Snt07042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 7 APRIL 2014

NOMOR 30 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Catatan DPRD NTB

Lewat Reses, Suryadi Minta Infrastruktur Dibenahi

(Suara NTB/zul)

RESES merupakan sarana dialog antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Di dalamnya terdapat aspirasi, harapan, koreksi, dan masukan guna membangun masyarakat dan daerah NTB. Karena itu, adalah kewajiban anggota DPRD NTB untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, sekaligus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Demikianlah pandangan matan Tambora) ,Kota Bima (Kecamatan MpunWakil Ketua DPRD NTB, da) dan KabupatSuryadi Jaya Purnama, ST, en Dompu (Kecamengenai kegiatan reses yang matan Kilo, merupaDompu & Woja). kan kegAdapun iatan rutin seorang anggota legislatif. Suryadi melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) VI NTB yaitu Kabupaten Bima (KecaSuryadi Jaya Purnama

masa reses bagi anggota DPRD Provinsi NTB dilaksanakan selama 6 hari, terhitung sejak tanggal 7 s.d 12 Februari 2014.

Melalui reses yang dilakukannya baru – baru ini, Suryadi menemukan sejumah persoalan krusial yang masih menjadi penghambat kemajuan masyarakat di daerah pemilihannya. Dari hasil resesnya, Suryadi menemukan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi sangat memprihatinkan.

(Suara NTB/ist)

Ia menyebutkan, jembatan menuju Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dari Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sangat memprihatinkan. Satu Jembatan di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat dalam kondisi miring dan nyaris roboh, sementara tiga jembatan di Desa Labuhan Kananga Kecamatan Tambora tidak dapat dilalui roda empat dan harus melintasi sungai (satu jembatan lagi bahkan tidak tersisa.

Bersambung ke hal 5

TUNGKU - Tungku untuk omprongan tembakau ini banyak mangkrak di sekitar pengomprongan tembakau petani di Lombok Timur. Bahkan sebagian lagi bantuan pemerintah ini dijual petani ke pedagang barang bekas, seperti pedagang barang bekas di Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Gambar ini diambil beberapa waktu lalu.

Kompetisi Tak Sehat, PT.GNE Hentikan Produksi Alat Omprongan TO K O H Kritik Kemenhut BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengkritik, kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menaikkan tarif biaya masuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Utamanya tiket trekking Gunung Rinjani yang dinilai terlalu mahal. Padahal sebenarnya tarif masuk tersebut tidak perlu dinaikkan.

Kenaikan tarif biaya masuk TNGR diberlakukan berdasarkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Ali BD (demikian Bupati Lotim biasa disapa), tarif masuk TNGR tidak perlu dinaikkan. Boleh saja dinaikkan, jika diimbangi dengan perbaikan pelayanan. Seperti ada penyediaan fasilitas berupa pospos peristirahatan, Bersambung H. Moch Ali Bin Dachlan ke hal 5

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Proses penyelidikan aliran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2010 sebesar Rp 26,9 miliar masih bergulir di Kejaksaan Tinggi NTB. Bantuan berwujud dana bergulir untuk pembuatan omprongan tembakau itu, sebelumnya diduga memang sudah bermasalah. Dari 12 perusahaan yang terlibat dalam produksi alat omprong tembakau, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) terpaksa menghentikan produksi karena ada kompetisi tidak sehat antarperusahaan.

Direktur Utama PT. GNE Zainul Aidi mengaku, saat itu perushaannya memproduksi omprongan 200 unit. Perusahaan milik daerah yang dipimpinnya ini juga mendapat rekomendasi dari Disperindag NTB untuk ikut memproduksi. ‘’Kami pun sudah melakukan uji emisi dan sebagainya terhadap tungku ini selama satu tahun agar memenuhi standar kelayakan sesuai edaran Gubernur,” kata Zainul Aidi menjawab Suara NTB, Minggu (6/4) kemarin.

Namun dalam perjalanannya, rekomendasi bukan hanya didapat perusahaan daerah yang dipimpinnya. Ternyata ada 11 perusahaan lain terlibat dan dikeluarkan rekomendasinya oleh instansi terkait. Kemunculan banyak perusahaan ini disebutnya melahirkan kompetisi tidak sehat. ‘’Ada yang dapat rekomendasi dari dinas, tapi asal-asalan buat tungku, inilah yang dijual ke petani. Ini yang membuat kami kecewa,” kata Zainul Aidi, yang mengaku menjabat Direktur Utama PT.GNE sejak Tahun 2010, ketika program ini baru bergulir.

Dalam situasi itu, ia memutuskan tidak melanjutkan produksi karena merasa dirugikan oleh kompetisi yang tidak sehat dimaksud.

Bersambung ke hal 5

‘’

Ada yang dapat rekomendasi dari dinas, tapi asal-asalan buat tungku, inilah yang dijual ke petani. Ini yang membuat kami kecewa

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, H. Jamaluddien Malik, Wagub NTB, Muh. Amin, Kadisnakertrans NTB, H. Wildan dan sejumlah peserta foto bersama usai pembukaan kegiatan tersebut.

Dari NTB

Zainul Aidi (Suara NTB/dok)

Turunkan APK MEMASUKI hari pertama masa tenang kampanye, masih banyak Alat Peraga Kampanye (APK) terlihat belum diturunkan atau ditertibkan. Terkait dengan hal tersebut, KPU meminta semua parpol supaya segera menurunkan APK yang masih ada.

Jika tidak, KPU akan berkoordinasi dengan pemda untuk menertibkan secara paksa semua APK yang belum diturunkan.

Pantauan Suara NTB, di Jalan Bung Karno dan di perempatan Karang Jangkong, APK masih terpasang. Belum lagi, di pinggir jalan serta di pohon, bendera serta spanduk caleg menghiasi sudutsudut Kota Mataram dan daerah lainnya di Pulau Lombok.

Bersambung ke hal 5 Yan Marli (Suara NTB/dok)

Ikhtiar Membangun NTB (1)

Tersisa 17,25 Persen, Pemprov NTB Terus Fokus Entaskan Kemiskinan Tingkat kemiskinan di NTB sejak lima tahun terakhir telah mampu diturunkan, dari posisi 24,99 persen pada tahun 2008, menjadi 17,25 persen pada tahun 2013. Penurunan angka kemiskinan ini tak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk intervensi program.

DALAM Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tingkat Provinsi NTB tahun 2014

dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan perlunya sinergitas dan ketepaduan pelaksanaan program untuk menangani enam isu strategis daerah. Enam isu strategis daerah tersebut salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Bersambung ke hal 5

Diusulkan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur Mataram (Suara NTB) Selama empat hari, sejak tanggal 3-6 April 2014, seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari provinsi hingga kabupaten se wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur menggelar rapat regional pembahasan usulan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) tahun 2015. Dari rapat yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, dirumuskan beberapa rancangan kebijakan yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional.

Sebanyak 175 orang peserta hadir pada kegiatan yang dikoordinir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB itu. Mereka terdiri dari 16 peserta dari pusat, 12 provinsi dengan peserta sebanyak 31 orang, Bersambung ke hal 5

H. Wildan (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

(Suara NTB/yan)

Pantau di Perempatan DI LINGKUNGAN Gomong Lama, Kelurahan Gomong, ada beberapa anak usia sekolah yang sering berkeliaran di jalanan atau di traffic light dan meminta uang kepada para pengendara. Untuk menghentikan kebiasaan ini, Kepala Lingkungan (Kaling) Gomong Lama, H. Muhnan kerap melakukan pendekatan kepada orang tua anak-anak tersebut.

Diminta kepada orang tua agar tidak membiarkan anaknya mengemis di jalanan. Bahkan Muhnan H. Muhnan sering memantau langsung ke jalanan untuk melihat aksi anak-anak tersebut. Jika ia melihat ada anak yang mengemis, ia langsung menegurnya. “Begitu mereka (pengemis) lihat saya, mereka lari. Saya sering turun untuk memantau. Lurah juga sering meminta untuk mengecek langsung di perempatan,” demikian disampaikan Muhnan ditemui di Kantor Lurah Gomong, Sabtu (5/4).

Menurutnya banyak anak-anak menjadi pengemis bukan karena dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi karena mereka senang turun ke jalan dimana mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah. Selain itu ada juga beberapa anak yang disuruh orang tuanya. Bahkan ketika mengemis, ada orang tuanya yang ikut menjaga. Kebanyakan orang tua khususnya ibu dari anak-anak ini bekerja sebagai penjual sate bulayak keliling.

Muhnan juga mengingatkan kepada orang tua anak-anak tersebut agar tak lagi membiarkan anak-anaknya turun ke jalan. Karena jika tetap dibiarkan, ketika anak tersebut terjaring razia, maka orang tuanya bisa dikenai hukuman karena membiarkan anaknya mengemis di jalanan. Terkait keamanan di sekitar Gomong Lama yang cukup dikenal dengan banyaknya kasus pencurian, diakui Muhnan sudah tiga bulan belakangan ini tidak ada lagi motor yang hilang. Pihaknya menerapkan aturan pengamanan dimana di setiap RT mempunyai koordinator keamanan. (yan)

(Suara NTB/fit)

Jangan ’’Disunat’’ KALANGAN DPRD Kota Mataram mengapresiasi langkah Pemkot Mataram yang terus berupaya menekan jumlah rumah kumuh di Kota Mataram, salah satunya lewat program bedah rumah. Sayangnya, meski program itu terus diintensifkan, jumlah rumah kumuh di kota ini nyatanya masih cukup banyak.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis kepada Suara NTB, Minggu (6/4) kemarin mengungkapkan, kalau jumlah rumah kumuh pada kenyataan di lapangan, jauh TGH. Ahmad Muclis lebih banyak ketimbang yang ada dalam data, ditambah dengan upaya Pemkot Mataram yang sudah mulai bergerak ke arah perbaikan atau renovasi rumah kumuh, ia menduga kesalahan ada pada pendataan yang mungkin keliru. ‘’Artinya ini yang cari datanya ke bawah ini yang kurang serius,’’ cetusnya. Atau, lanjutnya, bisa jadi petugas yang melakukan pendataan rumah kumuh belum mengerti kriteria rumah kumuh. ‘’Sehingga rumah yang kumuhpun dikatakan rumah yang layak huni,’’ imbuhnya. Untuk itu, Muchlis menyarankan dilakukan pendataan ulang jumlah rumah kumuh yang ada di Kota Mataram.

Karena bagaimanapun, menurut politisi PKS ini, dari tahun ke tahun progres program bedah rumah ini harus jelas. Memang, bedah rumah ini tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap. Misalnya per kecamatan atau disesuaikan dengan jumlah rumah kumuh yang ada di masing-masing kecamatan, sehingga progresnya terlihat.

Dengan upaya tersebut, ia berharap jumlah rumah kumuh di Kota Mataram setiap bulan semakin berkurang. Apalagi, lanjut Muchlis, pemerintahan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Wakilnya H. Mohan Roliskana tinggal setahun lagi. Menyinggung penurunan jumlah rumah kumuh akibat bantuan yang masih minim, ia mengatakan, konsep bedah rumah memang masyarakat penerima manfaat tidak dibantu sepenuhnya. ‘’Tapi dilihat dari volume bangunannya,’’ cetusnya. Pada bagian lain Muchlis tidak menampik kalau bantuan yang disalurkan pemerintah kerap dikeluhkan penerima manfaat.

Pasalnya, tidak jarang, jumlah bantuan justru berkurang di tengah jalan. Ia mengimbau Pemkot Mataram melakukan pengawasan yang ketat terhadap program itu. ‘’Harus ada honor yang jelas,’’ pintanya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada penyunatan bantuan untuk masyarakat miskin. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Biarkan Anak Mengemis, Orang Tua akan Ditangkap Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos mengingatkan kepada para orang tua agar jangan membiarkan anaknya turun ke jalan untuk mengemis. Jika anaknya terjaring razia, orang tuanya yang akan ditangkap karena melanggar UU Perlindungan Anak.

Hal ini disampaikan Khalik kepada beberapa orang tua di Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong yang anaknya ditemukan sering mengemis di sekitar Jalan Airlangga. “Saya cuma datang untuk mengingatkan. Sekarang kalau anak bapak-ibu ditemukan di jalan, dirazia Satpol PP, orang tuanya yang akan ditangkap,” terangnya pada saat bertemu salah satu orang tua anak jalanan (anjal), Sabtu (5/4). Dalam kunjungan ini, Khalik didampingi Lurah Gomong dan Kepala Lingkungan Gomong Lama.

Penangkapan itu menurutnya sebagai bentuk ketegasan dari Pemkot Mataram dan harus dilakukan. Penanganan anjal harus bersifat tegas dan tidak boleh setengah-setengah, namun dengan syarat berbagai tahapan penanganan juga sudah dilakukan sebelumnya seperti pemberian bantuan dan pendekatan kemanusiaan.

Khalik menyebutkan para orang tua tersebut telah diberikan bantuan baik melalui PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan dari Yayasan Peduli Anak dan bantuan melalui program-program

Pemkot Mataram. “Masih kita akan pergunakan tahap pendekatan sosial dan kemanusiaan.

Masih kita berikan himbauan seperti ini, ada bantuan-bantuan akan kita intervensi, kalau masih ada, baru kita akan tegas,” terangnya.

Maemunah, ibu dari dua orang anjal yang ditemui di rumahnya menyampaikan dari hasil mengemis dua anaknya, ia tidak pernah memintanya. Uang hasil mengemis itu digunakan untuk jajan.

Sementara itu, kakek dari dua orang anjal, Darwasih mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau cucunya turun ke jalan untuk mengemis. Dengan adanya peringatan dari Kepala Disosnakertrans Kota Mataram ini, ia menyatakan akan tegas melarang cucu-cucunya untuk mengemis. “Saya juga akan buatkan pecut kalau ndak nurut,” cetusnya. Darwasih juga mengatakan tidak mengetahui berapa hasil mengemis dari cucu-cucunya.

Di Gomong, tercatat sekitar 10 anak yang kerap berada di jalanan untuk mengemis.

Dalam kesempatan itu, Khalik juga berpesan kepada be-

(Suara NTB/yan)

KUNJUNGI - Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik (kanan) bersama Lurah Gomong (tengah) mengunjungi rumah orang tua anjal di Gomong Lama. Orang tua diingatkan untuk tak lagi membiarkan anaknya mengemis di jalan. Karena jika ditemukan, orang tuanya yang akan ditangkap karena melanggar UU Perlindungan Anak. berapa anjal yang ditemui untuk tak lagi mengemis di jalan.

Dari kunjungan tersebut, menurutnya dapat ditarik kesimpulan masih banyak hal yang perlu dibenahi. Ia menilai masyarakat mempunyai sifat malas sehingga perlu dorongan dari berbagai pihak. Perilaku malas ini dapat melahirkan mereka menjadi masyarakat miskin. Langkah ke depan akan diformulasikan berbagai program yang akan diturunkan ke masyarakat.

Pemkot Evaluasi Dana Hibah Lingkungan Mataram (Suara NTB) Tahun ini, Pemkot Mataram kembali menyalurkan dana hibah untuk seluruh lingkungan di Kota Mataram. Dana hibah yang akan dikucurkan sebesar Rp 5 juta untuk setiap lingkungan. Dana hibah tahun ini dikhususkan untuk biaya kegiatan operasional di tingkat lingkungan, tak lagi untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM usai membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Dana Hibah Lingkungan, Sabtu (5/4). Tahun ini adalah tahun ketiga lingkungan mendapatkan dana hibah dari Pemkot Mataram. “Sekarang lebih banyak ke operasional.

Tidak ada fisik lagi sehingga (kegiatan) Posyandu dan kaderkader di bawah bisa dibantu dengan operasional ini,” ujarnya.

Dana ini nantinya disebutkan Sekda bisa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti rapat, biaya pendataan, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan lainnya.

Dalam rakor tersebut selain untuk mengevaluasi pelaksanaan dana hibah lingkungan tahun sebelumnya, juga sebagai ajang sosialisasi karena ada banyak hal yang perlu disempurnakan baik secara administrasi, peng-

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Kepala Lingkungan se-Kota Mataram mengikuti Rakor Evaluasi Dana Hibah Lingkungan dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Sabtu (5/4) di aula Kantor Walikota Mataram. gunaan dan mekanisme pertanggungjawabannya. “Ada pakemnya kegiatan yang boleh dilakukan.

Sekarang kita kumpulkan agar jangan ada persoalan di bawah.

Ini sosialisasinya,” ujarnya.

Jika nantinya ditemukan penyimpangan di tingkat bawah, Sekda menegaskan bahwa akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sanksinya pasti ada, akan ada pemeriksaan. Kalau ada laporan akan ditindklanjuti,” ujarnya. Agar tak dikaitkan dengan tujuan politis, pencairan dana hibah ini akan dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif. Sekda

menegaskan bahwa pemberian dana hibah ini tak ada kaitannya dengan politik. “Pak Walikota pun tidak ada sediktipun kaitannya. Kalau memang begitu Pak Walikota saja yang hadir, ini murni,” tegasnya.

Rakor ini diikuti oleh 298 kepala lingkungan dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram. Rakor yang digelar Bappeda Kota Mataram ini selain membahas evaluasi dana hibah lingkungan, para Kaling juga diberikan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (yan)

Kaling Diminta Sosialisasikan BPJS kepada Warga Mataram (Suara NTB) Kepala Lingkungan (Kaling) se-Kota Mataram diminta untuk mensosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena menurut Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, masih banyak warga Kota Mataram yang belum mengetahui apa itu BPJS yang mengeluarkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) pascadiberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 lalu.

Apalagi masyarakat wajib mengikuti program ini baik yang mampu dan tidak mampu.

Kaling juga disebutkan Sekda harus mengetahui secara pasti mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan sehingga dapat memberi informasi yang tepat pada warga di lingkungannya. Bagi warga yang tidak mampu, jika menggunakan JKM, semua biaya akan digratiskan. “Ini gratis. Bayar opname gratis semua,” ujarnya.

Warga Kota Mataram yang telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan ini sekitar 67 ribu orang. Bagi warga yang belum terdaftar, Sekda mengimbau baik kepada masyarakat yang tergolong mampu maupun tidak mampu untuk segera melapor agar segera terdaftar. “Bagi yang tidak mampu segera lapor agar segera dibayar BPJS-nya. Kalau mereka yang mampu silahkan menggunakan BPJS, tapi bayar sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. Usman Hadi menyampaikan setelah BPJS diluncurkan

awal tahun ini, sampai saat ini peserta baru JKM yang terdaftar sekitar seribu lebih. Usman mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah. Karena setiap warga yang sakit dan membutuhkan kartu JKM, bisa langsung diurus langsung di Dikes Kota Mataram dengan menyertakan rekomendasi dari kelurahan.

“Itu akan terus bertambah dan bertambah. Kami tidak membagi (Kartu JKM) seluruhnya tapi berdasarkan kebutuhan. Kalau ada warga yang sakit, kami buatkan surat,” jelasnya. Jumlah warga Kota Mataram secara keseluruhan yang telah memiliki kartu JKM adalah warga yang telah memegang kartu Jamkesmas pusat.

Karena peserta Jamkesmas secara otomatis akan menjadi peserta JKM BPJS. “Ditambah lagi yang dari Pemprov sebesar 3.764 orang. Itu sudah terisi semua,” terangnya. Selain itu, bagi warga yang belum tercover JKM, Pemkot Mataram juga mengikutkan sekitar 5 ribu warganya menjadi peserta JKM. Untuk ibu hamil, karena program Jampersal sudah dihapuskan, Usman mengatakan akan tetap dibiayai Pemkot Mataram melalui dana sharing dengan Pemprov.

Diperkirakan sekitar 4.600 lebih ibu hamil yang akan melahirkan setiap tahunnya. Setiap hari disebutkan Usman banyak warga yang datang untuk mengurus kartu JKM melalui Dikes Kota Mataram. Sekitar 20-30 orang setiap harinya mengantri di loket pelayanan Dikes Kota Mataram. (yan)

Untuk mengantisipasi makin banyaknya anak-anak yang mengemis di jalan, Disosnakertrans juga meminta kepada Kaling untuk membentuk tenaga piket. Tenaga piket ini akan dibayar oleh Disosnakertrans Kota Mataram. “Sehingga ada peran juga dari lingkungan untuk mengantispasi turunnya anak-anak kita ini ke lampu merah,” terangnya. Jika masih ditemukan ada anak-anak yang berada di jalan, baru kemudian akan diambil langkah tegas seperti yang telah dis-

epakati dengan pihak kepolisian.

Pos pantau anjal ini akan diluncurkan setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif.

Tenaga piket yang akan dibentuk ini sebanyak 10 orang, selain itu ada juga petugas baik dari Satpol PP Kota Mataram maupun kepolisian. “Kalau semua sudah bisa bekerja sama, Pak Lurah siap dengan Linmasnya, tenaga dinas, kepolisian, Satpol PP juga bergerak, insya Allah (bisa diatasi),” terangnya. (yan)

Kepastian Pinjaman Daerah

PIP Janjikan Usai Pemilu Mataram (Suara NTB) Setelah tim pengkaji dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengkaji kondisi jalan yang diusulkan oleh Pemkot Mataram, untuk diperbaiki dengan pinjaman Rp 60 miliar. Tim pengkaji pun menjanjikan keputusan atau finalisasi usulan tersebut akan disampaikan usai Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Mahmuddin Tura mengatakan tim pengkaji dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berjumlah tiga orang, telah turun melihat kondisi fisik jalan-jalan yang menjadi usulan Pemerintah Kota Mataram. Menurutnya, hasil pantauan yang langsung didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, bahwa Mataram layak mendapatkan pinjaman.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan, kita memang layak mendapatkan bantuan itu,” ungkap Mahmuddin Tura dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Jumat (4/4).

Bahkan, kata Tura, usulan Rp 60 miliar tersebut dinilai terlalu sedikit dibandingkan dengan ruas jalan di Kota Mataram yang rusak. Sehingga, ada pernyataan dari tim pengkaji PIP, Mataram akan mendapatkan lebih dari Rp 60

miliar. “Tim pengkaji sendiri yang ngomong, kalau ada kemungkinan kita mendapatkan lebih dari 60 miliar,” katanya.

Akan tetapi, Walikota hanya menginginkan bantuan senilai Rp 60 miliar dan untuk sisanya akan diperbaiki melalui APBD. Disebutkan, sedikitnya ada 165 titik jalan yang diusulkan untuk diperbaiki melalui dana pinjaman tersebut. Kendati demikian, Pemkot berharap semuanya dapat terealisasi.

Terkait kapan realisasi hasil survai tim pengkaji disampaikan kepada Pemkot? Tura mengatakan hasil temuannya akan disampaikan usai pemilihan umum (Pemilu). Mekanismenya tambahnya, PIP akan memberikan surat kepada Walikota tentang realisasi anggaran dan titik-titik jalan yang harus diperbaiki. “Prosedurnya, nanti dari PIP langsung mengirimkan surat, apakah layak dibantu atau tidak,” tuturnya.

Menyinggung jalan-jalan mana saja yang menjadi prioritas perbaikan? Menurutnya, sesuai aturan bahwa yang menjadi sasaran perbaikan adalah akses jalan pariwisata dan pengembangan ekonomi. Sedangkan, untuk jalan-jalan di perumahan, murni tanggungjawab dari developer. “Memang ada usulan jalan di perumahan, tapi itu urusan dari developer,” katanya. (cem)

Jumlah Penyandang Cacat di Mataram 646 Orang Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menyebutkan jumlah penyandang cacat di Kota Mataram sebanyak 646 orang. Jumlah ini dibagi dua yaitu penyandang cacat berat sebanyak 122 orang dan penyandang cacat ringan sebanyak 524 orang.

Penyandang cacat ringan ini paling banyak terdapat di Kecamatan Mataram dengan jumlah 133 orang.

Bagi para penyandang cacat ini, Disosnakertrans memberikan berbagai bantuan. Untuk penyandang tuna daksa dan tuna netra diberikan bantuan seperti kursi roda dan tongkat dan alat bantu pendengaran untuk penyandang tuna netra.

“Ada juga pelatihan khusus untuk penyandang cacat, latihan keterampilan,” ujarnya.

Untuk persoalan seperti ini, Disosnakertrans juga mengharapkan peran dari dunia usaha di Kota Mataram yang bisa memberikan kontribusi melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility).

Sejauh ini ia menilai belum ada peran secara riil dari pelaku usaha untuk menuntaskan persoalan sosial di Kota Mataram. “Belum ada peran sama sekali dunia usaha ini.

Tidak pernah secara rill. Biasanya ada kegiatan perkum-

pulan, dengan CSR itu harus dibedakan,” ujarnya.

Menurutnya hal ini karena belum terjalinnya komunikasi intensif antara dunia usaha dengan Pemkot Mataram.

Dengan adanya Perda CSR, diharapkan peran dunia usaha bisa semakin terlihat. Jumlah CSR yang diberikan juga harus jelas. “Selama ini CSR ada dari bank-bank, tapi belum menyentuh langsung ke masyarakat. Jumlahnya juga harus jelas,” jelasnya.

Khalik menilai dunia usaha terkadang secara langsung menyalurkan dana CSR-nya ke masyarakat. Nantinya akan dibuatkan aturan bahwa perusahaan wajib melaporkan berapa dana CSR yang disalurkan dan peruntukannya. Pihaknya juga akan melakukan kontrol langsung ke masyarakat apakah benar dana CSR telah disalurkan.

“Jangan mereka mengatakan sudah memberikan CSR, tapi di lapangan tidak ada.

CSR tidak saja untuk kepentingan tempat ibadah, pembuatan sarana-sarana lingkungan tapi juga untuk person (pribadi) masyarakat yang harus dibantu,” terangnya. Hal ini ditambahkan Khalik sebagai tanggung jawab sosial mereka terhadap kondisi lingkungan dimana mereka juga mencari keuntungan untuk perusahaan mereka. (yan)

SUARA NTB

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

1. Aspek legalitas a. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang menganggarkan pendapatan belum mencantumkan dasar hukum pungutannya antara lain : Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu.

d. Kebijakan perencanaan anggaran dalam mendukung 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tabel berikut :

b. Dari sisi belanja, terdapat Kabupaten/Kota yang mengalokasikan belanja tanpa dasar hukum.

Halaman 3

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempertahankan secara konsisten pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. f. Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tabel berikut :

2. Aspek kebijakan a. Kebijakan pengalokasian anggaran Kabupaten/Kota telah konsisten dalam mendukung 11 (sebelas) Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional dan 14 (empat belas) Kebijakan Program Prioritas Provinsi. b. Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota yang masuk dalam klaster seperti tabel berikut:

Sumber : BAKK Biro Keuangan

e. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tabel berikut :

Sumber : BAKK Biro Keuangan

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sumber : BAKK Biro Keuangan

KRITERIA : TINGGI SEDANG RENDAH

: > 400 MILYAR : ANTARA 200-400 MILYAR : < 200 MILYAR

1) 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah katagori klaster tinggi; 2) 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu; kategori klaster sedang; 3) 1 (satu) Kota yaitu Kota Bima kategori klaster rendah. c. Belum semua Kabupaten/Kota menindaklanjuti Peraturan Gubernur terhadap SPM urusan wajib yang sudah ditetapkan pemerintah.

Buah Kerja Keras BERBAGAI prestasi yang diraih SMKN 2 Mataram saat ini, membuat nama sekolah tersebut kini dikenal luas masyarakat. Hal tersebut tidak lain berkat kerja keras dan kemauan yang kuat dari guru dan siswa yang menggemari berbagai bidang akademik seperti karya tulis, olahraga, bahasa Inggris, pramuka dan lain-lain yang telah berhasil mempersembahkan piala bagi sekolah.

Kepala SMKN 2 Mataram, Drs. Sahnan, mengungkapkan prestasi yang telah (Suara NTB/dok) diperoleh siswa-siswi Sahnan SMKN 2 mulai dari tahun 2013 hingga bulan April 2014 saat ini sudah mencapai 32 prestasi yang sifatnya akademik maupun nonakademik. Tentu prestasi tersebut telah menambah jumlah koleksi piala yang dimiliki oleh sekolah saat ini.

“Setiap siswa atau siswi SMKN 2 yang mendapat juara saat perlombaan, kami dari pihak sekolah selalu memberikan reward atau hadiah, berupa uang. Reward ini pun telah kami tentukan sesuai dengan kejuaraan tingkat provinsi dan kejuaraan tingkat kota. Biasanya kami berikan pada hari Senin saat upacara bendera,” ungkapnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Diakui Sahnan, apa yang telah dilakukan terhadap siswa yang memperoleh prestasi tersebut agar siswa dan siswi dapat termotivasi untuk mengikuti setiap kegiatan lomba, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Selain itu juga agar siswa/siswi yang lainnya termotivasi menjadi juara dalam setiap kegiatan.

Diakuinya, saat ini pihaknya selain sedang fokus untuk persiapan pelaksanaan UN, termasuk menyiapkan siswa mengikuti perlombaan LKS tingkat kota, provinsi dan nasional. Untuk setiap kegiatan perlombaan, pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran khusus yang diperoleh dari komite, agar siswa bersemangat saat berlatih.

Beberapa prestasi yang pernah diraih pihaknya antara lain Juara I Umum Perjusami tingkat Provinsi NTB 2012, juara 1 lomba LKS tingkat Provinsi NTB 2012, juara III Olimpiade Animasi Plus se kota Mataram 2012, juara I Umum Futsal tingkat Provinsi NTB 2013, juara I Umum Sekolah Sehat Tingkat Provinsi NTB 2013, juara III Debat Bahasa Inggris se-Kota Mataram 2012 dan sederet prestasi lainnya. Sementara untuk tahun 2014 ini disebutkan akan diadakan lagi perlombaan LKS dan sekolah sehat tingkat nasional. (dys)

Sumber : BAKK Biro Keuangan

Minim, Pembinaan Siswa Berprestasi di NTB Selong (Suara NTB) Pendidikan menjadi gerbang bagi generasi muda untuk berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Minimnya pembinaan serta pembekalan terhadap siswa berprestasi menjelang lomba di kancah nasional, menjadi penyebab posisi tawar pendidikan NTB, belum bisa diperhitungkan.

Akibatnya, saat bertanding belum jadi pemenang.

Kritikan ini disampaikan, Juhri Hendrawan siswa SMAN 2 Selong, perwakilan NTB di ajang Olimpiade Fisika tingkat nasional beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah masih belum serius memperhatikan beberapa siswa yang mewakili NTB ke kancah nasional dalam kompetisi di bidang akademik.

Dibandingkan daerah lain tambahnya, persiapannya jauh lebih matang. “Saya ketemu dengan peserta dari Jakarta, mereka dikarantina selama tiga minggu oleh pemerintah di sana. Kalau kita di sini (NTB, red) ndak ada sama sekali,” ungkapnya pada Suara NTB di Selong, Sabtu (5/4) Juhri mengaku persiapan yang dilakukan menjelang lomba tingkat nasional hanya belajar mandiri dan meminta bantuan guru di sekolahnya.

Padahal, yang diharapkan tidak hanya dari sekolah membekali, tetapi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) memberikan bimbingan pada siswa. Namun, Juhri tidak patah semangat. Selain ke-

mampuan mengotak-atik rumus dan menganalisis dipelajarinya sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Dia juga berlatih di sela-sela waktu luang di sekolahnya. “Sebenarnya ini hobi saja, mulai SD saya sudah dilatih,” aku Juhri.

Menyinggung tingkat kesulitan dalam memecahkan setiap rumus? Siswa kelahiran Montong Gading, 1995 silam ini, mengatakan tingkat kesulitannya hanya pada tingkat fokus mengerjakan soal. Dijelaskan, inti dari menyelesaikan rumus fisika tersebut adalah bagaimana ketajaman menganalisis.

Pernyataan Juhri diamini M. Khairul Anam, siswa yang juga pernah mewakili NTB di kancah nasional di bidang desain poster. Ia mengaku hanya belajar secara otodidak dan meminta bimbingan dari guru di sekolahnya. Sementara, pemerintah belum membuka mata kepada perwakilan yang akan mengharumkan daerah.

Sebenarnya, lanjutnya, potensi generasi muda di NTB, tidak jauh berbeda dengan daerah – daerah lain. Hanya saja,

US dan UN Gunakan APBD-APBN Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil rapat MKKS untuk pelaksanaan ujian sekolah maupun ujian nasional tingkat SMA/MA untuk sekolah negeri dan swasta, disepakati tidak ada lagi pungutan yang diambil dari orang tua dengan mengatasnamakan apapun dalam rangka persiapan pelaksanaan US dan UN. Demikian Penegasan Ketua MKKS tingkat SMK Kota Mataram, Umar, S.Sos, MM, di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Umar, untuk bi-

aya ujian praktik atau kompetensi sumber pendanaan awalnya diambil dari orang tua siswa. Tapi sesuai hasil kesepakatan rapat memutuskan dana tersebut akan dikembalikan ke masing-masing orang tua siswa. Sementara untuk ujian sekolah dananya didapatkan dari APBD kabupaten/ kota, sementara ujian nasional dari APBN. Sementara itu, disinggung mengenai persiapan pelaksanaan UN meliputi try out Tingkat SMA, SMK dan MA, yang dilaksanakan di seluruh sekolah se-Kota Mataram,

Umar mengaku sampai dengan detik ini sudah berjalan maksimal.

Sejauh ini sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali, satu kali dilaksanakan oleh pihak Dikpora dan dua kali oleh sekolah. Ketiga kali pelaksanaan try out tersebut dilaksanakan sebelum ujian sekolah.

Sekarang karena ujian sekolah sudah selesai kita fokus pada pemantapan kemampuan siswa,” kata Umar Sementara itu, Kepala SMKN 4 Mataram H. Istiqlal, S.Pd, MM, ketika ditemui ditempat terpisah mengata-

kan, dengan telah selesainya pelaksanaan US beberapa waktu lalu membuat sekolah sedikit lega dan sekaligus merasa tegang, karena tinggal sebentar lagi siswa akan bertempur dalam UN. Selain itu, Istiqlal juga mengakui sangat lega dan mengurangi beban sekolah jika persoalan pendanaan US dan UN bersumber dari APBD dan APBN. “Memang dari hasil rapat MKKS sudah diputuskan baik sekolah negri maupun swasta dana US dan UN berasal dari APBD dan APBN,” tegasnya. (dys)

(Suara NTB/cem)

FOTO BERSAMA - Juhri Hendrawan dan M. Khairul Anam siswa berprestasi yang pernah mengikuti lomba hingga ke tingkat nasional berfoto bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 2 Selong Akbar Maazi, Sabtu (5/4).

NTB, masih belum berpikir tentang proses regenerasi dan mengupayakan siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik memiliki posisi tawar di daerah lain.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 2 Selong, Ak-

bar Maazi mengaku lomba di tingkat nasional yang diikuti siswa sifatnya mendadak, sehingga, pemerintah khususnya Dinas Dikpora tidak melakukan hal itu.

Ke depan sambungnya, pemerintah mempersiapkan hal tersebut, sehingga tidak ada keluhan yang

disampaikan peserta didik ketika mengikuti lomba di tingkat nasional. “Ini sifatnya mendadak, ke depan kita harapkan paling tidak anak-anak di karantina dulu tiga atau empat minggu sebelum berangkat,” harapnya. (cem)

Matangkan Persiapan UN

SMKN 3 Mataram Datangkan Motivator Mataram (Suara NTB) Berbagai upaya terus dilakukan pihak sekolah untuk mempersiapkan anak didiknya menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN). Tidak hanya persiapan secara akademik, namun juga mempersiapkan mental dan kejiwaan agar siswa lebih siap menghadapi UN. Seperti yang dilakukan SMKN 3 Mataram belum lama ini dengan menghadirkan motivator dan psikolog, dr. Puji Arahman.

Dalam penyajiannya, Puji Arahman berbagi tips menjadi orang sukses. Dia juga membagi tips dan kiat menjaga kesehatan selama UN berlangsung. Tidak hanya itu, kiat-kiat sukses menghadapi UN dan berbagi pengalaman menjadi orang yang sukses meraih prestasi di sekolah juga diberikan pada siswa.

Selain itu para calon peser-

ta UN juga diajak rileks dalam menghadapi UN, bahkan mengajak para siswa merelaksasi diri dalam mengatasi kecemasan mereka. Harapannya melalui kegiatan seperti ini, para siswa tidak lagi tegang atau frustrasi karena takut tidak bisa mengerjakan soal UN atau takut tidak lulus UN. Sebaliknya justru siswa lebih tenang, sehingga bisa mendapatkan hasil UN yang maksimal.

Sementara Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, S.Sos, MM, mengatakan, ketika menjelang UN ini, pihaknya menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi siswa kelas XII. Khususnya, kegiatan yang bertujuan menyegarkan kondisi siswa yang bakal menghadapi UN. Mengingat padatnya aktivitas belajar, pihaknya merasa perlu memberikan motivasi tambahan agar siswa semakin tekun belajar.

“Kita mendatangkan motivator yang sekaligus psikolog ini biar siswa lebih bersemangat dan mengena ketika diberi motivasi, serta menambah kemampuan siswa, sekaligus memberikan pencerahan menjelang pelaksanaan UN. Beda kalau guru yang memberikan motivasi mungkin siswa akan bosan, karena setiap hari berintraksi dengan guru,” paparnya.

Menurutnya, menjelang UN kali ini, pihaknya punya jadwal motivasi bagi para siswa dalam upaya menghilangkan rasa bosan dengan motivator yang memiliki kompetensi serta berpengalaman di bidangnya.

Pendekatan khusus kepada siswa dengan cara persuasif ini, diharapkan tidak membuat siswa bosan. Sebab, jika dalam kondisi stres, dikhawatirkan mental siswa akan turun dan berdampak pada penurunan prestasi. (dys)

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

Forum Kepala Desa Tolak Tawaran BPJS Sumbawa Besar (Suara NTB) Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa menolak tawaran konsep BPJS bagi mereka. Sebab BPJS kelas 3 yang ditawarkan ke kepala desa melalui pemotongan dana bantuan strategis dari Alokasi Dana Desa (ADD) dianggap tidak menghargai jabatan dan kewenangan mereka sebagai “penguasa” di desa.

Sebagaimana disampaikan Ketua FK2D yang juga Kades Kuken, Chairuddin, kepada Suara NTB, Sabtu (5/4), pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada kepala desa melalui program BPJS kelas 3. Dipotong dari dana bantuan strategis desa yang bersumber dari ADD, namun tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kepala desa. “Pemotongan ini sepihak, padahal bantuan strategis desa selama ini kita gunakan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, seperti Posyandu,” terangnya.

Menurutnya, lebih baik anggaran untuk pembayaran asuransi BPJS kepala desa dipotong dari tunjangan dan dimasukkan ke dalam kelas 1. Asalkan dikomunikasikan terlebih dahulu. Sesuai dengan besar jabatan dan tugas yang diemban kepala desa. Sesuai dengan konsep pembangunan nasional yang menempatkan kepala desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan di desa.

“Jadi sudah semestinya kita dihargai. Berikanlah kita sedikit penghargaan. Kita juga sudah tanyakan hal ini ke BPM PD, namun mereka tidak dilibatkan dalam masalah ini,” pungkasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Ahli IT Polda NTB Diturunkan ke Bima

Kota Bima (Suara NTB) Meski lima orang tersangka pelaku sudah ditangkap, aparat gabungan Ditreskrimum Polda NTB dan Polres Bima terus melakukan pengembangan terkait penembakan terhadap Kaur Bin Ops (KBO) Sat Nakoba Polres Bima Kota, Ipda Hanafi. Rencananya, Polda NTB akan menerjunkan ahli IT untuk melacak sms bernada ancaman yang masuk ke handphone Hanafi.

Demikian diungkapkan Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmansyah saat ditemui di Mapolres, Sabtu (5/4).

Menurut Benny, tim tersebut

akan tiba di Bima dalam waktu dekat. Ahli IT ini akan mengecek sms bernada ancaman yang masuk ke handphone Hanafi.

“Ahli IT ini untuk menyelidiki isi

sms yang masuk ke handphone korban,” tuturnya.

Sejauh ini, lanjutnya, dia sendiri belum mendapat laporan motif di balik penembakan

ini. Sebab, Polres Bima Kota tidak terlibat langsung penyelidikan. Polres Bima Kota hanya mengikuti perkembangan karena yang menjadi korban adalah dari pihaknya. Sebelumnya, katanya, tim gabungan telah menangkap tiga orang yang diduga sebagai eksekutor penembakan Hanafi. Ketiganya sempat dibawa ke Mapolres Bima Kota untuk dikenali oleh korban. Setelah dibawa,

ternyata korban memastikan tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah pelaku penembakan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ketiganya masing-masing Erwin (27), Andi Kosasi alias Andi Palembang (32) dan Adhar alias Grandong (25) Warga Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Mereka ditangkap pada hari yang sama yakni Kamis (3/4). (use)

UTS Wakili Indonesia ke Jepang Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) terpilih sebagai wakil Indonesia dalam program magang mahasiswa di National Institute Material and Science (NIMS) Tsukuba, Jepang.

UTS dinyatakan lolos seleksi oleh lembaga tersebut pada Maret 2014.

Demikian rilis Humas UTS yang diterima Minggu (6/4) kemarin. Cukup membanggakan, karena hanya dua mahasiswa se-Indonesia yang diikutkan dalam program magang di NIMS Tsukuba Jepang. Yaitu, Fahmi Dwi Laksono Mahasiswa semester dua dari Fakultas Bioteknologi UTS Sumbawa dan seorang mahasiswa Pasca Sarjana S3 kedokteran dari Universitas Indonesia.

“Dalam program ini, hanya dua mahasiswa di Indonesia yang lolos, di antaranya Fahmi Dwi laksono dari Fakultas Bioteknologi UTS ,” kata Dwi Ariyanti , M.Biotech selaku ketua program studi Biotech UTS Sumbawa.

Terpilihnya Fahmi Dwi Laksono dalam program magang di Nims merupakan bukti bahwa “elang” Sumbawa ternyata mampu keluar negeri dan bisa sejajar dengan mahasiswa Universitas Indonesia yang notabenenya Universitas ternama di Indonesia.

Program magang dilakukan selama tiga bulan terhitung Desember 2014 hingga Pebruari 2015. Sebagai persiapan, pihak UTS menyiapkan skill dan riset penelitian lainnya yang berkaitan dengan program Bioteknologi. Namun sebelum diberangkatkan ke Jepang, juga ada premagang yang dilakukan di Jakarta.

Dengan terpilihnya Fahmi Dwi Laksono ini, sekaligus membuka peluang dan memotivasi bagi mahasiswa lainnya serta membuktikan bahwa UTS Sumbawa bisa membuka akses ke luar negeri. Satu hal yang penting, dengan terpilihnya mahasiswa UTS ke Nims Tsukuba Jepang serta menjadi wakil dari Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumbawa. NIMS merupakan lembaga riset penelitian elit yang ada di Jepang. (arn)

Sekolah di KSB Siap Terapkan Kurikulum 2013 Taliwang (Suara NTB) Penerapan kurikulum 2013 terhitung tahun ajaran 20142015 ini siap dilaksanakan oleh seluruh sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sejak setahun terakhir, tiap sekolah mulai jenjang SD, SMP hingga SMA/sederajat telah melakukan sejumlah persiapannya.

“Untuk kurikulum 2013, Insya Allah kita optimis siap melaksanakannya karena kita sudah lakukan persiapan,” jelas kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KSB Drs. Muklhis kepada media ini, Sabtu (5/4) Sejauh ini ada dua dari tiga bagian yang telah dipersiapkan seluruh sekolah di KSB untuk menyambut perubahan kurikulum pada tahun ajaran baru mendatang. Diantaranya infrasktruktur sekolah dan persiapan guru dan tenaga kependidikan. Mukhlis mengakatan, untuk infrastruktur sekolah saat ini hampir 100 persen telah siap. “Soal infrastruktur sudah tidak ada masalah lagi. Semua sekolah kita fasilitas fisiknya sudah mencukupi,” klaimnya.

Demikian juga untuk persiapan guru dan tenaga kependidikan, Mukhlis menyebutkan, sejak setahun terakhir sejumlah guru sekolah telah mengikuti pelatihan pengetahuan kurikulum 2013. Baik pelatihan melalui PLPG Mataram yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan pelatihan mandiri yang anggarannya disiapkan dalam APBD KSB. “Untuk tahun ini di DIPA kita sediakan anggaran sekitar Rp 43 juta untuk pelatihan mandiri. Selain itu tetap ada juga yang kita ikutkan di provinsi,” urainya.

Sementara persiapan yang sejauh ini belum dilakukan oleh sekolah di KSB adalah penyiapan buku teks berupa bahan ajar dan buku pedoman guru. Mukhlis mengatakan, untuk ketersediaan buku tersebut sebenarnya sekolah telah menyiapkan anggaran pembeliannya. Berdasarkan ketentuan berlaku, anggaran pembelian buku pelaksanaan kurikulum 2013 diambil dari dana BOS dan dana dekonstrasi (Dekon) provinsi. Namun demikian pengadaan buku penyesuaian kurikulum 2013 itu sejauh ini belum dapat dilakukan karena petunjuk dan edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait standar buku yang akan digunakan hingga kini belum diterbitkan.

“Anggaran pengadaannya sudah ada, tapi kami (Dikbudpora) belum menyarankan sekolah untuk melakukan pembelian buku untuk kebutuhan pelaksanaan kurikulum 2013, karena standar bukunya belum diterbitkan kementerian,” papar Mukhlis.

Belum adanya ketetapan pusat tersebut, Dinas Dibkudpora KSB mengimbau kepada seluruh sekolah untuk tidak melakukan pembelian buku. Menurut Mukhlis, tiap sekolah ada baiknya untuk tetap menunggu arahan pusat karena pembelian buku terlalu dini khawatir tidak sesuai petunjuk kementerian. “Bagi para kepala sekolah agar jangan sekali-kali membeli buku sekarang ini sebelum ada petunjuk dari pusat,” ucapnya.

Untuk diketahui pada tahun pertama pemberlakuan kurikulum 2013, tidak seluruh tingkatan (kelas) akan melaksanakannya. Pada tahun ajaran 2014-2014 ini, untuk tingkat SD hanya akan diberlakukan untuk kelas 1, II, IV dan V, pada tingkat SMP di kelas VII dan VIII sementara di SMA di kelas X dan XI. Dan untuk secara keseluruhan baru akan diberlakukan pada tahun ajaran 2015-2016. (bug) (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

LOGISTIK PEMILU - Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, menyerahkan secara simbolis logistik pemilu kepada Kapolres Dompu, Purnama. Surat suara sisa dan rusak ini dititipkan di Polres Dompu dan penyerahan disaksikan Bupati Dompu, Sabtu (5/4) malam.

Logistik Pemilu Didistribusikan Langsung ke TPS Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan pendistribusian logistik Pemilu terhitung mulai Senin (7/4) hari ini. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, di hari pertama ini KPU akan mendistribusikan seluruh kebutuhan pemungutan suara tersebut untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I dan III. “Kita mulainya besok (hari ini, red) untuk dua dapil dulu.

Dapil I dan Dapil II,” terang ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada media ini, Minggu (6/4).

Prosedur pendistribusian logistik Pemilu yang dijalankan oleh KPU KSB kali ini, sedikit berbeda dari Pemilu sebelumnya. Dalam pengiriman logistik tersebut KPU akan langsung menyampaikannya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa sebelumnya berhenti di tangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Menurut Khaeruddin, di tingkat PPK logistik Pemi-

lu akan dilaporkan pada saat pengiriman dan turut serta dalam pendistribusian hingga ke TPS. “Jadi PPK tetap mengetahui proses pengirimannya. Hanya saja logistik itu tidak kita inapkan di PPK seperti pada Pemilu sebelumnya,” terangnya.

KPU menargetkan pendistribusian logistik Pemilu langsung ke tingkat TPS tersebut untuk Dapil I dan II dapat rampung dalam sehari. Sebab pada hari kedua (Selasa, red) pengiriman logistik akan fokus dilaksanakan di Dapil II. Khaeruddin mengatakan, pihaknya sengaja mendahulukan Dapil I dan III karena di Dapil itu beberapa wilayahnya ada yang masuk dalam daerah terpencil. Sementara Dapil II Taliwang seluruh wilayahnya dapat dijangkau dengan mudah tetapi memiliki wilayah yang luas.

“Pada hari Selasa itu kita upayakan selesai semua untuk kota Taliwang. Demikian juga untuk besok itu, beberapa daerah terpencil harapan

kita semua logistiknya sampai dalam satu hari juga,” harap komisioner KPU tiga periode ini.

Perketat Pengawasan Dari Dompu dilaporkan, logistik pemilu legislatif juga mulai didistribusikan ke PPS di enam Kecamatan se-Kabupaten Dompu. Pendistribusian logistik ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian untuk menghindari adanya ancaman sabotase menjelang pemilu. Surat suara sisa dan yang rusak setelah disortir sebanyak 2.138 lembar bersama surat suara untuk pemilu susulan sebanyak 3.000 langsung dititipkan ke Polres Dompu sebelum dimusnahkan.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST saat acara pelepasan logistik pemilu di kantor KPU Dompu, Sabtu (5/4) malam mengatakan, pendistribusian logistik pemilu ini ditargetkan rampung pada 7 April sampai ke masing-masing PPS (Desa/Kelurahan).

Operasi Cipta Kondisi

Lima Sajam Diamankan Polres Dompu Dompu (Suara NTB) Masa tenang pemilu masing-masing Polres menggelar operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam (Sajam), senjata api (senpi) ilegal, bom molotov dan lainnya. Hari pertama operasi digelar, lima buah sajam berhasil diamankan.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada wartawan, Sabtu (5/4) malam mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan lima senjata tajam hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan. Operasi cipta kondisi ini akan dilakukan selama masa minggu tenang pemilu dengan sasaran sajam, senpi ilegal, bom molotov dan lainnya. “Lima pucuk sajam kita amankan pada malam pertama operasi cipta kondisi,” katanya.

Operasi cipta kondi-

Purnama

si dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang aman dan tertib, tanpa ada intimidasi serta rasa was-was.

Namun sejauh ini di Dompu, hasil pantauan pihaknya tidak ditemukan adanya ancaman terhadap pelaksanaan pemilu.

“Sejauh ini aman, tidak kita temukan adanya ancaman terhadap pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.

Kendati demikian, terhadap lokasi yang rawan konflik ditempatkan pos pantau dan dilakukan patrol keliling. Pos pantau ini ditempatkan di samping masjid Ginte Kandai Dua untuk mengantisipasi adanya gejolak susulan antara kelompok Kandai Dua dengan Renda Simpasai. “Untuk kasus warga terkena panah kita masih dalam proses penyelidikan. Kita masih kesulitan, karena pelakunya menggunakan cadar,” jelasnya. (ula)

Enam Kecamatan terjauh yaitu Pekat, Kilo, Kempo, Manggelewa, Huu dan Pajo langsung didistribusikan hingga 6 April. “Untuk kecamatan Dompu dan Woja paling lambat didistribusikan 7 April, sehingga pada 8 April semua logistik pemilu sudah berada di masing-masing TPS,” kata Rusdyanto.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK pada kesempatan yang sama menegaskan, pihaknya akan mengawal setiap pendistribusian logistik oleh anggota bersenjata lengkap. Pengawalan ini untuk menghindari adanya ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. “Kita akan mengawal logistik ini dari KPU hingga TPS dan dari TPS hingga ke KPU,” terangnya.

Untuk mengamanan saat hari pencoblosan, Purnama mengatakan, pihaknya menyiapkan 396 orang anggota Polres Dompu. Anggota polisi ini akan bertugas bersama Linmas dalam mengamankan

pemilu didukung oleh anggota Pol PP dan dibek up oleh anggota TNI. “Sehari sebelum pencoblosan, semua anggota sudah berada di TPS untuk melakukan pengamanan TPS,” terangnya.

Sementaran Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kembali mengungkapkan sikap netralitasnya terhadap semua partai politik dengan tidak menjadi pengurus pada salah satu partai politik.

Sikapnya ini diapresiasi oleh sejumlah pengurus parpol.

“Saya juga mengapresiasi, karena hingga saat ini kondisi keamanan di Dompu tetap terjaga,” katanya.

H. Bambang juga mengatakan, ada 1.332 orang anggota Linmas yang akan menjaga di TPS, PPS (Desa/Kelurahan), hingga PPK (Kecamatan) yang disiapkan pemerintah daerah (Pemda) untuk ikut mengamankan pemilu. “Anggota Linmas kita sudah siap bertugas di tempatnya masing-masing,” ungkap Bupati. (bug/ula)

Pasar Ternak Sumbawa Butuh Tambahan Fasilitas Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasar ternak yang dibangun Pemkab Sumbawa di wilayah Karang Dima kecamatan Labuan Badas, masih butuh sejumlah fasilitas tambahan. Seperti loket kantor, timbangan dan lainnya, sambil menyiapkan regulasinya.

Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, Sabtu (5/4) menjelaskan, idealnya masih dibutuhkan sejumlah fasilitas untuk melengkapi pasar ternak sebelum resmi dioperaskan. Seperti loket kantor, timbangan, tambatan tempat mengikat ternak dan lainnya. Meski sebenarnya saat ini sudah bisa dioperasikan.

Namun, keberadaan fasilitas pelengkap dalam menunjang operasional pasar ternak dimaksud.

Sambil pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur tentang pasar ternak. Disnak sedang memikirkan, bagaimana agar ternak bisa keluar dari pasar lengkap dengan dokumen jual belinya, sertifikat sehat dan kelengkapan lainnya. Sebab selama ini, jual beli ternak diatur dalam Perdes masing-masing desa, sehingga retribusinya masuk ke desa lokasi transaksi jual beli dilakukan. Makanya, Disnak akan mengundang kepala desa untuk membicarakan hal ini. “Sementara ini, desa akan tetap mendapatkan retribusi, namun Disnak yang menyelesaikan administrasinya. Menunggu adanya Perda yang mengatur tentang pasar ternak ini.

Kalau nanti Perda sudah dibahas dan ditetapkan, maka retribusi jual beli ternak di pasar ternak masuk ke kas daerah,”pungkasnya. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

Tinggal dihubungkan dengan jembatan kayu ala kadarnya, satu jembatan tinggal kerangka baja dan satu jembatan hanya dilapisi balok kayu). ‘’Hal ini sangat berbahaya ketika musim hujan dimana air sungai naik dan memutus tranportasi masyarakat. Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun sehingga harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai upaya pemerataan pembangunan di wilayah Timur NTB untuk meningkatkan jalur perekonomian masyarakat Kecamatan Tambora dan sekitarnya,’’ ujar Suryadi.

Politisi yang juga merupakan Ketua DPW PKS NTB ini mengutarakan, daerah transmigrasi SP-6 di Desa Labuhan Kananga Kecamatan Tambora belum memiliki infrastruktur dasar berupa sarana listrik dan air bersih. Karena infrastruktur dasar merupakan pemenuhan hajat hidup masyarakat maka diperlukan penanganan yang tidak terlalu lama, hal ini juga terkait dengan kenyamanan tinggal warga transmigran.

Sementara, abrasi pantai terhadap jalan provinsi Calabai- Tambora ( Labuan Kananga-Kawinda Nae) sangat memprihatinkan. Jalan tersebut sudah lama terkikis abrasi sehingga selain secepat mungkin perlu dilakukan perbaikan, juga diperlukan teknik baru sebagai upaya pencegahan agar jalan tidak terkikis oleh abrasi pantai.

Petani bawang merah di Kecamatan Kilo yang menjadi salah satu sentra bawang merah di Kabupaten Dompu mengeluhkan harga jual bawang merah yang rendah ketika panen.

Suryadi menyarankan agar pemprov dan pemkab duduk bersama terkait dengan kebijakan tata niaga bawang merah.

Suryadi juga mendapati bahwa hampir semua desa di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu berhubungan langsung dengan laut, salah satunya Desa Mbuju. Menurut Suryadi, abrasi gelombang air laut selalu mengikis jalan sehingga diharapkan pemerintah membangun pemecah gelombang agar kekuatan gelombang yang menerpa infrastruktur jalan berkurang. ‘’Pemerintah agar memperhatikan jalan lintas Kore – Tambora, pada musim hujan jalan provinsi tersebut mengalami kerusakan. Hal ini sangat menghambat mobilitas masyarakat Kecamatan Tambora dan sekitarnya ke ibukota kabupaten yang berdampak pula pada arus perekonomian masyarakat,’’ ujarnya.

Pascabanjir akhir tahun 2013, Desa Simpasai dan sekitarnya yang mengalami bencana perlu perbaikan infrastruktur berupa bronjong di sepanjang aliran sungai, pengerukan sungai yang dangkal, dan renovasi fasilitas umum pekuburan yang amblas. ‘’Pemerintah diharapkan memiliki perhatian terhadap permasalahan pasca bencana banjir ini,’’ ujar Suryadi.

Menurutnya, perlu perhatian pemerintah untuk merenovasi pasar tradisional di Kadindi - Calabai Kecamatan Pekat agar lebih tertata dan lebih bersih. ‘’Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja di pasar yang menjadi sentra perputaran barang dan jasa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya. (aan/*)

Dari Hal. 1

Diusulkan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur 73dinas kabupaten/kota di Dari Hal. 1 wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur dengan 81 orang peserta. Kemudian nara sumber dan pembahas sebanyak 12 orang serta panitia pusat dan daerah sebanyak 35 orang.

Kepala Disnakertrans NTB, H. Wildan menilai, kegiatan berskala nasional tersebut tidak saja sebatas pelaksanaan kegiatan seremonial. Akan tetapi, banyak dampak positif lainnya yang kemudian muncul di NTB, baik secara langsung saat ini dan mendatang.

Hadirnya peserta yang notabene adalah penentu kebijakan dari wilayah Sulawesi, Indonesia Timur dan pusat tentu merupakan wujud apresiasi besar bagi NTB karena dipercaya sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut.

Rapat regional pembahasan usulan program PKT tahun 2015 wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur itu menurutnya sebagai wadah untuk memperoleh masukan-masukan bagi upaya melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi di masa yang akan datang.

Menjadi tahapan dari kegiatan penyusunan rencana dan program yang akan terus dilakukan setiap tahun, untuk mengawali kegiatan penyusunan program menetapkan besaran sasaran serta prioritas program pada tahun mendatang.

Selain itu menurut Wildan, proses pengusulan program pembangunan kawasan transmigrasi yang diusulkan secara bottom-up, mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan sektor yang lain. Sehingga usulan-usulan lokasi yang dibahas sudah dikonsultasikan dengan masyarakat dan dikoordinasikan sebelumnya dengan lintas sektoral. Tujuannya, untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul dikemudian hari.

Khusus untuk provinsi NTB, terdapat beberapa kabupaten yang telah mengusulkan PTB baru. Diantaranya, Kabupaten Lombok Tengah yakni Desa Pelambik dan Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat. Kabupaten Sumbawa, Desa Empang Lestari, Branglamar Kecamatan Lunyuk. Sementara Kabupaten Bima diusulkan Soripanihi SP 8 dan SP 9 Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora.

Secara umum diperjelas, rapat regional tersebut menurutnya sebagai forum memperoleh data calon lokasi PTB tahun 2015, mendapatkan dukungan data dokumen calon PTB, serta verifikasi data dokumen usulan PTB tahun 2015 untuk wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Ir. H. Jamaluddien Malik, MM menegaskan, dipilihnya NTB sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat regional tersebut, karena NTB sebagai daerah yang sangat kondusif untuk membahas rencana-rencana strategis yang akan diusulkan kembali pada Musrenbang Nasional, kaitannya dengan usulan program pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2015 untuk wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur.

“Kenapa dilaksanakan di NTB? NTB tempatnya bagus selain untuk tempat refreshing. Sehingga hasil rapat regional bisa maksimal. Bahkan anak saya beberapa waktu lalu pernah mengatakan NTB itu lebih asyik dari pada Singapura,’’ pujinya.

Beberapa hal kemudian dipaparkan. Berbagai permasalah telah dihadapi dalam penyelenggaraan transmigrasi selama ini, diantaranya. Masih terdapat 366 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat, masih adanya lahan transmigrasi yang tumpang tindih dengan pihak lain, klaim dari penduduk setempat. Selanjutnya masih terdapat lokasi-lokasi pemukiman yang belum tersedia lahan usaha II-nya.

Rendahnya aksebilitas karena jalan-jalan yang rusak, sehingga sulit berkembang warga yang dipindahkan ke lokasi yang lebih baik, KSAD (Kerjasama Antar Daerah) yang sudah ditandatangai kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan alokasi program penempatan.

Banyaknya animo masyarakat untuk bertransmigrasi, tetapi alokasi program penempatan transmigrasi setiap tahun rendah.

Adanya kegagalan pembangunan lokasi karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah. Serta terbatasnya anggaran sehingga masih terdapat pemukiman transmigrasi yang belum lengkap fasilitas umum dan fasilitas sosialnya.

Hal tersebut menurutnya disebabkan karena lemahnya perencanaan dan pmrograman yang tentunya harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kedepannya. Tentunya melalui rapat regional yang dilaksanakan di NTB. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M. Si pada pembukaan itu juga menyampaikan apresiasinya dengan kepercayaan yang diberikan kepada NTB untuk melaksakan rapat regional ini. ‘’ Kami berharap kegiatan ini berjalan baik, lancar dan sukses. Momen ini juga bisa dimnfaatkan untuk berlibur dan berwisata, menikmati alam dan kuliner NTB. Dengan demikian NTB akan semakin banyak memperoleh berkah,’’ katanya.

Sebagai forum koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah tingkat di seluruh kawasan peserta rapat regional, kabupaten kota dapat menyusun renstra untuk dibahas kembali pada Musrenbang.

Program pengembangan transmigrasi tahun 2015 diharapkan memenuhi persyaratan. Mulai dari lokasi yang diusulkan harus memenuhi kelayakan lokasi yakni, clear and clean, layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan, guna kepentingan kesejahteraan masyarakat transmigran. (bul/*)

Farouk Muhammad Bicara UU Desa (4)

DPD Perjuangkan Pengembalian Hak Keuangan Daerah ISU lain yang juga menyedot waktu yang cukup lama dibicarakan pada kesempatan lobi tersebut adalah tentang dana alokasi desa yang bersumber dari APBN. Dalam perdebatan ini, DPD meminta Pemerintah Pusat mengembalikan hak keuangan daerah yang diambil alih untuk menjalankan fungsi yang semestinya menjadi urusan otonomi.

Anggota DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad dalam bookletnya menyebutkan, anggaran pendapatan desa, selain bersumber dari pendapatan asli, juga diperoleh,antara lain: Dana Alokasi Desa (DAD) yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Ketentuan tentang ADD sebesar minimal 10 persen dari dana perimbangan (DAU dan DBH) yang diterima kabupaten/kota (pasal 72 ayat 4), dalam perhitungannya adalah sebagai berikut: jum-

lah desa (Permendagri No. 18 tahun 2013) adalah 72.944, sehingga rata-rata pendapatan desa dari sumber ADD adalah sebesar Rp 623.629.085,33.

Dalam praktiknya, yang dialokasikan kepada desa rata-rata sekitar Rp 150 juta, karena Pemda tidak menerapkan kebijakan ADD secara optimal. Karena itu, dalam RUU Desa disiapkan ketentuan tentang sanksi “pemotongan penerimaan dana perimbangan” bagi kabupaten/kota yang tidak merealisasikan ketentuan tersebut (pasal 72 ayat 6).

Sementara itu, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota ditentukan paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah (pasal 72 ayat 3).

Isu DAD yang bersumber dari APBN (sebagaimana dikonsepkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b) melahirkan beberapa permasalahan. Pertama, Pemerintah (Mendagri) mempermasalahkan gagasan penganggaran dana untuk desa ke dalam APBN karena sejalan dengan kewenangan pemerintahan, struktur keuangan hanya

mengenal dua sistem yaitu rezim keuangan pusat dan rezim keuangan daerah, sementara desa tidak memiliki kewenangan dalam sistem pemerintahan.

Terkait dengan persoalan tersebut rapat merujuk pada kewenangan desa yang didelegasikan dan struktur keuangan desa dapat diletakan pada keuangan daerah; artinya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat disalurkan melalui Pemkab/ Pemkot tanpa mengalokasikan dana tersebut ke dalam APBD seperti ADD. Untuk memberikan dukungan kepada Mendagri dalam meyakinkan Presiden/Pemerintah, DPD memberikan argumentasi bahwa sesungguhnya DPD sebagai lembaga Negara yang paling berwenang membawa aspirasi daerah tidak “meminta uang dari pemerintah pusat” melainkan “meminta Pemerintah Pusat mengembalikan hak keuangan daerah yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan fungsi yang semestinya menjadi urusan otonomi, di luar dari enam urusan yang menja-

di wewenang pusat”, DPD menyadari bahwa proses “pengembalian” tersebut membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara bertahap melalui perubahan berbagai UU, terutama UU Perimbangan Keuangan Daerah.Mendagri sangat memahami argumentasi DPD dan semua fraksi mendukungnya. (aan/*)

H. Farouk Muhammad

Kejaksaan Temukan Dugaan Korupsi Bansos Membengkak Mataram (Suara NTB) Setelah Jasman Hadi, anggota mantan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dijebloskan ke tahanan, konsentrasi Kejaksaan kini beralih untuk tersangka lainnya, WS. Ada fakta baru pembengkakan jumlah dana bansos yang diduga diselewengkan WS, dari sebelumnya hanya Rp 80 juta lebih, menjadi Rp 100 juta lebih.

Guna mendapatkan kepastian itu, pihak Kejaksaan memanggil mantan Bendahara Bansos Lobar, Agung Purnomo Nugroho. Agung diperiksa Jumat (4/4) lalu sebagai saksi untuk memperjelas nilai kerugian negara tersebut. “Dari hasil pemeriksaan Agung, dugaan korupsi dana bansos yang dilakukan WS mencapai Rp 107.500.000,” sebut Kajari Mataram Sang Ketut Mudita melalui Kasi Pidsus, Hendry Andoro,

SH, MH Sabtu (5/4).

Sedangkan dalam proses penyelidikan sampai dengan WS menjadi tersangka, nilai kerugian hanya mencapai Rp 87.500.000. Bahkan ada itikad baik untuk mengembalikan.

Akan tetapi dari versi yang berbeda, jumlahnya bertambah menjadi Rp 107.500.000.

Informasi dari Agung itu kemudian dicocokkan dengan bukti dokumen. Pihaknya meminta Agung menunjukkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Dana (SP2D). Dengan dasar bukti itu, akan menguatkan proses penyidikan, setidaknya penyidik bisa meminta pengembalian kerugian negara lebih besar dari tersangka.

Kasi Pidsus memperkirakan kasus ini akan segera dinaikkan ke tahap dua setelah berkas dinyatakan rampung. (ars)

(Suara NTB/ars)

TELECONFERENCE - Teleconference KASAD, Boediman dengan Danrem 162/WB, Kuat Budiman.

”Teleconference” Danrem 162/WB

KASAD Tanyakan Situasi Kamtibmas NTB

Kompetisi Tak Sehat, PT.GNE Hentikan Produksi Alat Omprongan Dari Hal. 1 Secara finansial, pihaknya juga merasa rugi, karena biaya produksi tungku justru tidak bisa dikembalikan perusahaan.

Zainul mengaku lupa nilai total produksinya saat itu, namun ditaksir untuk per unit omprongan menghabiskan anggaran Rp 5 juta sampai Rp 6 juta.

Jangankan untung, mengembalikan modal produksi pun tidak bisa dilakukannya. Justru yang terjadi di lapangan, petani banyak yang berutang. Setelah alat omprong diberikan, petani yang mendapat bantuan dana bergulir dari Bank BPR, justru tidak membayar ke pihaknya. ‘’Jadi sekarang kami menanggung piutang petani.

Kalau mau ditagih juga susah,” sesalnya.

Tidak Lewat Tender Pada kesempatan itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat

NTB ini mengklarifikasi, bahwa tungku itu tidak diproduksi berdasarkan tender atau lelang yang dimenangkan perusahaannya. Posisinya, sebut Zainul, PT. GNE memproduksi sendiri dengan dananya sendiri.

Setelah alat yang lazim disebut kompor itu dibuatnya, kemudian ditawarkan ke petani.

Dengan dana bergulir yang diterima dari Bank BPR itulah, dialokasikan petani untuk membayar alat omprong tembakau tersebut. ‘’Jadi kami ini posisinya memproduksi sesuai permintaan pasar, kemudian tawarkan ke petani. Nah kalau petani suka dengan barang kita, dia beli. Tapi kalau tidak mau, kita juga tidak bisa paksakan,” tegasnya. ‘’Tidak ada tender, tidak ada lelang dan sebagainya. Ini murni kami yang produksi,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus sebagai ungkapan Zainul, yang ingin mengklarifikasi kabar se-

belumnya, bahwa pengadaan tungku ini setelah melalui proses tender, yang dananya bersumber dari DBH-CHT. Pihak Kejaksaan akan mengklarifikasi seluruh perusahaan yang memproduksi tungku omprongan. Selain PT. GNE, juga ada nama perushaan lainnya seperti CV. K, CV. RT, CV. EN, CV. KK, PT. MKU, UD. S, UD. L, PT. SMG, CV. SA, CV. ABB, dan CV. A. Seluruh perusahaan ini mendapat anggaran berbeda untuk penyaluran bantuan di Lombok Timur (Lotim) untuk 2.792 petani dan untuk Lombok Tengah (Loteng) 2.598 petani. Untuk dua daerah penghasil tembakau terbesar itu, peruntukan dananya berbeda, untuk Lotim sebesar Rp 13.960.000 dan Loteng sebesar Rp 12.990.000. Sehingga dana total yang digelontorkan Rp 26,9 miliar lebih disalurkan mulai November sampai 31 Desember 2010. (ars)

Kritik Kemenhut Dari Hal. 1 tempat memasak dan fasilitas penunjang lainnya.

Ali BD mengatakan, pernah ke Taman Nasional Gunung Salak di Bogor. Menurutnya, fasilitas di sana lengkap. Jalannya bagus, ada fasilitas tempat memasak dan keamanan rapi karena tenaga dipersiapkan untuk melakukan pertolongan cepat. ‘’Jika semua fasilitas tersebut tersedia, silahkan dinaikkan,’’ katanya.

Gunung Rinjani kata bupati, sebagian besar areanya berada di wilayah Lotim. Seh-

ingga bisa dikatakan Gunung Rinjani ini adalah milik Lotim. Semestinya pemerintah pusat berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemkab Lotim untuk menentukan tarif biaya masuk. ‘’Sebelum menaikkah tarif masuk, mestinya harus berdiskusi dulu dengan Bupati Lotim,’’ cetusnya.

Menurut bupati, tiket masuk Rinjani harusnya diturunkan. Alasannya, keuntungan rakyat bukan dari retribusi tiket masuk. Akan tetapi wisatawan tersebut berbelanja di daerah ini, sangat menguntungkan.

Pelaksanaan PP Nomor 12 tahun 2014, juga diprotes oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu. Pihak Kemenhut kabarnya akan merevisi PP tersebut. Khusus TNGR, awalnya memang masuk rayon I dengan tarif biaya masuk Rp 250 ribu/orang untuk wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) Rp 20 ribu. Keputusan terakhir kabarnya, TNGR dimasukkan dalam rayon III dengan biaya Rp 150 ribu/orang untuk wisman dan wisnus Rp 10 ribu. (rus)

Mataram (Suara NTB) Jelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang akan berlangsung tanggal 9 april 2014, jajaran TNI juga sibuk mempersiapkan diri dalam pengamanan. Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD),Jenderal TNI Boediman pun memantau persiapan itu di tiap daerah, termasuk di NTB melalui teleconference.

Minggu (6/4) kemarin, KASAD menggelar teleconference dengan Danrem 162/WB Kolonel Arh Kuat Budiman SIP pukul 08.00 Wita.

Dalam dialog di ruang Data Makorem 162/WB itu, KASAD menanyakan langsung perkembangan dan situasi wilayah masing-masing daerah di Indonesia. “Tujuannya untuk mengetahui langsung

situasi persiapan pemilu di daerah, termasuk di NTB,” kata Danrem. Pada kesempatan itu, KASAD menekankan kepada Danrem dan jajaran, agar para Dansat senantiasa melaporkan perkembangan situasi di lapangan. Diharapkan, ada update laporan yang bekembang setiap kesempatan dan momen, khususnya wilayah jajaran Korem 162/ WB. Pada kesempatan teleconference kali ini Danrem melaporkan situasi dan kondisi di wilayah Korem 162/WB dalam keadaan aman terkendali. ‘’Situasi di NTB umumnya kondusif,’’ terangnya.

Acara tersebut di hadiri oleh Kasrem 162/WB, Dandim se Pulau Lombok, para Kasi Korem, Dan/Ka/Satdisjan jajaran Korem 162/WB. (ars/*)

Turunkan APK Dari Hal. 1 Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli, yang dikonfirmasi Suara NTB Minggu (6/4) kemarin, mengatakan parpol seharusnya taat aturan. ‘’Kalau kita lihat aturan, sebenarnya semua parpol menertibkan sendiri APK mereka. Jangan sampai ada unsur kesengajaan dalam membiarkan APK masih terpasang,” katanya.

Ditambahkan, jika parpol tidak taat kepada aturan yang ada, pihaknya akan bersikap terkait masalah terebut. “Jika parpol tidak menertibkan APKnya hingga H-1 Pileg, maka akan ditertibkan paksa. Kami akan koordinasi dengan Bawaslu dan pemda untuk

melakukan penertiban,” tambahnya.

Menurutnya, banyaknya APK yang belum ditertibkan sejauh ini disebabkan oleh banyak faktor. “Mungkin teman-teman parpol masih lelah karena banyak agenda kemarin saat masa kampanye.

Namun, kami tentu tidak mengkhendaki jika ada unsur kesengajaan membiarkan APK tidak ditertibkan,” katanya.

Sejauh ini, dikatakan Marli pihaknya masih memberikan waktu kepada parpol untuk menertibkan APKnya.

“Aturannya H-1 baru ditertibkan paksa. Sejauh ini ya, kita berikan kesempatan kepada mereka (parpol— red) untuk menertibkan APK-nya,” imbuhnya. (ami)

Tersisa 17,25 Persen, Pemprov NTB Terus Fokus Entaskan Kemiskinan Dari Hal. 1 Dikatakan, sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, angka kemiskinan di NTB telah mampu diturunkan sebesar 7,74 persen. Dimana pada tahun 2008 posisinya 24,99 persen dan akhir 2013 posisinya tersisa sebesar 17,25 persen. Dalam beberapa tahun terkahir, penurunan kemiskinan di NTB secara nasional paling progresif. Namun secara persentase, masih jauh di atas rata-rata nasional.

Menurut gubernur, penanganan masalah kemiskinan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi saja. Tetapi harus ada sinergitas dan keterpaduan dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB. Sinergitas dan keterpaduan tersebut tertuang dalam kebijakan baik dalam bentuk regulasi maupun penganggaran.

Musrenbang 2014, kata gubernur merupakan awal dalam upaya menjabarkan visi dan misi serta program pembangunan pemerintah daerah.

Sekaligus, forum antarpelaku pembangunan untuk mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan antara pusat dan daerah serta antar daerah guna mewujudkan sasaran target dan sasaran pembangunan di NTB. Usai dilantik menjadi Gubernur NTB periode ke dua 20013-2018 pertengahan September 2013 lalu, Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini mengatakan Pemprov NTB akan tetap fokus menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Ia mengatakan, Pemprov NTB akan lebih fokus lagi dalam mengentaskan kemiskinan pada empat kantong-kantong kemiskinan. Empat kantong kemiskinan itu antara lain masyarakat miskin kota, masyarakat pesisir (nelayan), buruh tani dan masyarakat sekitar hutan.

Dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir, terdapat enam bidang pokok yang menjadi prioritas untuk membedah ke-

miskinan. Yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, ketenagakerjaan dan ekonomi. Programprogram tersebut terbagi menjadi tiga cluster kelompok program yang memberikan bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat seperti program raskin, program keluarga harapan, Jamkesmas, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Kemudian, kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri serta program pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR)/ bantuan permodalan.

Dalam bidang pendidikan, Pemprov NTB memberikan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Besaran anggaran beasiswa dan jumlah siswa miskin, yaitu SD sebesar Rp 30.000 per-siswa/bulan, SLTP sebesar Rp 48.000 per-siswa/bulan, dan SLTA sebesar Rp 65.000 per-siswa/ bulan. Program ini telah dialokasikan dalam APBD

Provinsi NTB sejak tahun 2008. Pemberian BSM ini diberikan bagi siswa sekolah negeri maupun swasta yang tidak mampu.

Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (BSM) dilaksanakan dengan pola sharing anggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota. Sedikitnya 30 hingga 40 persen anak usia sekolah dari SD hingga SMA sederajat di provinsi NTB telah menerima manfaat dari BSM ini.

Selain itu, Pemprov NTB juga telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dan swasta, serta menetapkan anggaran pelayanan kesehatan gratis sebesar Rp 60.000 per-orang/tahun bagi warga miskin yang belum terjaring Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) nasional.

Terkait dengan pengentasan kemiskinan di wilayah

perkotaan, pemerintah pusat menjadikan NTB sebagai pilot project. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd mengungkapkan, Kementerian Sosial telah menjadikan NTB menjadi pilot project pengentasan kemiskinan. Program tersebut dilakukan di Kota Mataram dengan menyentuh 400 Kepala Keluarga (KK) berbasis Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan bantuan dana permodalan sebesar Rp 800 juta.

Artinya, setiap KK memperoleh bantuan permodalan sebesar Rp 2 juta.

Program tersebut, kata Bachruddin, ada sinergi dan keterpaduan dengan pemerintah Kota Mataram. Program yang dicanangkan selama empat tahun itu akan memberdayakan masyarakat miskin. Seperti mereka dilatih keterampilan berwirausaha dengan modal Rp 2 juta. Sementara anaknya dicover sistem perlindungan sosial seperti pendidikan dan kesehatan gratis. (nas/*)

(Suara NTB/ist)

Lewat Reses, Suryadi Minta Infrastruktur Dibenahi

Halaman 5

OPINI

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

Halaman 6

Oase Labirin Pemilu Hormati Masa Tenang JIKA masa kampanye identik dengan suasana hiruk pikuk parpol yang ‘menjual’ ide, gagasan dan berbagai trik untuk menghimpun dukungan, maka masa tenang, sesuai namanya adalah masa yang lebih identik dengan suasana kontemplasi. Di sini, pemilih seharusnya bisa lebih tenang menimbang pilihan, bukan justru lebih diganggu dengan bujukan – bujukan yang aneh – aneh.

Karena itulah, seluruh partai politik peserta pemilu 2014 harus benar-benar memanfaatkan masa tenang yang berlaku mulai tanggal 6 sampai 8 April 2014 mendatang, sebelum kemudian menunggu dengan tertib hasil pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 mendatang.

Salah satu tujuan utama masa tenang sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih untuk menimbang kembali materi dan informasi kampanye Pemilu yang telah mereka peroleh dari masing-masing Caleg dan Parpol selama masa kampanye kemarin.

Dengan kata lain, masa tenang ini merupakan masa yang ditujukan untuk pemilih dalam rangka merenung dan membandingkan kualitas satu partai dengan partai lainnya, satu calon dengan calon lainnya. Untuk menghasilkan keputusan yang baik pada tanggal 9 mendatang, masa tenang seharusnya tidak dicederai dengan terus menerus membujuk masyarakat untuk memilih Caleg atau Parpol tertentu.

Pemilih membutuhkan ketenangan dan kedamaian sehingga tidak boleh satupun partai politik dan calon untuk mempengaruhi pilihan pemilih melalui kampanye karena jatah waktunya sudah habis.

Di sinilah, komitmen parpol – parpol akan diuji, sejauh mana mereka benar – benar patuh terhadap aturan. Salah satu aturan yang bisa jelas terlihat adalah kepatuhan terhadap kewajiban mereka untuk menurunkan atribut kampanye mereka sendiri.

Sebab, seperti yang disampaikan oleh anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd, sebenarnya semua parpol sendirilah yang seharusnya menertibkan APK yang telah mereka pasang.

Karena itulah, pihaknya meminta parpol taat kepada aturan yang ada. Karena itulah, ketegasan KPU NTB yang menyatakan akan menertibkan secara paksa alat peraga kampanye jika parpol tidak menertibkan sendiri, patut untuk diapresiasi.

Pemilih sendiri bisa saja menjadikan komitmen parpol yang kasat mata ini sebagai salah satu dari sekian tolok ukur untuk menilai parpol mana yang akan mereka pilih. Tentu saja, dengan dipadukan dengan unsur – unsur lain yang sudah mereka cerna selama masa kampanye lalu. Hanya saja, jangan sampai sikap atau keputusan pemilih untuk memilih Parpol atau Caleg tertentu ini ditentukan oleh faktor politik uang yang kelak justru akan menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri. (*)

STASIUN RADIO

AMPIR dua tahun lamanya tahapan pemilihan umum legislatif 2014, sebentar lagi menuju tuntas. Fase pemilu terlama sepanjang sejarah perpemiluan di Indonesia, dan bahkan sarat riuh gemuruh dari pertentangan, seteru, serta kompetisi yang relatif melelahkan. Sejumlah 6.608 calon legislatif, bertarung menuju parlemen senayan dari 560 alokasi kursi wakil rakyat. Berkisar antara 10-12 kali lipat dari legislator yang akan terpilih.

Menurut informasi dari Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat saja: “Jumlah Daftar Pemilih Tetap di NTB sebesar 3.468.251 pemilih, berada di 116 kecamatan 1.137 desa/kelurahan, dengan sejumlah 12.020 tempat pemungutan suara, dari 764 caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi untuk 65 alokasi parlemen udayana.” Menjadi logis apabila yang terpilih kelak, telah melalui proses dan seleksi keterpilihan yang bertubi-tubi.

Sebagai bahan diskusi umum, mungkin hanya mekanisme legislator yang melewati dan dihadapkan fase perfase melelahkan. Bertarung antarpartai; antarpartai dengan caleg-calegnya; internal kepartaian dengan para-calegnya; dan antarcaleglintas kepartaian. Diantaranya: registrasi partai politik, kelengkapan persyaratan kepartaian, verifikasi, pengumuman penomoran, kemudian mengulang kembali siklus demikian pada prosesi pencalegan dari mulai daftar calon sementara ke daftar calon tetap, kampanye, kesiapan pola pengelolaan kepartaian dan calegnya. Inilah demokrasi prosedural spektakuler semenjak pemilu 1955.

Sudah begitu, apa yang terjadi pada hari-hari kampanye, riuh gemuruhnya “menyita” perhatian publik. Lanskip alam terbuka diwarnai alat peraga parpol dan gambar caleg, kegiatan sehari-hari dominan disesaki program pengelolaan atas peluang keterpilihan, masyarakat pemilih dijejali anjuran dan promosi kecenderungan kepada siapa harus memilih, materi kampanye sepaket dengan unsur hiburan yang kian hedon, dan lain sebagainya.

Dari banyaknya ajang kampanye yang tampak melalui media, musik dangdut merupakan unsur hiburan yang paling laku dengan berbagai bentuk dan variannya. Sampai disini, dari sekian tahapan pileg, penulis menyatakan siapa dan dari parpol manapun, kita mesti obyektif bahwa yang terpilih adalah para wakil rakyat yang layak diapresiasi.

Wakil rakyat yang melalui fase, ibarat oase dengan menemukan mata air melewati proses labirin yang berliku, seolah tak berkesudahan. Terlepas dari fragmentasi sosial serta polapola transaksional yang diakibatkan

Oleh :

Mujaddid Muhas, M.A.

(Penulis buku Nalar Pemilu dan Demokrasi (2011); Kolumnis)

Labirin-labirin sedemikian merupakan bagian dari proses berdemokrasi, kendati memang mesti ada ujungnya.

Sebab praktik politik pada pemilu nyaris sulit dibedakan dengan tindakan yang dilumrahkan.Pemilu kita perlu menghasilkan paralegislator berkualitas, ulungdan mengagumkan. Sungguh diperlukan dari pilihan caleg yang ada. Maka memilih adalah suatu keniscayaan periodik. dari cara atau keadaan yang diberlakukan. Sebagai evaluasi pembenahan bagi sistem dan mekanisme pemilu legislatif serta regulasi yang digulirkan.

Adapun dilema dalam penerapan terhadap masalahsebagai solusi diantaranya: pertama, inefisiensi cost politics yang menyebabkan setiap parpol mencari lumbung pembiayaan dengan cara-cara bersinggungan seperti fenomena bancakan proyek. Kedua, kompetisi yang berdampak pada mengatupnya stigma politikyang bersekatsekat padakelompok masyarakat.

Sedangkan pada kenyataannya fenomena politik kian pragmatikal. Kendati tetap ada pula inspirasi politik adiluhung yang mengagumkan.

Ketiga, gejala kejumudan massal yang pada momentum pileg dimanfaatkan sebagai ajang penagihan aspirasi secara periodikterhadap parpol dan caleg.Lantaran harapan akan membaiknya kesejahteraan hidup melalui bergulirnya pemilu belumlah sesuai yang diharapkan.

Masyarakat seperti terpaksa ”pseudo-oposisi”demi perbaikan hidup tak juntrung membaik signifikan.

Keempat, hiruk pikuk para-politisibeserta pertentangan elite oligarki politik lebih banyak berimbas pada tak terurusnya masyarakat yang justru sebagai pemilihnya.

Kelima, munculnya wacana klasik bahwa aspirasi sulit direalisasi, perlu dibuktikan oleh legislator terpilih dalam memberi solusi. Bagaimana sesungguhnya manfaat dari pemilu yang berkepanjangan ini.

Pendapatpakar komunikasi Deddy

Mulyana dalam literaturnya menyatakan, ”Persepsi sosial akurat yang dimiliki para pemimpin mengisyaratkan kemampuan mereka untuk melihat permasalahan dan aspirasi masyarakat dan mengevaluasinya secara jelas dan tepat.”

(2013: 46).

Juara Wakil Rakyat Oleh pesatnya partisipasi kritis publik, memerlukan refleksi bahwa keadaan ini mesti ada ujungnya!

Sebagaimana ada start pada even olahraga, ada pula finish dan tropinya. Bencana atau berkah? Opsi bagusnya: berkah. Mengapa berkah?

Terutama pada daerah yang mengalami pemekaran. Setelah penentuan wakil rakyat diputuskan, maka seiring perkembangan daerah pemekaran, dengan menggunakan mekanisme pemilu 2014, daerah yang mengalami pemekaran otomatis akan mengisi alokasi parlemen.

Sebagai contoh,pemekaran Kabupaten Lombok Selatan dari Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Pulau Sumbawa terhadap Provinsi NTB. Bila pemekaran terealisasi, maka komposisi parlemen udayana dan parlemen kebonraja, akan mengalami pergeseran/perubahan komposisi, seiring pembentukan parlemen daerah pemekaran baru.

Sebagaimana pengalaman empirik pada pemilu 2009, terhadap komposisi parlemen di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Artinya, caleg yang belum memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilih sesuai ketentuan pada pemilu 2014 untuk dapil yang telah ditentukan, masih memiliki

peluang keterpilihan, berdasarkan regulasi final pemekaran daerah.

Labirin-labirin sedemikian merupakan bagian dari proses berdemokrasi, kendati memang mesti ada ujungnya. Sebab praktik politik pada pemilunyaris sulit dibedakan dengan tindakan yang dilumrahkan.Pemilu kita perlu menghasilkan para-legislator berkualitas, ulungdan mengagumkan. Sungguh diperlukan dari pilihan caleg yang ada. Maka memilih adalah suatu keniscayaan periodik.

Berselang hitungan hari setelah penyoblosan, bahkan malamnya secara nasional kita sudah dapat mengetahui siapa dan parpol mana yang meraih mandat pemilih. Kita mendapatkan kabar para-legislator terpilih berbagai parpol, melalui exit poll-quick count dari lembaga survei yang mendapatkan registrasi pengesahan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini, KPU. Juarajuara wakil rakyat yang mendapat mandat pemilih menuju parlemen.

Menjalankan mandat sebagai wakil rakyat dengan tugas utama pengawasan, budgeting, dan legislasi.

Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) serta Dewan Perwakilan Daerah mengalami siklus periodik lima tahunan, mewujud parlemen periode baru: 2014-2019 dengan para-legislator terpilih, juara wakil rakyat.

Selamat sukses berkiprah, wakil rakyat berasal dari pilihan rakyat, pilihan memilih terhadap yang dipilih. Pengabdian wakil rakyat, hamparan parlementaria kita.

Biarkan anak mengemis, orang tua akan ditangkap Terobosan baru tekan anjal

*** Panen raya, petani Lobar khawatir harga gabah anjlok Pemerintah harus lakukan proteksi

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

Halaman 7

Musim Panen Raya

(Suara NTB/bul)

Siapkan Penjaminan Kredit TKI PERUSAHAAN daerah PT. Jamkrida NTB Bersaing menyatakan kesiapannya mendukung penjaminan kredit biaya pemberangkatan TKI. Asalkan ada kesepakatan dari pihak perusahaan penyalurnya.

“Boleh-boleh saja kita siapkan penjaminan kredit kepada TKI. Tetapi kita lihat, apa modelnya yang diinginkan perusahaan penyalurnya (PJTKI),” demikian Direktur Utama Jamkrida, Indra Manthica dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (5/4).

Ia menyatakan kesiapan lembaga yang dipimpinnya ini sebagai komitmen untuk mendukung TKI agar tak terjerat praktik rentenir. Jamkrida menurutnya siap mengantarkan para TKI kepada perbankan mitra.

Selain itu, perusahaan daerah ini tetap menyiapkan penjaminan khusus kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Cuma saja, salah satu persoalan yang memicu keraguan perusahaan ini yakni, masih banyaknya wirausahawan yang memiliki pembukuan usaha yang tidak jelas.

Indra Manthica menyebut, dari sebanyak 5.500 pelaku UMKM di NTB, catatannya hanya 500 sampai 700-an orang saja yang sudah diberikan penjaminan kredit di perbankan.

UMKM yang dilayani menurutnya hanya yang dapat dipantau perkembangan usahanya melalui pembukuan rutin. Sebab dari sanalah dapat dipastikan berapa besar nilai penjaminan yang dapat diberikan. “UMKM banyak tidak punya catatan dan pembukuan perkembangan usahanya. sehingga tidak bisa dihitung kelayakan mereka,” terangnya.

Mestinya hal itu menjadi perhatian para UMKM, tidak saja menjadi pertimbangan bagi Jamkrida untuk memberikan penjaminan. Tetapi lembaga keuangan lainnya, atau perbankan menjadikan pembukuan usaha sebagai barometer layak atau tidaknya UMKM diberikan kredit.

“Kalau sekadar survei, semua sih bisa bilang usaha lancar, berkembang bagus dan selalu mendapat keuntungan.

Tetapi yang paling utama objektivitasnya, dilihat dari pembukuan itu,” tambah Indra.

Dinas Koperasi dan UMKM, asosiasi-asosiasi pengusaha lainnya, bahkan perbankan diketahui seringkali memberikan pelatihan pembukuan sederhana kepada pelaku UMKM. Tetapi hal itu banyak tak diterapkan oleh para wirausaha. Padahal syarat utama untuk mempermudah kredit, seperti yang sudah disebutkan dengan memantau riwayat usaha pelaku UMKM. Apalagi indikator layak yang dimaksudkan oleh Jamkrida khususnya, setidak-tidaknya wirausahawan itu dapat membayar cicilan bulanannya, baik cicilan pokok maupun bunga pinjaman.

“Tidak sulit sebenarnya pembukuan ini, hanya berapa belanja, pendapatan, biaya keluar dan omset bulanan, tapi kok sering diabaikan. Pada prinsipnya Jamkrida tetap memberi ruang penjaminan kepada siapapun, termasuk para PKL,” demikian Indra menambahkan. (bul) Indra Manthica

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Petani Lobar Khawatir Harga Gabah Anjlok

Giri Menang (Suara NTB) Harga gabah di wilayah Lombok Barat (Lobar) mengalami penurunan memasuki musim panen ini. Sebelum musim panen, harga gabah menembus Rp 400.000/kwintal. Namun memasuki panen raya, harga gabah turun mencapai Rp 350.000/ kwintal. Petani pun khawatir, harga gabah makin anjlok pada masa panen ini. Karena belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, hal serupa terus dialami petani.

Hal ini diakui Adi, salah seorang petani di Dasan Tapen, Gerung. “Harga gabah malah terus turun, sebelum panen Rp 400.000 lebih, tapi banyak yang panen malah harga turun menjadi Rp 350.000,” aku Adi, ditemui disela-sela memanen padinya, Minggu (6/4).

Menurut Adi, dampak kenaikan sebelum musim panen karena tidak banyak petani yang memanen padinya. Sehingga produksi pun tidak banyak, hargapun melambung. Namun musim panen, petani banyak yang memanen padinya. Produksi pun melimpah, sehingga harga turun. Selain itu, menurutnya pengaruh cuaca seperti hujan ikut andil menyebabkan penurunan harga.

Meski turun, harga gabah saat ini diinilai masih standar.

Namun melihat masih lama musim panen, dirinya menyangsikan harga tetap stabil.

Karena di sejumlah tempat, harga gabah variatif, ada yang Rp 325.000/kwintal dan di atas itu. Hal ini menjadi pertanda, kalau harga gabah tak stabil,

cenderung menurun. “Karena harga gabah turun, harga beraspun ikut turun,” akunya, sembari menyatakan hal ini disebabkan karena masyarakat rata-rata punya beras, meski warga tak punya lahan pertanian namun rata-rata menjadi buruh tani. sehingga bisa memperoleh gabah.

Ia mengaku biaya produksi atau bercocok tanam dengan hasil panen yang diperoleh beda tipis. Artinya, untung yang diperolehnyaa sedikit.

Karena biaya produksi sendiri sudah termasuk biaya pupuk, ongkos bajak dan bibit.

Hasil panen ini juga tak djual semua, namun ada yang disimpan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti dirinya, di lahan 30 are memperoleh 17 kwintal gabah. Ia menyisihkan 5 kwintal untuk sangu atau bahan pokok sementara supaya tidak beli beras. Ia mengaku, setelah musim tanam pertama memasuki musim tanam kedua. Musim tanam kedua ini, ia akan menanam padi. Baru musim tanam keti-

(Suara NTB/her)

PANEN - Adi petani asal Dasan Tapen ketika mengangkut hasil panen padinya, Minggu (6/4). Harga gabah dikhaawatrikan turun saat panen raya. ga ia akan menanam palawija seperti jagung.

Harga gabah basah berbeda dengan gabah kering, hampir di atas Rp 500.000/kwintal.

Karena gabah kering dibebani ongkos jemur dan lain-lain.

Ongkos jemur saja Rp 8.000/ kwintal, termasuk dengan sewa lantai jemur. Jika dihihitung, biaya jemur 17 kwintal saja hampir di atas Rp 800.000. Land tempat jemur padi menjadi kendala petani

setempat. Apalagi kalau musim hujan dan panen seperti kali ini. Petani yang punya land sangat jarang sehingga terpaksa menyewa sehingga menambah biaya. Hal ini menjadi penyebab petani setempat tidak menjemur padinya, kendari menjemur di jalanan. Petani pun banyak memilih menjual padinya langsung di sawahnya tanpa menunggu panen. Harga penjualan sawahan ini sendiri spekulasi, ber-

dasarkan perkiraan petani dan saudagar yang mau membeli.

Sementara itu, Kadis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Lobar, H. Bachtiar menyatakan kondisi ini berlaku hukum ekonomi. Di mana ketika barang melimpah, harga turun karena sedikit permintaan.

Dalam hal ini, pihaknya tak bisa berbuat banyak. “Petani disarankan menyimpan dulu, nanti pas harga cocok baru dijual,” ujarnya. (her)

Diduga Ulah Pemodal

Tambang Emas Ilegal Masih Marak Mataram (Suara NTB) Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah lokasi di pulau Lombok dan Sumbawa seperti Sekotong, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Bukit Labaong Sumbawa disinyalir disebabkan karena ulah para pemodal. Selain itu, ada dugaan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal tersebut karena adanya bisnis penjualan bahan kimia seperti air raksa (mercury) yang digunakan untuk mengurai kandungan emas.

Menyikapi persoalan ini, pemerintah kabupaten diminta bertindak tegas terhadap adanya aktivitas penambangan ilegal tersebut. “Persoalan pertambangan ilegal ini kompleks.

Dicari Coaster Bisa Potong Tampil Cantik Tidak Harus Mahal

Tidak hanya masalah keterbatasan pekerjaan, tetapi ada yang bermain di situ, pemodal,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si, ketika dikonfirmasi Suara NTB terkait dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak di NTB, Sabtu (5/4).

Menurutnya, tidak mungkin masyarakat menyediakan sendiri alat gelondongan dan gentong-gentong yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Tetapi, katanya, pasti ada pemodal yang menyediakan hal itu. Dalam regulasi pertambangan, lanjutnya, tidak ada regulasi yang mengatur tentang PETI. Sehingga, katanya, satusatunya cara adalah pemerintah kabupaten setempat bersikap tegas. Dengan cara menyita alat gelondongan dan gentong-gentong yang digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal tersebut.

Selain itu, lanjutnya, maraknya PETI juga disebabkan karena bisnis penjualan bahan kimia berbahaya seperti mercury. Air raksa biasanya digunakan untuk mengurai kandungan emas hasil gelondongan.

“Bisa juga ada hubungannya dengan bisnis bahan kimia. Semakin banyak lokasi-lokasi pertambangan ilegal kan semakin laris mercury,” tambahnya.

Terkiat dengan penggunaan bahan kimia berupa air raksa

tersebut, pihaknya telah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya. Namun, kadangkadang, masyarakat tetap bersikukuh tetap menggunakan bahan kimia tersebut tanpa berpikir dalam jangka waktu yang panjang.

“Dalam jangka waktu yang lama, akibatnya (penggunaan air raksa). Ketika kita bicara kepada masyarakat, tidak percaya mereka. Kalah kita

memberikan informasi, karena akibat penggunaan air raksa itu diketahui dalam waktu yang lama,” tuturnya.

Husni mengungkapkan, aktivitas PETI di sejumlah tempat itu memang sudah mulai menurun. Pasalnya, hasil yang didapat penambang minim.

Terkait dengan penanggulangan aktivitas pertambangan ilegal ini, lanjutnya memang membutuhkan keterpaduan program. (nas)

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUPA-RUPA

MEBEL

05

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

5

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Khawatir Terkendala Cuaca

Kasus Aset Jagaraga

KPU Loteng Percepat Distribusi Logistik Pemilu

Burhanudin Bantah Terima Gratifikasi Rp 800 Juta Lebih Giri Menang (Suara NTB) Mantan Kepala Kantor Aset Lombok Barat, Burhanudin membantah menerima gratifikasi dari hasil penjualan aset Pemda di Dusun Tegal, Desa Jagaraga. Ia juga mempertanyakan, nominal gratifikasi bertambah yang diduga diterimanya, karena sebelumnya hanya Rp 616 juta lebih.

Burhanudin yang dikonfirmasi Minggu (6/4) kemarin, mengatakan, bukti-bukti ia menerima tidak ada.

Adapun kwitansi yang mengatasnamakan dirinya menerima uang senilai Rp 616 juta ,diduga dipalsukan. Hal ini pun resmi dilaporkan ke Polres. Ia mengaku mengetahui orang yang membuat kwitansi palsu tersebut. Selain mengetahui pembuat kwitansi, ia juga mengklaim telah memiliki saksi-saki yang menguatkan kalau tandatangan pada kwitansi itu palsu.

Ia mengklaim dirinya tidak pernah memerintahkan mantan kades menjual tanah tersebut. Dirinya mengaku sampai sekarang tidak tahu berapa lua yang dijual dan berapa harga tanah itu dijual. Ia sebatas membantu mengurus surat-suratnya ke Pemda. “Cuma dibatalkan oleh kepala daerah, alasannya karena kondisi finansial waktu itu (tahun 2012) bagus sehingga tdak jadi jual aset,” ujar Bur. Ia mengaku, sudah tiga kali diperiksa polisi. Pertama dan kedua terkait kasus aset Jagaraga, ketiga kalinya pemeriksaan soal laporan dirinya terkait pemalsuan kwitansi. Ia meminta aparat terkait menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Seperti diketahui, kronologis penjualan aset Jagaraga waktu APBD tahun 2012 ada rencana penjualan aset Lobar untuk memenuhi PAD yang diamanatkan Perda APBD tahun 2012 ditarget PAD dari penjualan aset Rp 25 miliar. Kebetulan ada tanah tak produktif di Jagaraga, maka diusulkanlah oleh kades setempat untuk dijual. Pihaknya pun melanjutkan usulan itu sesuai tugasnya. Luas tanah yang diusulkan sekitar 50 are namun yang dijual di tempat lain lokasinya pun sana sini. (her)

Persaingan Politik Ketat

Golkar Realistis, PDIP Targetkan Enam Kursi Praya (Suara NTB) Sebagai partai pemenang Pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2009 lalu, tidak lantas membuat Partai Golkar Loteng mematok target tinggi pada perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2014 ini. Partai berlambang pohon ini pun memilih untuk realistis, terkait target capaian perolehan kursi legislatif kali ini. Mengingat persaingan untuk memperebutkan kursi di DPRD Loteng, terbilang sangat ketat.

“Kalau bicara target (perolehan) kursi Dewan, kita tidak mematok target yang tinggi-tinggi. Kita cukup bicara realistis saja,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H.M. Suhaili, FT., kepada Suara NTB, Jumat (4/4) kemarin. Namun bukan berarti, pihaknya pesimis dalam menghadapi Pemilu legislatif tahun ini.

Pihaknya mengaku cukup optimis mampu meraih hasil yang lebih baik pada pemilu legislatif kali ini jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. “Masalah persolehan kursi, walaupun tidak kita patok tinggi. Tapi paling tidak perolehan kursi harus lebih banyak lagi pada tahun ini,” tandasnya.

Semangat itu pun, kata Bupati Loteng ini, terus digelorakan kepada seluruh calon anggota legislatif (Caleg) Partai Golkar. Supaya melakukan upaya maksimal untuk bisa merebut jumlah kursi Dewan yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Mengingat untuk bisa merebut jatah kursi, jelas tidak akan mudah.

Pasalnya, caleg-caleg dari partai politik (parpol) lain tentu akan melakukan hal yang sama untuk bisa memperoleh simpati dan suara dari masyarakat. Sehingga bisa dikatakan, peta persaingan pada pemilu legislatif di Loteng hampir merata. “Namun berbekal pengalaman sebagai parpol yang sudah lama ada, kita Partai Golkar optimis mampu merebut suara dan kursi Dewan lebih banyak. Tanpa mengecilkan peluang parpol lainnya,” tegas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Apalagi, simpati masyarakat Loteng khususnya kepada Partai Golkar cukup baik. Kondisi itulah yang coba terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. “Dihati masyarakat Partai Golkar tetap memiliki tempat tersendiri. Karena memang Partai Golkar merupakan partai lama yang sudah begitu dikenal masyarakat,” tandasnya.

Pada Pemilu legislatif tahun 2009 lalu, Partai Golkar mampu merebut delapan kursi di DPRD Loteng. Menurun dari Pemilu tahun 2004 sebanyak 15 kursi. Jumlah kursi yang diperoleh Partai Golkar pada Pemilu legislatif tahun 2009 itu, hanya unggul dua kursi dari yang diperoleh Partai Demokrat serta Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang masing-masing merebut enam kursi.

Dikinfirmasi terpisah, Minggu (6/4) kemarin, Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi mengaku kalau Partai Golkar sejauh ini masih menjadi favorit untuk memenangi Pemilu Legislatif di Loteng. Selain memiliki struktur organisasi yang masih kuat, juga karena Partai Golkar saat ini masih berstatus sebagai partai penguasa.

Namun bukan berarti partai politik yang lain tidak punya peluang. Termasuk PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan menarget bisa merebut enam kursi DPRD Loteng. Sehingga kedepan PDI Perjuangan tidak lagi hanya sebagai partai pelengkap. Tetap bisa menjadi partai yang diperhitungan. “Dan saya katakan, peluang untuk itu tetap ada. Sama halnya dengan parpol lain,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/yan)

LOGISTIK - Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif pada Rabu (9/4) lusa, logistik Pemilu telah didistribusikan ke berbagai kelurahan di Kota Mataram. Tampak seorang warga sedang mengangkat kotak suara ke Kantor Kelurahan Gomong, Sabtu (5/4).

Masa Tenang

Banyak APK Belum Diturunkan

Mataram (Suara NTB) Memasuki hari pertama masa tenang kampanye, masih banyak Alat Peraga Kampanye (APK) terlihat belum diturunkan atau ditertibkan. Terkait dengan masalah tersebut, KPU meminta semua parpol supaya segera menurunkan APK yang masih ada. Jika tidak, KPU akan berkoordinasi dengan Pemda untuk menertibkan secara paksa semua APK itu.

Pantauan Suara NTB, di jalan Bung Karno dan perempatan Karang Jangkok, Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang di billboard.

Belum lagi, di pinggir jalan serta di pohon, bendera serta spanduk caleg menghiasi sudut-sudut Kota Mataram.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli, yang dikonfirmasi Suara NTB Minggu (6/4) kemarin, mengatakan parpol seharusnya taat aturan.

“Kalau kita lihat aturan, sebenarnya semua parpol yang seharusnya menertibkan sendiri APK mereka. Kami minta parpol taat kepada aturan yang ada. Jangan sampai ada unsur kesengajaan dalam membiarkan APK masih terpasang,” ujarnya Ditambahkanya, jika parpol tidak taat kepada atu-

ran yang ada, pihaknya akan bersikap terkait masalah terebut. “Jika parpol tidak menertibkan APKnya hingga H-1, maka akan ditertibkan paksa.

Kami akan koordinasi dengan Badan pengawas Pemilu dan pemda untuk melakukan hal itu,” tambahnya.

Menurutnya, banyaknya APK yang belum ditertibkan sejauh ini disebabkan oleh banyak faktor. “Mungkin teman-teman parpol masih lelah karena banyak agenda kemarin saat masa kampanye. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hal ini. Namun, kami tentu tidak menghendaki jika ada unsur kesengajaan membiarkan APK tidak ditertibkan,” katanya.

Sejauh ini, dikatakan Marli pihaknya masih memberi-

kan waktu kepada parpol untuk menertibkan APKnya.

“Aturannya H-1 baru ditertibkan paksa. Sejauh ini ya, kita berikan kesempatan kepada mereka (parpol, red) untuk menertibkan APKnya,” imbuhnya. Pantauan Suara NTB pada pukul 08:30 Wita, di Kecamatan Sikur (Lombok Timur), masih banyak APK yang masih terpampang di pohon ataupun tempat lainnya. Begitu juga di kecamatan Sakra (lotim) masih banyak terdapat foto caleg yang dapat dilihat di berbagai jalan dan lokasi tertentu.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, belum bisa dikonfirmasi terkait langkah yang aka diambil mengenai masih banyaknya APK tersebut. (ami)

Praya (Suara NTB) Proses distribusi logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dilakukan satu hari lebih cepat dari jadwal semula. Langkah tersebut diambil KPU Loteng, karena khawatir logistik pemilu tidak sampai tepat waktu.

Lantaran terkendela cuaca yang dalam beberapa akhir kurang begitu bersahabat.

“Rencananya awal hari ini (Minggu kemarin,red) logistik pemilu mulai kita distribusikan.

Tapi karena kita takut cuaca jadi kendala, jadi distribusi kita percepat sejak hari Sabtu (5/4) kemarin,” ungkap Koordinator Divisi Organisasi, Logistik dan Keuangan KPU Loteng, L. Puji Hartono, kepada Suara NTB, Minggu (6/4) kemarin.

Namun untuk tahap awal distribusi ini, pihaknya lebih fokus kepada daerah-daerah yang paling jauh dengan medan yang sulit dijangkau. Seperti daerah-daerah di Kecamatan Pujut serta Praya Barat Daya.

Sementara untuk daerah-daerah yang relatif mudah dijangkau, diantaranya wilayah Kota Praya dan Praya Tengah, baru akan didistribusikan musim Senin besok (hari ini).

Untuk mendukung proses distrbusi logistik pemilu tersebut, KPU Loteng mengerahkan 24 armada pengangkut.

Dengan pembagian masingmasing kecamatan dilayani dua armada. Supaya proses distribusi bisa lebih optimal.

“Target distribusi kita, satu kecamatan bisa tuntas dalam satu hari saja,” ujar Puji.

Beberapa kecamatan yang sudah didistribusikan logistiknya, Kecamatan Kopang, Batukliang, Batukliang Utara

serta Janapria. Kemudian sebagian wilayah Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya serta Kecamatan Praya Timur dan Pringgarata.

“Kalau kita persentasekan sampai Minggu siang, 50 persen logistik sudah selesai didistribusikan,” timpalnya.

Distribusi logistik tidak melalui kecamatan. Tetapi langsung ke PPS di tingkat desa. Supaya proses distribusi bisa lebih efektif dan efisien.

Termasuk dari segi keamanan, jauh lebih aman. Dari pada harus mendistribusikan melalui PPK kecamatan. Dan, nyatanya sampai sejauh ini proses distribusi bisa berjalan aman dan lancara sesuai harapan.

Untuk menjamin keamanan proses distribusi, pihaknya tetap melibatkan aparat keamanan.

Yang memang selalu stand by dan siap mengawal logistik sampai ke PPS. Setelah di PPS pun, pihaknya juga mengkoordinasikan supaya juga dikawal oleh Babinkamtibmas dari aparat kepolisian setempat bersama staf desa dan PPS. Disinggung kekurangan surat suara yang sebelumnya terjadi, Puji menegaskan sudah tidak ada persoalan lagi. Adapun surat suara yang masih kurang di daerah pemilihan I (Praya-Praya Tengah) sebanyak 297 lembar, sejauh ini sudah terpenuhi. “Surat suara yang kurang, Jumat kemarin sudah kita terima dari KPU pusat,” tegasnya. Dengan adanya penambahan surat suara tersebut, semua persoalan logistik bisa dikatakan tuntas.

Sehingga pihaknya memberanikan diri untuk mempercepat distribusi logistik. “Jadi sekarang logistik pemilu sudah tidak ada persoalan lagi. Semua sudah beres,” pungkas Puji. (kir)

(Suara NTB/kir)

KOTAK SUARA - Tumpukan kotak suara berisikan logistik pemilu yang siap didistribusikan ke semua PPS di Loteng.

Oknum Caleg Diduga Nihil Partisipasi Masyarakat Tikam Keponakan Ungkap Pelanggaran Kampanye

Selong (Suara NTB) Selama proses kampanye, temuan pelanggaran kampanye para partai politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg) dicatat hanya 20 kasus.

Sejauh ini, semua pelanggaran merupakan temuan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Partisipasi aktif masyarakat yang diharapkan bisa muncul malah tidak ada sama sekali.

Hal ini dicatat Divisi Hukum Panwaslu Lotim, Miftahurrahman. Kepada Suara NTB di Selong, Sabtu (5/4), Ia menyampaikan, realita yang ditemukan selama proses menjelang hari H pelaksanaan Pileg Rabu (9/4) mendatang ditafsirkan kurang baik.

Pasalnya, dalam setiap ajang pesta demokrasi ada partisipasi aktif dari masyarakat.

Menurut Miftah, nihilnya partisipasi masyarakat ini menunjukkan lemahnya perhatian masyarakat tergadap

pelaksanaan Pileg. Khawatirnya, hal ini menjadi pertanda masyarakat Lotim ini apatis menjelang Pemilu. “Jika nanti persentase pemilih ini menurun berarti memang masyarakat kita sudah apatis,” terangnya.

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan, pertama pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai pada tempatnya. Terhadap jenis pelanggaran ini semua Caleg dan parpol dianggap melanggar. Jenis pelanggaran kedua, melibatkan anak-anak dibawah umur selama kampanye terbuka digelar. Pelanggaran ini dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dugaan melibatkan Kepala Desa dilanggar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar

dan Hanura. Sedangkan yang libatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditemukan pada proses kampanye partai Demokrat, PDIP, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dari semua jenis pelanggaran yang berhasil diungkap, diakui sejauh ini tidak ada yang mengarah pada unsur tindak pidana pemilu (Tipilu). Sebagian besar merupakan pelanggaran administratif. Selanjutnya pelanggaran PNS misalnya akan dilanjutkan rekomendasinya ke Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. “Nanti kita akan buatkan kajian untuk selanjutnya kita rekomendasikan ke Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk menindaklanjuti,” paparnya.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (rus)

Mataram (Suara NTB) Oknum caleg yang berasal dari salah satu partai politik diduga telah melakukan aksi anarkis terhadap keponakannya. Korban Adit (21) kini terpaksa dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Mataram.

Sementara Keberadaan pelaku yang berinisial R masih dalam penyelidikan jajaran kepolisian.

Kapolres Mataram melalui Kapolsek Pajang AKP Arif Harsono, Sabtu (5/4) kemarin, mengatakan, kejadian itu bermula karena persoalan sepele.

Awalnya korban menaruh sebuah kaleng cat pilox di sebuah gudang. Kemudian R (pelaku, red) mengambil tutup benda tersebut dan mengguntingnya.

Tiba – tiba korban datang dan tidak terima dengan hal tersebut, dan dari situlah cekcok antara korban dan pelaku terjadi. Pelaku lantas menikam korban menggunakan gunting.

Korban mengalami luka – luka. Beberapa diantaranya luka lecet di bagian lengan tan-

gan, di bagian dada dan luka robek pada pipi bagian kanan.

Dikatakan korban dianiaya menggunakan gunting yang masih dipegang oleh pelaku.

“Pelaku emosi karena ditegur oleh korban karena menggunting tutup cat pilox milik korban.

Selanjutnya pelaku menusuk korban menggunakan gunting,” Kata Kapolsek tersebut.

“Pada intinya memang semenjak awal antara paman atau pelaku dengan Adit keponakan pelaku sudah tidak memiliki kecocokan. Diduga mereka sering tidak akur, hingga pada hari ini terjadilah sesuatu yang tidak berkesan,” katanya. Meski demikian kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik. Kejadian itu hanya dipandang sebagai satu tindak kriminal pada umumnya. Polisi berharap persoalan tersebut selesai di tataran keluarga, karena antara pelaku dengan korban masih berhubungan keluarga. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

Aktris Terfavorit Jakarta (Suara NTB) Nikita Willy mendapat gelar Aktris Terfavorit di ajang Panasonic Gobel Awards (PGA) 2014 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu.

“Wow, terima kasih banyak,” katanya sesaat setelah menerima penghargaan ini.

Ia menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan orang-orang yang telah berkontribusi terhadap kemampuannya berakting.

Nikita Willy mengalahkan para aktris yang tergabung dalam nominasi Aktris Terfavorit lainnya, yakni Citra Kirana, Alyssa Soebandono, Shireen Sungkar dan Acha Septriasa.

Dalam acara yang dipandu Darius Sinathrya, Deddy Corbuzier dan Daniel Mananta itu, tampil juga beberapa penyanyi seperti Fatin, Ayu Ting Ting, Saskia Gotik, Geisha dan Agnez Mo. Selain Aktris Terfavorit yang masuk dalam Kategori Individu, pemenang lain di kategori ini antara lain Fenny Rose (Presenter Infotainment Terfavorit), Jeremy Teti (Presenter Berita dan Talkshow Favorit), Deni Cagur (Komedian Terfavorit), Terry Putri (Presenter Olahraga Terfavorit), Raffi Ahmad (Presenter Program Hiburan Terfavorit). (ant/balipost)

Halaman 9

Pengusaha Traveling Menjerit Mataram (Suara NTB) Gunung Rinjani seolah kian tak bersahabat lagi dimata para pengusaha traveling. Ini masih soal penerapan PP 12 Tahun 2014 tentang tarif baru pendakian Rinjani yang dianggap menjadi beban baru para pengusaha sampai kuli panggul (porter). Mereka menjerit, tidak terima dengan keputusan pemerintah pusat tersebut.

Sebut saja aspirasi yang disampaikan Satya Budi, pengelola situs wisata trekkingrinjani.blogspot.com dan mendakigunungrinjani.blogspot.com yang selama ini menggantungkan harapan dengan menjual paket wisata ke gunung setinggi 3.726 mdpl itu. Dalam tulisannya yang dikirim ke Redaksi Suara NTB, keputusan pemerintah itu disebutnya sebagai realitas “rakyat kecil yang sudah susah menjadi tambah susah”. “PP Nomor 12 Tahun 2014 merupakan hasil keputusan yang hanya menyengsarakan rakyat kecil,” katanya geram.

Dia membayangkan, tiket masuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang sebelumnya dari RTMB (Rinjani

(foto : trekkingrinjani.blog.spot)

RAMAI - Wisatawan istirahat di pos dua Sembalun, trek menuju puncak Rinjani. Suasana seperti ini sepertinya tidak akan terlihat lagi akibat kenaikan tarif terrking yang mencekik pengusaha dan wisatawan.

Trekking Management Board) Rp. 150.000 per trip menjadi Rp. 250.000,- per orang per hari. Jadi jika wisman yang biasanya mengambil trip ke Gunung Rinjani selama empat hari, berarti sekarang harus membayar tiket masuk TNGR Rp. 1.000.000, yang sebelumnya mereka hanya membayar Rp. 150.000, per trip.

“Kenapa saya bilang Rakyat kecil tambah susah?, hasil survey saya dari para wisman yang berkunjung ke Lombok, mereka bilang kalau PP NOMOR 12 Tahun 2014 bener bener di terapkan maka tidak ada wisatawan manca negara yang akan mendaki Rinjani,” akunya. Situasi ini akan ber akibat fatal bagi kehidupan

orang orang yang berada di sekitar gunung Rinjani terutama lokal, seperti porter, lokal guide dan pemilik hotel ataupun restoran.

Untuk para travel agent, dia sangat yakin akan menelan kerugian yang cukup besar, karena di dalam harga paket mereka biasanya sudah termasuk tiket masuk taman

nasional Rp 150.000. Tapi dengan adanya PP 12 Tahun 2014, para travel agent harus membayar tiket Rp. 250.000,per orang per hari.

“Jadi menurut saya dari hasil survey penerapan PP 12 Tahun 2014 ini, merupakan hasil keputusan para orang yang nggak bisa mengurus negara,” protesnya. (ars)

Pascaditutup Tiga Bulan

Nikita Willy

(Suara NTB/ist)

Menparekraf Pendaki Perdana Gunung Rinjani Mataram (Suara NTB) Pascaditutup selama tiga bulan sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2014 lalu, pendakian ke Gunung Rinjani sudah dibuka kembali. Salah satu pejabat negara yang akan mendaki perdana di Gunung Rinjani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Dr. Mari Elka Pangestu. Menparekraf dijadwal-

kan melakukan pendakian mulai 16 April mendatang.

“Saya dapat email kemarin dari Kementerian, rencana tanggal 16 April Ibu Menteri Parekraf mau mendaki ke Rinjani. Jadi rencana mau ke Rinjani tanggal 16 April untuk pendakian,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir di Mataram, kemarin.

Namun, katanya, Menparekraf belum mennetukan jalur yang akan dilalui untuk mencapai puncak Rinjani.

“Cuma, jalur yang akan dilalui belum ditentukan apakah lewat jalur Senaru atau Sembalun,”imbuhnya.

Sebetulnya, kata Nasir, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga akan melakukan pendakian per-

dana pada awal April ini, pascaditutup pendakian ke Gunung Rinjani selam tiga bulan tersebut. Namun, dengan adanya rencana Menparekraf melakukan pendakian kemungkinan jadwal akan disesuaikan denga kedatangan Menparekraf tersebut.

Pendakian ke Gunung Rinjani akan ditutup sekitar tiga bulan mulai 1 Januari - 31 Maret 2014 . Penutupan jalur pendakian ke Gunung setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut tersebut karena pada bulan-bulan itu cuaca cukup ekstrim yang membahayakan keselamatan pendaki.

Selama tiga bulan dilakukan penutupan pendakian, lanjut Mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam Setda NTB ini, dipergunakan oleh pihak terkait untuk melakukan perbaikan-perbaikan jalur pendakian. Selain itu

waktu tiga bulan itu akan dipergunakan untuk mengecek semua jalur pendakian yang ada.

Obyek wisata pendakian Gunung Rinjani merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di pulau Lombok, NTB. Bahkan pendakian ke Gunung Rinjani merupakan trekking terbaik di Indonesia.

Obyek wisata itu dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahun terutama wisatawan minat khusus. Pendakian ke Gunung Rinjani saat ini dapat melalui dua jalur resmi yakni jalur pendakian Senaru Lombok Utara dan jalur pendakian Sembalun Lombok Timur. (nas)

LAUNDRY

CORAL&BATU ALAM

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Perketat Pengawasan Jalan KEPALA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombook Barat (Lobar), Sakri menuding kerusakan jalan di Lobar diakibatkan kelebihan tonase kendaraan yang lalu lalang di wilayah tersebut. Karena itulah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) harus memperketat pengawasan, terutama di jembatan timbang.

Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Lobar ini mengaku, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, me(Suara NTB/her) minta Dinas PU harus rajin Sakri memantau lapangan, terutama kondisi jalan. Hasil pengamatannya, kendaraan melebihi tonase banyak melewati jalur Sekotong-Lembar dan GerungLembar. Begitu pula jalur jalan-jalan kabupaten.

Di jalur Sekotong, ujar Sakri mencontohkan. Kendaraan yang lalu lalang di jalur ini banyak melebihi kapasitas, yakni sekitar 10 ton ke atas. Tonase kendaraan ini jelasnya kerap menyalani ketentuan, sehingga memicu kerusakan jalan. Karena itu, pengawasan kendaraan ini mestinya dioptimalkan melalui pengawasan di jembatan timbang.

Ia menyebut, tahun ini dibangun 67 kilometer jalan tersebar di 10 kecamatan. Termasuk di jalur Ledang Re-Longlongan, Sekotong. Total anggaran yang dianggarkan sekitar Rp 67 miliar. Dibangunnya jalan ini, berarti mengurangi jalan rusak di Lobar dari ruas panjang jalan di Lobar yang mencapai 446 kilometer. Dari panjang jalan ini, masih tinggal beberapa kilometer saja yang rusak dan akan diselesaikan secepatnya.

Sementara itu, akses jalur Sekotong-Lembar mulai dikerjakan pertengahan April. Kontraktor, katanya, sudah memasukkan penawaran, namun belum ada pemenang tender. Akses jalan lain yang juga dikerjakan mulai April ini, Lendang Re-Longlongan. (her)

PERTEMUAN Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin saat menggelar pertemuan dengan pimpinan SKPD dan penyuluh di lingkup Pemkab Lotim, Sabtu (5/4).

(Suara NTB/rus)

Harus Ukir Prestasi

Bupati Lotim Akui Belum Kenal Seluruh Kepala SKPD Selong (Suara NTB) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) dituntut bisa mengukir prestasi yang membanggakan dalam menjalankan tugasnya. Para kepala SKPD memiliki tugas untuk menjabarkan visi misi kepala daerah.

Penegasan ini disampaikan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dalam pertemuannya bersama dengan para pimpinan SKPD dan penyuluh di Selong, Sabtu (5/ 4) lalu. “Jangan kecewakan kami (bupati dan wakil bupati, red),” ujar bupati mengingatkan. Bahkan, pada kesempatan tersebut, bupati tidak menampik,jika dirinya masih belum mengenal seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Lotim

Andap (Suara NTB/cem)

Siswa Tidak Boleh Terpengaruh Isu Kunci Jawaban Palsu Selong (Suara NTB) – Ujian nasional (UN) tinggal menghitung hari. Isu adanya kunci jawaban UN sudah mulai terdengar. Tidak hanya dikalangan pendidik atau guru, melainkan di kalangan siswa serta masyarakat. Kepala SMAN Negeri 1 Masbagik Andap, SPd, MPd, langsung memberikan penekanan agar siswa tidak terpengaruh dengan kunci jawaban yang beredar di luar.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (5/4), Andap mengakui isu beredarnya kunci jawaban UN sudah terdengar hingga ke sekolah-sekolah. Menurutnya, hal tersebut merupakan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan semata.

Diakuinya, soal UN hingga kini belum didistribusikan pemerintah, sehingga, tidak mungkin oknum tersebut mendapatkan soal tersebut. Apalagi dalam prosesnya, mendapatkan pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Andap menambahkan pihaknya langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan langsung memberikan penekanan kepada siswa agar tidak terpengaruh dengan isu bocoran soal tersebut. “Kami sudah sampaikan kepada siswa, agar tidak terpengaruh,” akunya.

Menurutnya, jika ada siswa mendapatkan kunci jawaban UNharus dicek kebenarannya melalui analisis. Dicontohkan, beberapa tahun lalu, siswa di sekolah tertentu mendapatkan bocoran jawaban dan langsung digunakan tanpa mencocokkan kebenarannya. Alhasil, siswa tersebut tidak lulus.

Artinya, kejadian tersebut harus dijadikan pengalaman bagi siswa lainnya. “Iya itu pernah terjadi, satu ruangan itu yang tidak lulus,” sebutnya.

Menyinggung persiapan sekolahnya menghadapi UN? Andap mengatakan secara psikologi dan mental siswa–siswi mereka siap menghadapi UN. Ia menambahkan persiapan yang dilakukan dengan melakukan try out, pemadatan jadwal khusus pelajaran yang diujikan, menganalisis kisi–kisi soal ujian dan doa bersama. “Insya Allah, hari selasa kita akan mengadakan doa istighotsah bersama untuk persiapan terakhir menghadapi UN,” katanya.

Dalam hal ini, pihaknya tidak terlalu memberatkan atau membenani siswa tentang UN tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak menginginkan siswanya terbebani. Tetapi, ia berharap pada UN nantinya, siswa dapat lulus 100 persen dan bisa mempertahankan tingkat kelulusan beberapa waktu lalu. (cem)

Jalan Sehat SMAN 1 Kayangan, Dirangkai Sosialisasi Pemilu Tanjung (Suara NTB) Kepala SMAN 1 Kayangan Ali Marjati, M.Pd, mengakui kegiatan jalan sehat yang digelar Sabtu (5/4), merupakan salah satu kegiatan rangkaian sosialisasi Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan itu, Ali Marjatimengingatkan kepada seluruh siswanya untuk menyalurkan hak suara.

Ia mengutarakan, jalan sehat dalam rangka HUT sekolah ini merupakan momen tepat mensosialisasikan tata cara pemilihan kepada siswa, khususnya kelas XI dan XII yang notabene pemilih pemula. Ia menilai harus ada langkah riil dari pemerintah melalui KPU untuk mengantisipasi kesalahan pencoblosan di tingkat siswa.

“Minimal siswa tidak bingung ketika memberikan hak suaranya di TPS. Momen ini tepat untuk sosialisasi guna menghindari terjadinya banyak pemilih pemula yang golput (golongan putih),” ujarnya.

Dalam momen jalan sehat SMAN 1 Kayangan kali ini, dihadiri peserta dari 15 sekolah tingkat SMP/MTs dan 10 sekolah tingkat SMA/MA se-Kecamatan Kayangan serta beberapa sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/MA dari Kecamatan Gangga dan Bayan.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, yang memberikan sambutan, mengharapkan pencapaian dunia pendidikan khususnya di SMAN 1 Kayangan, menjadi motivasi bagi sekolah untuk meraih hasil lebih baik. Ia berpesan, prestasi tingkat sekolah maupun bagi pemerintah hanya akan terwujud ketika terjalin sinergi dengan semua pihak; wali murid, komite, guru dan siswa. “Pemerintah KLU secara bertahap tetapi pasti akan terus melakukan peningkatan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di KLU. Rajin-rajinlah belajar dan terus semangat,” kata Djohan Sjamsu. (ari)

Bupati menyebut, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistannak) Lotim belum dikenalnya. “Kadis Pertanian itu belum saya kenal, “ ucapnya. Saat menyampaikan hal itu, Kadis Pertanian pun langsung berdiri.

Diakuinya, Kepala SKPD yang dikenal hanyalah kepala dinas yang sering menyampaikan laporan kepadanya, meski laporan yang disampaikan dianggap kurang strategis. Untuk itu,

bupati meminta pimpinan SKPD hendaknya menyampaikan laporan-laporan yang sifatnya strategis.

Bupati menyebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Lotim, sering menyampaikan laporan soal Gili Kondo. Begitu juga dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim tidak mengetahui jumlah tower yang berdiri di Lotim. Sepengetahuan dirinya jumlah tower menca-

pai 800-an. Namun yang dicatat BPPT hanya 322 unit.

“Saya tanya berapa yang tidak punya izin dijawab tidak tahu,” sindirnya.

Tidak hanya itu, bupati mengingatkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) segera menuntaskan persoalan di hutan Sekaroh. Orang-orang yang berada di hutan Sekaroh diminta bupati segera didata lalu diusir, karena diketahui orang yang berada di hutan lindung Sekaroh itu merupakan orangorang dari luar Lotim.

Di masa tujuh bulan menjabat sebagai kepala daerah di Lotim, bupati dan wakil bupati menginginkan ada hasil nyata pembangunan yang

berkesan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Lotim. Waktu makin berlalu, sisa jabatan 4,5 tahun lagi untuk menunjukkan yang terbaik bagi masyarakat Lotim.

Para pimpinan SKPD pun diarahkan tidak berdiam diri di kantor, tapi harus sering turun ke lapangan melihat fakta. Bupati menyinggung ada sejumlah proyek pembangunan yang selama ini terkesan disembunyikan dari kepala daerah. Ia pun mengingatkan agar para kepala SKPD harus menyampaikan laporan terkait semua proyek pembangunan yang dilakukan. “Seperti proyek pembantuan dari pusat itu harus diketahui oleh kepala daerah,” tandasnya. (rus)

Ratusan Praja IPDN Tuntaskan Loteng akan Hapus Aset Daerah Praktik Lapangan Praya (Suara NTB) Sebanyak 117 praja tingkat III atau Nindya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB, Sabtu (5/4), kembali masuk kampus baru di Kelurahan Leneng Praya Lombok Tengah (Loteng). Sebelumnya mereka melakukan kegiatan praktik lapangan (PL) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejak awal Maret.

Kedatangan para praja ini dipimpin langsung Pembantu Direktur III IPDN kampus NTB, Drs. L. M. Daniel, M.T. Kepada Suara NTB usai acara, Pembantu Direktur III IPDN Kampus NTB L. M. Daniel, menjelaskan, setelah menyelesaikan PL, para praja akan kembali belajar di dalam kelas sampai beberapa bulan kedepan. Baru setelah itu, para praja tinggkat III tersebut akan kembali ke kampus Jatinangor untuk menyelesaikan pendidikan.

Kegiatan PL, ujarnya, harus dilalui setiap praja, karena merupakan persyaratan utama bagi praja untuk menyelesaikan pendidikan.

“Seperti kegiatan KKN di universitas, kegiatan PL ini meru-

(Suara NTB/kir)

TERIMA - Pembantu Direktur II IPDN Kampus NTB Syahrudin Yasin sedang menerima ratusan praja IPDN NTB di kampus baru usai melaksanakan PL di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Sabtu (5/4). pakan tahapan yang harus dilalui. Sebelum menyelesaikan pendidikan,” terangnya.

Pasalnya di dalam kegiatan PL itulah para praja digembleng di tengah masyarakat secara langsung. Tujuannya mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya selama menimba ilmu di kampus IPDN. Ia pun mengaku, kegiatan PL berlangsung sesuai target. Bahkan para praja berhasil menuntaskan beberapa program tambahan yang diberikan oleh pembina praja.

Sementara itu, Pembantu Direktur II IPDN Kampus NTB, Dr. Drs. Syahrudin Yasin, saat menerima kedatangan para praja dari lapangan, berharap kegiatan PL yang dilakukan para praja bisa menjadi bekal berharga. Ketika nantinya para praja sudah benar-benar berada di tengah masyarakat, setelah selesai pendidikan di IPDN. “Pengalaman yang diperoleh di masyarakat kita harapkan menjadi bekal yang baik kelak,” harapnya. (kir)

Potensi KLU Unggul di Kawasan Laut Tanjung (Suara NTB) Anggota IV BPK RI Bidang Lingkungan, Ali Masykur Musa, menilai Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki kekayaan alam bawah laut yang tetap terjaga kelestariannya. Kekayaan ini sekaligus menempatkan KLU memiliki keunggulan komparatif (comparative advantages) dibandingkan daerah lain di NTB maupun di Indonesia.

Dalam lawatannya ke KLU - selaku ketua rombongan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari 17 negara, Ali Masykur Musa mengatakan KLU memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa.

Ia mengakui, sebelum bertolak ke Lombok Utara pihaknya telah mengumpulkan berbagai dokumen dan data-data terkait kondisi KLU. Menurutnya, dengan keberagaman dan kelestarian kekayaan laut itu, pihaknya meminta Bupati KLU beserta jajarannya – khususnya Badan Lingkungan Hidup untuk menjaga kawasan laut.

Potensi yang ada itu merupakan keunggulan komparatif bagi KLU yang tidak dimiliki

daerah lain dan menjadi pembeda bagi pilihan destinasi wisatawan.

Ia menyatakan, sengaja datang ke KLU untuk diperlihatkan kepada Tim Auditor dari 17 negara yang mewakili negara-negara Eropa, Amerika, Amerika Latin, Asia serta Afrika untuk melihat dari dekat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kelestarian biota laut. Kelestarian penyu dan terumbu karang, termasuk salah satu isu strategis untuk dilestarikan oleh Indonesia dan negara-negara di dunia.

“Tiga hal yang membuat tim auditor 17 negara itu tertarik untuk datang ke Indonesia, termasuk ke KLU, bahwa forest dan kehutanan di Indonesia masih sangat baik, komitmen pelestarian satwa tertentu seperti penyu sangat diapresiasi. Selain langka, tapi di beberapa negara dagingnya sudah mulai dimakan dan diperdagangkan,” ungkapnya.

Komitmen Indonesia menjaga kelestarian itu dihargai tinggi di mana Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Audit Lingkungan se-dunia. Di ten-

gah ancaman global warming dan kehancuran ekosistem, bencana alam tidak lagi memononopoli negara berkembang, melainkan negaranegara besar pun sudah terkena bencana.

“Kepemimpinan Indonesia mampu didorong menyusun mekanisme dan buku petunjuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Buku panduan akan menjadi pegangan dari SAI (Supreme Audite Institutions). Artinya BPK-BPK dari negara lain itu, akan merujuk kepada buku-buku petunjuk yang dibuat Indonesia sebagai rujukannya,” ujarnya.

Sementara Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH, yang menerima delegasi 17 negara itu mengatakan, masyarakat KLU sangat bangga telah dikunjungi. Kunjungan ini diharapkan dapat memotivasi pelestarian lingkungan pantai yang ada di KLU ini.

“Alhamdulillah, KLU sebagai daerah baru yang memiliki kelestarian alam yang masih terjaga. Harapan kita, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga lingkungan,” katanya. (ari)

Praya (Suara NTB) Setelah merampungkan pendataan jumlah aset daerah, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) merencanakan melakukan penghapusan aset daerah berupa aset bergerak dan aset tidak tetap lainnya. Penghapusan aset tersebut, merupakan salah upaya yang dilakukan Pemkab Loteng dalam rangka menyeimbangkan sekaligus menyesuaikan nilai aset daerah pada neraca keuangan daerah dengan kondisi riil aset di lapangan.

“Jumlah dan nilai aset yang akan kita hapus saya lupa detailnya. Tapi yang jelas nilainya di atas Rp 10 miliar,” ungkap Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhamad, kepada Suara NTB, Sabtu (5/4).

Adanya penghapusan ini memberikan kejelasan mengenai besar nilai aset yang tercatat pada neraca keuangan daerah dengan kondisi riil aset. Selama ini, ungkapnya, nilai aset yang tertera pada neraca keuangan daerah, jauh berbeda dengan kondisi di lapangan, mengingat banyak aset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Akibatnya, dari sisi nilai, sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pada neraca keuangan daerah.

Muhamad mengatakan, penghapusan yang dilakukan tidak sembarang. Di mana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan penghapusan aset tersebut. Salah satunya, asetaset yang dihapus, jika kondisinya sudah sangat parah. Baik itu untuk aset bergerak berupa kendaraan maupun aset tetap berupa bangunan. “Kalau aset-aset tersebut sudah dihapus, maka secara otomatis datanya tidak masuk lagi dalam catatan neraca keuangan daerah,” jelasnya.

Disinggung mengenai waktu penghapusan, Muhamad mengaku dalam waktu dekat ini. Saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi akhir terhadap aset-aset yang akan dihapus. “Data sudah ada. Tinggal kita verifikasi akhir lagi. Supaya datanya benar-benar valid,” tegasnya.

Untuk total nilai aset sendiri, lanjutnya, sesuai hasil pendataan yang dilakukan menyentuh angka hingga Rp 2,3 triliun lebih. Namun dengan adanya penghapusan aset tersebut, jelas jumlah akan berkurang, karena datanya secara otomatis tidak lagi tercatat sebagai aset daerah. (kir)

Ketua TP PKK Lobar Kunjungi Dinas PU Giri Menang (Suara NTB) Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lombok Barat (Lobar) Hj. Nanik Zaini Arony mengunjungi Sekretariat DWP Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lobar, Sabtu (5/4). Kunjungan istri bupati ini pun menjadi kebanggaan DWP Dinas PU, karena bisa dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi antara pengurus DWP. Dalam sambutannya, Hj. Nanik Zaini Arony menyampaikan rasa bahagianya bisa hadir di tengah-tengah ibu dharma wanita Dinas PU. Ia tak kecewa, karena semua pengurus DWP hadir dalam kesempatan itu.

“Saya senang dan bangga bisa hadir di tengah ibu Dharma Wanita Dinas PU ini,” katanya, Sabtu (5/4). Dalam kunjungannya ke Sekretariat DWP Dinas PU, istri Bupati Lobar ini didampingi Ketua DWP Lobar Hj. Alwani dan Ketua DWP Dinas PU Hj. Lilik Sakri.

Sementara Kepala Dinas PU, Sakri mengaku senang atas kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Lobar ini. Kehadiran pertama istri bupati ini di Kantor Dinas PU menjadi kebahagian tidak saja dirinya, namun juga dinas dan segenap jajaran Dinas PU mulai bawah hingga jajaran di atas. (her)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA – Ketua TP PKK Lobar Hj. Nanik Zaini Arony berpose bersama dengan pengurus DWP Kantor Dinas PU Lobar, Sabtu (5/4).

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

Kian Sengit Jelang Finish London Tiga tim teratas di dua liga terbaik di dunia, yaitu Liga Inggris dan Liga Spanyol menampilkan persaingan yang kian sengit memasuki fase – fase akhir dari liga masing - masing.

Stoke City dalam laga di Stamford Bridge, Sabtu (Minggu dinihari WIB).

Gol Mohamed Salah, Frank Lampard, dan W i l l i a n membawa Chelsea memuncaki klasemen dengan poin 72, menggusur Liverpool ke posisi dua dengan selisih hanya satu poin, dan Manchester City yang sempat naik posisi dua melorot lagi ketempat ketiga.

Liverpool bisa kembali memuncaki klasemen jika berhasil memenangkan laga tandang melawan West Ham United, pada Minggu malam. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

melesakkan gol dengan sepakan jarak jauh dan Asier Illaramendi mencetak gol ke gawang bekas klubnya saat mereka menang 4-0 di markas tim peringkat keenam Real Sociedad.

Atletico memiliki 79 angka dari 32 pertandingan, lebih banyak tiga angka dari koleksi mereka musim lalu saat mereka mengakhiri musim dengan menghuni peringkat ketiga. Barca saat ini berada di peringkat kedua dengan koleksi 78 angka dan Real Madrid memiliki 76 angka.

Hadirnya Atletico dalam bursa persaingan gelar juara Liga Spanyol membuat dominasi Barca dan Madrid kini semakin terkikis.

Sementara itu, di Liga Inggris, Chelsea sementara menggeser Liverpool di puncak klasemen Liga Utama Inggris setelah menang 3-0 atas

(Suara NTB/ist)

Atletico Madrid tetap berada di jalur untuk meraih gelar Liga Spanyol (La Liga), ketika tandukan Raul Garcia mengamankan kemenangan 1-0 untuk sang pemuncak klasemen atas tamunya Villarreal pada Sabtu (5/4), saat Barcelona dan Real Madrid juga mendulang kemenangan.

Lionel Messi mencetak dua gol untuk Barca yang menang 3-1 saat menjamu tim juru kunci Real Betis, ketika sang juara bertahan terus menempel Atletico.

Barcelona masih tertinggal satu angka dalam kondisi masih ada enam pertandingan tersisa, termasuk pertemuan antara kedua tim di Camp Nou pada hari terakhir musim ini.

Tim peringkat ketiga Real Madrid masih memburu mereka, tertinggal dua angka dari Barca, setelah Gareth Bale

PUNCAK KLASEMEN – Penyerang Chelsea, Mohamed Salah berdoa usai menyarangkan gol pertama ke gawang Stoke City yang membantu Chelsea memuncaki klasemen Liga Inggris. Selebrasi para pemain Atletico Madrid (kiri) saat mencetak gol yang memastikan mereka aman di puncak klasemen Liga Spanyol.

Atlet Balap Motor Sesalkan Batasan Usia di Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Ivan Junior (28), atlet balap motor yang sukses mempersembahkan dua medali emas di pertandingan balap motor pada Porprov NTB 2010 lalu menyesalkan adanya batasan usia di di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 15-21 Juni 2014. Pasalnya adanya batasan usia maksimal 27 tahun itu, atlet andalan NTB yang sudah berusia 28 tahun ini tidak dapat tampil membela Kota Mataram di Porprov NTB tahun ini.

Kepada Sua r a NTB d i

MU Menang Besar, Mata Banjir Pujian Manchester Manchester United menang besar 4-0 atas Newcastle berkat penampilan apik Juan Mata yang mencetak dua gol dan sebuah assist.

Mata mencetak sepasang gol menit 39 dan 50 berkat umpan matang Javier Hernandez.

Limabelas menit kemudian (65), giliran Javier Hernandez menambahi skor memanfaatkan assist Shinji Kagawa.

Mata berkontribusi melengkapi kemenangan 4-0 United pada menit akhir laga dengan melepaskan umpan matang yang sukses di eksekusi Adnan Januzaj menjadi gol.

Kemenangan besar itu membuat pelatih David Moyes tidak segan melontarkan pujian kepada Juan Mata yang dianggap sebagai inspirator kemenangan tim.

“Saya pikir Juan Mata telah bermain sangat baik dan membuat kami lebih baik. Dia belum mencetak gol pada awal laga tapi saya rasa dia bermain bagus di banyak laga,” kata Moyes dilansir dari ESPN Sabtu (5/4).

“Baru-baru ini ia juga mencetak gol dan yang lebih penting dia membuat assist. Selama beberapa musim terakhir di Liga Premier, Juan Mata adalah pembuat assist terbaik,” katanya.

“Kami membutuhkan itu dan dia datang dengan produktivitasnya sekarang,” kata mantan pelatih Everton ini. (ant/bali post)

Pra-PON tahun 2015 mendatang, mudah-mudahan keinginan kita ini bisa disetujui oleh pengurus Kodrat pusat, karena dengan menjadi tuan rumah peluang kita meloloskan banyak atlet ke PON akan lebih besar,” ucapnya.

Memang ada anggapan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pra-PON bakal membuka peluang NTB untuk meloloskan banyak atlet PraPON. Sebab, dengan dukungan suporter dari masyarakat NTB yang jumlahnya lebih banyak akan menambah semangat atlet NTB untuk tampil lebih maksimal.

Kodrat NTB NTB pun bertekad meloloskan atlet sebanyak mungkin di PON/2016, dengan harapan atlet NTB dapat meningkatkan prestais di PON/2016. Rusni berharap atlet NTB dapat meningkatkan

(Suara NTB/ist)

perolehan medali emas di PON 2016. Bila sebelumnya NTB berhasil menggondol satu emas dan tiga perunggu di PON 2012 lalu, Rusni berharap atlet NTB bisa meloloskan lebih dari dua medali emas di PON 2016.

Sementara itu, Sekum Pengprov Kodrat NTB menambahkan bahwa rencana Kodrat NTB untuk menjadi tuan rumah Pra-PON sudah dibicarakan oleh pengurus Kodrat NTB kepada pengurus Kodrat pusat di sela-sela acara Kejurnas Piala Presiden di Bandung 2013 lalu, selain NTB daerah Jawa Timur (Jatim) juga mengusulkan menjadi tuan rumah PraPON 2015, namun sejauh ini belum ada putusan dari pihak Kodrat pusat.

“Kemungkinan akhir tahun 2014 ini baru ada penetapan tuan rumah Pra-PON 2015,” ucapnya. (fan)

Jelang Pemilu

Atlet Pelatnas Asal NTB Dipastikan Tidak Ikut Memilih Mataram (Suara NTB) Sejumlah atlet atletik NTB yang mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) dipastikan tak dapat ambil bagian mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif yang akan berlangsung 9 April 2014 di NTB. Pasalnya sebagian besar atlet unggulan NTB yang berada di lokasi Pelatnas harus mengikuti program latihan persiapan mengikuti SEA Games 2015.

Informasi dari atlet Pelatnas NTB, Ridwan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (6/4) kemarin mengatakan bahwa sejumlah atlet atletik NTB yang mengikuti Pelatnas di Jakarta bakal tidak ada yang pulang kampung atau mudik ke NTB. Itu artinya sebanyak lima atlet yang mengikuti Pelatnas dipastikan tidak da-

pat menggunakan hak suaranya. Lagipula, mereka tak punya uang untuk biaya mudik.

“Kemungkinan kita tidak ikut memilih, karena kita tidak punya uang untuk pulang kampung , sementara KTP saya KTP Sumbawa,” ucap atlet yang sudah dua kali mengikuti Pelatnas dan menyumbangkan medali emas dan perunggu di SEA Games tahun 2011 dan SEA Games 2013 ini.

Menurut Ridwan jumlah atlet atletik NTB yang masih berada di lokasi Pelatnas di Jakarta tahun 2014 ini kurang lebih lima atlet. Mereka adalah Andrian, Nurul Imaniar, Safwaturrahman, Iswandi dan dirinya.

Bagi Ridwan yang sudah bertahun-tahun mengikuti pelatnas, tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif bukan yang perta-

gat kecewa adanya aturan batasan usia atlet itu,” terangnya.

Untuk diketahui, Ivan Junior adalah atlet yang selalu menjuarai pertandingan balap motor di level regional maupun nasional. Pada pekan olaharaga provinsi tahun 2010 lalu atlet asal Kota Mataram ini sukses menyumbangkan medali emas di kelas bebek standar 110 cc perorangan dan bebek standar 125 Cc beregu putra. Pada Porprov NTB tahun 2014 ini dia mengaku dirugikan, karena dia tidak dapat tampil di Porprov NTB akibat usianya melebihi batasan usia yang ditentukan.

Sejumlah prestasi yang ditorehkannya di beberapa ajang regional hingga nasional membuat dia selalu dipercaya mewakili NTB di kancah nasional. Atas prestasinya itu, dia telah mewakili tim balap motor NTB selama dua

kali PON. Yakni, mewakili NTB di PON XIX di Kalimatan Timur (Kaltim) 2008 lalu dan PON di Riau 2012 lalu.

Selama turun di PON yakni di kelas bebek standar 110 CC dan 125 CC putra dia belum mampu menyumbangkan medali. Namun di PON 2016 mendatang dia bakal absen. Pasalnya, dia tidak dapat ambil bagian di Porprov NTB 2014 yang merupakan ajang untuk menjaring atlet berpretasi mewakili NTB di Pra-PON hingga PON XIX, Jabar 2016.

Ketua umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (6/4) membenarkan pemberlakuan batasan usia atlet di Porprov NTB. Menurutnya, itu merupakan putusan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IMI NTB di Mataram, belum lama ini. (fan)

Inter Ditahan Imbang Bologna 2-2

Kodrat NTB Bidik Tuan Rumah Pra-PON Mataram (Suara NTB) Pengprov Kodrat NTB bertekad meloloskan atlet sebanyak mungkin di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Target mereka adalah meraih lebih dari dua medali emas.

Untuk mendukung mimpi tersebut pengurus olahraga tarung derajat NTB membidik tuan rumah pelaksanaan PraPON tarung derajat tahun 2015.

Ketua Umum Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni yang dihubungi Suara NTB belum lama ini mengatakan rencana pihaknya untuk menjadi tuan rumah Pra-PON sudah bulat.

Dia sendiri sangat menginginkan NTB bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan Pra-PON tarung derajat yan akan berlangsung tahun 2015.

“Kita sangat ingin menjadi tuan rumah pelaksanaan

Mataram, Minggu (6/4) kemarin, ia mengatakan bahwa pada pertandingan balap motor di Porprov NTB yang akan berlangusng dalam hitungan bulan itu dia tidak bisa tampil. Padahal event itu sangat dinanti-natikannya.

Pasalnya dia ingin mempertahankan dua medali emas yang diraihnya di Porprov NTB tahun 2010 lalu. “IMI NTB terlalu buat banyak aturan, dan saya sangat kecewa sekali karena tidak bisa ikut di Porprov NTB,” ucapnya.

Menurut Ivan, pemberlakuan batasan usia di Porprov NTB sangat tidak wajar. Pasalnya, di kejurnas maupun di PON XIX di Jabar 2016 mendatang tidak ada batasan usia atlet. Namun disesalkannya soal penetapan regulasi batasan usia untuk atlet balap motor di Porprov NTB 2014. “Kami san-

ma kalinya namun selama berada di Pelatnas dia mengaku tidak pernah berpartisipasi untuk ikut memilih.

Hal ini bukan karena dia tidak ingin memilih namun dikarenakan tidak dapat memberikan hak suaranya, karena dia masih menggunakan KTP Sumbawa. “Mungkin kita ndak terlalu penting, karena memang selama ini kita tidak pernah dilibatkan ikut terlibat memilih,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Pelatih Atletik NTB, Subagio membenarkan bila atlet - atlet NTB yang mengikuti Pelatnas masih berada di lokasi Pelatnas. Dipastikan lima atlet atletik yang menjalani Pelatnas di Jakarta tidak ikut memilih, karena mereka harus mengikuti pemusatan latihan nasional dalam rangka persiapan mewakili Indonesia di kancah Internasional. (fan)

Roma Inter Milan menyia-nyiakan dua keunggulan yang mereka miliki melalui gol-gol Mauro Icardi, dan kemudian gagal memaksimalkan tendangan penalti pertama yang mereka dapatkan pada musim ini saat mereka ditahan imbang 2-2 oleh Bologna di Liga Italia pada Sabtu.

Hasil ini menambah tekanan terhadap Walter Mazzarri yang timnya dicemooh di depan presiden klub Erick Thohir, setelah buruknya pertahanan mereka saat pertandingan tinggal menyisakan 17 menit membuat Kone Panagiotis dapat menyamakan kedudukan sebelum mereka gagal memaksimalkan penalti.

Icardi membawa tuan rumah unggul pada menit keenam dan ke-63 hanya untuk disamakan oleh tembakan Jonathan Cristaldo pada menit ke-35 dan gol Kone yang membuat para pendukung tuan rumah merasa perih, setelah penalti lemah Diego Milito tujuh menit sebelum pertandingan usai dapat digagalkan kiper.

Inter mendapat hadiah penalti ketika Rodrigo Palacio dijatuhkan oleh Andrea Mantovani, namun kiper Gianluca

Curci dengan mudah menggagalkan eksekusi pemain pengganti Milito.

“Mungkin kami kurang latihan sehingga kami tidak pernah mencetak gol dari situasi itu,” kata Mazzarri. “Masuk akal bahwa Diego Milito yang mengambil penalti, sebagai selalu dia yang mengambilnya dan ia memiliki kakikaki segar.” “Apa salahnya mendapatkan penalti setelah 33 pertandingan dan tidak dapat mengoversinya?”

Inter bahkan bisa saja kalah, namun Samir Handanovic dua kali melakukan penyelamatan untuk menggagalkan peluang Robert Acquafresca pada masa tambahan waktu.

“Ini keempat kalinya kami kehilangan angka meski bermain sangat baik, yang saya rasa layak mendapatkan kemenangan,” tambah Mazzarri.

“Entah bagaimana, saya harus menaksir ulang para pemain.”

Pasukan Mazzarri tidak pernah menang dalam empat pertandingan terakhir dan tetap menghuni peringkat kelima dengan 50 angka, unggul tiga angka atas Parma, yang akan menjamu Napoli pada Minggu (18.45 GMT), yang masih menguasai posisi kual-

ifikasi terakhi Liga Europa.

Inter hanya unggul empat angka atas Atalanta, yang menghadapi tim papan bawah Sassuolo pada Minggu (13.00 GNMT), dan Hellas Verona, yang mengalakan rival sekota Chievo Verona pada pertandingan yang dimainkan lebih awal pada Sabtu berkat gol ke16 penyerang veteran Luca Toni di musim ini.

Media lokal melaporkan bahwa jika Inter tidak lolos ke Liga Europa, pekerjaan Mazzarri akan berada di bawah ancaman serius, bahkan meski Thohir mengumumkan dukungannya kepada sang pelatih pada awal pekan ini.

Bologna, yang baru dua kali menang pada tahun ini, tetap menghuni peringkat ke-17 namun memiliki koleksi angka yang sama yakni 27 angka dengan Chievo dan unggul dua angka atas tim peringkat ketiga dari bawah Livorno, yang akan melawat ke markas pemuncak klasemen Juventus pada Senin (17.00 GMT).

Tim peringkat kedua AS Roma mengunjungi Cagliari pada Minggu (13.00 GMT) sambil berupaya memangkas selisih dnegan Juventus menjadi lima angka, sebelun pasukan Antonio Conte memainkan pertandingannya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DUEL - Pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo, terlibat duel perebutan bola dengan Archimede Morleo dari Bologna saat Inter ditahan Imbang oleh Bologna.

SUARA NTB

Senin, 7 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Senin, 7 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

KESEHATAN

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

UPLEMEN atau makanan tambahan bisa berupa vitamin, mineral atau zat gizi lainnya. Perlukah suplemen diberikan bagi si kecil? Mungkin si kecil tidak memerlukan tambahan suplemen karena selera makannya yang baik, atau menu hariannya yang lengkap dan memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya.

Suplemen makanan untuk anak merupakan makanan kesehatan yang membantu pertumbuhan anak sehat.

Suplemen sebagai pengganti zat gizi bagi anak-anak yang kurang zat gizi. Suplemen dianjurkan untuk anak-anak guna menghindari risiko gangguan pertumbuhan anak sehat. Suplemen dapat berupa multivitamin. setiap suplemen yang mengandung multivitamin akan membantu sistem pencernaan anak yang kurang nafsu makan.

Proses tumbuh kembang anak selalu menjadi perhatian bagi orangtua yang benar-benar peduli pada kesehatan dan pertumbuhan anak mereka. Banyak orangtua yang mengeluhkan anaknya jarang makan,

ORANG TUA perlu memahami kapan waktu yang tepat dan asupan multivitamin atau suplemen apa yang sesungguhnya harus diberikan kepada anak.

Dengan kata lain, pemberian asupan suplemen harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Asupan gizi seimbang penting diperhatikan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Mulai 270 hari masa kehamilan dan masa pertumbuhan yang krusial

dan kurang gizi. Umumnya anak kecil sulit sekali makan. Mereka selalu menyukai makanan yang mereka sukai. Biasanya anak kecil menyukai makanan jajanan yang mengandung pengawet.

Tentunya sebagai orangtua selalu resah setiap jajanan yang dimakan oleh anak. Sehingga para orangtua mencari solusi membantu anaknya supaya nafsu makan. Salah satu caranya adalah memberikan suplemen makanan anak.

Suplemen makanan membantu kesulitan yang dialami orangtua yang mempunyai anak yang kurang gizi. Ada juga anak sering makan tetapi kurang gizi.

Sebagai orangtua harus memperhatikan kandungan yang ada dalam makanan itu. Ingat suplemen makanan bisa didapat dari buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sayuran yang baik untuk bayi adalah mengandung vitamin mulai vitamin A-E. Tidak semua anak membutuhkan makanan mengandung zat gizi besar. Mereka butuhkan hanya rasa yang enak, dan manis. Karena itu harus pandai-pan-

hingga anak berusia dua tahun atau 730 hari kehidupan pertamanya. Anak bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya dari makanan, dan jika dibutuhkan bisa ditambahkan dari suplemen.

Seperti dikutip dari kompas.com, pemberian zat gizi yang tepat dan seimbang menjadi penting agar tumbuh kembang anak optimal di 1.000 hari ini. Namun, pada prakteknya tak mudah bagi orangtua untuk mengetahui zat gizi apa yang kurang atau belum tercuk-

upi dengan tepat dari asupan harian anak. Terlebih jika anak tidak mendapatkan ASI dan mulai enam bulan mengasup MPASI yang kurang nutrisinya.

Suplemen bisa menjadi tambahan, namun tidak selalu menjadi andalan.

“Dari semua zat gizi, kita tidak selalu tahu mana yang kurang, jadi suplemen dibutuhkan. Namun makan lebih diutamakan, suplemen hanya dibutuhkan kalau ada potensinya. Misalnya pada anak yang berat badan dan pan-

Halaman 14

dai mencari suplemen makanan untuk anak berupa permen. Biasanya anak kecil menyukai suplemen berupa permen misalnya multivitamin C. Multivitamin ini akan membantu anak untuk meningkatkan nafsu makan, sebagai daya tumbuh anak. Multivitamin juga bisa diberikan bila asupannya tidak terpenuhi.

Pemberian suplemen untuk anak sangat memengaruhi pertumbuhan anak sehat dan kecerdasan anak. Suplemen makanan anak yang baik yaitu makanan yang mengandung nutrisi yang tinggi. Salah satu suplemen makanan yang bisa dipilih adalah yang bisa membantu anak untuk tetap prima tidak mudah cepat lelah, aktif, dll.

Sebelum memberikan suplemen kepada anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikan suplemen yang memang khusus untuk anak dan mudah dimakan dan memiliki kandungan zat-zat gizi makanan.

Suplemen makanan fungsinya sebagai nutrisi makanan utamanya sebagai pelengkap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak sehat.

Kebanyakan orangtua umumnya mengambil suplemen

jang badannya kurang,” ujar Entos Zainal, Kasubdit Bina Gizi Makro, Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI, belum lama ini.

Karenanya, mengontrol berat badan dan panjang badan terutama untuk anak hingga usia dua tahun punya peran penting. “Jika mendapati berat badan dan panjang badan kurang, waktunya konsultasi, untuk mengetahui apakah anak kekurangan zat gizi dan apakah butuh suplemen atau tidak,” terangnya.

Berat badan dan panjang badan anak merupakan indikasi awal untuk mengetahui status gizi. Langkah berikutnya, orangtua perlu mencari tahu zat gizi apa yang kurang pada anak. Karena menurut Entos, tidak semua masalah kurang gizi bisa ditangani dengan suplemen.

“Kalau kurang protein, bisa didapatkan dari makanan, tidak perlu suplemen. Namun jika kekurangan zat gizi lain yang tidak bisa dipenuhi dari makanan, maka tambahan suplemen

dari sejumlah jenis multivitamin.

Orangtua memberikan anaknya multivitamin karena khawatir anaknya tidak mendapatkan nutrisi yang tepat atau ingin melindungi anaknya dari berbagai penyakit. Hal lain yang harus diperhatikan orangtua dalam memberikan multivitamin untuk anaknya adalah dosis vitamin dan mineral yang terkandung dalam multivitamin tersebut.

Pertumbuhan anak tetap terjaga jika nutrisinya lengkap dan pola makannya teratur. Perhatikan juga bagaimana perkembangan serta pertumbuhan anak sehat atau tidak sehat. Untuk mengetahui apakah anak memang membutuhkan tambahan mulvitamin atau tidak, pilihlah suplemen yang aman buat anak anda.

Pertumbuhan anak sehat membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Idealnya bisa didapat dari menu harian yang bergizi lengkap dan seimbang. Untuk menjaga kecukupan asupan gizi anak, di tengah pola makan anak yang tidak sehat, suplemen dapat menjadi pilihan. (pusdat BP/dari berbagai sumber)

dibutuhkan anak,” jelasnya.

Menurut Maria Melisa, Head of Expert Marketing GlaxoSmithKline, riset internal perusahaannya menunjukkan kebanyakan anak kekurangan vitamin A, vitamin D, zat besi.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kalangan menengah bawah mengenai pentingnya mencukupi kebutuhan gizi anak, GlaxoSmithKline menggelar pelatihan dan penghargaan kader gizi Jabodetabek sebagai bentuk dukungan ter-

hadap Gerakan Nasional Sadar Gizi Kementerian Kesehatan. Hasilnya, selama tiga bulan pelatihan, telah terlatih 101 kader gizi dari 52 titik di 10 Puskesmas Jabodetabek. Serta menjangkau 2.415 ibu yang menjadi sasaran edukasi para kader gizi. (berbagai sumber)

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

ICW Temukan 135 Praktik Politik Uang Selama Kampanye Jakarta (Suara NTB) Lembaga pemantau pemberantasan korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama mitra jaringannya di 15 provinsi menemukan 135 pelanggaran berupa praktik politik uang selama masa kampanye Pemilu 2014.

“Dengan rincian pemberian uang 33 buah, pemberian barang 66 buah, pemberian jasa 14 buah, dan sisanya penggunaan fasilitas negara,” kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (6/4).

Abdullah menjelaskan nilai transaksi politik uang yang dilakukan partai dan kandidat anggota legislatif beragam. Pada sebelas kasus di antaranya nilai pemberian uang Rp26.000 hingga Rp50.000 dan ada enam kasus pelanggaran dengan nilai pemberian uang antara Rp5.000 dan Rp25.000 per orang.

“Dalam temuan kami ada nilai politik uang di atas Rp200.000 sebanyak dua kasus,” ujarnya. Ia men-

jelaskan bahwa praktik politik uang juga dilakukan melalui pemberian barang dan pengobatan gratis.

Menurut dia, ICW menemukan 27 kasus pemberian pakaian, 15 kasus pemberian bahan pokok, enam kasus pemberian alat rumah tangga dan lima kasus pemberian hadiah kejutan.

Sementara praktik politik uang melalui penyediaan jasa yang ditemukan, kata dia, meliputi delapan kasus pemberian layanan kesehatan.

“Momen pengobatan gratis selalu ada ajakan untuk memilih kandidat dan sesuai undang-undang itu dilarang karena mempengaruhi pemilih,” katanya.

Selain itu ada lima kasus janji pemberian uang, dua kasus pemberian hiburan atau pertunjukan dan satu kasus pemberian layanan pendidikan. ICW menurut dia juga menemukan penyalahgunaan fasilitas dan jabatan dalam kampanye pemilu seperti dalam penyediaan alat peraga (16 kasus), peng-

gunaan tenaga aparat pemerintah (11 kasus), penggunaan mobil dinas (enam kasus) dan penggunaan program pemerintah (enam kasus).

Selain itu ada lima kasus pemberian bantuan untuk rumah ibadah dan sarana pendidikan serta kampanye tanpa cuti (tiga kasus) dan penggunaan gedung pemerintah (tiga kasus).

Abdullah mengatakan politik uang serta penggunaan fasilitas negara dan daerah sebagai instrumen untuk melakukan kampanye pemilihan umum menunjukkan rendahnya integritas para calon anggota legislatif.

ICW bersama LBH Sumatera Barat, Sahdar Sumatera Utara, Fitra Riau, Kabahil Bengkulu, Mata Banten, dan G2W Jawa Barat di antaranya memantau kegiatan kampanye di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Pemantauan juga dilakukan di Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (ant/Bali Post) (ant/Bali Post)

PENGIRIMAN LOGISTIK PILEG- Sejumlah petugas bersiap mengirim logistik Pemilu menggunakan kuda di Desa Brambang Darussalam, Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (6/4). Pengiriman logistik itu menggunakan kuda karena kondisi jalan sulit diakses kendaraan bermotor.

Abraham Samad: Kasus Korupsi Alami Evolusi Magelang (Suara NTB) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan kasus korupsi di Indonesia telah mengalami evolusi dan metamorfosa dengan para pelaku yang berasal dari kalangan generasi muda. ‘’Zaman dulu yang melakukan korupsi adalah orang-orang di atas 40 tahun, sekarang para pelakunya dari kalangan generasi muda. Jadi korupsi di Indonesia telah mengalami evolusi,’’ katanya pada seminar “Masa Depan Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum dan Politik” di Universitas Muhamadiyah Magelang di Magelang, Sabtu (5/4).

Ia mencontohkan terpidana kasus korupsi Hambalang Nazarudin masih relatif muda. Usianya 32 tahun, dan pelaku korupsi di pegawai pajak yang ditangkap KPK malah berusia lebih muda lagi, yakni 29 tahun.

Menurut dia, korupsi juga mengalami metamorfosa. Pada masa lalu, korupsi dilakukan dengan cara sederhana dan tradisional, seperti pungutan liar terhadap pembuatan KTP. Saat ini, katanya, berubah

wujud menjadi kejahatan yang canggih, dilakukan orang-orang berpendidikan tinggi, dan sulit terdeteksi hukum biasa, seperti tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, katanya, harus menggunakan metode yang tidak biasa untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Ia mengemukakan jika masih dengan metode biasa maka penegak hukum tidak mungkin bisa memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Pada 2011-2015, KPK telah menyusun “roadmap” pemberantasan korupsi agar tidak bekerja serampangan. “Kami tidak mau berfungsi sebagai pemadam kebakaran, tetapi harus mencari penyebab atau akar korupsi itu, kemudian melakukan metode pendekatan dan pencegahan ko-

Abraham Samad

(ant/Bali Post)

rupsi,” katanya.

Melalui metode pemberantasan korupsi yang dilakukannya, katanya, pada 2013 KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 1.193 triliun dari aspek penindakan, antara lain dengan menyita sejumlah aset koruptor lalu melelangnya.

Jumlah tersebut, katanya, lebih sedikit daripada yang berhasil diselamatkan KPK dari aspek pencegahan yang mencapai Rp2.284 triliun. (ant/Bali Post)

Presiden Minta Lapindo Selesaikan Masalah Lumpur Sidoarjo Surabaya (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta PT Lapindo Brantas segera menyelesaikan kewajibannya yaitu menuntaskan sisa tanggungan kepada korban lumpur Sidoarjo, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

“Saya sudah mengirim surat ke PT Lapindo, meminta mereka segera menyelesaikan tanggungannya ke korban lumpur Sidoarjo di area terdampak. Masalah ini harus segera selesai, kasihan mereka,” kata Presiden SBY kepada para pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu (5/4) malam.

MK beberapa waktu lalu mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Sidoarjo di area peta terdampak. Menurut MK, pasal 9 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 15 Tahun 2012 tentang APBN 2013 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ke-

agar menyelesaikan ganti rugi terhadap warga korban lumpur Sidoarjo di area terdampak.

Presiden SBY mengakui putusan MK itu memang ada yang sempat menafsirkan bahwa negara yang bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban terhadap korban lumpur Sidoarjo itu. “Namun, setelah membaca langsung amar putusan MK dan mengiku(ant/Bali Post) ti peryataan dari KetSusilo Bambang Yudhoyono ua MK Hamdan Zoelwajiban untuk membayar menja- va serta saya telepon langsung beliau, di tanggung jawab PT Lapindo putusan itu artinya negara bertanggung jawab untuk memaksa Lapindo menyeBrantas, bukan beban APBN. Tanggung jawab negara adalah lesaikan kewajibannya,” katanya.

SBY menjelaskan kewajiban Lapuntuk memaksakan Lapindo Brantas melalui kekuasaannya indo Brantas saat ini masih menyisakan tanggungan ganti rugi kepada warga korban area terdampak sekitar Rp700 miliar dan kurang lebih Rp600 miliar yang berupa bisnis (komersial). Sedangkan korban yang di luar area terdampak memang menjadi tanggung jawab negara dan sudah dianggarkan di APBN 2014 sebesar Rp1,3 triliun.

“Saya sebagai Kepala Negara meminta Lapindo untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Kalau tidak, negara terpaksa akan membawa ke proses hukum,” kata Presiden menambahkan.

Presiden pada kesempatan itu juga mengungkapkan informasi terkini terkait upaya pemerintah dalam membebaskan TKI Satinah yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi.

Menurut SBY, dirinya mendapat informasi bahwa saat ini ahli waris keluarga majikan Satinah di Arab Saudi merasa tersinggung dengan hiruk-pikuk kabar terkait Satinah di Indonesia, yang menyudutkan keluarga majikan Satinah.

Menurut dia, keluarga majikan di Arab Saudi sekarang tersinggung dan mengancam menolak diat. Padahal, utusan pemerintah yang dipimpin Miftah Basuni untuk menyelesaikan masalah ini sudah hampir sepakat senilai Rp20 miliar dengan ahli waris keluarga majikan.

“Untuk hal ini, saya sudah menandatangani surat dan segera dikirim kepada ahli waris keluarga majikan Satinah, untuk meredam ketersinggungan mereka dan memberi maaf kepada Satinah agar Satinah bebas dari hukuman pancung,” katanya. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Senin, 7 April 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

41 Tewas dalam Serangan Beruntun di Irak Baghdad Sedikitnya 41 orang dilaporkan tewas dan 35 orang lainnya cedera dalam berbagai serangan di seluruh Irak, Sabtu (5/4), khususnya di Provinsi Anbar, Irak Barat.

(Suara NTB/ist)

BERBICARA - Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel (kiri) saat berbicara di hadapan delegasi Kementerian Pertahanan Jepang yang dipimpin Menteri Pertahanan Itsunori Onodera (3 dari kanan) membahas soal rencana pertahanan setelah uji coba rudal Korea Utara ke Laut Jepang beberapa waktu lalu di Tokyo, Minggu (6/4).

AS Kirim Dua Kapal Anti-Rudal ke Jepang Tokyo Amerika Serikat (AS) berencana mengirim dua kapal perang anti-rudal tambahan ke Jepang untuk mengantisipasi ancaman Korea Utara yang baru-baru ini melakukan tindakan provokatif.

Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel mengatakan sebagai respons atas tindakan provokatif yang membahayakan stabilitas oleh Pyongyang—termasuk di antaranya uji coba rudal yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB—pihaknya mengumumkan AS berencana mengirimkan dua kapal anti rudal AEGIS tambahan ke Jepang pada 2017 mendatang.

Dalam konferensi pers di Tokyo bersama Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, Minggu (6/4), Hagel menjelaskan, dua kapal perang tambahan anti-rudal tersebut akan bergabung dengan lima kapal lainnya yang mempunyai kemampuan sama dan yang sebelumnya telah ditempatkan di Jepang.

Pada bulan lalu, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik jarak menengah yang diperkirakan mampu mencapai Jepang. Tokyo kemudian dilaporkan memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan rudal milik Korea Utara yang melewati batas wilayah udara Jepang dan menempatkan kapal AEGIS miliknya ke Laut Jepang.

Keputusan dari Washington tersebut didorong oleh tindakan agresif dan provokatif dari Korea Utara dan komitmen AS untuk pertahanan Jepang. Keputusan tersebut juga dinilai dapat melindungi kepentingan nasional AS, karena Korea Utara berulang kali mengancam kepentingan AS. Sebelumnya pada Oktober lalu, AS telah menempatkan radar peringatan dini yang kedua di Kyoto. Keputusan tersebut diambil untuk meningkatkan jumlah penyergap rudal di Alaska. “Langkah-langkah ini dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan kami untuk mempertahankan Jepang dan Amerika Serikat terhadap ancaman rudal balistik dari Korea Utara,” kata Hagel.

Sementara itu pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un pada pekan ini mengingatkan situasi di kawasan Asia Timur “sangat genting” dan bersumpah akan “menghancurkan” apa yang dia sebut sebagai politik kebencian yang didalangi AS. (ant/bali post)

Sebanyak 15 prajurit Irak tewas dalam satu ledakan di rumah yang dipasangi bom di Daerah Garma, dekat Fallujah di Provinsi Anbar, sekitar 50 kilometer di sebelah barat Ibu Kota Irak, Baghdad.

Seorang prajurit tewas dan dua orang lagi cedera dalam serangan bersenjata terhadap satu patroli militer di Daerah Radwaniya, bagian baratdaya Baghdad.

Sebelumnya di Provinsi Anbar, satu unit Angkatan Darat Irak bentrok dengan gerilya-

wan yang memiliki hubungan dengan kelompok Daash di Daerah Al-Malahmah di dekat Kota Kecil Khaldiyah, sekitar 80 kilometer di sebelah barat Ibu Kota Irak.

Sebanyak 11 orang tewas dan 18 orang lagi cedera, kata komando gabungan provinsi tersebut di dalam satu pernyataan.

Di tempat terpisah, bentrokan sengit berkecamuk pada Sabtu pagi antara gerilyawan yang memiliki hubungan dengan kelompok Daash, dan polisi Irak yang didukung oleh anggota suku pro-pemerintah di

Kabupaten As-Soufiyah di bagian selatan Ibu Kota Provinsi itu, Ramadi.

Selain itu, sumber kepolisian Irak kepada Xinhua melaporkan pula, enam gerilyawan, dua polisi dan dua anggota suku tewas.

Masih di Anbar, beberapa helikopter Angkatan Darat Irak menggempur posisi gerilyawan di Desa Zoubaa di Daerah Abu Ghraib, tambah sumber itu. Provinsi Anbar telah menjadi ajang bentrokan sengit yang berkecamuk setelah polisi Irak

melucuti lokasi protes anti-pemerintah di luar Ramadia pada penghujung Desember tahun lalu.

Dalam kejadian terpisah, seorang prajurit tewas dan tiga orang lagi cedera, ketika satu bom pinggir jalan meledakkan patroli mereka di Daerah Tarmiyah, sekitar 40 kilometer di sebelah utara Baghdad.

Di Provinsi Diyala, Irak Timur, satu bom pinggir jalan meledak di dekat patroli polisi di Kota Maqdadiyah, dekat Ibu Kota Provinsi tersebut, baquba, sehingga menewaskan seorang polisi dan melukai seorang perwira. Satuan polisi juga bentrok dengan seorang pemimpin kelompok gerilyawan lokal yang

dicari, organisasi An-Naqshabandiyah, dan menembak dia hingga tewas di luar Kota Jalawlaa, kata sumber itu.

Masih di provinsi Diyala, dua prajurit cedera akibat ledakan bom pinggir jalan di dekat patroli mereka di Daerah Naft Khana, sekitar 135 kilometer di sebelah timurlaut Baquba, tambah sumber tersebut.

Irak menghadapi kerusuhan terburuknya dalam beberapa tahun belakangan ini.

Menurut Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Irak, sebanyak 8.868 orang Irak, termasuk 7.818 warga sipil dan personel polisi sipil, tewas pada 2013. Hal ini tercatat PBB sebagai jumlah korban jiwa paling banyak selama bertahun-tahun. (ant/bali post)

Pencarian MH370 Terus Dilanjutkan

(ant/bali post)

SELESAIKAN KONFLIK - Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel seakan tidak pernah berhenti. Beberapa waktu lalu, beberapa pesawat tempur Israel melakukan penyerangan ke Jalur Gaza. Terkait hal ini, perwakilan kedua negara terus melakukan perundingan perdamaian. Sebagaimana tampak dalam gambar, seorang remaja Palestina saat melempar pasukan Israel dengan batu beberapa waktu lalu.

NATO Puji Afghanistan Brussels Pimpinan NATO Anders Fogh Rasmussen memuji pelaksanaan pemilihan umum di Afghanistan, Sabtu, sebagai “saat bersejarah”, memuji “semangat” para pemilih dan “pekerjaan yang luar biasa” dari pasukan keamanan Afghanistan .

“Saya mengucapkan selamat kepada jutaan pria dan wanita Afghanistan di seluruh negeri yang telah memberikan suara mereka dalam pemilihan presiden dan dewan provinsi dengan jumlah pemilih dan antusiasme yang

mengesankan,” kata Rasmussen dalam sebuah pernyataan, menyebut pemilihan umum itu sebagai saat bersejarah bagi Afghanistan.

Tahun ini adalah saat terakhir Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang dipimpin NATO akan menarik diri dari Afghanistan, meninggalkan pasukan lokal untuk memerangi Taliban yang tangguh .

Pimpinan NATO itu mencatat pasukan keamanan Afghanistan melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengamankan pemilihan umum un-

tuk pertama kalinya sendiri dengan hanya bantuan logistik minimal dari ISAF. “Ini adalah pemilihan umum yang benar-benar dipimpin oleh Afghanistan, dijamin oleh rakyat Afghanistan, untuk masa depan Afghanistan,” katanya.

Pemilihan umum Afghanistan secara luas berlangsung damai dengan perkiraan awal jumlah pemilih sekitar tujuh juta pemilih, meskipun ancaman Taliban untuk mengganggu pemungutan suara untuk memilih pengganti Presiden Hamid Karzai, demikian laporan AFP. (ant/bali post)

Perth Jelang sebulan dinyatakan hilang, pesawat Malaysia Airlines MH370 pencariannya dilanjutkan pada Minggu ini pasca-deteksi detak sinyal elektronik yang ditemukan kapal Cina, dan ada kemungkinan terkait dengan jet yang diduga kuat terbenam di selatan Samudera Hindia.

Badan Pusat Koordinasi Bersama (JACC ) di Perth, Australia, Minggu (6/ 4), menjelaskan, sebanyak 10 pesawat militer, dua jet sipil dan 13 kapal mencari jejak penerbangan MH370 saat cuaca berawan dari ketinggian 2.500 kaki dari permukaan laut, dan jarak pandang jernih mencapai 10 kilometer.

Daerah pencarian, menurut JACC, sekitar 216.000 kilometer persegi di kawasan 2.000 kilometer barat laut Perth, atau sekitar 300 kilometer lebih jauh dari kota pesisir barat dari daerah yang dicari pada hari sebelumnya.

Kapal patroli Cina Haixun 01 pada Sabtu malam (5/4) melaporkan detektor kotak hitam yang di-

gunakannya mendeteksi detak sinyal elektronik di Samudera Hindia yang diduga kuat terkait dengan MH370.

Haixun 01 melaporkan, terdeteksi detak sinyal pulsa berfrekuensi 37.5kHz per detik di perairan selatan Samudera Hindia. Alat pendeteksi kotak hitam digunakan Haixun 01 yang mengambil sinyal di sekitar 25 derajat Lintang Selatan dan 101 derajat Bujur Timur. Kotak hitam adalah alat perekam semua kegiatan di pesawat, termasuk MH370.

Saat ini kotak hitam MH370 menjadi piranti paling dicari guna mengungkap misteri hilangnya armada udara dari Kuala Lumpur tujuan Beijing pada 8 Maret 2014 itu.

Satu pesawat angkatan udara Cina pada Sabtu juga melaporkan melihat sejumlah benda warna putih mengambang di area pencarian mereka. Pesawat memotret objek selama 20 menit pada 11:05 waktu setempat, dan segera dikoordinasikan ke JACC. (ant/bali post)