentang gerak gerik yang bersangkutan.

“Disebutkan sering menyimpan dan menjual sabu. Calon konsumen datang langsung ke rumahnya dengan memesan terlebih dahulu via sms atau telepon,” jelasnya di Mapolres Mataram, Jumat (6/2).

Ia menambahkan, polisi kemudian meluncur ke lokasi yang telah disebutkan dan menemukan bahwa MK sedang bersantai di teras rumahnya. Bersama kepala lingkungan setempat, polisi kemu-

dian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersangka.

Saat kamar tersangka digeledah, ditemukan satu bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga sabu di bawah kasur. Selain itu ada pula dua pipet diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu, serta satu buah korek api gas.

Dari pengakuan tersangka, narkoba jenis sabu seberat 0,55 gram tersebut didapatkan dari AR, warga Punia, Karang Bedil, Mataram dengan cara dibeli seharga Rp 400 ribu. Polisi kemudian bergerak menuju ru-

mah AR yang ternyata sedang tidak berada di tempat. Namun, dari pemeriksaan di kamar indekosnya, ditemukan satu buah bong diduga pernah digunakan untuk mengonsumsi sabu.

“Masih dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai keterlibatan AR tersebut dan dilakukan pengejaran,” terang Wiryayasa sembari menambahkan bahwa tersangka MK disangkakan pasal 112 ayat (1) dan atau 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman kurungan penjara minimal empat tahun. (why)

Warga Jagaraga Pertanyakan Kejelasan Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) Warga Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan mempertanyakan perihal kejelasan aset daerah seluas 3.900 meter persegi yang telah dikapling oleh warga di daerah setempat. Lahan ini sudah dibeli oleh warga, namun diduga bermasalah, sehingga menyeret mantan Kepala Kantor Aset Daerah, Burhanudin sebagai pesakitan. Namun warga masih belum jelas apakah persoalan aset ini tuntas atau belum? Sebab Pemda sendiri tidak bersikap.

Salah seorang warga Dusun Tegal Jagaraga, Saeun, meminta pemda memperjelas masalah aset tersebut. Sebab aset di daerah itu

sampai saat ini sudah dikaplingkapling , karena sudah dibeli.

“Pemda belum berikap memperjelas lahan itu apakah masih status aset atau milik warga sini, karena sudah membeli,” jelasnya.

Diakuinya, masalah aset ini masuk ranah hukum, karena diduga bermasalah penjualannya yang dilakukan secara gelap oleh oknum mantan Kepala Kantor Aset Daerah. Namun menyangkut kejelasan status aset itu pemda belum ada langkah. Awalnya, pemda akan memasangkan plang lahan itu milik Pemda. Namun saat itu warga menolak, karena lahan itu sudah dibeli. Lahan itu bisa dikembalikandengancatatanuang

masyarakat dikembalikan.

Di luar aset yang dikapling, ujarnya, ada juga lahan aset pemda yang berlokasi di daerah itu yang diduga digarap secara pribadi oleh oknum mantan pimpinan desa. Lahan ini seharusnya diserahterimakan ke pimpinan baru, namun tidak dilakkukan.

Seharusnya mekanisme penggarapan aset itu melalui desa, sebab setoran aset itu masuk melalui desa baru disetor ke Pemda.

Terpisah Kepala Desa Jagaraga, Mukaram mengatakan, persoalan aset di Tegal memang belum jelas. Sebab sampai saat ini kasusnya masih bergulir dengan terpidana mantan Kepala Kantor

Gubernur Berharap Imigrasi Menekan Jumlah TKI Ilegal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan Presiden Jokowi sedang menggalakkan reformasi birokrasi. Seluruh perangkat pemerintah idealnya mendukung program tersebut. Menjawab banyaknya keluhan soal proses pembuatan paspor yang cukup mudah di Imigrasi, dan memicu banyaknya TKI ilegal berangkat dari NTB, gubernur katakan, Imigrasi lebih selektif mengeluarkan izin-izin kependudukan.

“Kita sudah kerjasama dengan Imigrasi,supayatidakmudahmengeluarkanpasporbagiyangmengajukan pembuatan tidak jelas tujuannya,atauTKIyangtidakjelaskontraknya. Kita sudah memberikan imbauan kepada pihak Imigrasi,” katanya di Mataram, Jumat (5/2).

Bisa ditanda menurut Gubernur,

mana pihak-pihak yang benar-benarmembutuhkandokumenuntuk berangkat keluar negeri, dan mana yang ingin menjadikan paspor sebagai alat untuk lolos bekerja sebagai TKI ilegal.

“Mohon maaf ya, Imigrasi misalnya, kalau ada masyarakat yang tidak bisa bahasa Indonesia, lalu ada orang tertentu yang mengantarnya mengurus dokumen tersebut, apa iya harus dibuatkan dokumennya. Kan bisa kita komunikasikan,” tambahnya lagi.

Pemerintah daerah sejauh ini tak bisa melakukan intervensi lebih jauh kepada instansi vertikal tersebut. Tapi akal sehat saja, kalau pihak Imigrasi mau, pembenahan bisa dilakukan untuk menekan terbitnya paspor secara bebas.

Di satu sisi , masyarakat juga harusnya lebih sadar. Sebab bu-

kan tidak mungkin dijumpai, mereka yang tidak mendapatkan paspor di Imigrasi Mataram, menggunakan jalur di daerah lain agar dokumen tersebut tetap bisa diterbitkan. “Kita berharap, semua perangkat daerah bisa menerjemahkan reformasi birokrasi yang digalakkan oleh Presiden bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” demikian gubernur. (bul)

Aset Daerah. Menurutnya, putusan pengadilan juga perlu diberitahu ke warga sebab bagaimana pun itu menyangkut masalah aset di daerah itu. Terkait aset lahan yang digarap perorangan, diakuinya belum ada konfirmasi ke desa.

Ia belum tahu perihal adanya penggarapan lahan tersebut. Seharusnya, lahan itu dikembalikan dulu pengelolaannya ke desa baru dikelola oleh perorangan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Kantor Aset Dearah Lobar Mahnan, S.STP, menyatakan, terkait masalah aset di Tegal sudah ada putusan dari pengadilan. Namun terkait apa langkah selanjutnya, pihaknya masih berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Lobar. “Sedang dikaji putusannya, kami masih berkoordinasi dan menunggu dari bagian hukum,” jelasnya. (her)

ada oknum anggota polisi yang kerap memanfaatkan para pelaku untuk meraih keuntungan pribadi.

“Ada informasi masyarakat (mengenai pelaku bom ikan) di Sambelia. Saya tindaklanjuti, saya perintahkan Dirkrimum (Direktur Reserse Kriminal Umum) untuk turun tangani itu. Akhirnya langsung itu ketangkap. Bahkan infonya, anggota datang ke situ minta ikan.

Nanti kita buktikan itu,” ungkapnya. Sementara, Kamis (4/2) lalu, belasan nelayan yang menggunakan tiga perahu ditangkap karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa.

Kapolda mengaku miris dengan maraknya kasus pengeboman ikan yang terjadi di provinsi berciri kepulauan ini. Potensi kelautan terancam hilang diakibatkan oleh perilaku tak bertanggungjawab. Ia menyebutkan, terumbu karang sebagai tempat muasal mata rantai kehidupan laut dapat rusak seketika dihantam oleh bahan peledak.

“Merusak betul itu. Coba lihat di dasar, itu rata semua itu kena bom. Plankton gak ada, ikan kecil gak ada, ikan besar juga gak ada. Anak cucu kita bisa-bisa gak akan makan ikan nanti,” ujar Kapolda geram. Ia menekankan mengenai bahayanya bahan

peledak jika digunakan di laut yang pada saat ini malah dianggap biasa oleh masyarakat.

“Menurut mereka kan itu gampang, gak pakai banyak tenaga. Tinggal lempar, ledakkan. Ikannya naik semua,” jelasnya.

Dalam upaya penindakan pun, anggota kepolisian juga kerap mendapat perlawanan dari pelaku sehingga membutuhkan kesungguhan dan kerja maksimal. “Kalau anggota kita setengah-setengah dilawan itu sama mereka. Dilempar pakai bom itu,” ungkapnya. Ia memberi atensi khusus dengan berupaya optimal dalam memberantas illegal fishing yang semakin merisaukan ini. (why)

Hari Ini Rakorwil PKS NTB akan Dibuka Presiden Mataram (Suara NTB) Dalam rangka melakukan konsolidasi internal dan koordinasi program sebagai upaya berkhidmat untuk Rakyat, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB akan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) struktur PKS se-NTB pada hari Sabtu 6 Februari 2016. Rakorwil bertempat di Kantor DPW PKS NTB akan dibuka langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, PhD. Acara strategis DPW PKS NTB ini akan melibatkan semua unsur pengurus tingkat wilayah hingga tingkat daerah. “Rakorwil akan dihadiri sekurangnya oleh 512 pengurus DPW hingga DPD se-NTB,” jelas Jupriadi, ST Ketua Panitia Rakorwil PKS NTB. Rakorwil yang mengambil tema “Berkhidmat untuk Rakyat NTB” selain menyepakati program strategis juga untuk lebih memanaskan mesin struktur PKS. “Ada setidaknya 45 program strategis yang akan diturunkan sampai pada level struktur PKS di tingkat DPRa (desa), hal ini untuk lebih menggerakan struktur PKS dalam upaya mengokohkan pelayanan dan berkhidmat untuk masyarakat tanpa henti,” ujar Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM. PKS di Nusa Tenggara Barat menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu legislatif 2014 yang lalu. Di NTB sendiri, PKS berhasil meraih satu kursi pimpinan DPRD NTB setelah meraih enam kursi DPRD NTB di Pemilu 2014. Abdul Hadi mendapatkan kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Sementara, Johan Rosihan, ST berhasil terpilih sebagai Ketua Komisi III (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPRD NTB dan Yek Agil sebagai Sekretaris Komisi II (Bidang Perekonomian) DPRD NTB. Di DPRD kabupaten/kota di NTB, PKS juga mencatatkan perolehan suara yang signifikan sekaligus menjadi bukti bahwa publik masih menaruh harapan besar kepada partai yang Presiden PKS, M. Sohibul Iman berdiri pada 20 Juli 1998 ini. (aan/r)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA TH 2008 DR5853DR NOKA: MH1JF21168K069193, NOSIN: JF21E-1069242 AN. SATRIA WIBAWA HILANG DISEKITAR JL.PEMUDA KOTA MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 6 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menyikapi Isu LGBT Menyambut Pemimpin Daerah MESKI masih diwarnai ketidakpastian, namun persiapan untuk agenda pelantikan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB tahun 2015 lalu sudah mulai menyibukkan pemerintah daerah. Kesibukan itu tampak baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Maklum, terjadinya pergantian kepemimpinan di daerah seringkali diikuti pergantian para pejabat di lingkup birokrasi yang dikendalikan sang kepala daerah.

Dari tujuh kabupaten/kota di NTB, ada tiga kepala daerah yang kembali terpilih. Di Kota Mataram, Walikota Ahyar Abduh kembali terpilih bersama Wakil Walikota Mohan Roliskana yang di periode sebelumnya juga menjadi pendampingnya.

Kabupaten Lombok Tengah mencatat kisah nyaris serupa dengan Mataram, dimana M. Suhaili FT kembali terpilih untuk masa jabatan kedua berturut-turut. Bedanya, Suhaili kini berduet dengan Lalu Fahtul Bahri, yang sebelumnya menjabat anggota DPRD NTB dari Lombok Tengah.

Skenario serupa juga terjadi di Pilkada Dompu, dimana Bambang M. Yasin kembali terpilih. Ia juga berganti pendamping dengan mengambil Arifuddin untuk duet kepemimpinannya di lima tahun mendatang.

Selebihnya, di Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima, kursi kepala daerah diisi oleh bukan pejabat lama.

Najmul Ahyar terpilih sebagai Bupati Lombok Utara yang baru. Najmul yang menjabat Wakil Bupati di periode sebelumnya kini ‘naik kelas’ setelah ia menang berkompetisi dengan Bupati yang lama, Djohan Sjamsu. Najmul kini didampingi Sarifudin, anggota DPRD NTB dari KLU. Kabupaten Sumbawa Barat memilih Musafirin sebagai Bupati, berpasangan dengan Fud Syaifudin. Sementara, di Sumbawa, M. Husni Djibril yang berduet dengan Mahmud Abdullah tampil sebagai pemimpin baru. Di Kabupaten Bima, seorang perempuan bernama Indah Dhamayanti Putri berhasil menghimpun dukungan dan terpilih sebagai kepala daerah.

Setelah memenangkan dukungan pemilih melalui Pilkada, para calon kepala daerah itu sebentar lagi akan resmi menjadi kepala daerah. Seremoni pelantikan yang akan kian menyibukkan seiring kian dekatnya pelantikan seolah akan menjadi pesta penutup dari rangkaian suksesi kepemimpinan di daerah ini.

Lewat pelantikan, sumpah diucapkan, pesta digelar, lalu kasak-kusuk mengenai siapa yang terpakai dan siapa yang terbuang akan semakin terasa – tak jarang keributannya hingga ke permukaan.

Namun, hal penting justru seringkali terlupakan, dimana dilantiknya kepala daerah – wakil kepala daerah yang baru sebenarnya juga menandai dimulainya sebuah ‘pertarungan baru’. Yaitu, pertarungan untuk mewujudkan programprogram yang menjadi bahan kampanye di Pilkada kemarin.

Seringkali, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih lupa bahwa jabatan yang diembannya merupakan representasi harapan masyarakat di daerahnya. Mereka bisa duduk karena pemilih menganggap merupakan pilihan terbaik dari pilihan lain yang tersedia.

Masyarakat – baik yang memilih maupun tidak memilih pemimpin yang baru dapat ikut mengawal jalannya sang pemimpin dengan terus mengingatkan mereka akan janjijanji yang dulu mereka sampaikan.

Untuk itulah, masa lima tahun berikutnya haruslah diisi dengan kerja keras untuk mewujudkan janji-janji tersebut.

Jika pemimpin baru lebih disibukkan dengan agenda bagibagi kekuasaan untuk menyenangkan para pendukungnya, hal ini bisa membuat Pilkada dan seremoni pelantikan nanti semakin kehilangan maknanya.

Bagi sang pemimpin sendiri, kecenderungan yang demikian tak jarang membuatnya terpental lebih awal dari kursinya, atau membuat masyarakat muak dan menghukumnya saat waktunya tiba. (*)

ENANGGAPI isu LGBT ( Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) yang belakangan marak dibicarakan, sebagai seorang akademisi penulis berusaha ikut mengambil peran dalam menyikapi realitas LGBT yang muncul kepermukaan. Terutama sejak fenomena gerakan aktivis yang mengupayakan LGBT diterima di masyarakat melalui ragam aktivitas yang dilakukan di dalam kampus. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di UB (Universitas Brawijaya)hingga menuai penolakan oleh pihak Rektor serta Kegiatan SGRC (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies) yang diadakan di lingkungan kampus namun diakui tidak mendapat ijin dari Universitas Indonesia.

Melihat gejala aktivitas LGBT sudah menjamah kampus, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengambil sikap ditujukan pada mahasiswa yang mendeklarasikan diri lesbian, gay, biseksual atau melakukan transgender (LGBT) untuk tidak pamer kemesraan dan making love di kampus (Suara NTB, 28 Januari 2016). Menurut hemat penulis, pernyataan Menristekdikti ini tepat, beliau memposisikan sebagai penegak norma di wilayah kewenangannya sehingga menyampaikan himbauan tersebut. Aktivis pro LGBT hendaknya tidak reaktif mengambil sikap defence, karena sebagai warga negara Indonesia tentu kita menjunjung tinggi pancasila, dimana sila pertama menjadikan Agama sebagai aturan norma yang utama. Sementara, di lain kesempatan tentu Menristekdikti sepakat bahwa pamer kemesraan dan making lovejuga tidak layak dilakukan oleh pelaku yang bukan LGBT atau heteroseksual, hanya ketika momen tersebut disampaikan, tema yang beliau bicarakan lebih spesifik menyasar LGBT. M. Nasir juga cukup bijak menyampaikan bahwa “Bagi kelompok LBGT yang melakukan kegiatan konsultasi, riset atau membantu mereka, dipersilahkan dengan catatan atas sepengetahuan pihak kampus”. Analogi rumah tempat tinggal.Tidak mungkin ada orang asing masuk ke dalam rumah lalu memanfaatkan segala fasilitas sekehendaknya tanpa sepengetahuan tuan rumah”, tentu etika apapun tidak membenarkan hal itu.

Sehingga, termasuk kegiatan LGBT-pun perlu mendapatkan persetujuan dari pihak tuan rumah.

Memberi kesempatan atau meminta kesediaan pelaku LGBT dalam forum atau wawancara mendalam tentu akan memberi informasi mengenai kehidupan LGBT. Hal ini penting dalam dunia riset karena mereka akan menjadi informan kunci yang representatif. Formulasi problem solving harus mengakar dan menyentuh permasalahan. Selain itu akademisi dari pihak kampus yang dituntut menjadi praktisi juga harus dapat menjadi problem solver bagi mereka, karena media konsultasi dibutuhkan oleh pelaku LGBT pada para psikolog, psiki-

Oleh:

Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio (Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Mataram)

Dalam kehidupan sosial, LGBT tidak dapat diterima karena tatanan norma tidak membenarkan perilaku LGBT. LGBT merupakan fenomena sosial yang secara naluriah bertentangan dengan fitrah manusia, karena mereka menafikan adanya ketertarikan antar lawan jenis.

Mereka memposisikan defence terhadap norma umum yang dianggap sebagai sumber aturan hidup. Menurut Kartini Kartono (seorang sosiolog), semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, dan moral dikategorikan sebagai patologi sosial. ater, sosiolog, agamawan, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sosial yang dinamis, LGBT ini merupakan gejala sosial yang sexy untuk menjadi tema diskusi. Diskusi mengenai LGBT ini tak berujung, 2 kubu, pro dan kontra menyikapi eksistensi LGBT berusaha mempertahankan argumentasinya masing-masing. Tentu tesis dari masing-masing kubu didasari oleh pemikiran yang kuat disertai dalildalil pembenaran. Namun bila diskusi tersebut hanya berhenti pada perdebatan, disayangkan bila akan melahirkan konflik dan masalah baru. Bahkan dikhawatirkan akan memanas sebagaimana isu SARA yang memakan banyak korban. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda menjadi katup penyelamat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak serta merta hanya memberikan dalil penolakannamun dapat disertai solusi Begitu pula dengan pihak pelaku LGBT baik yang masih samar-samar maupun yang telah menyatakan diri terangterangan pelaku LGBT dan juga aktivis pendukung LGBT hendaknya tidak mempertahankan eksistensi membabi buta, coba sisakan relung nurani untuk menerima konsep dan pandangan yang berbeda, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat untuk kehidupan pribadi mau-

pun komunitas.

Seringkali sikap dukungan komunitas LGBT ini mentok membenarkanteori ‘gen gay’ atau born gay’, yang digunakannya sebagai referensi pembenar takdir LGBT. Teori ini mengatakan bahwa sifat bawaan yang ada pada kalangan gay menjadi pembentuk karakter gay pada seseorang).

Teoriini menjadi propaganda teoritisi yang notabene gay untuk mendukung kepentingan kaum gay, “Seakan-akan Tuhan telah memutuskan seseorang menjadi gay atau gay dikatakan sebagai kelainan genetika dan mereka tidak dapat merubah itu”. Teori gen gay telah dilemahkan oleh berbagai riset yang menunjukkan fakta ilmiah bahwa gen bukanlah faktor dominan dalam menentukan homoseksualitas.Riset itulah yang dapat meyakinkan pelaku yang sudah terlanjur mencicipi LGBT untuk dapat memilih jalan hidup yang berbeda.

Lemahnya teori gen gay juga didukung pula oleh pandangan dari Pakar Kedokteran Jiwa FK-UI, Prof.

Dr. dr. Dadang Hawari, dalam bukunya, Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual menyebutkan bahwa homoseksual sebenarnya lebih bersumber dari jiwa yang sakit, emosi yang tidak stabil dan nalar yang sakit.Sehingga menurutnya, gay/lesbi ini merupakan penyakit, namun dapat “diobati”: Kasus homoseksual

tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses perkembangan psikoseksual seseorang, terutama faktor pendidikan keluarga di rumah dan pergaulan sosial. Homoseksual dapat dicegah dan diubah orientasi seksualnya, sehingga seorang yang semula homoseksual dapat hidup wajar (heteroseksual).

Lalu Prof Dadang Hawari mengimbau: bagi mereka yang merasa dirinya homoseksual dapat berkonsultasi kepada psikiater yang berorientasi religi, agar dapat menjalani hidup ini dan menikah dengan wajar. Bagi orang yang optimis, tentu percaya bahwa apapun masalah yang terjadi di dunia ini akan ada penyelesaiannya. Begitu pula dengan mereka yang merasa dirinya terindikasi memiliki orientasi seksual berbeda dari tampilan fisiknyaketika rela menanggalkan keegoaannya untuk bertahan dengan kondisi tersebut, akan dapat menjalani kehidupan secara wajar dan menemukan solusinya bila mereka mengupayakan.

Bagi masyarakat umum, hendaknya menyikapiLGBT secara arif dengan memperlakukan seseorang yang terindentifikasi LGBT, tidak mudah menghujat apalagi mengucilkan, namun berniat mengupayakan agar mereka dapat menjalani kehidupan baru yang normal. “memang dalam kajian sosiologis pengucilan merupakan sanksi sosial, tapisanksi itu tidak mudah diberikan bila ditengarai ada itikad baik dari pelaku untuk berubah kecuali yang egois dan menunjukan tindakan penolakan membabi buta”.

Dalam kehidupan sosial, LGBT tidak dapat diterima karena tatanan norma tidak membenarkan perilaku LGBT. LGBT merupakan fenomena sosial yang secara naluriah bertentangan dengan fitrah manusia, karena mereka menafikan adanya ketertarikan antar lawan jenis.

Mereka memposisikan defence terhadap norma umum yang dianggap sebagai sumber aturan hidup. Menurut Kartini Kartono (seorang sosiolog), semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, dan moral dikategorikan sebagai patologi sosial.

Disosnakertrans tak kebagian anggaran untuk tangani rumah kumuh Harus ada solusi, sebelum Mataram benar-benar jadi kota kumuh

*** Koperasi simpan pinjam diduga jadi alat pencucian uang

RADIO

Harus ditelisik penegak hukum

***

RADIO

SUARA NTB Sabtu, 6 Februari 2016

Kerugian Diprediksi Puluhan Miliar Rupiah Dari Hal. 1 Ardi menambahkan, pihaknya sedang meminta Balai Jalan Wilayah Bima dan Dompu untuk meminta surat pernyataan bencana dari Bupati Bima. Kemudian Balai Jalan wilayah Bima dan Dompu diminta untuk menyusun rekomendasi penanganannya. ‘’Setelah itu, kita coba mudah-mudahan bisa menggunakan dana tak terduga.

Kalau nilainya besar, kita akan tender. Masih dihitung jumlah angka kerugiannya.

Mungkin sampai puluhan miliar. Kalau menunggu dana APBD Perubahan maka akan lama. Makanya kemungkinan kita akan gunakan dana tak terduga,’’ terangnya.

Ardi mengatakan pihaknya sedang mengupayakan penanganan jalan dan jembatan yang rusak itu melalui dana tak terduga. ‘’Mudah-mudahan bisa kalau disetujui Pak Gubernur.

Saya juga akan konsultasi ke Biro AP (Administrasi Pem-

bangunan),’’ katanya.

Diberitakan sebelumnya, banjir bandang di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima menyisakan kerusakan fasilitas umum, salah satunya ruas jalan.

Diketahui, akses yang rusak statusnya jalan provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB pun berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Awalnya, ada enam titik jalan putus dilaporkan.

Terjadi di ruas dari Desa Labuan, Kenanga menuju Desa Piong. “Jarak putusnya, antara 200 sampai 300 meter,” kata Kepala BPBD NTB, Ir. M.Azhar menjawab Suara NTB. Kerusakan jalan itu dipicu terjangan banjir yang melanda kecamatan di kaki Gunung Tambora tersebut, Minggu (31/1) lalu. Tidak hanya jalan, sejumlah jembatan juga putus dan butuh penanganan secepatnya. (nas)

Tim BPBD NTB Dikerahkan ke Bima Dari Hal. 1 Disebutnya, BPBD Kabupaten Bima saat ini sedang berada di lokasi untuk melakukan upaya penanganan darurat. Sementara hasil koordinasi dengan pihaknya, BPBD NTB memgarahkan TRC untuk melakukan tindakan cepat di lapangan.

Tim yang diterjunkan itu melakukan evakuasi penduduk, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Tim juga segera mencari lokasi yang aman untuk mendirikan posko pengungsian. ‘’Tim juga mengelu-

arkan stok logistik yang diterima dari BPBD NTB,” sebutnya.

Pihaknya juga meminta agar TRC segera berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI – POLRI, Disos, Dikes, PU untuk mengerahkan segala sumber daya untuk kegiatan tanggap darurat.

Paling terakhir, pihaknya juga mengagendakan rapat koordinasi (rakor) penanganan tanggap darurat sekaligus penetapan komando dan masa untuk menentukan langkah strategis. (ars)

Telepon Pintar Nelayan Dari Hal. 1 Jadi nelayan bisa tahu cuaca sebelum melaut,’’ ungkapnya di sela-sela perjalanan Sail of Journalist serangkaian Hari Pers Nasional 2016 dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Jumat (5/2).

Permasalahan yang kerapkali terjadi pada nelayan yaitu pada saat cuaca buruk. Tidak jarang nelayan terdampar di suatu daerah atau tempat yang tidak ia ketahui lokasinya. Namun dengan GPS nelayan bisa mengetahui lokasinya dan bisa mengetahui ke arah mana harus pulang. ‘’Setiap tahunnya ada saja nelayan yang hilang. Namun setelah menggunakan telepon pintar itu, akhirnya para nelayan bisa tahu arah pulang.

Ini sebaiknya diikuti juga oleh nelayan daerah lain,’’ harap Rudiantara.

Bukan hanya itu saja, telepon pintar itu juga dilengkapi oleh aplikasi pendeteksi plank-

ton yang bernama plankton located. Sebab jika banyak plankton maka diyakini di lokasi itu terdapat banyak ikan. Sehingga nelayan dapat menghemat waktu untuk mencari ikan. Karena sudah dibantu oleh aplikasi itu. ‘’Nelayan jadi tahu lokasi ikan. Ini sangat membantu bukan. Nelayan di Kota Mataram sudah menggunakannya sejak tahun lalu,’’ ungkap Rudiantara.

Selain itu, nelayan juga dapat mengetahui informasi harga ikan terkini. Sehingga setelah melaut, nelayan bisa mengetahui harga pasaran ikan tangkapannya.

Oleh sebab itu nelayan di daerah lain diimbau untuk mengikuti langkah nelayan Kota Mataram. Selain memudahkan nelayan, keluarga juga bisa mengetahui keberadaan nelayan melalui GPS. Selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas nelayan. (lin)

IUMK di NTB Patut Dicontoh Dari Hal. 1 IUMK diterbitkan di kecamatan. Ini artinya, koordinasi gubernur dengan bupati dan walikota sudah jalan. Bahkan tar-

get KUR Rp 1,1 triliun tahun ini di NTB sudah terserap 20 persen di NTB, ini luar biasa, bisa kita tambah lagi kalau memang cepat terserap,’’ kata Puspayoga. (bul)

Satu Hati untuk Negeri, Mari Sukseskan Target Rp 6,49 Triliun Dari Hal. 1 dan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 123 persen untuk PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.

Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015 ini telah menempatkan Kanwil DJP Nusra dalam lima besar capaian target penerimaan tertinggi maupun pertumbuhan secara nasional dari 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

Dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 4,67 triliun atau 86,65 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5,39 triliun. Komposisi penerimaan pajak tersebut di atas berasal dari penerimaan PPh sebesar Rp 2,8 triliun, PPN dan PPn BM sebesar Rp 1,75 triliun, Pajak Lainnya sebesar Rp 77 miliar, dan PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (P3) sebesar Rp 18 miliar. ‘’Untuk tahun 2016, target penerimaan pajak Kanwil DJP Nusra naik 38,97 persen dari realisasi tahun sebelumnya, menjadi sebesar Rp 6,49 triliun. Mustahil target tersebut tercapai kalau tidak didukung semua pihak,’’ harapnya.

Tahun 2016 telah dicanangkan sebagai tahun penegakan hukum yang akan diimplementasikan dalam wujud penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan, Kanwil DJP Nusa Tenggara mengharapkan bantuan dan dukungan dari aparat penegak hukum, Polda

NTB, Kejaksaan Tinggi NTB beserta jajarannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. ‘’Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung kami untuk mencapai target tahun lalu, termasuk kepada media. Harapan kami dukungan tahun ini akan jauh lebih baik dari seluruh stakeholders,’’ harapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si mengucapkan selamat kepada Kanwil DJP Nusa Tenggara serta seluruh stakeholders yang telah membantu tercapainya penerimaan pajak tahun 2015.

Pajak menurutnya, sebagai instrumen penting dalam perekonomian suatu negara dan daerah yang menjadi bagian negara, yang memiliki fungsi lebih dari sekadar sumber pendapatan negara semata. ‘’Karena jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah bersumber dari pendapatan rakyat dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah maka semakin meningkat pula pendapatan rakyat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,’’ ujar Wagub.(bul/*)

RAGAM ’’Sampler’’ Udara akan Dipasang di Kota Mataram

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Guna mengecek pencemaran udara di NTB, dalam waktu dekat Kementerian Lingkungan Hidup akan memasang sampler udara di satu titik di Kota Mataram. sampler udara bertujuan untuk mengetahui kualitas udara di NTB. Sejauh ini kualitas udara di NTB masih bagus, karena masih memenuhi baku mutu.

Menurut Kepala Badan

Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. H. Heri Erpan Rayes, MM., yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/2), mengatakan sudah dilakukan survei untuk pemasangan sampler udara. ‘’Ini program dari pusat.

Sudah disurvei, akan dipasang.

Satu tempat yang akan dipasang dari tiga tempat yang direkomendasikan,’’ katanya.

Tiga tempat itu yaitu di kan-

tor BLH Kota Mataram, Kantor Walikota Mataram, dan DPR Kota Mataram. Di kantor BLHP sendiri sudah terpasang sampler udara sejak lama. Di pilihnya Kota Mataram, kata Erpan, karena Mataram bisa menjadi representasi kualitas udara di NTB. “Kota Mataram sebagai patokan NTB. Kalau kualitas udara Mataram bagus berarti daerah lain bagus. Karena di Mataram

kendaraan banyak, jumlah penduduk juga banyak,” katanya Data yang didapatkan dari sampler udara itu dikirim ke Institut Teknologi Bandung (ITB). Setiap enam bulan dikirimkan hasilnya. Sampai sekarang, NTB masih berada di atas baku mutu. “Sejauh ini NTB tidak tercemar,” katanya.

Dari data Status Lingkungan Hidup Provinsi NTB yang terbaru di tahun 2014 menun-

jukan kualitas udara di NTB dapat dikatakan relatif masih bagus karena sumber-sumber pencemaran udara masih sedikit. Sehingga proses penguraian pencemar dan pengurangan komposisi gas buang kendaraan bermotor dan mesin pabrik/diesel belum sepenhnya dapat memberikan dampak negative penting bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah NTB. (ron)

Gubernur Usulkan Pemberhentian Jaksa Agung Ambil Alih Tujuh Penjabat Bupati/Walikota Kasus Novel Baswedan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengusulkan pemberhentian tujuh Penjabat Bupati/Walikota ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini dilakukan menyusul rencana pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu yang direncanakan pertengahan Februari ini. ‘’Sudah dibawa ke Jakarta (Kemendagri) kemarin usulan pemberhentian tujuh penjabat itu. Kita tinggal tunggu,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/2) siang kemarin.

Tujuh penjabat Bupati/ Walikota yang diusulkan pemberhentiannya itu adalah Penjabat Bupati Lombok Utara, H. Azhari, SH, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, Penjabat Buupati Loteng, Ibnu Salim, SH, M.Si. Selanjutnya, Penjabat Sumbawa Barat, Dr. H. Abdul Hakim, MM, Penjabat Bupati Sumbawa, Drs. H. Supran, MM, Pen-

jabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dan Penjabat Bupati Bima, Drs. H. Bachruddin, M.Pd. Dirjaharta menjelaskan usulan pemberhentian tujuh penjabat Bupati/Walikota itu merupakan persyaratan untuk pelantikan Bupati/Walikota terpilih. Selain, usulan penganggakatan Bupati/Walikota terpilih berdasarkan rapat paripurna DPRD masing-masing. Dikatakan, dua persyaratan tersebut merupakan tindaklanjut dari surat edaran Mendagri pada 19 Januari lalu.

Dirjaharta mengatakan telah mengutus salah satu Kabag untuk memproses itu ke Kemendagri.

Sekaligus mengkonfirmasi kepastian jadwal pelantikan Bupati/walikota terpilih.”Mudah-mudahan hari ini kita dapat informasinya,”ucapnya.

Dikatakan, hingga saat ini memang belum ada kepastian tanggal pelantikan kepala daerah terpilih dari Kemendagri. Memang, dari informasi media massa dan media sos-

ial, Kemendagri merencanakan pelantikan Bupati/Walikota pada 15 Februari mendatang di ibu kota provinsi.

Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di Istana Negara.

“Makanya informasi secara tertulis belum ada kita terima.

Apapun bunyi informasi di luar baik di media massa dan media sosial, belum pasti. Sepanjang belum ada pemberitahuan secara resmi,”tandasnya.

Meskipun demikian, kata Mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam ini, pihaknya sudah menggelar rapat persiapan pelantikan dengan tujuh Pemda. Dari rapat tersebut disepakati tempat pelantikan dan jumlah tamu undangan.

Untuk lokasi pelantikan, kata Dirjaharta, akan dilaksanakan di Hotel Lombok Raya. Sementara, jumlah tamu undangan masing-masing pemda sebanyak 100 orang. Artinya, jumlah tamu undangan dalam pelantikan Bupati/Walikota itu sekitar 700 orang. (nas)

Satpol PP Tertibkan Puluhan Lapak PKL di Jalur Utama Lembar dan Kediri Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) menertibkan lapak PKL yang ada di jalur utama seperti Lembar, Labuapi, Kuripan dan Kediri. Penertiban lapak ini dilakukan lantaran keberadaan lapak tersebut menimbulkan kesan kumuh, sehingga menganggu pemandangan. Selain itu, lapak-lapak ini dibangun di roi jalan, sehingga mengganggu pejalan kaki yang melewati jalur ini.

Kasatpol PP melalui Kasi Trantibum dan Tranmas, I Ketut Rauh SSTP, M.Si, Jumat (5/2) di sela-

sela penertiban di jalur Lembar mengatakan, beberapa jalur utama (protokol) yang menjadi sasaran penataan PKL antara lain di Jalur Dasan Cermen - hingga perbatasan Lombok Tengah. Jalur lainnya, Kediri, jalur Lembar mulai dari Jembatan Gantung hingga Pelabuhan Lembar.

Terkait penataan lapak di jalur Kediri pihaknya sudah melakukan rapat sebelumnya pada tanggal 21 Januari lalu.

Pedagang kemudian meminta waktu 3 minggu untuk membongkar. Lalu pihaknya turun pada Jumat (5/2) kemarin, pedagang pun mendukung kegiatan penertiban dengan

membongkar sendiri lapaknya. Dari 35 lapak yang ada, hampir semua dibongkar. Namun masih ada satu-dua pedagang yang masih, namun akan membongkar sendiri. “Besok (Sabtu, red) kami akan turun pantau lagi,” ujarnya.

Di jalur menuju bypass Lombok International Airport (LIA), juga akan dilakukan penertiban. Sama halnya pedagang di jalur lain, para pedagang diberi tenggat waktu. Jika pada waktu ditetapkan, pata pedagang tidak menertibkan, maka pihaknya akan bongkar paksa. (her)

RKB Lombok Berharap Sekda Terpilih Bukan Orang Karbitan Mataram (Suara NTB) Rukun Keluarga Bima (RKB) Lombok berharap agar Sekda NTB terpilih nantinya bukan orang-orang karbitan yang tidak punya pengalaman birokrasi mumpuni.

Kepada Suara NTB, Anggota RKB Lombok, Drs. H. Ali Arahim menyebut tugas Sekda NTB ke depan sangat kompleks. Dibutuhkan orang-orang hebat dengan pengalaman birokrasi panjang dan tidak dilahirkan secara karbitan atau instan.

“Sekda ke depan harus melebihi apa yang dilakukan Sekda saat ini, termasuk juga memiliki landasan dan inovasi agar terus dilanjutkan terutama menyangkut tentang disiplin pegawai dan aparatur,” ujarnya.

Diakuinya, setidaknya Sekda NTB ke depan harus me-

miliki tiga poin sentral yaitu pertama harus memiliki integritas tinggi, kedua memiliki kompetensi dan komitmen untuk membngun tatananan birokrasi yang baik, bersih dan berwibawa serta menjadi ikon bagi provinsi lainnya.

Ia pun mengapresiasi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Sekda NTB yang sudah sangat baik dalam bekerja, sehingga mampu menghasilkan putra-putra terbaik NTB yang akan memasuki tahap seleksi selanjutnya di pusat.

“Apa yang dilkakukan pansel saya pikir ini adalah pejabat yang terbaik yang dimiliki NTB. Dalam ASN itu tidak ada dikotomi dan kapling-kaplingan itu gubernurnya Pulau Lombok, wagubnya Sumbawa, sekdanya Bima, gak ada itu. Yang dibutuhkan tiga tadi,” ujar Ketua

Tak Ada Kubu Lagi Dari Hal. 1 memperpanjang hasil musyawarah nasional (Munas) Riau, adalah keputusan yang tepat. Artinya, otoritas kepartaian berada pada hasil Munas Riau dengan Ketua Umum Abu Rizal Bakrie, Sekretaris Idrus Marham dan Wakil Ketua, Agung Laksono.

“Langkah diambil Kemenkum HAM saya pikir sudah tepat,’’ jawab Didi ditemui kemarin.

Artinya, keputusan tersebut kembali pada format awal yakni kepengurusan di bawah kepemimpinan Munas Riau. Oleh karena itu, sudah tidak ada kubu - kubuan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab, itu merupakan wujud dari rekonsiliasi. “Saya pikir sama dengan di pusat. Di Kota Mataram sudah tidak ada kubu - kubuan,’’ ujarnya.

Adapun isu perombakan fraksi di DPRD, Didi yang juga Ketua DPRD Kota Mataram

ini tidak meyakini adanya beberapa hal yang kontra produktif dengan kepentingan partai. Elite partai di pusat sudah bersepakat dengan keputusan. Artinya, pengurus di bawah harus koheren dengan pengurus di Jakarta. ‘’Format dan semangat di atas,’’ ujarnya.

Artinya, memang segala sesuatu dilakukan di daerah harus tunduk pada prinsip pusat. ‘’Semangat rekonsiliasi harus dibangun di daerah,’’ imbuhnya.

DPD Golkar Kota Mataram lanjutnya, posisinya menunggu. Sembari menyongsong Munas X. Kalau Munas itu diselenggarakan oleh hasil Munas Riau, permusyawarahan itu secara formal sifatnya luar biasa. Nantinya, akan ada tim mensosialisasikan itu.

“Kami sebetulnya akan bertahan dengan keputusan dengan kaitan Munas,’’ pungkasnya. (cem)

PGRI NTB ini.

Selain itu, RKB Lombok, harapnya. masyarakat tidak mengaitkan proses seleksi dengan konstelasi politik daerah, apalagi mengaitkannya dengan nuansa sukuisme. Hal itu karena proses selanjutnya akan diseleksi oleh Pansel pusat yang independensinya masih terjaga.

“Siapapun itu harus diterima dengan baik, kalau yang dulu kan beda regulasinya, jangan dibawa ke dalam dunia politik, ini birokrasi murni bagaimana dia sebagai pengendali dan penguasa ASN di provinsi tidak ada lagi prinsip bedasarkan kesukuan. Jangan bawa ke nuansa politik, dipaksa hasilnya jadi karbitan, kalau karbitan dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik”.

Untuk itu, siapa pun yang menurut Pansel pusat memiliki nilai tertinggi harus diterma dengan berbesar hati.

“Sudah tidak relevan lagi kita bicara sukuisme lagi, tidak bisa dipaksakan sebuah jabatan tinggi. Saya pikir mereka yang lolos ini adalah yang terbaik,” pungkasnya. (dys)

Jakarta (Suara NTB) Jaksa Agung HM Prasetyo mengambil alih penanganan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan serta mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

“Selama ini yang menangani masih level JPU dan sampai tertinggi JAM Pidum, saya sebagai Jaksa Agung sebagai penuntut yang tertinggi mengambil alih itu,” katanya di Jakarta, Jumat (5/2).

Jaksa Agung mempelajari dan meneliti kembali kasus-kasus tersebut secara seksama sembari memperhatikan aspirasi yang ada di masyarakat.

“Yang tentunya di situ ada kepentingan umum, saya memutuskan apakah perkara tersebut lay-

ak dan patut untuk diajukan ke persidangan atau tidak,” katanya.

Dia menyatakan akan menentukan apakah nantinya akan dikeluarkan deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan aspirasi dan kepentingan umum.

“Soal itu ada berbagai macam opsi,” katanya.

Pengadilan Negeri Bengkulu memperkirakan sidang perdana pidana umum perkara penyidik KPK Novel Baswedan dapat dilaksanakan bulan ini, paling lambat dua pekan setelah dakwaan dilimpahkan ke pengadilan.

Berkas dakwaan beserta barang bukti kasus Novel Baswedan baru diterima Pengadilan Negeri Bengkulu dari tim jaksa penuntut umum pada Jumat (29/1). (ant/Bali Post)

KJRI Kota Kinabalu Proses Pemulangan TKI Ilegal KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia menyebutkan pihaknya telah membantu proses pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal sebanyak 41 orang terdiri dari 22 lelaki dan 17 wanita serta dua anak-anak.

Pada Rabu (3/2), Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu mengirim anggota timnya ke Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sibuga, Sandakan guna melakukan verifikasi data sebagai dasar penerbitan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor).

Para TKI ilegal tersebut dipulangkan hari ini dari PTS Sibuga menuju Tawau dan selanjutnya langsung ke Indonesia melalui pelabuhan Nunukan, Kalimantan Timur, demikian keterangan dari KJRI Kota Kinabalu yang diterima Antara.

Hadi Syarifuddin Ketua Tim Satgas menyatakan bahwa dalam pengamatannya, para TKI ilegal yang akan dipulangkan itu umumnya dalam keadaan sehat.

Menurut pengakuan mereka, fasilitas penjara keimigrasian cukup baik dan bersih, diberikan makanan yang jenis dan jumlahnya normal demikian pula mereka diperlakukan dengan baik.

Namun semua mengaku

tertekan dan sedih karena banyak diantara mereka yang sanak saudaranya masih berada di Sabah, atau bahkan belum pernah mengenal kampung halamannya (lahir dan dibesarkan di Sabah).

Beberapa mengaku terus terang kepada Tim Satgas bahwa akan langsung mencari jalan kembali ke Sabah dengan berbagai cara setibanya di Nunukan.

Senada disampaikan Konjen Kota Kinabalu, Akhmad DH. Irfan bahwa seringkali TKI yang akan dipulangkan itu terpaksa ditangguhkan pemulangannya karena tidak tahu kampung asalnya.

“Mereka mengaku lahir dan besar di Sabah dan sudah berulangkali ditangkap aparat imigrasi karena pelanggaran keimigrasian,” jelasnya.

Dalam hal ini, KJRI sudah lebih ekstra hati-hati sebab rawan sekali terjadi kekeliruan, jangan sampai terjadi KJRI memberikan dokumen kepada yang bukan Warga Negara Indonesia.

KJRI Kota Kinabalu memulangkan TKI illegal rata-rata setiap minggu 40-60an orang. Sepanjang tahun 2015, telah berhasil dipulangkan total 2.753 orang.

Saat ini diperkirakan jumlah WNI/ TKI di Sabah total 470 ribu orang, dimana sebagian besar bekerja di kebun-kebun kelapa sawit di seluruh Sabah. (ant/Bali Post)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901

Kesehatan

Jaga Kesehatan Ginjal Dimulai Sejak Jadi Calon Ibu MENJAGA kesehatan ginjal dimulai sedini mungkin, bukan sejak bayi, tetapi bahkan jauh sebelum janin berkembang di dalam rahim.

“Dimulai sebelum perempuan itu hamil,,” kata Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Dr. dr. C.H.Soejono, Sp.PD, K-Ger di Jakarta, Jumat.

Dia mengingatkan para perempuan untuk tidak merokok dan rajin menyantap asupan bergizi demi masa depan anaknya.

“Supaya hemoglobin dan kalsium darah sehat,” imbuh dia.

Saat hamil, perempuan dianjurkan selalu mengontrol kandungan secara teratur.

Selain itu, Soejono mengatakan hindari minum obat atau suplemen yang tidak menyehatkan.

Bila usia sudah menginjak kepala tiga, periksakan gula darah secara teratur ke dokter.

Bila terdeteksi penyakit seperti darah tinggi atau kencing manis, segera kendalikan penyakit itu dengan obat yang dianjurkan. ”Harus tekun dan teratur dikonsumsi sepanjang waktu agar terkendali,” kata dia.

Hipertensi dan kencing manis yang tidak terkendali bila dibiarkan akan mengakibatkan gagal ginjal. ”Bahaya, biayanya besar untuk cuci darah dan sebagainya,” ujar dia.

Penyakit-penyakit itu sebenarnya bisa dicegah asal seseorang punya niat dan disiplin untuk hidup sehat. “Padahal mencegahnya itu murah, hanya niat,” pungkas dia.(ant/Bali Post)

TP4D Berharap Penyimpangan di NTB Berkurang Dari Hal. 1 Ini menurutnya jelas diatur dalam salah satu poin tugas TP4D, sesuai dengan Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI Nomor KEP-152/A/JA/10/ 205 tanggal 1 Oktober 2015.

Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh SK Kajati NTB Martono, SH, MH Nomor Kep 152/P.2/Dek.3/II/205 tanggal 9 November 2015. ‘’Keterangan ahli itu akan jadi rujukan evaluasi kita, apakah benar dalam pengelolaan keuangan, apakah benar dalam pengadaan barang dan jasa, juga dalam pekerjaan fisik apakah sudah sesuai dengan spek,’’ tegasnya.

Dengan kolaborasi kinerja bersama Inpsketorat itu, dia kembali menegaskan optimisme efektivitas kerja tim untuk meminimalisir penyimpangan. Dengan pendekatan preemtif ini, aparatur pemerintah diharapkan lebih aware sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan kinerja, berujung tindak pidana korupsi.

Ada proses yang disebutnya sebagai upaya mengingatkan kepada KPA, PPK, bendahara, panitia, pengawas dan pihak pihak lain yang terlibat dalam tiga sektor tadi, agar menyadari pentingnya pertanggungjawaban mulai dari administrasi sampai teknis.

Dengan ini, penyimpangan bisa dihindari. ‘’Ibaranya kalau sudah kelihatan ada yang bengkok, kami luruskan,’’ katanya.

Tapi ada catatan paling penting dan menurutnya harus jadi atensi. Jika dalam proses kinerja TP4D sudah maksimal dalam mengawal perencanaan sampai pelaksanaan, namun dalam perjalanannya masih ada penyimpangan, maka tidak ada pilihan lain selain mengusut. ‘’Kalau sudah berulangkali diingatkan, kalau masih ada yang menyimpang ya diproses. Ndak ada urusan,’’ pungkasnya. (ars)

Sabtu, 6 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tambang Pasir Laut Lobar Layak Lingkungan

BLHP Serahkan Rekomendasi Amdal ke BKPM-PT Mataram (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB sudah menyerahkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) penambangan Pasir Laut di wilayah Lombok Barat (Lobar). Rekomendasi untuk penambangan atau pengerukan pasir laut di Lobar untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali adalah layak lingkungan. Hasil rekomendasi itu sudah diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) pada Kamis (4/2) lalu.

Sedangkan untuk penambangan pasir laut di Lombok Timur (Lotim) masih dalam tahap Kerangka Acuan (KA) Amdal.

Menurut Kepala BLHP NTB, Ir. H. Heri Erpan Rayes, MM yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (5/2) mengatakan rekomendasi Amdal untuk pengerukan pasir luat di Lobar sudah ditandatangani dan diserahkan ke BKPMPT. ‘’Amdal di Lobar sudah selesai, sudah ditandatangani rekomendasinya. Hasilnya layak lingkungan.

Rekomendasinya sudah diserahkan ke BKPM-PT,” ujar Erpan.

Proses Amdal yang dilakukan BLHP adalah dengan menilai dokumen yang diserahkan oleh pemrakarsa. BLHP mengetuai tim Amdal yang terdiri dari tim teknis dan tim komisi. Tim teknis terdiri dari para ahli, sedangkan tim komisi terdiri dari unsur SKPD, LSM, dan masyarakat.

Penambangan pasir laut pada dua wilayah itu akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali. Dua investor yang berencana melakukan penambangan pasir untuk merekla-

masi Teluk Benoa, Bali itu masingmasing PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Timur Sukses Bersama.

Dalam pengajuan izin, PT. Dinamika Atria Jaya berencana akan melakukan pengerukan pasir di perairan Lotim sebanyak 60 juta meter kubik selama lima tahun sesuai dengan umur tambang. Setiap tahunnya, mereka berencana akan melakukan pengerukan pasir sebanyak 12 juta meter kubik. Dari hasil survei yang dilakukan, cadangan pasit laut di Selat Lombok Timur pada blok 1 sebanyak 49,980 juta meter kubik. Sedangkan pada blok 2 sebanyak 20,615 juta meter kubik. Sehingga total cadangan pasir laut di Lotim sebanyak 70,595 meter kubik.

Sementara itu, PT Timur Sukses Bersama, akan menambang pasir laut di Lobar sekitar 10 juta meter kubik. Karena lokasinya berada sekitar 6 km dari bibir pantai atau alur pelayaran maka akan menggunkan kapal yang ukurannya relatif kecil. Jika memperoleh izin maka umur pengerukan pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun.

Dari hasil kajian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB, kedua investor tersebut hanya diberikan wilayah penambangan masing-masing seluas 1.000 hektar. PT. Dinamika Atria Jaya semula mengajukan permohonan wilayah penambangan seluas 4.000 hektar. sementara PT. Timur Sukses Bersama mengajukan wilayah penambangan pasir laut sekitar 3.000 hektar.

Erpan mengatakan, PT. Timur Sukses Bersama sudah melengkapi saran-saran dari tim ahli dan pakar ketika dilakukan pembahasan kajian Amdal. Rekomendasi layak lingkungan dari tim Amdal diserahkan oleh BLHP ke BKPMPT. Nantinya BKPMPT yang akan memutuskan izin investor itu.

Hasil rekomendasi itu berisikan halhal teknis, termasuk masukan-masukan yang harus dipatuhi secara konsisten oleh investor. Dicontohkan, misalnya masyarakat mengkhawatirkan terjadi abrasi. “Maka dia (investor, red) harus memperhatikan rona awalnya, bagaimana patokannya, bagaimana setelah operasional. Atau dikhawatirkan terjadi kekeruhan, bagaimana pihak investor menanganinya,” ujarnya.

Erpan menegaskan, pihak investor harus memegang teguh konsistensi dokumen dan komitmen, mengenai apa yang sudah dibicarakan oleh para ahli dan pengambil kebijakan. Jika melanggar, izin lingkungan bagi investor akan dicabut. ‘’Kalau mereka (investor) melanggar, kami cabut izinnya. Akan diberikan teguranteguran, kalau tidak dipatuhi hasil dokumennya, izin lingkungan mereka akan dicabut.

Kalau tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, berarti merusak lingkungan.” kata Erpan. (ron)

Pemprov Harapkan Seleksi Komisioner KI NTB Tuntas Februari Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengharapkan Komisi I DPRD NTB dapat menuntaskan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 15 calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB dapat tuntas pada Februari ini. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat adanya kekosongan komisioner KI NTB. ‘’Tadi saya dapat SMS sedang berjalan. Kita tunggu saja mudah-mudahan cepat. Karena itu kan ada jadwal waktu yang sudah kita tentukan. Kita harapkan segera. Insya Allah selesai bulan Februari ini,’’ kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (5/2) kemarin.

Masa jabatan komisioner KI NTB periode sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2015 lalu. Idealnya, kata Syafi’i dilakukan pelantikan komisioner KI NTB yang baru pada 1 Januari 2016. Tapi, sampai berakhirnya masa jabatan komisioner KI NTB yang lama, DPRD NTB belum dapat menuntaskan fit and proper test terhadap 15 nama calon komisioner KI NTB yang dijaukan gubernur. ‘’Sehingga terjadi kevakuman. Sejak itu pelayanan dilayani sekretariat cuma tak menangani, hanya

menerima laporan-laporan masyarakat saja,”ujarnya.

Ditanya mengenai adanya dugaan seleksi yang diulur-ulur Dewan, Syafi’i tak bernai mengatakan hal itu diulur-ulur.

Menurutnya, seleksi yang berada di DPRD di luar kemampuan eksekutif. Yang jelas, katanya, Pemprov NTB melalui Tim Seleksi (Timsel) telah menyeleksi 15 orang terbaik menjadi calon komisioner KI NTB untuk selnajutnya dipilih lima orang oleh Dewan menjadi komisioner KI NTB berikutnya. ‘’Kita mintanya rangking satu sampai lima terbaik. Namun tak boleh dirangking berdasarkan nilai tapi berdasarkan nama abjad. Kita berharap seleksi ini segera tuntas karena ini kebutuhan kita,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si juga berharap proses seleksi di DPRD segera tuntas. ‘’Kita

harapkan teman-teman DPRD, Komisi I untuk segera (menyeleksi) supaya tak terlalu lama vakum KI NTB,’’ harapnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyerahkan 15 nama calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB ke DPRD NTB. Tahapan selanjutnya, 15 nama calon komisoner KI NTB itu menjalani fit and proper test di Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB. 15 nama calon komisioner KI NTB yang diserahkan ke Dewan itu masing-masing Agus Marta Hariyadi, SE, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, Andayani, SE, MM, DachlanA Bandu, SH, M.Si, Dr. M. Junaidi, MM, Drs. M. Zaini, Drs. Umar Baktir, SH, MKn, Hendri Salahudin, S.IP. Selanjutnya, Hendriadi, SE, Ir. Abdul Haris, Ir. Sukirman, Lalu Ahmad Busyairi, S.sos, M. Nur Rahmat, SE, Najamuddin Amy,

S.Sos, MM dan Yuni Riawati.

Wagub menambahkan, Pemprov NTB menginginkan proses seleksi di Dewan segera dilakukan. Sehingga, kekosongan komisioner KI NTB yang terjadi sebulan lebih ini segera diisi.

Dewan diminta segera melakukan seleksi sesuai ketentuan yang ada.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, ada beberapa kasus sengketa informasi yang diajukan masyarakat tak dapat ditindaklanjuti lantaran komisoner KI NTB terjadi kekosongan.

Melihat kondisi ini, kata Wagub, maka proses seleksi komisioner KI NTB di Dewan sangat mendesak untuk segera dilakukan. ‘’Karena bisa saja setiap saat itu ada sengketa informasi. Yang harus segera diselesaikan oleh komisioner. Kita mintalah teman-teman DPRD segera melakukan seleksi sesuai ketentuan,’’pungkasnya. (nas)