Snt06072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 6 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 102 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kejaksaan Amankan Dokumen Kontrak Proyek Puskesmas Gangga Mataram (Suara NTB) Ada perkembangan signifikan dari puldata dan pulbaket terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan Puskesmas Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kejaksaan saat ini sudah mengantongi data awal terkait kontrak pengerjaan proyek senilai Rp 1,2 miliar Tahun 2011 itu. Data tersebut diserahkan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan informasi dihimpun Suara NTB, data itu diantaranya terkait kontrak atas tiga rekanan dengan

tiga kontrak berbeda. Rekanan itu adalah CV.Rintam Agung dengan nomor kontrak 73/01/PPBJ/I-Dikes/IX/2011

Tanggal 16 September 2011. Nilai kontrak untuk rekanan ini mencapai Rp 625 juta. Rekanan kedua, CV.Indra Dwipa Jaya, dengan nomor kontrak 71/01/PPB J/I-Dikes/IX/2011 juga ditanda tangani Tanggal 16 September 2011 dengan nilai kontrak Rp 200 juta. Rekanan terakhir CV. Mina Mandiri, dengan nomor kontrak 74/01/PPK/PL.Dikes/IX/2011.

Sesuai dengan kontrak, tiga rekanan itu sudah selesai melaksanakan pekerjaannya diakhir 2011 dan pem-

bayaran dilunasi. PPK Proyek Puskesmas Gangga, Rizali Amin dihubungi Suara NTB, Jumat (5/7) kemarin mengakui sejumlah dokumen sudah diserahkan. Namun ia menolak berkomentar panjang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu ke Kejaksaan. Ia menyarankan untuk menghubunginya Senin pekan depan atau langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr.Benny Nugroho.

Bersambung ke hal 5

Gubernur Tegur Delapan SKPD Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegur delapan SKPD lingkup Pemprov NTB yang serapan anggarannya terendah pada semester I 2013. Padahal sesuai rencana, semester I (Januari-Juni) 2013, serapan fisik dan keuangan APBD NTB 2013 yang mencapai Rp 2,4 triliun lebih ditargetkan mencapai 50 persen.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran APBD NTB 2013 seperti terungkap pada Rapat Pimpinan (Rapim) lengkap yang berlangsung tertutup dipimpin Gubernur NTB, Jumat (5/7) bahwa serapan anggaran semester I atau hingga triwulan II 2013, ratarata sebesar 40,66 persen untuk realisasi keuangan atau Rp 1,01 triliun lebih.

Memang angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,39 persen. Begitu juga realisasi fisik mencapai 41,68 persen meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 41,57 persen. Namun realisasi tersebut masih di bawah 50 persen.

“Bagi SKPD yang capaiannya terendah Pak Gubernur meminta komitmen kepala SKPD. Komitmennya harus penuh dan fokus dalam melaksanakan tugas,’’ jelas Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP. M.Si yang ditemui usai rapim tertutup di Mataram, kemarin.

Bersambung ke hal 5

MELAMBUNG - Harga komoditi pertanian belakangan ini melambung. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditi cabai yang dijual antara Rp 70 ribu-Rp 90 ribu per Kg di tingkat pengecer. Berita selengkapnya di halaman 7.

TO K O H (Suara NTB/nia)

Didominasi Belanja Modal

H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

RANCANGAN Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang disampaikan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memproyeksikan besaran APBD-P sebesar Rp 534,96 miliar lebih.

Dalam rancangan KUA PPAS yang disampaikan di hadapan anggota DPRD, Kamis (4/7) sore, Bersambung ke hal 5

Kesulitan Keuangan, MDB Nunggak Bayar Dividen Mataram (Suara NTB) PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan perusahaan konsorsium antara PT Multi Capital dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) masih menunggak pembayaran dividen sebesar Rp 22 miliar lebih dari Rp 78 miliar lebih atau 8,3 juta dolar Amerika yang didapat PT DMB. MDB menunggak membayar dividen karena mengalami kesulitan keuangan.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi II (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD NTB dengan PT.MDB di Jakarta, Kamis (4/7) lalu. Dari pertemuan tersebut pihak MDB mengakui tunggakan dividen belum dibayarkan hingga saat ini karena kesulitan keuangan yang sedang dihadapi. ‘’Mereka memang akui secara jelas dan gamblang ada kesulitan keuangan. Nah kami dari DPRD khususnya Komisi II menghargai kejujurannya itu,” terang Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE.,M.Comm kepada Suara NTB, Jumat (5/7). MDB juga berjanji ke depan tidak akan ada lagi tunggakan-tunggakan.

Terkait komitmen MDB untuk melunasi tunggakannya sampai akhir tahun, Dewan akan tetap mengawasi sampai komitmen tersebut dilaksanakan. Terkait tunggakan yang akan dibayarkan juga akan dimasukkan dalam postur penerimaan dalam APBD Perubahan 2013 yang akan segera dibahas.

Sementara, Sekretaris Komisi III (Bidang Pertambangan) Nurdin Ranggabarani, SH.,MH meminta agar pihak mitra berkomitmen dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan informasi yang didapatnya dari media massa, pelunasan utang-utang Bakrie Grup juga menunggu setoran dividen yang masuk ke DMB untuk dibayarkan ke kreditor. “Bukan kita menuduh uang itu yang menjadi bagian pemprov, tapi ada hal yang sama. Pemprov menunggu, Bakrie Grup menunggu. Macetnya dimana,’’ tanyanya.

Untuk itu pihak-pihak terkait harus menganalisis hal ini dimana letak kemacetan pembayaran dividen tersebut.

Bersambung ke hal 5

FOTO BERSAMA - Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Bambang Himawan (ke empat dari kanan) dan pimpinan perbankan yang tergabung dalam BMPD NTB foto bersama dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke lima dari kanan), kemarin.

BMPD Ajak ’’Suara NTB’’ dan Radio Global Sosialisasikan Produk Perbankan Mataram (Suara NTB) Kalangan perbankan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi NTB Jumat (5/7) kemarin bersilaturahmi ke Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Dipimpin Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB,

Bambang Himawan, dalam silaturahmi itu, pihak BMPD mengajak Suara NTB dan Radio Global bekerjasama mensosialisasikan produk-produk perbankan termasuk regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan BI kepada masyarakat. ‘’Kami datang dalam rangka silaturrahmi sekaligus

mengajak Suara NTB untuk menjalin berbagai kerjasama yang mungkin bisa kita lakukan. Baik untuk mensosialisasikan produk-produk perbankan maupun regulasi yang dikeluarkan BI,’’ ujarnya.

Bambang Himawan yang didampingi Deputi BI NTB, Bersambung ke hal 5

Dua Kasus di Lotim

Labuhan Haji Perlu Ahli, Alkes Periksa 14 Rekanan Mataram (Suara NTB) Dua kasus dugaan penyimpangan proyek di Lombok Timur (Lotim) kini ditangani penegak hukum di NTB. Pertama kasus dugaan penyimpangan proyek Labuhan Haji dan ke dua dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) tahun 2008

senilai Rp 4 miliar.

Untuk dugaan penyimpangan proyek Labuhan Haji, Kejaksaan terus mengupayakan melalui proses penyelidikan.

Untuk memperdalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi NTB butuh ahli untuk melakukan cek fisik. Sedangkan untuk dugaan penyimpangan proyek

pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) Lotim senilai Rp 4 miliar juga intens ditangani Polda NTB. Terkait kasus Labuhan Haji Lotim, Kejaksaan mengupayakan akan berkoordinasi dengan ahli untuk menentukan, apakah ada bagian dari spesifikasi proyek dermaga

senilai Rp 83 miliar itu bermasalah. ‘’Tapi masih perlu waktu untuk menentukan ahli. Sebelumnya memang kita sudah berkoordinasi dengan PU NTB untuk cek fisik ini,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Jumat kemarin.

Hasil cek fisik ini kemudian

akan dipadu dengan data data dalam dokumen yang sudah diperoleh sebelumnya.

Diantaranya terkait data kontrak dengan rekanan.

Sementara dikonfirmasi terpisah, pihak Polda NTB juga memastikan kasus alkes Lotim masih terus berjalan.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tambah Tenaga Kebersihan Pasar DALAM rangka mewujudkan kenyamanan berbelanja masyarakat di Pasar Kebon Roek. Petugas Pasar Kebon Roek telah menambah tenaga kebersihan pasar, petugas kebersihan pasar ini akan bertugas secara bergantian untuk menjaga kebersihan pasar khususnya di beberapa titik dimana ditempatkannya bak kontainer sampah.

Kepala Pasar Kebon Roek L. Mumbul S.H., Jumat (5/7) kemarin menyebutkan saat ini pihaknya telah menambah tenaga kebersihan dari delapan orang menjadi (Suara NTB/nia) 12 orang. Tenaga kebersiL. Mumbul han ini ditugaskan bergilir untuk pagi hingga siang hari dan sore hari hingga malam hari. “Kita tugaskan bergilir. Enam orang tugas pagi dan enam orang lagi tugas sore hingga malam hari,” jelasnya.

Namun meskipun telah menambah petugas kebersihan, pihaknya mengaku masih kewalahan mengatasi sampah di pasar Kebon Roek. Terutama di beberapa titik pembuangan sampah, yang belum dapat ditangani secara maksimal. Kontainer yang telah disediakan tiga buah dianggap tidak cukup menampung seluruh debet sampah setiap harinya.

Hal ini karena sampah yang dibuang di kontainer pasar, tidak murni sampah dari pasar saja. Karena beberapa warga perumahan yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan pasar serta beberapa warga BTN Lombok Barat seperti Sesela dan Montong, juga turut membuang sampah di kontainer sampah pasar.

“Penanganan belum maksimal karena saat ini kita minta empat kontainer tapi belum terealisasi,” terangnya Untuk itu pihaknya meminta kepada masyarakat sekitar pasar, kalau memang mau membuang sampah di kontainerkontainer pasar, sebaiknya buang langsung ke dalam kontainer. Jangan sampai di buang di luar kontainer karena pada malam hari petugas kebersihan sangat minim. “Selama ini banyak yang berceceran di luar kontainer,” pungkasnya. (nia)

Kenalkan Lingkungan Sekolah BEBERAPA sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK sederajat mulai mengadakan masa orientasi siswa. Begitupula di beberapa sekolah madrasah di Kota Mataram. Dalam rangka mengenalkan lingkungan sekolah pada calon siswa baru, Jumat (5/7) kemarin MTs N 3 Mataram menggelar Masa Orientasi Madrasah (MOM).

Ketua Panitia MOM MTs N 3 Mataram Bayanan menyebutkan, setelah melakukan seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2013, saat ini pihak madrasah tengah mengadakan MOM atau masa orientasi bagi seluruh siswa baru. “Kita akan laksanakan (Suara NTB/nia) selama tiga hari mulai tanggal Bayanan 4-6 Juli 2013,” jelasnya.

Sebanyak 150 siswa baru MTs N 3 Mataram ini nantinya akan dikenalkan pada lingkungan sekolah. Tidak hanya itu para siswa juga akan dikenalkan dengan peraturan dan tata tertib sekolah, pengenalan guru, termasuk pengenalan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.

Dengan mengenakan pakaian seragam olah raga, siswa baru, diminta mengenakan tas karung, papan nama dan topi kere. Menurut Bayanan kegiatan ini ditujukan untuk menggojlok mental siswa dan menumbuhkan keberanian dalam diri siswa. Tentunya masih dalam koridor yang wajar.

“Begitu juga dengan sanksi yang diberikan kepada siswa, kita berikan sanksi yang sifatnya edukatif,” pungkasnya. (nia)

MOS - Memasuki awal tahun ajaran baru, beberapa sekolah setingkat SMP, SMA/SMK di Kota Mataram telah melakukan Masa Orientasi Siswa (MOS). MOS dilakukan untuk mengenalkan siswa baru pada lingkungan sekolah.

Seperti di MTs N 3 Mataram Jumat (5/7) kemarin. Sebanyak 150 siswa tengah mengikuti MOS. (Suara NTB/nia)

BL Sekolah Favorit Membeludak 100 Persen Lebih Mataram (Suara NTB) – Aturan kuota Bina Lingkungan (BL) sebesar 15 persen dari daya tampung, nyatanya hanya isapan jempol. Karena di beberapa sekolah favorit di Kota Mataram, BL yang semestinya dibatasi hingga 15 persen membeludak hingga 100 persen lebih. Sementara Dinas Dikpora yang paling bertanggungjawab dalam penerimaan BL, justru tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri.

“BL itu sudah ditetapkan 15 persen. Tapi faktanya di lapangan kami menemukan hingga 70 persen, bahkan ada yang lebih dari 100 persen,” terang Asisten Pencegahan, Ombudsman Perwakilan NTB M. Rosyid Rido, Jumat (5/7) kemarin.

Temuan-temuan ini terjadi di hampir seluruh sekolah yang banyak diserbu masyarakat.

Tidak hanya itu, Ombudsman juga menemukan beberapa data terkait dengan pelanggaran BL, dimana siswa yang menerima adalah siswa luar Kota Mataram. Beberapa ada

dari Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat bahkan ada BL yang berasal dari Sumbawa.

“Bina Lingkungan ini justru semakin erat dan semakin lekat dengan stigma bahwa Bina Lingkungan adalah Bina Titipan. Kalau kita melihat realitasnya,” tegasnya.

Karena sejatinya semula BL dihajatkan pemerintah kota untuk menyediakan akses bagi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lingkungan sekolah. Tetapi jika dilihat kenyataanya, akses BL

”

Bina Lingkungan ini justru semakin erat dan semakin lekat dengan stigma bahwa Bina Lingkungan adalah Bina Titipan.

Kalau kita melihat realitasnya justru banyak dinikmati oleh anak-anak di luar sekolah tersebut. Bahkan berasal dari kabupaten lain. Menurut Rido, hal ini menjadi catatan penting, karena ada ketidakkonsistenan pemerintah Kota untuk menertibkan BL. Rido menyebutkan, selama ini Dinas Dikpora selalu menyalahkan para orang tua yang ngotot ingin masuk ke sekolahsekolah favorit. Tetapi di sisi lain tidak ada pemerataan siswa di sekolah-sekolah lain yang masih kekurangan murid. Ombudsman menilai perbaikan seleksi BL oleh Dinas

Dikpora masih belum serius, terutama perekrutan melalui system online dan BL. Karena pada faktanya banyak BL yang menyalahi aturan yang telah ditentukan. Beberapa aturan seleksi seperti melihat alamat rumah, nilai ujian dan waktu pendaftaran. Tetapi kenyataanya justru berkebalikan. Banyak diantara siswa yang memiliki nilai di bawah nilai standar online, bisa diterima meski berasal dari luar Kota Mataram.

“Terus gunanya BL ini apa?,” tanyanya. Terkait temuan ini pihaknya akan melaporkan hal

(Suara NTB/nia)

M. Rosyid Rido

ini kepada Ombudsman pusat. Terutama terkait perbaikan sistem pengawasan baik Dinas Dikpora Kota Mataram ataupun Kemendikbud RI, agar BL kembali kepada fitrah awal. (nia)

Urutan 43 Jaringan Kota Pusaka se-Indonesia

Pertahankan Eksterior, Warga Pabean Ampenan akan Dibantu Cat Mataram (Suara NTB) Kota tua Ampenan menempati urutan 43 jaringan kota pusaka se-Indonesia.

Untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya ini, Pemkot Mataram telah berkomitmen untuk melakukan revitalisasi kawasan tersebut. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang. Revitalisasi dimaksudkan adalah mempertahankan desain eksterior bangunan-ban-

gunan yang ada di kawasan kota tua.

“Peninggalan-peninggalan yang lama ini harus kita pertahankan secepatnya dan dari rencana tata bangunan itu akan jadi pedoman bagi kita untuk melakukan penataan terhadap keseluruhan dari kawasan kota tua Ampenan itu,” jelas Martawang di Mataram, Jumat (5/7). Di kota tua Ampenan terdapat bekas bangunan Bank Belanda yang kemudian dijadikan kantor Bank Indonesia.

Kini bangunan tersebut menjadi milik masyarakat.

Rencananya bangunan tersebut menurut Martawang akan dijadikan hotel. “Kami sudah berkomunikasi dengan pemiliknya bahwa dia akan mempertahankan bangunan itu.

Tidak dirubah sama sekali.

Dan itu menjadi bagian dari daya tarik keberadaan kota tua Ampenan ini,” jelasnya.

Untuk mulai merevitalisasi kawasan kota tua Ampenan, Pemkot Mataram mulai dengan menata eks Pelabuhan

Ampenan.

Selanjutnya Pemkot akan memberikan bantuan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Pabean untuk mempercantik bangunannya. “Paling minimal yang bisa kami lakukan adalah memberikan mereka bantuan cat untuk dicat ulang bangunannya dan menyurati mereka untuk tidak merubah desain eksterior bangunan yang ditinggali itu,” jelasnya.

Kota tua Ampenan yang dihajatkan jadi salah satu objek wisata Kota Mataram,

Pemkot juga menyiapkan masyarakat sekitar bagaimana mempersiapkan diri sebaagai daerah tujuan wisata. “Tentu wisatawan yang berkunjung butuh oleh-oleh, butuh makan dan lainnya yang tentu harus disiapkan masyarakat sekitar,” ujarnya. Luas kota tua Ampenan yang diusulkan sekitar 80 meter persegi mulai dari jembatan Ampenan sampai ke dalam dan sepanjang kawasan Pantai Ampenan. (yan)

Peletakan ’’Batu Pertama’’ Revitalisasi Eks Pelabuhan Ampenan Kedua

Kali Ini Pemkot Mataram Lebih Pede Euforia revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan, kembali terjadi. Setelah sebelumnya, setahun empat bulan yang lalu atau 19 Maret 2012, juga pernah dilakukan peletakan batu pertama untuk hajat serupa.Waktu itu, investor yang dipercaya Pemkot Mataram, PT. Gunung Lawoe Mercu Buana (GLMB) gembar-gembor akan membangun hotel dan sejumlah fasilitas lainnya yang dibungkus dengan judul Ampenan Harbour. Kini setelah resmi memutuskan kerjasama dengan PT. GLMB, ceritanya berubah.

MESKI tertatih-tatih, Pemkot Mataram tetap berkeinginan melanjutkan hajatnya untuk mengembalikan kejayaan kota tua Ampenan.

Jadilah, sekitar dua pekan lamanya pascadibentuknya tim revitalisasi yang diketuai Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana membersihkan kawasan eks Pelabuhan Ampenan dari bangunan-bangunan milik PKL. Protes yang sempat mewarnai aksi penertiban kawasan eks Pelabuhan Ampenan tidak menyurutkan langkah tim revitalisasi.

Puncaknya, Kamis (4/7) malam, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh di hadapan sejumlah pejabat yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah, termasuk tim revitalisasi, kembali melakukan peletakan batu pertama. Ini adalah peletakan batu pertama yang kedua, setelah Maret tahun lalu dilakukan oleh Gubernur NTB untuk pembangunan Ampenan Harbour. Bedanya, jika dulu peletakan batu pertama dilakukan

pada pagi hari, Kamis malam lalu, peletakan batu pertama oleh Walikota Mataram justru dilakukan malam hari.

Peletakan batu pertama revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan malam itu dirangkai dengan selamatan. Pada kesempatan itu, Walikota Mataram menyatakan, pemanfaatan eks Pelabuhan Ampenan sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Mataram yang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian, khususnya bagi masyarakat Ampenan, terus diikhtiarkan. Masyarakat Ampenan menggantungkan harapan besar terhadap revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan.

Penataan Kota Tua Ampenan, katanya, merupakan usaha Pemkot Mataram untuk mengembalikan kawasan yang pernah menjadi pintu masuk ke Pulau Lombok, menjadi kawasan yang tetap mempertahankan nilai historisnya. Disamping itu masuknya kota tua Ampenan dalam daftar Kota Pusaka di Indonesia, menjadikan revitalisasi ini sangat

(Suara NTB/ist)

PELETAKAN BATU PERTAMA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram yang juga ketua tim revitalisasi, H. Mohan Roliskana dan Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Zaini melakukan peletakan batu pertama menandai dimulainya revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan Kamis (4/7) malam. penting artinya bagi masyarakat Kota Mataram.

Kali ini Pemkot Mataram lebih pede (percaya diri, red). Ini terlihat dari sikap Walikota Mataram yang begitu bangga dengan hasil kerja tim revitalisasi. ‘’Progres yang telah dicapai sejauh ini dalam merevitalisasi kota tua dan eks Pelabuhan Ampenan sudah sangat baik. Bahkan dari Diskoperindag Kota Mataram telah menyiapkan 50 lapak untuk pedagang di sekitar kawasan Pantai Ampenan. Ini sebagai komitmen kami dalam merubah wajah Pantai Ampenan menjadi lebih baik, sehingga sorotan-sorotan negatif yang selama ini

mewarnainya dapat kita hilangkan,’’ terang Ahyar.

Program ini sejalan dengan fokus pembangunan Kota Mataram yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan di samping pembangunan dalam bidang Pendidikan. Revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan merupakan rangkaian dari penataan 9 km bibir pantai Kota Mataram dan penataan kota tua Ampenan.

Masyarakat sangat berharap, kali ini euforia revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan berakhir pula dengan euforia keberhasilan mengembalikan kota tua Ampenan yang tersohor itu. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

Akan Di-’’blacklist’’ BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., menjanjikan para kontraktor nakal yang telah mengerjakan proyek fisik di KLU akan dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Hingga saat ini, Pemda KLU belum merilis blacklist kontraktor yang dianggap nakal.

“Kontraktor nakal, pasti akan kita masukkan daftar hitam. Untuk sementara kita masih berkoordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait kinerja kontraktor ini,” ungkap Djohan Sjamsu, Jumat (5/7).

(Suara NTB/ari) Dijelaskan Bupati, Pemda H. Djohan Sjamsu KLU saat ini masih fokus pada pengembalian uang negara yang muncul sebagai denda akibat keterlambatan pengerjaan proyek-proyek di KLU maupun denda akibat kekurangan volume pekerjaan.

Djohan Sjamsu tegas mengisyaratkan, kontraktor yang notabene berurusan dengan Tim Pemerintah Daerah yang ditugasi menagih kerugian negara, tidak akan dipercaya lagi mengurus proyek di KLU. Pascapembentukan Tim, Djohan mengakui masih ada waktu 60 hari ke depan bagi kontraktor nakal untuk membayar denda ke pemerintah.

Terpisah, Anggota DPRD Sudirsah Sujanto, mengungkapkan isyarat blacklist bupati saat penyampaian Ranperda LKPJ beberapa waktu lalu seharusnya sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi KLU. Menjadi pertanyaan Dewan, hingga saat ini SKPD bersangkutan tak juga mengumumkan ke publik nama-nama kontraktor yang diduga bermasalah dengan kualitas hasil pekerjaannya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Membandel, Penutupan Tambang Liar Pendaos Jaran Gagal Praya (Suara NTB) Keinginan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menutup total aktivitas penambangan emas liar di kawasan Gunung Pendaos Jaran Desa Prabu Pujut, gagal terwujud. Lantaran para penambang masih membandel dan berjanji akan terus bertahan di lokasi penambangan liar tersebut sampai kapanpun. Karena hanya itulah mata pencarian yang kini menjadi harapan bagi masyarakat untuk memenihi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng, H.L. Rasidi, S.T., yang dikonfirmasi di kantor Bupati Loteng, Jumat (5/7) , menjelaskan, beberapa hari yang lalu pihaknya bersama aparat kepolisian, Pol PP dan aparat desa sudah mendatangi lokasi penambangan liar tersebut. Namun rencana tersebut tidak kesampaian, karena

penambang yang membandel.

“Kita sudah mengingatkan dan meminta para penambang untuk menghentikan aktivitas penambangan. Tapi para penambang nampaknya masih membandel dengan berbagai alasan,” sebutnya.

Diakuinya, sejauh ini pemerintah daerah masih memberi toleransi kepada para pe-

Selong (Suara NTB)Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan polemik klaim kepemilikan lahan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Namun sampai saat ini tidak kunjung terselesaikan. Menyadari hal itu, jajaran Pemkab Lotim siap akan mempidanakan oknum yang terbukti bermain-main dalam pembuatan sertifikat.

Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Pengadaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Lalu Mustiarep, Jumat (5/7), menjelaskan, langkah teknis yang diper-

LOMBOK Barat (Lobar) masih menunggak atau belum melunasi pembayaran beras miskin (raskin) jatah tahun 2011-2012 dengan nilai hampir tidak sedikit, yakni sekitar Rp 20 juta lebih.

Pemkab masih kesulitan untuk menutup sisa utang pembayaran raskin, karena warga tak mau membayar, sehingga Pemkab mau tidak mau menanggung utang di Bulog. Pemkab sepertinya angkat tangan, karena warga tak mau membayar utang sehingga selama dua tahun tunggakan ini tak kunjung dibayarkan. Sementara dari pihak desa yang menunggak juga kesulitan menagih warganya, karena warga tak mau membayar. Hal ini diakui Kabag Ekonomi Setda Lobar, Syarif Hidayatullah ditemui di kantor Bupati Lobar, belum lama ini. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Sekotong Tengah, L. Saraf membenarkan adanya tunggakan di sejumlah dusun di Sekotong. Tunggakan raskin di beberapa dusun sebutnya mencapai puluhan juta rupiah. Satu dusun disebutkan paling tinggi tunggakannya adalah Dusun Kelep, ada sejumlah warga menunggak Rp 1,5 juta dan Rp 2,5 juta. (her)

Tambah Penyertaan Modal di Bank NTB

Tak Gubris Laporan Kades ke Polisi CAMAT Labuapi, Lalu Suherman, tak menggubris masalah laporan ke polisi oleh Kades Bagek Polak, Amir Amrain Putra. Suherman dengan tegas tidak bisa menyetujui pengangkatan 3 kepala dusun dan 1 pekasih (juru air) di Desa Bagik Polak, karena dianggap tidak sesuai prosedur. Ia juga dalam hal ini tetap berpegang aturan lama, hanya menyetujui pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) kepada pejabat sebelumnya. “Silahkan kalau Kades Bagik Polak lapor, nanti kita jelaskan kalau dipanggil,” ungkap Suherman ditemui di ruang kerjanya, Jumat kemarin. Kades Bagek Polak Amir Amrain Putra melaporkan Camat Labuapi karena Camat dianggap menguntungkan orang lain dengan memberikan gaji kepada perangkat desa yang sudah diberhentikan oleh Kades. Kasus ini berawal dari pemecatan aparat desa oleh Kades sebelum Amir Amrain yakni S Ibrahim berdasarkan kewenangannya. Ibrahim melakukan pemecatan tiga perangkat desa masing-masing Kadus Karang Kebon Timur, Kadus Karang Bucu Lauq dan seorang pekasih. (her)

Hari Ini, Paket Ridwan-Syaiful Deklarasi di Lapangan Narmada Giri Menang (Suara NTB) Sabtu (6/7) ini, pasangan Drs. H. Ridwan Hidayat dan Syaiful Akhyar menggelar deklarasi di Lapangan umum Narmada. Jumat (5/7) kemarin, tim pemenangan paket ini berkumpul di kediaman Ridwan Hidayat untuk mempersiapkan acara deklarasi yang menurut perkiraan akan dihadiri puluhan ribu pendukung.

Jelang Ramadhan sengaja dipilih, karena momentum menyambut puasa ini juga untuk menyatukan suara semua tim baik relawan, tim sukses serta masa pendukung untuk bersama-sama untuk memenangkan paket Ridwan-Syaiful.

Mantan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini, sengaja memilih Lapangan Narmada, karena di daerah itulah ia memulai pergerakan maju sebagai bakal calon bupati. Pada waktu itu, ia diundang salah seorang tokoh masyarakat setahun lalu. Kemudian muncul keinginan masyarakat agar ia maju pada Pilkada nanti. ‘’Karena desakan dan permintaan kuat warga itulah saya memantapkan hati untuk maju pada Pilkada,’’ ujarnya.Djelaskan, momentum puasa menajdi momentum pergerakan tim untuk bergerak memenangkan paket ini. Selain, bulan suci yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi, juga momentum untuk silaturahmi. Pendukung ini, jelasnya, berasal dari semua unsur, hal ini bentuk gerakan yang dilakukan oleh Tim Semeton Jari yang tersebar di seluruh wilayah di Lobar.

Menurutnya, sesuai visi misi yang diangkat oleh dirinya adalah kembali pada pondasi pembanguann awal Lobar yakni Patut, Patuh dan Patju.

Makna dalam kata-kata ini universal mencakup semua aspek pembangunan. Saat ini jelasnya, pondasi Patut, Patuh Patju mulai luntur, sehingga berbagai kebiasaan yang hidup pada masa lalu pun dilupakan. Termasuk kebiasaan Gerakan Jumat Bersih yang sempat menggaung ke level nasional bahkan dunia internasional mengakuinya. (her)

nambang untuk mau menghentikan dan menutup aktivitas penambangan emas liar tersebut, atas kesadaran sendiri. Tapi kalau kemudian upaya persuasif yang ditempuh, tidak juga berhasil maka tentunya ada pertimbangan untuk menempuh upaya lain. ‘’Sejauh ini kita memang masih lebih mengedepankan upaya-

upaya persuasif. Tetapi kalau langkah tersebut tidak juga berhasil, tentu akan ada langkah-langkah lain yang bakal dipertimbangkan,” tegasnya.

Sesuai aturan yang ada, terangnya, penambangan emas liar di wilayah Loteng tidak diperbolehkan, karena Loteng sudah diarahkan sebagai daerah wisata.

Lain halnya dengan daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.

Kendati gagal menutup aktivitas penambangan emas liar di kawasan Gunung Pendaos Jaran tersebut, pihaknya mengaku tidak akan berhenti. Upaya-upaya terus

dilakukan. Salah satunya, dengan akan melibatkan para tokoh masyarakat untuk membantu memberi penyadaran kepada masyarakat penambangan dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah saat ini juga tengah berupaya menutup dan menghentikan aktivitas gelondongan (pengolahan) emas di sejumlah wilayah. Penutupan ini melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah desa. “Dengan penutupan aktivitas gelondongan emas ini, diharapkan juga bisa menekan aktivitas penambangan liar,” harapnya. (kir)

Pemkab Lotim Siap Pidanakan Oknum Pembuat Sertifikat

Lobar Masih Nunggak Pembayaran Raskin

PEMKAB Lombok Timur (Lotim) kembali akan menambahkan penyertaan modal ke PT Bank NTB. Kali ini, akan diserahkan adalah sebuah rumah dinas (rumdis) seluas 1.600 meter persegi yang ada di jalan Raden Ajeng Kartini, Selong senilai Rp 2,1 miliar. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, H.M. Napsi, Jumat (5/7) mengatakan rumdis Sekda tersebut dilirik manajemen PT Bank NTB untuk dijadikan tempat pembangunan kantor Bank NTB yang lebih representatif.

Napsi pun mengakui rumdis tersebut lama kosong. Karena Bank NTB juga milik pemerintah dan mengingat kantor saat ini sempit diperlukan kawasan yang lebih luas. Taksiran harga sementara terhadap pekarangan dinilai Rp 1,6 miliar. Belum dihitung bangunan. Harapannya, bangunan yang luasnya sekitar 500 meter persegi juga bernilai jual tinggi. Taksiran sementara dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) nilai bangunan Rp 540 juta. (rus)

Halaman 3

Cacat Permanen, Ahmad Sofian Dapat Santunan Giri Menang (Suara NTB) Ahmad sofian (24), pemuda cacat di Dusun Batumulik diberikan santunan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Barat (Lobar), Hj. Nanik Zaini Arony. Ahmad Sofian didatangi di kediamannya oleh istri Bupati Lobar ini. Hj. Nanik Zaini Arony cukup prihatin melihat kondisi Ahamd Sofian, bukan hanya karena tangannya terputus, melainkan masa depannya muram, karena kecelakaan yang merenggut kedua tangannya.

Dalam kesempatan itu, Hj Nanik meminta agar kontraktor dan perusahaan tempat Sofian bekerja bertanggung jawab.

Untuk diketahui, Ahmad Sofian (24) warga Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, kecamatan Gerung harus merelakan kedua belah tangannya putus. Ia cacat permanen, karena tangannya putus, akibat kecelakaan yang dialaminya sekitar Maret lalu. Saat itu, Sofian bekerja memasang paku baja di SDN 2 Rumak.

Akibat cacatnya itu, harapannya untuk bekerja menghidupi ibunya yang telah ditinggal wafat ayahnya sekitar tahun 2006 silam pun pupus dan sirna. Kini ia hanya bisa duduk dan berbaring, tak bisa bekerja seperti saat masih normal.

Ironisnya, perusahaan tempat ia bekerja justru tak bertanggung jawab atas kecelakaan yang ia alami. Pihak perusahaan hanya membantu pembayaran rumah sakit, itu pun hanya ketika Ahmad Sofian dibawa sesaat setelah mengalami kecelakaan kerja. Setelah itu, perusahaan hilang tanpa meninggalkan sangu dan asuransi kepada keluarga Sofian. Keluarga Sofian pun menuntut perusahaan itu bertanggung jawab. (her)

siapkan adalah menginventarisir persoalan di balik adanya pengadaan 72 lembar sertifikat di atas lahan 73 ha lebih yang diduga berada dalam 240 ha kawasan UPT Jeringo.

Jika sudah diketahui, ujarnya, kepastian lokasi sertifikat yang ada di atas kawasan PPKA Lotim ini siap mematikan alas hak tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu, Pemkab Lotim akan mempersiapkan upaya pembuatan sertifikat hak pakai atas tanah hibah yang diberikan kepada 200 hunian transmigran Jeringo.

Upaya mematikan alas hak itu diniatkan agar semua steril dari klaim kepemilikan warga. Apalagi aturan tidak membenarkan adanya sertifikat

ganda. Terhadap keberadaan 72 sertifikat itulah, kata Mustiarep akan ditelusuri detail sejarah pembuatannya. “Bagi yang tidak berhak namun punya sertifikat ini yang bisa kita pidanakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, aset lahan UPT Jeringo ini pada awalnya seluas 260 ha. Pengadaannya melalui pembebasan seluas 25 ha dan sisanya melalui penyerahan langsung oleh masyarakat lokal yang siap menjadi transmigran. Konsekuensinya, pemerintah membangunkan rumah. “Jika dalam proses inventarisasi Aset Jeringo itu ada yang harus melalui pelepasan hak, maka Pemkab Lotim juga siap memberikan ganti rugi,” katanya. (rus) POLEMIK Inilah kawasan UPT Jeringo yang sampai saat ini berpolemik. Pemkab Lotim berusaha menyelesaikan masalah sertifikat di lahan ini yang masih bermasalah.

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kasus Korupsi APBD Dompu

Penyidik Tunggu Hasil Audit BPKP Dompu (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan APBD Dompu tahun 2011 terhambat oleh hasil audit investigasi BPKP yang belum diserahkan. Audit investigasi yang dilakukan sejak Mei 2012 lalu belum juga diserahkan ke penyidik, dan bahkan pihak BPKP akan melakukan audit ulang. Lambannya hasil audit diduga kasusnya mau ditutup-tutupi.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Iptu Antonius Dopo kepada Suara NTB, Jumat (5/7), mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan hasil audit investigasi

dari BPKP yang diminta pihaknya sejak 2012 lalu. Belum adanya hasil audit investigasi yang dimaksud membuat proses penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Dompu

tahun 2011 menjadi terhambat. “Proses pemeriksaan dan penyidikan belum bisa kita lanjutkan karena hasil audit investigasi dari BPKP belum kami terima,” kata Anton.

Antonius mengaku, tidak mengetahui pasti alasan keterlambatan proses audit investigasi oleh BPKP. Namun informasi terakhir, pihak BPKP Perwakilan NTB ingin melakukan audit ulang karena ada kekeliruan pada proses audit pertama. “Informasinya, BPKP ingin melakukan audit ulang karena ada kekeliruan pada audit pertama dan mengirim kembali berkas ke BPKP pusat,” terang Anton.

Namun Anton mengaku

tidak mengetahui adanya kekeliruan pada proses audit pertama. Karena hingga saat ini hasil audit pertama belum diserahkan ke penyidik. “Kita tidak tahu apa masalahnya.

Kita hanya bisa menunggu saja,” katanya.

Terkait dugaan dihentikannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi APBD tahun 2011 karena diduga melibatkan banyak pejabat. Menurut Antonius, hingga saat ini pihaknya masih tetap mempros-

Aktivis PRD Tuntut Tanggung Jawab Pol PP

Mahasiswa Datangi Kantor Lurah

Warga Labangka Mulai Nikmati Listrik Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1 Mega Watt (MW) di kecamatan Labangka sudah rampung. Bahkan kini sudah mulai dinikmati masyarakat. Tinggal sekarang pengaturan konektifitas jangka panjang dengan PLN. Mengingat nantinya PLTS ini akan dihibahkan ke Pemkab dan akan dikelola secara bersama oleh PLN dan Perusahaan Daerah (Perusda).

Camat Labangka, Hartono, yang diubungi Suara NTB, Jumat (5/7) menyatakan, alat dari PLTS dimaksud sudah tersambung ke jaringan PLN. Prosesnya, PLTS mengeluarkan daya dari matahari diserap oleh dynamo lalu dialirkan ke jaringan listrik tegangan tinggi PLN. Sehingga dalam operasionalnya bersifat membantu PLN, karena tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Meski sementara ini masyarakat hanya menggunakannya untuk pagi dan sore.

“Jadi, bisa menghemat BBM. Andaikan menggunakan BBM, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan,” terangnya.

Tentunya, sambung Camat, masyarakat sangat bersyukur dengan adanya proyek bantuan dari Kementerian ESDM ini dalam mengatasi kekurangan listrik di Sumbawa. Bahkan, sekitar 5.000 KK di Labangka, bakal bisa menikmati listrik PLN bantuan PLTS. Sebab alat ini gabungan dari PLTD dan PLTS. Namun, untuk jangka panjang, dibutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Hingga mesti dikelola secara profesional. Pihaknya pun menyambut baik kalau nantinya PLTS ini dikelola oleh PLN bersama Perusda. Agar bisa memberikan pemasukan bagi daerah. “Kita juga ingatkan masyarakat agar jangan menanam pohon tinggi yang mengganggu lempengan jaringan solar sell atau lempengan matahari. Sebab kalau salah satu lempengan terganggu maka bisa berakibat fatal,” jelas Hartono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumbawa, Ir. Arahim menjelaskan, PLTS 1 MW tersebut sudah selesai. Kendalanya saat ini tinggal konektifitas jangka panjang dengan jaringan PLN . Sesuai surat Dirjen di Kementerian ESDM, diminta kepada Distamben berkoordinasi dengan PLN dan mengecek kondisi di lapangan. Tentang bagaimana kelanjutannya di lapangan. “Kita sudah berkoordinasi dengan PLN. Sudah selesai. Tinggal teknis konektifitas jangka panjang yang harus ditindaklanjuti, supaya bisa melayani masyarakat. Tetapi sementara ini sudah bisa digunakan,” katanya.

PLTS tersebut sudah diresmikan dan diuji coba. Nantinya akan dihibahkan ke Pemkab Sumbawa dan menunjuk Perusda sebagai pengola dan pembagian keuntungan dengan PLN. (arn)

2011. Bahkan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menyerahkan ke Kepolisian untuk mengusutnya.

Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, kasus dugaan korupsi APBD Dompu tahun 2011 jumlah kerugian Negaranya sekitar Rp 1,8 miliar.

Pos belanja bahan bakar minyak (BBM) dan uang makan minum tamu yang paling banyak diduga disalahgunakan. (ula)

Insiden Demo

Kasus BLSM

Kota Bima (Suara NTB) Pendataan dan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sejumlah daerah sepertinya tak jauh dari masalah. Setelah sebelumnya orang tua penyandang cacat dan jompo mengadu ke DPRD Kota Bima karena tak kebagian dana kompensasi kenaikan harga BBM ini, Jumat (5/ 7), protes yang sama juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Rontu (IMR) mendatangi Kantor Lurah setempat lantaran adanya penerima BLSM yang tak seharusnya menerima.

Menurut IMR yang dikoordinir oleh Eldan ini, mereka yang tak berhak menerima ini bahkan ada yang sudah menyandang status Haji. Bahkan ada nama orang yang sudah ikut meninggal juga mendapatkan BLSM. Dalam orasinya, Eldan dan kawankawannya mengungkapkan jika Pemerintah melalui aparat Kelurahan Rontu tak transparan mengenai pembagian tersebut.

Seharusnya bantuan ini diterima oleh yang layak seperti orang tua jompo dan masyarakat yang tidak mampu. Sebab pada hakekatnya, bantuan ini digelontorkan oleh Pemerintah pusat bagi masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin.

Terlebih sesampainya di Kantor Lurah, dia mendapatkan data penerima yang tidak valid. Di mana data yang sudah keluar menurutnya tak sah karena tidak ada tanda tangan resmi dan cap basah dari penentu kebijakan. “Sehingga mudah saja oknum tertentu menggantikan nama yang berhak ke orang yang tidak berhak,” terangnya.

Seharusnya, sebelum dibagikan Pemerintah terlebih dahulu mensosialisasikan penyaluran BLSM ini. Sehingga terhindar dari kecurangan oleh oknum-oknum busuk yang mencari keuntungan semata di atas penderitaan rakyat kecil.

Aksi mahasiswa ini mendapat respon positif dari warga setempat. Salah satunya Rusli (37) warga RT 3 RW 3. Menurut Rusli, dia mendukung perhatian mahasiswa melalui aksi unjuk rasa agar Pemerintah dapat mendengar dan terketuk pintu hatinya sehingga lebih transparan dalam menyampaikan kepada masyarakat miskin yang seharusnya menerima. “Jangan asal pakai data, bisa saja datanya tidak valid,” ujarnya. Bahkan dia menyebutkan sejumlah penerima yang tak layak karena kehidupannya dipandang mapan.

Menanggapi aksi mahasiswa ini, Lurah Rontu, Ihwan SE, tak menampik adanya pembagian dana BLSM yang salah sasaran ini. Bahkan dia menyatakan siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Diakuinya, dia juga merasa malu karena banyak keluarganya juga ikut mendapatkan bantuan. Hanya saja khusus penerima yang diprotes yakni yang sudah naik haji dan nama yang sudah meninggal akan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pihaknya. “Apakah diganti atau tidak,” tuturnya. Protes ini akan direspon lebih lanjut, sebab pada prinsipnya pihaknya menginginkan hal yang sama yakni penerima BLSM seharusnya tepat sasaran yakni diperuntukkan bagi warga miskin.

Sementara Petugas Pendata Perlindungan Sosial (PPLS) , Ikhsan, mengatakan bahwa data yang digunakan untuk membagikan BLSM ini merupakan data tahun 2010. Dia mengaku tak tahu apakah data ini akan dikhususkan untuk BLSM atau tidak, sebab pihaknya hanya mendata sesuai dengan formulir yang diberikan pihak BPS. “Kami tak berhak menentukan nama penerima BLSM, karena kami hanya bertugas untuk mendata. Untuk masalah adanya penerima BLSM yang sudah naik haji dan meninggal dunia, itu barangkali didata tahun 2010 meski kemungkinan naik hajinya beberapa tahun belakangan,” kilahnya. (use)

es kasusnya. Tetapi penyelidikannya masih terhambat lantaran belum diketahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. “Kita tidak tahu soal itu. Tapi yang pasti, proses penyelidikan kita masih berlanjut dan tinggal menunggu hasil perhitungan jumlah kerugian Negara,” katanya.

Kasus dugaan korupsi APBD 2011 mulai ditelusuri pasca mencuatnya kasus pinjaman uang warga untuk kepentingan dinas sejak akhir

(Suara NTB/use)

LA SAMPARI - Tari La Sampari yang menunjukkan kemampuan dalam memainkan senjata (keris) dan dilakukan oleh petinggi kesultanan dan keturunannya, dipertunjukkan dalam acara peresmian dan pelantikan Jena Teke H. Ferry Zulkarnain, ST sebagai Sultan Bima ke-XVI, Kamis (4/7).

Apel HUT Ke-373 Kabupaten Bima

Pelayanan Publik Terganggu Kota Bima (Suara NTB) Aktivitas perkantoran yang terhenti sementara akibat seluruh pegawai melaksanakan apel HUT Kabupaten Bima ke-373, Jumat (5/7), yang dipusatkan di Kecamatan Woha berdampak pada terhentinya pelayanan publik. Sejumlah sejumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik guna mengurus dokumen harus kecewa lantaran seluruh perkantoran tutup.

Salah satu perkantoran yang tutup tersebut yakni Kantor Disdukcapil Kabupaten Bima. Sejak pagi kantor ini didatangi oleh sejumlah warga untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun mereka harus kecewa dan terpaksa pulang karena kantor tersebut tutup.

Salah seorang warga, Dian asal Kecamatan Belo, menuturkan tak seharusnya aktivitas perkantoran ditutup dan seluruh pegawai mengikuti apel HUT Kabupaten Bima. Seharusnya ada satu atau dua orang pegawai yang berada di kantor karena masyarakat juga tetap membutuhkan pelayanan.

Sedianya, sebelum meninggalkan kantor Pemerintah memberikan pengumuman jika aktivitas perkantoran ditiadakan karena kegiatan

dimaksud. “Minimal ada pengumuman kalau tak bisa membuka pelayanan,” ujar Dian yang tadinya dia ke kantor tersebut untuk membuat akta. Dian menambahkan bahwa jika kedepan masyarakat tidak disalahkan jika meluapkan kekecewaannya melalui aksi unjuk rasa.

Meskipun pagi itu tutup karena pegawai ikut apel, dia tetap berharap agar selesai apel para pegawai tersebut segera kembali untuk memberikan pelayanan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Siti Hawa warga Desa Rumbu Kecamatan Langgudu. Bahkan Siti Hawa tiba di Kota Bima sehari sebelumnya karena pagi kemarin dia ingin segera mengurus KK dan KTP. Dalam benaknya KK dan KTP tersebut bisa selesai kemarin, karena dia segera akan berangkat ke Kalimantan. Selain itu, untuk biaya pulang pergi dari desanya ke Kota Bima tak sedikit. “Kalau tak bisa mengurus hari ini, keberangkatan pasti tertunda,” tandasnya kecewa.

Pasalnya, jika dipaksakan harus berangkat sesuai jadwal dengan hanya membawa kartu domisili tentunya akan menjadi masalah di daerah rantauan jika terjadi razia atau sebagainya. (use)

RS Bhayangkara Autopsi Jenazah Tanpa Kepala Mataram (Suara NTB) Tim medis RS Bhayangkara Polda NTB menerima kiriman jenazah tanpa kepala dari Kabupaten Sumbawa Barat, Jumat (5/7). Jenazah yang diduga korban mutilasi itu langsung dilakukan autopsi.

Jenazah yang diketahui berjenis kelamin perempuan, dengan usia sekitar 30 tahun itu, diserahkan oleh Sat Reskrim Polres KSB. Jenazah ditemukan sudah dalam keadaan rusak. Tragisnya mayat yang sudah membusuk itu ditemukan tanpa kepala dan aggota tubuh lainnya, termasuk dua kakinya. “Diduga jenazah itu korban mutilasi,” kata Kaur Penum Bid Humas Polda NTB, AKP Amerun.

Sesuai permintaan dari Polres KSB, jenazah langsung dilakukan autopsi di RS Bhayangkara. Komponen autopsi, salah satunya dengan mengecek sidik jari. Tujuannya untuk mengecek identitas korban.

“Hasil autopsi kemudian akan dipakai Polres KSB untuk me-

nelusuri identitas korban, termasuk penyebab korban tewas,” kata Amerun.

Hasil autopsi kemudian akan diserahkan ke Polres KSB dalam waktu sekitar tiga hari setelah jenazah dibedah.

Sementara itu proses pemeriksaan jenazah berlangsung di ruang autopsi RS Bhayangkara Polda NTB. Tidak hanya melibatkan petugas medis rumah sakit milik Polda NTB itu, tetapi juga melibatkan tim identifikasi dari Polres Mataram.

Harus Diungkap Dari KSB dilaporkan, pihak Polres KSB sejauh ini belum dapat memberikan keterangan lebih jauh. Baik seputar penyebab kematian maupun seputar identitas korban tersebut.

Sementara itu beragam informasi dugaan di masyarakat pasca penemuan mayat tanpa kepala itu mulai berkembang.

Beberapa di antaranya warga menduga mayat tersebut bukanlah warga kecamatan Tali-

wang atau sekitarnya. Sebab sejauh ini belum ada satu pun keluarga yang menginformasikan kehilangan sanak keluarganya.

“Belum ada kabar kalau ada warga yang menyatakan ada anggota keluarganya yang hilang. Jadi saya kira itu orang luar, karena kalau orang sini pasti sudah ada informasi yang beredar di masyarakat,” papar Khairil, salah seorang warga.

Penemuan mayat yang diduga korban mutilasi itu memang benar-benar membuat warga bertanya-tanya. Sebab meski bukan kasus pertama yang terjadi di KSB, tetapi baru kali ini, korbannya adalah seorang wanita.

Warga pun mengaku sangat prihatin dengan kasus tersebut, karena praktik pembunuhan dengan cara sadis itu berada dekat di lingkungan mereka.

Karenanya warga berharap aparat dapat segera mengungkap kasus pembunuhan keji tersebut. (ars/bug)

Konflik Warga Dua Kampung Masih Dimediasi Dompu (Suara NTB) Proses mediasi perdamaian warga Desa Soriutu dengan Anamina Kecamatan Manggelewa yang sempat terlibat perkelahian masih diupayakan. Tokoh masyarakat masih belum satu suara untuk perdamaian. “Proses mediasi masih diupayakan dan kami sedang mendekati tokoh masyarakat yang ada,” kata Kapolsek Manggelewa, AKP Jamaluddin kepada Suara NTB, Jumat (5/7).

Jamaluddin mengatakan, pertemuan tokoh masyarakat di Desa Soriutu maupun Anamina belum dilakukan karena masih ada tokoh masyarakat yang beda pendapat soal upaya perdamaian.

Untuk itu, pihaknya sedang mendekati tokoh masyarakat agar bisa terwujud upaya perdamaian. “Sampai hari ini belum dilakukan pertemuan, kita masih upayakan untuk mendekati tokoh masyarakat yang ada,” terang Jamaluddin.

Kendati demikian, lanjut Jamaluddin, masyarakat Anamina mengharapkan agar segera dilakukan upaya perdamaian. Begitu juga dengan warga Soriutu dan hanya ada beberapa saja yang belum sepaham.

Perkelahian antarkampung Desa Anamina dan Soriutu Manggelewa berawal dari kasus perkelahian antaranak muda. Bahkan beberapa kali terjadi saling serang dan belum pernah dilakukan upaya perdamaian. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Komite Pimpinan Kabupaten (KPK) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumbawa mengeluarkan pernyataan sikap menuntut tanggung jawab Kasat Pol PP dalam insiden demo tolak UU Ormas yang berakhir ricuh di kantor Bupati Sumbawa, sehari sebelumnya. Aksi tuntutan tanggung jawab itu digelar dalam mimbar bebas di jam gadang sekaligus membagi-bagikan selebaran, Jumat (5/7).

Dalam pernyataan sikapnya, Ketua PRD, Dedi Sanjaya dan Sekretaris Roni Septian BK menyatakan, kebebasan berbicara dan berekspresi telah dicederai ulah oknum Pol PP Sumbawa yang ingin seperti militer “betulan”. Padahal Satpol PP pengayom yang berwatak sipil. Tetapi kekerasan yang terjadi saat demo sejumlah elemen gerakan di Kantor Bupati 4 Juli lalu, oknum Pol PP telah melakukan pemukulan terhadap aktivis yang tergabung dalam Front Keadilan Rakyat (FKR). Hingga menyebabkan beberapa aktivis FKR pingsan dan beberapa lainnya mengalami luka akibat pukulan dan tendangan.

KPK PRD Sumbawa mengecam tindak kriminalisasi yang dilakukan terhadap aktivis.

Serta menuntut, untuk mengganti Kasat Pol PP karena memperkerjakan orang-orang berwatak preman dan atau bukan orang yang mampu menganyomi rakyat. Usut tuntas pemukulan, serta hentikan segala bentuk kekerasan terhadap gerakan pro demokratik.

Ketika dikonfirmasi, Kasat Pol PP, Made Patria, tak yakin telah terjadi pemukulan olah anggotanya. Pada saat kejadian, pihaknya ingin memadamkan api pada keranda dan ban bekas yang dibawa oleh pendemo. Namun, justru mendapatkan perlawanan dan menilai pendemo yang justru memprovokasi anggotanya, sehingga muncul insiden yang menurutnya terjadi secara spontan. “Saya tidak yakin anggota kami melakukan pemukulan.

Namun, demi menjaga keharmonisan, kami juga telah minta maaf,” tandasnya.

Yang jelas, apa yang dilakukan Pol PP untuk mengamankan kantor Sekretariat Bupati sudah sesuai prosedur. Kalaupun mereka tetap ngotot dan melaporkan hal ini ke kepolisian, itu hak mereka.

Soal jabatannya sebagai Kasat Pol PP, dirinya pun merasa tak pernah bermimpi. “Kalau mereka tetap menuntut, itu hak mereka, sepanjang mereka punya bukti,” pungkas Patria. (arn)

Sumbawa akan Buat Regulasi Penggunaan BBM Subsidi Sumbawa Besar (Suara NTB) Membludaknya jumlah rekomendasi BBM bersubsidi yang dikeluarkan dinas teknis, menimbulkan kecurigaan rekomendasi banyak disalahgunakan untuk kepentingan industri. Banyaknya usaha industri di Sumbawa tidak sebanding dengan permintaan BBM non subsidi di Pertamina. Untuk itu, akan diatur sebuah regulasi untuk penertiban rekomendasi ini.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumbawa, Ir. Arahim, yang ditemui Suara NTB, Jumat (5/7), tak menampik adanya kecurigaan sejumlah kalangan, jangan-jangan banyak usaha industri di Sumbawa yang memanfaatkan rekomendasi BBM non subsidi, seperti kondisi yang banyak ditemui di lapangan. Sehingga menimpakan kesalahan kepada dinas yang dipimpinya, terkait sejarah pemberian rekom minyak bensin, solar melalui Distamben. “Ini bisa jadi persoalan.

Kadangkala kekurangan solar misalnya ditimpakan ke Distamben. Padahal selama ini kita lihat tidak sampai 20 persen dari kuota yang diserap rekomendasi,” tandasnya.

Pihahknya juga membantah telah mengeluarkan rekomendasi untuk usaha tambak.

Sebab selama ini rekomendasi hanya diberikan untuk kelompok masyarakat seperti nelayan dan bidang pertanian serta kebutuhan listrik masyarakat.

Makanya sekarang ini, perlu ditertibkan, apalagi di tengah naiknya harga BBM sekarang ini. “Soal rekomendasi BBM ini sedang kita bicarakan dengan Pemkab. Bagaimana kelanjutannya, harus dengan atauran main. Kita godok regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup).

Agar rekomendasi BBM bersubsidi tidak hanya lewat Distamben, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan SKPD teknis. Misalnya, pertanian oleh Distan, dan kelompok nelayan oleh Diskanlut,” terangnya. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

Kejaksaan Amankan Dokumen Kontrak Proyek Puskesmas Gangga Dari Hal. 1 ‘’Senin saja ke kantor, kita akan jelaskan selengkapnya, ‘’saran Rizali Amin.

Seperti diketahui, Rizali Amin juga menjadi PPK di sejumlah proyek lainnya di Dikes KLU, termasuk Alkes KLU senilai Rp 3 miliar lebih.

Pengadaan alkes ini sempat diselidiki Kejari Mataram namun dihentikan karena tidak cukup bukti.

Sementara itu pihak Kejaksaan Tinggi NTB mengatakan,

hasil pengecekan fisik dan dokumen yang diperoleh dari Dikes KLU adalah bagian dari langkah Puldata dan Pulbaket. Menurut Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH data dan dokumen itu akan menentukan langkah berikutnya. Sama dengan pernyataan sebelumnya, bahwa timnya saat ini masih bekerja mengumpulkan alat bukti. ‘’Sekali lagi, kalau cukup bukti, maka kasus ini harus kami lanjutkan,’’ tegasnya. (ars)

Gubernur Tegur Delapan SKPD Dari Hal. 1 Dikatakan, gubernur meminta perhatian setiap kepala SKPD yang capaiannya masih rendah jika menemukan kendala-kendala terkait dengan tupoksinya supaya menyampaikan secara langsung kepada pimpinan. Sehingga bisa dipahami permasalahan dan kendala yang dihadapi. “Silahkan bagi kepala SKPD yang merasa mungkin tidak cukup mampu melaksanakan tugas terkait kedinasan, terkait tupoksinya sampaikan saja secara langsung kepada pimpinan,’’ katanya, seraya menambahkan bahwa pimpinan pasti akan memahaminya. Gubernur pada kesempatan itu juga berterima kasih kepada SKPD yang realisasi anggaran sampai triwulan II ini bisa melebihi tahun sebelumnya.

Tri menyebutkan, dari 46 SKPD lingkup Pemprov NTB, sebanyak 12 SKPD tingkat serapan anggarannya antara 40-50 persen. Kemudian sebanyak 25 SKPD serapan anggarannya antara 30-40 persen. Selanjutnya, sebanyak 8 SKPD serapan anggarannya dibawah 30 persen. Dari delapan SKPD yang capaiannya di bawah 30 persen tersebut, sebanyak lima SKPD serapannya terendah.

Delapan SKPD dengan serapan anggaran dibawah 30 persen tersebut yakni BPBD NTB dengan pagu Rp 4,786 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masing-masing 29,49 persen. Dinas Kehutanan NTB dengan pagu Rp 14,280 miliar, realisasi keuangan dan fisik masing-masing 29,28 persen dan 35,70 persen. Dinas Perkebunan dengan pagu Rp 17,789 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masing-masing 28,38 persen dan 42,25 persen.

Kemudian, BLHP NTB dengan pagu Rp 7,857 miliar lebih,

realisasi keuangan dan fisik masing-masing 27,43 persen. Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan pagu Rp 4,323 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masingmasing 26,34 persen.

Selanjutnya, Dikpora NTB dengan pagu Rp 33 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masing-masing 20,72 persen dan 24,77 persen. Biro Kesra dengan pagu Rp 2,782 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masingmasing 17,58 persen dan 18 persen. Serta Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu Rp 31,176 miliar, realisasi keuangan dan fisik sebesar 16,32 dan 20,74 persen.

Sementara itu, SKPD dengan serapan anggaran 30-40 persen masing-masing BPMPD, Biro Keuangan, Biro Adminsitrasi kerjasama dan SDA, BKPM-PT, BKD dan Diklat, KPID NTB, Bakorluh, Kantor Penghubung Pemprov NTB, Dinas Pertanian TPH, Disperindag, Biro Hukum, RSJ Provinsi, Biro Umum, Disbudpar, Dikes, BKP, Disnakertrans, RSUP, BP3AKB, Distamben, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan UMKM, Disosdukcapil dan Dishubkominfo NTB. Sedangkan SKPD dengan serapan anggaran 40-50 persen yakni Satpol PP, Biro Administrasi Pemerintahan, Inspektorat NTB, Bakesbangpoldagri, Biro Organisasi, Bappeda, Dinas PU, Dispenda, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Badan Perpustakaan dan Arsip, Biro Administrasi Perekonomian. (nas)

BMPD Ajak ’’Suara NTB’’ dan Radio Global Sosialisasikan Produk Perbankan Dari Hal. 1 Kamaruddin Nur beserta sejumlah pimpinan perbankan di NTB ini menawarkan, sosialisasi perbankan setidaknya menyesuaikan dengan rubrik-rubrik ekonomi yang dimiliki Suara NTB. ‘’Yang intinya menyampaikan kepada masyarakat tentang info-info perbankan secara berkelanjutan,’’ ujarnya.

Selain itu, Bambang Himawan juga menyampaikan rencanakan untuk menggelar beberapa seminar yang melibatkan media. ‘’Sem-

inar terkait pandangan media terhadap perbankan di NTB. Dimana pematerinya dari pelaku media, Suara NTB khususnya,’’ katanya.

Menanggapi itu, Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino menyambut baik ajakan dan tawaran kerjasama yang ditawarkan BMPD tersebut.

Kerjasama seperti itu menurut Agus Talino, memang merupakan bagian tugas dan peran media. (bul)

Didominasi Belanja Modal Dari Hal. 1 belanja langsung pada komponen belanja modal masih mendominasi dengan proyeksi Rp 328,75 miliar lebih atau bertambah sebesar Rp 36,19 miliar (12,32 persen) dari target belanja pada APBD murni 2013.

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH. MH, dalam penjelasan R-KUA PPAS menyebutkan, besaran pendapatan pada struktur APBD-P KLU didominasi Dana Perimbangan sebesar Rp 406,88 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp 42,11 miliar atau bertambah Rp 6,8 miliar dari proyeksi sebelumnya, serta pendapatan daerah yang sah diasumsikan tetap sebesar Rp 31,22 miliar. Dengan demikian, total Pendapatan APBD-P 2013 diproyeksikan naik menjadi Rp 480,22 miliar dari proyeksi APBD murni, Rp 473,39 miliar.

Pada komponen belanja yang terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, wabup mengatakan, belanja tidak langsung tercatat antara lain, belanja pegawai berkurang dari Rp 183,16 miliar menjadi Rp 177,16 miliar, belanja hibah meningkat menjadi Rp 3,9 miliar, belanja bansos bertambah Rp 1,17 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/

kabupaten/kota dan PemDes, sebesar Rp 1,47 miliar, dan belanja tidak terduga tetap sebesar Rp 1 miliar.

Dari perimbangan penerimaan total dan Belanja total pada APBD tahun 2013, Najmul mengatakan adanya perencanaan defisit APBD P sebesar Rp 27,98 miliar.

Namun masuknya pos anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2012 sebesar Rp 62,35 miliar, maka terdapat sisa alokasi dana Rp 31,37 miliar yang dapat digunakan untuk optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Lebih lanjut, Najmul merinci pengeluaran pembiayaan Silpa dikeluarkan antara lain, Rp 7,6 miliar masing-masing Rp 5 miliar untuk PDAM Lombok Utara, dan Bank NTB sebesar Rp 2,6 miliar. “Pengeluaran pembiayaan untuk berupa penyertaan modal untuk PDAM Lombok Utara dimaksudkan untuk peningkatan investasi dan ekspansi, sehingga menghasilkan dividen di tahun-tahun mendatang,” harap Najmul mereferensikan dividen Bank NTB yang diperoleh KLU sebesar Rp 761 juta pada tahun 2013. (ari)

Made Sukadana

Anak Panti Asuhan Dilantik Menjadi Perwira TNI-AU Mataram (Suara NTB) Empat tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 November 2009, seorang anak Panti Asuhan Dharma Laksana Mataram NTB, I Made Sukadana telah dilantik menjadi Prajurit Taruna Akademi TNI di Magelang. Setelah menempuh pendidikan yang tidak ringan, akhirnya Selasa 2 Juli 2013 dia dilantik menjadi perwira dengan pangkat Letnan Dua (Letda) pada Kesatuan Angkatan Udara (AU), bertempat di Akademi Laut Surabaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Made (demikian Made Sukadana biasa disapa), empat tahun yang lalu dilantik menjadi Prajurit Taruna Akademi TNI. ‘’Saya mohon didoakan oleh semua pihak termasuk orang tua dan keluarga saya agar saya berhasil melaksanakan pendidikan di Akademi TNI dan juga di Akademi Angkatan Udara (AAU). Ternyata doa kami dikabulkan Tuhan sehingga saya bersama teman-teman dari 111 orang hanya 108 ornag berhasil menjadi perwira,’’ ujarnya di Mataram, Kamis (4/7).

Setahun pendidikan di

Dari Hal. 1 “Apakah Newmont yang belum melakukan pembayaran atau macet di DMB yang tidak membagikan ini kepada pihakpihak dalam DMB dimana ada pemprov, Kabupaten Sumbawa

Magelang pada saat tahap chandradimuka di sana bergabung semua angkatan. Setelah naik ke tingkat dua dikembalikan keangkatan masing-masing. Yang AD tetap di Magelang, yang AL di Surabaya, dan yang AU di Yogyakarta. ‘’Karena saya AU, saya dididik di AAU Yogyakarta selama tiga tahun. Lama pendidikan keseluruhannya empat tahun, termasuk setahun di Magelang,’’ ujarnya.

Setelah pelantikan ini, mereka yang di AU masih harus melanjutkan kursus Bahasa Inggris selama 3 bulan.

Setelah itu dilanjutkan tes lagi untuk menentukan jurusan.

Kalau di AU ada Jurusan Penerbang (penerbang tempur, penerbang heli, penrbang angkut (hercules)). Jurusan Teknik, Jurusan Administrasi, Jurusan Elektro, dll. ‘’Bagi saya jurusan mana saja saya dapatkan saya syukuri,’’ katanya.

Tekun, adalah kiat sukses yang mengantarkan Made bisa menyelesaikan studinya di tengah kemampuan keluarganya yang sangat miskin.

Made lahir di Narmada, Lombok Barat, dari rahim Ni Made Sri 6 Maret 1990, sementara

ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan.

Dengan kerja keras, ibunya berupaya membiayai Made bersekolah tapi hanya tuntas di bangku SMP. Made yang cerdas terpaksa putus sekolah.

Sampai akhirnya ibunya bertemu dengan Ketua Yayasan Dharma Laksana, I Gde Mandia yang menawarkan Made untuk tinggal di Panti Asuhan Dharma Laksana, Mataram.

Setahun di panti asuhan, panti semakin penuh. Akhirnya kebijakan yayasan, anak panti senior diajak tinggal di rumah para pengurus yayasan.

Akhirnya Made tinggal di rumah Ibu Ni Wayan Rasti Metu, dosen STAHN Gde Pudja Mataram. Berkat bimbingan orang tua asuhnya, Made bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik. Sampai akhirnya remaja ini kini menyandang pangkat Letnan Dua (Letda).

Ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahnya ia tetap sehat, sehingga mampu melaksanakan pendidikan ini sampai selesai dan selamat. Kemudian ucapan terimakasih kepada Ketua Yayasan Dharma Laksana beserta pengurusnya milik PHDI

(Suara NTB/ist)

Letda I Made Sukadana foto bersama dengan ibunya Ni Made Sri (ke dua dari kiri) diapit orang tua asuhnya Letkol (purn) Drs.I Made Metu Dahana, SH.MH (paling kiri) dan Ni Wayan Rasti Metu (paling kanan).

NTB dan para pengurus panti asuhan. ‘’Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Pak Sutama, Pak Sukawan, Ibu Dresta, Ibu Putu Sumariati, Ibu Diah Tantri Dangin, Ibu Murni dan banyak lagi yang lainnya,’’ katanya. ‘’Yang terakhir yang tidak dapat saya lupakan adalah Bapak Letkol (purn) Drs.Made Metu Dahana, SH.MH dan Ibu Wayan Rasti,

karena tanpa petunjuk, bimbingan, arahan serta dana dari beliau saya tidak akan mencapai apa yang saya cita-citkan,’’ pungkasnya.

Selain Made, ada juga rekannya satu panti yang sukses menyelesaikan pendidikannya.

Prada I Wayan Budi S mantan penghuni Panti Dharma Laksana juga, kini bertugas di Kalimantan Timur. (r)

Kredit Macet DBH-CHT, Kinerja Tim Tagih Diintensifkan

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Rombongan FKPPMS bersama korban gempa usai menyerahkan bantuan.

FKPPMS Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa KLU Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Samawa (FKPPMS) Mataram,Rabu (3/ 7) lalu menyerahkan bantuan kepada para korban gempa bumi yang mengakibatkan ribuan rumah rusak di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Bantuan berupa sembako, obat-obatan pakaian layak pakai dan sebagainya diserahkan kepada para korban melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU. Ketua Umum FKPPMS Alfian Haris mengatakan, ban-

tuan yang diberikan merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian FKPPMS terhadap saudara-saudaranya yang tertimpa musibah di KLU. ‘’Kejadian yang menimpa saudara kita di KLU tersebut adalah tanggung jawab kita bersama,’’ ujar Alfian.

Selain menyerahkan bantuan, FKPPMS sebagai wujud solidaritasnya , berkunjung ke beberapa dusun yang terkena dampak bencana gempa. ‘’Ini bentuk solidaritas kemanusiaan dan bukan mencari keuntungan,’’ ujarnya. (r)

Proyek Pusat Mangkrak Sebaiknya Didelegasikan Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat disarankan mendelegasikan kewenangan pelaksanaan sejumlah proyek mereka di NTB yang mangkrak ke Pemprov NTB. Pendelegasian itu diyakini akan bisa lebih mengefektifkan pengawasan dan monitoring pelaksanaan proyek – proyek tersebut.

Saran itu disampaikan Sekretaris Komisi I (Bidang Pengawasan) DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/7) kemarin. “Kalaupun bersumber dari APBN, mestinya pengelolaannya diserahkan kepada pemprov. Karena dalam undang – undang, pemerintah provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah,” ujar politisi PDIP ini.

Menurutnya, pendelegasian wewenang untuk melanjutkan proyek – proyek bermasalah tersebut adalah hal yang sudah seharusnya terjadi di era otonomi daerah ini. “Sebab kalau hanya angka – angkanya saja diserahkan. Gubernur hanya menerima daftar DIPA-nya saja, sama artinya otonomi itu setengah hati,” ujarnya.

Ruslan meyakini, jika gubernur dan jajarannya diberikan kewenangan untuk mengelola lebih banyak proyek pusat di NTB, maka proyek – proyek tersebut bisa berjalan lebih efektif. Lagipula, ujarnya, dalam sistim pemerintahan di Indonesia, hanya

Kesulitan Keuangan, MDB Nunggak Bayar Dividen Barat, dan Kabupaten Sumbawa, kita coba lihat dimana macetnya,” terangnya. Untuk kejelasan hal ini, menurut Ranggabarani, DMB perlu dihadirkan untuk mengetahui di posisi mana permasalahan ini. (yan)

Halaman 5

ada lima kewenangan yang tidak didesentralisasikan atau didelegasikan ke pemerintah daerah.

“Tentunya kewenangan yang lain bisa langsung diserahkan ke daerah. Misalnya ada proyek perikanan, kan di provinsi juga punya SKPD yang berkaitan dengan perikanan. Nanti mereka melaksanakan, lalu laporannya ke pusat,” imbuhnya.

Ruslan juga mengapresiasi inisiatif gubernur untuk menginventarisir proyek – proyek pusat yang mangkrak di NTB. Dengan langkah itu, menurutnya gubernur tidak saja akan memperoleh gambaran yang lebih detail menyangkut proyek – proyek bermasalah tersebut. Lebih jauh, langkah itu juga bisa mendorong adanya upaya untuk menyelesaikan proyek – proyek tersebut.

Sebab, ujar Ruslan, adanya proyek yang mangkrak akan mengakibatkan kerugian bagi banyak kalangan. Tidak saja negara, masyarakat pun mengalami kerugian. ‘’Masyarakat dirugikan karena proyek yang seharusnya dihajatkan untuk kesejahteraan mereka itu tertunda. Selain itu, cost-nya juga akan lebih besar karena proyek yang tertunda itu biasanya mengalami kerusakan,” ujarnya.

Ruslan juga mendorong agar aparatur pemerintah pusat di daerah seperti BPK melakukan pengawasan terhadap proyek – proyek tersebut. (aan)

Praya (Suara NTB) Kasus kredit macet pada program penyaluran dana investasi dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2010 lalu, mendapat perhatian serius pemerintah daerah setempat. Pemkab Loteng mulai mengintensifkan kinerja tim tagih yang telah dibentuk sebelumnya.

“Sudah ada tim tagih khusus yang kita turunkan ke lapangan. Untuk membantu mempercepat proses pengembalian dana investasi milik pemerintah daerah dari masyarakat,” ungkap Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, kepada Suara NTB, Jumat (5/7) kemarin.

Dikatakannya, tim tagih diterjunkan sebagai salah satu upaya dari pemerintah.

Karena kalau kemudian pemerintah hanya menunggu in-

isiatif dari masyarakat untuk mengembalikan dan jelas akan sulit. Untuk itu, pemerintah daerahlah yang meski pro aktif melakukan penagihan kepada masyarakat.

Diakuinya, batas waktu pengembalian dana investasi yang bersumber dari jatah alokasi DBH-CHT tahun 2010 tersebut, sampai tahun 2014 mendatang. Dengan kata lain, masih ada waktu satu tahun lagi bagi masyarakat penerima dana investasi tersebut untuk mengembalikan dana ke pemerintah daerah. Tapi kalau tidak dilakukan penagihan dari sekarang, dikhawatirkan ke depannya akan semakin sulit ditagih.

Ia menjelaskan, mau tidak mau dana investasi itu harus ditarik kembali oleh pemerintah daerah. Karena sifat dananya merupakan dana investasi pemerintah kepada

masyarakat. Bukan dalam bentuk dana hibah cumacuma. Artinya, masyarakat berutang kepada pemerintah dan memang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Sesuai hasil laporan keuangan Pemkab Loteng tahun 2012, disebutkan total dana yang disalurkan pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 4,5 miliar lebih. Dari jumlah tersebut yang baru bisa ditarik kembali dari masyarakat masih dibawah 1 persen, sekitar 0,63 persen atau baru sekitar Rp 28 juta lebih.

Rencananya, Pemkab Loteng akan menggulirkan kembali dana yang berhasi ditarik dari masyarakat tersebut. Namun rencana tersebut belum bisa dilakukan, mengingat masih kecilnya, tingkat pengembalian dana. (kir)

Tak Akurat, Data Penerima BLSM di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Mulai Sabtu ini, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Lombok Barat (Lobar) disalurkan. Pihak pemerintah desa yang menjadi ujung tombak pembagian di lapanganberusaha mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk melengkapi data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti Kepala Desa (Kades) Labuapi, Fathurahman yang terus melakukan verifikasi terhadap penerima BLSM di wilayahnya. Apalagi banyak daftar penerima masuk dalam daftar katagori kaya. ‘’Yang menjadi pertanyaannya, ada penerima yang dapat, namun sudah meninggal, bahkan ada yang katagori kaya dan bukan berasal dari desanya melainkan warga Kota Mataram. Makanya kami minta verifikasi ulang dengan melibatkan desa,” ungkapnya usai rapat di Kantor Camat Labuapi, Jumat (5/7).

Sementara rapat bersama Camat Labuapi, jelasnya, membahas teknis pengambilan

BLSM oleh warga nantinya.

Intinya, semua kades menerima namun dengan ketentuan bisa diatur sendiri melalui mekanisme desa. Di desanya, dari 1.140 KK, terdapat sekitar 200 KK lebih masih miskin. Ironisnya, dari 200 KK miskin itu, hanya 25 persen mampu diakomodir dan tercover program bantuan pemerintah sedangkan sisanya 75 persen belum tercakup.

Hal senada disampaikan Kades Terong Tawah, Sahirpan.

Dirinya ingin berdebat dengan BPS terkaitdata penerima BLSM. Apalagi, potensi keributan yang ditimbulkan dari pembagian BLSM ini cukup besar.

Di Terong Tawah, ujarnya, warga yang menerima BLSM sekitar 741 orang, namun data ini belum akurat, karena banyak penerima yang justru masuk dalam katagori mampu.

Pada bagian lain, Kades Perampuan,Yusuf Ahmadi menanyakan data warga yang berhak menerima BLSM. Apalagi belum ada koordinasi dengan pihak desa. “Kami berharap pada penyaluran

berikutnya harus mengguanakan data baru, bila perlu koordinasi dengan desa,” ujarnya, seraya menambahkan, warga Perampuan yang menerima BLSM sebanyak 556 warga.

Sementara itu, Camat Labuapi, L. Suherman, menyatakan penyaluran akan dimulai hari Sabtu ini. Hal ini sesuai arahan kantor pos tanggal 15 Juni harus sudah terealisasi. Di Kecamatan Labuapi ada 6.234 orang tercatat sebagai penerima BLSM di 10 desa. ‘’Rinciannya, Desa Labuapi sebanyak 218, Bagek Polak 869 orang, Bajur 689 orang, Karang Bongkot 513 orang, Telagawaru 528, Perampuan 556 orang, Merembu. 646 orang, Kuranji 713 orang dan Bengkel 751 orang.

Sementara itu, Camat Lingsar, Suparlan S.Sos menyatakan penerima BLSM di wilayahnya sebanyak 8.700 orang. Menurutnya, data ini mesti diterima dan akan direvisi pada pembagian berikutnya. Di Lingsar, jelasnya, ada sejumlah kades menolak data ini, namun secara umum diterima. (her)

IPDN Loteng Ditarget Beroperasi 2014 Mataram (Suara NTB) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan beroperasi pertengahan 2014 mendatang.

Pasalnya, sesuai dengan schedule, akhir tahun ini pembangunannya sudah rampung. Pada awal 2014, gedung IPDN tersebut kemungkinan masih dalam masa pemelihaaan, namun pada pertengahan 2014 sudah bisa dimanfaatkan untuk perkuliahan.

Hal tersebut dikatakan Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di kantor Gubernur NTB, Jumat (5/7) siang.

“Schedulenya pembangunan gedung IPDN tersebut selesai akhir 2013. Mungkin dengan pemeliharaan diawal 2014 sehingga pada tahun akademik baru tahun 2014 itu bisa ditempati. Sampai saat ini belum ada perubahan schedule, insya Allah sesuai dengan schedule itu, ’ujarnya.

Terkait dengan perancangan, daya tampung dan pelaksanaan perkuliahan di IPDN regional NTB tersebut, kata Suruji sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri). Pemprov, katanya, hanya memfasilitasi proses seleksi calon praja IPDN tersebut.

Setelah proses seleksi selesai, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sementara Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., mengingatkan, selesainya kampus IPDN tersebut, yang paling penting sekarang bagaimana kesiapan masyarakat di Loteng, baik yang ada di sekitar kampus dan Loteng pada umumnya. Keberadaan kampus IPDN tersebut, lanjutnya, membawa dampak positif yang besar bagi daerah, terutama dalam menggerakkan ekonomi daerah. “Dengan adanya kampus IPDN ini jelas merupakan satu peluang besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Paling tidak, masyarakat menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan praja maupun masyarakat yang datang. “Para praja yang nanti tinggal di kampus IPDN jelas dari berbagai daerah. Keberadaan mereka juga jelas akan membuat banyak masyarakat luar yang datang. Nah, peluang inilah yang harus kita tangkap. Karena paling tidak, masyarakat yang datang butuh makan dan minum,” terangnya. (nas/kir)

Labuhan Haji Perlu Ahli, Alkes Periksa 14 Rekanan Dari Hal. 1 Kabar terakhir, 14 rekanan dari Surabaya dan Jakarta dipanggil untuk diklarifikasi.

Pemanggilan secarabertahap dilakukan sejak Mei lalu. “Re-

kanan inilah yang membuat kontrak dengan Pemda Lotim saat itu untuk pengadaan 25 item alkes. Ini yang kemudian dipanggil penyidik untuk didengar keterangannya,” kata Kaur Penum Bid Humas

Polda NTB, AKP Amerun.

Kaitan dengan pemanggilan ini, guna menelusuri harga satuan alkes tersebut. Karena sejak awal, penyidik kesulitan menentukan harga pembanding pengadaan alkes se-

bagai bahan penghitungan kerugian negara. Atas dasar itulah, para rekanan yang dipanggil diharapkan memberi penjelasan terkait soal harga satuan. Dengan harapan, rumusan untuk perhitungan

kerugian negara dalam kasus ini, bisa ditemukan secepatnya. Sehingga kasus yang sudah berjalan penanganannya oleh tiga Direktur Reskrim ini bisa secepatnya diproses. (ars)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

Halaman 6

Kota Tanpa Bioskop Peluang yang Belum Dimanfaatkan NTB ternyata kekurangan persediaan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarkat setempat. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM, untuk memenuhi kebutuhan telur dalam daerah, NTB terpaksa ‘’mengimpor” (mendatangkan) sedikitnya 30 juta butir per tahun. Volume kekurangan telur yang tidak kecil.

Alasan NTB terpaksa memasok telur ayam dari Bali dan Jawa, karena produksi dalam daerah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melihat perkembangan perekonomian NTB yang demikian pesat, diyakini dari waktu ke waktu kebutuhan sembako khususnya ketersediaan telur ayam akan semakin besar.

Mencermati alasan terbatasnya ketersediaan telur ayam ini, pemerintah daerah semestinya jeli. Tingginya kebutuhan telur yang harus dipenuhi, adalah peluang bagi masyarakat yang belum optimal dimanfaatkan. Peluang besar bagi masyarakat di daerah ini untuk beternak ayam petelur yang otomatis akan mampu juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kondisi kekurangan pasokan telur, seharusnya sejak awal disikapi pemerintah daerah. Misalnya dengan membahas persoalan ini melibatkan instansi lintas sektor untuk mencarikan solusi. Artinya, pemerintah bisa mencari solusi cepat yang bisa segera menjawab kekurangan kebutuhan telur yang setiap saat dibutuhkan masyarakat.

Memang menurut informasi Kepala Disnakeswan NTB, dalam waktu dekat akan dibangun pabrik pakan dan bibit ayam (DOC) di Lombok Timur oleh investor. Dengan adanya pabrik pakan dan DOC ayam ini diharapkan minat peternak ayam petelur di NTB meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan telur di dalam daerah.

Mudah-mudahan janji investor itu tidak sekadar iming-iming yang akhirnya lenyap tanpa jejak. Seperti halnya janji-janji investor lainnya yang jejaknya hilang tak berbekas. Masyarakat tentu berharap investor yang menyampaikan niatnya itu, adalah pemilik modal yang benar-benar merealisasikan wacananya.

Selain persoalan di atas, ada kecenderungan peternak ayam petelur masih kurang berminat menggarap usaha ini.

Persoalannya masih klasik, kurang modal. Karena konon usaha beternak ayam petelur itu padat modal. Nah menjawab permasalahan ini, pihak perbankan harus memberi solusi. Pemerintah telah mengamanatkan perbankan untuk menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat dengan modal terbatas.

Selain perbankan, terkait dengan penyiapan modal usaha, di NTB juga sudah hadir Jamkrida. PT. Jamkrida Bersaing yang sudah mulai beroperasional dan dihajatkan untuk ikut membantu permodalan bagi Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM), juga sebuah solusi untuk membantu permodalan bagi peternak. (*)

EJAYAAN bioskop di Kota Mataram mulai runtuh ketika teknologi pemutar cakram padat audio-video menyerbu toko-toko elektronik. Mudahnya mendapatkan serta murahnya harga mesin pemutar itu dibarengi dengan maraknya pembajakan terhadap film-film luar negeri, baik yang sudah lama diproduksi maupun yang baru saja dirilis. Kecanggihan serta kelihaian para pembajak ini bahkan kemudian menjadi isu besar dalam planet industri hiburan. Di dunia industri musik ganasnya aksi para pembajak lantas menjungkirkan sumber pendapatan para musisi profesional. Para penyanyi maupun kelompok musik tak lagi mengandalkan penjualan album sebagai sumber penghasilan utama. Bagaimana tidak, baru saja mereka merilis album, versi bajakannya sudah beredar di lapaklapak. Tentu saja harganya jauh lebih murah ketimbang yang orisinil, meskipun kualitasnya juga jauh di bawah. Bahkan pernah terjadi, album yang belum dirilis sudah bisa didapatkan versi bajakannya.

Para musisi sekarang mengandalkan pendapatannya dari konser-konser keliling mereka ke berbagai kota. Untuk itu dengan sengaja sebagian diantaranya mengizinkan singles-singles mereka diunduh secara gratis melalui jaringan internet sebagai bagian dari promosi. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di dunia industri film.

Dan salah satu korbannya adalah bioskop-bioskop di daerah yang biasanya memutar filmfilm yang sebelumnya sudah cukup lama diputar di bioskopbioskop di kota besar. Orang tak lagi mau datang ke bioskop sebab film-film yang diputar sudah mereka tonton di rumah dengan harga yang lebih murah.

Di Kota Ampenan pernah berdiri Bioskop Ramayana yang mulai beroperasi sejak tahun 40an. Bioskop ini awalnya dibangun oleh seorang pedagang Cina.

Kota Ampenan pada masa itu memang telah menjadi kota dagang yang ramai karena letaknya yang dekat dengan pelabuhan. Bisnis bioskop tentu menjadi investasi yang menjanjikan mengingat banyaknya orangorang asing dan saudagar kaya yang berbisnis di sana. Bioskop ini eksis sampai tahun 90-an

Oleh

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon Mataram)

dengan mempertahankan (hampir) semua arsitektur bangunan yang bergaya art deco. Sayang sekali bangunan tua itu tinggal sejarah sebab sudah lama dirubuhkan. Sekarang di tempatnya itu, di sisi utara simpang lima Kota Ampenan, berdiri sebuah kantor bank.

Masa keemasan bisnis bioskop di Mataram berlangsung pada periode 1980-1990-an. Selain Ramayana Theater ada juga gedung Irama Theater di Mataram, Gemini Theater dan Rinjani Theater di Cakranegara serta beberapa lainnya. Sewaktu Mataram Plaza (MP) berdiri juga ada Bioskop MP yang terletak di lantai dua. Apabila bioskop-bioskop tersebut “dikelas-kelaskan” maka pada masa akhir kejayaan bioskop di Mataram, Bioskop MP adalah bioskop yang paling elite.

Harga tiketnya paling mahal, gedungnya tak terlalu besar tapi bersih dan rapi. Film-film yang diputar juga paling baru, artinya belum diputar di bioskop-bioskop saingannya. Di urutan kedua, Irama Theater, baru kemudian bioskop-bioskop lainnya yang bisa dibilang sekelas.

Gedung Irama Theater sekarang masih ada dan dipakai sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima. Sementara Rinjani Theater sudah berganti menjadi toko kredit. Bioskop MP tak lagi berbekas seiring merosotnya pamor plaza itu.

Hanya di tempat Gemini Theater, pada medio 2000-an, pernah ada bioskop baru yang beroperasi. Sayangnya tak berumur panjang dan hanya sempat memutar beberapa film saja.

Ruang Publik Bioskop adalah salah satu ruang publik yang turut aus akibat perkembangan pola hidup.

Interaksi sosial yang pecah ke dalam diri individu, melahirkan identitas yang tak lagi tunggal.

Hal ini menjadi mungkin lewat intervensi mesin yang memudahkan dan mempercepat akses informasi. Individu berada dalam pusaran informasi yang simpang-siur dan mesti dengan cepat harus menangkap sebanyak-banyaknya informasi tersebut. Akibatnya pola dan aktifitas keseharian menjadi mekanik. Komunitas bisa berlangsung dalam ruang maya, aktifitas-aktifitas personal yang

dilakukan pada interval yang berbeda-beda bisa diunggah dalam satu momen dan menemukan kawanannya tanpa harus melalui interaksi fisik.

Yang empiris menjadi kabur.

Semua orang jadi terlihat mengetahui banyak hal, cepat dan instan.

Nasib yang dialami bioskop mirip dengan nasib yang menimpa bemo kota, dan juga akan segera menimpa pasar tradisional. Ketiganya adalah ruang publik dimana interaksi sosial berlangsung manusiawi. Di bioskop setiap individu harus patuh pada waktu dan momen yang sudah ditentukan. Pemutaran film dimulai pada jam yang sudah ditentukan. Takkan ada fasilitas rewind maupun faster.

Penonton serentak berada dalam situasi yang sama. Yang terlambat datang tak bisa meminta film dimulai dari awal.

Yang lebih dulu pulang tak bisa meminta film ditunda. Itu peristiwa sosial-ekonomi yang membagi dengan rata hak dan kewajiban personal.

Runtuhnya kejayaan bioskop di Kota Mataram akibat serbuan barang bajakan juga menunjukkan “kelas” masyarakat yang bisa dibilang abai pada kualitas dan lebih melihat pada kuantitas. Kenyataan ini bisa diseret jauh pada persoalan ekonomi juga tingkat apresiasi terhadap karya orang lain. Bioskop pada masa jayanya pernah menjadi tempat favorit untuk merasakan kebersamaan. Sekarang Kota Mataram menjadi kota tanpa bioskop.

Bahkan mungkin bukan hanya Mataram, tapi di seluruh NTB bisa jadi sudah tak ada lagi gedung bioskop yang beroperasi.

Namun, dibanding bemo kota dan pasar tradisional, bioskop masih punya peluang untuk berjaya kembali. Sebab apabila kita melihat perkembangan Kota Mataram yang semakin ramai, kita bisa menyimpulkan bahwa kota ini memang sedang berkembang menjadi kota besar.

Kita tahu, kota-kota yang berkembang umumnya mengadopsi pola-pola tumbuh dari kotakota yang lebih dulu besar. Para investor yang punya modal dan perusahaan besar mengincar kota-kota yang berkembang sebagai lahan bisnisnya. Di kotakota besar bioskop masih tetap

ada dan bertahan, maka apabila pola adopsi itu memang dilakukan bisa jadi perkembangan Kota Mataram membuka peluang bagi hadirnya kembali gedung bioskop.

Hal tersebut ditambah lagi dengan tingkat apresiasi masyarakat yang mulai berkembang. Euforia murahnya barang bajakan pelan-pelan dibarengi dengan keluhan pada kualitas. Plus apabila kita perhatikan fenomena “nonton bareng” seakan menampakkan kerinduan akan aktivitas bersama.Ditambah juga dengan perhatian yang semakin besar terhadap dunia filmografi. Dengan perkembangan-perkembangan itu tak tertutup kemungkinan gedung bioskop bisa hadir kembali di kota ini. Tentu saja dengan penawaran yang lebih sesuai dengan situasi kekinian.

Terlepas dari berpengaruh atau tidaknya kehadiran gedung bioskop terhadap masyarakat, setidaknya hadirnya ruang publik jadi lebih luas. Disamping tentu saja untuk menekan angka pembajakan sekaligus memberi peluang bagi masyarakat untuk mengapresiasi karya seni hasil cipta pikir dan kreativitas seniman baik dalam maupun luar negeri.

Gubernur tegur delapan SKPD SKPD harus kerja keras

*** Kesulitan keuangan, MDB nunggak bayar dividen Daerah bisa rugi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Jelang Puasa, Harga Produk Pertanian Melonjak Siapkan Mesin Kemasan

(Suara NTB/bul)

SUDAH diprogramkan akan tersedia mesin kemasan di dalam daerah bagi produk-produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini sedang diagendakan pembangunan fisik gedung untuk menempatkan mesin-mesin itu. Direncanakan operasional total akan dilakukan pada awal tahun 2014 mendatang.

Menurut Kepala BPKUD Ketut Sudiarta, gedung itu nanti berdampingan dengan kantor Unit Penyangga Pemasaran (UPP). Mesin kemasan tersebut akan didatangkan secepatnya.

Untuk mesin pengemasan ini nantinya akan diisi oleh produk UMKM dari pulau Lombok. Setidaknya masing-masing kabupaten/kota akan dikenakan jatah 30 pelaku UMKM. “Saat ini sedang kita lakukan pendataan para pelaku UMKM yang akan menggunakan mesin itu. Sudah kami data di dua kabupaten, Lombok Utara dan Lombok Timur masing-masing kena jatah 30 UMKM,” terang mantan Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag NTB ini pada Suara NTB, Jumat (5/7).

Disiapkannya kuota masing-masing sebanyak pelaku UMKM ini mengingat daya produksi mesin kemasan ini sudah disesuaikan dengan besaran produksi per hari dari masing-masing UMKM. Terdapat sebanyak 80.000-an UMKM yang ada di pulau Lombok. Jumlah tersebut akan diserap secara perlahan.

Tetapi yang difokuskan sementara adalah produk-produk yang berbahan dasar Sapi, Jagung dan Rumput Laut (PIJAR). Sesuai dengan yang diprogramkan pemerintah daerah.

Dengan difungsikannya mesin-mesin kemasan berstandar ini nantinya, produk hasil olahan UMKM ini akan memiliki pasar yang lebih luas. Dan diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk dari luar daerah. Hal ini menurut Ketut akan memberi dampak yang lebih baik terhadap keberadaan dan pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan di provinsi ini umumnya. (bul)

Ketut Sudiarta

Mataram (Suara NTB) – Menjelang bulan puasa Ramadhan, harga beberapa kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional mulai merangkak naik. Terutama harga beberapa barang komoditi pertanian seperti beras, sayur mayur, cabai, bawang merah dan bawang putih.

Berdasarkan pantauan harga di Pasar Kebon Roek Mataram, beberapa komoditi pertanian seperti cabai rawit, harganya melonjak cukup signifikan dari semula Rp 25.000/kg menjadi Rp 70.000/ kg. Lonjakan harga juga terjadi pada komoditi bawang merah yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 35.000/kg. Tomat, yang semula Rp 5.000 saat ini melonjak tiga kali lipat menjadi Rp 15.000 per kilo.

Selain komoditi pertanian, lonjakan harga juga terjadi pada komoditi daging. Ayam potong yang semula Rp 25.000 melonjak menjadi Rp 37.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging sapi yang naik dari Rp 85.000 menjadi Rp 90.000, serta ikan laut yang turut melonjak dari Rp 40.000 menjadi Rp 50.000/kg.

Inaq Yah, salah satu pedagang ikan di Kebon Roek menyebutkan, lonjakan harga yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan karena

tarif baru BBM yang ikut melonjak menjelang puasa. “Harga minyak naik, makanya ikan juga ikut naik,” katanya.

Sementara untuk harga beras kualitas super kenaikan harga tidak terlalu signifikan dari Rp 9.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram. Begitu pula dengan minyak goreng curah yang semula Rp 10.000 menjadi Rp 10.500 per/kg. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Mataram, Bambang Juni Wartono usai melakukan sidak, Jumat (5/7) membenarkan adanya beberapa barang kebutuhan pokok yang meningkat. Terutama komoditi pertanian.

“Khusus komoditi hasil pertanian kita akui bahwa komoditi hasil pertanian dari tahun ke tahun memang sering mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan.

Kalau naik, naiknya tinggi sekali, dan kalau turun, turun-

(Suara NTB/nia)

MELONJAK - Beberapa komoditi pertanian di pasar tradisional Kebon Roek yang harganya melonjak. Pejabat dari Koperindag Mataram, Bambang Juni saat sidak di pasar Kebon Roek, Jumat. nya drastis,” terangnya.

Untuk itu pihaknya menghimbau kepada distributor agar tetap menyalurkan harga barang sesuai dengan kondisi yang wajar. Saat ini yang perlu dilakukan adalah mengendalikan komoditi hasil per-

Jatah Transmigran dari NTB Diperkecil Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melakukan pemangkasan jatah transmigrasi, tidak terkecuali bagi Provinsi NTB. Hal itu karena keinginan pemerintah untuk mengirim para transmigran yang menitikberatkan pada kualitas dan hasil.

Hal ini terungkap dari Kegiatan Penyusunan, Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKAD) di hotel Jayakarta, Selasa (4/7) yang melibatkan seluruh kabupaten/ kota dan beberapa provinsi penempatan transmigran.

Saat ini, animo masyarakat untuk bertransimgrasi di Provinsi NTB cukup tinggi, bahkan rata-rata setiap kabupaten/kota merekomendasikan Kepala Keluarga (KK) di atas 100 KK hingga 800 KK. Karena salah satu cara untuk melakukan penyeimbangan terhadap kemiskinan, khususnya di NTB adalah dengan bertransmigrasi. Selain untuk melakukan pemerataan pembangunan. Hanya saja, tahun ini Kemenakertrans hanya menjatahkan 30 KK untuk NTB guna diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah.

“Alokasi untuk NTB memang sangat kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Nampaknya pemerintah pusat mau memaksimalkan kualitas dari pada kuantitas,” terang Kepala Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Disnakertrans Provinsi NTB, Huailid.

Kualifikasinya KK yang akan dikirim inipun harus melalui seleksi yang sangat ketat, tidak seperti sebelumnya. Paling tidak, menurutnya yang memiliki keterampilan di bidang pertanian, mengingat lahan yang disiapkan pemerintah harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tercapai peningkatan ekonomi dan taraf hidup seperti yang diharapkan.

“Tidak sembarangan yang akan kita kirim. Harus yang benar-benar faham cara mengolah lahan pertanian menjadi lahan produktif. Dan untuk seleksinya ini provinsi sepenuhnya menyerahkan kepada kabupaten/kota siapa yang direkomendasikan,” demikian dijelaskannya.

Disnakertrans NTB sebenarnya berkeinginan untuk mengirim transmigran dalam jumlah besar, untuk mengimbangi kemiskinan yang ada di NTB. Tetapi kendala utama

masih minimnya dana yang dialokaikan pemeriantah pusat.

Mengingat, sampai saat ini daerah masih sangat bergantung pada bantuan dana-dana pusat.

Karena diketahui, pemerintah daerah sendiri memiliki keterbatasan dana (APBD) yang sangat minim dalam mendukung program transmigrasi. Padahal, hal tersebut sudah disampaikan langsung kepada Dewan Provinsi guna mendukung pengembangan transmigrasi.

“Untuk itu, kita juga mengajak Dewan untuk memahami kondisi ini. Jika ada dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD kita bisa mengirim dalam jumlah banyak untuk menampung besarnya potensi transmigrasi masyarakat,” tambahnya.

Pada kegiatan NKAD ini secara khusus disebut, adalah untuk membangun kesepakatan antara daerah asal transmigran dan daerah penerima.

Agar jelas batasan-batasan hak dan kewajiban transmigran baik di daerah asal maupun daerah penerima.

Karena selama ini kecenderungan terjadi tumpang tindih antara daerah pengirim dan daerah penerima, terhadap hak dan kewajiban para transmigran. (bul)

tanian dengan menjaga jumlah pasokan agar jumlah barang di pasar tetap aman.

Dalam hal ini tentu dibutuhkan konektivitas dengan daerah lain penghasil sumber pertanian, untuk menjaga ketersediaan barang.

“Operasi pasar tidak perlu karena kenaikan tidak terlalu signifikan. Apalagi ini telah terbantu dengan adanya beberapa BUMN yang mengadakan pasar menjelang Ramadhan,” pungkasnya. (nia)

Pengawasan Eksportir akan Diperketat Mataram (Suara NTB) Praktik perdagangan yang ideal dan baik sebagaimana yang telah diamanatkan World Trade Organization (WTO) dalam implementasinya selama ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karenanya, pemerintah secara terpusat akan melakukan pengawasan kepada para eksportir terhadap kegiatan perdagangan yang dilakukan dari hulu hingga hilir.

Upaya pemerintah pusat hingga daerah ini disampaikan Direktur Pengamanan Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan didampingi Sekretaris Disperindag NTB, Drs. H. Sudarman, MM di hadapan para pelaku usaha ekspor NTB di hotel Lombok Plaza, Jumat (5/7).

Sejauh ini, pada tataran implementasi sesama negara anggota WTO yang tetap melakukan proteksi terhadap produsen/industri dalam negerinya secara samar. Caranya dengan mengangkat isu yang berkaitan dengan hambatan teknis perdagangan dan hambatan trade remedy berupa tuduhan dumping (menjual barang yang diproduk di negerinya dengan harga yang lebih mahal dari penjualan di luar negeri. Dengan harapan memperoleh keuntungan atas produk ekspornya tersebut), subsidi dan sebagainya.

“Dalam kurun waktu 23 tahun, Indonesia sudah dituduh melakukan trade remedy sebanyak 242 kasus dari 26 negara.

187 kasus dumping. Subsidi 18 kasus dan tindakan safeguard (perlindungan) 37 kasus,” terangnya. Selain kegiatan-kegaiatn praktik perdagangan disebut, lainnya penipuan yang dilakukan terhadap mitra dagang di luar negeri masih banyak dilakukan.

Melihat kecenderungan hambatan perdagangan yang dilakukan sendiri oleh mitra dagang kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dipandang penting para pelaku usaha di Indonesia, terlebih di Provinsi NTB untuk waspada dan bersiap diri dalam melakukan tuduhan yang dikeluarkan melalui kebijakan perdagangan. Sehingga terhindar dari pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan maupun hambatan teknis seperti yang disebutkan.

“Setidaknya bisa untuk menjaga keberlangsungan akses pasar produk-produk Indonesia umumnya di negara mitra dagang,” terangnya. (bul)

Penyertaan Modal Pemprov di BIL

Dewan Kecewa Jawaban Gubernur HILANG STNK R2 HONDA DR3368CC NOKA/NOSIN: MH1JF8118CK667796/JF81E-1564881 AN.MIFTAHUL JANNAH HILANG DISEKITAR KEDIRI LOBAR

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mempertanyakan penyertaan modal pemerintah provinsi (pemprov) di BIL senilai Rp 110 miliar. Ada beberapa fraksi yang mempertanyakan hal tersebut pada saat rapat paripurna penyampaian

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

HOTEL

PETS SHOP

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

LAUNDRY

pemandangan umum fraksifraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012. Namun Dewan kecewa setelah mendengar jawaban dari gubernur yang menyatakan bahwa alokasi dana tersebut bukanlah penyertaan modal namun masih dalam status investasi dalam proyek pembanguan dan saat ini sedang dilakukan pembahasan kerjasama.

Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST men-

Tambah Anggaran Di tengah pro-kontra masalah penyertaan modal pemprov NTB ke BIL, pemprov melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB malah akan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar pada APBD Perubahan 2013 untuk pembangunan infrastruktur jalan terminal haji. Pembangunan infrastruktur jalan dari terminal haji menuju terminal penumpang BIL tersebut diharapkan bisa terealisasi sehingga pada 2014 terminal haji BIL bisa rampung seluruhnya.

“Kita mengusulkan mungkin

Dari Hal. 1 BATIK

ACCESORIES

TRUSS

SANGGAR SENAM

JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

gatakan jawaban yang menyatakan Angkasa Pura belum memberikan dividen atas penyertaan modal karena tidak ada dasar hukum dianggap sebagai jawaban yang mengada-ada.

“Kalau tidak ada dasar hukum berarti dana Rp 110 miliar dianggap tidak ada. Padahal jelas dalam APBD secara berturut-turut dikeluarkan. Kalau tidak ada dasar hukum berarti tidak ada dasar hukum pencairan dana tersebut,” terangnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai posisi tawar pemerintah daerah sangat lemah di hadapan mitra.

Suryadi mengatakan dana Rp 110 miliar tersebut telah disetor selama empat tahun, tapi tidak ada perjanjian antara pemerintah daerah dengan Angkasa Pura.

Pihaknya pun meragukan keseriusan pemerintah untuk mendalami persoalan penting tersebut. “Terbukti dari jawaban yang tidak substantif,” ujarnya.

RUMAH MAKAN

dalam APBD perubahan sekitar Rp 2 miliar untuk pembangunan jalan dari terminal haji menuju terminal penumpang. Anggarannya itu kita harapkan bertahap, paling tidak badan jalannya bisa dibangun tahun ini supaya bisa lewat. Sama dengan fasilitas penunjangnya yang akan kita bangun,” ujar Kepala Dishubkominfo NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi di kantor Gubernur NTB, Jumat (5/7).

Ditargetkan, bangunan gedung utama proyek terminal haji dan TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL) dapat rampung tahun ini. Pada akhir Mei lalu sudah dilakukan penandatanganan kontrak untuk kelanjutan proyek tersebut. Pembangunan fasilitas penunjang kelanjutan proyek tersebut dimenangkan oleh CV. Harapan Kita dengan nilai Rp 1,739 miliar.

Kontrak kelanjutan proyek terminal haji dan TKI di BIL tersebut selama empat bulan. Ditargetkan, untuk penyelesaian gedung utama sudah bisa selesai tahun ini. Ia menambahkan, kontraktor pemenang tender sudah mulai melakukan aktivitasnya.

Ridwan Syah menjelaskan proses penyelesaian terminal haji BIL tidak akan mengganggu proses embarkasi haji Lombok.

Dikatakan, embarkasi haji Lombok tetap berjalan karena saat ini, seluruh penyelesaian yang menyangkut Jemaah Calon Haji (JCH) embarkasi Lombok masih bisa diselesaikan di Asrama Haji NTB. “Dan tidak ada masalah.

Nanti kalau terminal haji itu sudah jadi itu akan lebih mempercepat,” terangya. (yan/nas)

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

Lavinia Maju ke Semifinal Lisicki Terlalu Kuat bagi Radwanska London Sabine Lisicki bermain terlalu kuat di Centre Court dalam usahanya meraih gelar juara Wimbledon untuk pertama kalinya, ketika menumbangkan Agnieszka Radwanska pada laga semi final putri Kamis malam.

Petenis Jerman itu, yang mendapat sambutan meriah ketika mengalahkan Serena Williams di putaran keempat, dan kembali menjadi pembunuh raksasa ketika mengatasi rasa grogi dengan sesekali tersenyum saat mengalahkan lawannya dengan angka 6-4, 2-6, 9-7.

Menurut Reuters, jangan berpikir petenis peringkat 23 itu bermain dengan pukulan servis keras serta forehand di lapangan rumput, karena ia malah bermain seperti tanpa beban dan amat spektakuler di All England Club.

Ia bermain amat keras, baik secara fisik maupun mental, bagi unggulan keempat Radwanska, terutama pada set penentu, set ketiga, yang berlangsung panjang. Pada laga berikutnya ia akan bertemu dengan unggulan ke-15 dari Prancis Marion Bartoli, Sabtu.

“Rasanya tidak dapat dipercaya, permainan set terakhir amat menegangkan,” kata Lisicki setelah menunduk memberi hormat ke empat sisi lapangan, sementara pentonton tampak puas, setelah sebelumnya Bartoli bermain amat akurat ketika menggulung Kirsten Flipkens. “Agnieszka bermain amat bagus, pertandingan penuh perjuangan. Saya amat gembira dapat memenangi permainan ini,” katanya.

Lisicki mengakhiri pertandingan dalam waktu dua jam 18 menit dan menjadi petenis Jerman pertama yang maju ke babak final, setelah Steffi Graf di Wimbledon pada 1999. “Saya memimpikan hal seperti ini sejak saya kecil,” katanya, “Ini merupakan hal luar biasa, karena pertama kali dalam karir saya maju ke babak final. Saya tidak bisa membayangkan kalau mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya rasanya tidak sabar menunggu pertandingan Sabtu,” katanya. (ant/ bali post)

Sabine Lisicki

(Suara NTB/ist)

Solo (Suara NTB) Tunggal putri Indonesia Lavinia Tananta berhasil melangkah ke semifinal Turnamen Tenis Internasional “So Good Womens Circuit Seri I” di Manahan Solo, setelah menyingkirkan pemain Cina Ai Wen Zhu. Pada babak perempat final, Jumat, Lavina yang menempati unggulan pertama mengalahkan Ai Wen Zhu dalam tiga set 36,6-3, dan 6-3 dalam waktu dua setengah jam.

Pada babak empat besar, Lavinia yang menempati rangking 569 dunia tersebut akan menghadapi petenis India, Kanika Vaidya yang sebelumnya juga menyingkirkan tunggal putri Cina Yang Yukun juga dalam tiga set 6-3,5-7, dan 6-4.

Pertandingan antara Lavinia Tananta melawan Ai Wen Zhu berjalan alot, karena keduanya bermain ngotot untuk bisa lolos ke babak selanjutnya di turnamen tersebut.

Pada set pertama, Lavina sering melakukan kesalahan sendiri, sehingga petenis China melaju 3-1 dan akhirnya menyelesaikan dengan kemenangan 6-3.

Namun pada set kedua, Lavinia yang mendapat dukungan penonton terus bermain sabar untuk melayani permainan Ai Wen Zhu dan akhirnya menyelesaikan set ini dengan angka 6-3. Memasuki set penentuan, Lavinia di atas angin dengan mengumpulkan poin demi poin untuk menyelesaikan set terakhir tersebut. Sebaliknya, petenis Cina kelihatan frustrasi, karena setiap serangannya sering mampu dikembali oleh Lavinia.

Bahkan, pukulan keras Lavinia sering menyulitkan petenis putri Cina itu, dan akhirnya bisa memenangi set terakhir dengan angka 6-3. Lavinia mengaku pada set pertama ia kurang fokus ke permainan sehigga banyak melakukan kesalahan. Bola sering keluar dan menyangkut net, sehingga memberi p o i n pada lawan. “Memasuki set kedua saya mampu bangkit dan berusaha bermain sabar untuk mengejar ketinggalan. Ternyata, bisa mengambil set kedua dan ketiga,” kata Lavinia.

Petenis tunggal putri Indonesia lainnya yang masuk semifinal yakni Ayu Fani Damayanti, setelah di perempat final mengalahkan rekannya, Jessy Rompies 6-7 (6), 7-6 (5), 5-7. Petenis putri Jepang, Yumi Miyazaki juga lolos semifinal setelah mengalahkan petenis teman senegaranya, Michika Ozeki dengan 6-2, 2-6, 1-6. (ant/bali post)

Mampu Buat Kejutan PEMBAWAANNYA kalem, tidak banyak bicara. Orang mungkin akan mengira tak banyak prestasi yang bisa diraih I Kadek Yogi Pramana (11).Maklum, siswa kelas 6 SDN 13 Ampenan Mataram ini, sekilas tak tampak terlalu istimewa. Namun siapa yang mengira bila atlet kelahiran Kota Mataram ini sukses mengukir prestasi di kancah nasional.

Pada Pra PON Menembak di Balikpapan Timur (Kalimantan Timur (Kaltim) 22-2 Juni lalu, I Kadek Yogi Pramana berhasil membuat kejutan dengan menyumbangkan satu medali emas dan satu perunggu. Apalagi, usianya baru 11 tahun dan mampu mengalahkan sejumlah atlet Pelatnas PRIMA Junior yang usianya jauh di atasnya, yakni 18 tahun. Beberapa atlet Pelatnas PRIMA Pratama yang dikalahkan siswa SD kelas 6 ini pada PraPON lalu adalah Ilham Malam dan Yunus dari Sumatera Selatan (Sumsel), serta penembak junior NTB, I Nyoman Meta Ambarayoga kalah saing dengan Yogi di nomor air pistol perorangan putra.

Kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (5/7)kemarin I Kadek Yogi Pramana, mengaku, bakatnya di menembak sudah terlihat pada saat tampil Kejurnas Menembak di Surabaya, 2 Juni 2013 lalu. Dengan persiapan kurang dari 2 bulan, ia berhasil masuk peringkat enam besar di air pistol youth putra.

Hasil tersebut membuat Yogi lebih fokus dan serius mengasah kemampuannya. Pasalnya dengan persiapan kurang tiga bulan ia berhasil meraih peringkat enam besar. Nam u n bila persiapannya ditingkatkan lagi akan jauh lebih baik lagi, prestasinya tentu lebih baik lagi. Terbukti Yogi mampu meni n g k a t k a n prestasinya dengan meraih medali emas di kelas beregu air pistol putra dan medali perunggu di kelas 10 meter air pistol perorangan putra. (fan) I Kadek Yogi Pramana (Suara NTB/fan)

Jatim Juara Umum Kejurnas Panjat Tebing Mataram (Suara NTB) Jawa Timur (Jatim) mengoleksi medali emas terbanyak di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing Kelompok Umur (KU) yang ditutup secara resmi Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (4/7). Atas hasil tersebut, kontingen Jatim dengan kekuatan 30 atlet berhak membawa pulang trofi gelar juara umum di event bergengsi tersebut.

Dalam laporan yang dibaca oleh Presiden Juri, Maria Tobing, pada acara penutupan, mengatakan, Jatim meraih 9 emas, 9 perak dan 10 perunggu. Sementara di posisi kedua ditempati Bali dengan perolehan 8 emas, 8 perak dan 2 perunggu.

Selanjutnya di peringkat ketiga ditempati oleh Kalimantan Timur dengan 6 emas, 7 perak dan 7 perunggu, disusul NTB diperingkat ke empat dengan 2 emas dan 3 perunggu.

Jatim yang sebelumnya berada di peringkat 2 bergeser naik setelah lima atletnya menyumbang lima medali emas di hari terakhir pertandingan.Sementara Bali yang sebelumnya berada di peringkat pertama turun ke peringkat dua.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, memberikan ucapan selamat pada kontingen Jatim yang sukses menempati juara umum. ‘’Selamat untuk Jatim yang meraih medali emas terbanyak. Begitu juga dengan kontingen lainnya yang sudah ikut berpartisipasi dan sukses menyumbangkan med-

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN - Ketua Umum KONI NTB H. MNS. Kasdiono menyerahkan piala bergilir Gubernur NTB pada Manajer tim Jatim, Kamis (4/7). ali emas,” ucapnya.

Kasdiono berharap hasil kejurnas tersebut akan mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Dia juga menaruh harapan besar pada

kontingen NTB yang sukses menyumbang dua medali emas dan 3 perunggu di event tersebut agar terus berapaya meningkatkan prestasi hingga level internasional. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 6 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

Halaman 10

Gubernur Minta Destinasi Wisata Andalan NTB Bebas Sampah

Mataram (Suara NTB) Gubenrur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta jajarannya untuk memperhatikan penataan destinasi wisata terutama kawasan Senggigi dan Gili Trawangan. Sehingga, objek wisata andalan NTB tersebut benar-benar bersih dari sampah.

“Mulai 2013 dan seterusnya itu diarahkan kepada pentaaan destinasi. Kalau yang mempromosikan kita sudah banyak.

Pastikan destinasi itu betulbetul bersih dan menjadi perhatian. Manajemen sampah di tiga gili khususnya Gili trawan-

gan itu betul-betul menjadi perhatian. Karena Gili Trawangan sudah menjadi destinasi wisata dunia dan beberapa kali mendapat sorotan terkait dengan sampah,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP,

ta (Disbudpar) NTB, Drs. H.L. Gita Aryadi, M.Si diperintah langsung oleh Gubernur untuk memperhatikan penataan destinasi-destinasi utama andalan NTB seperti kawasan wisata Senggigi dan Gili Trawangan. Disbudpar diminta berkoordinasi dengan BPBD dan Basarnas untuk menjaga pantai. ”Harus ada petugas penjaga pantai,” terangnya.

Diketahui, angka kunjungan wisatawan ke NTB sampai

M.Si., mengutip pernyataan Gubernur pada rapat pimpinan tertutup yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/7) siang kemarin.

Tri mengatakan, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisa-

2012 lalu mencapai 1 juta wisatawan. Destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara adalah kawasan wisata Senggigi Lombok Barat dan kawasan wisata tiga gili yakni Gili Meno, gili Air dan Gili Trawangan Lombok Utara. Khusus untuk kawasan gili Trawangan merupakan destinasi wisata dunia yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

Setelah program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 dengan target satu juta wisatawan tercapai, NTB kembali memprogramkan kunjungan dua juta wisatawan yang akan dicapai pada 2015. Untuk mencapai hal tersebut Pemprov NTB akan menerapkan strategi promosi potensi pariwisata NTBdengan pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan maskapai penerbangan.

Pemprov bersama-sama

pelaku usaha dan maskapai penerbangan, menjajaki pembukaan rute penerbangan baik internasional maupun domestik yang menjadi prioritas agar dapat mencapai target dua juta wisatawan. Selain itu, Pemprov NTB juga akan menentukan destinasi utama pariwisata menuju 2015 dan destinasi potensial serta menggelar event internasional Tambora Menyapa Dunia pada April 2015 mendatang. (nas)

Ditunda, Konser Rambut Mick Jagger Coboy Junior di Makassar Dijual 6.000 Dolar

Makassar (Suara NTB) Konser grup vokal Coboy Junior di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditunda hingga 22 September 2013.

Konser semula akan digelar 6 Juli 2013 di Celebes Convention Center (CCC) Makassar, namun ditunda hingga 22 September dan akan bertempat di Trans Studio.

Anas S Alimi, CEO Rajawali Indonesia, perusahaan promotor konser, melalui rilis di Makassar Kamis menjelaskan bahwa ada beberapa kendala teknis yang mengakibatkan konser terpaksa ditunda.

Selain untuk menghormati masyarakat yang akan menyambut datangnya bulan Ramadhan. Diharapkan pada bulan September nanti pelaksanaan konser dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Mundurnya konser ini tidak berpengaruh bagi masyarakat yang telah membeli tiket konser. Tiket yang telah mereka miliki saat ini tetap berlaku hingga konser dilaksanakan September nanti.

“Bagi adik-adik yang belum memiliki tiket, masih punya kesempatan untuk menabung selama dua bulan sehingga dapat menyaksikan langsung aksi CJR di atas panggung,” kata Anas.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki tiket namun tidak ingin menonton konser di bulan September, dapat menukarkan tiketnya mulai tanggal 30 Juli 2013 di ticket box tempat pembelian tiket masing-masing.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline atau sms ke nomor 0821 2890 2890 atau twitter @rajawalindo.

Coboy Junior menggelar konser sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka terhadap COMATE, sebutan bagi penggemar mereka. Konser Coboy Junior akan digelar di berbagai kota Indonesia, salah satunya di kota Makassar. (ant/bali post)

Amerika

London Seorang pembeli anonim membeli sejumput rambut vokalis The Rolling Stones, Mick Jagger, dengan harga 6.000 dolar AS setelah para penawar mendorong harga naik jadi dua kali dari perkiraan pra-jual di rumah lelang Bonham.

Rambut itu dijual oleh mantan kekasih Jagger, Chrissie Shrimpton, yang juga saudari model terkenal Inggris era 1960an, Jean Shrimpton.

Shrimpton pertama kali berjumpa Jagger saat sang rocker masih mahasiswa di London School of Economics, demikian seperti dilansir laman Reuters.

Rambut itu dalam amplop bertulisan “Rambut Mick Jagger setelah dicuci + potong oleh Chris di Rose Hill Farm” itu terjual pada Rabu (3/7) untuk menggalang dana bagi Changing Faces, organisasi yang membantu orang-orang dengan kerusakan wajah.

Jagger, yang bulan ini berusia 70 tahun, Sabtu lalu tampil prima bersama bandnya saat pertama kali manggung di festival musik Glastonbury.

The Rolling Stones dijadwalkan main lagi akhir pekan ini di Hyde Park dalam festival Britsh Summer Time.

Selain rambut Mick Jagger, memorabilia milik sejumlah musisi legendaris Inggris juga turut dilelang. Lirik tulisan tangan David Bowie untuk lagu “The Jean Genie” terjual seharga 18.750 poundsterling. (ant/bali post)

Mick Jagger

(ant/bali post)

r Coboy Junio

(ant/bali post)

Digelar di Jakarta

Popcon Asia Targetkan 25 Ribu Pengunjung Jakarta (Suara NTB) Popular Culture Convention Asia atau yang dikenal dengan Popcon Asia digelar untuk kedua kalinya pada 5-7 Juli 2013.

Menurut Marlin Sugama dari Main Studios yang turut memprakarsai Popcon Asia, ajang yang menampilkan ragam budaya populer seperti komik, animasi, urban toys, dan film tersebut kali ini diselenggarakan di area seluas

2.000 meter persegi.

“Bedanya sama tahun lalu, area tiga kali lipat lebih besar, booth tiga kali lipat lebih banyak, jumlah artis di floor lebih dari 300 orang,” tulisnya dalam pesan singkat.

Sebanyak 25.000 orang ditargetkan mengunjungi ajang yang juga menampilkan beragam komunitas anak muda serta gerai tempat komikus berinteraksi dengan penggemarnya.

Ia menambahkan, Popcon Asia tahun lalu dikunjungi 15.000 orang.

Marlin menambahkan, Popcon 2013 juga akan menghadirkan seniman terkemuka seperti ilustrator Kim Jung Gi dari Korea Selatan, Eman “Clog Two” Jeman dan Imaginary Friends Studios dari Singapura, dan Harvey Tolibao dari Phillipina.

Selain itu ada Mikael Marin, Richard Danto, Anka-

ma Games dan Thierry Platon dari Prancis, serta Angry Woebots dari Amerika.

Popcon Asia 2013 juga menampilkan seniman lokal seperti komikus Sweta Kartika dan Vivian “Dr.Vee” Wijaya, perancang dan pembuat urban toys Eric “Thunder Panda” Wirjanata dan Castella Natalia, sutradara dan kreator film pendek Yandi Laurens dan Edward Gunawan. (ant/bali post)

st) (Suara NTB/i

2013 Logo Popcon

FFI 2013 di Semarang

Stella Tepis Kemungkinan Ingin Ulangi Sukses Tahun 1980 Cinlok dalam Bima Satria Garuda

Stella Cornelia (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Stella Cornelia dari grup idola JKT48 menepis kemungkinan cinta lokasi (cinlok, red) dengan aktor pria yang beradu akting dengannya dalam serial “Bima Satria Garuda”.

“Semua kuanggap kakakkakakku, semuanya sudah seperti keluarga. Istilahnya udah mati rasa,” seloroh Stella dalam tayang bincang “Bima Satria Garuda” di ajang Popcon Asia 2013 di Jakarta, Jumat.

Di samping itu, sebagai salah satu anggota grup idola JKT48, Stella Cornelia harus menaati beberapa aturan termasuk tidak boleh memiliki kekasih.

Dalam “Bima Satria Garuda”, Stella berperan sebagai Rena Iskandar, adik dari Randy Iskandar (Rayhan Febrian) yang suka pada Ray Bramasakti alias Bima (Christian Loho).

Namun Stella menegaskan bahwa hubungan romantis yang dia lakoni sebagai karakter Rena dengan karakter Ray dalam serial Ksatria Baja Hitam versi Indonesia itu tidak akan berlanjut ke dunia nyata.

Stella mengaku banyak belajar tentang akting dan bela diri setelah menjadi bagian dari serial televisi tersebut. “Sekarang aku udah bisa nonjok dan nendang,” imbuhnya. (ant/bali post)

Semarang (Suara NTB) Sementara juru bicara Panitia Malam puncak Festival Film FFI 2013 Roy Marten mengatakan Indonesia 2013 akan digelar di sejumlah lokasi untuk penyelengSemarang, Jawa Tengah, pada garaan acara ini telah ditinjau.

Desember mendatang.

Menurut dia, direncanakan “Ada rangkaian acara selaada sekitar 200 artis yang akan ma tiga bulan yang digelar semenghadiri malam penganugerbelum malam puncak pengaahan FFI 2013 tersebut. nugerahan insan perfilman In“Kami ingin mengulang sukdonesia nanti,” kata Kepala Dises gelaran FFI di Semarang nas Kebudayaan dan Pariwisatahun 1980 lalu,” katanya. ta Jawa Tengah Prasetyo AriSecara teknis, penjurian film bowo di Semarang, Jumat (5/7). untuk menentukan nominator FFI Menurut dia, malam pengaakan dilakukan dua bulan sebelum nugerahan FFI 2013 akan digemalam puncak penganugerahan. lar di Marina Convention Cen“Para nominator penerima (Suara NTB/ist) ter Semarang, dengan sejumlah penghargaan dipastikan hadir Roy Marten rangkaian acara seperti pawai saat malam puncak penganugerartis serta pesta rakyat di ahan itu,” katanya.

Lapangan Simpang Lima Semarang.

Terpisah, Pelaksana Tugas Wali Kota SemaDalam rangkaian acara tersebut, lanjut dia, rang Hendrar Prihadi menyatakan komitmennya juga akan digelar pekan film Indonesia terbaik. untuk mendukung kesuksesan kegiatan tersebut.

“Malam anugerah FFI 2013 di Semarang ini Menurut dia, berbagai potensi seni budaya Kota sekaligus sebagai bagian dari program Tahun Semarang akan ditampilkan untuk turut serta Kunjungan Wisata Jawa Tengah,” katanya. memeriahkan acara tersebut. (ant/bali post)

Sherina Luncurkan Album ”Tuna” Jakarta (Suara NTB) Sherina Munaf meluncurkan album ketiga berjudul “Tuna” di Jakarta, Jumat. Setelah tiga tahun tidak mengeluarkan album, Sherina mengaku banyak perjalanan yang telah dia lalui yang ingin dituangkan ke dalam lagu.

Bila dalam album sebelumnya, “Gemini” (2009), ia banyak menumpahkan amarah, Sherina mengaku ingin sedikit santai di album barunya.

“Kalau yang kemarin lebih nge-band, yang sekarang pengen tenang. Cooling down. Menenangkan hati pas macet.

Akhirnya kepikiran yang akustik,” kata Sherina.

Selama tiga tahun, penyanyi yang mengawali karier sejak belia itu sedikit demi sedikit

menggarap albumnya.

Tanpa menyebutkan persisnya, ia mengaku membutuhkan waktu cukup lama untuk memilih delapan lagu untuk album baru dia.

Nama “Tuna” pun tidak dia pilih tanpa alasan. “Tuna” merupakan kependekan dari Tunes from Sherina.

Awalnya ia mengaku tidak mempersiapkan nama “Tuna” untuk menjadi judul albumnya.

Ia sempat berencana membuat proyek video dan setiap minggu mengunggah videonya menyanyikan lagu pilihan berdasarkan permintaan di jejaring sosial.

Sayangnya, karena kesibukan ia harus menunda rencana itu dan kemudian memutuskan memilih “Tuna” untuk judul album ketiganya.

(Suara NTB/ist)

Sherina Munaf

“Lagi pula, ‘Tuna’ gampang diingat, fresh, whacking, dan enak dibuat sandwich,” candanya. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

Halaman 11

180 Daerah Otonomi Baru Diusulkan Bengkulu (Suara NTB) Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, mengatakan saat ini terdapat 180 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk pemekaran Kabupaten Lembak dari Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu.

“Usulan pembentukan daerah otonomi baru terus meningkat, saat ini ada 180 usulan,” katanya di Bengkulu, Jumat kemarin. Ia mengatakan hal itu saat ditanya tentang proses pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Lembak yang dimekarkan dari Kabupaten Rejanglebong.

Usulan pemekaran Kabupaten Lembak sudah disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Rejanglebong ke Kemendagri dan DPR RI. Ia mengatakan pada 2012 sebanyak 15 usulan pemekaran sudah dituntaskan Kemendagri, masih tersisa empat usulan.

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak 1999 hingga 2009 pemerintah telah membentuk 205 daerah otonomi baru. “Sebenarnya ada rencana moratorium, tapi usulan dari DPR tidak bisa ditolak,” katanya. Untuk meminimalisir persoalan pemekaran, mulai dari batas wilayah, aset hingga bantuan dana, pemerintah memperketat persyaratan.

Terutama untuk batas wilayah, dalam proposal usulan pembentukan daerah otonomi baru, wajib dilengkapi titik koordinat batas wilayah daerah otonom baru dan kabupaten induk. “Dalam RUU tentang Pemerintah Daerah, ada wacana untuk membuat daerah otonomi persiapan, kemudian menjadi daerah otonomi baru,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

GENDONG ANAK – Warga tengah menggendong anaknya di depan puing rumah yang roboh akibat gempa di Desa Selun, Kute Panang, Aceh Tengah, Aceh, Jumat (5/7).

Anak-anak Aceh Trauma Gempa Jakarta (Suara NTB) Anak-anak korban gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh masih mengalami trauma.

Djohermansyah Djohan (ant/bali post)

Zulkarnaen Djabar Kembali Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) Terdakwa kasus korupsi pengadaan kitab Suci Al Quran di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5/7).

“Dipanggil sebagai saksi untuk (tersangka) Ahmad Jauhari,” kata Zulkarnaen kepada pers di gedung KPK di Jakarta. Zulkarnaen yang mengenakan kemeja putih tidak banyak memberikan pernyataan dan langsung masuk Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Kamis (30/5), memvonis penjara 15 tahun dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan kepada Mantan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar itu.

Majelis hakim menilai Zulkarnaen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012. Sementara putra Zulkarnaen, Dendy Prasetya juga divonis Majelis Hakim Tipikor Jakarta penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan.

Pada Kamis (10/1), Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Ahmad Jauhari, ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik KPK dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama.

“Terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dalam proses pengaturan anggaran dalam kaitan dengan pengadaan penggandaan Al Quran di Kemenag,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DIPERIKSA - Terdakwa kasus korupsi pengadaan kitab Suci Al Quran di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BNN Geledah Rumah Seorang Sersan Mayor TNI Pekanbaru (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional hari ini menggeledah rumah seorang anggota TNI AU berpangkat sersan mayor di Pekanbaru, Riau yang sudah menjadi tersangka kasus narkotika dan obat-obat terlarang.

Petugas BNN menggeledah rumah Serma BW yang berada di Jalan Al Ikhlas Gang Mantri RT02 RW01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berjarak hanya 200 meter dari Mapolsek Bukit Raya. Beberapa petugas Provos Polda Riau dan Polsek Bukit Raya berpakaian sipil tampak berjaga ketat di mulut gang.

“Ada dua mobil BNN tadi yang masuk. Mohon maaf kami diperintahkan untuk tidak boleh ada yang masuk,” kata seorang petugas Provos Polda Riau. Hingga sekitar pukul 15.00 WIB, lokasi tersebut masih disterilkan. Tampak sebuah mobil Provos TNI AU juga memasuki gang ke lokasi rumah BW. Sebelumnya, BNN menangkap BW bersama seorang oknum TNI AU lainnya berinisial RY. Dari tersangka BW, petugas menyita ratusan butir ekstasi. Informasi dari internal TNI AU, tersangka BW dikenal sebagai prajurit yang mahir berburu rusa. Ia mengelola usaha keluarga berupa sebuah rumah makan sate rusa yang berlokasi tak jauh dari pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. (ant/bali post)

“Kalau ada gempa susulan, Syifa lari ketakutan dan mukanya pucat,” kata salah seorang warga Cekal Kabupaten Bener Meriah Ruhdi Muharram yang dihubungi dari Jakarta, Jumat kemarin.

Syifa adalah anak pertama Ruhdi yang berusia empat tahun. Saat gempa bumi terjadi ia sedang berada di dalam rumah dan berhasil diselamatkan. Meskipun tidak mengalami luka-luka, namun

trauma akibat gempa bumi masih dirasakan.

Hal senada disampaikan Syafrianda Selian, warga Pinangan Paya Tumpi Kabupaten Aceh Tengah. Anak keduanya Icha yang berusia tujuh tahun juga trauma terhadap gempa yang meluluhlantakkan dua kabupaten di dataran tinggi Gayo itu.

“Icha masih menangis kalau terjadi gempa susulan, bahkan kadang dalam tidurn-

ya dia juga terbangun tiba-tiba meskipun tidak terjadi gempa,” ungkap Syafrianda.

Hingga kemarinpenanganan darurat gempa bumi di Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terus dilakukan dengan fokus utama melakukan upaya pencarian dan evakuasi serta penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan pelayanan kesehatan.

Badan Nasional Penanggu-

Kasus Cebongan, Mantan Kalapas Beri Kesaksian Yogyakarta (Suara NTB) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada Jumat menghadirkan saksi Sukamto Harto, yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, saat penyerangan yang menewaskan empat tahanan terjadi pada 23 Maret lalu.

“Jujur saya kecewa terhadap para pelaku yang melakukan penyerangan, datang dengan memaksa, mengeksekusi tahanan.

Sedemikian cepat, rapi, sunyi.

Kira-kira 15 menit dan meninggalkan korban yang luar biasa,” kata Sukamto, yang sebulan lalu pensiun dari jabatannya, saat menyampaikan kesaksian.

Ia bersaksi dalam sidang tiga terdakwa penyerang, Serda Ucok Tigor Simbolon, Serma Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik. “Saya kecewa dari hasil investigasi tim TNI

”

AD yang ternyata rekan-rekan kami sendiri yang melakukannya. Rekan-rekan dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus),” katanya.

“Saya heran mengapa Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan lembaga untuk tempat secara resmi menahan para tahanan, malah diserang. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan penjaga sipir?.

K a l a u (tahanan) itu tidak ditempatkan ke kami, apa m a u dititipkan ke panti asuhan?” katanya.

Menurut dia, para

petugas LP sudah berusaha menjalankan tugas pengamanan sesuai prosedur. “Mereka telah menjalankan tugasnya dengan benar, bahkan ada yang cedera dan sakit,” katanya. Beberapa bulan sebelum penyerangan, ia menjelaskan, para petugas bahkan sempat melakukan latihan bersama dengan anggota Kopassus Kandang Menjangan.

“Kami latihan bersama di Kandang Menjangan, latihan PBB, Kesamaptaan, menembak dan lainnya,” katanya dalam sidang yang dipimpin oleh Letkol Chk Dr Joko Sasmito itu.

Lanjutan sidang itu akan dilakukan pada Kamis, 11 Juli mendatang. (ant/bali post)

Sedemikian cepat, rapi, sunyi.

Kira-kira 15 menit dan meninggalkan korban yang luar biasa Sukamto Harto

langan Bencana (BNPB) mendata hingga kemarin 35 orang meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat, mengatakan dari 35 orang meninggal tersebut, sembilan orang di Bener Meriah dan 26 orang di Aceh Tengah.

Selain tercatat 35 orang meninggal dunia, delapan warga dinyatakan hilang dan 275 orang luka-luka. BNPB juga mendata sebanyak 4.292 rumah rusak dan 83 bangunan

fasilitas umum rusak.

Dalam rapat koordinasi di Posko Bener Meriah yang dipimpin Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kamis (4/7) malam, Bupati Bener Meriah melaporkan ada tiga warga Aceh Tengah yang saat kejadian gempa meninggal di Bener Meriah sehingga terdata dua kali yakni di Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Sebelumnya dilaporkan 12 orang meninggal di Bener Meriah. Dengan demikian korban meninggal dari Bener Meriah terdapat sembilan orang yang sudah ada identitasnya. (ant/bali post)

Sidarto Tepat Jadi Ketua MPR Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Dhanusubroto merupakan sosok yang tepat menggantikan almarhum Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR RI. “Saya kira Pak Sidarto tepat untuk memimpin MPR RI. Beliau dapat bertindak sebagai negarawan dan mampu menjalankan program yang dijalankan Taufiq Kiemas, yakni sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” kata Marzuki Alie di Gedung MPR/DPD/DPD RI di Jakarta, Jumat kemarin.

Menurut Marzuki, pengalaman dan rekam jejaknya Sidarto sudah teruji sejak menjadi ajudan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Saat ini, kata dia, Sidarto menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI serta anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI. “Bobot kenegarawanan Pak Sidarto tidak diragukan lagi,” ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini. Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli mengatakan, pimpinan

MPR RI menjadwalkan menyelenggarakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR RI, pada Jumat ini, guna membahas proses persiapajn pelantikan Sidarto Dhanusubroto sebagai Ketua MPR RI. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, secara pribadi ia mengapresiasi ditetapkannya Sidarto sebagai calon Ketua MPR RI menggantikan almarhum Taufiq Kiemas. “Secara pribadi saya menilai, Pak Sidarto cocok untuk menjadi Ketua MPR RI. Beliau politisi senior dan memiliki kapasitas mumpuni untuk menjadi Ketua MPR RI,” ujarnya.

Melani juga meyakni, Sidarto akan mampu mengayomi seluruh fraksi dan golongan, sehingga tidak ada perbedaan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di MPR. “Semoga beliau bisa seperti Pak Taufiq yang membuat MPR tidak ada faksifaksi, yang ada hanya fraksi Empat Pilar,” tutur perempuan berjilbab ini, berharap.

Pimpinan MPR RI menjadwalkan akan menyelenggarakan upara pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua MPR RI Sidarto Dhanusubroto, pada Senin (8/7). (ant/bali post)

(ant/bali post)

PPP Hargai Uji Materi RUU Ormas Jakarta (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menyetujui pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, menghargai upaya sejumlah pihak untuk mengajukan uji materi undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya amat menghargai dan menaruh hormat kepada mereka yang mengajukan gugatan uji materi UU Ormas ke MK. Itulah cara beradab konstitusional yang memiliki landasan legal di negara hukum,” kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin dalam pernyataan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU Ormas, sebelum akhirnya disahkan menjadi UU, merupakan hal lumrah yang harus selalu dijaga untuk menjaga keutuhan NKRI. Justru dengan mengajak massa melakukan pembangkangan sipil dengan cara demonstrasi turun ke jalan dapat menimbulkan karakterisasi negara demokrasi yang

buruk. “Hukum harus menjadi acuan akhir kita bersama dalam menyelesaikan perbedaan yang ada,” ujarnya.

Pengambilan suara terbanyak pada saat paripurna menunjukkan 311 anggota DPR setuju pengesahan RUU Ormas menjadi UU, yaitu 107 orang dari fraksi Demokrat, 75 orang dari fraksi Golkar, 62 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 35 orang dari fraksi PKS, 22 orang dari fraksi PPP dan 10 orang dari fraksi PKB. Sementara itu 50 anggota DPR menolak pengesahan tersebut, yaitu 26 orang Fraksi PAN, 18 orang Fraksi Gerindra dan enam orang Fraksi Hanura. Sementara itu Kementerian D a l a m Negeri (Kemdagri) se-

dang mempersiapkan peraturan tentang ormas pascapersetujuan DPR untuk disahkannya RUU Ormas di sidang paripurna.

“Langkah yang kami kerjakan dalam waktu dekat adalah menindaklanjuti dengan pembentukan PP (peraturan pemerintah) serta melakukan sosialisasi terhadap ormas dan pemerintah daerah,” kata Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ahmad Ta n r i b a l i Lamo. (ant/ bali post)

Lukman Hakim Saifuddin (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 6 Juli 2013

KBRI : WNI di Mesir Aman

Militer Mesir Desak Rekonsiliasi

Kairo Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kairo menyatakan bahwa warga negara Indonesia (WNI) di Mesir aman meski beberapa waktu belakangan aksi protes dan gejolak politik melanda negara itu.

Kairo Angkatan Bersenjata Mesir pada Kamis mendesak rekonsiliasi negara dan upaya menghindari serangan balas dendam setelah menggulingkan Presiden Mohamed Moursi dalam langkah yang mendapat dukungan populer.

Pernyataan militer yang dipublikasikan di halaman Facebook juru bicaranya muncul menjelang unjuk rasa Ikhawanul Muslimin yang direncanakan pada Jumat terhadap apa yang disebut pendukung Moursi sebagai kudeta militer.

Militer juga mengatakan “tindakan luar biasa dan otokratis terhadap setiap kelompok politik” harus dihindari, bahkan ketika aparat keamanan mengepung para pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin Moursi.

Moursi sendiri ditahan secara preventif oleh angkatan bersenjata, kata seorang perwira senior kepada AFP, Kamis pagi, beberapa jam setelah penggulingan Presiden Moursi malam sebelumnya. Menurut dia, kemungkinan sang presiden terguling akan diadili.

“Angkatan bersenjata percaya bahwa sifat memaafkan dan perilaku orang Mesir, dan nilai-nilai abadi Islam, tidak memungkinkan kita untuk beralih ke balas dendam...,” kata militer dalam pernyataan yang dikutip AFP. Sebelumnya, Kelompok Ikhwanul Muslimin menggambarkan penggulingan Moursi pada Rabu malam waktu setempat sebagai pengkhianatan. “Hari menyedihkan buat aspirasi demokrasi Mesir, pengkhianatan terhadap revolusi dan jutaan orang Mesir percaya pada demokrasi,” kata kelompok itu sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Kelompok tersebut juga mengutuk penutupan saluran televisi yang berorientasi pada Ikhwanul Muslimin dan penangkapan staf mereka. “Penutupan salutan TV itu adalah awal dari penindasan, era pandangan tunggal,” kata Partai Kebebasan dan Keadilan - yang berafiliasi pada Ikhwanul Muslimin - di akun Twitternya.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah militer menggulingkan Presiden Mesir dari kubu Islam itu dan mengangkat Kepala Mahkamah Tinggi Konstitusional Adly Mansour untuk sementara memerintah di negeri tersebut sampai presiden baru dipilih.

Sementara itu kantor berita Reuters melaporkan pasukan keamanan Mesir menangkap pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) dan seorang lagi pemimpin senior Ikhwanul Muslimin pada Rabu, kata seorang pejabat FJP dan sumber keamanan setelah militer menggulingkan Moursi.

Saad El-Katatni, pemimpin FJP dan mantan ketua parlemen, ditangkap bersama Rashad Al-Bayoumi, seorang wakil ketua Ikhwanul Muslimin, kata sumber tersebut.

Harian Mesir, Al-Ahram, melaporkan surat penangkapan telah dikeluarkan untuk 300 anggota Ikhwanul Muslimin, dan pasukan keamanan sedang bersiap membersihkan pertemuan terbuka pro-Moursi di Universitas Kairo.

Kantor berita resmi Mesir, MENA, melaporkan polisi melanjutkan upayanya untuk menangkap “sejumlah anggota Ikhwanul Muslimin yang dituduh menghasut kerusuhan dan mengganggu perdamaian dan keamanan umum”.

Militer Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Moursi dari kubu Islam pada Rabu dan mengumumkan peralihan politik dengan “dukungan luas pemimpin pemuda, agama dan politik”. Ketika berbicara melalui televisi resmi, Jenderal Abdel Fattah As-Sisi merinci peta jalan bagi “kembalinya kekuasaan demokrasi setelah pemerintah gagal mengabulkan tuntutan pemrotes”.

Presiden terguling Mohamed Moursi sendiri telah menyampaikan penolakan atas penggulingan dirinya dari posisi kepala negara Mesir dan menyatakan “akan tetap mempertahankan keabsahannya”. (ant/bali post)

“Alhamdulillah aman,” kata Kepala Fungsi Penerangan, Sosial Budaya KBRI Kairo, Dahlia Kusuma Dewi, di Kairo, Jumat. “Sejauh ini mahasiswa Indonesia tidak terpengaruh dengan konflik politik di Mesir, kami semua aman,” kata Presiden Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa (PPMI) Mesir, Jamil Abdul Latif.

Jumlah WNI di Mesir berkisar 5.000 orang, sebagian besar mahasiswa. Menurut Jamil, PPMI secara aktif berkoordinasi dengan KBRI dan cabang-cabang PPMI di luar Kairo untuk memantau kondisi mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri itu.

Pada 4-6 Juli ini, PPMI bahkan menyelenggarakan simposium internasional tentang peran komunikasif pelajar dalam demokrasi yang dihadiri perwakilan mahasiswa dari Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika.

Di kota Kairo, mahasiswa Indonesia juga tersebar di beberapa provinsi seperti Mansoura, Tanta, Tafahna, Zakazik dan Iskandariyah. Kondisi keamanan di Kairo saat ini relatif terkendali kendati unjuk rasa oposisi dan penduku-

ng presiden terguling, Mohamed Moursi, dari Ikhwanul Muslimin masih berlangsung.

Oposisi masih meduduki Bundaran Tahrir. Pendukung Moursi juga melakukan aksi di Bundaran Masjid Rabiah Adawiyah, Kairo Timur dan depan kampus Cairo University.

Sebelumnya, Pengamat politik Timur Tengah dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Fuad Mardhatillah minta pemerintah Indonesia memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Mesir pascadigulingkannya Presiden Mohammad Moursi.

“Pemerintah Indonesia harus pastikan bahwa mereka (WNI) tidak berada di lokasi rawan,” kata Fuad kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Selain itu dia juga meminta pemerintah untuk mengecek apakah ada WNI yang terlibat dalam organisasi massa di Mesir. Pemerintah Indonesia harus memastikan agar semua WNI dalam keadaan aman. “Kalau semuanya dilakukan, kemungkinan WNI di Mesir aman tapi bisa ada kemungkinan lain yang tidak bisa terbaca,” ujarnya. (ant/bali post)

Iran Hukum Gantung Enam Penyelundup Narkotika Teheran Iran menghukum gantung enam pelaku penyelundupan narkotika pada Kamis, demikian menurut laporan kantor berita Iran, Fars.

Para pria yang dieksekusi di penjara Kota Bam, Provinsi Kerman, tersebut terlibat penyelundupan 530 kilogram berbagai jenis narkotika, kata Kepala Peradilan Provinsi Kerman, Ali Tavakkoli, kepada Fars. Musuh Iran itu menyasar pemuda sebagai korban penyalahgunaan narkotika, kata Tavakkoli, dan mendesak keluarga lebih memperhatikan perilaku anak mereka.

Pada 26 Juni, lebih dari 100 ton obat-obatan terlarang dibakar di Iran pada Hari Internasional PBB Melawan Penyalahgunaan Obat dan Perdagangan Gelap. Iran berada di

Kapal Bangladesh Terbalik di Lepas Pantai Thailand Bangkok Sekitar 10 anggota awak kapal kargo Bangladesh hilang, Kamis, setelah kapal mereka terbalik di Laut Andaman, 60 kilometer dari provinsi Thailand selatan Phuket.

Thai Rath online melaporkan bahwa 11 awak masih hilang sementara lima lainnya telah diselamatkan. Thai Rath mengatakan terdapat 17 awak di kapal tersebut.

Letnan Kolonel polisi Prasert Srikhunrat, wakil komandan Polisi Laut Divisi 8, mengatakan lembaganya dihubungi oleh otoritas Australia pada Kamis pagi bahwa kapal “HOPE-S2 CX” telah mengirimkan sinyal SOS saat mereka berada di perairan internasional Laut Andaman.

Polisi Laut Thailand kemudian meminta Angkatan Laut untuk mengirimkan tim penyelamat guna mencari awak kapal nahas tersebut. Xinhua melaporkan, lima awak kapal telah diselamatkan sebelum kedatangan tim penyelamat Angkatan Laut. Angkatan Laut Thailand kemudian menemukan kru lain yang mengambang di pelampung.

Menurut Thai Rath, kapal, dengan panjang 97 meter, berangkat dari Malaysia untuk menuju Bangladesh. Namun kapal tersebut terbalik setelah menghadapi badai besar di laut Andaman. (ant/bali post)

perempatan jalur penyelundupan narkotika internasional dari Afghanistan, produsen opium terbesar dunia, ke Eropa.

Menteri Dalam Negeri Iran Mostafa Mohammad-Najjar mengatakan bahwa republik Islam telah mengintensifkan perang melawan bandar dan mafia narkotika.

Menggiatkan kampanye melawan agen utama dan kepala jaringan perdagangan dan transit narkotika, meningkatkan pengawasan perbatasan termasuk bagian dari upaya negara mengurangi perdagangan narkoba, kata Mohammad Najjar.

Teheran akan terus memainkan peran yang efektif di tingkat penentu kebijakan regional dan internasional untuk melawan narkotika, katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BERKUMPUL - Pengunjuk rasa yang menentang Presiden Mesir Mohamed Moursi berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo. KBRI di Kairo memastikan kondisi WNI di negeri yang dilanda kudeta itu aman.

Italia Tolak Permohonan Suaka Snowden Roma Italia tidak bisa mengabulkan permohonan suaka yang diajukan oleh mantan analis intelijen AS Edward Snowden karena kondisi hukum dan politik tidak terpenuhi, kata Menteri Luar Negeri Emma Bonino, Kamis.

“Permohonan suaka politik itu diajukan dua hari lalu melalui faks yang dikirim ke Kedutaan Besar Italia,” kata Bonino dalam pernyataan kepada parlemen, lapor AFP. “Peraturan menetapkan bahwa pencari suaka harus datang langsung” baik ke kedutaan besar atau di wilayah Italia, kata menteri itu.

“Kondisinya tidak terpenuhi untuk menyetujui

permohonan itu, juga pemerintah Italia tidak bisa mengabulkannya dari sudut pandang politik,” tambah diplomat wanita Italia itu.

Snowden diyakini berada di zona transit di bandara Sheremetyevo, Moskow, sejak 23 Juni, ketika ia berusaha menghindari pengadilan AS karena membocorkan rincian mengenai program pengawasan elektronik luas Amerika.

Ia dikabarkan tiba pada 23 Juni di Moskow dari Hong Kong, tempat ia pertama kali melarikan diri dengan membawa rahasia yang diambil dari Badan Keamanan Nasional AS (NSA). Snowden dituduh oleh pihak ber-

wenang AS melakukan spionase.

Mantan pegawai NSA itu, yang diburu karena mengungkapkan pengintaian Internet dan telefon AS, telah mengajukan permohonan suaka kepada 21 negara.

Salah satu negara yang dimintai suaka adalah Ekuador, yang selama setahun terakhir menampung pendiri WikiLeaks Julian Assange di kedutaan besarnya di London.

Ekuador kini dipimpin oleh Presiden Rafael Correa, seorang tokoh kiri populis lantang dan pengecam AS, yang mengikuti jejak almarhum mentornya, Hugo Chavez dari Venezuela. (ant/bali post)

Presiden Bolivia Ancam Tutup Kedubes AS

(ant/bali post)

Cochabamba Presiden Bolivia, Kamis, mengancam menutup kedutaan besar Amerika Serikat karena pesawatnya tidak diizinkan memasuki wilayah Eropa dan AS. Presiden Evo Morales, yang menyatakan AS menekan negara

kan kedutaan AS di Bolivia,” katanya, “Saya tidak akan segan menutup Kedubes AS. Kami memiliki martabat dan kedaulatan.

Tanpa AS, kami secara politik akan lebih baik dan lebih demokratis,” katanya.

Morales tiba kembali di Bolivia Rabu malam setelah lama singgah di Wina, mengatakan pesawatnya dialihkan ke sana karena dilarang melintasi wilayah udara empat negara Eropa, yang menimbulkan kemarahan para pemimpin Amerika Latin.

Perjalanan udara penuh petualangan itu dimulai beberapa jam setelah Morales mengumumkan di Moskow ia akan mempertimbangkan permintaan suaka Snowden—yang sedang mencari tempat perlindungan di beberapa negara Amerika Latin untuk menghindari tuduhantuduhan spionase.

Dalam satu unjuk dukungan, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Argentina Cristina Kirchner, Presiden Rafael Corr e a Evo Morales dari

Eropa untuk tidak mengizinkan pesawat pembawanya melewati wilayah udara mereka karena AS menduga buron Edward Snowden berada di Bolivia.

“Kami tidak membutuh-

Ekuador, Jose Mujica dari Uruguay dan Des Bouterse dari Suriname bertemu dengan Morales di kota Cochabamba.

Dalam satu rapat sebelum pertemuan itu, Maduro menyataan bahwa Badan Intelijen Pusat AS (CIA) telah memerintahkan Prancis, Portugal, Italia, dan Spanyol untuk menolak akses bagi pesawat Morales.

“Seorang menteri dari salah satu pemerintah-pemerintah Eropa secara pribadi mengemukakan kepada kami melalui telepon bahwa mereka kaget, dan yang memberikan perintah itu kepada pihak berwenang penerbangan di negara ini... adalah CIA,” katanya.

Setelah pertemuan itu, para pemimpin mengeluarkan satu pernyataan menyerukan pemerintahpemerintah Eropa secara terbuka meminta maaf “menyangkut insiden-insiden serius itu,” tetapi Morales sebelumnya mengatakan permintaan maaf itu tidak cukup.

Correa mengatakan para pemimpin akan”membuat keputusan-keputusan dan menunjukkan hahwa kita tidak dapat menerima penghinaan terhadap negara Amerika Latin manapun.”

“Bagaimana apabila hal seperti terjadi pada seorang kepala negara Eropa, jika ini terjadi pada presiden Ameri-

ka Serikat. Itu mungkin menjadi satu kasus bagi perang,” katanya. “Mereka mengira mereka dapat menyerang, menghancurkan hukum internasional.”

Correa mengusulkan satu pertemuan para pemimpin yang lebih luas Uni Negara Amerika Latin (UNASUR), tetapi presiden-presiden Brazil, Kolombia, Chile, dan Peru tidak hadir kendatipun mereka mengecam kejadian itu.

Presiden Kolombia Juan Manuel Santos menyatakan dukungannya kepada Moraes tetapi memperingatkan melalui Twitternya agar tidak “mengalihkan masalah menjadi satu krisis diplomatik antara Amerika Latin dan Uni Eropa.”

Para pejabat Bolivia menuduh Prancis, Portugal, Italia, dan Spanyol melarang masuk pesawat Morales Selasa malam ketika ia sedang dalam perjalanan pulang dari Rusia karena “rumor-rumor yang tidak beralasan” bahwa Snowden berada di pesawat itu.

Morales juga mengecam AS, mendesak negara Eropa membebaskan diri dari kekuasaan AS. Tembok konsulat AS di kota Santa Cruz disemprot dengan cat merah bertuliskan “Gringos Obama out” sementara sekitar 100 pemrotes membakar bendera dan melemparkan batu ke Kedubes Prancis di La Paz, Rabu malam. (ant/bali post)