HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 201 TAHUN KE 11
Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com
JUMAT, 6 NOVEMBER 2015
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Soal Permintaan KPK
Selly Khawatir Timbulkan Kegaduhan
Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si enggan berkomentar terkait realisasi permintaan data kendaraan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga hasil gratifikasi. Selly khawatir pernyataan yang disampaikan ini, justru akan menimbulkan kegaduhan. ‘’Aro wah ndak usah dikembangin dah. Nanti bikin gaduh lagi,’’ kata Selly yang juga Kepala Dispenda NTB, dikonfirmasi Suara NTB lewat ponselnya, Kamis (5/11). Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB,
Kamis (5/11), mempertegas sikapnya terhadap permintaan data yang diajukan KPK terkait empat unit kendaraan yang diduga merupakan objek gratifikasi. Sejak diterima oleh Dispenda NTB pada Rabu (21/10) lalu, hing-
Penutupan BIL Diperpanjang, Masyarakat Pilih Transportasi Laut
ga kini surat KPK yang berisi permintaan data sejumlah kendaraan yang dicurigai merupakan hasil gratifikasi melibatkan oknum kepala daerah di NTB itu belum juga dijawab. Hal ini memunculkan kekhawatiran dari sejumlah
kalangan akan timbulnya bias dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi ini. Gubernur yang dikonfirmasi terkait permintaan ini pun secara tersirat menegaskan bahwa permintaan data dari KPK itu harus dipenuhi oleh jajarannya. Ia menegaskan, sikap yang demikian tidak saja berlaku untuk data yang diminta oleh KPK, melainkan juga lembaga lain yang memang memiliki kewenangan untuk meminta data.
“Bukan hanya KPK. Kalau ada institusi pemerintah meminta data dari kita, yang memang kita miliki data itu dan alasan meminta datanya itu memang ada landasan undang-undang, semua kita penuhi,” ujarnya singkat, sesaat sebelum memasuki mobilnya, Rabu (4/11) lalu. Lampu hijau dari gubernur terkait permintaan data oleh KPK, enggan ditanggapi Selly. Ia khawatir, Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan sejumlah bandara hingga Jumat (6/11) akibat letusan abu vulkanik Gunung Baru Jari. Keputusan itu diambil sesuai dengan Notam baru yang dikeluarkan Kemenhub Kamis (5/11) pagi dengan nomor A2479/15;B2685/15;C3472/15 dan C3473/ 15. Sejumlah bandara yang ditutup antara lain Bandara Internasional Lombok (BIL), Bandara Selaparang dan Bandara Blimbing, Banyuwangi. Akibat penutupan itu, masyarakat banyak yang memilih transportasi laut untuk melanjutkan perjalanan. “Sampai besok (Jumat hari ini) BIL ditutup sementara. Berdasarkan evaluasi jam 07.00 Wita, Bersambung ke hal 15
LEWAT LAUT - Sebagian penumpang memilih jalur laut melalui Pelabuhan Lembar menuju Bali, menyusul erupsi Gunung Baru Jari yang mengakibatkan BIL ditutup sementara. Citra Satelit Cuaca Himawari Gn. Rinjani (insert).
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/her)
TO K O H Akan Langsung ’’Action’’ PENJABAT Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., enggan menanggapi kritikan sejumlah pakar terhadap rencananya melakukan mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemkot Mataram. Menurutnya, apa yang telah direncanakan itu akan dieksekusi. ‘’Aro wah pendak (sudah bosan,red) saya bicara assessment. Bersambung ke hal 15 Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
Identifikasi Calon Tersangka
Andy Hermawan (Suara NTB/dok)
PENYIDIK Ditreskrimsus Polda NTB memastikan kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial (Bansos) Dompu masih tetap berjalan penyelidikannya. Pengembangan kasus ini sedang menukik pada pihak – pihak yang terlibat. Diketahui, kasus Bansos Dompu merupakan perkara baru sedang diselidiki Polda NTB. Penanganan perkara ini memang sempat vakum, Bersambung ke hal 15
Gunung Baru Jari Erupsi
Pertemuan IGIF di Lombok Dibatalkan Mataram (Suara NTB) Salah satu event skala internasional yang semula direncanakan dilaksanakan di Lombok, NTB terpaksa harus dibatalkan akibat letusan abu vulkanik Gunung Baru Jari yang mengganggu aktivitas penerbangan sejumlah bandara di Indonesia. Pertemuan yang dibatalkan itu adalah Internasional Green Island Forum ( IGIF) 2015 yang direncanakan berlangsung sejak 5-7 November 2015. “Tamu-tamu ndak bisa hadir karena bandara ditutup. Pertemuan IGIF ini tamunya internasional. Saya sudah lapor ke Pak Gubernur tadi malam. Dan pak Gubernur memutuskan untuk dilakukan penundaan sampai waktu yang tak ditentukan,” kata Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/11) siang kemarin. Andi menyebutkan, delegasi dari Korea sudah datang melalui Jakarta sebanyak 30 orang. Selain itu, Gubernur Jeju juga sudah berada di Jakarta sejak beberapa hari terakhir. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
BATAL - Baliho di depan Kantor Gubernur NTB menginformasikan rencana pertemuan IGIF 2015. Agenda ini terpaksa dibatalkan akibat erupsi Gunung Baru Jari.
Selong (Suara NTB) Letusan Gunung Baru Jari makin ganas. Kamis (5/11) kemarin, semburan abu vulkanik dari anak Gunung Rinjani ini mencapai ketinggian 2.000 meter dari kawah. Terhitung sejak pertama kali meletus Minggu (25/11) lalu, aktivitas letusan Gunung Baru Jari ini belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Pengamat Geologi Gunung Api Pos Rinjani, Lalu Zulkarnaen yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, letusan Gunung Baru Jari ini selama tiga hari terakhir mengalami peningkatan. Kamis kemarin, aktivitas Baru Jari ini tertinggi pada kisaran pukul 9.00-11.00 Wita. Ditambahkan Ketua Pos Pengamatan Gunung Rinjani Sembalun Lombok Timur (Lotim), Mutaharlin mengatakan aktivitas Gunung Baru Jari cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Kamis (5/11) siang, amplitudo letusan meningkat dari 39 mm menjadi 48 mm. Meskipun demikian, status anak Gunung Rinjani itu masih dalam level II atau waspada. “Cenderung meningkat perkembangan aktivitas Gunung Baru Jari. Untuk hari ini amplitudo letusan juga meningkat semula 39 mm, sekarang tercatat 48 mm maksimal. Penyebaran abu vulkanik dominan masih ke arah barat daya dan selatan,” kata Mutaharlin ketika dikonfirmasi Suara NTB lewat sambungan telepon, Bersambung ke hal 15
Dana Perimbangan Anjlok
Gubernur dan DPRD NTB Protes Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat untuk NTB tahun 2016 mendatang turun drastis. Akibatnya, Rancangan APBD NTB 2016 terjadi penurunan jika dibandingkan APBDP 2015 yang mencapai Rp 3,6 triliun. Terkait dengan hal ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan DPRD NTB akan menyurati Presiden Ir. Joko Widodo serta pimpinan MPR/DPR RI. Para wakil rakyat NTB, baik yang berada di DPD dan DPR RI dinilai kurang berperan maksimal untuk mendorong turunnya anggaran pusat ke daerah. ‘’Gubernur bersama Dewan
akan segera menyurati Presiden. Keberatan kita dengan pemerintah pusat. Semua kita, bukan hanya gubernur yang keberatan terhadap penurunan anggaran pusat itu. Rakyat NTB wajib juga keberatan,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si usai penandatanganan KUA-PPAS RAPBD 2016 di Kantor Gubernur, Kamis (5/11) siang kemarin. Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mahalli Fikri dan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Sejumlah dana perimbangan yang mengalami penurunan antara lain Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang mengalami penurunan hingga Rp 19 miliar. Amin mengatakan, dengan penurunan dana pusat ini, artinya masyarakat NTB kehilangan hak-haknya. Meskipun terjadi penurunan anggaran dari pemerintah pusat, lanjut Wagub, anggaran untuk pengentasan kemiskinan tetap seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya. “Surat resmi akan kita ajukan keberatan. Ditujukan kepada Presiden dan Pimpinan DPR,”imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi , SE, M.Comm mengaku kecewa den-
gan penurunan anggaran pusat ini. Meskipun dengan keterbatasan fiskal, kata Mori, penganggaran untuk program-program unggulan dan prioritas tahun 2016 mendatang tak akan terganggu. “Kita sama-sama kerja keras, Insya Allah,”ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan penganggaran untuk masing-masing SKPD akan disesuaikan dengan RPJMD. Meskipun terjadi penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, namun tak sembarang ada pengurangan anggaran pada SKPD. Ia mengatakan, penyusunan APBD murni 2016 akan tetap berpihak kepada
kepentingan masyarakat. Dikatakan, penurunan anggaran yang diperoleh NTB itu tak sesuai dnegan prestasiprestasi yang diraih selama ini. Semestinya, dengan banyaknya prestasi yang diperoleh provinsi ini, anggaran pusat justru semakin besar. “Dan kami orang-orang politik menyesalkan , kecewa kepada keberadaan wakil-wakil kita di pusat. Apakah itu anggota DPR RI maupun DPD RI,’’ ujarnya. Mahalli mengatakan, rakyat NTB dibuat bangga pada Oktober tahun lalu dengan adanya dua wakil NTB yang menjadi pimpinan DPR dan DPD RI. Bersambung ke hal 15