Snt06032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 6 MARET 2014

16 HALAMAN NOMOR 5 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus SPAM KLU

Dirut PDAM dan Kadis PU Diperiksa Empat Jam Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB sedang memulai tahapan baru penyidikan dugaan penyimpangan proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk mendalami bukti dan keterlibatan pihak lain, dua pejabat diperiksa sekaligus. Kedua pejabat itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM KLU, H. Suhaili dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KLU, H. Raden Nurjati.

Pemeriksaan dalam waktu bersamaan itu berlangsung di gedung Pidsus Kejati NTB, sejak pukul 11.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita. Suhaili dicecar soal proses operasional proyek senilai Rp 12,1 miliar

tersebut, yang berwujud Instalasi Pipa Air (IPA). Ia juga ditanya seputar kerjasama antara PDAM setelah proyek itu selesai dikerjakan rekanan.

Sementara Kepala Dinas PU KLU, dicecar belasan per-

tanyaan soal proses serah terima fisik proyek dari rekanan.

Usai diperiksa, Nurjati mengatakan, ia diperiksa dalam kapasitas sebagai Kabag Ekonomi pada Pemda KLU. Sebab saat proyek itu dikerja-

kan tahun 2011 lalu, ia belum sebagai Kadis PU. ‘’Saya hanya diperiksa sebagai saksi saat saya menjabat sebagai kabag ekonomi. Saya dulu kebetulan ikut uji coba SPAM itu,’’ jawabnya kepada wartawan.

Materi pertanyaan lain, Raden membeberkan kesaksian nya untuk melengakapi keterangannya saat perkara ini masih dalam proses penyelidikan sebelumnya.

Dijelaskannya, terkait uji coba setelah pemasangan in-

stalasi proyek itu, ia memang menyaksikan langsung sampai pada proses aliran air setelah proyek SPAM itu rampung. Dari kesaksiannya itu, diakui masih ada sejumlah item proyek tersebut belum sepenuhnya rampung. ‘’Memang pada saat itu air mengalir ke reservoar. Tapi masih belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebab ada beberapa item yang belum dikerjakan,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 5

Labuhan Haji Disegel, Pemkab Lotim akan Surati Kejati NTB Selong (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB melanjutkan upaya hukum dalam penyidikan kasus dugaan penyimpangan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim). Gerbang utama ke dermaga dipasang segel dalam bentuk spanduk larangan merubah bentuk apapun fisik proyek senilai Rp 82 miliar itu. Sementara itu, Pemkab Lotim berencana bersurat ke Kejati NTB terkait penyegelan itu.

Pemkab Lotim memaklumi adanya larangan melakukan aktivitas pembangunan di Dermaga Labuhan Haji selama proses hukum berjalan.

Bersambung ke hal 5

TO K O H Khawatir Ditunggangi KHAWATIR ditunggangi kepentingan politik menjelang pemilihan anggota legislatif (pileg) 9 April 2014 mendatang, penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditunda. Penyaluran bansos baru akan dilakukan setelah pemilu mendatang.

Demikian ditegaskan Bupati Lotim, H. Moch. Ali BD kepada Suara NTB di Selong, Selasa (4/3). ‘’Supaya tidak ditunggangi oleh siapapun juga baik secara tersembunyi maupun terang-terangan,’’ tegasnya.

Bupati mengetahui bahwa yang turut berlaga Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Investor Kurang Koordinasi

Ketika Mahasiswa Menggugat Rektor

Berharap Unram Terbuka Kelola Anggaran Alasan gugatan sengketa informasi yang dilayangkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Jumaidi kepada Rektor Unram, karena sikap pihak Unram yang dinilai tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran. Ketidakterbukaan ini menurut Jumaidi mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran universitas terbesar di NTB ini patut dicurigai.

JUMAIDI, selaku pemohon informasi, mengatakan penyelesaian sengketa itu kepada Komisi Informasi (KI) dilakukan karena pihaknya merasa sikap Unram tidak terbuka. “Melihat sikap Unram yang tidak resposif, ya ini kan patut dipertanyakan ada apa sebenarnya dengan pengelolaan anggaran Unram ini,’’ tanyanya.

Menurut Jumaidi, permohonan informasi yang dilakukannya itu, sebenarnya menjadi aspirasi semua mahasiswa Unram.

Bersambung ke hal 5

MENANGGAPI adanya gugatan salah seorang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) bernama Jumaidi ke Komisi Informasi (KI) NTB atas tidak diperolehnya informasi yang diminta Bersambung ke hal 5

Andi Pramaria

Jumaidi

(Suara NTB/dok)

C.03.08.13

INVESTOR yang menanamkan investasinya di NTB menilai izin pinjam pakai kawasan hutan sangat lama ke luar alias lelet. Akibatnya bisa menghambat realisasi investasi.

Menyikapi persoalan ini, Dinas Kehutanan (Dishut) NTB menuding para investor kurang aktif melakukan koordinasi. Jika investor aktif berkoordinasi dan berkomunikasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi, dipastikan masalah perizinannya akan cepat tuntas.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (5/ 3) kemarin.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

LARANGAN - Kejati NTB memasang spanduk di gerbang masuk Dermaga Labuhan Haji. Spanduk berisi larangan untuk melakukan aktivitas pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tak Punya Konsep Jelas Angkat Petugas Sampah KEBERADAAN Pantai Ampenan sebagai daerah wisata diminati oleh pengunjung, baik masyarakat sekitar maupun dari luar Kota Mataram. Terlebih dengan beberapa program serta pengembangan wisata Ampenan yang dicanangkan sebagai Kota Tua dan Pencanangan Kota Layak Anak. Namun, belakangan keberadaan sampah di pinggir pantai, mengganggu kenyamanan wisatawan.

Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana ke(Suara NTB/dok) tika dikonfirmasi, Rabu (5/ Hj. Elya Hadiana 3) mengakui keberadaan sampah di pinggir Pantai Ampenan, sangat mengganggu kenyaman dan keindahan pantai. Padahal pantai tersebu dimanfaatkan sebagai wisata hiburan masyarakat Kota Mataram dan pengunjung dari luar Kota Mataram. Mengantisipasi hal tersebut, pihaknya berinisiatif mengangkat petugas sampah untuk mengangkut sampah serta gulma gulma di sepanjang pantai. “Intinya kami tidak mau pengunjung terganggu, makanya saya berinisiasi mengangkat petugas sampah,” ungkap Elya.

Elya mengatakan petugas sampah yang angkat tersebut adalah warga sekitar. Nantinya di SK-kan melalui kelurahan.

Dan tidak hanya itu, sedikit tidak mengetahui secara detail kondisi masyarakat. Persoalan lain yang dapat dilakukan petugas tersebut sambungnya, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Kita harapkan tidak hanya mengangkat sampah, tapi bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat juga,” terangnya.

Hal mendasar sehingga sampah menghiasi pantai, yakni kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Semestinya tambah Elya, tong – tong sampah yang telah dibagikan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dimanfaatkan dengan benar. “Padahal beberapa waktu lalu, sudah diberikan tong sampah oleh Ketua GOW Kota Mataram, itu saja yang dimanfaatkan,” pintanya.

Terkait sampah di lingkungan, pihaknya telah menyiapkan kontainer – kontainer khusus untuk pembuangan sampah.

Elya mengimbau masyarakat agar tidak lagi menjadikan pantai sebagai tempat membuang sampah. Sehingga, pengunjung yang menikmati keindahan Pantai Ampenan, merasa lebih nyaman. Terlepas dari itu, Elya berharap masyarakat dapat berkreativitas dan menanamkan nilai – nilai kepedulian terhadap lingkungan. (cem)

Diskoperindag hanya Perbaiki Bagian MCC yang Rusak

Mataram (Suara NTB) Pascapenyerahan pengelolaan pasar grosir termasuk MCC dari Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Diskoperindag berencana akan melakukan perbaikan di bagian bangunan MCC yang mengalami kerusakan. Sayangnya, Dinas Koperindag seolah tidak punya konsep yang jelas mengenai pengelolaan MCC. Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, Rabu (5/3) di ruang kerjanya menyatakan belum bisa memastikan langkah terperinci yang akan dilakukan pihaknya dalam rangka mengembangkan MCC ke depan. Ia hanya menyatakan bahwa MCC akan dikembangkan sesuai dengan fungsinya.

“Saya lihat masalahnya dulu.

Nanti kalau ada yang rusak kita perbaiki,” cetusnya.

Untuk pengelolaan pasar grosir, Wartan mengakui belum lama menerima berkas penyerahan dari Dispenda sehingga ia masih mempelajari. Untuk target retribusi dari pasar grosir dan/pertokoan, pihaknya masih berkutat di sekitar angka Rp 600 juta per tahun.

“Kita coba maksimalkan, itu upaya saya. Kemarin (2013) sekitar Rp 600 jutaan dan pengenaannya itu sudah sesuai Perda. Kecuali kita tambah arealnya mungkin bertambah (target retribusi pasar grosir). Targetnya mungkin sekitar itu dan saya upayakan sesuai target. Saya akan benahi secara bertahap

“Kita lihat berapa meter yang dipakai. Kalau dipakai 3x4 meter sama dengan 12 itu dikalikan tarif. Tergantung luas lahan yang dipakai penghitungan retribusinya,” terangnya.

Syakirin menerangkan pihaknya hanya mengelola retribusi pasar grosir dan/pertokoan pada tahun 2013. Hal itu berdasarkan Keputusan Walikota.

Berdasarkan Perda, UPTD pasar berada di bawah Diskoperindag sehingga retribusi pasar grosir juga harus dikelola Diskoperindag. Karena pada waktu itu Diskoperindag belum siap mengelola, sehingga diserahkan ke Dispenda. (yan)

Penerimaan CPNS 2014

Pemkot Mataram akan Ajukan 200 Formasi

Jangan Buat K2 Resah WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Komang Tegeg Sitanarai, mengimbau kepada kalangan eksekutif agar tidak mengeluarkan pernyataanpernyataan yang berpotensi membuat resah honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS. Pernyataan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang menyatakan tidak akan ada SK Walikota untuk tenaga honor daerah dinilai dapat menimbulkan keresahan di kalangan honorer K2 (Suara NTB/fit) yang tidak lulus tes.

Komang Tegeg Sitanari Pasalnya, seperti diketahui, bahwa salah satu tuntutan dari 873 honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS saat hearing dengan DPRD Kota Mataram, baru-baru ini adalah diangkat menjadi honor daerah dengan SK Walikota Mataram.

Ditengah upaya Komisi I bersama eksekutif mencari solusi bagi 873 honorer K2 yang tidak lulus tes, menurut Tegeg, pihak-pihak terkait hendaknya tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat honorer K2 tersebut menjadi gundah.

Disatu sisi, Tegeg melihat kengototan Pemkot Mataram tidak akan menerbitkan SK Walikota untuk mengangkat honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS menjadi tenaga honorer, merupakan kewenangan Walikota. Karena memang, lanjut dia, ada alasan yang kuat mengapa Pemkot menolak menerbitkan SK Walikota karena takut melanggar aturan PP No. 48 tahun 2005 yang menegaskan bahwa setelah tahun 2005 tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honor.

Disisi lain, dengan masa pengabdian yang cukup panjang, sambung Tegeg, wajar kalau sekarang honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS menuntut kejelasan nasib. ‘’Jangan sampai mereka diperlakukan seperti tebu, habis manis sepah dibuang,’’ ujar politisi Partai Gerindra ini. Disinilah dibutuhkan adanya kebijaksanaan dari Pemkot Mataram. Namun demikian, langkah yang diambil juga jangan sampai bertentangan dengan aturan.

Ia meminta honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS agar bersabar. Sebab, Komisi I segera akan mengkonsultasikan hal ini ke Menpan. Tegeg berharap konsultasi ini bisa dilakukan bersama dengan eksekutif. Sehingga nantinya, antara eksekutif dengan legislatif memiliki satu pandangan yang sama mengenai honorer K2 ini. ‘’Sebelum ada solusi yang pasti sebaiknya janganlah kita berkomentar yang macam-macam yang membuat hati honorer K2 ini tidak nyaman,’’ pintanya. (fit)

dan saya masih pelajari dulu sebelum action,” terangnya.

Sebelumnya Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan penyerahan pengurusan pasar grosir termasuk MCC ke Diskoperindag telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari lalu. “Dengan demikian sekarang semua urusan sudah berada di Diskoperindag. Semua data-data sudah kami serahkan,” jelasnya.

Untuk retribusi pasar grosir dan/pertokoan, penghitungannya ialah berdasarkan tarif yang diatur di dalam Perda dikalikan dengan luas (per meter) toko atau pasar grosir.

(Suara NTB/cem)

LIPAT - Sejumlah warga melakukan pelipatan surat suara di KPU Kota Mataram, Rabu (5/3) kemarin. Berita selengkapnya di halaman 8.

Bantah Disebut Gagal

Pernikahan Dini di Mataram Diklaim Kasuistis Mataram (Suara NTB) – Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, yang mengatakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) gagal dalam mengatasi pernikahan dini di Kota Mataram ditanggapi BPPKB. BPPKBpun mengklaim bahwa pernikahan dini di Kota Mataram hanya kasuistis.

Kepala BPPKB Kota Mataram, Sutrisno didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yuli Panca Yogyandi dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (5/3) mengatakan pada dasarnya pernikahan dini yang terjadi di Kota Mataram, hanya kasuistis semata.

Pasalnya, dari angka pernikahan yang tercatat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, paling rendah usia perkawinan berkisar 20 tahun. “Kok cepat sekali bilang gagal, sedangkan catatan yang kita terima dari Kemenag paling bawah yang menikah usianya 20 tahun,” ungkap Sutrisno.

(Suara NTB/cem)

Sutrisno

Upaya BPPKB kata Sutrisno, adalah melakukan pendewasaan usia perkawinan dengan melibatkan stakeholder serta memberikan pencerahan kepada remaja usia sekolah.

Dalam praktik, diberikan pemahaman bagi remaja untuk merencanakan kehidupannya dengan berbagai orientasi dan keterampilan. “Langsung kita berikan pemahaman ke anak

SMA, SMK dan bahkan Pondok Pesantren,” akunya.

Dijelaskan, undang – undang perkawinan, maksimal usia kawin 18 tahun. Adapun undang – undang perlindungan anak, 18 masih katagori anak dan tidak boleh menikah.

Sehingga, batas usia minimal harus 20 tahun. Artinya, anak yang menikah di usia 14 atau 16 tahun, dikhawatirkan belum siap dari segi reproduksi.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat pun tambahnya, selalu diikutsertakan setiap penyuluhan maupun pertemuan rutin selama dua bulan bersama kader posyandu. Saat ini kata Sutrisno, pihaknya berinisiasi membuka pusat konseling remaja di setiap lingkungan. Dan paling prioritas adalah program generasi berencana.

Menyinggung kemungkinan yang akan timbul, jika tejadi pernikahan dini? Dipaparkan Sutrisno, pernikahan dini sebenarnya akan mengakibatkan rentannya tingkat kematian ibu. Disamping itu, anak lahir tidak sehat dan berdampak pertumbuhan anak yang tidak berkualitas. Belum lagi sambungnya, faktor alat reproduksi yang belum siap untuk melahirkan. “Salah satunya kematian ibu melahirkan tinggi,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pada seleksi penerimaan CPNS yang rencananya akan digelar pertengahan tahun ini, Pemkot Mataram berencana mengusulkan sekitar 200 formasi. Namun mengenai bidang apa saja formasi yang akan diusulkan, saat ini sedang dalam pembahasan pihak terkait. Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM. “Kalau mengenai formasi apa saja, kami akan rapatkan dulu dengan pihak terkait,” ujarnya.

Menurutnya sebelum formasi diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), perlu dilakukan analisis jabatan. Dengan demikian bisa diketahui berapa pegawai yang benar-benar dibutuhkan Pemkot Mataram.

Akhir Februari lalu, Sekda bersama Walikota Mataram bertandang ke Jakarta menghadiri pertemuan dengan Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar bersama dengan seluruh kepala daerah dan Sekda se-Indonesia. Selain membahas persoalan K2, dalam kesempatan terse-

but juga dibahas kebijakan tahun 2014 terkait formasi pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Untuk formasi ini, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk membuat target lima tahunan berapa kebutuhan PNS dan PPPK. “Nanti secara proporsional mengenai bidang apa yang dibutuhkan kita susun beserta nama jabatannya. Dan tiap tahun akan dialokasikan anggaran 20 persen. Diharapkan dalam lima tahun ke depan semua kebutuhan PNS sesuai dengan kebutuhan yang proporsional akan terpenuhi,” terangnya.

Khusus untuk PPPK, Sekda menyatakan tergantung dengan kebutuhan. Saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Untuk merekrut PPPK, diutamakan dari kalangan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan benar-benar dibutuhkan sehingga jika lulus maka langsung bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. (yan)

Jelang UN

Lima Pelajar SMP di Kota Mataram Menikah Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung pada bulan April-Mei mendatang, lima pelajar SMP di Kota Mataram menikah. Kelima pelajar ini adalah pelajar Kelas III yang akan mengikuti UN tingkat SMP/MTs pada bulan Mei mendatang. Mereka juga telah masuk Daftar Nominasi Sementara (DMS) peserta UN 2014.

Hal ini diungkapkan Ke(Suara NTB/yan) pala Dinas Pendidikan PeH. Ruslan Effendy muda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Ruslan Effendy ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/3). Fenomena nikah dini khusus pelajar menjelang pelaksanaan UN memang kerap terjadi setiap tahunnya. “Tapi untuk pelajar SMA belum ada (menikah). Mudah-mudahan tidak ada,” ujarnya.

Ruslan menyatakan walaupun sudah menikah, jika pelajar tersebut ingin mengikuti UN dipersilahkan pihaknya.

“Tapi biasanya ndak ada yang mau ikut UN, alasannya malu,” imbuhnya. Meskipun pihaknya telah berupaya mencegah adanya pernikahan dini, namun nyatanya tetap terjadi.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Dikpora untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini ialah dengan mengumpulkan Kepala Sekolah (Kepsek) se-Kota Mataram. Kepsek diminta untuk memberikan pencerahan kepada murid-muridnya agar menyadari bahwa menikah di usia dini itu kurang baik. Selain itu para guru juga diimbau untuk memberikan pencerahan kepada murid-muridnya mengenai dampak pernikahan dini sehingga para murid tetap melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. (yan)

Masih Lowong, Jabatan Kepala BNN Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini pengganti Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram belum diajukan Pemkot Mataram ke BNN Provinsi NTB. Jabatan Kepala BNN Kota Mataram mengalami kekosongan sejak Drs. Abdul Latif Nadjib dimutasi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram pada pertengahan Februari lalu.

Untuk sementara ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kota Mataram masih dipegang pejabat dari BNN Provinsi. “Saat ini belum ada nama,” ujar Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM saat ditanya mengenai namanama yang disiapkan Pemkot

Mataram sebagai Kepala BNN Kota Mataram.

Sekda menyatakan bahwa pihaknya termasuk Walikota Mataram sangat berhati-hati dalam menentukan siapa saja calon yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Pihaknya tidak mau terburuburu dalam menentukan nama-nama yang kemudian akan diusulkan ke BNN Provinsi untuk dilanjutkan ke BNN RI. Namun Sekda mengatakan pihaknya akan berupaya agar Kepala BNN Kota Mataram berasal dari pejabat lingkup Pemkot Mataram.

Mekanisme pemilihan Kepala BNN Kota Mataram dijelaskan Sekda bahwa nama-nama yang diusulkan

oleh Pemkot Mataram akan diteruskan ke BNN Provinsi.

Setelah itu BNN Provinsi akan melanjutkan ke BNN RI dan setelah ditetapkan Kepala BNN Kota Mataram akan dilantik oleh Walikota Mataram.

Syarat yang harus dimiliki Kepala BNN Kota Mataram menurut Sekda minimal harus mempunyai wawasan luas mengenai narkoba. “Sedikit tidak dia harus tahu tentang narkoba. Tapi bukan berarti dia pemakai,” ujarnya. Disamping itu aspek penampilan dari yang bersangkutan juga dinilai cukup penting. “Harus punya performance yang kirakira cocok menjabat jabatan itu. Ndak yang loyo-loyo,” cetusnya. (yan)

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Tak Berizin

BLH Lobar Hentikan Proyek Pembangunan Vila di Batulayar Giri Menang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) bersama Dinas Pertambangan Lombok Barat (Lobar) didampingi pihak Kecamatan Batulayar turun ke lokasi proyek pembangunan vila di atas bukit Desa Batulayar Barat, Rabu (5/3). Dari hasil pengecekan di lapangan, seperti dokumen perizinan, ternyata pemilik lahan belum mengantongi izin lingkungan dan izin lainnya untuk membangun vila dari Pemda. Karena belum berizin, pihak BLH menghentikan aktivitas proyek itu sampai pemilik lahan mengurus izin.

“Karena belum berizin, maka proyek pembangunan vila ini kami hentikan sampai ada izin dari Pemda, khususnya dari BLH terkait izin lingkungan,” tegas Kepala BLH, Mulyadin.

Menurutnya, inspeksi

mendadak (sidak) yang dilakukan kali ini merupakan jadwal rutin. Hal ini sesuai arahan Bupati Dr. H. Zaini Arony, MPd. Sidak kali ini, sengaja diundang pihak terkait antara lain Dinas Pertambangan selaku instansi

yang juga leading sector dan kecamatan setempat. Pihaknya turun ke lokasi proyek ini, karena sejak awal mencurigai kalau proyek ini belum berizin.

Menurutnya, berdasarkan RTRW kawasan merupakan ka-

wasan pariwisata. Namun, terkait pembangunan vila yang tak sesuai ketentuan tentu tidak diizinkan. Selain pertimbangan lingkungan, kajian kemiringan dan kajian lain tentu masalah keselamatan jiwa menjadi hal penting. Termasuk mekanisme perizinan pembangunan proyek, melalui alur mekanise yang ditentukan. Seperti halnya, penerbitan izin perintah penggunaan tanah (IPPT), izin ini keluar jika sudah lengkap izin lain, seperti izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. IPPT akan gugur manakala salah satu dari keten-

tuan izin ini tak bisa dipenuhi, karena satu sama lain saling berkaitan.

Terkait masalah ini, pihaknya akan mengadakan rapat pertemuan dengan Badan Perizinan, Dinas Pertambangan, Satuan Polisi Pamong Praja yang nantinya akan diinisiasi oleh BLH. Tentu jika pemilik lahan mengurus izin, maka pihaknya tidak akan mempersulit, jika sesuai ketentuan.

Sementara Kabid Geologi dan Sumberdaya Dinas Pertambangan, Joko M menambahkan, ketentuan kemiringan ter-

gantung rekayasa teknologi yang digunakan. Menurutnya, melihat bangunan beronjong tebing untuk proyek ini tidak benar, karena belum memenuhi kestabilan lereng. “Tentu dalam mengkaji masalah kestabilan lereng ini, kami yang akan melakukan,”ujarnya.

Sekretaris Camat Batulayar, Sukwan Tavip mendukung penuh upaya BLH melakukan penertiban izin, terutama berkaitan dengan lingkungan. Kecamatan, katanya, siap membantu jika diperlukan. “Kami dukung upaya ini, karena me-

mang banyak bangunan yang belum berizin,” tukasnya.

Sedangkan Fibagus Hariono selaku pemilik lahan mengaku, proyek vila yang dikavling belum memiliki izin. Sehingga ia pun menerima jika proyek itu dihentikan sementara waktu. ”Kami akan urus izin,” ujarnya, seraya menambahkan, luas lahan mencapai 1,7 hektar. Lahan ini akan dikavling untuk pembangunan vila, dimana sudah ada tiga investor yang sudah siap berinvestasi.

Tiga investor itu berasal dari Surabaya, Jakarta dan Singapura. (her)

Kendaraan Damkar Rusak

Kejar Target PAD DALAM upaya mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membangun pasar baru di beberapa kecamatan. Untuk pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar lama total anggaran yang disiapkan sekitar Rp 50 miliar lebih.

Hal ini diungkapkan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, usai ekspose pasar bersama di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (5/3).

Menurutnya, beberapa pasar lama akan direhabilitasi dan dilanjutkan pembangunannya. Bupati mencontohkan, pasar lama yang akan (Suara NTB/dok) diperbaiki, yakni Pasar Keru seluH. Zaini Arony ruhnya akan dibongkar dan direvitalisasi seluruh kios yang ada. Kemudian Pasar Narmada, yakni pusat pertokoan yang terdiri dari 18 ruko, Pasar Jerneng 22 ruko dan termasuk los pasarnya.”Ini semua tujuannya untuk mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan,” ucapnya.

Terkait Pasar Gerung, bupati menjelaskan akan masuk tahap berikutnya. Rencananya tahun ini selesai semua termasuk di Pasar Seni Sesela, sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 32 miliar lebih.

Ia menambahkan, pihaknya akan coba melakukan pendekatan baru di masyarakat,melalui pembangunan pasar baru. Pemkab, katanya, akan menyewakan dengan harga yang lebih murah, terutama pada yang berjualan di pasar itu. Diharapkan pembangunan pasar dapat memberikan kontribusi bagi Pemda Lobar.

Selain itu juga diharapkan dapat menambah peningkatan perekonomian masyarakat, karena kebutuhan masyarakat dalam berbelanja semakin meningkat. Bupati menambahkan, terkait masalah protes pedagang di Gerung harus segera diselesaikan dinas terkait. “Itu harus segera diselesaikan Dinas Perindag,”ujarnya. (her)

Pedagang Protes Disperindag Lobar PEDAGANG di Pasar Gerung kembali memprotes kebijakan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag) dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD). Pedagang memprotes, karena tak mendapatkan tempat berjualan di pasar baru. Mereka keberatan, karena justru yang banyak dimasukkan adalah pedagang berdagang yang tidak masuk dalam daftar pembagian. Lurah Gerung Selatan, Nursalim, mengungkapkan, masalah ini muncul karena sejak awal pihak lurah dan kecamatan tak dilibatkan. Akibatnya, pihaknya tak tahu kapan pembagian tempat dan kapan pedagang mulai pindah. Pihak dinas katanya jalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan pihak di bawah. “Jadi kita yang kelabakan kalau ada masalah begini, karena pedagang pasti datang ke kami,” ungkap Nursalim, Rabu (5/3). (her)

Gubernur Berkunjung ke Sejumlah Ponpes di KLU GUBERNUR NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melakukan kunjungan atau lawatan ke sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (5/3). Menurut Kabag Humas dan Protokoler pada Biro Umum Setda NTB Tri Budiprayitno, dalam kunjungannya ke KLU, gubernur didampingi Asisten III (Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, dan beberapa pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Gubernur, ujarnya, memberikan pengajian umum di Ponpes Hidayaturrahman Desa Menggala. Di Ponpes ini, gubernur melakukan pengijazahan doa ujian. Tujuannya, memberikan motivasi kepada siswa di ponpes tersebut yang akan menghadapi Ujian Nasional dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, gubernur mengharapkan masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kekompakan serta memelihara keamanan lingkungan. Termasuk memperhatikan pendidikan anakanak dan berpartisipasi dalam pemilu legislatif dan presiden. Sehari sebelumnya, gubernur juga melakukan silaturahmi ke beberapa ponpes di wilayah Lingsar dan Narmada Lombok Barat. Dalam kunjungannya, gubernur menyerahkan bantuan seperti dana stimulasi pembangunan, paket bantuan MP ASI, bola sepak, bibit ikan, bibit buahbuahan dan lainnya. (ham)

Bupati ’’Semprot” Kepala BPBD Giri Menang (Suara NTB) Kondisi kendaraan pemadam kebakaran (damkar) yang dimiliki Lombok Barat (Lobat) memprihatinkan. Tiga dari dua unit kendaraan damkar sering ngadat, karena kurang perawatan. Merasa tak diperhatikan, petugas damkar pun mengembalikan kendaraan tersebut langsung ke Kantor Bupati, Rabu (5/3). Hal ini sebagai bentuk protes mereka terhadap Pemda.

Melihat kondisi ini, Bupati, Dr. H. Zaini Arony, MPd, pun mencakmencak. Bupati menegur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H. Halawi Mustafa, karena dinilai kurang tanggap terhadap masalah sepele tersebut. Bupati memberi waktu seminggu untuk memperbaiki kendaraan tersebut. “Masak halhal sepele begini harus ke bupati,” ujarnya heran.

Menurutnya, hal kecil semacam ini mestinya diselesaikan BPBD dan tidak harus naik ke bupati. Baginya, masalah kendaraan damkar ini tidak boleh diabaikan, karena peranannya

sangat vital. Komitmen Pemkab juga tahun ini akan membangun gedung khusus Kantor Damkar, karena keberadaannya dianggap penting dalam sistem pelayanan. Bahkan, Pemda sedang mempersiapkan satu gedung utama di wilayah perkantoran pemda. Selain itu, kedepan diupayakan ada kantor di Batulayar atau Gunungsari.

Ia menyayangkan kelalaian Kepala BPBD yang kurang memperhatikan pemeliharaan kendaraan. Alasannya, lebih mahal biaya perbaikan, dibandingkan biaya untuk memelihara secara rutin.

Sementara itu, para petugas damkar menagih janji bupati terkait tambahan kendaraan.

Bupati menyetujui, namun di tingkat perencanaan usulan anggaran justru dicoret oleh Bappeda. “Bupati sudah acc waktu itu, tapi saat kami usulkan justru dicoret oleh Bappeda,” kata salah seorang petugas.

Jumlah kendaraan damkar yang dimiliki sebanyak 3 unit, ketiga kendaraan damkar ini dalam kondisi tidak normal.

(Suara NTB/her)

TERIMA - Bupati Lobar H. Zaini Arony menerima petugas Damkar Lobar yang mengembalikan kendaraan damkar yang rusak ke pemerintah daerah.

Menurut mereka, kendaraan masih minim dibandingkan luas wilayah yang ditangani.

Terkait perbaikan kendaraan, sudah diusulkan ke kepala bidang terkait berkali-kali, namun tak direspons, sehingga petugas memilih menyampaikan langsung ke bupati.

Sementara itu, Kepala BPBD Lobar, H. Halawi Mustafa menyatakan pihaknya akan mencari solusi untuk biaya perbaikan kendaraan. Pihaknya perlu melihat DPA APBD yang dimiliki BPBD. Ia mengakui jumlah kendaraan damkar masih kurang

dari segi rasio luas wilayah. Idealnya damkar yang harus dimiliki dengan luas wilayah sebanyak enam unit. Artinya masih kurang tiga unit kendaraan.

BPBD sudah mengalokasikan, namun karena harga mencapai Rp 1,4 miliar per unit, sehingga pengadaannya ditunda. (her)

Loteng Tagih Janji Pemprov NTB Praya (Suara NTB) Berbagai program yang sudah diusulkan oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melalui proses musrenbang provinsi maupun pusat tahun 2013, sampai saat ini belum ada kejelasan.

Untuk itu, Pemkab Loteng meminta pemerintah provinsi segera memberikan kejelasan terkait usulan prorgam yang sudah disampaikan sebelumnya.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Loteng, Drs. H. L. Normal Suzana, saat membuka kegiatan Musrenbang Kabupaten di Aula Aerotel Praya, Rabu (5/3).

Ia mengungkapkan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya banyak usulan program dari masyarakat yang terkesan hanya numpang lewat. Padahal usulan program tersebut sudah diusulkan mela-

lui proses musrenbang di tingkat desa sampai provinsi dan pusat. Ironisnya, kejelasan program tersebut hingga saat ini belum jelas. ”Terus terang kami belum menerima informasi mana saja usulan program kami yang telah diakomodir pada tahun 2014 ini,” keluhnya.

Menurutnya,kejelasan program tersebut sangat penting bagi Pemkab Loteng, karena dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan program kabupaten ke depannya. “Kita sangat berharap program yang kita usulkan bisa dikawal dengan baik oleh pemerintah provinsi. Jangan kemudian usulan-usulan masyarakat dibiarkan hanya numpang lewat,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan dan perhatian yang diberikan pemerintah provinsi kepada Loteng selama ini

Bangun Infrastruktur Jalan

PU Lotim Terapkan Pola Berbeda Selong (Suara NTB) Pembangunan insfrastruktur menjadi salah satu program utama di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tahun 2014 ini, Pemkab Lotim mencoba menerapkan pola berbeda. Tidak lagi fokus untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan, namun pembangunan jalan disertai pembangunan drainase.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, H. Marhaban menjawab media di Selong, Rabu (5/3). Diakuinya, Pemkab Lotim tahun ini mengalokasikan Rp 20 miliar untuk insfrastruktur jalan dan jembatan dengan target sepanjang 11 km jalan di sejumlah ruas jalan yang dianggap prioritas pertama akan dibangun.

Perubahan pola pembangunan dilakukan, karena tingginya intensitas pembangunan jalan tidak dibarengi dengan biaya pemeliharaan. Faktanya, tingkat kerusakan jalan cukup tinggi

disebabkan genangan air. Munculnya genangan air karena sepanjang jalan di Lotim hanya sebagian kecil saja yang memiliki drainase.

Sejauh ini, Lotim juga coba fokus untuk melakukan pemeliharaan jalan yang mulai rusak karena air. Dialokasikan anggaran pemeliharaan Rp 1,5 miliar. Mana saja yang akan diperbaiki melalui dana pemelirahaan akan coba dilalui dengan proses survai lokasi terlebih dulu. Diakuinya, sebelumnya biaya pemeliharaan jalan sangat minim, karena hanya bisa dialokasikan sebesar Rp 500 juta. Pemeliharaan, sambungnya akan dilihat dari sepanjang jalan yang sudah dibangun.

Panjang jalan di Lotim dicatat 1.071 km. Panjang yang sudah hotmik 40 km dan lapen sekitar 10 persen. Sisanya diakui masih cukup panjang dan harapannya secara bertahap bisa dituntaskan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang ada. (rus)

sudah cukup besar. Dan, diharapkan perhatian serta dukungan tersebut

bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. (kir)

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Tungro Kembali Serang Tanaman Padi di KSB Taliwang (Suara NTB) Wabah tungro di kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya belum sepenuhnya berakhir. Setelah tahun lalu ratusan hektar tanaman padi petani terjangkit, kini di musim tanam awal tahun ini penyakit yang disebabkan oleh wereng hijau itu kembali menyerang tanaman padi petani.

MENYEMPIT - Kondisi perairan Danau Lebo yang tertutupi gulma sehingga luasan genangannya terus menyempit.

(Suara NTB/bug)

Danau Lebo Masuk Program Pengelolaan Prioritas Taliwang (Suara NTB) Kerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk membenahi danau rawa Lebo Taliwang akan menjadi ringan. Hal ini seiring dengan masuknya danau tersebut dalam program pengelolaan danau prioritas yang dijalankan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH).

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. Usman HI mengatakan, danau Lebo bersama danau Segara Anak saat ini masuk dalam data program pengelolaan danau prioritas oleh Kemen-LH. “Dari 15 danau pada program

Kemen-LH itu ada dua danau yang di NTB. Salah satunya danau Lebo Taliwang,” katanya, Rabu (5/3).

Dari sisi kriteria yang ditetapkan oleh Kemen-LH, danau Lebo memang wajib disentuh program pengelolaan danau prioritas tersebut. Sebab saat ini luasan danau Lebo kian hari semakin menciut akibat terjadinya pendangkalan secara massif baik yang diakibatkan oleh sedimentasi maupun tumbuhan gulma yang hampir menutupi permukaan air danau hingga mencapai 70 persen.

“Ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh Kemen-LH di antaranya sedimentasi, pencemaran, eutrofikasi dan

penurunan kualitas dan kuantitas air yang tinggi. Nah beberapa kriteria itu terjadi di danau Lebo,” papar Usman.

Program yang akan dimulai terhitung sejak tahun 2015 hingga 2019 itu, menurut Usman akan dapat mengembalikan kondisi danau seperti sedia kala. Areal genangan dan kedalamannya akan kembali normal tanpa dipenuhi tumbuhan perdu serta sedimentasi akibat aliran lumpur dari sungai yang bermuara ke danau Lebo.

“Dari program ini Kemen-LH mau mengembalikan fungsi danau juga sebagai pusat penampung air hujan,” timpalnya.

Saat program tersebut rampung, keberadaan danau Lebo akan dapat dimak-

simalkan kembali oleh masyarakat. Tanpa harus mengubah fungsi dan statusnya, danau Lebo tetap akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. “Peruntukannya bagi masyarakat tidak akan ada yang dikurangi. Hanya saja program itu intinya mengembalikan fungsi dan kondisi danau seperti sedia kala,” cetus Usman.

Selain program dari Kemen-LH pada tahun 2014 ini, danau Lebo juga mendapatkan program dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Untuk mengembalikan fungsinya sebagai pusat penampung air hujan mulai tahun ini akan ada program penanaman pohon di sekitar danau. (bug)

Masih Jadi Catatan BPK

Pemkab Rekonsiliasi Aset Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2011, masih terdapat catatan atas penatausahaan aset yang tidak didukung data yang andal. Antara lain terhadap aset tetap tanah masih belum didukung data yang akurat dan bukti kepemilikan yang sah, termasuk di dalamnya tanah kantor desa, tanah kas desa, dan termasuk temuan BPK terhadap 686 aset tanah pemerintah daerah yang (Suara NTB/arn) belum memiliki sertifikat.

Rachman Ansori Kabag Humas Pemkab Sumbawa, Rachman Ansori, M.S.E, Rabu (5/3), catatan lainnya, penatausahaan aset tetap mesin kendaraan bermotor juga masih belum tertib. Hingga diharapkan masing – masing SKPD untuk dapat membuat SK tentang pemakai dan pengguna kendaraan bermotor yang ada di masing – masing SKPD. Khususnya kepada para camat termasuk didalamnya kendaraan dinas operasional kepala desa.

Meski hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB tanggal 31 Mei 2013 terhadap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 di mana didalamnya terdapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kepala Bagian Aset Setda Sumbawa Agus Mustamin, S.Sos, MSi. berharap agar semua pihak terkait dapat menindaklanjutinya sehingga Pemkab dapat mempertahankan predikat WTP tersebut.

Rekonsiliasi aset dan tindaklanjut penelusuran barang milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB. Sebagai langkah dan upaya sungguh – sungguh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pencapaian opini wajar tanpa pengecualian murni tanpa paragraf penjelasan atas pengelolaan aset tetap, penelusuran aset daerah yang akan dibuktikan dengan BAP aset yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku pengguna barang yang bertanggung jawab terhadap barang milik daerah.

Laporan di atas disampaikan oleh Kepala Bagian Aset Kabupaten Sumbawa pada acara Rekonsiliasi Aset dan Tindak Lanjut Penelusuran Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Kantor Bupati.

Sementara, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan dalam sambutannya menyampaikan, jajaran Pemkab Sumbawa dapat bekerjasama dan ikut serta dalam merawat barang yang menjadi aset daerah. “Tidak hanya pandai membeli, namun juga harus pandai merawat. Agar barang yang menjadi aset daerah tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, surat – surat kendaraan bermotor yang dimiliki pemerintah daerah juga harus dibukukan dengan baik, agar sistem administrasi tidak terganggu,” kata Wabup. (arn)

Pembentukan PPS

Kemendagri Segera Turun Observasi Lapangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencananya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal turun melakukan observasi lapangan terhadap daerah otonomi baru (DOB) pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ke Sumbawa, sebagai Ibu Kota PPS nantinya.

Diperkirakan tim Kemendagri tiba di Sumbawa pada 10 Maret mendatang.

Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, Rabu (5/3) menyebutkan, pihaknya baru menerima surat dari Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Mataram, observasi Kemendagri di Ibu kota PPS, berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkeu dan DPD RI, untuk membahas hasil kajian administratif, dan observasi lapangan yang telah dilakukan, Kemendagri dan DPD RI terhadap 65 DOB. Berdasarkan laporan Kemendagri, telah dilakukan

obesrvasi lapangan terhadap 46 DOB. Sedangkan yang belum dilakukan observasi yaitu, 19 DOB. Salah satunya PPS. Sedangkan dari laporan DPD RI, bahwa dari 65 DOB yang diajukan, Komisi II DPR RI yang memenuhi syarat, baik administratif, maupun yang telah diobservasi sebanyak 30 DOB. Salah satu yang memenuhi syarat yaitu PPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kemendagri bersama Tim Pokja Non Papua akan melakukan observasi lapangan terhadap PPS yang rencananya pada 10 Maret mendatang.

Terkait hal tersebut, kata H. Farhan, bersama Sekretaris Komite, Dr. Salim, HS, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Sumbawa. Mendiskusikan apa saja yang dipersiapkan. Termasuk berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota lainnya di Pulau Sumbawa agar bisa ikut menerima kedatangan Tim dari Kemendagri.

Untuk diketahui, semua Kabupaten Kota telah sepakat menetapkan Sumbawa Besar sebagai Ibu Kota PPS. Wisma Daer-

ah akan menjadi kantor sementara Gubernur PPS. Kemudian rumah dinas Bupati dari pernyataan lisan Bupati kepada Ketua DPRD, bakal dijadikan rumah dinas Gubernur PPS. Selanjutnya tanah seluas 20 hektar yang sebelumnya akan diperuntukkan bagi pembangunan STIP bakal diserahkan ke PPS. Begitu pula kantor DPRD Sumbawa yang kini diempati bakal menjadi kantor DPRD PPS. Sementara kantor DPRD lama, akan direhab untuk ditempati kembali oleh DPRD Kabupaten Sumbawa. Kita juga akan tunjukkan Rumah Sakit Rujukan yang nantinya ketika PPS ditetapkan sebagai UU, akan menjadi RS PPS. Termasuk berbagai infrastruktur lainnya akan kita tunjukkan kepada tim. Sebagai bentuk keseriusan kita,” demikian H. Farhan, seraya menambahkan, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sama-sama tidak akan saling membebani dengan terbentunya PPS ini. (arn)

Tanaman Pertanian di Dompu Mengalami Kekeringan Dompu (Suara NTB) Perubahan iklim di Kabupaten Dompu dari semestinya musim hujan justru mengalami kekeringan, mulai berdampak pada tanaman pertanian. Dampak terbesar dirasakan oleh tanaman padi.

Namun pemerintah masih melakukan pendataan dan identifikasi bagi tanaman petani yang terkena dampak perubahan iklim.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi kepada Suara NTB, Selasa (4/3) mengungkapkan, perubahan iklim dari seharusnya musim hujan menjadi kemarau di Kabupaten Dompu cukup dirasakan petani di Dompu dampaknya. Tanaman petani khususnya padi mengalami kekeringan sebagai dampak perubahan iklim. “Dampak perubahan iklim global saat ini cukup terasa di Dompu, khususnya tanaman padi,” katanya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dompu kini tengah menghimpun data dampak perubahan iklim (DPI) dari masing-masing Kecamatan.

Akan tetapi, berdasarkan informasi awal yang diterima bahwa Kecamatan Woja, Pekat dan Pajo yang luas areal

tanaman padi terkena dampak kekeringan.

“Kita masih melakukan identifikasi dampaknya,” terang Fakhrurrazi.

Namun Fakhrurrazi mengaku belum bisa memastikan langkah yang akan diambil bagi tanaman petani. Pihaknya mengidentifikasi dan datanya akan dilaporkan ke pemerintah daerah (Pemda) serta pemerintah atasan untuk penanganannya. “Kita belum bisa berandai (untuk penanganannya), tapi kita akan laporkan ke Pemda dan pemerintah atasan,” ungkapnya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Syahroni, MM menambahkan, informasi kekeringan sebagai dampak perubahan iklim global langsung dicek di lapangan. Pengecekan baru dilakukan di Riwo dan Mumbu Kecamatan woja. “Di Riwo seluas 195 ha dan Mumbu 25 ha. Tanaman yang terkena dampak didominasi oleh padi,” katanya.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Tembalae Kecamatan Pajo meminta pemerintah untuk menghentikan pertambangan rakyat di Doro Pajo Desa Lepadi Kecamatan Pajo. Aktivitas pertambangan ini dinilai memberi efek bagi tanaman pertanian, karena banyak pawang hujan yang berpraktek dan meminta hujan tidak turun. Akibat tidak turunnya hujun selama dua pekan terakhir menyebabkan tanaman padi petani menguning.

Di sisi lain, daerah irigasi teknis yang ada di Dompu banyak yang tidak berfungsi normal akibat tingginya sedimentasi. Akibatnya daya tampung air semakin kecil, mata air semakin terbatas akibat hutan menggundul sebagai dampak perladangan oleh warga. (ula)

Data Dinas Kehutanan Tidak sampai di situ, areal tanam Perkebunan dan Pertanian yang sudah terinfeksi selanjutnya (Dishutbuntan) KSB, hama tun- dilakukan pengolahan lahan dengro yang terjadi di Kecamatan gan cara dibajak.

Brang Rea telah merusak seki“Nah kondisi di lapangan setar empat hektar tanaman padi mentara ini, masih ada beberapa petani di desa Seminar Salit. petani yang enggan melakukan “Itu pun kita sudah musnahkan pemusnahan karena mengharapkarena hanya itu jalan satu-sa- kan ada kompensasi dari pemertunya untuk menghentikan intah. Untuk itu kita sudah lakupenyebarannya,” jelas Sekretar- kan rapat dan kita akan upayais Dishutbuntan KSB Ir. Sum- kan mencari bantuan dari APBN bawanto kepada wartawan, dan bentuk programnya sedang Rabu (5/3). kita kaji,” urai Sumbawanto.

Hingga kini hama tungro terkeSelanjutnya ditanya apa yang nal di kalangan petani sebagai menyebabkan virus Tungro penyakit tanaman paling ganas. kembali menyerang tanaman padi Mekanisme penyebaran virus ini petani Brang Rea tersebut. Sumdapat dengan cepat menyebar dan bawanto mengatakan ada banymenyerang tanaman padi mulai ak hal yang dapat menyebabkan usia dua minggu hingga tanaman virus tersebut dapat kembali menmenjelang masa panen. Wereng jangkiti tanaman padi petani. Sehijau sebagai vektor pembawa vi- lain karena tingkat kekebalan virus Tungro terkenal sulit dikenda- rus tersebut juga dipengaruhi hal likan dan bisa menyebarkan virus teknis lainnya. Dan beberapa kedengan sangat cepat. Padi yang mungkinan teknis yang terserang pun mudah diketahui menyebabkan kembalinya virus karena berubah warna menjadi tersebut diperkirakan Sumkuning dengan cepat, lalu mengal- bawanto, pertama karena penanami kematian. aman yang tidak serempak oleh Menurut Sumbawanto, sejauh petani pasca serangan virus terseini upaya paling efektif untuk but dan kedua pembiaran menghentikan penyebaran terhadap singgang atau virus tersebut dengan sisa pokok pohon padi melakukan pemusnahan yang dibiarkan tumbuh tanaman (eradikasi) yang kembali setelah terseterserang. Ada pun proserang virus tanpa dimusdurpemusnahannyaharus nahkan seluruhnya. “Pendimulai dengan penyemanganan virus ini satuprotan untuk memsatunya dengan bunuh wereng memusnahyang masih mekan tananempel di baman yang tang padi, disudah terlanjutkan jangkit seludenganpemoruhnya,” imtongan dan buhnya. dibakar. (bug) Sumbawanto (Suara NTB/dok)

Ribuan Surat Suara di Kota Bima Rusak Kota Bima (Suara NTB) Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan umum legislatif wilayah Kota Bima telah selesai dilaksanakan. Dari hasil penghitungan KPU Kota Bima mendapatkan hasil penghitungan surat suara untuk DPRD Provinsi NTB sebanyak 1.611 rusak.

Ketua KPU Kota Bima, Bukhari,yangditemuidiruangkerjanya Rabu (5/3) mengatakan setelah penyortiran pihaknya menemukan 1.611 surat suara untuk DPRD Provinsi NTB rusak dari total 103.811. Kerusakan yang ditemukan, ada yang sobek dan ada juga yang cacat karena tinta di kertas meluber. Kerusakan ini pun sudah dilaporkan ke KPU Provinsi NTB. Hanya saja, meski sudah dilaporkan tentang kerusakan surat suara itu, belum diketahui kapan dikirim penggantinya.

“Kami terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB untuk mendapatkan penggantinya.

Sementara itu, lanjutnya, kemarin pihaknya juga baru menerima surat suara untuk calon anggota legislatif Kota Bima. Penerimaan kertas

suara itu disaksikan oleh Panwaslu Kota Bima. Meski sudah diterima, namun pihaknya belum membuka.

Dijelaskan Bukhori, untuk surat suara Daerah pemilihan (Dapil) satu tercatat sebanyak 21 boks. Masing-masing boks terdiri dari 1.000 lembar dan ditambah dengan satu boks berisi 246 lembar, ditambah juga dengan 1.000 lembar surat suara untuk antisipasi Pemilu ulang di TPS. Dapil dua, sebanyak 43 boks, juga berisi 1.000 lembar per boksnya, ditambah satu boks berisi 246 lembar dan 1.000 untu Pemilu ulang TPS. Dapil tiga, 38 boks, juga isinya sama. Ditambah satu boks berisi 774 lembar dan 1.000 tambahan untuk Pemilu ulang.

“Surat suara Pemilu ulang digunakan ketika ada pengulangan pemungutan suara di suatu TPS. Total surat suara yang kami terima 103.266 lembar, termasuk tambahan,” ujarnya. KPU sendiri memastikan untuk perampungan semua kebutuhan logistik Pemilu 9 April, minimal H-10. Sedangkan pendistribusian akan dilakukan H-3 ke masing-masing TPS. (use)

Operasi Kerap Bocor

Lokasi Rawan Pengeboman Ikan Sulit Diawasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Keamanan Laut Terpadu (Kamluadu) harus mengawal sedikitnya 26 lokasi pada 122 titik rawan akan tindakan pengeboman ikan (illegal fishing) di Kabupaten Sumbawa.

Selain anggaran yang terbatas, operasi juga kerap bocor.

Penyidik PPNS Diskanlut Sumbawa, Zulkifli, Rabu (5/3) mengungkapkan, dari 24 kecamatan, ada 26 lokasi yang masuk dalam petarawanpengebomanikanmaupun potasium yang berada pada 122 titik. Untuk wilayah barat misalnya, di Kecamatan Alas lokasinya di Pulau Panjang sebanyak 15 titik rawan dengan pelaku menggunakan bahan peledak. Begitu pula di Utan pada Pulau Tomodong dan Keramat, Sekokok dan Bale Brang, rawan akan bahan peledak dan potasium.

Selanjutnya, di wilayah timur ada lima titik di Pulau Rakit Kecamatan Tarano yang menggunakan bahan peledak dan potasium. Selatan ada di Pulau Rakit, Kapas, Dewa, Depi dan Desa Emang Kecamatan Lunyuk.

Sementara wilayah tengah ada di Pulau Moyo dan Medang kecamatan Labuhan Badas. Sedangkan di wilayah Selatan terkenal paling sulit, mengingat ombak yang besar. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meminimalisir kasus tersebut yakni, memberdayakan kelompok pengawas masyarakat yang ada.

Dalam pemantauan rutin yang dilakukan, petugas sering kecolongan. Operasi kerap bocor, sehingga sulit menemukan para pelaku illegal fishing. Diduga kebocoran informasi, ydilakukan oleh matamata pelaku yang ada di sekitar kapal boat petugas. Bahkan matamata ini pula dilengakapi teropong jarak jauh yang bisa menandai aksi petugas. “Kalau tim saya rasa tidak mungkin membocorkan.

Tetapi pasti ada mata-mata mereka yang bahkan bisa memantau dari jauh,” cetusnya.

Meski demikian, pihaknya tidak hanya fokus pada pengungkapan kasus illegal fishing.

Sebab yang terpenting bagaimana melakukan pembinaan, agar masyarakat bisa sadar sebelum ditindak petugas. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

Khawatir Ditunggangi Dari Hal. 1 dalam pesta demokrasi tahun ini banyak keluarga dan teman sejawatnya. Hal ini dipandang sangat tepat jika penyaluran bansos tidak dilakukan sebelum pileg digelar.

Total bansos yang disiap-

kan di Lotim ini tahun 2014 ini sebesar Rp 50 miliar. Semuanya untuk pelaksanaan kegiatan sosial selama satu tahun.

Termasuk bantuan ke marbot masjid, para guru ngaji, tuan guru dan lainnya. (rus)

Investor Kurang Koordinasi Dari Hal. 1 Dijelaskan, sejumlah investor yang saat ini mengurus izin pinjam pakai lahan hutan di wilayah NTB baik untuk kegiatan eksplorasi pertambangan, panas bumi dan wisata alam ada yang belum mengajukan ke pemerintah provinsi.

“Belum diajukan ke kita, kalau sudah maka pasti kita tahu. Kalau dia mengajukan ke pemprov pasti melalui kita, itu yang belum ada,”ujarnya.

Sebelumnya, pengerjaan proyek panas bumi Hu’u Kabupaten Dompu oleh PT. Pacific Geo Energy (PGE) dengan nilai investasi sebesar Rp 2,5 triliun hingga saat ini masih terkatung-katung. Hal tersebut disebabkan masalah tumpang tindih lahan antara PT.

PGE dengan PT. Sumbawa Timur Mining (STM). Mereka mengharapkan pemerintah mempercepat penyelesaian masalah tumpang tindih lahan dan mempercepat keluarnya izin dari Kementerian Kehutanan.

“PGE tidak pernah mengajukan ke Dinas Kehutanan. Kalau dia mau, ada suratnya bisa kita panggil mereka. Selama ini, belum ada yang mengajukan permohonan itu. Saya juga dengar kendala yang dihadapi itu dari pertambangan dari sisi energinya. Kalau disana (Hu’u) tidak masuk kawasan konservasi. Itu kawasan hutan lindung. Jadi ndak ada kendala sebenarnya,” pungkasnya. (nas)

Dirut PDAM dan Kadis PU Diperiksa Empat Jam Dari Hal. 1 Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH membenarkan pemeriksaan dua pejabat penting tersebut. Secara umum dijelaskan, pemeriksaan keduanya

sebagai saksi seputar pembangunan fisik proyek tersebut. ‘’Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak pihak lain. Intinya, kasus ini dalam pendalaman terus,’’ ujarnya singkat. (ars)

Labuhan Haji Disegel, Pemkab Lotim akan Surati Kejati NTB Dari Hal. 1 Sebagaimana tertuang dalam spanduk Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang terpasang di Gerbang Dermaga. Sementara itu, Pemkab Lotim rencananya akan melanjutkan pembangunan dermaga tersebut dengan alokasi anggaran Rp 31 miliar lebih. Pascaproses hukum berlangsung, pihak Pemkab Lotim berencana akan surati Kejati NTB. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim, H. Syarif Waliyullah. Ia membenarkan bahwa telah terpasang segel yang berbentuk spanduk berisi larangan untuk melakukan pengerukan, pengeboran, pengukuran dan pengambilan sampel di dalam kawasan Dermaga Labuhan Haji tanpa seizin penyidik Kejati NTB. Dibenarkan Syarif, karena kasus hukum Dermaga Labuhan Haji masih dalam proses penyelidikan sehingga tidak boleh melakukan aktivitas pembangunan. Tujuannya dimaknai ada kekhawatiran akan merubah fisik sampai berakhirnya proses penyidikan.

Saat ini, Pemkab Lotim memang tengah dalam proses perencanaan untuk memulai lagi penuntasan pembangunan dermaga. “Kita masih tahapan perencanaan,” ujarnya. Soal waktu memulainya, sampai saat ini kata Syarif belum ditentukan.

Dalam pengawasan penyidik, Pemkab Lotim memang tidak dibenarkan untuk mengubah bentuk fisik bangunan sampai proses hukum kelar. Apalagi melakukan pembangunan. Kec-

uali kegiatan biasa yang tidak merubah bentuk fisik diperbolehkan. ‘’Mau mancing atau apa di Labuhan Haji boleh, mau bongkar muat juga boleh, silahkan,’’ ujarnya.

Adanya penyegelan ditegaskan Kadishub tidak akan mengganggu jalannya aktivitas perencanaan. Apalagi sampai membuat pelaksanaan molor. Spanduk dimaknai hanya untuk mengingatkan saja agar selama penyidikan tidak ada aktivitas pembangunan fisik. ‘’Kan sedang dalam pengawasan,’’ imbuhnya.

Menurut Syarif, perencanaan juga butuh waktu yang cukup lama. Adapun alokasi anggaran yang akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan dengan total Rp 31 miliar itu diperoleh dari bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebesar Rp 21 miliar dan tambahan dari APBD Lotim tahun 2014 senilai Rp 10 miliar.

KajatiNTBSugengPudjianto, SH, MH mengatakan, larangan itu untuk antisipasi, agar fisik dermaga tidak dirubah pascapenyerahan kerugian negara Rp 8,9 miliar. ‘’Kita tidak larang masyarakat masuk, silahkan saja. Yang kita antisipasi, jangan sampai dermaga berubah fisiknya,” kata Kajati, Rabu (5/3) kemarin.

Spanduk segel itu tidak akan dicabut sampai dengan penyidikan selesai. Artinya, selama proses penyidikan, maka larangan yang tertera dalam spanduk akan tetap berlaku. (ars/rus)

Rektor Unram : Gugatan Sarat Kepentingan Politis Dari Hal. 1 mahasiswa semester VIII Fakultas Hukum Unram ini ditanggapi dingin Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D. Kepada Suara NTB yang mewawancarainya Rabu (5/3) kemarin, Rektor Unram melihat gugatan itu sarat kepentingan politis.

Menurut Sunarpi siapapun boleh menggugat asalkan gugatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terlebih dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, adanya mekanisme gugatan atas berbagai sengketa seperti yang kini dihadapi pihaknya dinilai sudah tepat mengingat undang-undang juga telah mengamanatkan untuk itu. ‘’Jadi kita ikuti dan lihat saja nantinya, bagaimana hasilnya”.

Meski terkesan tidak terlalu serius menanggapi gugatan mahasiswanya tersebut, Sunarphi menilai gugatan yang kini sedang dalam penanganan KI NTB itu sarat dengan kepentingan politis tertentu yang ingin mengambil keuntungan. ‘’Saya melihat, ada ‘’bekingan’’ politik di belakang gugatan ini. Dugaan saya mengarahnya ke sana,’’ duga Sunarpi.

Namun demikian, ketika ditanya untuk konteks politik apa, Sunarpi enggan berkomentar.

LebihlanjutRektorUnrammengakubahwamahasiswayangmenggugat institusi yang dipimpinnya tidak mempunyai identitas yang jelas dan selalu berubah-ubah. Pertamaadayangmengatasanamakan lembaga tertentu seperti media, GMNI dan terakhir atas nama individunyasendiri.‘’Jadiselaluberubah-

ubahyangmenggugatini.’’Tidak hanyaitu,Sunarpijugamempertanyakan urgensi atas permintaan informasi mahasiswa bersangkutan yang dinilai tidak sesuai dengan kapasitas sebagai seorang mahasiswa. Terlebih informasiyangdimintaterkaitdenganhalkeuangan. ‘’Apa iya, seorang mahasiswa apalagi dari jurusan Fakultas Hukum bisa membaca laporan-laporan keuangan. Saya saja tidak bisa membaca laporan keuangan tersebut karena ribet dan memiliki tingkat kesukaran membaca yang tinggi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca laporan keuangan tersebut seperti akuntan yang memang ahli dalam bidangnya,’’ katanya. Di luar itu, kan sudah ada lembaga negara yang bertugas untuk melakukan audit keuangan seperti Badan PemeriksaKeuangan(BPK).‘’Dan kami rutin melaporkan kondisi keuangan kampus,’’ jelasnya.

Masih menurut Sunarpi, pada dasarnya, informasi dalam bentuk apapun bisa diminta oleh siapa saja ke pihaknya asalkan informasi yang diminta tersebut masuk dalam kategori informasi yang bisa dibukakepublik.Karenamenurut Sunarpi, informasi itu ada yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka. “Yang tidak bisa dibuka ialah informasi yang memiliki hubungan kelembagaan dengan lembaga yang lain. Sedangkan di luar itu merupakan informasi yang bisa diakses,’’ pungkasnya. (dys)

Halaman 5

CAMPAK PENYAKITmemang selalu menghantui ayah dan bunda dalam membesarkan si kecil, termasuk penyakit yang satu ini. Apa sebenarnya campak itu?

Bagaimana merawat si kecil di rumah? dan bagaimana cara mencegahnya? Mari kita lihat bersama ulasan berikut ini.

Campak yang biasa ayah bunda kenal sebagai tampek, morbili atau rubeolla, adalah penyakit akut yang menular, disebabkan oleh infeksi virus campak (golongan Paramy xovirus). Si kecil dapat tertular karena menghirup percikan ludah (droplet) penderita campak yang berada di udara. Penderita bisa menularkan infeksi ini dalam waktu 1-2 hari sebelum timbul gejala sampai 4 hari setelah timbul ruam.

Waktu yang diperlukan dari saat terpapar penyakit hing-

ga muncul gejala pertama, bervariasi kira-kira10-12 hari.

Awalnya gejala campak yang muncul pada si kecil berupa demam tinggi, batuk, pilek, dan mata merah. Pada mukosa pipi (pipi bagian dalam) dapat ditemukan bercak koplik (bercak putih kecil) yang merupakan tanda khas penyakit campak. Kemudian diikuti dengan timbulnya ruam kulit (bercak-bercak merah) yang memiliki ciri khas yaitu timbul dimulai dari belakang telinga kemudian menyebar ke muka, dada, tubuh, lengan, kaki. Bercak merah ada pada tubuh penderita kurang lebih selama seminngu dan selanjutnya berubah menjadi warna kehitaman dan mengelupas.

Keparahan dari gejala yang timbul tergantung dari usia penderita dan tingkat imunitasnya. Semakin kecil usia saat terkena maka akan semakin hebat gejalanya, dan semakin rendah daya tahan

tubuhnya (misalnya penderita HIV) maka semakin hebat gejalanya pula. Sangat penting untuk menentukan status gizi penderita, untuk mewaspadai timbulnya komplikasi. Gizi buruk merupakan risiko komplikasi berat. Pada anak yang sehat dan gizinya cukup, campak jarang berakibat serius.

Beberapa komplikasi yang bisa menyertai campak: laryngitis akut (infeksi saluran napas), bronkopneumonia (infeksi bronkus dan paru), infeksi telinga tengah, diare, kejang demam, ensefalitis (infeksi otak), reaktifasi tuberkulosis, malnutrisi pasca serangan campak, dan Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE), suatu proses degeneratif susunan syaraf pusat dengan gejala karakteristik terjadi deteriorisasi tingkah laku dan intelektual, diikuti kejang. Disebabkan oleh infeksi virus yang menetap, timbul beberapa tahun setelah infeksi (merupakan salah satu komplikasi

campak onset lambat).

Jika si kecil terkena campak, maka ayah dan bunda bisa melakukan beberapa hal berikut di rumah: 1. Anak diberikan makanan yang bergizi dan mudah dicerna untuk menunjang daya tahan tubuhnya. makanan diberikan dalam porsi kecil, namun sering.

2.Istirahat cukup dan berikan cairan yang lebih banyak dari biasanya agar tidak dehidrasi.

3. Usahakan untuk tidak membawa anak keluar rumah. Selain agar tidak menularkan penyakit ini ke anak-anak lainnya, ini dilakukan untuk menjaga kebersihan tubuh anak.

4. Anak biasanya akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya lampu.

Oleh karena itu sebaikn-

Penulis

Dr.Feniwati Pujianto ya berikan penera ngan yang tidak terlalu silau di ruang tidur anak.

5. Konsultasi ke dokter agar bisa mendapatkan pengobatan yang tepat dan kondisinya tidak menjadi semakin parah.

Pencegahan penyakit campak bisa ayah dan bunda lakukan dengan memberikan imunisasi, yakni vaksin campak yang diberikan pada umur 9 bulan atau vaksin MMR (Mumps, Measles and Rubella) saat usia 12-15 bulan.

Semoga ulasan singkat mengenai campak tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi ayah dan bunda dirumah. (*)

Media Bisa Berkontribusi Lahirkan Pemimpin Berkualitas Mataram (Suara NTB) Media massa memiliki peran penting dalam melahirkan kepemimpinan yang berkualitas.

Salah satu peran tersebut adalah dengan membantu penyelenggara pemilu untuk melakukan pengawasan atas berjalannya proses pemilu nanti.

Demikian benang merah perbincangan hangat saat para Komisioner KPU NTB, yang dipimpin L. Aksar Ansori, SP bersilaturahmi ke Kantor Harian Suara NTB, Rabu (5/3) kemarin. Bersama Aksar, hadir pula tiga komisioner lainnya, yaitu Suhardi Soud, SE, Yan Marli, S.Pd, M.MPd dan Agus, M.Si. Para komisioner KPU NTB itu disambut Tim Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok yang dipimpin Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino.

Menurut Aksar Ansori, kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan silaturahmi yang telah mereka rencanakan saat baru dilantik beberapa waktu lalu. Melalui kunjungan ini, ia berharap bisa ikut merangkul Harian Suara NTB sebagai salah satu media massa di NTB untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Seperti diketahui, tahun ini Indonesia akan melaksanakan dua kali pemilu yaitu Pemilu

(Suara NTB/ ars)

DISKUSI – Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, bersama Komisioner KPU NTB, Suhardi Soud, Yan Marli, dan Agus, berdikusi dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan Tim Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok dalam silaturahminya ke Kantor Suara NTB, Rabu kemarin.

Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014. Melalui dua pemilu itulah, diharapkan akan lahir para pemimpin yang berkualitas seperti apa yang menjadi ekspektasi publik.

Mencermati fenomena jelang pemilu tersebut, Agus Talino mengungkapkan banyak pemilih, khususnya dari kaum muda yang kehilangan harapan ter-

hadap pemimpin mereka sehingga mereka memilih untuk golput alias tidak akan menyalurkan hak pilih mereka.

Agus menilai, sikap itu justru berbahaya karena para pelaku golput justru akan membiarkan pemimpin lahir secara alamiah.

Padahal, para pemilih muda semacam ini biasanya memiliki pengetahuan yang lebih banyak.

Menurut Agus, akan lebih tepat

NTB Kaji Pengembangan Pulau Bungin Jadi Wisata Budaya dan Perikanan Tangkap Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mengkaji pengembangan Pulau Bungin yang berada di Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan sebagai lokasi wisata budaya. Selain itu, pulau terpadat di dunia itu juga cukup potensial dikembangkan perikanan tangkap karena 75 persen kebutuhan ikan di Kecamatan Alas merupakan hasil tangkapan nelayan Pulau Bungin.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Aminollah, M.Si dalam rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait di kantornya, Rabu (5/3). ‘’Potensi Pulau Bungin untuk perikanan tangkap 75 persen hasil tangkapan nelayan untuk memenuhi keutuhan masyarakat Kecamatan Alas dan ada juga yang dijual ke Pulau Lombok dan Bali. Selain itu, juga memiliki potensi wisata budaya,’’ katanya.

Dikatakan, Pulau Bungin merupakan salah satu pulau kecil berpenduduk di

Kabupaten Sumbawa. Luasnya sekitar 8,16 hektar yang dihuni oleh 3.045 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 4 jiwa per are. “90 persen penduduk Pulau Bungin adalah nelayan tradisional,”katanya.

Dijelaskan, tradisi di Pulau Bungin cukup unik. Dimana, hukum adat di Pulau Bungin mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk membangun rumah dengan cara mengumpulkan batu karang pada sisi luar pulau yang luasnya 6x12 meter persegi. Selain itu, penduduk Pulau Bungin juga terkenal sebagai penyelam yang tangguh.

Di satu sisi budaya ini cukup unik yang memikat minat wisatawan utuk datang ke pulau tersebut. Namun di sisi yang lain pengambilan terumbu karang memberi masalah pada keberlanjutan sumber daya ikan. Terumbu karang yang digunakan untuk fondasi rumah yakni terumbu karang yang telah mati yang diambil dari bagian utara dan selatan Pulau Bungin.

Rencana pengembangan Pulau Bungin sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumbawa

adalah berbasis peternakan, kelautan, perikanan dan pulau-pulau kecil. Kemudian pengembangan pariwisata berbasis potensi alam budaya. Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan pariwisata.

Selain itu, pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis dan pariwisata serta pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis. Hasil hitung-hitungan, total anggaran yang dibutuhkan untuk perluasan lahan/reklamasi Pulau Bungin sekitar Rp 28 miliar lebih.

Untuk rencana pengembangan Pulau Bungin, Pemprov NTB berencana akan mengundang masyarakat Pulau Bungin baik yang ada di Sumbawa maupun yang ada di Mataram terkait hal itu sehingga tidak terjadi benturan. (nas)

jika para pemilih muda yang kritis itu memilih secara selektif para calon pemimpin yang muncul di pentas pemilu.

Menurut Agus, sikap politik semacam ini seringkali ia sampaikan dalam berbagai kegiatan seperti diskusi dan pertemuan – pertemuan yang membahas tentang persoalan pemilu. ksar juga mengakui bahwa media memiliki peran krusial dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu,

media juga bisa ikut mengontrol pelaksanaan pemilu, khususnya masa kampanye yang akan segera dimulai beberapa pekan mendatang. Peranan media dalam pengawasan juga dibutuhkan untuk mengontrol hasil pemilu nanti.

Aksar tak memungkiri bahwa berbagai kecurangan bisa saja dilakukan oleh oknum tertentu untuk merubah hasil pemilu pemilu nanti. “Bisa karena peserta pemilu yang mendekati (penyelenggara), atau penyelenggara yang mendekati,’’ ujar Aksar.

Sementara, KPU NTB sendiri memiliki keterbatasan dalam mengontrol perilaku penyelenggara dan peserta pemilu secara keseluruhan. “Tidak mungkin kami datang langsung (mengontrol) 12 ribu TPS yang ada. Dan media punya kapasitas untuk ini,” ujarnya sembari menambahkan pihaknya akan memberikan akses terhadap elemen masyarakat dan pers untuk memantau pelaksanaan rekapitulasi suara nanti.

Aksar menilai, pemilu adalah ruang untuk mendidik masyarakat menjadi pemilih yang lebih cerdas. Menurutnya, dengan kontribusi bersama antara media dengan penyelenggara, pemilu nanti bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik. “Insya Allah kalau input, proses dan output-nya baik, hasilnya akan berkah. Kalau berkah, itu biasanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua,’’ tandas Aksar. (aan)

Menuju Kota Layak Anak

Dinas Dikpora Programkan Sekolah Ramah Anak Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendukung Kota Mataram menuju kota layak anak (KLA), Dinas Dikpora memprogramkan sekolah ramah anak bekerja sama dengan LSM. Diprogramkan semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram menjadi sekolah ramah anak dimana tidak ada perbedaan perlakuan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) maupun anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Ruslan Effendy, Rabu (5/3) ditemui di ruang kerjanya. “Semua anak harus bersekolah. Anak yang berasaldarikeluargakurang mampu tetap harus sekolah. ABH harus tetap mengikuti UAS maupun UAN. Kita tidak ingin merugikan mereka dari segi pendidikan,” terangnya. Ruslan menambahkan anak yang menikah di usia sekolah jugatetapdiberikankesempatanuntuk mengikuti ujian walaupun sudahhamildanmempunyaianak.

Khusus untuk ABK, ada delapan SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusi selain itu ada juga beberapa sekolah tingkat SMP dan SMA yang terbuka untuk anak-anak ABK. Selain itu pihaknya juga menyediakan fasilitas khusus untuk ABK seperti kamar

mandi, jalan maupun buku pelajaran yang menggunakan huruf braille bagi anak tuna netra.

“Mereka (ABK) tetap bergabung dengan kelas umum tapi perlakuan untuk mereka lebih khusus,” ujarnya.BahkandisebutkanadaanakautisyangmenjadiKetuaKelasdiSDN 20 Mataram. Untuk anak ABH, pada saat pelaksanaan UAS barubaruini,sekolahmemberikankesempatan untuk tetap mengikuti ujian.

Padahal saat ini anak tersebut sedang diamanakan di Polres Mataram. “Lembar soal UAS-nya diantarkankePolresMataramdanlangsungdiawasigurunyapadasaatmenjawab soal. Haknya sebagai siswa tetap kita berikan,” jelasnya.

Berbeda dengan beberapa waktuyanglaludimanaanak-anakyang berkasus akan dikeluarkan dari sekolah, tapi saat ini lebih dikedepankanupayapembinaanbaikoleh guru maupun orang tua agar anak tidak berperilaku menyimpang.

Untuk program menuju kota layak anak, Ruslan menyatakan pihaknya dari dulu juga telah mengharuskan anak-anak di Kota Mataram untuk bersekolah.

“Tidak ada satupun anak usia sekolah yang tidak bersekolah baik itu SD, SMP, dan SMA. Education for all sudah kita laksanakan,” terangnya. (yan)

Berharap Unram Terbuka Kelola Anggaran Dari Hal. 1 ‘’Saya hanya sebagai perpanjangan tangan dari apa yang ingin diketahui oleh semua temanteman mahasiswa,’’ ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, surat permohonan untuk mengetahui laporan keuangan Unram, dilayangkan Jumaidi kepada Sahmidan selaku Humas Unram tertanggal 13 Desember 2013. Karena suratnya ditolak, Jumaidi kemudian melayangkan surat permohonan yang sama kepada Rektor Unram sehari kemudian, tanggal 14 Desember. Surat yang ditujukan kepada Rektor Unram ini pun tidak mendapat respons hingga 10 hari jam kerja.

Karena merasa tak direspons, Jumaidi kemudian melayangkan surat keberatan atas permohonan informasi

pada tanggal 3 Januari 2014.

Merasa surat keberatan tersebut tidak direspons juga hingga dalam waktu 30 hari, akhirnya Mahasiswa Fakultas Hukum Semester VIII ini memilih menyelesaikan sengketa ini di Komisi Informasi (KI).

Adapun isi surat permohonan informasi yang diminta adalah laporan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unram, laporan pengelolaan keuangan SPP tiga tahun terakhir, laporan pengelolaan Keuangan JPKMP, laporan pengelolaan denda 10 persen telat bayar SPP. Ketika ditanya mengenai apakah permohonan informasi yang dilakukannya sudah jelas dan sesuai prosedur, dirinya mengaku bahwa permohonan itu sudah sesuai prosedur. “Permohonan itu kan sudah jelas. Tentu juga sudah

mengikuti prosedur yang ada.

Masalah kejelasan poin tuntutan juga sudah kami klarifikasi saat mediasi,” ungkapnya. Mahasiswa Jurusan Konsentrasi Hukum ini menilai, seharusnya Unram sebagai badan layanan publik bisa bersikap lebih terbuka. “Seharusnya Unram bersifat terbuka terhadap informasi yang dimiliki. Bahkan, laporan tentang pengelolaan anggaran yang ada seharusnya berkala.

Itu bisa dilakukan melalui web dan mading yang dimiliki Unram,’’ katanya.

Kedepannya, Jumaidi berharap Unram bisa lebih terbuka dalam menyediakan informasi. “Ya paling tidak Unram bisa melaksanakan Pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 2008,” tegas Idi begitu Jumaidi akrab disapa.

Sementara itu, Lalu

Syarifuddin,SH selaku kuasa hukum Unram, ketika ditemui Suara NTB di Kantor Pusat Penelitian Hukum Unram, Selasa (4/3) lalu mengatakan poin permohonan yang diajukan Jumaidi masih kabur. “Pertama, laporan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Unram. Ini kan tidak jelas apakah laporan tahap pembangunan atau anggarannya,” katanya.

Menurutnya, permohonan informasi tersebut juga tidak jelas dalam hal tahun berapa yang diminta. ‘’Laporan pengelolaan keuangan SPP tiga tahun terakhir, laporan pengelolaan keuangan JPKMP, laporan pengelolaan denda 10 persen telat bayar SPP, ini rata-rata tahunnya belum jelas. Tapi nanti semua akan diuji,’’ ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya belum bisa menentukan

sikap karena belum bertemu dan berkonsolidasi dengan Rektor Unram. Syarifuddin berharap, tanggal 10 Maret nanti rektor sudah memutuskan sikap. “Semoga nanti sebelum tanggal 10 rektor bisa memutuskan sikap sehingga mediasi bisa selesai,” katanya.

Di sisi lain, dirinya mengaku mengapresiasi tuntutan yang dilakukan publik terkait masalah keterbukaan informasi. ‘’Tetap kami apresiasi, itu kan hak hukum warga negara sesuai UU,’’ tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sidang sengketa informasi ini telah digelar di kantor KI Senin (3/3) lalu. Dalam siding perdana hakim mediasi memberi kesempatan ke dua belah pihak untuk melakukan mediasi. Sidang selanjutnya akan dilakukan 10 Maret mendatang. (ami)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

Halaman 6

Konstruktif ’’Ethic’’ Birokrasi Lokal Sumber Dana Kampanye Harus Transparan TANGGAL 9 April 2014 merupakan ajang pertarungan seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu untuk menjadi pemenang. Seluruh calon anggota legislatif (caleg), baik yang mencalonkan untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota berusaha meraih simpati masyarakat agar memilihnya, sehingga mampu lolos menjadi wakil rakyat di parlemen.

Dalam meraih simpati, para calon berusaha melakukan berbagai kegiatan dan menebar janji memperjuangkan aspirasi masyarakat saat terpilih nanti. Tidak hanya itu, mereka berusaha mencari sumber pendanaan, baik yang berasal langsung dari parpol atau koneksi pribadi.

Tak salah, jika Fitra NTB menemukan banyak dana misterius yang dimiliki parpol dalam menghadapi kampanye nanti.

Meski besaran kampanye maksimal bagi parpol, termasuk sumbangan maksimal dari donatur sudah ditentukan KPU Pusat, namun petinggi parpol masih bisa bermain di belakang. Parpol bisa saja memberikan laporan mengenai nilai dana kampanye nominal ke penyelenggara pemilu. Tapi di belakang mereka bisa mendapatkan dana misterius yang jumlahnya tidak sedikit dan bersumber dari pihak tertentu.

Tidak salah kemudian, Sekretaris Jenderal Fitra NTB, Ervyn Kaffah, sebagaimana dimuat Suara NTB, Selasa (4/3), yang menyatakan sumbangan dana kampanye dari orang atau kelompok yang tidak jelas identitasnya tidak boleh digunakan untuk membiayai kampanye pemilu. Apabila ditemukan sumbangan semacam itu, KPU NTB harus menyetorkannya ke kas negara.

Apa yang disampaikan Ervyn terhadap keberadaan dana kampanye tidaklah berlebihan. Menjelang hari pemungutan suara, parpol peserta pemilu tentu menginginkan menjadi pemenang dan membutuhkan biaya tidak sedikit. Dana-dana yang bersumber dari simpatisan atau donatur sepertinya masih terus akan mengalir, tanpa bisa diawasi secara langsung oleh KPU atau Bawaslu.

Untuk itu, ketegasan KPU NTB dan Bawaslu NTB dalam melakukan pengawasan dana kampanye sangat diharapkan. Harapannya, parpol peserta pemilu akan berpikir panjang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sanksi terhadap parpol yang melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan pelaporan dana kampanye harus diterapkan, sehingga seluruh parpol mematuhi aturan main yang sudah disepakati.

Terhadap parpol yang memberikan laporan adanya sumbangan dari pihak lain harus diberikan apresiasi. Namun, siapa yang menjadi donatur terhadap dana kampanye harus disampaikan ke penyelenggara pemilu, sehingga jelas pertanggungjawabannya. Jangan sampai, dana kampanye parpol justru berasal dari hasil korupsi atau praktik pencucian uang. Termasuk dari pihak asing yang memiliki kepentingan di balik dana yang diberikan. Jika dana kampanye bersumber dari yang tidak benar, KPU dan Bawaslu bersama aparat penegak hukum bisa menindaklanjutinya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Untuk itu, transparansi parpol saat memberikan laporan mengenai dana kampanye ke penyelenggara pemilu sangat diharapkan, sehingga mampu mendapatkan calon wakil rakyat yang berjuang penuh untuk kepentingan rakyat. Kita tidak menginginkan wakil rakyat yang duduk di parlemen hanya memperjuangkan kepentingan pribadi atau parpol dan mengesampingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. (*)

STASIUN RADIO

ALAM penelitian birokrasi lokal, ada dua hal yang masih menjadi perdebatan panjang di kalangan elite birokrasi yang menyisakan problem sampai hari ini, yakni fungsional dan disfungsional. Kajian penting faktor ini butuh penyamaan persepsi.

Kontruksi dalam konteks ethic birokrasi hanya dapat di terima oleh aktor-aktor lokal sistem demokrasi lokal juga. Namun banyak pelanggaran terjadi ketika pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal, baik secara kelembagaan maupun secara prosedural.

Gerakan reformasi 1998 merupakan titik tempuh dalam perbaikan sistem lokal. Terutama perekrutan terhadap pegawai birokrasi yang harus berdasar pada sikap, prilaku, kemampuan dan akuntabel. Lebih detail lagi, kontruktif ethic birokrasi lokal dapatlah dipahami dalam berbagai aspek sebagai pondasi nilai dan budaya (culture beauractic) yang merupakan peraturan universal untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan benar. Kontruktif ethic itu harus pada wilayah norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya agar dapat dikatakan tindakan bermoral.

Dewasa ini, banyak kasus yang berhubungan dengan etika dan moralitas. Kasus-kasus seperti korupsi, penyuapan, penggelapan, gratifikasi dan mafia kasus dalam peradilan serta mafia pajak yang terjadi belakangan ini tentunya sangat bertentangan dengan etika dan moralitas.

Tentu dari seluruh kasus yang terjadi bahwa birokrasi selalu terjebak dalam skandal ketidakjujuran yang melibatkan banyak profesi jabatan birokrasi seperti pejabat administrasi negara, anggota legislatif, jaksa, hakim, kepolisian, pegawai perpajakan, dan lain sebagainya. Kasus ini dilihat secara terbuka, dimana terjadi dalam elemen pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Padahal harus mematuhi etika jabatannya masing-masing sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Padahal sesungguhnya birokratic ethic itu dalam pemerintahan sangat penting untuk kemajuan dan citra birokrasi agar terus mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurut Weber, bahwa ethic birokrasi adalah bentuk kebijaksanaan yang diperlukan agar keberadaan kantor-kantor pemerintah di tingkat lokal memiliki kemampuan penuh untuk memacu tingkat kedisiplinan.

Selama ini banyak pakar yang menulis dan meneliti tentang birokrasi yang menekankan harus ada keseimbangan antara faktor fungsional dan disfungsional sehingga dapat menjalankan tugas secara baik, spesifik, efektif dan efisien,

Oleh :

Rusdianto

(Ketua Ikatan Alumni Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pulau Sumbawa) berdasarkan peraturan (rule), logika (rasional), tersentralistis (otoritas), taat dan patuh (obedience), disiplin dan tersruktur (sistematis), Inilah prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari birokrasi sehingga efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat dipengaruhi oleh etika dan moralitas para elite dan pelayanan.

Peran Konstruktif Peran yang harus ditunjukkan adalah peran konstruktif yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh oleh pemegang jabatan tersebut (Simorangkir, 1978:12). Sehingga untuk melengkapi peran konstruktif itu, maka harus perhatikan nilai-nilai budaya yang akan membuat kelembagaan birokrasi itu menjadi baik dan efektif. Kelengkapan peran tersebut, tentu memperhatikan masalah keterbukaan, toleran dan menghargai perbedaan, tidak perlambat pelayanan, egalitarian, partisifatif, dan penghormatan terhadap masyarakat.

Paling utama masalah peran konstruktif tadi, dengan tujuan menjadikan konstruktif ethic itu sebagai kebiasaan yang baik dalam birokrasi, yang kemudian menularkan kepada kelembagaan lain untuk menjadi kaidah normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi lokal saat ini.

Puncak dari konstruktif ethic profesi jabatan birokrasi terletak pada kode etik yang merupakan persetujuan bersama (shaffan) untuk lebih mengarahkan sumber daya birokrasi tersebut pada asas nilai-nilai ideal yang diharapkan.

Karena memang kode etik suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan secara kelembagaan. Pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik. Hukum etik itu biasanya dibuat oleh lembaga itu sendiri, sebagai patokan atas sikap mental para pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Maka karena itu, asas-asas kode ethic birokrasi dalam konteks peran konstruktif yang semestinya dibangun dalam pemerintahan yang baik di tingkat lokal harus memiliki syarat-syarat tertentu yakni pertama; prinsip demokrasi, pilar utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat yang menentukan kehendak negara dan rakyat yang akan menentukan pula bagaimana berbuatnya (Joeniarto, 1984 :17).

Maka dalam sistem pemerintahan lokal yang memakai asas terbuka, akuntabel, kejujuran dan egaliter maka tentu akan tercipta sebuah birokrasi ideal yang dapat memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Kedua; keadilan sosial dan pemerataan, Salah satu asas umum pemerintahan dan administrasi pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih besar sekarang ini adalah yang menyangkut keadilan (equity) dan pemerataan (even distribution / fair distribution). Kedua konsep ini juga merupakan landasan pokok bagi etika pembangunan dan merupakan ukuran moralitas bagi kebijakan publik. Ketiga; usahakan untuk kesejahteraan umum, faktor inilah menjadi alat legitimasi pemerintahan untuk dapat mendistribusikan peran kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Sementara peran konstruktif itu, bisa diambil dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 memuat sendi-sendi pelayanan yang harus dicakup birokrasi dalam pemberian pelayanan publik, antara lain kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, serta ketepatan waktu.

Dengan demikian aturan baku tersebut secara ideal pola pelayanan telah mendapatkan bentuk yang accountable dan tidak ada alasan bagi para pejabat birokrasi untuk memposisikan mereka sebagai superior terhadap masyarakat.

Birokrasi Anak Kebudayaan Birokrasi identik dengan keteraturan, sistematis dan kaku namun birokrasi terhitung sebagai alat terdepan untuk melayani segala macam kepentingan. Yang terpenting, birokrasi tekankan pada efisiensi dan independen guna menjamin kecepatan mencapai tujuan sehingga seluruh beban tugas dapat terselesaikan dengan baik dan terorganisasi.

Independensi birokrasi lokal harus dijamin agar tugas-tugas administratif dapatlah di koordinir secara sistematis. Namun praktek birokrasi sering diidentikkan pada kinerja berbelit-belit. Apalagi dimensi internal formal dan eksternal formal birokrasi dalam wilayah struktur dan pengaruh politik yang berhubungan langsung dengan individu. Mayoritas pendapat bahwa birokrasi dan peran kebijakan sering tidak bisa di pisahkan dari kooptasi dan cengkraman tekanan politik sehingga pengaruhi cara kerja mereka sebagai pelayanan.

Mengutif Michael Kalusser dan Mary Ann Groyes (2009) mengatakan bahwa kooptasi dan cen-

STASIUN RADIO

gkaraman politik itu dapat berakibat fatal pada kinerja birokrasi sehingga konflik internal dan eksternal tidak bisa terhindar. Konflik ini sebenarnya bersifat individu berhadapan dengan kelompok elit. Dengan demikian semaksimal mungkin terhindar dari konspirasi politik sehingga layak disebut independen.

Sebenarnya birokrasi merupakan anak kebudayaan yang memiliki watak dan berasal dari budaya masyarakat pendukungnya. Dengan bertolak pada cita-cita pancasila sebagai ideology Negara yang mengoperasionalkan segala watak dan karakter yang berbeda satu sama lainnya.

Kepribadian birokrasi dalam jabatan individu berdasarkan ideologi negara agar birokrasi sebagai anak kebudayaan dapat menciptakan realitas lebih baik dalam kehidupan masyarakat.

Maka birokrasi harus bisa diperankan secara profesional dan kemampuan terukur dan tidak mengambil risiko politik. Sehingga terlepas dari tekanan politik (underdetermination), apalagi dalam system lokal terjadi transisi dan birokrasi akan lama dalam penyesuaian kelembagaan secara faktual dan rutinitas (overdetermination). Hal ini tentu akan melegakan birokrasi mengambil manfaat secara lebih nyata ketika independensi itu kuat dan memiliki pengaruh terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat.

Loteng tawarkan investasi gampang Dengan catatan investor harus serius

*** Tak berizin, BLH Lobar hentikan proyek pembangunan vila di Batulayar Cegah masalah pemerintah harus tegas

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

PANTAI MAWUN – Kawasan Pantai Mawun, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan ini menunggu sentuhan tangan dingin investor untuk pengembangan. Aneka kemudahan dijanjikan pemkab setempat untuk investasi.

(Suara NTB/ist)

Kurtubi

(Suara NTB/dok)

Perusahaan Tambang Terancam Bubar PENGAMAT Pertambangan dan Energi yang juga Komisaris PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), Dr. Kurtubi mengatakan pengenaan pajak progresif ekspor barang tambang hingga mencapai 60 persen akan menyebabkan perusahaan tambang seperti Newmont dan Freepot akan bubar. Ia menyarankan, pemerintah supaya melakukan adendum kontrak karya (KK), di mana salah satu poinnya memberikan batas waktu tiga tahun bagi perusahaan tambang untuk membangun smelter (pabrik pemurnian) di lokasi tambang karena dinilai jauh lebih efektif.

“Dengan penerapan pajak progresif sampai 60 persen itu, mustahil perusahaan perusahaan tambang itu akan tetap beroperasi. Dia akan bubar. Kemudian, saya khawatir ini bertentangan dengan bunyi kontrak karya (KK) yang diteken oleh pemerintah RI dengan perusahaan tambang,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela menghadiri seminar nasional di Universitas Mataram, Rabu (5/3).

Diterangkan, suatu perubahan dalam bentuk pajak yang tercantum dalam bunyi KK, baru bisa berlaku jika disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini pemerintah pusat dan perusahaan tambang. Jika perusahaan tambang tidak setuju dengan pengenaan pajak progresif tersebut maka itu tidak bisa berlaku.

Sebaliknya jika pemerintah pusat memaksa, katanya, maka perusahaan tambang bisa membawa persoalan itu ke mahkamah arbitrase internasional. “Saya takut posisi pemerintah lemah. Maka cara terbaik, agar perusahaan tambang asing seperti Newmont dan Freepot itu tetap ada maka harus membangun smelter terutama di lokasi tambang,” tambahnya.

Seperti PT Newmont, maka harus membangun smelter di Sumbawa dan PT Freepot harus membangun smelter di Papua. Caranya, menurut Kurtubi adalah pemerintah perlu duduk bersama dengan perusahaan tambang dengan membuat addendum KK. Salah satu poinnya menyebutkan perusahaan tambang harus membangun smelter di lokasi tambang dengan toleransi atau batas waktu tiga tahun.

“Kalau sampai tiga tahun tidak dibangun smelternya maka KK putus, tambang diambil alih Negara, itu caranya. Itu memungkinkan. Kalau dia (perusahaan tambang) mau beriktikad baik maka pasti dia mau teken karena diberi kelonggaran tiga tahun tanpa ada pajak progresif,” pungkasnya.

Menurut Kurtubi, justru jika smelter dibangun di lokasi tambang maka akan jauh lebih efektif dan efisien serta menguntungkan perusahaan tambang itu sendiri. Pasalnya, mereka tidak perlu lagi membayar ongkos kirim barang tambang ke luar negeri atau smelter dalam daerah seperti Newmont yang selama ini membawanya Gresik. Kemudian alasan ketersediaan listrik yang masih kurang mencukupi jika membangun smelter di daerah dinilai tidak menjadi alasan. Pasalnya, perusahaan tambang bisa membangun dan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang ada saat ini.

“Jika perusahaan seperti Newmont tak mau addendum KK, Indonesia artinya all out bekerja supaya tambang ini diambil negara. Bagaimana dengan KK? Nanti kita bisa gunakan argumentasi lain menghadapi mereka di arbitrase,” ujarnya. (nas)

Kejar Target PAD

Lahan Pertanian Menyempit Mataram (Suara NTB) Wakil Menteri Pertanian RI, Rusman Heriawan mengatakan euforia pembangunan di daerah-daerah yang melabrak aturan memberikan andil besar semakin menyempitnya lahan pertanian. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota bahkan provinsi dikatakan berhasil jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Akibat mengejar PAD yang besar, maka terjadilah euforia pembangunan dengan adanya konversi lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan seperti ruko dan fasilitas lainnya yang mendatangkan PAD. “Keberhasilan otonomi daerah itu diukurnya dari penerimaan PAD. Bupati/Walikota dianggap sukses, Gubernurnya dianggap sukses kalau PAD naik. Jadi itu masuk dalam mindset dari para pimpinan daerah. Bagaimana mengejar PAD, sementara kalau dia memproteksi pertanian, apa yang didapat dari petani untuk PAD. Jadi jalan pintas, muncullah euforia-euforia pembangunan yang menabrak aturan, yang mengkonversi lahan pertanian,” ujarnya pada acara seminar nasional pengelolaan lahan terdegradasi untuk ketahanan pangan di Universitas Mataram, Rabu (5/3).

Dikatakan, di Indonesia sudah ada UU tentang per-

lindungan lahan pertanian berkelanjutan. Di mana dalam aturan tersebut pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota wajib membuat Perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Namun, aturan yang dibuat tersebut banyak yang dilanggar.

“Kita bisa berteori tetapi faktanya seperti itu. UU saja tidak cukup, untuk mencegah terjadinya konversi lahan karena ada alasan-alasan ekonomi tadi. Mengejar PAD, ya sudahlah dibuat ruko, karena ada pajak pembangunannya.

Kalau pertanian tidak banyak PAD, padahal justru petanian itu dalam posisi harus kita tolong,” imbuhnya.

Rusman menambahkan, persoalan degradasi dan konversi lahan sangat relevan dengan isu kekinian. Pasalnya, degradasi lahan bagian dari persoalan lahan di Indonesia. Kemudian, konversi lahan pertanian produktif untuk penggunaan yang lain. “Yang menyebabkan konvenersi lahan adalah tuntutan pembangunan. Orang bisa mengatakan konversi lahan itu adalah pilihan pembangunan. Kenapa ada pilihan pembangunan, mungkin juga akibat dari otonomi daerah,” tandasnya.

Untuk mengatasi semakin terbatasnya sumberdaya lahan akibat konversi dan degradasi lahan tersebut maka yang perlu dilakukan adalah eks-

(Suara NTB/nas)

Rusman Heriawan tensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian berkaitan dengan upaya memperluas lahan pertanian, sementara intensifikasi pertanian berkaitan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Untuk itu, sebutnya, tiga hal yang menjadi fokus persoalan pemerintah pusat saat ini dan masa mendatang adalah masalah ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia dan Indonesia secara khusus. Penduduk dunia yang dideklarasikan PBB tahun 2013 lalu sebanyak 7 miliar jiwa. Akan berkembang terus terutama di Negara-negara berkembang dan pada tahun 2050 akan menjadi 9 miliar jiwa. Sementara penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 254 juta jiwa dan dipastikan pada 2025 akan meningkat menjadi 300 juta jiwa. (nas)

RUPA-RUPA

MEBEL

TOKO BANGUNAN

MADU

Halaman 7

MOBIL

PENGOBATAN

KACAMATA

OBESITAS

BATIK

TRAVEL

DIJUAL

SHOWROOM

Praya (Suara NTB) Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk bisa menarik minat investor supaya mau berinvestasi di daerah ini. Selain dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi calon investor, Pemkab Loteng saat ini juga sedang menggodok kemungkinan memberikan diskon khusus dalam hal besaran retribusi daerah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Loteng, Winarto pada Suara NTB di Kantor Bupati Loteng, Selasa (4/3). Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan bentuk fasilitas yang diberikan Pemkab Loteng bagi calon investor, khususnya yang benar-benar mau dan serius untuk berinvestasi di Loteng.

“Jadi bukan hanya kemudahan proses perizinan yang kita berikan, retribusi daerah juga dipermurah. Dengan catatan, investor tersebut memang benarbenar serius berinvestasi di Loteng,” jelasnya.

Menurutnya, khusus proses perizinan yang mudah sejauh ini sudah diterapkan. Di mana dalam mengurus izin, calon investor tidak perlu lama-lama menunggu. Selama persyaratan yang diminta sudah lengkap, hanya dalam beberapa hari saja izin sudah bisa diperoleh. Sementara ter-

kait retribusi daerah saat ini memang tengah dalam proses penggodokan regulasi khusus yang nantinya mengatur tentang pembebanan besaran retribusi daerah bagi investor baru.

Dalam regulasi tersebut akan diatur, bagi investor baru untuk tahun pertamanya hanya membayar sekian persen saja dari total kewajiban retribusi daerah yang harus dibayar. Bahkan bila perlu tahun pertama, retribusi daerah akan digratiskan. Sementara pada tahun kedua, persentase besaran retribusi dinaikkan secara bertahap dan seterus sampai tahun kelima. Setelah tahun kelima, ketika usaha yang dijalankan investor tersebut sudah mapan dan sudah bisa mencapai break event point (BEP), barulah diterapkan pembayaran retribusi secara penuh. “Konsep inilah yang saat ini tengah kita godok dan dicarikan referensinya,” sebut Winarto. (kir)

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

KPUD KLU Verifikasi 1.889 DPT Invalid Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih memproses – verifikasi jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) yang diketahui invalid. Dari DPT invalid sesuai pleno 17 Januari lalu, KPUD berhasil menekan angka DPT invalid dari 3.204 orang menjadi 1.889 orang.

Angka ini pun kini menyisakan angka kurang dari 3 digit atau berkisar 76 orang saja.

Sekretaris KPUD Lombok Utara, Syafrin, S,Sos., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (5/3), menyatakan jumlah DPT invalid mengalami reduksi di sebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, DPT meninggal dunia sebanyak 99 orang, pemilih belum cukup umur teridentifikasi sebanyak 5 orang, pemilih yang tidak dikenal atau fiktif sebanyak 51 orang serta DPT yangpindah domisili dan pemilih ganda tercatat masingmasing 81 orang dan 90 orang.

“Dari total tersebut terdapat penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 321 orang. Angka ini secara otomatis mengurangi jumlah DPT. Hasil pleno 4 Desember lalu tercatat 160.440 orang DPT berkurang menjadi 160.114 pada pleno 17 Januari 2014,” ungkap Syafrin.

Ia menjelaskan, angka DPT hasil pleno 17 Januari lalu itu kembali akan diverifikasi karena masih adanya sejumlah DPT invalid tersisa sekitar 76 orang tersebut. Jelang DPT final Pileg yang dijadwalkan akan diplenokan pada 17 Maret 2014, jajaran KPUD Lombok Utara masih menelusuri keberadaan DPT tersebut.

Didampingi stafnya, Syafrin menyebut beberapa hasil temuan lapangan atas DPT invalid tersebut terjadi karena adanya pencatatan nama ganda atau ditemukannya pencatatan nama alias pada 1 orang. Ada pula sejumlah pemilih yang ditelusuri diketahui merupapkan penduduk pendatang, atau pemegang KTP luar KLU. Namun oleh sebagian Pantarlih, mereka terlanjur dicatat.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) KLU, H. Ruba’in, S.Sos., mengisyaratkan sepanjang DPT tercatat sebagai penduduk di KLU, maka secara otomatis sudah mengantongi NIK. Namun demikian, pihaknya akan turut membantu KPUD apabila terdapat verifikasi DPT yang memerlukan koordinasi dengan Dukcapil. (ari) Syafrin

POLHUKAM

Halaman 8

Diduga Aniaya Siswa

Oknum Guru SMPN 4 Lingsar Tersangka Mataram (Suara NTB) Jajaran Polres Mataram menetapkan oknum guru yang diduga melakukan penganiayaan terhadap siswanya sebagai tersangka. Saat diperiksa yang bersangkutan mengakui perbuatannya kepada penyidik. Ia mengaku khilaf atas semua tindakan yang mencelakakan anak didiknya sendiri, Rabu (5/3).

Saat pemeriksaan TT, oknum guru SMPN 4 Lingsar, mengatakan dirinya memang benar melakukan pemukulan.

Ia mengaku sangat menyesali perbuatannya. Hal itu, disampaikan Kasubbag Humas Polres Mataram AKP Wayan Suteja kepada wartawan. Pihak kepolisian juga telah me-

meriksa beberapa orang saksi terkait kasus tersebut.

“Pelaku sedang diperiksa Unit PPA Polres Mataram.

Laporan sementara, pelaku akan kami tahan. Dia mengakui perbuatannya dan dia juga mengatakan sangat menyesal,” terang Suteja. Pelaku diancam undang – undang

perlindungan anak. Hal itu karena yang menjadi korban penganiayaan masih tergolong anak – anak. “Guru yang bersangkutan akan dikenakan undang – undang perlindungan anak dengan ancaman kurungan minimal tiga tahun penjara,” imbuh Suteja.

Informasi terakhir, status

Tanjung (Suara NTB) Jelang pemilihan Legislatif (Pileg), 9 April 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mulai Rabu (5/3) kemarin, mulai melakukan penyusuran untuk menertibkan atribut partai politik dan atribut calon legislatif yang terpajang di sepanjang jalan. Mengawali penertiban, KPUD KLU melakukan start di wilayah Kecamatan Pemenang.

Penertiban dilakukan KPUD bersama dengan unsur terkait mencakup Aparat Keamanan (TNI/Polri), Satpol PP KLU, Kesbangpolinmas KLU dan Panwaslu. Ribuan atribut Parpol dan atribut Calon Anggota DPRD berhasil dikumpulkan. Tidak hanya atribut di jalan raya, atribut yang tepajang di depan rumah warga juga menjadi sasaran Tim Gabungan.

“Penertiban seluruh atribut Parpol dan Caleg dilakukan serentak, mulai hari ini, baik di Kecamatan Pemenang, maupun Kecamatan lain hingga Bayan. Yang utama dari penertiban ini, tidak hanya mencopot atribut Parpol tetapi juga Caleg, tanpa terkecuali,” ungkap Ketua Divisi Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara, Abdul Karim, di sela-sela penertiban.

Ia menjelaskan, penertiban atribut kampanye parpol dan caleg dilakukan KPUD menyusul telah diberlakukannya Zona Kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 15 tahun 2013. Regulasi tersebut sebagai pedoman pelaksanaan kampanye, termasuk larangan pemasangan baliho. Dalam aturan tersebut, salah satunya mengatur tempat-tempat yang dibolehkan dan tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga. Tempat ibadah, fasilitas umum milik pemerintah, sekolah, adalah lokasi di mana atribut dilarang untuk dipajang.

Terpantau, aksi “bersih-bersih” yang dilakukan Tim Gabungan penertiban hampir tak melewatkan satu atribut pun.

Sejumlah bendera, baliho, stiker hingga foto-foto caleg yang selama ini identik sebagai penunggu pohon, atau penghuni tiang listrik, menjadi sasaran Tim. Salah seorang Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Tanjung, Hendri, di sela-sela penertiban mengakui, kewalahan menertibkan atribut. Menurutnya penertiban atribut membutuhkan kerja keras ekstra mengingat atribut parpol yang dipajang oleh pengurus, caleg dan simpatisan Parpol berada di mana-mana. Dari pagar, pohon, dinding/tembok rumah, hingga tiang listrik. Bahkan tidak jarang, petugas harus memanjat karena atribut partai terikat di atas pohon. (ari)

Pencuri Gondol Rp 109 Juta dari Dalam Mobil Mataram (Suara NTB) Pencuri berhasil menggondol uang Rp 109 juta setelah membobol Kijang Innova Hitam, Rabu (5/3) siang kemarin. Uang yang disimpan dalam mobil itu dikabarkan hilang saat ditinggal oleh pemiliknya hanya dua menit.

Kabar kehilangan tersebut datang dari korban yakni tenaga Administrasi TV 9, Lalu Wiramambal Persada. Dijelaskannya, kehilangan tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Panjitilar Kekalik Mataram.

Korban mengaku uang tersebut adalah milik perusahaan. Ia baru saja melakukan penarikan di KCU Bank NTB. “Sekitar jam 11.00 Wita rekan saya, Bq. Ratna Titik melakukan penarikan di Bank, setelah itu kami melintas di Jalan Panjitilar. Kami berhenti di depan sebuah percetakan, Titik keluar mobil dan masuk ke percetakan tersebut,” katanya.

Tak lama kemudian Lalu Wira menerima telepon dari rekannya di kantor. Katanya, penelpon ingin berbicara dengan Titik. “Saya keluar ngasi telepon ke Titik, pas saya balik ke mobil ternyata uangnya telah raib,” kata sopir tersebut.

Kejadian itupun dilaporkan para korban ke kantor polisi.

Dijelaskan mobil yang ditinggalkanya dalam keadaan terkunci.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kasubbag Humas Polres Mataram Wayan Suteja yang menerima laporan.

“Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Bahwasanya hari kami menerima laporan kehilangan uang di dalam mobil. Dikatakan mobil yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci,” Terang Wayan Suteja. (met)

(Suara NTB/met)

DIPERIKSA - Tim penyidik Polres Mataram melakukan pemeriksaan di dalam mobil milik korban.

itu dan telah memberi binaan khusus. Oknum guru itu mengakui perbuatannya atas dasar khilaf. Dia juga paham sebagai seorang guru yang memanusiakan manusia tidak pantas berbuat seperti itu.

Mengatasipasi terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan, dinas akan menarik guru itu selama satu bulan tak mengajar. “Ini kita lakukan untuk menghindari konflik, ketakutannya masalah ini akan merambat dan berakibat pada hal lain,” terangnya. (met/her)

Cegah Pencurian Sapi, Polisi Dianiaya Perampok

(Suara NTB/ari)

KPU Tertibkan Atribut Parpol dan Caleg di KLU

guru bersangkutan masih menjadi tenaga pendidik aktif di sekolah tersebut. Sebelumnya, guru tersebut dilaporkan ke Polsek Lingsar. Ia dilaporkan pengurus panti yang mengasuh para korban penganiayaan. Namun karena kasusnya melibatkan anak – anak Kapolsek Lingsar melimpahkan ke Polres Mataram untuk ditindaklanjuti.

Ditempat terpisah, Kadis Dikbud Lobar Ispan Junaedi melalui Sekretaris Dikbud, Drs Komarudin mengatakan pihaknya sudah memanggil guru

(Suara NTB/ars)

KAMPANYE KESELAMATAN - Inilah cara unit Ditlantas Polda NTB kampanye keselamatan lalulintas di Jalan Pejanggik Mataram, kemarin.

Kecelakaan di NTB

Sebulan, 40 Pengendara Tewas Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi sementara operasi Simpatik Gatarin 2014, jumlah kecelakaan lalulintas di NTB masih relatif tinggi. Ini ditandai dengan korban tewas sia – sia di jalan raya yang mencapai 40 orang dalam sebulan.

“Kita kasihan dengan masyarakat. Setiap bulan, ada 40 nyawa melayang sia – sia di jalan raya,” terang Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Djoko Rudi Edianto, saat terlibat sosialisasi tertib lalulintas di Jalan Pejanggik Mataram, Rabu (5/3) kemarin. Angka kecelakaan ini berbanding lurus dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor, khususnya roda dua di NTB. Terlebih, dijelaskan Djoko, cara memperoleh kendaraan sangat mudah, bahkan tanpa uang muka.

“Kita tidak mungkin batasi masuknya pasar kendaraan, karena ini parameter dari kesejahteraan hidup

masyarakat. Tapi tolong pemerintah harus mencermati hal ini, jangan hanya polisi saja,” harapnya. Ia mendesak kembali Pemprov NTB serta kabupaten dan kota, kemudian stakeholder yang membidangi sarana dan prasarana jalan, untuk bersamasama mengajak masyarakat tertib, demi antisipasi terus bertambahnya pengendara yang meninggal dunia.

“Dengan cara ini bisa ditekan. Kita sayang kepada masyarakat NTB, prihatin karena setiap bulan 40 orang meninggal karena kecelakaan,” bebernya. Sementara pihaknya, sampai sejauh ini tetap gencar melakukan kegiatan preventif dan edukatif.

Wujudnya, sebagaimana yang dilakukan pagi kemarin, dengan kampanya kepada pengendara agar tata cara berkendara yang baik dan tertib tetap dijalankan.

“Supaya masyarakat tahu diri dan mengerti bahwa den-

gan trek-trekan, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengamanan, itu berbahaya,” tegasnya. Pengamatan Suara NTB dalam sosialisasi sejak pukul 08.00 Wita itu, belasan anggota Ditlantas bersama Polwan menggantung banner bertuliskan kampanye keselamatan. Pesan–pesan moral seperti “dilarang menggunakan handphone saat berkendara”, dilarang ngebut, tetap menggunakan helm bagi pengendara roda dua dan sabuk pengamanan bagi pengendara roda empat.

Media kampanye ringan, seperti badut Zebra ditampilkan di marka jalan. Ada juga anggota polisi yang berdiri pada pijakan kayu setinggi 1 meter, agar lebih mudah dilihat pengendara. Mereka memberi isyarat dengan tangan agar menyalakan lampu, menggunakan lajur kiri bagi roda dua dan lajur kanan roda empat. (ars/met)

Jaring Laba-laba Bawaslu Awasi Pemilu Mataram (Suara NTB) Berbagai upaya dilakukan Bawaslu NTB untuk mencegah terjadinya pelangggaran dalam proses berlansungnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Tak ayal, teknik yang dikenal dengan jaring laba-laba pun digunakan Bawaslu untuk mengawasi pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali ini.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu NTB, Bambang Karyono, ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu (5/2) kemarin, mengata-

kan menggunakan mekanisme jaring laba-laba untuk mengawasi Pemilu. “Jaring laba-laba itu merupakan salah satu cara yang kita lakukan untuk mengawasi Pemilu,” katanya. Ditambahkannya, berlangsungnya Pemilu dengan jurdil dan luber merupakan komitmen Bawaslu dalam mengawasi pemilu.

“Berlansungnya pemilu yang bermartabat adalah komitmen kami,” tambahnya. Adapun mekanisme kerja jaring laba-laba ini dijelaskannya dengan memberikan tugas kepada masing-

masing pengawas lapangan yang ada. “Masing-masing pengawas lapangan bertanggung jawab atas caleg dan PNS di lingkungannya,” bebernya. Pengawas lapangan diyakininya mampu mengawasi posisi PNS dan caleg karena sudah melakukan bimbingan teknis (bimtek) beberapa waktu lalu. “Selain rakor tentang kesepahaman Bawaslu, Panwascam, Pengawas Lapangan serta relawan pemilu untuk mengawasi berlangsungnya pemilu. Bimtek juga telah kami lakukan,” ungkapnya. (ami)

Meski Ada yang Rusak

Kouta Surat Suara di KPU Kota Mataram Terpenuhi Mataram (Suara NTB) – dan terakhir Mataram 5, jumlah Meskipun ada beberapa susurat suara 43.050. Dari kelima rat suara yang setelah dilakudapil tersebut, mendapatkan sukan pelipatan, ditemukan tidak rat suara ulang 1.000 lembar. lengkap atau ada kerusakan oleh Artinya, apabila merujuk panitia pengawas pemilu bersadari jumlah Daftar Pemilih ma Komisi Pemilihan Umum Tetap (DPT) di Kota Mataram, (KPU) Kota Mataram, akan tetadengan jumlah 288.664, kouta pi jumlah surat suara berdasarsurat suara akan terpenuhi. “Inkan Daftar Pemilihan Tetap sya Allah, kalau merujuk dari (DPT) Kota Mataram dapat terDPT, surat suaranya bisa terpenuhi. Demikian disampaikan penuhi,” ungkap Sopian. MenyDivisi Keuangan dan Logistik inggung penyebab kerusakan KPU Kota Mataram, Sopan surat suara tersebut? Sopian Sopian kepada Suara NTB, mengatakan kerusakan kertas Rabu (5/3). suara yakni sobek, gambar hanDirincikan, surat suara DPD ya tercetak setengah dan bolong.

RI totalnya 296.098 lembar Diakui, kerusakan itu murni (Suara NTB/cem) hanya 51 lembar yang rusak kedari perusahaan yang mencetak Sopan Sopian mudian kelebihan yang diberikertas suara tersebut. Hingga kan 120 lembar. Surat suara DPR RI jumlahnya saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan 296.302 yang rusak 148 lembar, kelebihannya 375 KPU Provinsi dan pusat tentang kerusakan kerlembar. Sedangkan, surat suara DPRD Provinsi tas suara tersebut. “Apakah dimusnahkan atau 295.064 lembar, yang rusak 15 lembar. apa, kita masih berkoordinasi dengan KPU ProvinTerkait surat suara DPRD kota, dihitung perdapil si dan Pusat,” katanya. Sementara itu, pelipatan masing – masing. Untuk dapil Mataram 1 jumlah kertas suara baik itu DPD RI, DPR RI, DPRD surat suara 90.943, dapil Mataram 2 jumlah surat Provinsi dan DPRD Kota, diagendakan masing – 61.130 surat suara, dapil Mataram 3, jumlah surat masing selesai dilipat selama dua hari. Pekerjaansuara 51.931, Mataram 4 jumlah surat suara 46.783 nya diserahkan kepada masyarakat sekitar. (cem)

Mataram (Suara NTB) Seorang anggota polisi yang berupaya menggagalkan aksi perampokan di Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia menjadi korban penganiayaan perampok.

Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Bripka Agus Prasetiyo seorang anggota Polri yang sehari– hari bertugas di SPN Belanting, terpaksa harus menjalani perawatan intensif di RS. Luka robek di bagian belang kepala dan tangannya tergolong cukup parah. “Bapak mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan tangan, saya hanya dikabarkan setelah bapak dilarikan ke RS Selong,” kata istri korban, Desi (32), Rabu (5/3) kemarin.

Diceritakan, Agus diserang oleh komplotan perampok bersenjata saat mencoba melakukan pencegahan.

Ia ditebas dengan parang

hingga mengalami luka di bagian kepala dan tangan.

Dalam upayanya, ia berhasil mengamankan beberapa sapi yang hendak dilarikan para perampok. Perampok melarikan diri setelah menganiaya polisi tersebut. “Sapi yang dibawa perampok berhasil diamankan, mereka melewati jalur darat dan laut. Katanya, ada kawan mereka yang menggunakan speed boat,” terang Desi saat mendampingi suaminya di RS. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kasubdit Penmas Polda NTB Adi Prajono, kejadian tersebut dilaporkan terjadi Senin (3/3) malam lalu.

Agus diajak warga untuk melakukan ronda malam.

Laporan dengan Nomor LP:165/III/2014/NTB/Polres Lotim. Senin 12.00 Wita telah terjadi upaya penganiayaan terhadap anggota Polri saat menjalankan tugas. (met)

(Suara NTB/met)

PERAWATAN - Bripka Agus Prasetyo saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Awasi Pemilu

Fitra NTB Adakan Training Pemantauan Politik Uang Mataram (Suara NTB) Training pemantauan politik uang untuk pemilu 2014 yang dilakukan Fitra NTB di Wisma Seruni Rabu (5/3) kemarin menjadi realisasi dari komitmen Fitra NTB untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Koordinator Jaringan Pemantau Pemilu Wilayah NTB, Ramli, mengatakan tujuan dilakukannya training ini adalah sebagai langkah konkret untuk mencapai mimpi besar Fitra NTB. Menurutnya, pemantauan terhadap politik uang ini menjadi penting dilakukan karena politik uang bisa melandasi terjadinya korupsi.

“Semakin tinggi dana yang digelontorkan caleg untuk meraih jabatan, semakin tinggi kemungkinan mereka korupsi setelah menjabat,” tuturnya. Dalam skala nasional, jaringan pemantau politik uang ini tersebar di 15 provinsi dan NTB adalah salah satunya. Di NTB, jaringan ini berada di empat kabupaten/kota. “Kabupaten Bima, Sumbawa, Loteng dan Kota Mataram adalah lokasi fokus pemantauan kami,” ujarnya.

Ditambahkannya, alasan pemilihan empat kabupaten/ kota yang ada di NTB ini karena persaingan yang ketat.

“Empat kabupaten ini merasa perlu kami pantau karena persaingannya cukup ketat.

Semakin tinggi persaingan semakin tinggi pula kemungkinan politik uang terjadi,” bebernya.

Sementara itu ada beberapa masalah yang menjadi fokus pemantauan jaringan ini untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. “Fokus kami adalah masalah jual beli suara, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye dan pemantauan dana kampanye parpol,’’ terangnya.

Kedepan, pihaknya mengaku akan berkordinasi juga dengan Bawaslu NTB. “Akan kami koordinasikan dengan Bawaslu. Kami juga akan membuat pos pantau.

Masyarakat bisa ikut ambil andil juga nantinya,” tungkasnya. Acara ini dihadiri oleh beberapa delegasi dari empat kabupaten lokasi jaringan dan Donal Paris dari ICW sebagai pemateri. Dalam materinya, Donal mengatakan jual beli suara dalam pemilihan umum sangat rantan dilakukan. Tidak hanya itu, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye serta dana parpol harus tetap dipantau. “Sering terjadi laporan dana kampanye parpol tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan. Biasanya dana yang dilaporkan lebih minim daripada yang dihabiskan di lapangan. Ini harus tetap kita pantau,” jelasnya. (ami)

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Hello Kitty, Ultraman dan Gundam Mampir ke Indonesia Jakarta (Suara NTB) Karakter-karakter populer asal Jepang dari era 1950’an hingga yang terkini hadir dalam pameran Japan: Kingdom of Characters di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta.

Eksibisi kerja sama dengan Japan Foundation itu menampilkan ragam karakter Jepang yang sebagian besar dikenal di Indonesia.

Kurator Galeri Nasional Zamrud Setya Negara menjelaskan karakter-karakter Jepang dalam pameran tersebut dikategorikan berdasarkan era kemunculannya di Jepang.

“Ini bisa jadi ajang bernostalgia karena ada juga karakter-karakter Jepang yang pernah ada di Indonesia sejak lama,” ujar Zamrud di Galeri Nasional, Selasa.

Karakter hadir dalam bentuk dua dimensi dan juga tiga dimensi seperti patung, boneka dan figure.

Direktur Japan Foundation Jakarta Tadashi Ogawa menambahkan bahwa hanya sebagian karakter populer yang dipilih mewakili eranya dalam pameran ini, misalnya Ultraman, Gundam dan Hello Kitty.

Dia berharap pameran ini dapat memberi pemahaman lebih mendalam tentang sejarah perkembangan karakter Jepang bagi pengunjung Indonesia.

Dimulai dari era 1950-1960, penonton dapat melihat karakter yang dikenal sejak era tersebut seperti Astro Boy, Ultraman, ninja Hattori-kun, Osomatsu-kun dan Tetsujin 28 gou.

Satu dekade berikutnya diwakili oleh beberapa karakter terkenal seperti Hello Kitty dan Ksatria Baja Hitam.

Selain dalam bentuk patung, Hello Kitty juga dipamerkan dalam pojok khusus berupa replika kamar berisi barang-barang seperti seprai, sandal rumah, bantal, tas, jaket, pemutar dvd, pensil, buku, lampu meja, tas dan handuk bergambar kucing tak bermulut itu.

Era 1980an diwakili robot raksasa Gundam yang pertama kali hadir di Jepang sebagai serial animasi televisi fiksi ilmiah.

Karakter baru yang muncul dua dekade terakhir dalam pameran ini meliputi Chibi Marukochan, Neon Genesis Evangelion, Pokemon, Keroro Gunso, Tamagotchi dan Rilakkuma. (ant/balipost)

Indahnya Islam dalam ”99 Cahaya di Langit Eropa Part 2” “Islam itu toleran, Islam itu jauh dari kekerasan, Islam itu terbuka, Islam itu besar, Islam itu maju, Islam itu modern, dan Islam itu damai.”

PESAN-pesan tersebut coba diangkat oleh penulis skenario Alim Sudio dan coba diterjemahkan ke layar perak oleh sutradara Guntur Soeharjanto melalui film 99 Cahaya di Langit Eropa Part 2.

Lokasi syuting di Cordoba, Spanyol, dan Istanbul, Turki, tentu diharapkan menjadi kekuatan untuk menarik penonton bagi film yang di adaptasi dari novel berjudul sama karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra tersebut.

Sayangnya, film tersebut tidak menayangkan secara cukup sisa kebesaran dan kemegahan Islam di Cordoba.

Porsi terbesar hanya diperlihatkan ketika Hanum, yang diperankan Acha Septriasa, dan Rangga yang diperankan Abimana Aryasatya, berada di dalam

Kathedral Mezquita —sebelumnya merupakan Masjid Cordoba.

Gambar secara utuh kemegahan bangunan yang berdiri di kaki bukit Siera de Montena, dan menjadi pusat keislaman di Andalusia selama tiga abad tidak terlihat.

Penonton akan terhibur dari cuplikan-cuplikan detail keindahan bagian dalam arsitektur bangunan yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Agung Damaskus di Suriah.

Sebutan Cordoba sebagai

HILANG STNK R2 SUZUKI DR5477BC NOKA/NOSIN: MH8FD11OC 6J-606635/E405-ID-607997 AN. I WAYAN GARA HILANG DISEKITAR MATARAM

Halaman 9

Piyu Produseri Film dari Lagu Jakarta (Suara NTB) Musisi Piyu menjadi produser untuk film yang diangkat dari lagu-lagu ciptaannya.

“Aku Cinta Kamu” berisi empat film yang diangkat dari lagu Piyu dengan judul yang sama, “Sakit Hati”, “Jernih”, “Firasatku”, dan “Cinta Itu Adalah”.

Keempat lagu dengan genre dan cerita yang berbeda itu akhirnya dikembangkan menjadi naskah.

Ia bekerja sama dengan penulis naskah Cassandra Massardi untuk menggarap film omnibus tersebut.

Pemetik gitar band Padi ini berkata dirinya memang menyukai film.

“Kebanyakan waktu di rumah saya habiskan buat nonton film daripada buat lagu. Kalau buat lagu di jalan,” kata Piyu saat jumpa pers “Aku Cinta Kamu”, malam ini.

Menjadi produser film omnibus memiliki tantangan tersendiri bagi Piyu.

“Tantangan terbesar saat saya harua menggabungkan empat sutradara berbeda, empat cerita yang berbeda,” tuturnya.

Selain produser, Piyu juga bertindak sebagai sutradara dalam cerita “Jernih”. (ant/balipost) Piyu

Desainer Indonesia Perkenalkan Busana Muslim di London

Teks Kuno Ditemukan di Gua ”Naskah Laut Mati”

London Desainer busana muslimah Dian Pelangi akan memperkenalkan tren busana muslim di Indonesia di University Art of London dalam forum “fashion and faith” pada 6 Maret 2014.

“Dalam dunia fashion, orang-orang Indonesia dapat menyiasati kegunaan busana tidak hanya sebagai fashion, namun bisa tetap menghargai aturan-aturan Islam,” ujar Dian di London, Kamis.

Dian mengungkapkan bahwa pihak University Art of London ingin mengetahui tentang dunia fashion muslim di Indonesia yang semakin berkembang dewasa ini.

Menurut Dian, kaum Muslim di Indonesia sudah menjadi pasar yang potensial untuk dunia fashion, yang terlihat dengan menjamurnya butik-butik pakaian Muslim di seluruh Indonesia.

Ke depannya, Dian berharap agar Indonesia dapat menjadi kiblat fashion busana muslimah dunia pada tahun 2020.

“Berharap agar Indonesia bisa menggelar ajang tahunan seperti Paris Fashion Week dimana semua penggiat fashion bisa berkumpul selama satu minggu untuk acuan mode tahun depannya,” tambah pemilik butik busana muslim di Kemang Utara, Jakarta Selatan. (ant/balipost)

Gulungan yang baru ditemukan dan berasal dari 2.000 tahun lalu itu tersembunyi di balik tiga tempat kulit teffilin yang juga dikenal dengan nama phylacteries, biasanya dibawa oleh laki-laki Yahudi.

Menurut kantor berita Italia, Ansa Mediterranean, tempat itu pertama kali dikeluarkan dari gua pada 1950, tapi isinya tampaknya tidak pernah

diteliti.

Berawal pada 1940an, sisa dari 900 manuskrip ditemukan di 11 gua dekat situs Qumran. Kumpulan teks Alibat berbahasa Ibrani, yang dikenal dengan nama Naskah Laut Mati, termasuk Genesis, Exodus, Isaiah, Kings, dan Deutoronomy.

“Tidak setiap hari Anda dapat kesempatan menemu-

kan manuskrip baru. Ini menarik,” kata arkeolog Yonatan Adler seperti diberitakan Live Science. Sembilan dokumen baru yang belum seluruhnya diteliti ini belum jelas apa yang tertulis di dalamnya. Adler mengumumkan temuannya ini di konferensi internasional Qumran dan Laut Mati di Lugano, Swiss. (ant/balipost)

The City of Light yang menjadi cahaya, inspirasi, pencerahan dari kemajuan pemikiran Islam terhadap ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kesenian pada masa, tidak terwakili dalam film tersebut.

Porsi visual peninggalan Islam di Istanbul, Turki, lebih besar ketimbang di Cordoba, Spanyol.

Gambar secara utuh bagian luar Hagia Sofia dan Masjid Biru atau yang lebih dikenal Blue Mosque ditampilkan sekilas.

Cuplikan dari dua tempat ini yang kemudian dijadikan kekuatan untuk menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang penuh toleransi.

Bagaimana simbol-simbol Islam dihilangkan di Kathedral Mezquita namun justru simbol-simbol nasrani tetap dipertahankan di Hagia Sofia.

Kekuatan dari film produksi Maxima Pictures yang hendak menunjukkan kebai-

kan-kebaikan Islam sebagai agama rahmatan lilalamin ini justru banyak tersampaikan dalam adegan-adegan Khan dan Stefan yang dilakoni oleh Alex Abad dan Nino Fernandez.

Perdebatan-perdebatan dalam keseharian sahabat Rangga yang sama-sama sedang menyelesaikan pendidikan doktoral mereka di Vienna of University di Wina, Austria ini menjadi menarik karena menjelaskan secara sederhana dan ringan ajaran-ajaran Islam yang selama ini justru sering kali menjadi perdebatan di dunia.

Pesan kuat bahwa Islam sebenarnya jauh dari kekerasan telah tersampaikan sejak awal film yang diproduseri Ody M Hidayat ini dimulai.

Khan kecil yang berdialog dengan sang ayah yang merupakan seorang guru di Pakistan tentang jihad memperlihatkan bagaimana Islam

mengajarkan cinta damai.

Ayah Khan tidak memberikan pedang untuk berjihad, tetapi memberikan pena sebagai bekal Khan untuk berjihad.

Pada adegan lain, penjelasan Rangga kepada Stefan yang memegang paham sekuler tentang siapa pun termasuk setan yang tercipta dari api akan merasakan sakitnya azab api neraka dijelaskan secara sederhana oleh suami dari Hanum ketika Stefan berteriak kesakitan setelah tangannya dipukul untuk ketiga kali.

Analogi lain juga digunakan Rangga untuk menjelaskan poligami dalam Islam kepada Stefan.

Tidak mudah menyelesaikan dua bidang studi sekaligus dalam waktu bersamaan, begitu pula ketika harus menghadapi dua orang istri dalam waktu bersamaan secara adil.

Masih ada beberapa pesan lain tentang Islam yang men-

jadi kekuatan film yang banyak mengambil setting Kota Wina tersebut.

Tentang berwudhu, tentang berhijab, tentang halal dan haram produk yang dikonsumsi, tentang janji yang harus ditepati, dan tentang bagaimana menjadi agen muslim yang bagik sebagai pihak minoritas khususnya di Eropa.

Dan tentu saja pesan penting bagi mereka yang menimba ilmu di negera-negara maju bahwa mereka pergi untuk kembali ke negara masing-masing, untuk membangun negeri.

Bukan saja Rangga yang memegang teguh prinsip tersebut, tetapi juga Khan yang harus berjihad memajukan Pakistan dengan ilmu yang diperoleh setelah mengambil gelar PhD di Wina.

Pemandangan Kota Wina dengan bangunan-bangunan indah khas Eropa dan Pegu-

nungan Alpen masih memanjakan penonton seperti di film sebelumnya.

Kehidupan kampus yang menjadi latar belakang cerita penuntasan pendidikan doktoral juga mendominasi.

Cuplikan-cuplikan gambar Masjid Nabawi dan aktivitas tawaf di Kabah yang mewakili cerita Rangga dan Hanum berkunjung ke Tanah Suci menjadi pelengkap yang semakin membuat petualangpetualang muslim ingin bergegas memulai perjalanannya.

Sang sutradara film berharap dalam film yang diperankan Acha Septriasa, Abimana Aryasatya, Raline Shah, Nino Fernandez, Alex Abbad, Marissa Nasution, dan aktris cilik Gecchae ini mendapat sambutan yang lebih besar dari film 99 Cahaya di Langit Eropa yang berhasil mendatangkan lebih dari 1,250 juta penonton. (ant/balipost)

LAUNDRY

DIJUAL

LOWONGAN

CORAL&BATU ALAM

AKSERORIS HP

Jakarta (Suara NTB) Arkeolog menemukan sembilan gulungan kecil berisi teks Alkitab di Gua Qumran di mana Naskah Laut Mati ditemukan.

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

Dukung Ketahanan Pangan PULUHAN Dekan Fakultas Pertanian dari seluruh Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia hadir dalam deklarasi mendukung pengelolaan lahan terdegradasi untuk mendukung keamanan dan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) di Ruang Rapat Utama lantai III Univer(Suara NTB/dys) sitas Mataram, Rabu (5/3).

Wan Abbas Zakaria Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal FKPTPI, Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, menilai semua pihak penting membangun sinergisitas jika ingin memperbaiki kondisi dunia pertanian di Indonesia. “Masalah ketahanan pangan jadi masalah yang cukup kompleks yang membutuhkan sinergi semua pihak untuk mempercepat proses perbaikan dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan yang kini menjadi ancaman,” ujarnya.

Menurutnya, FKPTPI dengan segala kapasitas dan SDM yang dimilikinya segera merekomendasikan kepada seluruh kepala daerah membuat undang-undang sebagai upaya untuk mempertahankan lahan pertanian dari ancaman konversi lahan dan terjadinya degradasi lahan. Konversi merupakan upaya untuk mengalihfungsikan lahan pertanian yang berkualitas dan produktif menjadi tidak berkualitas. Sedang degradasi lahan tanpa ada pengalihfungsian lahan, akan tetapi produktivitasnya berkurang. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Bupati Perintahkan Inspektorat Investigasi Bangunan PSMP Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, sudah memerintahkan Inspektorat Lobar menginvestigasi masalah yang ada pada bangunan Pusat Sanggar Mutu Pendidikan (PSMP) Gerung setelah plafon di salah satu ruangan di bangunan tersebut rusak beberapa waktu lalu.

Ia pun telah memanggil Kepala PSMP, H. Ahmad Muhtar dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Ispan Junaidi, SPd, MEd, untuk meminta klarifikasi perihal masalah ini.

“Saya sudah perintahkan Inspektorat untuk menginvestigasi masalah di bangunan Sanggar Mutu Pendidikan,” tegasnya, Rabu (5/3).

Dalam hal ini, ujarnya, Inspektorat perlu menelusuri

proyek bangunan tahun 2012 ini untuk mengetahui lokasi kekurangan, apakah bahan tidak sesuai spek ataukah pengerjaannya kurang bagus. ‘’Hal ini akan diinvestigasi langsung oleh Inspektorat,’’

Mendikbud Berikan Penjelasan ke DPR (Suara NTB/dys)

PELATIHAN - Suasana pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kebahasaan guru Bahasa Indonesia se-Kota Mataram di Kantor Bahasa Provinsi NTB, Rabu (5/3).

Kurikulum 2013

Pembelajaran Bahasa Indonesia Gunakan Pendekatan ’’Scientific’’ Mataram (Suara NTB) Salah satu konsekuensi atas diterapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang menjadi pilot project pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah pada model pembelajaran.

Seperti yang terjadi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pembelajarannya, guru-guru mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak lagi mengajar dengan menggunakan pendekatan tekstual, tapi scientific.

“Guru mata pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 ini tidak lagi mengajar menggunakan pendekatan tekstual akan tetapi menggunakan pendekatan kontekstual atau scientific,” terang Kepala Sub Bidang Pengendalian Penggunaan Bahasa pada Badan Bahasa Nasional, Drs. Sutejo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kebahasaan guru Bahasa Indonesia se-Kota Mataram di Kantor Bahasa Provinsi NTB, Rabu (5/3).

Menurut Sutejo, yang penting dipahami semua guru Bahasa Indonesia adalah memahami pendekatan pembelajaran sebagai konsekuensi Kurikulum 2013. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual menjadi model yang harus dilakukan setiap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alasannya, pendekatan kontekstual dinilai sebagai model yang pas dengan kondisi siswa saat ini.

Pada dasarnya, ujarnya, ada empat model belajar Bahasa Indonesia yang bisa dijadikan rujukan oleh para guru-guru, di antaranya belajar membangun konteks, pemodelan teks, membangun teks secara bersama dan membangun teks secara mandiri.

Membangun konteks bisa diartikan sebagai cara belajar untuk memberikan pemahaman terhadap siswa, yakni belajar merasakan secara langsung terhadap setiap materi yang sedang dipelajari.

Misalnya, siswa sedang mempelajari materi lingkungan, model belajarnya bisa saja nanti guru mengajar siswa di luar kelas. Itu dimaksudkan agar siswa bisa merasakan secara langsung apa yang sedang dipelajari. “Jadi itulah arti dari belajar membangun konteks atau pendekatan scientific, begitu pula terhadap tema-tema yang lainnya,” terangnya.

Sementara untuk pemodelan teks, guru nantinya akan menyiapkan modul belajar yang dibagikan ke setiap siswa.

Dari itu, siswa dapat menganalisa berbagai kebutuhannya secara langsung setelah sebelumnya mereka terjun ke lapangan (belajar, red). Begitupun dengan membangun teks secara bersama dan membangun teks secara mandiri. Nantinya, siswa akan belajar menulis, menganalisis baik secara berkelompok dan mandiri. “Itulah perbedaan antara model pembelajaran setelah diterapkannya Kurikulum 2013,” tandasnya. (dys)

17 Maret, Penyaluran BSM Tahap Pertama Akhmaloka (ant/bali post)

ITB Jadi PT Khusus Riset Bandung (Suara NTB) Institut Teknologi Bandung (ITB) diusianya yang ke-55 tahun akan mencanangkan sebagai perguruan tinggi (PT) riset, saat ini ITB sendiri telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH).

“ITB yang telah ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum memiliki banyak tantangan ke depan. Dengan status hukum tersebut, maka ITB telah menetapkan jati dirinya sebagai perguruan tinggi riset,” kata Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka dalam sambutannya dalam sebuah acara di Bandung beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, untuk karakteristik dan ketentuan-ketentuan normatif tentang ITB sebagai perguruan tinggi riset telah dirumuskan oleh senat akademik ITB. Menurut dia, pada hakikatnya perguruan tinggi riset berbeda dengan perguruan tinggi pengajaran dalam hal fungsi dan struktur organisasinya karena fungsi utama dari perguruan tinggi pengajaran ialah pelestarian atau konservasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penyebarluasan iptek melalui pengajaran.

“Dan ini berbeda dari ini, fungsi utama dari perguruan tinggi riset ialah penciptaan iptek baru melalui riset dan pendidikan pascasarjana dan difusi iptek ke masyarakat luas melalui riset dan pengabdian pada masyarakat,” katanya.

Untuk tantangan ke depan setelah ITB dijadikan perguruan tinggi riset, dijelaskan Akhmaloka akan lebih besar lagi.

“Dengan perguruan tinggi berstatus badan hukum, mengemban misi untuk semakin responsif terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat dan semakin antisipatif dalam menjawab tantangan masa depan,” katanya.

Pihaknya menuturkan, keberadaan ITB untuk kemajuan bangsa dan kemajuan peradaban manusia sekaligus memperluas dan memperkuat perannya dalam pembangunan bangsa. “Ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pendidikan tinggi dan pengembangan iptek ke dalam pembangunan bangsa. Saat ini, industri-industri komersial memainkan peranan yang makin penting dalam mendukung pembiayaan riset-riset di perguruan tinggi,” katanya.(ant/bali post)

Muhtar yang tidak memberitahukan secara langsung mengenai ambruknya plafon gedung dan memilih berbicara pada media. Selain itu, pihaknya akan memperbaiki plafon yang rusak, termasuk akan dialokasikan dana pemeliharaannya. ‘’Untuk alokasi dana perawatannya, kalau memungkinkan pada APBD akan dialokasikan. Jika tak memungkinkan, maka akan dialokasikan di APBD P,” janjinya. (her)

PT Harus Bersinergi Perbaiki Dunia Pertanian

Implementasi Kurikulum 2013

Jakarta (Suara NTB) Mendekati tahun ajaran baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyampaikan tiga hal penting terkait impelementasi Kurikulum 2013 pada rapat kerja dengan anggota Komisi X DPR RI, di kantor DPR RI, Jakarta.

Mendikbud sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, menuturkan, tiga hal tersebut adalah buku, pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Ketiganya, kata dia, tidak terlepas dari sasaran yang akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 diantaranya sekolah, guru, dan siswa. “Jumlah sekolah sasaran tingkat SD sebanyak 148.171 sekolah, SMP/SMPLB 35.597 sekolah, SMA/SMLB 12.403 sekolah, SMK 10.628 sekolah. Sehingga total sekolah sasaran sebanyak 206.799 sekolah,” terangnya.

Sasaran guru pada setiap jenjang, kata Mendikbud, jumlah guru sasaran tingkat SD sebanyak 783.935 guru, SMP/SMPLB 415.980 guru, SMA/SMLB 139.398 guru, dan SMK 85.688 guru. sehingga total seluruh guru sasaran sebanyak 1.425.001 guru.

Selanjutnya, sasaran siswa untuk tingkat SD kelas 1,2,4,5 berjumlah 17.640.917 siswa, SMP/SMPLB kelas 7 dan 8 berjumlah 7.107.950 siswa, tingkat SMA/SMLB kelas 10 dan 11 berjumlah 3.468.510 siswa, serta SMK kelas 10 dan 11 berjumlah 3.027.467 siswa. Total sasaran seluruh siswa berjumlah 31.244.844 siswa.

Jadwal (master schedule) tahun pelajaran baru akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli. Oleh karena itu yang paling pokok sebelum masuk minggu kedua bulan Juli yaitu pelatihan.

“Kami merencanakan semua pelatihan selesai satu minggu sebelum Ramadhan, agar tidak ada keluhan beratnya menjalankan pelatihan karena ibadah puasa,” tutur Mendikbud.

Mendikbud mengatakan, pada 10 Maret 2014 akan dilakukan penyegaran narasumber. Begitu penyegaran ini selesai, narasumber akan mempersiapkan dan mempelajari bahan-bahan pembelajaran untuk pelatihan instruktur nasional yang akan dimulai sekitar minggu ke 3 dan ke 4 April 2014.

“Narasumber mempersiapkan bahan sekitar 3-4 minggu, Ketika instruktur nasional ini selesai, maka pelatihan guru sasaran bisa segera di mulai pada awal Mei. Dihitung-hitung dengan empat angkatan dan terdistribusi dibeberapa region itu bisa diselesaikan pada minggu ketiga bulan Juni,” katanya. (ham)

tambahnya.

Diakuinya, pihaknya sudah mendapatkan penjelasan tentang kondisi PSMP dari Kepala PSMP. Menurutnya, ada beberapa titik yang harus direhab dan diperbaiki. Ia pun telah meminta agar Kepala Dinas Dikbud segera memperbaiki dalam jangka waktu seminggu ke depan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud Ispan Junaidi mengkritik Kepala PSMP H. Ahmad

Jakarta (Suara NTB) – Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 siap disalurkan. Pemerintah menjadwalkan rencana penyaluran pada tanggal 17 Maret 2014 untuk tahap pertama. Persoalan-persoalan teknis di tahun 2013 diperbaiki di tahun 2014, ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, pada acara rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di kantor DPR RI Jakarta, Selasa (4/3).

Dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (5/ 3),Mendikbud mengatakan, dari sisi jumlah atau realisasi pencairan untuk APBN tahun 2013 sudah tersalurkan dengan baik. Pada APBNP 2013, ada dua sumber data penerima BSM, yaitu berdasarkan KPS dan formulir usulan sekolah (FUS). ‘’Komposisi jumlah keseluruhan penerima BSM adalah 12.551.069 siswa atau 98 persen,’’ terangnya.

Penyaluran BSM tahun 2014 ini terdiri dari dua tahun pelajaran, yakni dari Januari-Juni yaitu tahun pelajaran 20132014 semester dua. Sementara pada bulan Juli-Desember tahun pelajaran 2014-2015 semester satu. “Kemdikbud ingin memastikan untuk semester dua tahun pelajaran 20132014 penerimanya adalah siswa pemerima KPS atau kartu BSM yang telah ditetapkan,” ujar Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, kartu BSM yang telah ditetapkan untuk penerima tahun 2013 dan sudah terdata akan mendapatkan di semester kedua tahun 2013-2014. Sedangkan bagi penerima di semester pertama pada tahun pembelajaran 2014-2015 akan berbeda lagi, karena sudah ada yang lulus dan ada pendatang baru kelas satu. ”Bagi

(Suara NTB/ist)

JELASKAN - Mendikbud Mohammad Nuh saat menjelaskan mengenai penyaluran BSM di hadapan Komisi X DPR RI, Selasa (4/3) lalu. siswa yatim dan piatu, anakanak dari panti asuhan, serta anak-anak terlantar tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan BSM,” tegasnya.

Adapun biaya satuan BSM untuk SD sebesar Rp 450.000 per tahun atau per dua semester, SMP sebesar Rp750.000 per tahun atau per dua semester, dan SMA sebesar Rp 1.000.000 per tahun atau per dua semester. “Kami ingin memastikan pertengahan Maret BSM dapat dicairkan,” kata Mendikbud.

Untuk SD, kuota sasaran akan diberikan kepada 3.028.194 siswa, SMP 1.176.800 siswa, SMA 250.456 siswa, dan SMK 173.643 siswa.

Total keseluruhan pada tahap pertama sebesar 4.629.093 siswa atau sekitar 50 persen akan disalurkan, dan sisa sasaran sebesar 4.556.144 siswa akan disalurkan pada tahap berikutnya. Khusus BSM untuk siswa korban bencana erupsi gunung Sinabung Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, telah disalurkan mulai bulan Februari 2014.

Pada bagian lain, Mendik-

bud menjelaskan, BSM merupakan milik personal dan transaksinya merupakan transaksi personal, dan bukan transaksi kolektif. Setelah dicermati penyalurannya dari pengalaman yang ada, terdapat tiga kelemahan dalam penyaluran, yaitu fase rekrutmennya, yaitu dalam hal mencari siapa yang akan menjadi kandidat penerima BSM, kemudian fase pengolahan data yang sudah direkrut, dan fase titik penyaluran dari penyalur ke siswa.

“Banyak persoalan dari penyalur ke siswa penerima BSM, menjadi banyak pintu, sehingga terjadi adanya potongan melalui pengumpulan, dan sebagainya,” ujar Mendikbud.

Mendikbud mengatakan, setelah melalui pemilihan bank penyalur, Kemdikbud pun membuat kesepakatan dengan bank penyalur yaitu BRI. Kesepakatan itu adalah adanya jaminan transaksi BSM merupakan transaksi personal dan bukan transaksi kolektif, dan setiap siswa tidak diharuskan meninggalkan saldo, sehingga siswa penerima BSM bisa mendapatkan haknya dengan utuh. (ham)

Mataram (Suara NTB) Wakil Menteri Pertanian, Dr. Rusman Heryawan mengharapkan perguruan tinggi (PT) dan masyarakat lainnya bisa bersinergi memperbaiki dan membangun dunia pertanian di Indonesia. Selain itu, dunia kampus, khususnya Fakultas Pertanian yang ada di seluruh PT terlihat terpisah-pisah dengan dunia pertanian, terpisah dari dunia birokrasi. Padahal dibutuhkan sinegisitas semua pihak untuk memperbaiki persoalan pertanian.

“Oleh karena itu, keberadaan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) ini sangat penting untuk melakukan berbagai upaya intensifikasi agar lahan pertanian tidak lagi terdegradasi dan mengalami konversi yang justru merugikan dunia pertanian,’’ ujarnya saat memberikan sambutan

pada acara deklarasi mendukung pengelolaan lahan terdegradasi untuk mendukung keamanan dan ketahanan pangan di Universitas Mataram, Rabu (5/3).

Di sisi lain, dirinya gembira dengan adanya deklarasi untuk mendukung pengelolaan lahan terdegradasi untuk mendukung keamanan dan ketahanan pangan. Apalagi, persoalan yang dihadapi Indonesia adalah adanya ancaman ketahanan pangan.

Menurutnya, ada tiga ancaman ketahanan yang menjadi isu besar di antaranya adalah ketahanan pangan, energi dan air. “Dan bangsa Indonesia sedang menghadapi ketiga ancaman tersebut mulai dari ancaman ketahanan pangan akibat semakin menyempitnya lahan pertanian sampai pada ancaman ketahanan air,” ujarnya. (dys)

Guru Malas Terancam Tak Dapat Tunjangan Sertifikasi Selong (Suara NTB) Di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) jumlah guru yang sudah disertifikasi sebanyak 5.691 orang. Guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi itu diingatkan untuk lebih hati-hati dan rajin melaksanakan tugas mengajarnya. Pasalnya, guru yang diketahui malas, terancam tidak akan diberikan tunjangan sertifikasinya.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), H. M. Juhad menjawab Suara NTB di Selong, Rabu (5/3).

Menurutnya, berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pencairan dana sertifikasi tahun 2014 ini, diingatkan pemberiannya hanya kepada guru yang memenuhi syarat. Sementara guru yang dalam satu bulan diketahui tidak mengajar dalam waktu tiga hari dipastikan tunjangan sertifikasinya hangus untuk satu bulan. ‘’Termasuk guru yang cuti karena melahirkan sekalipun, tidak akan diberikan tunjangan sertifikasinya,’’ terangnya.

Ketentuan tunjangan sertifikasi kembali ke kas negara ini juga berlaku bagi yang cuti untuk pergi haji yang biasanya berlangsung selama 40 hari. Selama ini dihitung dua bulan tidak mengajar dan ditegaskan tidak akan mendapat jatah uang yang besarannya satu bulan tambahan satu kali gaji tersebut.

Intinya, guru yang dibayarkan tunjangan sertifikasinya adalah mereka yang memenuhi syarat untuk dibayarkan. Syarat utamanya memenuhi waktu mengajar selama 24 jam dalam sepekan.

Kurang dari 2 jam saja selama sepekan itu bisa terancam tidak dibayar. Total dana tunjangan sertifikasi yang digelontorkan pusat ke Lotim tahun 2014 ini kurang lebih Rp 60 miliar.

Kegiatan pembayaran tunjangan sertifikasi tahun 2014 ini, ujarnya, sudah melalui proses. Harapannya, minggu ke dua bulan Maret ini sudah dapat selesai verifikasi datanya. Paling telat sebelum Minggu terakhir bulan Maret sudah keluar Surat Keputusan (SK) pembayarannya dari pusat dengan demikian bisa langsung dibayarkan.

Pembayaran tunjangan ini ditargetkan bisa dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pileg), tanggal 9 April 2014 mendatang. Saat ini, Dikpora terus mengkomunikasikan rencana pembayaran dan bisa dicairkan tepat waktu. ‘’Pembayaran ke PNS biasanya jauh lebih lancar.

Sedangkan yang swasta ini dinilai ada saja persyaratan yang belum lengkap sehingga mengganggu proses pem-

(Suara NTB/rus)

H. M. Juhad

bayaran,’’ terangnya.

Sejauh ini, ujarnya, jumlah guru di Lotim yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi diakui masih didominasi guru negeri. Catatan tahun 2012, jumlah guru PNS yang sertifikasi sebanyak 4.155 orang dan non PNS sebanyak 144 orang. Ditambah lagi tahun 2013, tercatat sebanyak 1.357 guru PNS yang sudah mengantongi tunjangan sertifikasi dan hanya 57 guru swasta.

Jumlah guru swasta yang belum sertifikasi diakui sampai saat ini masih sangat banyak. Untuk guru negeri dicatat hanya tersisa tinggal 1.593 orang. “Ya, yang non PNS ini masih banyak,” akui Juhad.

Target Dikpora, tahun 2015 mendatang, sudah tuntas semua guru PNS di Lotim yang pengangkatannya terakhir 1 Januari 2005 sudah disertifikasi semua. Sedangkan guru-guru yang diangkat di atas tahun 2006, tidak boleh lagi menempuh cara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), namun harus melalui jenjang pendidikan tambahan selama dua semester lagi, yakni melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kegiatan PPG ini dilaksanakan oleh sejumlah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), antara lain Universitas Mataram, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong. ‘’Ada juga perguruan tinggi di luar daerah yang diikuti oleh guru bidang studi yang tidak ada program studinya di NTB,’’ ujarnya.

Juhad menambahkan, tahun 2014 ini untuk menuntaskan sisa guru yang belum sertifikasi, sudah mulai dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG). Sebanyak 781 guru sudah mengikuti UKG dan selanjutnya yang sudah lulus akan diikutkan dalam kegiatan PLPG yang digelar Lembaga Pemjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB di Mataram. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

Turnamen “All England”

Pelatnas Prima

Duel Sesama Indonesia di Babak Pembuka Jakarta (Suara NTB) Wakil ganda putra Indonesia yaitu Markis Kido-Marcus Fernaldi Gideon dan Wahyu Nayaka-Ade Yusuf langsung bertemu pada babak pertama All England Super Series Premier 2014 di National Indoor Arena, Birmingham, Inggris, Rabu.

Pertemuan kedua wakil Indonesia itu terjadi setelah pasangan Wahyu-Ade mendapatkan promosi sehingga tidak harus menjalani pertandingan kualifikasi karena calon lawan yaitu pasangan Mohd Zakry Abdul Latif-Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari asal Malaysia batal tampil.

“Sebagai unggulan pertama kualifikasi, Wahyu-Ade langsung lolos ke babak utama setelah lawan mundur,” kata pelatih ganda putra Herry Iman Pierngadi seperti yang dilansir oleh tim media PBSI. Pertandingan antara KidoFernaldi dan Wahyu-Ade dipastikan akan berlangsung seru meski keduanya memiliki perbedaan rangking yang cukup jauh. Pasangan Kido-Fernaldi saat ini berada pada peringkat 19 sedangkan Wahyu-Ade rangking 32 dunia.

Meski demikian, pasangan Kido-Fernaldi lebih diunggulkan karena faktor pengalaman. Apalagi juara Prancis Terbuka Super Series 2013 mulai tampil solid pada beberapa kejuaraan internasional khususnya Markis Kido yang merupakan mantan juara du-

nia dan Olimpiade bersama Hendra Setiawan.

“Semuanya berpeluang lolos rintangan pertama. Walau bertanding melawan senior mereka, Wahyu-Ade tetap punya kans untuk menang. Tinggal bagaimana mereka bisa menampilkan permainan maksimal di lapangan,” kata Herry menambahkan.

Sementara itu pasangan nomor satu dunia Hendra SetiawanMohammad Ahsan akan mengawali kejuaraan dengan total hadiah 400 ribu dolar AS itu dengan menghadapi pasangan Rusia, Vladimir Ivanov-Ivan Sozonov, sedangkan Angga Pratama-Rian Agung Saputro ditantang wakil tuan rumah, Peter Briggs-Harley Towler dan Ricky Karanda SuwardiBerry Angriawan bertemu dengan Michael Fuchs-Johannes Schoetler (Jerman).

Pada ganda campuran, jua-

ra bertahan Tontowi AhmadLiliyana Natsir akan menjalani laga perdana dengan menghadapi wakil Malaysia yaitu pasangan Chan Peng Soon-Lai Pei Jing.

Sebelumnya Liliyana Natsir menegaskan jika pertandingan pertama merupakan fase sulit meski lawan yang dihadapi rangkingnya jauh di bawah.

Meski demikian ia akan bermain maksimal guna meraih hatrik juara All England.

“Kami tidak akan puas dengan hasil sebelumnya.

Tuan Rumah Kota Solo Jawa Tengah dipastikan menjadi tuan rumah pertandingan simulasi bulu tangkis sebelum kontingen Indonesia turun pada kejuaraan beregu bergengsi Piala Thomas dan Uber di India, 18-25 Mei. Ketua Bidang Binpres PP PBSI Rexy Mainaky di Jakarta, Rabu,

mengatakan sesuai dengan rencana pertandingan simulasi yang melibatkan semua pemain ini akan dilakukan 26 April.

“Semua pemain yang disiapkan akan turun. Jadi semuanya bisa melihat kemampuan yang dimiliki tim Indonesia,” katanya di sela program NET Home of Badminton di Pelatnas Cipayung Jakarta, Rabu. (ant/ bali post)

Makanya kami akan terus berusaha,” kata Liliyana PERTAHANKAN GELAR - Ganda campuran Tontowi Natsir.

Ahmad (kanan) dan Liliyana Natsir mempertahankan gelar juara Juara All England pada 2013. Pasangan tersebut bertekad meraih hattrick juara All England pada tahun ini.

(ant/bali post)

Atlet KLU Usung Panji Kabupaten Lain di NTB Tanjung (Suara NTB) Sekretaris KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak menyangkal sejumlah atlet asal KLU telah mengusung panji Kabupaten/Kota lain di NTB. Hal ini, tidak dapat dihindari oleh KONI karena beberapa faktor non teknis.

“Misalnya, atlet Golf yang berlaga beberapa waktu lalu pemenangnya dari Kota Mataram, tetapi aslinya dia orang KLU. Ada juga atlet pencak silat peraih Emas dari Lombok Timur, dia justru anak Santong (Kecamatan Kayangan, KLU),” aku Sekretaris KONI KLU, H. Ruba’in, kepa-

da Suara NTB, Rabu (5/3).

Diterangkan Ruba’in, keterwakilan Pegolf KLU yang meraih medali emas dengan mengusung panji Kota Mataram saat Kejurda belum lama ini terjadi karena faktor teknis olahraga. Bahwa syarat terselenggaranya sebuah Kejuaraan Cabang tertentu, Pengcab yang terlibat minimal 5 Kabupaten/kota. Untuk mencukupi tambahan 1 kuota lagi, KLU dengan terpaksa merelakan ateltnya untuk mewakili Kota Mataram. Hasilnya justru di luar dugaan. Atlet yang dilepas ke Kota Mataram justru menyumbang

Incar Juara USIA boleh saja muda, namun kelincahan dia dalam menunggangi motor special engine (SE) 50 cc tak boleh dipandang sebelah mata. Atlet cilik ini sangat lincah dan penuh semangat saat melalui lintasan motocross yang penuh tanjakan dan beberapa gundukan tanah yang menjulang tinggi. Itulah yang membuat Nakami (10) tetap terlihat sangat bersemangat menggeluti olahraga motocross. Atlet yang baru duduk elas 4 SD ini bercita-cita untuk menjadi crosser terbaik nasional.

Dihubungi Suara NTB di sela latihan di sirkuit grasstrack dan motocross di Bukit Sandik, Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Selasa (4/3) lalu. Nakami terlihat sangat bersemangat saat menunggangi motor special engine mungilnya.

Siswa kelas 4 SD Integral Lukman Al Hakim Ampenan Mataram ini akan ambil bagian di kejuaraan bergengsi tersebut. Dia pun siap bersaing dengan crosser dari Pulau Jawa, Bali dan NTB untuk tampil sebagai juara di kelas SE 50 cc open. Persiapannya pun sudah dilakukan secara matang untuk ambil bagian di event bergengsi tersebut.

“Target pasti juara, karena latihan sudah cukup, selain itu saya pernah meraih juara dua di kejurnas motocross di Malang tahun 2012,” ucap Nakomi yang saat itu didampingi kedua orang tuanya.

Putra pasangan Untarto dan Dinamaulani ini memang cukup bernyali untuk menargetkan juara kelas bergengsi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari beberapa prestasi yang pernah diukirnya di beberapa kejuaraan nasional grasstrack dan motocross yang pernah diikutinya dalam tiga tahun belakangan ini.

Tiga tahun menggeluti olahraga motocross tersebut, Nakami selalu tampil sebagai nominasi juara, belum lama ini dia berhasil menyabet juara dua di kelas 50 cc open di kejurnas motocross power cross di Malang tahun 2012 lalu.

Prestasi yang diukirnya di setiap kejuaraan nasional itu membuat dirinya semakin percaya diri untuk terus mengukir prestasi.

Dengan dukungan penuh dari kedua orang tuanya nakami ingin mencetak prestasi di kejuaran terbuka grasstrack dan motocross Danlanud yang akan berlangsung di Sirkuit motocross Bukit Sandik, Lobar. (fan)

Nakomi (Suara NTB/fan)

emas, sedangkan atlet tuan rumah (KLU) harus puas di peringkat 3.

Hal yang sama juga berlaku bagi salah satu atlet pencak silat yang mewakili Lombok Timur. Pesilat kelahiran Dusun Santong, Kecamatan Kayangan, harus melewati penjaringan, hingga pembinaan dari Pemkab Lombok Timur, karena yang bersangkutan semasa menimba ilmu mendapat perhatian lebih besar dari Pemkab yang kini dipimpin Ali Bin Dahlan tersebut. Dengan prestasi itu pula, Pemkab Lotim ngotot untuk mempertahankan

bakat atlet bersangkutan.

“Ada beberapa hal di luar teknis yang tidak membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Anak Santong ini, sejak sekolahnya lama di Selong, sehingga ketika kita minta, KONI Lombok Timur tidak mau melepas karena sudah lama melakukan pembinaan terhadap atlet ini,” ujarnya.

Kendati demikian, KONI KLU tidak ingin terpaku pada bakat yang sudah menjadi milik Pemkab lain. KONI diisyaratkannya, akan tetap berupaya melahirkan bibit baru berkualitas sehingga da-

pat mengharumkan nama Lombok Utara di kancah kejuaraan tingkat Provinsi.

Diakui atau tidak, kata Ruba’in, pihaknya sejauh ini masih terkendala pada anggaran untuk melahirkan bakatbakat berkualitas. Setidaknya sejak tahun ini, anggaran untuk KONI sedikit lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp 1,2 miliar.

“Persoalan di olahraga, yang kita bangun adalah manusianya. Untuk melahirkan bakatbakat berkualitas, tidak dalam waktu instan tetapi butuh proses,” tutupnya. (ari)

Mariati Tak Mau Ikut, Milasari Bidik Emas SEA Games Mataram (Suara NTB) Dipanggil mengikuti Pelatnas SEA Games adalah impian semua atlet, namun atlet pencak silat NTB, Mariati tampaknya tidak begitu senang dipanggil mengikuti Pelatnas, sementara rekannya Indara Milasari merasa bangga dipanggil Pelatnas, karena dia punya ingin membidik medali di SEA Games.

Mariati yang didampingi Milasari saat ditemui Suara NTB di Mataram, Rabu (5/3) kemarin mengatakan dia bersama rekannya Milasari telah dipanggil oleh Pengurus Besar (PB) IPSI untuk mengikuti Pelatnas Prima. Pelatnas kali ini merupakan persiapan mengikuti SEA Games 2015 dan Kejuraan dunia.

Namun sungguh mengejutkan pernyataan yang dilontarkan oleh atlet kelahiran Lombok Tengah (Loteng) ini, menurut Mariati pemanggilan Pelatnas tahun 2014 ini justru bukan sebuah kabar gembira, bagi Mariati pelatnas tidaklah penting karena menurutnya tidak jelas. “Saya tak ingin berangkat Pelatnas, soalnya tidak jelas event apa yang akan kita ikuti,” ucapnya.

Alasan lain yang membuat Mariati tak ingin mengikuti Pelatnas adalah untuk menghindari cedera, pasalnya setiap kali dia mengikuti Pelatnas, dia selalu berakhir dengan cedera, hal ini dikarena program latihan yang diterapkan di Pelatnas dinilainya kurang membuat dia nyaman.

Dicontohkannya, pada Peltnas Persiapan SEA Games Myanmar tahu 2012 hingga 2013 lalu, di mengaku sangat kecewa, karena dia yang biasanya turun dikelas D putri dipaksakan untuk memperkuat kelas F putri. Kondisi bongkar pasang kelas itu diakuinya membuat dia merasa kurang nyaman.

“Saya kurang nyaman di Pelatnas, karena saya yang biasa turun di kelas D dipaksakan naik di kelas F, setelah berat badan saya naik, kini saya kesulitan untuk turunkan berat badan lagi,” sesalnya.

Berbeda dengan rekannya, Milasari. Meski sudah dua kali gagal berangkat SEA Games, namun Milasari masih tetap berharap ikut Pelatnas. Milasari mengaku punya misi besar untuk masuk Pelatnas, targetnya adalah meraih medali di SEA Games 2015. “Kalau saya sendiri akan berangkat, karena target saya ikuti SEA Games,” ucanya.

Sementara itu, pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere yang dimintai tanggapanya soal pernyataan Mariati yang tak ingin mengikuti Pelatnas mengaku tak bisa memaksa.

Dia mengaku tidak dapat memaksakan Mariati harus mengikuti Pelatnas, karena dia sangat menghargai setiap keputusan atletnya.

Meski demikian hati kecilnya berharap atlet-atletnya dapat mengikuti Pelatnas karena tak semua atlet bisa masuk Pelatnas. Atlet yang dipanggil Pelatnas jelas bukan atlet sembarang, karena mereka adalah orang-rang terpilih yang dinilai memiliki peluang mengukir prestasi di kancah Internasional.

“Kalau tidak ingin mengikuti Pelatnas, Ya, tidak apaapa. Dari pada dia uring-uringan tak mau latihan,ya tamatlah dia. Saya tetap selalu menjaga psikologi atlet dan menghormati apapun menjadi keputusan atlet,” ucapnya. (fan)

Dilema Prendelli Melawan Keperkasaan Spanyol Madrid Laga belum digelar, salah satu pelatih timnas sudah dirundung prihatin. Adalah Cesare Prandelli yang melatih Italia justru menyebut bahwa duel melawan Spanyol “bukan saat yang tepat”, meskipun hanya pertandingan persahabatan.

Juara dunia Spanyol akan menjamu Italia di Stadion Vicente Calderon dalam laga persahabatan, dan kedua tim sama-sama membawa sederet pemain anyar.

Kedua timnas yang siap berlaga di Piala Dunia 2014 di Brasil itu bersiap saling menjajal kekuatan dalam pertandingan yang diadakan pada Kamis dini hari, pukul 04.00 WIB. Kedua tim sama-sama berpredikat sebagai kekuatan dari Mediterania. Baik pelatih Spanyol, Vicente Del Bosque, maupun Prandelli kini tengah bersibuk menyiapkan timnya masing-masing menghadapi Piala Dunia 2014 di Brasil.

Italia menyandang beban psikologis. Berkaca dari final Piala Eropa 2012, “Gli Azzurri” ditaklukkan Iniesta dan kawan-kawan dengan skor yang relatif mencolok, 0-4. Di Piala Konfederasi 2013, Italia menelan pil pahit kekalahan.

Capaian itu jelas-jelas membuat Prandelli ketar-ketir, bahkan mengapungkan nada

pesimisme. Untuk itu, Pirlo dan kawan-kawan diharapkan mampu menggali untuk menemukan noktah kekuatan lawan.

“Kami akan menghadapi tim yang kuat. Kalau boleh memilih, saya berpendapat, lebih baik tidak melakoni pertandingan ini, tetapi organisasi mengharuskan. Saya yakin kami akan bertemu mereka kembali.”

“Jika kami menang melawan mereka pada pertandingan nanti, setiap orang berpikir bahwa kami telah siap melaju sampai semi-final Piala Dunia. Jika kami kalah, hal itu benar-benar bencana.”

Spanyol dan Italia tengah membarui diri dengan menurunkan beberapa pemain anyar. Di kubu Spanyol, ada debutan Diego Costa, striker asal Brasil yang telah mencetak 21 gol di ajang La Liga musim ini.

Di kubu Italia, ada Gabriel Paletta, bek naturalisasi asal Argentina yang bermain bagi Parma. Ia telah turun dalam delapan laga.

Spanyol tengah dilindungi dewi Fortuna. Salah satunya kedatangan striker kelas dunia yang kini membela Atletico Madrid, Diego Costa. Pada Maret tahun lalu, ia membela Brasil dalam pertandingan persahabatan, kini ia bergabung

bersama timnas Spanyol.

Ketika Costa berbicara di surat kabar Spanyol, AS, ia mengatakan, “Saya sangat senang mendapat panggilan dari (pelatih Vicente) del Bosque. Pertandingan melawan Italia di (stadion) Calderon merupakan hal yang istimewa.”

Costa disebut-sebut sebagai salah satu striker terbaik di dunia dengan torehan rekor istimewa. Ia mengemas 26 gol dalam 30 laga La Liga dan penampilan di Liga Champions musim ini, menurut Whoscored.

Jika saja Spanyol mampu mendayagunakan pemain ini lebih intensif, maka bukan tidak mungkin Costa bakal menjadi salah satu “mesin gol” bagi timnya di Piala Dunia 2014 di Brasil. Hanya saja proses perpindahan kewarganegaraan pemain ini sempat memantik kontroversi.

Mengenai Costa, Pelatih Spanyol Vicente Del Bosque mengaku hal ini memang menjadi kebijakan yang khusus. “Kasus (Diego Costa) khusus, ia memang dipanggil dan ia memang lahir di Brasil. Ia pemain yang berprestasi di klubnya, karena itu ia dapat memberi kontribusi bagi kami. Itu alasan kami memanggil dia, tidak ada alasan lain.” (ant/bali post)

Puyol Tinggalkan Barca di Akhir Musim

Barcelona Kapten Barcelona, Carles Puyol, akan meninggalkan klub itu pada akhir musim kompetisi setelah selama ini berjuang keras mengatasi cedera pada kakinya, seperti diakuinya Selasa.

Pemain bertahan berusia 35 tahun, yang selama ini menjadi pemain favorit bagi para penonton tim itu, hanya tampil dalam lima pertandingan liga musim ini dan memutuskan mengakhiri permainannya di Nou Camp.

Puyol, yang melakukan debutnya di Barca pada 1999, merupakan pemain kedua yang tampil paling banyak bersama klub itu, 593 pertandingan, dan hanya kalah oleh Xavi Hernandez.

“Saya akan meninggalkan FC Barcelona pada akhir musim kompetisi ini,” katanya dalam temu pers seperti dikutip Reuters.

“Saya sudah mengatakan

hal ini kepada klub dan kami sepaham untuk memutuskan jalan yang terbaik. Saya akan meninggalkan sisa dua tahun kontrak saya,” katanya.

“Cedera yang mendera saya semakin buruk dan saya kira ini membuat saya tidak mungkin bermain dalam level pertandingan yang saya lakoni selama ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Belum berakhir hari ini, masih ada sisa tiga bulan lagi. Saya harus berjuang keras untuk mewujudkan impian klub pada musim ini.”

Puyol berasal dari tim yunior Barcelona, La Masia, dan melakukan debutnya di bawah asuhan pelatih Louis van Gaal.

Ia bertindak sebagai kapten tim selama lebih dari 10 tahun tapi tidak lagi sebagai kapten dalam dua musim ini karena cedera kaki.

Ia meraih 21 gelar juara bersama klub dan mendapat enam piala domestik, dan memenangi semua kompetisi pada 2009.

Bersama Spanyol ia meraih gelar juara Euro 2008 dan Piala Dunia 2010 tetapi cedera menyebabkan ia tidak masuk tim pada Euro 2012.

Media Spanyol melaporkan, pemain Katalan itu dapat melanjutkan karirnya dalam kompetisi yang levelnya tidak terlalu berat, seperti Major League Soccer, tetapi ia belum memberi indikasi apa yang akan dilakukannya kelak.

“Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan setelah 30 Juni mendatang. Kelihatannya usai musim ini saya butuh istirahat. Saya tidak ada istirahat selama empat tahun terakhir, padahal saya sedang dalam cedera,” (ant/bali post) katanya. (ant/bali post)

Milasari dan Mariati

(Suara NTB/fan)

Prancis Akui Bukan Favorit Piala Dunia Paris Prancis yang gagal bersinar pada turnamen-turnamen besar sejak Piala Dunia 2006, tidak akan berlaku sebagai favorit Piala Dunia tahun ini, kata pelatih Didier Deschamps seperti dikutip Reuters.

Les Bleus menjuarai Piala Dunia di tanah airnya pada 1998, lalu diikuti juara Euro 2000 sebelum kembalinya Zinedine Zidane mengilhami sukses mereka sampai final Piala Dunia 2006.

Prancis tidak pernah tampil mengesankan lagi sejak pensiunnya sang playmaker setelah tersisih di babak pertama Euro 2008 dan Piala Dunia 2010 sebelum mencapai perempatfinal Euro 2012. “Kami tak bisa berlagak menjadi di antara para favorit karena ada tim-tim yang tampil kuat dalam empat atau lima tahun terakhir,” kata Deschamps menjelang laga persahabatan melawan Belanda dini hari nanti.

“Anda bisa membincangkan peringkat FIFA tapi kenyataannya ada di sana,” kata dia merujuk peringkat 18 Prancis dalam daftar FIFA itu.

Prancis tampil kurang meyakinkan pada awalnya dalam Piala Dunia kali ini dengan kalah 0-2 dari Ukraina namun berbalik menang 4-0 di Stade de France.

“Tim-tim takut pada kami karena Prancis selalu memiliki bakat,” kata kapten dan kiper Hugo Lloris seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps dan Karim Benzema

SUARA NTB

Kamis, 6 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

LOWONGAN

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

RUPA-RUPA

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 6 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

JALAN-JALAN

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

Halaman 14

Keindahan pantai Lakey dengan pasir putihnya.

Pantai Lakey

(Suara NTB/ula)

Diburu Peselancar Dunia, Butuh Sentuhan Kebijakan

(Suara NTB/ula)

Pantai Lakey di Kecamatan Hu’u Dompu sudah menjadi destinasi wisata kelas dunia. Keunikan ombaknya membuat para peselancar dari berbagai dunia terus berdatangan. Namun, melihat kondisinya, pantai ini tampaknya membutuhkan sentuhan dari para penentu kebijakan.

Muhammad Ali

SELAIN potensi wisata untuk surfing, ada banyak potensi wisata lain yang dapat menunjang pariwisata Lakey seperti potensi wisata air panas di laut selatan hingga batu hijau di Jambu. Sayang, minimnya promosi dan penataan membuat potensi wisata ini masih minim dikunjungi.

Muhammad Ali, pelaku pariwisata Lakey kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, mengungkapkan, Lakey merupakan destinasi wisata dunia dengan keindahan ombaknya untuk surfing. Sehingga wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lakey ratarata mereka yang ingin

melakukan surfing dengan tujuan utama ke Bali.

“Karena hanya untuk surfing, merekapun jarang yang tinggal lama dan paling lama sekitar dua pekan,” katanya.

Pariwisata Lakey belum terkoneksi dengan potensi pariwisata lain yang ada di Dompu untuk memperpanjang masa liburnya. Namun pelaku pariwisata Lakey kini terus mengembangkan potensi yang ada untuk memperpanjang masa libur para turis dengan menawarkan paket perjalanan ke potensi wisata lain seperti air terjun di Desa Daha.

“Tapi memang potensi air terjun ini masih menggunakan

jalan kaki, karena akses kendaraannya belum ada,” kata Ali. Diakui Ali, potensi pariwisata pendukung obyek surfing di Lakey seperti air terjun di Daha, air panas di pantai selatan Huu, pendakian ke goa Jepang dan potensi pariwisata lainnya belum tertata dengan baik dan tersosialisasikan.

Untuk penataan pantai Lakey saja masih terkesan berorientasi proyek dan menyelesaikan anggaran tanpa memperhatikan estetika.

“Pembangunan WC umum di pinggir pantai depan hotel Amangati hanya ada di Lakey

dan menjadi sorotan para touris. Tetapi tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah dan saat ini WC umum itu mulai kelihatan kumuh,” jelasnya.

Pembenahan pariwisata Lakey menurut Ali, harus bersinergi antara pemerintah dan pelaku pariwisata. Termasuk menghadirkan pentas seni dan budaya pada acara-acara di hotel untuk menghibur tamu hingga menumbuhkan pengusaha lokal yang berorientasi pada makanan lokal di sekitar Lakey.

“Untuk makanan, di Lakey masih monoton pada makanan ala negara asal touris. Belum ada yang menyajikan

makanan khas Dompu setiap waktu. Kami sendiri menyajikan makanan khas Dompu pada waktu-waktu tertentu,” katanya.

Selain itu, Hendro pelaku wisatawan Lakey lainnya, mengungkapkan, masalah transportasi dari bandara Sultan Salahuddin Bima ke Lakey masih menjadi masalah. Tamu hotel tidak diperkenankan jemput dan harus diantar oleh taksi bandara. Sementara biaya yang ditarik oleh taksi sekitar Rp 600 ribu setiap kali antar dan itu menjadi beban hotel untuk membayarnya.

“Tamu kita biasanya lang-

sung pesan penginapan langsung dengan penjemputan. Akibat kebijakan yang diterapkan di bandara membuat pihaknya harus membayar biaya ganda untuk transportasi lokal tamunya,” ungkap Hendro.

Masalah pengantaran tamu ini sering kali dipersoalkan di bandara Bima, tapi hingga saat ini tidak terselesaikan. Bahkan ada kesan, pihak bandara dikendalikan oleh pemilik taksi. Selain itu, masalah perpanjangan landasan bandara yang berdampak pada terbatasnya pesawat yang mendarat membuat kunjungan ke Lakey masih banyak dikeluhkan. (ula)

Disenangi Turis Australia LAKEY dengan deburan ombaknya yang khas disukai oleh para peselancar dari berbagai belahan dunia. Turis dari Australia sangat senang berkunjung kemari. Bahkan, serangkaian travel warning dari pemerintah mereka tak membuat para peselancar jerih mengunjungi Lakey.

Saat ini, Pantai Lakey sebagai destinasi pariwisata NTB dan bahkan pariwisata dunia terus berbenah. Pembenahan tidak hanya dilakukan di sekitar obyek wisata, tapi juga pada akses jalan hingga obyek pariwisata pendukung lainnya. Kendati promosi pariwisata belum maksimal dilakukan pemerintah, namun tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Lakey dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, mengungkapkan, Lakey dengan potensi ombaknya untuk dijadikan tempat surfing masih menjadi andalan penggemar surfing dari berbagai belahan dunia.

Karena pariwisata dengan minat khusus untuk surfing, sehingga bulan Juli-Oktober merupakan waktu dengan tingkat kunjungan tertinggi setiap tahunnya. “Puncak kunjungan turis manca Negara terjadi pada Juli hingga Oktober, karena saat itu ombaknya cukup bagus untuk surfing,” jelas Hj. Sri Suzana.

Di luar bulan Juli – Oktober, lanjut Sri Suzana, pihaknya bersama pelaku pariwisata Lakey mendorong turis untuk berselancar dengan angin.

Olah raga ini cukup bagus di sekitar Lakey hingga daerah Jambu. Namun untuk wisatawan local juga banyak memanfaatkan untuk menikmati panorama pantai Lakey dengan pasir putihnya dan

”

Mereka beranggapan, hubungan kedua negara tidak bisa mengganggu minat mereka untuk bersurfing ke Lakey

Hj Sri Suzana

(Suara NTB/ula)

obyek wisata di sekitarnya.

“Kita juga terus mendorong dan membenahi pantai Jambu untuk menjadi obyek wisata dukungan pantai Lakey,” katanya.

Dengan komitmen pemerintah untuk terus membenahi Lakey, obyek pariwisata Lakey kedepan akan semakin dilirik dan tingkat kunjungan akan semakin maju. Apalagi tahun 2014 ini, pemerintah akan memperbaiki akses jalan tembus Parado Bima.

Akses jalan ini dapat membuka potensi pariwisata baru yang selama ini masih sulit dijangkau yaitu potensi pariwisata air panas di laut selatan Huu. “Saat ini, potensi pariwisata air panas hanya diakses oleh kalangan tertentu, seh-

RUPA - RUPA

ingga belum menjadi daerah tujuan wisata karena akses jalannya yang masih sulit.

Tapi dengan dibukanya akses jalan tembus Parado, maka obyek pariwisata ini akan menunjang pariwisata Lakey,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Sri Suzana, kunjungan wisatawan ke Lakey dari tahun ke tahus terus mengalami peningkatan. Tahun 2012, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Lakey mencapai 25.468 orang dan warga Negara Australia merupakan wisatawan yang paling banyak yaitu sekitar 12.633 orang. Baru diikuti oleh Jepang sekitar 2.733 orang, Thailand sekitar 1.589 orang dan Perancis sekitar 1.509 orang.

Tahun 2013 hingga September tercatat sebanyak 25.213 orang dan Australia masih yang mendominasi yaitu sekitar 13.075 orang, diikuti oleh turis asal Jepang sebanyak 2.798 orang, Perancis sekitar 1.401 orang dan Thailand sebanyak 1.147 orang.

“Peringatan berkunjung ke Indonesia oleh pemerintah Australia tidak pernah mempengaruhi minat kunjung ke Lakey. Mereka beranggapan, hubungan kedua negara tidak bisa mengganggu minat mereka untuk bersurfing ke Lakey,” jelasnya.

Namun Hj Sri Suzana mengaku, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi di Lakey untuk memperpanjang masa libur wisatawan. Karenanya, ia terus mengharapkan dukungan dana dari pemerintah atasan dan menggandeng pelaku wisata.

“Kalau kita andalkan dana APBD, itu mustahil.

Dana APBD cukup terbatas, sehingga kita harus mencari dana dari pusat dan minta dukungan pelaku wisata,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Pariwisata Lakey yang sudah didukung dengan hotel berbintang dapat memanjakan wisatawan yang berkunjung ke Lakey. Selain itu, turis yang memiliki dana terbatas juga tersedia fasilitas hotel yang terjangkau.

Akses jalan ke Lakey akan mempermudah wisatawan berkunjungan ke Lakey. Tahun ini, pemerintah pusat akan memperbaiki kembali akses jalan hingga ke Parado Bima dari Lakey dan menyelesaikan akses jalan searah di Lakey.

(Suara NTB/ula)

Objek wisata pantai Jambu dengan batu hijaunya juga menjadi salah satu objek pendukung pariwisata lakey.

(Suara NTB/ula)

Turis yang menikmati pemandangan Pantai Lakey.

RUPA - RUPA

NUSANTARA

SUARA NTB Kamis, 6 Maret 2014

Tidak Ada Sabotase

RUSAK - Bangungan rusak akibat ledakan di Markas Kopasaka, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/2). Dua dari sedikitnya 86 korban luka-luka akibat ledakan amunisi mendapat perawatan di Rumah Sakit Mintoharjo, Jakarta.

(ant/Bali Post)

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia Laksda Iskandar Sitompul mengimbau masyarakat untuk menngikuti informasi rinci seputar penyebab dan data korban ledakan di gudang amunisi Pasukan Katak Armada Barat (Armabar) TNI AL, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Timur. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.30 WIB, Rabu (5/3).

Menurut Iskandar, Wakasal Laksdya TNI Hari Bowo bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Arief Rudianto sudah meninjau langsung Pondok Dayung. ‘’Investigasi masih berlangsung yang dipimpin oleh Wakasal Laksdya TNI Hari Bowo. Tentu hasilnya akan segera kami informasikan penyebabnya apa. Yang pasti jumlah korban terus berkembang,’’ kata Iskandar Sitompul di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintoharjo di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Sementara terkait jumlah korban terakhir, menurut Iskandar, sebanyak 87 orang, di antaranya 72 orang dirawat di rumah sakit, 1 (satu) orang meninggal atas nama Sertu Iman, 1 (satu) orang lagi dirawat di ruang ICU RSAL Mintohardjo, sisanya sudah diperkenankan kembali ke rumah masing-masing.

Laksda Iskandar Sitompul menegaskan bahwa ledakan ini murni kecelakaan dan tidak ada unsur sabotase. ‘’Kasal Laksamana TNI Marsetio dan juga Menkopolhukam Djoko Suyanto telepon saya mengatakan ini tidak ada sabotase, memang kecelakaan murni,’’ kata Iskandar.

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio mengatakan pihaknya baru mendapat laporan mengenai ledakan yang terjadi di gudang peluru Armada Barat, Tanjung Priok.

Namun menurutnya, ledakan dan kebakaran itu tak akan menyebabkan gangguan vital sebab yang meledak sebagian besar hanya senjata ringan.

“Yang pasti Pondok Dayung itu tempat penyimpanan amunisi ringan Di sana kan ada lapangan tembak, amunisi pistol, laras panjang, hanya terbatas jumlahnya. Masih kita selidiki,” kata Kasal Marsetio di sela-sela peringatan HUT Badan SAR Nasional (Basarnas) serta peresmian 2 kapal milik Basarnas di dermaga PT Indah Kiat Pulp And Paper Merak Mas, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kapuspen TNI AL Laksda Iskandar Sitompul menambahkan hingga tengah hari, pihak Tim TNI AL masih melakukan penyelidikan terjadinya ledakan. Sedang POM TNI Al tengah meneliti identitas 87 anggota TNI Al yang menjadi korban ledakan. Mayoritas korban adalah personel TNI AL yang bertugas di sejumlah unit di kawasan itu. Di antaranya adalah Komando Pasukan Katak Koarmabar TNI AL. Selain gudang persenjataan, Pondak Dayung merupakan lapangan tembak Pasukan Katak, dan terdiri bangunan perkantoran dengan aktivitas rutin sekitar 100 - 150 anggota Pasukan Katak setiap hari, serta fasilitas pemeliharaan kapal.

Adapun persenjataan yang diduga meledak terdiri atas senjata laras panjang, laras pendek.

Menurut Laksda Iskandar Sitompul , lokasi ledakan merupakan pulau kecil sangat terpencil jauh dari fasilitas TNI Al lainnya, sekitar 2 km dari pelabuhan. Sekitar lokasi ledakan terdapat Satpol Air, Sedang di utaranya, sekitar 150-200 meter terdapat fasilitas pemeliharaan kapal TNI AL, namu jaraknya cukup jauh sehingga tidak terkena dampa ledakan. (ant/Bali Post)

Gudang Senjata TNI AL Meledak

Satu Tewas, 86 Terluka Jakarta (Suara NTB)Sersan Satu Imam Syafei, harus kehilangan nyawanya akibat ledakan gudang senjata dan amunisi Komando Pasukan Khas TNI AL kawasan barat, di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Rabu (5/3). Selain itu, 86 orang yang lain menjadi korban luka dalam berbagai tingkatan.

“Jadi total 87 orang korban, termasuk seorang polisi. Korban luka-luka dirawat sebagaimana mestinya di RS Mintohardjo,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Untung Surapati, di Jakarta, Rabu petang.

Lokasi di sekitar ledakan terjadi kini sudah dijaga personel Polisi Militer TNI AL. Hanya personel militer yang boleh berada di sana.

Syafei merupakan personel fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Lantamal III Jakar-

ta. Saat kejadian dia berada di dekat sumber ledakan, walau tidak diungkap apakah dia sudah kehilangan nyawanya saat ledakan itu terjadi.

Menurut Surapati, hampir semua korban adalah personel TNI AL. “Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan kami,” kata dia.

Ledakan terjadi di pulau kecil yang dipergunakan sebagai gudang persenjataan dan amunisi TNI AL. Gudang amunisi yang meledak, berisi senjata ringan. ‘’Tempat penyim-

Sebelas Calon Hakim MK Tak Berkriteria Negarawan

GKR. Hemas (ant/Bali Post)

UU Administrasi Kependudukan Berpotensi Kikis Kebhinekaan Yogyakarta (Suara NTB)Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan hasil amandemen masih memiliki potensi mengikis kebhinekaan masyarakat.

“Di mana dari Undang-Undang itu, hanya memperbolehkan enam agama yang sah dicantumkan dalam kartu identitas kependudukan yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buda dan Konghucu,” kata istri Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X itu di Yogyakarta, Rabu (5/3).

Dalam seminar “Tantangan dan Harapan Masa Depan Indonesia Pasca 2014” di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, Hemas mengatakan pengesahan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) No 23 Tahun 2006 yang kini menjadi UU No 24 Tahun 2014 itu tidak mengindahkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut dia, UU yang dinilai tidak mengadopsi keberagaman di Indonesia itu, juga akan memiliki dampak serius terhadap masyarakat yang masih menganut agama kepercayaan untuk memperoleh haknya sebagai bagian dari warga negara.

“Penganut agama-agama kepercayaan asli Indonesia seperti yang ada di Kuningan, Kudus, Papua, Sulawesi Tengah dan Selatan, tidak bisa bersekolah dan tidak bisa menikah secara resmi karena memiliki agama di luar agama resmi,”katanya.

“Mereka menurut saya tidak bisa dipaksa untuk kemudian mengikuti agama lain, yang justru merupakan agama pendatang dari luar Indonesia,” kata Hemas menambahkan.

Realitas itu, menurut dia, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang antara lain menyebutkan negara harus dapat melindungi dan memfasilitasi seluruh warga negaranya.

Selain itu, Bhineka Tunggal Ika sebagai jati diri bangsa juga menjadi lemah untuk diimplementasikan. Semangat mayoritas-minoritas justru muncul dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif. “Indonesia sekarang sudah mulai dipecah, dikikis persatuannya. Hidup rukun dan gotong royong kini menjadi terkotak-kotak,”katanya.

Menurut Hemas, hal itu menjadi ganjalan kuat bagi DPD dalam mempertahankan beberapa provinsi yang ingin menyatakan merdeka. “Kami di daerah-daerah telah mencoba mempertahankan daerah yang ingin merdeka bukan hanya Riau, Papua, Bali tapi masih ada lagi.Apalagi regulasi diskriminatif itu masih ditambah dengan adanya dana bagi hasil pusat-daerah yang timpang,”kata dia.(ant/Bali Post)

Halaman 15

Jakarta (Suara NTB) Sebelas calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tidak masuk dalam kriteria negarawan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-undang MK. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani setelah ikut melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama tiga hari.

“Saya belum menemukan calon hakim MK yang ikut uji kelayakan dan kepatutan masuk dalam kategori negarawan,” kata Yani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/3).

Menurutnya, syarat negarawan yang diminta UndangUndang agar calon hakim MK sangat berat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar syarat tersebut dihilangkan melalui revisi UU MK. “Dibutuhkan kriteria rinci bahwa negarawan itu seperti apa. Harus diubah UU. Terlalu tinggi syarat negarawan itu. Harus dibuat penjelasan bahwa negarawan itu misalnya berumur 60 tahun,” kata politisi PPP itu.

Selain itu, dari 11 calon hakim MK tersebut juga perlu banyak belajar tentang sejarah ketatanegaraan agar komprehensif dalam putuskan sebuah perkara.

Terlihat dari proses uji kelayakan dan kepatutan, calon hakim MK yang lumayan mendekati kriteria negarawan hanya hitungan jari.

“Paling tidak moral, dan pemahaman hukum cukup baik.

Kalau ideal, mana ada sih pe-

(ant/Bali Post)

Ahmad Yani

jabat negara sekarang yang ideal,” katanya.

Dengan sulitnya mencari hakim MK yang negarawan, ujar Yani, fraksinya menyerahkan keputusan kepada Tim Pakar untuk memilih dua dari 11 calon hakim MK. “Kita tergantung dari Tim Pakar, apa yang direkomendasikan, akan diikuti. Tentu sebelumnya kita berdebat dulu dengan Tim Pakar dari rekomendasi yang disampaikan itu,” ujarnya.

Dari apa yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan melibatkan Tim Pakar, seharusnya diikuti oleh Presiden dan Mahkamah Agung.

“Sekarang adanya Tim Pakar, ini perubahan besar.

Kita berharap, Presiden dan MA dalam ajukan calon hakim MK juga gunakan cara seperti DPR,” ucap Yani. (ant/Bali Post)

panan amunisi ringan, senjata laras panjang dan laras pendek,’’ tambah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul di Rumah Sakit Mintoharjo, Jakarta.

Hingga saat ini, kata dia, penyebab ledakan gudang amunisi TNI Angkatan Laut itu belum diketahui. Tim Mabesal yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) Laksamana Madya TNI Hari Bowo telah berada di Pondok Dayung un-

tuk melihat langsung tempat kejadian perkara.

“Mudah-mudahan dalam waktu dua pekan sudah ada hasil investigasinya,” katanya. Ia menegaskan tak ada sabotase dalam ledakan gudang amunisi Kopaska (Komando Pasukan Katak) tersebut karena peristiwa itu memang kecelakaan murni.

“Mungkin sistem penyimpanan, sirkulasi udara yang kurang tepat, sehingga memicu ledakan gudang amunisi tersebut,” kata Kapuspen TNI. Ia mengaku kedatangannya ke rumah sakit untuk mengecek berapa jumlah korban yang ada di beberapa rumah sakit.

Rusak Kantor Polair Polda Metro

Ledakan di gudang amunisi ini, juga merusak Kantor Polisi Air Polda Metro Jaya dan melukai seorang polisi. Direktur Polisi Air Polda Metro Jaya, Kombes Makhruzi, mengatakan, ledakan di gedung amunisi itu juga berdampak pada markasnya yang letaknya memang berdekatan. ‘’Plafon rusak, dan kaca-kaca pecah karena kantor yang lokasinya dekat sama gudang itu ‘’ kata Makhruzi, di Jakarta, Rabu.

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan, polisi sedang membantu TNI AL memblokade dan mensterilkan kawasan agar masyarakat tidak masuk lokasi ledakan. (ant/Bali Post)

KPK akan Sita Harta Anas Jakarta (Suara NTB)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyita harta Anas Urbaningrum setelah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

“Kalau (harta) itu hasil kejahatan, ada indikasi ya mesti disita,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu (5/3).

KPK pada hari ini menetapkan Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dengan menyangkakan Anas melangar melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pengenaan pasal tersebut memberikan kewenangan KPK untuk menyita harta kekayaan Anas yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

KPK saat ini masih menelusuri aset terkait Anas. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK belum melakukan penyitaan terkait dengan penyidikan kasus TPPU ini.

Sebelumnya KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korup-

11.128 Hektar Lahan Terbakar di Riau Pekanbaru (Suara NTB) Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan 11.128 hektare lahan hutan dan perkebunan serta semak belukar di Provinsi Riau terbakar sejak empat pekan terakhir.

“Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jauh meningkat. (ant/Bali Post) Kemarin itu luas TERBAKAR - Sejumlah petugas Manggala Agni Kemenlahan yang ter- hut memadamkan kebakaran di Kabupaten Bengkalis, bakar sesuai Riau, Selasa (4/3) lalu. dengan data yang masuk baru sekitar 10.502 hek- di Kota Dumai 794 lahan hangus.

Di Kabupaten Indragiri Hilir 329 hektar,” kata Agus Wibowo, Humas BNPB di Posko Satuan Tugas Pen- tar, Pelalawan 165 hektar, Kampar 159 anggulangan Bencana Kabut Asap hektar, Indragiri Hulu 137 hektar, terakhir Provinsi Riau di Lapangan Udara Rokan Hilir 128 hektar hangus.

Kebakaran lahan di Riau tahun ini Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Luas lahan terbakar terbanyak terjadi sejak awal Februari dan terus menurut data tersebut ada di Kabu- meluas hingga kini dengan menyebabpaten Bengkalis 4.685 hektar, Mer- kan ruang udara di berbagai wilayah anti 3.724 hektar, seluas 1.052 hek- kabupaten/kota menjadi tercemar kabut tar di Kabupaten Siak, sementara asap. (ant/Bali Post)

si penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara tertanggal 28 Desember 2007 yang dilaporkan Anas ke KPK setelah ia tidak lagi menjabat sebagai panitia Komisi Pemilihan Umum (KPU), total kekayaan sebesar Rp 2,237 miliar dan 2.300 dolar Amerika.

Harta tersebut terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 965,5 juta berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur (275, 539 dan 237 meter persegi), Depok (1.550 meter persegi), Karawang (11.412 dan 1.620 meter persegi), dan Bekasi (210 meter persegi).

Selanjutnya harta bergerak senilai total Rp383 juta berupa mobil Kia Carens, motor Honda, mobil Nissan Serena, mobil Toyota Kijang.

Harta

bergerak lain berupa logam mulia dan barang seni lain senilai Rp 92,831 juta dan ditambah giro sejumlah Rp 795,6 juta dan 2.300 dolar Amerika.

Harta ini jauh berbeda dengan jumlah harta Anas yang dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, disebutkan bahwa Anas menerima Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli perangkat BlackBerry beserta SIM card-nya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan entertain. (ant/ Bali Post)

Anas Urbaningrum (ant/Bali Post)

Seorang Caleg di Madiun Jadi Buronan Polisi Madiun (Suara NTB) Seorang calon anggota legislatif (caleg) asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menjadi buronan polisi setempat karena diduga terlibat penggelapan uang sewa tanah bengkok saat menjabat sebagai pejabat sementara kepala desa.

Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun AKP Edi Susanto mengatakan, caleg tersebut adalah Suharto. Yang bersangkutan merupakan calon legislatif dari PKPI dengan nomor urut dua untuk daerah pemilihan (dapil) tiga yang meliputi wilayah Kecamatan Mejayan dan Saradan.

“Suharto menjadi buron polisi karena selalu mangkir dalam proses pemeriksaan. Status yang bersangkutan juga telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar AKP Edi Susanto, kepada wartawan, Rabu (5/3).

Menurut dia, kasus hukum yang mejerat Suharto terjadi saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan sejak tahun 2003 hingga 2013, yang kemudian dilanjutkan menjadi pejabat sementara selama enam bulan.

“Suharto diduga telah menggunakan uang sewa tanah bengkok desa sebanyak 22 titik untuk keperluan pribadinya. Kasus ini masih diselidiki lebh lanjut,” terang AKP Edi. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga tidak menyetorkan uang sewa seluruhnya.

Dari total hasil sewa tanah bengkok desa sebesar Rp170,2 juta, hanya senilai Rp82,5 juta yang dimasukkan ke kas desa. Sedangkan sisanya senilai Rp87,7 juta, diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara, menanggapi kasus hukum Suharto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan buron, KPU Kabupaten Madiun menyatakan jika status yang bersangkutan sebagai caleg masih aman.

“Yang bersangkutan masih masuk dalam daftar caleg tetap. Hal itu karena kasus hukum yang menjeratnya belum memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang memvonisnya bersalah,” kata Komisioner KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi. (ant/Bali Post)

Kamis, 6 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Obama Sindir Putin, Rusia Ancam Balik Amerika Kiev Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyindir Presiden Rusia Vladimir Putin dia tidak sedang membodohi orang menyangkut krisis di Ukraina setelah Putin membantah pasukan Rusia beroperasi di Semenanjung Krimea, Ukraina.

AS dan Rusia masih terus perang retorika dalam krisis di Ukraina itu, sementara Menteri Luar Negeri AS John Kerry yang berada di Kiev terheran-heran mengetahui pernyataan Putin itu.

Obama mengatakan Uni Eropa, Kanada dan Jepang semua percaya Rusia telah melanggar hukum internasional dengan memobilisasi pasukan menyusul penggulingan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych 22 Februari lalu.

“Presiden Putin sepertinya punya tim pengacara yang (punya pandangan hukum) berbeda, mungkin juga serangkaian penafsiran yang berbeda pula.

Tapi saya tak menganggap Rusia sedang membodohi or-

ang,” kata Obama seperti dikutip Reuters.

Dalam sebuah konferensi pers kemarin Putin dengan entengnya mengatakan ribuan tentara yang diklaim Ukraina telah dikirimkan ke Krimea itu sebagai pasukan bela diri lokal yang mengepung pangkalan-pangkalan militer Ukraina di Krimea.

Ketika ditanyai apakah pasukan Rusia ikut dalam operasi di Krimea, “Tidak, mereka tidak turut serta. Banyak seragam (tentara) yang kelihatannya mirip,” kilahnya Saat mendengar klaim Putin ini, Menteri Luar Negeri John Kerry langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. “Dia benar-benar membantah ada pasukan Rusia di Krimea?”,

tanya dia kepada wartawan.

Sementara di Moskow, Rusia mengancam akan mengurangi ketergantungan ekonominya kepada Amerika Serikat sampai tingkat nol jika Washington setuju menerapkan sanksi kepada Moskow berkaitan dengan Ukraina.

Penasehat Ekonomi Kremlin Sergei Glazyev, memperingatkan sistem keuangan Amerika bakal terancam ambruk (crash) jika sanksi terjadi.

“Kami akan mencari cara untuk tidak hanya mengurangi ketergantungan kami kepada Amerika Serikat sampai (tingkat) nol, namun juga bangkit dari sanksi itu dengan memanfaatkan sebesar-besanya bagi keuntungan kami

(Suara NTB/ist)

MELINTAS - Dua kapal perang militer Rusia melintas di Laut Hitam menuju wilayah Krimea Ukraina. sendiri,” kata Sergei Glazyev.

Glazyev juga mengancam Rusia bisa menghentikan penggunaan dolar AS dalam transaksi internasionalnya. “Sebuah upaya untuk memaklumatkan sanksi akan berakhir

pada ambruknya sistem keuangan Amerika Serikat yang bisa menyebabkan berakhirnya dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan global,” tambah dia seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Singapura Kota Termahal Dunia London – Singapura menggeser posisi Tokyo sebagai kota paling mahal di dunia bagi ekspatriat, berdasarkan peringkat tahunan Economist

Intelligence Unit yang dirilis Selasa.

EIU menyebut kuatnya dolar Singapura, tingginya biaya untuk fasilitas, dan kepemilikan mobil sebagai faktor-faktor yang berkontribusi menempatkan Singapu-

ra dalam posisi tertinggi menggantikan Tokyo yang selama bertahun-tahun memimpin peringkat tersebut.

Penghitungan didasarkan pada biaya hidup dalam dolar AS. Paris naik enam tingkat menjadi kota kedua termahal di dunia, yang menurut EIU sebagian merefleksikan per-

baikan ekonomi Eropa.

Mumbai menjadi kota besar paling murah di dunia, karena subsidi pemerintah untuk beberapa produk dan rendahnya upah lokal, diikuti Karachi, New Delhi dan Damaskus sebagai kota paling murah. EIU mengatakan hal itu merefleksikan pelemahan mata uang Suriah akibat perang sipil di negara itu.

“Membaiknya sentimen di kota-kota Eropa yang secara struktural mahal, bersamaan dengan terus munculnya penghubung-penghubung Asia diartikan bahwa dua kawasan ini terus memasok sebagian

besar kota-kota termahal di dunia,” kata Jon Copestake, editor laporan yang melihat lebih dari 400 harga individual. “Namun kota-kota di Asia juga terus menjadi yang termurah di dunia, terutama di subkontinen India.”

Setelah Singapura dan Paris, 10 kota yang memiliki biaya hidup tertinggi berturutturut adalah Oslo, Zurich, Sydney, Karakas, Jenewa, Melbourne, Tokyo dan Kopenhagen.

London menduduki peringkat ke-15 kota termahal dunia sementara New York di peringkat ke-26, demikian Reuters. (ant/bali post)

KOTA TERMAHAL - Salah satu sudut Kota Singapura. Berdasarkan hasil pemeringkatan EIU, Singapura menggeser Tokyo sebagai Kota Termahal Dunia tahun 2014.

(Suara NTB/ist)