SUARA NTB 6 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SABTU, 6 APRIL 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 27 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampanye Hitam Mulai Terjadi Mataram (Suara NTB) Komitmen Pilkada damai yang belum lama ini sudah disepakati oleh seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan berlaga di Pilkada 2013 tampaknya mulai terancam. Sebab, praktik kampanye hitam terhadap pasangan calon tertentu kini mulai terjadi.

Adanya kampanye hitam itu disampaikan oleh tim pemenangan pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli – Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, MA (Zul-Ichsan), Jumat (5/4). Dalam keterangannya, Ketua Tim pemenangan Zul-Ichsan, H. L. M. Syamsir menjelaskan bahwa kemarin pihaknya mendapatkan pesan singkat yang menyebar melalui BBM yang isinya mendiskreditkan Kyai Zul. Pesan singkat itu memuat kalimat yang bernada mendiskreditkan etnis tertentu dan seolah – olah merupakan pernyataan Kyai Zul. Setelah mengetahui pesan tersebut, Syamsir mengaku langsung menghubungi Kyai Zul. “Jawaban Pak Kyai, ini fitnah. Saya tidak pernah berpidato seperti itu,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

TKI Asal Lombok Ditangkap Bawa 1,56 Kg SS

TO K O H ”Blacklist” Kontraktor Nakal BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., melontarkan peringatan (warning) kepada kalangan kontraktor proyek di Lombok Utara.

Sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan bupati melihat kualitas fisik proyek yang telah dibangun selama ini.

H. Djohan Sjamsu Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/dok)

Batam (Suara NTB) Otoritas Bandara Internasional Hang Nadim Batam menyatakan sabu-sabu (SS) seberat sekitar 1,56 Kg yang terdekteksi alat pemindai (X-ray) dibawa seorang TKI dari Malaysia yang hendak pulang ke Lombok dengan sebuah pesawat melalui Surabaya.

“Sabu-sabu tersebut dibawa seorang TKI. Pelaku bersama empat orang kawannya hendak pulang ke Lombok dengan menumpang sebuah pesawat dengan terlebih dahulu transit di Surabaya,” kata Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso, Jumat (5/4).

Ia mengatakan, saat ini pembawa SS berinsial A masih diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai Batam, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau dan

Polda Kepulauan Riau di bandara.

Ia mengatakan, SS yang dikemas dalam sebuah tempat plastik dan dilapisi dengan kain dalam sebuah kardus tersebut dibawa masuk ke bandara bersama barang-barang lain oleh seorang porter. Saat dibawa porter, petugas tidak mengetahui kalau salah satu kardus tersebut berisi SS. “Berdasarkan peraturan yang baru, meski barang tersebut dititipkan pada porter namun pemiliknya harus mendampingi saat pemeriksaan. Jadi setelah dimasukan oleh porter, kami meminta pemiliknya masuk untuk pengecekan ulang barang,” kata dia.

Saat pengecekan ulang melalui alat pemindai, baru diketahui dalam sebuah kardus tersebut berisi SS seberat sekitar 1,56 Kg. Bersambung ke hal 5

Sebagai pribadi dan Sultan Sumbawa saya mengajak kita semua menjaga kebersamaan.Perbedaan asal usul dan etnis janganlah dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis. Marilah berpolitik untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Berpolitik dengan mengedepankan akhlaq dan etika.

Pilihlah pemimpin yang mengedepankan nilainilai agama dan menghargai esensi budaya sebagai modal terpenting dalam menjalankan amanahkepemimpinan.

PembangunanNTBharus kita lanjutkan.Yang baik kita pertahankan,yang masih kurang kita benahi.

Insya Allah NTB terus berkembang dan maju.

Sultan Muhammad Kaharuddin IV

Sultan Sumbawa.

Belum Terima DNT UN MESKI pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tinggal 10 hari lagi, hingga Jumat (5/4) kemarin Panitia Pengawas UN Universitas Mataram (Unram) belum menerima Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UN dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal data ini penting untuk mengatur jum-

lah sekolah penyelenggara dan mengatur jumlah pengawas ujian.

Ketua Panitia Pengawas Satuan Pendidikan Ujian Nasional NTB H. Rusdiawan, mengaku, pihaknya belum bisa menentukan jumlah peserta ujian, jumlah sekolah penyelenggara dan pengawas UN, Bersambung ke hal 5

Diduga Dialihkan

Dana Kube Rp 1,4 Miliar Belum Diterima Masyarakat Mataram (Suara NTB) Dana bantuan sosial Lombok Barat (bansos Lobar) tahun 2011 berpotensi bermasalah lagi. Kali ini, terkait dengan dana bansos untuk item Kelompok Usaha Bersama (Kube) senilai Rp 1,496,000,000 diduga belum diterima masyarakat.

Padahal proposal sudah diajukan tahun 2011 lalu dan sudah masuk rekap di Bagian Kesra, namun hingga 2013 tak kunjung diterima masyarakat.

Data diperoleh Suara NTB, dana Kube itu harusnya diperuntukan bagi 753 Kube se Kabupaten Lobar, tersebar di 10 kecamatan (lihat tabel). Nilai yang harusnya diterima Kube, masing masing Rp 2 juta. Padahal dalam Peraturan Bupati Lobar Nomor 52 Tahun 2011 tentang penjabaran belanja APBD Tahun Angga-

ran 2012, dana bersumber dari APBD itu sudah disahkan Tanggal 31 Desember 2011 dan harusnya sudah disalurkan.

Sementara dalam Permendagri nomor 32 tahun 2011 dan perubahan Nomor 39 thun 2012 tentang pemberian

hibah dan bansos dari APBD, harusnya dana bantuan yang disahkan sudah harus disalurkan tahun berikutnya, setelah melalui proses verifikasi.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

KUBE - Kube “Wanita Mandiri” di Dusun Kuranji Dalang, Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, salah satu Kube yang mengajukan proposal, namun tak kunjung menerima anggaran. Munhan, menunjukkan proposal yang pernah diajukan ke Disperindag Lobar (kanan).

Jelang Penentuan DCS Pemilu 2014

Kader Rebutan Nomor Urut, Parpol Buru Tokoh Politik Kader parpol yang berebut nomor urut masih terjadi di internal parpol yang saat ini sedang menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif untuk Pemilu 2014 mendatang. Sementara, tak sedikit pimpinan parpol yang berburu tokoh politik dari luar partainya untuk diajak bergabung demi mendongkrak pamor mereka.

FENOMENA itu terungkap dari penelusuran Suara NTB ke sejumlah parpol, Jumat (5/4). Beberapa parpol saat ini diketahui membuka pintu bagi tokoh – tokoh politik untuk bergabung, lalu diusung sebagai calon anggota legislatif dari

parpol tersebut.

Beberapa contoh yang bisa ditemukan antara lain, PAN yang berencana mengusung mantan Ketua DPW PPP NTB, Izul Islam sebagai calon anggota legislatif. Sementara, kubu PPP juga bergerak melakukan penjajakan

dengan mantan Ketua PKS KLU, Najmul Akhyar. Sebelum ke PKS, Najmul dulunya berkarir di PPP selama dua periode. ‘’Beliau keluar dari PPP karena ada masalah dengan salah seorang pengurus waktu itu, Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

RSUP Operasi Pasien Perut Membesar SAAT pihak DPRD Kota Mataram tengah gencar-gencarnya membahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos, mempunyai misi lain. Selain KTR, Pemkot Mataram juga didorong menyediakan kawasan atau ruang menyusui di tempat-tempat umum.

Selama ini, ungkapnya, kaum ibu-ibu terlihat kesusahan untuk mencari ruang di area publik, seperti di pusat-pusat perbelanjaan (Suara NTB/smd) maupun di tempat lain.

Nyayu Ernawati “Karena tidak adanya ruang, jadi para ibu-ibu menyusui terpaksa buka-bukaan di tempat umum. Itu harus menjadi perhatian juga oleh eksekutif selain KTR ini,” katanya pada Suara NTB, Jumat (5/4).

Menurutnya, membuat atau menyediakan ruang menyusui tidak memerlukan perda atau semacamnya. “Cukup kebijakan saja, kami rasa itu akan semakin mudah dan akan mendapat dukungan dari masyarakat terutama ibu-ibu,” ujarnya.

Selain di pusat-pusat perbelanjaan, keberadaan ruang untuk menyusui atau laktasi juga sangat diperlukan di kantor pemerintahan atau swasta. Menurut dia, aktivitas di dua kawasan itu sangat memungkinkan untuk didatangi ibu-ibu menyusui, khususnya saat mengurus keperluan atau lainnya.

Diakuinya, salah satu dilema yang dialami ibu baru melahirkan adalah ia harus kembali bekerja dan kesulitan menyusui bayinya. Terlebih saat ini belum ada perusahaan atau perkantoran yang menyediakan ruang khusus menyusui.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif dan Hak Menyusui Bagi Ibu Pekerja pasal 30 ayat 2 yang menerangkan bahwa pengurus kerja wajib menyiapkan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai kemampuan perusahaan. Serta pada pasal 34 juga menyebutkan bahwa pengurus kerja wajib memberikan kesempatan bagi karyawatinya untuk memerah ASI di tempat kerja selama waktu kerja. (smd)

Kurangi Jumlah Siswa MEMBLUDAKNYA minat lulusan SD masuk ke SMPN 1 Mataram, tak dipungkiri menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar tidak optimal. Sekolah pun memiliki rencana untuk mengurangi jumlah siswa pada tahun ajaran baru 2013/2014 mendatang.

Kepala SMPN 1 Mataram Lalu Marwan belum lama ini menyebutkan, pihak sekolah berencana mengurangi jumlah siswa pada penerimaan siswa baru tahun ajaran baru mendatang. Namun terkait rencana ini, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram. “Sekarang yang kelas IX saja ada 610 siswa, hampir dua kali lipat dari jumlah peserta ujian tahun kemarin sebanyak 385 siswa,” terangnya.

Untuk mengantisipasi kekurangan ruang kelas, sekarang ini pihaknya masih menerapkan sistem double shift untuk para siswanya. Ada yang masuk pagi dan ada yang masuk sekolah di siang hari. Pihaknya juga mengantisipasi dengan memberdayakan tenaga pengajar yang ada di sekolahnya.

Meski memiliki kelas-kelas gemuk, berbagai prestasi baik akademik dan non akademik pernah diraih SMPN 1 Mataram. Tak hanya di tingkat Kota Mataram, tak jarang siswa SMPN 1 Mataram menjuarai perlombaan di tingkat provinsi. Meski belum terlalu menonjol, s e p e r t i sekolahsekolah lain, pihaknya tetap mengirim siswanya ke olimpiaLalu Marwan de. Terutama di bidang olahraga dan seni. (nia) (Suara NTB/nia)

Soal MWP dan Eks Pelabuhan Ampenan

Pemkot Mataram Diminta Tegas Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan dan pengembangan Mataram Water Park (MWP) dan eks Pelabuhan Ampenan hingga kini belum ada kejelasan. Bahkan, rencana pengembangan yang dilakukan oleh pihak investor luar seolah terkatung-katung.

Atas kondisi itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos mengharapkan pihak Pemkot Mataram untuk lebih tegas terhadap para investor tersebut.

Atas ketidakjelasan itu, Nyayu Ernawati mengharapkan pihak Pemkot Mataram mengambil sikap tegas. Bahkan kalau perlu, legislatif siap melakukan pembicaraan dengan pihak eksekutif untuk pengembangan ke dua kawasan itu dengan kemampuan APBD Kota Mataram. “Kita jangan mulukmuluk lah, kalau menunggu investor, itu terlalu lama. Kalau investor tidak sanggup, ya kita lupakan saja,” katanya.

Diakuinya, DPRD tidak bisa berbuat banyak. Alasannya, hingga saat ini Dewan tidak pernah diajak berkoordinasi terkait investor yang akan mengembangkan MWP dan eks Pelabuhan Ampenan. “Tidak pernah ada penyampaiannya ke kita. Jadi kita hanya menunggu ketegasan dari pihak eksekutif dalam hal ini kepala daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kota Mataram mulai banyak dilirik investor yang ingin menanamkan modalnya, mulai dari sektor perdagangan hingga pengembangan kawasan. Beberapa investor sudah menawarkan dirinya untuk membangun sejumlah kawasan seperti pengembangan MWP, Pembangunan Taman Rekreasi Loang Balok dan terakhir pembangunan mega proyek eks Pelabuhan Ampenan.

Jika Taman Rekreasi Loang Baloq sudah ada titik terang, tidak begitu halnya dengan pengembangan MWP dan eks Pelabuhan Ampenan. Awalnya, investor yang akan menanamkan modalnya di dua kawasan itu menyatakan kesiapannya untuk membangun, tapi investor bersangkutan tidak merealisasikan janjinya. (smd)

(Suara NTB/ist)

Ruang Menyusui

Mataram (Suara NTB) – Setelah dirujuk dan dirawat ke RSUP NTB sejak (21/3) lalu, Musinah (22) warga Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima yang perutnya terus membesar akhirnya dioperasi. Operasi dilakukan Jumat (5/4) di ruang operasi RSUP NTB. Saat ini Musinah masih tergolek lemah di ruang ICU RSUP NTB. Menurut Jumharis (25) suami Musinah, usai menjalani operasi kondisi perut Musinah yang dulunya besar, karena tumor jinak, kini sudah kembali seperti semula. Perut istrinya kini sudah mengecil seperti sediakala. “Perutnya yang dulu besar sekarang kecil. Ini bekas operasi. Beratnya ada mungkin 4 kiloan,” terang Jumharis sambil menunjukkan kantong kresek berisi bagian isi perut istrinya yang telah dioperasi.

Proses operasi yang dilakukan tim dokter dari rumah sakit berlangsung cukup lama. Dimulai pukul 08.00 WITA hingga 12.00 WITA. Menurut Jumharis, perut Musinah terus membesar akibat tumor jinak yang bersemayam selama dua tahun di perut sang istri. Namun ia bersyukur, karena kini gumpalan tumor yang nampak seperti daging dan carian tersebut sudah berhasil dikeluarkan dari perut sang istri.

Sebelumnya, perut Musinah terus membesar pasca melahirkan anak pertamanya dua tahun lalu. RSUD Bima menyebutkan Musinah menderita infeksi nifas, sehingga berakibat pada perutnya yang terus membesar. Karena keterbatasan alat dan dokter ahli, Musinah pun akhirnya dirujuk ke RSUP NTB untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Menurut pihak keluarga, setelah menjalani pemeriksaan Musinah divonis menderita tumor jinak. Musinah pun akhirnya dioperasi. Pascaoperasi kemarin, pihak keluarga belum mendapat keterangan resmi dari dokter RSUP NTB. (nia)

TERBARING - Terbalut kain batik, pascaoperasi Jumat (5/4) Musinah masih berbaring lemah di ICU RSUP NTB. Perutnya pun kini sudah mengecil, tidak seperti kondisi perut sebelumnya yang tampak besar.

Diduga Sibuk Urus Pencalegan

Pembahasan LKPJ Hanya Dihadiri Lima Anggota Pansus Mataram (Suara NTB) Gara-gara diduga sibuk melakukan aktivitas pencalegan, pembahasan raperda LKPJ oleh pansus terkait, Jumat (5/4) kemarin hanya dihadiri lima anggota Pansus. Dari jadwal yang ditetapkan, pukul 10.00 Wita, rapat Pansus LKPJ akhirnya baru bisa berlangsung. Keterlambatan ini karena menunggu kehadiran anggota pansus lainnya. Rapat pembahasan LKPJ diikuti H. AB. Taufikurrahman, Nyayu Ernawati, S.Sos, Wirawan, H. Husni Thamrin dan Yeyen Seprian Rachmat.

Sedangkan lima anggota Pansus lainnya, Imam Muhajir (Fraksi Demokrat), H. Zahiran Yahya (Fraksi Golkar), I Gde Sudiartha (Fraksi Gerindra) Sahram, ST (Fraksi PAN), dan TGH. Achmad Muchlis (Fraksi PKS) absen. Menurut Ketua Pansus LKPJ,H. AB aufikurrahman, banyak anggotanya yang berhalangan hadir memenuhi undangan untuk rapat Pansus LKPJ. ‘’Katanya ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan yang kebetulan waktunya bertepatan dengan rapat pansus,’’ ungkapnya. Karena tidak kuorum, akhirnya ketua pansus dan anggota yang hadir sepakat menskors pembahasan LKPJ Sabtu (6/4) ini.

Ketua pansus dalam kesempatan itu menyampaikan pekan depan tim ahli yang telah ditunjuk dari kalangan Universitas Mataram akan menyampaikan hasil kajiannya di hadapan pansus. Namun hasil kajian ini tidak serta merta akan diadaptasi

menjadi rekomendasi pansus. ‘’Ini hanya sebagai pembanding saja. Hasil kajian ini juga tidak akan kita terima men-

’’

Katanya ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan yang kebetulan waktunya bertepatan dengan rapat pansus, H. AB. Taufikurrahman tah-mentah,’’ ujarnya.

Taufik mengatakan, waktu efektif yang tersisa untuk pembahasan LKPJ sekitar dua minggu lagi. Sehingga, meski ada pansus lainnya yang juga sedang dalam pembahasan Dewan, LKPJ tetap

menjadi prioritas.

Menyikapi kondisi tersebut, anggota pansus, H. M. Husni Thamrin menyatakan tidak masalah pembahasan LKPJ dilanjutkan dengan lima anggota yang hadir. Dengan catatan anggota yang tidak hadir menerima apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Namun anggota lainnya, Wirawan berpendapat, karena ini LKPJ pembahasan dilakukan bersama semua anggota pansus.

Wakil Ketua Pansus LKPJ lainnya, Nyayu Ernawati, s.sos., mengkritisi kinerja pendamping Pansus LKPJ yang baru membagikan bahan rapat pada saat akan rapat, sehingga tidak ada kesempatan bagi anggota pansus untuk mempelajarinya. ‘’Tolong bagian sekretariat, bagi anggota pansus yang tidak hadir hari ini (kemarin, red), bahannya supaya diantarkan ke rumah masing-masing, sehingga besok (hari ini, red) semua sudah siap dengan pembahasannya,’’ pintanya. (fit)

Tersangka Pemalsuan Disposisi Walikota Ditahan Mataram (Suara NTB) Polisi akhirnya mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Sahbudin, oknum aktivis yang diduga memalsukan disposisi Walikota Mataram, H Ahyar Abduh. Tersangka pun ditahan sejak Kamis (4/4) lalu di sel tahanan Polres Mataram. penyidikan terus berkembang.

Sat Reskrim kini membidik dugaan keterlibatan oknum aktivis lain dalam kasus ini.

Sahbudin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Reksrim Polres Mataram, karena sebelumnya tertangkap tangan mengajukan proposal ke kantor PDAM Mataram. Dari hasil penyidikan, ternyata proposal itu dibekali

disposisi Walikota yang diduga palsu. Dari pengakuan Sahbudin, ia mengaku hanya mengantar proposal itu, kemudian mencairkan anggaran. Sementara yang menyuruh dia oknum aktivis berinisial TH. Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto yang dikonfirmasi Jumat kemarin, membenarkan penahanan tersangka. Penahanan tersebut untuk mempermudahkan proses penyidikan, karena, kasus pemalsuan tanda tangan itu sedang dalam pemberkasan. ‘’Kita sedang menyusun berkasnya.

Saksi-saksi telah kami mintai keterangan,’’ ungkap Arief.

Ia sekaligus menjelaskan, masih membidik dugaan keterlibatan tersangka lain. “Masih kita

kembangkan, dalam perkembangannya nanti, memang tidak menutup kemungkinan ada orang lain terlibat,” tegasnya.

Kesimpulan sementara pihaknya dari pengakuan tersangka, hanya disuruh untuk mengecek proposal yang diajukan organisasinya di PDAM Menang Mataram, kemudian mencairkan anggaran. Ternyata itu sudah dilakukan sejak 2012 lalu, sudah puluhan juta dana sudah cair dari berbagai instansi lain, diduga bermodal disposisi palsu tersebut.

Dalam hal ini, lanjutnya, ada indikasi yang mengarah pada pelaku lainnya. “Kami masih selidiki dan dalami siapa yang ikut terlibat itu,’’ ujarnya singkat. (ars)

Jalan Gajah Mada Tembus BIL Ditargetkan Tuntas 2013

Walikota Ingin Bangun ’’Fly Over’’ di Pesisir Mataram (Suara NTB) – Percepatan pembangunan yang dicanangkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh nampaknya bukan sekadar isapan jempol belaka. Setelah berhasil menuntaskan pembangunan Jalan Gajah Mada, akhir tahun 2012 lalu, kini Walikota bertekad agar Jalan Gajah Mada segera ditembuskan ke BIL (Bandara Internasional Lombok).

Walikota menargetkan terhubungnya Jalan Gajah Mada dengan BIL pada tahun 2013 ini. ‘’Makanya saya ini jual BIL dan Senggigi, sehingga harus dibuatkan jalan lingkar. Kan tidak bisa ke Senggigi kalau tidak lewat Mataram,’’ terangnya. Sebab, lanjutnya, jalan konvensional yang ada dinilai sudah tidak mampu menampung arus transportasi.

Jalan tembus ke BIL ini, dengan menyambung jalan bypass mulai dari patung sapi sampai ke Jalan Gajah Mada. Selanjutnya melewati Jalan Arya Banjar Getas. ‘’Makanya judulnya jalan terusan BIL-Senggigi,’’ imbuhnya. Sedangkan untuk jalan

KPU ’’Warning’’Anggota Dewan dari Partai Gurem Mataram (Suara NTB) Menjelang dibukanya pendaftaran calon legislatif (caleg) 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram memberikan warning pada beberapa politisi partai gurem yang kini duduk di kursi Dewan. Jika ingin mencalonkan diri, maka politisi dari partai gurem harus segera mengajukan surat pengunduran diri dari lembaga dewan.

Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM KPU Kota Mataram, Agus Zaeroni di ruang kerjanya Jumat (5/4), mengatakan, untuk di DPRD Kota Mataram, setidaknya ada lima orang anggota Dewan yang partainya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Ke lima anggota Dewan itu antara lain, H. A.B Taufiqurrahman, SH dan I Gusti Ngurah Ayu Ratu dari PKPB, Lalu Putrawangsa, ST dan Syamsu Rizal, SH dari PBR dan Misbah Ratmaji, SE dari PPI. H. A.B. Taufiqurrahman, SH dari PKPB yang dikonfirmasi menegaskan, dirinya tidak akan mundur sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Alasannya tidak mengajukan pengunduran diri, karena tidak akan maju lagi sebagai caleg. “Saya tidak nya-

Pansus Sayangkan Eksekutif Lamban Eksekusi Pinjaman Rp 60 Miliar Mataram (Suara NTB) Pansus peminjaman Rp 60 miliar di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) menyayangkan lambannya eksekusi pinjaman Rp 60 miliar kepada PIP. Sikap jajaran eksekutif ini dinilai tidak mampu menterjemahkan keinginan untuk melakukan percepatan pembangunan terkait rencana peminjaman Rp 60 miliar di PIP. Pasalnya, menurut Ketua Pansus pinjaman Rp 60 miliar di PIP, Drs. H. M. Husni Thamrin, MPd., saat melakukan kunjungan kerja ke PIP

diketahui ternyata Pemkot Mataram belum mengajukan surat terkait pinjaman tersebut. Seharusnya, sambung politisi PPP ini, jika Pemkot Mataram serius ingin meminjam, surat harus sudah dilayangkan. ‘’Setelah kita konsultasi bersama eksekutif ternyata PIP kaget, kok belum ada surat. Harusnya sudah ada surat,’’ cetusnya.

Setelah surat masuk barulah bisa dilakukan presentasi.

Dengan kata lain, konsultasi Pansus Pinjaman Rp 60 miliar awal pekan lalu, ternyata

mendahului permintaan pinjaman yang seharusnya sudah dilayangkan Pemkot Mataram.

Padahal, rencana ini sudah masuk dalam APBD Kota Mataram tahun anggaran 2013. Eksekutif juga sudah mengajukan raperdanya yang saat ini sedang dalam pembahasan pansus. ‘’Pihak PIP bilang belum ada selembar surat pun dari Kota Mataram terkait rencana pinjaman Rp 60 miliar ini. ‘’Kita sayangkanlah ini, Walikota ingin lari tapi bawahannya tidak mengikuti itu,’’ kritiknya.

yang melalui pesisir pantai, Walikota ingin membangun fly over di sana. Namun demikian, fly over yang dimaksud Walikota, bukanlah jalan layang seperti di kota-kota besar. ‘’Ya naiknaik sedikit karena ini melalui pinggi pantai,’’ tandasnya.

Menanggapi target Walikota, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini yang ditemui Suara NTB di kantornya, Jumat (5/4) kemarin, menyatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang menjadi target dan keinginan Walikota. Toh nanti kalau Jalan Gajah Mada tembus ke BIL, tentu akan menjadi kemudahan masyarakat Kota Mataram.

Namun begitu, sumber pendanaannya perlu dipikirkan. ‘’Apakah sharing dengan provinsi atau pusat,’’ katanya.

Rencana ini perlu didorong bersama supaya bisa terwujud di tahun 2013 ini. Ia mengingatkan kepada bawahan Walikota agar pandai-pandai menangkap maksud walikota ini. ‘’Jangan sampai seperti kasus pinjaman PIP,’’ ujarnya mengingatkan. (fit)

Sekda Kota Mataram, Ir. Hl. Makmur Said, MM., yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon, menegaskan, begitu kembali dari konsultasi bersama Pansus ke PIP, pihaknya langsung mengirim surat dimaksud. ‘’Setelah dapat penjelasan, hari Kamis (18/3) itu, pak Wali (Walikota, red) tanda tangan dan langsung kita kirim lewat fax. Yang jelas, tidak ada niat pihaknya menghambat percepatan rencana peminjaman ini. ‘’Siapa berani hambat Walikota,’’ selorohnya. (fit)

(Suara NTB/smd)

Agus Zaeroni

leg karena masih ingin di partai dan ingin menyelesaikan tugas.

Kita beri kesempatan kepada yang lain,” katanya.

Menurut dia, keputusan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai anggota dewan bukan karena partai yang mengusungnya yakni PKPB tidak lolos sebagai peserta pemilu.

Lain halnya dengan Misban Ratmaji, SE dari PPI. Dirinya akan maju kembali sebagai anggota DPRD Kota Mataram.

Namun, dirinya mengaku belum akan membuat surat pengunduran diri sebelum adanya instruksi dari DPP PPI di Jakarta.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. H. M. Zaini mengaku, dirinya belum menerima adanya surat pengunduran diri dari rekanrekannya di dewan dari partai partai gurem. Bahkan, peraturan KPU yang menjelaskan tentang hal itu pun belum dibacanya secara detail. “Belum ada yang mengajukan (Surat pengunduran diri,red). Peraturan KPU itu pun belum saya baca,” tandasnya singkat.

Seperti diketahui, Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 yang disempurnakan melalui Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 menyebutkan jika calon legislatif yang didaftarkan adalah anggota legislatif dari partai yang berbeda, maka caleg tersebut harus mengundurkan diri dari partai lamanya dan mengundurkan diri dari jabatan anggota Dewan. (smd)

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

S OLUSI Tinggi Minat Warga Lotim Jadi Transmigran MINAT warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ikut transmigrasi ke luar daerah terbilang cukup tinggi. Saat ini, jumlah warga mengajukan diri ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lotim sudah tidak terhitung banyaknya.

“Banyak sekali yang mau jadi transmigran,” ucap Sekretaris Dinas STT Muhammad Isa saat menjawab wartawan di Selong, Jumat (5/4) kemarin. Terakhir, sebanyak 25 Kepala Keluarga ditempatkan di Kecamatan (Suara NTB/rus) Sukamara Provinsi KaliMuh. Isa mantan Tengah (Kalteng).

Menurut Isa, tingginya peminat jadi transmigrasi ini dikarenakan di Lombok Timur jumlah lahan semakin menyempit. Tingkat kepemilikan lahan sangat minim. Sementara banyak warga yang ingin mengembagkan diri.

Tidak sedikit dari warga-warga tersebut merupakan para sarjana yang berniat mengembangkan diri. Terlebih diketahui ada tawaran seperti di kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah yang menjanjikan para sarjana menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Secara umum, kemana saja penempatannya disetujui warga Lotim. Termasuk ke wilayah Pulau Sumbawa. Tepatnya di wilayah Tambora Kabupaten Bima. Beberapa waktu lalu sudah ada 5 KK yang sudah ditempatkan ke Tambora. Saat ini sedang dalam proses evaluasi.

Menjadi transmigrasi ini dipancang Muhammad Isa cukup bagus. Dimana masing-masing KK bisa memperoleh lahan garapan seluas 2 hektar ditambah lagi dengan 25 are untuk areal permukiman. Ada pula masa pembinaan selama 2 tahun. (rus)

Guru SD Ditemukan Tewas di Kamar Kos Praya (Suara NTB) Warga Dusun Batu Bungus Desa Janapri Kecamatan Janapria Lombok Tengah (Loteng), Kamis (4/4) malam kemarin, dibuat geger oleh penemuan mayat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mayat yang diketahui bernama Sudarman Khairi (32) asal Desa Tetek Batu Lombok Timur (Lotim) tersebut, ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosnya.

Belum diketahui pasti penyebab kematian korban yang kesehariannya bekerja sebagai guru SD di desa setempat tersebut.

“Namun dari hasil penyelidikan awal korban diduga meninggal lantaran menderita penyakit dalam,” sebut Kapolres Loteng, melalui Kasat Reskrim, IPTU Deni Septiawan, Jumat (5/4) kemarin. Pasalnya, saat dilakukan visum di RSUD Praya, tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sehingga dugaan kuat mengarah, karena korban menderita sesuatu penyakit dalam yang cukup kronis.

Ia menuturkan, awal mula penemuan korban. Berawal dari kecurigaan pemilik kos, Ahyar. Pasalnya, sejak sore hari korban tidak pernah keluar kamar. Saat coba dibuka pintu kamar kos korban, tenyata terkunci dari dalam. Namun waktu itu, pemilik kos belum begitu curiga.

Hingga sekitar pukul 21.30 wita, pemilik kos mencoba menggendor pintu kamar kost korban. Dengan maksud hendak dibangunkan. Tetapi, lagi-lagi usaha Ahyar sia-sia.

Sampai kemudian Ahyar berinisiatif menghubungi HP milik korban. Saat itulah kecurigaan Ahyar memuncak. Pasalnya, saat dihubungi HP korban justru terdengar dari dalam akan tetapi korban tidak kunjung keluar.

Sang pemilik kos kemudian memanggil waktu sekitar untuk membantu mendobrak pintu kamar kost korban. Begitu pintu kos berhasil dibuka paksa, kecurigaan Ahyar dan warga akhirnya terjawab. Setelah menemukan korban tengah terbaring di atas kasurnya. Begitu diperiksa, korban nyatanya sudah tidak bernyawa lagi.

Kasus kematian korban itupun dalam sekejap langsung menyebar ke telinga warga lainnya. Hingga membuat warga beramai-ramai mendatang tempat kos korban. Tidak ingin berlama-lama, warga bersama aparat kepolisian yang datang beberapa saat kemudian, langsung melarikan korban ke RSUD Praya untuk keperluan visum.

Bersamaan dengan itu, pihak keluarga korban yang ada di Lotim juga dihubungi. “Saat divisum memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,” tegasnya. Oleh sebab itu, pihak keluarga korban menyatakan menolak dilakukan otopsi lebih lanjut. Dan lebih memilih untuk langsung membawa pulang korban ke Lotim. (kir)

UN 2013 di Loteng

Siswi Hamil dan Sakit Dapat Perlakuan Khusus Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memasang target sukses dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 ini. Selain sukses hasil, sukses pelaksanaan juga menjadi perhatian khusus. Terutama dalam hal keikutsertaan siswa peserta UN, Pemkab Loteng memasang target 100 persen.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Loteng dalam hal ini Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya, menyiapkan pelayanan khusus bagi siswa hamil dan siswa yang sedang sakit. Sehingga siswa hamil dan siswa yang sedang sakit bisa tetap mengikuti UN seperti biasa.

“Tidak ada larangan bagi siswa yang sedang hamil untuk mengikuti UN. Semua tetap diizinkan mengikuti UN,” sebut Kepala Dikpira Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (5/4) kemarin. Sedangkan bagi siswa yang sedang sakit, pihaknya menyiapkan petugas khusus yang nantinya akan mendatangi tempat siswa tersebut dirawat.

Sehingga siswa tersebut bisa tetap mengikuti UN kendati dalam keadaan sakit. Kecuali kalau memang kondisi siswa bersangkutan, tidak memungkinkan untuk menjawab soal UN. “Selama siswa tersebut mampu menjawab soal UN, walaupun sedang sakit tetap bisa ikut UN. Adapun soal dan lembar jawaban akan diantar langsung oleh petugas dimana tempat siswa tersebut dirawat,” terangnya.

Dengan pola-pola tersebut, lanjut Idham, diharapkan semua calon peserta UN bisa mengikuti UN seperti biasa. Tanpa harus terkendala kondisi kesehatan maupun persoalan lainnya dari siswa itu sendiri. Sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah, mencapai sukses pelaksanaan UN pada tahun ini. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Cari Pembunuh Sudirman

Polisi Amankan Bukti Tambahan Praya (Suara NTB) Proses penyelidikan atas kasus pembunuhan sadis yang menimpa Sudirman warga Janapria Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus dilakukan jajaran Satreskrim Polres Loteng. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan terkait kasus penculikan, polisi kini mengalihkan sasaran penyelidikan terkait dalang dari kasus penculikan disertai pembunuhan tersebut. Sejumlah saksi pun kembali dimintai keterangan tambahan.

Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Deni Septiawan, seizin Kapolres, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Jumat (5/4) kemarin, mengklaim kalau pihaknya sudah bisa melengkapi keterangan dan bukti terkait kasus penculikan Sudirman. Sementara untuk kasus pembunuhannya, saat ini masih terus dikumpulkan barang buktinya pelengkapnya.

“Kalau untuk kasus penculikan sudah jelas dan terang.

Tinggal sekarang kita tengah menyelidiki kasus pembunuhannya termasuk siapa dalang dari kasus tersebut,” jelasnya. Untuk itu, jelasnya, dari total sekitar 40 saksi yang sudah dimintai keterangan

sebelumnya, beberapa diantaranya kini kembali diperiksa. Untuk memperoleh bukti dan keterangan tambahan.

Khususnya terkait kasus pembunuhan.

Tidak hanya itu, beberapa bukti tambahanya juga sudah berhasil diamankan. Salah satunya, satu unit mobil Daihatsu Xenia nopol B 1347 BKK yang diduga digunakan para pelaku saat menjemput dan mengeksekusi korban.

“Mobil tersebut kita amankan saat melintas di jalan raya Kopang beberapa hari yang lalu,” sebutnya serata menambahkan, mobil Xenia tersebut merupakan mobil milik salah satu rent car di Desa Kopang.

Disinggung apakah sudah

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Mobil Xenia Nopol B 1347 BKK, diamankan di Mapolres Loteng. Mobil ini diduga digunakan pelaku saat mengeksekusi korban. ada kejelasan terkait dalam pembunuhan Sudirman, Deni mengaku memang belum.

Pasalnya, dari para tersang-

ka kunci yang diduga mengetahui detail kasus tersebut, belum mau mengakui perbuatannya. “Dari 9 orang yang

sudah diamankan, 5 tersangka masih bungkam dan tidak mau mengakui perbuatanya,” tegasnya. (kir)

Realisasi Rp 7,5 Miliar untuk Pandandure Tuntas Bulan Ini

(Suara NTB/rus)

H. Najamudin

Selong (Suara NTB) Anggaran pembebasan sisa lahan dan bangunan di kawasan Bendungan Pandandure sebesar Rp 7,5 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Lombok

Timur (Lotim) tuntas April ini. Saat ini, sedang dalam pengurusan administrasi pembayaran.

Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan H. Najamuddin ketika dikonfirmasi wartawan di Selong, Jumat (5/4) kemarin. Disebutkan, yang belum tuntas sebenyanya tinggal fasilitas umum berupa satu unit masjid, seluas 30 are kuburan dan tiga unit sekolah, masing-masing dua unit SD dan satu Sekolah Satu Atap.

“Total yang belum itu sekitar 7 ha saja, ditambah dengan bangunan rumah sekitar 400 unit,” ungkap Najamuddin. Diakui desakan segera menuntaskan pembayaran terus dilakukan masyarakat. Terlebih, tuntutan kontraktor proyek yang terus bergerak melakukan aktivitas pembangunan.

Pemkab Lotim katanya akan berusaha maksimal untuk penuntasan proyek. Alasan dari kontraktor dinilai tepat karena tidak diinginkan akibat belum tuntasnya pembebasan lahan, proyek pembangunan jadi terhambat.

Dipastikan, akhir tahun 2013 ini seluruh bangunan bisa tuntas dibebaskan.

Anggaran dari provinsi Rp 5 miliar. Harapan Pemkab Lotim, sisa pembayaran ini bisa dituntaskan penganggarannya oleh Pemerintah Provinsi NTB. “Kita kan sudah sepakat fifty-fifty, sekarang kita kan sudah Rp 7,5 miliar,” sebutnya.

Khusus fasilitas umum, anggaran pemebasan bangunan masjid langsung digunakan warga untuk membangun masjid di lokasi yang lain. Diketahui, acap kali untuk keperluan material batu

Perbaiki Jalan

Warga Mareje Desak BPBD Gunakan Anggaran Tanggap Darurat Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Mareje Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) mendesak Pemkab setempat untuk segera merealisasikan perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah menuju desa setempat. Warga meminta agar anggaran perbaikan jalan itu diambil dari anggaran tanggap darurat yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Akan tetapi, Pemda melalui BPBD belum berani memastikan hal tersebut.

Sementara itu pihak Dinas PU berjanji akan mengusulkan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut pada pembahasan APBD Perubahan Lobar tahun 2013 yang rencananya akan dibahas sekitar Bulan Agustus mendatang.

“Karena kalau menunggu dana APBDP masih lama, maka untuk sementara kita minta ditanggulangi

melalui anggaran tanggap darurat dulu,” ungkap Nurudin salah satu warga Desa Mareje di hadapan ketua Komisi II DPRD Lobar, Kepala Dinas PU Lobar serta perwakilan dari BPBD. Nurudin mengatakan, buruknya kondisi jalan kerap membuat warganya mengalami kecelakaan dan menderita luka serius. Lebih-lebih pada musim hujan. Selain itu tidak jarang para ibu-ibu melahirkan di jalan saat akan dibawa menuju Puskesmas yang jaraknya cukup jauh dengan kondisi jalan yang rusak.

Sementara itu, menanggapi desakan warga itu, Kepala BPBD Lobar H. Achmad Zaini mengatakan penggunaan dana tanggap darurat untuk memperbaiki jalan itu belum bisa dipastikan. Pasalnya jika melihat peruntukan dana itu saja apabila benar-benar telah terjadi bencana yang di-

buktikan oleh Keterangan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati. Selain itu penggunaan anggaran tanggap darurat untuk 2013 diusulkan tahun 2012. “Jadi untuk sekarang belum bisa direalisasikan,” ujar H. Achmad Zaini menjawab wartawan Jumat (5/4), kemarin diruang kerjanya.

Akan tetapi lanjutnya pihak BPBD akan mengusahasan agar perbaikan jalan di Mareje bisa dilakukan tahun ini dan pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Bupati dan juga BPBD Pusat. Ia memahami dan menilai wajar tuntutan warga setempat. Ia pernah melewati jalur itu. Kondisi jalan itu jelasnya memang cukup parah dan harus segera di perbaiki. Zaini meminta masyarakat Mareje bersabar sementara ada jawaban pasti. (her)

(Suara NTB/rus)

PROYEK - Areal Proyek Pandandure-Inilah areal proyek dam pandandure seluas 430 hektar, terlihat sejumlah rumah yang belum dibebaskan. Tahun 2013 ini rencana akan dibebaskan semua. pembangunan masjid mengambil diareal proyek yang akan menelan dana Rp 432 miliar lebih itu. Sementara

untuk relokasi kubur dan sekolah pun dipastikan kabag Tatapem sudah ada anggarannya. (rus)

KLU Kekurangan Guru PNS Tanjung (Suara NTB) Dunia pendidikan Lombok Utara masih dihadapkan dengan berbagai keterbatasan.

Tak hanya keterbatasan fisik bangunan/unit sekolah, tetapi juga kekurangan sumber daya guru khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, Adenan, S.Pd., Jumat (5/4), mengakui keterbatasan paling kentara dihadapi dunia pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain ruang belajar yang terbatas, jumlah guru juga masih sangat minim.

“Selama 2012, jumlah guru SD sebanyak 1.576 orang baik yang berstatus PNS dan non PNS. Tetapi dari jumlah itu, kisaran 40 persen saja yang berstatus PNS, selebihnya honorer,” kata Adenan.

Dijelaskannya, dalam kapasitas pendidikan status PNS dan non PNS para pengajar bukan merupakab persoalan besar yang menentukan keberhasilan pendidikan. Sebaliknya keberhasilan ditentukan oleh

keseriusan pengajar dalam menurunkan ilmu pengetahuan sesuai dengan sistem yang ada.

Mantan Kabid Dikmen ini menyadari, perjuangan berat yang dihadapi KLU dalam sukses pendidikan terletak pada keterbatasan jumlah SDM. Mengacu pada standar pelayanan pendidikan, jumlah guru PNS di satu sekolah adalah 9 orang, plus 1 orang Kepala Sekolah. Masing-masing guru PNS yang mutlak harus ada yaitu, Guru Pendidikan Agama Islam, Penjaskes, dan 6 orang Guru Kelas.

“Namun di sekolah-sekolah filial yang sudah kita definitfkan, banyak yang hanya Kasek saja yang PNS. Analisa secara Spesifik, SD sekitar Tanjung saja yang banyak PNS, bahkan di SDN 2 Tanjung, masih kekurangan 2 guru PNS,” tambahnya.

Menyikapi kekurangan tenaga pengajar itu, Adenan menyatakan kondisi tersebut secara umum berlaku di KLU. Bahkan di beberapa sekolah yang ditemukan, defisit jumlah guru berlaku di tiap sekolah dasar. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

3.000 Unit Rumah Warga di Sumbawa akan Direnovasi

Oknum Pejabat Dikpora Diduga Jadi Calo CPNS Dompu (Suara NTB) Oknum pejabat di Dinas Dikpora Kabupaten Dompu berinisial Nd, S.Sos diduga menjadi calo CPNS dan sarjana di Dompu. Korban dimintai uang hingga Rp 103 juta untuk diangkat menjadi CPNS. Untuk memuluskan perbuatannya, Nd bekerjasama dengan Lf, BA yang juga oknum PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu.

Kepada Suara NTB saat dikonfirmasi di kantor Dinas Dikpora Dompu, Kamis (4/4) sore, Nd mengakui kalau ia telah memintai uang hingga Rp 103 juta kepada Tqw, S.Pd warga Desa Nangamiro Kecamatan Pekat. Uang itu diambil dalam beberapa kali hingga berjumlah Rp 103 juta. Tetapi uang itu langsung dikirim melalui transfer ke rekening milik Lf, BA yang memiliki jaringan di Jakarta. “Saya hanya memfasilitasi, kebetulan kenal dengan Tqw dan mereka menginginkan (untuk diangkat menjadi PNS),” jelas Nd. Diakui Nd, bukan hanya Tqw yang difasilitasinya untuk diloloskan menjadi PNS dengan Lf. Tetapi ada juga warga Bima dan telah mengumpulkan uang hingga Rp 120 juta. Kepada mereka dijanjikan akan diproses menjadi PNS. Bahkan keduanya telah memegang nota persetujuan BKN untuk diangkat menjadi PNS lengkap dengan nomor induk kepegawaian (NIP). Tqw NIP-nya 131 303 258 dan TMT-nya Oktober 2011 dengan pangkat golongan IIIa. Persetujuan ini ditetapkan 1 Juli 2011 an Kepala BKN, Dr Burhanuddin dan Kabag biro Kepegawaian Kemendiknas, Ilham Zaelani. “Itu nota persetujuan, bukan SK. Saya juga simpan,” kata Nd. Belakangan diketahui, nota persetujuan tersebut ternyata palsu. Nd pun ditagih untuk mengembalikan uang yang diambilnya tersebut. Dalam kwitansi pengambilan uang yang ditandatangani langsung Nd di atas materai Rp 6 ribu tersebut ditulis pinjaman sementara. “Ia memang saya yang mengambil uangnya dan saya yang tandatangan kuitansinya,” jelas Nd. Namun uang itu langsung ditransfer Nd ke Lf melalui rekening bank dan bukti resi bank dipegang Nd. Tetapi Nd membantah uang itu sebagiannya telah digunakannya untuk kepentingan diri sebagai fee. “Tidak ada fee untuk saya,” akunya.

Tetapi pihaknya, lanjut Nd, ingin memfasilitasi pertemuan pemilik uang dengan Lf di Mataram. Karena kendati masih berstatus PNS di Dinas Perhubungan Dompu, Lf sudah hampir satu tahun tidak pernah berkantor. “Saya ingin mempertemukan dulu mereka dengan Lf di Mataram, karena sekarang dia sedang ada di Mataram,” ungkap Nd. Selain menjanjikan PNS, kedekatan Nd dengan Tqw ternyata diawali dengan dugaan praktek mafia pendidikan. Nd mewisuda Tqw menjadi sarjana diduga tanpa melalui proses perkuliahan dengan ijazah salah satu universitas di Surabaya. “Dia (Tqw) ini sudah menjadi sarjana. Saya yang mengurusnya,” akunya.

Kasus penipuan dengan modus menjanjikan untuk diangkat menjadi PNS ini sudah banyak memakan korban di Dompu. Sebelumnya, Nh guru SMAN 1 Pajo juga mengaku ditipu oleh Lf. Ia dijanjikan akan diangkat menjadi PNS melalui orang tuanya dan sudah diserahkan uang hingga Rp 80 juta kepada Lf. Kasus ini tengah ditangani Inspektorat Kabupaten Dompu. (ula)

”Groundbreaking” Pembangunan Rababaka Kompleks Dijadwalkan pada Hari Jadi Dompu Dompu (Suara NTB) Penggalian tanah dan Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan megaproyek Rababaka Kompleks akan tetap dilaksanakan pada puncak peringatan hari jadi Dompu ke-198. Masih belum rampungnya proses pembayaran lahan warga tidak akan menghalangi groundbreaking, karena prosesnya bisa sambil berjalan. Groundbreaking akan dilakukan oleh Gubernur NTB bersamaan dengan peresmian pemanfaatan gedung baru RSU Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Jumat (5/4) mengatakan, groundbreaking pembangunan megaproyek itu dilaksanakan pada puncak peringatan hari jadi Dompu ke 198, 11 April 2013 mendatang. Peletakan batu pertama ini diharapkan menjadi hadiah bagi masyarakat pada hari jadi Dompu.

Masih adanya warga di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa yang belum dibayarkan lahannya oleh pemerintah, menurut H. Bambang, tidak akan menghalangi pelaksanaan groundbreaking. Karena peletakan batu pertama tidak langsung mengambil dan menggunakan lahan warga, sehingga proses pembayaran lahan warga bisa sambil dibayarkan.

“Lahannya tidak kita ambil dan pindahkan. Mereka tetap memanfaatkan lahannya. Jangankan mereka yang belum dibayar, mereka yang sudah dibayar saja kita biarkan untuk memanfaatkan lahan, apalagi lahan mereka yang belum dibayar,” terang H. Bambang.

H. Bambang juga mengungkapkan, uang dari Provinsi pada APBD Provinsi tahun 2013 sebesar Rp 3,5 miliar akan segera ditransfer ke Kabupaten Dompu. Namun uang tersebut belum cukup untuk menyelesaikan pembebasan lahan warga sesuai kesepakatan antara Pemda Dompu dan Pemprov NTB. “Untuk sisanya Rp 10,5 miliar, Gubernur berkomitmen untuk menyelesaikannya,” ungkapnya.

Terkait proses tender untuk pembangunan megaproyek Rababaka Kompleks yang masih diproses dan belum ada pemenangnya di Pemerintah pusat, dikatakan H. Bambang, tidak akan menghambat pelaksanaan groundbreaking. Karena pembangunan fisiknya akan dilanjutkan ketika kontraktor pelaksananya telah ada.

Acara hari itu dirangkai pula dengan peresmian bangunan baru RSU Dompu. Bangunan baru lantai tiga itu merupakan bangunan yang dibiayai melalui APBN senilai Rp 9 miliar. (ula)

L ENSA

(Suara NTB/bug)

ANTUSIAS - KPU KSB sejak dua hari terakhir mulai membuka pendaftaran anggota Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2014. Nampak sejumlah pendaftar antusias menyerahkan lamarannya kepada petugas saat mendaftar kemarin di kantor KPU setempat.

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

GIZI BURUK - Nurwahdaniah warga Kempo penderita gizi buruk yang dirawat di RSU Dompu, Jumat (5/4) kemarin.

RSU Dompu Kembali Rawat Dua Penderita Gizi Buruk Dompu (Suara NTB) RSU Dompu kembali merawat dua orang penderita gizi buruk. Namun kasus gizi buruknya belum sampai ke level berat atau jenis marasmus. Kendati demikian, faktor kemiskinan dan pendidikan diduga menjadi penyebab munculnya kasus gizi buruk pada balita ini.

Kepala ruang perawatan anak RSU Dompu, Rosmala Dewi, S.Kep. Ners kepada Suara NTB, Jumat (5/4) mengatakan, kedua balita penderita gizi buruk yang dirawat pihaknya bernama Nurwahdaniah (2,6) warga Dusun Kalate Desa Kempo dan Lestari (2,6) warga Soriutu Kecamatan Manggelewa. Nurwahdaniah putri dari Tamrin – Ani ini mulai dirawat sejak 3 April lalu dengan penyakit bawaan berupa TB paru, sesak napas, demam dan batuk pilek. “Berat badannya 7 kg dari normalnya 12 kg untuk anak seusianya,” jelasnya.

Setelah dirawat dan diberi makanan tambahan, dikatakan Rosmala Dewi, kondisi kesehatan Nurwahdaniah

kini mulai membaik. Penyakit bawaan berupa demam sudah tidak dan batuk pilek serta sesak napas juga sudah jauh lebih baik. “Untuk perbaikan gizinya dibutuhkan waktu lama dengan asupan gizi yang baik. Tapi kalau penyakit bawaannya sudah cukup berkurang,” terangnya.

Begitu juga dengan Lestari yang mulai dirawat sejak 2 April lalu dengan berat badan 6,5 kg. Putri dari Taufik warga Soriutu ini juga memiliki penyakit bawaan berupa batuk pilek, demam dan muntah-muntah. Tetapi setelah dilakukan perawatan, kondisinya sudah cukup membaik.

Hanya saja, berat badannya belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. “Kita

serahkan asupan makanan tambahan untuk membantu perbaikan gizi bagi pasien gizi buruk,” tambahnya.

Ani, ibu dari Nurwahdaniah mengaku, kondisi ekonomi keluarga membuat pihaknya tidak bisa memberikan makanan yang bergizi bagi anaknya. Karena pihaknya hanyalah buruh tani dan tinggal di rumah tanah.

Sebelum kedua balita ini dirawat di RSU Dompu, pekan lalu RSU Dompu juga merawat balita asal Huu penderita gizi buruk jenis marasmus. Bahkan balita ini telah meninggal dunia karena tidak ada perubahan setelah dirawat. Munculnya kasus gizi buruk menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan hasil rapat koordinsi regional wilayah timur yang diikuti oleh Bupati, Kepala Bappeda, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahn Desa (BPMPD), ditetapkan Sumbawa mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebanyak 3.000 unit. Namun sekitar tujuh orang di antaranya mundur, akibat tidak memenuhi syarat.

Kepala Bidang Sumber Daya dan TTG BPMPD Sumbawa, Ni Wayan Rusmaningsih, M.Si, kepada Suara NTB, Jumat (5/4) mengutarakan, tahap pertama pada awal tahun untuk 1.780 unit termasuk rumah para korban kerusuhan sosial Sumbawa sebanyak 74 orang. Sisanya akan dilangsungkan secara reguler 2013. Dengan menggunakan pola tuntas kecamatan dan desa di samping program lainnya, seperti bantuan sertifikasi juga dari Kemenpera.

Untuk tuntas desa sebanyak 1.706 unit rumah, saat ini masih dilakukan sosialisasi, Surat Edaran (SE) No. 96/SE/ DS/2012, prihal tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan. Dari hasil sosialisasi di 10 lokasi, Kelurahan Brang Biji, Umasima, Lempe, Seketeng, desa Labuan Badas, Karang Dima, Rhee, Rhee Loka, Sabedo, Satowe Brang, sejauh ini ada sekitar lima calon penerima di Kelurahan Lempe dan dua orang di Kelurahan Umasima yang mundur dari program. “Alasannya, uang bantuan Rp 7,5 Juta per rumah, yang akan diterima, bukan dalam bentuk uang tunai. Melainkan bahan sesuai kebutuhan rumah kumuh. Mereka harus membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan yang disusun oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) bersama anggota didampingi TPM. Dengan menunjuk langsung toko atau rekanan tempat membeli bahan untuk menghindari penyimpangan. Jangan sampai ada keterlibatan tim, Pokja, TPM dalam pengadaaan barang,” terang Wayan.

Tahun ini, Sumbawa juga mendapatkan bantuan sertifikat tanah dari Kemenpera sebanyak 650 unit untuk orang yang pernah menerima BSPS. Dalam hal ini, BPMPD sudah melakukan koordinasi dengan BPN. Dalam waktu dekat Kemenpera akan turun melakukan sosialisasi bersama tim di Kabupaten tentang program ini.

Terkait mundurnya sejumlah penerima bantuan, Kepala BPMPD Sumbawa, Yahya Adam, B.A, menjelaskan, masyarakat harusnya mengerti tentang aturan yang termuat dalam SE Kemenpera terkait BSPS ini. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Bantuan ini murni stimulan dan bentuknya pemberdayaan, sehingga bahan bangunan yang diadakan, bukan dalam bentuk uang tunai. Artinya, keinginan masyarakat yang berharap bantuan ini dalam bentuk uang tunai, tetap tak bisa diakomodir. Sebab akan melanggar aturan yang ada.

Toh ini dilakukan, agar dalam pelaksanaan program ini di lapangan tak ada lagi penyimpangan. “Ini sifatnya pemberdayaan dan kita berharap adanya pengertian dan pemahaman dari masyarakat. Agar program ini bisa terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” tandasnya.

Korban Kerusuhan Sementara perbaikan rumah untuk korban kerusuhan sosial di Sumbawa yang juga masuk dalam pelaksanaan BSPS, pencairannya dalam waktu dua-tiga mendatang untuk 74 orang. Selain rehab rumah, korban kerusuhan juga di Sumbawa juga mendapatkan bantuan dari kawasan Deputi Pengembangan kawasan, PSU berupa jaringan listrik tenaga surya di lokasi penerima bantuan, terutama untuk penerangan jalan. “Untuk PSU, sampai hari ini masih menunggu proposal resmi yang disertai dengan surat pernyataan pembebasan lahan,” terang Wayan.

Bantuan lain berupa MCK umum, diusulkan untuk semua lokasi bagi yang membutuhkan. Sebab persyaratannya, harus dilengkapi surat pernyataan pembebasan lahan dari masyarakat pemilik lahan. (arn)

Panen Padi di Lahan Cetak Sawah Baru

Mentan Hari Ini Ditunggu di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Menteri Pertanian (Mentan), Dr. Ir. Suswono, MMA hari ini dijadwalkan akan melakukan panen padi pada lahan program cetak sawah baru di Pelampang kabupaten Sumbawa. Panen raya padi pada lahan cetak sawah baru seluas 80 hektar tersebut merupakan bagian dari 2.200 hektar program cetak sawah baru di kabupaten Sumbawa tahun 2012 lalu.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM mengungkapkan produktivitas tanaman padi pada panen perdana pada lahan cetak sawah baru tersebut mencapai 4-5 ton per hektar. ”Pak menteri ren-

cananya panen padi, besok (Sabtu hari ini, red) di Pelampang,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/4).

Menurutnya, kedatangan Mentan tersebut dalam rangka melihat secara langsung hasil program cetak sawah baru di NTB tahun 2012. Program cetak sawah baru tersebut, lanjutnya, sudah ditanami padi oleh para petani dan musim ini merupakan panen perdana. ”Dia mau melihat hasil pencetakan sawah baru ini,” sebutnya.

Tahun 2012 lalu, program cetak sawah baru di NTB seluas 4.700 hektar lebih. Dari 4.700 hektar tersebar di Pulau Lombok 700 hektar yakni 200 hektar di KLU, 500 hektar di Lotim, KSB 1.400 hek-

tar dan Sumbawa 2.200 hektar serta sisanya di Dompu seitar 500 hektar serta Bima seluas 100 hektar.

Sedangkan pada tahun 2013 ini, pemerintah daerah akan kembali mencetak 5.700 hektar sawah baru di beberapa kabuapten/kota di NTB. Husni menyebutkan, pada tahun 2013 ini program cetak sawah baru kembali dilanjutkan pada enam kabupaten di NTB. Seluas 5.700 hektar akan kembali dicetak masingmasing di Sumbawa seluas 3.500 hektar, Dompu 1.100 hektar, Bima 300 hektar. Kemudian KLU 200 hektar, Lombok Barat 200 hektar dan Lombok Timur 700 hektar. ”Ini sudah berjalan, dan dari hasil evaluasi, kita tidak ada

Honorer di Bima Banyak yang Tak Diakomodir BKN Kota Bima (Suara NTB) Pengumuman nama tenaga honorer yang dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan berikutnya sebagai persyaratan pengangkatan sebagai CPNS kategori dua (K-2) khususnya di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, dikeluhkan.

Pasalnya, dalam pengumuman yang digelar sejak 1 April lalu, diduga banyak tenaga honorer yang dirugikan karena tak lulus dalam pengumuman, padahal telah mengabdi di bawah tahun 2005. Sementara, sejumlah tenaga honorer yang diketahui tak pernah mengabdi saja justru terakomodir Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinyatakan lulus administrasi.

Hingga akhirnya, sejumlah pihak menuding adanya nama siluman dalam pengumuman dimaksud.

Keluhan tersebut mencuat di salah satu instansi/lembaga yakni SMKN 3 Kota Bima.

Salah seorang sumber yang tak ingin namannya dikorankan menyebutkan jika di lembaga tersebut terdapat dua orang guru dan staf (TU) yang tak memenuhi syarat namun lulus yakni Rosdiana Spd. Yang bersangkutan masuk mengabdi

sejak tahun 2007. Namun dalam SK, tertulis tahun 2005.

Sehingga tak ayal mencuat dugaan ada pihak yang merekayasa sehingga yang bersangkutan bisa lulus. Tak hanya Rosdiana, guru lainnya yakni Aisyah juga sama yakni mengabdi sejak tahun 2007 namun lulus. Lebih tragis lagi, dalam pengumuman di Lingkup SMKN 3 ini juga terdapat guru dan pegawai yang tak pernah mengabdi namun namannya tertera dalam pengumuman. Masing-masing Syamsudin dan Amran. Hingga akhirnya, ia dan kawankawannya menuding adanya nama siluman dalam pengumuman K-2 dimaksud. “Kok bisa namanya ada, padahal tak pernah mengabdi. Mungkin itu nama siluman,” tegasnya.

Sementara, lanjutnya, dirinya yang sudah memenuhi syarat karena mengabdi sejak sebelum tahun 2005 justru tak lulus administrasi. Memang katanya, saat itu dia mengajukan dalam formasi penjaringan K-1 namun tak lulus. Sehingga oleh kepala sekolah yang lama dia direncanakan untuk diakomodir pada penjaringan K-2. Namun begitu melihat pengumuman, dia pun kecewa

karena namannya tak tertera.

Ketika dia menanyakan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), pejabat yang berwenang menjawab karena formulir sudah tidak ada.

Begitu juga ketika ditanyakan ke Kepsek, ia mendapat jawaban bahwa terdapat kekeliruan dalam laporan bulanan.

“Padahal, kepala sekolah yang lama sudah menandatangani pengusulan bahan, tapi ketika pengusulan kembali bahan oleh kepala sekolah yang baru tidak mau menandatangani,” terangnya.

Sementara Kepsek SMKN 3 Kota Bima melalui Wakasek Manajemen Mutu Hermansyah S.pd yang ditemui, Jumat (5/4) siang yang dikonfirmasi mengenai masalah pengumuman ini menyebutkan pihaknya sudah menindaklanjuti keluhan dimaksud. Memang awalnya, katanya, pimpinan setempat menanyakan mengenai alasan adanya tenaga honorer yang tak mengabdi namun dinyatakan lulus. Hermansyah mengaku pihaknya justru yang lebih bingung kenapa tenaga honorer tersebut bisa lulus. “Kita sendiri juga tidak tahu kenapa bisa masuk,” katanya. (use)

masalah. Cuma di beberapa tempat perlu diperbaiki dan kita pikirkan irigasinya. Karena memang filosofis pemikiran cetak sawah kita tidak seperti dulu lagi,” tukasnya.

Husni mengungkapkan, sawah baru tersebut harus memiliki sumber pengairan.

Sumber pengairan tidak hanya adanya irigasi tetapi sumber air yang dekat dengan sawah baru yang lokasinya lebih rendah bisa dinaikkan dengan pompa air dan lain sebagainya. ”Tidak mesti harus ada saluran irigasinya. Mungkin ada embung, dam dan lainnya maka disana kita akan cetak sawah baru,” imbuhnya.

Sesuai dengan data BPS NTB tahun 2012, luas lahan sawah di NTB sebanyak

240.761 hektar. Luas lahan sawah tersebut termasuk lahan tadah hujan yang berada di Lombok Tengah. Untuk melindungi lahan pertanian di NTB, pemprov NTB telah membuat dan mengesahkan Perda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Rata-rata, kata Husni produktivitas padi di NTB mencapai 53,56 kuintal per hektar atau 5,3 ton per hektar.

Tetapi, kata Husni produktivitas padi sudah banyak yang mencapai 6-7 ton perhektar. Apalagi dengan bibit padi hybrida ia optimis produktivitas padi NTB akan semakin meningkat. Produksi padi NTB tahun 2012 lalu dapat dicapai 2.191.314 ton Gabah Kering Giling (GKG). (nas)

Retas Tengkulak

Tata Niaga Jagung Mesti Diatur Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap harga jagung. Dengan mengatur tata niaga dan pasarnya secara baik, seperti beras. Apalagi dengan potensi dan kualitas jagung Sumbawa, agar harga terkontrol dan tidak dipermainkan oleh tengkulak.

“Kepada pengusaha jagung diharapkan tidak memanfaatkan kelemahan petani untuk menurunkan harga. Petani jagung ini, tidak punya karung, kendaraan, dan peran pengusaha untuk membantu.

Pengusaha mau jual apa kalau tidak ada produknya.

Artinya, di sini sama-sama harus menguntungkan. Petani di sini sudah mau menanam jagung,” cetus Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Fitrahrino.

Pihaknya melihat produksi jagung sekarang ini di Sumbawa sudah bagus. Tinggal masalah harga yang mestinya juga mendapat jaminan.

Agar petani tidaklah terlalu dirugikan. Sebab, pihaknya

masih melihat praktek-praktek yang dijalankan pengusaha kerap merugikan petani lewat harga. Belum lagi calocalo yang berkeliaran di pematang sawah. “Harusnya pemerintah membantu petani dengan mencarikannya pasar, agar petani kita tidak terjebak di tengkulak dan calo,” tegas Vito.

Bahkan, lanjutnya, pemerintah mencarikan investor yang bisa membangun pabrik di Sumbawa. Agar petani tidak lagi menjual bahan mentah. Paling tidak, sudah setengah jadi, agar bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Gudang-gudang besar milik pengusaha, juga berkewajiban membina petani. “Sehinga bukan mereka saja yang untung, tapi petani juga untung,” tandasnya.

Terkait hal ini, Komisi II akan berupaya menginisiasi suatu regulasi yang berkaitan dengan harga, sebagai bentuk proteksi. “Misalnya kita hitung harga jual itu berapa, hingga ditemukan harga yang pas. Sehingga petani tidak rugi,” pungkasnya. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

Dana Kube Rp 1,4 Miliar Belum Diterima Masyarakat Dari Hal. 1 Diketahui juga, dana itu berada di bagian Kesra dan dana Kube ini juga diketahui merupakan turunan dari belanja bansos sebesar Rp 14,082,000,000.

Seorang camat di wilayah timur Lombok Barat, mengaku dana itu memang sempat disosialisasikan awal 2011 lalu. Masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok usaha diminta membuat proposal. “Tapi sampai sekarang dananya tidak cair,” kata camat yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dana bansos itu.

Perangkat desa, juga mengaku belum menerima sepeser pun dana bantuan itu, meski masyarakatnya sudah susah payah mengajukan proposal. Sebagaimana pengakuan Jumiri, SE, Kadus Mapak Reong, Desa Kuranji ,Kecamatan Labuapi. Disana ada lima Kube yang berdiri. Dua diantaranya, Kube “Saling Dukung” dan Kube “Seroja”. Dua ketua kelompok ini sudah mengajukan proposal, sesuai permintaan. “Sesuai arahan dari pihak kecamatan waktu itu, masyarakat diminta buat proposal. Tapi kok sampai sekarang tidak ada kabar, apakah uangnya mau dikasi atau tidak,” kata Jumiri kepada Suara NTB, Jumat (5/4) kemarin.

Bagaimana pengakuan para pemilik proposal?

Senada dengan kadus, mereka juga menyesalkan ketidakjelasan anggaran yang sudah diminta sebagai kebutuhan mengembangkan usaha di kampung itu.

Muhnan, pengurus Kube “Wanita Mandiri”, pernah mengajukan proposal untuk pengembangan usaha ikan senilai Rp 13,5 juta. Prosedurnya sama dengan pemilik proposal lainnya. Dalam item kebutuhan, diantaranya untuk membeli cool box, baskom, kompor. “Proposalnya kami ajukan ke Disperindag,” kata Muhnan. Namun hingga 2012, tidak kunjung cair. Ia kemudian berinisiatif mengecek ke Disperindag. “Tapi katanya sudah didisposisi ke Kesra.

Saya cek ke Kesra, saat ditunjukkan rekapan nama nama

Kube. Nah, Kube saya masuk urutan 408, dananya yang tercantum Rp 2 juta,” bebernya.

Alih alih dana itu cair, kabar dari Kesra pun tak kunjung diterimanya. Uang yang diharapkan tak kunjung cair, usaha pengolahan ikan hasil tangkapan nelayan itu pun tak bisa berkembang sebagaimana harapannya.

Tak hanya di Labuapi, di beberapa kecamatan lain hasil penelusuran Suara NTB sebagai sample, seperti di Gerung dan Lembar, sejumlah Kube disana juga belum menerima anggaran Rp 2 juta yang sudah teralokasi.

Pemkab Lobar, melalui Kabag Kesra Ahmad Solihan, mengakui adanya alokasi anggaran itu. Solihan juga memastikan, dananya sudah diterbitkan SK oleh Bupati yang penjabarannya di Kesra. “Rekapannya memang ada pada saya, di Kesra,” kata Ahmad Solihan, ditemui Suara NTB di PN Mataram, Kamis (4/4) lalu. Sebagaimana diketahui, Solihan adalah salah seorang terdakwa dalam kasus Bansos 2009.

Namun terkait anggaran senilai Rp 1,4 miliar lebih itu, menurut Solihan, pihaknya tidak bertanggung jawab soal pencairannya.

Pihaknya hanya menerima disposisi dari Satker yang menerima proposal bantuan, kemudian diteruskan pihaknya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). “Tapi kalau pun tidak cair, bisa jadi karena Kube itu tidak memenuhi syarat.

Jadi seperti itu, sehingga anggarannya dikembalikan ke kas daerah, jadilah Silpa,” bela Solihan.

Apakah dana itu mengendap? Atau dialihkan untuk kepentingan lain?, ini dibantah Solihan. Jika dicurigai dana itu dialihkan untuk kepentingan STQ Provinsi beberapa waktu lalu, ia jamin tidak pernah terjadi. “Saya sekretaris panitianya, dananya sudah jelas, dari hibah,” tegasnya. (ars)

Kader Rebutan Nomor Urut, Parpol Buru Tokoh Politik Dari Hal. 1 sekarang beliau akan kembali ke rumah besar,” ujar Sekretaris DPW PPP NTB, H. Muzihir, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat kemarin.

Fenomena serupa juga terjadi di PBB yang saat ini berniat mencalonkan H. L. Koeshardi Anggrat sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTB. “Untuk di DPR RI, kami akan mencalonkan Mamiq Adot (sapaan Koeshardi). Ada beberapa juga kawan yang lain,” ujar Ketua DPP PBB, Edi Wahyudin, kepada wartawan, Jumat kemarin. Adot, sebelumnya dikenal sebagai tokoh Partai Golkar. Ia pernah menjadi anggota DPRD NTB dan sempat memimpin DPD Partai Golkar Lombok Barat.

Edi menilai, upaya untuk menerima tokoh dari luar partai untuk bergabung dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PBB tidaklah menjadi persoalan. “Karena kita ingin menjadikan perjuangan partai ini sebagai kemaslahatan bagi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah kader di internal parpol diketahui mulai bermanuver dan terlibat dalam persaingan internal untuk memperebutkan nomor urut yang bagus di DCS. Beberapa kader parpol yang merasa tidak akan terakomodir bahkan mulai mempersiapkan rencana untuk hengkang.

Sejumlah parpol yang dikonfirmasi Suara NTB, tak menampik adanya kemungkinan tersebut. Namun, aturan di internal parpol yang diberlakukan dinilai masih cukup ampuh untuk melahirkan daftar calon anggota legislatif yang cukup berkualitas dan berkeadilan.

“Memang pada saat-saat penentuan mungkin saja ada kekecewaan. Tapi begitu konfirmasi ke DPD, kami hanya jelaskan secara normatif. Itu menjadi acuan semua kader.

Paling tidak mereka mikirmikir kalau mau protes,” tandas Sekretaris DPD PDIP NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc kepada Suara NTB. Husni mengakui bahwa nomor urut memang masih menjadi hal yang diperebutkan oleh kader – kader yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Husni mencontohkan, para kader yang sudah merasa tidak bisa memperoleh nomor urut satu seringkali justru meminta nomor urut terakhir untuk memudahkan pemilih memilih

nomor urut mereka. “Ada yang mau nomor terakhir.

Tapi kalau bobotnya tinggi dia minta terakhir kan nggak bener dong. Memang banyak contoh, seperti di DPRD Sumbawa itu, dapil 4 yang terpilih itu yang nomor 1 dan 12. Dan banyak di seluruh Indonesia ini nomor terakhir yang jadi,” ujar Husni.

Terpisah, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Bali, NTB dan NTT DPP Partai Golkar, Ir. Junaidi Elvis, M.Hum, menjelaskan bahwa pihaknya mengantisipasi timbulnya konflik dengan menerapkan standar penilaian yang cukup ketat dalam menentukan caleg yang akan diajukan ke KPU. Menurutnya, sejumlah perangkat penilaian seperti pengabdian, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela menjadi salah satu bobot penilaian dalam penentuan kader sebagai caleg. Selain itu, ada pula bobot penilaian menyangkut penugasan yang diberikan oleh parpol.

Tingkat pendidikan formal yang diraih oleh seorang kader juga akan menjadi pertimbangan tersendiri.

Dimana, kader yang berpendidikan S1 diberikan bobot 50 persen, S2 75 persen dan S3 100 persen. “Terakhir itu survei dapil. Bobot survei itu 30 persen dari hasil survai independen,” tandas Elvis.

Sementara, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, menerangkan bahwa saat ini pihaknya sudah sampai pada tahapan mengumpulkan, mengisi dan mengundang kader – kader serta tokoh yang berminat mencalonkan di Demokrat. Pihaknya juga secara khusus membentuk tim yang bekerja untuk persoalan ini.

“Tim ini tugasnya melakukan pembahasan terkait pemberian nomor urut, pembobotan – pembobotan lain yang memberikan rasa keadilan bagi kader kita,” tegasnya.

Zainul tak menampik kemungkinan adanya gesekan antarkader yang terjadi jelang pengajuan DCS tersebut. Namun menurutnya hal itu sudah diantisipasi dengan penetapan sejumlah kriteria. “Kita berusaha fair, siapapun kader yang berminat untuk berkompetisi,” pungkasnya. (aan)

Halaman 5

Hindari Friksi di Lokasi Kampanye

KPU NTB Diminta Bersurat ke Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) KPU NTB telah menetapkan lokasi-lokasi untuk kampanye di seluruh kabupaten/kota di NTB dalam rangka penyelenggaraan Pilkada NTB mendatang. Begitu juga dengan waktu dan jadwal kampanye telah ditetapkan.

Agar tidak menimbulkan friksi atau gesekan di lapangan dan untuk mengeliminasi perbedaan yang dapat mengganggu rasa kebersamaan, KPU NTB diminta untuk bersurat secara resmi ke pemerintah kabupaten/kota terkait lokasi-lokasi tersebut.

Hal tersebut disarankan oleh Asisten I (Bidang Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB, Drs. Ridwan Hidayat pada saat Rapat Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur di Kantor KPU NTB, Jumat (5/4). “Saya kira KPU NTB harus membuat surat permohonan kepada kabupaten/kota untuk meminjam lokasi yang akan dijadikan tempat kam-

panye sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,” usulnya.

Hal tersebut menurutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk gesekan-gesekan antartim kampanye maupun massa pendukung pasangan calon nantinya.

Ridwan juga mengingatkan kepada para tim kampanye masing-masing pasangan untuk berpegang teguh pada jadwal dan tempat kampanye yang telah ditentukan. ‘’Jangan sampai nanti setelah kita sepakati ini ada lagi protes. Saya kira kita harus tegas dalam hal ini,” terangnya. Begitu juga dengan jadwal kampanye damai yang telah ditetapkan oleh KPU NTB. Menanggapi saran tersebut, znggota KPU NTB sekaligus Ketua Pokja Kampanye, Drs. H. Darmansyah, M.Si mengatakan, akan menindaklanjuti usulan tersebut. “KPU NTB akan bersurat ke kabupaten/kota terkait jadwal ini sehingga tidak ada masalah

ke depannya,” tandasnya.

Dalam penetapan jadwal kampanye Pilkada NTB 2013, masing-masing pasangan calon mendapatkan kesempatan yang sama di 10 kabupaten/kota untuk melakukan kampanye. Ini salah satu prinsip KPU NTB dalam menetapkan jadwal kampanye.

“Karena masa kampanye itu 14 hari dan berlangsung di 10 kabupaten/kota di NTB, maka KPU NTB bersama tim kampanye pasangan calon harus menyepakati bersama terkait penyusunan atau penetapan jadwal kampanye,” ujarnya.

Selain itu hal yang menjadi pertimbangan pihaknya dalam menentukan jadwal kampanye adalah letak geografis. Dimana NTB terdiri dari dua pulau; Lombok dan Sumbawa. Artinya diberikan kesempatan yang sama bagi para pasangan calon untuk kampanye di dua pulau tersebut. Jangan sampai nanti mereka hanya terkonsentrasi di Pulau Sumbawa atau di Pulau

Pembeli Tanah Pecatu Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Setelah menetapkan tersangka dalam kasus tanah pecatu di Dusun Ireng Daye Desa Jati Sela Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar) pemeriksaan saksi -saksi terus bergulir di Kejaksaan. Jumat (5/4) pagi kemarin, pembeli lahan bernama Abdul Bages dimintai keterangan.

Seperti diketahui, tanah seluas 4.717 m2 dibuat atasnama kadus Ireng Daye, Ahmad Gazali, atas rancangan dari tersangka oknum anggota Dewan BF bersama pejabat kantor Aset Daerah, Brd. Tanah itu kemudian dijual kepada Bages senilai Rp 300 juta. “Si pembeli tanah ini sudah diperiksa di Pidsus tadi,” kata Kasi Penkum

dan Humas Kejati NTB, I Made Sutapa, SH, Jumat siang.

Pemeriksaan pembeli tanah itu, dimaksudkan untuk memastikan alur kepemilikan tanah yang diduga secara ilegal tersebut. Sebelumnya penyidik juga sudah memastikan, tanah itu adalah milik daerah berstatus tanah pecatu, namun diterbitkan seritifikat nomor 630 oleh BPN Lombok Barat atas rekayasa dari dua tersangka. “Sehingga alurnya sudah ditemukan, mulai dari status tanah, proses pembuatan sertifikat, sampai dengan penerbitan surat dan penjualannya. Nah, penjualnya ini sudah dimintai keterangan,” beber Sutapa, hanya saja tidak merinci pengakuan dari saksi,

karena alasan teknis penyidikan.

Sampai kemarin, diakuinya kedua tersangka belum dimintai keterangan. Alasannya, masih menyisir seluruh saksi saksi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah itu. Setelah pembelinya diperiksa, dalam waktu dekat akan dimintai keterangan pula pihak BPN selaku lembaga negara yang berwenang menerbitkan sertifikat.

“Intinya, semua yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat dan kepemilikan tanah ini akan kita mintai keterangan,” tegas Sutapa. Secara bertahap, setelah semua saksi rampung diperiksa, baru dilanjutkan pihaknya kepada kedua tersangka. (ars)

Kekuatan Massa dan Finansial Masih Jadi Acuan Parpol Rekrut Caleg Mataram (Suara NTB) Dalam menjaring calon legislatif (caleg) hampir semua parpol masih mengedepankan faktor kekuatan massa dan finansial seorang calon. Sehingga, tak mengherankan menjadi seorang anggota dewan hanya untuk mencari kekuasaan demi kepentingan dirinya sendiri dan golongannya.

Pemerhati Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Abdurahman, MM mengungkapkan kondisi seperti ini diperparah lagi dengan munculnya politisi yang loncat pagar dari parpol satu ke parpol lainnya.

“Dari sisi komitmen mereka terhadap penguatan partai itu lemah, bagi saya kaderkader seperti ini perlu kita pertanyakan komitmen mereka terhadap pengembangan partai. Perjuangan mereka ini semata-mata hanya untuk mendapatkan kekuasaan.

Tetapi kemudian kekuasaan itu hanya selalu mengarah kepada kepentingan dirinya sendiri, karena secara ideologi itu tidak pernah diperhati-

kan,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (5/4).

Menurutnya, kondisi seperti ini tidak terlepas dari manajemen parpol yang masih mengandalkan kader yang memiliki massa dan finansial yang cukup.”Kalau dasar pemikirannya itu adalah mengandalkan massa maka dalam tataran idealisme itu akan menjadi lemah.

Karena itu perlu pengetatan terhadap rekrutmen caleg pada suatu parpol,”ujarnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram ini menambahkan, jika proses menjaring caleg pada suatu parpol diperketat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, maka jika berhasil nantinya akan dapat memperbaiki lembaga dewan yang selama ini dinilai tidak peka terhadap kepentingan masyarakat.

“Karena saat ini menjadi dewan adalah mencari pekerjaan. Jika proses pengetatan dalam pencalegan ini dilakukan oleh parpol maka bisa mengubah persepsi masya-

rakat terhadap lembaga DPR/ DPRD yang selama ini dicap kurang berpihak kepada masyarakat,” tandasnya.

Disamping itu, adanya indikasi seorang caleg mengeluarkan sejumlah uang tertentu supaya terakomodir dalam menjadi caleg bukan merupakan hal yang tabu.

Perbuatan seperti itu, katanya sangat tidak mendidik karena dapat menyebabkan munculnya tindakan korupsi jika sudah jadi.

“Persoalan kualitas kader itu harus benar-benar kita perhatikan. Kualitas itu sangat ditentukan oleh latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Walaupun dalam persyaratan tidak dipersyaratkan harus sarjana tetapi dalam menjalankan tugas dan kewajiban nantinya ini adalah suatu tuntutan bahwa kualitas itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana bisa membuat atura-aturan yang baik dan pro rakyat manakala mereka tidak memiliki ilmu tentang persoalan itu,”pungkasnya. (nas)

”Blacklist” Kontraktor Nakal Dari Hal. 1 “Saya ingatkan kepada seluruh kontraktor lokal yang mengerjakan proyek di KLU, supaya lebih serius dalam mengerjakan proyek yang dimenangkan,” tegas Djohan Sjamsu, Jumat (5/4).

Dalam silaturahmi yang digalang pengusaha berbagai organisasi seperti Gapensi dan Gapeksindo KLU itu, bupati terlihat tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja kontraktor maupun kualitas fisik. Ia melihat, masih ada kontraktor lokal yang sengaja menjual maupun tak mampu menuntaskan pekerjaan lantas mensubkan pekerjaan kepada orang lain. Kendati tak disebut-

kan namanya, namun bupati mengingatkan dengan tegas, bahwa Pemda KLU tak segansegan untuk mem-blacklist (daftar hitam) kontraktor yang masuk kategori nakal tersebut. ‘’Kontraktor yang menjual atau tak bisa menuntaskan proyek, akan di-blacklis,t” tegasnya.

Djohan menganggap, antara pemerintah dan kontraktor merupakan partner yang saling memerlukan. Hanya saja, dalam pengerjaan proyek, kualitas ditentukan oleh keseriusan kontraktor dalam mengerjakan proyek. Kontraktor diminta bupati, dapat bekerjasama secara profesional.

Selama 4 tahun berdirinya KLU, Djohan mengklaim cukup besar anggaran yang dikeluarkan

baik dari APBN, APBD untuk membangun infrastruktur di KLU. Sayangnya, hasil penilaian BPK banyak pula ditemukan hasil pekerjaan kontraktor yang dinilai di bawah standar atau bermasalah.

Salah satu acuan bupati, adanya program senilai Rp 60 juta yang dikerjakan oleh kontraktor lokal, diminta dikembalikan oleh BPK. Versi BPK dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, antara hasil pekerjaan dengan perencanaan tidak sesuai. ‘’Saya juga sempat tak percaya dengan hasil pemeriksaan itu, tapi dalam konteks penentuan nilai hasil pembangunan itu merupakan hak sepenuhnya oleh BPK, ya begitulah adanya,” cetus bupati. (ari)

Kampanye Hitam Mulai Terjadi Dari Hal. 1 Syamsir mengaku kecewa dengan beredarnya kampanye hitam seperti itu karena hal ini berpotensi merusak proses demokrasi yang saat ini berjalan cukup harmonis. Menurut Syamsir, ia telah sangat lama mengenal kepribadian Kyai Zul dan ia meyakini tidak mungkin yang bersangkutan mengeluarkan statemen yang menjelekkan orang, apalagi etnis tertentu.

“Tidak mungkin Kyai Zul punya sifat – sifat seperti ini.

Ini sesuatu yang tidak mungkin,” tandas Syamsir.

Tim pemenangan Kyai Zul, Edi Wahyudin menegaskan bahwa kepada tim pemenangan,

Kyai Zul selalu berpesan agar tidak menghina lawan politik.

Sebab, kelak masyarakat toh akan memilih orang berdasarkan kemampuan memimpinnya. Edi mengaku pihaknya harus segera memberikan klarifikasi untuk meluruskan isi pesan singkat yang dikhawatirkannya telah berkembang cukup luas. Sebab, menurutnya pesan – pesan berantai semacam ini bisa meluas dalam waktu yang sangat singkat.

Ketua Tim Advokasi Zul-Ichsan, Agus Wahyudi mengakui bahwa dari aspek hukum, pelaku penyebaran pesan semacam itu memang bisa dijerat pidana. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak

mempercayai atau terpancing isu – isu semacam itu. Meski merasa dirugikan, namun pihaknya hingga kemarin belum merasa perlu untuk menempuh jalur hukum dengan melapor ke aparat penegak hukum.

Anggota Bawaslu NTB, Syamsuddin yang dikonfirmasi terpisah mempersilahkan siapapun yang merasa menjadi korban dari kampanye hitam untuk melapor ke Bawaslu ataupun petugas pengawas di kecamatan. Nantinya, laporan itu akan menjadi rujukan bagi Bawaslu untuk melakukan penelusuran. “Nanti setelah dilapor akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (aan)

Lombok. “Ini juga untuk memudahkan ketika mereka beralih dari tempat kampanye yang satu ke tempat yang lain,” terangnya.

Pada tanggal 27 April mendatang akan dilaksanakan debat pasangan calon yang akan disiarkan televisi nasional. Untuk itu sebelum debat kandidat, jadwal kampanye pasangan calon dijadwalkan hanya di Pulau Lombok. “Kalau kita jadwalkan kampanye di Pulau Sumbawa hari itu, maka akan kesulitan bagi mereka di malam harinya untuk datang dalam debat kandidat,” ujarnya.

Demikian juga pada tanggal 7 Mei, jadwal kampanye hanya di Pulau Lombok karena akan dilaksanakan debat kandidat untuk kedua kalinya yang akan disiarkan langsung oleh televisi nasional yang berbeda. Keadilan, kemudahan, dan kesempatan yang sama merupakan prinsip-prinsip dalam penetapan jadwal kampanye. (yan)

Verifikasi Honorer K2

BKD Loteng Siap Berjuang Maksimal Praya (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah (Loteng), Drs. H.L. Sastrawirya, menegaskan pihaknya akan berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangan nasib para tenaga honorer yang masuk kategori dua (K2). Baik itu yang sudah masuk daftar honorer K2 maupun yang belum lolos.

Karena pada dasarnya, semua tenaga honorer masih berpeluang lolos. Dengan catatan, bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Penegaskan tersebut disampaikan Kepala BKD Loteng, saat dikonfirmasi wartawan terkait protes yang dilakukan tenaga honorer K2, Jumat (5/4) kemarin. Sastrawirya mengakui kalau saat ini tahapan verifikasi masih berlangsung. Dengan agenda uji publik, terhadap daftar tenaga honorer K2 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hingga 45 hari kedepan.

Selama masa uji publik, semua elemen masyarakat termasuk para tenaga honorer yang namanya tidak masuk dalam daftar nama nominatif tenaga honorer K2 bisa melakukan sanggahan. Terhadap daftar nama nominatif tenaga honorer K2 yang ada. Hasil sanggahan itu kemudian nantinya akan diserahkan ke pemerintah pusat. Untuk diuji kembali kebenaraan daftar tenaga honorer K2 yang ada.

Baru setelah itu, pemerintah pusat akan mengumumknan kembali daftar nama tenaga honorer K2 yang sudah disesuai

dengansanggahanyangmasuk.

Jikakemudiandalampengumumanlanjutantersebut,tidakada sanggahn lagi baru pemerintah pusat menetapkan nama tenaga honorer K2 yang bisa mengikutitesuntukpengangkatan calon pegawai negeri sipil.

“Dengan kata lain, daftar nama nominatif tenaga honorer K2 yang ada saat ini bisa saja berubah. Tergantung hasil penelitian pemerintah pusat dengan didasari sanggahan yang ada,” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan tenaga honor yang namanya tidak masusk daftar nominatif, pihaknya juga akan tetap memperjuangkannya. Dimana berkas-berkas dari tenaga honorer yang tidak lolos tersebut, akan dikirim kembali ke pemerintah pusat. Untuk ditelaah kembali. Apakah memang benar memenuhi syarat atau tidak.

“Kalau memang ternyata memenuhi syarat, besar kemungkinan akan masuk,” sebutnya. Tetapi itu semua tergantung dari keputusan pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah hanya melakukan verifikasi kelengkapan dan mengirimnya ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang menentukan masuk atau tidak tenaga honorer bersangkutan.

Ditanya terkait adanya SK pengangkatan tenaga honorer fiktif, Sastrawirya mengakui kalau pihaknya sampai sejauh ini belum menemukannya. Kalau pun ada, pasti akan diketahui. Karena proses verifikasi berkas sangat ketat ditingkat pusat. (kir)

Belum Terima DNT UN Dari Hal. 1 karena belum menerima jumlah DNT dari puspendik. Padahal data ini merupakan data akhir, yang akan digunakan sebagai salah satu patokan panitia pengawas UN dalam pelaksanaan ujian 15 April mendatang.

Ketua Panitia Pengawas Satuan Pendidikan Ujian Nasional NTB H. Rusdiawan, mengaku, pihaknya belum bisa menentukan jumlah peserta ujian, jumlah sekolah penyelenggara dan pengawas UN, karena belum menerima jumlah DNT dari puspendik. Padahal data ini merupakan data akhir, yang akan digunakan sebagai salah satu patokan panitia pengawas UN dalam pelaksanaan ujian 15 April mendatang.

Hal ini, lanjutnya, disebabkan jumlah peserta UN saat ini belum final dan masih berubah-ubah.

Terutama adanya pengurangan dan penambahan, karena pernikahan dini dan ujian paket C. Oleh karena itu panitia tidak bisa berpatokan pada data dinas Dikpora, karena data final DNT belum dikeluarkan dari Puspedik. Namun saat ini diperkirakan sebanyak 646 pengawas dari unsur dosen dan 6000-an pengawas ruang

dari guru akan bertugas melakukan pengawasan UN. Rusdiawan menjelaskan, persiapan perguruan tinggi sebagai pengawas UN sudah berjalan 90 persen. Yang akan mulai dilakukan dalam waktu dekat adalah melakukan sosialisasi di setiap kabupaten/kota tentang prosedur pelaksanaan ujian. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir kecurangan, UN tahun ini dibuat sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya.

Selain jumlah paket soal ujian bertambah menjadi 20 paket dan meningkatnya proporsi bobot soal. Tahun ini soal ujian dan lembar jawaban siswa juga akan menggunakan sistem barcode. Dengan system baru ini tentu sangat kecil kemungkinan untuk bocor.

Saat ini, pihaknya telah mengirimkan pengawas untuk mengawasi proses pencetakan soal ujian yang dilakukan di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Rencananya H-4 UN (11/4) mendatang, soal sudah sampai ke daerah dengan dikawal ketat Polda Jawa Barat. Selanjutnya soal yang dikirim PT POS Indonesia ini akan diserahterimakan pada Polda NTB sebelum didistribusikan ke kabupaten/kota dan diambil oleh pengawas ujian di polsek setempat. (nia)

TKI Asal Lombok Ditangkap Bawa 1,56 Kg SS Dari Hal. 1 “Lima orang tersebut langsung dibawa ke Pos BC Batam di Bandara Internasional Hang Nadim untuk menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung, namun diketahui barang tersebut dibawa salah seorang dari TKI tersebut berinisial A,” kata dia.

Hingga saat ini Petugas BC

Batam, BNN Kepri, dan Polda Kepri belum memberikan keterangan resmi mengenai penangkapan tersebut.

Dalam jangka waktu kurang dari satu bulan terakhir, petugas Bandara Internasional Hang Nadim Batam berhasil menggaggalkan tiga kali upaya penyelundupan SS asal Malaysia yang akan dikirimkan ke daerah lain di Indonesia. (ant/Bali Post)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

Halaman 6

Perangi Politik Uang Cermin Loyalitas Politik WARNA politik yang diperagakan oleh para politisi saat ini mencerminkan semakin terkikisnya loyalitas dari panggung politik kita. Persoalan loyalitas ini, bersama merosotnya citra parpol – parpol yang ada perlu menjadi semacam evaluasi agar parpol lebih serius melakukan pembenahan di internalnya.

Seorang politisi partai besar di NTB, beberapa waktu lalu pernah melancarkan ancaman kepada pengurus parpolnya. Ancaman itu ia sampaikan saat mendapati adanya gelagat ia tidak akan memperoleh nomor urut yang bagus di Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif yang akan diajukan parpolnya dalam waktu dekat. “Jangan kaget kalau saya nanti nyalon dari partai lain,” ancamnya.

Cerita ini hanya salah satu dari sekian banyak gesekan yang terjadi menjelang didaftarkannya DCS anggota legislatif yang mulai dibuka pada 9 April mendatang. Tak heran jika saat ini sejumlah kader parpol sangat sibuk kasak – kusuk melakukan lobi dan intrik demi memperoleh posisi bagus dalam daftar caleg yang disetor ke KPU. Kisah lain yang juga menggambarkan rapuhnya loyalitas kader parpol adalah mundurnya Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Najmul Akhyar dari keanggotaan PKS. Setelah mundur, Najmul yang kini berstatus “jomblo”, mulai melirik kanan kiri untuk mencari tumpangan baru. Dua parpol yang diketahui pernah ia ketuk pintunya adalah PAN dan PPP. Nama terakhir adalah parpol yang dulu pernah ia tinggalkan dan masuk ke PKS. Najmul jelas tidak melanggar peraturan apapun dengan langkahnya. Toh, ia juga mundur sebagai solusi atas dilema yang dihadapinya : antara mendukung calon yang didukung PKS ataukah calon yang didukung ormas NW KLU yang juga dipimpinnya. Ia memilih yang kedua dan PKS kini telah menunjuk Ketua PKS KLU yang baru. Sampai di sini, kita bisa melihat kedua pihak memperoleh win – win solution.

Najmul jelas bukan satu – satunya politisi yang melakukan manuver hengkang dari partai menjelang pemilu ini. Di pentas nasional politisi lain justru jauh lebih gesit dalam bermanuver. Mereka justru sudah lebih dulu melakukan penjajakan dan memastikan posisi strategis di partai barunya sebelum melenggang ke luar dari parpolnya.

Parpol yang ditinggalkan oleh kadernya juga tentu saja harus berkaca.

Sebab, seringkali pola pengambilan keputusan yang diterapkan di internal parpol juga tidak selalu fair. Sejumlah parpol kerap kali menerapkan keputusan yang hanya ditentukan oleh beberapa gelintir pucuk pimpinannya. Pola ini tentu saja rentan menimbulkan disharmoni. Sebab, kader parpol yang lain merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Seringkali, keputusan yang diambil juga dilakukan dengan menabrak rambu – rambu yang sudah disepakati bersama di internal parpol.

Misalnya, proses penyusunan DCS yang tiba – tiba mengakomodir orang – orang yang sebenarnya tidak layak dicalonkan di parpol tersebut. Atau saat Pilkada, dimana segelintir elit parpol secara sepihak menentukan kebijakan arah dukungan sebuah parpol.

Dengan adanya kebijakan semacam ini, para kader parpol yang sudah lebih dulu mengabdi dan memberikan tenaga dan pikiran untuk partainya seringkali akan tersingkir. Sikap pimpinan parpol yang semacam ini justru kerap memicu lahirnya pembangkangan atau bahkan lunturnya loyalitas kader tersebut. Pada gilirannya, banyak kader yang merasa tidak dihargai pengabdiannya akhirnya memilih hengkang dan berkarir di parpol lain.

Momentum Pilkada NTB dan Pemilu 2014 sebaiknya dimanfaatkan oleh para politisi dan pimpinan parpol untuk kembali melakukan evaluasi. Minimal, dengan memaksimalkan pola pengambilan keputusan yang elegan dan demokratis di internal parpol masing – masing. (*)

erselenggaranya Pilkada NTB tanggal 13 Mei mendatang secara jujur, adil serta bersih dari praktik politik uang adalah dambaan semua warga NTB. Maka semua komponen yang terlibat di dalamnya harus memiliki komitmen bersama untuk mewujudkannya. Semua proses politik yang akan berlangsung sejatinya tetap dalam rangka mengembalikan mandat rakyat dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, intimidasi dan godaan politik uang.

Inisiasi perlawanan politik uang dalam Pilkada NTB sebagaimana berita Suara NTB/05/04 bertajuk Politik Uang Harus Diperangi, menegaskan bahwa praktik politik uang dengan menjanjikan masyarakat sejumlah uang agar memilih atau tidak memilih pasangan tertentu dinilai sebagai sebuah praktek yang sudah seharusnya terus menerus diperangi dan bukan justru dilanggengkan oleh tim kampanye pasangan calon yang berlaga di Pilkada NTB 2013.

Mandat rakyat dan politik uang Pilkada adalah instrumen penting dalam melaksanakan sirkulasi politik kepemimpinan lima tahunan.

Pada sirkulasi itu akan terlibat komponen-komponen penting yaitu partai politik, penyelenggara dan pengawas pilkada, aturan main pilkada, kandidat serta rakyat sebagai pemilih. Tiap komponen itu merupakan penyangga berhasil tidaknya semua tahapan. Sedangkan kualitas pilkada itu sendiri dapat disemai manakala prosesnya berjalan secara akuntabel serta komponen yang terlibat di dalamnya dapat saling berpadu mencitakan sirkulasi kepemimpinan (baca: pilkada) yang damai, jujur, adil dan bersih.

Menakar kualitas pilkada dapat ditelisik mulai dari agenda seleksi pencalonan di partai politik, tahapan seleksi administrasi pencalonan di KPUD, mobilisasi dukungan (kampanye) dan tahapan terakhir yang paling penting yakni seleksi oleh rakyat di bilik suara. Kualitas tahapan dan akuntabilitas semua komponen pilkada diharapkan mampu melahirkan kepala daerah berkualitas dari segi integritasnya maupun kompetensinya dalam membawa angin perubahan ke arah kehidupan rakyat yang lebih baik.

Menjamin semua proses pilkada agar berjalan sebagaimana aturan main yang telah disepakati serta beraras akuntabilitas serta nilainilai demokrasi (jujur, adil dan bersih), sebagaimana ternukil di awal tulisan ini adalah tanggung jawab bersama. Rakyat sebagai mandat tertinggi dan pemilik kedaulatan seutuhnya, tentu tidak menginginkan sebuah proses politik tercede-

Oleh :

Ayatullah Hadi

(Pengajar di Fisip Universitas Muhammadiyah Mataram)

”

Siapakah yang harus memelopori perlawanan politik uang? Tentu saja yang kita harapkan untuk memeloporinya adalah semua komponen yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam ritus lima tahunan NTB yang segera akan diselenggarakan 13 Mei mendatang. Mulai dari lembaga demokrasi yang ada, para kontestan, lembaga penyelenggara pilkada serta semua mayarakat NTB.

rai oleh prilaku yang justru menghianati nilai demokrasi. Pilkada adalah pemenuhan hak-hak politik rakyat, bukan pemenuhan hasrat berkuasa sekelompok elite. Oleh karena itu, semua kita bertanggungjawab menyadarkan nalar politik rakyat agar tidak terjebak janji-janji dan rayuan politik uang.

Ekspektasi rakyat pada Pilkada NTB adalah gambaran tentang nasib lima tahun ke depan. Tanggal 13 Mei mendatang asa kurang lebih empat juta penduduk akan dinujumkan. Ketika tahapan pilkada NTB pada titik krusial, seyogyanya rakyat tidak tergiring lagi oleh perdebatan tentang partai politik mana yang mengusung kader sendiri sebagai kandidat atau bukan.

Bukan tentang koalisi besar atau koalisi minimalis. Bukan pula dari referesentasi Pulau Lombok atau Sumbawa, kalangan santri atau nasionalis, birokrat atau politisi, dan seterusnya. Espektasi publik saat ini adalah kandidat mana yang kaya pengalaman dan cakap kepemimpinan. Bukan yang getol mengumbar janji tapi mampu beradu ide. Bukan lihai berteori, namun mampu mengelola harapan, dan bukan pula mengajak bermimpi rakyat namun memantulkan en-

ergi dan aksi. Dan tak kalah penting, bukan kandidat yang merayu pemilih dengan politik uang, akan tetapi intensif mendidik rakyat agar memerdekakan pilihan politiknya.

Oleh karenanya, semua pihak yang terlibat dalam kancah pilkada harus berani melawan politik uang. Selain sebagai upaya menciptakan kewibawaan penyelenggara dan para kontes yang bertarung, juga dalam rangka menciptakan preseden baik dalam bangunan cita-cita demokrasi bagi generasi. Sehingga pilkada benarbenar bisa menjadi ajang para kontes menghasilkan kepala daerah yang mampu menjawab ekspektasi segenap warga. Semua stakeholders yang sejatinya terlibat berpadu bersama rakyat melawan praktik politik uang.

Saatnya citra dan elektabilitas tidak dipoles oleh praktik politik uang, karena akan merusak tatanan pilkada. Niat suci membangun NTB oleh kandidat dan pemilih akan ternodai jika semangat itu digerogoti politik uang dan pelanggaran aturan lainnya. Rakyat harus diberi mandat penuh untuk menentukan pilihannya. Pilkada sebagai momentum menghargai rakyat dan menempatkannya sebagai raja.

Sebab jika dimaknai pada dimensi hakikat otonomi daerah maka pilkada sebagai ajang mendekatkan pengambilan keputusan yang dekat dengan kepentingan rakyat.

Ketika menjabat nanti kebijakan yang diputuskan kepala daerah harus berpihak kepada rakyat, menyentuh langsung rakyat dan membela rakyatnya.

Siapakah yang harus memelopori perlawanan politik uang? Tentu saja yang kita harapkan untuk memeloporinya adalah semua komponen yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam ritus lima tahunan NTB yang segera akan diselenggarakan 13 Mei mendatang. Mulai dari lembaga demokrasi yang ada, para kontestan, lembaga penyelenggara pilkada serta semua mayarakat NTB. Terutama rakyat sebagai arus besar pelaksanaan pilkada yang digardai kelompok-kelompok kritis seperti mahasiswa, akademisi, pesantren, pegiat sosial seperti ormas dan NGO. Langkah-langkah yang bisa ditempuh dapat berupa membangun jejaring independen di segala lini, berpadu dengan masyarakat awam melalui posko-posko pengaduan. Langkah ini efektif untuk memberikan sentuhan penalaran politik kepada masyarakat seperti pada pemilu tahun 2004 dengan jargon anti “politik busuk” misalnya. Kita dan bersama seluruh rakyat dapat menciptakan jargon-jargon baru dalam konteks Pilkada NTB.

Diduga sibuk urus pencalegan, pembahasan LKPJ hanya dihadiri lima anggota pansus Amanah sebagai wakil rakyat jangan diabaikan

*** Diduga dialihkan, dana Kube Rp 1,4 miliar belum diterima masyarakat Ungkap sampai tuntas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

PLN Merugi hingga Rp 1 Miliar

Pencurian Kabel Listrik Makin Marak

Fokus Diperbankan

(Suiara NTB/bul)

USIA sudah memasuki setengah abad, tetapi cara berfikir dan ide-ide di bidang perbankan, serta manajemen kerja yang diterapkan tetaplah cemerlang. Terbukti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri di NTB yang dipimpin, tahun lalu berhasil mendapat predikat Sangat Bagus pada kinerja keuangannya, versi infobank.Tak asing, Ir. P.Nastiti Budijanti, MM,.yang menjabat Direktur Utamanya.

Kiprahnya di bidang perbankan berjalan begitu saja, melalui kesempatan dan nasip yang mengantarkannya. Disiplin pendidikan S1 pada Perkebunan di Brawijaya, sebenarnya menempatkan ibu tiga anak ini, pada posisi staf ahli pertanahan di PT. Kismohandayani Blitar, Jawa Timur.

Tetapi, karena kondisi fisik dan tugas lapangan yang tidak mungkin digelutinya berkelanjutan, membuatnya harus hijrah ke perbankan. Waktu itu sekitar tahun 1990, salah satu perbankan umum memberikannya kesempatan berkarir. Empat tahun hingga 1994, perempuan kelahiran Jakarta 27 Oktober 1962 ini kemudian berhijrah lagi ke perbankan yang menerapkan sistem Syariah di Surabaya, dan terlibat langsung sebagai pendiri sekaligus memimpin kantor cabang.

Beberapa tahun berjalan, kerap kali ia diamanahkan lagi untuk membuka cabang-cabang baru lainnya, di antaranya di Gresik, kemudian Ampel Jawa Timur, dan terakhir sebagai Direksi di Solo, Jawa Tengah hingga tahun 2003.

Perempuan yang baru dikaruniai satu cucu tapi tetap terlihat masih cantik ini, pada tahun 2003 lalu kemudian dipindahkan lagi kembali ke Surabaya, baru pada tahun 2006, kemudian ia menguatkan niat untuk membuka cabang di Mataram, di BPRS Dinar Ashri hingga sekarang.

“Perjalanan saya selalu berpindah-pindah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk fokus di BPRS Dinar Ashri di Mataram, sampai saya pensiun pada waktunya. Saya tetap ingin menikmati dan fokus di dunia perbankan,” kata penyandang gelar S2 Unram ini.

Kecintaannya pada aktivitas rutinnya ini, telah mengantarkannya pada sejarah manis, apalagi dukungan keluarga yang background-nya sama, membuatnya cukup leluasa berkarir.

Kendati sebenarnya, karena disiplin waktu, sistem kerja yang menghadapkannya pada aturan-aturan waktu yang tak bisa dilanggar, terkadang membuatnya tak pelak menerima keritikan dari anak-anaknya, walaupun itu dulu.

Semangat berkarir dan membangun keluarga sejahtera dan sukses, sudah tak diragukan lagi.

“Dulu saya bahkan pernah disurati anak bungsu saya, judulnya APA SIH YANG KAMU CARI, sampai segitunya karena porsi waktu kerja yang lebih banyak. Tapi saya bisa buktikan dan mengertikan mereka, apa tujuan dari yang saya kerjakan, sampai pada akhirnya mereka mengerti dan merasakan hasilnya,” demikian kisahnya ia ceritakan.

Selain tetap berusaha mengimbangi perhatian kepada keluarganya, penghobi olahraga sepeda dan tennis lapangan inipun, merasa mempunyai kewajiban lain untuk memajukan daerah ini, setidaknya memberikan penawaran-penawaran khusus pada produknya perbankan yang dipimpinnya, dengan harapan bisa bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian dengan kegiatan pembiayaan kepada pengusaha menengah hingga ke level usaha terendah.

Hal tersebut dicita-citakannya, selaras dengan rasa solidaritas tinggi yang dimilikinya, sampai pada akhirnya ia nanti merasa telah berbuat dan bermanfaat tidak saja untuk, dirinya dan keluarganya. Tetapi pada kontes cup yang lebih luas untuk kepentingan orang banyak. (bul)

(Suara NTB/bul)

BANGUNAN BARU - Kalkulasi dana untuk mendirikan bangunan baru, baik sarana hiburan maupun hotel di kawasan Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara (KLU), jauh lebih mahal ketimbang mendirikan bangunan di tempat lain. Material bangunan yang dibawa ke gili harus melalui tambahan biaya, yakni sewa buruh dan kapal.

Tampak beberapa buruh angkut sedang menurunkan material dari kapal penyeberangan untuk keperluan pembangunan sebuah kafe di Gili Trawangan.

Kapal Bantuan untuk Nelayan KSB Terancam Ditarik Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB akan menarik kembali bantuan kapal senilai Rp 1,6 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Artha Jaya Desa Labuan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. M. Ali Syahdan di Mataram, Jumat, mengatakan kalau memang benar nelayan Labuan Lalar akan menjual kapal tersebut, pihaknya segera menarik kembali kapal tersebut, kemudian akan diserahkan kepada nelayan lain.

“Kita akan tarik kapal tersebut kalau memang nelayan Labuan lalar tidak siap untuk mengoperasikan. Jangan hanya karena tidak memiliki biaya operasional, lalu kapal senilai Rp 1,6 miliar itu tidak dioperasionalkan. Harus ada upaya untuk mendapat-

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SPARE PART

SANGGAR SENAM

DIJUAL

TRAVEL

ACCESORIES

INTERAKTIF

TRUSS

BATIK

pa waktu lalu mereka mendapat 11 ton ikan tuna,” kata Ali. Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Artha Jaya Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang Nasrudin mengatakan, pihaknya akan menjual kapal bantuan KKP tersebut, hingga kini tidak bisa dioperasionalkan, karena tidak ada dana operasional terutama untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dan keperluan lainnya.

“Kami sudah bersurat secara resmi ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTB untuk meminta bantuan biaya operasional kapal tersebut, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kalau tidak ada bantuan, kami terpaksa menjual kapal itu untuk membayar pinjaman yang digunakan untuk menyelamatkan kapal tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, sejak diterima pada November 2012 hingga kini kapal tersebut belum pernah dioperasikan, karena tidak ada dana untuk membeli bahan bakar dan kebutuhanlainnya.(ant/balipost)

Hingga saat ini PLN NTB mencatat kerugian mendekati Rp 1 miliar. Belum lama ini, PLN wilayah Cakranegara telah merilis kerugian sekitar Rp 400 jutaan, terakhir jumlah yang ditotal PLN wilayah sudah mencapai jumlah yang cukup fantastis, dari beberapa kabupaten/kota.

Asisten Manajer Jaringan PLN Area Mataram, Achmad Sauki dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (5/.4) membenarkan banyaknya kejadian pencurian kabel gardu PLN, yang mengakibatkan terjadinya gangguan dan pelayanan kepada masyarakat.

Wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah saat ini disebut paling besar kasus pencuriannya.

Kasus pencurian kabel tembaga di Lombok Timur dan Pulau Sumbawa dinilai masih relatif kecil. Kendati demikian, gangguan yang diakibatkan telah merugikan kepentingan banyak orang, tidak hanya PLN. Kabel-kabel yang disasar adalah kabel tembaga yang terpasang sebagai penyambung arus dari gardu dengan kabel utama, total ratusan gardu sudah digembosi. Penggembosan ini, menurut Sauki, dilakukan tengah malam, saat waktu istirahat. Dan dikesan-

kan pemainnya adalah orangorang yang profesional dan cukup memahami seluk beluk arus listrik yang keluar masuk.

PLN menurut Sauki sudah melakukan koordinasi dan pengamanan lanjutan dengan pihak Kepolisian. Hanya saja sampai saat ini belum ada hasil yang bisa mengungkap kejadian-kejadian ini.

“Kabel-kabel ini memang aset PLN, tetapi untuk semua orang. Untuk itu kita mengharapkan upaya bantuan dari masyarakat untuk pengawasan. Soalnya, selain mengakibatkan pemadaman, perlu proses lama untuk penggantiannya. Itu pun kalau ada stok pengganti di gudang,” terangnya.

Kabel-kabel tembaga tersebut kemungkinan besar menurutnya dijual ke daerah-daerah yang ada kerajinan tembaganya. Setelah digembosi, kemudian dipotong kecil-kecil, sehingga sulit pihak petugas mendeteksinya. Harganya pun terbilang tinggi, kurang lebih Rp 100 ribu/kg.

Sejalan dengan langkah-langkah pengamanan yang sudah dilakukan, PLN akan menggantikan dengan kabel dari alumunium. Meksi arus yang dihasilkan tidak sesempurna kabel tembaga, Sauki menyebut hal itu sebagai langkah terakhir yang dilakukan. (bul)

Koperasi Papan Nama Tidak akan Dibantu Pusat Mataram (Suara NTB) Tercatat hingga bulan Maret 2013 ini, dari sebanyak 3.728 koperasi terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, dengan jumlah yang wajib Rapat Akhir Tahun (RAT) sebanyak 2.394 koperasi, sekian di antaranya yang terkategori tak aktif atau papan nama, dipastikan tak masuk pada usulan penerimaan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Yang berhak diajukan ke tingkat pusat untuk bantuanbantuan penguatan modal usaha, maupun penambahan Bantuan Sosial (Bansos) lainnya, menurut Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Hendro Kartiko, M. Si,.adalah koperasi yang aktif usaha maupun kelembagaannya.

Aktif atau tidaknya koperasi, biasanya dilihat pada rutinitas kegiatan tahunannya, yaitu RAT, yang dibatasi waktunya hinngga lima bulan di awal tahun. Jika dalam dua tahun terakhir berturut-turut koperasi tak melaksanakan

P. Nastiti Budijanti

kan dana agar kapal itu bisa segera dioperasikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dijual akan ada sanksi tegas. Nelayan yang menjual akan ditangkap aparat kepolisian dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan coba-coba dijual, karena itu perbuatan criminal,’’ katanya.

“Sebenarnya untuk mengatasi kesulitan biaya operasional kapal tersebut para nelayan bisa bekerja sama dengan pengusaha yang menampung atau membeli hasil tangkapan mereka. Pinjaman itu bisa dibayar dari hasil tangkapan,” katanya.

Ali mengatakan, pada 2012 KKP membantu delapan unit kapal untuk nelayan NTB, antara lain untuk nelayan Ampenan, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Bima.

“Bantuan kapal untuk nelayan Ampenan sudah mulai dioperasionalkan dan ternyata cukup berhasil. Ketika melaut bebera-

Mataram (Suara NTB) Pencurian kabel tembaga milik PLN akhir-akhir ini semakin marak. Sebelumnya sebelumnya hanya terjadi di wilayah PLN Rayon Cakranegara, tapi kini kasus serupa semakin luas, tidak hanya di pulau Lombok, bahkan hingga pulau Sumbawa.

(Suara NTB/bul)

Hendro Kartiko

RAT, maka dikategorikan koperasi tak aktif.

Hingga bulan Maret, dari data yang diserap dari kabupaten/kota di NTB, dari sekian jumlah koperasi yang ada, baru sebanyak 26 persen yang sudah melaksanakan kewajiban tahunannya.

“Yang belum, beberapa di antaranya adalah koperasi yang masih baru. Ada keten-

tuan tidak wajib RAT pada awal tahun pendiriannya. Sisanya itu yang macet. Setelah kita upayakan tetap saja begitu, kita serahkan kembali sepenunya kepada pengusus.

Tentunya tidak bisa masuk daftar usulan yang mendapat bantuan pusat,” demikian Hendro di ruang kerjanya, Jumat (5/4).

Beberapa bantuan yang diterima dari pusat, yang pengelolaannya diserahkan langsung kepada koperasi, untuk tahun ini disebutkan di antaranya revitalisasi pasar tradisional di lima pasar, masing-masing sebesar Rp 900 juta. Hanya saja baru KUD Sumber Jaya kabupaten Bima yang sudah menerima bantuan tersebut untuk pelaksanaan revitalisasi, sementara empat lainnya masih menunggu jadwal.

Lainnya, ada penataan (pembangunan) lapak Pedagang Kaki Lima (PKL), sebanyak empat dari enam koperasi yang sudah diajukan yang sudah menerima SK, dengan besaran bantuan masing-

masing Rp 375 juta. Empat koperasi tersebut masingmasing koperasi wanita Dewi Sartika kabupaten Bima, KSU Usaha Bersama kota Bima, koperasi Pendamping Hidup di KLU dan koperasi Perdana di kota Mataram.

Selain, ada empat unit UKM Mart, direncanakan mendapat bantuan untuk pembenahan waserda, pembangunan fisik maupun penambahan peralatan, dijatahkan untuk kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

“Bantuan-bantuan ini diberikan dalam bentuk dana tunai kepada koperasinya, kemudi-

(087 852 525 256)

an dana tersebut yang digunakan oleh koperasi untuk program yang sudah ada,” demikian ditegaskan Hendro. (bul)

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

Alex Tertarik Latih PS Mataram

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Mantan pelatih sepakbola PON NTB Alex Sungkar, tertarik melatih tim Divisi II Nasional, PS Mataram. Untuk itu ia berharap manajemen tim PS Mataram bisa mempercayainya mengisi posisi pelatih di PS Mataram yang akan mengikuti Kompetisi Divisi II Nasional tahun 2013 ini.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (5/4), Alex Sungkar mengaku berambisi untuk melatih anak-anak tim PS Mataram, lebih lagi melatih tim Divisi II Nasional membuat ia tertantang. Sayang sejauh ini PSSI Mataram belum menetapkan pelatih tim Divisi II Nasional, karena jadwal kompetisi II Liga Nasional belum keluar.

Usai mendampingi tim PON NTB di PON XVIII Riau 2012 lalu, Alex melatih tim lokal PS Mataram yang baru-baru ini mengikuti pertandingan sepak bola Perang Bintang di GOR Selaparang Lotim. Hasilnya tim PS Mataram nyaris menjuarai event tersebut. Namun, PS Mataram tak melanjutkan pertandingan semifinal, karena tak puas dengan kepemimpinan wasit.

Hasil tersebut memang sangat mengecewakan Alex, karena banyak hal non teknis yang dinilai janggal.

Namun pelatih berusia 44 tahun tak ingin patah semangat. Setelah memiliki pengalaman melatih tim PON NTB tahun lalu, Alex mengaku memiliki keyakinan tinggi, jika dirinya sanggup menangani klub Divisi II Nasional. (fan)

Lorenzo Catat Waktu Tercepat

Jorge Lorenzo

Torres Gemilang Lawan Rubin Kazan London Dua gol dari Fernando Torres berhasil membuat Chelsea menang atas Rubin Kazan dengan skor 3-1, dalam laga leg pertama perempat final Liga Europa, Jumat dini hari.

Menurut laman Skysports, Penyerang asal Spanyol itu mencetak gol pembuka pada menit 16' dan penutup menit 70'. Sementara satu bola lagi dijaringkan oleh Victor Moses menit 32'.

Hanya saja, leg pertama tidak begitu mulus untuk Chelsea.

Pasalnya Rubin berhasil menjaringkan satu gol tandang lewat tendangan pena l t i

Fernando Torres

Doha Juara dunia MotoGP Jorge Lorenzo mengawali lomba awal musim ini dengan tampil tercepat ketika Yamaha memborong urutan satu hingga tiga pada latihan bebas pertama Kamis, menjelang lomba Qatar Grand Prix, Minggu.

Pembalap dari Spanyol itu melesat di Sirkuit Losail dengan waktu terbaik satu menit 56, 685 detik pada akhir sesi latihan petang. Pembalap dari Inggris Cal Crutchlow, dari Tech3 Yamaha, kedua tercepat dengan waktu 1:56.743 di depan rekan setim Lorenzo dari Italia, Valentino Rossi, yang mengukir waktu terbaik 1:56.756.

“Rasanya amat bagus dapat tampil baik pada awal musim ini. Dengan berhasilnya Yamaha memborong tiga tercepat pada sesi ini, menunjukkan bahwa sirkuit ini amat positif bagi kami,” kata juara dua kali Lorenzo seperti dilansir Reuters.

“Tapi kami harus lebih baik karena lawan kami juga pasti akan berusaha lebih baik,” katanya.

Pembalap debut MotoGP dari Spanyol, Marc Marques, tahun lalu juara katagori Moto2, tampil sebagai pembalap tercepat pengendara Honda di urutan keempat. Rekan setim dan senegaranya serta pembalap favorit Dani Pedrosa berada di urutan kedelapan. (ant/bali post)

Bebras Natcho, setelah John Terry melakukan handball di kotak 12 pas.

Secara keseluruhan bermain apik, dengan 15 menit pertama lebih dahulu membaca permainan tim tamu. Akhirnya mereka keluar menyerang lewat umpan jauh David Luiz kepada Torres yang ada di depan.

Penyerang berusia 29 tahun tersebut berhasil lolos dari kawalan kapten Rubin, Roman Sharonov.

Meski akhirnya Torres terjatuh, tapi masih bisa melakukan tendangan sambil duduk untuk mencetak gol keunggulan Chelesa 1-0.

Kemudian Moses menggandakan keunggulan “The Blues”, setelah mendapat umpan silang dari Cesar Azpilicueta dari sayap kanan. Penyerang asal Nigeria itu melakukan sundulan namun kiper Sergei Ryzhikov berhasil menepisnya, bola liar kemudian ditendang lagi oleh Moses yang masuk ke gawang.

Rubin baru bisa melakukan balasan lewat tendangan penalti Natcho. Berawal dari John Terry yang melakukan handball, setelah lengannya terkena bola tendangan Cristian Ansaldi. Kapten Chelsea itu mendapat kartu kuning, sedangkan hadiah penalti diberikan untuk Rubin.

Dibalas gol, Pasukan Rafael Benitez tidak selesai begitu saja. Juara Liga Champions musim lalu itu, justru bersemangat menyerang sampai akhirnya tercipta gol penutup yang dicetak Torres.

Selanjutnya Chelsea akan bertandang ke Rusia untuk menghadapi Rubin, dalam laga leg kedua Liga Europa pada minggu depan. Di situlah akan diputuskan siapa tim yang akan lolos ke babak semi final.

Pertandingan perempat final leg pertama lainnya yaitu Tottenham 2-2 Basel; Fenerbahce 2-0 Lazio; Benfica 3-1 Newcastle. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Lampaui Rekor di Kejurnas Atletik

Arsyad Gani : Disiplin dan Kerja Keras Kunci Sukses Sudirman Mataram (Suara NTB) Keberhasilan pelari remaja unggulan NTB Sudirman Hadi meraih emas di nomor 200 meter pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik Remaja dan Junior di Jakarta tidak lepas dari disiplin dan kerja keras. Artinya, jika menuruti semua arahan yang diberikan saat mengikuti pemusatan latihan nasional (pelatnas), maka target akan bisa tercapai.

H. Arsyad Gani

‘’Disiplin dan kerja keras merupakan kunci sukses atlet NTB. Begitu juga Sudirman Hadi sangat disiplin berlatih, bahkan Sudirman merupakan atlet yang sudah lebih tahun menjalani Pelatnas PRIMA Pratama,’’ ungkap Ketua Pengprov PASI NTB Drs. H. Arsyad Gani, kepada Suara NTB via ponselnya, Jumat (5/4).

Arsyad yang juga Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB menjelaskan, catatan waktu yang diraih Sudirman di nomor 200 meter adalah 22,19 detik. Catatan waktu Sudirman lebih cepat 00,56 detik dibandingkan limit waktu mengikuti kejuaraan dunia remaja yang ditetapkan IAAF yaitu 22,75 detik.

Dengan hasil capaian prestasi tersebut, Sudirman kata Arsyad dipastikan berlaga dalam ajang Kejuaraan Dunia Remaja 2013 di Donetsk, Ukraina pada 10-14 Juli 2013 yang diadakan Federasi Atletik Internasional (IAAF). “Selain akan mengikuti kejuaraan dunia di Donetsk Ukraina,” tutur Arsyad seraya menambahkan hasil perolehan medali NTB, yakni 4 emas dan 2 perak.

Ditambahkannya, perolehan medali NTB di kejurnas atletik bergengsi tersebut belum berakhir. Pasalnya kontingen NTB masih punya peluang untukmenambah perolehan medali emas, karena masih ada beberapa atlet NTB yang akan mengikuti pertandingan final Sabtu (6/ 4) ini. (fan)

(Suara NTB/fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIKONTRAKKAN

KURSUS Hanya 270.500

SIARAN TV

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 6 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

RUMAH MAKAN

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Film Korea Makin Banyak Peminat Seoul – Film Korea menarik semakin banyak pecinta film datang ke bioskop, dengan bukti pemecahan rekor jumlah penonton bioskop pada catur wulan pertama tahun ini.

Menurut Dewan Perfilman Korea (KOFIC), yang melacak angka film laris resmi, 38.450.000 orang pergi untuk melihat film Korea di bioskop setempat pada catur wulan pertama tahun ini.

Rekor sebelumnya adalah 37.220.000 orang tercatat pada kuartal ketiga tahun lalu.

Rekor penonton untuk kuartal pertama itu naik 53,9 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Tujuh dari top 10 tiket terlaris adalah untuk film Korea seperti “Miracle In Cell No. 7,” “The Berlin File”, “New World”, dan “My Paparotti.”

Didorong oleh popularitas film Korea tersebut, 55,44 juta tiket senilai 406,3 miliar won (361,5 juta dolar AS) terjual untuk semua film yang diputar di bioskop lokal pada kuartal pertama.

Ini merupakan kenaikan 34,9 persen penonton dan peningkatan 28,3 persen penjualan karcis dari setahun yang lalu, menurut KOFIC. “Kuartal pertama ini biasanya musim sepi penonton. Tetapi hasil tersebut terjadi karena menonton film kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan kualitas keseluruhan film Korea telah meningkat,” kata dewan itu menjelaskan. (ant/bali post)

Sering Dibandingkan dengan Charly VOKALIS baru band pop Melayu ST 12, Ridho Tuah membenarkan ada saja yang membandingkan dirinya dengan mantan vokalis Charly van Houten.

“Banyak yang menyindir kalau aku nggak bisa,” kata vokalis berusia 16 tahun tersebut.

Meski kerap mendapat celaan Ridho tidak gentar. Ia bertekad untuk memberikan penampilannya yang terbaik.

“Aku bernyanyi dengan karakterku sendiri supaya dikenal penggemar,” kata Ridho saat peluncuran album baru ST 12 berjudul “Lentera Hati”.

Ridho merupakan vokalis ST 12 pilihan Pepep, pendiri band tersebut, setelah melakukan audisi ratusan orang di beberapa kota di Indonesia. Pepep mengaku merasa klik dengan karakter vokal remaja asal Bangkinang, Riau, tersebut. Pepep pun merasa ia tidak bisa mencari vokalis dengan suara mirip vokalis terdahulu bila ingin ST 12 terlihat berbeda.

“Aku nggak mungkin cari yang kayak Charly. Dia the one and only. Kalau aku cari yang sama, berarti sama aja dong. Aku pengen cari yang beda,” kata Pepep.

Sebagai anggota yang baru bergabung, Ridho berharap ST 12 bisa berjaya lagi dan dapat memberikan inspirasi. (ant/bali post)

Buku “Kuantar ke Gerbang”

”Kuantar ke Gerbang” akan Difilmkan Jakarta (Suara NTB) – Biografi “Kuantar ke Gerbang” karya Ramadhan K.H yang memuat kisah Inggit Garnasih dengan Presiden Soekarno akan difilmkan.

Manu Sukmajaya yang akan menjadi produser film itu mengatakan, film ini nanti akan persis seperti cerita dalam buku, mengenai pengorbanan Inggit Garnasih selama mendampingi Soekarno dari

tahun 1923 hingga 1943.

Ia tertarik mengangkat kisah ini ke layar lebar karena keprihatinannya terhadap sosok Inggit Garnasih. Manu mengaku dari 10 orang Jawa Baratdaerah asal Inggit yang ditanyanya mengenai sosok Inggit Garnasih, belum tentu ada yang tahu.

Manu mengaku sebenarnya ia telah merencanakan untuk membuat film ini sejak

Los Angeles – Beyonce dan Jay-Z antara lain terpilih mengisi lagu dalam film The Great Gatsby, yang diangkat dari novel klasik dan disutradarai Baz Luhrmann.

Studio musik Universal, Kamis, mengeluarkan daftar lagu untuk film itu dengan menampilkan Beyonce, Lana Del Rey, dan Florence+the Machine, serta lagu baru 100$ bill oleh penyanyi rap Jay-Z, yang menjadi produser eksekutif untuk lagu utama film tersebut.

Beyonce akan melantunkan lagu dari mendiang penyanyi Inggris Amy Winnehouse, Black to Black.

Soundtrack tersebut akan diedarkan ke seluruh dunia oleh Interscope Records pada 6 Mei, mendahului pembukaan film produksi Warner Bross itu di bioskop-bioskop Amerika pada 10 Mei. Film-film Luhrmann dikenal selalu menyajikan lagu pilihan dan kontemporer. Mereka sudah menghasilkan lagu-lagu film yang laris, di antaranya Lovefool untuk film Romeo + Juliet pada 1996, dan Lady Marmalade untuk film Moulin Rouge pada 2001 yang dinyanyikan Christina Aguilera, Lil Kim, Mya, Missy Ellio, dan Pink.

The Great Gatsby adalah adopsi paling anyar dari novel F Scitt Fitgerald mengenai ekstravaganza, kemerosotan dan ilusi, dibintangi aktor Leonardo DiCaprio yang menjadi milioner misterius, Jay Gatsby.

Selain itu ada Tobey Maguire sebagai pembawa suara untuk Nick Carraway dan Carey Mulligan sebagai Daisy Buchanan. (ant/bali post) Beyonce

yang akan berperan sebagai Inggit Garnasih dan Ir Soekarno. Tetapi, ia sudah berencana akan memulai pengambilan gambar pada awal tahun depan sehingga diharapkan film sudah bisa tayang sekitar Desember 2014. “Kami tidak akan menyimpang (dari buku).

Dikurangi mungkin, tapi kalau ditambah nggak boleh,” tuturnya. (ant/bali post)

Lagu sebagai Media Kampanye Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pilkada NTB 2013, masing-masing pasangan calon memanfaatkan berbagai media untuk bersosialisasi dan mengkampanyekan dirinya. Salah satu media baru yang digunakan adalah lagu. Salah satu calon Gubernur dalam Pilkada NTB mempunyai lagu sendiri dalam bahasa Sasak.

Lagu tersebut berisi ajakan untuk memilih sosok calon Gubernur tersebut dalam Pilkada yang akan berlangsung bulan Mei mendatang. panye belakangan ini.

“Apabila memenuhi unsur kampanye dalam lirik lagu itu, walaupun lagu itu adalah produk seni, maka bagi kami itu harus ditindak,” ujarnya kepada Suara NTB. Badrun menambahkan sejauh lagu

Lobar Sumbang 25 Persen Pelancong di NTB Beyonce dan Jay-Z, Pengisi Lagu ’’The Great Gatsby’’

Bung Karno, tetapi tentang sosok Kusno yang dikenal sebagai Bung Karno. Bukan tentang politik,” kata Manu kepada wartawan saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Kusno merupakan panggilan Inggit Garnasih kepada Soekarno. Manu belum memiliki bayangan siapa yang akan menyutradarai film ini, begitu juga dengan tokoh

KPID akan Kaji Bersama KPU NTB dan Bawaslu

Terkait lagu sebagai media kampanye, Ketua KPID NTB, Badrun AM menyampaikan akan mengkaji hal tersebut bersama KPU NTB dan Bawaslu bagaimana pengaturannya. Lagu menurutnya menjadi media baru dalam berkam-

Ridho Tuah

tahun 1981. Ia pun telah menemui Inggit pada tahun itu untuk membuat semacam persetujuan dengannya.

Sayangnya, lanjutnya, situasi politik zaman itu tidak memungkinkannya untuk menggarap film tentangnya.

Soekarno dalam film ini pun nanti akan ditampilkan sebagai seorang manusia, bukan tokoh politik besar.

“Ini bukan menunjukkan

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat H. Zaini Aroniy menyatakan jika dikaitkan dengan program nasional bahwa NTB menjadi koridor lima Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ( MP3EI) yang ditekankan pada sektor pariwisata dan ketahanan pangan, maka Lobar menjadi salah satu daerah yang ikut berkontribusi besar. Khusus di sektor Pariwisata, daerah yang dikenal dengan motto Patut Patuh Patju ini mampu menyumbangkan 25 persen pelancong atau wisatawan di NTB. “Lobar menyumbangkan hampir 25 persen pelancong yang ada di NTB dalam sektor pariwisata,” ujarnya Jumat (5/4) pada saat peresmian forum kelompok tani.

Dijelaskan Zaini, sektor Pertanian peternakan dan perkebunan di Lobar mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 25 persen sedangkan dari sektor pariwisata dan perhotelan menempati posisi tertinggi PDRB lobar pada angka 27 persen lebih. Ditegaskan oleh Zainy jika sektor pariwisata pada tahun 2012 kemarin, mengalami peningkatan cukup signifikan.

Sementara itu, produktivitas pertanian di Lobar mencapai angka 170 Ribu ton jika disetarakan dengan beras ini berjumlah 106 Ribu ton beras sedangkan kebutuhan Lobar sekitar 85 Ribu ton.

Hal ini menandakan Lobar surplus beras hingga 24 ribu ton lebih beras. Sedangkan untuk peternakan Lobar bisa menyumbang 74 Ribu ekor sapi dalam program

Bumi Sejuta Sapi di NTB. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi menyatakan, hadirnyua badan usaha milik perusahaan (BUMP) yang satu satunya di NTB ini menandakan bahwa para petani lebih mampu lagi untuk mengorganisasi diri menjadi lebih baik. Kesadaran ini diharapkan tidak hanya dikelompok petani tapi diharapkan juga kepada para kelompok ternak dan para kelompok pengerajin. “Ini menandakan kalau petani di NTB, khsusunya di Lombok Barat maju,”ujar Zainul.

Sementara itu, diusai peresmian Direktur PT Tani Jaya Makmur, Muhaammad Sayuti, mengatakan keberadaan PT Tani jaya Makmur ini dibantu oleh beberapa pemlik modal dan beberapa kelompok usaha diharapakan ini bisa disejajarkan dengan keberadaan PT yang lainnya, karena saat ini kelompok usaha yang bergabung yakni pembenihan sapi, pengembangan tanaman Hutikultura serta pengambangan sapi Bali.

Selain produk pihaknya juga akan mengembangkan bahan pengawet yang ramah lingkungan dan itu diupayakan secara maksimal.

“Agar tidak ada lagi bahan pengawet yang mengandung pormalin,”cetusnya.

Kedepannya pengembangan koperasi perusahaan ini berorentasi kepada bisnis.

Sementara itu terkait dengan keterlibatan Dinas Pertaanian yang ada baik di pemprov maupun di Kabupaten, Sayuti mengatakan selama ini menjadi payung dalam kegiatannya. (her)

tersebut diputar di media sebelum masuk masa kampanye, maka pihaknya mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi.

Pihaknya pun akan melihat komposisi atau lirik lagu tersebut seperti apa. Jika lir-

ik lagu tersebut tidak berisi ajakan untuk memilih atau murni sebagai karya seni, maka pihaknya tidak bisa melakukan penindakan.

“Lalu apabila lagu itu diputar di rumah-rumah penduduk, itu akan menjadi bagian yang akan kami diskusikan dengan Bawaslu,” imbuhnya. KPID akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap penyebaran lagu tersebut jika dilakukan di luar masa kampanye.

Tidak hanya lagu yang dijadikan media kampanye, pe-

san siaran (broadcast) di media sosial seperti Blackberry Messanger, Facebook, Twitter, dan lainnya juga akan menjadi kajian pihaknya bersama KPU NTB dan Bawaslu. Pesan siaran juga merupakan model baru yang digunakan oleh tim kampanye untuk berkampanye.

Banyak sekali cara orang melakukan kampanye. Itu akan menjadi catatan kami di Pilkada. Sejauh memenuhi unsur kampanye, mengajak orang untuk memilih, itu harus ditindak,” tandasnya. (yan)

Min Sunye Wonder Girls Hamil Seoul – Min Sunye Wonder Girls mengumumkan dirinya tengah mengandung tiga bulan lewat akun Twitter, Kamis (4/4).

“Saya menghargai para ibu di dunia yang telah mengalami misteri dan keajaiban hidup ini. Kami telah dianugerahi dengan bayi bulan madu,” tulis personil dari grup asal Korea Selatan itu.

“Kini saya memasuki bulan ketiga dan saya pikir ini waktu yang tepat untuk mengumumkan kehamilanku. Saya harap semua dapat membantu doa agar bayi ini dapat tumbuh sehat di rahimku.”

Pengumuman itu datang berselang beberapa bulan setelah Min menikahi pria Korea-Kanada James Park Januari silam yang menuai ucapan selamat

dari para penggemarnya.

Sebelumnya, beredar rumor bahwa dia akan hengkang dari Wonder Girls karena kehamilannya, demikian dikutip laman Channel News Asia.

Namun, agensi JYP Entertainment menepis kabar tersebut dan mengatakan bahwa Min sedang menjalani rehat dan tetap menjadi bagian dari Wonder Girls. (ant/bali post)

ST 12 Luncurkan Album Lentera Hati Jakarta (Suara NTB) – Band ST 12 kembali mengeluarkan album setelah beberapa waktu tidak mengeluarkan materi baru. Dengan formasi baru, ST 12 meluncurkan “Lentera Hati” berisi 10 lagu dengan single andalan “Putih-Putih Melati”.

Judul “Lentera Hati” lahir dari Pepep sang drummer yang sempat dilanda kesedihan setelah ditinggal personil terdahulu. Bagi Pepep, yang membuatnya tetap semangat membuat karya adalah ST Setia, sebutan bagi penggemar ST 12.

“Aku pengen ST 12 seperti lentera, menerangi. Semoga ST 12 bisa jadi lentera bagi fans,” kata Pepep saat jumpa media di Jakarta Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Pepep juga memperkenalkan personil baru ST 12 setelah tidak lagi diisi Charly van Houten pada vokal dan Pepeng di gitar.

Tampil berempat, kini ST 12 beranggotakan Pepep (drum), Ridho Tuah (vokal), Indra (bas), dan Koko (gitar).

Format baru ini membuat ST 12 tampil beda dengan yang terdahulu. Selain karakter vokal Ridho yang berbeda dengan Charly, tiga

personil lainnya turut menyumbangkan suara dalam beberapa lagu.

“Sekarang ST 12 kami nyanyi berempat.

Itu yang membedakan dengan yang dulu,” kata Pepep.

Meski kini telah berempat, sampul album terbaru mereka hanya memuat foto Pepep dan Ridho. Menurut Pepep, hal ini terjadi karena saat pembuatan sampul album, kedua personel lainnya masih terikat dengan label masingmasing dan masih menjalani prosedur pindah label. (ant/bali post)

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Polri Berterima Kasih kepada Pengunggah Video ”Youtube” Jakarta (Suara NTB) Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengucapkan terima kasih kepada pengunggah video tentang polisi pemeras turis karena hal itu bisa langsung mengkritik kinerja kepolisian agar menjadi lebih baik.

(ant/bali post)

KELANGKAAN BBM - Pengumuman BBM jenis solar habis terpasang di SPBU jalan Agus Salim, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (4/4). Subsidi BBM yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dinilai sudah salah sasaran.

Subsidi BBM Salah Sasaran Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Raden Pardede mengemukan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jumlahnya ratusan triliun rupiah sudah salah sasaran.

Berdasarkan data yang dimilikinya, penikmat subsidi BBM adalah kendaraan dinas pemerintah sebanyak 160.000-170.000 unit dan masyarakat pemilik 10,5 juta kendaraan pribadi.

“Di luar itu masih ada pemilik 80-90 juta motor, pemilik 2,5-2,8 juta bus (plat kuning dan hitam), serta pemilik 4,5-5 juta truk baik plat kuning maupun plat hitam,” kata Raden Pardede pada “Coffee Morning Dalam Rangka Membahas Energy Subsidy Reform” di ruang rapat Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat.

Raden Pardede, menjelaskan, dilihat dari pengeluaran per kapita, penikmat subsidi BBM adalah 100 juta penduduk menengah yang diperkirakan memiliki mobil atau motor, dan 50 juta penduduk yang memiliki mobil sekaligus motor. “Jadi, penikmat subsidi BBM itu ya kelas menengah dan atas. Mereka ini yang terpengaruh langsung atas naik tidaknya harga BBM,” kata ekonom senior itu.

Adapun 70 juta penduduk rentan, menurut Pardede, paling banter memiliki satu motor. Sedangkan 29 juta penduduk yang masuk kategori miskin adalah pengguna kendaraan umum yang tidak terpengaruh langsung terhadap naik tidaknya harga BBM. Namun kenaikan harga BBM akan berpengaruh kepada penduduk kelompok rentan dan miskin, karena kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan ongkos angkutan umum.

Raden Pardede juga mengungkapkan, bahwa per 18 Juni lalu, dibandingkan dengan negaranegara produsen minyak lainnya, harga BBM di Indonesia jauh lebih murah. Dengan harga Rp 4.500 per liter, Indonesia yang memiliki produksi minyak 982.000 barel per tahun berada di urutan ketiga termurah setelah Arab Saudi yang memprokduksi 9.570.000 barel per tahun menjual BBM Rp 1.155, dan Venezuela yang memiliki produksi 2.453.000 barel per tahun dan menjual BBM dengan harga Rp 154/liter.

Harga BBM Indonesia, katanya, jauh lebih murah dibanding Norwegia yang menjual Rp 24.727 per liter (produksi 1.900.000 barel per tahun), Inggris yang menjual Rp 20.696 per liter (produksi 1.099.000 barel per tahun), Brasil Rp 13.866 per liter (produksi 2.600.000 barel per tahun), Kanada Rp 12.839 per liter (produksi 3.592.000 barel per tahun), Cina Rp 8.910 per liter (produksi 10.730.000 barel per tahun), dan Iran Rp 5.521 per liter (produksi 4.231.000 barel per tahun).

Menurut Raden Pardede, sejak 2006 besaran subsidi BBM telah meningkat pesat dari tahun ke tahun, yang pada 2012 mencapai Rp 212 triliun.

Akibatnya, dalam realisasi belanja APBN 2012 dan dalam RAPBN 2013 anggaran untuk subsidi BBM, LPG, & BBN jauh melebihi dibanding anggaran untuk belanja bantuan sosial dan belanja modal.

“Namun kalau harga harus dinaikkan maka rumah tangga miskin harus dapat proteksi atau bantuan sosial sehingga kemiskinan tidak meningkat dan kesenjangan tidak melebar,” kata Pardede. (ant/bali post)

Politisi Menyeberang Parpol Kian Marak Jakarta (Suara NTB) Politisi yang menyeberang dari parpol satu ke parpol lain kian marak terjadi. Hal ini dipicu oleh kian dekatnya momentum penyerahan Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif di Pemilu 2014.

Kemarin, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sudewo mengatakan, dirinya dalam waktu dekat menyampaikan pengunduran dirinya sebagai kader Partai Demokrat. “Insya Allah, dalam waktu dekat ini saya akan menyampaikan pengunduran diri saya sebagai kader Partai Demokrat, sekaligus pengunduran diri sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PD,” kata Sudewo saat dihubungi di Jakarta.

Anggota Komisi V DPR RI itu selanjutnya akan bergabung ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). “Ya, saya akan bergabung dengan Partai Gerindra.

Mohon doanya,” kata Sudewo. Ia menambahkan, untuk pencalonan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, dirinya akan menjadi caleg dari daerah pemil-

ihan Jawa Tengah VII (Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen).

Sebelumnya, Partai Gerindra memang telah mengungkapkan bahwa Sudewo akan menyeberang ke Gerindra dan sudah menyerahkan formulir pendaftaran sebagai calon legislatif untuk DPR RI. “Ya, memang dia mengajukan diri sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra.

Sudah menyerahkan formulir, Tapi, belum kita putuskan,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Martin menambahkan, tentunya Partai Gerindra tidak serta merta menerima Sudewo dan menjadi caleg dari partai itu.

“Kita sedang dalami rekam jejak dari Pak Sudewo. Jangan sampai nanti memindahkan permasalahan dari Demokrat ke Gerindra,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan akan meminta klarifikasi kepada Sudewo yang dikabarkan pindah partai. “Saya akan panggil Pak Sude-

wo dan sampai sekarang belum bisa dihubungi,” kata Nurhayati Selasa lalu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Tjatur Sapto Edy, membenarkan kabar bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida, akan bergabung dengan PAN. “Ya, beliau akan bergabung,” kata Tjatur di Jakarta, Jumat.

Tjatur - yang juga Ketua DPP PAN itu - mengatakan partainya menyambut baik kehadiran Laode Ida. “Laode merupakan tokoh masyarakat Indonesia Timur, sudah dua kali menjadi pimpinan DPD RI. Jadi PAN bangga dengan bergabungnya Laode Ida ke PAN,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Tjatur juga menilai Laode merupakan sosok yang memiliki pengalaman segudang dengan pemikiran serta gagasan yang cerdas. “Tentunya dengan kehadiran Laode Ida, di Indonesia Timur, PAN bisa lebih kuat. Kehadiran Laode Ida membawa angin segar bagi PAN,” kata Tjatur. (ant/bali post)

“Kami terima kasih pada yang mengunggah karena telah mengkritik Polri. Kami juga meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanannya,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat kemarin. Dia mengungkapkan kejadian seperti itu tidak seharusnya dilakukan oleh polisi. Dia juga mengutuk keras pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polantas tersebut.

Boy Rafli juga menyebutkan oknum yang melakukan pelanggaran tersebut akan di-

hukum atas pelanggaran kode etik, hukum disiplin dan tindak pidana. “Kami telah mendapat laporan dari Polda Bali, sudah dilakukan pemeriksaan di Ditpropam Polda Bali,” katanya.

Sebelumnya anggota Kepolisian Resor Badung, Bali, Aipda Komang Sarjana, diduga melakukan pemerasan terhadap wisatawan asal Belanda terkait pelanggaran lalu lintas. Dia dianggap mencoreng citra kepolisian setelah ulahnya memeras turis asal Belanda di pos polisi di Jalan Petitenget, Kuta, Kabupaten Badung, itu

(ant/bali post)

Boy Rafli Amar

diunggah ke video jejaring sosial “Youtube”.

Sejak diunggah empat hari lalu, video menggelikan sekaligus mencoreng citra kepolisian berdurasi 4 menit 50 detik itu telah disaksikan oleh lebih dari 126.300 orang. Pada adegan pertama terlihat wisatawan Belanda bernama Van Der Spek yang mengendarai sepeda motor tanpa helm dihentikan oleh Komang Sarjana yang berpakaian polisi lengkap. Komang Sarjana menggiring turis itu ke pos jaga di “Lio Square” di perempatan Jalan Petitenget.

Di dalam pos itu, Komang Sarjana menjelaskan bahwa pelanggar lalu lintas bisa dikenai hukuman di pengadilan berupa denda sebesar Rp 1.250.000. Turis berambut panjang itu keberatan dengan denda tersebut. (ant/bali post)

Sikap TNI Diapresiasi Solo (Suara NTB) Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof.Dr.H.M Din Syamsudin, MA berikan apresiasi terhadap sikap 11 anggota Group II Kopassus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai sikap kesatria, terkait kasus LP Cebongan, Sleman Yogyakarta, tanggal 23 Maret 2013.

Tindakan penyerangan dalam LP Cebongan, apabila terus dibiarkan akan meruntuhkan wibawa negara, kata Din Syamsudin kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Jumat kemarin. “Ya sangat baguslah kalau ini sudah bisa terungkap dan diharapkan persoalan tersebut bisa cepat selesai, dan yang terpenting kasus-kasus serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Priyo Budisantoso menilai wajar jika KSAD Jenderal Pramono Edhie meraih rejeki simpati dari masyarakat sehubungan pengumuman hasil tim investigasi TNI terkait penyerangan Lapas Cebongan.

“Wajar saja, jika KSAD Pramono Edhie meraih rejeki simpati dari masyarakat. Tidak apa-apa, meskipun ada juga pertanyaan masyarakat mengapa dalam kasus ini antara Pres-

iden dan KSAD sejalan pendapatnya,” kata Wakil Priyo Budisantoso pada forum Jumatan di Senayan Jakarta, Jumat kemarin.

Lebih lanjut Priyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para prajurit muda Kopassus yang dengan tegas bersedia menanggung segala risiko dan bersedia dihukum atas kasus Cebongan. “Saya apresiasi tapi ke depan Indonesia tidak boleh ada tindakan pelanggaran seperti ini lagi. Meskipun dengan atas nama membela kehormatan kesatuan,” kata Priyo.

Menurut Priyo apapun alasannya, tindakan seperti ini tidak bisa dibenarkan.

Priyo mendesak agar para pelaku diadili secara terbuka di pengadilan militer. Priyo juga meminta pimpinan TNI menjamin pengadilan bisa berjalan secara terbuka.

Pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia Stepi Anriani mengimbau Mabes TNI untuk memproses secara adil pelaku penyerbuan tersebut di Pengadilan Militer. Namun di sisi lain, Stepi juga mengimbau, agar Polri lebih serius aksi premanisme di berbagai daerah sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Komandan Jenderal Kopassus TNI AD, Mayjen TNI Agus Sutomo menyatakan siap ber-

(ant/bali post)

KUNJUNGI KOPASSUS - Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Agus Sutomo (kanan depan) menyambut kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri depan) di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (5/4). tanggung jawab atas terjadinya insiden penyerangan yang terbukti dilakukan anak buahnya tersebut. “Semua yang terlibat (sebelas oknum anggotanya) adalah bawahan saya. Jadi saya orang terdepan yang bertanggung jawab,” katanya di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat kemarin.

Ia mengemukakan anggota Kopassus yang tersebar di berbagai wilayah adalah anak buahnya. “Grup I itu Serang, grup II itu Solo dan yang lainnya

itu bawahan saya, itu semua organisasi saya, anak buah saya. Maka sayalah orang yang paling bertangung jawab di institusi Kopassus ini. Saya orang paling terdepan bertanggung jawab,” katanya menegaskan.

Mengenai masalah proses hukum 11 anggota Kopassus yang menyerbu LP Cebongan, Agus menyerahkannya kepada peradilan militer. “Ini semua ada prosedurnya, kita serahkan pada hukum di militer,” ucapnya. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 6 April 2013

Persentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekitar 18 juta lebih penderita diabetes di Negara kita. Timbulnya diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitanya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan keruskan parah pada organ hati , otak ,paru-paru,liver , ginjal, dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisinya akan semakin parah, sehingga persentase kematian akibat penyakt diabetes sangat tinggi.

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat embahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis, sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung ,

hipertensi,ginjal , mata dan lainnya.

Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong Medistra TCM sudah hadri di dunia sekitar 38 tahun, menerpkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria /wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll.

Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa).

Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi

tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia.

Tindakan Korut Dinilai Persulit Perundingan Nuklir Moskow Keputusan Korut baru-baru ini memperkuat kemampuan senjata nuklirnya mempersulit peluang perundingan enam negara tentang penyelesaian nuklir di wilayah itu, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis.

“Peluang melanjutkan pembicaraan enam pihak untuk menyelesaikan masalah nuklir di Semenanjung Korea dirusak parah, jika tidak seluruhnya dihapuskan,” kata juru bicara kementerian luar negeri Alexander Lukashevich.

Pada rapat pleno Komite Sentral Partai Pekerja Korut Maret, pemimpin Korut Kim Jong-un mengatakan bahwa negaranya akan mengadopsi undang-undang yang relevan untuk mempertahankan kekuatan penangkalan nuklirnya.

Ia juga mengatakan negara itu akan sekaligus membangun kekuatan nuklir dan juga membangun ekonominya.

Lukashevich mengatakan

bahwa Rusia secara aktif berkonsultasi dengan semua peserta dari pembicaraan enam pihak tentang program nuklir Korut, dan bahwa Moskow berharap pihak akan kembali ke meja perundingan.

Perundingan nuklir Korut melibatkan Korut dan Korsel, Amerika Serikat, Cina, Jepang dan Rusia. Pembicaraan telah macet sejak tahun 2009. Pada Rabu, tentara Korut mengatakan telah menerima persetujuan untuk meluncurkan serangan tanpa ampun terhadap Amerika Serikat, termasuk mungkin serangan nuklir.

Pernyataan itu menyusul janji oleh Pyongyang pada Selasa untuk memulai kembali

operasi-operasi nuklir di kompleks Yongbyon, termasuk pabrik pengayaan uranium dan reaktornya, demikian Ria Novosti melaporkan.

Korut sementara itu memindahkan peluru kendali jarak menengah ke pantai timurnya, kata pihak Korsel, Kamis, sementara Amerika Serikat memperkuat pertahanan rudal Pasifik-nya di tengah ancaman meningkat dari Pyongyang.

Menteri Pertahanan Seoul, Kim Kwan-Jin, mengatakan peluru kendali itu dapat mencapai “jarak jauh”, tapi tidak sampai ke daratan Amerika Serikat. “Pemindahan itu mungkin bertujuan untuk melakukan uji tembak atau pelatihan militer,” katanya kepada para anggota parlemen.

Korut yang marah terhadap

sanksi-sanksi PBB dan pelatihan militer AS-Korsel, mengeluarkan serangkaian ancaman perang nuklir dalam pekanpekan belakangan ini.

Sementara, Korsel akan menarik pekerjanya dari kompleks industri Kaesong yang dikelola bersama dengan Korut jika tempat itu membahayakan bagi pekerja. “Ketika situasi memerlukan kami melakukan tindakan itu, kami akan menarik semua pekerja Korsel untuk menjamin keselamatan mereka,” kata Menteri Unifikasi Korsel, Ryoo Kihl-jae, kepada media asing.

Peningkatan ancaman dari Korut mencapai titik tinggi baru, dengan Korsel dan sekutunya, Amerika Serikat, meningkatkan pertahanan di dalam dan sekitar semenanjung itu setelah Korut melarang masuk ratusan pekerja Korsel ke Kaesong pekan ini. Fasilitas itu adalah hubungan kerja sama terakhir antara kedua negara. (ant/bali post)

Dokter Mogok, Layanan Kesehatan di Jamaika Lumpuh Kingston Pemogokan dokter dimulai di Jamaika pada Kamis pagi (4/ 4) dan melumpuhkan sebagian besar instalasi kesehatan masyarakat di negeri itu.

“Kebanyakan rumah sakit hanya menawarkan layanan darurat, pemeriksaan klinik telah dibatalkan, perjanjian pasien rawat jalan serta operasi selektif juga dijadwal-ulang,” kata Kementerian Kesehatan Jamaika di dalam satu pernyataan.

Kementerian tersebut menyatakan kementerian telah mengaktifkan protokol darurat dan menerapkan langkah darurat.

Layanan dokter konsultan telah dilibatkan untuk mengoperasi-

kan daerah-daerah kritis. Perhimpunan Dokter Medis Jamaika belum mengkonfirmasi berita mengenai pemogokan itu, seperti dikutip Xinhua. Namun Kementerian Kesehatan menyatakan “sangat banyak dokter tidak masuk kerja sejak pagi ini”.

Menteri Kesehatan Fenton Ferguson, yang berpidato di Parlemen Jamaika pada Kamis sore, mengatakan para dokter mogok karena tertundanya pelaksanaan posisi kerja mereka, yang dijadwalkan berlaku pada tahun fiskal 2013-2014. Sebanyak 2.500 dokter medis bekerja di sistem kesehatan masyarakat Jamaika. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DEWI KEADILAN - Pengunjuk rasa mengenakan kostum Dewi Keadilan (kanan) dan seorang tentara dengan seutas tali saat menggelar aksi teatrikal untuk menuntut persidangan terhadap kejahatan genosida yang terjadi selama konflik bersenjata internal, di Guatemala.

Prancis Tuntut Pria Rwanda Atas Kejahatan Genosida Paris Seorang pria Rwanda, yang ditahan di Prancis atas dugaan terlibat dalam genosida di negara itu pada 1994, pada Kamis didakwa dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, kata sumber pengadilan.

Tito Barahira, mantan wali kota Kabarondo di Rwanda tengah, diduga memainkan peran kunci dalam pembantaian suku Tutsi di gereja kota itu, demikian menurut AFP. Dia ditahan pada Rabu di Kota Toulouse Prancis, hanya beberapa hari

setelah Pengadilan Prancis untuk pertama kalinya memutuskan seorang pria Rwanda, mantan kapten tentara Pascal Simbikangwa, untuk diajukan ke pengadilan atas kejahatan genosida, yang mengakibatkan sekitar 800 ribu orang tewas.

Prancis selalu menolak untuk mengekstradisi tersangka genosida yang ditahan di negara itu ke Rwanda, dengan kekhawatiran mereka tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil, namun telah mengirimkan sejumlah orang ke Tanzania guna diajukan ke Pengadilan Kriminal

Internasional untuk Rwanda.

Namun pada Januari 2012, didirikan unit khusus untuk mengadili kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan tersangka yang ditahan di Prancis. Barahira yang berusia antara 50 dan 60 tahun ditahan pada Rabu di Prancis barat daya, lokasi ia dilaporkan tinggal sendiri, tanpa pekerjaan.

Genosida 1994 di Rwanda yang berlangsung selama tiga bulan kebanyakan mengklaim korban dari etnis Tutsi. (ant/bali post)

Gedung Putih Pantau Perkembangan Flu Burung di Cina Washington Gedung Putih mengamati perkembangan wabah strain baru flu burung di Cina, kata juru bicara pada Kamis, dan menyatakan pemerintah Amerika Serikat siap membantu petugas kesehatan dunia jika diperlukan.

Terdapat 14 kasus akibat virus itu yang terjadi di Cina.

Strain yang disebut disebut H7N9 itu telah menewaskan lima orang, empat dari mereka berasal dari kota pusat keuangan Shanghai. Otoritas kesehatan dunia dalam kondisi siaga.

Tetapi tidak adabukti sejauh ini bahwa flu itu menyebar dari orang ke orang yang akan meningkatkan kekhawatiran terjadinya pandemi.

Staf keamanan nasional Gedung Putih sedang memantau perkembangan wabah, kata juru bicara Caitlin Hayden.

“Dengan berkoordinasi dengan pakar pemerintah yang relevan,

kami melacak wabah dan mempersiapkan reaksi jika diperlukan, “katanya.

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS memeriksa urutan genetika virus dan menilai tingkat keparahannya, kata badan itu dalam lamannya. Tindakan itu rutin dilakukan setiap kali strain baru flu terdeteksi, katanya.

Sementara, Dinas pertanian Cina, Kamis, mengatakan virus flu unggas yang menular, H7N9, telah dideteksi dari sampel merpati yang dikumpulkan di satu pasar di Shanghai, sementara negeri tersebut melaporkan kematian keempat akibat penularan H7N9.

Sampel itu dikumpulkan di satu pasar yang menjual produk pertanian di Kabupaten Songjiang, Shanghai, dan diperiksa positif mengandung virus H7N9 oleh laboratorium rujukan flu unggas nasional, kata satu

pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Setelah melakukan analisis rangkaian gen, laboratorium rujukan flu unggas nasional menyimpulkan rangkaian virus H7N9 yang ditemukan pada merpati sangat sejenis dengan yang ditemukan pada orang yang terinfeksi virus H7N9.

Kementerian tersebut telah memerintahkan peningkatan pemantauan virus flu unggas H7N9 di daerah yang lebih luas, kata Xinhua - yang dipantau di Jakarta, Kamis malam. Masih pada Kamis, tiga lagi dugaan kasus H7N9 dilaporkan di Shanghai, tempat tiga kasus H7N9 pada manusia telah dikonfirmasi. Cina sejauh ii telah mengkonfirmasi 11 kasus penularan H7N9 pada manusia.

Dinas kesehatan Cina telah menjanjikan transparansi dan kerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehu-

bungan dengan penularan rangkaian baru virus flu unggas pada manusia. Pusat bagi Pencegahan dan Pemantauan Penyakit Cina, Rabu (3/4), mengatakan tak

ditemukan penularan dari-manusia-ke-manusia virus H7N9 dan tak ada hubungan epidemiologi antara semua kasus yang telah ditemukan. (ant/bali post)