Snt06062014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 6 JUNI 2014

16 HALAMAN NOMOR 75 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wakil Menteri Agama Buka Silaturahim dan Halaqoh Nasional NW Seruan perjuangan, pokoknya NW (Nahdlatul Wathan), pokok NW iman dan takwa. Begitulah kata-kata itu bergemuruh dengan antusias dan penuh semangat, saat organisasi masyarakat NW menggelar Acara Halaqoh Dan Silaturahim Nasional Nahdlatul Wathan di Gedung Sasana Kriya TMII Jakarta, Rabu (4/6).

HADIR dalam acara tersebut Wakil Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota DPR RI Daerah pemilihan NTB, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia, Duta Besar Mesir, Prof. Dr. Quraisy Syihab dan para cer-

dik pandai lainnya.

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya, menilai ajaran yang dibawa pendiri NW TGKH. Zainuddin Abdul Majid, di negeri ini sangat mengindonesia. Almagfurullah betul-betul menjiwai suasana kebangsaan bangsa Indonesia. ‘’Karena itu, ia diterima oleh seluruh pihak di semua lembaga

dan di semua lapisan masyarakat.

Nahdlatul Wathan ini di manapun benihbenihnya ditaburkan itu akan tumbuh subur,” sanjungnya.

Sebagaimana diketahui saat ini NW telah tersebar di 20 provinsi yang berada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, serta telah memiliki lebih dari 900 sekolah dari seluruh tingkatan.

Halaqoh dan silaturahim nasional yang dibuka Wakil Menteri Agama ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara Dr. H. Rosiady H. Sayuti, MSc, menjelaskan, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

BUKA - Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Umum PB NW TGH. M. Zainul Majdi memukul beduk sebagai tanda dibukanya halaqoh dan silaturahim nasional NW di Sasana Kriya TMII Jakarta, Rabu (4/6).

Mantan Kasat Reskrim Berkelit

KPK Putar Tiga Rekaman Mataram (Suara NTB) Nyaris semua saksi penting yang dihadirkan di persidangan kasus suap mantan Kajari Praya, Subri, SH, MH, berkelit ketika dikonfrontir soal keterlibatannya.

Dalam upaya menemukan fakta yuridis, Jaksa KPK memutar rekaman pembicaraan antara terdakwa dengan pihak yang dijadikan saksi. Demikian juga yang dilakukan KPK ketika meminta keterangan Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah (Lo-

teng), Iptu Deni Septiawan (sekarang yang bersangkutan dimutasi sebagai perwira di Ditreskrimum Polda NTB), Kamis (5/6) sore kemarin.

Dua jaksa KPK, Ali Fikri, SH, MH dan Asrul Alimina, SH, MH awalnya mendalami peran Deni Septiawan dalam dugaan konspirasi penjerumusan Sugiharta alias Along dalam

sengketa tanah dengan Bambang W. Soeharto. Jaksa ingin mengetahui sejauhmana intrervensi Bambang sebagai Dirut PT. Pantai Aan dan Lusita Anie Razak terhadap penyidik Polres Loteng untuk mempercepat penyidikan kasus Along jilid I dan II. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN - Mantan Kasatreskrim Polres Loteng Deni Septiawan diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kajari Praya, Subri dalam sidang di Pengadilan Tipikor di Mataram, Kamis (5/6) kemarin (kiri). Sementara Subri tertunduk saat mendengar keterangan saksi.

TO K O H

Pembayaran Mengendap Rp 8 Miliar

Siaga Antisipasi Kemarau

M. Hasim

PERUM Bulog ikut siaga mengantisipasi dampak musim kemarau panjang yang akan datang. Sekitar 100.000 ton stok beras disiapkan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Wilayah NTB, Ir. M. Hasim di Mataram mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi segala kemungkinan dampak negatif dari musim kering tahun ini. ‘’Bulog menyiapkan ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya, Kamis (5/ 6) kemarin.

M. Hasim menyebut pihaknya terus melakukan serapan di lapangan, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Usut Dugaan Suap Hakim KOMISI Yudisial (KY) RI belum berhenti “memburu” informasi penting terkait dugaan suap ke hakim PN Praya. Dua aktor yang diduga terlibat dalam kasus suap itu, mantan Kajari Praya, Subri, SH.MH dan Direktur PT. Pantai Aan, Lusita Anie Razak, menjadi sasaran pemeriksaan terbaru lembaga pengawas perilaku hakim ini.

Pemeriksaan oleh tim KY terjadi beberapa waktu lalu. Dalam rangkamemudahkan pemeriksaan, Bersambung Ridho Ardian Pratama ke hal 5 (Suara NTB/ars)

Tujuh Kabupaten/Kota Nunggak Raskin

Mataram (Suara NTB) Data dari Perum Bulog Divre NTB, sampai dengan posisi saat ini, jumlah uang pembayaran raskin yang masih belum dibayarkan alias mengendap di kabupaten/kota mencapai Rp 8 miliar. Tertunggaknya pembayaran raskin itu dikhawatirkan akan mengganggu distribusi raskin pada bulan berikutnya terutama menjelang bulan puasa dan lebaran.

Hal itu dikatakan Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) NTB, Ir. M. Hasim dikonfirmasi usai menghadap Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH terkiat dengan rencana evaluasi program raskin , Kamis (5/6) siang kemarin di kantor Gubernur.

“Sampai kemarin itu, tunggakan kurang lebih sekitar Rp 8 miliar lebih,”sebutnya.

Terkiat dengan tunggakan raskin yang masih mengendap di kabupaten/kota itu, Hasim mengatakan Pemprov NTB telah bersurat yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si kepada pemerintah kabupaten/kota yang masih menunggak. ‘’Untuk segera menyampaikan kepada pelaksana di

lapangan untuk segera membayar atau melunasi. Karena itu nanti akan mengganggu penyaluran berikutnya terutama menjelang puasa dan lebaran,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, hanya tiga kabupaten/ kota yang tidak menunggak pembayaran raskin.

Bersambung ke hal 5

Menelisik LHP atas LKPD 2013 (1)

Hibah dan Bansos Naik Signifikan Pemprov NTB kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013. Ini merupakan WTP ketiga kali yang diperoleh Pemprov NTB. Namun, temuan apa saja yang terkandung dalam dokumen LHP tersebut ?

Tahun 2012 2013

Realisasi Belanja Hibah Rp 549,15 miliar Rp 669,15 miliar

Realisasi Bantuan Sosial Rp 82,35 miliar Rp 55,88 miliar

* Sumber : L HP BPK RI, diolah Litbang Suara NTB

KECENDERUNGAN meningkatnya jumlah belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) di tahun – tahun Pilkada dan Pemilu memang bukanlah isapan jempol. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bersambung ke hal 5

Total Hibah dan Bansos Rp 631,5 miliar Rp 725,03 miliar

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

Halaman 2

Izin Operasional akan Dicabut

(Suara NTB/cem)

Percantik Ruang Pelayanan HASIL studi banding yang dilakukan oleh Lurah se – Kota Mataram beberapa waktu lalu, tentu ada yang telah menerapkannya. Namun ada juga yang masih menunggu ancang – ancang program yang akan dilaksanakan. Seperti halnya, Kelurahan Gomong. Hasil studi bandingnya ke Bandung, langsung diterapkan dengan mempercantik ruang pelayanan administrasi.

Lurah Gomong, Muhammad Erwan mengatakan, pada dasarnya yang paling penting diterapkan di Pemerintah Kelurahan adalah bagaimana sistem pelayanan yang baik, cepat, mudah dan nyaman, sehingga ada kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat. Upaya tersebut, salah satunya, dengan mempercantik ruang pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memang mengurusi persoalan administrasi. “Bagaimana agar kita bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ungkap Erwan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/6).

Inisiasi tersebut, katanya, dilakukan setelah melakukan studi banding di salah satu kecamatan di Bandung. Erwan melihat, sistem dan ruang pelayanan sangat menarik dan membuat masyarakat betah berada di ruangan tersebut. Atas dasar itu, khususnya pelayanan pihaknya mengadopsi dari Bandung. “Kalau pelayanan kita adopsi dari sana (Bandung, red),” sebutnya.

Terlepas dari itu, pihaknya mencoba mensinkronkan arahan Walikota Mataram, bahwa Kelurahan merupakan pemerintah terdepan di masyarakat. Langkah penataan, peningkatan pemanfaatan, performance, ketepatan dan kecepatan serta alur pelayanan harus jelas diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, agar membuat masyarakat lebih nyaman berada di Kantor Kelurahan ketika mengurus administrasi, pihaknya menyediakan wi fi gratis, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.

“Kita juga sediakan wi fi gratis di sini,” akunya. Erwan mengakui, dana yang digunakan untuk mempercantik ruang administrasi tersebut, berasal dari swadaya mandiri kelurahan.

Dan ada yang memang sebagian berasal dari masyarakat.

Pada intinya, menata ruang pelayanan tidak membutuhkan dana besar, tetapi tergantung keinginan individu.

Dia berharap, dengan sistem pelayanan tersebut, dapat mempermudah serta memberikan pelayanan prima, kenyamanan, kepuasan, efisien dan ketepatan waktu kepada masyarakat. (cem) Muhammad Erwan

Gebyar PBB Bisa Dimajukan MASIH rendahnya capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kota Mataram hingga Bulan Mei, mendapat tanggapan dari DPRD Kota Mataram. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi, SE., kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (5/6) kemarin menyarankan supaya jadwal Gebyar PBB dimajukan. Ini untuk mendongkrak capaian PAD dari penerimaan PBB. ‘’PBB ini kan PAD yang didaerahkan, jadi harus bisa maksimal,’’ ujarnya. Menurut Suryadi tahun 2013 lalu Pemkot Mataram terbilang sukses mengelola penerimaan PBB. Bahkan capaiannya tahun lalu melampaui target.

Meski tidak terlalu khawatir dengan capaian PBB yang baru mencapai 11 persen hingga Bulan Mei, tetapi paling tidak, Pemkot Mataram melalui Dispenda bisa menerapkan pengalaman tahun lalu untuk menggarap penerimaan PBB dengan masksimal tahun ini. ‘’Sebelumnya kan Pemkot sukses mencapai target,’’ cetusnya. Meskipun seperti penjelasan Kepala Dispenda Kota Mataram, bahwa walaupun awal-awal capaian PBB masih rendah, namun ketika gebyar PBB digelar, penerimaan akan meningkat signifikan. Toh begitu, politisi PAN ini tetap menyarankan supaya kegiatan Gebyar PBB bisa dilaksanakan lebih awal. ‘’Lebih awal gebyar dilakukan lebih baik,’’ imbuhnya. Hal ini mengingat setiap tahun gebyar PBB selalu sukses menggaet partisipasi masyarakat membayar pajak. Bahkan karena gebyar dipandang cukup sukses, Suryadi mengimbau agar sebaiknya gebyar itu tidak terbatas pada penarikan PBB, tapi juga pajak-pajak lainnya. ‘’Jangan cuma untuk PBB saja tapi juga untuk yang lain, seperti parkir,’’ sarannya. Dalam hal retribusi parkir, tentu masyarakat membutuhkan karcis parkir. Karcis ini, lanjut Suryadi bisa dibuatkan door prize dengan hadiah yang dapat merangsang partisipasi masyarakat. Ia yakin, kegiatan gebyar bukan semata-mata karena hadiah lantas membuat masyarakat tertarik berpartisipasi. ‘’Ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Karena biasanya pelayanan kepada masyarakat masih kurang.

Yang jelas, masyarakat ingin diservice,’’ terangnya. Apalagi selama ini retribusi parkir tepi jalan umum misalnya, tidak pernah mencapai target. Sehingga, kalau ada terobosan baru seperti membuat acara gebyar serupa untuk retribusi parkir tepi jalan umum. (fit)

Lalu Suryadi (Suara NTB/fit)

Pengusaha Salon dan Spa Dinilai Keliru Kelola Izin Mataram (Suara NTB) Beberapa fasilitas yang ditemukan, seperti minuman beralkohol, ruangan, tempat karaoke di beberapa salon dan spa masih saja mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, menilai pengusaha telah keliru memanfaatkan atau mengelola izin operasional yang diterbitkan, sehingga pihaknya menekankan pengusaha harus segera mengurus izin fasilitas yang dimiliki secara terpisah.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perijinan BPMP2T Kota Mataram, I Gusti Pariawan mengatakan, sebenarnya, tidak ada persoalan terkait izin yang diterbitkan atau dimohon oleh pengusaha. Hanya saja, sambungnya, pengusaha salah mengar-

tikan atau keliru memanfaatkan izin yang dikeluarkan.

“Kalau izinnya tidak salah, pengusahanya yang salah menafsirkan,” ungkap Pariawan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/6).

Pariawan menekankan, pengusaha harus mengurus

izin secara terpisah terkait fasilitas yang disediakan.

Contohnya fasilitas karaoke, spa, salon dan hiburan yang lainnya, harus tersendiri. Namun, pengusaha mengangkap persoalan tersebut telah masuk pada izin operasional saja.

“Padahal itu lain, karaoke,

spa, salon, cafe, dan penginapan harus tersendiri izinnya,” terangnya.

Dia mengaku, izin–izin yang akan diurus oleh pengusaha, tentunya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi, kalau pengusaha tidak ditekan untuk mengurus izin, berpotensi terjadi kebocoran PAD. Karena sudah jelas, sambungnya, Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

“Semua izin kan, nanti dampaknya ke PAD,” sebutnya.

Apakah ada kemungkinan

usaha spa, salon maupun hotel ditutup, setelah adanya temuan? Pariawan mengaku, tidak bisa dipungkiri akan ada pencabutan terhadap izin operasionalnya.

Namun, pihaknya secara bertahap mengkaji hasil rekomendasi instansi terkait.

Atas dasar pertimbangan itu, pihaknya akan mencabut izin pengusaha dan tidak menerbitkan kembali. Terlepas dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram selaku penegak Perda, juga berperan penting dalam hal ini. (cem)

Perseteruan Sopir dengan Lombok Taksi

Disosnakertrans Minta Jangan Ada PHK Sepihak

(Suara NTB/yan)

GERBANG - Gerbang masuk ke kawasan eks Pelabuhan Ampenan. Puluhan tahun lalu, tempat ini menjadi pusat ekonomi dan bisnis di Kota Mataram. Dengan penataan yang dilakukan di kawasan ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Ampenan di masa lalu.

Bordeaux Mirip dengan Ampenan

Perwakilan Kota Mataram akan Berangkat ke Prancis Mataram (Suara NTB) Kota Mataram masuk menjadi nominasi urutan pertama program eco-district Pemerintah Prancis. Untuk itu perwakilan Kota Mataram diundang ke Prancis untuk melihat wujud dari program ini disana.

Perwakilan Kota Mataram akan berangkat ke Prancis pada Sabtu (7/6) besok.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan secara khusus Pemerintah Prancis mengundang pihaknya untuk berangkat ke Prancis untuk melihat sejumlah kota di sana, terutama kota Bordeaux yang konon disebutkan kota itu sangat mirip dengan Ampenan. Bordeaux adalah kota tepian atau kota pelabuhan. Namun Mohan selaku Ketua Tim Penataan Eks Pelabuhan dan Kota Tua Ampenan memutuskan untuk tak berangkat ke Prancis. Ia mengutus Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Mataram untuk berangkat.

“Saya putuskan untuk tidak berangkat besok tanggal 7 (Juni) ini karena memang

ada beberapa hal yang harus saya selesaikan yang agak mendesak di daerah,” ujarnya, Kamis (5/6). Ia juga telah meminta utusannya untuk menyampaikan deskripsi mengenai konsep eco-district yang nantinya dilihat di Bordeaux, Prancis. Hal itu nantinya bisa direplikasi di kawasan kota tua Ampenan.

Hal mendesak yang harus diselesaikan disebutkan berkaitan juga dengan beberapa kegiatan yang akan diintervensi di kota tua Ampenan. “Kemarin saya ke Jakarta dan melakukan lobi dengan pihak ketiga. Dan ini perlu pengawalan saya secara pribadi untuk memastikan bahwa ini akan segera direalisasikan bantuan-bantuan ini. Dan waktu-waktu ini sangat krusial dan penting bagi saya untuk menjaga komitmen itu supaya cepat dilaksanakan,” jelasnya.

Diharapkan beberapa rencana penataan Ampenan ini bisa selesai sampai akhir tahun 2014 ini. “Karena saya harapkan akhir 2014 Ampen-

Pekan Ini Bangunan Tua Ampenan Mulai Dipercantik Mataram (Suara NTB) Pekan ini, bangunan-bangunan tua di kota tua Ampenan akan mulai dipercantik dimana bangunan-bangunan itu akan dicat ulang. Saat ini sedang dilakukan penghitungan estimasi biaya untuk pengecatan tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (5/6).

Pengecatan tersebut akan didanai oleh salah satu perusahaan melalui dana tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility/CSR). Mohan mengatakan perusahaan yang akan membiayai pengecatan itu meminta Pemkot Mataram untuk membantunya menghitung estimasi pembiayaan sekaligus pendataan bangunan. Pemkot Mataram juga dilibatkan dalam penentuan komposisi warna dalam pengecatan tersebut.

“Termasuk juga sosialisasi untuk memperkuat kesiapan dari para pemilik gedung disitu untuk dilakukan pengecat-

an dalam minggu ini,” ujarnya.

Jumlah bangunan yang akan dicat disebutkan Mohan masih dalam pendataan. Termasuk juga pendataan ukuran bangunan karena hal itu akan berpengaruh terhadap besaran kebutuhan biaya yang akan disiapkan oleh pihak ketiga. Pihak perusahaan juga berencana untuk membantu Pemkot Mataram berkomunikasi dengan retailretail besar di Indonesia, dimana bangunan-bangunan tua yang sudah dicat dan ditata dapat disewakan ke retail-retail besar.

Ia juga menyebutkan dermaga di eks Pelabuhan Ampenan sudah siap dibangun.

Pembiayaan ini juga akan dibiayai oleh pihak ketiga termasuk galeri, vegetasi, dan ornamen lampu-lampu jalan.

Untuk penataan eks Pelabuhan Ampenan, Mohan mengatakan anggaran yang telah dikucurkan dari APBD Kota Mataram sudah cukup. Ke depan akan dicari pembiayaan dari luar atau pihak ketiga untuk beberapa item yang belum terlaksana.

“Buat saya angka Rp 2,8 miliar kemarin dari tahap awal sampai hari ini untuk pembangunan plaza saya rasa sudah cukup untuk pembiayaan Ampenan. Kalau ada butuh biaya-biaya tambahan yang hari ini belum terlaksana, itulah fungsi saya untuk mencari pembiayaan dari luar anggaran daerah,” tandas Wakil Walikota yang juga berperan sebagai Ketua Tim Penataan Eks Pelabuhan dan Kota Tua Ampenan. (yan)

an bisa dinikmati. Beberapa instalasi yang akan dibangun juga bisa dicapai. Tapi memang ini tidak ada kaitannya dengan eco-district. Apa yang dibangun sudah kita pikirkan dan tidak akan bertabrakan dengan eco-district,” lanjutnya.

Mohan menyampaikan apa yang menjadi konsep dan saran dari konsultan pemerintah Prancis mengenai ecodistrict dapat diterapkan di kota tua Ampenan. Program eco-district ini disebutkan akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang.

Diprediksikan bisa sampai tahun 2025.

Intervensi fisik program ini juga dipastikan tak dimulai tahun ini. “Dan mungkin juga tidak tahun 2015, karena persyaratannya cukup spesifik dan mereka harus bekerja mulai melakukan intervensi dengan perencanaan secara matang.

Kerjanya konsultan ini mungkin sampai setahun baru bisa difinalisasi untuk bisa diterjemahkan dalam bentuk intervensi fisik,” terangnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Perseteruan antara manajemen dengan sopir Lombok Taksi, yang berbuntut kecewanya para sopir, karena ketidakhadiran General Manager Lombok Taksi pada hearing yang dilakukan di Kantor DPRD Kota Mataram. Membuat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) angkat bicara dengan persoalan tersebut.

Pihaknya meminta, jangan sampai ada pemberhentian atau PHK sepihak yang dilakukan managemen, sehingga merugikan para sopir.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, pihaknya sebagai instansi yang fokus terhadap ketenagakerjaan, langsung melayangkan surat kepada Managemen Lombok Taksi, agar melakukan musyawarah mufakat, tentang persoalan yang dihadapi. Artinya, dari musyawarah tersebut, ada langkah – langkah yang memang harus ditempuh, sehingga mengantisipasi adanya demonstrasi ke lembaga pemerintahan. “Kita sudah melayangkan surat kepada managemen, agar mereka segara lakukan musyawarah” aku Khalik dikonfirmasi di ruangannya, Kamis (5/6) kemarin.

Kendati demikian, kalaupun tidak ada kesepakatan, managemen Lombok Taksi

harus merujuk pada hubungan kemitraan dengan sopir.

Salah satunya, sebut Khalik, dengan melanjutkan persoalan tersebut ke Pengadilan.

“Kalau memang tidak ada kesepakatan dari musyawarah itu, bisa dibawa ke pengadilan,” sebutnya.

Khalik meminta, managemen Lombok Taksi agar tidak melakukan PHK sepihak terhadap sopir. Artinya, keputusan yang diambil, memang saling menguntungkan satu belah pihak. Disinggung langkah yang dilakukan Disosnakertrans? Dia mengatakan, intervensi yang dilakukan oleh Pemkot Mataram, dalam hal ini Disosnakertrans, hanya bisa memberikan saran atau masukan terkait kebijakan atau langkah – langkah yang harus dilakukan managemen.

Pasalnya, pemerintah tidak memiliki hak masuk pada persoalan tersebut, karena tidak ada hubungan industrial antaran managemen dan sopir taksi. “Sistem yang digunakan adalah upah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kita (Pemerintah, red),” ujarnya. Dia menilai, managemen Lombok Taksi cukup kooperatif melakukan saran pihaknya, tetapi dia tetap meminta agar tidak terjadi intimidasi ataupun penekanan kepada sopir. (cem)

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN SURAT - Kepala Disosnakertrans H. Ahsanul Khalik menunjukkan surat yang dilayangkan kepada Managemen Lombok Taksi, agar segera melakukan musyawarah mufakat dengan para sopir.

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sebagian Besar Perusahaan Tak Beli Produksi Tembakau Swadaya Tidak Memenuhi Syarat SEBANYAK 2.497 pemilih yang sebelumnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pecocokan dan penelitian (coklit) seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa seKabupaten Lombok Timur.

Komisioner KPU Lotim Zinnurrain kepada media di Selong, Kamis (5/6), mengaku, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi seluruh PPS sebanyak 833.402 orang. Se(Suara NTB/rus) mentara itu, DPS-HP dicatat Zinnurrain sebanyak 836.349 orang.

Komisioner yang duduk pada Divisi Teknis KPU Lotim ini menjelaskan pasca rekapituasi di PPS, berikutnya DPT akan dilanjutkan di PPK yang berlanjut ke tingkat kabupaten, provinsi hingga ditetapkan di pusat. KPU Lotim berencana melakukan pleno DPT ini pada 9 Juni mendatang.

Dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena sejumlah faktor.

Sebagian besar disebabkan salah data. Utamanya pada pemilih pemula setelah dikroscek banyak yang tidak cukup umur.

Selain itu, ada yang masuk menjadi anggota TNI/Polri. ‘’Dan memilih berangkat ke negeri orang menjadi TKI.,’’ ujarnya Khusus pemilih pemula, data diterima KPU Lotim dari pusat.

Namun, hasil coklit diakui terbanyak yang salah. Laporan awal jumlah pemilih pemula ini mencapai 27.848 orang, yakni ratarata siswa yang baru tamat SMA. Selain itu, hasil pengecekan di lapangan alamat tidak jelas. “Ada yang ditemukan masih SMP,” imbuhnya.

Secara umum, dibandingkan dengan jumlah DPT pada pelaksanaan Pileg 9 April 2014 lalu, jumlah DPT diketahui 809.363 orang. Terjadi penambahan jumlah pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. (rus)

Seluruh Instansi Diminta Serap Produk Olahan IKM

Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melayangkan permintaan agar seluruh instansi SKPD lingkup Pemda KLU menyerap produk makanan hasil olahan industri kecil menengah (IKM) asal KLU. Penyerapan di tingkat internal pemerintah tersebut dinilai menunjukkan keseriusan Pemda dalam membantu proses promosi dan penjualan jangka panjang produk lokal.

“Untuk produk hasil olahan pertanian, semua dinas harus membeli, minimal untuk jamuan tamu. Langkah ini untuk membantu memudahkan pemasaran produk lokal,” ungkap Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, Kamis (5/6).

Hamid mengingatkan, imbauan - tepatnya instruksi untuk menyerap produk lokal tersebut turun langsung dari Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Menindaklanjuti itulah, ia menekankan kembali agar seluruh kepala dinas, kepala kantor atau kepala badan, memperhatikan hal tersebut.

Dalam konteks promosi produk lokal di KLU, mantan Kepala Satpol PP KLU ini mengisyaratkan telah mengisi etalase yang ada di Pasar UMKM Tanjung. Pasar ini sendiri dikelola oleh Bidang IKM, Disperindagkop dan UMKM KLU. “Di Pasar UMKM ini, seluruh produk masing-masing Kecamatan kita himpun, dan kita jual dengan label yang dikeluarkan oleh Pemda KLU. Jadi label produk tersebut akan memakai label KLU,” sebutnya.

Label yang melekat pada merk dagang produk tersebut, jelas Hamid, sekaligus merepresentasikan bahwa produk dengan merk dagang tersebut telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki hak paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan intelektual (HAKI). Bahkan dijamin pula, produk berlabel tersebut akan mendapat pengakuan dari instansi terkait seperti MUI, Dikes dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram.

“Saya optimis, label produk kita nantinya tidak kalah dengan kabupaten lain. Karena hampir seluruh produk dari olahan, anyaman, hingga kerajinan kain tenun tradisional akan ditampilkan di etalase Pasar UMKM,” ujarnya optimis. (ari)

Loteng Antisipasi Peredaran Makanan Berbahaya Selama Puasa Praya (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah (Loteng) telah membentuk tim pemantau untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan berbahaya di daerah ini, khususnya menjelang dan selama bulan puasa tahun ini. Mengingat, seperti pengalaman tahun sebelumnya, makanan-makanan berbahaya masih ditemukan beredar di tengah masyarakat.

“Terutama makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet seperti formalin dan borax, itu masih kita temukan. Sehingga tim pemantau sudah kita bentuk. Untuk sewaktu-waktu bisa kita gerakkan,” jelas Kepala Dikes Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., Kamis (5/6).

Dikatakananya, tim pemantau makanan tersebut nantinya secara berkala melakukan operasi di lapangan menjelang dan selama bulan puasa bekerjasama dengan BPOM Mataram, untuk mengawasi peredaran makanan, khususnya makanan olahan rumah tangga untuk berbuka puasa.

Tim pemantau tersebut, lanjut Eka, direncanakan paling tidak menggelar dua kali operasi selama puasa nanti, sehingga bisa menjamin produk yang beredar benar-benar aman.

Meski demikian, pemantauan makanan berbahaya tidak hanya dilakukan selama bulan puasa saja. Saat ini, pengawasan makanan tetap dilakukan. Tetapi dengan melihatkan petugas puskesmas di tingkat bawah dengan fokus perhatian pada makanan-makanan olah yang dijajakan di sekolah-sekolah. (kir)

Selong (Suara NTB) Pada musim tanam tembakau 2014 ini ditarget luas areal tanam 11.249,95 hektar (ha).

Target produksi 23.040,38 ton dan target pembelian oleh 19 perusahaan yang beroperasi sebanyak 23.385 ton. Dari gambaran itu, sebagian besar perusahaan tidak akan membeli dari petani swadaya.

Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lotim, Muhrim kepada media di Selong, Kamis (5/6), menyebutkan perusahaan yang berencana membeli tembakau virginia tahun ini adalah PT ELI, PT Sadhana Arifnusa, PT Aliance One Indonesia, PT Djarum, PT Indonesia Dewi, CV Sembilan, CV Tresno Adi, UD Nyoto Permadi, UD Supianto, UD Situhuning ML, UD Cakrawala, UD Iswanto, UD Sumber Rejeki, UD Jawara, UD Sukun, UD Selaparang JL, UD Rinjani Maju Bersama, CV Stevi, UD Maju Jaya dan UD Keluarga Sakri. ‘’Jumlah petani tembakau sendiri yang akan menanam

sebanyak 4240 orang dan jumlah oven pengomprong 5.106 unit,’’ terangnya.

Berdasarkan aturannya, sebanyak 20 persen dari taget kuota pembelian dari masing-masing perusahaan harus membeli beli dari swadaya.

Namun gambaran awal dilihat sebagian besar tidak melebihkan rencana pembelian dari target produksi yang dicanangkan.

Keberadaan petani swadaya diketahui sejauh ini kerap menimbulkan gejolak, sehingga diatur ada kuota pembelian dari hasil produksi petani-petani swadaya. Pihaknya memperkirakan 20 persen dari target 11 ribu hektar dengan rata-rata produktivitas 1,4 ton/ha, jumlah produksinya mencapai 2.000-2500 ha.

“Kalau petani swadaya ini kan cenderung tekan angka produksi,” ungkapnya. Untuk itu, Muhrim mengingatkan agar perusahaan membeli produksi petani swadaya sesuai ketentuan.

Menyangkut bahan bakar omprongan, jajaran Dishutbun Lotim ini mengatakan tidak

(Suara NTB/rus)

CANGKANG - Cangkang sawit menjadi salah satu bahan bakar yang digunakan petani tembakau di Lotim untuk mengomprong tembakau. memberikan rekomendasi untuk penggunaan kayu bakar selain turi yang digunakan PT Sadhana. Rekomendasinya adalah hanya pada bahan

bakar alternatif lain, yakni cangkang sawit.

Keberadaan kayu di Lotim sejauh ini didatangkan dari luar daerah. “Banyak kayu

dari pulau Sumbawa. Tidak direkomendasikan penggunaan kayu karena dianggap kurang efisien bagi pengomprong,’’ ujarnya. (rus)

Evaluasi Hasil ’’Fit and Proper Test’’

Kinerja Sejumlah Kepala SKPD di Lobar Masih ”Loyo” Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemkab Lombok Barat (Lobar) terhadap kinerja pimpinan SKPD yang mengacu hasil fit and proper test terbilang kurang memuaskan Bupati Lobar H. Zaini Arony Pasalnya, kinerja SKPD ini masih “loyo” dalam mencapai target yang ditentukan. Hasil fit and proper test tak sebanding dengan kinerja kepala SKPD tersebut, sehingga menjadi bahan evaluasi.

Demikian penegasan, Asisten III Setda Lobar H.M. Taufiq kepada Suara NTB belum lama ini. Dijelaskan, hasil evaluasi bupati setelah beberapa waktu lalu sejumlah kepala SKPD yang ditempatkan sesuai hasil fit and proper test ada beberapa yang kiinerjanya tak sesuai dengan hasil tes tersebut. Artinya tak berbanding lurus, antara hasil tes dengan kinerja kepala dinas yang dilakoni selama enam bulan ter-

akhir yang termasuk masa prcobaan. “Seharusnya ketika baik di hasil fit and proper test, kinerjanya juga bagus,” sindirnya.

Salah indikator penilaiannya jelasnya, seperti ada tugas-tugas dari bupati dan diberikan deadline waktu, namun kepala dinas tak bisa melaksanakan sesuai target.

Dinas tak mampu mencapai target yang ditentukan tepat waktu. Apalagi, katanya, saat ini gencar pemeriksaan BPK,

SKPD bersangkutan termasuk lamban, sehingga disimpulkan kepala SKPD tidak begitu baik dan responsif. “Diberi deadline, namun tak mampu diselesaikan. Kalau tidak bisa selesaikan tugas bupati berarti tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujarnya, seraya menyebut ada 2 hingga 3 kepala SKPD yang terindikasi kinerjanya rendah.

Diketahui, Pemkab Lobar melakukan sejumlah tes untuk

”

Diberi deadline, namun tak mampu diselesaikan. Kalau tidak bisa selesaikan tugas bupati berarti tidak mampu melaksanakan tugasnya, H. M. Taufiq menentukan penempatan Kepala SKPD. Waktu itu, sebanyak 76 pejabat dari eselon II dan III yang menjalani tes tersebut.

Penguji dilibatkan dari tim independen Universitas Mataram. Bupati melakukan tes

pejabat tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kemampuan pejabat tersebut. Hasil dari tes ini selanjutnya, menjadi acuan bupati melakukan mutasi pejabat eselon II dan III. (her)

Ganjal WTP, Status Anggaran Pilkada Loteng Belum Diusulkan Anggaran Perumda Rp 10 Miliar Harus Diperjelas Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan menempuh opsi memutihkan piutang Rp 10 miliar yang disubsidi Pemkab Lobar ke Perumahan daerah (Perumda) bagi para PNS. Langkah ini diambil sesuai dengan saran dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Selama ini piutang tersebut menjadi temuan berulang BPK, sehingga mengganjal Lobar memperoleh opini Wajar Tanpa Penggecualian (WTP) dari BPK. Namun sejauh ini belum ada jalan penyelesaian yang jelas dari Pemda, sehingga pihak dewan meminta agar Pemda memperjelas apa langkah penyelesaian yang diambil Pemda terhadap dana Rp 10 miliar tersebut. Pasalnya, jika tak jelas penyelesaiannya masalah ini akan kembali menjadi ganjalan Pemda memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. “Bagaimana penyelesaian dana Rp 10 miliar itu, belum jelas sampai saat ini.

Bagaimana dapat WTP,” tanya

anggota Komisi II DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, Kamis (5/6).

Seharusnya Pemda menyelesaikan persoalan dana ini, karena menjadi temuan BPK. Apalagi saat ini sedang dalam pemeriksaan BPK. Sejumlah opsi yang disampaikan Dewan justru tak terakomodir, termasuk salah satunya menempuh pemutihan dana tersebut. Namun hingga saat ini belum jelas pola apa yang dipakai oleh Pemda terhadap persoalan ini.

Menurutnya, bukan tidak mungkin jika masalah ini tak terselesaikan akan menjadi kendala dalam laporan keuangan Pemda. Lebih-lebih, pemda sangat mendambakan opini WTP. Sementara Asisten III Setda Lobar H.M. Taufiq menyatakan, saat ini BPK sedang memeriksa aset dan selanjutnya pengelolaan keuangan Pemda. Terkait persoalan penyelesaian dana Rp 10 miliar sedang diselesaikan di Inspektorat. Menurutnya, persoalan dana Rp 10 miliar akan dicarikan jalan agar tidak lagi menjadi temuan BPK. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini belum mengganggarkan dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 mendatang. Pasalnya, usulan dari KPU Loteng sendiri terkait besaran kebutuhan untuk penyelenggaraan pilkada hingga kini juga belum masuk.

Demikian diungkapkan Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/6).

Supardan mengaku, kalau pos anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Loteng belum ada, termasuk pada rencana APBD Perubahan Loteng

tahun 2014 ini, juga belum dianggarkan. “Kita belum alokasi anggaran untuk pilkada.

Mungkin setelah penetapan APBD perubahan, baru akan diusulkan,” sebutnya.

Ia menjelaskan, sesuai mekanis penganggaran di pemerintah daerah, untuk anggaran pilkada baru akan diusulkan pada RAPBD Loteng 2015 mendatang sesuai tahun pelaksanaan pilkada itu sendiri. Walaupun sebelum itu harus ada persiapan. Tetapi karena belum ada permintaan, maka anggaran persiapan pilkada juga belum disiapkan.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, mengaku sejauh ini

memang belum ada usulan terkait kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Loteng 2015. KPU Loteng baru akan mulai melakukan penyusunan kebutuhan anggaran mulai Jumat (hari ini, red). Hasilnya akan diusulkan ke Pemkab Loteng, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besaran alokasi anggaran untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Disinggung besaran kebutuhan anggaran, Suantara mengaku belum bisa memprediksi, mengingat kebutuhan anggaran pada pilkada sebelumnya jelas berbeda dengan kebutuhan pilkada kali ini. (kir)

BPMD Targetkan 12 Ribu Akseptor KB Baru Tanjung (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP KB dan Pemerintahan Desa (BPMD, PPKB dan Pemdes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan angka partisipasi akseptor KB baru di tahun ini sebesar 12 ribu akseptor. BPMD optimis target yang dibebankan provinsi tersebut akan dapat dicapai.

Kepala Badan BPMD PPKB dan Pemdes KLU, melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana, I Made Karang, Kamis (5/6)

mengklaim dari target 12 ribu KB sedikitnya telah tercatat angka capaian 30 persen lebih sampai dengan Mei lalu. Rata-rata peserta akseptor KB itu adalah pasangan baru yang sebelumnya belum tercatat, dan masuk dalam katagori Pasangan Usia Subur (PUS).

“Bertambahnya jumlah peserta KB baru secara progresif membuat kami optimis, target 12 ribu akseptor mampu dilampaui sampai akhir tahun 2014,” katanya.

Kendati sebelumnya pihak BPMD pernah mengusulkan agar

pelayanan KB dialihkan ke Dikes KLU dengan alasan integrasi program, namun tidak lantas membuat BPMD patah arang untuk tidak melaksanakan program sesuai target yang dibebankan.

BPMD dalam konteks menekan angka pertumbuhan ekplosif, tidak dapat dikatakan gagal mengingat perkembangan capaian kepesertaan KB aktif di Lombok Utara selama dilaksanakan BPMD makin meningkat signifikan setiap tahun.

Made Karang menyebut, meningkatnya jumlah peserta KB baru di KLU tidak lepas dari peran aktif petugas PLKB dari BPMD dan kemitraan dengan Dikes KLU melalui pelayanan jajarannya di tingkat Poskesdes, Puskesmas dan RSUD. Selain itu, tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan alat kontrasepsi KB, untuk mengontrol angka kelahiran anak cukup membantu pekerjaan lapangan petugas PLKB. Sebelumnya, Kepala BPMD Lombok Utara, Heriyanto, SP, menyatakan pada tahun 2013 pihaknya mampu mencapai kepesertaan KB hingga 120 persen dari estimasi jumlah penduduk sebesar 230 Ribu jiwa.

Jumlah akseptor KB itu terus meningkat seiring dengan banyaknya pemanfaatan (Current User) sejumlah pilihan alat kontrasepsi, akan tetapi potensi terjadinya akseptor putus (drop out) diyakini masih ada, karena beberapa alat jenis kontrasepsi yang dipakai masih ada yang cukup merepotkan peserta. Ia juga optimis, dengan koordinasi intensif antara Bidan Desa dan Puskesmas, angka kepesertaan akan makin meningkat. (ari)

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

PDAM Lape dan Maronge Masih Merugi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kondisi dua cabang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batulante, PDAM kecamatan Lape dan PDAM Maronge masih lemah dan merugi. Hingga harus disubsidi oleh pusat. Akibat kecilnya debit air di wilayah setempat, sehingga dibutuhkan sumber air baru.

Direktur PDAM Batulante, Hasanuddin S.E, Kamis (5/6) menyatakan, pihaknya kini fokus pada pembenahan secara internal. Termasuk beberapa cabang yang dianggap masih lemah dan merugi. Seperti cabang Lape dan Maronge yang sampai saat ini masih disubsidi oleh pusat. Kecilnya debit air, membuat PDAM berfikir keras mencari sumber air baru.

Kebetulan, pada dua wailayah tersebut terdapat potensi sumber air. Untuk di Lape ada sumber air “Palempat Kesaming” dan di Maronge terdapat mata air “Jaran Pusang”.

Kedua potensi air tersebut sudah diusulkan Balai Wilayah Sungai (BWS). Tim pun sudah turun melakukan survei di lokasi. Jadi, tinggal menunggu pelaksanaannya yang diharapkan bisa terealisasi tahun depan. “Kita berharap ini secepatnya direalisasi, agar kedua cabang ini bisa kami optimalkan,” tukas Hasanuddin.

Meski secara umum, ada penambahan sekitar 300 meter jaringan pipa per bulan yang dilakukan secara swakelola.

Kerjasama dengan konsumen seiring makin bertambahnya permintaan pelanggan PDAM. Sedangkan untuk harga konsumen sejauh ini belum ada rencana dilakukan peninajauan ulang. Meski diketahui harga dasar pelanggan PDAM di Sumbawa lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. “Untuk pengembangan kita masih kesulitan, karena banyak jaringan jaringan tersier yang belum masuk,” terangnya. (arn)

Tim Terpadu Lakukan Tera Ulang Timbangan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Terpadu dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa bersama Diskoperindag Provinsi akan melakukan pengawasan barang dan jasa menjelang masuknya bulan Ramadhan. Baik dari sisi pelabelan, standar mutu, barang diduga palsu hingga tera ulang alat ukur takar timbang.

Sebagaimana disampaikan Kabid Perdagangan, Syahabuddin AM. S.Ap, M.Si, didampingi Lang Rudi S.H, Kamis (5/6), alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) rencananya akan dimulai di Pasar Empang pada 13 Juni 2014. Berlanjut di kecamatan Pelampang, Labangka, Lopok, kecamatan Sumbawa, Utan dan berakhir di pasar Alas 24 Juni. Sasarannya para pemilik pemakai alat UTTP di Pasar maupun di gudang perdagangan luar pasar. Seperti penjual ikan, daging, buah, beras hingga gabah yang menggunakan alat UTTP sebagai transaksi ekonomi. Sesuai dengan UU No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

Sementara terkait harga barang jelang Ramadhan, relatif masih stabil. Bahkan beberapa jenis sayuran mengalami penurunan harga. Sehingga belum ada hal yang mengkhawatirkan dirasakan masyarakat. Hasil pantauan terakhir Diskoperindag harga cabai merah keriting turun sekitar 20 persen, dari harga Rp 15.000 sampai Rp 12.000/kg. Cabai merah bersar turun 14,29 persen dari Rp 14.000 menjadi Rp 12.000/kg. Termasuk harga kelapa butiran yang juga turun 16,67 persen dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.000/kg. ‘’Masing-masing turun karena banyaknya pasokan dan kurangnya permintaan,’’ ujar Sahabuddin.

Lain halnya dengan telur ayam ras, yang harganya naik 20 persen, dari Rp 1.250 menjadi Rp 1.500/butir. Hal ini disebabkan naiknya harga di tingkat distributor. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak berbelanja dengan tingkat yang besar. Karena dianggap dapat memicu kenaikan harga. Sejumlah pedagang di Pasar Seketeng – Sumbawa pun mengaku harga sayur dan kebutuhan pokok lainnya masih stabil, walaupun terjadi naik – turun harga. Rogaiyah contohnya, pedagang sayur ini menjual cabai rawit seharga Rp 20.000/ kg,sebelumnyahanyaRp15.000/kg.Hargatomatyangdijualnyajustru turun,darihargaRp8.000kinimenjadiRp6.000/kg.Termasukbawang merah, yang sebelumnya Rp 20.000, sekarang hanya Rp 18.000/kg.

Pedagang telur, Senah, mengaku menjual telur ayam ras seharga Rp 45.000 tiap satu terainya. Untuk tiap butirnya dihargakan Rp 5.000 per tiga butir. Sementara telur asin Rp 75.000 tiap satu terai, dan telur puyuh hanya Rp 30.000 tiap satu terai. Untuk harga minyak goreng tanpa merek, pedagang di Pasar Seketeng, Ani menjualnya seharga Rp 7.500 per botol tanggung ukuran 600 ml, sementara untuk botol besar atau ukuran 1.500 ml dihargakan Rp 11.500 tiap botol. Termasuk harga beberapa kebutuhan lainnya seperti ikan laut, terigu, gula, beras yang stabil. (arn)

Perkelahian di Sekolah Dilaporkan ke Polisi Dompu (Suara NTB)Nrl siswi kelas 2 SMAN 1 Manggelewa hendak melaporkan WK rekan kelasnya ke Polisi atas kasus penganiayaan. Kasus yang berawal dari salah paham kedua anak ini memicu keduanya terlibat perkelahian. Pihak sekolah pun langsung bertindak dengan mengambil alih penyelesaian konflik kedua anak di sekolah.

Kapolsek Manggelewa, AKP Jamaluddin kepada Suara NTB saat dihubungi, Kamis (5/6) membenarkan bahwa ada siswi di SMAN 1 Manggelewa yang melaporkan kasus penganiayaan di sekolahnya, Kamis kemarin. Namun Nrl selaku korban masih diambilkan visumnya. “Kita masih menunggu datangnya korban yang lagi divisum di Dompu,” kata Jamaluddin.

Jamaluddin menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diperoleh pihaknya bukan kasus penganiayaan, tapi perkelahian antarsiswi. “Tadi pihak sekolah informasikan, mereka mau menyelesaikan secara internal, karena kejadiannya pada jam sekolah,” ungkap Jamaluddin.

Wakil Kepala SMAN 1 Manggelewa, Bukhari, S.Pd yang dihubungi terpisah mengatakan, siswi kelas 2 antara Nrl dan WK terlibat perkelahian usai ujian semester di kelas. Namun kepastian pemicunya belum diketahui, karena Nrl belum bisa diajak komunikasi karena mengeluhkan rasa sakit pada kepala dan leher bagian belakang. “Makanya kita istirahatkan dulu, baru diantar pulang ke orang tuanya,” ceritanya.

Tetapi terhadap WK sempat dimintai informasi penyebab keduanya berkelahi. Menurut WK, keduanya terjadi salah paham saat WK bicara dengan rekannya Dd yang kebetulan ada Nrl. Namun antara WK dan Nrl sebelumnya memiliki masalah pribadi. Keduanya terlibat perkelahian di kelas dan langsung dilerai keluar kelas.

“Ini baru informasi sepihak, kita belum bisa menyelesaikan (masalahnya) karena belum dipertemukan,” ungkap Bukhari.

Namun Bukhari yakin, kasus perkelahian antarsiswi ini tidak sampai melibatkan kedua keluarga atau warga asal masing-masing siswi. “Insya Allah tidak akan sampai merembet keluar sekolah.

Kita akan selesaikan masalahnya di sekolah,” katanya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Hari Ini Newmont Mulai Rumahkan Karyawan Taliwang (Suara NTB)PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akhirnya mulai menjalankan kebijakan merumahkan karyawannya terhitung Jumat (6/6) hari ini. Kepastian dilancarkannya kebijakan yang menuai penolakan di tingkat pekerja itu, setelah manajemen perusahaan tambang asal Amerika ini secara resmi menetapkan keadaan kahar (force majeure) terhadap aktivitas pertambangan di proyek Batu Hijau sejak, Kamis (5/6).

“PT NNT hari ini telah secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah dan para karyawan bahwa perusahaan menyatakan keadaan Kahar sesuai Kontrak Karya (KK),” terang Presiden Direktur (Presdir) PT NNT, Martiono Hadianto melalui rilis yang diterima media ini, kemarin.

Sebagaimana yang telah dilansir sebelumnya, penetapan kondisi kahar terhadap perusahaan sehingga memicu dijalankannya prosedur merumahkan karyawan itu diambil PT NNT karena adanya penerapan larangan ekspor yang membuat perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan produksi.

Sehingga untuk meminimalkan biaya pengeluaran dan menjaga kemampuan serta kesiapan perusahaan untuk kembali beroperasi, sekitar 80 persen dari 4.000 karyawan di Batu Hijau akan ditempatkan dalam status stand-by (dirumahkan) dengan pemotongan gaji.

Menurut Martiono, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk mencari langkah dan upaya guna membantu menyelesaikan masalah ekspor serta mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Namun demikian segala upaya terbaik yang telah dijalankan, belum juga dapat memberikan solusi sehingga perusahaan dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga sejak Januari lalu.

Selain itu, ketentuan ekspor

yang baru, penerapan bea keluar dan larangan ekspor yang diberlakukan pada Januari 2017 sangat berdampak pada kelayakan ekonomi operasi Batu Hijau dan tidak sesuai dengan KK. Dan sebagai dampak dari semua itu perusahaan tak punya pilihan lain kecuali menyatakan keadaan kahar.

“Kami berharap bahwa dialog yang terus dilakukan dengan pemerintah akan dapat memberikan jalan keluar masalah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demi melindungi pekerjaan dan hak-hak serta kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan, kami dengan hormat meminta agar pemerintah dapat mengizinkan PT NNT untuk dapat melanjutkan kegiatan operasinya secara normal dengan mengizinkan perusahaan melakukan ekspor konsentrat tembaga, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KK, sampai masalah ini terselesaikan,” harap Martiono.

Selama dalam satus kahar, kegiatan di proyek pertambangan Batu Hijau hanya akan melakukan proses perawatan dan pemeliharaan sambil menunggu upaya penyelesaian ekspor dengan pemerintah pusat. Disamping perusahan akan tetap menjaga kendali operasional untuk melindungi keselamatan dan keamanan para karyawan, sumber daya air, dan lingkungan. PT NNT juga akan tetap menjual konsentrat tembaga ke PT Smelting di Gresik, Indonesia, sampai sisa tahun 2014, dengan melakukan pen-

giriman konsentrat sebesar 81.000 ton antara saat ini sampai akhir tahun. “PT Smelting memiliki keterbatasan kapasitas smelter dan tidak dapat membeli konsentrat tembaga PT NNT dalam jumlah yang mencukupi yang dapat menjamin operasi Batu Hijau berjalan secara normal,” cetus Martiono.

Sementara itu penetapan status kahar itu tetap mendapat penolakan keras dari kalangan pekerja. Ketua PUK SP KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT NNT, Zainudin Wanden dengan tegas para karyawan tetap menolak kebijakan tersebut.

“Kita sudah terima memonya.

Pak Martiono bilang hari ini perusahaan sudah ditetapkan dalam keadaan darurat dan akan mulai merumahkan kami besok. Tapi itu tetap kami tolak,” tandasnya.

Menurutnya, kebijakan perusahaan merumahkan karyawan tidak sesuai ketentuan berlaku. Sebab perusahaan tidak pernah melakukan konsolidasi dengan karyawan untuk membahas rencana tersebut sehingga terkesan pengambilan kebijakan dilakukan sepihak. “Kebijakan itu in prosedural bagi kami.

Karena kami tidak pernah diajak rembug sebelumnya.

Tiba-tiba kemudian kita dinyatakan akan dirumahkan,” timpalnya seraya menambahkan dampak kebijakan terse-

but akan menimbulkan kerugian besar bagi karyawan. “Hitungan kami dengan kami dirumahkan, pendapatan kami akan terpangkas sebesar 40 sampai 45 persen,” urainya.

Pada bagian lain bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM menyatakan, Pemda KSB sangat memahami alasan penetapan kondisi kahar di proyek Batu Hijau dari sisi teknis. Namun demikian ia menegaskan, agar kebijakan tersebut tidak merugikan karyawan PT NNT harus memastikan bahwa seluruh karyawan yang nantinya dirumahkan, setelah kondisi perusahaan normal kembali agar dapat ditarik bekerja kembali. “Untuk ini saya akan minta komitmen tertulis Newmont. Karena sebagaian besar yang terkena dampak dirumahkan itu adalah karyawan lokal,” tandasanya.

Dari hasil konsultasinya ke Kementerian ESDM dan Keuangan, bupati meyakini persoalan yang terjadi sekarang ini akan segera tuntas dalam satu atau dua minggu ke depan. “Harapan saya sebenarnya Newmont jangan jalankan kebijakan merumahkan karyawan karena persoalan ini pasti akan segera selesai.

Tapi

kalau memang tetap harus dijalankan, saya minta seluruh karyawan nanti dikembalikan lagi,” tegasnya.

Dari hasil komunikasi pemerintah dengan PT NNT dan PT Freeport, bupati menilai pusat sebenarnya telah bersedia melakukan relaksasi (meringankan) bea keluar sebagaimana keinginan kedua perusahaan tambang raksasa itu. Hanya saja meski PT NNT dan Preefort telah bersedia bekerjasama membangun pabrik smelter di dalam negeri, namun keduanya sejauh ini belum merealisasikan uang jaminan masing-masing sebesar 25 juta USD dan 115 juta USD yang jadi bagian dari komitmen. “Ini saya dapat informasi dari Dirjen Kebijakan Fiskal Kemenkeu, katanya sampai detik ini mereka belum setor juga,” cetusnya. (bug)

KH. Zulkifli Muhadli (Suara NTB/dok)

Pengguna Narkotika Lebih Baik Direhabilitasi Kota Bima (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar penyuluhan narkoba di Kampus STKIP Bima, Kamis (5/6).

Penyuluhan dalam rangka Hari Anti Narkoba tahun 2014 ini, para peserta yang merupakan mahasiswa setempat diberikan penjelasan khusus mengenai penanganan terhadap pengguna narkoba.

Di mana, pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara.

Kegiatan penyuluhan yang dirangkai dengan agenda kunjungan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Jilid II ini digelar sekitar pukul 12.00 Wita. Kegiatan tersebut digelar di aula setempat. Hadir dalam penyuluhan tersebut sejumlah artis, termasuk Putri Indonesia tahun 2014.

Kepala BNN Komjen Pol Dr Anang Iskandar, SH, MH dalam pemaparannya mengatakan, kegiatan penyuluhan dengan tema pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara ini memiliki arti penting. Sebab sebelumnya, pengguna narkoba ditangkap kemudian diproses, dituntut dan dihukum. Kedepan, katanya, pengguna narkoba tetap ditangkap kemudian diproses.

Hanya saja, tidak dihukum, melainkan direhabilitasi.

Pihaknya ingin, dalam penanganan ini lebih memfokuskan pada pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Agar kedepan, jangan sampai generasi muda menggunakan narkoba. Jika sudah terlanjur menggunakan, pengguna tersebut jangan sampai masuk ke jurang yang lebih jauh. Sebab muara orang yang menggunakan narkoba jika tidak masuk ke rumah sakit jiwa tentunya akan terkena virus HIV/

(Bali Post/ant)

BUBARKAN - Sejumlah petugas satuan pengamanan kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima bentrok saat mencoba membubarkan unjukrasa sejumlah mahasiswa di kampus STKIP Bima, Kabupaten Bima, NTB, Kamis (5/6). Puluhan mahasiswa tersebut berunjukrasa untuk membubarkan acara sosialisasi tentang penyalahgunaan Narkoba di kampus mereka yang diselenggarakan oleh pihak BNN pusat, Solidaritas istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dan PT Pertamina karena dianggap hanya kegiatan untuk menghabiskan anggaran saja menjelang akhir jabatan.

Aids. “Karena pengguna narkoba itu sakit, tapi sakitnya tidak kelihatan,” tandas Anang.

Untuk itu, dia berharap bagi yang sudah terlanjur menggunakan agar berani menyatakan diri untuk menyampaikan kepada keluarga. Setelah itu, keluarga pun memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong dan memaksa pengguna tersebut direhabilitasi.

Di Bima akan dibangun tempat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Tempat rehabilitasi tersebut akan diisi dengan dokter-dokter atau assessment yang mumpuni. Paling tidak, tahun depan tempat rehabilitasi tersebut sudah segera berlaku.

Selanjutnya poin kedua,

yang disampaikannya yakni mengenai pemberantasan.

Tentunya pemberantasan ini ditujukan kepada pengedar yang telah merusak generasi bangsa. Para pengedar tersebut, tentunya harus dihukum dengan seberat-beratnya.

Kategori lain yang akan disasar yakni para mahasiswa. Sebab, para mahasiswa ini dinilai sebagai sektor penting karena mereka akan menjadi calon pendidik, pejabat bahkan pemimpin.

Mereka juga akan dititipkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. “Dan yang keempat adalah pekerja, jangan dikira mereka yang sudah punya penghasilan akan terbebas

dari narkoba, makannya mereka juga penting untuk menjadi sasaran,” papar Anang.

Sementara itu, Ketua Rombongan SIKIB Ratna Sari Joko Suyanto dalam sambutannya sempat mengingatkan agar para mahasiswa ini untuk menjauhi dan tidak sekali-kali mencoba narkoba. Sebab masa depan para pemuda masih panjang yang tentunya kedepan bisa saja menjadi pejabat bahkan menteri. “Raih prestasi setinggi-tingginya, mari jadi pemuda yang sehat tanpa narkoba,” ajaknya.

Didemo Mahasiswa Sementara itu, rombongan anggota SIKIB dan BNN terpaksa dievakuasi oleh

aparat Kepolisian. Evakuasi tersebut dilakukan menyusul adanya aksi unjuk rasa dari mahasiswa setempat, pasalnya pihak kampus tak mensosialisasikan terlebih dahulu agenda kedatangan para istri Kabinet dan BNN dimaksud.

Evakuasi tersebut dilangsungkan saat penyuluhan tentang narkoba masih berlanngsung sekitar pukul 13.00 Wita.

Bahkan saat keluar, rombongan harus dijaga oleh aparat Polres Bima Kota yang membentuk pagar hidup. Aksi para mahasiswa ini pun sempat membuat kecewa rombongan yang tengah memberikan kegiatan positif bagi masyarakat Bima khususnya mahasiswa setempat.

Dalam orasinya, salah seorang mahasiswa meprotes pihak kampus yang tak mensosialisasikan acara penyuluhan serta kedatangan BNN beserta istri para menteri dimaksud. “Ini bukan tempat preman sehingga harus ada penyuluhan narkoba,” tandas salah seorang pendemo.

Tidak hanya itu, mereka juga memprotes kehadiran aparat Kepolisian dalam kampus terlebih aparat membawa senjata.

Sementara itu, Wakapolres Bima Kota Kompol Muhammad Lutfi yang dikonfirmasi membantah rombongan BNN dan SIKIB dievakuasi lantaran adanya keributan.

Sebab, agenda penyuluhan tersebut berakhir hingga pukul 13.00 Wita dan dilanjutkan dengan agenda lain.

“Tidak ada evakuasi, rombongan di sini hanya sampai jam 13.00,” terangnya.

“Terkait protes mahasiswa, kita hanya melakukan pengamanan,” tuturnya. (use)

Kasus Penembakan Anggota Polisi, Polres Bima Kota Tingkatkan Kesiagaan Kota Bima (Suara NTB) Menyusul peristiwa penembakan terhadap anggota Polres Bima beberapa hari lalu, Polres Bima Kota meningkatkan kesiagaan. Disamping kesiagaan, Polres Bima Kota juga menggelar sejumlah razia terhadap orang dan kendaraan yang keluar maupun masuk ke Kota Bima.

Wakapolres Bima Kota Kompol Muhammad Lutfi yang dikonfirmasi, Kamis (5/6) siang, menyebutkan menyusul peristiwa tertembaknya anggota Polres

Bima Bripka M Yamin beberapa waktu lalu, pihaknya meningkatkan atensi dengan meningkatkan kesiagaan. Meskipun, katanya, kesiagaan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelumnya.

Salah satu kegiatan dalam peningkatan atensi ini dengan menggelar razia di sejumlah titik dengan sasaran orang maupun barang. Namun yang utama yakni jalur keluar masuk Kota Bima. Tidak hanya, jalur keluar masuk Kota Bima, tempat-tempat kos juga menjadi perhatian. Khusus untuk

lingkungan kos, Kepolisian tidak bekerja sendirian melainkan berkoordinasi dengan aparat RT dan RW agar setiap orang yang tak dikenal bisa didata. “Aparat RT dan RW ini kita minta melaporkan setiap orang yang tak dikenal,” ujarnya.

Ditanyai mengenai titik rawan yang menjadi fokus atensi? Lutfi mengatakan pihaknya tidak mengategorikan mana titik yang rawan dan mana yang tidak. Sebab semua titik dinilai sama dan perlu diantisipasi. (use)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

KPK Putar Tiga Rekaman Dari Hal. 1 Termasuk saat pertemuan Kapolres Loteng AKBP Supriadi, SIK dengan Bambang di Mapolres Loteng. Deni mengaku saat itu diperintahkan Kapolres menemui Bambang.

“Apakah ada pembicaraan tentang kasus Along?,” dijawab “tidak ada” oleh Deni. Di luar pertemuan itu, jaksa juga menanyakan bentuk intervensi lain oleh Polres Loteng. Deni juga berkelit tidak ada bentuk intervensi dimaksud.

Jaksa kemudian memutar rekaman percakapan Bambang dengan Deni. Di salah satu kutipan percakapan Bambang dengan tegas meminta Deni mempercepat penahanan Along. ‘’Jadi tolong ini di...di.. apa di gebrak aja dah, udah kayak dulu lagi tu. Iya to, supaya...,” kata Bambang dengan nada terburu buru.

Belum sempat melanjutkan, Deni menjawab “siap siap bapak siap, kami...”.

Jaksa juga menanyakan intervensi Subri terhadap dirinya. Deni juga mengelak.

Jaksa kemudian memutar rekaman pembicaraan Deni dan Subri. intinya, dalam pembicaraan itu, keduanya sepakat bertemu di Mataram, bersamaan dengan acara Bawaslu. ‘’Barangkali si itu datang besok ya?,” kalimat Subri.

Dikonfrontir dengan rekaman itu, Deni tidak mengelak. Namun dia tidak bisa menjawab apa isi pertemuannya dengan Subri dan siapa yang dimaksud dengan kalimat “si itu”.

Selanjutnya KPK juga memutar percakapan Deni Septiawan dengan Lusita Anie

Razak. Intinya dalam rekaman itu Lusita menanyakan perkembangan kasus Along jilid I ke Deni Septiawan. Secara rinci Deni pun memastikan bahwa Along akan ditahan dalam waktu dekat. Dia juga sudah mengeluarkan surat pencekalan ke Along agar tidak bepergian ke luar negeri.

“Hari ini kita kirim langsung ke Jaksa, mudah – mudahan bisa cepat dapat jawaban dari Pak Iwan (Aprianto Kurniawan Kasi Pidsus) nanti, untuk P21.

Kalau misalnya nanti dari Pak Iwan sudah P 21, saya tahan (along) dulu lah disini,” jawab Deni saat ditanya Lusita.

JPU menangkap segala penjelasan Deni tersebut mengisyaratkan “manut” pada perintah Bambang dan Lusita. Karena beberapa kali mengelak, jaksa meminta Deni jujur dalam memberi keterangan. Jaksa mengindikasikan ada intervensi dari awal.

Namun dengan tegas Deni membantah. Bahwa ada perbincangan dengan Lusita dan Bambang, Deni mengaku tetap profesional. Apapun yang dijawabnya, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada siapapun yang menanyakan perkara. “Kalau pun saya jawab “siap, siap”, “nggih”, itu saya artikan “Iya”. Nah soal pelaksanaannya, tergantung forum di internal kami. Bisa dilaksanakan, bisa juga tidak,” tegas Deni. (ars)

Usut Dugaan Suap Hakim Dari Hal. 1 komisioner KY mendatangi langsung Lusita dan Subri di Lapas Mataram, tempat “pasangan” kasus suap ini ditahan. Komisoner KY juga melibatkan kantor penghubung KY NTB dalam proses penyelidikan ini. ‘’Komisioner KY datang beberapa waktu lalu dan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Subri dan Lusita di Lapas Mataram,” ungkap Koordinator kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama menjawab Suara NTB Kamis (5/ 6) kemarin. Tim dibagi dua, selain yang memeriksa Subri dan Lusita, tim kedua melakukan kegiatan sama di kantor Penghubung KY NTB Karang Bedil Mataram. Dua saksi diperiksa disana.

Seperti diketahui Lusita dan Subri sama – sama ditahan dalam kasus suap yang melibatkan keduanya.

Kasus ini terungkap Desember 2013 lalu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim KPK di Hotel Holiday Inn. Terlepas dari kasus suap itu, tim KY belakangan ini menurut Ridho sedang mengusut dugaan suap dan konspirasi kasus melibatkan hakim PN Praya yang menyidangkan kasus Sugiharta alias Along.

Lanjut Ridho, dalam keterangannya dihadapan Komisioner KY, Subri dan Lusita pada dasarnya mengelak telah melakukan upaya suap kepada hakim PN Praya. Hal ini juga sudah dikuatkan dengan keterangan Ketua PN Praya, Sumedi, SH, MH yang meyakinkan bahkan bersumpah tidak ada aliran uang ke lembaga peradilan itu.

Kendati demikian menurut Ridho, persoalan lain yang menjadi bidikan, keterlibatan para bawahan Sumedi dalam proses peradilan untuk Along ketika itu. “Tapi ini bukan soal uang yang tidak sampai ke hakim, tapi ada pertemuan antara hakim, jaksa dan pihak yang terlibat dalam perkara. Ini tentu saja masalah,” kata

Ridho, memastikan, materi inilah yang sedang didalami komisioner KY dan menduga ada konspirasi.

Selain Subri dan Lusita, juga diperiksa pengurus lembaga swadaya, bersama seorang saksi lainnya yang dirahasiakan demi memudahkan penyelidikan. Materi pemeriksaan secara umum disebutnya, masih sama dengan materi pemeriksaan untuk Subri dan Lusita. “Seputar suap itu saja,” terangnya.

Ridho sempat menjelaskan, permintaan keterangan terhadap empat orang ini sebagai upaya mencari petunjuk kebenaran dugaan suap dan konspirasi kasus di lembaga peradilan itu. Sandaran pemeriksaan tetap mengacu pada dakwaan Jaksa KPK yang menyidangkan kasus Subri dan Lusita di Pengadilan Tipikor Mataram.

Apa yang terungkap di persidangan berulangkali soal keterlibatan anggota majelis hakim PN Praya, menjadi catatan penting yang terus ditelusuri pihaknya bersama komisioner KY RI. “Tahapan selanjutnya masih pada crosscheck ke hakim – hakim yang namanya disebut terlibat dalam temuan kami,” terangnya.

Klarifikasi berlapis, karena sebelumnya mereka pernah diperiksa. Diantaranya hakim Anak Agung Putra Wiratjaya di PN Praya, Desak Ketut Yuni Ariyanti yang sudah pindah ke PN Bangli, Bali, dan Dewi Santini yang sudah pindah ke PN Situbondo.

“Tetap mereka harus diperiksa ulang,” terangnya.

Jika rangkaian pemeriksaan ini sudah berakhir, tahapan selanjutnya sesuai protap di KY, akan dilakukan sidang panel, kemudian berlanjut ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan. (ars)

Siaga Antisipasi Kemarau Dari Hal. 1 dengan mengoptimalkan ‘’laskar semut” yang dibentuknya guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan belanja yang disiapkan oleh Perum Bulog pusat sebesar Rp 1,3 triliun alokasi tahun 2014 ini. Targetnya akan terpenuhi sebanyak 190.000 ton hingga 200.000 ton setara beras.

Dari sisi pembelanjaan, data terakhir dirilis, sampai saat ini Bulog telah menyerap sebanyak 117.000 ton, yang nilainya mencapai Rp 700-an miliar. Harapannya total anggaran yang disiapkannya saat ini dapat dibelanjakan di masyarakat (petani).

Mengantisipasi segala kemungkinan akibat musim kemarau, M. Hasim menegaskan akan memaksimalkan daya tampung seluruh gudang

yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota. dengan kapasitas tampungnya sebanyak 90 ribu ton.

“Gudang kami siap akan menampung seluruh serapan,” katanya.

Memaksimalkan serapan, Hasim menyebut tahun ini pihaknya sedang membangun gudang tampung berkapasitas 3.500 ton di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebelumnya, tahun 2013 lalu, sudah dibangun beberapa gudang lainnya, diantaranya di Kabupaten Dompu, dan Lombok Timur, dengan kapasitas masing-masing 3.500 ton. ‘’Pada prinsipnya kami juga siap melakukan pengamanan harga, kalau ada gejolak harga nanti kami yang akan menindaklanjutinya,” demikian Hasim. (bul)

Halaman 5

Pemprov NTB Tunda Bansos Petani Tebu Dompu Senilai Rp 7 Miliar Mataram (Suara NTB) Buntut pembakaran kebun tebu milik PT. Sukses Mandiri Sejahtera (SMS) Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu pada Mei lalu menyebabkan Pemprov NTB melalui Dinas Perkebunan mempending atau menahan pencairan dana bansos bagi petani tebu di daerah tersebut senilai Rp 7 miliar. Pencairan dana bansos itu akan dilakukan jika perusahaan gula itu sudah beroperasi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Kamis (7/6) siang kemarin. Ia mengatakan, sebenarnya bansos senilai Rp 7 miliar itu sudah akan dicairkan bagi petani yang akan menanam tebu seluas 1.000 hektar.

Dana itu dibagikan sebesar Rp 7 juta per hektar.

“Itu (bansos) masih kami

pending dana itu untuk tidak dicairkan. Karena menunggu operasional pabrik PT SMS. Karena tanpa pabrik gula itu, ndak bisa tanam tebu.

Karena nanti dia tebu yang ditanam itu jadi sampah.

Itu yang kami tidak inginkan,” kata Husnul.

Disebutkan, dana bansos bagi petani tebu itu rencananya akan diberikan kepada 900 0rang sampai 1.000 orang untuk menanam tebu seluas

1.000 hektar. Dana itu akan diberikan kepada 32 kelompok tani pada sembilan desa di Kecamatan Pekat. Namun karena kejadian pembakaran kebun pembibitan tebu pada Mei lalu oleh massa maka dana itu tak bisa dicairkan alias masih ditahan.

“Untungnya kita belum mencairkan, sudah di rekening petani tetapi kan tanpa dicairkan oleh tim teknis kabupaten ndak bisa itu. Be-

KPK akan Analisis Laporan Dana Kampanye Pileg Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis laporan dana kampanye Pemilihan Legislatif 9 April lalu jika menerima laporan dari Tim Gugus Tugas Pemilu.

“Saya belum mendapat informasi dari Tim Gugus Tugas yang dulu dibentuk. Kalau informasi di penindakan belum ada, saya belum dengar itu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (5/6), tentang surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Johan mengatakan calon anggota legislatif dari petah-

ana harus melaporkan dana kampanye yang mereka keluarkan pada Pemilu Legislatif April lalu kepada KPK. “Dalam proses itu, KPK melakukan melakukan pengawasan terhadap caleg petahana karena calon dari petahana masih menjadi penyelenggara negara,” kata Johan.

Laporan terkait dana kampanye calon anggota legislatif dari petahan, lanjut Johan, dapat ditindaklanjuti jika informasi tersebut valid dan ada unsur-unsur yang dapat diselidiki oleh KPK. Kemarin (4/6), Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan telah menerima surat dari Kepala PPATK tentang laporan dana kampanye

Pemilu Legislatif.

“Kami sedang menelisik dan mempelajari surat dari PPATK itu. Selanjutnya akan kami serahkan kepada KPK karena menyangkut orang-orang terhormat di negeri ini.

Ada transaksi mencurigakan,” kata Muhammad.

Selain dana kampanye Pemilihan Legislatif, Bawaslu juga akan meminta laporan dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden kepada PPATK. Tim Gugus Tugas Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum 2014 terdiri dari Bawaslu, PPATK, KPK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). (ant/Bali Post)

Mahasiswa Salurkan Bantuan Rp 21,8 Juta ke Korban Sangeangapi Mataram (Suara NTB) Setelah membuka dompet sumbangan dari masyarakat, dalam waktu lima hari, sekelompok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UMM) berhasil mengumpulkan dana Rp 21,8 Juta. Dana itu langsung disalurkan ke masyarakat Wera Kabupaten Bima yang terkena dampak letusan Gunung Sangeangapi.

“Kami dalam perjalanan mengantar bantuan uang Rp 21,8 juta ke masyarakat Wera,” kata koordinator aksi penggalangan dana, Marwan Galle kepada Suara NTB, Kamis (5/6) kemarin. Uang itu akan diserahkan langsung ke perwakilan masyarakat setempat, untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan mereka.

Mahasiswa sepakat tidak membelikan barang uang itu, karena masyarakat yang menjadi korban lebih paham kebutuhan mereka.

BPK RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2012 dan 2013 setidaknya memperlihatkan kecenderungan tersebut.

Data LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun 2012 memperlihatkan, jumlah realisasi belanja hibah dan bansos pada tahun 2012 jika diakumulasikan mencapai Rp 631,5 miliar lebih. Angka ini mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2013 lalu yang notabene merupakan tahun penyelenggaraan Pilkada NTB. Pada 2013, belanja hibah dan bansos yang dikucurkan Pemprov NTB mencapai Rp 725,03 miliar yang terdiri dari belanja hibah sebesar Rp 669,15 miliar dan belanja bansos sebesar Rp 55,88 miliar.

Seperti halnya belanja hibah

(Suara NTB/ars)

GALANG DANA - Koordinator penggalangan dana korban Sangeangapi Marwan Galle saat menerima sumbangan dari perwakilan mahasiswa HMI Mataram.

“Dana ini kami kumpulkan dari membuka posko bantuan di Kampus Muhammadiyah. Ada sumbangan dari mahasiswa dan dosen. Selain itu kami menggalang dana di sejumlah simpang empat,” terangnya.

Selain bantuan dalam bentuk uang, mereka juga menerima sumbangan dalam bentuk lain.

Seperti pakaian, selimut, sembako. Sumbangan lain adalah masker, yang sangat dibutuhkan masyarakat disana. (ars)

dan bansos tahun – tahun sebelumnya, pada tahun 2013, nilai anggaran bansos dan hibah yang belum didukung laporan penggunaan juga cukup signifikan.

BPK RI menyebutkan, ada Rp 37,96 miliar belanja hibah yang dikucurkan namun belum didukung dengan laporan penggunaannya. Sementara, untuk bansos, ada Rp 40,1 miliar yang belum didukung dengan laporan penggunaan.

BPK menyebutkan, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Bantuan pada Biro Keuangan Setda NTB diketahui bahwa para penerima yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan atau bansos yang belum menyampaikan laporan, telah dikoordinasikan dengan unit kerja (SKPD) ter-

kait. Namun, hingga 30 April 2014, laporan dimaksud belum diterima oleh Biro Keuangan Setda NTB. Selain persoalan dana hibah dan bansos tersebut, BPK juga merilis temuan lainnya. Diantaranya, BPK menemukan, ada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah atau IPAL yang belum sesuai kontrak. Menurut BPK, pekerjaan ini sudah dibayar 100 persen pada tanggal 31 Desember 2013 senilai Rp 123,6 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, BPK bersama PPK, manajemen konstruksi dan penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai total Rp 10 juta lebih dan mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah senilai kekurangan volume tersebut. (aan)

Wakil Menteri Agama Buka Silaturrahim dan Halaqoh Nasional NW Dari Hal. 1 tujuan halaqoh dan silaturahim nasional di Jakarta ini untuk meningkatkan syiar NW di kancah nasional dan dalam rangka konsolidasi organisasi, khususnya dalam memenuhi kriteria Undang-Undang Keormasan Republik Indonesia yang baru. Sementara tema yang diusung adalah Membumikan Visi Kebangsaan Nahdlatul Wathan, Menuju Islam Rahmatan Lil ‘Alamin.

Ketua Umum Pengurus (PB) NW Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada kesempatan tersebut, menjelaskan, ketika Almagfurullah memberikan nama NW, maka telah memberikan pen-

ran yang merugikan sekitar Rp 5 miliar itu, kini sedang ditangani Polres Dompu.

Aksi protes yang berujung pembakaran kebun bibit tebu milik PT SMS serta fasilitas yang ada berawal dari aksi saling klaim atas lahan. Petani ternak yang merasa telah memanfaatkan lahan sekitar sebagai daerah pelepasan ternak dan direstui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya tahun 2005 lalu sebagai daerah pelepasan ternak yang tidak bisa dimanfaatkan untuk hal lain.

Namun PT SMS yang telah memiliki izin HGU untuk perkebunan pembibitan tebu sebagai cikal bakal pendirian pabrik gula, memanfaatkan lahan tersebut untuk pengembangan perkebunan tebu. (nas)

BPK Masih Jalankan Proses Audit di KSB Taliwang (Suara NTB) Teka-teki tidak adanya dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berkas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhir tahun 2013 terjawab sudah.

Nihilnya salah satu dokumen wajib dalam LKPJ itu ternyata bukan disengaja oleh Pemda KSB, melainkan hingga kini LHP BPK belum juga diterbitkan. ‘’Belum ada LHP itu,’’ kata Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB H Ady Mauluddin, M.Si kepada wartawan, Kamis (5/6).

Menurut dia, belum adanya LHP BPK itu dikarenakan proses audit belum selesai.

Hingga kini aduditor BPK masih menjalakan kerja pemeriksaaan terhadap seluruh dokumen pelaksaaan

ABPBD 2013. ‘’Sekarang masih bekerja mereka. Bahkan beberapa auditor BPK ada di sini,’’ cetusnya.

Keterlambatan proses audit oleh BPK itu dikarenakan, KSB masuk dalam gelombang kedua pemeriksaan BPK. BPK sendiri sengaja menyusun pemeriksaannya secara bertahap karena kurangnya perangkat auditor yang akan menjalan tugas. “Di sini ada tiga auditor bekerja. Dan mereka itu sudah satu bulan terakhir bekerja,” ungkapnya.

Ady memperkirakan, jika tak ada hambatan dalam proses pemeriksaan BPK maka LHP pun akan segera diterbitkan. “Mungkin dalam satu atau dua minggu ke depan LHP itu sudah ada. Dan kita akan serahkan untuk sejumlah kepentingan lainnya terutama untuk melengkapi LKPJ bupati,” pungkasnya. (bug)

Berkas Honorer Loteng Dikirim Senin Depan

Hibah dan Bansos Naik Signifikan Dari Hal. 1

saran dananya Rp 7 miliar terhadap 1.000 hektar masing-maisng Rp 7 juta perhektar,’’terangnya. Husnul menambahkan, jika dana itu tak bisa dicairkan sampai berakhirnya tahun anggaran pada Desember mendatang maka akan disetor kembali ke kas daerah.

Sebagaimana diketahui, anggota kelompok tani ternak di lereng Gunung Tambora yang melakukan aksi protes di lokasi perkebunan tebu milik PT Sukses Mandiri Ribuan Sejahtera (SMS) Desa Soritatanga Kecamatan Pekat berakhir anarkis pada Mei lalu.

Ribuan bibit tebu milik perusahaan dibakar massa karena merasa keberadaannya menghalangi jalur naik turunnya ternak. Kasus pembaka-

gajaran yang sangat jelas kepada semua pihak. Dalam arti, antara keislaman dan kebangsaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. ‘’Itu sebabnya kata wathan menjadi nama dari perjuangan ini, pergerakan tanah air, Nahdlatul Wathan, kebangkitan tanah air,” terang H. Zainul Majdi yang juga Gubernur NTB ini.

Hal ini diamini oleh Prof. H. Quraisy Shihab. Dalam sambutannya yang singkat, jelas, dan penuh makna, Quraisy Shihab mengaku terkesan oleh semboyan yang diajarkan Maulanasyeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. ‘’Apapun kegiatan kita, apapun pilihan kita, pokoknya NW,

kebangkitan bangsa ini. Saya kira itu pesan yang harus dihayati oleh seluruh anak bangsa, harus dihayati oleh setiap manusia yang hidup berbangsa,” terang tokoh nasional ini.

Para duta besar dari Kerajaan Saudi Arabia dan Mesir memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya halaqoh dan silaturahim ini. Mereka memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pendiri NW dan seluruh pengurus NW, terkait dengan perjuangannya dalam menyebarluaskan agama Islam, menyebar nilai-nilai kemuliaan yang ada dalam islam, terutama yang ada dalam Al-Qur’an. (humasprovntb/*)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) hanya mendapat tambahan waktu satu minggu untuk menuntaskan proses pemberkasan terhadap berkas milik tenaga honorer katagori dua (K2), dari pemerintah pusat terhitung sejak tanggal 2 Juni. Itu artinya, Senin pekan depan seluruh berkas tenaga honorer K2 sudah harus dikirim ke pemerintah pusat dalam kondisi apapun.

Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M, mengaku, sebelumnya Pemkab Loteng sudah mengajukan penambahan waktu pemberkasan selama dua minggu, yakni dari batas waktu pengiriman berkas tanggal 30 Mei. Namun pemerintah pusat hanya memberikan tambahan waktu satu minggu saja. “Jadi apapun kondisi berkas milik tenaga honorer K2, apakah masih ada yang kurang sekalipun harus tetap dikirim,” jelasnya.

Adanya kekurangan pada berkas yang mungkin terjadi,

ujarnya, diserahkan pada pemerintah pusat. Terpenting, Pemkab Loteng bisa memenuhi tenggat waktu yang sudah diberikan. “Jika memang nanti masih ada berkas yang kurang setelah dikirim, bagaimana proses selanjutnya kita serahkan ke pemerintah pusat,” tegas Supardan.

Terpenting, saat ini pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan proses pemberkasan terhadap berkasberkas milik tenaga honorer K2. Supaya diharapkan, pada saat pengiriman berkas nantinya, seluruh berkas benar-benar sudah lengkap, sehingga tidak ada lagi yang menjadi ganjalan ketika berkas sudah ada di tangan pemerintah pusat.

Berkas milik tenaga honorer K2 Loteng itu, kata Supardan akan dibawa langsung ke BKN Perwakilan Denpasar.

Dan, dengan diserahkannya berkas milik tenaga honorer K2 Loteng tersebut, maka seluruh tugas dan kewajiban dari Pemkab Loteng dalam persoalan honorer K2 ini, selesai. (kir)

Tujuh Kabupaten/Kota Nunggak Raskin Dari Hal. 1 Kabupaten/kota yang tidak menunggak pembayaran raskin itu antara lain Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Setiap penyaluran raskin, kata Hasim, mereka langsung melakukan pembayaran. Sementara, uang pembayaran raskin yang mengendap sebesar Rp 8 miliar lebih itu terdapat di tujuh kabupaten/kota lainnya.

Bulog, kata Hasim juga bertanya kenapa bisa sampai ada tunggakan raskin. Padahal masyarakat penerima sudah membayar langsung raskin itu ketika dibagikan. Namun, kata Hasim hal itu bukan merupakan tugasnya. Pihaknya hanya bertugas dalam penyaluran dan menyediakan beras serta mengantarkannya sampai ke titik distribusi.

“Nanti yang membagikan kepada masyarakat termasuk mengumpulkan pembayaran itu adalah pemda. Saya pikir kalau masyarakat itu kalau belum bayar ndak akan dikasi berasnya,”katanya.

Selain membahas masalah tunggakan raskin itu, lanjut Hasim, dalam evaluasi program raskin yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini juga ada banyak hal yang akan

disampaikan kepada tim raskin yang berada di desa dan kecamatan.

Dikatakan, masyarakat yang berhak menerima raskin itu adalah mereka yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Diketahui, jumlah raskin yang akan disalurkan pada tahun 2014 ini di NTB sebanyak 84.881.880 Kg bagi 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Untuk penyaluran raskin tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, sebagai dasar penyaluran raskin tahun 2014.

Berdasarkan data itu, jumlah penerima raskin tahun 2014 di NTB sama dengan penerima raskin tahun 2013, yaitu sebanyak 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dengan alokasi sebanyak 15 Kg setiap bulannya, dengan harga tebus sebesar Rp 1.600 per Kg. Sehingga total raskin yang akan disalurkan tahun 2014 se NTB sebanyak 84.881.880 Kg. Atau sebanyak 7.073.490 Kg raskin yang disalurkan setiap bulannya kepada masyarakat miskin. (nas)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

Halaman 6

Drama Politik Belah Bambu Atasi Kelangkaan Pupuk PUPUK sekarang ini menjadi komoditi paling berharga bagi petani.

Stok pupuk di hampir seluruh daerah di NTB langka. Kalau pun ada dijual di pengecer harganya cukup mahal dan dua kali lipat dari harga sebelumnya. Para pengusaha yang memiliki stok pupuk mengambil kesempatan ini untuk menarik keuntungan di balik kesusahan petani dalam mencari pupuk.

Di satu sisi, pemerintah daerah seolah berdiam diri dengan penderitaan yang dialami petani. Padahal, sejak negeri ini merdeka, Indonesia dan seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan.

Namun, ketika ada persoalan yang menimpa petani, pemerintah seolah-olah lepas tangan. Petani tetap saja menjerit dan kesulitan mendapatkan pupuk. Belum lagi, setelah panen harga jual hasil pertanian sangat murah. Kondisi ini tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan petani dengan hasil yang didapat.

Misalkan, petani di Desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah. Mereka harus membeli pupuk untuk satu kuintal seharga Rp 300 ribu. Harga ini terlalu mahal untuk satu kuintal pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi per kilogram yang hanya Rp 1.800. Jika petani membeli pupuk dengan harga mahal, jangan salahkan kalau petani tidak lagi menanam padi, tomat, cabai, bawang dan lainnya. Hal ini tentu saja berimbas dengan naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran. Kalau harga kebutuhan pokok di pasaran sudah naik, siapa yang disalahkan?

Harus diakui, peranan pemerintah daerah dalam proses distribusi pupuk boleh dikata cukup kecil. Pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota hanya sebatas mengusulkan kuota pupuk yang dibutuhkan di wilayahnya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, di tengah kelangkaan pupuk, pemerintah kabupaten/kota hanya bisa menjadi penonton.

Para pejabat daerah hanya sebatas mendengarkan keluhan dan tidak mampu berbuat banyak, karena tidak memiliki kewenangan yang kuat.

Seperti apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah Ir. Ibrahim, jika dirinya sudah berusaha mengusulkan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi agar stok pupuk ditambah. Namun, hingga kini usulan pemerintah daerah masih belum digubris pemerintah pusat. Ibrahim mengakui, pihaknya sudah mengusulkan 24 ribu ton pupuk Urea, namun yang dipenuhi hanya 17 ribu ton.

Atas persoalan ini, pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri dengan kondisi yang ada. Mereka harus memiliki posisi tawar yang tinggi pada pemerintah pusat, agar apa yang menjadi aspirasi daerah bisa diakomodir. Daerah setidaknya bisa ‘’mengancam’’ pusat yang selama ini dijadikan target sebagai salah satu upaya mewujudkan program pemerintah pusat, khususnya di bidang pertanian. Adanya ‘’ancaman’’ dari daerah ini akan membuat pemerintah pusat cepat mengakomodir usulan yang masuk daerah.

Selain itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan harus melakukan penyelidikan mengenai kemungkinan adanya pengecer dan distributor dalam mempermainkan harga. Jika ada pengecer atau distributor yang terbukti mempermainkan harga, mereka harus diproses dengan tegas dan izin usahanya dicabut. Adanya upaya seperti ini, tidak ada lagi petani yang mengeluhkan langka dan mahalnya harga pupuk di tingkat pengecer. Namun, semuanya kita berharap agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk, sehingga tidak ada yang dirugikan. (*)

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 akhirnya hanya diikuti dua pasang kontestan. Pasangan yang akan bertarung adalah Jokowi - Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Pasangan PrabowoHatta didukung enam parpol, yaitu Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Golkar, PPP, dan PBB. Pasangan ini mendapatkan total dukungan 48,93 persen suara atau 292 kursi DPR. Selanjutnya pasangan Jokowi-Kalla didukung empat parpol, yaitu PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Pasangan ini mendapatkan total dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR. UKUNGAN parpol dalam koalisi hampir semua tidak bulat dalam realitas lapangan. Tidak sedikit elit dan kader dari beberapa parpol terang-terangan berseberangan dengan kebijakan yang digariskan.

Banyak dugaan mengemuka atas fenomena ini. Ada yang menyebut sebagai kesengajaan iuntuk bermain dua kaki. Ada yang berpersepsi murni langkah spontanitas individual. Apapun itu fenomena ini menarik dicermati demi penilaian elektoral dan penguatan kualitas demokrasi ke depan.

Koalisi Belah Bambu Fenomena sebagaimana terungkap di atas salah satunya dapat diindikasikan sebagai politik belah bambu. Politik belah bambu secara sederhana dapat dimaknai sebagai taktik pecah belah. Aktivitas membelah bambu umumnya dilakukan dengan satu bagian atas diangkat dan bagian bawah diinjak.

Semakin kuat bagian bawah diinjak dan semakin kuat bagian atas diangkat, makin cepat terjadi perpecahan.

Politik ini menurut Wikipedia juga diadefinisikan sebagai strategi bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Itulah yang dahulu dilakukan oleh Snouck Hurgonje (Belanda) untuk menaklukkan Aceh.

Politik belah bambu oleh Gramsci (1891-1937) disebut sebagai stick and carrot policy. Kelompok dominan diungkapkan tidak hanya selalu bekerja dengan cara menge-

Oleh :

RIBUT LUPIYANTO

Peneliti di UII-Yogyakarta; Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) kang kelompok lawan, namun malah “bekerjasama” secara halus dengannya. Ada dua cara, yaitu apa yang disebut leading (memimpin) dan dominant (mendominasi).

Dalam hegemoni, leading ditujukan kepada kelompok yang bisa diajak bernegosiasi untuk menciptakan aliansi-aliansi baru. Sementara dominant dilakukan untuk menutup saluran perlawanan dari kelompok penekan (pressure group).

Koalisi pilpres 2014 sebenarnya bukan pertama kalinya dijumpai politik belah bambu. Hanya kali ini lebih banyak dan sebarannya merata di banyak parpol. Terapan stategi ini bisa terang-terangan bisa sembunyi-sembunyi. Ungkapan netralitas bukanlah jaminan, karena memungkinkan di belakang layar melakukan manuver keberpihakan.

Beberapa peta politik belah bambu yang secara eksplisit terekspos sebagai mana jabaran berikut.

Pertama di Partai Golkar. Parpol tertua ini menjadi partai yang sudah kenyang terkena atau melakukan politik belah bambu. Pemilu 2004 membuktikan ketika parpol secara resmi mengusung Wiranto sebagai capres, tetapi beberapa elitnya mendukung Jusuf Kalla sebagai cawapresnya SBY. Kini di Pemilu 2014 kembali terjadi. Partai Golkar secara resmi mendukung PrabowoHatta. Nyatanya beberapa petingginya menyatakan dukungan ke Jokowi-JK, antara lain Luhut Panjaitan dan beberapa purnawirawan, Indra Piliang, Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatullah Kedua di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selama Pileg, partai berbasis massa NU ini menjual 3 tokoh sebagai capres, yaitu Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Rhoma Irama. Hasilnya cukup fenomenal, PKB mampu meraup suara 9,04 %.

PKB akhirnya mendukung JokowiJK. Kedua tokoh yang semua dijual yaitu Mahfud MD dan Rhoma Irama menolak dukungan tersebut dan membelot ke kubu Prabowo-Hatta.

Mahfud MD bahkan didaulat menjadi ketua tim pemenangannya.

Ketiga di Partai Hanura. Partai besutan Wiranto ini mendukung Jokowi-JK. Atas putusan ini ada dua elit yang menolak, menyeberang, bahkan resmi mengundurkan diri dari partai. Kedua tokoh penting di Hanura itu adalah Harry Tanoe Sudibyo dan Fuad Bawazier.

Keempat di Partai Amanat Nasional (PAN). PAN dapat dikatakan beruntung dan sukses komunikasi politiknya dalam koalisi Pilpres kali

ini. Perolehan suaranya hanya peringkat keenam, namun mampu mengusung Hatta Rajasa sebagai cawapres. Keputusan ini tetap mendapatkan tentangan internal.

Pendiri PAN Goenawan Moehammad menyatakan mundur, serta dua kadernya Wanda Hamidah dan Alvin Lie menolak koalisi dengan Prabowo.

Kelima di Partai Nasdem. Partai ini menjadi yang pertama menyatakan berkoalisi dengan PDIP. Perjalanan awal belum ada tandatanda perbedaan sikap. Akhirnya, penyeberangan dukungan muncul dari anggota Dewan Pembina, yaitu Rachmawati Soekarno Putri.

Keenam di Partai Demokrat.

Sikap final partai penguasa ini netral atau tidak memihak salah satu pasangan. Publik merasa sangsi dengan sikap netral ini secara individual. Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu SBY merupakan besan, sedangkan sekjennya yaitu Ibas merupakan menantu Hatta Rajasa sang cawapres. Perbedaan sikap secara terbuka diucapkan oleh salah satu anggota Dewan Kehormatannya, yaitu Suaidi Marasabessy.

Fenomena politik belah bambu di atas menjadikan peta pilpres semakin susah di tebak. Dukungan parpol hanya berlaku di atas kertas dan belum ada jaminan teraktualisasi di lapangan hingga bawah.

Tercatat hanya PDIP, Partai Gerindra, dan PKS yang memiliki vitalitas tinggi sehingga terbebas dari belah bambu.

Penyikapan Kritis Motif politik belah bambu masih menjadi teka teki. Latar belakang dan dinamika yang terjadi sangat variatif antar individu dan parpol pelaku. Potensi yang mungkin terjadi bisa memang disengaja atau direkayasa atau spontanitas atau tanpa kesengajaan. Jika disengaja, maka ini bagian dari strategi politik belah bambu, baik karena pragmatisme pelaku maupun strategi pengamanan dua kaki bagi parpolnya.

Jika tanpa sengaja, maka fenomena yang terjadi memang murni idealisme pelaku tanpa berhubungan dengan parpolnya. Terkait hal ini penting berbagai pihak melakukan penyikapan kritis dan bijak.

Pertama bagi parpol bersangkutan. Evaluasi internal penting dilakukan demi menjaga soliditas dan vitalitas ke depan. Dari semua fenomena baru di Partai Hanura yang jelas, dimana Harry tanoe dan Fuad Bawazier mengundurkan diri.

Partai Golkar sekadar meminta

yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan struktural. Parpol mendesak butuh penyikapan tegas.

Resikonya memang akan terjadi goncangan internal. Namun hal ini akan lebih baik dibandingkan menjadi bom waktu yang kontra produktif. Parpol juga mesti berhati-hati dengan memperkuat soliditas, karena belah bambu memungkinkan sebagai operasi politik lawan.

Kedua bagi tim sukses capres. Tim sukses penting berhati-hati menerima personil yang berasal dari parpol pasangan lawan. Potensi operasi poltik bisa terjadi, misal untuk spionase atau strategi dua kaki. Belah bambu akan menjadi positif jika tim sukses capres bisa menakar loyalitas pelaku dan mengoptimalkan perannya memecah suara di parpol asalnya.

Ketiga bagi publik. Publik tidak ada urusan sebenarnya terhadap fenomena politik belah bambu. Penyikapan kritis penting sebagai bahan penilaian dalam memberikan dukungan. Kontrol sosial penting dilakukan demi menjaga demokrasi yang bermartabat dan berkualitas.

Pelaku politik belah bambu tidak semuanya memiliki kemampuan vote getter. Artinya, loncatan dukungan belum tentu mempengaruhi konstelasi suara. Pilpres masih didominasi faktor ketokohan capres-cawapres dan mesin tim sukses. Politik belah bambu yang terjadi di Pilpres 2014 ini semoga karena idealisme sehingga tidak mengkhawatirkan bagi kualitas demokrasi ke depan.

Pembayaran mengendap Rp 8 miliar, tujuh kabupaten/ kota nunggak raskin Aparat di bawah berulah, masyarakat miskin jadi korban

*** Pengecer pupuk nakal akan disanksi tegas Petani butuh tindakan nyata bukan sekadar wacana

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

Halaman 7

SIAP TANAM - Petani masih melakukan penanaman padi, meski di tengah berkembangnya informasi limitnya pupuk. Di Kota Mataram diharapkan kesulitan pupuk, khususnya jenis Urea ini tidak terjadi. Nampak beberapa petani di Penghulu Agung Ampenan sedang mengangkat benih padi untuk siap ditanam.

Belum Terdaftar HKI JUMLAH produk yang muncul di NTB kian banyak, baik berupa kerajinan, temuan-temuan berbasis IT, produk olahan, hasil kekayaan alam dan berbagai jenis lainnya. Hanya saja masih banyak di antaranya yang tak terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ini menjadi persoalan sebenarnya menurut Kepala Bidang Pengembangan Industri Kecil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Setya Budi didampingi stafnya, Yana Mulyana, riskan terhadap penjiplakan dari produk dari pihak lain.

Apalagi dalam menghadapi pasar bebas Asean, dianggap HKI menjadi persyaratan utama untuk bersaing dengan produkproduk lainnya.

HKI ini mencakup hak paten, yakni hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil temuan di bidang teknologi.

Hak merek, yakni suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Hak merek dagang ini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Hak desain industri, menyangkut suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan.

Selanjutnya HKI mencakup hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terahir hak indikasi geografis yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, contohnya kopi Tambora.

“Kalau tidak terdaftar HKI, produk kita akan banyak ditiru pihak lain, apalagi orang luar daerah. Dan kita tidak bisa mengajukan ke ranah hukum kalau tidak memegang sertifikatnya,” kata Setya Budi pada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (5/6).

Tidak ada persoalan menurutnya untuk pengurusan izin, Disperindag sebagai leading sektornya akan siap menjembatani pengajukan HKI kepada Kemenkumham. Tidak ada pemberatan biaya administrasi maupun proses yang berbelit-belit.

Namun setelah pengajuan, harus menunggu sertifikatnya dikeluarkan minimal delapan bulan hingga setahun lebih.

Rendahnya keinginan mengajukan HKI ini lebih dipengaruhi karena minimnya pengetahuan produsen terhadap hal-hal ini. Meskipun sebenarnya sudah diberikan pemahaman kepada semua pihak dalam setiap kesempatan pelatihan.

Beberapa di antaranya yang disinggung belum mengajukan pendaftaran HKI, motif-motif kain tenun, kain Sasambo, menyusul beberapa produk kerajinan lain, dan banyak diantaranya produkproduk yang akan dimunculkan saat ini oleh perseoran g a n ataupun perusaSetya Budi haan. (bul)

Pengecer Pupuk Nakal akan Disanksi Tegas Mataram (Suara NTB) Pupuk Kaltim selaku distributor dan Dinas Pertanian Hortikultura Provinsi NTB menyiapkan sanksi berupa pencabutan izin para pengecer pupuk yang diketahui memainkan harga jual pupuk subsidi.

Kedua pihak ini menurunkan tim untuk investigasi lapangan terkait melejitnya harga penjualan pupuk Urea jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Jika diketahui kenaikan harga itu dilakukan sepihak oleh pengecer, maka tidak ada toleransi.

Demikian Kepala Staf Penjualan Pupuk Kaltim, Buliher Siagian pada Suara NTB, Kamis (5/6). Ia mengatakan, akan diberlakukannya sanksi ini lantaran situasi yang terjadi sekarang akan sangat merugikan petani. Padahal, stok untuk pupuk jenis Urea

menurutnya masih aman dan tersedia sebanyak 18.000 ton di gudang penyimpanannya.

Hanya saja, yang menjadi persoalan sekarang ini alokasi yang sudah disiapkan untuk kabupaten/kota dianggapnya sudah menipis karena pengambilan kuota besar-besaran pada sebelumnya.

Masih ditelusuri dari mana datangnya pupuk-pupuk yang dijual dengan harga tinggi kepada petani oleh para pengecer, bisa jadi datang dari daerah lain meski belum berani disimpulkannya.

Atau bisa jadi para

Mataram (Suara NTB) Pengembangan usaha perkebunan tanaman kopi di

Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan sistem sambung pucuk dinilai cukup men-

RUPA - RUPA

KECANTIKAN

SHOWROOM SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

MEBEL

TOKO BANGUNAN

MADU

ra Provinsi NTB, Husni Fahri, MM terpisah mengatakan, dirinya sudah melakukan koordinasi langsung dengan UPT yang ada dikabupaten, guna menangani kejelasan soal melejitnya harga pupuk subsidi ini.

Koordinasi terus dilakukan dengan pihak Pupuk Kaltim untuk mengecek secara detail persoalan lapangan.

“Kami akan laporkan di Sekda, masih menunggu hasil investigasi lapangan tim yang sudah ditunjuk,” terangnya.

Ia menguatkan tidak ada kelangkaan stok pupuk Urea, persoalan ini masih melihat adanya spekulasi di lapangan.

Bahkan, untuk akhir bulan ini sudah akan ada penambahan kuota dari 130.000 ton yang diajukan ke Kementerian Pertanian. (bul)

Petani Kopi KLU Kesulitan Air untuk Fermentasi

(Suara NTB/bul)

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

pengecernya yang mengambil kesempatan pada moment sekarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

“Ini yang kami sedang investigasi, kalo memang pengecernya yang bermain, kami tidak segan-segan mencabut izin dagangnya jika sudah direkomendasikan tim KP3, karena ini menyangkut barang beredar yang diawasi,” demikian Buliher.

Jikapun ada stok pupuk yang dikirim dari luar daerah, masih ditelusuri dari mana datangnya dan dari mana masuknya pupuk yang

bisa saja dikategorikan ilegal itu. Buliher menyebut jatah masing-masing daerah sudah ada kuotanya dari pemerintah pusat, sehingga pendistribusian tidak bisa saling masuki antar daerah.

Yang paling mempengaruhi membengkaknya permintaan saat ini diklaim akibat masuknya masa tanam tembakau. Untuk kebutuhan tanaman pangan, diyakininya tak ada pemasalahan kebutuhan.

“Untuk tanaman pangan, padi sudah kita amankan. Kalaupun ada kebutuhan pupuk Urea sekarang, itu kecil. Penanaman tembakau ini yang memberi pengaruh yang besar,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultu-

janjikan. Pasalnya, dengan sistem sambung pucuk, produktivitas kopi bisa mencapai 2 ton per hektar. Namun dalam proses hilirisasi, petani masih kesulitan mendapatkan air rendaman untuk proses fermentasi biji kopi sebelum digiling. Untuk mendapatkan air, petani untuk merendam kopi, petani harus mencarinya sepanjang 2 km dari sumber mata air.

“Hanya saja kesulitan petani sekarang, mendapatkan air rendaman itu, butuh dua kilometer untuk sampai ke sumber air. Itu yang akan kita fasilitasi,” kata Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Kamis (5/6).

Husnul mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Di

mana program pembangunan sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun sektor. “Tahun ini kita usulkan. Proposal sudah masuk sebetulnya,” jelasnya.

Disebutkan, jumlah areal tanaman kopi dengan sistem sambung pucuk di KLU seluas 75 hektar. Sebanyak 25 hektar sudah dilakukan penyambungan pada tahun sebelumnya dan akan panen perdana pada dalam waktu dekat. Selanjutnya, pada tahun ini, seluas 50 hektar tanaman kopi dikembangkan dengan sistem sambung pucuk itu. Untuk panen, diprediksi pada tahun

mendatang.

Disebutkan, produksi kopi dengan sistem sambung pucuk meningkat cukup signifikan mencapai 300 persen dibandingkan sistem biasa. Biasanya, produksi kopi 6 kuintal sampai 1 ton, tetapi dnegan sistem sambung pucuk, produksinya mencapai 1,2 ton smapai 2 ton per hektar.

“Jadi sangat luar biasa itu.

Dan semua masyarakat di Lombok Utara, sekarang tak ada terkecuali untuk motong untuk nyambung. Jadi nyambung itu, setahun saja sudah bisa berbuah dan itu menghasilkan produksi yang luar biasa,” ujarnya.

Husnul menyebut, jenis kopi yang dikembangkan di wilayah utara pulau Lombok itu adalah kopi Kintamani Bali. Selain itu ada juga kopi Arabaica dan robusta pada ketinggian tertentu. Untuk bibit kopi selama ini didatangkan dari Jember Jawa Timur. (nas)

KLINIK ALTERNATIF

PENGOBATAN

KACAMATA

FURNITURE

RUPA-RUPA

SHOWROOM

TRAVEL

05

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

Lotim Intensifkan Koordinasi Pengamanan Pilpres Selong (Suara NTB) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Timur, Lalu Taufikurrahman, mengatakan pihaknya terus mengintensifkan koordinasi pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. Tim koordinasi pengamanan yang beranggotakan seluruh elemen pemerintahan hingga kepala desa yang telah dibentuk selama pelaksanaan Pemilu 2014 ini siap mengawal suksesnya pelaksanaan Pilpres.

Hal ini disampaikan Lalu Taufikurrahman kepada media di Selong, Kamis (5/6) kemarin. Sejumlah daerah biasanya membentuk Desk setiap gelaran pemilu. Diklaim Taufik, tim koordinasi yang dibentuk itu satu-satunya. Tim koordinasi ini lebih lengkap dan lebih konkret. Semua elemen dilibatkan. “Tim yang kita bentuk ini cuma ada di Lotim,” ungkapnya.

Ia mengutarakan, pada gelaran pemilu secara nasional ini, pihaknya tidak ingin kecolongan dari kasus-kasus yang mengganggu jalannya pesta demokrasi itu. “Kita tidak mau ambil risiko,” katanya.

Karenanya, sekecil apapun riak-riak yang dapat menjadi konflik politik dan sosial ditengah masyarakat Lotim langsung disikapi. Kepala Bakesbangpoldagri Lotim ini menginginkan Lotim bebas dari keributan dan aksi kecurangan.

“Hal-hal yang berbau tidak baik itu kita hindari,” tegasnya.

Sejauh ini dipantau Bakesbangpoldagri, kondisi Lotim sebagai barometer politik NTB ini terbilang kondusif. Sampai saat ini, pihakya masih menunggu aksi-aksi dari tim sukses pasangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memperebutkan suara terbanyak 9 Juli mendatang.

Mantan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Lotim ini mengaku sebelumnya sudah mengikuti pertemuan nasional yang dipimpin langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebanyak 13 pesan Presiden katanya siap dilaksanakan di Lotim.

Salah satunya adalah menjaga netralitas aparat TNI Polri serta P e g a w a i Negeri Sipil (PNS). (rus) Lalu Taufikurrahman (Suara NTB/rus)

Kasus Tanah Kedaro Mengarah ke Tersangka Lain Mataram (Suara NTB) Kamis (5/6) kemarin tim penyidik kasus tanah Kedaro Sekotong Lombok Barat langsung mengevaluasi hasil pemeriksaan tersangka IM. Dari gambaran hasil penyidikan ini, berpeluang mengarah ke tersangka lain.

Sebab dari rangkaian pemeriksaan atas IM, istri dari mantan Wakil Bupati Lobar H. Mahrip, terungkap sejumlah nama yang terlibat. Salah satunya Nunung, seorang wanita yang ikut mengusai lahan tersebut 5,6 hektare lebih. Diduga Nunung mengantongi lima sertifikat untuk tanah seluas 5,6 hektare tersebut.

“Jelas mengarah ke tersangka lain, karena modus perbuatannya sama dengan tersangka IM,” kata Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Intel Mawardi, SH, menjawab Suara NTB kemarin. Mawardi tidak secara terang menyebut siapa calon tersangka tersebut, tapi pemeriksaan kasus ke arah pihak lain akan terus dikembangkan untuk membidik pihak lain yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan Nunung juga akan segera dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. “Pasti akan kita panggil, tapi yang bersangkutan kabarnya beralamat di Jakarta Timur. Makanya kita cari waktu untuk layangkan panggilan,” terangnya.

Sementara ini memang belum menargetkan secepat mungkin untuk menyeret tersangka baru, karena pemeriksaan tersangka lama belum selesai. Disebut Mawardi, sehari sebelumnya IM yang diperiksa sebagai tersangka, tidak bisa dilanjutkan karena kelelahan dan kurang sehat. Karena pertimbangan itu, pemeriksaan hanya berlangsung 4 jam 30 menit, untuk pemeriksaan tambahan diagendakan ulang.

“Kita akan panggil lagi IM, tuntaskan dulu pemeriksaanya, baru mengarah ke (tersangka) yang lain,” pungkasnya.

Ditambahkan Kasi Pidsus Hendry Andoro, S.Ag, SH, MH, tidak ditetapkannya orang lain sebagai tersangka padahal perannya sama, diakui pihaknya punya pertimbangan soal ini. IM ditetapkan sebagai tersangka lebih awal karena perannya tidak hanya menguasai 4,5 hektare lahan yang masuk kawasan hutan lindung itu. Tapi ada peran – peran strategis lainnya, sebagai upaya memuluskan proses sertifikat atas tanah tersebut. IM paling dianggap berperan aktif sehingga terbitnya sertifikat diduga ilegal tersebut, khususnya untuk 4,5 hektare atasnama IM yang dibagi dalam 4 sertifikat. (ars)

Sipir LP Jadi Bandar Narkoba Bogor (Suara NTB) Satuan Narkoba Polres Bogor Kota, menangkap 11 orang pengedar narkoba jenis shabu dan ganja, salah satunya oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan Paledang.

Kepala Polres Bogor Kota, AKBP Bahtiar Purnama, di Bogor, Kamis (5/6), menyebutkan, mereka dari berbagi profesi mulai dari supir angkot, swasta, pekerja lepas bahkan ada pegawai di salah satu lembaga pemasyarakatan.

Tersangka petugas LP Paledang itu berinisial JD alias Jun. Jun tertangkap bersama 10 tersangka lain dalam operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan jajaran Narkoba Polres Bogor Kota.

“J ini mengantarkan barang dari dalam lembaga pemasyarakatan berupa handphone yang di dalamnya telah disimpan shabu seberat dua gram,” kata dia. (ant/bali post)

POLHUKAM

Halaman 8

Warga Filipina Dirampok di Hotel Giri Menang (Suara NTB) Kawasan wisata akhir-akhir ini menjadi sasaran empuk aksi pencurian.

Termasuk di daerah pariwisata Senggigi dan sekitarnya, pencurian sering kali terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Korban pencurian tidak saja warga lokal, namun juga warga luar negeri. Termasuk dua minggu lalu, warga asal Filipina menjadi korban perampokan di salah satu hotel di Kawasan Malaka, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Akibat dirampok, warga yang menjadi tamu dalam pertemuan Bidang Perhubungan beberapa waktu itu kehilangan uang tunai dan peralatan elektronik.

Hal ini diakui, Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita, Kamis kemarin. “Warga Filipina itu dirampok di salah satu hotel di sekitar Malaka, KLU,” terang Sidik. Ia menjelaskan, korban awalnya tidak melapor ke polisi perihal kejadian yang dialaminya.

Namun, pihak kepolisian kata Sidik, melalui Polsek Pemenang melakukan jemput

bola dengan meminta keterangan korban. Alhasil, korban pun baru mengaku kalau menjadi korban perampokan. Polisi langsung ke hotel terkait untuk meminta penjelasan korban terkait kasus yang menimpanya.

Kejadian itu, kata Sidik, bermula saat korban menghadiri pertemuan Perhubungan di hotel tersebut. Korban termasuk delegasi dalam perte-

muan itu. Namun, ketika hendak ingin menghadiri pertemuan itu, ia dirampok oleh pelaku yang tak dikenalnya.

Akibatnya, korban kehilangan uang tunai dan laptop serta peralatan lain. Lantas polisi memperoleh informasi dari masyarakat. “Baru setelah itu korban mau memberitahu kalau dia dirampok,” ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini pi-

haknya melalui Polsek Pemenang sedang melakukan penyelidikan kasus ini. Pihaknya sudah melakukan olah TKP dan telah memeriksa korban dan saksi-saksi. Pihaknya berhasil mendeteksi kelompok pelaku yang diduga bukan dari Lombok, namun dari luar Pulau Lombok. Ia menambahkan, saat ini tren aksi pencurian di wilayah hukum Lobar sedikit menurun dibandingkan setelah Pileg lalu. Seminggu setelah Pileg, aksi pencurian marak sekali. Dalam seminggu saja, bisa terjadi pencurian dan perampokan dua sampai tiga kali.

Namun saat ini, aksi pencurian trennya menurun. Kemungkinan hal ini dikarenakan, kegiatan siskamling berupa ronda mulai dilakukan lagi oleh

masyarakat. Sedangkan, setelah Pileg lalu kegiatan ini tidak lagi digalakkan masyarakat.

“Tapi lagi dilakukan ronda jelang pemilu presiden ini, sehingga kejadian pencurian menurun lagi,” kata Sidik.

Namun di wilayah Senggigi aksi pencurian terbilang marak. Sasarannya hotel dan jasa penginapan di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi, hal ini pihaknya menyarankan kepada penyedia jasa perhotelan di kawasan wisata tidak saja Senggigi agar memasang alat pengamanan seperti CCTV. Hal ini katanya, sangat memberi pengaruh pada pengamanan. Karena dengan adanya alat ini bisa membantu polisi mengungkap kejadian jika terjadi pencurian. (her)

Digugat, Caleg Terpilih Tetap Dilantik Praya (Suara NTB) Gugatan yang dilayangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lombok Tengah (Loteng) terkait penetapan perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) III (Pujut-Praya Timur), berpotensi mengubah komposisi caleg terpilih di dapil tersebut. Kendati demikian, proses gugatan tersebut tidak akan sampai mengganggu dan menghalangi proses pelantikan caleg terpilih. Dengan kata lain, caleg-caleg yang sudah ditetapkan oleh KPU Loteng sebelumnya, tetap akan dilantik.

Ketua Panwaslu Loteng, L. Padlan Prayanegara, yang dikonfirmasi di Kantor Bupati Loteng, Kamis (5/6) kemarin, menjelaskan, walaupun ada gugatan yang dilayangkan parpol atau caleg, proses pelantikan caleg terpilih tidak boleh terhenti. Artinya, proses usulan pelantikan caleg terpilih menjadi anggota Dewan, tetap berjalan sesuai tahapan.

“Caleg-caleg terpilih yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetap akan dilantik. Tanpa terpengaruh proses gugatan yang ada,” ujarnya. Begitu pula dengan proses gugatan, juga tetap berjalan. Sampai proses putusan di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.

Jika putusan MK memerintahkan dilakukan perhitungan ulang. Dan, ternyata setelah dilakukan perhitungan ulang, hasilnya merubah komposisi caleg terpilih di dapil tersebut, maka barulah diusulkan per-

gantian anggota Dewan. Tapi dengan catatan, sudah ada proses pelantikan terlebih dahulu. “Jadi caleg-caleg terpilih dilantik dulu. Jika kemudian setelah putusan MK, komposisi caleg berubah, baru diusulkan pergantian. Sesuai dengan hasil perhitungan suara akhir tersebut,” terangnya.

Artinya, caleg yang sudah ditetapkan oleh KPU Loteng kemarin, tidak bisa dirubah untuk saat ini. Karena sesuai aturanya, harus sampai proses pelantikan dulu. Baru kemudian setelah dilantik, diusulkan pergantian jika memang ada perubahan. Terkait usulan pelantikan caleg terpilih sebagai anggota Dewan, Padlan mengaku saat ini sudah diproses. Walaupun pihaknya belum mendapat konfirmasi yang pasti, kapan pelantikan anggota Dewan baru hasil Pemilu legislatif kemarin akan dilaksanakan. “Usulan pelantikan sudah diproses. Tapi kapan pelantikan dilakukan, belum ada kepastian,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Humas DPRD Loteng, H.L. Muzhar, yang dihubungi terpisah, mengaku kalau persiapan pelaksanan pelantikan sudah dilakukan. Termasuk dalam hal kesiapan anggaran.

Dimana sesuai rencana, pelantikan anggota Dewan Loteng yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus mendatang. “Persiapan pelantikan anggota Dewan Loteng baru, saat ini terus kita matangkan,” pungkas Muzhar. (kir)

Panwaslu Klarifikasi KPU

Data DPSHP Loteng Disinyalir Bermasalah Praya (Suara NTB) Validasi data pemilih hingga kini masih menjadi persoalan yang belum juga tuntas menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bagaimana tidak, dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran (DPSHP) Loteng yang dikeluarkan oleh KPU Loteng, ratusan pemilih terindikasi bermasalah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panwaslu Loteng, L. Padlan Prayanegera, saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Loteng, Kamis (5/6) kemarin.

“Jumlah saya lupa persisnya berapa, tapi yang jelas mencapai ratusan orang pemilih,” sebutnya. Temuan indikasi pemilih bermasalah tersebut, diketahui setelah pihaknya melakukan penelusuran dan pengecek terhadap data pemilih yang ada secara langsung di lapangan.

Temuan indikasi pemilih bermasalah tersebut cukup beragam. Seperti masih adanya pemilih ganda. Baik nama maupun nomor induk kependudukan (NIK). Termasuk ada pemilih yang sudah berstatus sebagai anggota TNI/Polri masih terdaftar sebagai pemilih dalam DPSHP yang dikeluarkan oleh KPU Loteng.

Temuan pemilih bermasalah itu, lanjut Padlan, sudah dikirim ke Bawaslu NTB. Untuk ditindaklanjuti sesuai tingkatan yang ada. Selain itu, pihaknya juga sudah meminta klarifikasi kepada KPU Loteng, atas persoalan tersebut. Sekaligus meminta untuk segera dilakukan perbaikan. Sesuai kondisi dan data riil yang ada di masyarakat.

Perbaikan atas data pemilih tersebut, harus dilakukan.

Untuk menjamin seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih, bisa menggunakan hak pilih. Sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pemilu. “Perbaikan data pemilih akan terus kita kawal. Supaya data pemilih yang ada,

L. Padlan Prayanegera benar-benar valid,” tegasnya.

Dihubungi sebelumnya, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., tidak menampik kalau memang masih ada data pemilih Loteng yang bermasalah. Untuk itulah, proses perbaikan dan validasi data pemilih terus dilakukan pihaknya. Mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Bahkan setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres, perbaikan data pemilih tetap dilakukan. “Kita rencana penetapan DPT pada tanggal 7 sampai 9 Juni besok. Tapi kendati sudah ada penetapan DPT, perbaikan data tetap akan dilakukan,” ujar Ari. Mengingat mobilisasi masyarakat Loteng terbilang cukup tinggi. Sehingga data pemilih bisa saja berubah setiap saat.

Terkait persoalan ini, pihaknya meminta kerjasama dari semua elemen masyarakat.

Guna membantu perbaikan data pemilih. Jika memang menemukan ada data pemilih yang disinyalir bermasalah, bisa segera dilaporkan ke KPU, maupun ke PPS di tingkat desa atau PPK di kecamatan.

Termasuk bagi pemilih yang namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih, juga bisa melaporkan diri ke KPU. “Kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/yan)

DIBONGKAR - Penutupan saluran di depan Kantor Dekopinwil NTB, Jalan Bung Karno ini dibongkar Satpol PP Kota Mataram, Kamis (5/6). Penutupan saluran ini dinilai melanggar aturan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan genangan pada saat musim hujan.

Satpol PP Bongkar Bangunan yang Menutupi Saluran Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram membongkar pembangunan yang menutupi saluran di depan Dekopinwil NTB, Jalan Bung Karno, Kamis (5/6) siang.

Pembangunan dengan menutupi saluran itu dinilai melanggar aturan setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas PU Kota Mataram.

Penertiban itu disebutkan Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati dilakukan karena pihaknya telah menerima laporan dari warga pada hari Jumat lalu. Warga khawatir dengan penutupan saluran akan menyebabkan genangan pada saat musim hujan.

Setelah menerima laporan dari warga pihaknya langsung menindaklanjuti ke pihak kecamatan dan kelurahan. Saat itu lurah setempat dan Dinas PU Kota Mataram langsung turun ke lapangan. “Saya langsung menghubungi Kepala Dinas PU dan saat itu juga saya langsung turun dengan anggota saya ke lapangan. Dan dikaji oleh Dinas PU dan itu memang melanggar aturan,” terangnya.

Pada Selasa (3/6), Dinas PU bersurat ke Satpol PP Kota Mataram dan diminta untuk dilakukan pembongkaran . “Itu berdasarkan kajian lapangan mereka bahwa itu melanggar aturan dan bisa mengganggu dengan menutup trotoar yang ada di sana,” jelasnya. Penutupan saluran ini disebutkan Bayu bertujuan sebagai tempat berjualan bagi beberapa

pedagang yang ada disana.

Pada bagian lain, Bayu juga menyampaikan keberadaan para PKL di Jalan Flamboyan, samping Kantor Walikota Mataram yang telah dipindah.

Mereka ditertibkan dalam rangka program penertiban Taman Sangkareang. Enam PKL tersebut dipindah ke dalam kawasan perkantoran, depan Kantor Bappeda Kota Mataram.

“Pada saat awal kita mau tertibkan tapi kembali lagi akan kebutuhan karyawankaryawati Pemkot Mataram disaat mau sarapan atau makan siang, daripada keluar nanti terjaring anggota saya, ya lebih baik kita berikan toleransi,” terangnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Walikota dan Wakil Walikota bahwa enam PKL yang telah berjualan cukup lama di sana diminta untuk dimasukkan ke pelataran parkir bagian selatan. Tapi hanya dibatasi untuk enam PKL. “Kalau ada yang mau nambah tidak bisa,” ujarnya.

Masuknya PKL ke kawasan perkantoran harus ada kontribusinya dalam bentuk retribusi.

Hal itu akan diatur oleh Bagian Umum dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram. “Besaran dan aturannya dari Bagian Hukum dan Bagian Umum,” ujarnya.

Untuk PKL yang berjualan menggunakan mobil, Bayu mengatakan telah meminta untuk merubah konsep dagangannya atau tak lagi menggunakan mobil. Jika tidak, maka dilarang untuk berjualan di sekitar Jalan

Flamboyan. “Sekarang trennya berjualan menggunakan mobil.

Jadi kalau ada penertiban tinggal jalan saja, itu tidak kita benarkan,” ujarnya.

Para PKL yang berjualan di sebelah barat Lapangan Umum Mataram juga berencana akan ditertibkan. Para PKL itu tidak pernah diberikan izin berjualan disana. “Tapi karena dibiarkan, Pemkot Mataram masih melihat bagaimana warga kota kita dengan dinamika yang sekarang masih mencari penghidupan, masih mencari rezeki diberikan toleransi. Tapi kalau sudah melewati aturan ketertiban, keindahan dan kebersihan tentunya harus kita berikan teguran dan kita minta untuk tak lagi berjualan disana,” terangnya.

Satpol PP juga akan melakukan pemantauan di sekitar Taman Sangkareang terkait jam kunjungan warga. Jam kunjungan di Taman Sangkareang sampai pukul 22.00 dan pukul 23.00 khusus malam Minggu. Pada malam Jumat, kawasan itu harus steril dari pengunjung maupun PKL. Pihaknya telah mendapat banyak laporan dari masyarakat bahwa disana sering dijadikan tempat berkencan bagi para remaja. “Kita sudah memberikan himbauan dan dengan keluarnya himbauan dari Satpol PP, anggota saya kalau sudah lewat dari batas berkunjung akan melakukan peneguran langsung, turun menyisir Lapangan Sangkareang,” demikian Bayu Pancapati. (yan)

Djohan Sjamsu Pimpin Tim Pemenangan Capres Prabowo-Hatta di KLU Tanjung (Suara NTB) H. Djohan Sjamsu, SH., yang menjabat Bupati Lombok Utara, ditunjuk sebagai Ketua Umum Tim Pemenangan Calon Presiden (Capres) Prabowo - Hatta di KLU. Deklarasi terhadap dukungan Capres itu, diagendakan Jumat (6/6) sore ini, di Lapangan Umum Supersemar Tanjung.

Susunan Pengurus pada Tim Pemenangan tersebut, mencantumkan pula nama Wakil Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., sebagai Wakil Ketum. Sementara Ketua Harian ditunjuk Mariadi, S.Ag., yang saat ini menjabat Ketua DPRD KLU. “Deklarasi Jumat (sore) akan dihadiri oleh sekitar 250 orang. Dari 7 Partai pengusung, terlibat masing-masing 20 orang,” ungkap Sekretaris Harian Tim Pemenangan, Nasrudin, Kamis (5/6).

Menurutnya, Tim pe-

menangan pasangan Capres dan Cawapres No urut 1, Prabowo-Hatta resmi terbentuk di KLU pada Senin lalu.

Di mana, unsur tim pemenangan Prabowo-Hatta tersebut terdiri dari sejumlah tokoh pimpinan Partai gabungan dari 7 besar parpol pemenang pileg 2014, yakni partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB dan di tambah Partai Demokrat.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, sebut Nasrudin, dipercaya memimpin proses pemenangan Prabowo-Hatta.

Komando Ketua DPC Partai Demokrat ini disikapi optimis oleh Tim akan mampu meraup suara cukup besar. Walaupun tidak diyakini berkorelasi langsung atas perolehan hasil Pileg, namun sedikit tidak massa masing-masing Caleg pada Pileg lalu dipercaya akan tetap menaruh dukungan pada Capres yang diusung oleh

Caleg pada Pilpres kali ini.

Sekretaris Umum, yang juga Ketua DPC PAN KLU, H. Hasbullah Muis, optimis susunan Tim Pemenangan akan mampu memenangkan Pilpres kali ini. Keberadaan sejumlah partai besar ditambah lagi dengan kolaborasi antara Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD serta sejumlah Anggota DPRD dan Caleg terpilih, akan mampu memenangkan pasangan Prabowo-Hatta.

“Perolehan suara yang kami targetkan mencapai 75 persen,” imbuhnya.

Sementara itu, pada pasangan Capres No. Urut 2, Jokowi - JK, disebut-sebut telah menyusun agenda deklarasi Tim Pemenangan dalam waktu dekat. Pasangan Capres kedua ini bahkan telah menghimpun relawan dari berbagai kalangan untuk meraup dukungan suara di KLU. (ari)

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Utusan NTB Tembus Final FLS2N

Halaman 9

Coldplay Bertahan di Puncak Billboard

Mataram (Suara NTB) Lintang Kurnia Astuti, siswi SDN 19 Cakranegara yang diutus menjadi perwakilan penyanyi cilik dari NTB berhasil masuk Final pada Fetival Lomba Seni Siswa Nusantara (FLS2N) yang diselenggarakan di Semarang. Andi Ponco Handoko, ayah Lintang yang dikonfirmasi, Kamis (5/6) mengungkapkan bangga terhadap prestasi yang mampu diraih oleh putrinya tersebut.

“Ya, sebagai orang tua, kami patut berbangga atas prestasi yang mampu diraihnya (Lintang, red). Kami sangat berharap ia mampu meraih juara sehingga nama NTB bisa diharumkan olehnya,” katanya.

Menurut Andi prestasi yang diraih oleh putrinya itu tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri, namun juga persembahan bagi daerah NTB yang telah mampu mencetak generasi yang berprestasi serta mampu bersaing di tingkat nasional.

Dalam festival yang berlangsung di Semarang sejak Tanggal 1 Juni lalu, Lintang berusaha maksimal menunjukkan kemampuannya tampil di atas panggung. Andi tetap mendampingi putrinya ke lokasi Fetival.

Sebelumnya Andi juga mengatakan prestasi yang diraih oleh Lintang bukanlah karena persoalan bakat semata, melainkan Lintang dilatihnya secara rutin. Selain itu putrinya dimasukkan dalam kursus vokal yang diyakininya akan mendukung bakat yang dimiliki sejak kecil.

“Latihan yang rutin memang sudah saya agendakan untuknya. Mungkin itu merupakan salah satu faktor yang menjadi pendongkrak prestasinya sehingga ia mampu bersaing dengan rekan-rekannya senusantara, dan sampai saat ini ia bisa masuk final,” pungkas Andi. (met)

Los Angeles Band rock Inggris Coldplay bertahan di titik puncak tangga album mingguan Billboard 200 pada Rabu (4/6), mengungguli album baru Mariah Carey.

Album Coldplay yang berjudul Ghost Stories menjadi album No.1 dengan penjualan lebih dari 83.000 dalam sepekan terakhir, menurut data yang dikumpulkan oleh Nielsen SoundScan.

Ghost Stories masuk ke daftar puncak dengan penjualan mingguan tertinggi dalam setahun, sebanyak 383.000 kopi.

Sementara penyanyi country Brantley Gilbert bertengger di nomor dua pada pekan kedua dengan penjualan 65.000 kopi album Just As I Am. Diva pop Mariah Carey hanya berada di tempat ketiga dengan album terbarunya Me. I am Mariah ... The Elusive Chanteuse terjual 58.000 kopi.

Billboard menyatakan itu adalah penjualan terkecil album Carey untuk album nonholiday sejak SoundScan mulai melacak penjualan tahun 1991.

Album baru lain yang masuk 10 besar tangga album Billboard pekan ini meliputi penyanyi pop remaja Mahone di nomor lima dengan debut rekamannya, The Secret EP, dan musisi Crowder di nomor sembilan dengan Neon Steeple.

Menurut Billboard, untuk pekan yang berakhir 1 Juni, secara keseluruhan penjualan album mencapai 4,2 juta unit, turun 13 persen dari pekan yang sama tahun 2013.

Pada tangga Lagu Digital, penyanyi rap Australia, Iggy Azalea, tetap bertengger di nomor satu untuk pekan kedua dengan penjualan Fancy mencapai 289.000 unduhan sementara kolaborasinya dengan bintang pop Amerika, Ariana Grande, Problem, bertahan di posisi kedua penjualan 243.000 kopi digital. (ant/balipost)

Coldplay

Pengurus Baru BPPD NTB Dinilai Bermasalah Mataram (Suara NTB) Pembentukan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, nampaknya masih menuai masalah. Ini terungkap Komisi II DPRD NTB mengadakan hearing dengan beberapa asosiasi pelaku pariwisata, Dinas Pariwisata NTB, dan Biro Hukum Pemprov NTB, di ruang rapat Rinjani DPRD NTB, Kamis (5/6) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dewan meminta penjelasan dari beberapa pihak dalam bidang pariwisata terkait pembentukan BPPD dan menilai mekanisme pembentukan pengurus BPPD tidak jelas.

Lintang Kurnia Astuti

Ungu Menghibur Para Lansia Depok (Suara NTB) Band Ungu menyanyikan lagu-lagu andalan mereka untuk menghibur orang-orang lanjut usia (lansia) yang menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2014 di Padepokan Iwan Fals di Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, Kamis.

Saat menyanyikan lagu kedua, vokalis Band Ungu, Pasha, turun dari panggung untuk menyapa Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan para lansia yang hadir.

“Ternyata hanya karena usia dan fisik saja mereka dikatakan tua, tapi tadi waktu salaman dengan saya tangan saya diremas ini berarti semangatnya masih luar biasa,” kata Pasha.

Pasha juga mengajak Saimah (99) ke panggung untuk bernyanyi bersama.

Selain Ungu, Iwan Fals juga menghibur para lansia dengan lagu-lagu balada.

Hari Lanjut Usia Nasional diperingati setiap tanggal 29 Mei. Tahun ini peringatan dilakukan dengan kegiatan seminar, lokakarya, pemeriksaan kesehatan, gerak jalan santai dan penyerahan bantuan. (ant/balipost)

Ketua Asita NTB, Agus Mulyadi, yang ikut dalam forum tersebut mengatakan pembentukan pengurus BPPD NTB yang baru diterbitkan SK oleh Gubernur, dinilai tidak sesuai prosedur. Seharusnya tidak menggunakan fit and proper test.

“Hanya BPPD NTB yang proses rekrutmennya menggunakan uji kelayakan dan kepatutan seperti itu,” protesnya terkait mekanisme perekrutan.

Ada juga prosedur yang dianggapnya mengganjal terkait partisipasi asosiasi pengusaha pariwisata. Seharusnya menurut dia, ada delapan asosiasi dilibatkan. Namun kenyataannya, hanya empat asosiasi yang dilibatkan, sehingga mereka mengaku merasa tidak terwakili “Itu jelas sesuai Undang Undang Nomor 10 tahun 2009. Selain itu asosiasi harus terbentuk minimal lima tahun baru bisa masuk. Tapi yang terjadi tidak demikian,” protesnya lagi.

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Selam NTB, Ahmad Rifai mempermasalahkan pada tahapan pembentukan.

Konser Taylor Swift

Dominasi Merah dan Histeria Penonton Dominasi warna merah dan histeria para penonton mewarnai pergelaran konser penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift, di Jakarta, Rabu malam.

SAMA seperti para “Swifties”, sebutan untuk penggemar Taylor Swift yang umumnya mengenakan busana dan atribut bewarna merah, penampilan Swift pun didominasi warna merah. Mulai dari busana hingga alat musik yang menjadi pengiring Swift dalam konsernya ini.

Pada konser yang bertajuk “The Red Tour” ini, Swift membawakan sekitar 13 buah lagu dalam hampir dua jam. Ke 13 lagu ini umumnya merupakan lagu-lagu dalam album keempatnya, “ Red”. Lagu”State of Grace” menjadi pembuka konser Swift malam itu.

Mengenakan atasan berwarna putih, bawahan berwarna hitam, topi hitam serta polesan lipstik merah, Swift seketika penonton riuh berteriak. “Terima kasih. Selamat malam Jakarta, I’’m Taylor and welcome to The Red Tour...,” kata Swift seusai lagu pertama berakhir.

Tanpa perlu jeda cukup

lama, Swift kembali membuat penonton histeris, melalui lantunan lagu “Holy Ground”, disusul lagu “Red”. Kali ini Swift bernyanyi sembari memainkan gitar berwarna merah.

Sesekali ia nampak mengibaskan rambut pirangnya seperti halnya pada konserkonser sebelumnya.

Berganti ke lagu berikutnya, “The Lucky One”, Swift pun tampil dengan balutan gaun panjang bewarna merah, sarung tangan merah dan sepatu merah. Beberapa kali ia bergabung pun dalam koreografi para penari latar.

Lantunan lagu Swift pun berlanjut pada lagu “Mean”.

Kali ini, ia mengenakan atasan bewarna merah, rok putih dan alat musik seperti banjo dengan cat putih. “You are so active...I like you,” katanya yang kemudian membuat penonton semakin berteriak histeris.

Tak sampai di situ, teriakan histeris penonton berlanjut pada lantunan lagu yang din-

yanyikan Swift berikutnya, “22”, “15”, “You Belong With Me” ,”Sparks Fly” dan “I Knew You Were Trouble”. Teriakan penonton semakin menjadi saat Swift mengenakan kaus hitam bertuliskan kata “Jakarta” pada bagian depannya.

Sama seperti penyanyi-penyanyi pada umumnya, Swift tak ketinggalan menjabat tangan para penonton yang mengulur padanya. Berganti ke lagu berikutnya, “All Too Well”, Swift nampak anggun saat mengenakan dress berwarna hitam.

Tak seperti pada lagu-lagu sebelumnya, kali ini Swift memainkan piano dengan cat merah sebagai alat musik pengiring. Tak lama berselang, Swift pun menjelma seperti Juliet dalam kisah Romeo dan Juliet melalui balutan gaun panjang berwarna putih.

Diawali tarian balet dari sepasang penari, lantunan lagu “Love Story” pun menggema.

Hingga akhirnya, lagu “We are Never Ever Getting Back Together” pun dilantunkan Swift.

Lagu ini sekaligus menjadi penutup konser Swift di Jakarta. “Wonderful to meet all of you,...” ujar Swift mengakhiri konsernya. (ant/balipost)

Seharusnya saat pembentukan banyak pihak yang dilibatkan. “Saat pembentukan pengurus BPPD ini seharusnya banyak pihak yang dilibatkan. Karena ini organisasi banyak orang,” tegasnya.

Apalagi proses ini menggunakan anggaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga banyak pihak layak tau prosesnya. “ Anggarannya juga akan dipertanggungjawabkan mengingat ini adalah pelayanan publik,” imbuhnya.

Juru Bicara Pengurus Lombok Hotel Asciation (PLHA), Rosa yang hadir dalam hearing tersebut, mencurigai keterwakilan kepengurusan baru dalam BPPD ada pihak yang masuk tanpa mengikuti uji kelayakan dan kepatutan . “Pengurusnya itu ada Asindo, Aspindo, tapi ada Asosiais Penerbangan yang

tidak ikut uji kelayakan tapi masuk dalam kepengurusan,” sebutnya.

Pihaknya juga mengaku tidak tahu pasti regulasi yang diterapkan dalam proses seleksi pengurus BPPD ini, sehingga merasa perlu penjelasan terkait landasan hukumnya soal kewenangan Pemda.

Padahal pemda fungsinya sebagai fasilitator.

Terkait pertanyaan Rosa itu, Karo Hukum Pemprov NTB, H. Rusman, SH, menjelaskan SK BPPD sudah jelas dalam pasal 43 UU Nomor 10 tahun 2009. “Disana sudah dijelaskan, Pemda dapat memfasilitasi dalam hal ini. Kata ‘dapat’ dalam bahasa hukum bisa berarti iya. Tapi tidak melakukan juga tidak apa-apa,” jawabnya.

Keterlibatan pihaknya lebih jauh dalam proses ini, kare-

na pariwisata merupakan agenda prioritas Pemda dan menjadi kewajiban Pemda, maka tindakan memfasilitasi wajib dilakukan. “Oleh sebab itu terbitlah Pergub Nomor 11 tahun 2010. Secara konteks normatif, sudah sesuai ketentuan yang ada. Tapi dalam pelaksanaannya yang mungkin berbeda,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Muhammad Nasir, mengaku pihaknya sejak awal proses perekrutan sudah diadakan pertemuan dengan asosiasi terkait mekanismenya.

“Dalam perjalanananya kami sudah meminta siapa saja yang akan menjadi pengurus.

Akan tetapi memang aturan UU Nomor 10 belum sepenuhnya kita laksanakan. Masih ada prosesnya,” akunya.

Dirinya menilai pihaknya sudah berusaha menempatkan diri sebagaimana mestinya, yakni hanya menyediakan regulasi dan mekanisme perekrutan. “Kami hanya membuat regulasi agar hasilnya maksimal, (bahkan) itu kami koordinasikan dan konsultasikan dengan pusat,” paparnya.

Setelah mendengar berbagai permasalahan terkait pengurus

BPPD yang baru tersebut, Ketua Komisi II DPRD NTB, Husni Djibril, mengatakan pihaknya tidak akan menerima pengurus BPPD yang direkrut dengan cara yang tidak jelas. “Kami tidak akan menerima pengurus yang direkrut dengan cara yang tidak jelas.

Dinilainya, masalah administrasi orang-orang yang masuk sebagai pengurus BPPD harus dipertanggungjawabkan. Hal itu dikarenakan anggaran yang akan digunakan adalah uang rakyat dan itu harus dipertanggungjawabkan. “Kalau administrasinya bermasalah itu berarti cara perekrutannya menyimpang. Malah bukan menyimpang lagi, tapi ada indikasi pembiaran,” tegasnya.

Dirinya mengaku akan mengawal terus masalah tersebut agar cepat terselesaikan. “karena ini juga merupakan tanggung jawab kami, maka kami akan mengawal permasalahan tersebut supaya kita sama-sama mencari dan mendapatkan jalan keluar. Perlu diperhatikan juga, SK yang sudah keluar itu bukan kitab suci, jadi kalau ada yang menyimpang bisa ditinjau ulang,” tutupnya. (ami)

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kelola BOS Secara Transparan

Untungkan Siswa Dekat Sekolah MUNCULNYA kontroversi pelaksanaan program Bina Lingkungan (BL) di sekolah negeri di Mataram mesti menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pendidikan di Kota Mataram. Ada pihak yang menolak diberlakukan BL, karena sekolah sepi peminat. Sementara, bagi pihak sekolah negeri menyerahkan sepenuhnya kebijakan BL pada pemerintah daerah.

Kepala SMPN 2 Mataram, Drs. H. Muhammad Zulkifli, M.Pd, menjelaskan progam (Suara NTB/dys) BL merupakan gabungan keH. Muhammad Zulkifli bijakan yang telah disusun dan dipikirkan secara matang oleh Pemkot dan DPRD Kota Mataram. Kedua lembaga tersebut, akunya, tidak mungkin main-main dalam membuat kebijakan bagi masyarakatnya, termasuk kebijakan BL yang berlaku pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung.

“Jadi mereka membuat program ataupun aturan itu pasti didasari untuk kebaikan bersama,” terang H. Muhammad Zulkifli pada Suara NTB, Rabu (4/6). Menurutnya, program BL sangat positif dan menguntungkan siswa-siswa, khususnya siswa yang rumahnya berdekatan dengan lokasi sekolah.

“Tapi seperti yang kita dengar sekarang ini, ada BL yang digunakan sebagai ladang bisnis, jual-jual nama pejabat lagi tentu ini tidak baik,” ungkapnya.

Meski dirinya menyadari dalam pelaksanaan BL terdapat berbagai ketidakwajaran, Ia mengaku pihak sekolah harus menerima kebijakan tersebut dengan catatan harus sadar dan taat atas aturan serta petunjuk pelaksanaan BL. Harapannya, peruntukan BL sesuai dengan tujuan dibuatnya program tersebut.

Khusus untuk SMPN 2 Mataram, setelah berubah status dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi non RSBI, pihaknya mendapatkan kuota penerimaan siswa lebih banyak per tahun. Baginya, siswa yang berasal dekat sekolah akan jadi prioritas untuk diterima. ‘’Hal lain yang juga jadi pertimbangan ialah aspek nilai. Kita juga tidak bisa terima siswa yang nilainya tidak bagus, takutnya nanti tidak bisa bersaing di sini” pungkasnya. (dys)

Kuota SBMPTN Tidak Sebanding dengan Jumlah Pendaftar Mataram (Suara NTB) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Universitas Mataram (Unram) hingga kini masih berlangsung secara online. Dijadwalkan, pendaftaran akan berlangsung sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 besok.

Kepada Suara NTB, Kamis (5/ 6), Kepala Humas Unram, Helmy Fuadi menyebut berdasarkan hasil pantauan sampai dengan tanggal 3 Juni 2014, jumlah pendaftar yang mengikuti SB(Suara NTB/ist) MPTN telah tercatat sebanyak Helmy Puadi 11.047 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding jika dilihat dari kapasitas yang akan diterima Unram melalui jalur SBMPTN yang mencapai 1.039 mahasiswa.

Menurut Helmy, berdasarkan hasil pemantauan sementara, dari 11.047 orang pendaftar online, terdapat sebanyak 56 orang yang tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak menyertakan foto dan atau menyertakan foto yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang tidak menyertakan foto. Ada juga yang menyertakan foto, tapi foto ‘narsis’ yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kepada mereka ini masih diberikan kesempatan untuk melengkapi dan menyesuaikan hal-hal tersebut sampai batas akhir pendaftaran,” terangnya.

Mengantisipasi jumlah peserta yang semakin melonjak, panitia SBMPTN, telah menyiapkan sejumlah lokasi pelaksanaan ujian seperti sekolah-sekolah, termasuk Unram. “Tidak hanya di Universitas Mataram, tetapi tempat tes juga akan menggunakan sekolah-sekolah yang ada di sekitar . Terkait dengan hal ini, kepada calon mahasiswa baru agar melakukan cek lokasi atau ruangan sehari sebelumnya, agar tidak mengalami hambatan pada hari pelaksanaan,” pungkasnya. (dys)

Lindungi Guru dari Tindak Korupsi

Jakarta (Suara NTB) – Mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sepatutnya memegang prinsip transparan dan akuntabel. Tidak hanya besaran dananya saja yang ditempel di papan pengumuman sekolah, rincian penggunaan dana BOS seharusnya juga dapat diketahui masyarakat.

Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar, mengatakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan melindungi guru dan sekolah yang mengelola dana BOS. Salah satu perlindungan yang dimaksud Haryono adalah perlindungan dari oknumoknum yang gemar mengambil pungutan ke sekolah keti-

ka dana BOS telah disalurkan.

“Kalau ada yang minta upeti seperti itu kan bisa diancam, upetinya dimasukkan dalam daftar pengeluaran BOS yang bisa diketahui masyarakat. Tentu mereka akan takut untuk berbuat seperti itu,” kata Haryono usai berdiskusi dengan kelompok masyarakat yang di-

gawangi Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional (Gema Pena) sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (5/6).

Selain terlindung dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dengan pengelolaan yang transparan akan

memberi kontribusi besar untuk perbaikan, dan sekolah tidak perlu lagi kerepotan menjawab pertanyaan masyarakat seputar penggunaan dana BOS. Karena dana BOS merupakan anggaran negara yang pertanggungjawabannya langsung ke masyarakat. Masyarakat bisa langsung melihat dan mencocokkan apakah dana BOS tersebut digunakan sesuai dengan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya.

Direktur Pembinaan SMP, Didik Suhardi, mengatakan,

RKAS yang dibuat oleh sekolah bisa direvisi jika dalam penggunaannya ada operasional sekolah yang lebih prioritas yang harus dibiayai.

Di samping melindungi guru, transparansi pengelolaan dana BOS akan membantu proses pengawasan. Itjen yang menjadi lembaga pengawasan internal Kemdikbud tentunya memiliki keterbatasan dalam fungsi pengawasan. Dengan bantuan pengawasan dari masyarakat, dana BOS dapat digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. (ham)

STTL Mataram

Kampus Berbasis Kesehatan Lingkungan di NTB

(Suara NTB/ist)

HADIR - Ibu Negara Ani Yudhoyono didampingi Hj. Herawati Boediono saat menghadiri Gebyar PAUD 2014 di Econvention Ecopark Ancol Jakarta, Rabu (4/6) lalu.

Ani Yudhoyono : Kurikulum PAUD Bisa Disinergikan dengan Rumah Pintar Jakarta (Suara NTB) – Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai Bunda PAUD Indonesia kembali menghadiri acara Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Econvention Ecopark Ancol Jakarta, Rabu (4/6) lalu. Acara yang bertema Sinergitas Program Rumah Pintar (Rumpin) dengan PAUD. Dalam arahannya, Ani Yudhoyono berharap kurikulum PAUD bisa disinergikan dengan program Rumpin. “Peserta didik Rumpin bisa dididik menjadi APK PAUD. Sinergi yang baik antara Rumpin dan PAUD pada akhirnya dapat menjadi strategi yang baik menuju wajib belajar PAUD 4-6 tahun,” katanya seperti dikutip dari www.kemdikbud.go.id, Kamis (5/6).

Dalam acara ini Ibu Negara didampingi Ibu Herawati Boediono, Mendikbud Mohammad Nuh, Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud, Achmad Jazidie.

Diakuinya, sejak dinobatkan menjadi Bunda PAUD Indonesia September 2012 lalu, telah terjadi peningkatan dan terobosan baru dalam pendidikan

anak usia dini di Indonesia.

Salah satunya peningkatan jumlah lembaga PAUD di berbagai daerah. Istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berharap program Satu Desa Satu PAUD berjalan dengan sukses, sehingga target APK PAUD pada tahun 2015 sebesar 75 persen dapat tercapai.

Terkait bentuk sinergi antara Rumpin dengan PAUD, bisa dilakukan di sentra-sentra yang ada di Rumpin, yaitu sentra buku, sentra permainan, sentra audio visual, sentra komputer, dan sentra kriya untuk melatih daya kreativitas anak. juga menjelaskan, hingga 19 Mei 2014 lalu tercatat jumlah Rumpin yang ada di seluruh Indonesia sudah mencapai 440 unit, dan pada akhir 2014 nan-

ti diharapkan bisa mencapai lebih dari 500 Rumpin. Respons masyarakat terhadap adanya Rumpin ini juga positif.

“Semoga sinergitas Rumpin dan PAUD ini dapat meningkatkan fasilitas PAUD di seluruh Indonesia. Mari kita kerjakan seiring menyiapkan generasi unggul untuk menyongsong Indonesia yang lebih sejahtera,” ucapnya penuh semangat.

Pada bagian lain, dirinya berharap anak-anak Indonesia dapat terus memacu diri dan belajar dengan baik. “Siapapun yang memimpin negara ini, bangsa ini harus terus berjalan.

Dan kalianlah suatu saat yang menerima estafet kepemimpinan dari pendahulu kalian,” katanya kepada anak-anak berprestasi yang hadir. (ham)

Mataram (Suara NTB) Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia merupakan modal dasar untuk pembangunan nasional. Namun, di satu sisi muncul kompleksitas permasalahan di bidang lingkungan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan untuk mempersiapkan para lulusannya yang profesional dan berwawasan global khususnya di bidang kesehatan lingkungan.

“Dengan demikian sangat diperlukan pendidikan Teknik Lingkungan yang mampu mengantisipasi permasalahan dalam bidang lingkungan, mampu mengembangkan dan mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam, serta mampu menerapkan ilmu dalam kegiatan produktif, dan dalam pelayanan masyarakat dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” terang Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram H. Moch. Mardi, SKM., M.Kes, Rabu (4/6) lalu.

Menurut Mardi, sebagai satu-satunya PT yang mencetak lulusan khusus dalam bidang kesehatan lingkungan di NTB, STTL Mataram memiliki kesesuaian dengan sasaran kebijakan pembangunan secara nasional, yaitu terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Disebutkannya, untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan diperlukan berbagai pendekatan, salah satu di antaranya pendekatan techno engineering.

Pendekatan ini diperlukan karena setiap pembangunan membutuhkan teknologi, agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan mengurangi keberadaan dari sumber daya alam diperlukan teknologi lingkungan.

Untuk diketahui, STTL Mataram mempunyai dua program studi, yakni DIII Kesehatan Lingkungan dan SI Teknik Lingkungan. Untuk

Prodi Teknik Lingkungan, lulusannya diarahkan untuk memiliki kompetensi khusus di bidang keteknikan lingkungan untuk mengendalikan laju kerusakan lingkungan.

Sementara Prodi Kesehatan Lingkungan diarahkan untuk menguasai keilmuan di bidang kesehatan lingkungan melalui pengkajian, penelitian dan implementasinya.

“Lulusan kita nantinya mampu merancang perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan tolok ukur lingkungan yang bersih dengan pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan komoditas berguna,’’ terangnya.

Selain itu, lanjutnya, alumni STTL Mataram mampu mengolah limbah (kota, industri, hotel dan kawasan industri atau perumahan) dan air bersih. Sementara pengelolaan udara yang bersih dan sehat dalam berbagai lingkungan, membutuhkan techno engineering yang memadai,” ujarnya.

Pembantu Ketua III STTL Mataram, Drs. Sujarwoko menyebut guna mendukung proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada pagi dan sore hari tersebut, sejumlah fasilitas kampus pun tersedia, seperti ketersediaan laboratorium dan LCD projektor selama perkuliahan berlangsung. Tidak hanya itu, suasana belajar dipastikan aman dan tenang dengan letak kampus yang strategis dan jauh dari kebisingan kendaraan.

Selain itu, pihaknya mengklaim, ratusan alumni STTL telah terserap ke dalam berbagai lapangan kerja yang telah tersedia, baik di instansi milik pemerintah maupun swasta. Di antaranya Bappeda, Rumah Sakit Umum, puskesmas, dinas kesehatan, dinas kebersihan, kesehatan pelabuhan, badan lingkungan hidup, dinas pariwisata, PDAM, balai laboratorium kesehatan, balai pelatihan kesehatan. Sementara di swasta terserap di dunia perhotelan, BUMD dan sebagai konsultan lingkungan. (dys)

(Suara NTB/dys)

SEKOLAH LINGKUNGAN - Inilah gedung perkuliahan STTL Mataram. Kampus ini bertekad mencetak lulusan yang profesional dan berwawasan global di bidang lingkungan.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

Messi dan Taktik Argentina

La Pulga Masih yang Termahal

London Argentina bukan sebatas Lionel Messi. Skuat La Albiceleste atau si Putih dan Biru Langit memiliki trio senjata pamungkas dalam diri Messi, Gonzalo Higuain dan Sergio Aguero.

Ketiga pemain itu akan menjadi pilihan utama pelatih Alejandro Sabella untuk menempati lini depan Argentina dalam Piala Dunia 2014 di Brasil. Ada lima taktik yang bakal diandalkan dan diterapkan Sabella.

Pertama, trio Monster itu bakal bahu membahu mengobrak-abrik lini pertahanan lawan dalam balutan formasi 43-3, tentu dengan memperhatikan keseimbangan antara lini pertahanan dan lini depan. Angel Di akan menempati posisi sentral bagi timnas Argentina. Ia akan beroperasi dari sisi kiri. Sabella dikenal sebagai pelatih yang mengusung dua filosofi sepak bola khas Argentina.

Di satu pihak, Argentina “all out” menyerang sebagaimana pakem pelatih Menotti (Menottistas). Di lain pihak, Argentina bakal tampil lebih pragmatis dengan berkonsentrasi pada lini pertahanan sebagaimana dikomando oleh pelatih Bilardo (Bilardistas), sebagaimana dikutip dari laman Guardian.

Kedua, Albiceleste akan banyak mengeksplorasi talenta dalam diri Messi utamanya ketika melakukan serangan. Hanya saja tidak ada Xavi, Andres Iniesta, yang keduanya telah menjadi andalan pasukan Katalan. Ini menjadi pekerjaan ruman Sabella.

Ketiga, Argentina akan mengadopsi formasi 4-3-3 dengan Messi mengambil posisi sebagai “false nine” sebagaimana diperankan selama ia berada di Camp Nou. Di sini, Gonzalo Higuain dan Sergio Aguero akan membantu La Pula dari sisi sayap, sementara Angel Di Maria menempati posisi gelandang.

Keempat, di lini pertahanan, Javier Mascherano bakal berperan vital dengan menjalin tembok pertahanan bersama dengan Ezequiel Garay dan Federico Fernández.

Kelima, Argentina banyak diberi pemain multi talenta dengan kemampuan visi bermain yang di atas rata-rata.

Mereka rata-rata dibekali kemampuan mengoper dan mengumpan yang mumpuni. Ini ditambah dengan rotasi pemain yang mulus layaknya sebuah putaran mesin.

Dan para pemain Albiceleste rata-rata termotivasi meraih trofi Piala Dunia. Hanya saja lini pertahanan mereka tampaknya bermasalah. Sektor ini tentu perlu mendapat perhatian ekstra dan bisa dieksploitasi oleh musuh yang memiliki daya serang mematikan. (ant/bali post)

Jenewa Bintang Barcelona dan Argentina Lionel Messi masih menjadi pesepak bola paling bernilai di dunia, meski ia sedikit terpuruk pada musim ini, demikian hasil riset pemasaran yang diperlihatkan pada Rabu.

Pada laporan tahunannya mengenai bursa pemain, Observatorium Sepak Bola CIES yang bermarkas di Swiss, menghargai nilai Messi sebesar 216 juta euro.

Bahkan meski level penampilan Messi menurun 19 juta euro dari nilai pasarannya, ia masih tetap bernilai hampir dua kali lipat dari rival abadinya Cristiano Ronaldo, yang menduduki urutan kedua di peringkat itu dengan 114 juta euro.

CIES mengatakan bahwa nilai tinggi Messi sebagian besar terkait dengan usianya yang lebih muda - ia baru akan berusia 27 tahun pada bulan ini, sedangkan ikon Portugal Ronaldo telah berusia 29 tahun. Penampilan heroik Ronaldo pada musim ini bersama juara Liga Champions Real Madrid, membuat nilai pasarnya naik empat juta euro.

Riset itu juga memperlihatk a n bahwa Real

Lahm dan Neuer Diliputi Tanda Tanya

(Suara NTB/ist)

Berlin Jerman dijadwalkan melawan Armenia pada Jumat (6/6) pada laga persahabatan sebelum terbang ke Brasil, tetapi kebugaraan kapten Philipp Lahm dan kiper Manuel Neur masih menjadi tanda tanya besar.

Lahm menderita cedera engkel, sedangkan Neuer mengalami cedera bahu. Keduanya diragukan untuk tampil karena cedera saat Bayern Philipp Lahm Muenchen berlaga di final Jerman Cup tiga minggu lalu. Wakil kapten, Bastian Schweinsteiger, diharapkan segera pulih karena mendapatkan perawatan intensif untuk mengobati cedera lututnya.

Manajer tim, Oliver Bierhoft, mengatakan ketiganya harus fit untuk laga pembuka piala dunia melawan Portugal di Salvador pada 16 Juni di grup G. Setelah ditahan imbang oleh Kamerun 2-2, (1/6) di Moenchengladbach, pelatih Joachim Loew ingin mengembangkan permainan dengan umpan-umpan. Loew juga mengakui bahwa penampilan Mesut Ozil bukan yang terbaik.

Mantan kapten timnas Jerman, Michael Ballack mengatakan, “Sejak pindah ke Arsenal, dia (Oezil) bukan orang yang sama, kepercayaan dirinya tidak seperti yang dulu kita lihat,” kata Ballack kepada Daily Mirror.

“Sulit mengamankan posisinya di piala dunia,” kata Ballack menambahkan.

Loew masih punya opsi untuk mengganti Oezil dengan pemain Borussia Dortmund, Marco Reus. Tetapi Loew mengatakan akan memberi kesempatan bintang Arsenal itu.

“Saya khawatir dengannya (Oezil) ketika dia cedera, tetapi bukan karena penampilannya. Saya tahu dia akan melakukan hal yang menakjubkan,” kata Loew.

“Dia merupakan pemain yang bisa menentukan pertandingan.” (ant/bali post)

Dompu Bidik 45 Emas

Ronaldo Latihan Lagi, Oxlade-Chamberlain Cidera (Suara NTB/ist)

Lionel Messi

Madrid melakukan kesepakatan terburuk - dalam pengertian pemasaran - untuk satu pemain, ketika mereka menghabiskan 100 juta euro untuk mendatangkan pemain Wales Gareth Bale dari klub London Tottenham.

“Real Madrid jelas-jelas membayar lebih dari yang diperlukan untuk meyakinkan Tottenham agar mau melepas sang pemain,” kata CIES, menggaris bawahi bahwa harga pasaran Bale saat ini adalah 37 juta euro lebih sedikit daripada yang dibayarkan klub Spanyol itu.

Real menghabiskan ratarata 32,3 juta euro per pemain untuk membangun tim yang menjuarai Liga Champions yang merupakan rekor susunan pemain termahal. Posisi kedua Liga Champions Atletico Madrid, yang pada musim ini menjuarai Liga Spanyol, hanya menghabiskan 4,3 juta euro per pemain.

Klub-klub lain yang menghasilkan terlalu banyak uang untuk berbelanja pemain adalah Crystal Palace di Inggris, Elche di Spanyol, Guingamp di Prancis, Augsburg di Jerman, dan Verona di Italia, papar riset tersebut, demikian AFP. (ant/ bali post)

Lisbon Megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo telah kembali latihan namun terpisah dengan tim Portugal, Rabu, karena ia masih melanjutkan perawatan pada cidera kaki kirinya.

Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) mengatakan, pemain tengah Raul Meireles dan pemain bertahan Pepe juga menjalani program khusus dalam usaha memulihkan cidera mereka.

“Cristiano Ronaldo dan Raul Meireles menjalani program pemulihan di departemen medis. Ada program khsus bagi mereka sebelum bergabung dengan rekannya di lapangan,” kata FPF dalam pernyataan mereka.

“Pepe menjalani perawatan dan latihan spesifik di hotel,” demikian dinyatakan fed-

erasi sepak bola negara itu.

Pemain depan Real Madrid, Ronaldo, pemain terbaik dunia tahun ini, mengalami cidera pada kaki kirinya (patellar tendinosis) sedangkan Meireles cidera pada paha kirinya.

Pemain tengah Pepe cidera pada otot kaki kanan, kata FPF. Portugal berlatih dekat New York dan akan melawan Meksiko dalam laga persahabatan di Boston, Jumat.

Mereka mengawali pertandingan Piala Dunia melawan Jerman di Salvador pada 16 Juni.

Sementara itu, timnas Inggris mendapatkan kabar buruk jelang Piala Dunia dimulai. Pelatih Inggris Roy Hodgson khawatir akan kondisi Alex Oxlade-Chamberlain menjelang kick-off piala dunia yang tinggal sepekan lagi.

“Keadaan Oxlade-Chamberlain mengganggu saya. Dia

akan diperiksa besok, kita akan tahu besok,” kata Roy Hodgson kepada Sky Sports.

Oxlade-Chamberlain mengalami cidera ketika Inggris ditahan Ekuador 2-2, Rabu (4/ 6) di Miami ketika Carlos Gruezo menendang bagian bawah kaki kananya dan membuat pemain Arsenal itu terjatuh.

Pemain 20 tahun itu lantas ditarik keluar.

Pada konferensi pers Hodgson mengaku cemas karena musim ini Chamberlain mengalami cidera kunci paha yang membuatnya tidak bisa menjalani laga terakhir Liga Inggris. Pelatih 66 tahun itu juga menarik Jack Wilshare dan Luke Shaw keluar untuk tindakan pencegahan. Tetapi dia mengatakan keduanya baikbaik saja. “Itu hanya kram.

Kami mengganti mereka untuk berjaga-jaga.” (ant/bali post)

Pique Akui Spanyol Tidak Lagi Favorit Washington Bek Barcelona Gerard Pique mengakui bahwa Spanyol tidak terlalu favorit pada Piala Dunia Brasil kendati masuk turnamen ini sebagai juara bertahan dan juara Eropa dalam dua masa terakhir.

“Kami bukan favorit kuat,” kata Pique pada jumpa pers di Washington di mana Timnas Spanyol berbasis sejak Senin lalu. Pique menyebut Brasil, Argentina dan Jerman sebagai penantang terkuat dalam menjuarai Piala Dunia.

“Di Piala Dunia, apa pun bisa terjadi,” kata Pique, menunjuk pengalaman Italia saat menjadi pemenang Piala Dunia 2006 di Jerman yang

(Suara NTB/ist)

Gerard Pique

diikuti oleh kampanye yang buruk pada Piala Dunia 2010.

“Satu-satunya perbedaan 2010 dengan 2014 bagi kami adalah mungkin sejumlah tim agak sedikit menaruh hormat

kepada kami.”

Pemain berusia 27 tahun yang menyingkir karena cidera pinggul awal April itu mengatakan dia kini sehat secara fisik di tengah upaya Spanyol mempersiapkan pertandingan persabahatan terakhir menjadi Piala Dunia melawan El Salvador Sabtu lusa.

Spanyol menghuni Grup B bersama Chile, Australia dan Belanda yang adalah tim yang mereka kalahkan pada final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Spanyol akan membuka kampanye Piala Dunianya dengan menggelar pertandingan ulangan melawan Belanda pada 13 Juni, demikian AFP. (ant/bali post)

Belanda Menang, Van Persie Cidera Amsterdam Kapten tim Belanda Robin van Persie mengalami cidera dalam laga pemanasan negaranya menjelang Piala Dunia, Rabu, ketika mereka mengalahkan Wales 2-0 sehari sebelum berangkat ke Brazil.

Van Persie keluar setengah main setelah kelihatan mengalami gangguan pada fisiknya di babak pertama laga persahabatan itu. Tapi ofisial tim mengatakan kepada Radio Belanda, cidera pemain itu tidak serius dan Van Persie akan prima saat laga pembuka tim mereka melawan juara dunia Spanyol minggu depan.

Pelatih Louis van Gaal mengata-

(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – KONI Kabupaten Dompu menargetkan 45 medali emas pada Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram 15-21 Juni 2014. KONI optimis bisa mencapai target berdasarkan hasil pantauan perkembangan atlet di masing-masing cabang olah raga (cabor).

Ketua Umum KONI Kabupaten Dompu, Yuhasmin, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (5/6) kemarin, mengatakan, berdasarkan harapan Bupati terhadap KONI agar Porprov tahun 2014 Kabupaten Dompu bisa mengalami peningkatan prestasi dari pelaksanaan Porprov sebelumnya. “Kita menargetkan 45 medali emas bisa diraih pada Porprov NTB kali ini,” katanya.

Semua cabor bela diri, kata Yuhasmin, ditargetkan dapat menyumbang medali emas untuk Dompu seperti pencak silat, Boxer, Kempo, Taekwondu, dan Tinju. Untuk olah raga permainan yang diharapkan bisa menyumbang medali emas seperti panjat tebing, atletik, sepak takraw, futsal, dan voli pantai.

“Berdasarkan pemantau fisik dan teknik latihan atlet, kita yakin apa yang ditargetkan bisa tercapai,” ungkap Yuhasmin.

Yuhasmin juga mengaku, pihaknya akan menyiapkan bonus bagi atlet yang bisa menyumbangkan medali bagi daerah pada Porprov 2014. Bonus untuk dana pembinaan ini akan diberikan setelah kembali dari Porprov. Namun nominal bonus dimaksud, enggan disebutkan.

Kontingen Porprov NTB asal Dompu rencananya akan diberangkatkan ke Mataram pada 13 Juni 2014 mendatang. Tetapi pada 9-11 Juni, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi atlet yang akan diberangkatkan. “Atlet yang fisiknya tidak siap, langsung kita coret dan tidak diberangkatkan ke Mataram,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ist)

BENTURAN – Tayangan televisi memperlihatkan benturan yang terjadi antara Oxlade-Chamberlain dengan gelandang bertahan Ghana, Carlos Gruezo dalam pertandingan persahabatan Inggris melawan Ekuador.

kan, cidera semacam lembam otot itu kelihatannya muncul karena latihan berlebih yang dilakukan Van Persie dalam beberapa minggu terakhir, terlebih setelah ia lama beristirahat di Manchester United.

“Ia tidak turun sepenuhnya karena ini bukan pertandingan penting,” kata Van Gaal kepada Radio Belanda setelah pertandingan yang berlangsung di Amsterdam Arena. “Lebih penting menjaga kesehatannya agar dapat tampil prima di Piala Dunia,” katanya.

Pemain berusia 30 tahun Van Persie bermain dalam tiga laga terakhir musim lalu bersama United setelah dua builan harus istirahat karena cidera kaki. Ia ambil bagian dalam tiga pertandingan pemanasan Belanda melawan Ekuador, Ghana dan Wales dan mencetak angka lawan Ghana Sabtu lalu sehingga rekor golnya untuk timnas menjadi 43, demikian AFP. (ant/bali post)

CIDERA - Van Persie diduga mengalami cidera dan terpaksa ditarik keluar dalam laga pemanasan Belanda menjelang Piala Dunia, Rabu, ketika mereka mengalahkan Wales 2-0.

SUARA NTB

Jumat, 6 Juni 2014

Halaman 12

HILANG

DIJUAL MOBIL

STNK R2 HONDA NOPOL DR4459HH TH 2011 NOKA/ NOSIN: MH1JF811X BK314 040/ JF81E-1312064 NO. BPKB.102644513 AN.SITI ROCHANI

SALON

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

FUTSAL

RUPA-RUPA

BANK

SUARA NTB

Jumat, 6 Juni 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

TENUN LOMBOK

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

TERASI

TANAH

SERVIS MOTOR

COUNTER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

PENGABDIAN PERNIK

Halaman 14

Bangunan sekolah MIS Darul Ulum di Mawo, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, yang didirikan oleh M. Saleh.

M. Saleh

Sopir Bus yang Berjuang Membangun Dunia Pendidikan sar (fuso) dengan trayek Flores – Sumbawa – Lombok – Bali – Jawa – Sumatera.

Tidak ada yang istimewa dari lelaki berambut gondrong ini. Namun ia adalah salah satu inspirator sekaligus motivator bagi banyak orang. Sebagai sopir bus malam, dalam satu kali jalan PP (pulang pergi) Bima - Mataram, ia hanya diupah sebesar Rp 250.000.

Jarak Bima (Sumbawa) – Mataram (Lombok) adalah 630 km. Atau jika ditempuh dengan menggunakan bus umum, setidaknya menghabisakan 9 – 12 jam waktu tempuh.

Penuturan sahabatnya, Julnaidin atau yang biasa disapa Rangga Babuju, di tengah profesinya sebagai seorang sopir bus malam, yang diupah hanya kurang lebih Rp 2 – 4 juta per bulan. Namun sebagian dari upah yang didapat, ia sisihkan untuk gaji guru di sekolah yang ia bangun secara mandiri.

Sekolah itu Alan bangun di atas

Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan.

SEPENGGAL kalimat diatas mungkin layak untuk disematkan kepada M. Saleh (48) warga Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. M. Saleh atau yang biasa disapa Alan, seorang pengemudi bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) NTB dengan trayek Bima – Mataram.

Perusahaan armada bus Surya Kencana menerimanya sebagai tenaga pengemudi bus (sopir) sejak tahun 2012. Sebelumnya, hampir enam tahun ia melakoni profesi yang sama sebagai sopir pada armada bus PO Rasa Sayang dengan trayek Bima – Mataram – Denpasar – Surabaya – Jakarta. Meskipun terlebih dahulu, Alan juga pernah menjadi pengemudi truk berbadan be-

tanahnya sendiri, sekolah yang ia biayai sendiri. Ia menggaji guru pengajar dari upah sebagai seorang sopir bus malam. Sekolah itu bernama Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Ulum.

Sekolah tersebut dibangun sejak tahun 2009, hingga saat ini sudah berjalan 5 tahun. Siswa MIS Darul Ulum berjumlah 68 orang. Jumlah tersebut dari kelas 1 hingga kelas 5. Tahun 2015 mendatang, MIS Darul Ulum akan melaksanakan ujian bagi siswanya. Sebagai pengakuan atas status kelululan, sebagai alumni MIS Darul Ulum, Alan sedang berusaha untuk melakukan komunikasi dengan Mandrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) terdekat guna menerima keikutsertaan siswanya ikut UN. MIS Darul Ulum yang dibangun sederhana olehnya dikepalai oleh Sutamin, S.Pd. Seorang perempuan jebolan STKIP Bima. MIS Darul Ulum ini dibantu oleh delapan tenaga pengajar yang secara sukarela mengajar di sekolah itu dengan upah seadanya.

Karena keterbatasan yang dimiliki, sekolah ini hanya memiliki empat lokal kelas belajar, yaitu tiga ruang kelas dan satu ruang guru

merangkap ruang kepala sekolah.

Waktu belajar pun dibagi dua, kelas satu sampai tiga belajar dipagi hari hingga menjelang siang, sedangkan kelas empat dan lima belajar siang hingga sore.

Alan sendiri sesungguhnya tidak bersekolah tinggi, karena keterbatasan ekonomi keluarga, ia hanya duduk hingga bangku sekolah SMA saja. Lalu ia bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sebagai seorang kernet truk. Kemudian dipercaya sebagai sopir truk dan fuso, pindah menjadi supir bus dengan trip Bima – Jakarta dan kini pindah armada bus dengan trip Bima – Mataram.

Karena pengalaman hidupnya dari daerah yang satu ke daerah yang lain sebagai seorang supir bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan mirisnya melihat perkembangan pergaulan remaja masa kini, Alan pun membangun sekolah agama, MIS Darul Ulum di Dusun Tololai Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Berbekal tanah warisan orang tua seluas 10 are di pinggir jalan lintas kecamatan (Ambalawi -

Wera) yang berhadapan dengan laut, Alan kemudian memutuskan untuk menggunakan sebagian dari uang tabungannya selama menjadi sopir untuk membangun sekolah agama yang berdinding bedek.

Bila ia memikirkan untuk menjual tanah tersebut, mungkin saat ini ia sudah memegang uang Rp 50 juta.

Namun tidak dilakukannya karena berpikir untuk generasi Tololai pada 10 hingga 20 tahun kedepan.

Diceritakan, tahun pertama pembukaan MIS Darul Ulum, murid yang mendaftar tidak sampai 15 siswa. Selain itu guru pengajar pun baru berjumlah dua orang, itupun dari sarjana pendidikan yang kebetulan masih keluarga dekatnya.

Awalnya sangat sulit baginya untuk mengajak beberapa sarjana pendidikan yang menganggur di sekitar desanya untuk mengajar di MIS Darul Ulum. Namun, akhirnya ada dua warga alumni PGSD yang mau mengajar.

Kini, MIS Darul Ulum yang ia bangun telah memiliki 68 siswa. SD terdekat di desa tersebut hanyalah SDN Tololai, berjarak satu kilometer dari MIS Darul Ulum. Sedangkan MIN hanya ada di ibu kota kecamatan yang jaraknya kurang leb-

ih empat kilometer.

Setiap tahun ajaran baru, siswa yang mendaftar di MIS Darul Ulum selalu meningkat. Hal ini karena dibebaskannya seluruh pembayaran alias pendidikan gratis dari awal sekolah hingga lulus.

Sejak berdiri dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kbm), baru tahun lalu MIS Darul Ulum mendapatkan bantuan dana Operasional Sekolah (BOS). Itupun jumlahnya masih tak seberapa karena hanya cukup untuk membayar pembuatan seragam sekolah bagi siswa dan upah pengajar selama beberapa bulan saja.

Alan menggratiskan biaya pendidikan dan seragam sekolah agar para orang tua yang memiliki anak umur SD di Dusun Tololai mau menyekolahkan anaknya. Sebab, masyarakat masyarakat sekitar yang umumnya berada di pesisir lebih mendorong anak-anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua di laut sebagai nelayan daripada sekolah.

Namun seiring waktu, Alan terus meyakinkan para orang tua dan membuahkan hasil. Hampir semua anak-anak dusun tersebut bersekolah. Baik di SDN Tololai maupun di MIS Darul Ulum. (nas)

Minim Perhatian Pemerintah SEJAK berdiri, MIS Darul Ulum yang didirikan oleh M. Saleh alias Alan secara swadaya dari hasil keringatnya sebgai sopir bus minim mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.

Selain kekurangan ruang belajar, MIS Darul Ulum juga belum memiliki perpusatakaan maupun alat peraga.

Demikian juga ruang guru dan toilet sekolah. Sudah beberapa kali diusulkan oleh pengajar ke Dikpora Kabupaten Bima maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Namun hingga saat ini belum ada respon.

Menurut Alan, MIS yang ia bangun pernah mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bima, namun hanya cukup untuk membeli bangku, meja belajar dan papan tulis.

Sebelumnya, bangku dan meja belajar yang dimiliki adalah yang dibuat seadanya oleh Alan sendiri dan dibantu oleh beberapa wali murid serta guru pengajar pada awal 2010 yang lalu. Hingga saat

Kondisi ruang kelas yang belum layak karena dibangun dengan swadaya dan dana seadanya.

ini, belum ada bantuan apapun dari pemerintah daerah maupun Kementerian Agama untuk MIS Darul Ulum yang masih berdinding bedek dan beratap seng tersebut.

Bagi para pengajar, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa meski masih banyak kekurangan sarana dan prasarana.

Demikian pula 68 siswa yang belajar di MIS Darul Ulum ini, tetap semangat untuk tetap bersekolah meski tidak senyaman jika dibandingkan dengan sekolah negeri terdekat.

Alan tetap berpegang teguh terhadap ungkapan yang Presiden Soekarno yang pernah mengatakan “apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”. Itulah yang menjadi pegangan dan penyemangat bagi Alan dan para guru pengajar dalam mencerdaskan generasi masa depan Dusun Tololai Desa Mawu, hingga saat ini. (nas)

M. Saleh (Suara NTB/nas)

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

KPU Prioritaskan Logistik Pilpres untuk Daerah Terpencil Pekanbaru (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memprioritaskan pengiriman logistik untuk Pemilu Presiden 9 Juli 2014, ke daerah terpencil agar pemungutan suara di wilayah yang sulit dijangkau itu, tetap dapat berjalan dengan lancar.

“Distribusi logistik pemilu lebih diutamakan pada wilayah terpencil dan letak geografisnya sulit dijangkau, seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti,” ujar Komisioner KPU Riau Syafril Abdullah, di Pekanbaru, Kamis (5/6).

Ia menjelaskan pendistribusian logistik ke daerah dengan letak geografis, berupa wilayah lautan dan pulau-pulau kecil di Riau, lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan daerah pedalaman, karena kemungkinan ada ombak atau badai di laut.

Saat ini, katanya, untuk berbagai keperluan logistik hari pemungutan suara pada 9 Juli 2014, masih dalam proses produksi oleh CV Beringin Indah, Semarang, Jawa Tengah, sebagai pemenang lelang pengadaan formulir dan sampul.

Formulir yang dicetak, secara umum sama seperti pada pelaksanaan Pemilu Legisilatif, 9 April 2014. Hanya saja, pada keredaksiannya berubah dari pemilu legisilatif menjadi pemilu presiden, yaitu formulir C1 hingga C7 dan D1 sampai D6.

“Pada akhir bulan Juni, kami sesuai target akan rampung khususnya untuk logistik yang diadakan sekretariat KPU Riau. Setelah rampung, maka akan segera didistribusikan terutama daerah yang sulit dijangkau,” katanya.

Untuk urusan logistik, KPU Riau berperan sebagai penerima dari percetakan baik yang dilakukan di Pulau Jawa atau percetakan lokal di Pulau Sumatra, khususnya di provinsi setempat, yakni Kota Pekanbaru.

“Sedangan untuk logistik berupa surat suara, pengadaannya dilakukan sekretariat KPU pusat, sehingga KPU Riau hanya menerima, lalu didistribusikan kepada KPU kabupaten dan kota di Riau,” katanya. (ant/Bali Post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Mendagri Ingatkan Gubernur Tidak Mobilisasi PNS Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan, para gubernur/wakil gubernur untuk tidak memobilisasi pegawai negeri sipil di daerahnya mengikuti kampanye atau menjadi tim sukses salah satu pasangan peserta pemilihan presiden.

“Jangan menyeret-nyeret PNS (ikut kampanye), itu bisa kena sanksi. Itu sudah saya tegaskan kepada semua kepala daerah waktu di Sentul (Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilpres) tempo hari,” kata Gamawan usai membuka Rakornas Pemerintahan Umum di Jakarta, Kamis (5/6).

Jika selama masa kampanye Pilpres ditemukan ada PNS yang ikut terlibat dalam kegiatan massa partai politik maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian sanksi tersebut setelah melalui kajian pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ‘’Semua PNS tidak boleh ikut kampanye. PNS itu harus netral,’’ katanya Mendagri Gamawan menegaskan.

Berbeda dengan kepala daerah, jelasnya, yang boleh menjadi bagian dari tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Kepala daerah itu pejabat politik dan pejabat publik, berbeda dengan PNS. Kalau PNS tidak boleh sama sekali ikut kampanye,” jelas mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjadi juru kampanye pasangan calon

presiden dan wakil presiden hanya boleh mengajukan izin cuti satu hari kerja serta tidak boleh pada waktu bersamaan.

“Izin cuti hanya diberikan satu hari kerja dalam sepekan, jadi kalau ditambah dengan hari libur Sabtu dan Minggu ada tiga hari dalam sepekan. Mereka juga tidak boleh izin bersamaan antara kepala daerah dan wakilnya,” kata Gamawan.

Pengajuan izin cuti kampanye kepala daerah tersebut paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelak-

sanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.

Dalam surat pengajuan cuti tersebut juga seharusnya dicantumkan tanggal dan lokasi pelaksanaan kampanye yang akan dihadiri oleh kepala daerah.

Namun, mengingat belum ada jadwal kampanye resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Mendagri memberikan toleransi bagi kepala daerah untuk mengajukan permohonan cuti tanpa menyertakan tanggal dan lokasi kampanye. Nantinya, surat pengajuan cuti tersebut digunakan sebagai pegangan untuk melak-

sanakan kampanye.

“Kampanye ini belum terjadwal karena jadwal itu sendiri belum ada. Maka ketentuan pasal pengajuan cuti itu sudah terpenuhi oleh mereka (kepala daerah). Nanti rincian tanggal dan lokasi kampanye itu akan diterbitkan bersamaan dengan pemberian izinnya,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Gamawan Fauzi (ant/Bali Post)

90 Persen Pengurus DPP PD Dukung Prabowo-Hatta Jakarta (Suara NTB) Sebagian besar pengurus DPP Partai Demokrat (PD) mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Secara internal, pengurus DPP PD mendukung pasangan Prabowo-Hatta. 90 persen lebih mendukung,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Umar Arsal, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/6). Bahkan, dukungan kepada Prabowo-Hatta disampaikan secara informal oleh Ketua Harian PD, Syarief Hasan.

“Ketua Harian PD meminta pengurus PD untuk mensosialisasikan pasangan Prabowo-Hatta kepada masyarakat. Sinyal itu sebenarnya sudah bisa ditangkap oleh kader dan pengurus PD di wilayah,” kata anggota Komisi V DPR RI itu.

Sedangkan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak menentukan untuk mendukung siapa pada Pilpres. “Ketum PD masih menjadi Presiden RI. Itu yang menyebabkan Ketum PD bersikap netral,” kata dia.

Wakil Ketua Umum PD, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan kedatangan Prabowo-Hatta ke PD beberapa hari lalu adalah bentuk menghargai dan itu terkait dengan etika. “Prabowo-Hatta sangat menghargai apa yang telah dilakukan Presiden SBY, tentu kita juga menghargai Prabowo-Hatta. Artinya ada rasa terima kasih dari pasangan tersebut,” kata Nurhayati. (ant/Bali Post)

KPK Tidak Lamban, Tapi Tunggu Vonis Budi Mulya Jakarta (Suara NTB) Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tindak lanjut kasus Bank Century akan dipengaruhi pertimbangan dan vonis majelis hakim yang menyidangkan terdakwa mantan Deputy Gubernur BI Budi Mulya.

“Jadi, bukan karena langkah KPK lamban. Dan, menurut saya, menunggu vonis Budi Mulya adalah pilihan strategis bagi KPK,” kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/6).

Ia menyebutkan bahwa persidangan Budi Mulya sudah menyajikan sejumlah kesaksian serta memperdengarkan rekaman percakapan para pihak terkait, termasuk Boediono.

“Kini, persoalannya adalah bagaimana majelis hakim akan menyikapi fakta-fakta persidangan itu. Inilah yang harus ditunggu, sebab penyikapan majelis atas fakta persidangan itu akan menentukan vonis terhadap Budi Mulya,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Kalau sebagian besar fakta persidangan dari terdakwa Budi Mulya bisa diterima majelis hakim dan tercermin dalam vonis, maka hal ini memudahkan KPK untuk menjerat calon-calon tersangka lainnya.

“Sebaliknya, jika sebagian besar fakta persidangan Budi Mulya diabaikan majelis hakim, KPK tentu harus bekerja lebih keras lagi jika ingin menjerat tersangka baru,” katanya.

Ia memperkirakan bahwa majelis hakim akan menghadapi situasi agak pelik, khususnya ketika mereka harus memahami hakikat dari Bank Gagal Berdampak Sistemik itu. “Kalau di luar ruang sidang hal ini debatable, forum majelis hakim seharusnya tidak seperti itu. Karena faktafaktanya ‘ceto-welo-welo’ alias sudah sangat jelas,” pungkas Bambang. (ant/ Bali Post) Bambang Soesatyo

(ant/Bali Post)

RUPIAH MENGUAT - Karyawan mengepak uang Dolar AS di Cash Center Bank Rakyat Indonesia, Jakarta, Rabu (5/6). Kurs Rupiah menguat 0,25 persen menjadi Rp11.860 per Dolar AS.

Jokowi-JK Desak Polri Usut Kampanye Hitam Jakarta (Suara NTB) Tim pengacara Calon Presiden Joko Widodo, Trimedya Panjaitan mendesak Kapolri segera menuntaskan laporan dugaan kampanye hitam.

“Saya minta Kapolri responsif menindaklanjuti laporan kampanye hitam,” kata Trimedya di Jakarta Kamis (5/6).

Trimedya mengaku telah menyampaikan permintaan tindak lanjut itu secara langsung kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius.

Trimedya menuturkan penanganan laporan dugaan kampanye hitam terhadap Jokowi menjadi pembuktian netralitas Polri pada Pemilihan Presiden 2014. “Kalau tidak ditindaklanjuti maka

hal itu akan menjadi potensi konflik,” ujar Trimedya.

Dia menyatakan tim pengacara Jokowi juga akan melaporkan Tabloid “Obor” ke Mabes Polri atas dugaan kampanye hitam.

Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PDIP itu mengungkapkan Tabloid Obor dibagikan di pesantren-pesantren dengan memberitakan Jokowi tidak beragama Islam. “Informasinya yang kami dapat sudah ada tiga edisi dan setiap edisi kabarnya dicetak sebanyak satu juta eksemplar,” ujar Trimedya.

Trimedya mengaku menganalisis 25 kampanye hitam kepada Jokowi sebelum resmi ditetapkan sebagaio calon pres-

PPP: Presiden akan Lantik Lukman Hakim sebagai Menag Jakarta (Suara NTB) Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melantik Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, menggantikan Suryadharma Ali. “Besok (hari ini) Bapak Presiden SBY akan melantik Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama. Pelantikan direncanakan usai shalat Jumat,” kata Tamliha di

Jakarta, Kamis (5/6).

Ia menyebutkan, Lukman Hakim Saifuddin ditunjuk sebagai Menteri Agama menggantikan SDA atas usulan Partai PPP. “Beliau merupakan sosok yang pas dan mengerti soal Kementerian Agama. Bahkan dia adalah alumni Pondok Pesantren Gontor,” kata Tamliha.

SDA mengundurkan diri sebagai Menteri Agama setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelaksanaan haji 2012-2013. (ant/Bai Post)

(ant/Bali Post)

ARTSHOP

SERVICE AC

ADVERTISING

iden, mulai dari surat palsu, informasi meninggal dunia hingga kampanye SARA. Sebelumnya, tim hukum Capres Jokowi melaporkan dugaan peredaran surat palsu untuk kampanye hitam ke Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : TBL/ 293/VI/2014/Bareskrim yang berisi permintaan Jokowi kepada Jaksa Agung agar penyidik kejaksaan tidak memanggil Gubernur DKI Jakarta tersebut terkait kasus korupsi pengadaan busway Transjakarta.

Tim hukum Jokowi melaporkan anggota organisasi Tunas Indonesia Raya (Tidar), sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bernama Edgar Jonathan S sebagai pihak yang bertanggung jawab karena diduga telah memproduksi surat

palsu dan menyebarkannya ke publik melalui media sosial.

Edgar dilaporkan melanggar Pasal berlapis yakni Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP dugaan tindak pidana pemalsuan surat, Pasal 310 junto Pasal 311 KUHP atas dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dengan media sosial, media cetak dan/atau elektronik.m Kemudian Pasal 27 junto Pasal 36 junto Pasal 45 junto Pasal 45 junto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Prabowo-Hatta akan bersaing dengan Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. (ant/Bali Post)

Hatta Rajasa Penuhi Panggilan Bawaslu Jakarta (Suara NTB) Calon wakil presiden Hatta Rajasa memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengklarifikasi tuduhan terkait pelanggaran kampanye. “Saya memenuhi panggilan Bawaslu,” katanya di Jakarta, Kamis.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dituding mencuri start kampanye saat memaparkan visi dan misi mereka di hadapan petinggi Partai Demokrat pada 1 Juni 2014 sementara Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan masa kampanye berlangsung 4 Juni-5 Juli 2014.

Selain memenuhi panggilan Bawaslu, Hatta Rajasa akan memulai kampanye hari ini dengan mengunjungi Pasar In-

BAKERY

(ant/ Bali Post)

KLARIFIKASI - Cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa (tengah) dikawal petugas saat akan bertemu Ketua Bawaslu Muhammad untuk memberikan klarifikasi terkait pelanggaran kampanye pasangan capres Parabowo-Hatta, di Jakarta, Kamis (5/6). Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dituding mencuri start kampanye saat memaparkan visi dan misi mereka di hadapan petinggi Partai Demokrat pada 1 Juni 2014 sementara Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan masa kampanye berlangsung 4 Juni-5 Juli 2014. duk Rau Kota Serang dan Pondok Pesantren Al- Mubarok Kota Serang, serta berorasi di Kampus IAIN Syarif Hidayatullah Kota Serang, Banten.

Pemilihan Presiden dan

DIJUAL DIJUAL

RUPA - RUPA

LEMARI KACA & ETALASE EMAS KONDISI 90 % BARU HUB.081936766628,081803633880.

PENDIDIKAN KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

Wakil Presiden 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla.

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar.

Sementara pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla maju dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 6 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

G7 Sepakat Cegah Ancaman Teror di Suriah Brussel – Pemimpin negara anggota Grup 7 (G7) sepakat untuk bertindak bersama menangani ancaman potensi serangan teroris jihadis Eropa yang kembali ke negara masing-masing setelah turut berperang di Suriah.

Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan para pemimpin G7 telah memutuskan “bekerja sama untuk mencegah, menghalangi, dan menghukum” teroris asing “yang dapat mengancam keamanan kami.”

Hollande juga mengungkapkan bahwa lebih dari 30 orang pria asal Prancis tewas di Suriah. “Kami telah mempunyai bukti mengenai hal itu,” kata Hollande menunjuk pada peristiwa penembakan di Museum Yahudi di Brussel pada bulan lalu.

Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh pria berusia 29 tahun asal Prancis, Mehdi Nemmouche, yang sebelumnya menghabiskan waktu lebih dari setahun bersama kelompok radikal di Suriah.

Penembakan yang terjadi pada 24 Mei lalu itu juga menjadi bahan pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Belgia Elio Di Rupo. “Kami sepakat meningkatkan upaya untuk mengatasi ancaman dari kelompok radikal yang pulang dari Suriah,” demikian pernyataan tertulis dari tujuh pemimpin negara G7 pada hari pertama perundingan.

Di sisi lain, G7 juga mengecam pemilu presiden di Suriah dan menyatakan bahwa tidak ada masa depan bagi Presiden Bashar al-Assad.

Serangan di Brussels menewaskan tujuh orang dan membuka mata dunia internasional terhadap ancaman dari ratusan relawan jihad asal Eropa yang terlatih oleh perang di Suriah.

Eropa memperkiran munculnya kembali “serangan skala kecil” seperti di Brussel, kata kepala anti teror Uni Eropa Gilles de Kerchove pada pekan ini. “Saya tidak memperkirakan peristiwa 9/11 ataupun serangan besar yang butuh persiapan rumit akan terulang kembali,” kata dia.

Namun demikian, serangan di Brussel sangat mengkhawatirkan karena lebih dari 2.000 orang asal Eropa saat ini sedang berada di Suriah, menjalani pelatihan militer, dan semakin radikal, kata de Kerchove. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PRESIDEN TERPILIH - Presiden terpilih Suriah Bashar al-Assad (tengah) di hadapan Parlemen Suriah beberapa waktu lalu.

AS Kirim Utusan Diplomatik Tinggi Baru ke Kuba

(Suara NTB/ist)

TUNGGU JEMPUTAN - Foto yang dirilis Reuters tanggal 4 Juni 2014 menggambarkan, Tentara Amerika Serikat Sersan Bowe Bergdahl (kanan) bersama salah satu anggota Taliban menunggu jemputan dari Helikopter Blackhawk di perbatasan Afghanistan.

Diserang Kelompok Bersenjata

83 Warga Desa di Perbatasan Nigeria-Kamerun Tewas Abuja Tak kurang dari 83 mayat telah ditemukan setelah beberapa pria bersenjata menyerbu tiga desa di Nigeria yang berbatasan dengan Kamerun.

Desa Attagara, Agapalawa dan Aganjara di daerah Pemerintah Gwoza di Negara Bagian Borno, Nigeria Timur laut, menghadapi serangan sengit pada Selasa (3/6). Tapi informasi adanya serangan baru diterima di Maiduguri, sekitar 135 kilometer dari lokasi serangan, Rabu akibat buruknya sinyal telekomunikasi di daerah perbatasan.

Salah satu saksi mata Ishaya Musa, menceritakan, dengan mengenakan seragam militer, para penyerang mengendarai kendaraan yang diberi cat warna militer melalui ketiga desa itu serta melepaskan tembakan ke arah warga desa.

“Warga benar-benar mengira pria bersenjata tersebut adalah personel militer. Tak kelihatan bahwa mereka adalah penyerang atau petempur Boko Haram,” katanya Ishaya

yang berprofesi sebagai pedagang hewan sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Menurut Musa, lebih dari 83 mayat yang tergeletak di daerah itu belum dimakamkan saat berita ini disiarkan oleh Xinhua. Ia mengatakan dua kerabatnya —yang lolos dari kematian— telah melarikan diri ke satu desa yang berdekatan untuk mengungsi.

Beberapa mayat lagi ditemukan saat warga desa mulai memeriksa semak untuk mencari keluarga yang mereka cintai, baik karena menyelamatkan diri dari serangan tersebut atau tewas serta cedera oleh peluru pria bersenjata itu.

Tiga hari sebelumnya, beberapa pria bersenjata, yang juga diduga sebagai anggota Boko Haram, melepaskan tembakan ke arah warga di satu tempat ibadah di Atta-

gara, salah satu sasaran serangan baru, sehingga menewaskan sembilan orang.

Pada Kamis lalu (29/5) lalu, sebanyak 32 warga tewas, ketika beberapa pria bersenjata menyerbu satu desa di dekat perbatasan Nigeria-Kamerun juga di Negara Bagian Borno, kata beberapa pejabat keamanan.

Boko Haram menyatakan organisasi tersebut berusaha memasukkan Hukum Syariah ke dalam Undang-Undang Dasar Nigeria, negara paling padat penduduk di Afrika.

Kelompok tersebut belum lama ini mengaku bertanggung jawab atas penculikan lebih dari 200 pelajar putri pada April di Negara Bagian Borno, Nigeria Timur laut. Perbuatan itu telah mengundang sangat banyak pengutukan baik dari masyarakat lokal maupun internasional. (ant/bali post)

Brussel Para pemimpin negara anggota Grup Tujuh (G7), mengkhawatirkan ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan Timur akibat sengketa kepemilikan wilayah.

Dalam pertemuan puncak di Brussel, Kamis (5/6) G7 menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan di wilayah sengketa itu. Sementara salah satu negara anggota, Amerika Serikat, mengingatkan Beijing yang dinilai bersikap semakin asertif. “Kami sangat mengkhawatirkan ketegangan di Laut Cina Selatan dan Timur,” kata para pemimpin G7 dalam seuah pernyataan tertulis di Brussel.

G7 menolak semua upaya sepihak dari setiap negara-negara yang bersengketa untuk memaksakan klaimnya terhadap kepemilikan wilayah maritim.

Termasuk menolak penggunaan intimidasi, kekerasan, ataupun kekuatan militer.

Pernyataan yang tidak secara spesifik menyebut nama negara itu, mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa.

Pada 2012 lalu, Jepang mengklaim kepemilikan atas kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Tindakan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari Beijing, karena masih berstatus sengketa.

Beijing juga terlibat sengke-

ta teritorial di Laut Cina Selatan dengan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.Cina mengklaim hampir semua wilayah di perairan tersebut. Pada Mei lalu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel menuduh Beijing telah “merusak stabilitas” di Laut Cina Selatan. (ant/bali post)

Utusan PBB Minta Bashar Utamakan Rakyat G7 Khawatirkan Ketegangan Maritim di Asia New York Utusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta Bashar al-Assad, yang kembali terpilih menjadi presiden Suriah pada Rabu (5/6), mengutamakan rakyatnya. Apalagi para pihak yang bertikai selama tiga tahun mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar.

Menurut data PBB, sekitar 9,3 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan, dan 2,5 juta orang telah melarikan diri akibat konflik yang berkecamuk di negara itu.

Utusan PBB Valerie Amos mengatakan sekitar 241.000 orang masih terjebak di daerah yang terkepung, kebanyakan oleh pasukan pemerintah.

Ketika Bashar terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga dengan hampir 89 persen suara Rabu Lalu, Amos meminta Bashar mengutamakan kepentingan rakyat Suriah.

“Jika Anda mengutamakan orang-orang Suriah lebih dulu, maka saya pikir sisanya tinggal bagaimana kemampuan kita untuk memastikan orang-orang bisa makan, bahwa mereka punya cukup air, bahwa mereka memiliki sanitasi layak, dan bahwa mereka punya pelayanan kesehatan,” kata Amos.

Amos mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB pada Februari yang bertujuan untuk mendapatkan akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar untuk Suriah telah gagal.

Itu secara hukum mengikat, tetapi tidak berada di bawah Bab Tujuh Piagam PBB, yang akan membuatnya ditegakkan dengan tindakan militer atau sanksi-sanksi ekonomi.

Para anggota dewan yang memiliki hak veto - Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia dan Cina - sedang mempertimbangkan tindak lanjut resolusi yang dirancang oleh Australia, Luksemburg dan Yordania itu. Namun, Rusia telah memperjelas bahwa itu bertentangan dengan teks Bab Tujuh Piagam PBB. “Masalahnya adalah implementasi dan membuat impelemtasi melekat,” kata Amos tentang resolusi Februari.

Dia mengisyaratkan pada April, bahwa tindakan kuat dewan dibutuhkan, dan mencatat sebelumnya resolusi Bab Tujuh harus diadopsi untuk mendapatkan akses bantuan di Somalia dan Bosnia.

“Jika Anda melihat situasi di mana ada resolusi-resolusi Bab Tujuh untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan, mereka cenderung resolusi tentang pembentukan zona larangan terbang atau penggunaan kekuatan untuk memungkinkan operasi kemanusiaan,” kata Amos seperti dilansir kantor berita Reuters.

Rancangan resolusi saat ini sedang dibahas oleh beberapa anggota dewan. Resolusi ini mencakup otorisasi pengiriman bantuan lintas-perbatasan di empat titik tertentu dari Irak, Turki dan Yordania tanpa persetujuan pemerintah Suriah.

Duta Besar Rusia di PBB Vitaly Churkin, ketua dewan keamanan bula n ini, mengatakan dia percaya untuk merundingkan resolusi kedua soal akses bantuan. (ant/bali post)

Washington Amerika Serikat (AS) telah memilih diplomat karir Jeffrey DeLaurentis sebagai diplomat tinggi baru di Havana.

DeLaurentis, yang sebelumnya bekerja sebagai diplomat di Havana, Bogota dan di PBB, akan memimpin Seksi Kepentingan AS di ibu kota Kuba, yang secara de facto adalah kedutaan.

Amerika Serikat dan Kuba tidak memiliki hubungan diplomatik penuh, tetapi seksi kepentingan-kepentingan berada di ibu kota masing-masing.

Washington telah mengenakan embargo ekonomi terhadap Kuba - satu-satunya negara yang diperintah Komunis di Amerika - sejak tahun 1962.

DeLaurentis menggantikan

John Caulfield pada jabatan tersebut. Sementara itu Caulfield akan menyelesaikan tugas pada Juli.

Hubungan AS-Kuba, negara miskin selama lebih dari lima dekade, melanjutkan ketegangan setelah seorang kontraktor Amerika dijatuhi hukuman 15 tahun di penjara Kuba pada tahun 2011 untuk tuduhan mendistribusikan peralatan komunikasi sebagai seorang seorang kontraktor USAID. Havana telah mengisyaratkan pihaknya akan membebaskan Alan Gross, 65 tahun, jika Washington membebaskan sisa “lima warga Kuba” agen intelijen, yang terbukti bersalah dalam tahun 1998 AS menyangkut kasus matamata. (ant/bali post)

Cina Desak Resolusi Politik bagi Suriah Beijing – Presiden Cina Xi Jinping kembali mendesak tercapainya resolusi politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah dan mendukung transisi politik yang inklusif bagi negara tersebut.

Cina dan Rusia sebelumnya memveto upaya sejumlah negara Barat di PBB untuk memberlakukan sanksi bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sikap tersebut diambil sebagai pernyataan tidak memihak dalam perang saudara di Suriah dan mendesak pemerintah Damaskus untuk berunding dengan kelompok oposisi.

Cina juga mengatakan bahwa pemerintahan transisional harus segera dibentuk, demikian seperti dilaporkan Reuters. “Cina menghormati kehendak rasional dari masyarakat Suriah dan mendukung pemberlakukan komunike Jenewa. Kami mendesak dibukanya proses politik yang inklusif untuk mencapai resolusi bagi persoalan di Suriah,” kata Xi dalam Forum CinaArab di Beijing.

Komunike Jenewa yang disepakati pada 2012 menetapkan pembentukan pemerintahan transisi melalui perundingan damai. Namun upaya tersebut sampai saat ini gagal dilakukan.

Bashar menangi pemilu presiden pada Kamis. Sementara kelompok oposisi mengecam pergelaran demokrasi tersebut karena dilakukan pada saat perang.

Selain itu, lawan Bashar dalam pemilu adalah dua tokoh yang tidak dikenal publik dan pencalonannya harus melalui persetujuan negara.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa juga mengecam pemilu tersebut.

Namun Xi dalam pidaton-

Xi Jinping

(ant/bali post)

ya di hadapan peserta forum Cina-Arab sama sekali tidak menyebut pemilu di Suriah.

Sebelumnya Cina juga pernah mencoba menjadi tuan rumah pertemuan antara kelompok oposisi dan kubu pemerintah. Namun upaya itu belum memberi hasil signifikan bagi proses perdamaian.

Di sisi lain, Xi mengatakan bahwa Cina selama ini memberi perhatian besar bagi situasi kemanusiaan yang dialami pengungsi Suriah. Xi mengaku berkomitmen untuk kembali memberi bantuan kepada pengungsi Suriah yang saat ini tersebar di beberapa negara seperti Lebanon dan Jordania.

Namun Xi tidak memberi keterangan mengenai nilai bantuan tambahan itu.

Cina selama ini bukan merupakan pemain yang mempunyai pengaruh signifikan di Timur Tengah meskipun sangat bergantung terhadap pasokan minyak dari wilayah tersebut. Namun demikian, Beijing konsisten menyerukan resolusi politik bagi Suriah dan menolak setiap penggunaan kekuatan militer. (ant/bali post)