Snt06032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 6 MARET 2015

16 HALAMAN NOMOR 5 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/dok)

TAK OPTIMAL - PLTU Jeranjang yang diharapkan menopang sistem kelistrikan sistem Lombok hingga saat ini belum beroperasi optimal. Dari tiga pembangkit yang diharapkan, baru satu yang bisa operasi. Kondisi ini yang membuat ketersediaan daya listrik di NTB kurang.

Terburuk dan Termahal di Indonesia

Sistem Kelistrikan NTB Ganggu Pertumbuhan Investasi Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB tak memungkiri bahwa sistem kelistrikan di daerah ini terburuk dan termahal di Indonesia. Hal itu disebabkan, lebih dari 80 persen mesin-mesin pembangkit yang digunakan PLN saat ini merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). ‘’Kalau begini kondisinya, mengganggu investasi di daerah. Jelas itu sangat, sangat (mengganggu investasi),’’ tegas Wakil Ketua Komisi IV Bidang Energi dan Pertambangan DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM dikonfirmasi Suara NTB,

Akui Belum Bisa Lepas dari PLTD

Benahi Pembangkit dan Jaringan GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendorong PLN untuk terus membenahi sistem kelistrikan di daerah ini supaya pemadaman bergilir terus menerus bisa diminimalisir. Pembenahan sistem kelistrikan itu menyangkut masalah pembangkit maupun jaringan.

Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Periksa PJU Kota Mataram DORONGAN agar menindaklanjuti indikasi penyimpangan pada proyek Dinas Pertamanan Kota Mataram, mulai ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Mataram. Bahkan tim Kejaksaan turun mengecek langsung beberapa item proyek di sejumlah titik Kota Mataram. ‘’Bersama tim, saya cek satu per satu, mulai dari Lampu jalan, sampai taman,’’ kata Kajari Mataram melalui Kasi Pidsus, Bersambung Heriya Sakti Saad ke hal 15 (Suara NTB/dok)

PLN Wilayah NTB menyebut telah melaksanakan pelayanannya sesuai standar yang ditetapkan secara nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik di NTB. Penegasan itu disampaikan, menanggapi kritik dari anggota Komisi VII DPR-RI yang menyebut harga jual daya listrik di NTB, paling mahal dan terburuk di Indonesia.

Kabag Humas PLN Wilayah NTB, H. Amrullah dikonfirmasi mengatakan bahwa yang mahal tersebut bukan harga jual kepada pelanggan. Sebab untuk harga jual ke pelanggan menurutnya sudah ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR-RI. “Yang dimaksud oleh beliau (anggota komisi VII DPRRI) adalah BPP (Biaya

Pokok Produksi) per-kWH. Bahasa awamnya, untuk membuat listrik di NTB masih diatas Rp 3.250 per kWH, artinya untuk membuat listrik 1 kWH, butuh uang diatas Rp 3.250,” terang H. Amrullah di hubungi di Mataram, Kamis (5/3).

Penyebabnya, PLN NTB saat ini sebagian besar memang masih menggunakan mesin diesel yang berbahan bakar solar. Sementara solar yang digunakan untuk operasional pembangkit dibeli oleh PLN dengan harga industri (non subsidi).

Sementara harga jual PLN kepada pelanggan untuk saat ini per -kWH masih pada kisaran hanya Rp 800. “Jadi yang dimaksud mahal itu lantaran masih menggunakan solar, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Kurtubi Tegaskan Divestasi Newmont untuk NTB Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menegaskan divestasi terakhir tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara harus diberikan kepada NTB. ‘’Berikan kesempatan divestasi tujuh persen saham Newmont kepada NTB,’’ kata Kurtubi di Mataram, Kamis (5/3).

Kata dia, jika divestasi Newmont diberikan kepada daerah, tentu akan memberikan keun-

tungan karena ada nilai tambah yang diperoleh daerah.

“Kita tahu selama ini penerimaan NTB dari pertambangan relatif kecil di banding yang didapat pemerintah pusat,’’ katanya. Karena pajak hasil tambang diambil pusat, sedangkan daerah diberikan royalti dan itu sangat kecil serta tidak menguntungkan daerah.

Bersambung ke hal 15

Tujuh Bupati/Walikota akan Dilantik Serentak Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si mengatakan, berdasarkan pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo kepada pemerintah daerah bahwa pelantikan Bupati/ Walikota dilakukan serentak pada akhir Februari atau Maret 2016. Termasuk pelantikan tujuh Bupati/Walikota yang akan

melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang. ‘’Waktu pengarahan di Maluku beberapa waktu lalu oleh Pak Mendagri, pelantikan Bupati/Walikota di akhir Februari dan Maret 2016. Berarti ada tujuh penjabat Bupati/Walikota di NTB,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (5/3) siang.

Dirjaharta mengatakan, sem-

ula akan ada enam penjabat Bupati/Walikota yang akan dipersiapkan Gubernur untuk mengisi kekosongan kepala daerah. Namun, karena Kabupaten Sumbawa juga ikut dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember mendatang itu, maka jumlah penjabat Bupati/Walikota bertambah satu orang, sehingga menjadi tujuh orang.

Bersambung ke hal 15

Golkar Mataram Pastikan Konflik Tak Pengaruhi Pilkada Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Mataram H. Ahyar Abduh memastikan konflik di tubuh partai itu tidak akan berpengaruh dalam proses pencalonan paket “Aman” (Ahyar Abduh-Mohan Roliskana) dalam pemilihan kepala daerah 2015. ‘’Konflik Partai Golkar di tingkat pusat ini tidak mempengaruhi pencalonan paket `Aman` dalam Pilkada Kota Mataram, karena kami sudah ada komitmen,’’ katanya di Mataram, Kamis (5/3).

Dalam hal ini, katanya, DPD II Partai Golkar sifatnya hanya menunggu keputusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tetapi Ahyar tetap berharap agar Golkar jangan sampai pecah apalagi bubar.

“Pada prinsipnya kita ingin yang terbaik untuk Golkar dan ini menjadi

tanggung jawab bersama bagaimana menjadikan Golkar tetap satu,” katanya.

Sementara menyinggung pernyataan dari salah satu politisi Golkar yang menyebutkan akan “menghapus” kader Golkar dari kubu Aburizal Bakrie (ARB), Ahyar mengatakan hal itu sah-sah saja karena orang di Golkar adalah orang-ora n g pintar.

“Itu sah-

H.Ahyar Abduh

sah saja, karena di Golkar banyak orang-orang pintar,” ujarnya.

Ahyar yang juga Walikota Mataram mengatakan, setelah revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, saat ini pihaknya s e d a n g menunggu petunjuk dari DPP terkait dengan mekanisme apa y a n g a k a n digu(Suara NTB/ist)

TO K O H

Kamis (5/3) siang kemarin.

Untuk itu, Dewan meminta pemerintah daerah terus mendorong pemerintah dan PLN untuk mengurangi penggunaan PLTD dan memperbanyak pembangkit non PLTD. Bersambung ke hal 15

nakan untuk ditindaklanjuti pada internal partai.

“Kalau masalah calon dan paket, di tingkat DPD II Golkar sudah jelas tinggal ditindaklanjuti dengan aturan yang akan digunakan partai,” katanya.

Dia mengatakan, paket “Aman” segera melakukan deklarasi setelah ada aturan dan penetapan dari partai.

Ahyar mengatakan, berbagai persiapan untuk memenangi Pilkada Kota Mataram yang dijadwalkan Desember 2015 telah dipersiapkan dengan matang.

Salah satunya adalah strategi politik bagaimana merebut hati rakyat, apalagi masyarakat di Kota Mataram sudah cerdas dalam memilih siapa yang dinilai layak memimpin Kota Mataram ke depan. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Atasi Persoalan Sampah Jadi Sumber Pendapatan KEDATANGAN kedutaan besar Amerika Serikat di Lingkungan Karang Buyuk Kelurahan Ampenan Selatan dinilai sebagai kehormatan bahkan memberikan efek domino terhadap masyarakat setempat.

Pasalnya, dioperasikannya Unit Pengelolaan Sampah (UPS) akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Lurah Ampenan Selatan, Sudirman dikonfirmasi usai mengikuti peresmian, Kamis (5/3).

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan UPS kata Sudirman, pertama masyarakat dapat diberdayakan (Suara NTB/cem) dengan bekerja sehingga mendaSudirman patkan penghasilan setiap hari atau perbulannya. Kedua, volume sampah akan berkurang karena selama ini Ampenan Selatan adalah kawasan hilir dengan menjadi pusat kumpulnya sampah dari hulu. Terakhir, petani tidak lagi susah mencari pupuk kompos karena sudah tersedia melalui UPS tersebut. “Dulu kan sampah terus jadi persoalan. Alhamdulillah, setelah ada UPS ini kan kita merasa terbantu,” kata Sudirman.

UPS ini berada di dua wilayah yakni Kelurahan Banjar dan Ampenan Selatan. Kelurahan Banjar menempatkan 17 warga dan pihak kelurahan sebanyak 18 orang. Artinya, 35 orang tersebut akan memilah sampah organik dan anorganik. Sebelum dibangun UPS, volume sampah setiap tahunnya di drainase sangat tinggi, Dinas Pekerjaan Umum (PU) hanya beberapa kali melakukan normalisasi.

Selain itu, Dinas Kebersihan hanya satu kali masuk mengangkut sampah, itu pun bila pihak kelurahan langsung berkoordinasi. Tetapi, ia bersyukur setelah dibuat UPS, Dinas Kebersihan setiap hari masuk. Dia tidak memungkiri inisiasi yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia yang dinahkodai oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana akan menjadi lokasi studi banding daerah lain, karena keberhasilan mengelola sampah dengan baik.

Kedepan diharapkan, pengelolaan itu bisa maksimal sehingga memberikan kesejahtraan kepada masyarakat. (cem)

Angkutan Pelajar Perlu Dikaji Ulang RENCANA Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika) Kota Mataram menjadikan angkot (angkutan kota) menjadi angkutan khusus pelajar, menuai pro kontra. Salah seorang yang kontra dengan rencana itu adalah Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH. Kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (5/3) kemarin, Muhtar mengungkapkan, ketidaksetujuannya atas rencana tersebut. Muhtar meminta Dishubkominfo mengkaji kembali rencana tersebut. ‘’Kalau angkot dikhususkan untuk pelajar, bukan namanya angkot,’’ cetusnya.

Kalau memang Dishubkominfo punya rencana terkait angkutan khusus pelajar, fasilitas kendaraan mestinya disiapkan Pemkot. ‘’Kalau fasilitasnya milik masyarakat umum, saya rasa sulit,’’ imbuhnya. Sebab, tidak mungkin angkot akan menolak penumpang yang notabene dari kalangan umum.

Kata Muhtar, akan sulit membatasi angkot hanya boleh mengangkut pelajar. Selain itu perlu dipikirkan juga regulasi yang menjadi payung hukum pemberlakuan aturan tersebut. Sebetulnya alasan Dishubkominfo menunjuk angkot menjadi angkutan pelajar untuk menyelamatkan angkot dari ancaman kebangkrutan dipandang kurang pas.

Karena, sambung Muhtar, tanpa menjadikan angkot sebagai angkutan khusus, dari dulu angkot sudah dipersilahkan mangkal di depan sekolah untuk melayani penumpang dari kalangan pelajar. Rencana penunjukkan angkot menjadi angkutan khusus pelajar sama saja membatasi ruang gerak angkot.

Untuk menggairahkan angkot tidak harus dengan pola menjadiknnya sebagai angkutan pelajar. ‘’mungkin bisa dengan subsidi dan lain sebagainya,’’ imbuhnya. Agar angkot bisa eksis seperti angkutan lainnya, memang dibutuhkan inovasi dan kreatifitas. Buktinya, di daerah lain, angkot justru menjadi angkutan primadona.

Ia mencontohkan kreatifitas para pemilik angkot di Pekanbaru, Riau yang melengkapi angkotnya dengan pengeras suara untuk menarik minat penumpang. Bentuk inovasi lainnya, bisa juga dengan merubah warna angkot. ‘’Jangan kuning-kuning terus, bosan orang. Mungkin bisa merah, putih atau biru,’’ kelakarnya.

Muhtar kembali mempertanyakan komitmen dishubkominfo menjadikan angkot sebagai angkutan khusus pelajr. ‘’Apa bisa? Sudahlah kita jangan buat rencana yang mulukmuluk,’’ pintanya. Jangan sampai terkesan ada pemaksaan kehendak semua siswa harus naik angkot nantinya. Pasalnya tidak semua jalur bisa dilewati angkot.

Lebih baik Dishubkominfo menggencarkan sosialisasi penggunaan angkot kepada pelajar maupun masyarakat umum untuk mengantisipsi Muhtar, SH punahnya angkot. (fit) (Suara NTB/fit)

Rencana Mataram Jadi Kota Metro

Organda Pertanyakan Pengelolaan Bus Operasional Mataram (Suara NTB) Rencana Mataram menjadi kota metro mengundang reaksi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda). Organda mempertanyakan regulasi pengelolaan bus yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi sebenarnya mengapresiasi rencana Mataram sebagai kota metro, karena selama ini pengusaha angkutan tidak ada yang melayani akses atau jalur lingkar selatan dan lingkar utara. Kendati demikian, Organda tidak mempersoalkan bila rencana itu terealiasasi selama tidak mengganggu pengusaha angkutan lainnya. “Iya, sepanjang tidak mengganggu angkutan kota tidak jadi masalah,” kata Suratman dikonfirmasi lewat ponselnya, Rabu (4/3).

Dia mengkhawatirkan bila nantinya bersinggungan dengan jalur yang dilewati oleh angkutan kota. Karena diketahui, Pemerintah Pusat memberikan bantuan bus pada tahap pertama sebanyak 15 dengan 25 shift setiap harinya. Yang menjadi pertanyaan lanjutnya,kepada siapa pengelolaan bus tersebut diserahkan. Seandainya pengelolaannya diberikan kepada Organda harus ada kejelasan seperti apa komitmen antara pemerintah dengan pengusaha.

Namun tidak menutup kemungkinan, pengelolaan bisa dilakukan oleh Angkutan Motor Dalam Negeri (Damri) atau memang dipihakketigakan. Pengoperasian 15 bus tersebut dipastikan akan ada subsidi dari pemerintah. Terkait kejelasannya pun, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram.

Suratman berharap,pengelolaan itu bisa diserahkan kepada Organda sehingga bisa dibuatkan peta serta regulasi operasionalnya. Artinya, di samping bus tersebut bisa berjalan juga tidak mengganggu operasional dari angkutan kota lainnya, sehingga bisa bersinergi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. (cem)

Gubernur Minta Pemkot Duplikasi Program UPS di Tempat Lain Mataram (Suara NTB) Untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di Mataram, Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi meminta agar program Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang ada di Kelurahan Ampenan Selatan diduplikasi di tempat lain. Gubernur mengapresiasi inisiatif masyarakat yang menurutnya luar biasa dalam mengumpulkan sampah yang ada untuk diolah di UPS. Daya serap dari UPS menurut Gubernur masih belum optimal karena kapasitas sampah yang diolah masih terbatas, sekitar 1.500 kilogram dalam sehari. Padahal sampah yang dihasilkan di dua kelurahan sebesar 14 ribu kilogram per hari. “Baru mengcover 11 persen dari hasil sampah di dua kelurahan, dan program ini harus diduplikasi,” sarannya saat dikonfirmasi usai menghadiri peresmian UPS di Lingkungan Karang Buyuk, Ampenan Selatan, Kamis (5/3).

Duplikasi program ini disampaikan Majdi harus bisa mencapai 10 kali lipat kapasitas sampah yang bisa diolah sehingga bisa mengcover semua sampah yang dihasilkan masyarakat. Sampah itulah yang kemudian bisa diolah melalui UPS. Program ini menurutnya tidak hanya berdampak positif untuk penyelamatan lingkungan, tapi juga bisa menambah pendapatan masyarakat.

Sejauh ini menurut Gubernur

pengelolaan sampah di Kota Mataram cukup bagus. Pemprov NTB juga siap mendukung Pemkot Mataram dalam rangka penanganan persoalan sampah di Mataram. “Kita siap dukung. Ini (Pemkot Mataram) belum minta (dukungan), kalau minta kita pasti dukung,” tandasnya.

Peresmian UPS yang merupakan bantuan dari USAID, Red Cross America, dan PMI ini dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr dan Sekjen PMI, Dr. Ritola Tasmaya. Hadir juga Wakil Gubernur NTB, H.M. Amin, M.Si, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, dan jajaran pimpinan SKPD Pemkot Mataram.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr. menyampaikan pihaknya juga berharap UPS ini bisa diduplikasi di tempat lain.

Dalam mengatasi persoalan sampah, diperlukan juga komitmen yang tinggi dari masyarakat sehingga kerusa-

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Gubernur NTB Dr.TGH.M. Zainul Majdi bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mendampingi Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr meninjau peresmian UPS di Ampenan Selatan. kan lingkungan bisa dicegah.

Program ini disebutkan baru langkah awal dan akan terus berlanjut.

Blake berharap, dengan pengolahan sampah di UPS ini,

masyarakat mendapatkan keuntungan penjualan dari sampah plastik maupun organik yang dimasukkan dalam UPS. Pengelola UPS ini nantinya bisa membayar sampah yang dibawa war-

ga. Pihaknya juga sangat mengapresiasi dukungan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dan masyarakat Ampenan Selatan yang mendonasikan lahannya untuk pembangunan UPS. (ynt)

Sampah Bisa Bunuh Industri Pariwisata Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi lebih jauh persoalan sampah ini bisa juga membunuh industri pariwisata. Apalagi salah satu andalan di Pulau Lombok adalah sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Duta Besar Amerika Serikat, Robert O. Blake Jr. pada saat menghadiri peresmian Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Ampenan Selatan, Kamis (5/3).

Blake mengatakan Indone-

sia adalah negara kedua penghasil sampah terbesar setelah Tiongkok. Sampah plastik ini juga kerap dijumpai di perairan maupun pantai. Sampah plastik ini bisa membunuh ikan dan berdampak pada industri pariwisata karena bisa merusak biota laut. “Masalah ini tidak hanya bisa membunuh ikan tapi juga industri pariwisata, terutama di Lombok jika banyak pantai yang tertutup sampah,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Guber-

nur NTB, jumlah wisatawan terus meningkat di NTB menjadi 1,5 juta orang yang berkunjung dalam lima tahun terakhir. Untuk itulah menurutnya persoalan sampah harus menjadi perhatian bersama sehingga jangan sampai merusak pariwisata. Peran komunitas-komunitas menurutnya sangat penting untuk ditingkatkan kepeduliannya terhadap persoalan sampah.

Ia pun berharap program UPS ini bisa diduplikasi di ranah yang lebih luas sehing-

ga persoalan sampah bisa diatasi. “Partisipasi masyarakat juga sangat penting sehingga masalah ini bisa diatasi bersama,” ujarnya. Dengan adanya UPS ini, sampah yang menuju ke laut juga diharapkan bisa diatasi sehingga masyarakat pesisir bisa terhindar juga dari bencana seperti abrasi, banjir, dan lainnya.

Di NTB, pihaknya juga disebutkan Blake akan membantu penanaman sekitar 70 ribu pohon bakau, cemara, dan je-

nis pohon lainnya di kawasan pesisir.

Terpisah Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, MA mengapresiasi bantuan penanaman bakau di wilayah pesisir di NTB. “Ini inisiatif luar biasa,” ujarnya. Menurut Gubernur perlu juga dilakukan kajian apakah pohon cemara pantai juga bisa ditanam di kawasan pesisir Kota Mataram. “Itu metode alami untuk mencegah dan mengurangi abrasi pantai,” tandasnya. (ynt)

Pilkada Kota Mataram

Selly Bisa Jadi Alternatif Pilihan Masyarakat Mataram (Suara NTB) DPC PDI P mengapresiasi munculnya nama Hj. Selly Andayani dalam bursa balon (bakal calon) Walikota Mataram. Namun demikian, sejauh ini munculnya nama kepala Dispenda Provinsi NTB ini, dianggap masih sebatas euforia keinginan masyarakat yang coba-coba memunculkan nama Selly ke permukaan.

Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (5/3) menegaskan, belum mengeluarkan rekomendasi kepada figur manapun. Pasalnya, dalam masa penjaringan balon Walikota dan Wakil Walikota di internal DCP PDI P, belum ada satupun figur yang mendaftar.

Sementara untuk mengantongi rekomendasi dari DPP PDIP, harus melalui mekanisme pendaftaran di DPC PDIP. ‘’Jadi, kita hanya menjaring, nanti DPP yang akan memutuskan kepada siapa rekomendasi akan diberikan,’’ terangnya. Penegasan ini sekaligus membantah kabar yang beredar bahwa partai besutan

Megawati Soekarno Putri ini telah menjatuhkan pilihan kepada Selly Andayani. ‘’Meskipun bu Hj. Selly adalah istri ketua DPD, harus tetap melalui mekanisme yang berlaku kalau memang yang bersangkutan ingin menggunakan PDIP sebagai kendaraan politiknya,’’ ujar Wayan Sugiartha. Pada bagian lain, Wayan menilai kalau benar Selly Andayani akan ikut ambil bagian dalam Pilkada Kota Mataram, tentu akan menjadi posisi tawar tersendiri.

Kehadiran Selly, katanya, bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat di samping figur-figur lama. Yang lebih seru lagi, kalau Selly benar-benar maju, hal ini akan menjadi sejarah dalam Pilkada Kota Mataram yang sebelumnya tidak pernah ada calon perempuan yang ikut bertarung dalam Pilkada Kota Mataram.

Wayan Sugiartha mengakui dari segi kapasitas, Selly sangat layak menjadi balon Walikota. Ini tentu melihat bagaimana kinerja Selly selama memangku jabatan di Pemprov NTB. (fit)

KASN Janji Tuntaskan Kisruh Mutasi Mataram (Suara NTB) Publik masih bertanya serta menunggu kepastian terkait tindaklanjut laporan mutasi yang dikirimkan H. Ibrahim kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pasalnya, tiga pekan sudah tidak ada kejelasan maupun pemanggilan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Tersiar kabar Pemkot Mataram dalam hal ini Asisten III dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan lobi – lobi agar KASN tidak turun bahkan menganulir hasil mutasi tersebut.

Kenyataannya KASN memastikan tidak ada negosiasi dan lobi – lobi terhadap laporan yang telah masuk. Bahkan, lembaga yang dibentuk tahun 2014

lalu berjanji akan menuntaskan kisruh mutasi dengan segera memanggil Baperjakat. “ Maaf ya, tidak ada lobi – lobi,” kata Komisioner KASN Dr. Nuraida Mukhsen dikonfirmasi lewat ponselnya, Rabu (4/3).

Lamanya penanganan terhadap pengaduan mutasi dari pejabat yang dirugikan, karena KASN menangani persoalan atau mengurusi pengaduan di seluruh NTB dan tidak hanya di NTB saja.

KASN menjadwalkan bahkan memastikan akan memanggil Sekda Kota Mataram pekan depan. “Kita jadwalkan paling cepat minggu depan atau bisa mundur, karena kita ada agenda dengan Menpan dan Sekretaris Negara,” ujarnya.

Komisioner lainnya, Dr. I Made Swandi mengaku pengaduan surat secara resmi sudah diterima. Bahkan pem-

beritaan terhadap kisruh mutasi baru diserahkan oleh ketua KASN. Pihaknya pun berjanji akan segera menindaklanjuti dan memproses secepatnya. “Semua surat resmi sudah kami terima. Akan kami proses secepatnya,” jawab Made lewat pesan singkat yang dikirim ke wartawan.

Seperti diketahui, BKD dan Asisten III Setda Kota Mataram berangkat ke Jakarta diduga melakukan lobi terkait masalah mutasi tersebut. Akan tetapi, asisten III Hj. Evi Ganevia membantah melakukan lobi ke KASN. Pengakuanya kedatanganya ke KASN mengkonsultasikan terkait proses mutasi pejabat.

“Ndak ada lobi – lobi, kita kesana konsultasi saja,” timpalnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

RATA - Bangunan rumah Mahsun terlihat sudah rata dengan tanah, akibat terbakar Rabu petang kemarin.

Rumah Hangus Terbakar

Numpang di Rumah Tetangga, Mahsun Berharap Bantuan Pemerintah Mataram (Suara NTB) Reruntuhan bangunan dipenuhi arang kayu yang hangus di lahap si jago merah, Rabu (4/3) petang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Mahsun. Tidak ada lagi barang berharga miliknya tertinggal. Peralatan memancing serta harta lainnya ludes terbakar.

Mahsun sulit melupakan kejadian tersebut. Tatapannya nanar dan raut kesedihan masih terpancar di wajahnya.

Keluarga dan sanak familinya terpaksa harus diungsikan ke rumah tetangga untuk sekadar beristirahat. Tak ada harta benda, hanya uluran tangan dan kepedulian pemerintah yang diharapkan untuk membangun pondasi baru. “Coba lihat sudah habis terbakar semua,” tutur Mahsun sambil menunjuk rumahnya yang hangus terbakar.

Dia mengakui, tidak ada sepeser pun uang yang dipegang, apalagi untuk membangun rumahnya kembali. Alat tangkap yang diharapkan sebagai modal untuk mengais rezeki sudah menjadi abu. Padahal, jaring, mesin ketinting dan kain miliknya adalah satu – satunya harta miliknya untuk mendapatkan lembar demi lembar uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Mahsun tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Saat itu, dia sedang duduk dan berkumpul

dengan rekannya. Dia mensyukuri keluarganya bisa keluar dari kepungan asap tebal yang mulai membubuh di langit. Meski sekuat tenaga menguras air sumur dan bantuan Pemadam Kebakaran, ternyata tidak bisa menyelamatkan barang berharga miliknya.

“Sepeda motor itu lihat ikut hangus,” sebutnya.

Bantuan Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) seperti kebutuhan pokok sangat disyukuri. Tetapi, itu hanya untuk kebutuhan beberapa hari saja. Mahsun menghendaki bantuan pemerintah membangun kembali rumahnya.

Karena, dia prihatin dengan delapan keluarganya yang diungsikan ke tempat lain. “Mau saya kita dibangunkan rumah ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut berupa kebutuhan pokok seperti beras, sarden, mie instans, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya.

Bantuan itu sifatnya sementara atau bantuan kedaruratan yang diberikan kepada korban yang terkena musibah.

Meskipun berupa kebutuhan pokok, dia berharap bisa mengurangi beban yang dialami oleh keluarga korban. (cem)

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Rasio Elektrifikasi NTB di Bawah Rata-rata Nasional

Cegah Tindak Pencucian Uang BANK Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyempurnakan perjanjian kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang sebelumnya dilakukan pada 2010.

“Penandatanganan dokumen kerja sana ini merupakan ikhtiar bersama untuk memperkokoh koordinasi dan kerja sama pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo, di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut Agus, penyempurnaan nota kesepahaman tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya harapan dan tuntutan pemangku kepentingan serta masyarakat luas terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan BI serta PPATK. Selaku bank sentral negara, lanjut Agus, BI memainkan perananan yang sangat vital dalam menciptakan dan memelihara kestabilan moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sedangkan PPATK, merupakan financial intelligence unit yang berperan strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam rangka menekan kejahatan serius serta terorganisir.

“Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menggunakan mekanisme serta instrumen pembayaran merupakan ancaman nyata terwujudnya stabilitas serta integritas sistem keuangan, yang menjadi fokus BI,” ujar Agus.

Bentuk kerja sama yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut antara lain meliputi pertukaran informasi, perumusan ketentuan hukum atau pedoman pelaksanaan audit kepatuhan.

Selain itu adalah sosialisasi, pendidikan serta pelatihan, penelitian, penugasan pegawai BI di PPATK serta pengembangan sistem informasi.

Sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman itu, ditandatangani pula perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dengan PPATK tentang pertukaran informasi. (ant/Bali Post)

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Secara nasional, rasio elektrifikasi atau jumlah masyarakat (rumah tangga) yang menikmati listrik rata-rata telah mencapai 80 persen. Sementara di NTB, rasio elektrifikasi pada tahun 2014 lalu baru mencapai 67 persen. Artinya, rasio elektrifikasi NTB, masih di bawah rata-rata nasional.

(Suara NTB/rus)

TIM PENGENDALI -Tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Lombok Timur saat menggelar rapat kemarin.

Harga Beras Melambung

Dikhawatirkan Terjadi Lonjakan Inflasi Selong (Suara NTB) Harga beras yang melambung menjadi atensi khusus tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Kamis (5/3) kemarin digelar rapat khusus membahas persoalan lonjakan harga beras di daerah lumbung beras ini.

Dikhawatirkan, akibat melambungnya harga beras beberapa pekan terakhir ini memicu terjadinya lonjakan inflasi.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Syarif Waliyullah menyampaikan, Lotim sebenarnya dikenal sebagai daerah penghasil beras. Beras Lotim dikenal sangat bagus dan produksinya cukup besar. Namun menjadi pertanyaan besar kenapa terjadi lonjakan harga?

Sejumlah indikasi muncul.

Antara lain banyaknya beras Lotim yang diduga dikirim ke luar daerah. Terjadinya kenaikan harga beras itu setidaknya bisa dipantau dan tidak sampai menimbulkan gejolak dan memicu terjadinya inflasi. Tim pengendali inflasi ini pun diharapkan bisa menyusun rencana kerja untuk penanggulangannya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lotim, H. Sapirin selaku anggota tim juga menyampaikan, pihaknya turut melakukan pemantauan terhadap fluktuasi harga yang berkembang di tengah masyarakat. Soal beras ini harganya terakhir untuk jenis premium saja Rp 12.000/Kg. Di tingkat grosir sendiri harganya Rp 11.500/Kg.

Setelah berkoordinasi dengan pihak Badan Urusan Logistik (Bulog), dikabarkan terjadinya lonjakan harga beras ini akibat sentimen pasar. Dimana di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa lahan pertanian mengalami banjir sehingga banyak gagal panen.

Akibatnya, produksi beras asal NTB termasuk Lotim ini tersedot ke luar daerah.

Lotim diakui memang merupakan surplus beras.

Akan tetapi, terjadi sentimen pasar yang membuat sejumlah grosir memilih menjual ke luar daerah dengan harga jauh lebih tinggi. Sehingga mau tidak mau di Lotim pun turut dijual dengan harga tinggi.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lotim Zaini menyebutkan, Lotim memang benarbenar surplus dalam hal beras.

Tahun 2014 lalu saja volumenya menembus angka 97.899 ton.

Tahun 2015 ini, lanjutnya, target luas areal tanam padi mencapai 89.381 ha. Realisasi sejauh ini 49.831 ha. Intensitas tanam akan bertambah sehingga produksi pangan. Terakhir sudah panen seluas 4.675 ha.

Menurutnya, dalam waktu dekat (Maret dan April) ini petani akan melakukan panen raya. “Insya Allah pascapanen raya ini harga beras akan kembali stabil,” ucapnya. Zaini menambahkan, informasinya melonjaknya harga beras ini akibat beras Lotim banyak yang keluar daerah. Jumlahnya tembsu 3.000-4.000 ton.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Lalu Supratna mene-

gaskan kemungkinan terjadinya inflasi akibat lonjakan harga beras ini. Inflasi akan melambung prediksinya pada bulan Maret ini.

Ia menjelaskan, penghitungan inflasi ini sebenarnya hanya dilakukan di 82 kota se Indonesia. Di NTB sendiri hanya di lakukan di Kota Mataram dan Kota Bima. Inflasi terjadi karena adanya perubahan indeks harga konsumen. Sebelum menghitung inflasi, dibuatkan dasar penghitunganya terlebih dahulu. Yakni berupa diagram timbang. Setelah itu baru kemudian menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK).

Acuan inflasi untuk daerah Lotim ini diartikan sama karakternya dengan Kota Mataram. Karenanya catatan inflasi Kota Mataram dijadikana acuan di Lotim.

Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Lotim, Fauziyah menyebut pada bulan Januari terjadi inflasi 0,45 persen. Namun pada bulan Februari justru terjadi deflasi 0,54 persen. Deflasi itu sendiri terjadi karena terjadinya penurunan harga BBM. Lebih jauh soal penyebab terjadinya inflasi, dikemukakan Lalu Suptratna, turun naiknya harga BBM sejauh ini paling banyak berpengaruh terhadap inflasi dan deflasi di suatu daerah. Selain karena BBM, juga akibat lonjakan harga sejumlah komoditi. Seperti sebelumnya lonjakan harga cabai. Lonjakan komoditi pangan khususnya beras dalam beberapa hari terakhir ini memang bisa menjadi pemicu tertinggi timbulnya inlfasi. (rus)

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Ir. Muhammad Husni, M.Si mengatakan bahwa memang rasio elektrifikasi di NTB baru mencapai 67 persen. Namun, pemerintah pusat melalui dukungan anggaran dari APBN dan Pemprov NTB melalui dukungan anggaran dari APBD terus mengupayakan peningkatan rasio elektrifikasi.

Untuk menggenjot atau meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah ini, Pemerintah pusat melalui PLN dan Pemprov NTB melakukan pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga kurang mampu.

“Untuk peningkatan rasio elektrifikasi, kami bermain di luar zona PLN,” kata Husni di Mataram, kemarin.

Untuk wilayah yang belum terjangkau jaringgan PLN, dilakukan pemasangan PLTS. Masing-masing rumah, satu unit. ‘’Untuk masyarakat

kurang mampu yang tak punya biaya, karena biayanya besar, mulai 2014 kami melaksanakan pemasangan instalasi llistrik gratis,” katanya.

Husni menyebutkan, jumlah rumah tangga di NTB lebih dari satu juta. Untuk tahun ini, katanya, pemasangan instalasi listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu mencapai 6000 unit. Masingmasing dari APBN melalui PLN sebanyak 4.200 unit dan APBD provinsi sebanyak 2.060 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dengan penambahan pemasangan baru sebanyak 6.000 unit lebih itu, kata Husni hanya mampu menaikkan rasio elektrifikasi sebesar 0,5 persen. Namun, PLN mempunyai daftar tunggu pemasangan baru sebanyak 20 ribu untuk sistem Lombok. Jika ditotal, sekitar 80 ribuan pelanggan yang akan dituntaskan PLN tahun ini baik yang ada di Lombok maupun Sumbawa.

Jika demikian, lanjut Husni, maka rasio elektrifikasi NTB akan bisa mencapai 80 persen.

Ia menjelaskan, pemasangan instalasi listrik bagi masyarakat kurang mampu itu berkapasitas 450 VA. Tahun lalu, pemasangan dari anggaran APBD provinsi sebanyak 1.860 unit sementara dari APBN melalui PLN sebanyak 3.500 unit. “Tahun ini, pemprov 2.060 unit se NTB, PLN 4.200 unit. Itu upaya meningkatkan rasio elektrifikasi,” pungkasn y a . (nas)

Muhammad Husni

Mentan: Rp 22 Triliun Lepaskan Ketergantungan Beras Impor

ant/Bali Post)

Agus Martowardojo

Pekanbaru (Suara NTB) Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, perhatian terbesar pemerintah melalui APBN diberikan untuk pengembangan sektor pertanian, yang mencapai lebih dari Rp 22 triliun guna mewujudkan swasembada pangan dan melepaskan ketergantun-

gan pada beras impor.

“Dana sebesar itu hanya khusus untuk pertanian. Kita semuanya ingin pangan nasional bangkit, dan tentunya tidak rela generasi kita bergantung pada impor yang akhirnya hanya mewariskan penderitaan. Negara kita adalah negara merdeka dan berdaul-

at, maka juga harus berdaulat pangan,” kata Mentan kepada pers di Pekanbaru, Rabu (4/3) malam.

Ia mengatakan, dengan alokasi dana sebesar itu, Kementan berkomitmen untuk memenuhi apa yang memang dibutuhkan oleh para petani.

Bahkan sebagai bentuk kecintaan terhadap petani, dirinya memotong biaya hotel, perjalanan dinas, operasional kantor, serta kegiatan seremoial guna membantu para petani.

“Ini bedanya Kementerian Pertanian sekarang, apa yang dibutuhkan dan diminta oleh petani, bukan apa yang diprogramkan oleh keinginan pemerintah. Pola kita harus berubah dan mindset kehidu-

RUPA-RUPA 05/03/2015

TRAVEL

pan para petani juga mesti berubah,” katanya.

Selama empat bulan setelah dilantik menjadi Menteri Pertanian, kata Arman, dirinya telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, salah satunya pengadaan 10.000 unit traktor yang disebar ke seluruh indonesia.

“Ini pertama kali sejak Indonesia merdeka,” katanya.

Termasuk soal kebijakan pelarangan impor beras, Arman menegaskan dengan keseriusan para petani, maka produksi beras dalam negeri cukup tanpa harus impor dari negara lain. Kalau beras impor membanjiri Indonesia, maka para petani bisa bangkrut total.

Amran mengatakan, sela-

ma ini ada triliunan rupiah kerugian negara akibat salah pola dan pikir. Bila dulu pupuk beli pakai tender, maka sekarang tidak ada tender untuk pengadaan pupuk.

“Ini terjadi di seluruh Indonesia, tanaman tidak bisa menunggu tender. Kami sudah teken kesepakatan bersama Kapolri, Jaksa Agung dan BPKP. Kalau cerita masalah pangan jangan dipersulit, lebih baik dipermudah,” katanya.

Mentan juga mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kedaulatan pangan nasional. Seluruh pemda diharapkan memiliki program yang sejalan untuk membebaskan negara ini dari ketergantungan beras impor. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4 (Suara NTB/ari)

Spekulan Dibiarkan Bermain LONJAKAN harga beras yang tinggi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Melambungnya harga komoditi pangan paling utama bagi masyarakat ini diduga akibat permainan spekulan. Parahnya, permainan spekulan itu dibiarkan oleh pemerintah.

Penilaian ini dikemukakan anggota DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman kepada media di Selong, Kamis (5/3). Ia menganggap, spekulan-spekulan ini jauh lebih besar modalnya daripada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang notabenenya dihadirkan pemerintah untuk menstabilkan harga.

Pandangan politisi Golkar ini, spekulan selama ini paling banyak menuai keuntungan. Ia pun meyakini, ada banyak yang diendapkan. Saatnya aparat juga turun tangan mengambil tindakan tegas dalam pengawasannya.

Diketahui saat ini, aparat TNI baru turun untuk mengawasi persoalan pupuk, Meski masih banyak persoalan, namun sudah ada komitmen pengawasan. Pengawasan terhadap beras inilah yang dianggap belum ada dilakukan dari unsur aparat. “Pengawasan terhadap pangan ini juga harus bersama aparat keamanan demi untuk Kestabilan harga,” katanya.

Sejauh ini pula, sistem pengamanan pangan dikatakan masih kurang bagus. Tidak saja beras yang diketahui melonjak, beberapa waktu lalu juga terjadi lonjakan harga cabai.

Bulog, lanjutnya dinilai belum mampu menstabilkan harga beras. Sampai sejauh ini harga beras masih saja tinggi.

Sistem koordinasi antara jajaran di tingkat pusat dengan daerah juga sangat lemah. “Peran daerah melakukan pengawasan. Bulog harus dipanggil segera oleh Bupati,” sarannya.

Saat panen raya mendatang, persoalan harga ini setidaknya tidak sampai merugikan petani. Fakta yang kerap terjadi selama ini saat panen raya, harga akan kembali anjlok. Intervensi pemerintah harus kuat.

Karenanya, harga komoditi beras ini harus diumumkan segera oleh pemerintah. Kita di daerah surplus. Saat petani produksi, harga rendah. Harga beras harus diumumkan oleh pemerintah. (rus) H.L. Hasan Rahman (Suara NTB/dok)

PT. BLT Siap Penuhi Kekurangan Air Bersih Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) PT. Berjaya Lombok Tirta (BLT) siap membangun instalasi air bersih untuk memenuhi kekurangan pasokan air bersih di kawasan pariwisata, 3 Gili (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan). Perusahaan yang dikenal bonafid di Indonesia dan telah bekerjasama dengan sejumlah Pemda di Indonesia ini, telah melakukan studi kelayakan selama 3 bulan sebelum menggelar uji publik di hadapan Pemda KLU, Jumat (6/3), sore ini.

“Kami sudah melakukan feasibility study (studi kelayakan) selama 3 bulan. Kalau seluruh stakeholder Pemda KLU nanti setuju, maka proyek ini sudang bisa dilelang di bawah kendali BPP SPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum),” kata Direktur PT. BLT, Drs. Barat Iriansyah, kepada wartawan, Kamis (5/3).

Ia mengatakan, ketertarikan perusahaan untuk berinvestasi di KLU – khususnya 3 Gili, tidak lepas dari kekurangan air di kawasan pariwisata itu. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan hasil survai yang dilakukan selama 3 bulan, potensi air yang tersedia cukup besar untuk dibuatkan instalasi perpipaan bawah laut menuju 3 Gili.

Dijelaskan Barat, pihaknya telah melakukan presentasi perdana pada bulan Desember lalu untuk melakukan studi kelayakan selama 3 bulan sejak Desember - Februari. Setelah hasil diketahui, pihaknya meyakini akan tetap melanjutkan investasi yang ditaksir akan menghabiskan ratusan miliar tersebut.

“Studi Kelayakan kami laksanakan 6 bulan, didahului oleh penandatanganan MoU khusus untuk studi Kelayakan.

Harapan kami ini bisa disetujui, sehingga kita bergerak pada tahap selanjutnya,” jelas Barat.

Barat yang memiliki pengalaman bekerjasama dalam menyediakan air bersih di berbagai kabupaten di Indonesia, menyebut, setidaknya terdapat 4 PDAM milik kabupaten di Indonesia telah mempercayakannya untuk berinvestasi di bidang penyediaan air bersih. Antara lain, PDAM Gianyar – Bali, PDAM Gresik, PDAM Sidoarjo, dan PDAM Lebak. Apabila Pemerintah berhasil mewujudkan Resort Mandalika – Lombok Tengah, bisa jadi, studi kelayakan yang dilakukan di Lombok Tengah akan mencapai tahap realisasi investasi. Sayangnya, karena Resort Mandalika urung, pihaknya pun batal berinvestasi.

“Kami tidak main-main dalam investasi ini, karena dalam kerjasama dengan Perusda kami didampingi BPP SPAM. Tanpa pendapingan ini, kami akan langsung diperiksa BPK dan KPK,” ujarnya menepis keraguan bahwa pihaknya tidak menyandang “Investor Akan”.

Barat menegaskan, PT. BLT memiliki syarat baik dari SDM, teknologi hingga modal untuk membangun instalasi ke kawasan 3 Gili. Ia pun membeberkan, jika di Indonesia hanya terdapat sekitar 40 investor yang memenuhi syarat, salah satunya PT. BLT. “Teknologi jaringan perpipaan bawah laut ini merupakan yang pertama di Indonesia, dan kami akan siapkan teknologi canggih untuk melakukan pemasangan. Kami sudah kalkulasi, pipa jenis apa yang bisa bertahan dalam puluhan tahun dan berapa ukurannya untuk memenuhi kontinyitas, kualitas dan kuantitas air bersih yang dibutuhkan,” tegasnya.

PT. BLT tegasnya lagi, sama sekali tidak berminat untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Konon lagi untuk melakukan pengeboran di daratan 3 Gili. Hal tersebut tidak lepas dari kalkulasi bisnis, di mana pada setiap meter kubik (1 M3) air bersih yang dihasilkan mengeluarkan HPP (harga pokok produksi) sebesar 1,5 dolar Amerika, belum termasuk beban listrik.

“Syarat air bersih yang dijual ke pelanggan harus memenuhi Kepmenkes, dibuktikan dengan hasil uji Laboratorium. Itu akan kami siapkan sertifikatnya setiap bulan. Apabila kami tidak mampu menyiapkan itu, pelanggan tidak usah bayar,” jaminnya.

Ia bahkan menjamin pula, sumber air yang digunakan oleh PT. BLT nantinya tidak akan mengganggu irigasi petani, maupun air untuk pembangkit listrik. Dari 3 bulan studi kelayakan, Tim Ahli dari BLT sudah menemukan setidaknya 6 titik mata air yang sangat besar. Hanya saja, titik sumber air ini belum terjamah dan ia meyakini Pemda pun tidak pernah mendiagnosa titik mata air tersebut. (ari)

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Pihak BLT saat memberikan keterangan pada wartawan mengenai kesiapannya membangun sarana air bersih ke tiga gili, Kamis (5/3).

Tanjung (Suara NTB) Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (5/3), memeriksa salah satu ruas jalan yang menuju akses ekonomi di Desa Rempek, Kecamatan Gangga. Akibat kerusakan jalan yang cukup parah di sepanjang jalan yang menuju Dusun Torean, 3 unit mobil komisi gagal mencapai lokasi yang dituju.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, menyampaikan sumber daya ekonomi yang ada di Desa Rempek melimpah. Hasil komoditas, seperti cokelat, kopi, kakao, durian, pisang hingga komoditas perkebunan lain tersedia. Gabungan komisi pun menyayangkan ruas jalur jalan yang menuju Torean tidak diperbaiki, karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi petani kebun dan pengusaha setempat.

“Gabungan Komisi sengaja

turun ke desa-desa yang jalannya mengalami kerusakan parah. Setelah teman-teman melihat fakta lapangan, maka gabungan komisi DPRD akan mendorong eksekutif di SKPD terkait untuk memprioritaskan perbaikan,” kata Ardianto.

Melalui komunikasi lintas anggota Komisi, Ardianto mendorong agar Dinas terkait di Pemda menargetkan perbaikan dimulai pada APBD Perubahan 2015 mendatang. Selanjutnya secara bertahap akan dilan-

jutkan perbaikan dan peningkatan jalannya pada APBD tahuntahun mendatang.

Anggota Komisi III DPRD KLU, Ramedi, mengatakan, kondisi ruas jalan yang menuju akses ekonomi tidak hanya dapat disaksikan di Rempek. Tetapi di wilayahnya, Desa AkarAkar, juga membutuhkan kebijakan responsif dari Pemda KLU. “Jalan ini dan ruas jalan yang lain termasuk di Desa Akar-Akar, harus segera mendapat perhatian Pemda

OP Beras di KLU Sepi Peminat Tanjung (Suara NTB) Hajat Bulog Divisi Regional NTB bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Operasi Pasar (OP) tak berjalan efektif. Salah satunya, lantaran digelar sore hari dan minimnya sosialisasi, tak banyak warga yang mendatangi lokasi mangkal OP. Pantauan awak media, di Pasar Tradisional Tanjung tempat digelarnya OP, Kamis (5/3), kendaraan angkut beras OP Bulog baru tiba pukul 14.00 lebih.

Beras sebanyak 7,5 ton langsung mangkal. Namun karena pengunjung pasar rata-rata sudah pulang, OP pun menjadi tidak efektif digelar. Tidak adanya sosialisasi ke warga, serta cuaca hujan pada sore kemarin, turut menyulitkan masyarakat untuk mengakses lokasi OP. Salah satu petugas OP dari Bulog Divre NTB yang mengawal OP, Ramadhan, mengatakan jatah OP KLU untuk dua lokasi yakni Pasar Pemenang dan Pasar Tanjung masing-masing sebanyak 7,5 ton. Bulog mendistribusikan beras kelas medi-

um ke masyarakat untuk mengintervensi harga beras yang kian melambung belakangan ini.

“Untuk OP KLU, beras sudah didistribusikan ke Pasar Pemenang. Adapun harga jual beras OP sebesar Rp 7.400 per kg, dan dikemas dengan karung ukuran 15 kg. Sehingga masyarakat hanya perlu mengeluarkan Rp 110 ribu untuk membeli per zak,” katanya.

Ia menyebutkan, Bulog tidak memberi batasan pembelian masyarakat. Baik pedagang dan masyarakat boleh membeli sebanyak yang dibutuhkan. Namun berbeda dengan pembelian masyarakat, pembelian oleh pedagang diatur kuantitas minimal pembelian 1 ton. Bulog dalam hal ini memberikan diskon dengan harga jual sebesar Rp 7.200 per kg. Selain itu, pedagang juga diharuskan menjual kembali beras OP ke masyarakat sesuai harga jual Bulog yakni Rp 7.400 per kg.

Kabid Perdagangan pada Disperindagkop dan UMKM KLU, Dende Dewi, SE., tak menyangkal OP yang digelar sore hari kemarin bersifat dadakan. Sehingga

(Suara NTB/ari)

SEPI PEMINAT - OP beras yang digelar Bulog Divre NTB di Pasar Tanjung, Kamis (5/3) sore sepi peminat. Masyarakat tidak tahu ada OP, karena kurangnya sosialisasi.

wajar baginya, tidak banyak masyarakat KLU yang mengetahui. Melihat kondisi ini, pihaknya pun akan melakukan evaluasi agar OP ke depan, disosialisasikan jauh sebelum OP digelar. “Di pasar tradisional lain akan kita upayakan OP-nya tidak seperti ini. Yang jelas ini sebagai bahan evaluasi kita,” kata Dende.

Menurut dia, OP di KLU akan menyasar 13 pasar tradisional yang beroperasi secara harian. Ia pun berharap, di tempat lain jumlah warga yang merespons OP akan lebih banyak, sehingga tercapai kestabilan harga beras seperti yang diinginkan pemerintah.

“Tiap pasar dijatah 7,5 ton, jadi kita optimis, jumlah yang cukup banyak ini akan mampu menurunkan harga beras. Bulog bahkan berkomitmen, OP akan terus digelar hingga harga beras normal kembali,” tandasnya.

Sementara itu, salah seorang warga usai membayar beras Bulog mengatakan operasi pasar semacam ini sangat dibutuhkan masyarakat. Mengingat harga beras saat ini sudah sangat melambung. Kendati demikian, ia menyarankan agar Bulog kembali melakukan penyesuaian takaran penjualan.

“Harganya sangat terjangkau, berbeda Rp 5 ribu dibanding harga beras eceran. Di sini kita beli Rp 7.400, sedangkan di eceran, harganya sampai Rp 12.000 per kg. Tetapi usul saya, agar Bulog memberikan alternatif takaran, 5 kiloan dan 10 kiloan,” kata warga, bernama Herman.

Menurut Herman, tidak masyarakat kurang mampu memenuhi harga jual 15 kiloan dari Bulog. Sebab ada pula warga yang memiliki anggaran yang hanya cukup untuk membeli 5 kiloan atau 10 kiloan. “Saya dititip oleh tetangga untuk membeli beras (OP) 5 kg, tetapi karena di sini tidak ada 5 kg, maka uangnya saya bawa balik,” katanya. (ari)

Ciptakan Lingkungan Nyaman

Satpol PP Lotim Tertibkan Puluhan PKL Selong (Suara NTB) Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi pengguna jalan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Kamis (5/3) pagi. Penertiban itu dilakukan di jalan Cut Nyak Dien, Jalan M. Yamin dan beberapa jalan lainnya di Lotim.

Kasi Pengamanan dan Pengawalan (Pamual) Pada Satpol PP Lotim, Warsitul Firdaus, SIP, mengatakan, penertiban yang dilakukan itu dalam rangka melakukan penataan kepada Kota Selong agar selalu tercipta kota yang bersih dan nyaman.

Bahkan, penertiban itu dilakukan sesuai dengan Perda Nomor

4 tahun 2007 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Untuk itu, para PKL yang berada di pinggir jalan dan bisa mengganggu arus lalu lintas akan terus ditertibkan supaya tidak mengganggu masyarakat yang melewati jalan itu.

Akan tetapi, pada penertiban yang dilakukan itu, petugas hanya memberikan peringatan kepada para PKL itu supaya mencari tempat yang lebih aman dan tidak mengganggu arus lintas. “Silahkan mereka berjualan, dari pada mencuri. Tapi, harus tertib dan tidak mengganggu lalu lintas,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain sesuai dengan Perda, penertiban itu juga dilakukan untu menjaga keamanan maupun kenyamanan antar-semua pihak baik

itu pengguna jalan maupun pedagang itu sendiri.

Sementara itu, salah satu PKL yang kena teguran oleh petugas Satpol PP Lotim, Bejo’ mengaku tidak tahu kalau lokasi tempatnya berjualan itu menyalahi aturan. Diakuinya, selama satu bulan berjalan di pinggir jalan, baru sekarang ia mendapatkan teguran dari petugas Satpol PP Lotim.

“Katanya lokasi saya berjualan ini menganggu arus lalu lintas dan saya disuruh menaikkan gerobak saya di atas trotoar ini. Selain itu, saya juga disuruh untuk pindah berjualan ke taman, tapi mau gimana lagi di taman itu sudah tidak ada lokasi dan kita juga bayar per meter,” keluhnya. (yon)

KLU. Akses jalan rusak seperti ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan harga jual komoditas petani sering merosot,” kata Ramedi.

Anggota Komisi II DPRD KLU, Rianto, mengatakan ruas jalan yang harus diperbaiki di Desa Rempek cukup panjang. Di desa ini, setidaknya terdapat dua ruas jalan utama penghubung ke akses ekonomi, yakni Torean dan Lempajang. Ia memperkirakan, di kedua ruas jalur jalan ini masing-masing 5 km dalam kondisi rusak parah.

“Sebelum menjadi DPRD, kami bersama warga telah melakukan perbaikan secara swadaya dengan mendatangkan alat berat. Tetapi kemampuan kami terbatas, sehingga

tidak semua ruas jalur dapat kami perbaiki,” katanya.

Akses jalan seperti yang dikunjungi kemarin, seharusnya sudah bisa diaspal. Lebarnya sangat memungkinkan dan ideal. Namun jalan setiap tahunnya sering berlubang, terutama pada musim penghujan akibat dilalui air. Oleh karena itu, gabungan komisi mendesak Pemda KLU segera memprioritaskan jalan ke akses ekonomi untuk menggeliatkan perekonomian warga di pedalaman.

“Warga sudah mulai ekspansi tempat tinggal ke pedalaman, karena di sini listrik sudah tersedia. Tetapi dengan kondisi jalan seperti ini, sangat memungkinkan harga komoditas dibeli sangat murah oleh pengusaha,” tandasnya. (ari)

Kecil, Ketergantungan Masyarakat Lotim pada Angkutan Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Lombok Timur (Lotim) Lalu Suandi menilai tingkat ketergantungan masyarakat terhadap angkutan sangat kecil. Hal ini dilihat dari kejadian beberapa kali turun naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak terlalu berpengaruh terhadap angkutan di Lotim.

Lalu Suandi menganalisa, sejauh ini fluktuasi harga barangbarang kebutuhan pokok di Lotim ini sebenarnya pengaruh utamanya adalah kenaikan harga BBM. Alasan akibat transportasi dianggapnya tidak terlalu besar. “Pengaruh angkutan desa (Angdes) dan angkutan kota itu tidaklah terlalu besar,” ucapnya di Selong, Kamis (5/3).

Kejadian beberapa waktu lalu dituturkan ada sejum-

lah asosiasi angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan di Lotim tidaklah menimbulkan gejolak.

Terakhir adanya kenaikan harga BBM dari Rp 6.600 menjadi Rp 6.800 per liter bagi dunia transportasi pun dipandang tidaklah menimbulkan gejolak. “Jadi ketergantungan pada transportasi umum ini masih minim,” ucapnya. Tampaknya, alasan masih banyaknya transportasi alternatif bisa menjadi solusi.

Ditambahkan, kenaikan harga BBM inilah sebenarnya yang menjadi pemicu utama segala macam alasan terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditi. Termasuk komoditi pangan yang terjadi beberapa hari terakhir ini. (rus)

Lalu Suandi (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Banyak Vila Tak Berizin

Kaji Laporan Warga PIHAK Polda NTB telah menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Kini, pihak terkait tengah mengkaji laporan yang dilayangkan warga Meang terhadap oknum pengusaha.

Laporan yang dilayangkan Rabu lalu (3/3) lalu telah ditangani Ditreskrimum Polda NTB. Saat ini, penyid(Suara NTB/dok) ik tengah membedah inAKBP. Muh. Suryo S dikasi tindak pidana yang dilakukan oknum pengusaha yang dituding mencaplok sebagian tanah milik warga. “Kami masih pelajari laporannya “ kata Kepala Bidang Humas Polda NTB AKBP Muh. Suryo S, Kamis (5/3).

Ditegaskan, laporan warga tersebut tetap ditindaklanjuti.

Pihaknya akan melakukan serangkaian pemeriksaan saksisaksi. Di antaranya saksi korban dan saksi terlapor. Namun, sambung dia, pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu delik aduan mereka. “Selesai ditelaah nanti, kami akan panggil saksi untuk diklarifikasi,”ujarnya.

Sejauh ini, jelas Suryo, pihaknya belum memeriksa saksisaksi. Penyidik baru sebatas menelaah laporan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, penyidik akan menyusun agenda penyelidikan, siapa saja saksi yang akan dipanggil.

Diketahui, sebelas warga selaku pemilik tanah melaporkan onum pengusaga inisial D ke Polda NTB. Mereka menuding oknum pengusaha itu melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah. Warga terpaksa melaporkan oknum pengusaha, karena pembayaran tanah mereka belum dilunasi. Sementara, sebagian lagi merasa sama sekali tidak menjualnya, namun tanahnya diduga dikuasai oknum tersebut.

Sebelumnua, ada 11 warga mempermasalahkan ulah oknum pengusaha ini. Empat orang warga mengaku telah menjual tanahnya kepada oknum pengusaha itu. Namun, D belum melunasi pembayaran. Pemilik tanah baru diberikan setengah dari harga jual lahan tersebut. Sedangkan, tujuh warga tidak pernah menjual, tapi sudah diklaim milik oknum pengusaha itu.

Luas lahan yang dikuasai warga ini luasnya berbeda. Ada yang memiliki 20 are hingga 1 hektar lebih. Kini, lahan mereka telah dikuasai oknum pengusaha. Karena, di atas lahan itu telah disertifikat atas nama pengusaha itu. (her)

Dipanggil Kejari Praya

Kepala Disnakeswan NTB Mangkir Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) batal meminta keterangan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang. Yang bersangkutan mangkir dari panggilan pihak kejaksaan, karena belum menerima surat panggilan.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, S.H, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/3).

Menurut Raka, Kepala Disnakeswan NTB bakal menjalani pemeriksaan pada Kamis pagi kemarin. Namun setelah ditunggu hingga sore hari, yang bersangkutan tidak kunjung datang memenuhi panggilan. “Kita sudah agendakan pemeriksaan terhadap Kadis Peternakan dan Keswan NTB, hari ini (Kamis kemarin,red). Tapi tidak jadi, karena yang bersangkutan tidak datang,” sebutnya.

Diakuinya, surat panggilan sudah dikirim sekitar dua hari yang lalu. Namun, dari konfirmasi yang diperoleh pihaknya pada Kepala Disnakeswan surat panggilan tidak sampai. ‘’Sehingga Kadis Peternakan dan Keswan NTB, tidak tahu kalau dirinya dipanggil oleh Kejari Praya,’’ ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan surat panggilan kedua kepada Kepala Disnakeswan NTB dan direncanakan diperiksa pekan depan.

Diakuinya, Kepala Disnakeswan NTB, sebelumnya tidak masuk dalam rencana saksi yang akan diperiksa dalam kasus tersebut. Tapi dari hasil evaluasi atas pemerikasaan empat saksi sebelumnya, pihak Kejari Praya merasa perlu untuk memanggil Kepala Disnakeswan NTB, sebagai saksi tambahan.

Adapun saksi yang sudah diperikasa dalam penyeledikan proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut, di antaranya pelaksana teknis kabupaten, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pengawas. Ditambah pelaksanaan teknis provinsi. “Masih ada satu saksi lagi yang belum diperiksa yakni kontraktor pelaksana,” sebutnya.

Untuk kontraktor pelaksana direncanakan akan diperiksa pada Jumat (hari ini, red). Setelah sebelumnya, pada pemanggilan pertama Senin lalu yang bersangkutan tidak datang. “Jadi total ada enam saksi yang akan diperiksa dalam kasus ini,” pungkas Raka. (kir)

Dokumen LKPJ Sering Terlambat

DPRD Lobar Keluhkan Kinerja Eksekutif Giri Menang (Suara NTB) Pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan ke Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony perihal lambannya pihak eksekutif menyerahkan draf laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lobar tahun 2014. Akibatnya, anggota DPRD Lobar tidak bisa mempelajari secara detail isi draf LKPJ tersebut.

“Seharusnya draf LKPJ itu diterima seminggu sebelum pembahasan. Tapi baru kita terima Rabu siang. Hari ini Kamis (5/3) sudah masuk jadwal pembahasan, masak kita mau pelajari hanya sehari,” kata wakil ketua DPRD Lobar, Multazam kepada wartawan, Kamis (5/3).

Multazam membeberkan tebal draf LKPJ yang harus dipelajari sebanyak 406 lembar dalam waktu kurang dari 24 jam. Dengan waktu sesingkat ini, katanya, pihaknya sulit mengerti isi LKPJ, apalagi membaca secara keseluruhan. “ Kalau seperti ini kita tidak bisa temukan mana yang kurang dan salah,” kritiknya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid. Ia langsung menyampaikan keluhan ke bupati saat musrenbang Rabu lalu.

Bupati pun langsung merespons protes Wakil Ketua Dewan dari Partai Gerindra dan meminta eksekutif lebih cepat memberikan draf yang dibutuhkan dewan untuk dibahas bersama.

“Jadi saya langsung dapat komplain dari dewan. Katanya draf LKPJ terlambat diberikan. Masalahnya apa?,” tanya bupati saat pembukaan Musrenbang RKPD Lobar tahun 2016.

Sementara Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menanggapi masalah keterlambatan LKPJ itu tidak terlalu berpengaruh pada pembahasan, baik itu program dan agendan pembagunan. Menurutnya, dewan tidak perlu terlalu mempersoalkan LKPJ tersebut, sebab LKPJ itu hanya sekadar laporan tahunan bupati bukan untuk dikritisi apalagi dipansuskan. “Sebab saya dapat informasi LKPJ ini mau dipansuskan, kan masih banyak yang lebih penting dari itu yang bisa dibahas dewan. LKPJ itu hanya hanya formalitas saja,” imbuhnya. (her)

Wabup Curigai Ada ”Permainan”

Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (wabup) Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid, SAg, MSi., mencurigai oknum di Badan Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Perizinan (BPMP2T) bermain terkait perizinan vila yang ada di Lobar. Kecurigaan itu muncul, sebab diduga hampir 70 persen vila tak memiliki izin resmi, namun hanya izin non formal. Di samping itu, data vila yang dikeluarkan BPMP2T dengan Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah(PPKD) terjadi perbedaan.

Untuk itu, Wabup akan meminta Sekda H. M. Uzair menelusuri kebenaran indikasi adanya permainan tersebut. Adanya perbedaan data vila yang ada di SKPD itu harus segera dibenahi oleh dua

SKPD. Dalam hal ini, Sekda harus segera memparalelkan data dari kedua SKPD, sehingga diketahui penyebab terjadi misdata.

Menurutnya, kalau antara SKPD tersebut sejak awal

menjalin koordinasi yang baik, maka tidak akan terjadi hal seperti ini. “Hal ini mengindikasikan adanya permainan di perizinan (BPMP2T, red) dan saya minta Sekda untuk mengecek itu apa benar ada

indikasi itu,” tegas Wabup.

Wabup mengakui, sejak lama ia mencurigai adanya dugaan permainan di BPMP2T. Dalam permainan izin ini, bisa saja pengusaha yang mengajukan izin ke BPMP2T, namun karena oknum ini mau untung sendiri lalu izin tidak dikeluarkan.

Lalu setelah oknum ini dapat setoran, barulah oknum ini mengeluarkan izin, namun bukan izin resmi akan tetapi izin secara tidak formal (ilegal).

Bahkan, katanya sejak awal ia mencurigai, bahwa 70 pers-

en lerbih vila yang ada tidak memiliki izin formal. Untuk itu, kata Wabup dalam dekat ini pihaknya akan memanggil SKPD terkait untuk menggelar rapat. Ia awalnya berharap terhadap Pansus, agar lebih serius mengungkap persoalan vila ini. Pansus diharapkan memberikan rekomendasi yang lebih tegas. “Seharusnya rekomendasinya itu tidak normatif seperti kemarin. Seharusnya lebih tegas, bila perlu kalau ada vila tak berizin sebut lalu rekomendasikan untuk ditertibkan,” tegasnya. (her)

Masjid Agung Loteng Butuh Rp 38 Miliar Lagi Praya (Suara NTB) Penyelesaian pembangunan Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng) dipastikan masih akan berlangsung lama. Mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan masjid terbesar di Bumi Tatas Tuhu Trasna yang dinilainya ditaksir mencapai hingga Rp 40 miliar lebih.

Di satu sisi kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelesaian pembangunan masjid tersebut, masih minim. Tahun ini saja, Pemkab Loteng hanya mampu mengalokasikan anggaran tidak lebih dari Rp 2 miliar pada APBD Loteng 2015. Itu artinya, masih ada defisit anggaran sekitar Rp 38 miliar lebih lagi.

“Untuk bisa benar-benar menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Loteng, kita butuh sekitar Rp 40 miliar.

Sementara yang baru bisa disiapkan oleh Pemkab Loteng baru sekitar Rp 2 miliar saja,” ungkap Ketua Yayasan Masjid Agung Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., kepada Suara NTB, Kamis (5/3).

Kendati demikian, kata Sekda Loteng ini, besarnya kebutuhan penyelesaian pembangunan Masjid Agung tidak lantas membuat pihaknya berkecil

hati. Pihaknya, sejauh tetap berupaya keras bisa menyelesaikan pembangunan masjid kebanggaan masyarakat Loteng secara bertahap.

Pasalnya, kalau sekaligus pemerintah daerah jelas tidak akan mampu, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan.

Di satu sisi, pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa menjalankan program-program lainya.

Ia menjelaskan, sejauah ini untuk fisik bangunan masjid sendiri capaian pembangunannya baru sekitar 75 sampai 80 persen dan belum termasuk untuk fasilitas pendukung lainnya, seperti area parkir, taman serta fasilitas tambahan lainnya. Sementara pemerintah daerah berharap semua fasilitas tambahan pendukung masjid, diselesaikan.

Selain dari anggaran pemerintah pusat, pihaknya juga berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, terutama dari pihak ketiga. Dan, yang sudah berjalan sekarang menghimpun dana dari sumbangan PNS lingkup Pemkab Loteng. “Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, jelas tidak akan mampu. Sehingga upaya penggalangan dana dari

(Suara NTB/kir)

BUTUH PENDANAAN - Pembangunan Masjd Agung Loteng terus dilakukan dengan dukungan anggaran seadanya. Untuk menyelesaikan pembangunannya membutuhkan dana sekitar Rp 40 miliar. pihak luar juga kita lakukan,” tambahnya.

Bahkan pihaknya kini sedang menginventarisir putraputra daerah yang menjadi pejabat maupun yang punya

kepedulian sosial yang berada di luar dana untuk nantinya akan diajak berpartisipasi, membantu menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Loteng. “Prinsipnya semua

upaya akan kita lakukan. Selama itu benar dan dibolehkan.

Bahkan beberapa kementerian di pusat juga akan kita lobi.

Supaya ikut membantu pendanaan,” ujarnya. (kir)

Dubes AS Tanam Banyak Usulan Desa dan Kecamatan Bakau di Pantai Tak Bisa Diakomodir Cemara

Anggaran Daerah Terbatas

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengakui jika belum mampu mengakomodir usulan dari pihak desa dan kecamatan. Minimnya anggaran daerah menyebabkan, pemerintah belum mampu memenuhi usulan yang disampaikan.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, saat menutup Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Lobar, Kamis (5/3). Acara penutupan ini juga dihadiri Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq, Kepala Bappeda, Dr. H. Baehaqi dan sejumlah kepala SKPD serta perwakilan para kades dan camat.

Wabup berharap apa yang dihasilkan pada Musrenbang kali ini dapat dilaksanakan secara konsisten, bagi desa atau kecamatan yang usulannya belum masuk pada Musrenbang kali ini diharapkan tidak berkecil hati. “Karena angaran (fiskal) daerah terbatas, maka semua SKPD, camat dan para kades lebih aktif melobi ke pusat untuk mendapatkan bantuan,” sarannya.

Diakuinya, ketika Presiden Joko Widodo memanggil Bupati Lobar belum lama ini,

(Suara NTB/her)

TUTUP - Wabup Lobar H. Fauzan Khalid menutup pelaksanaan Musrenbang Kabupaten 2016, Kamis (5/3). diberitahukan ada kelebihan fiskal APBN sebesar Rp 250 triliun dari hasil penghematan BBM. Dari jumlah itu Rp 40 triliun akan dialokasikan untuk infrastruktur, irigasi dan kegiatan mendukung ketahanan pangan. Untuk itu semua jajaran perlu mengusulkan ke pusat dengan menawarkan program yang menarik ke pusat. ‘’Peluang ini harus dimanfaatkan oleh SKPD,’’ tambahnya.

Dalam kesempatan itu Wabup mengklaim hasil penilaian perencanaan pada RPJMD Kabupaten Lobar berbasis E-Government (EG) yang dilakukan oleh provinsi dan

pusat bahwa RPJMD Lobar berada pada urutan 1 katagori terbaik. Bahkan, nilai perencanaan yang diperoleh Lobar berada di atas provinsi. “Kalau mau sombong, perencanaan Lobar lebih tinggi nilainya dari provinsi,” klaimnya.

Menyinggung Undang Undang Nomor 23 yang baru tentang beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dialihkan ke provinsi, ia berharap, tidak menganggu program yang telah disusun pada musrenbang tersebut.

Menurutnya, penyesuaian ini bisa dilakukan sambil menunggu penyesuaian SKPD yang ditarik tugasnya. (her)

Pemkab Loteng Incar Aset Provinsi Praya (Suara NTB) Sejumlah aset milik Pemprov NTB di Lombok Tengah (Loteng) sedang diincar Pemkab Loteng untuk dialihkan statusnya menjadi aset pemerintah kabupaten. Salah satunya, lahan dan bangunan eks Akademi Kebidanan (Akbid) Kesatriyan Praya. Rencananya, di atas lahan tersebut akan dibangun fasilitas rekreasi keluarga serta taman umum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., yang dikonfirmasi, Kamis (5/3), membenarkan adanya rencana mengambil alih status pengelolaan lahan dan bangunan milik pemprov, karena kondisi lahan dan bangunannya sudah tidak terurus dengan baik, sehingga terkesan terbengkalai.

“Lahannya cukup luas. Jadi dari pada tidak dimanfaatkan, lebih baik ditata dan dikelola

(Suara NTB/kir)

TAK TERURUS - Inilah kondisi aset milik Pemprov NTB di Kota Praya yang tidak terurus. Pemkab Loteng menginginkan agar Pemprov mengalihkan status lahan itu yang akan dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga.

oleh pemerintah kabupaten.

Sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas,” klaimnya.

Ia menjelaskan, lokasi lahan tersebut sangat strategis, karena berada di tengah-tengah kota dan sangat cocok untuk dijadikan taman umum sebagai pusat kegiatan masyarakat. Apalagi, letaknya sangat berdekatan dengan Lapangan Umum Muhajirin serta Alun-alun Loteng.

Hanya saja, Pemkab Loteng dalam hal ini hanya bisa berharap saja, karena kewenangan pengalihan status lahan sepenuhnya ada di tangan pemprov.

Namun, Pemkab Loteng sudah menyiapkan konsep dan rencana pengembangan aset tersebut.

Meski demikian, pihaknya berkeyakinan pemerintah provinsi bakal mengabulkan rencana tersebut. Apalagi, itu semua demi kepentingan masyarakat umum.

“Jadi kita tidak berpikir minta pengalihan aset untuk pihak tertentu saja. Tetapi itu semua demi kepentingan masyarakat luas,” tandas mantan Asisten III Sekda Loteng ini. (kir)

Giri Menang (suara NTB) Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert O Blake dan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI),Dr. Ritola Tasmaya didampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid SAg, MSi, menanam bakau dan kasuarina di Pantai Cemara Desa Lembar Selatan, Kamis (5/3).

Penanaman bakau ini, sebagai bagian dari kunjungan Dubes AS ini ke proyek percontohan rehabilitasi sabuk hijau di Dusun Cemara.

Robert O Blake menyoroti keberhasilan program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat (pertama) di daerah pesisir yang merupakan sebuah kemitraan antara PMI dan palang merah Amerika yang didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) senilai 1 juta dolar Amerika. Dubes AS juga menyoroti pembangunan di wilayah pesisir dan perubahan iklim yang menambah risiko bencana. “Risiko bencana disebabkan oleh perubahan iklim dan pembangunan di wilayah pesisir,” katanya.

Menurutnya, di bawah kemitraan komprehensif AS-Indonesia untuk membantu mengurangi dampak dan men-

jadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. AS katanya akan selalu membantu dalam menanggapi bencana yang terjadi. “Kami juga bekerjasama untuk membantu mengurangi risiko dan juga pencegahan terhadap bencana,” tukasnya.

Program pengurangan risiko bencana melalui penanaman bakau ini dilaksanakan di 14 desa, termasuk di Cemara Lobar.

Wabup Lobar, H Fauzan Khalid mengungkapkan, kedatangan Dubes AS ke Cemara membanggakan daerah.

Kunjungannya bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan agar program kerjasama selama ini berjalan bisa dilanjutkan. “PMI pusat dengan PMI Amerika ada kerjasama, dibantu pendanaan dari USAID, kita berharap itu dilanjutkan,” katanya.

Ia mengakui, tingkat hidup mangrove yang ditanam di Lobar tinggi hampir di atas 95 persen. Sejauh ini, bantuan dari USAID ini digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu ia menyampaikan ke Dubes AS agar bantuan untuk penanaman mangrove yang berakhir Juni 2016 bisa diperpanjang, sebab menurut data kerusakan mangrove di Lobar tergolong tinggi. (her)

(Suara NTB/ist)

TANAM - Dubes AS menanam pohon bakau di Pantai Cemara Lembar, Kamis (5/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Tanam Jagung, Babat Hutan

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Melalui Diklat Pengelola

Tingkatkan Kualitas Tata Kelola PAUD (Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir besar yang melanda Tarano Februari lalu salah satu faktor penyebabnya tak lepas dari kondisi hutan yang mulai gundul.

Seperti hutan yang mulai dibabat di wilayah Desa Banda, imbas dari perluasan areal jagung yang dilakukan masyarakat setempat.

“Ilegal logging wilayah Banda ini sudah mengkhawatirkan.

Habis hutan dibabat akibat tanam jagung. Ini yang dikhawatirkan, kalau tidak ada kendali, M. Nur maka hutan sebagai sumber air tak lagi tersisa,” ujar Anggota DPRD Sumbawa, asal Tarano,. M. Nur, Kamis (5/4) kemarin.

Dalam hal ini, pihaknya meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk turun melakukan pengawasan. Begitu pula dengan Dinas Pertanian agar ikut mengendalikan program penanaman jagung, agar masyarakat tak asal menggarap. Kepada pemerintah kecamatan desa desa juga ikut memantau dan memberikan pembinaan kepada warganya.

Selain itu, untuk wilayah timur, aksi pencurian ternak lewat jalur juga mulai meresahkan. Pencurian melalui jalur selatan Jotang Tero dan Boal. Hingga diharapkan adanya intensitas pengamanan di wilayah setempat. Terutama pada jalur-jalur laut yang kerap digunakan para perampok menjalankan aksinya. (arn)

Halaman 6

Sempat Dipenjara Seminggu

TKW Asal Sumbawa Dipulangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) TKW asal Sumbawa Besar, Fatmawati Abdullah Habolah (23) yang bekerja di Abu Dhabi, dipulangkan ke tanah air, setelah sebelumnya sempat merasakan pengapnya penjara di negara setempat.

Kasi Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Nurhikmah kepada Suara NTB, Kamis (5/3) kemarin menceritakan, kasus ini berawal dari Fatmawati yang difitnah oleh rekan kerjanya atas tuduhan hendak membunuh salah satu pembantu lainnya yang bekerja di Abu Dhabi. Hingga kemudian Fatmawati warga PPN Jalan Lintas kebayan, RT 06 RW 06 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar ini pun dipenjara selama satu minggu.

Pihaknya mengetahui hal tersebut setelah adanya informasi dari BP3TKI Mataram, terkait adanya TKW bermasalah yang dipulangkan. TKW tersebut tiba di Sumbawa Sekitar Pukul 03.00 Wita. TKW tersebut diketahui berangkat sejak 7 November 2014 silam melalui PT. Leyvi Perkasa Bersaudara.

“Keberangkatannnya juga tidak prosedural, dinilai ilegal, mengingat tidak terdaftar di Disnakertrans. Selain itu passport yang digunakan Fatmawaty untuk kunjungan wisata (turis), bukan untuk bekerja.

Informasi yang diterima, pada 1 Maret 2015 TKW tersebut pulang dari Dubai menuju Kolombo, 2 Maret dari Kolombo menuju Jakarta. Dari Jakarta mendarat di Bandara Kualanamu Medan karena cuaca buruk. Sesampai di sana TKW tersebut pingsan dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh KKP Bandara. Setelah mendapat perawatan Fatmawati akhirnya dipulangkan ke Sumbawa.

Suami Fatmawati, Arsalan, menuturkan, keberangkatan istrinya dimulai dari ajakan tetangganya yang menawarkan untuk mengurus keberangkatannya. Karena sudah mengenal baik tetangganya tersebut, Arsalan menyetujui tawaran itu.

Setelah melalui proses yang cukup berliku, Fatmawati akhirnya diberangkatkan. Dari keberangkatan itulah, Fatmawati dan suaminya tidak pernah menyangka akan terjadi hal tersebut. Terkait kasus tersebut, pihak Disnakertrans sedang mengumpulkan datadata. Bahkan akan koordinasi dengan instansi terkait terhadap dokumen-dokumen TKI bermasalah ini. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Selama tiga hari, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa memberikan Pendidikan dan Latihan (Diklat) kepada pengelola PAUD yang berakhir, Kamis (5/3) kemarin. Tahap pertama Diklat ini diikuti 50 pengelola PAUD perwakilan 24 kecamatan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola layanan pendidikan.

Kasi PAUD yang juga pelatih PAUD Kabupaten Sumbawa, Mukhlis, menyatakan, pelatih atau pemateri dalam kegiatan ini telah berusaha maksimal memberikan semua materi yang harus dipahami pengelola PAUD. Para peserta pun begitu antusias mengikuti kegiatan ini, karena menurut mereka, materi tersebut sangat bermanfaat dalam mengelola PAUD. Mengingat selama ini,m mereka belum memahaminya dan rata-rata peserta Diklat belum pernah dilatih.

Adapun materi yang diberikan yakni, kebijakan pembinaan PAUD Kabupaten Sumbawa, Konsep PAUD holistic integrative, kelembagaan PAUD, kurikulum PAUD, pendekatan belajar PAUD, promosi dan kemitraan.

“Mereka (peserta) memiliki pemahaman yang masih minim tentang PAUD,” cetusnya.

Ada dua komponen besar yang menjadi tujuan PAUD. Yaitu tentang pengelolaan lembaganya dan pengelolaan proses belajar mengajarnya, yang sebenarnya menjadi wilayah tenaga pendidik (tendik).

Tetapi selama ini, pemahaman para pengelola belum sampai kearah dimaksud, sehingga kerap terjadi miskomunikasi antara pengelola dengan tendik.

Melalui pelatihan ini diharapkan

Para peserta Diklat pengelola PAUD (kiri). Pelatih PAUD Kabupaten Sumbawa, Mukhlis saat menyampaikan materi. membangun komunikasi yang harmonis karena sudah memiliki perspesi yang sama. Mereka juga bertekad menjadikan materi dari pelatihan ini sebagai bekal layanan mereka yang bermutu kepada masyarakat.

Lalu apa jaminan para peserta diklat (pengelola) sudah bisa menyerap memahami dan mengimplementasikan materi yang disampaikan trainer? Dalam hal ini pihaknya menerapkan strategi, dengan menugaskan peserta, membuat perangkat kurikulum selama satu bulan ke depan. Sebagai ukuran yang nantinya dapat digunakan, apakah materi yang disampaikan dalam Diklat sudah bisa terimplementasi atau belum.

“Mereka kita wajibkan, membuat dan menyusun perangkat kurikulum

tingkat satuan PAUDnya. Sebagai dasar acuan pengelola ataupun pendidik dalam mengelola PAUD,” terang Mukhlis.

Mutu layanan PAUD, sangat ditentukan oleh pemahaman yang baik dan benar oleh semua pengelola tentang PAUD itu sendiri. Baik dari sisi pengertian, maksud dan tujuannya. Selanjutnya tentu diharapkan pengelola PAUD dapat mengelola lembaga PAUDnya sesuai standar yang telah ditetapkan.

Salah satu peserta Diklat, pengelola lembaga PAUD Lavender Kecamatan Lantung, Maimunah, bersyukur atas adanya pelatihan ini. Sehingga bisa mengerti dan memahami bagaimana cara mengelola PAUD yang benar. Sampai kepada rencana pembelajaran harian, metode dan langkah yang dibutuh-

kan yang nantinya dapat diterapkan di lembaga masing-masing. Bahkan pihaknya berencana akan mentransformasikan ilmu yang diperolehnya kepada pengelola ataupun tendik PAUD lainnya di kecamatan Lantung, dalam pertemuan PKG ataupun HIMPAUDI. “Terima kasih dengan adanya kegiatan ini. Kita jadi mengerti tentang kebutuhan PAUD yang sebenarnya,” kata Maemunah.

Salah satu trainer, Heni Setiawaty, menambahkan, PAUD yang kini sudah terintegrasi dengan Posyandu dan BKB atau lebih dikenal dengan POSPA BKB juga menitikberatkan kepada pengelola untuk memperhatikan serta memantau tumbuh kembang anak. Sebab anak yang sehat akan menciptakan generasi yang cerdas. (arn/*)

PAN Siapkan Dua Nama di Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPD PAN Kabupaten Sumbawa, mengusung kader terbaik partai untuk maju di Pilkada Sumbawa. Baik untuk posisi Bupati ataupun Wakil Bupati.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPD PAN Sumbawa, Lukmanul Hakim S.AP, Kamis (5/3) kemarin, berdasarkan hasil rapat harian terbatas, mengajukan nama M. Jabir S.H, M.H, yang saat ini menjabat ketua MPP DPW PAN NTB, sebagai usulan calon Bupati dan untuk Wakil Bupati diamanatkan kepada Ketua DPD PAN Sumbawa, Burhanuddin J. Salam.

“Untuk calon Baupati, PAN akan mengusulkan M. Jabir kepada partai mitra koalisi. Selain M. Jabir, PAN juga kemungkinan mengusung posisi Wabup, yakni Burhanuddin J. Salam,” terangnya.

Hal ini tergantung kesepakatan dengan partai mitra koalisi nantinya. Peluang mengusung M. Jabir ataupun BJS sama besarnya. Tergantung komitmen dengan mitra koalisi disesuaikan dengan kalkulasi peluang memenangkan Pilkada.

Untuk Jabir, PAN akan melihat sosok figur dari wilayah Timur Sumbawa. “Kami masih menjajaki peluang koalisi dengan sejumlah Parpol,” tukasnya. (arn)

MEREBU - Sejumlah buruh tani “Merebu” (membersihkan rumput liar) di daerah persawahan tadah hujan Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Seiring dengan keluarnya sejumlah Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari UU Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) segera memanggil Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) serta Camat secara bertahap. Terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang masih belum banyak dimengerti desa. Sementara dana Yahya Adam desa akan dicairkan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa, H Yahya Adam BA, kepada Suara NTB, Kamis (5/3) kemarin. Mulai Rabu mendatang, pihaknya mengumpulkan Camat, Kades dan Sekdes. Fokus pertama pertemuan itu terkait penyusunan APBDes. Para nasarumber yang disiapkan dari DPPK, Bappeda, Bagian Hukum dan Bagian pemerintahan Setda Sumbawa, akan membantu desa nantinya dalam menyusun APBDes yang baik dan benar.

“Bahkan, dalam pertemuan itu nanti akan langsung diformulasi pos anggarannya,” terangnya.

Secara umum, struktur APBDes 70 persen tentang pelaksanaan pembangunan, penyelengaraan pemerintahan dan pemberdayaan.

Sisanya 30 persen mengatur belanja pegawai termasuk perangkat desa dan operasional. Penyusunan APBDes, secara bertahap dari RPJMDes, RKPDes dan target realisasi PADes tahun 2015.

“Ini mendesak kita bahas bersama desa, sebab dana desa dari APBN tak bisa cair kalau APBDes belum disusun,” terangnya.

Terkait UU desa ini, Pemerintah pusat melalui Kementrian Desa dan PDT telah mengeluarkan lima Peraturan Menteri.

Yakni, tentang kewenangan desa, tatib mekanisme musyawarah desa, pendamping desa, pendirian BUMDes, dan prioritas pembangunan yang didanai lewat dana desa. Kemendagri juga telah mengeluarkan empat peraturan. Diantaranya, tata cara penyusunan Perdes dan Peraturan Kades, pemilihan kades secara serentak pengelolaan keuangan desa dan tentang pelaksanaan pembangunan di desa. (arn)

Pilkada Sumbawa

Jelang UN

KPU Larang Mobilisasi Massa Berlebihan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam pertemuan khusus dengan awak media, Kamis (5/3) kemarin, KPU Sumbawa menyampaikan tahapan yang akan dilakukan di Pilkada Sumbawa.

Termasuk beberapa larangan, salah satunya mobilisasi massa berlebihan untuk menghindari konflik di tengah masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU, Sudirman S.IP, tugas KPU memfasilitasi debat kandidat, pemasangan alat peraga, termasuk iklan lewat media. Untuk mendorong kesempatan dan porsi yang sama bagi setiap pasangan calon. Ada pula larangan khusus, tidak boleh memobilisasi massa berlebihan. Konvoi kendaraan oleh massa pendukung juga tak lagi dibolehkan. Hal ini telah diatur dalam UU Pilkada yang baru.

“Menarik proses pemilihan kali ini, tidak ada lagi mobilisasi massa daging sapi untuk pendidikan politik dan menghindari konflik di tengah masyarakat. Tidak ada rapat umum yang ada hanya dialog terbatas,” terangnya.

Dalam hal ini, KPU sudah merancang anggarannya sedemikian rupa, agar setiap pasangan calon memiliki kesempatan dan porsi yang sama. Termasuk iklan media,

cetak maupun elektronik, yang penting legal dan punya badan hukum. Khusus untuk debat calon, KPU mencoba mengulangi kesuksesan Pilkada 2010 lalu. Debat terbuka di lokasi yang strategis yang bisa disaksikan secara langsung oleh semua orang. Serta mendapatkan pengamanan yang cukup dari aparat kepolisian.

“Seluruh pasangan calon akan dipasang baliho dalam bentuk yang sama. Kita ingin mendorong pertemuan ini, agar memberikan efek getar kepada parpol dan tokoh masyarakat, coba terlibat secara aktif dalam Pilkada. Kami ingin dorong calon yang banyak agar masyarakat punya banyak pilihan,” tukasnya.

Ketua Divisi Teknis Sosialisasi, Aryati, menambahkan, pihaknya tekah menyiapkan strategi dalam meningkatkan jumlah partispasi pemilih dalam Pilkada mendatang.

Diantarnya, lomba baca puisi, khusus bagi pemilih pemu-

la, agar ada ketertarikan untuk menggunakan hak pilih.

Ada pula launching Pilkada di bulan April. Untuk menghentakkan, adanya Pilkada di Kabupaten sumbawa. Selain tentunya gerakan sosialisasi pemilih pemula, terutama di daerah yang rendah tingkat pemilihnya.

Ketua KPU, Syukri Rakhmat S.Ag, menyatakan, kesuksesan setiap Pemilu tak lepas dari peran semua pihak. Termasuk peran media masa. Sinergisitas KPU dengan media massa di Sumbawa telah membantu kelancaran Pemilu, yang diharapkan dapat berlanjut di Pilkada Sumbawa.

“Informasi yang kita sampaikan ke pemilih relatif tersampaikan maksimal. Makanya, ada rencana kami melakukan visit media, berkunjung ke setiap media dalam rangka menyerahkan piagam penghargaan. Mudahmudahan sinergisitas, yang telah terbangun selama ini, akan terus terbangun,” tukasnya. (arn)

SMA di Sumbawa Genjot Kemampuan Siswa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua SMA di Sumbawa, yakni SMANegeri 1 dan SMANegeri 2 menggenjot kemampuan siswa menjelang pelaksanaan Ujian Nasional April 2015 mendatang. Berbagai metode pembelajaran digelar, seperti melaksanakan pengayaan dan uji coba alias try out.

Wakasek Kurikulum SMAN 1 Sumbawa, Dra. Hj. Retno Palupi, M.Pd, yang ditemui Suara NTB, Kamis (5/3) kemarin, mengakui pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan siswanya mengikuti UN. Dibuktikan dengan sudah dilaksanakannya pengayaan terhadap siswa sejak semester ganjil. Bahkan di semester genap juga hal tersebut tetap dilanjutkan dari bulan Januari sampai Februari. “Selama delapan minggu itu full dilaksanakan,” katanya.

Selain itu, untuk menguji kemampuan siswa, sambung Retno, pihaknya sudah melaksanakan try out pertama pada Januari lalu. Try out kedua direncanakan untuk pemantapan siswa akhir Maret mendatang. Itupun menurutnya akan digenjot untuk materi pelajaran materi mata pelajaran Ujian Nasional hingga April.

Meskipun dari hasil ujicoba/ try out masih ada yang rendah untuk mata pelajaran yang agak sulit, pihaknya akan menggenjot pengayaan terus menerus untuk memperbaikinya. “Yang kemarin akan dievaluasi, yang kurang diperbaiki, kami optimis seratus persen lulus UN,” ungkapnya..

Kesiapan serupa juga dilakukan SMAN 2 Sumbawa.

Seperti disampaikan Wakasek Kurikulum SMAN 2 Sumbawa, Edi Sumiran, sejak Agustus 2014 sudah mulai dilaksanakan pengayaan terhadap siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional sampai Februari lalu. Bahkan untuk lebih mengukur kemampuan siwa, pihaknya sudah dua kali melaksanakan uji coba. Untuk sementara waktu, siswa akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, mengingat akan melaksanakan Ujian Sekolah dan ujian praktek.

Kemudian untuk lebih memantapkan kemampuan siswa, sambung Edi, setelah Ujian sekolah selesai, pihaknya akan menambah volume pertemuan khusus mata pelajaran yang ada di UN.” Bulan Maret sampai awal April akan dipadatkan jadwal pelajaran,” imbuhnya.

Selain itu menurut Edi, jika masih ada waktu , pihak sekolah berencana melaksanakan try out yang ketiga di awal Maret atau awal April mendatang untuk lebih memantapkan kemampuan siswa. Edi menyimpulkan, dilihat dari hasil try out yang sudah dua kali dilakukan, pihaknya sudah siap melaksanakan UN. “Jika sistemnya masih seperti tahun lalu, dilihat dari nilai try out, seratus persen dalam posisi aman,” tukasnya. (ind)

(ant/bali post)

BPMPD Kumpulkan Kades dan Sekdes Bahas APBDes

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

PUSKAB Gelar Sarasehan Ancaman Teror dan Radikalisme Agama Kota Bima (Suara NTB) Gerakan kelompok radikal masih terus ada di wilayah Indonesia, tak terkecuali NTB dan Bima. Tidak hanya itu, masih ada aktor penting pelaku teror di Solo yang berasal dari Bima belum ditangkap.

Perlu ada sinergisitas untuk menekan kelompok yang menanamkan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan, termasuk ingin mendirikan negara dengan mengganggu keutuhan NKRI. Terkait hal tersebut, Pusat Studi Konflik Agama dan Bu(Suara NTB/use) daya (PUSKAB) NTB berenMuhammad Tahir Irhas cana menggelar serasehan dengan tema ‘Ancaman Teror dan Radikalisme Agama Tahun 2015: Merumuskan Strategi dan Pola Penanganannya di wilayah Bima’.

Ketua Panitia, Suhaini Mustamin, SP.d, mengatakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (7/3) di aula SMKN 3 Kota Bima. Sarasehan ini juga akan menghadirkan pembicara mulai dari Anggota DPR RI, HM Syafruddin, ST, Ketua MUI Kota Bima, KH. M Saleh Ismail dan Kepala Kementerian Agama Kota Bima, Drs H Syahrir, MSi. Dikatakannya, kegiatan ini sengaja digelar dengan tujuan mereduksi stigmatisasi wilayah Bima sebagai daerah teroris dan radikal melalui pembumian konsep Islam Rahmatan Lil Álamin.

Membangun pola kemitraan ormas Islam dalam upaya menangkal dan mencegah tumbuh kembangnya jaringan kelompok Radikal Teroris.

“Ouput yang diharapkan terbangunnya pola kemitraan ormas Islam yang efektif antara Pemerintah, ulama dan umat dalam pencegahan radikalisme terorisme di wilayah Bima,” terangnya, Kamis (5/3).

Senada dengan Suhaini, Direktur PUSKAB NTB, Muhammad Tahir, S.Ag., MPd juga menyebutkan hal yang sama. Dikatakannya, kegiatan sarasehan ini, sebagai salah satu upaya untuk mereduksi berbagai paham yang muncul di tengah masyarakat. Sementara, masyarakat juga mulai resah dengan berbagai paham yang ada. “Disinilah perlu sinergitas dan kepekaan semua pihak, baik Pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat dalam meluruskan pemahaman tentang Islam,” ungkapnya.

Apalagi, katanya, Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Sehingga sudah selayaknya umat Islam menjadi contoh yang baik bagi umat lainnya. “Bukan sebaliknya memberikan rasa takut pada orang lain, seolah Islam itu keras dan berbahaya. Namun sesungguhnya Islam yang dibawa Nabi menawarkan ajaran rahmat bagi semua,” ujarnya. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Kerjasama Bappeda Dompu dengan Harian Suara NTB

Musrenbang Kabupaten Minim Kehadiran Pimpinan SKPD dan Anggota Dewan Dompu (Suara NTB) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2016 sebagai bagian dari proses musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten di Bappeda Dompu minim kehadiran pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan anggota Dewan. Penyusunan RKPD menjadi perpaduan 3 model perencanaan. RKPD 2016 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati Dompu periode 2015-2020.

Nurasni, tokoh perempuan Dompu yang ikut dalam penyusunan RKPD bidang sosial budaya di Bappeda Dompu, Kamis (5/

3) kemarin, menyesalkan minimnya kehadiran pimpinan SKPD dalam proses penyusunan RKPD tahun 2016. Padahal, proses musrenbang ini untuk memadukan program usulan rakyat dan program SKPD. “Selama 2 hari musrenbang, hanya beberapa saja pimpinan SKPD yang hadir langsung,” katanya.

Ketika tidak hadir, Asni mengatakan, sebagian pimpinan SKPD menganggap proses musrenbang tidak penting.

Akibatnya, program usulan dari masyarakat terancam tidak akan diakomodir dalam program kerja SKPD. “Kalau begini terus, untuk apa kita selalu hadir untuk membahas program, toh tidak diakomodir,” sindir Nurasni.

Ia juga mengatakan, beberapa Camat juga tidak hadir.

(Suara NTB/ula)

Nurasni Bahkan di hari kedua, perwakilan Camat Pekat pun tidak ada yang hadir. “Padahal mereka (Camat) sangat berkepentingan terhadap program kerjanya,” kata Asni.

DPD PPP Diberi Mandat Tentukan Bacabup Dompu (Suara NTB) DPD PPP Kabupaten Dompu mendapat mandat untuk menentukan bakal calon Bupati yang akan diusung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015. Namun kebijakan PPP, ketika ada kader yang memiliki elektabilitas akan diprioritas untuk diusung. Kepemimpinan Sirajuddin di Dompu mendapat apresiasi DPP dan DPW karena mampu meningkatkan raihan suara PPP. Ketua DPW PPP NTB, Dra Hj Wartiah mengata(Suara NTB/ula) kan, tiga hari ke depan piDra Hj Wartiah haknya akan membuka pendaftaran bakal calon Bupati di DPD PPP Dompu. Dari sana akan diseleksi siapa yang akan dipastikan diusung melalui jalur PPP. “PPP tidak bisa mengusung sendiri tanpa koalisi. Kalau nanti sudah dibuka, dengan siapa PPP akan berkoalisi. Lain halnya ketika PPP tanpa koalisi, kita pastikan kader kami harus maju. Tapi sekarang kita lihat, situasional,” tegas Ketua Komisi V DPRD NTB ini.

Namun Hj Wartiah mengapresiasi raihan suara PPP di Dompu dari hanya satu kursi menjadi tiga kursi dan menjadi pemenang kedua pemilu 2014 lalu. “Kalau saja AD/ART membolehkan (tiga periode), periode (pengurus) berikutnya pasti kita langsung aklamasi menunjuk kembali Sirajuddin sebagai ketua DPD PPP Dompu,” katanya.

Wakil Ketua DPP PPP, Dra Hj Ermalena, MHS kepada wartawan di Dompu, Kamis (5/3) kemarin, mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada DPD yang akan diusung dalam Pilkada, karena DPD yang paham. Sehingga DPD yang menentukan dan mengkomunikasikan kepada wilayah serta DPP. “Kita serahkan kepada DPD (kabupaten), karena DPD yang paham. Ketika mereka datang ke saya (DPP), saya kan tidak paham mereka. DPD-lah yang menentukan dan mengkomunikasi kepada wilayah, kepada DPP,” kata Ermalena. (ula)

(Suara NTB/ula)

Ilham H Yakub Kepala Bidang Stapel Bappeda Dompu, Ilham H. Yakub, ST yang dihubungi terpisah, mengakui beberapa pimpinan SKPD tidak hadir dan hanya diwakili. Selain itu, anggota

Dewan juga tidak menyampaikan program hasil resesnya untuk dimasukkan dalam RKPD 2016. “Saat ini, semua usulan program kegiatan untuk tahun 2016 harus dimasukkan. Karena sebenarnya, tidak boleh lagi ada program kerja yang tidak masuk dalam RKPD dan bisa dianggarkan dalam tahun anggaran,” katanya.

RKPD tahun 2016, lanjut Ilham, sangat strategis bagi pembangunan Dompu.

Karena tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dompu periode 2015 – 2020 kepemimpinan Dompu kedepan. “Mestinya dari sekarang harus diimput program kegiatannya,” ungkapnya. (ula/*)

Industrialisasi Harus Didukung Bahan Baku Dompu (Suara NTB) Anggota DPR RI asal PPP daerah pemilihan NTB menegaskan industrialisasi harus didukung dengan ketersediaan bahan baku. Produktifitas rumput laut di Dompu tak sepadan dengan industri pengolahan rumput laut, sehingga mubazir. Adanya masalah pengangguran tak lain karena metode pendidikan tidak berorientasi kawasan.

Presiden Jokowi Dipastikan Hadiri Puncak Peringatan TMD Dompu (Suara NTB) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menghadiri langsung acara puncak peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora yang dirangkai dalam event Tambora Menyapa Dunia (TMD) April 2015.

Kepastian kehadiran Presiden setelah Gubernur NTB menghadap ke istana Presiden dan akan melakukan panen raya jagung.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Ka(Suara NTB/ula) mis (5/3) kemarin, mengataAbdul Sahid kan, pihaknya telah mengajukan surat kepada Presiden RI untuk menghadiri event TMD di lereng Gunung Tambora yang dirangkaikan dengan peresmian Gunung Tambora sebagai taman nasional, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Samota, dan panen raya jagung rakyat dan peresmian pembangunan beberapa proyek.

“Hasil koordinasikan kami dengan pihak Propinsi memastikan bahwa Presiden Jokowi akan hadir langsung pada puncak TMD dan sekaligus melakukan panen raya jagung,” kata Sahid.

Kesiapan Presiden Jokowi menghadiri puncak TMD dan melakukan panen raya jagung di Dompu, dikatakan Abdul Sahid, disampaikan kepada Gubernur NTB saat menghadap ke istana presiden. “Kehadiran presiden tentu sangat kita harapkan karena dampaknya bagi pembangunan di Dompu cukup besar,” terang Sahid.

Dinas/Instansi pemerintah serta lingkungan dalam kota khususnya, lanjut Sahid, telah diinstruksikan untuk melakukan pembersihan dan penataan kota. Karena kunjungan Presiden biasanya akan diikuti oleh jajaran menteri dan lainnya.

“Kita sudah keluarkan himbauan kepada dinas/Instansi hingga Desa/Kelurahan untuk menjaga kebersihan serta keindahan lingkungannya,” katanya. (ula)

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

BERTEMU DEWAN - Barisan Garda Depan (Brigade) Kabupaten Bima bertemu sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima untuk menuntut klarifikasi atas sejumlah proyek mangkrak di Bima.

Tuntut Klarifikasi Proyek Mangkrak, Brigade Demo DPRD Bima (Suara NTB) – Puluhan massa mengatasnamakan Barisan Garda Depan (Brigade) Kabupaten Bima menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat.

Mereka menuntut anggota DPRD untuk memanggil beberapa Kepala SKPD, mengklarifikasi beberapa proyek yang bermasalah tahun 2014.

“Beberapa proyek tersebut antara lain pembangunan tambatan perahu di Desa Sangiang Kecamatan Wera oleh Dinas Perhubungan (Dishub), Penataan Jalan dan kawasan Kantor Pemkab Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), kemudian Pembangunan Pompa Listrik oleh Dinas Kesehatan (Dikes), dan yang terakhir Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)” kata Korlap Brigade, Ahmad Juli, saat berorasi, Kamis, (5/3).

Menurutnya, beberapa proyek tahun 2014 itu dinilai bermasalah. Pasalnya hampir semua proyek itu tidak sesuai dengan fisiknya sehingga tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Kemudian sisa angga-

rannya pun diduga sudah masing-masing masuk ke kantong kepala SKPD yang melaksanakan proyek itu.

“Kami menduga beberapa proyek ini dimanfatkan oleh oknum tertentu karena sampai dengan hari ini tidak ada transparansi dan keterbukaan untuk mempertanggungjawabkan anggaran ini,” imbuh Ahmad.

Direktur Brigade, Arif Rahman, SH, mengaku prihatin atas pembiaraan beberapa kasus pembangunan yang menelan anggaran yang cukup fantastis dari APBD dan APBN tersebut, sehingga negara banyak dirugikan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bahkan Arif menantang Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin H.M. Nor M.Pd untuk melakukan pencopotan kepada kepala SKPD yang melaksanakan proyek ini, serta kepada Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bima untuk sesegera mungkin membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Terkait maslah itu, Brigade sudah melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima bulan Januari

lalu, untuk menindaklanjuti tuntutan kami ini,” ujarnya.

Setelah dua jam berorasi, akhirnya massa aksi ditemui oleh beberapa anggota Dewan, kemudian dilakukan pertemuan di gedung II kantor DPRD Kabupaten Bima, untuk membahas masalah tersebut. Dalam kesempatan itu, perwakilan Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S.Sos, menyampaikan akan menyikapi tuntutan massa aksi dan akan memanggil beberapa SKPD yang bermasalah di beberapa proyek tersebut. “Secepatnya kami akan memanggil oknum terkait dalam waktu dekat ini,” kata Edi. Anggota Dewan lain, Syaifullah mengatakan dengan tegas akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi dengan mengajak anggota dewan lain untuk membentuk Pansus untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang merugikan negara.

“Untuk mendorong program pembangunan yang baik, kami akan membentuk Pansus dan melakukan pengawasan sampai tuntas,” pungkasnya. (uki)

Pejabat Kota Bima Teken Perjanjian Kinerja Kota Bima (Suara NTB) Sebagai bentuk komitmen komitmen dalam upaya meningkatkan kinerja aparaturnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima meminta para pejabatnya khususnya kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menandatangani surat pernyataan perjanjian kinerja. Jika tak mampu memenuhi sesuai apa yang disepakati, maka terhadap para pejabat maupun pegawainya akan dilakukan pergeseran.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Ihya Gazali S.sos yang dikonfirmasi, Kamis (5/3) siang menyebutkan penandatanganan surat pernyataan perjanjian kinerja tahun 2015 ini dilakukan pada Senin (2/3) di Halaman Kantor Walikota Bima. Penandatanganan perjanjian kinerja tingkat SKPD ini tersebut dilakukan secara simbolis. Penandatangan ini diawali dengan pembacaan naskah perjanjian kinerja tahun 2015 oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Ir Muhamad Rum.

Selanjutnya, Sekda kemudian kemudian mengawali penandatangan ini diikuti Inspektur Kota Bima, Kepala Bappeda dan Sekretaris Dewan. Penandatangan ini disaksikan oleh ribuan PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan mengawasi kinerja PNS. Sesuai amanat Walikota Bima HM Qurais H Abidin, katanya, penandatanganan tersebut sebagai acuan dalam penilaian kinerja kepala SKPM. Bila kepala SKPD dan bawahannya tidak mampu memenuhi apa yang disepakati, pergeseran akan dilakukan.

“Kalau tidak mampu melaksanakan tugas sesuai yang sudah ditandatangani, saya tidak segan-segan akan geser,” ucap Ihya menirukan pernyataan Walikota saat

memimpin apel gabungan.

Selain sebagai dasar penilaian, dengan adanya penandatanganan perjanjian tersebut, kepala SKPD semakin paham dengan tugas dan fungsinya. Karena apa saja yang akan dilakukan sudah tertera dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga merupakan terobosan baru yang dilakukan kepala daerah dalam meningkatkan kinerja kepala SKPD. Kepala SKPD dituntut untuk mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai dengan saran kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kepala SKPD. Begitu pula Pimpinan Daerah dalam hal ini Walikota Bima HM Qurais H Abidin akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian yang dilakukan dan berhak mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. (use)

Dra Hj Ermalena, M.HS anggota DPR RI dari PPP dapil NTB saat melakukan kunjungan ke Dompu, Kamis (5/3) kemarin, mengatakan, Dompu merupakan daerah pesisir dan pertanian. Sebagai daerah pesisir, Dompu ternyata tidak hanya memiliki rumput laut jenis gracilaria (rumput laut budidaya), tapi juga jenis sargasum (rumput laut liar).

“Kita (Dompu) punya dua pabrik rumput laut, tapi hanya satu yang beroperasi. Itu karena komoditinya yang terbatas,” kata Hj Ermalena.

Namun Dompu memiliki potensi jagung cukup besar di NTB, tapi publikasinya masih sangat kurang. Berbeda dengan Gorontalo yang terekspose cukup luas, meski jagungnya tidak semua dari Gorontalo. Jagung Dompu masih dikirim ke luar dalam bentuk pipilan dan belum dalam bentuk olahan.

“Ini mestinya menjadi perhatian kita. Ketika sudah diolah, maka itu akan memberi nilai ekonomi yang cukup tinggi,” katanya.

Ermalena juga mengungkapkan masalah lapangan pekerjaan yang dikeluhkan beberapa pemuda Dompu. Dikatakannya, pendidikan cukup mempengaruhi IPM dan NTB saat ini berada di urutan 32

(Suara NTB/ist)

Hj. Ermalena

dari 34 Propinsi se-Indonesia.

Masalah pendidikan di Indonesia belum berorientasi pada kawasan. Sehingga tidak heran, banyak sarjananya menganggur.

“Ketika penddikan berorientasi pada kawasan, saat tamat pasti akan direkrut menjadi tenaga kerja,” ungkapnya.

Dompu sudah memiliki SMK Kelautan dan mestinya dilengkapi laboratorium serta peralatan tangkap ikan. Selain melatih mengolah hasil laut, siswanya pun didorong bisa melakukan tangkap ikan. “Ketika tamat, mereka sudah punya keterampilan dan bisa langsung bekerja,” jelasnya. (ula)

Punya Ketum Baru, Ady Percaya Diri Bima (Suara NTB) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi, SE makin percaya diri untuk maju di Pilkada Kabupaten Bima nanti. Hal tersebut tidak terlepas dari terpilihnya Ketua umum PAN yang baru yakni Zulkifli Hasan.

Menjadi salah satu tim sukses inti untuk kemenangan Zulkifli saat kongres partai berlambang matahari yang digelar di Bali beberapa waktu lalu tersebut, Adi mengaku sangat yakin untuk maju sebagai calon tunggal yang diusung partai PAN dalam Pilkada Kabupaten Bima nanti.

Sebab, ketua MPR RI itu akan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada DPD, terutama untuk penentuan Pilkada. “Meskipun sejauh ini belum ada rekomendasi dari Ketum yang baru, karena kepengurusan tingkat DPP lagi dimusyawarahkan di Jakarta, tapi ini merupakan langkah yang terbaik untuk kader PAN di tingkat daerah termasuk Kabupaten Bima,untuk maju dalam pilkada ke depan,” Kata Ady kepada Suara NTB, Kamis, (5/3).

Lebih lanjut dikatakannya, selepas kongres tersebut, saat ini DPD PAN Kabupaten Bima fokus untuk melakukan komunikasi di internal partai, untuk penguatan soliditas kader dan partai dalam menghadapi Pilkada nanti. Apalagi PAN merupakan partai pemenang saat Pileg lalu yang

(Suara NTB/uki)

Ady Mahyudi

menempatkan tujuh orang kadernya sebagai anggota dan salah satunya menjadi Ketua DPRD setempat.

“Sebagai partai yang besar, tentu komunikasi sangat diperlukan antar kader agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu apalagi di tahun menjelang Pilkada ini, tentu tawaran yang menggiurkan tidak mudah hingga dengan soliditas kader yang tangguh,” imbuhnya.

Adi menegaskan dari dulu dia sudah menyatakan akan tetap maju, karena itu merupakan permintaan masyarakat.

Selain itu, juga hasil dari kesepakatan musyawarah tingkat daerah PAN saat Musda dulu yang mengusungnya. Dia tidak akan khianati kepercayaan yang sudah diberikan apapun konsekuensinya. (uki)

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Mahrip Tuding Mantan Ajudannya Bohong Mataram (Suara NTB) Suasana di ruang sidang Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (6/3) sedikit memanas. H. Mahrip terlihat emosi setelah bekas ajudannya memberi keterangan sebagai saksi. Mantan Wakil Bupati Lombok Barat ini menuding keterangan saksi bohong dan memojokkan dirinya, terkait kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang membelitnya. hanya terima segitu, karena setidaknya saya berikan Rp 2 juta, minimal itu,” tegasnya.

Bantahan ketiga, soal ajudan yang tidak pernah dilibatkan dalam setiap perjalanan dinas, karena alasan dilarang oleh terdakwa. Sebaliknya versi terdakwa, justru alumus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ini yang meminta tidak berangkat. Dengan tidak berangkat, berarti Lalu Fathoni bisa megumpulkan uang dari dana SPPD yang tidak dipakai untuk perjalanan dinas.

“Justru dia tidak berangkat atas permintaan saksi sendiri. Karena dia sedang kumpulkan uang. Katanya uang itu dipakai untuk biaya nikah dan biaya studi,” beber Mahrip.

Bantahan keempat, terkait kekurangan dari surat pertanggung jawaban (Spj) setiap kali melakukan perjalanan dinasi, saksi mengklaim di-

perintah terdakwa untuk mencari bahannya di internet.

Menurut saksi, proses kelengkapan SPJ dia lakukan sendiri, baik ketika ke Jakarta atau daerah lain dalam rangkaian perjalanan dinas.

Tidak dengan meminta saksi untuk mencari di internet.

Namun demikian, dari rangkaian bantahan itu, Mahrip tidak membantah kesaksian saksi yang menyebut, ada perintah terdakwa agar dirinya membuat boarding palsu sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Sutarno, SH, MH yang bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam persidangan itu, memberi kesempatan kepada saksi untuk menanggapi setiap sanggahan dari terdakwa.

Hakim hanya meminta saksi untuk bersikap, apakah tetap pada kesaksiannya atau akan merubahnya. Namun dari empat poin itu, saksi tetap pada

Pilkada Kota Mataram

tan yang cukup siginifikan untuk bertarung di pilkada mendatang.

“PKS kan ada tiga dan PKPI dua kursi. Lima kursi ini saja sudah ada kekuatan kita tinggal membangun komunikasi dengan parpol lain,” katanya.

Komunikasi yang sudah dibangun dengan Partai Gerindra serta partai lainnya. Ahyar melihat posisi sebagian besar fraksi di DPRD Kota Mataram harus berkoalisasi kecuali Golkar yang memiliki sembilan kursi. Tentu, bergabungnya PKS, PKPI dan partai lainnya akan ada kekuatan baru untuk menghadang calon incumbent.

“Komunikasi sudah kita bangun dan saya lihat posisi fraksi harus berkoalisi,” paparnya.

Ada empat poin keterangan mantan ajudan, Lalu Fathoni yang dianggap bohong oleh terdakwa. Pertama, terkait tanda tangan kwitansi pencairan anggaran SPPD di bagian keuangan, menurut Mahrip tidak atas perintah dia. “Keterangan saksi yang menyebut semua kwitansi ditandatangani atas perintah saya, itu bohong,” bantah Mahrip yang saat itu duduk berdekatan dengan tim kuasa hukumnya, Edy Rahman, SH, MH. Karena menurut Mahrip, ada kwitansi yang ditanda tangani saksi untuk mencairkan dana SPPD, justru tidak diketahui oleh terdakwa. Bantahan kedua, terkait pencairan yang dilakukan saksi sebesar Rp 5 juta – Rp 9 Juta setiap kali melakukan perjalanan dinas. Setelah pencairan itu, saksi mengaku hanya menerima ‘jatah’ Rp 100 ribu sampai Rp 500.000. ini juga dibantah Mahrip. “Dia bohong

PKS Bangun Poros dengan PKPI Mataram (Suara NTB) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtra telah membangun poros atau kekuatan di internal legislatif dengan partai besutan Sutiyoso yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk suksesi Walikota Mataram. Demikian disampaikan, Sekretaris DPD PKS Kota Mataram, Muhammad Ahyar dikonfirmasi

Suara NTB, Rabu (4/3).

Bergabungnya PKPI artinya kekuatan yang dimiliki di parlemen sebanyak lima kursi. Hanya tinggal mencari tiga kursi untuk mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Antara PKPI dengan PKS sudah ada persamaan persepsi terkait mekanisme di internal DPP masing – masing. Dengan kesepahaman tersebut sudah ada kekua-

(Suara NTB/ars)

PEMERIKSAAN SAKSI - Mantan Wabup Lobar, H.Mahrip keluar dari area sidang tipikor usai menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi mantan ajudannya, Lalu Fathoni. keterangannya. “Jadi ada dua kesaksian yang berberda, sehingga kami catata dalam berita acara,” tegas Sutarno.

Sebelum ditanggapi dingin oleh Mahrip, kesaksian Lalu Fathoni terkait empat poin itu, memojokkan Mahrip, terkait PKS sendiri lanjutnya, tidak menutup diri dengan figur atau calon di luar kader.

Namun tidak menutup kemungkinan beberapa kader di internal PKS sudah muncul calon yakni TGH. Mukhlis, Ahmad Tauhid, TGH. Satriawan, Suryadi Jaya Purnama dan Djohan Ahyar. Calon dari kader merupakan orang – orang terbaik yang dimiliki oleh PKS dan secara totalitas sudah memiliki pengalaman.

Mengenai apakah nanti akan memilih menjadi Mataram satu (M1) atau Mataram dua (M2) tergantung dari komunikasi. Tidak menutup kemungkinan, partai melihat respon dari eksternal. (cem)

Tingkatkan Kemampuan Personel

Satpol PP NTB Gelar Rakor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB sudah menggelar rapat koordinasi (rakor) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi 30 anggota Satpol PP kabupaten/ kota di NTB tanggal 26 hingga 27 Februari 2015 lalu. Acara ini dibuka langsung Wakil Gubernur NTB (Wagub) H. Muh. Amin, SH, MSi, dan dihadiri beberapa pembicara dari Direktorat Binmas Polda NTB, Korem 162 Wira Bhakti, Satuan Brimob Polda NTB dan pihak KPU NTB. Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, MSi, menjelaskan, tujuan dari rakor tersebut adalah meningkatkan penugasan personel Satlinmas kabupaten/ kota di wilayah masing-masing.

Selain itu, bagaimana meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, termasuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan.

Selain itu, ujarnya, rakor diselenggarakan berkaitan tugas kelinmasan, seperti salah satunya dalam hal penanggulangan bencana. Termasuk meningkatkan koordinasi dan persiapan menghadapi pilkada secara serentak yang akan digelar di sejumlah daerah di NTB, Di masa mendatang, ujarnya, kegiatan rakor seperti ini akan terus dilanjutkan dengan rakor lain yang lebih difokuskan pada upaya pemberantasan penyakit masyarakat seperti judi, narkoba dan minuman keras dengan melibatkan Polda NTB, Pengadilan Tinggi dan instansi terkait lainnya.

Sebelumnya, Wagub H. Muh. Amin dalam sambutannya, menilai, kegiatan ini sangat

strategis, karena berkaitan dengan pembinaan kamtibmas.

Atas dasar itu, ujarnya, Satpol PP diminta lebih memaksimalkan perannya di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dan mengedepankan aturan-aturan yang berlaku.

Selain itu, lanjutnya, adanya rakor ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepala daerah terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat (linmas) agar pengorganisasian dan pemberdayaan linmas yang mencakup tugas-tugas pembantuan, seperti penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban, kegiatan sosial, pengamanan pemilu, pertahanan bisa dilaksanakan dengan baik.

Tidak hanya itu, peran satlinmas dalam penanganan bencana diharapkan dapat mengurangi dan memperkecil dampak akibat bencana, baik itu bencana alam maupun sosial, seperti yang diamanahkan dalam Permendagri No 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Linmas.

Wagub menyebut, saat musim hujan rawan memicu banjir dan bencana alam lain.

Untuk itu, ia berharap peran dan tanggung jawab linmas bisa dioptimalkan. Menurutnya, salah satu point dalam tugas pengamanan adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas di tengah masyarakat. ‘’Moment ini sangat strategis, karena ada dua hal yang menjadi perhatian kita saat ini di mana-mana terjadi terjadi bencana alam dan lebihlebih akan diadakannya pilkada,” ujarnya.

Pihaknya berharap, melalui rapat koordinasi perlindungan

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Wagub NTB H. Muh. Amin didampingi Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim saat menghadiri Rakor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Hotel Lombok Garden, Kamis (26/2/2015) lalu.

cair, kemudian diserahkan semua kepada terdakwa. Hakim anggota Edward Samosir, SH mempertanyakan, mengapa saksi mau saja menerima perintah itu , meski jelas salah.

“Mengapa saksi mau melakukan itu, sementara

dana perjalanan dinas selama 2009, 2010, 2011 dan 2012. Dimana, terkait semua kwitansi pencairan di bendahara memang ditanda tangani olehnya, namun semua itu atas perintah Mahrip. Lantas setelah kwitansi ditanda tangani, uang

sadar bahwa ini salah?,” tanya Edward. Alasan Fathoni, dia dibawah tekanan. Dia tidak kuasa memberi masukan, apalagi melawan. Dia hanya sebatas bertanya. “Apakah ini tidak jadi masalah dan temuan nanti pak?,” tanya saksi kala itu kepada Mahrip sewaktu menjadi Wabup Lobar. Meniru jawaban Mahrip, “Ah sudah, nanti kan bisa saya atur,” ungkap saksi megutip pernyataan majikannya.

Pada giliran kesempatan tim pengancara, Edy Rahman memninta hakim untuk memperdalam dawkaan jaksa yang menerapkan pasal 55 KUHP atau pasal penyertaan keterlibatan pihak lain dalam kasus itu. Namun Sutarno no comment soal itu, karena sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa. “Silahkan jaksa yang memproses, saya tidak punya kewenangan menanggapi,” terangnya.

Usai sidang salah seorang tim JPU, Budi Tridadi, SH memastikan akan mengakomodir permintaan penasihat hukum tersebut. “Tapi kan nanti ada tahapannya. Kami selesaikan satu satu dulu sidangnya,” jawab Budi Tridadi. (ars)

Bayar Utang

Pemuda Pengangguran Diduga Curi Motor Mantan Pacar Mataram (Suara NTB) Ada ada saja tingkah pencuri. Tak kehabisan akal menggasak kendaraan yang parkir di tempat umum. Sasaran mereka menyasar orang – orang terdekat. MG (26), pemuda pengangguran asal Kelurahan Tiwugalih, Praya Lombok Tengah ini, diduga mencuri motor mantan pacaranya, kemudian digadai Rp 2 Juta. Uang itu dipakai untuk membayar hutang.

Aksi MG dilakukan bersama temannya LI (26), asal Kelurahan Ganti, Kecamatan Praya Lombok Tengah, Tanggal 1 Maret lalu. Ketika itu MG pura – pura bertamu di kos Yuyus Salimar Kalena, mahasiswi salah satu kampus di Mataram, asal Sumbawa. Pelaku mengaku sudah kenal dengan korban sejak dua tahun lalu, bahkan pernah menjalin hubungan asmara. “Saya kenal dia di Senggigi,” aku MG. Namun hubungan mereka tidak berlanjut, tapi MG tetap mendatangi kos korban di Lingkungan Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Sampai akhirnya hari H kejadian, MG datang bersama LI berpura – pura bertamu, kemudian meminjam sepeda motor milik Yuyus Salimar Kalena, Yamaha Mio Soul yang baru dua bulan dibeli berikut STNK-nya. Setelah meminjam dengan enteng, MG tidak kembali, hingga beberapa hari setelah kejadian.

Sampai akhirnya korban pun melapor ke Polsek Ampenan.

Yuyus mengaku tidak menyang-

(Suara NTB/ars)

Yuyus Salimar Kalena, mahasiswa asal Sumbawa yang menjadi korban curanmor. ka pemuda pengangguran itu akan mencuri sepeda motornya.

“Dia datang ke kos, katanya mau numpang mandi. Tapi taunya motor saya diambil,” tutur Yuyus di Polsek Ampenan. Soal pengakuan tersangka yang pernah menjalin hubungan asmara, ekspresi wanita berambut lurus ini justru bergidik. “Ihhh, amit amit. Saya tidak pernah pacaran sama dia. Dia cuma teman aja kok,” bantah Yuyus. Karena emosi dengan pengakuan tersangka itu, Yuyus mendekati MG dan mendampratnya.

Sementara Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto menyebut, pengungkapan ini termasuk cepat. Setelah mendapat laporan, tim diturunkan untuk memburu pelaku. “Setelah melalui pengejaran, kami berhasil menangkap tersangka di kediamannya. Sedangkan barang bukti sepeda motor itu digadai di Sekotong. Kami sudah aman-

kan juga,” kata Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto, Kamis kemarin.

Awalnya kedua pelaku bungkam soal barang bukti.

Namun setelah diinterogasi, akhirnya mau mengakui motor tersebut sudah digadai di Sekotong. Alasan pelaku, uang Rp 2 Juta hasil gadai itu, akan dipakai bayar hutang. “Kami langsung ambil sepeda motor itu, kemudian amankan ke Mapolsek,” terang Arief. Kedua pemuda tanggung itu pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 363 ayat 4 KUHP dan hingga kini mendekap di sel tahanan Polsek Ampenan.

Arief mengaku masih mengembangkan kemungkinan MG dan IL masuk dalam jaringan curanmor modus baru itu. Disebut modus baru, karena pelaku memanfaatkan pertemanannya dengan korban. (ars) Model 54

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk. KANTOR CABANG Jln. TGH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 92 Selong 83612 Telepon (0376) 21242 - 21428 - 22680 Facs.037621419

PENGUMUMAN LELANG Nomor : B. 861/KC-XI/LYI/03/2015 Berdasarkan Surat Persetujuan Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT. BRI (Persero) Tbk. Nomor : B.952MAT/SIA/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dan Nomor : B.46-MAT/SIA/01/2015 tanggal 6 Januari 2015, PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Selong melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan melaksanakan lelang Aktiva Tetap dengan kondisi apa adanya berupa :

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, MSi saat memberikan sambutan di hadapan peserta Rakor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kamis (26/2/2015) lalu. masyarakat ini dapat lebih mengoptimalkan peran satlinmas di masyarakat. Satlinmas diminta memberikan totalitas pengabdiannya, bagi keaman-

an, ketentraman dan ketertiban masyarakat NTB dalam mewujudkan NTB yang beriman, berbudaya, berdayasaing dan sejahtera. (ham/*)

Lot

Nama Barang

Merk/Type

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(2) Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 4 Mesin Genset

(3) Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Win Honda Win Honda Win Honda Win Honda Kirana Honda Kirana Isuzu Phanter Suzuki Katana Perkins 60 KVA

Tahun (4) 2006 2006 2005 2006 2006 2005 2002 2000 2003 2003 2003 2003 1997 1995 1997

Nomor Uang Jaminan Nilai Limit (Rp) Polisi (Rp) (5) (6) (7) DR 2102 KL 2,750,000.00 600,000.00 DR 2097 KL 2,750,000.00 600,000.00 DR 2124 KK 2,750,000.00 600,000.00 DR 2099 KL 2,750,000.00 600,000.00 DR 2103 KL 2,750,000.00 600,000.00 DR 2126 KK 2,750,000.00 600,000.00 DR 5844 KE 1,000,000.00 200,000.00 DR 2016 KD 750,000.00 200,000.00 DR 2712 KG 750,000.00 200,000.00 DR 2713 KG 750,000.00 200,000.00 DR 2718 KG 700,000.00 200,000.00 DR 2720 KG 700,000.00 200,000.00 DR 1097 K 24,800,000.00 5,000,000.00 DR 621 K 30,000,000.00 6,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00

Ket (8) BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK BPKB+STNK

Lelang akan dilaksanakan pada : : Rabu, 11 Maret 2015 Hari/Tanggal : 10.00 WITA sampai selesai P u k u l : Kantor Cabang BRI Selong, Tempat Jl. TGKH. Muh. Zainuddin Abdul Majid No.92 Selong, Lombok Timur Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang secara tunai sebagaimana tersebut di atas per obyek (Lot) lelang; 2. Peserta lelang melakukan registrasi pada KPKNL Mataram selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dengan membawa fotocopy dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan uang jaminan; 3. Peserta lelang tidak memenuhi point 2 diatas tidak diperkenankan melakukan penawaran; 4. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang; 5. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya (as is); 6. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang Pembeli sebesar 2% dari harga lelang kepada Pejabat Lelang dan PPN sebesar 10% dari harga lelang kepada Penjual, serta biayabiaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 7. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah lelang; 8. Biaya angkut dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang; 9. Penawaran lelang dilaksanakan secara lisan dengan harga naik-naik; 10. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 11. Peserta Lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang PT. BRI (Persero) Cabang Selong, selama jam kerja.

Selong, 06 Maret 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kantor Cabang Selong

Dwi Hendro Susatyo Pemimpin Cabang

Jumat, 6 Maret 2015

SUARA NTB

Halaman 9

Penandatanganan prasasti peresmian UPS oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O. Blake disaksikan oleh Gubernur NTB TGH. M.Zainul Majdi.

Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O. Blake datang didampingi Gubernur NTB TGH. M.Zainul Majdi

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O. Blake dan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi bersamasama menggunting pita menandai peresmian UPS.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 han berupa Unit Pengelola Sampah atau diolah menjadi kompos maupun sampah- menjadi barang yang bernilai ekonomi�, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 UPS peresmiannya dihadiri oleh Guber- sampah anorganik yang dapat diolah menja- kata Walikota Mataram H. Ahyar Abduh Salah satu proyek percontohan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 yang diprakarsai oleh Palang Mer- nur Nusat Tenggara Barat TGH. Zainul di barang-barang kerajinan. Sehingga selain dalam sambutannya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Ketua PMI 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Peresmian UPS dihadiri pula oleh Ketah Indonesia (PMI) dan Palang Majdi bersama Wakilnya H. Muhammad dapat mengurangi volume sampah juga daKota Mataram 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Amin ini terletak tepat di muara Sungai ua PMI Kota Mataram yang juga menjapat membuka lapangan kerja bagi Merah Amerika atau American 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sekaligus Wakil 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 bat sebagai Wakil Walikota Mataram H. Red Cross (ARC) melalui Pro- Brenyok Lingkungan Karang Panas masyarakat.

Walikota Mataram 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Dengan adanya fasilitas UPS yang diduku- Mohan Roliskana beserta seluruh jajagram Pengurangan Resiko Ter- Ampenan Selatan. Sebagai sebuah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 H. Mohan Roliska12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 padu berbasis Masyarakat proyek pengelolaan sampah perkotaan ng oleh PMI, ARC, dan USAID, kami berharap ran pengurus PMI Kot Mataram sebagai na saat menyam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 (PERTAMA) diresmi- yang dimaksudkan untuk mengurangi dapat member kontribusi positif dalam pen- tuan rumah, Sekretaris Jenderal PMI Dr. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 paikan sambutan kan oleh Walikota resiko banjir akibat banyaknya sampah gelolaan sampah di Kota Mataram. Masyarakat Ritola Tasmaya, dan Konsul Jenderal AS 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 penerimaan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 dapat belajar tentang pengolahan sampah se- yang berkedudukan di Surabaya Joaquin Mataram H. Ah- yang tidak tertangani dengan baik.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Di UPS yang didanai pembangu- cara mandiri dan dapat mengolah sampah Monserrate. (humas/*) yar Abduh dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Duta Besar nannya oleh Badan Pembangunan In12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 A m e r i k a ternasional Amerika Serikat (USAID) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Serikat (AS) yang dilengkapi dengan fasilitas rumah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 untuk Indone- kompos, mesin-mesin produksi, dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sia Robert O. sanggar belajar ini sampah-sampah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Blake pada yang hanyut di badan sungai menuju 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Kamis (5/3). ke laut akan diminimalisir dngan cara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Proyek diolah menjadi barang yang bernilai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ekonomi. Baik sampah organik yang perconto12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Duta Besar AS Robert O. Blake beserta rombongan usai acara perjamuan dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ramah tamah yang digelar Pemerintah Kota Mataram usai peresmian UPS di Pendopo 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Walikota Mataram.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

Walikota Bersama Dubes AS Resmikan UPS Karang Buyuk Ampenan

(Suara NTB/ist)

Rombongan meninjau tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Ketua PMI Kota Mataram H. Mohan Roliskana berfoto bersama para pengurus PMI Kota Mataram.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin hadir di lokasi acara disambut oleh Ketua PMI Kota Mataram H. Mohan Roliskana.

Duta Besar AS Robert O. Blake berpamitan kepada Walikota Mataram H. Ahyar Abduh.

Jumpa pers dengan Duta Besar AS Robert O. Blake, Sekjen PMI Dr. Ritola Tasmaya, Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin, dan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh usai peresmian UPS Karang Buyuk.

Duta Besar AS bersama Konsul Jenderal AS Joaquin Monserrate berfoto bersama ibu-ibu perajin olahan sampah plastik.

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pertimbangkan Standar Kelulusan PERAN ujian nasional (UN) 2015 tidak sentral lagi sebagai prasyarat kelulusan. Kebijakan UN 2015 hanya sebagai alat ukur pemetaan mutu dan kualitas pendidikan dan dinilai langkah maju dan bentuk inovasi baru pendidikan yang dapat mengoptimalkan kemampuan dan potensi siswa.

Kebijakan ini tentu sangat melegakan, terutama guru dan sekolah, yang selama ini tertekan atas hasil UN. Sementara di sisi lain, standar kelulusan yang dilibatkan pada kewenangan sekolah, dirasa akan membe(Suara NTB/rai) bankan batin guru dalam memH. M. Jauhari pertimbangkan nilai siswanya.

“Setelah saya pelajari draf Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan UN 2015, saya pikir guru akan berat pada beban batinnya. Sebab mereka akan mempertimbangkan nilai siswanya dari sekian banyak itu,” ungkap Kepala SMAN 3 Mataram Drs. H. M. Jauhari, MM, pada Suara NTB Kamis (5/3).

Menurutnya, dalam mempertimbangkan nilai siswa, yang paling nomor satu dilihat adalah dari kelakuan baik. Sesudah dilihat kelakuan baik baru akan diberi nilai. Berbicara kata “baik” pada suatu penilaian atas kelulusan siswa, itu harus punya standar. Sementara selama ini baik yang dikatakan Jauhari , tidak ada standar yang pasti. “Karena nilai itukan relatif,” terangnya.

Meski beban batin dalam menilai dan mempertimbangkan perilaku baik siswa, guru diharapkan tetap konsisten terhadap amanat pendidikan. Namun, kejujuran merupakan harga mati dalam proses pendidikan, termasuk UN dan ujian sekolah dapat berfungsi dengan baik memetakan mutu pendidikan. Pemberian kepercayaan penuh kepada guru dalam melaksanakan tugas evaluasi atau ujian adalah langkah tepat dalam revolusi mental dalam pendidikan, khususnya guru. ‘’Guru yang merdeka, cerdas, idealis, serta mandiri adalah syarat mutlak agar dapat melahirkan generasi yang pemberani, cerdas, mandiri, percaya diri dan berkarakter kuat. Makanya diharapkan guru tetap jaga amanat itu,” harapnya. (rai)

Ujian Praktik Nasional

Siswa SMKN 5 Mataram Harus Hasilkan Satu Produk Mataram (Suara NTB) Ujian praktik kompetensi secara nasional, siswa SMKN 5 Mataram dituntut menghasilkan satu produk jenis tas, hal ini dilakukan sebagai bentuk penilaian dalam kelulusan. Pada sistem ujian, siswa diberi durasi waktu selama 20 jam. Ujian tersebut berlangsung Kamis (5/3) di ruang bengkel sekolahnya dengan menggunakan peralatan manual.

Kepala Kompetensi Keahlian Kriya Kulit SMKN 5 Mataram, Sunarna, S.Pd, mengatakan, ujian yang diberlakukan untuk jurusan yang mengarah pada teknik. Di mana, siswa diberi sistem ujian praktik. Pada ujian praktik khususnya Jurusan Kriya Kulit, sebagai jurusan keahlian, siswa diharuskan untuk menghasilkan satu produk jenis tas. Siswa disiapkan bahan baku berupa kulit jenis revo yang imitasinya persisi kulit, sehingga produk yang dihasilkan bisa dimanfaatkan siswa dan menjadi arsip sekolah.

Sebanyak 28 siswa yang mengikuti ujian hanya menggunakan alat manual untuk menghasilkan satu produk.

Meski pada kelangsungan operasi pembuatannya, siswa terkadang mengalami kesulitan, namun tetap mampu menghasilkan satu tas per orang atau satu siswa membuat satu tas. “Alatnya ya hanya, jangka, penggaris, gunting, lem kulit, mesin jahit, mesin seset kulit, itu saja,” terangnya.

Sementara Fitriani, salah seorang siswi Jurusan Kriya Kulit, mengaku, ketika membuat satu jenis tas ransel sedikit rumit, dikarenakan alatnya masih manual. Selain dituntut untuk mendapatkan nilai praktik, siswa bisa mendapatkan teknik pembelajaran dan praktik yang jarang ada di sekolah umum lainnya. Baginya, praktik ini menjadi momen pembelajaran dan mengasah kemampuan maupun keahlian. “Letak kesulitannya saat merakit saja,” katanya.

Diharapkan momen ujian praktik kompetensi nasional ini, selain memenuhi kewajiban untuk menghasilkan nilai kelulusan, siswa juga diharapkan betul-betul menguasai keterampilan.

Wakil Kepala Bidang Humas SMKN Mataram Ahyar Suharno, menilai, momen ini hanya berlaku ketika siswa menjadi status di sekolahnya. “Jika sudah keluar, sudah tidak punya kesempatan banyak lagi, karena diharapkan kalau memang berkompeten, langsung dipakai keahliannya,” ungkapnya. (rai)

(Suara NTB/rai)

UJIAN PRAKTIK - Siswa SMKN 5 Jurusan Kriya Kulit sedang membuat produk jenis tas di ruangan laboratorium beberapa waktu lalu.

Tingkatkan Prestasi Siswa

SDN 5 Jurit Susun Strategi Pembelajaran Selong (Suara NTB) Terciptanya suatu keberhasilan dalam suatu pembelajaran terletak pada keberhasilan seorang guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Untuk itu, guru di SDN 5 Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyusun suatu strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Peran guru lebih ditekankan dalam merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu.

Kepada Suara NTB, Kamis (5/2), Kepala SDN 5 Jurit, Hj. Nurhayati, S.Pd, mengatakan, penyusunan strategi pembelajaran yang dilakukan guru itu dalam rangka mensiasati peralihan kurikulum, yakni dari kurikulum 2013 ke kurikulum 2006. Alasannya, pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, para guru mengalami kesulitan, terutama dalam melakukan penilaian ataupun pengisian rapor.

Untuk itu, kembalinya penggunaan kurikulum 2006 seolaholah menjadi sebuah motivasi bagi guru-guru di SDN 5 Jurit.

Terlebih sebentar lagi akan dilakukan try out untuk kelas 6 yang diperkirakan akan dilakukan minggu depan. Meski demikian, ujarnya, penyusunan strategi pembelajaran yang dilakukan SDN 5 Jurit tidak hanya ditujukan pada persiapan kepada siswa kelas 6 yang akan mengikuti UN. Melainkan, persiapan penyusunan strategi itu dilakukan untuk menumbuhkan prestasi siswa secara umum baik kelas 1 sampai kelas 6. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIKLAT - Salah satu cara membentuk calon birokrasi yang andal dan menguasai bidangnya, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) menggelar Diklat Pim IV bagi pejabat eselon IV lingkup Pemprov NTB. Harapannya, setelah mengikuti Diklat Pim IV calon pemimpin masa depan ini akan mampu memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Tampak, peserta Diklat Pim IV lingkup Pemprov NTB foto bersama di sela praktik lapangan di Kantor Gubernur NTB belum lama ini.

Dapat Akreditasi C

Nashuddin Minta Ketua Jurusan Matematika Berbenah Mataram (Suara NTB) Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Dr. Nashuddin, M.Pd meminta agar Ketua Jurusan (Kajur) Pendidikan Matematika Irzani, M.Pd serius membenahi Jurusan Pendidikan Matematika. Itu menyusul buruknya hasil akreditasi yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Jurusan Pendidikan Matematika.

Dari hasil yang dikeluarkan oleh BAN-PT, Jurusan Pendidikan Matematika memperoleh nilai C. Nilai tersebut sama seperti hasil akreditasi yang dikeluarkan BAN-PT pada periode sebelumnya.

Selain itu, Nashuddin juga meminta ketua jurusan lebih fokus dalam mengurus jurusan Pendidikan Matematika.

Nashuddin menilai, selama ini pimpinan di tingkat jurusan tidak konsen mengurus jurusan dan lebih fokus mengurus persoalan-persoalan eksternal

yang berujung pada buruknya kualitas pengelolaan jurusan, sehingga Jurusan Pendidikan Matematika dua kali berturutturut memperoleh nilai akreditasi C. “Periode tahun lalu C, sekarang juga sama C harusnya bisa lebih baik lagi,” terang Nashuddin menjelaskan.

Lebih jauh Nashuddin mengaku jika di IAIN Mataram, dari sekian banyak jurusan yang ada di tiga fakultas masing-masing Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syari’ah,

hanya Jurusan Pendidikan Matematika yang memperoleh nilai akreditasi C. Sementara jurusan lainnya memperoleh nilai antara B dan B plus.

Tentu klaim Nashuddin, nilai buruk yang diperoleh akan berpengaruh terhadap hasil akreditasi institusi yang kini masih dalam tahap proses. “Tidak mungkin nilai akreditasi institusi bagus jika nilai akreditas prodi dan jurusan tidak bagus. Itu berpengaruh terhadap nilai akreditasi institusi,” tandasnya. (dys)

SMPN 2 Sakra Lakukan Pengayaan Sejak Dini Selong (Suara NTB) Menghadapi Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015 mendatang untuk tingkat SMP, kesiapan sekolah pun harus sudah dilakukan sejak dini.

Inilah salah satu cara mendapatkan hasil yang memuaskan.

Pola inilah yang dikembangkan di SMPN 2 Sakra. Dalam menghadapi UN, pada bulan Februari 2015 lalu, pihak sekolah sudah melakukan pengayaan kepada siswa sebagai upaya dalam mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan waktu siswa di luar jam sekolah.

Kepala SMPN 2 Sakra, Sulhan, S.Pd, menjelaskan, dilakukannya pengayaan itu sebagai upaya mempersiapkan siswa, baik dari segi mental, kero-

hanian maupun pengetahuan siswa sejak dini. Karena, jika mental dan jiwa kerohanian sudah tertanam dalam sanubari siswa. Maka para siswa akan lebih tenang dan nyaman pada saat melakukan UN yang diikutinya.

Dalam hal ini, ujarnya, jumlah guru yang dipersiapkan untuk melakukan itu sebanyak 10 guru dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. “Kita sudah siapkan dari dulu untuk melakukan pendalaman materi kepada siswa,” ujarnya.

Selain itu, katanya, pengayaan yang dilaksanakan itu sebelumnya pernah dilakukan pada bulan Februari pada pagi hari. Namun, pelaksanaan pengayaan dalam rangka

memberikan pendalaman materi kepada siswa dinilai kurang efektif dilakukan pada pagi hari, karena banyak siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan pengayaan itu dengan maksimal karena banyak siswa yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah. Atas dasar itu jadwal pengayaan kepada siswa dilakukan pada sore hari, dan dinilai cukup efektif.

Pihaknya berharap sistem pengayaan yang dilakukan bisa menumbuhkan pengetahuan siswa, baik dari segi materi maupun kerohanian supaya dapat dipercaya kemampuannya dalam melaksanakan UN mendatang. ‘’Bahkan, kisi-kisi juga sudah diberikan kepada para guru yang melakukan pembinaan untuk disampaikan kepada siswa,’’ klaimnya. (yon)

Tahun Ini, IAIN Mataram Buka Delapan Prodi Baru Mataram (Suara NTB) Kabar gembira bagi masyarakat NTB yang ingin memasukkan putra-putrinya ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram jelang masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2015 ini. Pasalnya, IAIN Mataram telah menerima izin untuk membuka dan menyelenggarakan 8 program studi baru. Itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1265 Tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana IAIN Mataram tahun 2015.

Kepada Suara NTB, Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Rektor IAIN Mataram Dr. H. Nashuddin, M.Pd, menyebut ke 8 program studi baru yang akan dibuka pada masa pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun ini di antaranya Sosiologi Agama, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Fisika, Tadris Kimia, Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), ilmu Falak, Perbankan Syari’ah dan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir.

“Ke 8 program studi tersebut untuk sementara masih dalam bentuk prodi-prodi yang selanjutnya akan berbentuk fakultas-fakultas. Kalau dili-

hat, itu bisa jadi 2 fakultas baru di IAIN,” jelasnya, Kamis (5/3).

Nashuddin mengaku kabar gembira tersebut merupakan jawaban atas ikhtiar untuk mempersiapkan proses alih status dari IAIN ke Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang dilakukan oleh tim dari IAIN. Ia pun berharap agar semua civitas akademika IAIN Mataram bersatu padu dan bahu membahu menyambut kabar baik itu dengan kerja-kerja bagus dan berkualitas, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Selain itu, Nashuddin juga mengimbau agar seluruh pejabat di lingkup IAIN Mataram tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat meski di tengahtengah kampus saat ini terjadi letupan-letupan ketidakpuasan atas penunjukan dirinya sebagai Pgs Rektor.

“Harusnya kita fokus pada persoalan-persoalan akademik, apalagi banyak tugas menanti jelang penerimaan mahasiswa baru. Di samping juga aktivitas perkuliahan sudah mulai dan tentu proses alih status ke UIN harus tetap jalan jangan sampai terganggu,” tandas Nashuddin. (dys)

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Pgs Rektor IAIN Mataram H. Nashuddin menunjukkan SK izin membuka 8 prodi baru pada tahun akademik baru di ruang kerjanya, Kamis (5/3).

Dua Siswa SMAN 3 Mataram Praktik ke Jerman

(Suara NTB/rai)

BERSAMA - Dua siswa SMAN 3 Mataram M. Agung Alghifaari dan Ron Ardi Niehof bersama Koordinator Program Pasch Durun Nafis di SMAN 3 Mataram, Kamis (5/3).

Mataram (Suara NTB) Dua siswa SMA 3 Mataram berhasil lolos tes bahasa Jerman yang diuji langsung pihak Goethe Institute Jerman. Salah satu program yang diberi nama Partner Schuler (Pasch), merupakan program kerja sama antara SMAN 3 Mataram dengan Goethe Institute asal Jerman yang terjalin lebih kurang 6 tahun.

Sebanyak 40 siswa mengikuti tes tersebut, namun yang dipilih yang mampu meraih dua nilai tertinggi. Dua siswa yang meraih nilai tertinggi adalah Ron Ardi Niehof, Kelas XI Jurusan Bahasa dan M. Agung Alghifaari kelas XI IPA. Selain mendapat kesempatan belajar di Republik Federal Jerman, keduanya juga mendapat sertifikat A1 Bahasa Jerman. Sertifikat tingkat tinggi ukuran remaja.

Kepada Suara NTB, Kamis (5/3), M. Agung Alghifaari dan Ron Ardi Niehof, mengaku, mulai mengenal bahasa Jerman, ketika mengikuti ekstra kurikuler di sekolahnya. Untuk menguasai bahasa Jerman, bagi mereka berdua tidak mudah, sebab kesehariannya harus meluangkan komunikasi dengan menggunakan Bahasa Jerman. “Sangat senang, karena bisa membanggakan orang tua,” ujar keduanya bangga.

Koordinator Program Pasch, Durun Nafis, menyebut, mereka akan berangkat pada bulan Agustus mendatang atau bertepatan dengan musim panas. Di negeri Bavaria tersebut, keduanya akan diasah lagi bahasa Jermannya selama dua minggu. Sementara sisanya satu minggu untuk belajar budayabudaya yang berkembang di

negeri yang disebut juga sebagai Das Land der Dichter und Denker (negara para penyair dan pemikir), karena banyaknya penulis dan filsuf terkenal yang mempengaruhi perkembangan budaya dan pemikiran Barat. “Dan kedua siswa ini diharapkan mampu beradaptasi dengan penyair dan pemikir di sana, sehingga ilmu yang didapat mampu diimplementasikan di sini dan didukung dengan sertifikat B1 yang diperolehnya,” harapnya.

Menurutnya, Program Pasch berbeda dengan pertukaran siswa ke luar negeri, seperti ke Australia, India dan Thailand, dimana program pertukaran tersebut dibiayai oleh pribadi atau orang tua siswa. “Kalau program Pasch ini dibiayai oleh Pemerintah Jerman,” katanya. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

Jakarta (Suara NTB) Empat pimpinan teratas klasemen Liga Utama Inggris yakni Chelsea, Manchester City, Arsenal dan Manchester United, tidak mengalami perubahan posisi karena semuanya tampil maksimal dengan meraih kemenangan pada pertandingan Kamis dini hari WIB. Pimpinan klasemen Chelsea menang tipis 1-0 atas tuan rumah West Ham. Sementara Manchester City yang menguntit di bawahnya menaklukan tamunya Leicester dengan skor 2-0. Tim di urutan ketiga Arsenal menenggelamkan klub yang berada di zona degradasi Queens Park Rangers 2-1, dan Manchester United memupus harapan tuan rumah Newcastle dengan skor 1-0.

Berdasarkan klasemen dari laman Liga Utama Inggris, dengan hasil ini empat tim teratas memperoleh tambahan nilai tiga poin sehingga The Blues menjadi 63, The Citizens 58, The Gunners 54 dan The Red Devils 53. Namun Chelsea baru bertanding 27 kali sementara tiga pesaingnya 28 kali.

Hal ini membuat pasukan José Mourinho berpeluang untuk memperlebar jarak.

Chelsea mengalahkan West Ham United lewat gol tunggal Eden Hazard. Hazard berhasil mencetak gol pada menit ke22 setelah menerima umpan silang Ramires. Ia dengan sigap, menyundul si kulit bundar ke gawang yang dikawal Adrian.

Gol itu menjadi satu-satunya gol tercipta di laga tersebut.

Pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini sukses memetik kemenangan setelah mencadangkan kapten timnya, Vincent Kompany kala menjamu Leicester City di Etihad Stadium, Kamis (5/3) dini hari kemarin.

Kapten City tersebut hanya duduk di bangku cadangan seiring City menang 2-0 atas Leicester. Pellegrini melakukan lima perubahan setelah kalah 2-1 dari Liverpool dan mengaku tak ada masalah antara dirinya dan Kompany.

Pellegrini pun menjelaskan alasannya mencadangkan pemain utamanya tersebut. “Ia menerimanya dengan lapang dada tanpa ada masalah. Tujuannya adalah untuk menyegarkan tim dan juga para pemain,” ujarnya pada BBC Sport.

Kompany telah mencatatkan 26 penampilan bersama Citizens musim ini. (ant/bali post)

Copa del Rey

Barcelona ke Final dengan Athletic Bilbao Jakarta (Suara NTB) Barcelona berhasil mengalahkan Villareal dengan skor 3-1 (agregat 6-2) dalam leg kedua semifinal Copa del Rey di Stadion El Madrigal, Kamis dini hari.

Seteru mereka memperebutkan trofi itu di final nanti tak lain adalah Athletic Bilbao.

Meski unggul telak di leg pertama, namun Barcelona tak mengendurkan tekanan.

Serangan pertama Barcelona pada menit ketiga langsung berbuah gol. Messi yang menerima bola dari Suarez, mengirimkan umpan matang kepada Neymar. Pemain asal Brasil ini lantas melakukan tendangan chip yang tak terbaca kiper. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Villareal mendapatkan peluang membalas pada menit ke-12 lewat sundulan Luciano Vietto. Vietto menanduk si kulit bundar setelah menerima umpan matang dari Jaume Costa, namun upayanya masih digagalkan penjaga gawang.

Pada menit ke-39 Villareal berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini melalui aksi Jonathan Dos Santos yang mencetak gol dengan mudah usai menerima umpan silang Uche dari sisi kiri kotak penalti. Skor 1-1 (agregat 2-4) bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua,

Villareal meningkatkan intensitas serangan. Salah satunya lewat sepakan keras Mussachio pada menit ke-53 setelah menerima umpan Mario. Namun, kiper Barca dengan sigap mengamankan si kulit bundar.

Lima menit kemudian Villareal kembali mencoba peruntungannya. Kali ini lewat aksi Cheryshev yang memanfaatkan halauan buruk pemain bertahan Barca. Tetapi bola masih bisa diamankan Stegen.

Menit ke-65 Villareal harus bermain dengan 10 pemain setelah Pina melakukan pelanggaran keras terhadap Neymar.

Messi mencoba peruntungannya tiga menit berselang. Kali ini memanfaatkan umpan manis Iniesta. Sayang, sepakan kaki kanannya masih melebar dari sasaran.

Menit ke-73 Barcelona menambah keunggulan melalui gol Luis Suarez yang menerima umpan matang Mascherano. Suarez melesakkan bola lewat kaki kirinya yang tak

(Suara NTB/ist)

KE FINAL – Neymar dua kali membobol gawang Villareal untuk membawa Barcelona ke babak final Copa del Rey, Kamis dini hari kemarin. terbendung kiper Villareal.

Dua menit jelang waktu normal laga akan usai, Neymar kembali merobek gawang Sergio Asenjo. Memanfaatkan umpan cantik Xavi, Neymar melakukan sundulan keras yang merubah skor menjadi 13 untuk keunggulan tim tamu.

Tak ada lagi gol tercipta hingga peluit panjang ditiupkan wasit tanda berakhirnya

Turnamen Futsal Antar Pelajar Gubernur NTB Cup Siap Digelar (Suara NTB/ist)

SUNDULAN – Eden Hazard mencetak gol sundulan yang memenangkan Chelsea dalam laga yang di kandang West Ham United, Kamis kemarin.

PASI NTB Tetap Kirim Atlet ke Kejurnas Atletik ”Jatim Open” Mataram (Suara NTB) Mutasi pejabat di lingkup Pemprov NTB baru-baru ini tidak akan merubah keputusan PASI NTB dalam mengirim atlet di kejuaraan nasional (Kejurnas). Pengurus cabang olahraga atletik itu mengaku siap menurunkan atletnya di Kejurnas Atletik Jatim Open di Jawa Timur (Jatim) 19-22 Maret mendatang.

Demikian ditegaskan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov PASI NTB, Drs. H. Nasaruddin M. Kes kapada Suara NTB di Mataram, Kamis (5/3) kemarin. “Persoalan mutasi pejabat tidak ada hubungannya dengan pengiriman atlet di kejurnas. Kita (pengprov PASI NTB-red) tetap mengirim atlet di Jatim Open,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh mantan Pembantu Rektor (PR) III Universiatas Mataram (Unram) ini untuk menepis kabar miring tentang pengurusan PASI NTB yang dikatakan tidak siap mengirim atlet ke Kejurnas karena Ketua Umum PASI NTB, H. Imhal yang merupakan Kepala Dinas Dinas Dikpora NTB telah dimutasi sebagai Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB. Menurut Dosen F- KIP Unram ini, mutasi Kadis Dikpora NTB tidak ada hubungannya dengan keberangkatan atlet atletik mengikuti kejurnas. Keikutsertaaan atlet atletik NTB di Kejurnas atletik Jatim Open juga telah didukung penuh oleh pihak panitia Pelatda Sentralisasi. Dalam hal ini pihak KONI NTB akan membantu dana keberangkatan atlet atletik NTB mengikuti kejurnas.

KONI NTB kata Nasaruddin siap membantu dana keberangkatan atlet atletik mengikuti kejurnas atletik Jatim Open. Alasannya event itu merupakan ajang Pra-PON atletik dalam rangka memperebutkan tiket mengikuti PON Jabar 2016. Oleh karena itu pengurus atletik wajib mengirim atletnya di event bergengsi tersebut untuk menentukan jumlah atlet yang lolos PON. Begitu juga KONI NTB akan memanfaatkan event itu sebagai ajang menjaring atlet Pelatda Sentralisasi persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

Ditambahkan Nasaruddin, pihak PASI NTB menyiapkan sedikitnya 19 atlet yang akan dikirim ke Kejurnas Atletik Jatim Open. Mereka terdiri dari lima atlet Pelatda Sentralisasi yang saat ini menjalani pemusatan latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, kemudian tujuh dari atlet luar Pelatda dan ditambah 7 atlet Pelatnas Program Indonesia Emas (PRIMA) yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta untuk persiapan mengikuti SEA Games di Singapore akhir tahun 2015.

Lima atlet Pelatda Sentralisasi itu, yakni Arif Rahman, Ni Putu Yogiswari, Abdul Hamid Faudin, Abdul Razak dan Fifit Marlena. Sementara tujuh atlet di luar Pelatda itu, Rohani, Neli Susanti, Rostina, Kokom, Nur Halimah dan Alimudin. Sedangkan tujuh atlet Pelatnas itu yakni Iswandi, Fadlin, Safwaturrahman, Andrian, Ridwan, Sudirman Hadi dan Nurul Imaniar. Sebanyak 19 atlet itu akan turun di nomor lari jarak pendek, jarak menengah, jauh dan tolak peluru putra/putri. (fan)

Mataram (Suara NTB) Ketua Panitia Turnamen Futsal Antar Pelajar Gubernur NTB Cup, Anang Zulkarnain mengingatkan manajer dan pelatih yang akan ambil bagian dalam Turnamen Futsal Pelajar Gubernur Cup agar menunjukan etika dan attitude yang baik selama pertandingan. Pasalnya event itu melibatkan pelajar, sehingga pelatih dan manajer harus memberikan contoh yang baik serta menjunjung tinggi fair play.

Hal ini disampaikan Anang Zulkarnain saat memimpin Acara Technical Meeting (TM) Turnamen Futsal Tingkat Pelajar Gubernur Cup di Aula Rapat Kantor Dinas Dikpora NTB, Kamis (5/3) kemarin.

“Pelatih dan manajer harus menunjukan etika dan attitude yang baik dalam membawa timnya bertanding,” ucap Anang di hadapan peserta TM yang melibatkan Sekretaris Asosiasi Futsal Daerah (AFD) NTB, Agus Sukmayadi, Asprov PSSI NTB, Juanda, KASI Pemuda Dana Olahraga Dinas Dikpora NTB, Hamzan Wadi dan panitia serta perangkat pertandingan.

Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB mengatakan turnamen futsal yang memperebutkan total uang pembinaan Rp 25 juta dan piala tetap Gubernur NTB melibatkan ratusan pelajar sePulau Lombok. Para perangkat pertandingan baik wasit, pelatih dan atlet harus menjung tinggi sportifitas pertandingan. Semua perilaku

(Suara NTB/fan)

PESERTA TURNAMEN - Para peserta Turnamen Futsal Antar Pelajar Gubernur NTB Cup sedang melaksanakan acara technical meeting di Aula Rapat Kantor Dinas Dikpora NTB, Kamis (5/3) kemarin. Kegiatan itu membahas aturan pertandingan. yang menyimpang, serta mengeluarkan kata-kata kotor yang dapat menyinggung perasaan perangkat pertandingan tidak diperbolehkan.

“Pelatih maupun perangkat pertandingan tidak boleh mengeluarkan katakata kotor selama pertadingan, karena pertandingan ini melibatkan pelajar. Pelatih harus memberikan contoh yang baik pada pemainnya,” tegasnya.

Di samping menjaga sportifitas pertandingan, Anang juga menegaskan kepada para pelatih maupun manajer tim agar menggunakan pakaian rapi serta dasi selama men-

dampingi tim dalam pertandingan. Penggunaan dasi bagi pelatih/manajer wajib dilakukan agar pihak panitia dapat membedakan pelatih/manajer dengan penonton.

“Manajer atau pelatih wajib memakai pakaian rapi beserta dasi saat memimpin atletnya di arena pertandingan. Karena kita (panitia) ingin memberikan contoh yang baik kepada pelajar,” ujarnya.

“Kalau pelatih tidak memiliki etika dan tidak memiliki moralitas mau dibawa kemana olaharaga ini,” tegas Anang mengingatkan pelatih dan manajer tim. (fan)

Boateng Pernah Tolak Barcelona

(Suara NTB/ist)

Jerome Boateng

Berlin Bek Bayern Munich asal Jerman Jerome Boateng menolak tawaran untuk bergabung dengan Barcelona sebelum musim ini dimulai, demikian diungkapkannya.

“Saya tidak tahu rincian mengenai berapa banyak yang Barcelona tawarkan untuk saya, namun benar bahwa saya mendapat tawaran,” kata bek tengah berusia 26 tahun itu kepada Bild, lapor AFP. “Ketika klub seperti Barca memperlihatkan keter-

tarikan, tentu saja itu merupakan kehormatan besar,” tuturnya. “Pada saat itu saya sedang mempersiapkan diri untuk musim baru bersama Bayern.”

“Pada hari-hari itu Anda tidak perlu meninggalkan Bayern untuk bergabung dengan Barcelona jika Anda ingin memenangi Liga Champions,” tambahnya.

Dengan catatan 50 kali memperkuat timnas Jerman, Boateng merupakan bagian kunci dari tim yang memenangi Piala Dunia tahun lalu dan kontraknya di Munich berlaku sampai Juni 2018.

Ia juga mengangkat trofi Liga Champions bersama Bayern pada 2013 ketika mereka menjadi tim Jerman pertama yang memenangi treble, yakni menjuarai Liga Champions, Liga Jerman, dan Piala Jerman.

Boateng, yang pernah memperkuat Hertha Berlin, Hamburg, dan Manchester City sebelum bergabung ke Bayern dengan nilai transfer 13,5 juta euro, saat ini dianggap sebagai bek termahal di dunia dengan perkiraan harga pasaran senilai 40 juta euro — yang ditepisnya karena dinilainya terlalu berlebihan.

“Saya juga menemukan angka ini, yang telah meroket secara gila-gilaan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya. (ant/bali post)

pertandingan.

Barcelona akan ditantang Athletic Bilbao di babak final Copa del Rey. Bilbao menumbangkan Espanyol dengan skor 2-0 (agregat 3-1). Pertemuan dua klub ini di final pada 29 Mei mendatang, menjadi yang ketiga kalinya dalam tujuh tahun terakhir.

“Saya sangat bersemangat untuk partai final nanti. Mere-

ka (Barcelona) merupakan favorit juara, tetapi kami juga memiliki peluang untuk menang,” kata pelatih Athletic Bilbao Ernesto Valverde.

“Kami sekarang akan fokus pada pertandingan berikutnya.

Terkait tropi, kami bisa mengangkatnya jika benar-benar fokus,” kata pelatih Barcelona Luis Enrique seperti dilansir laman Marca. (ant/bali post)

Simeone Buka Peluang ke City Madrid Diego Simeone dikabarkan menunda perpanjangan kontrak barunya bersama Atletico Madrid agar ia menjaga peluang untuk bergabung ke Manchester City pada musim panas mendatang.

Pelatih asal Argentina cukup sukses bersama Los Rojoblancos pada musim lalu dengan menjuarai Primera Liga Spanyol dan tembus ke babak final Liga Champions. Ia pun disebut-sebut akan tetap menangani tim hingga musim panas 2022.

Namun, seperti dilansir The Mirror, Simeone menunda untuk meneken kontrak barunya demi membuka peluang untuk menggantikan posisi manajer The Citizens saat ini, Manuel Pellegrini.

Meski terbilang sukses membawa City menjuarai Liga Primer Inggris musim lalu, namun masa depan Pellegrini masih belum aman. Pelatih asal Cili itu akan mendapat tekanan lebih kalau timnya gagal mempertahankan gelar liga dan tidak bisa berbicara banyak di ajang Liga Champions.

Simeone sebelumnya mengaku yakin klubnya menjadi korban atas sukses yang diraih dalam beberapa tahun terakhir, menyusul meningkatnya kritik yang ditujukan kepada Los Rojiblancos.

(Suara NTB/ist)

Diego Simeone Juara bertahan La Liga Spanyol kalah dari Celta Vigo di La Liga dan menyerah di tangah Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Atletico kini tujuh poin di belakang pemuncak klasemen sementara, Real Madrid, namun Simeone sepenuhnya sadar ekspektasi terhadap pemainnya saat ini lebih besar dibandingkan sebelumnya.

“Saya tidak tidak mendengar, saya tidak menonton televisi program olahraga dan berusaha menutup diri saat menang atau kalah,” ujar Simeone.

“Selalu ada opini ekstrem.

Adalah hal normal setelah kekalahan atau laga buruk kami hancur. Setelah tiga tahun meraih sukses, kami berada di posisi di mana setiap kekalahan atau performa buruk kami dikritik.” (ant/bali post)

All England

Tunggal Putri Indonesia Tak Tersisa Jakarta (Suara NTB) Langkah dua tunggal putri Indonesia, Linda Wenifanetri dan Bellaetrix Manuputty, dalam turnamen Yonex All England Open 2015 harus terhenti pada putaran pertama.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Barclaycard Arena Birmingham Inggris, Rabu malam waktu setempat, Linda dipaksa menyerah oleh wakil Thailand Porntip Buranaprasertsuk dan Bella kalah dari tunggal putri India Saina Nehwal.

Linda takluk pada Porntip dengan skor 16-21, 11-21 dalam pertandingan selama 35 menit.

“Linda memang baru sembuh dari cedera. Cara bermainnya belum pulih seratus persen.

Tapi, Linda harus tetap ikut dalam kejuaraan atau rankingnya akan turun,” kata pelatih tunggal putri Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Bambang Suprianto seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial PBSI di Inggris, Rabu waktu setempat.

Bambang mengakui penampilan Linda pada awal game sudah cukup bagus, tapi pada poin-poin akhir Linda

Linda Wenifanetri

tidak dapat menahan serangan wakil Thailand dan malah mematikan bola-bola sendiri. “Linda harus banyak latihan untuk menguatkan fisik dan lebih tahan di lapangan,” kata Bambang mengevaluasi penampilan anak asuhnya itu.

Sementara, Bella yang berhadapan dengan Saina juga kalah dengan skor 8-21 dan 1221 dalam pertandingan selama 38 menit. Kekalahan itu sekaligus menambah catatan kekalahan Bella dari Saina 05. “Bella sudah bagus saat memberi perlawanan ke lawan. Jika melihat penampilan lawannya, Bella harus melewati reli panjang hanya untuk memperoleh satu poin,” kata Bambang.

Bambang mengatakan Bella tidak mudah dimatikan dengan reli-reli panjang pada game pertama. Tapi pada game kedua, Bella kurang dapat menahan serangan Saina. Kekalahan Linda dan Bella berarti kekalahan wakil Indonesia dalam nomor tunggal putri turnamen tingkat Super Series Premier dengan hadiah total 500 ribu dolar AS itu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Empat Besar Tampil Maksimal

SUARA NTB

Jumat, 6 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 6 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

Halaman Halaman 14 14

Ruang Sempit Pejalan Kaki Keterbatasan Listrik Ganggu Investasi MASALAH listrik masih menjadi persoalan utama yang membutuhkan waktu untuk dituntaskan. Konsumen atau pelanggan sering menggerutu atau mengeluhkan kinerja PT. PLN Wilayah NTB yang dianggap masih belum bagus. Di saat sibuk bekerja dan lupa menyimpan file saat mengetik di komputer, listrik padam. Tak heran, jika ada pelanggan yang ngomel atau marah terhadap kinerja PLN yang seenaknya memadamkan listrik tanpa ada pemberitahuan.

Selain itu, seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTB, banyak calon pelanggan yang harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan sambungan listrik. Bahkan, banyak calon investor yang harus membatalkan investasinya di daerah, karena belum didukung tenaga listrik untuk menjalankan operasional perusahaannya. Pemerintah daerah maupun investor sudah beberapa kali ‘’berteriak’’ terhadap persoalan ini, namun belum mampu diatasi pihak PLN. Sementara pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jeranjang Lombok Barat masih belum mampu mengatasi persoalan pemadaman listrik. Padahal, pihak PLN sering menjanjikan, jika PLTU Jeranjang sudah beroperasi, pemadaman listrik akan diminimalisir. Namun, itu hanya tinggal janji. Pemadaman masih terus berlangsung seolah tak pernah ada solusi.

Buruknya sistem kelistrikan di NTB mendapat sorotan khusus dari Komisi VII DPR RI. Komisi yang membidangi energi dan pertambangan ini, melihat sistem kelistrikan di NTB sebagai yang terburuk dan termahal di Indonesia. Alasannya tentu sangat realistis, yakni sering terjadinya pemadaman dan mahalnya biaya produksi listrik dibandingkan daerah lain.

Anggota Komisi VII DPR RI Dr. H. Kurtubi, MSc, menyebut, sistem kelistrikan di NTB masih 80 persen menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak ini membutuhkan biaya tidak sedikit untuk operasionalnya. Belum lagi, mesin yang dipergunakan untuk operasional adalah mesin sewa, sehingga semakin menambah biaya. Kurtubi menyarankan pemerintah segera membangun dan mempercepat pembangunan non PLTD, seperti PLTU, PLTG dan pembangkit energi listrik terbarukan. Pembangkit energi listrik terbarukan ini, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTMH atau tenaga surya.

Namun, semuanya kembali lagi pada komitmen pemerintah pusat dan PT. PLN (Persero) dalam mengatasi masalah ini.

Jika pemerintah pusat tidak serius menginginkan masalah listrik cepat tuntas, maka selamanya masalah listrik di NTB tak akan pernah teratasi. Sebaliknya, jika pemerintah serius dan mau mengucurkan dana besar, maka tidak akan ada lagi kemarahan atau kekesalan pelanggan terhadap pelayanan PLN. Memang, sebagai masyarakat atau pelanggan, kita memahami besarnya biaya yang harus dikeluarkan PT. PLN Wilayah NTB dalam membuat ‘’NTB Terang Benderang’’. Apalagi, masyarakat sangat berkepentingan terhadap masalah listrik dan seolah-olah tak bisa berpisah dari listrik. Namun, pihak PLN juga harus memahami seperti apa kondisi dan dampak pemadaman listrik terhadap para pelanggannya. Jika PLN mengklaim ada kerugian dalam operasional, pelanggan juga rugi dalam melaksanakan usahanya, khususnya yang mengandalkan tenaga listrik.

Untuk itu, kita berharap pada wakil-wakil kita di tingkat pusat, jangan hanya lantang berbicara di tingkat forum semata. Tapi bagaimana mereka mampu memperjuangkan nasib rakyat NTB yang masih dihadapkan pada keterbatasan tenaga listrik.

Kekurangan atau defisit daya yang terjadi di NTB, tidak saja merugikan masyarakat semata. Menurut Wakil Ketua Komisi IV Bidang Energi dan Pertambangan DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM bahwa keterbatasan daya listrik juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan investasi di daerah ini. “Kalau begini kondisinya, mengganggu investasi di daerah. Jelas itu sangat, sangat mengganggu investasi.” kata dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/3) siang kemarin.

Sekarang ini yang paling penting adalah tindakan nyata dengan memperjuangkan alokasi anggaran besar ke daerah melalui PT. PLN dalam membangun jaringan listrik, sehingga tidak ada alasan bagi PLN menyebutkan bahwa daya listrik terbatas. (*)

AYA tertarik pada foto yang ditampilkan Harian Suara NTB pada selasa, 3 Maret lalu. Foto yang ditempatkan di halaman kedua harian ini menampilkan trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat parkir. Saya tidak begitu kaget melihat foto itu, karena di berbagai sudut Kota Mataram pemandangan yang serupa banyak sekali tersaji.

Trotoar tentu difungsikan sebagai tempat untuk pejalan kaki melangkahkan kakinya. Ruas-ruas jalan beraspal dilalui oleh berbagai kendaraan bermotor yang silih berganti dengan kecepatan beragam melewati ruas-ruas jalan beraspal.

Sedangkan trotoar, memberikan wadah bagi siapa saja yang hendak melangkahkan kakinya melewati ruas-ruas jalan dengan rasa aman.

Trotoar yang dibuat sedikit lebih tinggi atau berbeda dari jalan sekitar atau dari jalanan aspal adalah buktinya.

Sayangnya, tidak demikian yang terjadi pada kehidupan nyata di berbagai ruas jalan di sepanjang Kota Mataram. Banyak kita melihat trotoar yang seharusnya digunakan oleh para pejalan kaki, tapi dialihfungsikan sebagai tempat parkir, seperti yang ditampilkan harian ini. Atau trotoar itu beralihfungsi menjadi tempat menjajakan dagangan oleh para pedagang kaki lima. Seperti yang seringkali ditemui di sekitar ruas jalan majapahit atau jalan airlangga atau ruasruas jalan padat lainnya di Kota Mataram, terutama di sore atau malam hari. Untuk menyebutkan contoh lainnya, banyak sekali yang bisa disajikan.

Ini menyebabkan para pejalan kaki harus tersingkir, dan memilih berjalan di luar trotoar. Bahkan lebih parahnya lagi, saat trotoar itu dijadikan tempat menjajakan dagangan dan ditutupi oleh beranekaragam tempat jamuan oleh para penyedia warung, para pejalan kaki harus menyingkir hingga ke badan jalan akibat kendaraan para pembeli yang diparkir di samping trotoar dan memenuhi bahu jalan.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, akses bagi pejalan kaki untuk menggunakan trotoar sebagaimana fungsinya harus terjamin. Masalah keterjaminan penggunaan trotoar bagi pejalan kaki tidak hanya sebatas pemberiaan kesempatan menggunakan trotoar dengan nyaman. Ada masalah lain juga yang mengikutinya. Jika kita telisik, penggunaan lahan trotoar sebagai tempat parkir atau lahan berdagang para pedagang kaki lima membuktikan Kota Mataram sangat minim memiliki ruang-ruang terbuka publik.

Kuantitas kendaraan bermotor setiap tahunnya kian meninggi, akibat kredit sepeda motor yang mudah dijangkau oleh masyarakat kelas menengah. Meningginya angka kendaraan bermotor tidak diiku-

Oleh:

Atanasius Rony Fernandez

(Penggiat Sastra, Koordinator Litbang Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa (UKPKM) MEDIA Unram)

Jika trotoar dan ruang publik bagi pejalan kaki dapat menjadi lapang seperti seharusnya.

Maka kita akan dapat melihat Kota Mataram sebagai kota yang indah dan tidak sesak di sepanjang jalan.

Jika itu dapat terwujud di suatu hari nanti, kita akan melihat banyak pejalan kaki yang menghabiskan waktu dengan berjalan menikmati Kota Mataram saat pagi, sore, atau malam hari dengan perasaan yang sejuk dan lapang ti oleh fasilitas publik yang memberikan lahan parkir yang sepadan dengan jumlah kendaraan. Di pusat-pusat keramaian dan pertokoan di wilayah Cakranegara misalnya, mobil dan sepeda motor terparkir di bahu jalan. Bahkan jika sedang berada di masa hari raya atau libur tahun ajaran baru, kendaraan bermotor sangat padat memenuhi ruas jalan. Ruas jalan kian menyempit, terlebih lagi bagi pejalan kaki, hampir tak ada ruang untuk melangkahkan kaki.

Begitu juga dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Mataram. Jumlah kelas menengah yang kian meningkat, toko-toko waralaba yang mulai berjamur, dan berbagai pembangunan di sana-sini memancing masyarakat mencari celah untuk mencari keuntungan.

Salah satunya adalah dengan menjajakan dagangan apa saja di kioskios pedagang kaki lima. Parahnya, dengan tidak adanya tempat yang memadai dalam menjajakan barang dagangan, para pedagang kaki lima itu dengan mudah saja menggunakan ruas trotoar atau lahan-lahan pinggir jalan untuk berjualan. Padahal tempat itu adalah ruang terbuka publik yang tidak bisa seenaknya dijadikan tempat berniaga atau tempat memarkir kendaraan bermotor.

Pemandangan dengan trotoar yang tidak sesuai dengan penggunaannya membuat berbagai ruas jalan Kota Mataram terasa sumpek. Sebagai seorang pejalan kaki, saya sendiri merasakan denyut nadi Kota Mataram terasa begitu sesak.

Langkah kaki di ruas trotoar selalu terjegal oleh kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima yang menghadang. Ruang-ruang publik terasa sekali sangat minim.

Pemerintah sepertinya abai me-

lihat kondisi ini, memang banyak sekali dalam pemberitaan kita melihat beragam upaya pemerintah untuk menghalau para pengendara kendaraan bermotor yang memarkir kendaraan di sembarang tempat. Atau upaya pemerintah yang mengusir para pedagang kaki lima yang berdagang di sembarang tempat. Tapi upaya itu hanya bersifat sporadis belaka, tak ada upaya lebih jauh yang bisa menjaga ruang publik bagi pejalan kaki tetap sebagaimana mestinya.

Di edisi dan halaman yang sama dengan foto yang saya sebutkan di awal tulisan, ada juga pemberitaan tentang pernyataan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah yang menyatakan Kota Mataram harus disiapkan sebagai kota metro di Indonesia. Berita itu berkaitan juga dengan ruang publik bagi masyarakat yang saya ulas dalam tulisan ini.

Jika pernyataan Fahri Hamzah diikuti oleh pemerintah daerah, maka pembangunan infrastruktur kian marak terjadi di Kota Mataram.

Seperti kita ketahui, kota Metro senantiasa membawa “hantu” di belakangnya. Seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, dan tata ruang padat yang akan menghantui.

Kita semua tentu berharap Kota Mataram bisa menjadi kota yang ramah bagi siapa saja, termasuk pejalan kaki. Cara untuk mengentaskan masalah sempitnya ruang pejalan kaki di trotoar adalah melapangkan ruang publik terutama ruang bagi pejalan kaki. Pertama, pemerintah sebagai pengambil kebijakan mengatur dengan ketat peraturan tentang parkir kendaraan bermotor. Tidak hanya dengan melakukan penindakkan tegas bagi pengendara yang menyalahi aturan memarkir kendaraanya. Pemerintah juga setidaknya menyediakan

sebuah gedung parkir yang terletak di berbagai pusat keramaian dan mudah dijangkau. Sehingga para pengendara tidak lagi memiliki alasan untuk memarkir kendaraannya secara sembarang.

Kedua, pemerintah bisa membuka lahan yang nyaman dan terbuka bagi para pedagang kaki lima di sekitar pusat keramaian. Sebuah tempat yang tidak mengganggu pengendara di jalan raya atau para pejalan kaki. Sehingga ruas-ruas jalan dan trotoar tidak lagi disesaki oleh pedagang kaki lima. Kedua hal itu dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan kontrol yang ketat dari pemerintah Kota Mataram.

Selain itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan setiap pembangunan di berbagai sudut kota Mataram. Apakah bangunanbangunan itu tidak memberikan dampak negatif bagi keindahan kota, semisal pembangunan gedung pusat perbelanjaan yang akan menarik para pedagang kaki lima berjualan di sekitarnya. Lantas diikuti dengan para pembeli yang mulai padat dan membuat ruas jalan kian menyempit. Hal-hal seperti itu harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan masak-masak, tidak hanya sekadar melihat hadirnya investor yang melakukan pembangunan sebagai perwujudan kota yang kian maju.

Jika trotoar dan ruang publik bagi pejalan kaki dapat menjadi lapang seperti seharusnya. Maka kita akan dapat melihat Kota Mataram sebagai kota yang indah dan tidak sesak di sepanjang jalan. Jika itu dapat terwujud di suatu hari nanti, kita akan melihat banyak pejalan kaki yang menghabiskan waktu dengan berjalan menikmati Kota Mataram saat pagi, sore, atau malam hari dengan perasaan yang sejuk dan lapang. Semoga.

OP beras di KLU sepi peminat Kualitas beras OP bisa jadi penyebabnya

*** Banyak vila tak berizin, wabup curigai ada “permainan” Harus diusut tuntas

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2015

Sistem Kelistrikan NTB Ganggu Pertumbuhan Investasi Dari Hal. 1 Seperti pengembangan energi baru terbarukan, pembangunan PLTU, PLTMH, PLTS dan PLTMH. Kekurangan atau defisit daya yang terjadi di NTB, menyebabkan sering dilakukan pemadaman bergilir.

Kondisi ini menurut wakil rakyat itu, jelas sudah mengganggu pertumbuhan dan perkembangan investasi di daerah ini.

Karena itulah, kata Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan ini, pihaknya sedang mencari masukan dan mengumpulkan data-data pendukung, memperkaya referensi di kabupaten/kota untuk menyempurnakan Raperda tersebut. ‘’Pansus ini bekerja untuk pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di NTB. Masalah sistem kelistrikan NTB yang buruk dan mahal, itu juga bagian yang mendapatkan perhatian,’’terangnya.

Menurutnya, harga listrik atau biaya produksi listrik akan menjadi murah jika sebagian besar pembangkit listrik yang ada di NTB menggunakan energi baru terbarukan. Kemudian menggunakan bahan bakar batu bara, gas , air dan sinar matahari.

Saat ini, katanya, memang sudah ada pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti PLTMH Segare dengan kapaistas 7 MW. Namun yang mampu operasi baru sekitar 3,7 MW akibat debit air kecil. ‘’Jadi, PLN harus memperbaiki semua sistem pembangkit yang ada. Agar bisa menopang kebutuhan daya, beban listrik yang diharapkan oleh masyarakat terutama di Pulau

Lombok ini pelanggan PLN terbesar,’’ katanya, seraya menambahkan bahwa intinya yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pembangkit agar bisa menunjang daya yang dibutuhkan masyarakat.

Politisi Hanura ini menambahkan, pemeirntah daerah dan PLN harus gigih memperjuangkan supaya pembangkit listrik di daerah ini lebih banyak non diesel. Artinya, penggunaan BBM untuk PLTD harus terus menerus dikurangi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada seperti PLTMH dan PLTG. Ia menambahkan, masih dominannya PLTD milik PLN maupun mesinmesin sewa yang digunakan untuk memasok ketersediaan daya listrik di daerah ini menyebabkan biaya produksi menjadi mahal. Sementara, PLTU Jeranjang yang diharapkan menopang sistem kelistrikan sistem Lombok sering ngadat. ‘’Dari tiga pembangkit yang diharapkan, baru bisa satu yang operasi. Yang dua pembangkit, baru tahap commisioning sudah mengalami kerusakan,’’tandasnya.

Dalam kondisi seperti ini, kata Suharto, yang dipikirkan masyarakat bukan soal harga. Tetapi, pasokan listrik yang lancar dan kontinu.

Artinya kualitas layanan PLN yang diharapkan oleh masyarakat. “Rakyat itu yang dibutuhkan kesinambungannya. Jadi, kontinuitas yang diinginkan masyaraat baru kemudian harga,”terangnya. (nas)

Akui Belum Bisa Lepas dari PLTD Dari Hal. 1 bukan semata-mata karena mesin sewa. PLN menerima subsidi dari pemerintah setelah diadakan audit oleh BPK terlebih dahulu, jadi banyak hal yang dinilai oleh BPK,” demikian H. Amrullah.

Dikonfirmasi terpisah, DM PLN UIP XI Wilayah Nusra, Suraji menyebut tentang kapan PLN di NTB melepas diri dari penggunaan mesin sewa pembangkit diesel, sebenarnya tergantung dari PLN Wilayah yang mengetahui persis kebutuhan pelanggan (beban puncak) dan ketersediaan daya.

Namun pada intinya, PLN UIP XI tupoksinya merencanakan dan membangun pembangkit listrik, terutama di NTB. Saat ini, PLTU Jeranjang menurutnya terus dike-

but penyelesaiannya. Unit II pun menurutnya sedang dalam tahap uji coba, mendukung unit III yang sudah beroperasi selama setahun lebih.

Jika unit III dan unit II sudah tuntas, maka akan mampu menghasilkan daya hingga 50 Megawatt (Mw). Selain PLTU Jeranjang, yang akan dibangun PLTU Sambelia, yang masih dalam proses, dan disebut akan mampu menghasilkan daya hingga 100 Mw. Selanjutnya PLTU Peaker di Tanjung Karang akan mampu menghasilkan 90 Mw, prosesnya kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat dilaksanakan. Sebab pembebasan lahan sudah tuntas. (bul)

Benahi Pembangkit dan Jaringan Dari Hal. 1 “Kalau listrik yang sering padam, itu tidak hanya problem daya tetapi juga jaringan,’’ kata Gubernur ketika dikonfirmasi usai peninjauan unit pengelolaan sampah bersama Dubes AS di Mataram, Kamis (5/3) siang.

Orang nomor satu di NTB itu mengatakan, jaringan listrik di NTB dan Indonesia secara keseluruhan merupakan jaringan lama yang perlu dibenahi oleh PLN. ‘’Kita dor-

ong terus PLN sebagai BUMN untuk menyelasaikan itu,’’ tandasnya.

Sementara itu, ditanya mengenai sistem kelistrikan NTB termasuk yang termahal di Indonesia, Gubernur mengatakan, soal harga listrik yang dibebankan kepada pelanggan sepenuhnya dari PLN. ‘’Listrik itu kan harganya dari PLN. Kalau lebih mahal dari daerah lain nanti kita beritahu PLN, jangan seperti itu,”pungkasnya. (nas)

Kurtubi Tegaskan Divestasi Newmont untuk NTB Dari Hal. 1 Karena itu, politisi Nasdem ini mengatakan demi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan sisa tujuh persen divestasi Newmont kepada NTB. Meski demikian, dirinya tidak memungkiri jika diberikan kepada daerah, NTB tentunya tidak memiliki uang, karena itu harus mencari pihak ketiga untuk digandeng membeli saham PT NNT itu.

Apalagi hingga saat ini, katanya, tidak ada aturan yang membahas tentang pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, ke depan harus ada aturan dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan dan dibantu pemerintah pusat untuk meminjam langsung uang ke bank untuk membeli saham.

“Daerah pinjam uang ke bank. Pasti bisa, jaminannya tambang. Untuk membayar ke bank melalui dividen yang diterima itu kemudian dicicil untuk melunasi. Kalau kepada swasta itu opsi terakhir, pihak swasta juga pinjam di bank untuk membeli,” tegasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah daerah bisa memperoleh bagian saham Newmont tanpa harus susah payah mencari pihak lain.

“Gandeng BUMN bagus, gandeng swasta setuju, tetapi swasta itu terakhir, ketimbang pemerintah daerah tidak dapat apaapa,” katanya.

Sementara itu, terkait persoalan smelter, Kurtubi menyarankan akan lebih bagus pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang dibangun di daerah yakni NTB. “Ini demi keadilan dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Sebab, jika smelter terbangun maka sentrasentra industri baru akan mengikuti,” ujarnya.

Menurutnya, solusi ini sangat diperlukan agar tidak ada kesenjangan antara provinsi lain, menghemat ongkos kirim menjadi nol karena pabrik ada di lokasi tambang, serta menambah lapangan kerja,” ucapnya.

Ia mendorong agar pembangunan “smelter” bisa dilakukan di NTB. ‘’Kita memahami membangun smelter perlu investasi besar, tetapi pemerintah harus tegas.

Kalau pun Newmont lempar handuk biarkan investor lain asalkan Newmont juga menyuplai konsentratnya seperti keinginan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menggandeng investor Tiongkok,’’ katanya. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Selly Andayani Disebut Maju Jadi Calon Walikota

Gubernur Sebut Harus Tunduk pada UU Mataram (Suara NTB) Pilkada Kota Mataram akan dilaksanakan di tahun ini.

Sampai saat ini muncul beberapa nama bakal calon Walikota yang disebut-sebut akan maju sebagai balon Walikota Mataram. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi NTB, Hj. Selly Andayani. Menanggapi anak buahnya yang disebut maju dalam Pilkada Kota Mataram, Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan pencalonan adalah hak asasi setiap orang.

Ia menyampaikan siapap-

un yang mencalonkan diri menjadi pejabat publik maka harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika yang mencalonkan diri adalah PNS, maka yang bersangkutan harus mundur permanen sebagai PNS. Gubernur menyampaikan pernyataanya bukan berarti mendukung Kepala Dispenda NTB itu maju sebagai Calon Walikota Mataram, karena siapapun yang mencalonkan diri, itu merupakan hak asasinya sebagai warga negara.

“Itu hak asasi, pilihan sese-

orang. Kalau mau berkarier jadi PNS silahkan, mau jadi Walikota silahkan,” ujarnya singkat. Selain Hj. Selly Andayani, sejauh ini belum ada kandidat calon Walikota maupun Wakil Walikota yang menyatakan siap maju dalam Pilkada mendatang selain pasangan petahana H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana. Belum lama ini, H. Mohan Roliskana menyatakan siap kembali mendampingi H. Ahyar Abduh untuk maju dalam Pilkada Kota Mataram dan melanjutkan paket AMAN (Ahyar-Mohan). (ynt)

Mohan Garansi Pengelolaan UPS Sesuai Perencanaan Mataram (Suara NTB) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mataram, H. Mohan Roliskana memberikan garansi bahwa pengelolaan unit pengelolaan sampah (UPS) berjalan sesuai perencanaan. “Saya berikan garansi UPS ini akan berjalan sesuai perencanaan,” tegas Mohan saat memberikan sambut pada peresmian UPS di lingkungan Karang Bunyuk Kelurahan Ampenan Selatan, Kamis (5/3).

PMI kata Mohan, telah bersepakat bahwa UPS ini menjadi pilot project karena memiliki dampak positif untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat Kota Mataram. Persepektif masyarakat selama ini bahwa PMI sesuai mengurus soal kemanusian, tetapi PMI memiliki tanggungjawab moril untuk meles-

tarikan lingkungan hidup.

“PMI tidak lagi dianggap hanya urus kemanusian, tapi lingkungan juga menjadi tanggungjawab kami,” paparnya.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, unit pengelolaan sampah ini akan menjadi contoh untuk dilakukan pengembangan di tempat lain. Karena, dia melihat orang lain telah memperhatikan persoalan lingkungan khususnya sampah. Tinggal bagaimana menggerakan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. “Orang luar saja peduli, kenapa kita tidak,” tanya Ahyar.

Persoalan sanitasi atau sampah diakui, adalah persoalan berat. Dengan jumlah penduduk 427 ribu dan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya 1.400 meter kubik,

tetapi hanya bisa terangkut sekitar 1.000 meter kubik setiap harinya. Artinya, masih ada sisa 400 meter kubik sampah. Tidak terangkutnya sampah itu lanjutnya, karena jumlah armada pengangkut tidak sebanding dengan volume sampah setiap harinya.

Di negara maju seperti Amerika, kendaraan pengangkut sampah idealnya 100 mobil, tetapi di Kota Mataram hanya 30 unit. “Idealnya kita harus punya 100 unit, tapi hanya 30 unit kendaraan.

Kita berharap mobil pengangkut di Amerika bisa dikasih kita di sini,” kelakarnya.

Meskipun demikian, dengan jumlah kendaraan dan anggaran yang minim harus ada managemen yang baik untuk mendekatkan masyarakat dengan persoalan sampah. (cem)

Periksa Kepala BLH KSB

Kejaksaan Kembangkan Penyidikan Kasus TPA Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan penyimpangan pembangunan proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus berkembang. Setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. Dwi Sugiyanto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lalu Hery Gunawan diperiksa sebagai saksi, pemeriksaan saksi-saksi terus berlanjut.

Kamis (5/3) kemarin, penyidik memanggil Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB, H. Usman. Sebagaimana saksi sebelumnya, Usman diperiksa Ketua Tim Penyidik kasus TPA, Eli Rahmawati, SH di ruangannya, sejak pagi hingga menjelang sore. Ini menandai, pengembangan penyidikan kasus ini mengarah ke pihak – pihak lain yang terindikasi turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek, termasuk pengelolaan setelah diserah terimakan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum RI. “H.Usman diperiksa sebagai saksi,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB Kamis (5/3).

Materi pemeriksaan Usman, dijelaskan Sutapa, seputar tanggung jawabnya sebagai pengelola proyek tahun 2013 itu. Diketahui, BLH KSB menerima penyerahan Bangunan Milik Negara (BMN)

itu setelah diserahterimakan dari pemerintah pusat, melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Dinas PU NTB. ‘’Bagaimana proses penyerahan tanggung jawab, itu yang didalami tim penyidik,’’ kata Sutapa.

Selain soal serah terima dari Kementerian PU, penyidik juga mendalami bagaimana pengelolaan TPA di Desa Batu Putih tersebut. Materi ini didalami karena erat kaitan dengan pemanfaatan aset yang dibangun menghabiskan dana negara Rp 7,091 Miliar tersebut. “Setelah penyerahan, TPA Batu Putih dikelola oleh BLH KSB. Ini juga didalami tim,” terang Sutapa.

Ditanya kemungkinan penambahan tersangka baru, Kepala Seksi Penerangan Hukum ini belum bisa berkomentar, alasannya penyidik masih bekerja. Sejauh ini penetapan tersangka menyasar PPK, LHG, rekanan pelaksana IS dan DS. Soal saksi saksi lain yang kemungkinan akan diperiksa dari pejabat KSB, masih menunggu informasi dari tim penyidik.

Tak Dilibatkan Sementara mengutip pemberitaan Suara NTB edisi 19 November 2014 lalu, Kabid Kebersihan BLH KSB Muhammad Fauzi, mengaku, sejak awal proyek pembangunan TPA Batu Putih itu, pihaknya tidak dilibatkan oleh Satker

pelaksana. Proyek yang dikerjakan sejak tahun 2013 lalu tersebut merupakan program bantuan pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu. “Itu proyeknya dari pusat dan kita tidak dilibatkan sama sekali selama pekerjaannya,” ulasnya.

Sebagai proyek pusat, BLH KSB tak banyak mengetahui seluk beluk secara detail proyek pembangunan. Satker PPLP hanya beberapa kali melakukan sosialisasi kepada BLH KSB serta menginformasikan sejumlah perubahan saat proses pembangunan berlangsung. “Ada terjadi perubahan dari gambar awal dan itu dijelaskan ke kami.

Tapi untuk memberikan saran atau harapan terhadap bangunan TPA itu tidak pernah kami lakukan sama sekali,” timpalnya.

Terlepas dari kasus hukum yang kemungkinan akan membelit proyek pembangunan TPA Batu Putih itu, Fauzi berharap agar perbaikan pasca kebakaran di fasilitas kebersihan tersebut dapat segera diperbaiki. Ia menyebutkan, sebelumnya BLH KSB telah melaporkan kondisi tersebut ke Satker PPLP NTB yang kemudian memerintahkan agar kontraktor pelaksana mengerjakannya. “Katanya masih dalam masa pemeliharaan makanya untuk perbaikannya masih menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana,” imbuhnya. (ars)

Gaji Turun, Perwakilan Kepala Desa Loteng Lapor Gubernur Mataram (Suara NTB) Belasan Kepala Desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Tengah (Loteng) mendatangi Kantor Gubernur NTB, Kamis (5/3) siang kemarin. Maksud kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi namun gagal. Mereka hanya diterima Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Ketua FKKD Kecamatan Kopang, Agus Agrianto mengeluhkan sejumlah hal yang dinilai menjadi sumber keresahan para kepala desa terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terutama persentase belanja operasional dan perangkat desa Desa yang dinilai sangat kecil.

Bahkan, gaji kepala desa turun drastis, mereka hanya mendapatkan Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu per bulan.

Berdasarakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaa UU Desa, sebanyak 70 persen penggunaan Dana Desa untuk keperluan belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Agus mengatakan penyaluran dana desa pada tahun ini di Lombok Tengah sesuai dengan APBD murni 2015 sebesar Rp 41 miliar. Padahal semestinya, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 97 miliar sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. “Penghasilan kepala desa itu bervariasi ada Rp 600 ribu, Rp 700 ribu.

Itu di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten). Ini yang kita konsultasi dengan pemerintah provinsi,” kata

Agus di kantor Gubernur, Kamis (5/3) siang kemarin.

Menurutnya, akibat persoalan ini sejumlah kepala desa di Loteng mengancam akan melakukan mogok. Menurutnya, persoalan ini adalah kekeliruan Pemda Loteng yang kurang mengalokasikan anggaran desa sesuai dengan UU Desa. “Jangan korbankan masyarakat. Ini kekeliruan di pihak pemda yang perlu kita koordinasikan terus menerus,”imbuhnya. Ia menyebutkan, sesuai dengan peraturan Bupati, gaji kepala desa sebelumnya pada tahun 2014 lalu mencapai Rp 1,9 juta perbulan.

Terpisah, Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM usai menerima perwakilan FKKD Loteng itu mengatakan bahwa pihaknya meminta para kepala desa di Looteng untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik.

Terkiat dengan persoalan yang terjadi di Loteng, Pemprov memberikan dua opsi.

“Laksanakan itu dulu sesuai yang ada dalam APBD murni, kekurangannya nanti diajukan dalam APBD Perubahan. Karena pak Gubernur melalui Karo Keuangan juga sudah mengingatkan bahwa menyesuaikan anggaran desa itu sesuai UU,” terangnya.

Hakim mengatakan, jika dalam APBD Perubahan Loteng tahun anggaran 2015 tak muncul penmabahan anggaran desa itu, maka provinsi akan mengambil tindakan sesuai kewenangannya. “Semua itu akan dilakukan perubahan struktur itu dalam APBD Perubahan. Kita melakukan perubahan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, situasi keadaan di situ sesuai koridor aturan,” tandasnya. (nas)

Cek Proyek Rehab Saluran Irigasi BWS

Kejari Praya Kembali Turunkan Tim Praya (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) berencana akan kembali menerjunkan tim.

Untuk melakukan cek fisik terhadap proyek rehab saluran irigasi daerah irigasi Bendungan Batujai tahap III tahun 2014 milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Tim sendiri direncanakan akan bekerja dilapangan mulai Jumat besok (hari ini,red).

“Jadi mulai Jumat besok, tim akan mulai melakukan cek fisik proyek rehab saluran irigasi BWS,” ungkap Kasi. Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, S.H., ketika dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Kamis (5/3) kemarin. Selama melakukan cek fisik proyek, tim Kejari Praya nantinya akan didampingi pelaksaan teknis proyek.

Hal itu dilakukan, supaya tidak terjadi kesalahan lokasi pekerjaan proyek. Mengingat saluran irigasi yang direhab, cukup panjang. Sehingga supaya tidak salah, tim akan didampingi pelaksaan teknis proyek dari BWS. “Tim kita sudah siap untuk mulai turun kelapangan,” tegasnya.

Raka menjelaskan, cek fisik proyek tersebut merupakan tahap awal dari proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya terkait dugaan peny-

impangan dalam proyek tersebut. Untuk mengetahui lokasi dan kondisi awal proyek. “Sebelumnya, tim sudah sempat turun. Namun belum sampai melakukan pemeriksaan secara detail lokasi proyek tersebut,” ungkapnya.

Setelah cek fisik ini, untuk menghitung nilai pekerjaan proyek tersebut, Kejari Praya berencana akan melibatkan tim dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM. Karena memang berkaitan dengan fisik. Sehingga perhitungannya harus melibatkan ahlinya. Dalam hal ini tenaga ahli dari Dinas PU dan ESDM Loteng.

Dalam penyelidikan proyek senilai Rp 14 miliar tersebut, Kejari Praya sudah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Sejumlah dokumen yang terkait pengerjaan proyek milik BWS Nusa Tenggara I tersebut, juga sudah diamankan. Sebagai bahan awal penyelidikan oleh pihak Kejari Praya.

Proyek yang dikerjakan tahun 2014 tersebut, menjadi bidikan Kejari Praya. Setelah ada laporan dugaan penyimpangan dalam proses pengerjaan proyek. Dimana pengerjaan rehab saluran irigasi diduga tidak sesuai spesifikasi yang ada. Sehingga berpotensi menimbulkan kerugiaan Negara cukup besar. (kir)

Periksa PJU Kota Mataram Dari Hal. 1 Heriya Sakti Saad, SH, Kamis (5/3) kemarin.

Salah satu item yang serius dicek adalah penerangan jalan umum (PJU) sepanjang jalan protokol, mulai dari Jalan Langko Ampenan, sampai Pejanggik Cakranegara. ‘’Kami hitung satu per satu, untuk jadi bahan telaah,’’ se-

but Herya.

Total hasil hitungannya, PJU dengan model lampu LED (Light Emitting Diode) itu berjumlah 145 unit, berjejer di sisi kanan jalan saat dia melaju dari arah Ampenan. Pengamatannya, di beberapa titik PJU lampunya tidak menyala. Namun teknisi yang ikut serta dalam pengecekan itu, memastikan

ada kesalahan teknis dan masih bisa diperbaiki.

Setelah dihitungnya, nilai anggaran proyek mencapai Rp 1,8 miliar ini ditelaah soal indikasi penyimpangan, termasuk melalui publikasi media.

Dari informasi awal diterimanya, dari total Rp 1 ,8 miliar pengadaan oleh rekanan tersebut, nilai per unit Rp 9 juta. Namun angka ini akan

di cek ke pihak rekanan. ‘’Saya belum tahu pelaksananya, tapi akan coba kita klarifikasi,’’ terang Herya.

Sampai sejauh ini, sisi dugaan penyimpangan pada proyek pertamanan tersebut belum bisa disimpulkannya, karena masih butuh telaah lebih dalam dan klarifikasi ke pihak – pihak terkait, terutama Dinas Pertamanan Kota

Mataram. ‘’Kita akan coba klarifikasi bagaimana proses pengadaannya,’’ ujarnya. Selain soal PJU, ada rencana juga mengecek beberapa item proyek pertamanan lainnya.

Salah satunya terkait pengadaan taman di beberapa titik, namun secara rinci belum bisa dijelaskannya. (ars)

Tujuh Bupati/Walikota akan Dilantik Serentak Dari Hal. 1 Masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Sumbawa akan berakhir pada 16 Januari 2016.

Artinya, tersisa waktu sekitar satu sampai dua bulan lebih sebelum dilaksanakan pelantikan serentak yang direncanakan pada akhir Februari atau Maret 2016.

Tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. Dimana, masa jabatan masing-masing kepala daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan itu,

untuk Lombok Utara pada 2 Agustus, Kabupaten Bima 9 Agustus, Kota Mataram 10 Agustus, Sumbawa Barat 11 Agustus, Dompu 18 Oktober dan Lombok Tengah 27 November dan Sumbawa pada 16 Januari 2016.

Disingung nama-nama pejabat yang telah dipersiapkan oleh Pemprov NTB sebagai

penjabat Bupati/Walikota itu, Dirjaharta enggan menyebutkan. Namun, katanya, sesuai dengan ketentuan, pejabat yang bisa dijadikan penjabat Bupati/Walikota adalah eselon II di tingkat provinsi.

Artinya, bisa Asisten Gubernur, Staf Ahli maupun pimpinan SKPD. ‘’Satu bulan sebelum masa

jabatan berakhir sudah kita usulkan untuk penjabat Bupati/Walikota ke Kemendagri,’’ tambah mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam ini. Pemda yang akan melaksanakan Pilkada tahun ini juga sudah menganggarkan dana Pilkada dalam APBD masing-masing dengan jumlah bervariasi. (nas)

Jumat, 6 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ada Dugaan Denny Indrayana Terlibat Korupsi “Nanti kita lihat hasil pemeriksaan besok. Tapi (ada) indikasi keterlibatan beliau,” kata Waseso di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Polri, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa indikasi keterlibatan Denny

ditemukan berdasarkan hasil pemeriksan saksi dan proses penyelidikan lainnya. “Dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang kita dapatkan, termasuk dari hasil audit, ya ada kecenderungan lah indikasi ke sana,” kata Waseso.

Namun ia belum mau mengatakan apakah dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor besok Denny akan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya, nanti kita lihat. Artinya, hasil dari proses pemer-

iksaan besok. Besok dipanggil sebagai saksi terkait laporan terhadap dirinya. Besok dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan,” kata jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Waseso juga mengatakan ada kemungkinan keterlibatan instansi lain dalam kasus tersebut. “Ada. Misalnya pelibatan dari suatu bank besar.

Bisa saja,” kata dia.

Ia mengatakan belum bisa menghitung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi

tersebut. “Nanti, yang hitung adalah BPK. KIta belum mintakan ke BPK tentang kerugian negara,” kata dia.

Denny dilaporkan oleh seseorang bernama Andi Syamsul Bahri beberapa waktu lalu dengan nomor LP/166/2015/ Bareskrim atas dugaan tindak pidana korupsi saat ia menjabat sebagai Wamenkumham.

Penyidik Bareskrim menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil 12 saksi ter-

masuk mantan menteri hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Waseso mengatakan memeriksa saksi dari berbagai instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM, pemenang tender Telkom, Ditjen Imigrasi, dan pajak online. (ant/ Bali Post)

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengungkapkan ada indikasi keterlibatan mantan wakil menteri Denny Indrayana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peralatan payment gateway pengurusan paspor di Kemenkumham tahun 2014.

KPK Panggil Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai Tersangka

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.

“Hari ini HP (Hadi Poernomo) dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (5/3).

KPK menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus tersebut pada 21 April 2014, ketika kasus terjadi Hadi masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak 2002-2004.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini namun pemanggilan hari ini adalah pemanggilan perta-

ma Hadi sebagai tersangka, hingga berita ini diterbitkan Hadi belum tiba di gedung KPK. Dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait Non Performance Loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada direktur PPH Ditjen Pajak.

Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari direktur PPH pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.

Namun satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA yaitu pada 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku dirjen pajak, memerintahkan agar Direktur PPH mengubah kesimpulan yaitu dari semula menyatakan menolak, diganti menjadi menerima seluruh keberatan.

Hadi kemudian mengeluar-

kan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima seluruh keberatan wajib pajak sehingga tidak ada cukup waktu bagi direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Atas penerimaan keberatan itu keuangan negara dirugikan senilai Rp375 miliar.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangkakan Hadi Poernomo berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. (ant/Bali Post)

KEBAKARAN HUTAN RIAU - Kobaran api dan asap pekat dalam kebakaran terjadi di kawasan hutan produksi terbatas di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (5/3). Kebakaran di wilayah utara Riau belum bisa ditanggulangi optimal karena minimnya akses menuju lokasi kebakaran hutan dan cuaca kemarau ekstrim, meski pemerintah dan pihak swasta sudah berupaya menanggulangi kebakaran lahan dan hutan agar tidak meluas.

Koordinator ICW dan Kontras Diperiksa Bareskrim Jakarta (Suara NTB) Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Ade Irawan dan Koordinator Kontras Harris Azhar diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi terkait laporan Azaz Tigor Nainggolan terhadap pernyataan Menteri Koordinator Polhukam, Tedjo Edhi.

“Iya, diperiksa di pidana umum soal pernyataan Tedjo

dan kesaksian saya pada pelapor,” kata Ade di Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (5/3).

Ia mengatakan, dirinya menjadi saksi dari Azaz Tigor mengenai ucapan Menkopolhukam yang mengatakan pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai rakyat “tidak jelas”.

Ade mengaku diberi 21 pertanyaan oleh petugas terkait

laporan Azaz Tigor. Selain Ade, Harris Azhar juga dimintai keterangan soal laporan tersebut. “Saya sebagai saksi ditanyai apakah benar bahwa Azaz Tigor Nainggolan pada saat itu berada di KPK,” ujar dia.

Sebelumnya Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhy ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang

menyebut sejumlah masyarakat yang menggelar aksi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan rakyat “tidak jelas”.

“Kami menganggap Pak Tedjo sebagai menteri telah menghina rakyat Indonesia,” kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (26/1). (ant/Bali Post)

Indonesia Beri Sinyal Tolak Pertukaran Tahanan Australia Jakarta (Suara NTB) Kementerian Luar Negeri memberi sinyal penolakan terhadap tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia dengan menyatakan bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam sistem hukum dan undangundang di Indonesia.

“Ibu menteri luar negeri menyampaikan bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum atau undang-undang di Indonesia, maka tawaran itu tidak bisa direalisasikan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (5/3).

Nasir membenarkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, telah menghubungi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk menyampaikan tawaran pertukaran tahanan.

Menurut dia, Marsudi menerima telepon dari Bishop pada Selasa (3/3) saat Marsudi sedang melakukan kunju-

ngan bilateral ke Selandia Baru.

Dua warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, akan dieksekusi mati atas ganjaran perbuatannya dalam jaringan narkotika Bali Nine, di Indonesia, bertahun lalu. (ant/Bali Post)

Kemlu: 27 WNI Dievakuasi dari Yaman Jakarta (Suara NTB) Pemerintah kembali memfasilitasi evakuasi tahap kedua sebanyak 27 WNI dari Yaman ke Tanah Air dengan menggunakan penerbangan maskapai Yaman Airways.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (5/3), menyebutkan, para WNI itu diterbangkan dari Bandara Internasional Sanaa, Yaman dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (5/3) pukul 11.40 WIB. Seluruh WNI yang dipulangkan merupakan pelajar dan mahasiswa yang beberapa di antaranya membawa anggota keluarganya.

Setibanya para WNI di Tanah Air, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait akan memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal masing-masing, yaitu Aceh, Medan, Solo, Lombok, Kendari, Manado, Bandar Lampung, Tarakan dan Manokwari.

Menurut pihak Kemlu, evakuasi 27 WNI itu bersifat sukarela dan terlaksana atas kerja sama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sanaa dengan otoritas terkait di Yaman.

KBRI di Sanaa sampai sekarang masih operasional

secara normal, termasuk aktivitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di Yaman.

Terkait situasi keamanan yang belum kondusif di beberapa kota di Yaman, KBRI Sanaa masih terus menerima permintaan dari beberapa WNI di Yaman untuk mendapatkan fasilitas pemulangan

ke Indonesia.

Hingga evakuasi tahap kedua ini, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 47 WNI dari Yaman.

Pemerintah Indonesia juga terus berharap agar solusi damai dapat segera tercapai di Yaman, sehingga negara tersebut dapat ikut berkontribusi

bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah dan dunia internasional. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

TERGELINCIR - Pesawat kargo jenis ATR dengan nomor lambung PK-DGB milik maskapai Deraya Air dan pilot Cpt. Rere, tergelincir di Bandara Wamena, Papua, Rabu (4/3) lalu.

Pesawat Deraya Sudah Dievakuasi dari Landasan Sentani (Suara NTB) Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah mengevakuasi pesawat Deraya Air PK DGB yang tergelincir di Bandara Wamena, Papua.

Kepala Kantor Perwakilan Deraya Air Papua Rahman Maulana di Sentani, Kamis (5/ 3), mengatakan bahwa kemarin tiga orang anggota KNKT dan dua orang anggota Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) langsung melakukan investigasi.

“Berdasarkan informasi yang diterima, saat ini pesawat sudah ditarik ke appron sehingga landasan di Wamena sudah bisa dibuka,” katanya, Kamis.

Rahman menuturkan meskipun pesawat sempat

tergelincir, kondisi muatan yang terdiri dari bahan makanan dan bahan bangunan tidak rusak.

“Meskipun kondisi pesawat mengalami kerusakan hingga 60 persen, namun dapat disyukuri bahwa tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerusakan muatan yang diangkut,” ujarnya.

Dia menjelaskan dugaan sementara penyebab kejadian ini diakibatkan hujan, namun pihaknya belum dapat memastikan karena masih menunggu hasil investigasi dari tim KNKT dan DKUPPU. “Karena kejadian ini, untuk sementara Deraya Air akan berhenti beroperasi hingga tim KNKT dan DKUPPU selesai melakukan

investigasi,” katanya lagi.

Dia menambahkan bahwa tergelincirnya pesawat Deraya Air ini terjadi pada flight ketiga atau terakhir dalam satu hari, di mana akhirnya cargo yang akan dikirim dialihkan ke maskapai penerbangan lainnya.

Pesawat Deraya Air PK DGB tergelincir di Bandara Wamena pada Rabu (4/3) sekitar pukul 15.24 WIT yang mengangkut bahan makanan dan bahan bangunan.

Pesawat dengan rute Sentani-Wamena ini dipiloti Kapten Rene Pattisuli dan kopilot Suradi, biasanya memiliki empat flight dalam sehari ke Wamena. (ant/Bali Post)