Snt07012014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SELASA, 7 JANUARI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 251 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Temuan Kejaksaan

Proyek SPAM Belum Rampung, Habiskan Rp 12,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Penyelidikan mangkraknya proyek Sistem Pipa Air Minum (SPAM) di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dipastikan rampung. Kejaksaan tinggi NTB sedang mempersiapkan gelar perkara. Temuan sementara, dari total anggaran Rp 12,1 miliar (bukan Rp 12,5, red) yang digunakan, proyek belum rampung dan mangkrak.

Pantauan langsung Suara NTB Selasa 31 Desember 2014 lalu, pipa proyek yang bersumber dari APBN 2011 itu membentang 10 Km lebih, dari sumber mata air Jomplangka, turun ke reservoar di Kampung Anjah Dusun San Baro, pipa sudah tertanam hingga ke pertigaan Puskesmas Gangga, Desa Gondang.

Antara lain dusun-dusun yang

dilalui mencakup San Baro, Dasan Bangket, Karang Lendang, dan Karang Kates.

Dari pertigaan ini, selanjutnya pipa mengarah ke Timur menuju Dusun Lekok, Dusun Karang Amor, dan Dusun Karang Pendagi sekitar Puskesmas Gangga. Sebagian pipa tidak ditanam dan hingga kini instalasi itu belum difungsikan. Tim Ke-

jaksaan memastikan proyek tersebut belum rampung dan mangkrak, meski sudah menghabiskan anggaran Rp 12,1 miliar.

“Seperti itulah kondisi proyeknya dan anggaran yang habis memang mencapai 12 miliar lebih,” kata Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, Senin (6/1).

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Senin (6/1) kemarin, belum memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya non aktif, Subri, SH.MH sebagai tersangka. Pemeriksaan belum bisa dilakukan KPK, karena tersangka belum didampingi pengacara.

Demikian dijelaskan Juru Bicara KPK, Johan Budi, SP kepada Suara NTB via telepon seluler, Senin (6/1) malam kemarin. ‘’Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum memeriksa Subri. Persoalannya, karena yang bersangkutan belum didampingi pengacara,’’ jelas Johan Budi.

Sedangkan pemeriksaan terhadap Lusita Ani Razak sudah dilakukan. ‘’Terhadap tersangka Lusita Ani Razak sudah dilakukan pemeriksaan satu kali dan yang bersangkutan sudah didampingi pengacara. Tetapi pemeriksaan ke dua kali beberapa hari lalu urung dilakukan, karena pengacaranya sedang tidak di tempat,’’ katanya.

Kapan jadwal pemeriksaan Lusita Ani Razak dilakukan lagi, Johan belum memperoleh konfirmasi dari tim penyidik. Demikian juga kapan jadwal pemeriksaan terhadap Subri, Johan Budi belum mengetahui jadwalnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain memeriksa tersangka, KPK juga telah menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara suap yang melibatkan Kajari Praya non aktif, Subri dan pengusaha Lusita Ani Razak.

Bersambung ke hal 5

TO K O H Inspektorat Belum Optimal SESUAI dengan hasil pemeriksaan terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menemukan kinerja Inspektorat NTB dan Inspektorat Kota Bima masih banyak kekurangan (belum optimal). ‘’Masih banyak penyempurnaan soal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyimpanan hasil pemeriksaan,’’ terang Kepala BPK Perwakilan NTB, Eldy Mustafa, SH, MH ditemuai usai menyerahkan LHP Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemprov NTB dan Pemkot Bima di kantornya, Senin (6/1).

LHP kinerja APIP tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan NTB, Eldy Mustafa, SH, MH Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

DITAHAN - Tiga tersangka kasus GOR Mini, saat digiring ke mobil tahanan Kejaksaan untuk ditahan di Lapas Mataram.

Soal Kelaikan KMP Munawar Ferry

Tiga Tersangka GOR Mini Ditahan Kejaksaan Dewan – Dishubkominfo Silang Pendapat Mataram (Suara NTB) Berkas untuk tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek GOR Mini Gunung Sari akhirnya rampung di tingkat jaksa penyidik Kejati NTB. Ketiganya langsung ditahan di Lapas Mataram, Senin (6/ 1) sore kemarin.

Mereka yang ditahan, Kontraktor Pelaksana Joko Widagdo dan Heriyanto.

Satu tersangka lagi, H. Zulkarnain, mantan Kadis Dukcapil Lobar, yang menjabat sebagai Ketua Komite Pembangunan GOR Mini.

Proses penahanan berlangsung alot. Sejak diserahkan dari Kejati pukul 15.00 Wita, proses penahanan terhambat di Kejari Mataram saat pengurusan administrasi.

Selama dua jam, surat

perintah penahanan tidak bisa diprint gara - gara mati lampu. Setelah lampu hidup Pukul 17.00 Wita, penahanan belum juga bisa dilakukan, karena ada perbedaan pendapat soal penerapan pasal antara penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dengan pihak Kejari Mataram. Pihak kuasa hukum para terdakwa, Umaiyah, SH, MH pun sempat meminta agar tidak ditahan. Sampai akhirnya Pukul 17.30 Wita, proses alot itu berakhir dengan penahanan. Tiga tersangka digiring ke mobil operasional Kejari Mataram, kemudian dibawa ke Lapas Mataram.

Penahanan ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan sebelumnya. Ketika ber-

kas dinyatakan lengkap, awal Desember lalu, ketiganya langsung ditahan. Panahanan kali ini, kaitan dengan rampungnya berkas tahap kedua. “Terhadap Zulkarnain dijerat dengan Pasal 2 (UU Tipikor), terhadap Heryanto dan Joko Widagdo dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 jo pasal 55 KUHP,” kata Plt. Kajari Mataram, Mawardi, SH, yang juga menjabat Kasi Intel.

Dari kasus itu, kerugian negara ditaksir Rp 349 juta, setelah dihitung dari kekurangan volume pada empat item pembangunan GOR. Diantaranya hall, vaneu voli pasir, lintasan atletik dan lapangan sepak bola. Total anggaran Rp 3 miliar, bersumber dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. (ars)

memberikan pernyataan soal kelaikan kapal yang bisa dibuktikan dengan adanya sejumlah prosedur standar yang telah berhasil dilalui oleh kapal berumur 20 tahun lebih itu.

Beberapa prosedur yang telah dilalui, antara lain melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang menyatakan kelaikan kapal tersebut. Pemeriksaan dilakukan pula oleh Badan Klasifikasi Indonesia untuk menilai kondisi kapal tersebut. Selain itu, setiap 12 bulan juga dilakukan docking tahunan. “Dicek kembali seluruh aspeknya. Kalau lulus, itu yang layak,” ujar Agung.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Anggota dan Pimpinan Komisi III DPRD NTB, kompak menyatakan bahwa KMP Munawar tidak laik berlayar.

Sebaliknya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr, tetap mempercayai laporan Syahbandar yang mengatakan bahwa KMP Munawar Ferry laik berlayar.

Perbedaan pendapat itu terlihat jelas dalam Rapat Dengar Pendapat antara Dishubkominfo dengan Komisi III DPRD NTB di Kantor DPRD NTB, Senin (6/1) kemarin. Dalam rapat tersebut, Agung Hartono berulangkali

Jelang Penerapan UU Minerba

Sulit Dikontrol Mataram (Suara NTB) Enam hari menjelang penerapan UU No. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara membuat ratusan karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) was-was. Pasalnya, jika kewajiban perusahaan tambang untuk mengolah konsentrat di dalam negeri sesuai amanat UU tersebut diterapkan, maka akan terjadi PHK besar-besaran yang akan dilakukan Newmont.

Menyikapai persoalan ini, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si beserta Pimpinan DPRD NTB akan menemui Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta membicarakan hal tersebut. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si saat menerima sekitar 50 perwakilan karyawan Newmont yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Tambang PTNNT di Aula Kantor Dis-

tamben NTB, Senin (6/1) kemarin.

Koordinator Umum Aliansi Pekerja Tambang PTNNT, Yusrawan Galang pada kesempatan itu mengatakan, kondisi seluruh karyawan PTNNT saat ini sedang galau. Mereka semua waswas dengan akan diterapkannya UU Minerba pada tanggal 12 Januari mendatang. Dikatakan, perusahaan sudah bersurat kepada karyawan untuk melakukan efisiensi jika volume ekspor konsentrat dikurangi akibat pemberlakuan UU Minerba tersebut.

“Kondisi kerja sudah tidak aman sampai adanya kejelasan kebijakan.

Kami khawatir dengan kebijakan itu,”kata Galang.

Dikatakan, sesuai dengan surat yang diterima karyawan, jika UU Minerba tetap diberlakukan maka sekitar 75 persen karyawan PTNNT akan dirumahkan atau di PHK. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ham)

PENJELASAN - Kepala Distamben NTB, Muhammad Husni, saat memberikan penjelasan kepada karyawan Newmont yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Tambang PTNNT dan Serikat Pekerja Tambang, Senin kemarin.

C.03.08.13

KOMITE Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah mulai melakukan pemeriksaan atau investigasi dengan memeriksa sejumlah pihak yang terkait langsung dengan kecelakaan KMP Munawar Ferry yang tenggelam di Selat Alas, Jumat (3/1) lalu. ‘’Terkait kejadian tersebut, tim nasional dari KNKT telah datang hari Sabtu ke Mataram.

Kemarin pagi telah melakukan investigasi,’’ jelas Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD NTB di Kantor DPRD NTB, Senin (6/1) kemarin.

Mulai dari ABK yang berhasil diselamatkan, jajaran manajemen PT. Munawar Ferry hingga Syahbandar ,OPP Labuhan Lombok dan PT. Pelabuhan Ferry juga diperiksa oleh KNKT. “Sekarang pemeriksaannya sedang berlangsung,” ujar Agung.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Soal Uang Nasabah Hilang

BCA Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

(Bali Post/ant)

NASABAH BCA KOMPLAIN - Nasabah Bank BCA Cakranegara, Ni Nyoman Juliandari (2-kiri) diwawancara wartawan usai melakukan komplain ke pihak Bank BCA Cakranegara di Mataram, NTB, Senin (6/1). Ni Nyoman Juliandari merasa dirugikan karena merasa kehilangan uang didalam rekeningnya sebesar Rp 157 juta setelah kartu atm nya tertelan mesin ATM beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) – Raibnya uang nasabah di ATM Bank Central Asia (BCA) Cakranegara beberapa waktu lalu, hingga saat tidak ada titik temu. Padahal, korban yang beritikad baik menyelesaikan dan atau mencari solusi atas raibnya uang senilai RP 157 juta, ketika mengecek saldo di ATM SPBU Dasan Cermen, Jumat (30/12) lalu. Tapi pihak Bank BCA, dinilai enggan bertanggungjawab.

Beberapa orang masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan, langsung mendatangi Kantor BCA Cabang Cakranegara, untuk meminta pertanggungjawaban pihak bank. Massa dari pukul 10.30 Wita, terus menyuarakan aspirasinya, namun pihak bank tidak merespon. Sempat massa kecewa atas tindakan Bank BCA, karena enggan menemui massa. Keluarga korban yang terpancing emosi, meneriakan nasabah lainnya agar menarik seluruh tabungan di BCA, karena dikhawatirkan kejadian serupa akan menimpa lainnya.

Pantauan Suara NTB, pelayanan di Bank BCA sempat

terganggu oleh aksi demo massa. Pintu depan Bank, diblokade oleh aparat keamanan dan dibantu satpam bank.

Pegawai bank lainnya, sempat keluar berkumpul di tangga bahkan teller sempat berdiri memantau suasana pendemo.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, diketahui bukan kali ini saja peristiwa tersebut terjadi. Bahkan salah seorang supir truk dan nasabah lainnya, mengaku uangnya raib Rp 1 juta dan bahkan Rp 50 juta.

Korban I Nyoman Juliandari didampingi kuasa hukumnya Ikhsan Tabrani, ketika ditemui Senin (6/1) usai meminta kejelasan dengan pimpinan Bank BCA Cabang Cakranegara, mengatakan pihak bank tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan uang korban di ATM dan bahkan korban yang meminta bukti transfer kedua bank yang dikatakan petugas bank, tapi tidak dipenuhi. “Dia (Bank BCA, red) bilang bukan tanggungjawabnya,” kata Wanda sapaan akrabnya.

Ditambahkan Wanda, kalaupun pihak bank tetap bersikukuh tidak mengembalikan

uangnya, pihaknya akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Pernyataan korban diamini kuasa hukumnya, Ikhsan Tabrani, bahwa BCA tidak mau bertangggung jawab dan bahkan mengklaim bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh orang lain. Tetapi sambung Ikhsan, persoalannya adalah bukan siapa yang salah dan benar. Namun, dibutuhkan keadilan dari nasabah, “Soal salah dan benar yang menentukan adalah pengadilan. Tapi sebagai nasabah kami meminta keadilan, “ terangnya.

Ikhsan sangat menyayangkan sikap BCA, tidak kooperatif terhadap nasabah sendiri.

Pasalnya, tidak menjamin keamanan uang nasabah dan ketika korban meminta rekaman CCTV, pihak bank hanya menunjukkan bagian atas pelaku. Dilanjutkan Ikhsan, kalau tetap BCA tidak memberikan titik temu kejadian tersebut, pihaknya akan menuntut melaui proses hukum.

Sementara itu, pimpinan Bank BCA Cabang Cakranegara ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, enggan menemui wartawan. (cem)

Masuki Usia Pensiun

Tidak Pernah Dilibatkan PENGAKTIFAN jalur satu oleh pihak Universitas Mataram (Unram), sejak tanggal 1 Januari lalu, ternyata tidak pernah melibatkan aparat kelurahan setempat. Semestinya, lurah sebagai sebuah struktur organisasi mengetahui hal tersebut.

Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi ketika dikonfirmasi via telepon belum lama ini, mengatakan sejauh ini pihaknya tidak pernah terlibat atas keputusan yang diambil oleh Unram. Seharusnya, civitas aka(Suara NTB/dok) demika menginformasikan Apriadi kepada pihaknya, sehingga apapun menjadi reaksi maupun tanggapan warga dapat dibendung dengan alasan – alasan yang benar, “Kami tidak pernah dilibatkan dan bahkan hanya mengetahui lewat baliho,” akunya.

Dikatakan Apriadi, masyarakat setempat melayangkan protes atas penutupan akses jalan yang biasa dilalui oleh mahasiswa atau masyarakat setempat. Ditambahkan, protes tersebut dituangkan melalui surat yang dikirim ke kelurahan. Respon tersebut, langsung disampaikan kepada pihak rektorat. Sayangnya, pihak Unram enggan menanggapi surat tersebut, “Kalau tidak salah, satu bulan yang lalu saya antarkan surat itu. Tapi sampai hari ini, tidak ada jawaban,” sebutnya.

Meskipun Unram sambungnya, memiliki otonom sendiri menjalankan regulasi kebijakan, tapi sedikit tidak kelurahan harus dilibatkan. Diakui, Unram tidak pernah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat, khusus Dasan Agung Baru. Paling tidak lanjut Apriadi, masyarakat mengetahui tujuan atau maksud Unram. “Sedikit tidak kan kita tahu kenapa harus ditutup,” terangnya.

Yang menjadi permintaan Apriadi, adalah Unram yang notabenenya sebagai orang – orang berpendidikan menjalin komunikasi dengan baik bersama warga. Sehingga, pemahaman dan persepsi masyarakat tidak terkontaminasi oleh bisikan dari luar.

Apa reaksi dari kelurahan dengan penerapan jalur satu yang menuai protes dari masyarakat? Ia mengatakan pihaknya akan terus meminta kejelasan kepada pihak Unram, sehingga ada titik temu dari persoalan tersebut. “Nanti kita coba komunikasikan untuk meminta kejelasan,” demikian Apriadi. (cem)

Tingkatkan Komunikasi TINGGINYA kasus kekerasan terhadap anak di Kota Mataram, mengundang komentar dari Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan tingkat urbanisasi tinggi di Kota Mataram, mengakibatkan anak – anak menjadi korban kekerasaan oleh teman terdekat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati saat dikonfirmasi via telephone, Senin (6/1) mengata(Suara NTB/cem) Nyayu Ernawati kan kekerasan yang terjadi terhadap anak, sebenarnya terjadi oleh orang – orang terdekat mereka. Fenomena saat ini, orangtua terlalu memberikan kepercayaan kepada orang terdekat, sehingga tidak dapat dihindari kekerasaan antara orang dewasa dengan anak akan terjadi. Menghindari hal tersebut, perlu ditingkatkan komunikasi antara anak dengan orangtua, “Tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan akan terjadi karena, kesalahan orangtua yang terlalu memberikan kepercayaan kepada orang terdekat,” ungkapnya.

Dikatakan Nyayu, kasus kekerasan tersebut terjadi karena faktor lingkungan, ekonomi dan kurangnya kasih sayang orangtua.

Belum lagi sambungnya, tontonan media massa dan konsumsi makanan. Sebagai contoh, anak – anak yang menonton film tanpa ada pengawasan orangtua, maka tidak dapat dihindari anak akan menjadi jiwa pemberontak dan bahkan anak mempraktikan film–film yang ditontonnya. “Orangtua sebagai orang terdekat, harus tetap mengawasi anak – anaknya,” terangnya.

Ditambahkan, perkembangan anak dengan dapat menyerap informasi melalui media, sebenarnya kemajuan bagi anak untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang terpenting, orangtua sebagai pengontrol harus ikut berperan aktif. Terlepas dari itu, Nyayu mengatakan meminimalisir kasus kekerasaan terhadap anak di Kota Mataram, menjadi tugas seluruh elemen. Baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. “Menghindari kekerasan tersebut, bukan hanya tugas pemerintah.

Tapi seluruh elemen masyarakat,” kata Nyayu.

Ditanya korelasi kota layak anak yang segera dideklarasikan oleh Pemkot Mataram, Ia mengatakan tujuan Mataram sebagai kota layak anak, adalah hak – hak anak baik itu hak pendidikan, hak tumbuh kembang dan pemenuhan hak sipil dan sebagainya, dapat terwujud dengan baik. Tetapi, anak – anak harus menyadari, apa yang menjadi kewajibannya untuk belajar. (cem)

Beberapa Pejabat akan Diperpanjang Masa Tugasnya

Mataram (Suara NTB) Per 31 Desember 2013, sekitar 11 pejabat Pemkot Mataram telah memasuki usia pensiun. Namun sebagian besar yang memasuki usia pensiun masih aktif melaksanakan tugasnya. Kemungkinan masa tugas mereka akan diperpanjang.

Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, Senin (6/1). Sekda mengatakan sebagian pejabat yang memasuki usia pensiun tersebut masih aktif selama mereka belum diganti dengan pejabat baru.

Ia menyatakan jabatan mereka masih bisa diperpanjang. “Tapi itu kebijakannya di Walikota. Sekarang mereka masih aktif melaksanakan tugasnya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya pernah disampaikan Sekda pada pertengahan Bulan Desember lalu bahwa akan dilakukan muta-

si sekitar bulan Januari ini karena beberapa pejabat yang memasuki usia pensiun.

“Yang sudah masuk usia pensiun ini juga memberikan peluang kepada Eseleon III untuk promosi,” terangnya. Pejabat yang pensiun diantaranya dua staf ahli dan Kepala BKKBN Kota Mataram.

Mutasi juga diperkirakan dapat bersamaan dengan pelantikan pimpinan dua SKPD baru yang dibentuk Pemkot Mataram. Dua SKPD baru yang dibentuk yaitu Bagian Keuangan Setda Kota Mataram akan naik statusnya menjadi Badan Keuangan dan

Aset. Sedangkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) akan diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).

Terkait siapa yang akan menduduki jabatan Kepala Badan kedua lembaga baru itu, Sekda mengatakan belum bisa memastikan. Tapi sesuai dengan kebiasaan jika ada peningkatan status, biasanya yang akan memimpin adalah pejabat sebelumnya. “Berdasarkan prediksi, berdasarkan kebiasaan yang terjadi, kalau terjadi peningkatan status, pimpinan lembaga itu yang naik,” terangnya.

Namun jika kedua pimpinan lembaga tersebut dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan dan Kepala KPPT saat ini tidak ditunjuk menjadi Kepala Badan dua lembaga baru itu, kemungkinan ada pertimbangan lain. Untuk itu Sekda meminta apapun keputusannya nanti harus siap. “Itu kan bukan milik kita, hanya penugasan. Oleh karena itu kepada siapapun nanti baik yang lama maupun yang baru ya harus menerima,” terangnya.

Makmur mengatakan Baperjakat nantinya yang akan mempersiapkan atau mengusulkan dan memberikan pertimbangan terhadap orang-orang yang akan menempati jabatan tertentu.

Keputusan akhirnya berada di tangan Walikota dan Wakil Walikota. (yan)

HL. Makmur Said

Tapi itu kebijakannya di Walikota.

Sekarang mereka masih aktif melaksanakan tugasnya

Bazda Salurkan Dana Rp 3,6 Miliar Selama 2013

(Suara NTB/cem)

ANTRE - Nampak masyarakat sedang antre mengurus Kartu JKN di Kantor BPJS Cabang Mataram.

Urus JKN, Masyarakat Serbu Kantor BPJS Mataram (Suara NTB) – Sejak diluncurkannya kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M.Zainul Majdi, di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, Kamis (2/1) lalu. Masyarakat langsung berbondong – bondong mengurus kartu JKN di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Mataram.

Pantauan Suara NTB, pukul 09.30 Wita di BPJS (dulu Askes, red), masyarakat sudah mengantre untuk mengurusi kartu JKN tersebut. Kedatangan warga, ada yang sekadar menanyakan prosedur mendapatkan kartu atau masuk di keanggotaan BPJS dan bahkan mengurusi perubahan kartu dari askes menuju BPJS. Salah seorang warga asal Sumbawa, Sahafea diketika dikonfirmasi, Senin (6/1) mengatakan tidak berlakunya kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), mengharuskan dirinya untuk mengurusi kartu Jaminan Kesehatan Nasional di Kantor BPJS cabang Mataram. Pasalnya, di rumah sakit sudah tidak lagi menerima kartu Jamkesda dan Jamkesmas. “Kemarin saya sodorkan kartu Jamkesmas, tapi sudah tidak berlaku dan diminta pakai BPJS,” akunya.

Dikatakan Sahafea, informasi BPJS hanya didapatkan dari televisi, Pemerintah NTB tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat. Ditambahkan, Sahafea yang sedang mengurusi anaknya patah tulang akibat kecelakan, pada program BPJS memilih kelas III dan membayar freeme Rp 25.500. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonominya serba pas – pasan, “Saya pilih BPJS Mandiri dan langsung bayar ke Bank BRI Rp 25.500,” sebutnya.

Hal senada dikatakan Hendrik warga Kelurahan Monjok, Mataram, secara pribadi dirinya tidak memiliki kartu Jamkesmas maupun Jamkesda. Dengan adanya pemberlakuan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat, ia langsung datang ke Kantor BPJS mengurusi persyaratan sebagai anggota.

Sementara itu, Kepala PT Askes Cabang Mataram, I Made Kastawa mengatakan terhitung dari tanggal 2 November, sekitar 75 orang datang mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS. Yang menjadi catatan, sambungnya, yang datang mengurus kartu BPJS adalah masyarakat non pekerja atau karyawan perusahan. Ia mencontohkan tukang batu , tukang sol sepatu, sopir dan lainnya. Ada juga sebagai masyarakat yang merubah kartu dari Askes menjadi BPJS, “BPJS mandiri, mereka yang non pekerja penerima upah. Seperti buruh bangunan, tukang sol sepatu,” sebutnya.

Terkait masyarakat yang telah terdaftar atau memiliki kartu Jamkesmas atau Jamkesda, prosedurnya dengan meminta surat keterangan dari kelurahan dan Dinas Kesehatan. Kemudian, mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan ke BPJS. Dikatakan, pemberlakuan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun 2013, Bazda Kota Mataram telah menyalurkan dana bantuan ke masyarakat sebanyak Rp 3,6 miliar. Dana ini disalurkan melalui berbagai program seperti perbaikan rumah tak layak huni, bimbingan belajar (bimbel), bantuan masyarakat miskin, marbot, dan muallaf.

Hal ini disampaikan Ketua Bazda Kota Mataram, H. Mahsar Malacca, SH, Selasa (6/1).

Khusus untuk penyaluran ke masyarakat miskin, diakui belum semuanya bisa diberikan. Setiap kelurahan bantuan diberikan kepada 100 orang dengan Rp 500 ribu per orang.

Sehingga untuk 50 kelurahan totalnya Rp 500 juta per tahun.

“Pendataan fakir miskin yang ada di Kota Mataram belum secara khusus kita lakukan. Tapi kalau untuk penyaluran masing-masing kelurahan sudah kita lakukan tapi belum semua warga yang bisa

kita berikan,” terangnya.

Dalam setahun, penyaluran dana dilakukan dua kali.

Sementara khusus marbot masjid, ada peningkatan jumlah bantuan di tahun 2013. Di tahun 2012, khusus marbot setiap kali mendapatkan bantuan per orang hanya Rp 100 ribu. “Tapi di tahun 2013, dalam setahun mendapatkan Rp 1 juta tapi disalurkan per triwulan,” ujarnya.

Untuk tahun 2014, perkiraan dana yang akan disalurkan Bazda juga sama dengan tahun 2013 yaitu sekitar Rp 3 miliar lebih. Tahun ini juga akan fokus pada pemberdayaan warga miskin di Kota Mataram. Disamping itu diprogramkan “Satu Sarjana Setiap Rumah Tangga”. Program ini juga dikhususkan untuk keluarga miskin yang tidak bisa membiayai pendidikan tinggi anak-anaknya. Syaratnya anak yang harus berprestasi dan mempunyai po-

tensi. “Ini akan kita mulai tahun ini. selanjutnya akan kami bicarakan dengan Bappeda dan kelurahan,” terangnya.

Potensi penyaluran zakat melalui Bazda menurut Malacca cukup besar. Untuk memaksimalkan hal ini, pihaknya juga akan menyasar lembaga vertikal yang ada di Kota Mataram seperti kepolisian, kejaksaan, BPN, BPS, dan PAUDNI. Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga pemerintahan vertikal ini. “Kalau itu berhasil dan mereka berzakat melalui Bazda, kita bisa mendapatkan dana mendekati Rp 4 miliar,” ujarnya. Sejauh ini yang masih belum tergarap adalah zakat dari kalangan pengusaha.

Kebanyakan pengusaha lebih memilih menyalurkan sendiri zakatnya kepada masyarakat secara langsung. “Kalau pengusaha-pengushaa ini mau, bisa tambah besar (dana terkumpul),” imbuhnya. (yan)

Akses Jalan Gajah Mada-BIL

Pemkot Diminta Selesaikan Pembebasan Lahan Mataram (Suara NTB) Tahun ini, pembangunan akses Jalan Gajah Mada ke BIL akan dimulai. Untuk itu, Pemkot Mataram diminta untuk segera melakukan pembebasan lahan oleh Pemprov NTB. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura.

Saat ini masih ada 600 meter lahan yang belum dibebaskan Pemkot Mataram. Karena dalam pembangunan jalan tembus ke BIL itu untuk pembebasan lahan ditanggung pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat. “Kepala Dinas PU Provinsi meminta agar segera dibebaskan karena tahun ini akan segera dimulai proyeknya,” ujarnya.

Terkait total anggaran yang disiapkan Pemkot untuk pembebasan lahan itu, Mahmud-

din mengatakan belum diketahui secara pasti. Karena harganya belum ditentukan. Pihaknya masih menunggu kajian yang sedang dilakukan Tim Appraisal. “Kami hanya memberikan data kepada Tim Aprraisal bahwa yang dilebarkan itu 40 meter lebar dan 600 meter panjangnya,” ujarnya.

Selain tembusan Jalan Gajah Mada-BIL, yang akan dibangun tahun ini adalah akses BIL-Senggigi melalui 9 kilometer pinggir pantai di Kota Mataram. Mahmuddin menyebutkan tahun ini Balai Jalan Nasional (BJN) yang melaksanakan proyek itu akan membuat DED (Detail Engineering Design). Untuk itu Pemkot diminta untuk membuat Amdal dan Feasibility Study (FS).

Proyek besar pembangunan infrastruktur jalan di Kota Mataram yang akan dikerjakan BJN juga akses Jalan

Udayana-Gunung Sari melewati eks Bandara Selaparang.

Hal ini masih akan dikaji apakah jalan ini dengan sistem Underpass (terowongan) atau lainnya. “Karena eks bandara akan dipakai untuk penerbangan maka akan kita buatkan lewat bawah. Itu nanti akses dari KLU ke BIL. Kita juga diminta untuk pembuatan Amdal dan FS,” terangnya.

Selain itu juga pelebaran Jalan Arif Rahman Hakim tembus ke Jalan Batu Bolong, BTN Pagutan Permai. Namun untuk proyek pelebaran ini tidak terlalu lebar karena keterbatasan anggran Pemkot Mataram untuk biaya pembebasan lahan.

“Pelebarannya tidak terlalu banyak soalnya pembebasan lahan cukup mahal. Itu kita hindari karena uang (pembebasan) yang tanggung Pemkot sementara anggaran kita sangat terbatas,” terangnya. (yan)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Bangun Ekonomi Lotim Identifikasi Nikah Dini PASANGAN perkawinan di usia muda atau nikah dini diidentifikasi masih marak di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di Kecamatan Tanjung - Ibukota KLU, Dinas Kesehatan (Dikes) di tahun 2013 mengidentifikasi jumlah pasangan nikah dini mencapai 26 pasangan. Terbukti para kader Posyandu di tingkat dusun, melaporkan pasangan itu dalam kondisi sedang hamil.

“Kami banyak belajar dari meninggalnya seorang ibu yang melahirkan ke 18 kali. Kalau ada yang melahirkan sampai sebanyak itu, berarti KB tidak jalan,” ujar Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., di ruang kerjanya, Senin (6/1).

Benny memandang kegagalan KB sebagai satu kasus. Kehamilan hingga 18 kali pada seorang wanita berisiko sangat tinggi bagi keselamatan ibu maupun anak. Pada kejadian ibu yang meninggal itu pun, Benny menarik satu pelajaran. Riwayat perkawinan ibu bersangkutan diketahui sampai 3 kali, mengindikasikan adanya kasus kawin cerai yang tinggi di KLU. “Kalau sampai 18 kali melahirkan, timbul pertanyaan di usia berapa sebetulnya ibu ini menikah pertama kali? Bisa di usia 14 tahun, 13 tahun, atau bahkan 12 tahun. Artinya kawin usia dini juga tinggi di KLU,” sambungnya.

Menyimpulkan kasus-kasus yang muncul itu, Benny pun berinisiatif untuk mengetahui jumlah riil warga KLU yang terseret pernikahan dini. Hasilnya cukup mencengangkan. Sebagai indikator, Dikes KLU mengumpulkan data untuk Kecamatan Tanjung. Kecamatan ibukota yang dinilai cukup representatif untuk melihat tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan ekonomi warga KLU. Ia menyebut, tahun 2013 berhasil dihimpun, 26 pasangan yang menikah dini atau menikah di bawah usia 19 tahun. Rinciannya pasangan perempuan yang menikah di usia 13 tahun, 15 tahun masing-masing 1 orang, menikah di usia 14 tahun 2 orang, masing-masing menikah di usia 17 tahun dan 19 tahun sebanyak 9 perempuan, serta menikah di usia 18 tahun sebanyak 5 orang perempuan.

Di antara kasus-kasus itu, kejadian terbanyak terjadi di Desa Tegal Maja, Desa Sokong dan Desa Jenggala. Untuk dimaklumi, 3 desa ini merupakan desa-desa yang berada di lingkar ibukota kabupaten. Sedangkan desa lain yang menyumbang kasus nikah dini tercakup pula di Desa Sigar Penjalin dan Medana. “Dari data ini, kami dihadapkan pada tugas berat, karena ancaman Akino dan angka mati bayinya tinggi,” katanya.

Atas kondisi itu pula, Dikes mendesak kalangan legislatif (DPRD) KLU untuk merampungkan inisiatif Perda pernikahan dini. Sebagaimana Dikes telah melakukan berbagai kajian termasuk seminar, maka Perda nikah dini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya nikah dini di masyarakat. (ari)

Bupati: Pelaku Bisnis Harus Satu Suara Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan mengingatkan, dalam upaya membangun perekonomian masyarakat Lotim dibutuhkan investasi yang cukup besar. Anggaran harus ada yang tersimpan untuk investasi dan tidak boleh habis digunakan. ‘’Salah satu bentuk investasi, memperkuat lembaga-lembaga keuangan. Para pelaku bisnis yang ada di Lotim diharap bisa satu suara untuk turut membantu membangun Lotim ke arah yang lebih baik,’’ pesan bupati pada pertemuan dengan 10 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kantor Camat Pringgabaya, Senin (6/1).

Bupati menekankan di Lotim harus diperbanyak dunia usaha. Atas dasar itu, Pemkab Lotim memberikan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah (PD) Selaparang Finansial Rp 15 miliar, PD Agro Selaparang Rp 10 miliar.

Kebijakan penyertaan modal dimaksudkan sebagai langkah untuk investasi. Kondisi

keuangan Lotim yang sedikit tidak akan cukup untuk mengatasi seabrek masalah. Diperlukan langkah penghematan.

“Uang kita ini harus dihemat, kita ini miskin. Hemat yang sedikit dan jangan sampai ada yang hilang dijalan,” tegasnya.

Bentuk investasi lain yang dilakukan Lotim, lanjutnya, membangun tiga unit pasar, yakni Pasar Terara dengan nilai investasi Rp 15 miliar, Pasar Tanjung dan Pasar Keruak masingmasing Rp 10 miliar. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional diyakini bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Ia menuturkan, di era kepemimpinannya sebagai Bupati Lotim sebelumnya dari pasar tradisional ini saja bisa diraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4

miliar per tahun. Terakhir diketahui hanya mampu diraup Rp 940 miliar.

Bupati Lotim ini menginginkan kembali target PAD dari pasar tradisional tersebut. Semua mandor pasar ditargetkan bisa mencapai target yang telah ditetapkan tersebut dua kali lipat dari pendapatan sebelumnya. Kebijakan baru ini, diharapkan bisa mengembalikan sumber-sumber PAD yang banyak hilang itu.

Contoh lainnya, lanjutnya, retribusi tambang galian C (MBLB, red) bisa diperoleh Rp 1 miliar setahun. Namun angka ini diketahui terakhir tidak mampu sampai Rp 1 miliar itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang melakukan pungutan atas retribusi tambang galian C ini dianggap tidak

paham Peraturan Daerah (Perda). Bupati mengaku menyaksikan sendiri proses pembayaran retribusi sering tidak disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal ini bupati bertekad dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Lotim harus lebih baik. Ia pun mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan untuk tetap bayar pajak. Apalagi setiap meter kubik galian sumber daya alam yang dieksploitasi para penambang ini ada kewajiban membayar pajaknya.

Bupati menjelaskan, mem-

bayar pajak beda dengan membayar sumbangan. Apalagi sejauh ini masih banyak perusahaan yang tidak bayar pajak.

Adanya fakta itu, bupati tidak langsung menyalahkan perusahaan, tapi pihak yang memungut pajak yang dianggapnya kurang paham. ‘’Ke depan diinginkan, sistem pembayaran pajak bisa lebih baik. Tidak lagi terjadi kebocoran pembayaran,’’ ujarnya, seraya menambahkan kepala desa diingatkan tidak melakukan aksi-aksi premanisme terhadap penambang. (rus)

’’

Salah satu bentuk investasi, memperkuat lembaga-lembaga keuangan. Para pelaku bisnis yang ada di Lotim diharap bisa satu suara untuk turut membantu membangun Lotim ke arah yang lebih baik, Moch. Ali Bin Dachlan

H. Benny Nugroho (Suara NTB/rus)

(Suara NTB/dok)

PERTEMUAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dalam pertemuan dengan para pengusaha galian di wilayah Kecamatan Pringgabaya, Senin (6/1).

79 Pejabat di Lobar Jalani ’’Fit and Proper Test’’ Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 79 pejabat eselon II dan III Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengikuti fit and proper test di aula Kantor Bupati Lobar, Senin (6/1). Para pejabat Lobar ini akan mengikuti tes selama 3 hari berturut-turut dengan tim penguji dari Universitas Mataram (Unram). Meski demikian, banyak juga pejabat yang tidak ikut tes.

Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, kepada wartawan menjelaskan, fit and proper test ini bukan sekadar kegiatan formalitas semata. Namun dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi pejabat, khususnya berkaitan dengan aspek manajerial. “Ini bukan hanya formalitas semata seperti yang disangkakan orang selama ini,” tegasnya.

Menurutnya, fit and proper test kali ini diikuti pejabat setingkat eselon II dan III. Sementara , tes bagi pejabat eselon IV dilakukan belakangan.

Bagi pejabat yang ikut tes, jelasnya, mengambil formulir sesuai keinginan yang disiapkan panitia dan siapa yang mengembalikan itulah yang ikut. Dalam formulir tersebut pejabat bisa memilih jabatan yang diinginkan dan akan diuji sebelum menduduki jabatannya melalui tes psikologi dan wawancara.

Terkait pelantikan pejabat tersebut, Zaini mengatakan untuk pelantikan tentu menunggu hari dan saat ini mereka harus menjalani serangkaian tes dulu.

Sekda Lobar H. Moh. Uzair menambahkan fit and proper test semacam ini untuk tingkat pejabat pertama kali dilakukan di Lobar dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pejabat untuk disesuaikan dengan kualifikasi yang ada di Lobar.

Syarat pejabat yang diperbolehkan mengikuti tes ini minimal golongan IVa dan pernah menjabat 2 sampai 3 kali Kepala Bidang dan menduduki jabatan eselon II. “Ini salah satu syarat pejabat memangku jabatannya,” terangnya. (her)

Selong (Suara NTB) Memasuki tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meluncurkan sejumlah kebijakan baru. Peluncuran ini berkaitan dalam rangka mengoptimalisasi kinerja aparatur, efektivitas jam kerja, mengintensifkan kegiatan silaturahmi pemerintah dengan masyarakat serta sekaligus pembinaan wawasan kebangsanaan bagi generasi muda, dan peningkatan kesejahteraan PNS. Dampak yang diharapkan, implementasi program-program pro-rakyat yang diusung Bupati-Wakil Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin, M.Si. mencapai sasaran yang diharapkan.

Salah satu kebijakan yang paling menarik bagi PNS dan CPNS di daerah itu terkait dengan pemberlakuan tambahan penghasilan. Kebijakan itu digulirkan guna memotivasi prestasi, meningkatkan disiplin dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Karena itu tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada CPNS dan PNS diberikan setelah dilakukan penilaian oleh atasan langsung.

Seperti tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/495/ORG/2013 yang ditandatangani Bupati Lotim tanggal 30 Desember 2013, Pemkab Lotim memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada CPNS dan PNS di lingkungan kerjanya. Pembayaran tambahan penghasilan tersebut, terhitung mulai bulan Januari 2014 dan pada bulan tertentu diberikan tambahan penghasilan ke-13 tanpa dilakukan penilaian kinerja dan disiplin untuk CPNS dan PNS. Namun untuk bulan Januari sampai

Pembukaan Kawasan Hutan Tunak

BKSDA NTB Tak Pernah Keluarkan Izin Praya (Suara NTB) Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB wilayah Lombok, membantah keras pihaknya telah mengeluarkan izin pembukaan kawasan Hutan Tunak Pujut Lombok Tengah (Loteng).

Menurut H. Ramsjah, S.H, dari BKSDA NTB Wilayah Lombok, kawasan hutan Tunak sudah dibuka jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi, tahun 2009 lalu.

“Kami tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi pembukaan kawasan Hutan Tunak,” jawab H. Ramsjah, saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (6/1).

Sekarang ini, ungkapnya, pihaknya sedang berupaya melakukan peremajaan di kawasan hutan, karena kondisinya yang sudah rusak akibat dirambah masyarakat.

Ia menjelaskan, pihaknya mulai mengelola kawasan hutan tersebut terhitung sejak tahun 2010 lalu. Walaupun SK penunjukkan pengelolaan turun setahun sebelumnya. Sebelumnya, kawasan Hutan Tunak, termasuk kawasan hutan lindung kemudian berubah menjadi hutan konservasi tahun 2009.

Pada saat penyerahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lom-

dengan Desember, tambahan penghasilan diberikan setelah dilakukan penilaian secara objektif oleh atasan langsung secara berjenjang. Khusus untuk pejabat fungsional tertentu dinilai oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kabag/Kepala UPTD atau pejabat lain yang ditunjuk. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu diberikan tambahan penghasilan paling banyak 50% dari dari tambahan penghasilan dasar.

Adapun besar tambahan penghasilan yang diberikan, untuk pejabat eselon II A sebesar Rp 5 juta, eselon II B sebesar Rp 1.500.000, eselon III A sebesar Rp 1.250.000, eselon III B sebesar Rp 900.000, eselon IV A sebesar Rp 650.000, eselon IV B sebesar Rp 400.000. Sementara untuk pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu diberikan tambahan penghasilan dasar sebesar Rp 200.000.

Dalam rangka mengintesifkan pembinaan wilayah, meningkatkan wawasan kebangsaan dan mempererat silaturrahmi dengan aparat dan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, Pemkab Lotim antara lain telah menetapkan pelaksanaan upacara bendera hari-hari besar nasional dan upacara peringatan hari jadi instansi tahun 2014, di sejumlah kecamatan.

Mengawali pelaksanaannya, pada Jumat (3/ 1) Upacara Hari Amal Bhakti ke-68 Kementerian Agama tidak lagi dilaksanakan di halaman Kantor Bupati seperti selama ini, tetapi di halaman MTs Negeri Model Gelang. Dalam upacara itu, Wakil Bupati H. Herul Warisin, selaku inspektur upacara dan dihadiri sejumlah pejabat eselon II Pemkab, anggota FKPD, pejabat jajaran Kemenag Lotim, organisasi Wanita Kabupaten, karyawan dan karyawati Kemenag serta siswa-siswi MAN Selong.

bok Tengah (Loteng) ke BKSDA NTB, kondisi kawasan hutan sudah memprihatinkan. Di mana banyak kawasan yang sudah dikapling oleh warga dan perusahaan tertentu. Tidak hanya itu, jalan akses masuk kawasan sudah ada. “Bagaimana bisa memberikan izin pembukaan kawasan.

Sementara kita diserahkan kondisinya sudah rusak seperti itu,” ungkapnya.

Dalam hal ini, menurutnya yang paling tahu terkait pembukaan kawasan hutan tersebut adalah pemerintah daerah. Alasannya, kawasan sudah dibuka jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi. “Justru kita saat ini sedang melakukan revitalisasi di kawasan Hutan Tunak tersebut. Untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Dalam melakukan revitalisasi diawali dengan pengukuran ulang kawasan, sehingga batas-batas kawasan bisa diketahui. Namun upaya tersebut justru mendapat penolakan dari warga yang sudah melakukan pengkaplingan di kawasan tersebut. “Persoalan ini sudah berlangsung sejak alam. Jadi kita tidak tahu menahu. Yang kita tahu, kalau kondisi kawasan Hutan Tunak sudah rusak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishutbun Lo-

Dalam upacara yang berlangsung khidmat itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Agama. Usai upacara, Wakil Bupati didaulat membuka tabir maket pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendikia di wilayah Kecamatan Sakra, didampingi Plt. Sekda Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM., Kakan Kemenag Lotim serta sejumlah pejabat eselon II Pemkab. Disebutkan, pembangunan gedung itu merupakan program Kementerian Agama di Kabupaten Lombok Timur, yang ditarget pelaksanaannya mulai tahun 2014 ini.

Sesuai lampiran Surat Nomor 019.1/709/ HUP/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Wakil Bupati H. Haerul Warisin, M.Si., upacara bendera berikutnya pada tanggal 3 Februari, apel awal bulan Februari, kemudian pada 3 Maret apel awal bulan Maret, dan pada 7 April apel awal bulan April, ketiganya dilaksanakan di halaman Kantor Bupati.

Namun upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Mei, dilaksanakan di Lapangan Kecamatan Masbagik, upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei dilaksanakan di Lapangan Kecamatan Jerowaru, dan pada 2 Juni apel awal bulan Juni kembali dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati.

Selanjutnya, gelar Upacara awal Bulan Juli pada tanggal 7 Juli masih dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati, dan upacara peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus masih tetap di Lapangan Tugu Selong seperti sebelumnya. Tetapi upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasilan pada tanggal 1 September akan dilaksanakan di Lapangan Kecamatan Sambelia, dan upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober

teng, Ir. Pan Rahayu Samsor, mengaku tidak tahu menahu kawasan Hutan Tunak bisa dibuka, sehingga ada warga yang mengkapling di dalam hutan. Ia pun menegaskan kalau persoalan pembukaan kawasan Hutan Tunak merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena status kawasan tidak dikelola oleh pemerintah daerah. “Itu (izin pembukaan kawasan) kewenangan pusat. Kita pemerintah tidak punya hak,” jawabnya.

Sebelumnya Komite Masyarakat Adat Gawah Tunak Pujut Paer Lauk Awang dan Mertak, sudah melayangkan laporan ke KPK terkait dugaan gratifikasi terkait pembukaan kawasan Hutan Tunak. Indikasi gratifikasi dalam pembukaan kawasan Hutan Tunak diduga melibatkan sejumlah pejabat di daerah ini yang mencapai sekitar Rp 2 miliar lebih.

Selain itu warga menolak ada pengkaplingan kawasan hutan Tunak, karena merupakan hutan adat yang sudah bertahun-tahun diperlihara masyarakat sekitar. Pasalnya, kawasan hutan Tunak oleh warga sekitar dianggap sebagai penyangga kehidupan. Terutama pada masa-masa sulit. Dimana masyarakat banyak menggantungkan hidup dikawasan hutan tersebut.

Dan, sebelum ada pembukaan ka-

akan dilaksanakan di Lapangan Kecamatan Sikur. Sementara upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember dilaksanakan di Lapangan Kecamatan Sakra.

Peringatan Hari Korpri pada tanggal 29 November akan dilaksanakan di lapangan Kecamatan Pringgabaya, sedangkan upacara memperingati HUT NTB dan Hari Nusantara akan dilaksanakan di Dermaga Labuhan Haji pada tanggal 17 Desember 2014.

Dalam upaya mengefektifkan jam kerja kantor, Pemkab Lotim telah kembali menetapkan enam hari kerja seminggu dengan ketentuan jam kerja, Senin sampai dengan Kamis masuk Pukul 07.00 - 14.00 Wita, hari Jumat masuk

H. Ramsjah

(Suara NTB/kir)

wasan, hutan Tunak merupakan salah satu hutan di Loteng yang masih perawan, karena belum terjamah aktivitas apapun. Tapi sekarang kawasan hutan tersebut dibuka dengan dalih mau dijadikan kawasan wisata alam. Bahkan sudah ada jalan yang dibangun mencapai 7 km lebih. (kir)

Pukul 07.00-11.00 Wita, sementara hari Sabtu Pukul 07.00 – 13.00 Wita.

Bersamaan dengan itu ditentukan pakaian seragam dinas kerja PNS, Senin sampai dengan Rabu Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemdagri, Kamis mengenakan batik atau Sasambo, Jumat bisa busana muslim atau pakaian olah raga tergantung kegiatan pada hari itu, sementara Hari Sabtu menggunakan seragam Hansip atau Linmas.

Guna meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, setiap PNS daerah Lombok Timur nantinya juga akan diwajibkan menggunakan Kartu Tanda Pengenal (ID Card).(Zar-Humas)

(Suara NTB/ist)

SALAMI - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyalami dan mengucapkan terima kasih pada pemimpin upacara HAB ke 68 Kemenag tahun 2014 di Halaman MTs Negeri Model Gelang, Jumat (3/1).

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

Syafrudin Minta SKPD di Bima Laksanakan Tugas Kota Bima (Suara NTB) Terhitung sejak 27 Desember 2014, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA telah memberikan amanah kepada Wakil Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin H.M.Nur.M.Pd sebagai Wakil Bupati Bima sekaligus ditunjuk untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari di Kabupaten Bima sampai ditetapkan Bupati definitif. Penunjukan tersebut sesuai SK Nomor: 130-760 tahun 2013.

Oleh karenanya dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan ditetapkan Bupati yang definitif, dia mengharapkan kepada pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) agar tugas pembangunan, pelayanan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan bersama hingga akhir tahun 2015 mendatang.

Disamping itu, bahwa pada tahun 2013 yang lalu dirinya selaku Wakil Bupati Bima telah menetapkan tahun tersebut sebagai tahun kerja. Untuk tahun 2014 ini, juga telah menetapkan sebagai tahun kerja berkelanjutan. Yang mana dalam mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut diharapkan kepada pimpinan SKPD, Pejabat eselon dan staf untuk dapat terus memacu kinerja dan menjawab tantangan yang ada di masing-masing unit kerja. “Apalagi mulai tahun 2014 ini penilaian kinerja PNS mengalami perubahan yang tentu saja menuntut saudara-saudara untuk tidak hanya memahami tupoksi akan tetapi mampu menjabarkan dengan baik tugas yang diberikan atasan,” katanya saat memimpin apel gabungan, Senin (12/6).

Selain itu berkaitan dengan agenda nasional bulan Januari bahwa seluruh PNS di Indonesia harus mengisi standar kinerja pegawai, pegawai kontrak kerja untuk penilaian prestasi kerja sesuai dengan PP nomor: 46 tahun 2011. Plt Bupati Bima Drs. H.Syafruddin HM.Nur.M.Pd mengajak kepada pimpinan SKPD dan seluruh karyawan pemerintah Kabupaten Bima untuk bersama – sama mewujudkan visi membangun Kabupaten Bima yang AKBAR dalam rangka membangun daerah Kabupaten Bima agar lebih baik lagi. (use)

KSB Targetkan Piutang Dividen PT DMB Rp 32 Miliar Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali memasukkan dividen PT Daerah Maju Bersaing (DMB) sebagai salah satu sumber pendapatan di APBD 2014. Keputusan tersebut tentu beresiko bagi keuangan daerah, pasalnya dalam tiga tahun terakhir keuntungan dari perusahaan konsorsium yang dibentuk pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan Sumbawa) dalam rangka membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu tak pernah terealisasi.

“Kita tetap masukkan. Untuk angkanya kita targetkan sebesar Rp 32 miliar,” jelas kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB Ir. H.M Saleh, M.Si kepada Suara NTB, Senin (6/1).

Angka yang dipatok Pemda KSB itu sebenarnya belum sepenuhnya mengakomodir kewajiban PT DMB terhadap daerah selaku pemegang saham. Angka Rp 32 miliar tersebut hanya mencakup kewajiban dividen atas kepemilikan saham dan tidak termasuk edvance dividen yang selama ini dijanjikan PT Multy Capital – perusahaan parter PT DMB dalam membangun PT Multy Daerah Bersaing (MBD) yang selanjutnya menjadi perusahaan perpanjangan tangan untuk pembelian saham divestasi PT NNT. “Kalau Pemprov (NTB) mereka targetkan Rp 48 miliar tahun ini. Rp 32 miliar dari dividen dan sisanya Rp 16 miliar dari edvance-nya.

Tapi kita tidak berani seperti itu, kita hanya ambil yang Rp 32 miliar sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun sebelumnya,” paparnya.

Diakuinya dividen PT DMB itu bak buah simalakama bagi keuangan Pemda KSB. Pasalnya jika tetap dimasukkan sebagai salah satu item pendapatan, maka akan menjadi resiko jika tidak terealisasi. Dan sebaliknya jika tidak dimasukkan dikhawatirkan PT DMB bisa menyelesaikan kewajibannya tersebut di tahun ini. “Setiap pendapatan selalu ada target pengeluarannya. Nah kalau tidak terealisasi maka tidak bisa juga kita kerjakan target pengeluarnnya dan kalau sudah seperti itu, maka kondisi keuangan kita sama dengan defisit, karena ada program yang tidak bisa dikerjakan disebabkan tidak adanya anggaran,” tandasnya.

Kondisi ketidakpastian penerimaan dividen PT DMB dikhawatirkan Saleh terus berlanjut hingga tahun 2015 mendatang. Jika hal itu terjadi ia mengatakan, daerah akan dihadapakan persoalan lebih pelik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Di tahun 2015 mendatang akan diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Dalam aturan itu, setiap target pendapatan yang tidak dapat terealisasi pada tahun sebelumnya akan menjadi piutang bagi kas daerah daerah dan hutang bagi pihak ketiga pada tahun anggaran berikutnya. “Artinya nilai target yang tidak terealiasi secara otomatis akan terakumulasi menjadi hutang daerah pada anggaran tahun berikutnya. Dan kalau itu terjadi maka akan jadi preseden buruk bagi kegiatan pengeloaan keuangan kita,” pungkas Saleh. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Mangkrak, Proyek Pembangunan RPH di Dompu Dompu (Suara NTB) Pembangunan rumah potong hewan (RPH) bertaraf internasional di Kabupaten Dompu senilai Rp 800 juta diduga di-mark up. Proyek ini hanya membangun bangunan pengolahan daging kotor dan bersih ukuran 13,5 m x 14 m dengan dinding 1 m serta peralatan sederhana. Bangunan di belakang SPBU Kandai Dua yang belum dibuatkan akses jalannya ini, bahkan belum rampung dikerjakan walaupun sudah berakhir tahun anggaran 2013.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Ir H. M. Rasyidin Suryadi, M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/1) mengaku, pembangunan RPH bertaraf internasional di belakang SPBU Kandai Dua merupakan proyek Provinsi dan pihaknya hanya sebagai penerima manfaat.

Tapi kewajiban pihaknya menyiapkan lahan 1 ha dan akses jalan. Untuk akses jalan akan dikerjakan tahun 2014 melalui Dinas PU, karena tahun 2013 lalu dialokasi pihaknya ternyata tidak bisa dikerjakan dan harus dilaksanakan oleh Dinas PU. “Dengan anggaran Rp 800 juta, apa hanya bangunan los dan peralatan itu saja? Kita juga tidak paham,” katanya.

Dengan bangunan yang ada, lanjut Rasyidin, pihaknya belum bisa mengoperasi-

kan RPH-nya. Karena masih banyak perlengkapan yang belum ada, seperti kandang, rumah dinas, kantor, pengolahan limbah padat dan cair, serta pos jaga. Rencana pembangunan lanjutan fasilitas di RPH juga tidak diketahui karena tidak diinformasikan Provinsi. “Kita tidak tahu dan belum diinformasikan, bangunan apa lagi yang akan dibangun tahun ini,” jelasnya.

Padahal tahun 2014, kata Rasyidin, pihaknya mendapat permintaan daging dan sapi potong dari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 100 ton daging dalam setahun atau 8 ton per bulan dan sapi potong 400 ekor dalam setahun.

“RPH baru ini belum bisa kita gunakan. Untuk sementara, kita gunakan RPH Larema Simpasai sebagai tempat pe-

(Suara NTB/ula)

MANGKRAK - Bangunan ruang pengolahan kotor dan bersih daging yang sedang dalam proses pengerjaan di Kandai Dua, Senin (6/1) kemarin. (Insert) peralatan RPH ditumpuk di aula Kantor Dinas Peternakan Dompu. motongannya,” jelasnya.

Sementara berdasarkan pantauan Suara NTB, peralatan RPH yang diadakan kontraktor tahun 2013 hanya ditu-

Segera Fungsikan Pasar Mangkrak di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa yang baru, Ir. H. Naziruddin, bertekad membenahi kesemrawutan pasar yang ada. Termasuk mengkaji ulang beberapa pasar yang selama ini belum berfungsi.

Hal itu ditegaskannya, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/1). Seperti pasar Empang dan pasar Berare kecamatan Moyo Hilir yang sudah dibangun. Belum lagi persoalan pasar induk Seketeng yang semrawut.

Pasar-pasar tersebut akan ditata dan diberdayakan.

Apalagi mengingat pasar juga menjadi salah satu sumber PAD. “Satu hal yang perlu kita perhatikan, yakni kenyamanan, keamanan bagi penggguna pasar, pedagang maupun pembeli. Jadi bagaimana interaksi pedagang dan pembeli dalam satu tempat yang nyaman kemudian dengan aturan yang jelas dan tegas. kenyamanan transaksi jual beli itu juga jangan sampai mengganggu warga yang lain. Contohnya macet di depan pasar juga harus kita pikirkan bagaimana solusinya,” terangnya.

Terkait pasar Empang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Pasar untuk segera dibenahi. Bahkan mungkin akan segera direlokasi para pedagang yang selama ini masih berjualan di tempat yang lama. Namun, tentunya akan dilakukan secara bertahap.

“Tahun 2014 ini kita akan coba

(Suara NTB/arn)

MANGKRAK - Bangunan Pasar Berare yang belum ditempati (insert) H. Naziruddin memfungsikan secara optimal pasar Empang yang baru. Untuk apa dibangun kalau tidak dipakai, habiskan anggaran saja. Karena nilai kegunaan itu justru pada saat dipakai, tidak bernilai lagi jika tidak dipakai,” cetus H. Naziruddin.

Sementara pasar Berare, akan dilihat terlebih dahulu potensinya. Sebab biasanya ada tempat-tempat tertentu yang disenangi oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Artinya, pasar itu mungkin bagus dan menurut orang luar cocok, tetapi tidak bagi pedagang dan pembeli.

Contohnya pasar Maronge, yang dibangun dari tahun 1990-an hingga sekarang tidak pernah dipakai.

“Itu contohnya. Efektivitas lokasinya itu, juga memerlukan pertimbangan kajian karena kita tidak bisa memu-

ngkiri bahwa antara pedagang dan pembeli itu mempunyai pertimbangan tersendiri. Tapi pasar-pasar yang dibangun oleh pemerintah dengan dana besar, saya yakin itu pasti sudah ada kajian-kajian, bahwa ada yang belum berfungsi atau tidak berfungsi sebagaimana dihajatkan. Itu perlu kita pelajari apa sebabnya,” pungkas H. Naziruddin.

Selain itu, pihaknya juga ingin memunculkan wirausahawan baru, pelaku-pelaku usaha. Dengan merangsang dan memfasilitasi mereka.

Sebab menjadi tugas pemerintah menciptakan lapangan kerja. Salah satu bentuknya melalui pemberdayaan masyarakat dengan wirausaha.

Kemudian menciptakan kondisi nyaman yang bisa memunculkan kreativitas para pelaku usaha terutama UMKM. (arn)

Berharap Mukjizat, Teringat Saat-saat Bersama Korban Walau hingga kini tujuh penumpang KMP Munawar yang tenggelam di perairan selat Alas, Jumat dini hari lalu belum juga ditemukan, tak membuat para sanak keluarga korban patah arang. Mereka tetap berharap keselamatan masih berpihak kepada anggota keluarganya tersebut, meski peluangnya dalam empat hari terakhir ini semakin kecil. dan berharap putrinya, Nadia Zaitullah (10), bisa segera kembali ke pangkuannya. “Saya ingin ada mukjizat menghampiri saya, sehingga putri saya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Itu saja harapan saya,” timpal Indriasari lagi.

Ia menceritakan, detik-detik kejadian tenggelamnya KMP Munawar terjadi begitu cepat. Ia yang pulang dari kegiatan liburan bersama keluarga dari Mataram dengan menggunakan mobil pribadi akhirnya menumpang KMP Munawar saat akan menyeberang dari Kayangan. Indriasari mengatakan, saat memasuki geladak

(Suara NTB/bug)

KORBAN - Ny. Indriasari menunjukkan foto anaknya, Nadia Zaitullah, salah satu korban KMP Munawar yang belum ditemukan (kanan) dan Rosidi bersama keluarga memperlihatkan foto sanak keluarganya yang juga hilang.

kapal, sang suami, Murlianzah sempat menggumam seputar kondisi Munawar yang katanya kurang bagus. “Dia sempat bilang seperti itu, tapi kita sudah di dalamnya,” kenangnya.

Ternyata ocehan sang suami baru terbukti sesaat dalam perjalanan, KMP Munawar akhirnya dalam kondisi kritis dan siap menjadi malapetaka bagi keluarganya. Indriasari menuturkan, di detik-detik terakhir akan tenggelam, ia bersama suami dan dua anaknya Nadia dan Hafiz sempat menggunakan pelampung. Bahkan agar tak terpisah, ia pun terus berpelukan dan me-

mpuk di aula kantor Dinas Peternakan Dompu. Pembangunan ruang pengolahan kotor dan bersih daging di Kandai Dua hingga saat ini belum rampung

dikerjakan pihak kontraktor.

Proyek ini seperti kandang, bahkan dari kejauhan tidak tampak sebagai RPH karena tidak terlihat papan pengumuman. (ula)

LPJ BUMDes Labuan Jambu

Laba 2013 Capai Ratusan Juta

Asa di Balik Tenggelamnya KMP Munawar Ferry

NYONYA Indriasari tampak lesu dan tak dapat menutupi kesedihan di wajahnya kala sejumlah wartawan menyambangi rumahnya di kelurahan Kuang Taliwang. Ibu ini adalah salah satu korban selamat sekaligus keluarga salah satu korban hilang dari tragedi transportasi laut itu. “Suami saya meninggal dan anak saya belum ditemukan juga sampai sekarang,” katanya dengan nada sendu.

Suami dari Murlianzah (40), yang pada hari kejadian telah ditemukan dalam keadaan meninggal ini mengatakan, dirinya masih terus berpikiran

Halaman 4

megang erat kedua anaknya. Sayang tanpa disadarinya, putrinya Nadia terlepas dan ia pun baru menyadarinya ketika berhasil dievakuasi dari laut setelah sempat beberapa saat terombang ambing ombak selat Alas.

“Saya tidak tahu persis bagaimana dia (Nadia) lepas dari pegangan saya. Yang jelas saya baru tersadar saat dievakuasi dan melihat jika anak yang sejak tadi saya pegang sudah bukan Nadia, tapi anak lain. Saya pun langsung panik, tapi sampai saya di darat petugas tidak juga menemukan Nadia,” timpalnya seraya mengatakan jika dirinya masih terus teringat saat ia harus menerima kenyataan kehilangan putrinya kala itu. “Nadia pakai baju warna merahdaging,rambutnyaikal.Ituyang saya terus ingat, karena hanya itu kenangan terakhir saya dengan dia,” sambungnya tanpa bisa menutupi rasa sedihnya.

Selain Indriasari, keluarga korban lainnya yakni Rosidi.

Warga Perjuk Taliwang ini mengaku, tiga dari empat orang warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang masuk dalam daftar korban belum ditemukan tersebut adalah keluarganya. Mereka masing-masing adalah Rizki Aditya 5 tahun, Kalsum 50 tahun dan Murniati 45 tahun.

“Yang membuat saya sangat sedih karena Rizki adalah putra saya,” timpalnya di dampingi sang istri Mehirani.

Keluarga Rosidi sendiri diceritakannya, berangkat rombongan 10 orang mengunakan mobil prib-

adi ke Mataram. Tujuannya mengantar sang ayah, Muksin (90) untuk berobat. Mukhsin sendiri telah ditemukandengankondisimeninggal di hari pertama proses pencarian. Saat memasuki kapal KMP Munawar, Rizka, anak perempuannya yang juga telah ditemukan tewas mengeluh kepadanya.

Bahwa kapal yang ditumpanginya tidak bagus dan sudah keropos.

“Anak saya bilang kapalnya sudah sobek, tapi saya tenangkan dia walau sebenarnya saya juga berpendapat sama,” akunya.

Saat lepas dari pelabuhan Kayangan, Rosidi mengaku tak sedikit pun menaruh rasa khawatir.

Walau sebelumnya sang anak meledek kondisi KMP Munawar dan diiyakan oleh rasa hatinya. Ia baru tersadar kemudian setelah beberapa lama dalam perjalanan akhirnya mimpi buruk itu pun terjadi. “Saya benar-benar tidak percaya akhirnya musibah itu menimpa keluarga saya,” katanya sembari enggan menceritakan proses detik-detik tenggelamnya KMP Munawar.

Ia menyadari, setiap hari pasca tenggelamnya KMP Munawar semakin memperkecil kesempatan selamat keluarganya yang hingga kini masih belum ditemukan. Namun begitu Rosidi dan keularga besarnya berharap proses pencarian terus dilakukan untuk mencari keberadaan anaknya dan korban lainnya. “Kita juga terus berdoa kepada Allah semoga ada mukjizat baik korban, dan mereka ditemukan dalam keadaan selamat,” pungkasnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BUMDes LKM Labuan Jambu Kecamatan Tarano tahun 2013 mencapai laba hingga ratusan juta rupiah. Serta bisa menyumbang bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam penyampaian LPJ 2013, 4 Januari 2014 lalu, yang dihadiri Tim Pembina Kabupaten, Kabid Ekonomi Bappeda, Forum Pemilik (Ketua/ Kades, Kadus Liang, Nangapela, Jambu Barat, Jambu Timur dan Kadus Ketapang), tokoh setempat dan debitur. Serta para Konsultan dan Pengawas Eksternal BUMDes LKM. Dalam sambutannya, Ketua Form Pemilik, Akhmad Yani menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tim Kabupaten beserta rombongan, anggota forum pemilik dan para debitur/nasabah setia BUMDes LKM. Penyampaian LPJ Manajer BUMDes LKM merupakan kewajiban manajer atas pengelolaan BUMDes LKM selama 2013. Untuk mempertanggungjawabkan manajer atas kontrak kerja yang telah diberikan forum pemilik berdasarkan target-target yang telah disepakati bersama.

Menurut A. Yani, kehadiran BUMDes LKM sangat berdampak positif dalam membangun Labuhan Jambu. Dilihat dari kemudahan masyarakat desa Labuhan Jambu dalam memperoleh pinjaman yang mudah dan cepat. Selain keuntungan bagi masyarakat secara langsung juga BUMDes LKM memberikan konstribusi dalam menyumbang PADes melalui pemberian dividen setiap tahun.

BUMDes LKM merupakan aset desa yang dikelola oleh tenaga profesional. Keberhasilan Kades Labuhan Jambu dalam memperoleh penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara 2013 yang langsung diterima di Istana Wakil Presiden 2013 lalu, tidak lepas dari keberadaan dan eksisnya BUMDes LKM. Keberadaan BUMDes artinya tersedianya sarana bagi masyarakat petani/nelayan dalam memperoleh modal kerja setiap memulai kegiatan pertaniannya.

Kabid Perencana Ekonomi Bappeda Sumbawa, Zainal Arifin, SPt, M. Si, mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen

membangun dan terus mendorong BUMDes LKM agar tetap tumbuh dan berkembang. Sebab keberadaan BUMDes LKM di tengah-tengah masyarakat amatlah bermanfaat dalam menunjang peningkatan perkekonomian di desa. BUMDes LKM adalah tempat masyarakat memperoleh pinjaman sebagai modal kerja maupun pengembangan usaha di desa dengan skala kredit mikro.

Sehingga peran BUMDes LKM sangatlah penting agar masyarakat tidak terjebak dengan rentenir ataupun pinjaman yang memiliki bunga relatif lebih besar. BUMDes LKM bisa terus tumbuh ketika mampu dikelola secara profesional oleh menajer, tanpa ada intervensi negatif dari siapapun termasuk oleh forum pemilik. Sehingga manajer BUMDes LKM mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Yaitu: Perdas, Perbup, AD/ART, Perdes, Standar operasional prosedur (SOP) BUMDes LKM. “Dengan peran BUMDes LKM juga dapat memberikan rekomendasi ke pihak Perbankan bagi nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dengan skala lebih besar yang belum dapat dipenuhi oleh BUMDes,” tegasnya.

Dari laporan Manajer, Semua target yang diharapkan oleh Forum pemilik terlampaui.

Dengan laba 2013 mencapai Rp 133 juta. Hingga mampu menyumbang PADes sebesar Rp 13 juta. Tabungan siswa untuk anak SD mencapai Rp. 10 juta.

Untuk kantor sementara ini masih disewa. Hingga diharapkan Pemkab bisa membantu memfasilitasi untuk dipinjamkan bangunan eks Tempat Pelelangan Ikan di desa Labuhan Jambu sebagai Kantor BUMDes LKM. Apalagi mengingat usahanya sampai saat ini sudah ekspansi sampai ke luar desa.

Tahun 2013 direalisasikan Rp 15 juta pada tujuh nasabah di dusun Ai Paya.

Untuk rencana tahun depan, Kerjasama dengan pihak Perbankan untuk segera direalisasikan. Kemudian mencari peluang tabungan siswa untuk sekolahsekolah lain yang ada di Labuhan Jambu. Merenovasi kantor eks TPI untuk dijadikan kantor BUMDes LKM. Serta memperbaiki performa dengan pengadaan inventaris kantor. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - Kabid Ekonomi Bappeda Sumbawa, Z. Arifin foto bersama sejumlah pengurus BUMDes Labuan Jambu dan nasabah.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

Proyek SPAM Belum Rampung, Habiskan Rp 12,1 Miliar Dari Hal. 1 Terkait penanganan kasus ini, Kajati meyakinkan sudah rampung. “Puldatanya sudah selesai semua,” sambungnya.

Sebelumnya, diakui sempat ada rencana melakukan gelar perkara akhir pekan bulan Desember 2013, namun ditunda karena ada tambahan puldata. Menurut rencana, Ia akan memimpin gelar perkara pekan ini. “Yang pasti minggu ini gelar perkaranya, itu sudah pasti,” yakinnya.

Gelar perkara itu dalam rangka mengkaji lebih dalam indikasi penyimpangan pada proyek yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum

tersebut. Kajati ingin memastikan, jika memang ada penyimpangan, maka ditingkatkan ke penyidikan. “Jika tidak ada (penyimpangan), ya dihentikan,” tegasnya.

Proyek SPAM tersebut diketahui salah satu kasus kakap yang ditangani Kejaksaan, selain kasus Dermaga Labuhan Haji senilai Rp 80 miliar lebih.

Satu kasus lainnya yang masuk berdasarkan laporan masyarakat, dugaan penyimpangan sebuah mega proyek di Kabupaten Lombok Tengah. Kasus ini masih tahap puldata pulbaket Kejaksaan. (ars)

Inspektorat Belum Optimal Dari Hal. 1 kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. Moh. Syamsir, SH dan Walikota Bima, H.Qurais H.Abidin.

Eldy mengatakan, APIP atau Inspektorat masih banyak kekurangan dalam melakukan pemeriksaan. ‘’Semua kriteria atau aturan-aturan pemeriksaan itu harus mereka jalankan. Sehingga Inpektorat ini akan menjadi kuat, akan diberdayakan untuk membantu pemda dalam hal pemeriksaan intern mereka. Supaya betul-betul pengawasan itu jalan,’’imbuhnya.

Sehingga, katanya, sebelum BPK masuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah, Inspektorat menjadi ujung tombak pemeriksaan. ‘’Jadi kalau kita sudah benahi kinerja mereka, otomatis mereka akan mengikuti langkah-langkah pemeriksaan,’’

tambahnya.

Menurutnya, hal-hal yang perlu menjadi perhatian Inspektorat kedepannya adalah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyiapan dokumen hasil pemeriksaan. Dan tak kalah pentingnya, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang harus benar-benar terdokumentasi dengan baik. Pasalnya, dokumen itulah yang nantinya “berbicara” jika ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. ‘’Kalau ini jalan maka hasilnya akan baik. Ini akan sangat menggembirakan hasilnya ke depan jika ini dilakukan. Yang tadinya tidak bisa mengungkap, dengan langkah-langkah itu bisa. Cuma masalahnya sekarang masalah SDM baik kuantitas dan kualitas yang perlu diperhatikan,’’ ujarnya. (nas)

Sulit Dikontrol Dari Hal. 1 Meski menegaskan penyebab tenggelamnya KMP Munawar baru akan diketahui secara resmi setelah berakhirnya pemeriksaan KNKT, namun Agung membantah adanya tudingan bahwa KMP Munawar tidak laik berlayar. Ia juga menampik adanya kesan kelalaian jajaran Pelabuhan Kayangan yang membolehkan kapal tersebut berlayar.

Termasuk, soal temuan sejumlah anggota DPRD NTB yang mengetahui tidak ketatnya kontrol terhadap jumlah penumpang yang masuk

dalam sebuah kapal.

Agung mengatakan, terkait pendataan penumpang kapal ini bahwa penerapan kapasitas penumpang dalam sebuah kapal yang akan berlayar biasanya akan dikontrol melaui manifest. Namun, ia mengakui pula bahwa kenyataannya di lapangan, sulit mengontrol adanya penumpang yang tidak terdata dalam manifest. ‘’Ini masalah di lapangan. Antara manifest dengan kenyataan, ada hal – hal yang memang sulit (dikontrol),’’ ujar Agung. (aan)

Halaman 5

Kasus Tanah Pecatu

Anggota Dewan dan Mantan Kepala Aset Dituntut 1,6 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Proses persidangan kasus penjualan aset tanah pecatu di Desa Ireng Daye, Gunung Sari Lombok Barat masuk agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (6/1).

Dua terdakwa, Bahrul Fahmi dan Burhanuddin, dituntut JPU sama, 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Bahrul Fahmi yang masih aktif sebagai anggota DPRD Lobar, dibacakan tuntutan lebih awal. Menurut JPU Hademan, SH, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Pasal 2 Jo Pasal 8 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ( UU Tipikor). JPU hanya menjerat terdakwa dengan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 KUHP. “Untuk itu meminta kepada majelis hakim tipikor menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap ter-

TUNTUTAN - Terdakwa Bahrul Fahmi (kiri) dan Burhanuddin saat mendengar tuntutan JPU. dakwa H. Bahrul Fahmi, SH, MH,” kata Hademan, dihadapan majelis hakim dengan ketua Sudarno, SH, MH, anggota M. Idris M. Amin, SH dan Fathur Rauzi, SH. Atas tuntutan ini, penasihat hukum terdakwa Hijrat Prayitno, SH menyatakan akan menyampaikan pledoi atau pembelaan.

Ancaman hukuman yang sama juga diberikan kepada

terdakwa mantan Kepala Kantor Aset Lobar, Burhanuddin, S.Pd, M.Pd. pertimbangan hukum dan bukti bukti pendukung juga sama, berdasarkan fakta bersidangan, keterangan saksi, hasil pemeriksaan setempat (PS) di lokasi tanah pecatu, juga keterangan terdakwa. “Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada terdak-

Saksi yang telah diperiksa KPK diantaranya, Ketua PN Praya, Sumedi SH.MH, Desak Ketut Yuni Aryanti (mantan Hakim PN Praya) Iptu .Deni Setiawan (Kasat Reskrim Polres Loteng), Kompol. Ridwan (Kapolsek Praya Barat), Dewi Santini (hakim PN Praya) dan Bambang W.Soeharto (Direktur PT.Pantai Aan). Selain saksi yang sudah diperiksa, masih ada beberapa saksi lainnya yang belum memenuhi panggilan KPK. Selain telah menetapkan dua tersangka, KPK kini terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap Kajari Praya non aktif Subri.

Seperti diketahui, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Sabtu (14/12) lalu, Subri ditangkap penyidik KPK bersama seorang pengusaha wanita Lusita Ani Razak di sebuah hotel di kawasan wisata Senggigi, diduga terkait suap untuk penyelesaian perkara sengketa tanah.

Namun, hingga kemarin KPK belum menetapkan tersangka baru selain Jaksa Subri dan Lusita Ani Razak yang diduga pelaku suap. Dalam OTT) itu, KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika dan rupiah yang jumlah seluruhnya mencapai Rp 213 juta. (049)

Dewan – Dishubkominfo Silang Pendapat Dari Hal. 1 Sebelum berlayar pun, kapal harus melalui proses pemeriksaan oleh pihak Syahbandar dan Nakhoda. Kedua pihak ini, sama – sama berwenang menentukan kapal bisa berlayar atau tidak. Jika salah satu pihak tidak menyetujui pelayaran kapal tersebut, maka kapal tersebut tidak bisa berlayar. ‘’Kalau Syahbandar port clearance, tapi Nakhoda tidak berani, ya tidak bisa berlayar,’’ jelas Agung. Sayangnya, penjelasan menyangkut prosedur yang dilalui kapal itu sebelum berlayar rupanya tidak cukup meyakinkan.

Berulangkali diperjelas, berkali – kali pula para anggota DPRD NTB menyangkal kelaikan kapal tersebut. Beberapa anggota DPRD NTB bahkan mengungkapkan pengalaman langsung yang pernah mereka lihat dengan mata sendiri terkait keraguan masyarakat terhadap kelaikan kapal tersebut.

Salah satu anggota Komisi III DPRD NTB, H. L. Wiraginawang, bahkan meyakini bahwa Agung kemungkinan telah mendapatkan laporan yang keliru menyangkut kondisi kapal tersebut. “Semua itu saya yakin ada kebohongan publik. Bapak juga mungkin dibohongi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, masyarakat seringkali memilih untuk terlambat menyeberang dengan menunggu ka-

pal lain ketimbang harus menyeberang dengan KMP Munawar tersebut. “Bagi masyarakat yang sudah terbiasa (menyeberang), mereka lebih baik nunggu kapal berikutnya,” ujar Wireginawang.

Pernyataan yang menyangsikan kelaikan kapal tersebut juga disampaikan oleh anggota dan Pimpinan Komisi III DPRD NTB lainnya, H. Abdul Hadi, SE, MM, M. Said Ahmad, Ardhani Zulfiqar, Ahmad SH dan Rizali Hadi, S.Pd. Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Intihan, juga menyangsikan kelaikan kapal tersebut untuk berlayar.

“Intinya, Komisi III, kami yakini memang kapal itu tidak layak berlayar.

Komisi III meyakini bahwa kapal yang tenggelam itu tidak layak. Itu kesimpulan kami,” tegas Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM, yang memimpin rapat tersebut.

Menghadapi rentetan pernyataan itu, Agung akhirnya mempersilahkan para anggota DPRD NTB tersebut untuk menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang saat rapat berlangsung juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam tenggelamnya kapal tersebut. (aan)

jual tanah pecatu seluas 70 are di Dusun Ireng Daye, senilai Rp 300 juta kepada Abdul Kabir Tahun 2012 lalu. modus yang dijalankan, terdakwa sebagai Kepala Kantor Aset menerbitkan sertifikat terlebih dahulu atasnama Kadus M. Gazali. Setelah pindah kepemilikan, baru kemudian dijual kepada orang lain. (ars)

Inspektorat NTB akan Rancang ”Join Audit” dengan BPK Mataram (Suara NTB) Dengan terbatasnya tenaga auditor baik secara kuantitas dan kualitas, Inspektorat NTB berencana akan merancang join audit dengan BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat oleh BPK menemukan bahwa kinerja inspektorat masih banyak kekurangan.

“Kalau kinerja ini sudah bagus, paling tidak kita bisa join audit dengan BPK. Karena BPK juga punya personil yang terbatas. Dengan begitu kemungkinan ada kerjasama,”kata Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH ditemuai usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemprov NTB dan Pemkot Bima di kantor BPK Perwakilan NTB, Senin (6/1) siang kemarin.

Diakui, dari sisi perencanaan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat masih ada sejumlah kelemahan-kelemahan. Setelah melihat hasil pemeriksaan BPK tersebut, katanya, perencanaan dan waktu pelaksanaan hars disesuaikan. Perencanaan dengan objek pemeriksan yang terlalu banyak, lanjutnya menyebabkan tidak terselesaikan pemeriksaan dengan bagus sehingga mempengaruhi kualitas pemeriksaan.

“Ini transfer pengetahuan bagi kami. Jadi kita menerima kekurangan itu untuk ditingkatkan. Objek pemriksaan kita sangat besar, sementara

hari pemeriksaan sangat terbatas. Sehingga berdasarkan audit BPK, kita harus memberikan prioritas. Ternyata kita keliru selama ini, harus semuanya diperiksa. Sehingga ke depan ada prioritas yang kita periksa sehingga kualitas pemeriksaan itu ditingkatkan,”tambahnya.

Agus mengatakan, dengan adanya hasil audit kinerja APIP dari BPK, maka pihaknya bisa mengetahui hal-hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan di masa mendatang. Termasuk juga, katanya, mutasi tenaga auditor harus benar-benar dipertimbangkan.”Karena sebagai pemeriksa itu ada syarat-syarat teknis yang dimiliki sehingga perpindahan (mutasi) harus direncanakan dengan baik,”pungkasnya. (nas)

KPK Belum Periksa Subri Dari Hal. 1

wa Burhanuddin S.Pd, M.Pd, dalam perkara ini dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara,” kata JPU Riozin, SH. Sikap Burhanuddin juga sama.

Melalui kuasa hukumnya Dr.Zarman Hadi, SH, MH, akan mengajukan pledoi.

Tuntutan “kembar” atas kedua terdakwa itu, dilatari tindakan kedua pejabat tersebut yang diduga men-

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

TEWAS - Tim Identifikasi Polres Mataram saat memeriksa kondisi jenazah Rafael yang tewas tenggelam di kolam ikan.

Bocah Tewas Tenggelam di Kolam Ikan Mataram (Suara NTB) Ini peringatan bagi orang tua agar mengawasi anak – anak mereka saat bermain. Sebagaimana terjadi pada keluarga Fauzi, harus kehilangan anaknya Rafael yang baru berusia tiga tahun enam bulan. Akibat lepas dari pengawasan, Rafael tewas tenggelam di sebuah kolam ikan tidak jauh dari rumahnya, Dusun Lingkuk Waru, Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Informasi dari keluarga korban, diperkirakan Rafael keluar rumah sekitar pukul 07.00 Wita. Namun tidak ada yang melihat korban ada di sekitar kolam sedalam 1 meter itu. Tiba – tiba, sekitar pukul 08.00 Wita, tubuh korban sudah ditemukan terapung di kolam ikan selebar

4 x 6 meter tersebut. “Yang menemukan pertama kali kakak korban bernama Dodik,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja.

Dodik berteriak minta tolong kepada warga. Saat itu juga jenazah langsung di angkat dari permukaan kolam yang juga masih milik famili orang tua korban. Kabarnya, kejadian bocah tenggelam di sekitar rumah tersebut bukan kali ini saja. Tahun lalu, keponakan Fauzi juga tewas tenggelam di kolam yang sama.

Mengetahui ada kejadian itu, tim Identifikasi Polres Mataram turun ke TKP. Namun tawaran untuk divisum ditolak keluarga korban. “Mereka sudah ikhlas. Pagi itu juga jenazah dimakamkan,” sebutnya. (ars)

650 Pasukan TNI Dikirim ke Perbatasan RI - Timor Leste

(Suara NTB/nas)

SERAHKAN - LHP kinerja APIP diserahkan Kepala BPK Perwakilan NTB, Eldy Mustafa, kepada Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. Moh. Syamsir, dan Walikota Bima, H.Qurais H.Abidin.

Diskoperindag Pantau Kelonjakan Harga Elpiji di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kenaikan harga elpiji tabung 12 Kg di Sumbawa terus dipantau Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa. Dikhawatirkan, harga yang tidak terkendali akan makin menyulitkan masyarakat.

“Kita amati terus perkembangannya. Pantau terus harga elpiji 12 Kg. Sete-

lah ada kenaikan harga dari Pertamina yang dalam perkembangannya di Sumbawa cukup tinggi. Dari biasanya Rp 105-Rp 115 per tabung, kini mencapai Rp. 165 ribu,”tandas Kepala Diskoperindag, Ir. H. Naziruddin, ketika ditemui Suara NTB, Senin (6/1) kemarin.

Kalau harga elpiji terus melambung, maka dikhawatirkan masyarakat akan kembali ke mitan dan urusan-

nya makin tambah ribet.

Sebab minyak tanah juga makin langka. Padahal awalnya dulu, dalam program konversi gas, pemerintah begitu gencar mempromosikan penggunaan gas elpiji. ‘’Fluktuasi harga ini yang kita pantau.

Kalau memang naik terus, kita mesti bersuara dan bersikap, sebab masyarakatlah yang menjadi korban,” tandas Ketua PP Muhammadiyah Sumbawa ini. (arn)

Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB mempersiapkan pengiriman 650 personel ke perbatasan RI – Timor Leste. Sebelumnya, personel Yonif 742/SWY akan menjalani latihan pratugas dan diberi pelatihan khusus.

Latihan untuk penugasan yang disebut Ops Pamtas RIRDTL itu, dibuka langsung Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra, Senin (6/1) pagi kemarin di Lapangan Yonif. Setelah upacara pembukaan, selanjutnya pasukan melaksanakan berbagai kagiatan latihan guna menun-

jang suksesnya pelaksanaan tugas satuan.

“Sebagai seorang prajurit, latihan merupakan hal pokok dan wajib untuk dilaksanakan mengingat tanpa latihan mustahil ada kesiapan, dan kesiapan yang prima akan mengantarkan para prajurit meraih prestasi dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas,” kata Danrem dalam amanatnya.

Upacara diikuti Kasrem, Dandim se Pulau Lombok, para Kasi Korem, Satdisjan Korem, serta para Perwira Korem lainnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

SEMAT - Danrem 162/WB Kolonel Sofian Chandra saat menyematkan tanda pasukan kepada personel yang akan diberangkatkan ke Perbatasan RI-Timor Leste.

Karyawan Newmont Was-was, Pemprov – DPRD NTB Temui Dirjen Minerba Dari Hal. 1 ‘’Jika sampai Desember mendatang tidak ada kejelasan maka akan ada PHK massal,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Serikat Pekerja Tambang (SPAT) Sumbawa, Iwan Setiawan. Menurutnya, jika UU tersebut diterapkan akan berpengaruh terhadap ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dimana sekitar 90 persen ditopang oleh sektor pertambangan.

Ia menilai, penerapan UU ini bagus untuk negara tetapi akan merugikan para pekerja.

Karena mereka terancam akan kehilangan pekerjaan akibat rencana efisiensi yang akan dilakukan perusahaan Newmont jika UU tersebut

diterapkan. Untuk itu, ia meminta pemerintah mencari solusi terbaik terkait dengan permasalahan tersebut. Terkait dengan UU Minerba tersebut, pekerja mengaku baru mengetahuinya. Pasalnya, tidak ada sosialisasi yang dilakukan perusahaan maupun pihak terkait lainnya.

Kepala Distamben NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si mengatakan, terkait dengan persoalan tersebut, Pemprov NTB bersama Pimpinan DPRD akan menghadap Dirjen Minerba di Jakarta pada Selasa 7 Januari, hari ini.

“Besok, Pak Wagub bersama Pimpinan DPRD NTB akan bertemu dengan Dirjen Minerba terkait hal ini,”terangnya.

Menurut Husni, sejak beberapa tahun terakhir Pem-

prov NTB telah bersurat ke pemerintah pusat terkait dengan penerapan UU Minerba tersebut. Namun, tidak ada respons. Baru kemudian menghangat dan membuat pemerintah pusat kelabakan ketika menjelang injury time. Namun, berdasarkan komunikasi lisan dengan Kementerian ESDM, kemungkinan penerapan UU Minerba akan diundur. Artinya, kemungkinan pemerintah pusat akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Namun itu, masih dalam tahapan-tahapan pembicaraan.

Husni menyebutkan, kontribusi Newmont terhadap pendapatan nasional sangat besar. Tahun 2011 lalu, katanya, besarnya uang yang disetor Newmont ke negara men-

capai Rp 7 triliun. Namun karena ekspor berkurang, pada tahun 2012 uang yang disetor sekitar Rp 1,5 triliun.

“Kondisinya seperti itu. Apalagi kalau diterapkan UU itu,”tandasnya.

Terkait dengan kurangnya sosialisasi UU Minerba tersebut kepada pekerja, Husni mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan perusahaan dan pemerintah pusat.

Pasalnya, tambang Newmont merupakan kerjasama antara pemerintah pusat dan perusahaan. Dalam ketentuan, katanya, sosialisasi yang menjadi kewajiban pemerintah daerah adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Selain ke Kantor Distam-

ben NTB, Aliansi Pekerja Tambang PTNNT juga mendatangi Pemprov NTB untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Namun Gubernur berhalangan kemarin, sehingga diwakilkan kepada Asisten II (Bidang Pembangunan) Setda NTB, Drs.H.L.Gita Aryadi, M.Si. Sama seperti ketika bertemu dengan Kadistamben NTB, Aliansi Pekerja Tambang PTNNT juga menyampaikan keluh kesahnya, soal pemberlakukan Undang-undang Minerba yang tinggal menghitung hari. Gita Aryadi pada kesempatan itu menyatakan, akan menyampaikan aspirasi Aliansi Pekerja Tambang PTNNT kepada Gubernur NTB. (nas)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

Halaman 6

Komit Tuntaskan Kemiskinan TAHUN 2014, data Badan Pusat Statistik (BPS) sepertinya “berpihak” pada NTB. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, data yang disajikan BPS selalu “menyudutkan” pemda.

Bagaimana tidak, data yang ada di pemda selalu kontra dengan data di BPS. Sebagai contoh, penurunan angka kemiskinan di pemda selalu diklaim meningkat. Namun, data di BPS justru kebalikannya.

Tidak heran, jika Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakilnya saat itu Ir. H. Badrul Munir, MM, menanyakan parameter yang digunakan BPS dalam melakukan pendataan di lapangan.

Pasalnya, data yang dikeluarkan BPS selalu tidak sinkron dengan data yang ada di pemda. Apalagi data yang dikeluarkan BPS berpengaruh besar terhadap kredibilitas NTB di luar daerah.

Awal tahun 2014 ini, data yang dikeluarkan BPS mengenai jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 sebesar 802.450 atau (17,25 persen). Berkurang 28,39 ribu dibandingkan dengan penduduk miskin bulan Maret 2013 yang mencapai 830,84 ribu atau 17,97 persen.

Itu artinya, pada periode Maret hingga September 2013 terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,72 persen.

Menurut Kepala BPS NTB Drs. Wahyudin, penurunan ini dipicu perkembangan yang terjadi saat itu, sehingga angka kemiskinan berhasil diturunkan. Belum lagi kebijakan yang diterapkan pemda dan pusat dalam mengatasi masalah kemiskinan di NTB. Meski demikian, pemda jangan bersenang hati dulu. Melihat persentase penurunan kemiskinan yang sangat rendah, pemda harus membuat kebijakan penanganan kemiskinan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat miskin yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya, kembali menjadi miskin hanya gara-gara kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka.

Beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian BPS dalam menentukan angka kemiskinan harus menjadi fokus perhatian pemerintah untuk dituntaskan. Dalam arti, pemda dan BPS harus saling berkoordinasi mengenai daerahdaerah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan, sehingga arah pengentasan kemiskinan menjadi jelas.

Jika pemda dan BPS kerja sendiri-sendiri, maka selamanya data yang dikeluarkan kedua belah pihak akan selalu kontra. Masing-masing pihak akan berbeda pandangan dan data mengenai jumlah warga miskin, sehingga akan jadi polemik di media.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak hanya fokus pada pencapaian jumlah. Tapi, bagaimana keseriusan pemerintah melaksanakan program pengentasan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apalagi banyak masyarakat di NTB yang masih tergolong miskin. Inilah yang menjadi tugas seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/walikota melaksanakan program-programnya sesuai visi dan misi pembangunan. Tidak hanya itu, pemda harus tetap komit dan berkoordinasi dengan BPS mengenai lokasi kantong-kantong kemiskinan dan kebijakan yang harus dilakukan. (*)

(Suara NTB/ist)

Misorientasi Profesi Guru Oleh : ASIH ingat jelas bagi penulis lirik pilu Winarno Surahmat, “Apakah artinya bertugas mulia, ketika kami hanya terpinggirkan, tanpa ditanya, tanpa disapa”. Perlahan namun pasti, ironi seperti itu pun mulai pupus. Pada awal 2009, pemerintah akhirnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itulah yang menjadi awal mula tonggak perubahan kesahteraan bagi profesi guru. Menjadi guru sudah tidak lagi menjadi pilihan yang dilematis, melainkan telah menjadi pilihan yang prestisius.

Prestisius karena di tengah sulitnya mencari lahan pekerjaan, dan gelimangan gaji guru yang saat ini jauh lebih dari menjanjikan. Jika dulu guru berjalan dalam kesunyian, kini guru berjalan dengan tubuh tegak berdiri, seolah ingin berkata ‘Saya adalah guru’. Maka tidak heran jika di perguruan tinggi yang menyediakan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP), ribuan orang kemudian berlomba-lomba mendaftar. Tujuan mereka hanya satu, yakni menjadi seorang guru.

Meski begitu, tak semua guru mempunyai nasib yang sama. Ratusan bahkan ribuan guru honorer nasibnya tetap saja masih memprihatinkan. Hidup sehari dengan gaji sebulan, tentu menjadi cermin buram guru-guru honorer kita.

Guru adalah profesi yang telah eksis sejak sejarah peradaban manusia ada. Guru diyakini sebagai salah satu penjamin keberlangsungan peradaban itu sendiri. Henri Adam, seorang sejarawan terkemu-

Pangki T Hidayat

(Forum Communications Cares About Education – Kulonprogo, Yogyakarta) ka, pernah mengatakan ”A teacher effect eternity, he can never tell where his influence stops” (seorang guru itu berdampak abadi, ia tidak pernah tahu di mana pengaruhnya itu berhenti). Mengingat demikian pentingnya keberadaan guru dalam membangun sebuah peradaban bangsa, maka tak heran jika Kaisar Jepang bertanya berapa jumlah guru yang tersisa di negerinya pasca-peristiwa bom atom tahun 1945.

Dengan kata lain, untuk mengumpulkan puing-puing peradaban Jepang yang hancur pasca terkena bom atom, maka guru dirangkul dan diposisikan secara terhormat dan bermartabat. Tak heran jika dalam perkembangannya kemudian, negeri Dai Nippon itu mampu menjadi salah satu ‘Macan Asia’, bahkan dunia. Kemudian muncul pertanyaan, bisakah Indonesia menyamai atau bahkan melebihi prestasi Jepang dengan cara yang sama, yakni dengan menempatkan guru pada posisi yang bermartabat dan terhormat?. Sampai sejauh ini usaha pemerintah untuk menempatkan guru pada posisi yang bermartabat dan terhormat memang sedang diupayakan. Salah satunya dengan merealisasikan UU Nomor 14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) tentang tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Meski begitu, nyatanya sampai detik ini tak nampak sedikitpun mutu dan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Jika menilik ke belakang, guru tempo dulu adalah sosok yang benar-benar berdedikasi tinggi pada

pendidikan dan karakter. Dengan segala keterbatasan mereka mampu menghasilkan insan-insan yang berkualitas. Mereka sering kali abai terhadap gaji. Merekapun rela tidak digaji demi pendidikan anak bangsa, sebagaimana tergambar pada sosok Bu Mus dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Namun, sekarang banyak guru tergiur kemewahan. Mereka rela melakukan apapun demi mendapat selembar surat lulus sertifikasi.

Kerja-kerja instanpun seringkali dilakukan demi hal itu. Tidak aneh jika kualitas guru saat ini jauh dari harapan. Mereka tidak memutakhirkan teknik mengajar dan bacaan, sehingga kegiatan pembelajaran seringkali menjadi membosankan. Semua itu tentu berimbas kepada siswa. Di luar hal-hal yang terkait bidang akademik, prestasi guru sekarang juga bisa dikatakan kurang bagus. Contoh nyatanya yakni semakin masifnya intensitas tawuran di kalangan pelajar dan kenakalan-kenakalan pelajar lainya. Inilah akibat dari misorientasi yang terjadi pada profesi guru saat ini. Menjadi seorang guru tak lagi murni karena keinginan untuk mengabdi dan mendidik generasi bangsa, melainkan sudah terkontaminasi oleh keinginan yang kuat untuk memperkaya diri. Akibatnya, banyak guru yang kemudian muncul kepermukaan tanpa memiliki filosofi mengajar seorang guru. Mereka hanya mengajar seadanya tanpa didasari dengan rasa tanggung jawab dan pengabdian seperti yang bisa kita lihat pada guru-guru za-

man dulu. Filosofi luhur itulah yang kini tergerus oleh arus deras konsumerisme pendidikan kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru kembali pada khittah guru yang sebenarnya yakni menjadi guru yang digugu lan ditiru. Tidakkah kita pikirkan, generasi apa yang akan terbentuk oleh orang-orang yang termotivasi menjadi guru hanya karena persoalan reward semata. Huallah Hualam.

Soal kelaikan KMP Munawar Ferry, Dewan – Dishubkominfo silang pendapat Tunggu hasil investigasi KNKT

***** Beberapa pejabat Pemkot Mataram akan diperpanjang masa tugasnya Yang paling penting produktif

*****

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/ kavling. Iklan Paket (ukuran max 700 mmk), - 5 kali muat Rp 900/mmk, - 10 kali muat Rp 800/mmk, - 15 kali muat Rp 700/mmk. - 20 kali muat Rp 600/mmk - 25 kali muat Rp 500/mmk Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Khawatir Harga Sembako Naik BEBERAPA kebutuhan pokok saat ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Situasi ini menjadi ketakutan tersendiri bagi pedagang, di tengah terus lesunya transaksi di pasar tradisional. Paling diberatkan, jika kebutuhan-kebutuhan utama lain, harganya ikut berimbas naik.

Memasuki tahun baru ini, tepat beberapa jenis kebutuhan vital, di antaranya telur dan minyak goreng sudah terkontaminasi situasi sehingga memicu kenaikan harga. Data yang dihimpun Suara NTB di pasar percontohan Kebon Roek, Mataram, Senin (6/1) menunjukkan, harga jual telur ayam ras per butir mencapai Rp 1.250. Demikian juga minyak goreng yang sudah dijual seharga Rp 12.000/Kg. Kenaikan ini sudah terjadi dalam waktu seminggu terakhir.

Yang paling tinggi kenaikan harganya, pengakuan Hj. Masriah, adalah beras ketan yang sebelumnya hanya dijual Rp 22.000/Kg, naik menjadi Rp 28.000/Kg. Sama halnya dengan penjualan kacang Rp 16.000/Kg dari sebelumnya dijual Rp 14.000/Kg. “Kita tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas distributornya bilang harga sudah naik yang tetap dinaikkan pedagang,” aku salah satu pedagang Sembako ini ditemui di lapaknya, Senin (6/1).

Beras dan beberapa kebutuhan utama yang dijual lainnya menurutnya tak menutup kemungkinan harganya akan naik. Apalagi di awal tahun hingga beberapa bulan ke depan disebut sebagai musim-musim paceklik.

Harga jual beras yang sekarang masih normal, Rp 9.000/Kg untuk kualitas super, tak menutup kemungkinan akan naik menjadi Rp 10.000/Kg, hingga Rp 11.000/Kg, berkaca pada awal tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai pedagang, masalah kenaikan harga ini bukanlah persoalan. Tetapi yang paling diantisipasi adalah semakin berkurangnya minat beli masyarakat. Apalagi saat ini, transaksi harian para pedagang di pasar tradisional terus turun. Itu pun tak disebutkan persoalan utamanya.

“Untuk kebutuhan sembako, dulu-dulu kita bisa jualan sampai Rp 9 juta per hari. Sekarang Rp 1 juta saja sangat syukur.

Kalau semua kebutuhan naik, tidak tahu nanti berapa kita dapat jualan,” demikian menurutnya.

Pedagang sembako lainya, M. Ardi mengisyaratkan kekhawatiran yang sama atas kemungkinan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Jika dilihat beberapa kebutuhan sudah lain, sudah menjadi tradisi pasar menurutnya untuk diikuti langsung oleh jenis komoditi lainnya.

“Yang harganya tidak tetap, bisa turun drastis atau naik drastis harganya adalah jenis-jenis yang mudah rusak, misalnya buah atau sayur yang banjir panen. Tapi kalau kebutuhan pokok, beras, minyak, kacang-kacangan kalau naik akan naik terus,” katanya.

Apalagi jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 14 Januari ini, ada kecenderungan kebutuhan pokok harganya akan naik.

Demikian halnya dengan pedagang daging, Hj. Sumarni menjelaskan harga jualnya sekarang sudah mencapai Rp 100.000/ Kg untuk jenis daging super. Naiknya harga jual ini diklaim karena semakin limitnya mendapatkan pasokan sapi dari pulau Sumbawa. Bahkan, distribusi sapi lokal ke pulau Jawa sisebut-sebut sebagai pemicu utama tidak stabilnya harga daging.

“Kalau tidak dijual sesuai harga beli sapi, pedagang yang KO. Sudah banyak teman-teman pedagang yang gulung tikar karena naiknya harga daging. Tidak bisa dijual, pembeli sudah semakin jarang,” katanya. (bul)

CABUT IZIN - Warga Loteng selatan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan izin investor nakal, Senin (6/1).

Warga Tuntut Izin Investor Nakal Dicabut Praya (Suara NTB) Aksi penolakan atas keberadan perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan diri sebagai investor di kawasan Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan kembali disuarakan warga setempat.

Tidak hanya itu, warga juga meminta izin-izin serta hak kepemilikan lahan para investor-investor nakal tersebut juga dicabut. Lantaran diduga telah dengan sengaja menelantarkan lahan-lahan yang ada hingga puluhan tahun.

Desakan tersebut disampaikan ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Petani Loteng, saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Loteng, Senin (6/1). Mereka meminta pemerintah daerah termasuk pihak BPN Loteng sendiri segera menindak tegas para investor nakal yang ada

di kawasan Loteng bagian selatan. Lantaran telah menelantarkan lahan-lahan yang dulu dibebaskan. Tanpa ada kejelasan sampai sekarang.

Tidak hanya itu, beberapa perusahaan seperti BTDC, PT. Artika, PT. Erco, PT. Sinar Rowok Indah serta PT. Esa Swardana dan beberapa perusahaan lainnya diduga juga telah melakukan perampasan hak atas tanah milik petani. Di mana banyak lahan-lahan yang telah dikuasai dan dibuatkan alas hak atas tanam berupa sertifikat oleh perusahaan-perusahaan tersebut diduga dilakukan dengan cara-cara ilegal.

Misalnya, banyak lahan milik petani yang pembayarannya belum selesai, sudah dibuat sertifikat. Sehingga ketika petani selaku pemilik meminta pembayaran tidak bisa berkutik. Lantaran perusahaan sudah mengantongi sertifikat tanah.

Parahnya, ada juga lahan milik

warga yang sudah dibuatkan sertifikat oleh perusahaan tersebut. Padahal oleh pemiliknya tidak pernah dijual.

Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan yang ada berulang berjanji akan membangun di lahan-lahan yang dikuasainya. Supaya ada alasan ke pemerintah daerah meminta penerbitan Hak Guna Bangun (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Tetapi pada kenyataan sampai sekarang, janji-janji tersebut hanya tinggal janji.

“Perusahaan-perusahan tersebut rata-rata sudah membebaskan lahan pada tahun 1988 hingga 1990 lalu. Tapi sampai sekarang janji untuk membangun tidak pernah dipenuhi,” ungkap Lukmanul Hakim, Koordinator Umum Aliansi Gerakan Petani Loteng.

Yang jadi korban kemudian para petani dan warga sekitar.

Lantaran tidak ada pemban-

gunan, warga tidak bisa mencari sumber kehidupan.

“Untuk itu kami minta izin dan alas hak kepemilikan lahan perusahaan tersebut segera dicabut. Dan, tanah yang ada dikembalikan kepada masyarakat selaku pemilik lahan. Karena tanah tersebut merupakan tanah telantar,” tegasnya.

Slamet Widodo, Kepala BPN Loteng saat menerima para petani mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi terhadap lahanlahan terlantar di kawasan Loteng bagian selatan. Hasil inventarisir itu nantinya akan disampaikan ke BPN pusat untuk ditindaklanjuti. “Tugas kita hanya melakukan inventaris saja. Kewenangan untuk mencabut izin kepemilikan lahan tersebut ada di BPN pusat,” jawabnya.

Ia pun berjanji akan membantu memperjuangkan hak-

(Suara NTB/kir)

hak petani. Jika memang itu sesuai dengan aturan yang ada. “Kita bisa pahami aspirasi masyarakat dan para petani. Dan, apa yang disampikan petani sekarang juga akan kita laporkan BPN provinsi dan pusat. sebagai bahan pertimbangan,” pungkas Slamet.

Sebelum ke BPN Loteng, para petani sempat menggelar aksi di depan Mapolres Loteng.

Guna mendesak pihak kepolisian tidak ikut-ikutan terlibat dalam persoalan lahan di kawasan Loteng bagian selatan.

Mengingat selama ini diduga banyak oknum-oknum anggota Polres Loteng yang ikut bermain dan dijadikan alat oleh perusahaan yang ada untuk mengintimidasi masyakat dan petani.

“Yang seharusnya dilindungi adalah kami, masyarakat. Bukan lantas mementingkan kepentingan pengusaha, hanya karena alasan uang,” ujar salah seorang warga. (kir)

Waspadai Peredaran Elpiji Oplosan Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB menyatakan penolakan tegas atas pemberlakuan kebijakan menaikkan harga elpiji 12 Kg oleh PT. Pertamina. Pemprov NTB diharapkan memproteksi kebijakan tersebut, sebab selain memperburuk daya beli konsumen, kemungkinan terbesar yang akan muncul adanya beredar elpiji oplosan.

(Suara NTB/bul)

SEPI - Pedagang sembako di Pasar Kebon Roek, sepi pembeli, Senin (6/1).

Tunggakan Pajak Ranmor Masih Divalidasi Mataram (Suara NTB) Masih simpang siur besaran tunggakan pajak Kendaraan Bermotor (Ranmor) di NTB hingga saat ini. Dari hampir satu juta banyaknya kendaraan yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB, belum dapat dipastikan berapa jumlah yang belum tertagih pajaknya.

“Kita belum bisa memberikan data pasti, berapa pajak kendaraan bermotor yang belum tertagih. Kami sedang melakukan validasi data kendaraan dan po(Suara NTB/bul) tensi pajaknya,” terang Kepala Muh Ikhwan Dispenda Provinsi NTB, L. Suparman melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Muh. Ikhwan, SH, MM di ruang kerjanya, Senin (6/1).

Ia mengatakan, tersebar sebanyak 944.040 unit jumlah kendaraan roda dua dan empat. Ditambah jumlah kendaraan baru yang dikeluarkan perusahaan di tahun 2013, sebanyak 109.917 unit. Dari total keseluruhannya, data tunggakannya belum dapat disimpulkan. Mengingat, belum dikeluarkannya objek pajak kendaraan bermotor yang termasuk tua, tak terpakai, dan kendaraan yang hilang.

“Misalnya Vespa, CB, CG, Binter, Honda 70, RC, kemudian Hiace dan mobil yang mungkin sekarang sudah jadi rongsokan, tetapi masih terhitung data tunggakannya. Belum lagi yang hilang. Ini yang akan kami validkan, apakah kendaraannya masih ada dan masih layak jadi objek pajak,” sebut mantan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Provinsi NTB ini pada Suara NTB. Tahun 2014 ini, Pegawai Dispenda melibatkan seluruh UPTD di setiap kabupaten/kota, akan fokus turun langsung ke lapangan.

Melakukan pendataan kepada pemilik kendaaraan bersangkutan, sesuai alamat pemilik yang tertera pada surat-surat kendaraan.

“Memang ini menjadi tugas berat, tetapi sepertinya cukup efektif untuk mengetahui langsung besaran pajak yang belum tertagih.

Sehingga laporan kita kepada Gubernur juga jelas,” sebut Ikhwan.

Sistem jemput bola ini, sebelumnya sudah diuji coba langsung di Kabupaten Lombok Tengah akhir tahun 2013 lalu. Diketahui hasilnya cukup efektif dalam mendeteksi langsung, real jumlah kendaraan yang berpotensi pajak.

Untuk tahun ini, Dispenda tanpa terkecuali akan melakukan pendataan secara menyeluruh di NTB. Bekerjasama dengan Dirlantas Polda NTB dan Satlantas di Polres kabupaten/ kota mengenai data jumlah kendaraan hilang yang masuk di laporan kepolisian secara resmi. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 DR4052CD NOKA/NOSIN: MH1JF8119DK752194/ JF81E-1745555 AN.I KETUT NESA MAS HILANG DISEKITAR MATARAM MALL KOTA MATARAM

Sangat rentan menurut Ketua YPK Provinsi NTB, Dr. Moh. Saleh, SH., MH, tindakan kriminal lainnya akan bermunculan. Di saat konsumen sudah tidak mampu melawan kebijakan yang diterapkan pemerintah, maka spekulasi lain tidak menutup kemungkinan akan muncul.

“Elpiji oplosan ini yang kita khawatirkan. Mana ada konsumen yang membeli dengan terlebih dahulu menimbang untuk mengetahui isinya. Bisa saja tabung 12 Kg isinya 6 Kg, karena yang diketahui konsumen tabungnya tetap 12 Kg. Ini akan semakin memperparah kerugian konsumen,” terang dosen Fakultas Hukum Unram ini, Senin (6/1).

Ia menyentil kebijakan Pertamina yang tidak masuk akal, menaikkan harga elpiji 12 Kg sebesar 68 persen secara tibatiba tanpa ada aba-aba sebelumnya. Ini dinilai semakin memperberat kondisi perekonomian para penggunanya, terlebih lagi para pedagang dan pengusaha yang menggunakan elpiji non subsidi ini.

Mestinya, di tahun 2014, di mana akan berlangsung pemi-

lu, tidak lazim dinaikkan harga apapun. Dikarenakan akan memicu kenaikan harga pada kebutuhan produk lainnya.

“Elpiji 12 Kg naik, semua pasti akan naik. Kondisi ekonomi NTB umumnya sudah mempu menyesuaikan kenaikan. Tetapi akan tertatih-tatih kedepannya. Silakan, Gubernur harus meminta Presiden untuk membatalkan kenaikan harga elpiji,” demikian Saleh mewakili harapan para konsumen.

Ia juga tidak menampik akan banyaknya pengguna elpiji 12 Kg yang bermigrasi menggunakan elpiji 3 Kg (subsidi). Kedepan, ia mengkhawatirkan juga mampukan pemerintah akan membendung itu.

Sebab, beban subsidi otomatis akan semakin bertambah.

Harga baru elpiji 12 Kg ini baginya tetap berat. Bahkan, YPK sendiri sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat, konteksnya secara langsung. Meski Pertamina akan menyiapkan sanksi bagi para agen dan pangkalan yang menjual lebih dari patokan Rp 140.000/isi ulang tabung. Baginya belum men-

jadi jaminan harga yang diterima sampai rumah tangga besaran harganya tetap sama.

“Kalau Pertamina mematok harga Rp 140 ribu per tabung, belum lagi ongkos kirim dan lain-lainnya, harganya pasti akan naik. Ini juga perlu diawasi Pemda melalui Biro Ekonomi, Pertamina langsung dan Kepolisian,” sebutnya.

Ia tetap mengharapkan pengawasan semua pihak, khususnya menjaga kemungkinan akan beredarnya elpiji oplosan.

Sehingga tak memperparah situasi di lapangan.

Pantauan media ini di lapangan, harga jual elpiji 12 Kg sudah di atas ambang ketentuan yang ditetapkan Pertamina. Di wilayah Kekalik Mataram, pemilik pangkalan, H. Arjan menyebutkan, sejak dinaikkannya harga oleh Pertamina, saat ini ia menebus dari agen seharga Rp 150.000/ tabung 12 Kg. tentunya harga jualnya lebih dari itu.

“Kami juga tidak mungkin mau usaha rugi. Terima dari agen Rp 150 ribu, dijual di atas harga itu walaupaun banyak pembeli yang mengeluh, tapi mau bagaimana lagi,” katanya. (bul)

(Suara NTB/bul)

TABUNG ELPIJI - Seorang pembeli tengah memeriksa tabung elpiji 12 kg yang hendak dibelinya di kios pengecer, dan (insert) M. Saleh.

Izin Investasi Tambang Pasir Besi di Lotim Terancam Dicabut Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan PT Anugrah Mitra Graha (AMG) harus membangun smelter atau pabrik pemurnian atas tambang pasir besi yang akan dilakukan. Mengacu pada Undang-undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 terkait larangan ekspor mineral mentah dan kewajiban perusahaan tambang membangun smelter.

UU tersebut mulai diberlakukan 12 Januari 2014 ini. Tidak dilaksanakan, perusahaan tambang pasir besi Lotim ini terancam dicabut izinnya.

Hal ini dinyatakan Bupati saat ditanya wartawan di Kantor Camat Pringgabaya usai bertemu

dengan jajaran perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Senin (6/1). Hadirnya UU tersebut disambut baik Bupati Ali BD. Dalam aturan, tidak diperkenankan perusahaan Tambang Pasir besi mengirim hasil tambang mentah ke luar daerah. “Pasir besi tidak boleh dikirim ke luar, jadi harus ada pabrik,” tegasnya.

Menurutnya, dengan pendirian pabrik akan tercipta peluang kerja bagi masyarakat Lotim. Sebanyak 200-300 tenaga kerja bisa direkrut. “Soal kapan mulainya kita belum tahu ini, jelasnya kita sangat untung kalau ada pabrik di sini karena pasti ada pemasukan untuk daerah,” imbuhnya.

Perusahaan yang mendapatkan izin eksploitasi era kepemimpinan Bupati Lotim sebelumnya. Diketahui belum ada aktivitas eksploitasi tam-

bang yang dilakukan sampai saat ini. Bupati Ali BD mengutarakan, ia telah menyampaikan ke pihak AMG untuk memperlihatkan pula tingkat keseriusannya kepada daerah dengan menjaminkan dana Rp 25 miliar. Sampai saat ini belum ada yang terpenuhi.

Pimpinan Cabang PT AMG, Erfan Muis sebelumnya mengutarakan, perlu ditinjau ulang UU Nomor 4 tahun 2009 beserta beragam PP-nya tersebut. Pasalnya, bagi AMG sendiri jelas akan terasa berat untuk melaksanakan amanah UU yang diketahui batas waktu mulai pemberlakuannya ditetapkan Januari 2014 mendatang.

Muis kembali mempertanyakan, apakah pemerintah sendiri sudah siap? Pasalnya dalam klausul aturan tersebut pemerintah juga harus berperan. Antara lain harus

menyiapkan tenaga listrik sebesar 2 x 5 mega watt (MW).

Melihat proses itu, dinilai butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa diwujudkan. Tidak cukup waktu 2-3 bulan ke depan. Meski demikian, jika dipaksa juga AMG sendiri siap-siap saja untuk membangun. Hanya saja, agak terasa cukup memberatkan terlebih jika dibandingkan dengan nilai investasi yang akan dikeluarkan akan tidak sebanding dengan hasil usaha yang diperoleh perusahaan.

“Pasir besi ini kan galian C ke atas,” ucapnya. Dalam sehari, dibutuhkan dana operasional sebesar Rp 120 juta dengan kapasitas mesin 4 ton/hari. Sementara yang ingin dicapai setidaknya bisa 10 ton/hari. Jika kurang dari itu jelas akan merugi.

Adapun biaya mendirikan smelter sendiri diperkirakan akan menelan dana Rp 350 mil-

iar. Besaran nilai investasi yang akan dikeluarkan itu jelas harus dengan pertimbangan untung-rugi. Sementara, potensi pasir besi yang ada di Lotim ditarget akan habis dalam waktu 25 tahun dengan kandungan deposit diperkirakan hanya 14 ribu ton.

Selanjutnya, diakui Muis sampai saat ini pihaknya belum memulai operasi produksi. Hal itu katanya masih terkendala perizinan dari menteri perhubungan yang belum keluar untuk operasi dermaga Jeti.

Ia mengibaratkan, izin itu sebagai SIM. Jika SIM sudah keluar, ia memastikan sudah bisa berjalan.

Ibadat mengendarai kendaraan, tidak mungkin tanpa SIM. Diketahui jajaran Pemkab Lotim memang mendesak agar segera beroperasi. (rus)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Polisi Selidiki Tewasnya 14 Orang Diduga Karena Miras Mojokerto (Suara NTB) Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya 14 orang yang diduga akibat minuman keras jenis arak Jawa atau cukrik yang dicampur dengan minuman kesehatan lainnya di Mojokerto, Jawa Timur.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Mojokerto, Komisaris Polisi Nurhadi Santoso, saat dikonfirmasi di Mojokerto, Minggu, mengatakan bahwa 14 orang tersebut diduga tewas pada rentan waktu antara Sabtu (4/1) sampai dengan Minggu (5/1).

“Belasan korban itu diduga meninggal dunia akibat minuman keras jenis arak Jawa yang dicampur minuman lainnya. Saat ini petugas masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan peristiwa ini,” katanya.

Ia mengemukakan, dari keterangan yang berhasil dihimpun petugas di lokasi kejadian, diduga para korban tersebut mengkonsumsi minuman keras pada saat pergantian malam tahun baru.

“Kami juga masih memeriksa sejumlah saksi terkait dengan temuan kasus minuman keras jenis cukrik ini,” katanya.

Ia mengatakan, selain korban meninggal, saat ini beberapa korban yang masih hidup dirawat intensif di beberapa rumah sakit di Mojokerto.

“Korban yang masih selamat mengaku masih pusing, mual dan juga gejala lainnya sehingga perlu perawatan intensif dari petugas kesehatan,” katanya.

Wakapolres mengatakan, Polres telah memerintahkan untuk merazia sejumlah lokasi yang ditengarai digunakan sebagai tempat penjualan minuman keras jenis cukrik.

Dari razia tersebut, petugas menemukan puluhan jerigen besar berisi arak yang disimpan pemiliknya di sudut warung.

“Tak hanya membawa barang bukti berupa jirigen isi arak, petugas juga mengamankan penjual arak ke Mapolres Mojokerto Kota guna dimintai keterangannya,” katanya.

Ia menambahkan, barang bukti berupa arak-arak tersebut akan diuji di laboratorium untuk memastikan kemungkinan keterkaitan dengan tewasnya belasan orang tersebut.

“Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati dan juga waspada terhadap segala kemungkinan yang ada di lingkungan masing-masing,” katanya. (ant/bali post)

Mendagri Desak KPK Tetapkan Hambit dan Atut Tersangka Jakarta (Suara NTB) Mendagri Gamawan Fauzi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memproses dugaan kasus korupsi yang menyeret Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka, sehingga tidak mengganggu proses pemerintahan di kedua daerah tersebut.

“Ya (KPK) cepat saja (menetapkan) jadi terdakwa, biar cepat juga kami (memproses). Kalau hari ini (jadi) terdakwa, besok saya terbitkan surat keputuGamawan Fauzi san (pemberhentian sementara),” kata Gamawan ketika ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin.

Dia mengatakan, dengan status hukum kedua kepala daerah tersebut sebagai tersangka saat ini, maka pihaknya tidak dapat memberhentikan Hambit dan Atut sebagai kepala daerah.

Artinya, pemerintahan yang berjalan di Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Banten dapat “disetir” atau dikendalikan dari dalam jeruji besi tahanan KPK. “Karena dalam Undang-undang disebutkan nomor registrasi perkara untuk dapat masuk penonaktifan kepala daerah tersebut.

Secara jelas dan eksplisit disebutkan itu,” tambah Gamawan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usul DPRD dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Terkait pemerintahan di Provinsi Banten, DPRD setempat menilai roda pemerintahan tidak berjalan efektif sejak Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu sebagai tahanan KPK. Hal itu disebabkan tidak semua kewenangan Atut sebagai Gubernur dilimpahkan kepada Wakilnya, Rano Karno.

Sementara itu, terkait pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang akhirnya menunjuk Sekda sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Gunung Mas. KPK tidak mengijinkan Hambit Bintih keluar dari Rutan KPK untuk menjalani prosesi pelantikan, padahal Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Bupati terpilih telah dikeluarkan Kemendagri. (ant/bali post)

Ikuti Konvensi Capres, Isran Tak Takut Dipecat Surabaya (Suara NTB) Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor, mengaku tidak takut dipecat dari Partai Demokrat karena terdaftar sebagai salah satu kandidat calon presiden dari Konvensi Rakyat.

“Konvensi ini tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Tapi kalau partai mau memberi sanksi, silahkan dan saya tidak takut,” ujarnya Isran Noor ketika ditemui usai debat publik Konvensi Rakyat di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Ia bahkan mengaku bersyukur bisa mengikuti Konvensi Rakyat yang digagas oleh KH Salahudin Wahid tersebut.

Menurut dia, selain lebih bisa dekat dengan rakyat, kesempatan menjadi semakin terbuka karena tidak dibatasi oleh partai politik tertentu.

Isran bahkan mengaku tidak perlu mendapat izin dan restu dari Partai Demokrat. Perlu diketahui, Bupati Kutai Timur tersebut saat ini merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Timur dan sempat berencana mendaftar sebagai peserta Konvensi Capres Partai Demokrat.

“Alhamdulillah saya tidak jadi masuk Konvensi Capres Partai Demokrat. Ternyata Allah SWT memberikan jalan lebih baik. Kalau boleh mengutip istilah, Allah menunjukkan jalan lain menuju Roma,” kata politisi kelahiran Sangkulirang, 20 September 1957 itu.

Apakah keikutsertannya ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap partai yang tidak meloloskannya? Isran Noor membantahnya. Ia mengaku sama sekali tidak kecewa, apalagi sakit hati karena gagal menjadi peserta konvensi.

“Saya tidak ada masalah apapun. Orang-orang memang menanggapi kalau saya ini kecewa dan sakit hati, tapi sesungguhnya tidak ada apa-apa dan bukan sebuah persoalan penting,” katanya sembari mengaku tidak mengikuti perkembangan terakhir Konvensi Capres Demokrat.

Sementara itu, disinggung tentang semakin dekatnya dengan Ketua Dewan Pembina sekaligus Calon Presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ia tidak menampiknya.

Bahkan, Isran mengaku sudah sejak dulu kerap mendampingi Prabowo berkeliling menyapa rakyat di Tanah Air. “Insya Allah demikian. Saya sudah komunikasi sejak dulu dengan beliau dan beberapa kali kesempatan mendampinginya,” kata dia.

Wacana penguatan duet Prabowo Subianto-Isran Noor mengemuka saat Isran Noor beberapa kali di sejumlah acara terang-terangan mendukung Prabowo sebagai calon Presiden RI 2014-2019. (ant/bali post)

Diduga Tersangkut Korupsi

Bupati Minta Kepala SD 2 Dasan Geres Dipecat

(Suara NTB/kir)

TEROBOS - Salah seorang demonstran berusaha menerobos barisan aparat saat aksi di depan PA Praya, Senin (6/1) kemarin.

Wakil Ketua PA Praya Didesak Mundur Praya (Suara NTB) Puluhan warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK), Senin (6/1) pagi kemarin, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Agama (PA) Praya. Aksi dilakukan untuk mendesak Wakil Ketua PA Praya, Drs. H. Ahmad Harun, mundur dari jabatannya. Lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, terkait kasus sengketa bagi waris tanah di Pengadilan Agama setempat.

Para demontran yang dimotori Formapi NTB, PMII dan PKBH Loteng tersebut, juga menuding kalau Wakil Ketua PA Praya terlibat mafia hukum ditempatnya bekerja. Dimana banyak putusan yang keluarkan oleh PA Praya yang justru merugikan masyarakat.

“Kami minta Wakil Ketua PA Praya bertanggung jawab atas persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Akibat putusan yang keliru selama ini,” ujar coordinator aksi, Ramdani.

Salah satu putusan yang dinilai menyimpang yang dikeluarkan oleh PA Praya, yakni terkait kasus sengketa bagi waris tanah antara Supar alias Amaq Rauhun warga Dusun Bajur Desa Monggas Kopang dengan Husni alias Amaq Mahdan, asal Dusun Monggar II Desa Monggas. Dimana dalam sengketa tersebut, pihak PA Praya mengeluarkan putusan eksekusi lahan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, luas tanah yang dicantumkan pada putusan eksekusi berbeda dengan yang termuat dalam putusan MA. Selain itu, tanah yang dieksekusi tidak termasuk tanah disengketakan. Tetapi oleh PA Praya tetap dieksekusi. Sehingga diduga ada permainan dalam kasus tersebut. “Luas tanah yang tercantum di pu-

tusan MA tidak sesuai dengan putusan eksekusi PA Praya,” terangnya.

Dani menjelaskan, Husni merupakan anak laki-laki dari Amaq Mahdan (alm) putra kedua dari Abdul Majid. Husni lantas meminta pembagian ahli waris dari jatah ahli waris sebesar 2/6 luas jatah dari bapaknya, Amaq Mahdan. Dari prosesnya, pihak MA mengabulkan permohonan eksekusi pembagian waris tanah Amaq Mahdan kepada satu orang istri serta tujuh anaknya, termasuk Husni.

Dalam putusannya, MA memutuskan kalau anakaanak Amaq Mahdan (alm) masing-masing mendapat 1/ 10 x 1/6 dari jatah waris almarhum untuk istri dan anak perempuam. Sedangkan untuk anak laki-laki memperoleh 2/ 6 x 1/6 dari jatah waris. Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh PA Praya, luas jatah waris berkurang.

Masing-masing 1/9 x 1/6 jatah waris untuk istri dan anak perempuan.

Sementara untuk anak lakilaki hanya 2/9 x 1/6 dari jatah waris. “Kita menduga Wakil PA Praya bermain dengan pihak termohon eksekusi (Supar,red), supaya jatah dari ahli waris berkurang,” timpalnya.

Jalannya aksi awalnya berlangsung lancar. Namun lant-

aran tidak kunjung diterima, para demontran kemudian berusaha masuk untuk mencari Wakil Ketua PA Praya.

Sayangnya, aksi tersebut gagal karena keburu dicegat oleh aparat kepolisian. Untuk pelampiasan amarahnya, para demontran lantas melakukan aksi bakar keranda mayat.

Sebagai pertanda matinya rasa keadilan dan penegak hukum di PA Praya.

Upaya tanpa lelah para demontran untuk bisa bertemu dengan Wakil Ketua PA Praya, Drs. H. Ahmad Harun akhirnya membuahkan hasil.

Setelah melakukan orasi hamper dua jam lamanya, para demontran bersedia diterima. Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua PA Praya mengaku ada kesalahan pengetikan dalam amar putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh pihak PA Praya. Untuk itu, Harun berjanji akan segera melakukan perbaikan.

Atas jawaban tersebut, para demontran tampaknya tidak puas. Mengingat untuk merubah putusan apalagi putusan tersebut sudah dieksekusi tidak mudah. Butuh proses yang lama. “Untuk itu kita juga sudah melaporkan Wakil Ketua PA Praya ke Polda NTB, atas dukaan penyalahgunaan wewenanga,” timpal Dani, mengakhir aksi demontrasi. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Mencuatnya protes wali murid terkait kebijakan mutasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat terhadap para guru, khususnya mutasi guru di SD 2 Dasan Geres mengundang perhatian Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony. Bupati meminta agar hal ini dicermati betul.

Bupati juga memerintahkan kepala Dinas Dikbud Lobar agar memberikan sanksi kepada kepala sekolah bersangkutan dan kalau memungkinkan dinonaktifkan.

“Sudah dari dulu saya perintahkan untuk diberikan sanksi, kalau bisa dipecat saja,” tegas Bupati, Senin kemarin. Menurutnya, sejjumlah kepsek yang tersangkut kasus harus disanksi tegas sesuai tinggkat kesalahannya.

Menurutnya, kasus korupsi tak bisa ditolerin. Ia merasa prihatin dengan terbelitnya sejumlah kepsek dalam kasus serupa.

Hal ini menurutnya tak bisa dsibiarkan, karena akan merusak citra dunia pendidikan sendiri. “Harus disikapi tegas,” tukasnya.

Sementara itu, Polres Lobar terus mendalami dugaan Kasus Korupsi dana block grant di SD 2 Dasan Geres. Kasat Reskrim Polres Lobar Iptu.

Windy Tjahyadi yang dikonfirmasi wartawan terkait dengan kasus dugaan korupsi block grant tahun 2012 yang melibatkan Kepala Sekolah dan bendahara SDN 2 Dasan Geres Kecamatan Gerung mengatakan tetap akan diproses polisi.

“Kita masih kumpulkan data dan bukti-bukti, kalau ada indikasi pidana proses tetap kita lanjutkan,” tandasnya. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada yang ditahan.

Selain dana block grant, untuk diketahui sekolah SDN 2 Dasan Geres dibangun sekitar tahun 2007 dan ditempati tahun 2008 sejak pindah dari sekolah sebelumnya yang berlokasi di Taman Kota Gerung.

Sekolah ini memiliki halaman cukup luas dan juga memiliki sawah yang disewakan Rp 3 juta setahun kepada warga, namun uang sewa lahan tersebut indikasinya dibagi-bagi kepala sekolah padahal sekolah tersebut setiap musim hujan selalu becek. (her)

Seorang Balita Tewas Terseret Arus Sungai Tanjung (Suara NTB) Naas dialami Ganjar Maulana, balita berusia 1,5 tahun dari Dusun Kr. Sema, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, meninggal setelah terseret arus Sungai Kali Sokong, Minggu (5/1) petang.

Sejak peristiwa terjadi sekitar pukul 17.00 wita, mayat balita malang baru ditemukan 19 jam lebih di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 meter.

Orang tua korban, Djohan, warga Dusun Tanak Song, Desa Jenggala Kecamatan Tanjung, mengakui mengetahui kabar anaknya dari istri kedua, Masitah, yang ditinggal cerai, beberapa saat sepulang kerja sebagai buruh. Di saat kejadian, Ganjar yang sejak baru lahir tinggal bersama mantan istrinya, Masitah, di Dusun Kr. Sema, diinformasikan sempat ditinggal menyapu di pekarangan rumah. Rumah yang berada hanya beberapa meter dari bibir bronjongan sungai, seolah menjadi malapetaka karena balita yang baru belajar berjalan itu dikuatkan mengarah ke Kali Sokong.

“Sampai di sini, orang sudah ribut-ribut mencari.

Tapi pencarian dengan menyusur sungai tidak membawa hasil,” ucap Djohan, di rumah duka, Senin (6/1).

Tetangga korban, Anto,

mengatakan pencarian sempat dilakukan termasuk dengan bantuan paranormal.

Bahkan informasi paranormal, menyebutkan balita disembunyikan oleh Jin. Pencarian terhadap korban terus dilakukan. Awal pencarian sebelum Magrib, sebagian besar warga Kr. Sema ikut berpartisipasi. Malamnya bantuan pencarian juga dilakukan Tim Sar, Mataram.

Belasan orang langsung turun menyusur sungai. Namun meski arus sungai tidak begitu besar, balita Ganjar belum ditemukan, sampai pencarian sekitar pukul dua dini hari.

Pagi harinya, pencarian kembali dilakukan termasuk melibatkan bantuan Koramil.

Si balita malang pun diketemukan sekitar pukul 9.00 pagi.

“Yang menemukan Tim Sar, itu pun setelah mereka mencari di kedalaman. Ternyata mayat bocah tertimbun lumpur dan sampah sehingga sulit diketemukan,” ujar Anto.

Sementara Ketua RT 3, Karang Sema, Pak Is, dan Kadus Karang Sema, Samsah, mengakui adanya keinginan dari aparat Polsek Tanjung untuk melakukan otopsi jenasah.

Namun pihak keluarga tidak mengizinkan. “Korban sudah dikuburkan setelah selesai sholat zuhur,” kata Kadus. (ari)

Saksi Pembunuhan Fransisca Ketakutan dalam Persidangan Bandung (Suara NTB) Yadi Supardi, salah seorang saksi pembunuhan sadis terhadap perempuan cantik yang menjabat Branch Manager PT Venera Multi Finance Fransisca Yovie, merasa ketakutan oleh terdakwa Wawan alias Awing (39) dan Ade Ismayadi alias Epul (24).

“Kamu takut sama mereka.

Padahal kan kamu nggak kenal sama mereka,” kata Hakim Ketua Parulian Lumban Toruan kepada saksi Yadi sambil menunjuk kepada dua terdakwa yang duduk samping ruang sidang VI Pengadilan Negeri Bandung, Senin.

“Ya,” kata Yadi sambil menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan dari hakim.

Mendengar penuturan sak-

si, Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan sementara kedua terdakwa dari ruang persidangan selama Yadi memberikan keterangannya.

“Nah, sekarang mereka sudah tidak ada di sini. Jadi tolong, berikan kesaksian dengan sebenar-benarnya.

Jangan berubah-ubah. Tidak ada yang perlu ditakutkan,” kata Parulian kepada saksi.

Di awal persidangan Majelis Hakim sempat kebingungan dengan keterangan saksi Yadi karena apa yang diutarakannya di ruang persidangan berbeda dengan keterangannya di berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam BAP, saksi Yadi mengaku melihat secara langsung ketika Fransisca dibacok

dengan benda tajam oleh kedua terdakwa yang menaiki sepeda motor di Jalan Cipedes RT07 RW 01, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Namun, di persidangan saksi Yadi membantah keterangan dalam BAP tersebut.

“Loh, kenapa kamu mengatakan di sana (BAP) melihat sedangkan sekarang kamu mengatakan tidak,” kata dia.

Keterangan saksi Yadi pun kembali berubah ketika Majelis Hakim mengeluarkan kedua terdakwa dari ruang persidangan.

Saksi Yadi yang mengenakan kemeja berwarna merah ini akhirnya menyamakan keterangannya dalam persidangan dengan keterangan di berita acara pemeriksaan. (ant/bali post)

Rudi Rubiandini Jalani Sidang Dakwaan Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Satuan Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dijadwalkan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Selasa (7/1).

“Iya besok, sidang perdana pukul 10.00 WIB, pembacaan dakwaan,” kata pengacara Rudi, Rusdy A. Bakar di gedung KPK Jakarta, Senin.

Rudi menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang.

“Dari dakwaan itu pandangan jaksa, jadi saya terus terang saja ada hal-hal yang Pak Rudi sendiri tidak tahu peristiwa hukumnya dan tidak pernah perintahkan dan tidak pernah juga diberitahu tapi dimintai pertanggungjawaban, tapi masuk dalam dakwaan, kita serahkan ke maje-

lis hakim,” ungkap Rusdy.

Namun Rusdy mengungkapkan bahwa kliennya mengakui pertemuan dengan pengusaha Widodo Ratanachaithong di Singapura yang disebut meminta Rudi untuk mengatur pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas.

“Pertemuan itu ada, tapi pertemuan dengan Widodo bukan persoalan yang didakwakan, tapi banyak hal seperti Deviardi meminta duit ke orang-orang atas perintah Pak Rudi, dia tidak pernah memerintah apa-apa, itu salah satu contoh,” jelas Rusdy.

Deviardi adalah pelatih golf Rudi yang mengantarkan uang total 700 dolar AS yang diduga berasal dari Widodo.

Selanjutnya Rusdy juga menjelaskan mengenai kewajiban pemberian Tunjangan

Hari Raya (THR) ke anggota DPR. “(THR) itu memang benar, tapi persoalan itu adalah yang disampaikan teman di DPR, itu kewajiban seperti tahuntahun lalu, tapi Pak Rudi tidak punya kapasitas, dia mencari solusi waktu itu, kebetulan ada orang yang memberikan Ini clear and clean ada uang terima kasih, dia ambil jalan taktis saja,” tambah Rusdy.

THR tersebut diberikan ke salah satu anggota Komisi VII, Tri Julianto.

“Seluruh uang yang 300 (dolar AS) dan 400 (dolar AS), kemudian yang 200 (dolar) itu diserahkan ke KPK selain diserahkan ke Tri Julianto, tidak pernah uangnya dimakan, tidak ada yang dinikmati, beliau sendiri tidak seperak pun menikmati,” ungkap Rusdy. (ant/bali post)

(ant/bali post)

UNJUK RASA - Pengguna fasilitas terminal menggelar unjuk rasa damai di Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (6/1). Dinas Perhubungan DKI Jakarta Selasa (7/1) akan menutup Terminal AKAP Lebak Bulus untuk dimulainya pembangunan proyek stasiun Mass Rapid Transportation (MRT) kendati hal tersebut mendapat penolakan dari awak bus dan masyarakat.

Ratusan Polisi Jaga Terminal Lebak Bulus Jakarta (Suara NTB) Sebanyak 410 polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Metro Cilandak menjaga Terminal Bus Lebak Bulus yang ditutup mulai Selasa pukul 00.00 WIB karena akan dibangun depo untuk mass rapid transit (MRT).

“Personel gabungan di sana dipimpin Kapolsek Cilandak Kompol Sunkono. Mereka melakukan pengamanan sejak pukul 07.00 WIB,” kata Kasubbag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Aswin di Jakarta, Senin.

Menurut Kompol Aswin, personel yang melakukan pengamanan di Terminal Bus Lebak Bulus berasal dari satuan terbuka, yaitu sabhara, reskrim, brimob dan lalu lintas baik mengenakan seragam polisi maupun berpakaian sipil.

Kompol Aswin mengatakan meskipun menjelang penutupan terminal terjadi penolakan

dan aksi unjuk rasa yang dilakukan karyawan perusahaan otobus yang beroperasi di Lebak Bulus, tetapi situasi masih cukup kondusif dan terkendali.

“Polisi hanya mengamankan terminal. Perwakilan pengunjuk rasa diarahkan untuk menyampaikan aspirasinya ke balai kota,” tutur Kompol Aswin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menutup Terminal Bus Lebak Bulus karena di lokasi tersebut akan segera dibangun depo untuk mass rapid transit (MRT).

Dengan adanya pembangunan tersebut, bus-bus yang selama ini beroperasi di Lebak Bulus akan dipindahkan ke terminal-terminal lainnya yaitu Kampung Rambutan, Kalideres dan Pulogadung.

Rencana itu menimbulkan penolakan dari para pelaku usaha, terutama perusahaan otobus karena menilai pemindahan seharusnya tidak jauh dari lokasi semula. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tidak Sekadar Klaim

Destinasi Terbaik Butuh Perhatian Selong (Suara NTB) Klaim pemerintah terhadap Pantai Pink di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dari empat destinasi yang ada di NTB diharap tidak sekadar ucapan. Pasalnya, dilihat dari kondisi saat ini pantai Pink khususnya masih perlu perhatian serius dari pemerintah.

Zuhri Rahman

Hal ini dinyatakan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, M. Zuhri Roman saat dihubungi Suara NTB Senin (6/1) kemarin. Utamanya dalam penataan akses infrastruktur jalan dan inftrastruktur lainnya yang sampai saat ini masih nihil. Akses masuk kawasan pantai Pink masih sangat kesulitan dijangkau wisatawan.

Dinyatakan terbaik dari sisi keindahan dan keunikan alamnya sangat dibenarkan Zuhri. Dinyatakan terbaik, tentunya ada eksesnya.

Ada upaya nyata dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas sehingga bisa lebih baik lagi.

P e r l u mendapat perhatian tidak saja inftrastruktur di

darat. Akses menuju pantai Pink ini tidak saja bisa ditempuh lewat darat. Tapi juga bisa lewat laut. Seperti lewat Ujung Betok dan Telong-elong. Sepanjang perairan yang dilewati menuju kawasan Pantai Pink ini sangat memanjakan mata.

Sektor pariwisata, sambungnya harus benar-benar lebih diperhatikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membangun fasilitas inftrastruktur tersebut.

“Jadi pemerintah tidak saja memberikan klaim bagus, namun harus ada dampak positif yang diberikan untuk pembangunan pariwisata,” sarannya. Termasuk dengan pemerintah pusat diharap juga dapat memberikan perhatian terhadap kemajuan pariwisata daerah.

Ditambahkan, kegiatan promosi juga akan sedikit terkendala jika dibenturkan dengan persoalan hancurnya infrastruktur. Segudang potensi yang dimiliki Lotim lanjutnya bisa menjadi barometer kemajuan pariwisata di NTB. (rus)

Emma Watson Kini Jomblo London Aktris film Harry Potter, Emma Watson, kini jomblo setelah putus dari pacar yang sudah lama mendampinginya.

Emma dan William Adamowicz bertemu saat keduanya kuliah di Oxford University, Inggris.

Kini terungkap bahwa mereka bukan lagi sepasang kekasih.

“Emma dan Will bubar musim semi lalu dan tak lagi kontak-kontakan,” kata juru bicara kepada koran Inggris Sunday Mirror.

Bulan November 2013, keduanya masih terlihat bersama di suatu konser musik folk rock akustik. Konon kabarnya mereka sudah putus sebulan sebelumnya.

Konon kabarnya pula, penyebab bubarnya hubungan itu adalah jadwal shooting Emma yang padat. Bintang 23 tahun itu berusaha menyeimbangkan antara pendidikan, karier di film, dan kehidupan pribadinya.

Emma juga disebut-sebut sedang fokus untuk studi di Brown University, Providence, Rhode Island, Amerika Serikat. (ant/bali post)

Emma Watson

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/rus)

Pitbull dan Ke$ha Puncaki Tangga Lagu Inggris London Musisi Amerika Pitbull dan Ke$ha menempati puncak tangga lagu Inggris pada pekan pertama tahun 2014, setelah kolaborasi mereka “Timber” melampaui rata-rata penjualan pada awal Januari.

Single baru tersebut telah terjual sebanyak 139.000 kopi, menggeser lagu “Happy” milik Pharrel Williams ke posisi kedua, kata Official Charts Company yang dikutip kantor berita Reuters pada Minggu (5/1).

Ke$ha dan Pitbull masing-masing pernah dua kali menempati posisi pertama dengan lagu single maupun kolaborasi, namun dua-duanya tidak pernah berada di posisi itu selama lebih dari dua tahun sampai Minggu.

Avicii dan Jason Derulo masing-masing berada di urutan ketiga dan keempat. Sementara penyanyi Inggris Ellie Goulding berada di tempat kelima dengan “How Long Will I Love You”. (ant/bali post)

Wisatawan Diklaim Naik 15 Persen Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Lombok Barat mengklaim tren wisatawan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengalami kenaikan 15 persen. Data dinas terkait mencatat jumlah pengunjung sampai 15 Desember mencapai 343.150 dan dipastikan hingga akhir Desember kemarin mencapai 360 ribu.

“Ini jauh dari target yakni 290 ribu, tapi Dinas menaikan menjadi 300 ribu,” ungkap Kadisbudpar Lobar Drs I Gde Renjana, Senin (6/1).

Ditemui diruang kerjanya, Renjana menyatakan potensi ini harus diimbangi dengan pembenahan destinasi dan sumber daya alam yang ada. Seperti,

Produser ”The English Patient” Saul Zaents Tutup Usia Los Angeles Saul Zaentz, produser peraih penghargaan film terbaik Oscar “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, “Amadeus” dan “The English Patient”, tutup usia di umur 92 tahun.

Zaentz meninggal di rumahnya di San Fransico pada Jumat waktu setempat, karena komplikasi penyakit Alzheimer, kata keponakannya Paul Zaentz pada Los Angeles Times.

“Dia adalah pria yang luar biasa,” kata Paul Zaentz yang bekerja dengan pamannya selama 37 tahun seperti dikutip dari CNA. Zaents yang memulai karir di dunia musik sebelum mengembangkan sayap di industri film, dikenal sebagai produser film-film intelektual. Dia juga memiliki perusahaan produksi film independen dari Berkeley - tak jauh dari Los Angeles - untuk menjaga jarak dari Hollywood.

“One Flew over the Cuckoo’s Nest” (1975), diproduksi bersama aktor Michael Douglas, dibintangi Jack Nicholson sebagai pasien di rumah sakit jiwa. Film itu memenangkan lima Oscar termasuk sutradara terbaik untuk Milos Forman.

Zaentz dan Forman bekerja sama lagi untuk “Amadeus” (1984) tentang kehidupan Wolfgang Amadeus Mozart. Film tersebut meraih delapan penghargaan Oscar termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan aktor terbaik untuk F Murray Abraham.

Film “The English Patient” (1996) adalah drama dengan cerita berlatar belakang Perang Dunia Kedua dan Zaentz bekerja sama dengan sutradara Anthoni Minghella. Film itu dianugerahi sembilan piala Oscar, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik.

Pada malam penghargaan Oscar tahun 1977 silam, Zaentz dianugerahi penghargaan Irving G Thalberg Memorial Award.

Film lain yang diproduksi Zaentz antaara lain “The Unbearable Lightness of Being” (1988), “At Play in the Fields of the Lord” (1991), dan “Goya’s Ghosts” (2006). Dia juga membuat versi animasi The Lord of the Rings (1978). (ant/bali post)

“Wilayah selatan (sekotong) sekarang menjadi idaman semua pelancong dan wisatawan asing, orang-orang berlombalomba ke Sekotong dan jumlah pengunjung tiga kali lipat dari ribuan orang menjadi puluhan ribu orang pengunjung kesana,” bebernya.

Untuk itu inovasi dan kreatifitas harus perlu dikembangkan dalam memajukan industri pariwisata NTB. ”Jangan sampai kita ketinggalan momen ini, kita harus terus berbenah,” tandasnya.

Karena itu, perlu menginvestasikan pembangunan berkelanjutan untuk perbaikan dan pembenahan destinasi yang ada.

Karena materi di Lobar lebih lengkap dibanding Bali, tinggal Pemda sediri

mengelolanya dengan baik.

Untuk menunjang itu, kedepannya Lobar akan membangun Gedung kesenian dan itu terwakili di tiga wilayah yakni Selatan, tengah dan utara. Tahun ini akan dilanjutkan pembangunan gedung kesenian yang baru setengah yang ada di Narmada dan Pantai Kuranji. “Dan sedang di upayakan satu di Senggigi. Tetapi masih terkendala pelepasan lahan,” tukasnya.

Ia menambahkan, tahun ini ada beberapa event yang materinya baru dan lebih inovatif lagi, seperti tradisi tahunan warga Narmada saat musim panen, festival layang-layang, karapan sapi dan budaya menggale dan menggawe. (her)

Senin 6 Januari, Hari Paling Menyedihkan 2014 London Merasa murung pada Senin ini? ternyata bukan anda saja yang mengalami. Senin pertama bulan Januari disebut Blue Monday, dan dianggap sebagai hari paling menyedihkan setiap tahun.

Istilah Blue Monday pertama kali diperkenalkan oleh akademisi Cliff Arnall pada

(Suara NTB/ist)

menaikkan kemampuan skill bahasa asing, kreatif dan inovatif seperti menghasilkan souvenir khas daerah dan membuat event-event baru yang lebih bernuansa culture.

Ketua PHDI NTB ini menambahkan, Lobar sekarang ini menjadi tujuan utama pariwisata NTB, bahkan pihak Provinsi menetapkan Lobar sebagai pariwisata unggulan.

Belum lagi ditahun 2013 lalu, jumlah kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Lobar bertambah dari 16 kapal menjadi 23 kapal dengan rata-rata jumlah penumpangnya 2 ribu, jadi totalnya 46 ribu pengunjung. Menurutnya, iini tren positif untuk perkembangan pariwisata Lobar.

tahun 2005. Arnall menggunakan berbagai variabel untuk menemukan “hari paling menyedihkan”.

Dia menghitung faktor cuaca, tingkat utang, resolusi tahun baru yang gagal, dan jumlah hari sejak berakhirnya libur Natal.

Selama tiga tahun terakhir, para peneliti menganalisis lebih dari 2 juta tweet warga Inggris pada Januari dengan mencari

bahasa negatif dan frasa yang menunjukkan penurunan mood.

Mereka menemukan bahwa pada Senin pertama Januari, ada hampir lima kali lipat tweet yang berkaitan dengan rasa bersalah, biasanya berkaitan dengan kegagalan memenuhi janji untuk hidup menjalani gaya hidup lebih sehat.

Analisa itu, seperti dikutip

Mailonline, juga menemukan bahwa keluhan soal cuaca pada hari Senin pertama Januari akan enam kali lipat dibandingkan hari lainnya.

Temuan lain adalah Blue Monday adalah jumlah cowok yang merasa dalam keadaan menyedihkan akan lebih banyak dibandingkan cewek. Januari juga merupakan bulan paling sibuk bagi kon-

sultan suami-istri.

Ruth Sutherland , chief executive dari konsultan pernikahan, Relate , menjelaskan hal itu dengan mengatakan bahwa “Tahun Baru adalah waktu ketika sebagian dari kita merenungi hidup dan bisa membuat orang berpikir tentang hubungan yang sudah menjauh. (ant/bali post)

”Frozen” Film Terlaris di Amerika Los Angeles Frozen berada di puncak sepuluh film laris daftar box office di Amerika Utara sejak 3 Januari. Box office adalah hasil pemasukan bioskop selama akhir pekan di Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada).

Frozen meraup hasil penjualan tiket sebesar 20,7 juta dolar AS. Reuters melaporkan urutan pendapatan 10 film laris tersebut adalah Frozen disusul Paranormal Activity: the Marked One (18,2 juta), Hobbit: the Desolation of Smaug (16,3 juta), Wolf of Wall Street (13,4 juta) dan American Hustle (13,2 juta).

Selanjutnya Anchorman 2: The Legend Continues (11,1 juta dolar), Saving Mr Banks (9,1 juta), The Secret Life of Walter Mitty (8,2 juta), The Hunger Games : Catching Fire (7,4 juta).

Penutup pada urutan sepuluh adalah Grudge Match yang menghasilkan penjualan tiket sebesar 5,4 juta dolar.

Secara keseluruhan hasil penjualan tiket hingga saat ini diungguli oleh The Hunger Games : Catching Fire yang meraup 407,5 juta dolar, disusul Frozen dengan 297,8 juta dolar, The Hobbit: The Desolation of Smaug dengan 229,6 juta dolar, kemudian Anchorman 2: The Legend Continues dengan 109,2 juta dolar. Film-film lain mendapat kurang dari 100 juta (Suara NTB/ist) dolar. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

SUARA NTB

Halaman 10

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TIMUR YANG SEHAT, PRODUKTIF DAN BERKUALITAS

Program JKN Kurang Sosialisasi, Dikes Lotim Ambil Sikap Selong (Suara NTB) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dicanangkan Presiden RI per1 Januari 2014. Pengguliran program itu dihajatkan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat miskin, dan mengatasi keluhan masyarakat miskin terkait layanan kesehatannya.

Program JKN dipastikan akan membawa perubahan secara mendasar dalam sistem layanan penjaminan sosial masyarakat, sayangnya di Kabupaten Lombok Timur, sosialisasi program tersebut terasa masih kering, sehingga masyarakat maupun aparatur pelaksana pelayanan di tingkat lapangan masih bingung untuk mengimplementasikan dan menjawab pertanyaan masyarakat. Belum lagi ketentuan operasional seperti Juklak dan Juknis dalam penyelenggaraan yang belum diterima kabupaten hingga tulisan ini diturunkan.

Sejumlah persoalan yang tergolong cukup urgen pun disinyalir masih melilit dan dapat menghambat penyelenggaraannya.

Seperti, kesiapan fasilitas sarana prasarana, kelembagaan, sistem layanan, hardware-software, dan personel pelaksana.

Mencermati hal itu, Dinas Kesehatan Kabupaten

Lombok Timur mengambil inisiatif untuk menggelar rapat koordinasi yang melibatkan BPJS, instansi terkait kabupaten, BPJS, RSUD Selong, rumah-rumah sakit swasta yang beroperasi di Lombok Timur, serta para Kepala Puskesmas Kecamatan. Pertemuan itu juga dihadiri anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Timur, Huspiani.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dr. Utun Supria, M. Kes., didampingi Kabid Pelayanan Kesehatan, Suprayitno, SKM., menyatakan pentingnya persiapan yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program JKN di Lombok Timur. Ia mengungkapkan,, sebelum melaksanakan pertemuan itu pihaknya telah turun ke PuskesmasPuskesmas Kecamatan, guna mengetahui dengan pasti berbagai kondisi pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus menggali persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan JKN. Dalam kunjungannya itu, kepala dinas membeberkan sederet temuannya, baik yang terkait maupun yang tidak terkait langsung dengan Dinas Kesehatan.

Berangkat dari kondisi itu, diinisiasi pertemuan lintas sektor guna duduk bersama membahas persoalan dan menemukan solusinya. Harapannya terjalin pandangan yang sama serta langkah terpadu dalam menyelesaikan berbagai hambatan dalam pelak-

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Utun Supria, M.Kes, anggota Komisi II DPRD Lotim Huspiani, dan Kabid Pelayanan Kesehatan, Suprayitno,SKM dalam diskusi masalah kesiapan menyelenggarakan program JKN dengan instansi terkait. sanaan JKN di daerah.

Dari hasil pertemuan itu, disimpulkan pentingnya mengkaji kemungkinan dilaksanakannya pendataan KK miskin untuk memperoleh data by name by addres disertai dengan penataan sistem dan mekanisme pelayanan dan pentingnya sosialisasi secara luas mengenai JKN yang dilaksanakan BPJS. Data yang terungkap dalam pertemuan itu, sebanyak 10.081 warga miskin Lombok Timur di luar peserta jamkesmas dibiayai Jamkesda pada tahun 2014 ini.

Memperhatikan kompleksitas persoalan yang muncul di lapangan maupun mengemuka dalam diskusi, pertemuan itu belum cukup untuk merumuskan langkah-lang-

kah kongkrit. Karena itu, kepala dinas merencanakan gelar pertemuan kembali dengan melibatkan intansi terkait seperti BPS Kabupaten dan lembaga keuangan seperti perbankan yang terlibat dalam program. Namun penting menjadi catatan, bahwa dua Rumah Sakit Swasta yang beroperasi di Lombok Timur, telah sepakat untuk bekerjasama dengan BPJS. Telah ditandatanganinya kesepakatan bersama secara tertulis antara unit layanan kesehatan (Puskesmas seLotim diwakili Kadis kesehatan), dengan RSUD Selong, RS Namira dan RS Risa Selong, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut merupakan suatu progres yang patut diapresiasi. Inti kesepakatan itu,

semua unit layanan kesehatan tersebut siap bersama-sama bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan di Lotim.

Langkah sosialisasi program ke seluruh Puskesmas di 20 Kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dipandang cukup mendesak untuk dimulai. Sejumlah peserta pertemuan pada kesempatan itu, mendorong pihak BPJS lebih aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat dan aparat pelaksana tidak bingung menghadapi paradigma baru penjaminan kesehatan itu. Apalagi sejak 10 Januari mendatang pemegang Kartu JKN berlaku secara nasional dan on-line.

Menjelaskan sekilas tentang program JKN, Kadikes,

antara lain memaparkan, road map kepesertaan program JKN, layanan kesehatan yang tidak dijaminkan, penataan sistem layanan dan aspek lainnya. Dijelaskan, peserta Jamkes nantinya terdiri dari dua katagori, yakni Bukan Penerima Bantuan Iuran (BPBI) dan Penerima Iuran (PBI). BPBI terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Sedangkan PBI terdiri dari Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu.

Kepala Dikes juga mengimbau semua Puskesmas, agar dalam laporan pelaksanaan menggunakan format ICD10 bukan ICD 9 agar nyambung dengan BPJS. Ia juga menegaskan agar di Lombok Timur tidak ada unit kesehatan yang menolak pasien miskin, termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin karena alasan administrasi. “ Layani dulu pasien, baru kemudian kita urus administrasinya,” tandas Utun.

Dalam kaitan itu, pihak RSUD Selong yang diwakili dr.

Akmal dan dr. Hermawan, menyatakan, pihaknya tidak pernah menolak pasien. Namun diakui terhadap pasien miskin yang tidak masuk Gawat Darurat diminta untuk mengurus SKTM dulu bila tidak memiliki kartu Jamkesda atau semacamnya.

Namun bagi pasien yang kondisinya gawat darurat langsung ditangani, administrasinya diurus menyusul.

Husni dari BPJS NTB belum

dapat memberikan banyak solusi terkait dengan berbagai persoalan yang mengemuka dalam pertemuan itu.

Namun menghadapi masa transisi dalam pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, Ia mempersilahkan pendataan dengan format lama. Meski demikian, untuk perangkat disediakan masing-masing fasilitas layanan, namun pihaknya bersedia untuk mengusulkan hal itu ke BPJS Pusat.

Mengenai cara mendaftarkan diri bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta JKN, khususnya peserta mandiri dan fasilitas yang diperoleh sesuai dengan besar iuran yang disetorkan setiap bulan. Namun bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah terdaftar sebagai peserta JKN tidak membayar iuran, karena sudah menjadi tanggungan BPJS. Anggota Komisi II DPRD, Huspiani, menyatakan pihaknya sempat menanyakan kesiapan Pemkab Lotim terkait dengan penyelenggaraan JKN tahun 2014, karena mengkhawatirkan dampak data yang kurang pas mengenai masyarakat miskin.

Kabid Kebudayaan dari Bappeda, mempersoalkan melemahnya Quota yang diperoleh Lombok Timur dengan sistim BPJS tahun ini. Ia juga mengeluhkan sulitnya menentukan masyarakat yang betul-betul miskin. (adv)

Dari Seminar Politik Fisipol UMM

Apatisme Pemilih Cenderung Terulang di Pemilu 2014 Mataram (Suara NTB) Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses politik akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di setiap levelnya. Hal tersebut berarti juga sebagai bentuk suksesnya pengamalan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan. Berkaca dari pengalaman proses demokrasi pada setiap pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun selalu diwarnai adanya kecenderungan apatisme dari masyarakat pemilih untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia mengingat momentum pemilu sebagai ajang memilih para pemimpin yang berkualitas.

Terkait hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) menggelar Seminar Politik yang bertajuk ‘’Antara Harapan dan Realitas, NTB Cerdas Memilih 2014" di Kampus UMM, Senin (6/1).

Pada seminar ini menampilkan sejumlah pembicara di antaranya Ayatullah Hadi dari UMM, H. Agus Talino Penanggung Jawab Harian Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok dan akademisi dari IAIN Mataram Dr. Kadri, MSi. Akademisi Fisipol UMM Ayatullah Hadi, dalam pemaparannya mengungkapkan adanya kecenderungan sikap apatisme masyarakat terulang kembali pada Pemilu April 2014 mendatang.

Masyarakat cenderung apatis disebabkan perilaku para poli-

tisi yang selalu mengebirikan hak-hak rakyat. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis dan tidak peduli terhadap proses-proses politik yang menentukan hidup mereka.

Menurutnya, adanya gejala ini harus menjadi bahan pemikiran bersama agar pada pemilu mampu menghasilkan para pemimpin yang berkualitas.

Sebagai negara demokrasi yang telah menentukan kepada partai politik sebagai jalur untuk memilih dan mencetak para pemimpin, maka masyarakat harusnya mampu terlibat aktif di dalam setiap proses politik tersebut. Tidak hanya itu, tingkat partisipasi masyarakat memiliki korelasi positif terhadap lahirnya kualitas para pemimpin.

Sementara itu, Penanggung

Jawab Harian Umum Suara NTB, H. Agus Talino, menegaskan, pentingnya masyarakat pemilih lebih selektif dalam memilih pemimpinnya. “Jangan sampai keliru memilih pemimpin,” ujarnya mengingatkan.

Ia menambahkan tipikal pemimpin ideal masa kini yang harus dipilih masyarakat adalah pemimpin yang mampu menjawab dan memenuhi selera zaman. “Karena pemimpin dengan tipe seperti itulah yang mampu bertahan di era sekarang ini,” ujarnya.

Pada bagian lain, dirinya prihatin terhadap para pemimpin yang minim dan tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi rakyatnya. “Pemimpin-pemimpin kita sekarang ini krisis keteladanan. Oleh karena itu harus ada upaya untuk merekayasa

sosial untuk mencetak para pemimpin masa depan yang ideal. Tidak hanya itu, ia mengingatkan kepada para pemilih agar jangan sampai memilih pemimpin yang didasari oleh kedekatan semata tanpa melihat aspek kualitas para calon,’’ tambahnya.

Hal berbeda disampaikan pengamat politik Dr. Kadri, M.Si. Menurutnya, pada Pemilu 2014 mendatang akan terjadi pertarungan simbolik antarkandidat. “Pertarungan simbolik antarfigur akan menghiasi Pemilu 2014,” ujarnya.

Fenomena tersebut, ungkapnya, cukup berbahaya bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Hal itu karena secara tidak langsung telah menghilangkan aspek penting dari substansi demokrasi yang harusnya hadir dalam setiap kontestasi yang dilangsungkan.

Kadri juga menambahkan pentingnya semua pihak menjadi aktor perubahan yang akan membawa perubahan pada wajah demokrasi salah satunya adalah pemuda dan mahasiswa. “Aktor-aktor muda harus menjadi agen perubahan, jangan sampai mereka ikut terlibat dalam praktik-praktik korup,” tandasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BERIKAN MATERI - Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino saat memberikan materi pada Seminar Politik di UMM, Senin (6/1).

Wali Murid SDN 2 Dasan Geres Tolak Mutasi Guru

Agen Perubahan SADAR sebagai mahasiswa yang memiliki gelar agen perubahan, membuat Zainul Abidin merasa mempunyai beban dan tanggung jawab khusus kepada masyarakat. Ia menyadari beban tersebut harus dibayarnya kepada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat yang meliputi segala bidang kehidupan.

“Karena inti dari hidup ini adalah pengabdian,” terangn(Suara NTB/dys) ya pada Suara NTB usai pelZainul Abidin antikan sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) periode 2013/2014 di Kampus UMM, Senin (6/1).

Menurutnya, terpilih sebagai ketua umum dalam musyawarah ke IV tidak terlepas dari semangat pengabdian yang ia yakini sebagai ekspresi kesadaran seseorang. Meski mengabdi dalam lingkup yang paling kecil sebagai pemimpin organisasi seperti IMM, ia mengaku bangga bisa dipercaya menjadi pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah ini. “Ini kan juga pengabdian yang harus dilaksanakan dengan sungguh karena sekecil apapun pasti ada pertanggungjawabannya kelak,” ujarnya.

Pemuda kelahiran Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, 13 April 1995 silam ini berharap perannya sebagai ketua umum terpilih IMM akan mampu dirasakan manfaatnya oleh semua mahasiswa. Karena jika melihat kondisi mahasiswa hari ini yang sudah mulai terbius oleh materi membuat mereka tidak mampu berpikir jernih.

Hal tersebut membuat sikap kritis mahasiswa hilang. Padahal mahasiswa merupakan jantung perubahan di masa mendatang. Oleh karena itu, program-program kerja bersama pengurus ke depan akan memfokuskan diri untuk memperkuat kajian-kajian teoritis, sehingga mampu memecahkan berbagai masalah di tengah-tengah mereka. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan wali Murid SDN 2 Dasan Geres Gerung Lombok Barat (Lobar) memprotes kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar yang memutasi salah satu guru yang dianggap teladan dan rajin. Guru tersebut dipindah ke pelosok, di salah satu SD di Mareje

Kecamatan Lembar. Bahkan, jika keinginan wali murid tidak direspons, mereka mengancam akan menyegel sekolah.

Wali murid menilai mutasi guru-guru di Lobar dinilai tebang pilih dan bukan atas dasar penilaian, sehingga menimbulkan sedikit gejolak, seperti yang terjadi di SDN 2 Dasan Geres. “Kok yang dipindah guru rajin? Seharusnya yang dipin-

dah itu kepala sekolahnya,” protes Burhanuddin, seorang wali murid pada wartawan Senin (6/1).

Para wali murid juga merasa resah dengan nilai raport anak-anaknya yang dibagikan sekolah dengan nilai sangat rendah. Alasannya, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) masih menggunakan standar 50 dan masih banyak mata pelajaran yang belum bisa tuntas.

Sementara sekarang KKM di Lobar itu tidak boleh di bawah 60, apalagi ini sekolah menjadi Gugus Inti dan berada di jantung ibukota kabupaten.

Wali murid mengaku sangat kecewa dengan guru dan kepala sekolah yang tidak mengetahui perkembangan. Sejak pagi hari puluhan wali murid sudah bersiap-siap untuk melakukan penyegelan sekolah, namun karena adan-

ya salah satu warga yang mencoba meredam dengan alasan takut anak-anaknya terganggu belajar maka niatnya untuk menyegel sekolah diurungkan.

Kepala Dinas Dikbud Lobar Drs. H. Fathurrahim, menegaskan, tidak jadi memindahkan guru tersebut dan lebih memilih memindahkan kepala sekolah ke tempat lain. (her)

Belum Tuntas, Pembayaran Sertifikasi Guru di KSB Meski telah memasuki tahun 2014 sejumlah kewajiban keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun sebelumnya masih ada yang belum tuntas. Dua di antara kewajiban keuangan tersebut, yakni pembayaran tunjangan sertifikasi guru serta Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai yang hingga kini belum juga dibayarkan.

KETERLAMBATAN pembayaran kewajiban pemerintah terhadap para pegawainya itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum sejak beberapa bulan belakangan. Hanya saja kalangan pegawai di lingkup Pemerintah KSB enggan mengungkitnya terlalu vulgar sambil berharap pemerintah segera membayarkannya. Meski begitu dari informasi yang dihimpun media ini, jumlah pembayaran sertifikasi guru dan TKD pegawai

yang ditunggak pemerintah ratarata berjalan selama 3 bulan terakhir di tahun 2013 lalu.

Pihak Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB yang dikonfirmasi terkait kondisi tersebut tak menampiknya. Bahkan dinas yang bertugas mengelola keuangan daerah ini mengaku, jika pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan TKD pegawai yang ditunggak selama 3 bulan tersebut tengah dalam upaya

proses dicairkan. “Benar kita ada beberapa bulan yang belum dibayarkan baik sertifikasi guru maupun TKD pegawai,” jelas kepala DPPKD KSB Ir. H. M. Saleh, M.Si, ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/1).

Meski mengakui, Saleh membantah jika kondisi tersebut disengaja atau karena ketiadaan anggaran. Menurut dia keterlambatan pembayaran sertifikasi dan TKD pegawai hingga melampaui tahun 2013 itu dikarenakan terjadinya kesalahan administrasi, sehingga dana yang menjadi hak pegawai itu tidak dapat dicairkan tepat waktu.

Ia mencontohkan untuk kasus dana sertifikasi guru.

Pencairan dana tersebut terkendala disebabkan terjadinya kesalahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saat pengajuan oleh dinas teknis. Akibatnya

pencairan pun tidak dapat dilakukan dan harus menunggu hasil perbaikan. “Kita tidak bisa cairkan. Akhirnya karena berkas administrasinya salah,” ujarnya, seraya menambahkan hingga kini anggaran untuk pembayaran sertifikasi guru tersebut masih tetap utuh dan tidak diganggu di kas daerah.

“Anggarannya ada sekitar Rp 2,5 miliar. Dan saya tegaskan dana itu utuh karena sifatnya khusus langsung dari pusat, sehingga tidak bisa diganggu apalagi dipengaruhi oleh kondisi anggaran daerah,” cetus Saleh.

Demikian pula dengan pembayaran TKD pegawai. Saleh menyebutkan, sebenarnya setiap dinas/instansi sudah dapat megajukan pencairannya dengan cara melengkapi DPA-nya segera. Mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daer-

ah (Bappeda) KSB ini mengklaim, pihaknya telah menginstruksikan seluruh bendahara dinas segera mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah melengkapi DPA-nya sebagai syarat pencarian.

“Kalau untuk TKD ini kita akui ada kesalahan di APBD Perubahan 2013 kita yang menjadi penyebabnya. Tapi itu sudah beres dan sekarang bisa dicairkan segera tergantung cepat atau lambatnya bendahara dinas menyampaikan DPA dan SPM-nya,” papar Saleh.

Ia berharap para guru dan pegawai dapat bersabar dalam menunggu proses pencairan haknya tersebut. “Sesuai ketentuan kalau tidak ada persoalan lagi, maka dua hari sejak pengajuan SP2D (surat perintah pencairan dana), dananya sudah bisa cair,” imbuhnya. (bug)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

Bungkam Roma 3-0

Juventus Kokoh di Puncak Klasemen Milan Juventus menang 3-0 dari Roma yang harus bermain sembilan orang beberapa saat lalu untuk mengakhiri perjalanan tanpa kalah Roma musim ini, sekaligus memperlebar jarak di puncak klasemen Serie A menjadi delapan poin.

Roma bertandang ke Turin setidaknya untuk meraih satu poin guna memperpendek jarak dari klub asuhan Antonio Conte itu dan menjaga rekor tak terkalahkan setelah 17 laga.

Tim asuhan Rudi Garcia sudah tertinggal 2-0 sampai menit 48, dan upaya menyamakan kedudukan menjadi sangat sulit setelah Daniele De Rossi dan Leandro Castan diusir ke luar lapangan pada babak kedua.

Kemenangan Juve yang ke-16 ini mengantarkannya ke puncak klasemen dengan mengumpulkan 49 poin, delapan poin di atas Roma dan 13 poin di atas Napoli yang akan menghadapi Sampdoria hari ini.

Roma sudah mengalami pukulan berat pada menit 15 ketika gelandang Miralem Pjanic keluar, karena cedera lutut.

Juve mengambil manfaat dari ketidakhadiran Pjanic dua menit kemudian ketika Arturo Vidal mengecoh Morgan De Sanctis. Pjanic masuk kembali dan nyaris menciptakan gol namun ditepis Buffon.

Gol kedua Juventus tercipta pada menit 48 dari Leonardo Banucci. Saat Roma berjuang menyamakan kedudukan, Daniele De Rossi dikartumerahkan pada menit 75 setelah melanggar Chiellini.

Dua menit kemudian bek Leandro Castan juga dikeluarkan, karena handball yang membuat Juve mendapat hadiah penalti dan Mirko Vucinic yang menggantikan Carlos Tevez sukses menjadi algojo dengan mudah menaklukan De Sanctis, demikian AFP. (ant/bali post)

Barcelona Kembali ke Puncak

Alexis Cetak ’’Hat-trick’’ Barcelona Alexis Sanchez mencetak tiga gol yang membuat Barcelona menang besar 4-0 atas tamunya Elche dalam pertandingan Liga Spanyol pekan ke-18 di Camp Nou, Minggu malam (WIB).

Menguasai bola sejak kick off, Barca langsung membuat pendukung bersorak ketika Alexis Sanchez mencetak gol pada menit ketujuh babak pertama mengeksekusi umpan Jordi Alba.

Elche hampir saja membalas gol kalau saja bola tendangan pemain asal Ghana Boakye, yang memanfaatkan umpan Fidel, tidak menjauh dari gawang Barca yang dijaga Valdes.

Pada menit 16, Barca yang bermain tanpa Lionel Messi, dengan cepat memimpin 2-0 setelah Pedro mencetak gol lewat kerja sama rapi dengan Fabragas.

Beberapa saat kemudian, usai Botia gagal untuk memperkecil ketertinggalan Elche, Fabregas melayangkan tembakan, namun masih dari gawang Elche.

Pada awal babak kedua, Barca yang terus menggempur

mendapatkan peluang emas menit 48 setelah Fabregas yang berusaha menusuk ke jantung pertahanan Elche diganjal oleh Sapunaru.

Xavi yang biasanya jitu justru gagal mencetak gol dari kotak penalti, peluang Barca menambah satu gol pun gagal.

Kiper Elche, Tono, masih bisa membendung tendangan Xavi dengan tangan kirinya.

Kegagalan Xavi rupanya dengan cepat terobati, karena Alexis Shanchez mencetak gol keduanya pada menit 63 untuk membuat Barca unggul 3-0.

Gol Alexis itu memanfaatkan umpan Pedro yang meneruskan bola operan Iniesta. Hanya berselang enam menit, Alexis Sanchez lagi-lagi mencetak gol, tapi kali ini melalui tendangan bebas setelah ia dilanggar Botia.

SELEBRASI - Selebrasi pemain Barcelona Alexis Sanchez setelah berhasil mencetak hattrick melawan Elche, Minggu malam waktu setempat.

Gol ketiga Alexis sebelum dia ditarik keluar pada menit 74 dan digantikan Tello itu sekaligus mengantar Barca menang 4-0 atas Elche. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Kalah Lagi, MU Tersingkir dari Piala FA London Wilfried Bony mencetak gol dramatis pada menit-menit terakhir untuk memastikan kemenangan Swansea City dan membuat bencana baru bagi Manchester United (MU) lewat sukses mengejutkan menang 2-1 dalam babak ketiga Piala FA dini hari tadi.

Sebelas poin tertinggal dari pemuncak Liga Premier di mana sudah kalah enam kali di liga, MU tersingkir di Piala FA Cup untuk memberi manajer David Moyes masalah baru.

Masalah cedera pemain makin berat menimpa MU setelah Rio Ferdinand ditarik keluar lapangan karena cedera lutut, sementara Fabio da Silva dikartumerahkan beberapa saat setelah masuk menggantikan Ferdinand.

“Kami sedikit kurang beruntung kalah,” kata Moyes yang timnya akan ke Sunderland Selasa nanti dalam semifinal Piala Liga. “Kami menciptakan banyak peluang, (namun) tidak cukup,” kilahnya.

Swansea memimpin lebih dulu pada menit 12 lewat Wayne

Routledge, yang memanfaatkan umpan Alejandro Pozuelo.

MU menyamakan kedudukan empat kemudian lewat Javier Hernandez yang melepaskan volley setelah mendapat umpan dari Alexander Buttner.

Ferdinand diganti, karena cedera namun penggantinya Fabio diusir keluar lapangan setelah melanggar Jose Canas beberapa saat setelah masuk lapangan.

Bencana datang ketika Routledge melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti yang disambut Bony dengan satu sundulan berbuah gol dan sekaligus menciptakan babak baru kekecewaan MU musim ini.

West Ham United juga tersingkir secara mengejutkan setelah dihancurkan 5-0 dari klub di-

Tak Ingin Frustrasi GAGAL lulus CPNS lewat jalur olahragawan tahun 2013 lalu tak lantas membuat Neli Susanti frustrasi . Meski perasaan mereka masih diselimuti rasa kecewa, karena tak lulus CPNS, namun sprinter spesialis nomor lari jarak pendek 100 meter dan 200 meter ini tetap fokus menjalani latihan guna meningkatkan catatan waktunya.

“Dibilang kecewa, sebenarnya saya kecewa. Namun mau bilang apa lagi, kita ini orang kecil tak bisa apa-apa,” ucap Neli - panggilan akrabnya usai menjalani latihan di lintasan Sintetis Atletik GOR 17 Desember Mataram, Senin (6/1) kemarin.

Saat ini dia lagi fokus latihan persiapan mengikuti Kejurnas Atletik Jatim Open di Surabaya Jawa Timur (Jatim) Maret 2014. Soal tak lulus CPNS tak membuatnya dirinya harus frustrasi berkepanjangan pasalnya pihak KONI NTB sudah menjanjikan para atlet yang tak lulus CPNS bekerja di BUMD.” KONI NTB menjanjikan kita untuk bekerja di PT. DMB, namun belum ada panggilan,” keluhnya.

Sambil menunggu panggilan kerja, Neli mengaku dia tetap fokus pada persiapan mengikuti kejurnas, maklum dia bertekad bisa ambil bagian di event bergengsi tersebut.

“Mudah-mudahan saya bisa mewakili tim NTB di kejurnas,”ucapnya. Untuk bisa tampil di Kejurnas dia harus mampu mempertajam limit waktunya, dan saat ini limit terbaiknya di nomor 100 meter 12.40 detik.

Catatan limitnya tersebut masih jauh dari target juara, untuk bisa meraih juara dia harus bisa mempertajam limit waktunya hingga 12,10 detik dengan sisa waktu beberapa bulan ini dia terus berlatih guna memaksimalkan kemampuannya.

Perlu diketahui, Neli adalah atlet yang pernah sukses mengukir prestasi di kejurnas single event.

Prestasi terakhirnya adalah meraih medali emas di Kejurnas Atletik (Pra-PON) di Jakarta 2012 lalu, namun sayang di PON 2012 lalu dia gagal mengukir prestasi.

Atlet kelahiran Kuripan Lombok Barat (Lobar), 21 September 1989 ini baru saja menyelesaikan studinya di F-POK IKIP Mataram.

Setelah wisuda tahun 2013 lalu Neli Susanti dia belum punya pekerjaan tetap dan berharap diperhatikan jadi CPNS. (fan) (Suara NTB/fan)

visi dua Nottingham Forest, sebaliknya Chelsea dan Liverpool melaju ke babak empat.

Chelsea mengalahkan Derby County 2-0, sedangkan Liverpool membalas kekalahan mengejutkan dari klub divisi tiga Oldham Athletic dengan menang 2-0 di Anfield.

Dua gol Chelsea dicetak John Mikel Obi yang tampil pada penampilan ke-300 bersama Chelsea dan Oscar.

Manajer Chelsea Jose Mourinho menggarisbawahi pentingnya gol Mikel itu dengan berkata, “Gol itu penting bagi kami karena kami mendominasi dan mendominasi, menciptakan dan menciptakan (peluang), tapi gol belum juga tiba. Gol itu seperti gol penentu kemenangan,” ujarnya.

Liverpool akan bertandang ke Bournemouth atau Burton Albion pada babak empat setelah mengalahkan Oldham yang mengalahkan klub asuhan Brendan Rodgers itu 3-2 di Boundary Park pada babak empat musim lalu.

Iago Aspas mencetak gol pada menit 54, ditambah satu gol bunuh diri dari pemain Oldham James Tarkowski.

West Ham menjadi tim Liga Premier kedua yang tersisih dari klub divisi lebih rendah setelah kalah 5-0 dari Forest di City Ground. Penyerang Forest Jamie Paterson menciptakan trigol, Djamel Abdoun dan Andy Reid masing-masing satu gol.

Manajer West Ham Sam Allardyce berkilah setelah menurunkan tiga pemain muda sebagai starting XI, “Kami menghadapi masalah besar ketersediaan pemain.”

Sunderland mengatasi klub divisi tiga Carlisle United 3-1 di Stadium of Light. Adam Johnson membawa Sunderland

(Suara NTB/ist)

TERTUNDUK - Pemain MU tertunduk setelah kalah 1-2 di kandang saat melawan Swansea City di Piala FA. unggul pada menit 34, lalu disamakan Matty Robson. Gol bunuh diri Sean O’Hanlon kemu-

Pelatda Usai, Atlet Pencak Silat Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Aktivitas pemusatan latihan daerah (Pelatda) atlet pencak silat NTB telah berakhir. Sebanyak 10 atlet yang menjalani pelatda di Padepokan Silat Mataram telah dipulangkan. Pelatih Pengprov IPSI NTB, Dedi S. Darere yang dihubungi Suara NTB, di Mataram, Senin (6/1), menjelaskan, atlet dipulangkan sejak akhir Desember 2013 lalu, karena pelatda sudah berakhir.

Pelatda tersebut, ujarnya, dihajatkan untuk persiapan mengikuti Kejurnas Pencak Silat di Jakarta bulan April 2014 mendatang. Adapun 10 atlet yang mengikuti pelatda adalah I Komang Wahyu, Halimatus Sadiah dan Milasari. Dua atlet dari Kota Bima dan 2 dari Dompu, 1 dari Loteng

Mariati dan beberapa atlet lainnya.

Meski pelatda berakhir, sejumlah atlet unggulan NTB, seperi Mariati, Milasari dan I Komang Wahyu tetap menjalani latihan, karena tak ada dukungan dana dari organisasi cabor silat kegiatan latihan tiga atlet unggulan NTB ini mengunakan dana swadaya sendiri. Begitu juga drinya selaku pelatih pencak silat NTB punya tanggung jawab moral melatih atlet, meski tak mendapat honor dari aktivitas latihan secara mandiri itu. “Nanti sore mereka latihan, dan saya sendiri yang melatih,”ucapnya.

Dedi berharap pada KONI NTB segera menggelar pelatda bulan Januari ini, sehingga kondisi fisik para atlet yang sudah menjalani pemusatan latihan tetap terjaga. (fan)

dian membawa Sunderland, dan pada menit 90 gelandang Prancis berusia 20 tahun El-Hadji

Ba menggenapkan kemenangan tim asuhan Gus Poyet tersebut, demikian AFP. (ant/bali post)

Brendan Rodgers Akhiri Mimpi Sang Anak London Manajer Liverpool Brendan Rodgers menjadi pesaing sekaligus ayah yang bangga di Anfield ketika klubnya mengalahkan klub divisi tiga Oldham Athletic yang diperkuat anaknya sendiri, Anton Rodgers.

Liverpool unggul 2-0 ketika waktu tersisa tujuh menit pada laga babak ketiga Piala FA melawan Oldham yang setahun lalu mencampakkannya. Tim tamu menurunkan pemain berusia 20 tahun bernama Anton Rodgers yang tak lain adalah putera Brendan.

“Luar biasa, saya telah menyaksikan kehidupan Anton sejak ketika dia menjadi pemain muda, dan menyaksikan dia berlari agak sedikit bermimpi,” kata Rodgers. “Dia anak yang luar biasa dan kami bangga padanya se-

bagai ibu dan ayah. Dia punya karir yang baik dan Oldham adalah klub brilian untuk dia, mereka sungguh mengandalkan dia,’’ tambahnya.

Rodgers mengistirahatkan pemain intinya dengan menyisakan Luis Suarez, Philippe Coutinho dan Lucas Leiva di bangku cadangan, dan ketiganya dimasukkan pada babak kedua setelah tim tamu merepotkan juara tujuh kali Piala FA itu.

Iago Aspas memecah kebuntuan pada menit 54, lalu ditambah James Tarkowski ketika waktu masih tersisa delapan menit lagi.

Kemenangan ini mengantarkan Liverpool ke babak empat untuk menghadapi antara Bournemouth atau Burton Albion dari divisi empat, akhir Januari ini, demikian Reuters. (ant/bali post)

Trofi Piala Dunia Dipamerkan di Jakarta Jakarta (Suara NTB) Trofi Piala Dunia akhirnya mendarat di Jakarta, Senin (6/1). Pesawat khusus yang membawa trofi itu mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada pukul 10.03 WIB. Pesawat yang didesain khusus dengan livery Coca-Cola tersebut terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan men-

darat di Jakarta, Senin (6/1/2014) pagi.

Trofi tersebut langsung mendapatkan sambutan dari sejumlah media. Beberapa fotografer dan juru kamera tidak ketinggalan mengabadikan momen ini.

Pemain Terbaik kompetisi Piala Coca-Cola 2012, Muslim Habibi, berkesempatan jadi orang pertama yang menyambut trofi tersebut.

(Suara NTB/ist)

TROFI PIALA DUNIA - Pesawat khusus yang membawa Trofi Piala Dunia tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Senin (6/1). Inilah Trofi Piala Dunia yang singgah di Jakarta (kanan).

“Ini membuat saya untuk memotivasi diri. Saat ini saya belajar dan mematangkan diri supaya bisa main di level lebih tinggi,” ucap Habibi.

Selanjutnya, trofi Piala Dunia akan dibawa ke tempatnya “menginap” di Hotel Mulia Jakarta.

Selasa ini, rencananya trofi tersebut akan dibawa ke Istana Negara dan

mendapatkan sambutan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Indonesia menjadi yang ke-55 dari 88 negara yang akan dikelilingi trofi Piala Dunia 2014, yang dimulai dari tuan rumah Brazil pada pertengahan September lalu. Setelah tiga hari singgah di Jakarta, trofi ini melanjutkan perjalanannya ke Chile. (ant/bali post)

Selasa, 7 Januari 2014

DIJUAL MOBIL

SUARA NTB

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 7 Januari 2014

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV JUAL MOBIL

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

Lasik (Laser in-Situ Keratomileusis), merupakan operasi yang populer digunakan untuk memperbaiki penglihatan pada orangorang yang rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme.

ATA merupakan salah satu alat indera paling penting pada tubuh. Untuk dapat melihat, cahaya yang masuk ke mata melalui kornea, melewati lensa, akan difokuskan tepat pada retina. Apabila bentuk kornea atau panjang sumbu bola mata tidak normal, fokus cahaya akan terganggu, penglihatan akan menjadi kabur yang disebut kelainan refraksi.

Kelainan refraksi yang umum terjadi adalah rabun jauh (miopia), rabun dekat (hipermetropia), mata silinder (astigmatisme) dimana memerlukan kacamata atau lensa kontak sebagai terapi dan alat bantu penglihatan. Beberapa orang merasa kurang nyaman bahkan merasa penampilan menjadi kurang menarik. Saat ini, telah berkembang dan mulai populer operasi untuk memperbaiki kelainan refraksi (refractive surgery) salah satunya adalah Lasik (Laser in Situ Keratomileusis).

Lasik adalah prosedur operasi rawat jalan, yang dilakukan untuk mengobati rabun jauh, rabun dekat dan astigmatisme. Saat Lasik, Ophthlamologist (dokter spesialis mata) menggunakan laser untuk membentuk ulang kornea. Memperbaiki fokus cahaya yang masuk ke mata menuju retina sehingga menghasilkan penglihatan yang lebih baik.

Operasi Lasik memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas sehari-hari tanpa ketergantungan terhadap kacamata atau lensa kontak.

Lasik tidak dapat memperbaiki presbiopia (mata tua) yaitu gangguan fokus mata yang terkait usia, biasanya menganggu penglihatan dekat. Bila menjalani operasi Lasik dengan usia diatas 40 tahun dan tertarik untuk mengkoreksi presbiopia (mengurangi ketergantungan akan kacamata baca), dapat dipertimbangkan untuk mengikuti strategi monovision sebelum operasi. Teknik ini mengkoreksi penglihatan yakni untuk melihat dekat dengan satu mata dan penglihatan jauh dengan mata yang satunya.

Lebih dari 90% pasien yang telah menjalani Lasik, bisa mencapai penglihatan 20/20 (mata normal) tanpa memerlukan kacamata atau lensa kontak. Namun ada juga yang harus menjalani operasi kedua (retreatment) atau masih memerlukan kacamata saat kegiatan tertentu seperti membaca atau berkendara

malam hari, terutama pada pasien dengan nilai kelainan refraksi yang tinggi (semakin parah rabun jauh/ rabun dekat/astigmatisme).

Bagaimana Cara Kerja Lasik?

Lasik merupakan teknik operasi menggunakan alat yang disebut Excimer Laser. Sebelumnya mata akan dibius lokal dengan tetes mata.

Kelopak mata ditahan agar tetap terbuka menggunakan alat yang disebut spekulum, akan terasa seperti ada tahanan. Alat suction ring diletakkan di atas mata yang menyebabkan bentuk kornea lebih datar juga mencegah mata bergerak, rasanya seperti ada jari yang menekan mata dengan lembut.

Dokter akan membuat flap dari lapisan tipis kornea menggunakan alat microsurgical yakni berupa laser atau pisau microkeratome. Flap kornea diangkat namun tetap menggantung. Kemudian excimer laser mulai memahat untuk membentuk ulang lapisan kornea, saat itu pasien melihat titik cahaya. Setelah itu dokter mengembalikan flap pada posisinya, tanpa perlu dijahit.

Setelah operasi, hindari mengucek mata agar flap tidak berubah posisi. Dokter akan memberikan lapisan transparan pelindung mata yang digunakan malam hari, mencegah pasien mengucek mata secara tidak sadar saat tidur. Pasien juga akan mendapat tetes mata untuk mencegah infeksi atau radang selama proses penyembuhan dan untuk mencegah mata kering.

Meskipun rawat jalan, pasien perlu istirahat seharian di rumah.

Biasanya, keesokan harinya, saat kontrol, penglihatan pasien mulai jelas. Dokter akan memberi saran berapa lama pasien harus menunggu hingga boleh kembali bekerja, olahraga, atau aktivitas berat.

Harus diingat diperlukan waktu antara 3 - 6 bulan untuk penglihatan menjadi benar-benar stabil.

Kapan Lasik Tidak Tepat untuk Dilakukan?

Beberapa orang tidak disarankan untuk menjalani Lasik bila memiliki kondisi-kondisi seperti : sindrom mata kering, kornea tipis, ukuran pupil lebar, resep kacamata/lensa kontak sering berubah dalam satu tahun terakhir (refrac-

KESEHATAN

Halaman 14

tive instability), memiliki nilai kelainan refraksi yang terlalu tinggi/ parah, memiliki penyakit atau dalam pengobatan yang mempengaruhi penyembuhan luka.

Pasien yang biasanya mengalami mata kering adalah pasien tua, terutama wanita setelah menopause, memiliki penyakit sistem imun, dalam terapi hormon, atau mengkonsumsi obat anti depresan atau obat penurun tensi.

Ketidakstabilan refraksi (refractive instability) biasanya dialami oleh mereka dengan kelompok umur dibawah 20 tahun, mengalami fluktuasi hormon karena penyakit seperti diabetes melitus, sedang hamil atau menyususi. Idealnya operasi Lasik dilakukan setelah usia 21 tahun atau bila kelainan refraksi telah stabil.

Beberapa kondisi seperti penyakit autoimun (lupus, artritis rematoid), penyakit imunodefisiensi (seperti HIV), diabetes, dan mengkonsumsi obat (seperti retinoic acid, steroid) dapat mengganggu proses penyembuhan luka setelah operasi.

Komplikasi dan Efek Samping Lasik, seperti halnya prosedur operasi lain juga memiliki kemungkinan untuk terjadi komplikasi setelah operasi. Dari keseluruhan operasi Lasik yang telah dikerjakan, angka terjadinya komplikasi berat sangatlah rendah. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi yakni radang dan infeksi, masalah pada flap kornea, over/under correction, memburuknya bahkan hilangnya penglihatan permanen (hampir tidak pernah terjadi).

Efek samping yang lebih sering terjadi setelah operasi Lasik yakni rasa nyeri atau tidak nyaman, sensasi mata tergores atau mata kering, penglihatan buram, penglihatan malam yang terganggu (sulit berkendara malam hari), rasa silau, melihat halo (lingkaran cahaya), sensitif terhadap cahaya, bercak merah pada bagian putih mata. Pada sebagian besar kasus, efek samping hilang dalam 3-6 bulan setelah operasi.

Beberapa bentuk lain dari operasi dengan laser tidak memerlukan pembentukan flap kornea seperti Photorefractive Keratectomy (PRK), Epi-Lasik dan Laser Assisted Epithelial Keratomileusis (LASEK), dimana dokter menggunakan laser untuk memahat kornea tanpa harus didahului dengan pembentukan flap kornea. Keuntungan dan kerugian dari setiap operasi ini dapat didiskusikan dengan dokter. (pusdat/bp)

Operasi Lasik (Suara NTB/ist)

Pilih Lasik karena Terganggu Kacamata AKTRIS cantik yang pernah membintangi sejumlah film ini sempat identik dengan tampilannya yang menggunakan kacamata.

Namun, Agustus 2013 lalu, ia akhirnya tidak lagi betah menggunakan alat bantu penglihatan itu.

Sigi Wimala pun memutuskan untuk menjalani operasi lasik sebagai solusi atas gangguan penglihatan yang ia alami. Matanya minus enam dan silinder empat. Diakuinya penggunaan kacamata itu

Sigi Wimala

(Suara NTB/ist)

mengganggu penampilannya. “Pasti enggak betah apalagi dengan ketebalan seperti itu.

Kalau perempuan penampilan kan jadi enggak oke banget,� ucapnya, Selasa, (20/8/2013), di Klinik Mata Nusantara, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, seperti dilansir tribunnews.com.

Penggunaan kacamata tebal itu juga cukup mengganggu aktivitasnya. Kebetulan, belakangan ini ia suka olahraga lari.

Namun, aktris yang mengawali karirnya sebagai model itu, tidak bisa memaksimalkan olahraga tersebut, dengan baik karena ada kacamata menggantung di hidungnya.

Sementara, dengan menggunakan lensa kontak tidak juga menolong masalahnya.

Sebab, ia tipikal orang yang malas pasang-copot kontak lensa sesuai kebutuhan. Ia juga malas membersihkan kontak lensa secara berkala. “Lasik tuh solusi paling benar,� ucapnya. Sigi kemudian memberanikan dirinya untuk menjalani operasi plastik. Ia

memberanikan dirinya setelah mencari informasi dari sana-sini. Pun dari adiknya yang lebih dulu melakukan operasi tersebut.

Setelah menjalani operasi lasik Sigi Wimala sempat merasakan sejumlah keanehan. Salah satunya adalah matanya yang jadi lebih sensitif apabila terkena cahaya lampu.

Dr Annetta Mariza, dokter spesialis mata yang menangani Sigi menuturkan hal itu merupakan efek samping yang dirasakan pasien pascaoperasi. Mata terasa berpasir dan berkabut.

Diakuinya efek samping itu tidak nyaman. Sebab, ia pernah mengalaminya.

Meski demikian Sigi tak perlu khawatir. Efek samping itu hanya berlangsung dalam tempo enam jam.

Setelah itu, matanya kembali normal dan bisa melihat dengan jelas dan terang tanpa harus menggunakan kacamata. (berbagai sumber) (Suara NTB/ist)

Jaga Mata Sebelum Terganggu MESKI saat ini berbagai jenis teknik pengobatan mata seperti Lasik sudah tersedia, namun akan lebih baik jika kita tetap menjaga kesehatan mata kita. Sebab, mata merupakan jendela hati bagi setiap orang. Seperti dilansir Times of India, berikut beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk memiliki penglihatan yang sehat : Asupan Gizi Mengonsumsi ikan minimal dua kali seminggu adalah cara mudah menjaga kesehatan mata. Ini juga cara menghindari dehidrasi dan penglihatan lebih tajam.

Manfaat ini diberikan oleh asam lemak omega-3, lutein, dan zeaxanthin yang dibutuh-

kan mata. Selain ikan, anda dapat menambahkan konsumsi makanan yang kaya akan beta karotin seperti wortel, aprikot, dan blueberry.

Mengedip Mengedipkan mata adalah olahraga ringan untuk mengendurkan saraf mata. Selain itu juga menjaga mata tetap bersih, menghilangkan debu serta kotoran yang menempel.

Sebuah studi menyarankan anda untuk melakukan latihan mengedipkan mata selama tiga kali dalam empat detik. Terutama bagi anda yang banyak bekerja di depan komputer.

Relaksasi Anda dapat menggosokkan kedua telapak tangan untuk

menciptakan efek hangat, kemudian meletakkannya pada mata sambil menggosoknya perlahan. Metode ini membantu relaksasi mata dan menghindari noda debu pada mata.

Sinar Matahari Sinar matahari tidak hanya dibutuhkan tulang, tetapi juga mata. Sinar tersebut membantu meningkatkan kesehatan mata dan pupil dengan meregangkan otot-otot mata yang tegang.

Pijat Kepala Memijat kepala sekali seminggu dengan minyak esensial dapat meningkatkan gelombang beta di otak bagian depan. Ini juga membantu penglihatan jadi lebih fokus. (pusdat/berbagai sumber)

Mata Cantik

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

Ada Skenario Politik di Balik Kenaikan Harga Elpiji Jakarta (Suara NTB) – Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai kenaikan harga gas elpiji 12 kg di awal tahun 2014 ini, dapat juga dilihat sebagai skenario politik dengan dua target sekaligus.

“Target pertama dan minimal adalah menjadikan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sasaran tembak. Yakni menjadikan nama Dahlan tercemar di mata masyarakat luas, khususnya kelas menengah dan bawah,” kata Ray, di Jakarta, Minggu. (ant/bali post) Hal itu, kata dia, tentu tak leRay Rangkuti pas dari makin kokohnya nama Dahlan Iskan sebagai pemuncak dalam berbagai survei kandidat capres Partai Demokrat. Sementara nama yang digadanggadang nampaknya tak jua menuai kesan postif di masyarakat.

“Bila nama Dahlan dibuat buruk di masyarakat, maka ada kemungkinan nama-nama yang diinginkan terpilih dalam konvensi akan makin mudah dinominasikan,” kata Ray. Target kedua, lanjut dia, menjadikan partai-partai koalisi sebagai pahlawan untuk menaikkan elektabilitas partai-partai koalisi.

“Sejak awal kemungkinan memang dibuat skenario untuk menaikan harga elpiji, tetapi sekaligus begitu diumumkan Pertamina, akan dibatalkan oleh partai-partai yang sebelumnya mendukung,” katanya.

Target dari skenario ini menurut Ray, agar partai koalisi terlihat pro rakyat, peduli pada kesulitan dan sensitif terhadap kehendak publik. Dengan begitu pula, sedikit banyak diharapkan akan dapat menaikkan baik popularitas maupun elektabilitas partai.

“Dalam hal ini terlihat sangat dominan menolak adalah Demokrat dan PAN. Padahal sebelumnya, dua partai ini kalau tak disebut mendukung (kebijakan), seolah membiarkan Pertamina mengambil sendiri kesimpulan menaikkan atau menurunkan harga gas elpiji,” katanya.

Kini setelah dinaikkan dan terlihat ada amarah masyarakat, dua parpol ini buru-buru balik badan seolah tidak mendukung sama sekali. Mereka menurut Ray, bahkan mengecam Pertamina seolah tak sensitif dengan beban masyarakat.

“Inilah nampaknya dua target yang hendak dicapai dalam skenario kenaikan harga gas elpiji. Kita tunggu skenario dan permainan berikutnya,” kata Ray. (ant/bali post)

Surat Boediono Sudah Cukup bagi Timwas Century Jakarta (Suara NTB) – Anggota Tim Pengawas Bank Century Achsanul Qosasi menyatakan surat balasan dari Wakil Presiden Boediono sudah cukup bagi Timwas Century.

Hal itu diungkapkan oleh Achsanul terkait rencana pemanggilan kedua Timwas Century terhadap Boediono.

“Pak Boediono kan sudah kirim surat penjelasan resmi, bahwa beliau tidak akan hadir. Dan (ant/bali post) menurut saya surat penAchsanul Qosasi jelasan beliau sudah cukup bagi kita,” kata Achsanul di Jakarta, Senin.

Dia berpendapat tak perlu memanggil Boediono karena ketika ada Panitia Khusus Bank Century, Boediono sudah datang sebanyak 2 kali.

“Toh Pak Boediono sudah hadir 2 kali di Pansus, pertanyaan itu-itu saja. Saat ini yang memanggil adalah Timwas, dimana lebih menitikberatkan bagi pengawasan untuk para penegak hukum,” kata dia. “akan lebih bagus kalau yang kita undang itu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.”

Achsanul berpendapat pemanggilan Boediono menunjukkan bahwa Timwas dijadikan panggung politik.

“Saya mencurigai ada motif mengganggu dan mempermalukan simbol negara.. Kalau benar itu tujuannya, saya harap teman-teman untuk bersikap negarawan dan tidak perlu memanggil Pak Boediono lagi,” kata Achsanul. (ant/bali post)

Bupati Ngada Siap Diperiksa sebagai Tersangka Kupang (Suara NTB) – Bupati Ngada Marianus Sae mengatakan siap diperiksa sebagai tersangka penutupan Bandara Turelelo, Soa, Ngada di Flores pada Sabtu (21/12) lalu, karena tidak mendapatkan tiket.

“Saya siap diperiksa karena saya harus menghormati hukum yang berlaku di negara ini,” kata Bupati Ngada Marianus Sae kepada Antara, yang dihubungi melalui telepon selulernya, Senin.

Kendati mengaku telah menerima surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Marianus enggan menyampaikan kepastian tanggal pemeriksaannya. “Nantilah, tapi yang pasti saya akan penuhi panggilan itu,” kata Marianus yang mengaku masih berada di Bajawa, Ibu Kota Kabupaten Ngada.

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana, melalui Kepala Bidang Humas AKPB Okto Riwu mengatakan, pemeriksaan terhadap Bupati Ngada Marianus Sae, akan dilakukan dalam pekan ini.

Dia mengatakan, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Ngada, penyidik terlebih dahulu akan memeriksa pihak Merpati Nusantara Airlines (MNA) Kupang, sebagai pihak yang menjadi penyabab utama munculnya kasus tersebut.

“Sudah terjadwal pemeriksaan akan kita lakukan dalam pekan ini,” katanya.

Dia menambahkan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap otoritas Bandara Turelelo Soa yang memberikan ruang kepada orang yang bukan petugas bandara memasuki kawasan bandara.

Bupati Marianus Sae diduga memerintahkan petugas Satpol PP Ngada untuk memblokade Bandara Turelelo Soa pada Sabtu (21/12). Perintah ini muncul karena Marianus tidak mendapat tiket pesawat Merpati Nusantara Airlines rute Kupang-Bajawa.

Akibat tindakan otoriter itu, pesawat Merpati dengan nomor penerbangan 6516 rute Kupang-Bajawa yang mengangkut 54 penumpang tidak bisa mendarat. Pesawat tersebut akhirnya terpaksa kembali ke Bandara El Tari, Kupang.

Bandara ini diblokade mulai pukul 06.15 Wita hingga pukul 09.00 Wita. Otoritas bandara tidak dapat berbuat banyak karena jumlah anggota Satpol PP Ngada yang menduduki landasan pacu bandara lebih banyak daripada petugas bandara.

Dalam kasus pemblokiran bandara ini, penyidik kepolisian telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Ngada Marianus Sae. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Polri Awasi Dampak Pascakenaikan Elpiji Jakarta (Suara NTB) – Kepolisian Negara Republik Indonesia akan terus mengawasi dampak pascakenaikan elpiji 12 Kg yang dinilai rentan penyalahgunaan.

“Setiap kebijakan dan kenaikan elpiji, pasti ada saja oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyalahgunaan,” kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Mabes Polri Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, katanya, tugas kepolisian dan pihak keamanan lainnya saat ini adalah mengawasi agar tidak ada ketimpangan dalam pendistribusian atau penjualan elpiji.

Sutarman juga mengaku pihaknya telah berhasil menangkap satu pelaku pengoplos gas di Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengoplos isi tabung elpiji 3 Kg dan memasukkannya ke tabung elpiji 12 kg dan 50 kg untuk selanjutnya dijual dengan harga tinggi.

“Jadi dari gas 3 kg yang disubsidi pemerintah itu dialihkan ke tabung 12 kg atau 50 kg yang akhirnya dijual kepa-

da masyarakat. Sudah ada satu orang yang ditangkap.

Kita harus awasi dan tindak tegas setiap pelanggaran itu,” kata Sutarman.

Terhitung 1 Januari 2014, Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram sebesar, Rp 1000 per kilogram.

Atas kenaikan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan adanya peninjauan kemba-

li terhadap kenaikan harga elpiji 12 kilogram.

Kepala Negara memberikan waktu 1X24 jam bagi Pertamina untuk melakukan peninjauan kembali atas keputusan itu. Presiden mengkehendaki agar kenaikan jangan terlalu besar. (ant/bali post)

Sutarman (ant/bali post)

Yusril Optimis Uji Pemilu Serentak Dikabulkan MK

PANEN JERUK - Petani memanen jeruk ketika Gunung Sinabung menyemburkan debu vulkanik, di Desa Ndokum Siroga, Karo, Sumut, Senin (6/1). Jeruk yang dikirim ke Jakarta dijual seharga Rp 5.000 - Rp 10.000 (tergantung ukuran). ANTARA FOTO/ Irsan Mulyadi/ed/pd/14

KPK Periksa Anggota Dewan Pembina Demokrat Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Suaidi Marasabessy dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyekproyek lain dengan tersangka Anas Urbaningrum.

“Saya saksi untuk Anas, kaitannya dengan tugas Komisi Pengawas Partai Demokrat yang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kader yang datang melapor,” kata Suaidi di Gedung KPK Jakarta.

Suaidi mengaku membawa sejumlah dokumen pengaduan dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang pernah mengadukan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 kepada Komisi Pengawas.

“Ada berita acara pemeriksaan mengenai pengaduan mereka (DPC) tentang pelaksanaan kongres,” tambah Suaidi.

Pengaduan tersebut termasuk mengenai sejumlah dana saat kongres. “Tapi materinya nanti KPK-lah, nanti dulu ya,” ungkap Suadi tanpa menjelaskan besaran pemberian yang diadukan DPC. Dalam kasus ini KPK juga telah memeriksa Ketua Pengawas Partai Demokrat Tiopan Bernhard Silalahi yang mengaku ada beberapa orang mantan ketua DPC mengadukan pemberian uang saat kongres, selain itu mantan ketua DPC Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi juga mengaku ada pemberian uang hingga Rp50 juta dalam bentuk dolar AS hingga pemberian Blackberry.

Ketua tim pemenangan Anas Urbaningrum saat kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat tersebut, Ahmad Mubarok menyatakan ada pemberian uang transport yang legal dan sudah diketahui Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina partai saat itu.

KPK berencana memeriksa Anas sebagai tersangka esok Selasa (7/1) dan sedang meng-

gali informasi mengenai sumber pendanaan Kongres Partai Demokrat 2010 yang diduga mengalir dari proyek P3SON Hambalang yang merugikan negara hingga Rp463,66 miliar.

Anas ditetapkan tersangka pada 22 Februari 2012 berkaitan dengan pasal tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 420 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Anas diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah di Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Bentuk hadiah tersebut adalah mobil Toyota Harrier senilai Rp800 juta dari kontraktor PT Adhi Karya untuk memuluskan pemenangan perusahaan tersebut, saat masih menjadi anggota DPR dari 2009. (ant/bali post)

Surabaya (Suara NTB) – Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra optimistis ajuan uji materiil Pemilu serentak akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sangat dan sangat optimistis akan dikabulkan oleh MK. Sebab, semua materi sudah siap dan semoga sudah ada keputusan karena semakin dekatnya jadwal Pemilu Legislatif,” ujarnya usai pengarahan kader dan caleg PBB di Surabaya beberapa saat lalu.

Sidang perdana pengajuan uji materiil tersebut digelar 21 Januari mendatang dan dia memperkirakan para hakim MK memerlukan waktu sekitar sebulan untuk mengambil keputusan.

Yusril tidak akan didampingi tim kuasa hukum karena akan dilakukannya sendiri.

Begitu juga jika diperlukan ahli hukum untuk menguatkan argumen pemohon.

“Saya sendiri yang menjadi kuasa hukum dan ahli hukumnya. Mungkin saya hanya perlu ahli bahasa untuk memperjelas dan mengartikan semua kalimat dalam undang-undang yang dibahas nantinya,” kata dia.

Keoptimistisan Yusril semakin bertambah setelah mendapat dukungan dari sejumlah pimpinan partai politik peserta Pemilu, seperti Wiranto dan Parai Hanura, Suryadharma Ali dan PPP,

Kontingen Garuda XX-J Kembali dari Kongo Jakarta (Suara NTB) – Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XX-J/ MONUSCO kembali ke Tanah Air setelah selesai menjalankan tugas bersama misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada Senin menyambut kedatangan 175 anggota TNI yang dalam satu tahun terakhir bergabung dengan Mission de l’Organisation des Nations Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo (MONUSCO) tersebut di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

“Selalu saya sampaikan prajurit TNI yang bertugas di luar negeri selalu berikan kebanggaan bagi Indonesia. Setiap saat saya dapat apresiasi dari komandan sektor yang ada di sana dan dari sekjen PBB ini sungguh membahagiakan,” kata Moeldoko.

“Bagi Indonesia misi tersebut memiliki dimensi politis dan strategis untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Ia mengatakan, Indonesia akan meningkatkan peran dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati seluruh anggota PBB. Moeldoko menjelaskan pula bahwa sebagai salah satu negara yang menyetujui inisiatif perdamaian global (Global Peace Operations Initiative/GPOI), Indonesia punya visi untuk mengembangkan peran dalam upaya

serta Anis Matta dan PKS. “Selain itu, mantan Ketua MK ahfudz MD dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyatakan sepakat jika Pemilu legislatif dilakukan bersamaan dengan Pemilu Presiden,” kata Yusril.

Jika MK mengabulkan uji materiil yang diajukannya, kata dia, maka persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu akan lebih matang dan menghemat anggaran APBN hingga Rp 7 triliun.

“Tingkat partisipasi masyarakat juga akan semakin tinggi. Kami harap MK segera mengabulkannya agar tidak mengganggu jadwal Pemilu,” kata dia.

Yusril mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Substansi UU itu, perihal pendaftaran pasangan capres-cawapres dan pelaksanaan Pilpres, bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 , Pileg dan Pilpres semestinya digelar serentak atau hanya sekali dalam lima tahun. Pasal itu berbunyi Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Kalau Pemilu DPR dipisah dengan Pemilu Presiden maka dalam lima tahun ada dua Pemilu. Padahal, harusnya satu kali dalam lima tahun,” katanya. (ant/bali post)

Yusril Izha Mahendra (ant/bali post)

Perampas Senjata Polisi di Papua Kelompok Goliat Tabuni

(ant/bali post)

KONTINGEN GARUDA XX-J - Masa tugas Kontingen Garuda XX-J/MONUSCO dalam misi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) untuk Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo berakhir pada Desember 2013. penciptaan perdamaian.

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) atau Indonesia Peace And Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, ia melanjutkan, merupakan bagian strategis dalam upaya peningkatan kapasitas TNI dalam upaya untuk menjaga dan memelihara perdamaian.

“Gunakan catatan keberhasilan dan hasil evaluasi misi Satgas Zeni Konga XX-J MONUSCO sebagai referansi penguatan PMPP TNI dan satuan terkait lainnya, khususnya pada civic mission,” katanya.

Menurut dia, saat ini PBB menghadapi tantangan untuk menutup gap antara permintaan dan penawaran untuk memenuhi kebutuhan personel dan materiil pada berbagai misi

pemeliharaan perdamaian.

Kini, lanjut dia, PBB mengembangkan misi multidimensional yang melibatkan militer dan sipil untuk menjaga dan memelihara perdamaian di pascakonflik.

Satuan Tugas Kontingen Garuda XX-J yang terdiri atas 151 anggota TNI Angkatan Darat, 19 TNI Angkatan Laut dan lima TNI Angkatan Udara juga bergabung dengan misi yang bersifat multidimesi di Kongo.

Pasukan yang dikomandani oleh Letkol Czi Irfan Siddiq itu antara lain membangun jembatan penghubung desa, memperbaiki bangunan penjara dan membangun jalan antara Dungu-Ngilima sepanjang 40 kilometer selama di Kongo. (ant/bali post)

Jayapura (Suara NTB) – Pelaku perampasan senjata berbagai jenis milik polisi di Puncak Jaya, Papua, adalah anggota kelompok Goliat Tabuni.

“Jadi senjata yang dirampas itu milik anggota Polres Puncak Jaya bukan Brimob. Dan, yang melakukannya adalah anak buahnya Goliat Tabuni dari kelompok Yambi,” kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Marcelis melalui telepon di Jayapura, Minggu.

Perampasan dilakukan oleh Leka Telenggen dan Tengamati Telenggen bersama sekelompok temantemannya. “Mereka ini sebenarnya anak binaan yang diikutsertakan untuk menjaga pembuatan jalan di Puncak Jaya tetapi entah bagaimana hal itu bisa terjadi,” katanya.

AKBP Marcelis juga menyampaikan bahwa setelah kejadian, bawa-

hannya sempat mengejar kelempok tersebut tetapi karena faktor cuaca dan situasi yang tidak bersahabat maka pengejaran dihentikan.

“Saya perkirakan kelompok ini telah lari dan bersembunyi di hutan. Yang saat ini kami lakukan ada melakukan pendekatan dengan kelompok adat dan masyarakat serta tokoh agama guna mengimbau kepada Leka dan Tengamti Telenggen untuk menyerahkan kembali senjatasenjata tersebut,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kelompok sipil bersenjata (KSB) menyerang sebuah pos satuan Brimob di Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya dan merampas delapan pucuk senjata berbagai jenis. Namun dalam insiden tersebut tidak ada korban, baik dari pihak aparat keamanan dan warga masyarakat. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

15 Orang Tewas dalam Pemboman di Baghdad Baghdad Serangkaian serangan bom menewaskan sedikitnya 15 orang di Baghdad, Minggu, kata sejumlah pejabat, ketika militan menguasai sebuah kota besar dan daerah lain di sebelah barat ibu kota Irak itu.

Ledakan tiga bom mobil dan satu bom pinggir jalan di tiga daerah terpisah di Baghdad juga mencederai sedikitnya 40 orang, kata pejabatpejabat itu, lapor AFP. Pemboman itu berlangsung ketika militan menguasai kota Fallujah, 60 kilometer dari Baghdad, serta bagianbagian kota Ramadi, sebelah barat ibu kota Irak tersebut.

Provinsi Anbar selama beberapa hari terakhir dilanda

kekerasan terburuk dalam beberapa tahun ini, menewaskan lebih dari 160 orang pada Jumat dan Sabtu saja.

Polisi dan orang suku di kedua kota itu memerangi militan Negara Islam Irak dan Mediterania (ISIL), yang beroperasi baik di Irak maupun Suriah, kata sumber-sumber itu.

Militan yang terkait dengan Al Qaida itu menguasai daerah-daerah di Ramadi, ibu kota provinsi Anbar, dan Fal-

lujah, selama bentrokan beberapa hari yang terjadi setelah pasukan keamanan menghancurkan kamp protes Sunni Arab anti-pemerintah.

Bentrokan meletus di daerah Ramadi pada Senin ketika pasukan keamanan menghancurkan kamp protes anti-pemerintah di sebuah jalan berdekatan. Kekerasan itu kemudian meluas ke Fallujah, dan penarikan pasukan keamanan dari kedua kota itu membuka

jalan bagi militan ISIL untuk bergerak masuk.

Protes meletus di daerahdaerah Sunni Arab di Irak pada Desember 2012 setelah penangkapan para pengawal menteri keuangan saat itu, Rafa al-Essawi, seorang Sunni Arab yang berpengaruh, atas tuduhan terorisme.

Kekerasan di Irak telah mencapai tingkatan yang belum pernah terlihat sejak 2008, ketika negara itu mulai bangkit dari konflik sektarian mematikan pada 2006-2007 yang merenggut puluhan ribu jiwa. Menurut data PBB, hampir 1.000 orang tewas pada Oktober dalam seran-

gan-serangan di Irak. Hampir 900 orang sipil tewas di Irak pada September, menurut misi PBB di Irak.

Kekerasan Minggu itu merupakan yang terakhir dari gelombang pemboman dan serangan bunuh diri di tengah krisis politik antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan mitra-mitra pemerintahnya dan pawai protes selama beberapa pekan yang menuntut pengunduran dirinya.

Lebih dari 800 orang tewas dalam serangan-serangan selama Agustus, yang telah menjadi salah satu bulan paling mematikan di Irak. Berdasarkan data yang dihimpun PBB

dan pemerintah Irak, Juli merupakan bulan paling mematikan dalam lima tahun dengan jumlah korban tewas lebih dari 1.000 orang.

Gelombang serangan di Irak meningkat sejak awal tahun ini, dan menurut laporan PBB, lebih dari 2.500 orang tewas dari April hingga Juni saja, jumlah tertinggi sejak 2008.

Jumlah kematian pada Maret mencapai 271, sementara sepanjang Februari, 220 orang tewas dalam kekerasan di Irak, menurut data AFP yang berdasarkan atas keterangan dari sumber-sumber keamanan dan medis.

Irak dilanda kemelut politik

dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak. Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.

Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak.

Keduanya adalah pemimpin Sunni. (ant/Bali Post)

AS Peringatkan Warganya agar Tak Bepergian ke Lebanon Beirut Kedutaan Besar AS di Beirut, Minggu (5/1), memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Lebanon, dan mendesak mereka yang sudah ada di negara Arab itu agar menghindari hotel, pusat pertokoan, dan acara terbuka.

Dalam pesan keamanan di jejaring sosial Twitter, kedutaan besar tersebut mengingatkan “setelah pemboman belum lama ini di Beirut dan kondisi lain dalam beberapa bulan belakangan, Pemerintah AS dengan kuat mendesak warganegara AS di Lebanon agar berhati-hati sekuat mungkin dan menghindari hotel, pusat pertokoan alaBarat ..., dan acara terbuka atau sosial tempat warga AS

biasa berkumpul”.

Ditambahkannya, “Semua tempat ini sangat mungkin menjadi sasaran serangan pelaku teror setidaknya dalam waktu dekat.” Sebagaimana dilaporkan Xinhua, kedutaan besar tersebut mendesak “semua warga AS agar menghindari bepergian ke Lebanon karena keprihatinan mengenai keamanan dan keselamatan”.

Warga AS yang tinnggal dan bekerja di Lebanon, katanya, “mesti memahami bahwa mereka menerima risiko jika memilih tetap tinggal dan mesti secara hati-hati mempertimbangkan resiko ini”.

Kedutaan besar tersebut juga mengatakan, “Kemampuan personel Pemerintah AS untuk mengjangkau orang

yang bepergian guna menyediakan layanan darurat mungkin terbatas.”

Departemen Luar Negeri AS sudah beberapa kali memperingatkan semua warganegara Amerika Serikat agar menghindari semua perjalanan ke Lebanon dan menyarankan mereka yang sudah berada di negara itu agar membuat rencana untuk pergi. (ant/Bali Post) LEDAKAN Warga sipil, tentara, dan polisi berkumpul di lokasi ledakan di pusat kota Beirut, Lebanon, beberapa waktu lalu. (ant/Bali Post)

Kedubes Mesir Gelar Referendum Konstitusi Mulai Rabu KairoWarga Negara (WN) Mesir di luar negeri dijadwalkan pada Rabu (8/1) memulai menggunakan hak suara untuk penentuan konstitusi baru.

Penyelenggaraan referendum kontitusi bagi WN di luar negeri ini akan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (10/1) mulai pukul 9.00-21.00 waktu di negara tempat Kedutaan-Kedutaan Besar Mesir di negara sahabat, kata Komisi Pemilihan Umum pada Senin.

Disebutkan, sebanyak 681 ribu warga Mesir di luar negeri tercatat sebagai pemilik hak suara. Pemilik hak suara hanya diberi dua pilihan yaitu “Ya” atau “Tidak” untuk penentuan konstitusi baru pengganti konstitusi yang dihasilkan tahun lalu di masa pemerintahan Presiden Mohamed Moursi.

Konstitusi ini merupakan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang dihasilkan oleh Komisi Konstutusi yang beranggotakan 50 tokoh dari berbagai kalangan dan diketuai oleh mantan Menteri Luar Negeri Amr Moussa.

Penyelenggaraan referendum ini berlangsung di tengah konflik politik yang kian mem-

bara menyusul pelengseran Presiden Moursi pada 3 Juli tahun lalu.

Ikhwanul Muslimin pendukung Moursi menolak referendum konstitusi tersebut dan terus melancarkan aksi demostrasi di Kairo dan berbagai kota di Negeri Piramida itu.

Sedikitnya 15 orang tewas dalam bentrokan antara Ikhwanul Muslimin pendukung Moursi dan aparat keamanan pada Jumat lalu. Pendukung Ikhwanul Muslimin berikrar akan kembali menggelar demo besar pada Rabu (8/1) disaat persidangan terhadap Moursi atas dakwaan pembunuhan demonstran di masa satu tahun pemerintahannya.

Rancangan Konstitusi yang direvisi tersebut menimbulkan kritikan keras dari gerakan sekuler dan pegiat hak asasi manusia karena dinilai bakal mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa militer.

Referendum Konstitusi yang akan diikuti oleh pemilihan parlemen dan pemilihan presiden pada pertengahan 2014 tersebut merupakan rangkaian dari peta-jalan yang digariskan oleh pemerintah sementara pimpinan Presiden Adly Mansour. (ant/Bali Post)

Iran Siap Berikan Bantuan Militer kepada Irak Taheran Iran siap memberikan bantuan militer kepada tentara Irak guna membantu memerangi gerilyawan Al Qaida jika negara Arab itu meminta bantuan Teheran, kata wakil Kepala Staf Gabungan Militer Iran.

“Kami belum menerima permintaan resmi, tetapi jika mereka membuat permintaan, kami pasti memberi mereka peralatan dan konsultasi,” kata Brigadir Jenderal Mohammad Hijazi kepada wartawan, Minggu, seperti di-

lasporkan MNA. Hijazi juga mengatakan bahwa tentara Irak memiliki pasukan yang cukup untuk menghadapi teroris dan selama ini belum ada kebutuhan untuk mengirimkan pasukan militer Iran.

Selain itu, para pejabat militer mengatakan bahwa Iran tidak akan melakukan operasi gabungan apapun dengan Amerika Serikat untuk melawan Al Qaida di Irak.

Menurut Reuters, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyuarakan keyakinan pada

Minggu bahwa pemerintah Irak dan masyarakat suku akan berhasil dalam perjuangan mereka melawan Al Qaida, dan mengatakan bahwa Washington tidak mempertimbangkan pengiriman pasukan kembali ke Irak.

Ketegangan aliran dan suku meningkat di Irak selama beberapa tahun belakangan, terbakar oleh konflik di negara tetangga Suriah, tempat pemberontak, terutama Sunni, berperang melawan pemerintah Presiden Bashar al-Assad. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Kim Jong-un (tengah) berdiri di antara barisan pejabat tinggi militer.

Menteri Baru Ditunjuk Pascaeksekusi Paman Kim Jong-un Seoul Korea Utara mengganti menteri batu baranya setelah eksekusi mengejutkan pamanda Kim Jong-un yang dituduh berusaha menguasai bisnis ekspor batu bara negara itu. Kantor berita KCNA menyebut Mun MyongHak sebagai Menteri Industri Batu Bara dalam peringatan HUT ke-30 Kompleks Tambang Batu Bara Pukchang, Senin.

Pembersihan dan eksekusi mengejutkan terhadap Jang Song-Thaek, pamanda Kim Jong-un yang sangat berkuasa dan menjadi patron politik Jong-un, dipicu oleh tuduhan bahwa dia ingin mengendalikan industri ekspor batu bara Korea Utara, kata bos dinas rahasia Korea Selatan Nam Jae-Joon bulan lalu.

Langkah Jang ini membuat

ekonomi Korea Utara dalam kesulitan, kata Kim Jong-Ha, kepala sekretaris kabinet Korea Utara dalam wawancara dengan Choson Sinbo, koran pro-Pyongyang di Jepang.

Choson Sinbo juga melaporkan kepastian penggantian Kim Jong-Ha menyusul jatuhnya Jang.Pekan lalu, Chosun Chungang TV Pyongyang menyebut Kim Yong-Kwang sebagai Menteri Industri Logam yang baru.

“Kemungkinan besar ini semua adalah bagian dari perombakan kabinet menyusul jatuhnya Jang,” kata Chang Yong-Seok, peneliti senior pada Institut Perdamaian dan Unifikasi, Universitas Nasional Seoul, kepada AFP. Perombakan juga akan terjadi pada Komisi Pertahanan Nasional (NDC) bulan April

nanti ketika sidang parlemen dibuka, kata dia. Jang adalah salah seorang Wakil Ketua NDC yang diketuai Kim Jong-Un. Kim Jong-Ha mengatakan Korea Utara berusaha memproses kembali batu bara dan sumber daya alam lainnya untuk diekspor. Negeri miskin namun kaya mineral ini bertahun-tahun berupaya mengatasi kesulitan perekonomian dengan meningkatkan ekspor mineral, terutama ke Cina.

Pengadilan militer yang memvonis Jang hukuman mati memutuskan paman pemimpin Korea Utara itu bersalah karena terbukti berkhianat dengan menjual sumber daya berharga negara dengan harga murah, kata media milik Pyongyang seperti dikutip Reuters. (ant/Bali Post)

Duapertiga Warga Spanyol Ingin Raja Turun Tahta Madrid Hampir duapertiga rakyat Spanyol menginginkan raja mereka turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada anak lelakinya, demikian hasil jajak pendapat yang dipublikasikan pada Minggu, bertepatan dengan ulang tahun monarki.

Hasil jajak pendapat itu menunjukkan anjloknya popularitas raja hingga rekor terendah, lapor Reuters. Raja Juan Carlos yang telah bertahta selama 38 tahun pernah menjadi salah satu penguasa paling dicintai dunia, dihormati karena pendekatannya terhadap rakyat jelata dan keberhasilannya membawa Spanyol menuju demokrasi di era 1970-an setelah meninggalnya diktator Fransisco Franco.

Namun rakyat Spanyol semakin putus asa menunggu lamanya proses penyelidikan kasus korupsi yang dituduhkan kepada anak perempuan raja, Putri Cristina dan suaminya Inaki Urdangarin - terutama di saat Spanyol menghadapi krisis ekonomi dan peningkatan pengangguran.

Urdangarin didakwa menyelewengkan dana publik sebesar 6 juta euro, namun keduanya menyangkal tuduhan tersebut. Penerimaan terhadap raja juga menurun pada April 2012 saat ia diberitakan jatuh dan mengalami patah tulang panggul saat berburu gajah di Botswana - sebuah kunjungan mewah dengan dana pribadi yang dirahasiakan hingga terjadinya insiden tersebut - yang dilakukan di saat pemerintah tengah memotong berbagai anggaran publik.

Sebanyak 62 persen responden jajak pendapat mengatakan mereka ingin raja turun, dibandingkan 44,7 persen jumlah responden yang menyatakan keinginan sama pada jajak pendapat tahun sebelumnya, menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan Sigma Dos dan dipublikasikan di harian El Mundo.

Hanya 41,3 persen responden mempunyai opini bagus atau sangat bagus untuk raja, turun dari 76 persen lebih jajak pendapat dua tahun lalu.Generasi muda Spanyol yang belum lahir di era Franco juga cenderung setuju jika raja turun tahta, demikian hasil jajak pendapat itu.

Pangeran Felipe (45) mendapat peringkat positif sebanyak 66 persen, dan sebagian besar responden mengatakan kerajaan akan mampu memulihkan reputasinya jika ia naik tahta.

Serangkaian operasi panggul dan punggung serta masalah kesehatan lain memicu spekulasi bahwa raja yang berusia 76 tahun itu akan turun tahta, namun dalam pidato tahunan di malam Natal ia menegaskan tidak berpikir untuk melakukan hal itu. Jajak pendapat lewat telepon dengan responden 1.000 warga dewasa itu dilaksanakan pada 28 hingga 31 Desember. (ant/ Bali Post)

Juan Carlos (ant/Bali Post)