Snt07012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

KAMIS, 7 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 251 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bermasalah, Perjalanan Dinas 10 SKPD Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan perjalanan dinas ke luar daerah pada 10 SKPD lingkup Pemprov NTB bermasalah. BPK menemukan terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada 10 SKPD tersebut.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Namun, ia belum mengetahui 10 SKPD yang teridentifikasi perjalanan dinasnya bermasalah.

TO K O H

hari,’’ tegas Amin dikonfirmasi di sela-sela jeda rapat pimpinan (Rapim) lengkap tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (6/1).

Dalam Rapim tersebut dibahas juga mengenai Lapo-

harus segera dibenahi administrasinya. Namun, jika ada kerugian daerah maka harus dikembalikan. ‘’Temuan BPK itu kelebihan pembayaran perjalan dinas.

Contoh, perjalanan dinas tiga hari direncanakan. Tahu-tahu ada panggilan untuk meminta dia pulang. Sehingga satu hari dia harus balikkan biaya perjalanan dinas itu,’’ Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

RAPIM - Gubernur NTB, TGH.M. Zainul Majdi (kanan) didampingi Wagub, H.Muh. Amin dalam Rapim yang berlangsung, Rabu (6/1) kemarin.

Janda Teroris dan Kemiskinan KETUA Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB Drs. H. Lalu Mudjitahid turut prihatin dengan tiga orang janda terduga teroris asal Bima yang diduga bergabung dengan kelompok teroris Santoso di Poso. Menurutnya hal ini tidak akan terjadi apabila Pemda lebih cepat tanggap terhadap jandajanda teroris yang mengikuti jejak mantan suaminya itu. ‘’Mereka ini kan janda yang menurut mereka adalah korban dari incaran Densus.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Anggaran Atasi Sampah MENGATASI masalah persampahan di kawasan perkotaan dan pariwisata, Pemprov NTB menganggarkan Rp 4,5 miliar dalam APBD Murni 2016. Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk pengadaan insinerator (alat pembakar sampah). ‘’Untuk penanganan masalah sampah, APBD 2016 ada program NTB bersih. Membantu kawasan-kawasan yang punya produksi sampah tinggi yakni kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata yang selama ini dikeluhkan soal sampah ini.

Bersambung ke hal 15

Realisasi APBD NTB 2015 Tak Capai 100 Persen Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelar rapat pimpinan (Rapim) lengkap membahas progres pelaksanaan APBD 2015 dan pelaksanaan APBD 2016.

Rapim yang digelar tertutup itu berlangsung secara maraton sejak pukul 08.15 Wita

hingga sore. Dari rapim tersebut diketahui, serapan APBD NTB tak dapat mencapai 100 persen sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dari total APBD NTB 2015 yang mencapai Rp 3,6 triliun lebih, realisasi fisik dan keuangan masing-masing sebesar

96,96 persen dan 91,40 persen.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang dikonfirmasi mengenai hasil Rapim disela-sela jeda shalat zuhur mengatakan serapan APBD NTB tahun 2015 lebih bagus dibandingkan tahun 2014.

“Serapan anggaran sudah cuk-

Kapolda Minta Krimsus Genjot Lima Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Sejumlah kasus korupsi baru sudah dikantongi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Setelah masuk tahun baru 2016, Kapolda menegaskan sejumlah perkara itu harus dimaksimalkan penanganannya. Apalagi sempat tertunda karena Pilkada.

Salah satu kasus yang tertunda karena Pilkada adalah, dana Bansos tahun 2011 senilai Rp 13,6 miliar dan 2012 senilai Rp 19 miliar. Dari kasus ini, tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus sebelumnya menyita enam kardus dokumen. Namun penyelidikan dihentikan sementara karena alasan Dompu dalam perhelatan Pilkada.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

CEK FISIK - Tim dari Ditreskrimsus Polda NTB saat melakukan cek fisik pada bangunan gedung evakuasi yang dibangun di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dugaan penyimpangan pembangunan gedung ini, termasuk salah satu kasus yang digenjot Polda NTB.

up bagus menurut laporan Asisten II dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Rapim tersebut dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB Serta dihadiri para asisten, pimpinan

SKPD lingkup Pemprov NTB dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Disebutkan, tahun 2014 lalu, serapan APBD NTB, untuk fisik dan keuangan hanya mencapai 96,14 persen dan 90,22 persen.

Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Sedikitnya 22 oknum anggota Polri dipecat dalam ku123456789012345678901234567890121 run waktu 2015. Polisi nakal ini dibelit berbagai kasus, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 seperti pidana umum, disersi dan kekerasan.

123456789012345678901234567890121 ‘’Skep (surat keputusan)-nya sudah turun. Ke 22 ang123456789012345678901234567890121 gota itu sudah resmi di lakukan (PDTH) Pemberhentian 123456789012345678901234567890121 Dengan Tidak Hormat,’’ sebut Kabid Humas Polda NTB 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 AKBP Dra. Hj.Tribudi Pangastuti, MM. 123456789012345678901234567890121 Rinciannya, tiga anggota terlibat penipuan dan pengge123456789012345678901234567890121 lapan, narkoba tiga orang, pembunuhan satu orang, se123456789012345678901234567890121 lain itu ada 15 kasus disersi. Salah satu diantaranya ber123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 status PNS, terlibat disersi.

123456789012345678901234567890121 Pemecatan ditandatangani langsung Kapolda NTB 123456789012345678901234567890121 Brigjen Pol. Drs. Umar Septono,SH,MH, setelah sebel123456789012345678901234567890121 umnya para oknum anggota ini melalui proses sidang di123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 siplin di Bid Propam Polda NTB. 123456789012345678901234567890121 Dijelaskan Tribudi, pelanggaran disiplin dan tindak 123456789012345678901234567890121 pidana yang dilakukan tergolong berat. Seperti kasus peni123456789012345678901234567890121 puan penggelepan, juga kasus narkoba, dengan ancaman 123456789012345678901234567890121 diatas 4 tahun penjara.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

22 Polisi Dipecat, Empat Orang Menyusul

Jika Lahan Tak Bermasalah

Pemprov Bakal Masuk Garap ’’Horti Park’’ (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan Pemprov NTB akan masuk menggarap horti park yang berada di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, jika masalah lahan sudah clear and clean. Dalam APBD murni 2016, Distan TPH tak menganggarkan dana untuk pengembangan horti park yang diresmikan akhir 2014 lalu.

“Horti park itu untuk sementara (belum dianggarkan). Kalau dia status lahannya tak bermasalah, nanti di APBD Perubahan kita akan usulkan anggarannya,” kata Husnul ketika dikonfirmasi Rabu (6/1) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Dikatakan, jika lahan horti park yang merupakan bekas kebun kopi itu sudah

clear and clean maka Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan dan pariwisata dalam mendukung kawasan tersebut sebagai kawasan agro eduwisata. ‘’Yang lain-lain diperuntukkan untuk sentra produksi buah-buahan, sayursayuran dan buah-buahan. Karena di atas 500 meter ketinggian tempat tersebut. Jadi memenuhi agroklimatnya, sesuai,’’ terang Husnul.

Husnul menjelaskan, pengembangan horti park tahun 2014 lalu, Pemprov tidak operasional langsung. Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat tahun 2014 lalu langsung ke Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dalam bentuk dana Tugas Pembantuan (TP). Menurut Husnul, Pemprov bertindak sebagai fasilitator.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

‘’Saya sudah minta kepada Pak Iswandi (Kepala BPKAD) untuk segera mengumpulkan (pimpinan 10 SKPD) di ruangan saya. Untuk langsung mendirektifkan segera menyelesaikan dalam jangka waktu 60

ran Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK yang saat ini tersisa 13,5 persen atau sebanyak 169 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Gubernur pada kesempatan tersebut meminta supaya semua rekomendasi BPK tersebut harus segera tuntas 100 persen.

Amin mengatakan, terkait dengan temuan perjalan dinas ke luar daerah tersebut jika bersifat administrasi maka

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Hibahkan Rp 6 Miliar untuk Perbaikan Jalan Kebon Kongok Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melunak terhadap tuntutan tiga desa yang menuntut perbaikan jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Komitmen ini terlihat setelah Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menandatangani surat penyataan untuk memberikan dana hibah Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan tersebut. Dana hibah Rp 6 miliar dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2016.

Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram Lalu Alwan Basri menjelaskan Penjabat Walikota telah melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Lombok Barat didamping Sekda Kota Mataram dan Lobar serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Prinsipnya bahwa tidak ada masalah terhadap perbaikan jalan yang menjadi tun-

tutan warga, karena permintaan itu telah disanggupi.

Pemkot Mataram membantu dan menyiapkan dana perbaikan dalam bentuk hibah Rp 6 miliar yang dialokasikan pada APBD Perubahan. Hanya saja lanjutnya, Kepala Desa meminta surat pernyataan kesanggupan Pemkot Mataram.

“Dan sudah kita kirim dan ditembuskan ke Sekda dan Camat. Sifat surat ini sebagai bentuk kesanggupan Pemkot Mataram,” jelasnya.

Tuntutan lain yakni jalan -

jalan berlubang, saat ini (kemarin, red) Dinas PU Kota Mataram dan Lobar akan melakukan penambalan. Sementara kontrak kerjasama pemanfaatan TPA Kebon Kongok berakhir 2017, Pemkot Mataram dan Lobar sudah membahas dan berencana akan diusulkan ke Pemprov agar TPA Kebon Kongok dijadikan TPA regional. Tidak dijelaskan spesifik oleh Kabag Humas, tapi digambarkan rencana TPA regional sedang bahas kesiapan secara teknis dan otomatis pengelo-

laan diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Setelah surat pernyataan ini, apakah Pemkot Mataram sudah bisa membuang sampah ke Kebon Kongok? Begitu surat diterima Kades setempat sore ini (kemarin, red) kata Alwan, sampah sudah bisa dibawa ke TPA Kebon Kongok. Oleh karena itu, Dinas Kebersihan diminta berkoordinasi ke lapangan agar akses jalan dibuka. Dan dia berharap, Dewan menyanggupi rencana pemerintah demi kepentingan masyarakat.

Dianggap Lamban Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi menilai Penjabat Walikota lamban menangani permasalahan tersebut. Seharusnya, komunikasi cepat

dilakukan sebelum penumpukan sampah terjadi di Kota Mataram. Apalagi sebelumnya sudah ada komitmen dengan kepala desa meski terbentur soal aturan. “Aturan itu bisa dicarikan solusi daripada dampaknya meluas seperti ini,” kata Didi.

Politisi Golkar ini, tidak mempermasalahkan Loang Baloq dijadikan tempat pembuang sampah karena sifatnya hanya sementara. Tapi paling penting menurutnya, komunikasi cepat dilakukan dengan Pemprov dan Dewan akan tetap mendukung langkah Pemkot Mataram. (cem) TUNJUKKAN - Lalu Alwan Basri menunjukan surat pernyataan kesanggupan pemberian hibah.

(Suara NTB/cem)

Insinerator Bisa Dinas Kebersihan Disarankan Lakukan Pemetaan Wilayah Hancurkan 4 Ton Sampah Sebar Imbauan PENJABAT Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melarang depo sampah di Lawata, Jalan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru untuk membuang sampah. Tumpukan sampah di Lawata menurutnya sangat mengganggu kawasan tersebut sebagai salah satu pusat bergeraknya perekonomian karena banyaknya pertokoan dan pedagang kreatif lapangan (PKL) di sekitar depo tersebut. Menindak lanjuti kebijakan tersebut, Lurah Dasan (Suara NTB/ynt) Agung Baru, Apriadi kepada Apriadi Suara NTB menyampaikan pihaknya menyebar surat imbauan yang ditujukan kepada warga dan para PKL di wilayah tersebut agar tidak membuang sampah ke Lawata.

“Kita akan buat surat imbauan, sosialisasi langsung turun dan menyampaikan imbauan sesuai perintah Bu Wali bahwa TPS (tempat pembuangan sementara) di Lawata ditutup dan langsung dialihkan ke Loang Baloq. Petugas yang ambil sampah harus buang langsung ke Loang Baloq,” jelasnya.

Apriadi menyampaikan depo Lawata tidak hanya dimanfaatkan warganya untuk membuang sampah, tapi juga dari kelurahan lain. Bahkan warga Ampenan juga membuang sampah ke Lawata. Karena itulah ia juga akan berkoordinasi dengan lurahlurah lainnya agar mengingatkan petugas sampah di wilayah masing-masing untuk tidak membuang sampah ke Lawata.

“Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman lurah yang lain. Ini bukan hanya untuk Dasan Agung Baru, tapi lokasinya hanya di Dasan Agung Baru. Tapi dari Gomong, wilayah Ampenan seperti Pejeruk buang sampahnya di sini. Kita koordinasi dengan lurah agar menyampaikan ke petugas sampah di wilayah masing-masing bahwa ini akan ditutup sesuai perintah Penjabat Walikota,” jelasnya.

Sampah di Lawata menurutnya sudah melebihi kapasitas.

Ia juga sering menerima keluhan dari warga setempat terkait bau sampah yang sangat mengganggu.

Menurutnya jika sampah dibuang ke dalam, warga tidak merasa terganggu tapi sampah di Lawata meluber sampai di pinggir jalan karena pada saat petugas sampah membuang tidak masuk ke bagian dalam, tapi dibuang begitu saja sehingga sampahnya sampai meluber ke luar.

Petugas yang menunggu depo Lawata tersebut disampaikan Apriadi adalah petugas dari Dinas Kebersihan Kota Mataram. (ynt)

Tunggu Tim Terpadu

(Suara NTB/fit)

PERMINTAAN Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., agar aparat penegak hukum hukum turun tangan mengusut dugaan penjualan aset milik Pemkot Mataram berupa ruko di komplek pertokoan Mataram Mall, ditanggapi Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini. Menurutnya, Komisi II sudah membicarakan persoalan ini bersama pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Mataram. Katanya Pemkot Mataram telah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan dugaan penjualan aset.

Bahkan, kata Zaini, sudah ada komitmen dari BPKAD Kota Mataram untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Karena selama ini, aset selalu menjadi masalah. ‘’Agar tidak berlarut - larut, harapan kita agar persoalan ini cepat selesai,’’ tutur Zaini. Komisi II saat rapat anggaran menekankan agar persoalan dugaan penjualan aset ini menjadi atensi BPKAD. Zaini mengajak pihak - pihak terkait untuk mempercayakan persoalan ini kepada tim terpadu. Diharapkan Tim Terpadu ini mempublikasikan progres reportnya kepada kepala daerah dan juga Dewan pada Januari ini. Politisi Demokrat ini enggan mengomentari permintaan Penjabat Walikota Mataram agar aparat penegak hukum turun tangan mengusut dugaan penjualan aset milik Pemkot Mataram. ‘’Kalau menurut saya, kita tunggu dulu hasil dari tim ini.

Bagaimana kondisi sebenarnya. Setelah itu baru kita rembukkan bersama,’’ katanya. Termasuk asset-aset lainnya.

Seperti asset yang sertifikatnya ganda. Zaini mewanti-wanti jangan sampai masalah aset ini menjadi sandungan.

Apalagi masalah aset ini sebetulnya harus tuntas, tetapi sampai saat ini, persoalan aset belum bisa diclearkan. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota mataram yang sudah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Sehingga ke depan diharapkan persoalan bisa diselesaikan dengan baik. ‘’Dulu kan kita mendapat WTP. Jangan sampai ini menjadi sandungan,’’ ucapnya.

Zaini menduga, Penjabat Walikota Mataram memiliki pertimbangan lain dengan meminta aparat penegak hokum turun tangan mengusut dugaan penjualan aset, meskipun tim terpadu juga saat ini sedang bekerja untuk mengungkap hal yang sama. Anggota Dewan dapil Selaparang ini mengimbau agar tim terpadu juga memasukkan unsur aparat penegak hokum seperti polisi dan kejaksaan. (fit)

Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah dalam beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan banyak pihak.

Bahkan di kelurahan, lurah diprotes warganya terkait sampah yang pada pekan kemarin tak bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Akibatnya sampah menumpuk di pinggir jalan baik jalan kota maupun jalan lingkungan.

Untuk manajemen penanganan persampahan ini, Dinas Kebersihan Kota Mataram disarankan agar melakukan pemetaan wilayah khususnya tempat-tempat yang kerap dijadikan warga membuang sampahnya. Hal ini disampaikan Lurah Gomong, Muhammad Erwan kepada Suara NTB. Erwan mengatakan dalam pemetaan wilayah ini juga harus dilibatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, camat, dan lurah.

Hal yang harus dipetakan menurut Erwan adalah berapa

banyak sarana dan prasarana yang dimiliki, titik-titik dimana orang sering buang sampah, dan titik-titik atau lingkungan mana yang tingkat kesadaran warganya membuang sampah pada tempatnya masih rendah.

Menurut Erwan sepanjang pengetahuannya pemetaan itu belum pernah dilakukan Dinas Kebersihan. Ia juga mengatakan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tentang Pengelolaan Sampah tahun 2008 belum dilaksanakan.

Menurutnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Perda tersebut harus diterapkan. “Kalau itu diterapkan, tinggal dikasih reward. Yang buang sampah bayar denda, yang buat laporan dikasih reward. Kalau tidak mau membayar denda kasih sanksi,” jelasnya.

Untuk pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, Erwan mengatakan lurah bertanggung jawab untuk penanganan sampah dari rumah ke tempat pem-

buangan sementara (TPS). Jika ingin menerapkan sanksi terhadap warga yang tidak taat aturan dalam membuang sampah, pihaknya belum bisa memberlakukan karena Perda tersebut belum memiliki petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis). Penyusunan juklak maupun juknis menurutnya dikerjakan Dinas Kebersihan.

Dalam Perda tersebut, khususnya Bab Kewajiban Pemeliharaan Kebersihan Pasal 7 ditegaskan bahwa setiap penduduk atau pemilik/ penghuni bangunan dilarang membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran air, gang, taman, lapangan dan tempat umum lainnya. Dan pada Pasal 28 diatur mengenai sanksi bagi warga maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi kurungan paling lama enam bulan dan denda Rp 50 juta. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Mataram, mulai tahun ini Pemkot Mataram akan menggunakan teknologi tepat guna sejenis insinerator.

Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si kepada Suara NTB menyampaikan insinerator ini akan segera dioperasikan dan ditempatkan di tempat pembuangan sementara terpadu (TPST) yang dikelola Dinas Kebersihan di Kecamatan Sandubaya.

Selly mengatakan kapasitas insinerator ini bisa menghancurkan sampah sekitar 4 ton dalam waktu tiga jam. Sebelum insinerator mulai dioperasikan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan ujicoba alat tersebut.

Ia mengatakan sekitar dua pekan lalu, di TPST Sandubaya juga telah dilakukan pengurukan lahan untuk penempatan insinerator.

Dengan adanya insinerator ini, sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang. Bahkan ia ingin agar semua sampah bisa diolah sehingga sampah tak perlu lagi dibuang ke TPA. Insinerator ini disampaikan Selly merupakan

milik TGH. Hasanain, tokoh agama dan juga pegiat lingkungan yang pernah mendapatkan Magsaysay Award beberapa tahun lalu.

Insinerator ini kemudian disempurnakan oleh Profesor Tedjowulan,seorangahlilingkungan.“Karena milik TGH. Hasanain itu kecil dan ini kita buat yang kapasitasnya besar,” jelasnya.

Selain insinerator yang akan ditempatkan di TPST Sandubaya, Selly mengatakan pihaknya juga ingin ada insinerator dengan kapasitas kecil di setiap kelurahan. “Tahun 2016 kita siapkan di masing-masing kelurahan insinerator kapasitas kecil. Karena saya mau sampah selesai di lingkungan maupun kelurahan sehingga tidak seperti ini, ini kan sudah darurat sampah,” cetusnya.

Tahun 2016 ini Pemkot Mataram juga masih fokus pada penanganan kebersihan khususnya pengelolaan sampah. Selly akan berupaya bagaimana meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan khususnya masalah sampah, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.(ynt)

Sidak Komisi IV

Pelayanan BPJS Masih Dikeluhkan Masyarakat Miskin

(Suara NTB/ars)

BERSIHKAN – Seorang petugas Dinas Pertamanan Kota Mataram membersihkan kolam air mancur patung Selamat Datang di bundaran Karang Jangkong, Pajang, Mataram, Rabu (6/1). Secara berkala petugas membersihkan dan melakukan perawatan instalasi air dan kelistrikan di patung dinamai “Kencana Warsa Mahardika” yang diresmikan Gubernur H. Warsito tersebut.

Retribusi Parkir Tak Capai Target Mataram (Suara NTB) Retribusi parkir pada tahun 2015 sebesar Rp 1,5 miliar lagilagi tak mencapai target. Capaian retribusi parkir tahun 2015 hanya Rp 1,3 miliar lebih.

Demikian disampaikan Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, H. Syamsul Hakim kepada Suara NTB, Rabu (6/1). “Target yang tahun kemarin (2015) realisasinya Rp 1.362.878.000 dari target Rp 1,5 miliar. Jadi sekitar 90,85 persen,” jelasnya.

Syamsul menyampaikan proyek pelebaran jalan beberapa bulan lalu khususnya di Jalan Panca Usaha sampai Jalan Catur Warga berdampak besar terhadap penurunan pendapatan dari retribusi parkir. “Tidak bisa mencapai target karena dampak penebangan pohon di proyek pelebaran jalan. Kalau tidak ada itu mungkin kita bisa capai sekitar Rp 1,4 miliar,” jelasnya. Selain dampak penebangan pohon, cuaca atau musim hujan juga berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan retribusi parkir karena pengendara enggan memarkir kendaraannya kalau cuaca terlalu panas dan pada saat hujan.

Dengan tak tercapainya target retribusi parkir ini, Syamsul mengatakan pihaknya tak bisa menyalahkan para juru parkir (jukir). Jukir tetap aktif melapor-

kan pendapatannya kepada pihaknya. Di sepanjang Jalan Panca Usaha sampai Jalan Catur Warga disampaikan Syamsul merupakan lahan potensial karena banyaknya titik parkir.

Sebelum proyek pelebaran jalan, di dua ruas jalan tersebut dalam sebulan retribusi parkir yang disetor ke pihaknya mencapai sekitar Rp 118 juta. Tapi setelah proyek pelebaran jalan dan banyak pohon dipotong, retribusi parkir yang disetor dalam sebulan berkurang menjadi sekitar Rp 100 juta.

“Di Jalan Panca Usaha dan Jalan Catur Warga paling besar penurunannya. Di sana benar-benar anjlok. Karena di

sana besar-besar setorannya, ada yang hampir Rp 500 ribu dalam seminggu,” ujarnya.

Salah satu jukir di Jalan Panca Usaha, Aris menyampaikan pendapatannya berkurang drastis sejak pohon-pohon di sepanjang Jalan Panca Usaha ditebang. Biasanya dalam sehari ia bisa mengantongi sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 125 ribu, tapi saat ini berkurang menjadi sekitar Rp 75 ribu dalam sehari.

“Ndak seperti tahun-tahun sebelumnya, sekarang agak sepi dan jauh berkurang,” ujarnya kepada Suara NTB di sela mengatur kendaraan yang parkir di depan sebuah toko pakaian kemarin. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua puskesmas di Mataram yakni Puskesmas Selaparang dan Puskesmas Mataram. Sidak yang dipimpin Ketua Komisi IV H. Muhir, S.Kep menyoroti persoalan pelayanan BPJS yang sering dikeluhkan masyarakat tidak mampu.

Muhir menjelaskan sidak ini sebagai bentuk antisipasi datangnya musim hujan. Saat saat seperti ini, rumah sakit bahkan puskesmas di Kota Mataram mulai dipenuhi pasien.

Tetapi masyarakat miskin masih mengeluhkan pelayanan BPJS. “Pelayanan BPJS ini selalu dikeluhkan warga. Bahkan di kecamatan Sandubaya semua kepala lingkungannya tidak tercover BPJS,” ungkapnya usai Sidak, Rabu (6/1).

Menurut data yang diterimanya, di Kota Mataram baru 77 persen masyarakat tercover BPJS. Sementara, 33 persen lainnya tidak terlayani. Pihakpihak terkait seharusnya segera mensosialisasikan hal tersebut

dengan melibatkan camat, lurah bahkan kader sebagai ujung tombak di masyarakat.

Apakah keluhan masyarakat terhadap BPJS menyangkut keterbatasan obat? Politisi Partai Golkar ini mengatakan, obat tertentu memang tidak ditanggung oleh BPJS tetapi ketersedian obat memadai. Yang menjadi permasalahan adalah pelayanan.

Selain BPJS, persoalan demam berdarah (DBD) juga harus diantisipasi sejak dini. Menurut pengakuan Kepala Puskesmas kata Muhir, di lima kelurahan tidak ditemukan penyakit DBD. Pemberian abate dan fogging tetap dilakukan di daerah terindikasi jentik nyamuk.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Usman Hadi menjelaskan, kebijakan baru pemerintah bahwa BPJS terintegrasi dengan jamkesda dan Kota Mataram dari 168 ribu lebih, telah tercover 125 ribu lebih. Artinya, 33 persen lebih masih belum terlayani BPJS. Dan ini diusahakan tercover 100 persen sebelum tahun 2019.(cem)

(Suara NTB/cem)

DIALOG - Komisi IV DPRD Kota Mataram saat dialog dengan Kepala Dinas Kesehatan didampingi Kepala Puskesmas Mataram.

(Suara NTB/ynt)

RAPIKAN KENDARAAN - Aris, juru parkir di depan sebuah toko pakaian di Jalan Panca Usaha, Cakranegara merapikan kendaraan pengunjung toko yang parkir.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

Halaman 3

Rusak Terumbu Karang Bayar Pajak ’’Online’’ SISTEM pembayaran pajak yang berbasis manual atau hard copy yang selama ini dilayani oleh hampir semua bank swasta dan bank BUMN serta Kantor Pos telah berakhir pada 31 Desember 2015.

Selanjutnya secara resmi mulai 1 Januari 2016 pembayaran pajak dilakukan secara online melalui E-Billing.

Kabid P2 Humas Kanwil Pajak DJP Nusa Tenggara, Ketut Sukarda dalam rilis yang disampaikannya menjelaskan, (Suara NTB/dok) untuk mengakomodasi Ketut Sukarda peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui E-Billing, maka bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia masih terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai tanggal 30 Juni 2016. ‘’Pemberlakuan sistem E-Billing merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bagi Wajib Pajak yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam membayar pajak,’’ katanya.

Secara spesifik, diberlakukannya pembayaran pajak sistem online atau E-Billing adalah diantaranya lebih memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak karena dianggap lebih praktis.

Pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun (24 jam online) dan dimanapun. Tanpa harus mendatangi langsung kantor pajak. Menghindari terjadinya kesalahan transaksi, seperti transaksi unmatched. Serta transaksi terjadi secara real-time, sehingga data langsung tercatat di sistem Ditjen Pajak.

Sangat mudah menurut Ketut Sukarda, untuk dapat menggunakan sistem E-Billing, Wajib Pajak perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu di http://sse.pajak.go.id, dengan memasukkan nomor NPWP dan alamat email.

Selanjutnya, Wajib Pajak tidak lagi menggunakan formulir setoran pajak, melainkan mengisi data setoran pajak di alamat tersebut. Apabila data pembayaran pajak sudah benar, tinggal melaksanakan perintah klik “Terbitkan Kode Billing”.

Kode Billing yang diterima tersebut, kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran di teller bank/Pos Persepsi, ATM reguler, MiniATM, atau internet banking. Transaksi pembayaran pajak yang sukses akan menerima Bukti Penerimaan Negara yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.(bul)

Pemprov Bakal Tertibkan Penyeberangan Gili Trawangan – Bali Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menertibkan penyeberangan kapal cepat (fast boat) dari Gili Trawangan-Bali. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan bersurat ke Menteri Perhubungan terkait dengan persoalan tersebut. Pasalnya penyeberangan kapal cepat dari Gili Trawangan-Bali dan sebaliknya terancam merusak ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut.

“Masalah transportasi kapal cepat ke Gili Trawangan menjadi perhatian. Katanya sebagian terumbu karang kita terganggu. Karena jalur-jalur penyeberangan kapal cepat itu. Makanya sekarang kita akan atur supaya melalui jalur pelabuhan yang resmi,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikon-

firmasi disela-sela jeda rapat pimpinan (Rapim) yang digelar tertutup di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur, Rabu (6/1) siang kemarin.

Dikatakan, persoalan penyeberangan ke tiga gili menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam Rapim tersebut. Untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut seperti terum-

bu karang, kata Amin maka gubernur akan segera bersurat ke Kementerian Perhubungan.

Agar wisatawan yang berkunjung dari Bali ke Gili Trawangan tak terganggu, para pengelola fast boat akan diminta menurunkan dan menaikkan penumpang pada pelabuhan yang resmi, seperti Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nare.

‘’Pak Gubernur akan bersurat ke Kementerian Perhubungan. Penertiban ini dilakukan supaya wisatawan tak terganggu tapi kelestarian lingkungan kita juga terjaga,’’ imbuhnya.

Dalam sehari ada belasan fast boat yang membawa wisatawan dari Bali menuju Gili Trawangan. Jika mereka dibiarkan sandar di sekitar perairan Gili Trawangan maka akan mengganggu terumbu karang yang ada di sana. Untuk itulah, kata Wagub, fast boat tersebut harus melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana supaya kelestraian lingkungan tetap terjaga.

(Suara NTB/bul)

Jalur penyeberangan cepat dari Gili Trawangan ke Bali belakangan banyak dimanfaatkan oleh wisatawan. Mereka lebih memilih menggunakan kapal cepat ketimbang jalur udara. Peluang inipun ditangkap oleh pengusaha kapal penyeberangan dengan menyiapkan kapal-kapal cepat. Terlepas dari seberapa besar manfaat yang diterima daerah dari aktivitas penyeberangan kapal cepat ini kata Wagub, yang paling penting adalah tetap mempertahankan ekosistem lingkungan pada jalur kawasan wisata tersebut. (nas)

Soal NTP, Dipertanyakan Data BPS

TERUS BERBENAH - Pelabuhan Lembar yang melayani lintas penyeberangan Lembar (Lombok Barat)-Padangbai (Bali) terus berbenah. Selain areal parkir kini semakin luas, pintu masuk menuju pelabuhan juga dipercantik, seperti tampak pada gambar.

PPTKIS Wajib Serahkan Jaminan Rp 100 Juta Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan mewajibkan semua Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTIKS) yang membuka cabang di NTB, untuk menyerahkan uang penjaminan sebesar Rp 100 juta di bank. Dengan mengatasnamakan langsung gubernur.

DPRD NTB telah mengetok Perda Perlindungan TKI, selanjutnya diberlakukan setelah adanya Peraturan Gubernur. Wakil Ketua Komisi V, H. MNS. Kasdiono, SH menegaskan, setelah legislative menetapkan Perda tersebut, tinggal eksekutif menyiapkan turunannya. ‘’DPR terpaksa harus menggunakan hak inisiatifnya untuk melahirkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja ini. ini PR lama sebenarnya, cuma tidak terealisasi setelah sekian kali pergantian gubernur,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/1) kemarin.

Perda dimaksud, mempertegas keberadaan UU Perlindungan Tenaga Kerja. Di dalamnya dianggap masih longgar, karena mempebolehkan dan tidak memperbolehkan kantor pusat PPTKIS membuka cabang di daerah.

Setelah adanya Perda ini, setiap PPTKIS yang berkantor pusat di Jakarta atau di luar NTB, diwajibkan membuka cabang di NTB. Harapannya, tentu untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada calon TKI. Yang tak kalah penting adalah, setiap kantor cabang yang sudah terbentuk di NTB, harus menyerahkan jaminan di bank sebesar Rp 100 juta ke rekening atas nama gubernur langsung. Uang penjaminan yang dimaksud mantan Ketua Umum KONI Provinsi NTB ini, dapat dicairkan apabila perusahaan tersebut tutup atau bermasalah tibatiba. Sementara masih ada tanggungan kepada TKI yang dikirim belum tuntas. ‘’Seperti pengalamanpengalaman yang banyak kita jumpai, banyak PPTKIS yang kabur meninggalkan masalah di TKI. Jika itu terjadi, gubernur berhak mencairkan dana jaminan tersebut.

Untuk selanjutnya digunakan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi TKI yang menjadi tanggungan PPTKIS bersangkutan,’’ demikian H. Kasdiono.(bul)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Budi Subagio, MM mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis secara resmi Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan masih di bawah 100. ‘’Saya kemarin diskusi dengan BPS, tidak bisa NTP hanya dikaitkan dengan biaya produksi yang dikeluar(Suara NTB/bul) kan dengan biaya pengBudi Subagio hasilan yang diterima petani pekebun. NTP kita sudah di atas 100,’’ katanya kepada Suara NTB saat Rapim di Kantor Gubernur, Rabu (6/1) kemarin.

Rilis BPS secara resmi 1 Januari 2016 merinci, penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2012=100, pada bulan Desember 2015 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 107,04, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 95,99, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 95,46. Selanjutnya Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 117,55 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 100,94. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 106,79 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 91,45.

Secara gabungan, NTP NTB sebesar 106,22 yang berarti NTP bulan Desember mengalami penurunan 0,20 persen bila dibandingkan dengan bulan November dengan NTP sebesar 106,43.

NTP Provinsi NTB yang diperoleh dari hasil bagi antara indeks yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), pada bulan Desember 2015 tercatat 111,99 yang berarti mengalami peningkatan 0,34 persen dibandingkan bulan November dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian 111,61.

Budi mengatakan, faktor yang menyebabkan rendahnya NTP Perkebunan secara khusus, masih dikarenakan prilaku petani pekebunan yang masih konsumtif.

Mendukung petani pekebunan ke luar dari pola hidup seperti itu, menurutnya sangat perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan. ’’Perlu diarahkan agar pekebunan tidak terlalu konsumtif,’’ demikian Budi.(bul)

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

Rapikan Data Kependudukan SERINGNYA terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lotim membuat Disdukcapil akan merapikan kembali data kependudukan masyarakat Lotim. ‘’Sebagai instansi yang (Suara NTB/yon) mengurus administrasi Andika Istu Jaya kependudukan, Dukcapil Lotim harus menyajikan data yang valid terkait dengan jumlah penduduk Lotim sesuai dengan fakta di lapangan,’’ ujar Plt. Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Andika Istu Jaya, pada Suara NTB, Rabu (6/1).

Dikatakannya, alasan dirapikannya data kependudukan itu karena data penduduk merupakan salah satu faktor pendukung untuk melakukan pembangunan yang lebih baik. Dengan terwujudnya data yang valid, maka segala perencanaan program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah akan berjalan lancar dan terarah. “Kita akan rapikan data kependudukan, karena sekarang ini antara data Dukcapil, BPS dan BPPKB itu berbeda-beda jumlah penduduk. Sehingga, itu akan kita rapikan karena data yang berbicara untuk melakukan pembangunan kemasyarakatan maupun fisik,” ujarnya.

Bahkan, ungkapnya, Dukcapil Lotim siap menyajikan data penduduk yang lengkap. Mulai dari nama, alamat, tempat tanggal lahir masyarakat, termasuk tidak akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memiliki identitas yang ganda. Melalui data yang valid itulah, katanya, dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam melaksanakan segala program.

Selain itu, dirinya bertekad membawa orang-orang yang ada di internal Dukcapil untuk terbebas dari isu-isu miring seperti yang terjadi sebelumnya. Praktik-praktik pungutan liar (pungli) dan praktik percaloan harus terbebas dari masyarakat. “Kita akan benahi juga internal yang ada disini supaya tidak ada isuisu miring yang terdengar. Kita atur model pelayanan dan minimalisir gangguan-gangguan yang bisa memperhambat proses pelayanan di Dukcapil,” janjinya. (yon)

Operasi Kebersihan, Lima Ton Sampah Terkumpul Selong (Suara NTB) Untuk kali pertama, Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lombok Timur (Lotim) melakukan operasi kebersihan. Alhasil, pada hari pertama operasi sebanyak 5 ton sampah berhasil dikumpulkan.

Kepala KKTK, Mulki, kepada Suara NTB, Rabu (6/1 )mengatakan, kegiatan yang digelarnya itu direspons positif oleh sebagian besar warga Lotim. Ada masyarakat bertanya, apakah kegiatan bersih-bersih ini dilakukan, karena presiden mau datang? Kondisi ini dimaklumi mantan Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim ini. “Namanya juga masyarakat awam,” ucapnya.

Operasi kebersihan yang dilakukan personel KKTK ini pun dilakukan di luar jam kerja. Mulai pukul 14.00 Wita sampai selesai. Selasa lalu, dimulai di wilayah Kota Selong.

Tahap kedua Rabu kemarin dilanjutkan dari Kelurahan Tanjung sampai Labuhan Haji.

Kegiatan operasi kebersihan ini ditujukan agar tidak terjadi banjir di saat musim hujan yang terjadi beberapa hari terakhir.

Diketahui acap kali saluran-saluran warga mengalami mampet. karena tertimbun sampah. Ada kebiasaan buruk warga yang membuang sampah sembarangan di saluran-saluran.

Kepada warga diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam hal ini, KKTK i telah mempersiapkan tempat-tempat khusus. Selanjutnya ada petugas dengan armada yang setiap harinya siap mengangkut tumpukan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah di Ijobalit. (rus)

Ratusan Juta Dana Desa Tidak Bisa Cair Selong (Suara NTB) Ratusan juta dana desa tahun anggaran 2015 lalu tidak bisa dicairkan oleh desa. Kondisi ini membuat kegiatan pembangunan di desa menjadi terhambat. Hal ini menjadi keluhan para kepala desa (kades) di Lotim ke pimpinan Dewan.

Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, mengharapkan, masalah keuangan di desa semestinya sudah rampung. Namun, para kades mempertanyakan kenapa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menyerahkan berkas 31 Desember lalu ke bank. Atas alasan inilah yang dianggap tidak bisa mencairkan dana desa.

Pihaknya menduga, ada unsur kesengajaan menjadikan dana-dana di desa ini menjadi Silpa atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada tahun 2016. Di mana, jumlah pada kisaran rata-rata Rp 150 juta per desa dengan sumber 10 persen bagi hasil pajak dan retribusi. Ketua DPRD Lotim ini pun meminta Komisi I DPRD Lotim memanggil BPMPD dan Dinas PPKA untuk membahas hal tersebut.

Ditegaskannya, kondisi tahun 2015 tidak sama dengan tahun 2013 silam dengan alasan defisit anggaran. Sebaliknya, tahun 2015 lalu ada anggarannya. Akan tetapi, atas alasan kesalahan prosedur dan keterlambatan penyerahan berkas pencairan membuat desa tidak bisa mencairkan. “Uang sudah ada di Bank NTB,” katanya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Lotim, Khaerul Amri saat dikonfirmasi mengatakan desa tidak perlu khawatir dengan terjadinya silpa, karena besaran silpa sekarang ini sampai 30 persen. “Masih di bawah toleransi, besarannya hanya 17 persen rata-rata per desa,” ucapnya.

Diakuinya, masih ada dana desa yang terpaksa tidak bisa dicairkan. Antara lain bersumber dari Dana perimbanagn pusat, bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Meski semua berkas syarat pencairan sudah masuk. Hanya saja karena terbentur hari libur di pengujung tahun 2015 lalu membuat sedikit kendala.

Menurutnya, jumlah desa yang belum mencairkan Rp 80100 juta. Karena masuk Silpa, desa tidak perlu khawatir tidak bisa terpakai, karena dana tersebut sudah ada dan bisa digunakan pada tahun anggaran 2016.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas PPKA Lotim, Iswan Rakhmadi mengatakan, selaku juru bayar pihaknya sudah melakukan pembayaran terhadap desa yang sudah lengkap syarat administratif pembayarannya.

Soal silpa terjadi bila belum beres semua syarat pencairan. Terhadap sebagian besar desa yang ada di Lotim ini diklaim sudah dibayar. Ada sejumlah item anggaran yang diakui belum dibayar, yakni yang sumbernya dari APBD. Ini terjadi keterlambatan dikarenakan keterlambatan desa dalam memberikan surat pertanggungjawaban. Ada juga bagi hasil pajak. ‘’Tidak semua dibayarkan, dikarenakan desa-desa tidak tuntas target pajaknya,’’ ungkapnya.

Terhadap aspek pajak ini, diakui hanya 57 desa dari 239 desa yang sudah 100 persen tercapai targetnya. Terhadap 57 desa itu oleh Dinas PPKA langsung dicairkan dananya.

Sisanya terpaksa belum dan inilah yang dikatakan bisa berpotensi masuk Silpa.

Sementara itu, Kepala Desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia, Angkasah mengemukakan ada sekitar Rp 33 juta dananya tidak bisa dicairkan. Tidak bisa dicairkannya dana tersebut karena capaian pajaknya hanya 63 persen. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Server Rusak, Pelayanan di Dinas Dukcapil Lotim Lumpuh Selong (Suara NTB) – Hampir dua pekan ini, pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) lumpuh. Hal itu dikarenakan server yang dimiliki Dinas Dukcapil Lotim mengalami gangguan atau rusak parah. Akibatnya, sejak tanggal 25 Desember 2015 lalu sampai sekarang, masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan harus berbalik arah dan pulang dengan kecewa.

Mereka tidak bisa mengurus KTP dan lainnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Lotim Andika Istu Jaya yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/1), tidak menampik sedang terjadinya kelumpuhan pelayanan di instansi yang dipimpinnya saat ini. Pasalnya, server yang dimiliki Dukcapil Lotim terbakar yang disebabkan aliran listrik yang sering padam.

“Kita akui, sampai saat ini tidak ada pelayanan yang dinikmati oleh masyarakat.

Semua layanan kependudukan baik itu KK, KTP, Akte kelahiran dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya tidak bisa terlayani. Itu disebabkan karena server yang kita miliki rusak, “akunya.

Terkait dengan persoalan ini, lanjutnya, pihaknya sudah berbuat dengan mencari penggantinya ke Jakarta beberapa waktu lalu. Akan tetapi, pada saat proses pencarian ke sejumlah lokasi yang men-

jual barang tutup, karena saat itu sedang libur Natal dan tahun baru. “Namun, barangnya sudah kita pesan dan saat ini sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan secepatnya pelayanan bisa normal,” harapnya.

Selain itu, katanya, untuk mensiasatinya supaya pelayanan di Dukcapil Lotim tetap berjalan, mantan Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM PP) Lotim ini mengaku akan menggunakan server kecamatan yang tidak digunakan.

Meski demikian, katanya, server kecamatan yang digunakan untuk menyimpan data masyarakat tidak bisa menerima data masyarakat via online. Hal itu disebabkan kapasitas dari server itu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah permintaan masyarakat yang membuat dokumen kependudukan setiap harinya dari 20 kecamatan yang ada di Lotim. (yon)

(Sura NTB/yon)

TUTUP - Kondisi ruang tunggu di Loket Pelayan Pembuatan KK, KTP, Akte Kelahiran dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya di Dukcapil Lotim. Tampak sejumlah loket tutup, karena server rusak.

Mantan Bupati KLU Sambut Positif Niat Ali BD Tanjung (Suara NTB) Mantan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH,menyambut positif wacana ataupun niatan Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan, mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB tahun 2018 mendatang. Sebagai figur yang kenal dekat dengan Ali BD, Djohan pun tidak ragu melontarkan kemungkinan dukungannya pada tahun 2018.

“Bagus kalau Pak Ali BD maju, dan kita harus memberikan dukungan untuk niatannya itu,” ungkap Djohan Sjamsu di kediamannya, Rabu (6/1).

Ali BD yang ia kenal sejak masa kuliah, curhat Djohan, merupakan figur yang ulet dan memiliki mental layaknya pejuang. Hal ini dibuktikan sendiri oleh Ali BD, dalam karir birokrasi dan politiknya untuk menduduki

jabatan bupati periode kedua di Lombok Timur.

Lain halnya dengan kiprah Ali BD yang memilih mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menempuh jalur wirausaha, turut membuktikan bahwa dirinya sanggup memulai perjalanan karir dari nol.

Menurut Djohan Sjamsu, seorang calon Gubernur 2018 mendatang haruslah figur yang berpengalaman di daerah, memiliki potensi serta pola pikir yang mengedepankan nasib masyarakat, bukan nasib golongan atau kelompok.

“Memang banyak kader di NTB ini yang berpeluang menjadi Calon Gubernur, salah satunya Ali BD. Dua kali menjabat sebagai kepala daerah di Lombok Timur, itu menunjukkan kesungguhan Pak Ali BD. Tentu ada juga calon lain, tetapi di samping pengalaman, kesungguhan untuk mengabdi

sangat diperlukan,” terangnya.

Mantan bupati yang berkarir sebagai staf di Juru Penerangan zaman Orde Baru ini membayangkan, tantangan NTB ke depan semakin berat seiring masuknya era globalisasi. Dalam konteks ini, dibutuhkan figur yang memiliki mental pejuang dan ulet, layaknya Bupati Lotim saat ini.

Lantas bagaimana dengan stigma usia tua yang kerap disematkan lawan politik? Bagi Djohan Sjamsu, hal tersebut bukanlah ukuran. “Meskipun pemimpinnya muda namun tidak memiliki semangat, untuk apa?,” cetusnya.

Dari semua pertimbangan itu, hal yang paling pokok dan harus melekat pada diri seorang Calon Gubernur ke depan adalah mampu mengelola daerah yang dikenal heterogen ini. Korelasi dengan itu, Lom-

bok Utara setidaknya mengalami dan merasakan perlunya keberpihakan kebijakan dalam konteks ke-NTB-an.

Misalnya, kata Djohan, 3 Gili dan Desa Malaka sebagai daerah strategis provinsi masih sebatas wacana, karena tidak didukung oleh kebijakan. Di 3 Gili, masalah yang menumpuk antara lain, tidak adanya penyelesaian sengketa lahan PT. GTI, masalah sampah yang belum didukung oleh sarana, prasarana dan biaya oleh Pemprov, termasuk kemungkinan kebijakan ke depan yang berdampak pada nasib NTB yang bergantung dari KLU. Kalimat terakhir, dimaksudkan Djohan Sjamsu, mengacu pada rencana pemerintah pusat untuk membangun kilang minyak dan Global Hub senilai ratusan triliun rupiah di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Umpama,

kata dia, Ali BD maju sebagai Cagub NTB, maka ia berpesan sejak dini, agar Bupati Lotim itu merumuskan visi misi yang utuh dalam pembangunan daerah, serta utuh dalam menjaga lingkungan.

Mengingat sejak saat ini, NTB umumnya dan KLU khususnya merupakan daerah yang menjadi sasaran destinasi pariwisata internasional.

“Cagub NTB ke depan harus berpikir lebih cepat, karena daya dukung kita semakin kecil. Tidak bisa kita terus-terusan mengandalkansektor pertanian, tetapi bagaimana memajukan daerah melalui investasi di sektor pariwisata, hotel dan restoran. Paling prinsip adalah menjaga lingkungan secara utuh. Jangankan KLU, Kota Mataram sekarang juga makin bingung dengan masalah sampah,” demikian Djohan Sjamsu. (ari)

Dugaan Manipulasi Bansos

Sejumlah Kelompok Ajukan Keberatan

(Suara NTB/rus)

MENGADU - Warga Sembalun mengadu ke DPRD Lotim, Rabu (6/1). Mereka mengadukan salah satu investor yang ingin mengambil alih lahan yang kini digarap warga.

Lahan Garapan Diduga Diambil Investor

Warga Sembalun Mengadu ke Dewan Selong (Suara NTB) Puluhan warga di wilayah Kecamatan Sembalun, Rabu (6/1) mendatangi gedung DPRD Lombok Timur (Lotim).

Warga yang terkenal dengan hasil pertaniannya ini mengadu karena lahan-lahan mereka hendak diserobot salah satu investor.

Amaq Reli, salah seorang perwakilan warga di depan para wakil rakyat di ruang Komisi I DPRD Lotim menguraikan, lahan-lahan yang digarap warga Sembalun itu merupakan lahan kering. Para kaum tani ini sudah lama menguasai lahan tersebut hingga kini menjadi cukup produktif.

Lahan itu, katanya. menjadi sumber penghasilan bagi ratusan warga. Diakui warga ini sekitar tahun 1987 silam, ada perusahaan yang memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan yang digarap warga. Akan tetapi kehadiran perusahaan tersebut hanya sekali saja bercocok tanam. “Waktu itu hanya tanam bawang putih,” katanya.

Puluhan tahun berlalu dan sertifikat HGU diketahui warga terhadap perusahaan itu berlaku 25 tahun. HGU berakhir pada tahun 2013 silam. Namun

belakangan, muncul perusahaan mengaku atas nama SKE juga mengagetkan warga. Pasalnya, secara tiba-tiba melakukan pengukuran terhadap lahan yang digarap warga tersebut.

Warga berani menggarap lahan tersebut karena ada restu dari kepala desa. Bahkan sudah ada pembagian terhadap warga yang menggarap lahan-lahan tersebut. Beragam komoditi sayuran telah dihasilkan dari lahan ini. “Hampir 15 tahun sudah berjalan warga mengelola lahan itu,” katanya.

Kepala Desa Sembalun Lawang, H. Muhammad Idris menyampaikan, pihak PT SKE ini katanya sudah mendatanginya beberapa waktu lalu. Akan tetapi setelah itu tiba-tiba saja datang melakukan pengukuran. Kondisi ini jelas membuat warga protes dan sempat terjadi keributan beberapa waktu lalu.

H. M. Idris menuturkan pihak SKE datang pada tanggal 19 Oktober 2015 lalu. Diklaim lahannya seluas 270 hektar.

Menyikapi hal itu, pihaknya sudah melayangkan surat ke Pemprov NTB agar bisa direspons segera. Kalaupun akan dilakukan pengukuran diminta dilakukan sosialisasi secara

intensif terlebih dulu kepada masyarakat Sembalun. “Kita Inginnya ada sosialisasi dulu di tingkat bawah baru pengukuran, supaya tidak terjadi keributan lagi,” terangnya.

Nuralim dari pihak Badan Pertanahan Nasional Lotim mengemukakan pihaknya sama sekali tidak pernah mengeluarkan sertifikat HGU terhadap PT SKE. Adanya adalah PT Agrindo Nusantara, yakni HGU seluas 183 ha. Izin terhadap PT Agrindo ini sudah ada. Sedangkan SKE katanya sama sekali tidak diketahui oleh pihak BPN. Menurutnya, PT Agrindo Nusantara pada 1986 lalu memiliki lahan seluas 530 ha. Akan dari jumlah itu yang diberikan HGU hanya 183 hektar.

Terkait pengukuran, pihak BPN memastikan tidak akan mengeluarkan HGU atau sertifikat jenis apapun terhadap objek tanah yang masih bermasalah. Sertifikat dari BPN keluar ketika objek tanah sudah tidak ada masalah.

Mendengar penyampaian warga, anggota DPRD Lotim, H.M. Juhri menyatakan siap memberikan dukungan kepada warga Sembalun yang memperjuangkan hak-haknya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Sejumlah kelompok dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (6/1) mengajukan surat pernyataan keberatan atau surat pernyataan tidak menerima bansos ke lembaga legislatif di KLU. Seluruhnya mengklaim tidak memperoleh dana bansos yang menjadi haknya, meskipun nama lembaga/ kelompoknya tertuang dalam DPA APBD 2015.

Beberapa yang mengajukan surat pernyataan,antara lain, Ketua Kelompok Ternak Baru Murmas (Kr. Bedil, Gondang), Abdul Kasim, Ketua FKPH (Kr. Langu, Tanjung), Ida Bagus Sema, Ketua 2 Pura Eka Prasadha Utama Banja Dana Suksema (Kr. Bangket, Tanjung), I Wayan Tunas, Ketua Pemuda Bineka (Kr. Swela, Tanjung), I Wayan Suparta, Divisi Humas Green Energi (Penyambuan, Tanjung), Jumadil Effendi, Banjar Ayu Ala Kr.Pande (Tanjung), Sugiatip, Ketua TPQ (Terengan Daya, Pemenang), Fauzul Khabir, Ketua KTT Mele Molah (Terengan Daya), Maswati, Ketua Putra Bhineka (Kr. Swela, Tanjung), I Wayan Suparta, Sekretaris GP Ansor NU KLU, M. Khotibul Umam, serta sejumlah surat pernyataan lain yang berdatangan secara parsial.

Setidaknya, jumlah pengurus kelompok atau organisasi kemasayarakatan yang diterima Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, di ruang kerjanya, sekitar12 orang. Lain pula, mereka yang datang belakangan ke Komisi I usai didisposisikan oleh Ketua DPRD. Sekretaris GP AnsorNU KLU, M. Khotibul Umam, mengakui kaget dengan pemberitaan di koran ini (edisi, Senin, 4 Januari) yang memasukkan GP Ansor tercatat sebagai penerima bansos 2015. Karena fakt-

anya, hingga saat ini pengurus GP Ansor tidak pernah memperoleh bantuan dimaksud.

“Selain menyerahkan surat pernyataan, kami juga ingin mengklarifikasi atas pemberitaan di Suara NTB, karena faktanya, sampai saat ini GP Ansor KLU, tidak pernah menerima bansos senilai Rp 5 juta seperti yang tertuang di APBD 2015 KLU,” katanya.

Umam juga meminta, agar persoalan ini diusut tuntas. Sebab bukan mustahil, persoalan ini diskenariokan. “Terhadap kemungkinan adanya indikasi penyimpangan penyaluran, kami minta kepada kawan-kawan di DPRD untuk mengusut, bila perlu melibatkan aparat penegak hukum,”pintanya.

Mengomentari kedatangan para pengurus Kelompok sekaligus membawa surat pernyataan tidak menerima bansos, Ketua Komisi I, Ardianto, SH., selaku pihak yang menerima disposisi dari Ketua DPRD KLU mengatakan, akan menelusuri perihal dugaan pelanggaran hukum misalokasi Bansos 2015. Pasalnya, sejauh yang ia ketahui, per 31 Desember, pagu dana bansos untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk bansos insidentil, berada pada posisi sudah habis.

“Kita sedang menelusuri SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai bukti pencairannya di Dispenda. Dengan dasar itu, akan ketahuan kemana bupati mencairkan bansos ini,” kata Ardianto.

Secara kasat mata, kata dia, munculnya SK merupakan jaminan bansos sudah dicairkan. Sebab jika tidak dicairkan, maka dana ini akan menjadi Silpa. Oleh karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang pihak terkait yang berkaitan dengan pencairan bansos, seperti Penjabat Bupati, Sekda KLU, Kabag Kesra, Kabag Hukum dan Dispenda. (ari)

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Masalah Sampah Godok Nama Pejabat TIM Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lombok Barat (Lobar) sedang melakukan persiapan mutasi yang menurut rencana digelar awal tahun ini. Tim baperjakat tengah menggodok nama-nama pejabat yang akan dimutasi oleh Plt Bupati. Mutasi yang akan digelar bulan Februari mendatang diperkirakan akan besar-besaran, sebab tidak saja pejabat eselon IV dan III saja yang akan digeser, namun jajaran eselon II juga akan terkena mutasi. ‘’Terkait jabatan eselon II yang lowong, akan ditunggu untuk pembentukan pansel. Sementara waktu jabatan kosong ini akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt),’’ tegas Sekda Lobar, HM Taufiq kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (6/1).

Menurutnya, mutasi akan dilakukan setelah semua laporan seperti Lakip, LPPD selesai dikerjakan oleh SKPD. Tujuannya, kinerja SKPD dalam menuntaskan laporan tidak terganggu. ‘’Diperkirakan mutasi bulan Februari,” ungkap sekda.

Saat ini, jelasnya, baperjakat sedang melakukan penggodokan terhadap pejabat yang akan dimutasi. Tentunya, setelah penggodokan selesai hasilnya diserahkan ke plt bupati untuk dikaji. Setelah itu, barulah ditentukan kapan waktu mutasi dilakukan.

Namun pertimbangannya tetap mengacu pada kebutuhan organisasi dan laporan, jika mengacu hal tersebut kemungkinan mutasi bisa dilakukan bulan Februari. (her) H. M. Taufiq (Suara NTB/dok)

Libatkan ’’Cyber Crime’’

Polisi Buru Penyebar Isu Bom di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) terus mendalami kasus penyeberan isu ancaman peledakan bom di salah satu restoran di wilayah Senggigi. Pihak Polres melibatkan Polda NTB menerjunkan tim Cyber Crime untuk melacak dan memburu pelaku yang diduga menyebar isu menyesatkan yang meresahkan masyarakat pada saat malam tahun baru. Sejauh ini, hasil pelacakan tim Polres belum menemukan pelaku dan keterlibatan kelompok tertentu.

Demikian disampaikan Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo, dikonfirmasi via telepon Rabu (6/1).

Tim ini, lanjutnya, masih melacak siapa yang menyebar informasi awal terkait isu selebaran berisi peledakan bom.

Pihaknya melacak informasi awal, lalu siapa yang menerima informasi sebelum menyebar luas. Menurutnya, rentetan informasi ini akan dilacak untuk mencari otak pelaku penyebar informasi.

Diberitakan sebelumnya pada malam pergantian tahun Jumat (1/1) lalu warga di wilayah Senggigi terganggu dengan adanya teror yang dilakukan oknum melalui selebaran yang berisi ancaman akan ada peledakan bom. Aparat Polres Lobar yang menerima informasi inipun langsung ke lokasi di salah satu restoran di Senggigi yang menurut informasi menerima informasi ini.

Anggota Polres di-backup aparat Polda menerjunkan tim penjinak bom ke lokasi untuk melakukan penyisiran di lokasi. Setelah dilakukan penyisiran, aparat tak menemukan adanya bom di lokasi. Polres Lobar pun tengah mengusut kasus ini, polres melacak pelaku yang menyebarkan informasi bohong, sehingga meresahkan masyarakat. (her) Winky Adhitya Kusumo (Suara NTB/dok)

Pengusulan Bupati Definitif

Pemkab Lobar Cari Informasi Kasasi Zaini Arony ke Denpasar Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Kabag Hukum Setda Lobar Bagus Dwipayana akan mendatangi keluarga terdakwa Bupati Lobar non aktif Dr. H. Zaini Arony, MPd, di Denpasar. Tujuannya mencari kebenaran informasi terkait langkah hukum kasasi yang akan dilakukan pihak keluarga terdakwa pascamenerima putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian terkait langkah hukum kasasi yang akan dilakukan pihak keluarga Zaini.

Ditemui di kantor Bupati Lobar, Rabu (6/1) Kabag Hukum Setda Lobar Bagus Dwipayana, mengaku, Kamis (7/ 1) berencana ke Denpasar untuk menemui pihak keluarga Zaini Arony. “Kami mau tanya langsung terkait apakah ada upaya kasasi yang akan dilakukan pihak keluarga,” terang Bagus Dwipayana.

Dijelaskan, pihaknya turun untuk memastikan apakah pihak Zaini Arony akan melakukan langkah Kasasi, sebab pemda perlu juga memperoleh kepastian terkait hal ini.

Pihaknya akan menemui pihak keluarga langsung untuk menanyakan perihal kasasi. Selain itu, pihaknya akan menemui PT Tipikor Denpasar untuk menanyakan perihal kapan putusan banding dikirim ke pihak keluarga Zaini.

Menurutnya, langkah kasasi ini berkaitan dengan pengusulan Plt Bupati sebagai bupati. Pasalnya, jika dalam tempo 14 hari setelah menerima putusan banding dari pengadilan pihak keluarga tak melakukan upaya kasasi, maka secara otomatis Plt Bupati bisa diusulkan oleh gubernur sebagai bupati definitif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena itu katanya, penting pemda mengetahui kepastian langkah hukum kasasi yang akan dilakukan oleh pihak keluarga Zaini Arony.

Sementara itu, pihak keluarga terdakwa Zaini Arony melalui putranya Nauvar Farinduan, menyatakan saat ini pihak keluarga masih pikir-pikir dan menimbang langkah hukum yang akan ditempuh setelah menerima putusan banding dari PT Tipikor Denpasar Bali. Pihak keluarga bersama Tim Pengacara terdakwa memanfaatkan sisa waktu 14 hari setelah menerima putusan untuk memikirkan apakah akan menempuh langkah hukum atau tidak. (her)

Penjabat Walikota Datangi Plt Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Aksi penghadangan kendaraan pengangkut sampah milik Kota Mataram ke TPA Kebon Kongok masih berlanjut hingga Rabu (6/1). Akibat aksi penghadangan oleh warga di tiga desa, yakni Desa Banyumulek, Lelede dan Suka Makmur kendaraan pengangkut sampah dari Kota Mataram terpaksa tidak bisa tembus ke TPA Kebon Kongok.

Setelah Selasa (5/1), Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, mendatangi Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, Rabu (6/1) giliran Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani yang mendatangi Plt Bupati Lobar. Kedatangan Penjabat Walikota ini tujuannya sama dengan Ketua DPRD Kota untuk membicarakan persoalan aksi pelarangan truk sampah Pemkot Mataram yang masuk ke TPA Kebon Kongok.

Kedatangan Penjabat Walikota ini didampingi Sekda Ir. H. L. Makmur Said, Kepala Bappeda, Lalu Martawang. Sedangkan Plt Bupati didampingi Sekda H. M Taufiq, Asisten I Setda Lobar Hj Baiq Eva N dan Camat Kediri, Humaidi.

Hadir pula Dirut PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini.

Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani yang dikonfirmasi mengatakan, terkait persoalan ini sudah ada solusi yang diperoleh. “Terkait perbaikan jalan akan diselesaikan di APBD

Perubahan,” kata Selly sembari menambahkan sudah ada pembicaraan terkait hal ini dengan Plt Bupati.

Ditempat yang sama, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid memastikan bahwa jalan itu akan dibangun dengan sistem patungan. Namun, berbeda dengan Selly, Fauzan hanya menyebut hanya Pemkot Mataram dan Pemprov NTB yang menyediakan anggaran dalam bentuk hibah.

“Kita tunggu anggaran pada APBD Perubahan,” jelasnya.

Mengacu dari hasil pertemuan itu, dia pun meminta Penjabat Walikota Mataram segera memerintahkan Dinas PU Kota Mataram menjalin komunikasi dengan Dinas PU Kabupaten Lobar. Selain itu, Dinas PU Provinsi NTB juga diharapkan turut serta dalam menyiapkan segala sesuatunya. Pihaknya juga akan akan bersurat ke tiga kepala desa yang melakukan protes. Surat itu akan juga akan menekankan terkait pembicaraan dengan Pemkot.

Kades Sukamakmur Sa-

(Suara NTB/her)

DATANGI - Penjabat Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani mendatangi Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid terkait persoalan pembuangan sampah di TPA Kebon Kongok, Rabu (6/1). harudin menyatakan, aksi warga ini dimulai sejak Kamis (31/12) hingga sekarang warga tetap ngotot melakukan aksi melarang kendaraan pengangkut sampah dari Kota Mataram melalui jalur tiga desa, termasuk Desa Sukamakmur. Aksi ini, jelasnya, akan tetap dilanjutkan sampai ada kesanggupan dari Pemda merealisasikan per-

Soal Klaim Lahan

(Suara NTB/kir)

AKSI - Warga terlibat ketegangan dengan petugas Pamdal Kampus IPDN NTB, saat aksi, Rabu (6/1). koordinator aksi. Terhadap pengambilalihan lahan secara sepihak, pihaknya juga sudah melapor kepada aparat penegak hukum, jika telah terjadi penggergahan lahan milik warga.

Sekitar satu jam aksi berlangsung, warga kemudian berusaha memasang plan kepemilikan lahan di depan pintu gerbang kampus. Aksi sempat dihalangi petugas Pamdal kampus, sehingga memicu ketegangan antara warga dengan petugas Pamdal kampus.

Guna mencegah bentrok, oleh aparat plang tetap dibiarkan berdiri hingga akhirnya warga menjadi tenang. Setelah puas menyampaikan aspirasinya, perlahan warga membubarkan diri. Adapun

petugas Pamdal kampus juga kembali ke pos pengamanannya. “Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan kembali lagi dengan jumlah masa yang jauh lebih banyak,” ancam Zuprihatin.

Sebelumnya Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, mengaku sangat menyayangkan adanya aksi di kampus IPDN NTB. Menurutnya, masih ada cara-cara yang lebih elegan yang bisa ditempuh oleh warga untuk menyelesaikan persoalan lahan ini dan tidak mesti dengan menggelar aksi demo. “Kalau memang warga punya bukti pendukung yang kuat, sebagai pemilik lahan silakan tempuh proses hukum,” ujarnya. (kir)

PPN Awang Direncanakan Beroperasi Tahun Ini Praya (Suara NTB) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Pujut Lombok Tengah (Loteng) tahun ini bakal mulai dioperasikan setelah pembangunan dermaga III yang merupakan dermaga utama, selesai.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Loteng, H. Maulana Razak, saat dikonfirmasi Suara NTB di DPRD Loteng, mengatakan, keberadaan dermaga III sangat vital. Karena dermaga itulah yang nantinya akan dijadikan tempat bersandar kapal-kapal berukuran besar dengan bobot di atas 30 Gross Ton (GT). “Dengan selesainya pembangunan dermaga III tersebut, sekarang PPN Awang sudah bisa dioperasikan,” sebutnya.

Meski demikian, ujarnya, operasionalnya belum dilakukan secara menyeluruh, karena masih adanya beberapa fasilitas pendukung yang sam-

membohongi masyarakat.

Khususnya Pemkot dan pemprov yang bertanggung jawab.

Apalagi Pemkot Mataram yang banyak menggunakan jalan untuk mengangkut sampah. Ia mengaku, imbas dari janji Pemda yang tak direalisasikan dirasakan kepala desa (kades). Pasalnya, masyarakat menilai kades bohong. (her)

Capaian Rendah dan Proyek Tak Tuntas

Warga dan Pamdal Kampus Nyaris Baku Hantam Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Rabu (6/12) kembali menggelar aksi demontrasi di depan kampus Institur Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) NTB. Aksi kali ini berlangsung panas. Akibatnya, petugas Pengaman Dalam (Pamdal) kampus sempat nyaris baku hantam dengan warga.

Beruntung aparat kepolisian bersama Satpol PP Loteng yang ikut melakukan pengamanan aksi berhasil melerai kedua belah pihak, sehingga bentrok yang tak diinginkan tidak sampai terjadi. Warga pun akhir memilih membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya. Kendati tidak ada satupun pejabat IPDN Kampus NTB yang keluar menemui warga.

Aksi warga dimulai sekitar pukul 10.00 wita. Sama seperti pada aksi sebelumnya, dengan membawa pengeras suara warga kembali menuntut pemerintah mengembalikan aset berupa lahan tempat kampus tersebut berdiri kepada warga selaku ahli waris. Pasalnya, status lahan tempat kampus IPDN NTB merupakan lahan milik warga.

Pasalnya, warga tidak pernah memindahkan maupun mengalihkan kepemilikan lahan. “Ini lahan kami. Karena kami tidak pernah menjual lahan ini,” klaim warga dalam orasinya.

“Jadi kami datang kesini (kampus IPDN) untuk mengambil apa yang menjadi hak kami,” tambah L. Zuprihatin, selaku

baikan jalan di tiga desa ini.

Setelah ada surat komitmen tersebut, barulah warga akan berhenti melakukan aksi penghadangan. Bagaimana dengan kesanggupan pemda menganggarkan pada APBDP tahun ini? Menurutnya tidak masalah dianggarkan pada APBDP asalkan janji itu direalisasikan. Ia berharap pemda jangan

pai saat ini belum selesai dikerjakan maupun belum tersedia. “Salah satu yang paling utama ialah pabrik es. Saat ini sudah siap, tinggal dioperasikan saja. Termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas pendukung utamanya lainnya juga sudah siap digunakan,’’ klaimnya.

Terhadap kekurangan fasilitas pendukung lainnya, secara bertahap akan disiapkan oleh pemerintah pusat, termasuk rencana perluasan area pelabuhan. Mengingat, luas area pelabuhan saat ini belum mencukupi untuk sekelas PPN, karena area yang sudah ada baru sekitar 9 hektar. Menurutnya, masih ada kekurangan 6 hektar lagi yang harus ditambah supaya bisa memenuhi standar luasan suatu PPN. Disinggung dukungan anggaran pembangunan lanjutan PPN Awang, Maulana mengaku belum memperoleh ke-

jelasan dari pemerintah pusat. Sedangkan dukungan dari daerah, tidak ada, karena status PPN Awang sudah ditangani pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.

Dan, kita harapkan pada APBN perubahan tahun ini ada kepastian dukungan dana dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dengan begitu, beberapa fasilitas pendukung yang masih kurang bisa segera terpenuhi.

Ditanya rencana pengoperasian secara penuh PPN Awang, ia juga mengaku belum bisa memastikan. Karena untuk pengoperasikan secara penuh, harus menunggu semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan tersedia.

“Kalau operasi penuh, nanti pusat yang akan menentukan.

Sementara itu, PPN Awang tetap bisa dioperasikan. Walaupun belum secara penuh,” tambah Maulana. (kir)

Kepala SKPD Terancam Digeser Giri Menang (Suara NTB) Hasil evaluasi yang dilakukan jajaran Pemkab Lombok Barat (Lobar) terhadap pengerjaan proyek fisik di Lobar, terdapat lima proyek fisik yang belum tuntas. Kepala SKPD yang menangani proyek ini pun diberikan peringatan. Pengerjaan proyek belum tuntas dan pencapaian keuangan akan menjadi salah bahan evaluasi pimpinan dalam hal ini Plt Bupati H. Fauzan Khalid, terhadap SKPD untuk mutasi awal tahun ini.

“Sampai akhir tahun ini ada lima pengerjaan proyek tidak tuntas. Proyek yang tidak selesai dan capaian kinerja akan jadi bahan pertimbangan mutasi selanjutnya. Apakah SKPD itu diberi kesempatan lagi atau tidak,” tegas Sekda HM Taufiq, Rabu (6/1).

Dijelaskan, hasil evaluasi

saat rapat pimpinan (rapim) lalu masih ada 11 SKPD yang rapor merah. 11 SKPD ini sudah dimintai komitmen untuk menuntaskan pada akhir tahun lalu. Dari 11 SKPD rapor merah ini juga ada yang bermasalah dari sisi pengerjaan proyek. Dari hasil evaluasi pengerjaan proyek baik skala besar dan kecil, terdapat lima proyek tidak tuntas tahun ini. Namun dari beberapa proyek ini, sesuai ketentuan Perbup dianggarkan lagi tahun 2016 ini.

Dirinya tidak tahu secara rinci di SKPD mana saja proyek yang masih belum selesai ini. Namun proyek ini ada yang besar dan kecil. Pemda telah memberlakukan sanksi bagi kontraktor yang mengerjakan proyek ini dengan menerapkan sistem denda dan teguran. (her)

Asosiasi Forum BPD Kembali Datangi BPMPD Giri Menang (Suara NTB) Anggota Asosiasi Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lombok Barat (Lobar) kembali mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Rabu (6/1).

Mereka mempertanyakan perihal pengukuhan forum BPD yang belum ada realisasinya hingga saat ini.

Ketua Forum BPD Lobar, Tajuddin, menjelaskan, pembentukan forum ini murni untuk membantu Pemda membangun Lobar bersama kades.

Namun nyatanya, pembentukan forum ini tak sepenuhnya didukung oleh BPMPD selaku leading sector pembina forum.

Setelah dibentuk forum ini, pengurus forum menyampaikan ke Plt Bupati terkait pembentukan forum. Plt Bupati dalam hal ini merespon baik dan langsung menginstruksikan kepala BPMPD segera mengukuhkan dan mengalokasikan dana untuk pengukuhan forum.

‘’Namun dalam perjalanannya, setelah dua bulan lamanya forum menunggu tindaklanjut dari BPMPD akan tetapi tidak ada realisasi,’’ kritiknya.

Setelah mendatangi Kantor BPMPD dan tidak berhasil bertemu kepala badan, anggota forum pun mendatangi Kepala Bagian Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana untuk mengkonfirmasi perihal SK. Dari penjelasan Kabag Hukum, sejauh ini belum ada koordinasi baik tertulis maupun lisan dari pihak BPMPD. Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPMPD Lobar, Ramadhan Haryanto menyatakan terkait pengukuhan forum BPD pihaknya telah bertemu dengan pengurus forum. Pihak pengurus diminta membuat tim panitia pengukuhan dan sudah dikonsultasikan ke Bagian Hukum. “Terkait SK forum itu tidak perlu, itu kajian Bagian Hukum, jadi tidak benar kami tidak menghambat pengukuhan forum desa, malah kami dukung,”kilahnya. (her)

(Suara NTB/her)

TANYAKAN - Forum BPD Lobar mendatangi kantor BPMPD menanyakan perihal pengukuhan forum yang lama tertunda, Rabu (6/1).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

Halaman 6

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Jadi Model, Sumbawa Diundang Presentasi di Konferensi KB Internasional

(Suara NTB/arn)

H. M. Ikhsan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa NTB dan Tuban Jawa Timur, dua daerah di Indonesia yang diundang

sekaligus menjadi pembicara pada konferensi program Keluarga Berencana (KB) dan Kependudukan tingkat dunia yang dihelat di Nusa Dua Bali pada 21 Januari mendatang.

Dalam hal ini Sumbawa akan diwakili Assisten Pemerintahan, Dr. H. M. Ikhsan M.Pd, yang juga Ketua Distrik Working Group (Kelompok Kerja) program KB Kependudukan di Sumbawa.

Kepada Suara NTB, H. M. Ikhsan menjelaskan, sebagai salah satu pembicara kehadirannya nanti di Konferensi tersebut untuk berbagi cerita sukses program KB Kependudukan di Sumbawa. Terutama kemajuan yang dicapai terkait program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang dianggap berhasil di daerah ini.

Bagaimana Sumbawa sebagai salah satu pilot project program

Kasus Tipilu

PT Mataram Tetap Vonis Bebas Fud Sumbawa Besar (Suara NTB) Terdakwa Fud Syaifudin (Wabup terpilih KSB) divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, seperti putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa sebelumnya. Terkait upaya banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa terkait kasus tindak pidana Pemilu (Tipilu).

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidum Feddy Hantyo Nugroho SH, Rabu (6/1) kemarin, menyatakan ber(Suara NTB/ind) dasarkan putusan Majelis Feddy Hantyo Nugroho Hakim PT Mataram, Senin 4 Januari 2016, dengan Hakim Ketua BW Charles Daunan S.H M.H, memvonis bebas Fud. Berdasarkan Nomor petikan putusannya 81/Pid. Sus. Pilkada/2015/ PT/ PTM PR dalam sidang terbuka untuk umum Selasa (5/1).

Sementara ini, lanjut Kasi Pidum, JPU masih menunggu secara resmi putusan tersebut disampaikan ke Kejaksaan untuk bisa dieksekusi. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding ke PT Mataram melalui Pengadilan Negeri Sumbawa. Terkait putusan bebas yang diberikan Majelis Hakim terhadap Fud. Dimana apa yang dilakukan Fud tidak terbukti seperti yang didakwakan JPU. JPU menuntut Fud Syaifuddin selama tiga bulan penjara dengan denda Rp 6 juta dan subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 187 ayat 2 juncto pasal 69 huruf b undang-undang RI nomor 68 tahun 2015 tentang perubahan atas undangundang RI nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yakni dengan sengaja menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon bupati dan atau partai politik. Namun upaya banding JPU ditolak. (ind)

Empat Pekerjaan Fisik Diberi Tambahan Waktu 50 Hari Taliwang (Suara NTB) Empat program fisik yang pekerjaannya tidak tuntas di tahun 2015 akan diberikan tambahan waktu oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Keempat pekerjaan fisik itu diantaranya, proyek pembangunan kantor Camat Brang Rea, proyek jembatan Bangkat Montet – Lamuntet, proyek jembatan Tua Nanga dan ruas jalan Tapir – Mantar di kecamatan Poto Tano.

“Uraiannya Dinas PU tadi ada empat pekerjaan yang akan diberikan tambahan waktu. Satu di bidang Bina Marga dan tiga di Cipta Karya,” jelas Ketua Komisi III DPRD KSB Dinata Putrawan, ST usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PU dan sejumlah dinas teknis lainnya guna mencari solusi penuntasan proyek yang tidak selesai di tahun 2015, Rabu (6/1) kemarin.

Ia mengatakan, Dinas PU melalui Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing proyek pekerjaan telah melakukan kajian sebelum memberikan tambahan waktu selama 50 hari kerja. Rekanan pun menyatakan kesanggupannya menyelesaikan pekerjaan dan bersedia dijatuhi denda per hari.

Diakuinya, dalam pertemuan pihaknya sempat mempertanyakan kepastian keempat proyek yang diberikan tambahan waktu tersebut akan benar-benar langsung bisa dimanfaatkan masyarakat nantinya. Termasuk memastikan adakah kewenangan pemerintah daerah dari sisi anggaran untuk mengalokasikan pembiayaannya di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016 nantinya.

“Untuk output-nya (hasil) Dinas PU menjaminnya.

Demikian juga soal pembiayaannya, menurut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) katanya juga bisa,” ungkap Dinata seraya menambahkan, dari keempat proyek fisik yang tidak bisa tuntas di tahun 2015 itu nilainya mencapai miliaran rupiah. “Anggarannya cukup besar.

Makanya kami minta pemerintah serius mengurusnya, sebab jangan sampai sudah diberikan tambahan waktu dan anggaran tapi hasilnya, pada akhirnya tidak bisa juga dinikmati oleh masyarakat,” sambung politisi PAN ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, untuk proyek jalan Tapir – Mantar Pemda KSB harus menalangi pembiayaan di APBD Murni 2016. Pasalnya proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 itu, anggarannya dikembalikan ke kas negara akibat tidak bisa diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan (2015). “Karena tidak bisa tuntas maka secara otomatis daerah mengembalikan anggarannya ke pusat. Dan untuk menyelesaikannya konsekuensi kita (KSB) harus membiayai sendiri di APBD,” tandasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

BELUM TUNTAS – Tampak bagian kiri bangunan Kantor Camat Brang Rea yang belum tuntas pengerjaannya.

KB Kependudukan mengembangkan MKJP dan program KB lainnya melalui penggunaan dana desa. Seiring mencuat pula desa Mapin Kebak Alas Barat sebagai “Kampung KB” dengan tingkat KB pria cukup tinggi.

Pemkab juga diadvokasi melahirkan Perbup No. 11 tahan 2015 tentang kewenangan beradasarkan asal usul dan local berskala desa. Dalam Perbup tersebut dicantumkan terkait penggunaan dana desa untuk membentuk Tim KB desa. Pihaknya juga mengadvokasi Camat, agar di setiap kecamatan dibentuk Tim KB kecamatan. “Kita juga berhasil menyiapkan tenaga operasional untuk memasang alat kontrasepsi. Sebab kendala KB selama ini, ketersediaan tenaga medis terlatih. Kita secara mandiri bisa menggelar pelatihan untuk bidan ter-

masuk yang bertugas di Puskesmas. Artinya ada jaringan pelatihan tenaga medis untuk petugas KB,”urainya.

Konferensi internasional ini dilaksanakan Yayasan Cipta Cara Padu (CCP) yang dananya didukung USAID. Program KB Kependudukan sudah berlangsung sejak lima tahun terakhir. Setelah exit program diharapkan ada keberlanjutannya. Untuk itulah di Sumbawa telah disiapkan Juknis Tim KB Desa. Sehingga nantinya meski progam berakhir, namun pembiyaaan program KB tetap berlanjut melalui dana desa, seiring meningkatnya dana desa. “Salah satu yang akan hadir pada konferensi di Bali nanti dari regional Afrika Barat, Tanzania dan Kenya,” sebutnya.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan (BKKBPP) Sumbawa, Ir. A. Yani, mengatakan, keberhasilan program KB Kependudukan di Sumbawa sudah beberapa kalii diganjar prestasi regional dan nasional.

Sebagai pilot project dan model percontohan di Indonesia.

Sekarang ini, mendapat pengakuan dari dunia dengan diundangnya Asisten Pemerintahan sebagai pembicara pada Konferensi KB Kependudukan Internasional di Bali. Pola strategis dan kemitraan serta advokasi yang dibangun mulai dari Pemkab, DPRD hingga ke tingkat Kecamatan dan desa telah membentuk keterpaduan program. Serta mempertajam kualitas program.

“Kampung KB telah terbentuk. Begitu pula tim KB desa dan koordinator tim kecamatan. Advokasi Kades bisa memasukkan program KB Kese-

hatan dalam APBDes. Ini tentu ada sharing komitmen dan sharing anggaran untuk menunjang program KB. Diperkuat regulasi yang ada, Perbup No 11 tahun 2015 yang juga memasukkan KB dan Kesehatan. Toh juga program ini milik desa,” ujarnya.

Harapannya, lanjut Yani, terjadi revitalisasi program pada 2016. Dengan langkah berikutnya menyiapkan Juknis tim KB desa, dengan keterlibatan semua pihak. Agar program KB dari hulu ke hilir menjadi milik kita bersama.

Rencanya Juknis Tim KB Desa akan diluncurkan pada Rakerda BKBPP. Agar setiap nomenklatur kegiatan KB bisa dimasukkan dalam APBDes. Atas upaya itulah Pemkab melalui Asisten Pemerintahan yang juga Ketua DWG menjadi pembicara pada Kon-

(Suara NTB/arn)

A. Yani ferensi internasional di Bali.

Termasuk pula diundang duta KB Sumbawa dari mahasiswa UTS, M. Isro Fajri (10 besar nasional). (arn/*)

Kejaksaan Tahan Tersangka Kasus Rumah Adat KSB Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap YS, tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Adat KSB, Rabu (6/1). Usai diperiksa, tersangka langsung ditahan pihak Kejaksaan.

Kajari Sumbawa, Paryono S.H, didampingi Kasi Pidsus Iwan Kurniawan S.H, dan Kasi Datun, Benny Daniel Purba, S.H,M.H, membenarkan adanya penahananan tersebut. Pihaknya melayangkan surat pemanggilan terhadap tersangka YS, Senin (4/1) dan yang bersangkutan memenuhi panggilan dan dilakukan pemeriksaan.

“Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan untuk mempercepat penyelesaian perkara ini, tersangka kita tahan,” imbuhnya.

Menurutnya YS akan ditahan selama 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan.

Namun Kajari membantah kalau penahanan tersebut ada kaitannya dengan demonstrasi yang dilakukan masyarakat KSB beberapa waktu lalu.

“Tidak ada kaitannya dengan itu. Apapun sudah saya bilang dari awal, semua perkara korup-

si sepanjang sudah ada alasan yang memang memungkinkan untuk ditahan akan saya tahan,” pungkas Kajari.

Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan. Tinggal melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Sambil menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Sejauh ini berkas perkara sudah selesai 75 persen. Pihaknya sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi-saksi.

Bahkan pada hari ini (kemarin) pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

“Nanti kalau ada yang masih kurang kita dalami lagi dalam masa penahanan ini,” tukasnya.

Pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya kemungkinan tersangka lainnya dalam perkara ini. Meskipun demikian pihaknya tetap akan melakukan pendalaman. Dalam penangan-

(Suara NTB/ind)

DITAHAN - Tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Adat KSB, YS yang didampingi pengacaranya saat ditahan. an semua perkara korupsi yang ditangani pihaknya, Kajari mengharapkan dukungan masyarakat baik Sumbawa Besar maupun KSB. Supaya penegakan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.

Pantauan Suara NTB, Ter-

sangka YS didampingi pengacaranya Sahrul Mustafa S.H, memenuhi panggilan Jaksa sekitar pukul 09.20 WITA. Terlihat beberapa keluarga YS menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan jaksa. Tepatnya sekitar pukul 17.40 Wita YS ke-

mudian resmi menjadi tahanan Kejaksaan. Tersangka dibawa ke Lapas Kelas II Sumbawa dikawal ketat aparat kepolisian.

Keluarga YS yang sudah menunggu di depan pintu kantor Kejari tampak menangis dan merangkul tersangka. (ind)

Pemda KSB Gelar Pemantapan Program Upsus Pertanian Pemkab Kucurkan Anggaran Rp 500 Juta AUYS Segera Digelar di UTS

Sumbawa Besar (Suara NTB) Forum ASEAN University Youth Summit (AUYS) Kedua, dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) sebagai tuan rumah rencananya digelar 24 Januari mendatang. Pemkab Sumbawa pun memberikan dukungan penuh berupa anggaran sebesar Rp 500 juta dari APBD 2016. Dengan harapan, kegiatan mahasiwa yang diikuti 10 negara ASEAN tersebut bisa menjadi promosi potensi wisata dan keunggulan daerah.

Asisten I Setda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan M.Pd, Rabu (6/ 12) kemarin, menyatakan, dana sebesar itu dianggarkan Pemkab karena kegiatan berskala regional ASEAN ini dianggap penting dan strategis mempromosikan Sumbawa melalui mahasiswa antar negara.

Awalnya, diharapkan Wakil Presiden RI yang akan membuka kegiatan dimaksud, namun ternyata tidak bisa, sehingga akan dibuka Gubernur NTB. “Terkait kepanitiaan

sepenuhnya diserahkan ke UTS. Rencananya peserta dari berbagai kampus di ASEAN akan tiba di Sumbawa pada Minggu 24 Januari dan Senin 25 Januari acara pembukaan.

Hanya selang beberapa hari dari peringatan HUT Sumbawa, 22 Januari,” terangnya.

Selain dukungan dana, Pemkab juga menyediakan fasilitas pertemuan lantai tiga kantor Bupati Sumbawa yang dinilai representatif. Serta mobil untuk antar jemput tamu ataupun peserta. Para peserta dari berbagai negara di ASEAN tersebut, dijadwalkan akan mengunjungi arena pacuan kuda dan sentra indusri kecil pembuatan permen susu kerbau di desa Penyaring kecamatan Moyo Utara.

Serta industry kerajinan tenun (Kre Sesek) di desa Pot kecamatan Moyo Hilir.

“Kalau masih sempat kemungkinan juga akan melihat desa Wisata Pemulung Desa Karang Dima Labuan Badas.

Koordinasinya nati langsung

dengan dinas teknis, Diskoperindag dan Disporabudpar.

Jadi konsepnya sangat sederhana,” kata H. Ikhsan.

Perhelatan AUYS kedua ini, setelah dalam AUYS pertama lalu di Universitas Utara Malaysia (UUM) 2015 lalu yang juga diikuti Suara NTB, UTS Indonesia didaulat sebagai tuan rumah. Dengan demikian terbuka peluang juga bagi mahasiswa kampus lain di Sumbawa dan NTB untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud.

Ketua Panitia AUYS dari UTS, M. Jihad menyebutkan sejuah ini jumlah peserta yang telah mendaftar sebanyak 369 orang dari berbagai kampus di ASEAN. Namun yang baru merampungkan biaya pendaftaran baru sekitar 100 orang lebih. Diprediski, banyak peserta yang akan langsung melakukan registrasi saat pelaksanaan kegiatan. “Saat ini kita fokus pada persiapan teknis, agar kegiatan ini sukses,” tukasnya. (arn)

Bantuan Aspirasi Dewan Mulai Dibagikan Taliwang (Suara NTB) Program bantuan aspirasi anggota DPRD Sumbawa Barat yang berada di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) setempat mulai dibagikan.

Bantuan berbagai jenis peralatan yang dibiayai dari APBD 2015 itu, sejak beberapa hari terakhir oleh Disperindagkop dan UMKM distribusikan secara bertahap dengan cara mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat penerima yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepala Disperindagkop dan UMKM KSB Ir. Lalu Azhar mengatakan, pihaknya menerapkan sistem kuota dalam menyalurkan barang bantuan aspirasi anggota DPRD tersebut. Caranya masyarakat yang tergabung dalam kelompok penerima diundang berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh dinas.

“Dalam sehari kita undang beberapa kelompok penerima.

Dan yang dapat undangan saja yang diharuskan datang

(Suara NTB/bug)

KURSI PLASTIK - Deretan ribuan kursi plastik salah satu bantuan aspirasi dewan yang tengah disalurkan Disperindagkop dan UMKM KSB pada hari tersebut,” katanya, Rabu (6/1) kemarin.

Menurut Azhar, setiap hari pihaknya menargetkan 50 kelompok penerima terlayani sehingga penyaluran dapat segera tuntas. “Target kita seminggu ini selesai,” paparnya.

Dijelaskannya, masyarakat atau kelompok masyarakat penerima bantuan aspirasi dewan itu tidak sembarangan. Mereka sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) yang

ditandatangani oleh penjabat bupati sesuai dengan kebutuhan barang yang dimohonkan.

“Ada juga yang datang protes karena tidak masuk sebagai penerima. Tapi kami nyatakan mereka bukan sebagai penerima karena memang tidak masuk dalam SK,” tegasnya seraya menambahkan selain SK penjabat bupati, calon penerima sebelumnya juga harus mendapat persetujuan anggota dewan pemilik bantuan aspirasi. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dalam rangka mensukseskan progran Upaya Khusus (Upsus) Pertanian tahun 2016, pemerintah Sumbawa Barat, Rabu (6/1) kemarin, menggelar kegiatan pemantapan.

Dalam kegiatan tersebut seluruh unsur yang terlibat dalam program Upsus turut hadir, diantaranya Penjabat Bupati KSB Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan), Badan Ketahanan Pangan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BKP5K), Disperindagkop dan UMKM, para tenaga penyuluh dan anggota TNI. Serta khusus hadir juga Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Nandang Sunandar, MT. Mewakili Kementan, Nandang Sunandar dalam sambutannya mengatakan dirinya dipercaya kementerian sebagai penanggung jawab program Upsus Pertanian Padi Jagung dan Kedelai (Pajale) untuk Provinsi NTB tahun 2016.

“Kehadiran saya di sini sekalian Kunker (kunjungan kerja) karena saya diberikan amanat mengawal untuk Provinsi NTB khususnya Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat,” terangnya.

Ia mengatakan, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi baik pemerintah maupun petani dalam mensukseskan program menuju kedaulatan pangan tersebut.

Salah satu tantangan alam di mana sepanjang tahun 2015, di sejumlah daerah terjadi keterlambatan kegiatan tanam yang disebabkan kondisi

cuaca yang tidak menentu.

“Turunnya hujan terlambat karena pengaruh el nino.

Ini yang paling banyak dihadapi petani kita, karena itu dalam workshop rangkaian acara ini akan kita bahas bersama penyuluh,” sebutnya.

Nandang berharap, sepanjang tahun 2016 nanti program Upsus Pajale di NTB khususnya di Sumbawa dan KSB dapat semakin baik. Hal ini tentunya ditandai dengan peningkatan produksi di banding tahun sebelumnya. “Program ini tujuannya untuk menyongsong kedaulatan pangan nasional. Jadi agenda ini harus sukses,” tegasnya.

Abdul Hakim menyebutkan, untuk mensukseskan program Upsus pertanian itu seluruh elemen harus bergandengan tangan. Terutama penyuluh dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku garda terdepan agar membuat inovasi, kreatif dan mandisi guna meningkatkan produksi ketiga tanaman program Upsus.

“Banyak persoalan di lapangan yang setiap hari dihadapi dan harus segera dituntaskan. Seperti misalnya permasalahan hama dan kelangkaan distribusi pupuk harus bisa diantisipasi. Termasuk juga yang terpenting berinovasi dalam teknologi untuk meningkatkan produksi,” ujarnya.

Abdul Hakim menyayangkan, belum maksimalnya tenaga penyuluh dikaryakan dalam rangka menyukseskan berbagai program pertanian. Misalnya penyuluh dan kelompok tani masih kurang diberi kepecayaan oleh bank dalam memperoleh permodalan. (bug)

(Suara NTB/bug)

FOTO BERSAMA - Penjabat Bupati KSB, H. Abdul Hakim dan Direktur Serealia Kementan Nandang Sunandar (baju hitam) foto bersama seluruh peserta kegiatan pemantapan Upsus.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

Halaman 7

APBD Belum Normal, Pilkades di Bima Ditunda

Sengketa Pilkada Diregister MK

KPU Dompu Siapkan Jawaban dan Bukti

Bima (Suara NTB) – Badan Pemerintahan Desa (BPMDes)Kabupaten Bima menginginkan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, di 58 Desa di Kabupaten setempat mulai digelar pada awal tahun ini. Hanya saja, hal itu menuai kendala pembiayaan. Pasalnya, APBD efektif dan normal digunakan pada akhir Februari mendatang.

Kepala BPMDes Kabupaten Bima, Abdul Wahab Usman, SH, kepada Suara NTB, Rabu (6/1) mengatakan, meskipun dana Pilkades dibiayai APBDes. Namun, Pilkades dipastikan tidak akan digelar bulan Januari ini. Sebab dana awal pembentukan panitia akan dibebankan pada A P B D Pemkab Bima.

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu siap menghadapi gugatan pasangan H Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH (OK) di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa hasil Pilkada Dompu. Gugatan yang diregister nomor 2 /PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 ini masih menunggu jadwal persidangan.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan jawaban atas gugatan pemohon sambil menunggu jadwal persidangan,” kata Agus Setiawan, SH Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Dompu kepada Suara NTB, Rabu (6/1) kemarin.

Agus Setiawan mengatakan, rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu pada 16 Desember 2015 lalu dihadiri oleh saksi pasangan Drs H Bambang M Yasin – Arifuddin, SH dan pasangan H Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH (OK). Proses rekapitulasi berlangsung aman dan tertib. Protes pun tidak ada, termasuk dari saksi pasangan OK. “Kita tetap siap dengan kondisi apa pun. Karena menjadi kewenangan hakim untuk melanjutkan persidangan ke tahap pemeriksaan berkas atau tidak,” tegasnya.

Dikatakan Agus, sidang sengketa hasil Pilkada di MK akan dilakukan secara maraton. Karenanya, jawaban dan bukti – bukti untuk memperkuat jawaban akan dipersiapkan di Jakarta. “Kita sekarang sudah berada di Jakarta menyiapkan jawaban, anggota yang lain sedang dalam perjalanan membawa bukti,” ungkapnya.

Agus juga membantah mempersulit saksi dari pasangan OK di TPS pada hari pencoblosan. Namun kejadian sebenarnya, di beberapa TPS petugas jeli dan melihat surat mandat saksi dari pasangan OK dikopi, sehingga diragukan.

Berbeda dengan saksi dari pasangan calon lain yang dicap basah.

“Tapi itu tidak berlangsung lama. Setelah diklarifikasi, KPPS akhirnya mempersilahkan saksi dari pasangan OK masuk ke TPS sebelum pencoblosan dilakukan,” jelasnya.

Ia juga membantah tudingan banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali yaitu menggunakan DPT dan KTP atau identitas lain. Penggunaan KTP atau identitas lain hanya bisa dilakukan di atas jam 12 siang pada TPS sesuai alamat. Itupun akan akan dicek dulu pada DPT dan terdaftar dalam DPT, maka akan dicatat sebagai pemilih dalam DPT. “Tidak bisa orang Dompu yang berladang ke Huu atau ke Manggelewa menggunakan hak pilihnya di tempatnya berladang,” katanya. Pemilih yang menggunakan hak pilih juga akan ditandai dengan tinta dan bertahan hingga 3 hari dan bahkan lebih. “Jadi tidak mungkin bisa menggunakan hak pilih lebih dari sekali,” tambahnya.

Gugatan pasangan OK di MK yang meminta pembatalan hasil Pilkada Dompu ini dikuasakan kepada Kasman Sangaji, SH. Dalam permohonannya disampaikan ada upaya sistematis, terstruktur dan massif dilakukan pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH yang menyimpang dari ketentuan Pilkada yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Seperti dugaan politik uang, PNS dan birokrasi yang memihak serta kebijakan Bambang M. Yasin sebelum berakhir masa jabatannya yang menguntungkan untuk kepentingan politik.

Selain itu, disampaikan ada praktik pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan itu terjadi pada daerah – daerah yang menjadi basis warga melakukan perladangan seperti di Kecamatan Manggelewa, Kempo, Huu, Pajo dan Woja. (ula)

“Maunya kami Januari ini, hanya saja APBD nya belum bisa digunakan hingga akhir Februari mendatang,” ucapnya.

Menurutnya, andai saja tahapan Pilkades mulai Januari ini, puluhan Desa yang lowong Kepala Desanya dipastikan akan terisi semua pada bulan Maret atau April mendatang. “Kemungkinan normal tahapannya awal Maret mendatang,” akunya.

Dia menyebutkan, sebanyak 58 Desa di Kabupaten Bima pada tahun 2016 ini akan menggelar Pilkades secara ser-

entak. Sesuai aturan, lanjutnya, jumlah calon yang maju minimal dua orang dan maksimal lima orang. “Tidak boleh lebih dari itu, jika kelebihan calon akan dites sehingga mendapat calon sesuai aturan,” sebutnya.

Misalnya, Kata dia, jika ada calon Kades yang lebih dari enam, tujuh atau delapan orang.

Pihaknya akan melakukan tes secara tertulis, dari hasil tersebut diketahui yang layak atau tidak hingga mendapatkan lima orang calon ideal.

Sementara jika ada calon yang maju sendiri, tidak akan diaklamasi karena saat ini pihaknya tengah membuat aturannya menjaga kemungkinan. “Biasanya tidak calon Kades satu orang, kalau lebih dari lima orang memang ada,” katanya.

Selain itu, masalah yang bisa saja terjadi saat Pilkades dan diatensi serius oleh pihaknya

karena kerap dipermasalahkan, yakni perolehan suara yang sama, akan dilihat dari perolehan suara merata. “Misalnya calon Si A menang di satu Dusun, namun calon B unggul merata dan perolehan suaranya sama.

Maka calon B yang ditetapkan pemenangnya,” tuturnya.

BMPDes setempat juga akan menyediakan kotak suara di semua dusun. Hal itu diyakini agar pelaksanaan Pilkades tetap aman dan lancar. “Kalau satu desa ada tiga dusun, jelas kotaknya suaranya tiga buah,” sambungnya.

Wahab menambahkan kendati Pilkades tidak akan digelar Januari ini. Namun pihaknya memastikan sekitar Bulan Juni semua Kades sudah siap dilantik dan bisa menjalankan tugasnya di Desa. “Targetnya kita Juni sudah dilantik,” pungkasnya. (uki)

Pol PP Tertibkan Lapak PKL di Lapangan Serasuba Kota Bima (Suara NTB) – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima, menertibkan PKL di sekitar Lapangan Merdeka (Serabuba) Kota Bima, Rabu (6/1). Hasilnya, puluhan lapak dibongkar dan diangkut menggunakan mobil operasional untuk dibawah ke Kantor setempat.

Kasat Pol PP Kota Bima, Hj. Misbah kepada Suara NTB, Rabu (6/1) mengatakan, pihaknya kerapkali mengingatkan kepada PKL tersebut, untuk tidak menjual dagangannya di sekitar area lapangan merdeka.

Pasalnya, hal itu akan mengganggu keindahan Kota Bima.

“Sejak adanya PKL di sekitar itu, sampah banyak yang berserakan,” ucapnya.

Kata dia, keberadaan lapak atau kios mini tersebut, juga membuat beberapa fasilitas publik rusak. Apalagi saat ini lapangan merdeka tengah ditata dan direkolasi menggunakan anggaran yang banyak. “Semestinya fasilitas publik harus dijaga bukan malah dirusak,” katanya.

Misbah mengklaim dalam penertiban lapak tersebut tidak mendapat perlawanan dari para PKL. Menurutnya para PKL tersebut mengakui bahwa yang mereka lakukannya itu merupakan perbuatan yang melanggar aturan.

“Tidak ada perlawanan, lagipula saat ditertibkan para PKL tidak berada di lokasi,” akunya.

Selain menertibkan lapak pada pagi harinya. Sat Pol PP setempat, juga berencana menertibkan para penjual dan pedagang dalam menjalankan usaha odong - odong, yang kerap memadati lapangan tersebut

Empat Unit Motor Raib Dalam Sehari Kota Bima (Suara NTB) – Memasuki awal tahun 2016, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) makin meningkat. Berdasarkan data Polres Bima Kota, dalam sehari empat orang warga melaporkan kehilangan motornya, akibat dibawa kabur pencuri, Selasa, (5/1).

Kasat Reskrim melalui KBO Sat Reskrim Polres Bima Kota, Ipda Masdidin SH, kepada Suara NTB, Rabu (6/1) mengatakan, beberapa warga telah melaporkan kehilangan kendaraan roda dua.

Diantaranya, kata dia, Dania (23) warga Kelurahan Paruga Kota Bima. Motor jenis supra fit berwarna hitam hilang dalam keadaan kunci stang, sekitar pukul 13.00 wita. “Kejadian ini bertempat di warung milik korban yang terletak di depan SDN 55 Kota Bima, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima,” katanya.

Masdidin menyebutkan, warga lain yang mengalami nasib serupa yakni Fikrin (43). Warga Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima ini melaporkan, jika motor jenis Mio berwarna putih miliknya, hilang saat terparkir di kosnya di Kelurahan setempat. “Sesuai laporan korban kejadiannya sekitar pukul 06.00 WITA,” sebutnya.

Lebih lanjut Masdidin mengungkapkan, salahseorang warga Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, H. Abdul Wahab (74), juga melaporkan kejadian yang sama. Satu motor raib, saat terparkir di pinggir jalan Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. “Peristiwanya sekitar pukul 08.00 wita, saat itu motor dalam keadaan terkunci stang,” sambungnya.

Selain itu, lanjutnya, satu orang warga juga menjadi korban curanmor, yakni Yusran (24) warga Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Korban melaporkan, motor Yamaha Mio Soul berwarna putih miliknya hilang di sekitar area SPBU Amahami Kota Bima, sekitar jam 22.30 wita.

Dari kasus curanmor tersebut, keempat korban mengalami kerugian mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Kini pihaknya tengah mengusut kasus tersebut. ”Kalau diakumulasikan kerugiannya mencapai Rp 46 juta. Sementara pelakunya masih dilidik,” pungkasnya. (uki)

DITERTIBKAN - Lapak pedagang kaki lima yang ditertibkan, Satpol PP Kota Bima, Rabu (6/1).

(Suara NTB/uki)

pada sore harinya. “Rata-rata pedagang dan pengusaha odong - odong tidak memiliki izin. Makanya akan kita tertibkan,” terangnya.

Misbah mengimbau kepada PKL untuk tidak menjual di se-

kitar area publik lantaran menyisakan banyak sampah yang akan mengganggu keindahan kota. Jika tidak pihaknya tidak akan segan-segan menertibkannya. “Kita tidak melarang orang menjual, namun harus tahu

tempat dan menjaga kebersihan,” tuturnya.

Dia menambahkan, puluhan lapak yang ditertibkan oleh pihaknya itu, semuanya akan diambil kembali oleh pemiliknya. Dengan catatan

harus menandatangi surat pernyataan, untuk tidak mengulangi perbuatannya. “Rombong atau lapak ini tetap diambil oleh pemiliknya, kita hanya amankan dan tertibkan saja,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Roma Irama Dibacok Pemkab Dompu Antisipasi Pemberhentian Massal Aparat Desa Saat Ujian Semester Dompu (Suara NTB) Penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengakui kebijakan penundaan proses pengangkatan aparatur Desa diambil menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pemberhentian dan pengangkatan aparatur Desa sesuai amanat PP No 43 tahun 2014. Pemerintah pusat juga tidak menghendaki adanya pergantian massal aparatur Desa.

“Direktur (penataan dan administrasi pemerintahan Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri) di Jakarta yang menangani masalah ini akan melakukan sosialisasi terkait Permendagri di Dompu pekan depan. Semua aparatur Desa, Kepala Desa dan Dewan akan kita libatkan dalam sosialisasi,” kata Agus Patria kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/1) kemarin.

Syarat perangkat desa serta mekanisme pemberhentian dan pengangkatan aparatur diatur dalam Permendagri yang akan disosialisasikan. Sehingga pihaknya mengeluarkan kebijakan agar Kepala Desa menunda proses pemberhentian dan pengangkatan aparatur Desa. Kebijakan ini diambil setelah diperintahkan kepala BPMPD melakukan konsultasi ke Kemdagri.

“Hasil konsultasi itu menjadi dasar untuk membuat diskresi. Diskresi itu perlu sepanjang untuk kemaslahatan orang banyak,” ungkapnya. Ia pun menambahkan, ada rencana pemberhentian besar – besaran aparatur Desa.

“Itulah yang tidak dikehendaki oleh pusat,” tambahnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Dompu, Sugeng Karyanto, SH yang dihubungi terkait SE Bupati Dompu nomor : 140/909/BPMPD/2015 tentang perangkat Desa tanggal 28 Desember 2015 mengungkapkan, akan mengeluarkan surat edaran baru untuk memperjelas surat sebelumnya. “Bupati akan kembali mengeluarkan surat edaran untuk memperjelas surat sebelumnya,” katanya.

Sugeng Karyanto juga membantah dugaan pihaknya mendapat keuntungan pribadi terkait penundaan pemberhentian perangkat Desa. Justru dirinya mengeluarkan uang pribadi untuk aparat Desa. “Kalau dibilang main mata, justru uang saya yang diberikan kepada

(Suara NTB/ula)

M Agus Patria mereka (perangkat Desa),” katanya.

Namun Sugeng mengaku, penundaan pemberhentian perangkat Desa hanya untuk keadilan. Karena perangkat Desa ini yang memperjuangkan lahirnya UU tentang Desa, tapi justru kepentingannya tidak diakomodir. Ia juga mengatakan, Perda No 2 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa yang mulai berlaku sejak April 2015 sebagai produk hukum hasil inisiatif Dewan.

“Ini kan perda inisiatif Dewan, bukan dari kita. Memang kita juga ikut membahasnya,” kata Sugeng yang seolah tidak sepakat dengan Perda No 2 tahun 2015 ini.

Kendati demikian, Sugeng mengatakan, Perda tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa tetap berlaku. Ketika ada pasalnya yang bertentangan dengan Permendagri, maka nantinya akan direvisi. “Perdanya sah, tetap berlaku. Kecuali ada pasalnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan dilakukan revisi,” katanya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Seorang Mahasiswa STKIP Bima, Roma Irama alias Oma (22), diduga dibacok inisial A warga Kecamatan Sape. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian leher dan kepala. Belum diketahui motif pembacokan mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling (BK) tersebut. Kasus pembacokan tersebut terjadi di halaman kampus setempat, Rabu (6/1) sekitar pukul 14.30 wita.

Security STKIP Bima, Ridwan kepada Suara NTB, mengaku, saat itu aktifitas kampus setempat sedang melakukan uji semester. Tiba-tiba ada teriakan dari dalam ruangan kampus dan melihat seorang laki-laki berlari memegang dua buah parang. “Saya melihat orang berlari sambil mengacungkan parang dan meminta kami minggir,” ujarnya Kata dia, korban diduga dibacok oleh pelaku saat sedang keluar dari ruangan. Korban sempat berlari dan dikejar pelaku hingga dibacok. “Korban terjatuh setelah dibacok. Terus pelaku berhasil

melarikan diri,” sebutnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Antonius F Gea membenarkan ada kejadian pembacokan terhadap korban Roma. Dia mengaku, pelaku pembacokan diduga berinisial A warga Kecamatan Sape. “Kami sedang melakukan penelusuran. Pelaku setelah membacok korban langsung melarikan diri,” katanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dia mengatakan, sudah mengerahkan sejumlah anggota untuk mencari keberdaan pelaku di sekitar wilayah Mande, Kecamatan Mpunda. Mengingat sesuai informasi, pelaku diketahui tinggal di salah satu kos di wilayah tersebut. “Kami cari dulu pelakunya. Korban saat ini sedang dirawat di RSUD Bima,” pungkasnya.

Informasi yang didapatkan Suara NTB menyebutkan, sekitar pukul 17.00 wita korban, telah menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka serius yang dialaminya. Hingga saat ini korban masih berada di kamar mayat RSUD setempat. (uki)

(Suara NTB/uki)

TKP - Petugas menunjukkan TKP pembacokan yang menimpa Mahasiswa STKIP Bima, Roma Irama alias Oma (22).

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Atlet PON Diadili Dukung Percepatan Pembangunan UPAYA percepatan pembangun di provinsi NTB, membutuhkan pemikiran yang komprehensif. Untuk itu, keberadaan Tim Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) yang dibentuk oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi, mendapat dukungan penuh dari kalangan DPRD NTB. “Jadi, upaya percepatan pembangunan di NTB ini, memerlukan pemikiran yang komprehensif. Nah jika Gubernur membentuk tim percepatan pembangunan itu, kita dukung. Karena kalau beliau mengadakan itu berarti dianggap perlu, dan per(Suara NTB/ndi) lu kita dorong, kita dukung, L. Darma Setiawan ndak perlu kita protes lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi I, DPRD NTB L. Darma Setiawan, SH. Menurut Darma, pembentukan TGP2D tentu sudah melalui pertimbangan yang matang dan kajian-kajian. Untuk itu, keanggotaan dari TGP2D tersebut perlu segera diisi. Tidak mungkin, lanjutnya Gubernur membuat tim hanya untuk menampung yang tidak mempunyai pekerjaan. Tentu, sebelumnya sudah melalui kajian-kajian.

Akan tetapi ia berharap, bahwa TGP2D bisa bekerja lebih serius untuk mencapai peningkatan upaya pembangunan di NTB. Sehingga berbagai persoalan di NTB seperti kemiskinan bisa cepat teratasi.

“Harapan saya, yang ditugaskan di sana itu agar lebih serius.

Mari kita bekerja untuk mendapatkan peningkatan, lebih-lebih PR terberat NTB saat ini adalah masalah kemiskinan,” ajaknya.

Dikatakan Darma, bahwa salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan di NTB karena minimnya lowongan pekerjaan. Untuk itu, ketika pemerintah mampu membuka lowongan pekerjaan, maka kemiskinan akan berkurang. Untuk itu segala upaya yang dilakukan untuk mempercepat upaya pembangunan di NTB, harus didukung oleh semua pihak.

“Justru itu, yang membuat angka kemiskinan itu meningkat, karena minimnya lowongan pekerjaan. Tapi ketika sudah dibuka semuanya, inilah yang akan mengubah angka kemiskinan kita itu. Tapi kalau kita tetap jalan di tempat saja, masyarakat akan tetap miskin terus. Oleh karena itu, segala upaya dan usaha pemerintah untuk mempercepat kemajuan daerah akan kita dukung. Karena itu guna pemerintah, harus berpikir untuk membangun,” pungkasnya. (ndi)

Ada Kelemahan Internal KASUS dugaan jambret yang dilakukan oknum anggota Brimob HS cukup membuat Mapolda NTB terpukul. Betapa tidak, kasus ini cukup mencoreng institusi Polri yang sudah semakin baik di mata masyarakat. Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono mengaku, masih ada saja kelemahan dalam pengawasan internal, sehingga akan terus dilakukan evaluasi.

“Memang pembinaan ke dalam masih ada kelemahan,” aku Kapolda, Rabu (6/1).

HS yang berpangkat Bripda dibantu kawannya karyawan hotel, BH, sebelumnya dihakimi massa (Suara NTB/ars) karena ketahuan menjamUmar Septono bret di jalan Sriwijaya, Mataram, Senin (4/1). Kasus itu terjadi sekitar pukul 22.50 Wita di depan kantor salah satu perusahaan pembiayaan di Mataram. Korban atas nama Yosi, warga Punia, yang berboncengan dengan Ika, warga Karang Tapen Mataram, dipepet oleh kedua pelaku ketika berada di atas kendaraan.

Pelaku yang menggunakan sepeda motor Supra X 125 bernopol DR 2461 BO tersebut kemudian menarik paksa tas yang dipakai korban. Kedua pelaku sempat diamankan di Yonif/742 Gebang Mataram.

Hasil komunikasi langsung Kapolda dengan HS, uang hasil jambret itu dipakai untuk membayar utang yang menumpuk. Rupanya tidak sampai di sana, HS rupanya doyan judi sabung ayam. Sehingga gajinya habis dipakai untuk perbuatan terlarang itu. “Itulah yang membuat dia nekat mencuri,” kata Kapolda.

Namun sebenarnya pembinaan terhadap HS sudah maksimal, karena aksi tindak pidana yang diduga dilakukannya bukan kali ini saja. Pimpinannya di Sat Brimob bahkan sudah sering menghukumnya ketika kedapatan bermain judi. “Sudah disuruh jungkir, disuruh lari, direndam, dipukul. Tapi memang anak ini bandel,” sesal Kapolda.

Kedepan kasus ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya, jangan sampai terulang. Pembinaan dan pengawasan ekstra ketat akan diupayakan, jangan sampai ada oknum yang mencoreng institusi yang dipimpinnya. (ars)

Diduga Terlibat Korupsi Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Wawan Ferdian Kusuma (26) harus berurusan dengan hukum. Ia terseret dalam pusaran dugaan korupsi bantuan rumah kumuh di Kabupaten Dompu. Dibalik kasus yang membelitnya, atlet PON Riau di cabor sepak bola ini berharap diberi kesempatan menjalani tahanan luar agar bisa ikut Liga Nusantara 17 Januari mendatang.

Wawan Rabu (6/1) menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi bantuan rumah kumuh dalam program Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014. Dia diadili bersama rekannya, Eko, dalam kapasitas sebagai Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dalam program bantuan rumah kumuh itu. Selain keduanya, ada terdakwa lainnya juga disidang bergiliran dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ruslan dan Damrun selaku Unit Pelaksana Kegiatan (UPK).

Usai sidang gedung Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram kemarin, JPU Joko, SH menyebut, para terdakwa diduga secara bersama sama terlibat dalam kasus pemberian bantuan rumah kumuh ke Desa Kwangko Kecamatan Hu’u Kabu-

paten Dompu. Anggaran seharusnya disalurkan ke 61 Kepala Keluarga (KK), dengan jatah masing masing Rp 7,5 juta. “Tapi tidak semua anggaran disalurkan, sehingga ditemukan selisih Rp 155.338.000. itulah kerugian negaranya,” kata Kasi Pidsus Kejari Dompu ini. Dakwaan didasarkan hasil penyidikan kasus itu. Dimana para terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga ditemukan kerugian negara.

Wawan dan rekannya Eko terlihat pasrah di kursi pesakitan. Sidang itu dipimpin Ketua Majelis hakim I Nyoman Wiguna, SH, MH, didampingi dua hakim ad hoc Fathur Rauzi, SH dan M. Idris M. Amin, SH. Ditemui Suara NTB usai sidang, Wawan mengaku kooperatif dan menyerahkan sepenu-

(Suara NTB/ars)

TERTUNDUK – atlet PON cabor sepak bola Wawan Ferdian Kusuma (kiri) bersama terdakwa Eko, tertunduk saat duduk di kursi sidang sembari mendengar dakwaan JPU. Mereka diadili dalam kasus dugaan korupsi bantuan rumah kumuh di Dompu. hnya proses hukum itu ke hakim pengadilan Tipikor.

Jiwanya di sepak bola tak bisa dipisahkan meski sudah dua pekan di balik jeruji besi Lapas Mataram dengan status tahanan titipan Kejari Dompu.

Meski tak sempat menjalani latihan selama proses hukum,

Juara Ton Tangkas

Danrem Ganjar Penghargaan Prajurit Yonif 742/SWY Mataram (Suara NTB) Kerja keras pasukan Yonif 742/SWY yang juara nasional lomba peleton tangkas beberapa waktu lalu, mendapat apresiasi dari Danrem 162/ WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede, ST, M.Si. Selasa (5/1) lalu, pasukan ini diganjar dengan penghargaan atas prestasinya yang mampu menggeser Mabes TNI dan sejumlah pasukan elit TNI Angkatan Darat lainnya se Indonesia.

Lomba ton tangkas itu berlangsung di arena Salam Kanci, Magelang Jawa Tengah, November lalu. Ada 15 Kodam dan dua divisi kostrad ikut dalam lomba. Sementara Yonif/742 mewakili Kodam IX Udayana, berhasil merebut piala setelah keluar sebagai juara umum.

Danrem dalam arahannya menyampaikan terimakasih kepada prajurit, khususnya Ton III Kipan C Yonif 742/SWY yang terjun dalam lomba. Selain itu, Danrem menekankan kepada seluruh prajurit Yonif 742/SWY untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, apalagi menyangkut dengan desersi dan penyalahgunaan narkoba. Karena pimp-

(Suara NTB/penrem)

PENGARAHAN - Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede saat memberi pengarahan kepada Pasukan Yonif/ 742 yang mendapat penghargaan setelah juara nasional lomba ton tangkas. inan TNI AD tidak akan pernah mentolerir atas pelanggaran pidana ini, karena bisa berujung pemecatan.

“Sebaliknya, yang harus ditonjolkan adalah prestasi,” sebut Danrem.

Selain itu Danrem juga mengingatkan kepada para anggota untuk selalu menjaga disiplin dan tatakrama dalam pergaulan terutama dalam berbicara. Danrem juga berharap ke depan para ang-

gota Yonif 742/SWY dan anggota jajaran Korem 162/WB lainnya dapat mencetak prestasi yang membanggakan dan menjalankan segala tugas yang diberikan dengan baik, demi kamajuan masyarakat, bangsa dan negara. Hadir dalam acara tersebut, Dandim 1606/Lobar, para Kasi Korem 162/WB, Danyonif 742/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, dan para Perwira Korem 162/WB. (ars/*)

Polisi Tembak Terduga Pelaku Begal Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim) melumpuhkan dua pelaku curas dengan menembakkan timah panas di kaki kedua pelaku. Kedua pelaku masing-masing IW dan MH berusaha melawan dan melarikan diri saat ditangkap petugas Selasa (5/1) malam lalu.

Kasatrekrim Polres Lotim, AKP Haris Dinzah kepada wartawan di Mapolres Lotim Rabu (6/1) kemarin menjelaskanm kedua pelaku ditangkap beberapa saat setelah melakukan aksinya di wilayah Lenek Kecamatan Aikmel sekitar pukul 08.00 Wita Selasa (5/1).

Dalam waktu kurang dari 1 x 12 jam, polisi langsung mengendus keberadaan pelaku dan mengejarnya sampai

di rumahnya. Pelaku curas dengan modus begal ini diketahui sudah beberapa kali melakukan aksi kriminal.

Sejumlah kasus yang terjadi diwilayah hukum Polres Lotim diakui bagian dari tindakan mereka.

Setelah beraksi, diharapkan aparat kepolisian sektor Labuhan Haji pelaku ini mengaku sebagai korban begal. Akan tetapi setelah setelah ditelusuri, pelaku ini bohong dan jadi modus dalam aksinya.

Selain IW dan MH, seorang rekannya berinisial HZ saat ini masih jadi buronan polisi. Catatan polisi, HZ yang juga warga Korleko ini merupakan residivis yang belum lama keluar dari penjara atas kasus yang sama.

Adapun modus aksi pada pelaku, menggunakan sepeda motor sengaja mendekati korbannya lalu mengancamnya

menggunakan senjata tajam.

Tidak jarang pelaku tega melukai korban-korbannya.

IR kepada wartawan mengaku baru dua kali beraksi. Termasuk aksinya pada malam tahun baru lalu di wilayah Lenek Lauq. IR merupakan salah seorang mantan TKI yang beralasan karena persoalan pelik ekonominya mengambil jalan pintas melakukan aksi kriminal. Senada dengan IR, MH juga seorang mantan TKI yang sering bolak balik negeri Jiran Malaysia.

Kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun kurungan penjara. Para pelaku yang terlihat tidak bisa berjalan akibat luka tembakan di kakinya kini harus mendekam di sel Mapolres Lotim guna mengikuti proses hukum lebih lanjut. (rus)

tapi dia mengaku merasa mampu untuk bermain membela daerahnya Kabupaten Dompu di pertandingan mendatang.

Wawan tercatat sebagai atlet sepak bola yang berkontribusi bagi sejumlah tim yang dibelanya. Pada PON Riau, dia menjadi utusan NTB. Meski

akhirnya pertandingan itu terhenti akibat konflik internal PSSI pusat. Dia juga tergabung dalam sejumlah skuad utama di sejumlah tim sepak bola papan atas di NTB. Bertahun tahun di tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Bima, Persebi. (ars)

Tersangka Rumah Kumuh Masuk DPO Mataram (Suara NTB) Setelah dinyatakan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), tersangka RS (56) semakin sulit ditemukan. Tim Pidsus Kejari Mataram bahkan harus memburunya sampai ke Fakfak Papua Barat.

Keberangkatan tim Pidsus setelah mendapat informasi tersangka kasus Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) ini berpindah tempat dan terakhir berada di Fakfak, Papua Barat.

“Tim Pidsus kejar ke sana, tapi hasilnya nihil,” kata Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo, SH kepada Suara NTB, Rabu (6/1).

Upaya identifikasi tersangka ke Papua pun tidak dilanjutkan. Tapi menurutnya tim tidak menyerah sampai di sana.

Karena pencarian akan terus dilakukan. “Kita masih akan telusuri terus ke daerah-daerah lain,” kata Fajar, namun tak menyebut daerah yang disasar.

Pada saatnya, ketika nanti

upaya pencarian tersangka masih sulit, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Tim Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung dipastikannya memiliki peralatan lengkap melacak tersangka yang kabur dan statusnya DPO. RS diketahui kabur saat akan dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka akhir 2015 lalu. Dia akan menjalani pemeriksaan tambahan untuk dilengkapi berkasnya sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Penanganan kasus ini sebenarnya berjalan lancar sejak tahap penyelidikan dan penyidikan awal Januari lalu. Bahkan Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH sudah mengkalkulasikan kerugian negara mencapai Rp 3 miliar lebih. Namun angka pasti kerugian, masih dihitung BPKP. Progres lain penanganan kasus ini, dua titik aset Ruslan di KLU sudah disita dan rencananya dilelang untuk pemulihan kerugian negara. (ars)

DPRD Kota Mataram Usulkan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram mengusulkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pengusulan tersebut berdasarkan SK penetapan pemenang Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Desember 2015 lalu.

Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH mengaku, akhir Desember lalu sudah menandatangani surat pengusulan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Kota Mataram 9 Desember lalu.

Usulan pelantikan disampaikan ke Mendagri melalui Pemerintah Provinsi. “Kalau tidak salah tanggal 28 Desember sudah saya tanda tangani bahkan sudah dikirim,” kata Didi Rabu (6/1).

Didi tidak berani memastikan apakah pelantikan Walikota definitif dilaksanakan akhir Januari mendatang. Tapi ditekankan, Dewan menjalankan

tugas sesuai ketentuan undang - undang yang mengamanahi Dewan untuk mengirim surat tentang pengusualan pelantikan kepala daerah.

Menurutnya, pelantikan kepala daerah permasalahan teknis dan tergantung Gubernur saja. SK pengesahan Walikota definitif menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri dan dipastikan harus diselesaikan dalam rentang waktu 20 hari.

Tinggal bagaimana lanjutnya, pemerintah provinsi berkoordinasi agar pelantikan bisa dipercepat.

Kesiapan pelantikan menurutnya adalah persoalan teknis.

Sementara anggaran tergantung dari eksekutif mengatur dan diajukan ke DPRD. “Anggaran tidak masalah. Tinggal eksekutif mengatur,” ujarnya.

Kemendagri menjadwalkan pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember, digelar paling cepat akhir Januari. Sedangkan, daerah yang bermasalah dijadwalkan pelantikan Bulan Maret. (cem)

Bocah 10 Tahun Diduga Dicabuli Ayah Tiri Mataram (Suara NTB) Seorang bocah 10 tahun, CI, diduga dicabuli ayah tirinya, AG, bersama tetangganya, SL di Puncang, Desa Kekait, Gunung Sari.

Setelah dilaporkan, warga yang mengetahui dan marah kemudian hendak menghakimi AG, Selasa (5/1) malam. Namun dapat segera dicegah oleh Wakapolres Mataram, Kompol Nyoman Baduarsa, SH, yang turun langsung ke lapangan bersama sejumlah aparat Polres Mataram dan Polsek Gunung Sari. Terduga pelaku SL telah diamankan terlebih dahulu pada siang harinya.

“Wakapolres turun sendiri mengevakuasi pelaku dari kerumunan massa. Sudah dikepung tapi kita segera jadi tameng untuk amankan pelaku,” terang Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, kepada wartawan seusai menghadiri video conference dengan sejumlah Kapolres jajaran, Rabu (6/1).

Ia menyebutkan, kasus terse-

but terkuak setelah tetangga korban lainnya, Zul bersama Bhabinkamtibmas Kekait melaporkan ke polisi tentang keluhan bocah kelas 4 SD tersebut.

Sebelumnya, pada saat di sekolah korban mengeluhkan sakit di bagian kemaluannya sehingga melaporkan kepada penjaga sekolah. Dari sana kepala sekolah kemudian meneruskannya ke Dikpora Lobar. Kemudian diputuskan melapor ke Unit PPA Satreskrim Polres Mataram setelah sebelumnya melakukan visum di RS Bhayangkara Mataram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban yang ditinggal ibu kandungnya untuk menjadi TKW ke Arab Saudi tersebut dipaksa melayani keinginan ayah tirinya saat ditinggal ibu tirinya menjaga warung. Disebutkan, AG beristri dua, salah satunya ibu kandung korban.

“Korban diancam agar tidak melaporkan kepada siapa-siapa mengenai perbuatannya,” ujar Kapolres.

Menurut pengakuan, AG sudah menunggu di kamar ketika didatangi korban pada hari Minggu (3/1) seusai acara Maulid. AG berkilah hanya mencium kening, hidung, dan pipi korban, sebagai bentuk kasih sayang orang tua pada anaknya.

Sementara SL, sering dikunjungi korban selama setahun terakhir dan terkadang memberi makan. SL mengaku sempat meraba bagian selangkangan korban sebanyak dua kali selain juga menciumi kening dan hidung korban.

Kapolres menegaskan, dalam menangani kasus ini pihaknya mengacu pada proses penyelidikan dan penyidikan yang saat ini sedang intensif dilakukan, termasuk hasil visum korban.

“Pengakuan pelaku itu saya anggap nol. Silahkan pelaku mengingkari, mau ngaku atau gak ngaku ya terserah itu kan haknya dia. Kita periksa bukti-bukti dan keterangan saksi, apakah ada kesesuaian dengan kronologi dan alibinya. Kan ada bukti

(Suara NTB/why)

DIPERIKSA – Terduga pelaku pencabulan AG, ayah tiri korban saat diperiksa penyidik di ruang unit PPA Polres Mataram, Rabu (6/1). visum, ada keterangan medis dari dokter forensik, apakah ada bekas robek baru apa robek lama, arah robekan sesuai arah jarum jam ke arah mana, biasanya kan gitu.

Kalau ada robekan baru ya jelas adanya pencabulan yang dilakukan,” jelas Kapolres. (why)

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Puncak ”Core Event” Bau Nyale Digelar 28 Februari Praya (Suara NTB) Perayaan puncak core event Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini diputuskan bakal digelar 28 Februari mendatang. Keputusan tersebut diambil dalam Sangkep Warige (rapat adat) yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, di Bencingah Agung Praya, Rabu (6/1) kemarin.

(Suara NTB/kir)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan tokoh adat Loteng dalam menentukan hari puncak perayan Bau Nyale di Bencingah Agung Praya, Rabu (6/1) kemarin.

Desa di Tempat Wisata Diminta Aktifkan Siskamling Praya (Suara NTB) Marakanya aksi kejahatan terhadap wisatawan, terutama wisatawan mancanegara belakangan ini disikapi desadesa yang berada di objek wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dengan mengaktifkan kembali siskamling.

Khususnya desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Pujut. Patroli terpadu antar warga dengan aparat keamanan pun mulai digalakkan.

“Semua itu dilakukan oleh masyarakat, dengan harapan bisa meminimalisir dan menangkap munculnya aksi kejahatan terhadap wisatawan di objek-objek wisata yang ada,” sebut Camat Pujut, L. Wirakse, kepada Suara NTB, Rabu (6/1) kemarin.

Ia mengatakan, isu keamanan bagi masyarakat di kawasan wisata memang mendapat perhatian khusus. Sehingga masyarakat dengan sangat antusias dan bersemangat jika diajak untuk ikut serta membantu menciptakan stabilitas keamanan. Karena masyarakat saat ini sudah mulai sadar, arti penting keberadaan wisatawan.

Diakuinya, untuk bisa menghilangkan aksi kejahatan jelas tidak mungkin. Tetapi paling tidak masyarakat sudah berupaya maksimal mendukung pengamanan obyek wisata. Dan, memang terbukti selama ini kejahatan kebanyakan terjadi di luar objek wisata. Karena di objek wisata keamanan sudah dijamin oleh masyarakat setempat.

“Lokasi objek wisata kita kan berjauhan. Nah diantara objek-objek wisata inilah para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi untuk beraksi,” terangnya. Sehingga yang perlu dipikirkan sekarang bagaimana bisa menjaga keamanan di luar objek wisata tersebut. Salah satunya dengan menggalakkan patroli.

Selain itu, upaya-upaya penyadaran kepada elemen masyarakat juga perlu ditingkatkan. Supaya bisa semakin menumbuhkan kesadaran dari masyarakat. “Dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat, penyadaran akan pentingnya keamanan demi mendukung pembangunan pariwisata tetap dilakukan. Baik pada pertemuan-pertemuan formal maupun pertemuan informal,” pungkas Wirakse. (kir)

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pemuka adat Loteng yang memang diakui punya keahlian dalam penanggalan sasak. Bersama pejabat lingkup Disbudpar Loteng.

Dalam prosesnya, tanggal puncak perayaan event budaya bertaraf nasional tersebut mengerucut pada dua opsi.

Pertama tanggal 27-28 Februari dan tanggal 28–29 Februari. Namun setelah para tokoh adat tersebut menggelar pertemuan tertutup, akhirnya diputuskan puncak perayaan core event Bau Nyale tanggal 27-28 Februari.

“Puncaknya tetap dihitung hari Minggu pagi atau tanggal 28 Februari. Karena di san-

Disbudpar Loteng Kembangkan Desa Wisata Baru Praya (Suara NTB) -

Guna mengenjot angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegera, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menyusun konsep sejumlah destinasi wisata baru.

Salah satu yang tengah digarap yakni desa wisata di wilayah Loteng bagian utara. Hal tersebut diungkapkan Kabid Pemasaran dan Promosi Disbudpar Loteng, H. Suhartono, S.Sos., Rabu (6/ 1) kemarin.

Dikatakannaya, selain kaya akan potensi wisata bahari, Loteng juga punya potensi besar di sektor wisata alam.

Potensi tersebut sampai saat ini belum digarap maksimal.

Padahal kalau bisa digarap maksimal, potensi wisata alam tersebut bisa menjadi destinasi wisata andalan. Selain destnasi wisata yang

sudah ada saat ini.

“Konsep desa wisata ini nantinya, ada satu desa yang dikemas khusus sebagai destinasi wisata. Dimana di desa itu nantinya wisatawan bisa melihat secara langsung aktivitas masyarakat tradisional suku sasak. Bahkan wisatawan bisa berinteraksi dan ikut beraktivitas langsung dengan kegiatan masyarakat di dalamnya,” terangnya.

Sehingga wisatawan bisa mengetahui seperti apa keseharian masyarakat tradisional suku Sasak di Loteng. Seperti aktivitas bertani. Mulai dari proses menanam padi, panen sampai proses padi menjadi beras. “Untuk fasilitas pendukung penginapan dan sebagainya, nanti akan memanfatkan rumah penduduk setempat,” tambah Suhartono.

Karena akan ditinggali wisatawan, tentu rumah-rumah

penduduk tersebut akan ditata terlebih dahulu. Supaya bisa lebih representatif sebagai tempat penginapan. Dan, tidak perlu yang mewah-mewah. Yang penting bersih dan tertata rapi.

Pasalnya yang dijual nantinya bukan kemewahan. Tetapi lebih pada sisi tradisionalnya.

Terkait desa wisata tersebut, sejumlah agen wisata sudah menyatakan minatnya untuk membawa tamunya untuk berkunjung. Bahkan beberapa waktu lalu, beberapa wisatawan asal Prancis mengaku berminat untuk berkunjung ke desa wisata tersebut.

“Mengingat peminat sudah cukup banyak, kita targetkan tahun ini desa wisata tersebut bisa terwujud,” timpalnya seraya menambahkan, untuk lokasi desa wisata masih dipertimbangkan. Tetapi kemungkinan besar di Desa Presak Batukliang Utara. (kir)

Sampah di Tempat Wisata Sebaiknya Dikelola Swasta Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah khususnya di tempat-tempat pariwisata merupakan persoalan klasik yang tak kunjung teratasi secara tuntas. Ada baiknya, masalah sampah dikelola oleh pihak swasta.

Mendengar kabar dari Gili Trawangan dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara, volume sampah sudah membeludak. Di Gili Trawangan, usai perayaan tahun baru, volume sampah mencapai 20 ton. Sedangkan di Gili Air, volume sampah yang lamban ditangani oleh mencapai 7 ton.

“Kalau di Trawangan, kita punya alat pengolahannya. Namun, ini masih sangat kurang. Kita hanya mampu mengolah 10 persen dari total keseluruhan sampah yang terproduksi,” beber Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) Sam Samba, kepada Suara NTB, via telpon, Rabu (6/1).

Pihaknya mengaku kewalahan menangani sampah tersebut. Sebab, lahan yang dibutuhkan untuk menampung sampah di pulau tersebut belum memadai. Disamping itu, alat pengolahan sampah yang dilakukan juga terbatas. Sementara, harga mesin pengolah sampah yang dioperasikannya juga lumayan mahal.

“Kita mengolah sampah ini menggunakan alat penggiling.

Kita kewalahan karena lahan untuk menampung sampahnya tidak memadai. Kita sampai mengangkut sampah menggunakan perahu yang memang diperuntukkan mengangkut sampah,” tegasnya.

Dikatakan, armada pengangkut sampah yang mereka miliki mampu mengangkut 15 ton sampah untuk dibawa ke daratan di Pulau Lombok. Kapasitas kapal pengangkut sampah tersebut lumayan besar sehingga sangat membantu mengatasi masalah sampah di Gili Trawangan.

Pengamat pariwisata Ir. Misbach Mulyadi berpendapat, tidak ada salahnya melimpahkan beban kerja pemda dalam mengatasi soal sampah kepada pihak swasta.

Menurutnya, masalah sampah utamanya kebersihan lingkungan harus mendapatkan perhatian khusus, lebih – lebih di kawasan pariwisata. Masalah sampah harus ditangani secara serius agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Para wisatawan tentu memburu suasana yang nyaman dan bersih. (met)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Bantuan Boat yang diserahkan kepada Pokdarwis Nyiur Melambai di Senggigi, Rabu (6/1) kemarin.

Disbudpar NTB Berikan Bantuan ’’Speedboat’’ Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak satu unit speedboat diserahkan kepada Pokdarwis Nyiur Melambai. Boat dengan kapasitas 10 orang ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pinggiran pantai. Selain itu, untuk meningkatkan angkutan menuju gili-gili yang menjadi destinasi wisata andalan NTB. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Faozal melalui Kabid Destinasi Ahyar Junaedi menyampaikan harapannya dengan pemberian bantuan boat tersebut. Disbudpar meminta penerima bantuan agar selalu memberikan laporan terkait penggunaan boat secara berkala. Hal ini bertujuan agar pemberian bantuan semacam ini dapat dievaluasi dan peruntukannya jelas.

Sebelum diserahkan, boat tersebut terlebih dahulu diujicoba sebanyak dua kali. Rute pertama melewati lembar sampai senggigi. Dan yang kedua melewati ujung Seraton ke Batu Layar. Setelah diuji, Disbudpar menganggap bahwa boat tersebut sudah siap untuk digunakan.

Sementara itu, Ketua Pokdarwis Nyiur Melambai Anang Taufik megaku sangat gembira. Sebab ia dan tujuh orang rekannya yang lain dapat menambah penghasilan mereka menggunakan boat itu.

“Itu sebenarnya rencana awal kita untuk antar jemput wisatawan, tapi berhubung surat izinnya dari Dushub belum keluar. Jadi sementara belum dapat digunakan, paling tidak hanya untuk antar tamu dinas saja,” imbuhnya.

Pemohonan bantuan ini sudah lama diajukan oleh Anang, namun baru sekarang dapat direalisasikan oleh Disbudpar. Meski demikian Anang sangat berterimakasih kepada Pemprov NTB karena telah memerhatikannya dan rekan-rekan yang lain.

Anang juga berjanji akan memberikan laporan secara berkala terkait penggunaan boat itu. Sehingga penggunaannya jelas, dan Disbudpar bisa mengambil tindakan tertentu berdasarkan laporan itu.

Pemberina bantuan boat bukan hanya dilakukan di Lombok Barat, namun juga dilakukan di Kota Bima. Satu kelompok di Lawata akan diberikan sebuah boat yang tujuannya agar perekonomian masyarakat dapat semakin berkembang. (lin)

alah nantinya, dipekirakan Nyale akan banyak keluar,” ungkap Kepala Disbudpar Loteng, H.L. Putria.

Diakuinya, dalam menentukan tanggal puncak perayaan core event tersebut, banyak pertimbangan yang digunakan. Mulai dari perhitungan tanggal sesuai penanggalan suku sasak. Hingga pertanda alam. Baik itu pertanda dari tanaman maupun pertanda dari laut.

Sehinggga dalam menentukan hari puncak perayaan, harus ada sangkep (pertemuan) dengan arah tokoh adat dari empat penjuru mata angin.

Dengan telah selesainya

penentuan hari puncak perayaan Bau Nyale tersebut, pemerintah daerah selanjutkan akan melakukan persiapan. Mengingat, perayaan sudah sangat dekat. Tidak ada waktu lagi bagi pemerintah daerah untuk santai. Karena pemerintah daerah menargetkan perayaan core event Bau Nyale tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Ia berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

Event ini diharapkan bisa menarik minat wisatawan.

Baik wisatawan domestik lebih-lebih wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Loteng. (kir)

Tidak Ada Penulis Seni Rupa di NTB Mataram (Suara NTB) – Setiap peristiwa kesenian penting untuk ditulis. Sebagai bahan catatan bagi generasi yang akan datang. Tidak hanya itu, dengan ditulisnya sebuah peristiwa kesenian, menjadikan peristiwa kesenian itu tidak menjadi seremonial belaka.

Namun, dalam dunia seni rupa di NTB, tidak ada penulis atau kritikus seni rupa yang mencatat peristiwa seni rupa.

Sehingga menyulitkan seseorang untuk menelusuri perkembangan seni rupa di NTB. “Sejauh ini di NTB, saya belum menemukan penulis atau kritikus seni rupa yang serius mengabdikan diri dalam kepenulisan seni rupa,” ujar Asta Tabibuddin. Asta Tabibuddin mengikuti Lokakarya Penulisan Seni Rupa di Jakarta pada tanggal 9 sampai 22 November lalu. Diadakan oleh Institut ruangrupa dan Dewan Kesenian Jakarta.

Asta menganggap keberadaan penulis seni rupa sangat penting. Karena penulis atau kritikus seni rupa berperan menjadi dokumenter pada suatu masa. Selain itu, ada wacana-wacana seni rupa yang harus dibahasakan. Menjadi sebuah dokumentasi untuk periode selanjutnya.

“Ini penting, karena banyak dari perupa yang tidak bisa membahasakan karyanya. Kehadiran penulis seni rupa, juga membuat karya seni rupa tidak luntur oleh waktu. Peran kritikus mengawetkan kejadian seni rupa agar tidak menguap,” ujar Asta, yang aktif di teater Sasentra dan SFN Labs.

Selain berfungsi sebagai pencatat dan membahasakan seni rupa. Kritikus juga berperan sebagai penghubung informasi seni rupa, antara orang-orang yang berada di seni rupa, atau

(Suara NTB/ist)

Asta Tabibuddin orang yang di luar seni rupa.

“Kritikus sebagai jembatan informasi dari orang-orang yang berada pada areal seni rupa atau siapapun yang ingin mengakses wacana seni rupa,” pungkas Asta.

Tidak adanya penulis seni rupa, membuatnya sangat kesulitan saat mencari referensi tentang sejarah seni rupa di NTB. Fenomena ini tidak hanya terjadi di NTB, melainkan juga terjadi di lingkup nasional.

Penulis atau kritikus seni rupa harus mampu melihat karya atau peristiwa seni rupa dengan objektif. Dicontohkan oleh Asta, dalam sebuah pameran seni rupa di sebuah galeri, kritikus berada di luar galeri itu.

Kurator dan seniman berada di dalam galeri. Sedangkan kritikus berposisi di luar itu.

“Ia menulis sesuai dengan sudut pandangnya mengenai fenomena kesenian yang terjadi. Menulis kritik itu, tentang apa yang dia amati di luar kurator dan seniman. Objektivitasnya diutamakan,” ujar Asta.

Asta kembali menegaskan, bahwa keberadaan penulis atau kritikus seni rupa harus ada. Jika tidak, peristiwa dan karya seni rupa hanya menjadi seremonial dan dianggap tidak terjadi apa-apa. (ron)

Kelas Wah

Menggali Seni Rupa di NTB Mataram (Suara NTB) Kondisi seni rupa di NTB masih belum hidup. Banyak pameran dilakukan, tetapi tidak ada kuratorial yang baik, untuk menjembatani antara perupa dan masyarakat agar pameran bisa diakses dan dimengerti oleh publik.

Itulah yang mendasari Komunitas Pasirputih, untuk mengadakan Kelas Wah yang berupa forum diskusi. Dengan menjadikan Ahmad “Dhoom” Rosidi dan Asta Tabibudin menjadi pembicara. Di akhir tahun lalu, mereka mengikuti workshop kuratorial dan penulisan seni rupa yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Institut Ruang Rupa.

“Duaoranginipenggiatsenidan aktivis kesenian. Kebetulan dua orang ini ikut workshop penulisan seni rupa di Jakarta. Forum diskusi ini memberikan ruang bagi

mereka untuk menyalurkan kemampuan dan apa yang mereka dapatkan ketika mengikuti workshop lalu,” ujar Manajer Program Komuitas Pasirputih, Muhammad Sibawaihi, Rabu (6/1).

Kondisi seni rupa di NTB saat ini, yang bagi Siba masih belum baik, akan coba didiskusikan di Kelas Wah. Rencananya forum diskusi ini akan diadakan Minggu (10/1) nanti di Kantor Pasirputih, Dusun Karang Baru, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.

Melalui kelas ini, diharapkan pegiat di Komunitas Pasirputih dan masyarakat dapat terbiasa berdiskusi. Sekaligus bisa memahami tentang isu-isu kesenian.

Juga dapat memberikan sumbangsih bagi kesenian di Lombok dan NTB secara umum. (ron)

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Lulus Magister Siap Mengabdi SETELAH lulus studi magister pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang, Sukarman Hadi Jaya Putra, S.Pdi, M.Si, kini siap memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Salah satu keinginan terbesarnya saat ini adalah ingin membuat pakan ternak yang mampu membuat unggas dan ternak lainnya mampu menghasilkan dua telur sehari.

Keinginan besar tersebut, lanjutnya, sudah melalui uji penelitian yang telah dipublikasi pada jurnal internasional. Tekniknya suplemen tertentu nantinya akan dicampur dengan pakan standar unggas dengan konsentrasi tertentu. Suplemen tersebut berfungsi untuk meningkatkan kerja hepar (hati).

“Tujuannya untuk meningkatkan kinerja hati atau gelar dalam memproduksi penyusun telur,” terangnya.

Diakuinya, produksi telur dapat meningkat, dalam sehari satu ekor unggas dapat bertelur hingga dua butir telur. Selain itu, kualitas telur yang dihasilkan juga sangat bagus dengan kadar kolesterol rendah.

“Ini tidak mengganggu unggas, karena hormon yang dibutuhkan telur juga meningkat dengan adanya senyawa pada suplemen tersebut. Jadi saluran organ reproduksi juga lebih kuat,” terangnya.

Bagi Sukarman, pengabdian ke tengah-tengah masyarakat merupakan tanggung jawab sosialakademik. Untuk itu, ia ingin kerja-kerja sosial seperti ini mampu bermanfaat bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

“Peternak harus merasakan manfaat dari perkembangan teknologi ini, tentu dengan harapan agar tingkat kesejahteraan para peternak dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup mereka,” terang pria asal Lombok Timur ini. (dys)

Sukarman Hadi Jaya Putra (Suara NTB/ist)

Tambah Penghasilan, Guru Honorer Usaha Jamur Tiram Selong (Suara NTB) Tahun baru 2016 sudah lewat memasuki seminggu. Semua hal yang telah berlalu di tahun 2015 hanya bisa dikenang. Ini saatnya memulai hal-hal baik yang baru, baik itu masalah pribadi maupun pekerjaan.

Paisal Lutpy, guru honorer yang mengajar di SD-SMP Satap 1 Pringgabaya Lombok Timur (Lotim) siap move on di tahun 2016.

Mengajar sejak empat tahun lalu dengan honor yang tak bisa dikatakaan cukup untuk kehidupan keluarganya, Paisal memilih untuk menjalankan usaha sebagai petani jamur tiram untuk menambah penghasilan sebagai guru honor yang serba pas-pasan.

Di awal Desember, pria berusaia 25 tahun ini mulai mencoba merintis usaha jamur tiram dengan dua orang rekannya.

Meski awalnya merasa sulit, semakin hari Paisal mulai terbiasa. Tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai guru di sekolah, Paisal berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang diembannya.

“Sebagai manusia kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan, bertani saya kerjakan setelah selesai tugas di sekolah, sisanya dibantu oleh dua kawan saya,” terangnya menjelaskan.

Awal januari Paisal memanen hasil bertani jamur tiramnya, hasilnya sungguh di luar dugaan. Usaha ini memberikan pemasukan baginya tiap bulan. Nilainya pun jauh dari gaji honor yang diterima tiap sekali dalam tiga bulan tersebut. “Kalau dulu sebelum ada hasil jamur tiram ini, bisa dikatakan gali lobang tutup lobang. Honor sudah habis duluan sebelum masuk ke kantong”.

Kini di tahun 2016, Paisal siap move on menjadi seorang guru honorer sekaligus petani jamur tiram. Ia ingin agar ke depan usaha yang sedang ia rintis bisa memberikan manfaat tidak hanya baginya sendiri tapi juga masyarakat sekitar.

“Insya Allah di panen yang ke dua akan saya kreasikan olahan jamur tiram dengan berbagai varian rasa, semoga berhasil. Intinya kita harus bisa kretif dan inovatif, jangan galau melulu dengan kondisi yang ada dan tidak berpasrah dengan keadaan,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/use)

SDN 2 Labuapi Siapkan Siswa di Cabang Olahraga Giri Menang (Suara NTB) Memiliki siswa berprestasi yang bisa mengharumkan nama sekolah merupakan kebanggaan setiap kepala sekolah (kepsek). Hal inilah yang tengah diprogramkan Kepala SDN 2 Labuapi Lombok Barat dengan mempersiapkan siswa untuk meminati olah raga.

Kepala SDN 2 Labuapi, Muazzam S.pd yang dikonfirmasi, Rabu (6/1) siang, menyebutkan awal tahun 2016 ini ada beberapa program yang akan dicanangkan oleh pihaknya untuk meningkatkan prestasi baik di bidang akademis maupun non akademis. Apalagi, sekolah yang terletak di jalan lintas negara ini masih minim prestasi. Bahkan, Rabu pagi, untuk terlaksanannya program ini, dirinya telah memberikan pembinaan dan membangun motivasi kepada para guru setempat.

Disebutkannya untuk program non akademis, sekolah berencana mencetak siswa berprestasi melalui olahraga tenis meja. Pihaknya optimis, pasalnya salah seorang guru olahraganya juga merupakan guru yang berprestasi setelah menjuarai lomba tenis meja dalam ajang Porseni tingkat Lombok Barat beberapa waktu lalu. “Siswanya kita akan pilih dan dilatih terus-menerus,” tutur Muazzam.

Pihaknya memiliki target, siswa yang akan dilatih tersebut akan dijaring sejak kelas 3 maupun kelas 4 dengan harapan saat di kelas 5 bisa mewakili sekolah untuk event O2SN maupun lainnya. “Mudah-mudahan O2SN tahun depan, siswa di sini sudah bisa mewakili sekolah,” tandasnya.

Sementara itu untuk bidang akademis, sekolah memiliki program untuk siswa agar bisa mengikuti olimpiade sains IPA maupun Matematika. Para siswa, para siswa yang memiliki minat dan kemampuan di bidang tersebut akan dididik oleh para guru. Tentunya awal tahun 2016, ini merupakan titik awal dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya. Sedikit dijelaskannya, jumlah siswa SDN 2 tercatat sebanyak 146 anak.

Sementara pada UN lalu, sekolah setempat memiliki kelulusan siswa 100 persen.(use) Muazzam

(Suara NTB/ist)

GAMES DAN HADIAH - Hilo dan Nutrisari bekerjasama dengan Harian Suara NTB menggelar games atau permainan bagi siswa dan guru di SDN 05 Cakranegara, Rabu (6/1). Acara yang bertema Beli Nutrisari dan Hilo di Kantin Sekolah, Bawa Pulang Hadiah Sepeda dan Peralatan Sekolah ini mendapat sambutan serius dari siswa dan guru. Dalam event ini, Titan, siswa Kelas 4 SDN 05 Cakranegara mendapat hadiah sepeda dari Nutrisari dan Hilo yang diserahkan langsung Marketing Promotion Nutrisari dan Hilo Area NTB Vito Dwiki.

Penerapan Kurikulum 2013 Harus Didukung Referensi dan IT Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok TImur (Lotim) mendukung program pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) RI yang menargetkan penerapan Kurikulum 2013 100 persen tahun 2019 mendatang. ‘’Itu semua tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti referensi dan IT. Untuk pengadaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut bisa diposisikan,’’ ungkap Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini pada Suara NTB, Rabu (6/1).

Menurutnya, diarahkannya sebagian dana BOS untuk pengadaan referensi dan IT sebagai faktor pendukung dalam menerapkan kurikulum 2013, karena saat ini sudah tidak ada lagi pelelangan seperti tahun 2014 lalu. Sehingga, katanya, Kemendikbud mengarahkan supaya dana BOS diposisikan untuk membeli referensi dan IT. Selain itu, katanya, alasan diarahkannya sekolah melakukan pengadaan IT, karena ke depan pendidikan di Indonesia akan berbasis online. ‘’Saat ini pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2019 sekolah-sekolah di Indonesia khususnya tingkat SD dan SMP 100 persen harus menggunakan Kurikul u m 2013.

M. Zaini

Untuk mendukung penerapan Kurikulum 2013 itu, tentunya harus ada referensi termasuk IT,’’ harapnya.

Saat ini, ujarnya, belum semua sekolah khususnya di Lotim belum memiliki sarana pendukung seperti itu, sehingga, pemerintah mengarahkan dana BOS diposisikan untuk pengadaan referensi dan IT. Sebelumnya, Zaini mengungkapkan bahwa untuk merealisasikan target peng-

gunaan kurikulum 2013 secara menyeluruh pada tahun 2019 terhadap 213 sekolah untuk tingkat SMP dan 716 untuk tingkat SD, sejak tahun 2014 Dikpora Lotim sudah melakukan pendataan dan penerapan bagi sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 baik di tingkat SD maupun SMP sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat.

Di tahun 2014, Dikpora Lotim sudah merealisasikan penggunaan program pusat terkait penerapan Kurikulum 2013 sebanyak, 10 persen.

Pada tahun 2015 sebanyak 15 persen, dan ditahun 2016 nanti sebanyak 25 persen. Tahun 2017 target sekolah yang akan menggunakan kurikulum 2013 sebanyak 25 persen dan pada tahun 2018 realisasi sekolah dalam penerapan kurikulum 2013 sebanyak 25 persen. Sehingga, katanya, pada tahun 2019 sekolah di Lotim yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 100 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah pusat. (yon) (Suara NTB/dok)

Maulid, Efektif Bangun Generasi Emas NTB Mataram (Suara NTB) Momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dinilai sangat efektif dalam membangun generasi emas NTB. Hal itu dikarenakan hampir sebagian besar masyarakat NTB senantiasa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan beragam kegiatan bermanfaat.

Pengamat Pendidikan dari Samalas Institute, Badrun AlAfghani menyebut kebiasaan masyarakat NTB dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung telah memberikan nilai lebih bagi perkembangan masyarakat NTB. Tak hanya dari aspek ekonomi yang menggairahkan saat momen Maulid Nabi Muhammad SAW datang, namun juga berefek pada upaya membangun generasi emas NTB melalui beragam kegiatan dan lomba.

“Kita tidak sadar, momen ini memberikan pelajaran

banyak bahwa membangun generasi itu cukup dengan menggunakan pendekatan kultural seperti perayaan maulid ini,” terangnya, Rabu (6/1).

Menurut Badrun, agenda tahunan ini masih luput dari perhatian pemerintah sebagai cara membangun karakter generasi emas melalui pendekatan kearifan loka local wisdom. Itu terlihat dari tidak tertatanya grand design dari lomba-lomba yang digelar di setiap kampung. Padahal, kata Badrun, jika ditata dengan baik tidak menutup kemungkinan lewat lombalomba seperti Tahfizul Qur’an, puitisasi, cerdas cermat, lomba azan dan lain sebagainya akan dapat melahirkan generasi berkarakter sekaligus generasi cerdas sebagaimana yang kita impikan selama ini.

“Coba bayangkan setiap tempat itu punya cara beragam dan lomba beragam, sebenarnya tak perlu membuat

program macam-macam pemerintah ini, cukup dengan pendekatan kultural perayaan maulid seperti ini juga bisa, tidak berbiaya banyak, tinggal ditata saja,”,jelasnya.

Selain itu, kata Badrun, perayaan maulid dapat dikemas sebagai bentuk pembinaan terhadap generasi-generasi ke depan. Karena dalam praktiknya, setiap desa yang menyelengarakan maulid, senantiasa menggelar lomba antar kampung. Dari situ, pemerintah bisa melakukan pembinaan mulai dari tingkat kampung, tingkat desa, sampai pada tingkat kabupaten setiap tahun. “Nah ini kan kalau ditata seperti itu bisa bagus sekali”.

Selain itu, yang lebih menggembirakan lagi ialah upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan kultural atas apa yang dilakukan masyarakat sekitar sehingga tingkat antusiasme dan partisipasi masyarakat juga akan tinggi. (dys)

Dikpora Lotim Siap Tunjuk Satu Sekolah Rujukan Selong (Suara NTB) Mengacu pada keinginan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengarahkan masing-masing kabupaten/kota memiliki sekolah rujukan khususnya tingkat SMP disambut baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim. Pasalnya, langkah ini sangat efektif untuk menjadi sample sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lainnya di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.

Kepada Suara NTB, Rabu (6/ 1), Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini mengatakan, sekolah yang akan dijadikan sebagai sekolah rujukan akan membawahi sedikitnya lima sekolah. Selain itu, sekolah ini akan menjadi contoh dan menjadi pemecah masalah pendidikan yang terjadi di masingmasing-masing kabupaten/kota.

Menurutnya, sekolah yang akan dijadikan sebagai sekolah rujukan di Lotim adalah sekolah yang benar-benar aktif dan memiliki sejumlah keunggulan maupun prestasi, karena akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya khususnya yang ada di Lotim.

“Sekolah rujukan itu akan menjadi sampel dan harus bisa menjadi contoh bagi sekolah

yang lain serta dapat memecahkan masalah dunia pendidikan di masing-masing daerah. Itulah yang diinginkan oleh pemerintah pusat supaya satu kabupaten/kota itu memiliki satu sekolah rujukan,” ujarnya.

Selain itu, untuk mendukung pemecahan masalah pendidikan yang terjadi, sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan oleh masing-masing kabupaten/kota, (Dikpora,red). Setiap sekolah rujukan itu akan diberikan bantuan IT berupa komputer sebanyak 32 unit oleh pemerintah pusat. Bantuan komputer yang diberikan oleh pemerintah itu akan digunakan langsung belajar oleh siswa maupun untuk kebutuhan sekolah. Sehingga, tahun depan semua sekolah diperkenankan mengalokasikan BOS untuk pembelian masing-masing 5 unit komputer.

“Tahun depan itu, satu sekolah diperkenankan menggarahkan BOS untuk pembelian 5 unit komputer oleh masing-masing sekolah. Bisa dibayangkan bahwa dari 36.800 SMP yang ada di Indonesia jika rata-rata membeli 5 unit komputer akan mampu menutupi segala kebutuhan yang ada di setiap sekolahnya masing-masing. Sehingga, ke depan sekolah setingkat SMP akan bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK),’’ klaimnya. (yon)

Disiplin, Cara Membentuk Karakter Siswa Mataram (Suara NTB) Disiplin merupakan cara untuk membentuk karakter siswa. Agar para siswa terbiasa menghargai waktu.

“Kalau untuk membentuk kedisiplinan, kami usahakan siswa datang tepat waktu. Itu dapat membentuk karakter siswa. Datang tepat waktu, membuat orang menghargai waktu,” ujar Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Kesuma Mataram, Ary Priyo Rinowo, SPd, yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/1).

Menurut Rino—panggilannya, dengan kedisiplinan ini memberikan efek positif yang bermacam-macam bagi siswa.

Kedisiplinan itu juga terimplementasikan dalam proses belajar mengajar di kelas setiap harinya.

“Semua terintegrasi dalam pembiasaan di mata pelajaran sehari-hari. Karena memang dalam kurikulum, tidak ada mata pelajaran khusus yang mengatur tentang pendidikan karakter. Tentang kedisiplinan harus diajarkan oleh guru-guru saat proses belajar mengajar sehari-hari,” terang Rino.

Ia juga menyampaikan, selain kedisiplinan yang coba diterapkan, SMAK Kesuma juga memberikan pelayanan yang baik kepada orang tua siswa. Terutama menjalin relasi yang baik dengan orang tua siswa.

Selain itu, untuk mengem-

(Suara NTB/ron)

Ary Priyo Rinowo bangkan minat dan bakat siswa, pengembangan ekstra kurikuler. Apalagi animo siswa saat ini, kata Rino, semakin tinggi untuk mengikuti ekstra kurikuler. Ditunjukkan dengan prestasi yang semakin banyak diraih oleh para siswa SMAK Kesuma. Hal ini tidak terlepas juga untuk pembentukan karakter siswa.

“Kami melihat ekskul sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendidikan karakter.

Selain dapat membawa nama baik sekolah, melalui keikutsertaan di perlombaan atau kejuaraan, juga untuk mengembangkan diri para siswa,” ujarnya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Capital One Cup Rabu, 6 Januari 2016 04.00 Stoke City 0 - 1 Liverpool

Jadwal Pertandingan Sepak Bola FA Cup Sabtu, 9 Januari 2016 03.55 Exeter City vs Liverpool @beIn Sport 1 23.00 Arsenal vs Sunderland @beIn Sport 1 23.00 Norwich vs Man City Minggu, 10 Januari 2016 01.30 Man United vs Sheff Wednesday @beIn Sport 1 22.00 Chelsea vs Scunthorpe United @beIn Sport 1 24.00 Tottenham Hotspur vs Leicester City @beIn Sport 1 La Liga Spanyol Sabtu, 9 Januari 2016 23.00 Barcelona vs Granada @RCTI Minggu, 10 Januari 2016 03.30 Real Madrid vs Deportivo la Coruna @Festival 23.00 Real Sociedad vs Valencia @Festival Senin, 11 Januari 2016 03.30 Celta Vigo vs Atletico Madrid @Festival Serie A Italia Minggu, 10 Januari 2016 01.00 Fiorentina vs Lazio @beIn Sport 2 Senin, 11 Januari 2016 03.45 Sampdoria vs Juventus @Quad Sports Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal juga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Klopp Isyaratkan Belanja Pemain Stoke Jurgen Klopp mengisyaratkan bahwa Liverpool akan melakukan belanja pemain di bursa transfer Januari dengan memburu bek tengah akibat krisis cedera yang mendera The Reds.

Klopp kemungkinan tidak memiliki bek tengah yang bugar untuk pertandingan Piala FA putaran ketiga melawan Exeter, Jumat (8/1), setelah bek Dejan Lovren mendapat cedera hamstring di babak pertama saat mengalahkan Stoke 1-0 semifinal Capital One Cup, Rabu kemarin.

Cederanya Lovren menambah bek-bek Liverpool yang absen setelah Martin Skrtel harus istirahat sampai Februari karena cedera yang sama dan Mamadou Sakho cedera lutut.

Kolo Toure, salah satu bek senior Liverpool, juga terpincangpincang menjelang laga berakhir melawan Stoke sehingga Klopp tidak yakin kondisi Toure akan bugar untuk pertandingan Jumat. Pemain muda Joe Gomez juga absen jangka panjang karena cedera ligamen lutut yang serius sejak Oktober tahun lalu.

“Pada saat ini tanpa bek tengah yang fit, saya mengatakan itu adalah situasi di mana kami harus berpikir tentang bursa transfer,” jelas Klopp kepada AFP, Rabu kemarin.

“Dua pekan lalu kami memiliki tiga bek tengah, itu situasi yang baik. Pada awal musim, kami memiliki lima. Sekarang kami tidak punya,” keluh bekas juru taktik Borussia Dortmund itu.

“Tiga bek tengah kami cedera dan hanya satu yang bugar meski menderita kram otot menjelang laga berakhir, jadi itu bukanlah lelucon di dunia,” ujar Klopp.

“Saya tidak tahu apakah ada bek tengah kami yang bugar.

Sakho, saya rasa tidak. Kolo mengatakan ia hanya kram. Tapi saya juga tidak tahu tentang dia,” kata Klopp.

Selain bek-bek yang cedera, Liverpool juga akan ditinggal playmaker Philippe Coutinho yang bermain hingga tertatih-tatih pada babak pertama melawan Stoke akibat masalah hamstring.

Secara total, Klopp memiliki 11 pemain yang absen cedera dan ia pun menyaksikan pemainnya mengalami 24 kasus cedera secara terpisah sejak menukangi Liverpool pada Oktober.

Klopp Bangga Kendati didera badai cedera pemain namun Juergen Klopp memuji habis permainan anak asuhnya karena berhasil menang di kandang Stoke kendati pada pekan lalu kalah dari West Ham di ajang Liga Utama Inggris.

“Ini adalah sedikit perasaan aneh karena di satu sisi kami telah memenangkan permainan ini dan bermain dengan baik.

Ini pertarungan besar,” lanjut Klopp. “Saya benar-benar marah minggu lalu, tapi sekarang saya bangga karena kami bereaksi baik pada pertandingan yang sulit ini di semua lini.”

Kemenangan ini membuat Liverpool difavoritkan melaju ke final Piala Liga di Wembley jika Stoke tidak mampu mengalahkan The Reds di Anfield pada leg kedua 26 Januari. Di lain pihak, pelatih Stoke City Mark Hughes menyesalkan kekalahan timnya yang banyak memiliki kesempatan.

“Liverpool diuntungkan atas gol itu, dan gol pertama di laga semifinal merupakan kunci,” kata Mark Hughes. “Sebagai konsekuensi dari gol itu mereka bermain lebih dalam dan bertahan melindunginya.”

“Kami mendominasi babak kedua tapi kami tidak mendapatkan kesempatan. Kuncinya adalah kami tidak kebobolan lagi.

Kami masih dalam kompetisi,” kata Hughes menekankan kesempatan timnya belum habis.

“Kami memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan.

Ada tekanan ketika Anda bertindak sebagai tuan rumah sehingga dapat menggunakannya ketika bermain tandang,” jelasnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

CIDERA - Bek Liverpool, Dejan Lovren menambah daftar panjang pemain Liverpool yang cidera kala mereka mengalahkan Stoke City 1-0 di babak semifinal Capital One Cup, Rabu kemarin.

(Suara NTB/ist)

BERSALAMAN - Zidane yang kini menjadi pelatih Real Madrid bersalaman dengan Gareth Bale. Zidane memastikan Bale akan tetap menjadi pemain penting di Madrid.

Zidane Akui Bale Kecewa atas Pemecatan Benitez Sydney Pelatih baru Real Madrid, Zinedine Zidane mengakui kekecewaan Gareth Bale atas pemecatan manajer Rafael Benitez. Ia pun menjamin akan tetap memperlakukan Bale seperti cara Benitez memperlakukannya.

Perlakuan Real Madrid yang memberhentikan Benitez hanya dalam kurun waktu singkat membuat Bale meradang. Sikap ini bisa dimaklumi mengingat Benitez mampu memoles performa Bale di masa kepelatihannya yang begitu singkat. Bale tampak menonjol dengan mencetak sembilan gol dan sepuluh assist dalam 15 pertandingan berbagai ajang pada musim 2015-2016.

Karenanya, pemecatan Benitez wajar saja membuat Bale merasa kecewa. Hal ini pun diakui Zidane yang kini memegang tongkat estafet kepelatihan sepeninggal Benitez. “”Bale kecewa dengan pemecatan Benitez. Sebab, Benitez merupakan

pelatih penting untuk dia. Namun, saya akan memperlakukan dia dengan cara yang sama dengan Benitez,” kata Zidane.

Zidane menegaskan bahwa Bale merupakan pemain kunci untuk Real Madrid. “Kami akan memberikan segala kepedulian dan dukungan yang dia butuhkan,” tegas legenda Perancis ini.

Zidane tak cuma akan memberikan perhatian kepada Bale.

Isco dan James Rodriguez yang dikabarkan masuk daftar tujuh pemain yang terlibat perselisihan dengan Benitez juga dikabarkan akan mendapatkan peran.

“James dan Isco adalah pemain fantastis. Mereka akan menjadi sosok sangat penting untuk tim

dan suporter,” ucap Zidane.

Pendapat miring mengiringi penunjukan Zidane sebagai pelatih Madrid menggantikan Benitez. Banyak kalangan menganggap Zidane belum cukup layak untuk posisi bergengsi di klub raksasa seperti Real Madrid.

Namun, mantan pelatih Prancis, Gerard Houllier, yakin Zinedine Zidane akan menjadi pelatih top dunia karena telah belajar sejak menjadi asisten pelatih dan menukangi tim muda sebelum diperkenalkan menjadi pelatih utama Real Madrid.

Zinedine Zidane (43) merupakan mantan pemain Los Galacticos yang diangkat sebagai pel-

atih Real Madrid menyusul pemecatan Rafael Benitez setelah hanya tujuh bulan bertugas.

Houllier yang berada di Sydney, Australia, untuk kegiatan tim legenda Liverpool yang akan berlaga Kamis besok mengatakan Zidane yang pernah dilatihnya di timnas Prancis pada awal 1990-an telah menunggu waktu yang tepat untuk menduduki jabatan tertinggi itu.

“Dia melakukan hal yang benar. Dia menjadi asisten manajer tim utama, kemudian menjadi pelatih tim kedua (Castilla) selama dua tahun,” kata Houllier kepada AFP, Rabu kemarin.

“Jangan lupa, ia meninggalkan kancah internasional (pensiun) pada tahun 2006, sekarang sudah tahun 2016, artinya sudah 10 tahun. Jadi, Anda tidak bisa mengatakan bahwa karirnya melompat dari pemain menjadi pelatih,” kata Houllier

bekas pelatih Aston Villa.

Media Spanyol mengatakan penujukan Zidane adalah hal kontroversial karena sebelumnya hanya menukangi tim Real Madrid Castilla dan dianggap kurang pengalaman. Zidane pun mengatakan bahwa melatih Los Blancos adalah tantangan yang sulit.

Namun Houllier yakin hasilhasil bagus yang diraih Real Madrid akan menguatkan posisi bekas bintang Prancis itu.

“Mungkin akan lebih banyak tekanan (untuk melatih klub besar),” kata Houllier, yang sukses bersama Liverpool pada periode 1998-2004.

“Namun jika dia sukses, jika dia dapat piala atau selesai di peringkat kedua (setelah Barcelona) ... Saya yakin pada tahap tertentu dia akan menjadi seorang manajer kelas atas,” jelas Houllier. (ant/bali post)

Sumbang Medali, Atlet Dapat Bonus Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 60 atlet penyumbang medali dalam pentas kejuaraan daerah maupun nasional, memperoleh bonus prestasi dari KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemberian bonus tersebut sebagai bentuk penghargaan dari KONI dan Pemda KLU atas kiprah atlet mengharumkan nama daerah di arena olahraga.

Ketua KONI Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., Rabu (6/1) mengungkapkan, jumlah total bonus yang dikucurkan sebesar Rp 85 juta rupiah, kepada 60 atlet berprestasi. Atlet tersebut berasal dari 6 Cabang Olahraga, yakni Ateltik, Taekwondo, Bulutangkis, Silat, Kempo dan Karate.

Dana tersebut notabene berasal dari hibah

yang diterima KONI dariAPBD KLU sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2015 lalu.

Fajar mengatakan, pemberian bonus tersebut bervariasi bagi atlet penyumbang medali emas, perak dan perunggu. Ia mengharapkan, agar bonus prestasi tersebut tidak dilihat berdasarkan nominalnya, melainkan sebagai penghargaan KONI dan Pemda KLU agar para atlet makin termotivasi untuk berprestasi lebih baik lagi.

“Ke depan, para atlet akan tetap diberikan pembinaan maupun persiapan dalam mengikuti perlombaan di tingkat daerah dan nasional. Tetapi kitajuga mengharapkan adanya dukungan anggaran, agar kepada pelatih cabor juga bisa memperoleh penghargaan atas

prestasinya,” ujar pria yang juga menjabat Ketua KPUD Lombok Utara ini.

Sekda KLU, H. Suardi, SH, menyampaikan harapan agar bonus yang diterima atlet memberi dampakpositif dalam karir olahraga para atlet. Ia menilai, seluruh atlet yang mewakili KLU layak memperoleh apresiasi dari Pemda. Entah atlet yang berprestasi maupun atlet yang berpartisipasi meskipun belum memperoleh medali.

“Masyarakat KLU patut bangga dengan kiprah atlet yang telah menorehkan prestasi itu. Saya juga terharu dan mengapresiasi, karena meskipun sebagai Kabupaten termudala, bibit atlet mampu menyumbang prestasi,” ungkap Sekda.

Ia mengakui sejauh ini KLU belum

dilengkapi dengan sarana olahraga yang memadai, baik untuk pelatihan maupun persiapan mengikuti kejuaraan. Namun demikian, bakat yang dimiliki tidak lantas menguap begitu saja. Sebaliknya bakat yang dimiliki itu mampu ditunjukkan dalameven – even resmi di kejuaraan daerah maupun di kejuaraan nasional.

Ia berharap, kedepannya fasilitas olahraga yang ada akan dapat ditambah secara bertahap. Sebab untuk mengharapkan fasilitas olahraga dinyatakan lengkap, butuh anggaran besar. Sementara di sisi lain, KLU dengan APBDnya yang masih minim memerlukan anggaran yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dasar terkait pelayanan publik. (ari)

Atlet dan Pelatih Terkendala Izin Guardiola Dikabarkan

Mataram (Suara NTB) Izin untuk atlet dan pelatih yang akan mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi masih menjadi persoalan.

Para atlet dan pelatih yang akan mengikuti Pelatda Sentralisasi persiapan PON XIX, Jawa Barat (Jabar) 2016 masih mengeluhkan sulitnya mendapat disposisi atau izin meninggalkan kerja dari dinas atau instansi tempat mereka bekerja.

Persoalan dispensasi atlet dan pelatih itu ditanggapi serius oleh pihak KONI NTB. KONI NTB mengaku tidak segan-segan melaporkan ke Gubernur NTB bila ada atasan yang tidak memberikan dispensasi kepada atlet dan pelatih yang akan mengikuti Pelatda Sentralisasi persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

“Mohon kami dibantu pak masalah dispensasi, soalnya atasan kami masih mempersulit izin untuk kami yang mengikuti Pelatda,” ucap salah seorang pelatih yang tak ingin namanya dikorankan kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/1) kemarin.

Masalah dispensasi tidak hanya dirasakan pelatih, namun atlet juga masih merasakan kesulitan mendapatkan dispensasi dari sekolah, perguruan tinggi, dinas maupun instansi tempat bekerja.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang diminta tanggapan Suara NTB, di Mataram, Rabu (6/1) kemarin menanggapi serius masalah tersebut. Andy langsung mengingatkan dinas dan instansi yang mempersulit dispensasi atlet dan pelatih. Menurutnya bila ada instansi atau dinas yang tidak memberikan izin atlet dan p e l a t i h

mengikuti pelatda Sentralsasi dia tak segansegan akan melaporkan hal itu kepada Gubernur NTB. “Tolong kami diberitahu bila ada pimpinan Muenchen dinas atau instansi yang mempersulit izin atau Pep Guardiola menyalakan sinyal positif ingin meniti karier dispensasi atlet dan pelatih. Kalau memang di Liga Primer Inggris. Ia dikabarkan telah menolak pinangan ada pihak yang mempersulit izin atlet dan pelChelsea dan membuka pintu bagi Manchester City. atih untuk mengikuti Pelatda, kita akan meGuardiola mengonfirmasikan bahwa ia tidak lagi bersedia laporkan hal itu ke pak Sekda. Bahkan bila mememperpanjang kontrak dengan Bayern Munchen di penghumungkinkan kita akan laporkan juga kepada jung musim ini, sebagaimana dikutip dari laman Express co.uk. pak Gubernur,” tegasnya.

Pelatih asal Spanyol itu membuka pintu bagi Manchester Dijelaskannya, kegiatan Pelatda SentralCity. Guardiola kenal benar dengan direktur olah raga City Txiki isasi persiapan PON Jabar 2016 yang digeBegiristain dan ketua eksekutif Ferran Sorian. Mereka pernah lar KONI NTB bukan saja menjadi tangbersama berada di Barcelona. gungjawab KONI NTB, namun hal itu juga Pelatih berusia 44 tahun itu belum menegaskan klub mana bagian dari tanggungjawab bersama, pasalyang akan menjadi pelabuhan selanjutnya, meski Manchesnya Pelatda merupakan bagian dari program ter United dan Chelsea bersaing mendapatkan Guardiola. pemerintah dalam rangka penMenurut sejumlah laporan, Guardiola telah menjalin pembicingkatan prestasi olahraga NTB araan bersama dengan klub-klub asal Manchester. Bahkan ada di kancah nasional. Dalam hal klaim yang menyebutkan bahwa United masih harus berjuang ini pihak Pemprov NTB memenyingkirkan City untuk memboyong mantan pelatih Bayern miliki target besar untuk Muenchen itu, sementara pinangan Chelsea ditolak. peningkatan prestasi olahrSelain Manchester United, Manchester City, dan aga NTB di level nasional, Chelsea, Arsenal melayangkan pandangan kepada dengan target meraih 15 Guardiola untk menggantikan Arsene Wenger di Emirates. emas. Oleh karena itu Sumber The Sun menyatakan, “City dan United telah menurutnya tak ada melayangkan penawaran. Mereka menolak tawaran asalan bagi diChelsea, yang juga berminat, serta menolak pinangan Minas atau inlan dan Paris Saint-Germain.” stansi untuk “Jelasnya sekarang, City sangat berpeluang menjadi tidak mentujuan selanjutnya dari dia (Guardiola).” Mantan peldukung proatih Barcelona itu berpeluang menggantigram Pelatda kan Manuel Pellegrini sebagai Sentralisasi. bos anyar Manchester City.

“Program 15 “Ia tidak pernah meemas di PON tarnyembunyikan niatnya untuk get kita bersama, melatih Manchester United dan dan tentunya seia merindukan bekerja di sana (Ingmua pihak harus gris). Semua pilihan di atas meja dan mendukung atlet belum ada keputusan definitif.” (ant/bali post) dan pelatih yang mengikuti Pelatda Sentralisasi perAlasan saya tidak memperpanjang siapan PON,” terkontrak cukup sederhana : saya ingin melatih angnya seraya menambahkan bahdi Liga Primer. Saya mendapatkan sejumlah wa atlet dan pelpenawaran dari (klub) Inggris, tapi saya atih harus tetap profesional menbelum bersikap. jalani pelatda Pep Guardiola sentralisasi. (fan)

Pilih Manchester City

”

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Kamis, 7 Januari 2016

Proposal Pembuatan Makam Beredar

Keluarga Almarhum TGH Sibawaihi Ancam Lapor Polisi Mataram (Suara NTB) Ulama TGH. Sibawaihi wafat belum lama ini. Situasi ini dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab, dengan mengedarkan proposal untuk renovasi makam. Pihak keluarga pun mengancam melaporkan ini ke polisi.

Proposal pembuatan makam itu diketahui beredar ke sejumlah instansi, ke pejabat pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kepentingannya sama, permintaan dana untuk pembangunan makam almarhum yang meninggal 24 November 2015 lalu. Tokoh panutuan ini dimakamkan di Pemakaman Ujung Kemalik Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

Tanpa sepengetahuan keluarga, proposal itu bahkan beredar tujuh hari setelah tuan guru wafat. Pihak keluarga pun berang. “Kalau sampai kami temukan proposal lagi beredar, kami akan lapor polisi,” ancam H.Badrul Islam Sibawaihi, putra almarhum ditemui di Mataram, Rabu (6/ 1), didampingi keluarga lainnya H.Mustafa dan Lalu Masran Mawalli.

Pengalaman salah saeorang anggota keluarga, pernah mendapat konfirmasi mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, KH.Zulkifli Muhadli soal proposal yang diterima.

Oknum itu rupanya tahu kekariban almarhum dengan Kyai Zul (sapaan Zulkifli Muhadli). Dia pun langsung menegaskan proposal itu tidak pernah ada dari keluarga, dalam bentuk permintaan anggaran apapun. ‘’Tapi kalau ada yang mau menyumbang kita persilakan.

Namanya orang ingin beramal. Tapi kami tegaskan, tidak pernah ada proposal apapun,’’ ujarnya mengingatkan. Zulkifli Muhadli pun urung mengirimkan dana yang diminta dalam proposal bodong dimaksud.

Sampai Januari ini dia mengaku masih mendengar ada proposal beredar, lengkap dengan anggaran yang diminta, termasuk nomor rekening. Dipastikan sudah banyak yang mengirimkan uang ke rekening itu.

Saatnya nanti kasus ini akan dilaporkan ke polisi, apalagi ada tanda tangan keluarga yang diduga dipalsukan. Aparat akan diminta menelusuri nomor rekening oknum tak bertanggung jawab itu.

Situasi ini dianggap sangat merugikan dan mencoreng nama baik almarhum dan keluarga besarnya. “Intinya kami tidak pernah mengedarkan proposal apapun, kepada siapapun. Semua pihak diharap tidak menghiraukan kalau mendapat kiriman proposal semacam ini,” tegas keluarga lainnya, Assazali Sibawaihi. (ars)

Halaman 12

Oknum Rekanan Diduga Pungut Biaya Program Bedah Rumah Mataram (Suara NTB) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) menemukan indikasi adanya oknum dari rekanan yang mengerjakan proyek bedah rumah atau proyek pembangunan baru Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di daerah ini memungut biaya atau meminta uang kepada penerima bantuan. Tahun 2015, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk program pembangunan baru RTLH pada 10 kabupaten/kota di NTB sebanyak 800 unit.

Informasi tersebut terungkap dalam rapat pimpinan (Rapim) lengkap tertutup untuk yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH Rabu (6/1) kemarin. ‘’Yang disampaikan tadi itu

ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam program RTLH. Oknum mandor atau tukang yang minta sesuatu kepada pemilik rumah. Tapi sudah ketahuan semua. TGP2D yang tahu. Oknum dari rekanan yang meminta uang kepada masyarakat penerima bantuan,’’ kata Kepala Dinas PU NTB, Ir.

Wedha MagmaArdi, M.TP dikonfirmasi disela-sela jeda Rapim.

Ardi mengatakan, tindakan yang dilakukan oknum dari rekanan tersebut tak dapat dibenarkan. Ia mengatakan, adanya oknum dari rekanan yang meminta uang kepada penerima bantuan program RTLH tersebut bersifat kasuistis. Untuk itu,

oknum yang memungut biaya kepada penerima bantuan tersebut harus mengembalikan uang yang telah diminta. “Itu ndak benar. Harus dikembalikan. Tapi saya belum tahu tempatnya di mana. Itu bukan atas nama perusahaan (rekanan) tapi tindakan oknum pribadi,” ucapnya.

Mengenai proyek RTLH di NTB, untuk Pulau Sumbawa sudah tuntas dikerjakan oleh rekanan pelaksana. Yang agak terlambat, pengerjaan proyek RTLH di Pulau Lombok khususnya di Lombok Timur. Sehingga, rekanan yang mengerjakan proyek dikenakan denda.

Tahun 2015, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pembangunan baru

RTLH bagi masyarakat miskin di NTB. Dengan anggaran tersebut, Pemprov melakukan pembangunan baru rumah warga miskin yang tidak layak menjadi layak sebanyak 800 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Setiap unit pembangunan baru dianggarkan Rp 25 juta.

Untuk Lombok Timur sendiri, ada ratusan pembangunan baru RTLH. Di mana, sekitar puluhan unit tak dapat tuntas sesuai dengan batas kontrak. Sehingga rekanan yang mengerjakan proyek tersebut dikenakan denda keterlambatan. Untuk tahun 2016, kataArdi, Pemprov kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk perbaikan 1.000 unit RTLH. (nas)

Pemuda Tetebatu Tanam Puluhan Ribu Pohon Selong (Suara NTB) Persatuan Pemuda Desa Tetebatu Kecamatan Sikur menyambut tahun baru 2016 dengan menanam 20.000 bibit pohon. Penanaman ini dilakukan di lokasi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Tujuannya agar lingkungan TNGR selalu dalam kondisi terjaga dan tidak mengalami kekeringan. ‘’Mengawali tahun baru, saya rasa kegiatan ini sangat baik dan semoga bermanfaat untuk masyarakat.

Kami pemuda semangat untuk menanam pohon untuk lestarikan hutan kita,’’ kata Bram Ramli, Ketua Panitia penanaman binit pohon.

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama beberapa pihak, seperti IEC (Indonesia Eco-tourism Community), ALPOKAT (Aliansi Kelompok Sadar Wisata Tetebatu), TNGR, dan pihak Desa Tetebatu yang didukung penuh oleh PT Bentoel Group dalam bentuk penyediaan semua bibit pohon yang ditanam.

“Kami sangat mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemuda ini, karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. “ kata Perwakilan PT Bentoel Group, Kurniawan Eka Saputra, yang biasa dipanggil Wawan, di Sikur, Minggu (3/1).

Kegiatan ini merupakan sebuah aksi nyata bentuk dari kepedulian pemuda dan masyarakat yang didukung oleh PT Bentoel Group. Menurutnya kegiatan ini sangat positif dan sebagai edukasi kepada masyarakat untuk terus menjaga lingkungan sekitarnya. Sebab TNGR merupakan lokasi yang harus terus dijaga oleh masyarakat itu sendiri.

“TNGR ini milik kita bersama, dan harus dijaga bersama. Saya berharap pemuda dapat terus melakukan pelestarian alam dan lingkungan, sebab kehidupan kita tidak terlepas dari alam,” kata

Wawan.

Acara semakin meriah dengan kehadiran Danrem 162 Wirabhakti Kol. CZI Lalu Rudy Irham Srigede, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Mahsin, anggota DPR RI, H.M. Samsul Lutfi, Kepala Resort TNGR Joben, Wasmat. Masing-masing mendukung penuh kegiatan pemuda, bahkan mereka berharap kegiatan positif yang melibatkan masyarakat ini tetap dilakukan. Selain menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan silaturahmi.

“Sejatinya Indonesia diandalkan sebagai paru-paru dunia, dan dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia. Perlu sekiranya alam ini, baik udara dan airnya, diseimbangkan dengan pohonpohon besar seperti ini,” kata Danrem.

Sementara ada pula tanaman buah seperti cengkeh, cokelat, kemiri dan asam juga menjadi bagian untuk bisa ditanam di halaman-halaman dan lokasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan tujuan agar buah itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk kayu-kayu yang sekiranya menjadi kayu besar dapat menjadi sumber mata air dan oksigennya.

Kegiatan yang dilakukan bukan hanya menanam pohon saja. Namun dilakukan pula kegiatan perkemahan. Kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 2-3 Januari 2016. Ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Sebab, masyarakat harus bekerjasama dalam menjaga hutan dan TNGR yang menjadi salah satu ikon NTB. ‘’Kegiatan kemah ini sangat bagus, untuk mempererat hubungan antarmasyarakat, sehingga dapat bersama-sama menjaga TNGR dengan baik,’’ tutup Kolonel Rudy. (lin/*)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Kurniawan Eka Saputra dari PT Bentoel Group menyerahkan secara simbolis bantuan bibit pohon kepada ketua Panitia, di Sikur, Minggu (3/1).

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp.

(0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 7 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

Kamis, 7 Januari 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 7 Januari 2016

Dari Hal. 1 Sementara itu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai 31 Desember 2015 untuk keuangan sebesar 93,87 persen dan fisik 99,03 persen. Mengenai realisasi APBN dari total Rp 8,614 triliun baik kantor pusat sebesar Rp 3,080 triliun lebih dan kantor daerah Rp 3,870 triliun serapan fisik sebesar 88,39 persen dan serapan keuangan sebesar 87,22 persen. Namun, serapan anggaran APBN ini dinilai akan bertambah setelah rekonsiliasi sampai tanggal 10 Januari 2016.

Dalam Rapim tersebut terungkap mengenai kepatuhan pejabat Pemprov dalam melaporkan harta kekayaan. Berdasarkan data terakhir, masih ada 30,4 persen pejabat struktural dan non struktural Pemprov NTB yang belum menyerahkan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara). Jumlah pejabat Pemprov yang diwajibkan melaporkan LHKPN sebanyak 1.604 orang. Dari jumlah 30,4 persen yang belum melapor, terdata sebanyak 8 persen eselon II. Kemudian 16,15 persen eselon III dan

28,7 persen pejabat eselon IV. Terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2015 yang masih mendapat predikat CC, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada saat Rapim tersebut meminta hal-hal yang menjadi catatan Kementerian PAN RB agar ditindaklanjuti.

Demikian juga terkait dengan pelayanan publik pada tiga SKPD Pemprov NTB yang dinilai masih belum optimal sesuai dengan hasil pengawasan Ombudsman.

Gubernur meminta SKPD tersebut untuk memperbaikai dan membenahi pelayanan sesuai dengan rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi Ombudsman seperti pemasangan papan informasi bentuk layanan maupun pengumuman pada bagianbagian pemberi layanan publik harus ditindaklanjuti. Gubernur pada kesempatan tersebut berjanji akan mengecek tindak lanjut yang dilakukan SKPD.(nas)

Bermasalah, Perjalanan Dinas 10 SKPD Dari Hal. 1 terangnya sembari mengatakan belum mengetahui rinci 10 SKPD yang ditemukan perjalanan dinasnya bermasalah.

Pada Desember 2015 lalu, BPK menyerahkan LHP atas belanja daerah tahun 2015.

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan NTB, terhadap penggunaan APBD 2015. Bantuan hibah, perjalanan dinas dan proyek tak tuntas menjadi temuan BPK. BPK menemukan tidak ada bukti adminstratif atas penggunaan anggarannya.

“Yang masih menjadi temuan kami adalah terkait dengan pengelolaan bantuan hibah. Ini nampaknya perlu dikelola secara tertib. Karena dari hasil pemeriksaan kami menunjukan belum sepenuhnya tertib, terutama tertib

dalam dukungan buktibukti penggunaan dana hibah dari pengguna dana hibah tersebut,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Sumardi, SH. Terkait dengan pengerjaan proyek, BPK juga menemukan delapan paket proyek yang belum selesai dikerjakan sampai melewati batas waktu kontrak yang sudah ditentukan. Terdapat delapan paket proyek yang terlambat penyelesaiannya sesuai batas kontrak. Sumardi berharap ke depan agar NTB terus dapat mempertahankan opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Untuk itu pemerintah daerah diminta untuk menindaklajuti temuan BPK tersebut. (nas)

Janda Teroris dan Kemiskinan Dari Hal. 1 Akhirnya dinikahi oleh Santoso dan dibawa ke Poso. Ini tidak akan terjadi apabila Pemda melakukan pembinaan lebih dini,’’ kata Mudjitahid.

Salah satu faktor yang kemudian membuat janda-janda ini menyerah dalam jaringan terorisme adalah masalah ekonomi. Jika saja pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap janda-janda ini, hal itu tidak akan terjadi.

Sebab menangkap suaminya saja dianggap tidak cukup. Sehingga perlu adanya pembinaan lebih terhadap janda-janda dan anak-anaknya. ‘’Pembinaan itu agar mereka tidak terjerumus pada paham radikal terorisme. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat pada umumnya juga memiliki kewajiban untuk turut membina,’’ kata Mudjitahid.

Sebelumnya Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH., MH juga mengatakan bahwa adanya teroris berkorelasi dengan kemiskinan. Menurutnya

pemda setempat harusnya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Apalagi janda teroris yang merasa malu berada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya ketika ditawari menjadi istri Santoso, mereka tidak berpikir panjang. Sebab mereka merasa kehidupannya akan lebih terjamin.

Ke tiga janda terduga teroris asal Bima itu adalah Umi Fadel, Umi Mujahed dan Umi Delima. Saat ini ketiganya sedang berada di Poso bersama Santoso. ‘’Kita baru dapat laporannya mengenai tiga janda ini.

Jadi kita tidak bisa melakukan pembinaan karena lokasi mereka saat ini ada di Poso,’’ katanya.

Mudjitahid berharap masyarakat lebih berhatihati dan tidak mudah terpengaruh dengan paham radikal. Sebab menurutnya Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan keburukan, apalagi sampai menyakiti orang lain. (lin)

Pemprov Bakal Masuk Garap ’’Horti Park’’ Dari Hal. 1 Yakni memfasilitasi Pemda Loteng dalam menggaet anggaran pusat. ‘’Tentu kami melihatnya 2016, belum kita anggarkan. Karena kita juga berpikir kalau dianggarkan bagian mananya? Kita harus prioritaskan yang mana? Koordinasi dengan Pemda Lombok Tengah tetap kita lakukan terkait pengembangan horti park ini,”tambahnya.

Dalam pengembangan horti park itu, lanjutnya, Pemprov akan masuk jika masalah lahan sudah benar-benar clear and clean.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan lahan yang menjadi lokasi pengembangan horti park, merupakan lahan kebun kopi yang dikelola oleh PT. Trisno Kenangan atas dasar Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, lahan tersebut bukan milik PT. Trisno Kenangan. Hanya saja, negara memberikan kuasa kepada perusahana tersebut untuk mengelola lahan tersebut.

HGU PT. Trisno Kenangan itu sendiri sudah berakhir pada tahun 2000 silam. Sehingga secara otomatis, lahan tersebut dikembalikan ke negara.

Beberapa tahun setelah HGU habis, pihak PT. Trisno Kenangan sempat mengajukan permohonan perpanjangan HGU. Tetapi, karena banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan, permohonan tersebut tidak dikab-

ulkan oleh Pemkab Loteng kala itu. Sehingga sekitar tahun 2008, Pemkab Loteng mengambil alih lahan tersebut. Atas dasar HGU PT. Trisno Kenangan sudah dinyatakan kedaluarsa.

Pasca pengambilalihan lahan, PT. Trisno Kenangan kemudian mengajukan gugatan perdata. Dengan dalih telah terjadi pengerusahakan aset milik perusahaan. Seperti tanaman kopi dan beberapa aset lainnya. Dalam proses gugatan, PT. Trisno Kenangan kemudian dinyatakan menang oleh pengadilan.

Hingga proses Kasasi di tingkat Mahkmah Agung (MA), PT. Trisno Kenangan tetap dimenangkan. Tapi putusannya, Pemkab Loteng diwajibkan membayar denda atau ganti rugi sebesar Rp 597 juta kepada PT. Trisno Kenangan. Atas putusan kewajiban membayar denda itulah Pemkab Loteng kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tetapi ditolak oleh MA. Karena upaya PK ditolak, pada tahun 2014 lalu Pemkab Loteng kemudian membayar ganti rugi sesuai keputusan MA tersebut. Sehingga persoalan hukum dinyatakana selesai. Adapun lahan, tetap kembali ke Pemkab Loteng. Karena status lahan tersebut merupakan tanah negara. (nas)

Gubernur Tandatangani SK Pansel Penjaringan Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani SK Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH yang sudah lima tahun lebih mengisi jabatan tersebut.

Dengan ditandatanganinya SK Pansel tersebut maka segera akan diumumkan seleksi terbuka jabatan Sekda NTB

yang dapat diikuti pejabat provinsi, kabupaten/kota dan pimpinan instansi vertikal yang ada di NTB. “SK Pansel sudah beres ditandatangani Pak Gubernur,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram, Rabu (6/1) siang kemarin.

Suruji mengatakan, Pansel itu diketuai Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dan Sekretaris, Asisten I Setda NTB,

itu urusan Pansel. Tergantung Pansel, kalau Pansel membuat jadwal Januari selesai, maka selesai dia,”tandasnya.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya maksimal dijabat selama lima tahun. Terkait dengan siapa saja yang dapat mengikuti seleksi terbuka Sekda NTB ini, Suruji mengatakan semua ASN di NTB boleh ikut asalkan me-

Drs. H. Wildan. Ditambahan, Pansel itu berasal dari unsur internal dan eksternal Pemprov NTB. Sesuai ketentuan, 45 persen berasal dari Pemprov NTB dan 55 persen dari luar unsur pemprov NTB. Disebutkan, jumlah anggota Pansel sebanyak lima orang. Unsur luar Pemprov NTB itu diantaranya berasal dari Direktur IPDN NTB, Direktur Intelkam Polda NTB dan Kepala BPKP NTB. “Pembukaan pendaftaran

menuhi syarat kepangkatan dan golongan minimal IV C ke atas.

Baik itu ASN Pemprov NTB, kabupaten/kota dan pimpinan instansi vertikal di NTB boleh mengikuti seleksi terbuka mengisi jabatan Sekda NTB. “Setelah selesai diseleksi Pak Gubernur melaporkan tiga nama, ranking 1,2 dan 3 ke Presiden melalui Mendagri.

Siapa yang direkomendasi Presiden itulah diangkat oleh gubernur,”terangnya. (nas)

Pemerintah Perlu Membuat ’’Masterplan’’Pengelolaan Sampah Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram dinilai perlu membuat masterplan pengelolaan sampah, dari hulu dan hilir. Agar sampah yang ada di Kota Mataram dapat teratasi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani, S.IP. MH., yang dikonfirmasi Rabu (6/1) Kurang lebih sepekan belakangan ini, sampah terlihat menumpuk di pinggir jalan.

Karena tak bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat yang aksesnya ditutup warga karena ditengarai tuntutan perbaikan jalan yang tak kunjung dipenuhi pemerintah.

Murdani menyampaikan, Pemkot Mataram harus menyiapkan infrastruktur pengelolaan sampah. Agar masyarakat tahu tempat membuang sampah. Juga perlu menyeimbangkan dengan pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya sebatas tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas kolektif masyarakat.

“Hal itu baru bisa terimplementasi jika Pemkot punya masterplan pengelolaan sampah. Mulai dari hulu dan hilir,” terang Murdani.

Dijelaskan, dari hulu adalah pengelolaan di rumah tangga

(Suara NTB/ndi)

AKSI DEMO - Puluhan warga dari KPP-PPS menggelar aksi demo diterima oleh dua anggota DPRD NTB, yakni Raihan Anwar dan Baijuri Bulkiah untuk mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan PPS.

Nasib PPS Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Puluhan warga yang tergabung dalam Komite Pemuda Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KPP-PPS) menggelar aksi di Gedung DPRD NTB, Rabu (6/ 1). Mereka mempertanyakan kejelasan nasib Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Massa yang dikomandoi oleh Furkan dan Naim Al-Midi itu mengajak masyarakat Pulau Sumbawa untuk membangun persatuan. Menurutnya, kepastian PPS itu akan semakin jelas dan tidak ada lagi keraguan jika terus digemakan dan dikobarkan. Karena hanya dengan kekuatan rakyatlah yang mampu mewujudkannya. Bukan pada janji-janji politisi.

Dikatakan Furkon, bahwa bukti administrasi dan materi, PPS sudah layak dan harusnya sudah disahkan. Namun, lanjut dia karena banyak unsur kepentingan dan tarik ulur kepentingan di tingkat elite, rakyat Pulau Sumbawa terus dibiarkan merana.

Hal senada disampaikan, Ketua Imbi Mataram, Naim Al-Midi. Ia menuturkan, secara jelas dalam PP 27 tahun 2007,

dan UU 23 tahun 2014, Otonomi Daerah Baru (DOB) itu diharuskan. Artinya, alibi pemerintah dalam hal adanya moratorium atau penghentian sementara pemekaran itu jelas dan tidak mendasarkan hukum.

Massa aksi KPP-PPS, diterima oleh dua orang perwakilan DPRD NTB yang juga berasal dari Pulau Sumbawa pun keluar menemui massa.

Keduanya itu Baijuri Bulkiah dan Raihan Anwar.”Sebagai wakil rakyat dapil Pulau Sumbawa, kami bersedia memperjuangkan bersama kepentingan ini, karena kita tujuan sama yakni PPS terbentuk,” ujar Raihan.

Dikatakan oleh Raihan, PPS pada tahun 2014 hampir disahkan, namun karena terjadilah gejolak politik di gedung DPR RI saat itu, sehingga pemerintah pun mengeluarkan aturan untuk moratorium DOB.”Inilah kenyataan yang kita hadapi, dan jalannya saat ini kita dihadapkan lagi dengan rezim baru,” katanya.

Kendala lain yang dihadapi, adalah persoalan anggaran yang masih sangat minim.

Karena pada dasarnya, pemekaran ini tidak cukup persoalan lobi saja. Tapi juga perjuangan yang harus ditopang oleh anggaran yang maksimal. ”Kita tidak didukung anggaran, ini faktanya,” beber Raihan.

Sementara itu, Baijuri Bulkiah mengatakan bahwa lobi-lobi politik para wakil rakyat di tingkat pusat juga sangat kurang, sehingga PPS menjadi mengambang.” Perwakilan kita di pusat, masih lemah dalam melobi lembaga-lembaga negara terkait,” akunya.

Untuk itu, ke dua wakil rakyat asal Pulau Sumbawa itu menegaskan pada massa aksi bahwa ia akan terus memperjuangkan PPS ini ke pemerintah pusat. Dan ia berharap bahwa masyarakat agar terus tetap bersemangat bahwa PPS akan tetap terbentuk.

Setelah mendengar jawaban dari dua perwakilan Dewan itu, massa aksi pun kemudian membubarkan dirinya secara tertib. Mereka dikawal ketat oleh puluhan personel Polres Mataram dengan mengerahkan dua mobil Dalmas dan dua mobil patroli. (ndi)

Rangkaian HPN 2016

Lomba Menulis Pariwisata Berhadiah Rp 500 Juta Mataram (Suara NTB) – Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB sebentar lagi digelar. Sebagai tuan rumah, NTB berusaha memberikan pelayanan terbaik pada peserta HPN dari seluruh Indonesia, termasuk pada rombongan Presiden Ir. H. Joko Widodo yang dijadwalkan bisa hadir.

Sekretaris PWI NTB Nasruddin Zein, mengakui, pihak panitia HPN, baik di pusat dan daerah berusaha mempersiapkan acara HPN dengan baik, sehingga pelaksanaannya sukses seperti diharapkan semua pihak. Selain itu, sebagai rangkaian HPN, panitia pusat akan menggelar lomba menulis tentang objek wisata bagi wartawan, termasuk kawasan

Mandalika Resort yang ada di Lombok Tengah. ‘’Panitia siapkan total hadiah sebesar Rp 500 juta untuk penulis pariwisata terbaik.

Salah satu, kawasan yang menjadi bahan tulisan adalah kawasan Mandalika Resort,’’ ujarnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/1).

Menurutnya, lomba menulis tentang objek pariwisata ini menjadi bahan pembicaraan Asisten III Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, Kabag Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB Ahmad Nur Aulia, didampingi Ketua Panitia HPN Daerah H. Ismail Husni, Ketua PWI Cabang NTB H. Ahmad Sukisman bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, Selasa

(5/1) lalu. Lomba ini, lanjutnya, akan jadi event tahunan di setiap pelaksanaan HPN di tahuntahun berikutnya.

Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Pekerjaan Umum Mochamad Basuki Hadimuljono akan menjadi narasumber dalam seminar yang digelar tanggal 8 Februari di Mataram.

Tidak hanya itu ada seminar investasi di Pendopo Gubernur yang melibatkan, KADIN, HIPMI dan organisasi lainnya. ‘’Dalam HPN nanti, juga ada hiburan rakyat yang akan menampilkan Lesti, salah satu pemenang D’Academy Asia di Indosiar,’’ ujarnya. (ham)

Kapolda Minta Krimsus Genjot Lima Kasus Korupsi Dari Hal. 1 ‘’Pasti akan lanjut, saya minta Dirkrimsus lanjutkan. Kan sudah selesai Pilkada,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH ditemui di lobi Mapolda setempat, Rabu (6/1).

Selain kasus Bansos Dompu, sempat tertunda juga penyelidikan kasus honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Bima. Tim Subdit III Krimsus juga sudah menyita empat kardus dokumen dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima. Alasan penundaan penyelidikan sama, karena Kabupaten

Bima sedang dalam perhelatan Pilkada. Memang diakui Kapolda ada kesepakatan di internal Polri untuk cooling down penanganan kasus korupsi selama Pilkada. ‘’Tapi setelah 2016 ini, kita genjot lagi,’’ sebutnya.

Selain terhadap dua kasus itu, Kapolda meyakinkan kembali soal komitmennya terus memproses penyelidikan sejumlah kasus baru. Tiga diantara kasus itu, proyek gedung evakuasi dengan nilai proyek Rp 21 miliar yang sudah masuk tahap uji laboratorium di Institut Teknologi Surabaya (ITS). Kasus lainnya, proyek sungai Unus Kota

Mataram yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) senilai Rp 10 miliar lebih, melibatkan ahli yang sama. Salah satu kasus kakap yang sedang diusut lainnya, terkait proyek pengadaan mesin Cina PLTU Jeranjang senilai hampir Rp 350 miliar.

Kapolda memastikan kasus-kasus baru itu masih berjalan prosesnya. Dia pun mengaku tetap berkomunikasi dengan Direskrimsus Kombes Pol. Prasetijo Utomo, SIK, M.Si untuk menanyakan perkembangan setiap penanganan kasus. ‘’Sesuai komitmen, semua kasus ini harus dilanjutkan,’’ tegasnya. (ars)

22 Polisi Dipecat, Empat Orang Menyusul Dari Hal. 1 Dengan ancaman sebesar ini, termasuk pidana berat, sehingga diputuskan dilakukan pemecatan.

Selain 22 orang ini, ada empat lainnya sedang menunggu proses akhir di Propam Polda NTB. Menurut Tribudi, keempat anggota ini sebenarnya sudah dilakukan sidang disiplin karena terlibat

tindak pidana narkoba, kasus pemalsuan dokumen dan dua diataranya disersi. ‘’Yang empat orang tinggal tunggu PDTH, tinggal menunggu Skepnya,’’ sebutnya.

Sederet kasus melibatkan anggota Polri ini jadi atensi khusus Bid Propam. Ketika ada pengaduan masyarakat atau kasus yang ditemukan di lapangan, akan diproses tanpa sedikitpun ada keberpiha-

kan. “Yang salah harus diproses,” tegasnya.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono juga mengatensi kasus pelanggaran disiplin dan tindak pidana melibatkan anggota ini. Salah satunya yang baru baru ini HS, oknum anggota Brimob yang diduga terlibat jambret. Kapolda menegaskan akan menyiapkan sanksi berat jika terbukti bersalah. (ars)

dan dunia usaha. Sedangkan untuk dihilir, Pemkot harus punya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri. Dan mengelola sampahnya sendiri.

“Pemkot jangan terlalu mengandalkan membuang sampah ke tempat orang (Luar Kota—red). Kota Mataram harus punya TPA sendiri dan mengelola sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyarankan, dengan melibatkan masyarakat, sampah itu bisa berkurang. pelibatan masyarakat, katanya, tidak hanya pelibatan pengelolaan sampah yang berasal dari rumah tangga. Tetapi juga sampah yang berasal dari dunia usaha. Karena dari dunia usaha juga menyumbangkan jumlah sampah yang cukup banyak.

“Dengan konsep pengelolaan sampah dengan pelibatan masyarakat. Sampah bisa dipilah dan dipilih. Supaya seminimal mungkin sampah yang masuk ke TPA. Selain itu, pemerintah perlu membuat reward dan punishment kepada masyarakat,” ujar Murdani.

Ia juga menekankan apalagi saat ini sudah masuk musim hujan. Sampah yang menumpuk dan berada di dekat masyarakat akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. (ron)

Lancar, Penggunaan DD dan ADD Desa Labuapi

(Suara NTB/use)

Realisasi APBD NTB 2015 Tak Capai 100 Persen

Halaman 15

Giri Menang (Suara NTB) Per Desember 2015, seluruh desa telah merampungkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga 100 persen. Dalam pelaksanaannya, setiap desa mengalokasikan dua anggaran dalam pembangunan fisik mulai dari rabat hingga pembangunan irigasi. Salah satu desa yang telah merampungkan penggunaan alokasi yakni Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Lombok Barat.

Menurut Kepala Desa Labuapi Muhammad Rifai, khusus untuk Desa Labuapi, penggunaan DD telah dialokasikan ke berbagai pembangunan fisik, mulai dari paving block jalan, pembangunan irigasi sawah, jalan petani maupun selokan. Selain itu, DD juga dialokasikan untuk bidang kesehatan yakni dengan membangun Posyandu. Khusus untuk Posyandu ini, katanya, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 juta.

Lantaran anggaran yang dialokasikan minim tentu bangunan tersebut belum rampung 100 persen, karena tak bisa dialokasikan dari dana lain. Rencanannya, untuk perampungan bangunan Posyandu ini akan dilanjutkan dengan anggaran DD anggaran tahun ini. “Kita berharap tahun ini bangunan Posyandu rampung dan sudah bisa digunakan,” ujarnya, Rabu (6/1).

Sementara itu, dalam pengalokasian ADD juga demikian.

Dalam penggunaannya, ADD juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini tentunya selaras dengan program pembangunan berdasarkan usulan dari masyarakat.

Sebab, usulan tersebut merupakan hasil penjaringan yang dilakukan pihaknya sebelumnya. “Alhamdulillah alokasi DD maupun ADD sudah rampung 100 persen,” klaimnya.

Rifai menjelaskan, pelaksanaan ADD maupun DD ini sudah sesuai dengan mekanisme. Bahkan, serapannya sudah sesuai peruntukannya. Dalam melaksanakan proyek, pihaknya menghindari adanya penyimpangan. Terlebih dalam pelaksanaannya tentu mendapat pengawasan dari lembaga terkait.

Untuk ke depan pun demikian, khusus untuk penggunaan DD akan jauh lebih ketat. Agar lebih terarah dalam pengalokasian DD kini sudah ada tim yang disebut pendamping. Di mana satu orang pendamping akan mengawasi tiga desa. Tim pendamping ini ada yang berasal dari pusat yakni Kementerian PDT dan daerah. Untuk pendamping Desa Labuapi sudah melapor beberapa minggu lalu. “Lebih baik kita pakai pendamping agar bisa lebih mudah berkonsultasi, seandainya ada yang kurang-kurang bisa kita tanya.

Karena DD itu tak adan BOP-nya,” pungkas Rifai. (use)

Anggaran Atasi Sampah Dari Hal. 1 Dianggarkan Rp 4,5 miliar, untuk pengadaan insinerator,” kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram, Selasa (6/1) siang kemarin.

Dikatakan, dalam pemberian bantuan alat insinerator ini, Pemprov akan melihat daerahdaerah pada kawasan-kawasan perkotaan dan daerah wisata yang memiliki volume sampah tinggi. Disebutkan, daerah yang kemungkinan mendapatkan bantuan tersebut antara lain Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Untuk Lombok Utara, kata Chairul, kawasan wisata tiga gili (trawangan, Meno dan Gili Air) akan mendapatkan bantuan insinerator tersebut. Terkait dengan lahan, katanya, Pemprov NTB memiliki lahan di sana seluas 68 hektar yang dikerjasamakan dengan

pihak ke tiga. Sehingga persoalan lahan sebagai tempat menaruh insinerator ini sudah tak ada masalah.

Menurut Chairul, pola penanganan sampah saat ini masih sangat tradisional. Di mana, sampah yang berasal dari rumah tangga ditempatkan di tempat pembuangan sementara (TPS) kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Mengenai berapa unit jumlah insinerator yang akan diberikan, Chairul mengatakan akan melihat volume sampah setiap hari pada kawasan-kawasan tertentu.

Harga satu unit insinerator, katanya sekitar Rp 200 juta.

“Kalau volumenya besar maka semakin banyak insinerator yang dibutuhkan. Misalnya di Pasar Kebon Roek itu butuh dua unit. Maka setiap hari dilakukan pembakaran, tak perlu dibawa ke TPA. Kita bantu daerah yang punya produksi sampah tinggi,” pungkasnya. (nas)

Kamis, 7 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257