Snt07052014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 7 MEI 2014

16 HALAMAN NOMOR 53 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampung Media Tulang Punggung Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi sangat mengapresiasi prestasi yang diraih Kampung Media NTB yang mendapat anugerah Nine Top inovasi daerah dalam pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Diharapkan, keberadaan Kampung Media ke depan bisa menjadi tulang punggung informasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.

MENURUTNYA, keterbukaan informasi merupakan awal dari pembangunan yang baik dalam mencapai tujuan. Namun, keterbukaan informasi masih menjadi barang baru. Orang tidak melaksanakannya karena merasa belum begitu penting. Sebagian lagi merasa bahwa itu adalah urusan pemerintah, bukan urusan masyarakat. ‘’Saya berharap kita semua menjadikan Kampung Media ini sebagai tulang punggung informasi selain media pers lainnya dari penyelenggaraan pemerintahan,’’ Bersambung ke hal 5

KMP Ferrindo 6 Terbengkalai

(Suara NTB/met)

Giri Menang (Suara NTB) Kapal Motor Penumpang (KMP) Ferrindo 6 yang sebelumnya melayani penyeberangan lintas Lembar-Padangbai, nasibnya kini mengenaskan. Kapal yang dibuat sekitar tahun 1960-an ini dalam kondisi terbengkalai dan nyaris tenggelam di Teluk Waru, Lembar, Lombok Barat. Kapal penumpang milik pemerintah ini tak kunjung diperbaiki pihak ASDP selaku pemilik kapal.

Bersambung ke hal 5

TO K O H

Along Dipanggil KY

Toleransi Proyek Bermasalah OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) merevisi kembali surat edarannya pada September 2013 lalu tentang pelarangan penjaminan proyek-proyek yang terindikasi bermasalah pada kasus Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (KKN). Pada surat edarannya yang terbaru, April 2014 ini, Bersambung ke hal 5

Yusri (Suara NTB/dok)

KO M E N T A R Ada Informasi Rahasia

Hailudin Bd (Suara NTB/dys)

NYARIS TENGGELAM - KMP Ferrindo 6, salah satu kapal milik ASDP nyaris tenggelam di Teluk Waru, Lembar, Lobar. Karena mengalami kerusakan parah, kapal disandarkan di teluk ini.

MENANGGAPI keputusan sidang Komisi Informasi (KI) yang memenangkan mahasiswa Universitas Mataram (Unram), Jumaidi selaku pemohon informasi ditanggapi biasa pihak Unram.

Melalui Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan, Dr. Hailudin Bd., SE, dijelaskan bahwa pihak Unram akan segera mendiskusikan hasil persidangan ini bersama dengan tim kuasa hukum Unram.

“Saya baru saja baca hasilnya di koran, kita akan segera mendiskusikan hasilnya dengan tim kuasa hukum Unram,’’ jelasnya Selasa (6/5) kemarin.

Bersambung ke hal 5

Soal Dugaan Suap Rp 200 Juta ke Hakim Mataram (Suara NTB) Hakim masih menjadi target utama penyelidikan Komisioner Komisi Yudisial (KY) RI, untuk menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan pidana. Di luar kubu Lusita Anie Razak, pihak Sugiharta alias Along yang menjadi ‘’objek’’ perkara itu pun dipanggil KY, masih terkait dugaan suap Rp 200 juta ke Hakim PN Praya.

Meski berkali – kali dibantah Ketua PN Praya, Sumedi, SH, MH dan tiga hakim lainnya terkait adanya suap itu, tapi KY tetap mengusut indikasi tersebut dengan meminta keterangan pihak pihak lain, namun tetap terkait dengan perkara. ‘’Along juga akan dimintai keterangan. Menurut jadwal, pemeriksaannya antara tanggal 11, 12 dan 13 Mei,’’ kata Koordinator Kantor Peng-

hubung KY NTB, Ridho Adrian Pratama, SH kepada Suara NTB, Selasa (6/5) kemarin.

Along akan dijadikan pintu masuk berbeda untuk menelusuri kebenaraan dugaan suap Rp 200 juta tersebut.

Dimana suap itu disebut sebut sebagai kompensasi penangguhan penahanan terhadap pemilik nama lain Sugiharta itu. Kesaksian Along ini kemudian akan

dikonfrontir dengan keterangan Sumedi, yang pernah diklarifikasi oleh Komisioner KY Taufiqurrahman beberapa hari setelah mantan Kajari Praya Subri, SH, MH ditangkap KPK. Klarifikasi tidak hanya terhadap Along dan tidak dianggap cukup dengan bantahan Sumedi. Tiga hakim lainnya sedang dalam proses penjadwalan pemeriksaan oleh KY. Bersambung ke hal 5

IDAK hanya Komisi Yudisial (KY) yang bergerak mengusut indikasi dugaan suap ke hakim PN Praya. Pihak Polda NTB ikut atensi, masih terkait perkara suap Lusita Anie Razak. Meski demikian, seperti apa sikap konkrit Polda NTB terkait fakta persidangan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu terkait dugaan suap ke Kapolres Loteng AKBP. Supriyadi, SIK belum diputuskan.

Alasan belum ada sikap konkrit, karena masih menjadi domain KPK dan Pengadilan Tipikor. Sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK, apapun yang terungkap sebagai fakta di persidangan, maka KPK- lah yang akan menindaklanjuti. ‘’Yang jelas proses awal ini kan dilakukan oleh KPK, munculnya saksi-saksi, sampai dengan tersangka serta fakta di persidangan, tidak menutup kemungkinan KPK menindaklanjuti,’’ jawab Kabid Humas.

Mengerucut ke dugaan suap ke Kapolres dan Kasat Reskrim dalam pengurusan kasus Along alias Sugiharta, Kabid Humas menyebut belum tentu kebenarannya.

Apalagi itu sebatas keterangan saksi – saksi dan dakwaan Jaksa KPK. ‘’Kalaupun di persidangan itu mencuat nama tertentu, bukan berarti itu semata-mata benar.

Biarlah proses persidangan itu sebagai alat penguji dalam pembuktiannya seperti apa nanti,’’ jawab Kabid Humas.

Bersambung ke hal 5

Istri Karyawan PTNNT Minta Tanggung Jawab Pemerintah

PENGOLAHAN BATUAN - Pabrik pengolahan batuan ore (bijih) untuk menjadi konsentrat di PTNNT. Pabrik ini akan berhenti beroperasi saat Gudang Konsentrat penuh di akhir Mei 2014.

Taliwang (Suara NTB) Isu PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) segera merumahkan ribuan karyawannya semakin santer. Berbagai reaksi muncul, seperti sejumlah istri karyawan yang ketar-ketir karena suaminya akan terkena kebijakan darurat itu. Para istri karyawan pun meminta kepada pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kondisi sosial ekonomi yang menimpa keluarga karyawan. ‘’Masalah sosial ini menjadi tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang membuat kami menjadi pengangguran. Kami menuntut hak

untuk memperoleh pekerjaan yang layak kepada pemerintah,’’ kata ibu Een Samawati.

Dengan nada penuh emosi, ibu Olin, akrabnya ibu Een Samawati disapa menegaskan bahwa pemerintah mestinya berpikir dan adil akan dampak besar yang terjadi bila kebijakannya tetap dipertahankan yang menyebabkan masyarakatnya sengsara. ‘’Apa karena kami berada di daerah yang jauh dari pusat (Jakarta) sehingga seenaknya menerapkan kebijakan? Kami paham akan nasionalisme, dan saya tahu suami saya bekerja di perusahaan asing (PTNNT).

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 2

(Suara NTB/yan)

SAMPAH - Sampah yang terjaring di bawah jembatan Kali Jangkuk, Ampenan. Dalam sehari, jaring yang dipasang di Kali Jangkuk ini menghasilkan dua truk sampah.

Tak Ada Malaria DISEBUTNYA Kelurahan Karang Pule, menjadi tiga titik daerah yang rawan penyebaran penyakit malaria selain Kelurahan Tanjung Karang dan Ampenan, dibantah oleh Pemerintah Kelurahan. Pasalnya, berdasarkan catatan serta komunikasi bersama puskesmas dan petugas kesehatan, tidak ditemukan warga terjangkit malaria.

Lurah Karang Pule, Taufiqqurahman mengaku, tidak ada warganya yang terjangkit penyakit malaria. Ia menambahkan, kurun waktu 2014 belum ada warga yang ditemu(Suara NTB/dok) kan atau terindikasi terkeTaufiqqurahman na penyakit malaria, terutama yang dirawat di puskesmas. “Tidak ada warga saya yang dilaporkan atau dirawat di puskesmas,” ungkap Taufiqqurahman di konfirmasi lewat ponsel, Senin, (5/5).

Dia mencoba mengkomunikasikan dengan kader - kader kelurahan dan petugas di puskesmas. Alhasil, katanya, tidak ada masyarakat yang dirawat atau bahkan dirujuk ke rumah sakit, lantaran terserang penyakit malaria. Kalaupun ada sambungnya, dipastikan orang diluar Mataram.

“Itu orang luar yang kebetulan di rawat di sini,” akunya. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap menjaga kebersihan dan mengatur pola hidup serta makanan. Karena diketahui, sambungnya, penyakit malaria tidak hanya disebabkan oleh gigitan nyamuk. Tetapi, karena pola makan dan hidup yang tidak teratur.

“Inikan tidak hanya gigitan nyamuk, tapi bisa juga karena pola makanan yang tidak teratur dan capek kerja,” katanya.

Selain itu, sirkulasi cuaca yang tidak menentu dan wilayah yang dekat dengan pesisir pantai, juga bisa menjadi penyebab.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat, agar memperhatikan kebersihan lingkungan. “Paling tidak masyarakat mau mengamalkan 3M itu,” ujarnya.

Meskipun berada dekat dengan kawasan pantai dan hilir sungai, Taufiq berharap, masyarakat tetap hidup sehat dan bersih. Sehingga, klaim sebagai daerah yang rawan terjadi penyakit malaria, dapat diminimalisir atau dihilangkan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejak setahun terakhir, Pemkot Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) memasang jaring di bawah jembatan Kali Jangkuk. Jaring ini berfungsi untuk menghalangi sampah sehingga sampah tidak mengalir ke laut.

Dalam sehari jaring Kali Jangkuk menghasilkan paling sedikit dua truk sampah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura pada saat meninjau Kali Jangkuk, Selasa (6/5) siang.

“Belum bersih (diangkut), (sampah-sampah) datang lagi,” cetusnya. Untuk mempercepat pengangkutan sampah-sampah tersebut, Dinas PU Kota Mataram akan membuat akses jalan sampai di tepi kali sehingga dump

truck pengangkut sampah bisa langsung parkir di pinggir kali.

“Begitu (sampah) dinaikkan dari air langsung naik ke truk. Kemarin truk di atas, sampah dinaikkan dari kali, dinaikkan lagi ke truk secara manual. Lama sekali proses-

nya,” jelasnya.

Apalagi, disebutkan Mahmuddin, kubikasi sampah yang diangkut dari Kali Jangkuk itu bisa sampai 10-20 kubik. Untuk itu dengan adanya akses langsung ke tepi kali, proses pengangkutan bisa le-

Tiru Etos Kerja Kaum Urban ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram , Abdul Malik Thalib memiliki pandangan yang berbeda terkait tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram. Menurut dia, tidak masalah mempunyai anak banyak atau minimal lebih dari dua orang, sepanjang pasangan suami istri itu dalam katagori mampu. ‘’Setidaknya mau tidak mau ada pendistribusian aktivitas yang bisa mendukung kegiatan itu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di Mataram kemarin.

Malik mencontohkan, ka(Suara NTB/fit) lau ada warga yang meAbdul Malik Thalib milikianak lebih dari dua, sementara dari segi ekonomi bisa dikatakan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak, maka harus dipertimbangkan untuk tidak menambah anak.

Sebaliknya, kalau masyarakat itu mampu, menurut politisi PKS ini, tidak masalah mempunyai anak lebih dari dua orang. ‘’Sekarang tinggal bagaimana masyarakat mengelola angka kelahiran,’’ cetusnya. Namun demikian, dirinya tidak menampik, jika keluarga dengan pondasi perekonomian yang kurang kuat lantas memiliki banyak anak, tentu sangat berisiko.

Karenanya, ia mengimbau masyarakat supaya bisa memilah, berhak tidaknya mereka memilik anak banyak.

Harus ada tuntutan yang dimiliki, tidak sekadar melahirkan tetapi tidak memiliki solusi. Malik mengaku prihatin terhadap kenyataan bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di Mataram sebagai akibat tingginya angka kelahiran, justru didominasi oleh keluarga pra sejahtera.

Meskipun pertumbuhan penduduk di Mataram juga terjadi karena derasnya arus urbanisasi ke Kota Mataram, baik dari kabupaten/kota di NTB maupun dari luar NTB, namun Malik mengklaim hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah penduduk, apalagi sampai berbuntut pada penambahan jumlah pengangguran ibukota Provinsi NTB ini. Justru karena pertumbuhan penduduk di Mataram yang didominasi keluarga prasejahtera, dikhawatirkan akan membawa dampat sertaan seperti pengangguran.

Malik menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran kaum urban di Mataram. Pasalnya, kaum urban yang datang ke Mataram kebanyakan berhasil. Seperti diketahui, kaum urban di Mataram, kebanyakan adalah PKL. Baik yang berasal dari Pulau Jawa maupun Padang dan Makassar. Ia melihat keberhasilan kaum urban di Mataram tidak terlepas dari keuletan mereka. Malik berharap etos kerja pendatang ini bisa ditiru oleh warga Mataram. ‘’Supaya warga kita tidak hanya menjadi penonton,’’ pungkasnya. (fit)

yang dimanfaatkan petani untuk menanam padi. “40 persennya memang lahan digunakan untuk tanam padi,” sebutnya.

Terkait, keterbatasan lahan tersebut, kebutuhan pangan berupa beras, sayur dan lain sebagainya, Kota Mataram memasok dari Kabupaten Lobar, Loteng, Lotim hingga KLU. Sehingga, pasokan pangan di kota bervisi maju, religius dan berbudaya tersebut, masih mengandalkan daerah lain. “Kebutuhan pangannya, kita pasok dari daerah lain,” akunya. Dikatakan, pihaknya sedang mengupayakan pemanfaatan lahan-lahan pekarangan di perumahan masyarakat, untuk menanam

warga Surabaya yang ikut menjaga lingkungannya bersih dari sampah. Hasilnya saat ini Kota Surabaya terkenal dengan kota yang bersih, begitu juga dengan sungainya.

Solusinya menurut Mahmuddin mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat agar tak lagi membuang sampah ke kali. “Bagaimana caranya agar tidak selamanya begini, kita harus sosialisasi ke masyarakat lewat lurah supaya peningkatan kesadaran masyarakat tidak buang sampah ke sungai,” terangnya. (yan)

Kota Tua Ampenan akan Jadi Kota Hijau

(Suara NTB/yan)

BUKTI KEJAYAAN - Tugu berlambang jangkar yang ada di simpang Jalan Yos Sudarso menuju Pasar ACC ini merupakan salah satu bukti kejayaan Ampenan di masa lalu sebagai kota pelabuhan ternama sebelum operasional pelabuhan dipindah ke Lembar pada tahun 1970.

Pembangunan Dermaga Pelabuhan Ampenan Butuh Anggaran Rp 4 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus melakukan penataan di kawasan eks Pelabuhan Ampenan yang dilakukan oleh beberapa SKPD terkait. Jika nanti akan ada penambahan anggaran untuk penataan eks Pelabuhan Ampenan, khusus digunakan untuk rencana pembangunan dermaga atau anjungan. Namun saat ini pembangunan dermaga tersebut masih dalam konsultasi.

Untuk pembangunan anjungan, kata Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, saat di temui di eks Pelabuhan Ampenan, Selasa (6/5), selain dana yang akan dikucurkan melalui APBD Kota Mataram, akan ada juga dana dari pihak swas-

Lahan Pertanian di Mataram Tersisa 2.103 Hektar Mataram (Suara NTB) Pesatnya pembangunan ruko, hotel dan perumahan di Kota Mataram tahun 2013 mengakibatkan 93 hektar lahan pertanian hilang. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, H. Muttawali dikonfirmasi di kantornya, Senin (5/5).

Diakui, jumlah lahan pertanian di Mataram, yang tercatat kurang lebih 2.196 hektar. Artinya, setelah hilangnya 93 hektar akibat pembangunan toko, kantor, hotel dan kawasan perumahan, Mataram hanya memiliki 2103 hektar lahan pertanian. Disebutkan, 40 persen lahan merupakan kawasan produktif

bih cepat dan kali tetap bersih dari sampah.

Persoalan utama banyaknya sampah di jaring tersebut adalah ulah para petani kangkung yang biasa membuang kangkung yang sudah tua dan dialirkan langsung. “Dialirkan di sungai saja. Kita sengaja bendung ada jaring supaya pantai kita tidak kotor,” ujarnya.

Disamping itu persoalan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali. Menurutnya masyarakat Mataram harus belajar dari

hortikultura. Tujuan, sedikit tidak kebutuhan sayur mayur, tidak bergantung dari daerah lain. “Sekarang, kita sedang kembangkan hortikultura di masyarakat,” ujarnya.

Menyinggung upaya pengendalian, Muttawali menegaskan, Pemkot Mataram, sedang menggodok Peraturan Walikota (Perwal), tetapi dia tidak menyebutkan secara rinci isi dari Perwal tersebut.

Sebelumnya, diperkirakan 20 tahun ke depan lahan pertanian di Kota Mataram akan hilang. Mengingat tidak adanya penekanan-penekanan terhadap pembangunan infstruktur yang harus mengorbankan lahan - lahan produktif. (cem)

ta melalu dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawan sosial. Dalam konsep perencanaan, dermaga Pelabuhan Ampenan ini dianggarkan Rp 4 miliar. “Anggarannya belum ada tapi itu baru RAB yang dibuat konsultan perencana. Itu butuh sekitar Rp 4 miliar dan akan ada sumbangan dari dua sumber swasta,” tandasnya.

Selain itu, untuk perbaikan plaza dianggarkan Rp 200 juta.

Selain untuk perbaikan plaza, pihaknya juga akan membuat zona batu terapi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk refleksia. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pembangunan anjungan akan diupayakan tahun ini. pembangunan

itu juga diharapkan mendapat sokongan dari dana CSR salah satu perusahaan swasta besar atau Astra.

Mohan mengatakan dengan berbagai intervensi yang dilakukan di kawasan eks Pelabuhan Ampenan dan kota tua Ampenan, kejayaan Ampenan di masa lalu bisa terulang kembali. Mohan menyampaikan Pelabuhan Ampenan tersebut mulai dibangun tahun 1924 dan dioperasikan mulai tahun 1928.

Sebelum pelabuhan dipindah ke Lembar, Lombok Barat pada tahun 1970, ratusan kapal besar maupun kecil bersandar di Ampenan. Pelabuhan Ampenan sangat besar sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Kota Mataram. (yan)

Mataram (Suara NTB) Kawasan kota tua Ampenan akan menjadi kawasan hijau setelah ada upaya dari pemerintah Prancis untuk intervensi di kawasan tersebut melalui program eco-district.

Untuk mempersiapkan kawasan kota itu sebagai kota hijau atau ramah lingkungan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram akan melatih masyarakat yang ada di sekitar kawasan kota tua Ampenan bagaimana pengelolaan sampah.

Hal ini disampaikan Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh ditemui di eks Pelabuhan Ampenan, Selasa (6/5).

Menurut Saleh sangat penting masyarakat dilatih bagaimana mengelola sampah.

“Masyarakat kita kan kurang pengetahuan bagaimana menangani sampah secara ramah lingkungan sehingga perlu sosialisasi, pemberdayaan, pelatihan, dan dukungan sarana dan prasarana,” terangnya.

Konsep manajemen pengelolaan sampah yang ramah lingkungan menurut Saleh adalah meminimalisir pembuangan sampah. Sampah yang dihasilkan masyarakat dapat diolah sesuai jenisnya.

Tidak hanya bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, tapi juga bisa bernilai ekonomis untuk masyarakat.

“Pengelolaan manajemen sampah ramah lingkungan itu tidak terlalu banyak membuang tapi lebih banyak mengolah,” tegasnya. Hal ini juga sejalan dengan konsep gerakan Lisan (Lingkungan dengan Sampah Nihil).

Ia mengatakan fasilitas maupun sarana telah disiapkan pihaknya seperti mesin pencacah sampah dan rumah

pupuk. Fasilitas-fasilitas itu menurutnya perlu penguatan di tingkat masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Penataan kawasan kota tua Ampenan melalui eco-district ini disebutkan Saleh adalah perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan mulai dari perencanaan (green planning), desain (green design), bangunan (green building), pembuangan limbah atau sampah (green waste), air (green water), ekonomi (green economic), dan transportasi (green transportation).

“Kalau dari sisi waste management, itu (tugas) Dinas Kebersihan. Kalau kita dari sisi empowerment (pemberdayaan). Waste management itu fungsi pelayanan yang membutuhkan cost, untuk mengurangi atau membantu Dinas Kebersihan menekan cost-nya, kita pegang fungsi pemberdayaan itu,” terangnya.

Pada bagian lain, Saleh juga mengatakan pengolahan sampah di beberapa pasar sudah berjalan baik. Di beberapa pasar pihaknya menyediakan mesin pencacah sampah dimana sampah organik diolah menjadi pupuk organik.

Pihaknya juga menempatkan beberapa tenaga pengolah sampah.

Mesin sampah tersebut berkapasitas 50 kilogram per jam. Pupuk organik tersebut digunakan sendiri dan ada juga yang langsung dijual di pasar. Saleh menambahkan melalui kelompok kerja (Pokja) Lisan, pihaknya masih fokus dalam pengolahan sampah anorganik khususnya plastik. Jumlah Pokja Lisan di Kota Mataram saat ini sebanyak 40 kelompok. (yan)

Walikota Minta SKPD Beri Informasi Akurat kepada Masyarakat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi sosialiasi standar pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik kepala Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Menurut orang nomor satu di Mataram ini, keterbukaan informasi publik adalah salah satu upaya mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Sebab transparansi informasi merupakan salah satu pilar mewujudkan pemerintah yang baik.

“Namun, pada era tansparansi informasi saat ini perlu diingat bahwa bukan yang penting bicara, melainkan bicara yang penting,” ujarnya mengingatkan.

Artinya, selama informasi itu dibutuhkan masyarakat, aparat terkait harus memberikan informasi akurat berkaitan dengan perkembangan daerah yang ada. Misalnya, upaya dan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah, tentunya sesuai dengan standar-standar yang ada. Agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan jelas,

dengan demikian masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Selain itu, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam sebuah daerah sangat penting, sehingga informasi tidak diberikan sembarangan, melainkan melalui pengelolaan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Walikota berharap, kegiatan sosialisasi standar pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik, hendaknya semua elemen masya-

rakat juga harus mendapat sosialisasi untuk membentuk semangat bersama memajukan Kota Mataram. Sehingga tercipta komitmen yang sama antara masyarakat dan kepala SKPD yang sudah mendapatkan sosialisasi. “Karena itu kami memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KIP NTB, sebagai salah satu bentuk komitmen mendukung mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Mataram,” katanya. (fit)

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Mangkrak, Mesin Penyulingan Air Senilai Rp 2,9 Miliar di Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) Mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede Sekotong bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 2,9 miliar lebih mangkrak sejak beberapa bulan terakhir. Mesin penyulingan ini mangkrak, karena salah satu alat pada bagian mesinnya rusak, sehingga tak bisa beroperasi menyuling air laut menjadi air tawar. Praktis sejak diresmikan sekitar April 2013 lalu, mesin ini hanya berfungsi lima bulan saja. Hal ini pun mengundang keluhan warga setempat, sehingga melaporkan hal ini ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar).

Kepala Desa (Kades) Gili Gede, Farhan dikonfirmasi Suara NTB, menjelaskan, saat peresmian bantuan ini tahun lalu Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, datang langsung ke desa setempat. Bahkan air sulingan dari mesin itu sempat diminum oleh bupati. Namun setelah diresmikan dan diserahkan ke warga, justru alat ini hanya bisa digunakan lima bulan.

Setelah itu, mesin rusak di bagian aki mesin. ‘’Mesin ini sering kali ngadat, sebelum tak bisa berfungsi sama sekali,’’ ungkapnya, Selasa (6/5).

Atas dasar itulah, pihaknya bersurat ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar agar segera melakukan perbaikan. Ia mengaku bersurat, dua kali ke dinas terkait.

Namun hingga saat ini belum ada respons untuk menindaklanjuti.

Kini kondisi mesin itu tak berfungsi, warga pun terpaksa mengandalkan air gallon, meski membeli dengan hrga cukup mahal.

Selain mesin penyulingan air, di desa itu tahun 2013 juga memperoleh bantuan dermaga apung senilai Rp 6,1 miliar. Ia menyebut, total bantuan tahun lalu saja untuk desa setempat Rp 7 miliar lebih. Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini desa setempat juga akan dikunjungi kelompok pengawas dari Jawa Timur untuk melakukan studi banding. Kelompok ini ingin belajar terkait pengawasan kelautan di Desa Gili Gede.

Terpisah, Kepala DKP Lobar melalui Kasi Konservasi dan Tata Ruang, Muslim membenarkan kalau mesin itu tak berfungsi setelah digunakan lima bulan oleh warga Gili

Gede. Mesin penyulingan bantuan KKP ini, ungkapnya, tak melibatkan dinas terkait dalam pengerjaannya.

Pasalnya, proyek ini semua pengerjaan dan pimpinan proyek berasal dari pusat. “Kita tidak pernah dilibatkan dalam pengerjaannya, kita hanya diminta untuk tunjukkan lokasi Gili yang berpenghuni dan perlu bantuan,” terang Muslim.

Tak berfungsinya mesin ini sendiri diketahuinya setelah menerima surat dari kades setempat yang memberitahukan perihal tersebut. Dinas pun, katanya, langsung meresponnya dengan langsung mengirim surat ke KKP. Dalam hal ini, KKP katanya merespons dan bersedia memperbaiki mesin itu tahun ini. Namun jika tak memungkinkan diperbaiki, KKP kemungkinan akan dibangun lagi mesin serupa di lokasi berbeda.

Perihal kerusakan ini, katanya bukan tanggung jawab dinas, namun pihak pusat. Pasalnya, pihak pusat tak menyerahkan dana pemeliharaan ke daerah, sehingga mesin itu tak dilakukan pemeliharaan.

Hal ini pun pernah diprotes pihaknya, pasalnya ketika kejadian seperti ini justru dinas yang disalahkan.

“Kalau ada masalah kerusakan begini, kami (dinas, red) yang disalahkan,” katanya. (her)

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Bupati Lobar H. Zaini Arony saat meresmikan mesin penyulingan air tahun lalu. Mesin senilai Rp 2,9 miliar ini kini mangkrak, karena rusak.

Polemik Honorer K2

Fokus Tuntaskan Sampah MUNCULNYA masalah sampah di semua kecamatan menjadi perhatian ekstra Pemkab Lombok Barat (Lobar). Untuk menangani masalah ini, Pemkab Lobar berharap agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP) tidak saja menyentuh pengentasan kemiskinan di daerah, tapi juga sampah. ''Apakah bisa program PNPM kita menyentuh urusan sampah serta parit-parit pemukiman. Banjir itu erat kaitannya dengan penanganan sampah. Kalau ini diintervensi PNPM akan sangat ba(Suara NTB/dok) gus sekali, saya kira biayanFauzan Khalid ya tidak terlalu besar. Ini juga menyangkut kepentingan masyarakat,” ungkap Wakil Bupati Lobar Fauzan Khalid, SAg, MSi, pada Mid Term Pelaksanaan PNPM MP Lobar di Aula Kantor Bappeda di Giri Menang, Selasa (6/5).

Fauzan dalam kesempatan itu khusus bicara terkait sampah, karena hingga saat ini belum terlihat progres penanganan persampahan di Lobar. Banyak hal yang diakui masih menjadi kendala penanganan sampah di antaranya soal sarana, SDM, lebih-lebih kesadaran masyarakat. Protes penanganan sampah juga sering muncul dari warga, lebih-lebih warga mengaitkannnya dengan pembayaran retribusi kebersihan sebesar Rp 2.500 per bulan lewat tagihan air bersih.

Fauzan tidak bisa menjelaskan secara rinci menyangkut dana PNPM yang digelontorkan untuk pembangunan di Lobar sejak beberapa tahun lalu. Namun ia menyebut program seperti ini diapresiasi secara positif oleh warga.

Untuk diketahui, PNPM Mandiri Perkotaan di Lombok Barat tahun 2013 sampai dengan sekarang, diselenggarakan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kediri dan Labuapi. Fokus kegiatannya berupa penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), baik bersifat reguler maupun untuk penataan wilayah berbasis pemukiman dengan kucuran dana berbeda-beda.

Anggaran untuk BLM reguler sebesar Rp 4 miliar di 22 desa. Sementara program penataan infrastruktur berbasis pemukiman ditempatkan di 3 desa masing-masing Desa Bajur Kecamatan Labuapi, Desa Rumak Kecamatan Kediri serta Desa Montong Are Kecamatan Kediri. Dana yang diterima masing-masing Rp 1 miliar. (her)

Dituntut Enam Bulan Penjara

Kabag Umum Klaim Tidak Ada Bukti Pemukulan Giri Menang (Suara NTB) Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lombok Barat (Lobar), Zanuri Ikhsan mengaku tuntutan enam bulan penjara dari jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dirinya terkait kasus pemukulan dinilai sah-sah saja. Namun tentu keputusan ada di tangan hakim yang nantinya akan menentukan.

“Boleh-boleh saja jksa menuntut saya enam bulan penjara tapi hakim yang memutuskan, hakim harus bijaksana mempertimbangkan kesaksian lima orang saksi yang menyatakan tidak ada pemukulan,” katanya, Selasa (6/5).

Dalam sidang sebelumnya di PN Mataram, JPU menuntut dirinya selaku terdakwa enam bulan penjara. Ia pun mengaku sah-sah saja tuntutan itu, karena masih di jaksa. Namun hakim yang memutuskan perkara ini agar tidak saja melihat hanya satu pihak pelapor. Hakim diharapkannya lebih jeli dalam melihat dan memutuskan perkara ini, karena dalam kesaksian lima orang di bawah sumpah Al Qur’an, mengaku tidak ada pemukulan. “Bukti pemukulan juga tidak ada,” imbuhnya.

Kronologi masalah ini, katanya, berawal ketika pelapor atas nama H. Zulkarnain datang ke rumahnya dengan tujuan mengembalikan uang jual beli tanah. Namun bukannya mengembalikan uang, tapi pelapor justru meminta surat jual beli dan menantang bertemu di Polres.

Hal ini membuat situasi sempat memanas hingga ribut.

Namun membantah memukul pelapor, ia mengakui kalau ada luka goresan bekas kuku di wajah pelapor dan bukan karena pukulan. Sampai saat ini, uangnya pun tidak dikembalikan bahkan tanah itu akan dijual oleh pihak pelapor.

Diketahui, dugaan kasus pemukulan warga yang melibatkan mantan Lurah Dasan Geres yang kini menjabat sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lobar telah beberapa kali disidangkan di pengadilan.

Diketahui, Laporan indikasi pemukulan bernomor LP/103/ XI/2013/Res Lbr/Sek Gerung disampaikan pelapor. Beserta hasil visum korban juga disampaikan. Berdasarkan keterangan pelapor pemukulan ini terjadi karena kesalahpahaman dalam proses jual beli tanah. Selain itu mantan Lurah Dasan Geres sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. (her)

DPRD Lotim Klarifikasi BKD dan Diklat Selong (Suara NTB) Polemik honorer katagori 2 (K2) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini tidak kunjung usai. Setelah berulang kali para honorer mendatangi jajaran DPRD Lotim. Selasa (6/5) kemarin, giliran DPRD Lotim secara khusus meminta klarifikasi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) H. Najamudin.

Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. Huspiani menjelaskan, maksud pemanggilan BKD bertujuan mengklarifikasi terkait persoalan honorer K2, di antaranya menyangkut data 19 orang dari 669 orang yang dinyatakan lulus. Menurutnya, 19 orang yang disebut Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan beberapa waktu dinyatakan lulus telah menimbulkan keresahan.

Hal senada disampaikan anggota lainnya H. Makmun.

Pihaknya mengingatkan agar BKD bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Makmun juga menaruh harapan

besar agar bupati selaku kepala daerah bisa menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai tambahan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para honorer yang sedang melengkapi berkas.

Anggota dewan lainnya, Baidillah meminta jajaran eksekutif tidak mengulangi lagi pernyataan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut politisi PAN ini, persoalan utama penyebab kisruhnya honorer K2 ini, karena tidak lakukan verifikasi secara tuntas sebelum tes dan pengumuman kelulusan dilakukan. Karenanya, saat ini ia mengharapkan tidak ada keluar statemen dari pemda soal lulus atau tidak lulus. Pasalnya, kewenangan tersebut ada pada pemerintah pusat.

Sementara itu, Qiyamudin Saman menyarankan agar sejumlah syarat yang sedang dilengkapi para tenaga honorer ini bisa diperbaiki. Ia pun menyarankan BKD untuk ber-

sikap terbuka terhadap proses verifikasi ini. “Demi kepentingan, BKD harus terbuka.

Kalau tidak terbuka kami akan demo juga,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan ini, Kepala BKD dan Diklat Lotim H. Najamudin, menjelaskan, dari 669 orang yang sudah dinyatakan lulus tes, hanya 664 orang yang menyerahkan berkas. Sisanya sekitar lima orang tidak menyerahkan dan dianggap gugur.

Kegiatan seleksi CPNS dari K2 ini sebenarnya dilakukan panitia seleksi nasional (Panselnas) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan dan Reformasi Birokrasi (RB). Pemda sendiri hanya ditugaskan melakukan verifikasi, karena laporan dugaan adanya yang tidak sesuai berkas persyaratan yang diajukan sejumlah honorer.

Soal 19 orang sesungguhnya bukan angka mati. Karena sebelum verifikasi berkas yang sesungguhnya, verifikasi dilakukan pada data sebelumn-

UPTD Dikpora Tak Siap Data

Pansus CPNS K2 DPRD KLU Kecewa Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 5 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 5 kecamatan yang ada di Lombok Utara, Selasa (6/5), hadir memenuhi undangan Pansus CPNS Katagori 2 (K2) DPRD KLU. Hanya saja, ke 5 UPTD itu rata-rata belum siap memenuhi pemintaan data yang diminta oleh Pansus. Akibatnya, anggota Pansus pun merasa kecewa.

“Pansus kecewa, jalannya kurang gereget. Kemarin kita siap, bahwa hari ini kita sepakat untuk data. Bapak-bapak (UPTD, red) tidak siap, karena alasan manusiawi, bisa kami terima. Secara makro, sebagai abdi negara harus siap 24 jam,” kritik anggota Pansus Nasahar, S.Ag, Selasa (6/5).

Nasahar terlihat kecewa, mengingat Pansus pada agenda kemarin meminta data terkait CPNS K2 yang lulus dan mengabdi sejak tahun 2005.

Namun rupa-rupanya, sebagian besar Kepala UPTD tak bisa menyodorkan data dalam waktu singkat mengingat hampir semua kepala UPTD baru menerima surat Senin (5/5) malam.

“Kalau data bulanan tahun 2013, ada, tapi sejak tahun 2005, secara utuh masih belum saya temukan. Ini kita diminta, dalam 2 hari ke depan akan kami upayakan untuk dilengkapi,” ujar Kepala UPTD Bayan, Murdi.

Ketua Pansus CPNS K2 DPRD KLU, Ardianto, SH., memaklumi penjelasan kelima Kepala

UPTD itu. Sebabnya, terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan staf Bagian Administrasi Setwan perihal isi surat undangan. Bahwa, isi surat undangan mencantumkan permintaan data rekapitulasi pembayaran honor sesuai SK sampai dengan September 2013. Yang sebenarnya, Pansus meminta data rekapitulasi seluruh CPNS K2 yang tercatat mengabdi sejak 2005.

“Pansus akan bekerja cepat, walaupun SK CPNS urusannya panjang, supaya masyarakat tidak berasumsi, beropini itu ini. Kami pikir arsip yang dibongkar juga tidak banyak,” kata Ardianto.

Ia menegaskan, langkah Pansus untuk mendalami CPNS K2 tidak bertujuan untuk menghambat kerja pemerintah (eksekutif), melainkan untuk menyelamatkan vupati dari asumsi tidak benar. Mencontoh temuan Pansus 2010, pansus menemukan ijazah palsu dari peserta serta 1 orang yang tidak jelas, meski ujungnya diluluskan.

H. Junaidi Arif, anggota pansus lain menyarankan Pansus langsung menyurati Dikbudpora KLU untuk efektivitas pekerjaan. Dengan menghadirkan Dikbudpora, setidaknya Kepala UPTD akan lebih siap menyiapkan data. “Pansus sebagai lembaga pemerintah, harus diakui. Pemerintah tidak bisa meng-SK-kan CNPS K2 sebelum Pansus selesai bekerja. Jika itu terjadi, Pansus bisa menempuh langka hukum,” ucapnya. (ari)

588 SPPT di Kawasan Hutan Sekaroh Dihapus Selong (Suara NTB) Sebanyak 588 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Tas kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerawaru Kabupaten Lombok Timur dihapus. Penghapusan dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), karena dianggap tidak sah.

Kepala Bidang Pajak pada Dinas PPKA Lotim Muhammad Munir kepada Suara NTB di Selong, Selasa (6/5) menjelaskan ratusan SPPT itu sudah tidak diterbitkan lagi, karena tidak diperkenankan dalam aturan. Kawasan hutan lindung Sekaroh tidak boleh ada orang yang menguasai secara perorangan.

Penerbitan SPPT itu dikatakan Munir dilakukan pada era sebelumnya. Pihaknya berasumsi, SPPT terbit, karena pihak perpajakan tidak mengetahui objek pajak. Ter-

hitung tahun 2014 ini pembuatan SPPT dilakukan oleh Dinas PPKA, sehingga mudah melakukan penghapusan. Munir menambahkan, kegiatan penghapusan SPPT juga karena kawasan hutan Sekaroh sedang dipersiapkan menjadi kawasan investasi. Di mana, sejumlah investor tertarik berinvestasi, yakni Ocean Blue Republik Indonesia (OBRI) investor asal Singapura yang akan investasi di Gili Sunut, PD Eco Solution Lombok (ESL) di kawasan Tanjung Ringgit dan sekitarnya.

Untuk itu, ujarnya, Pemkab Lotim dituntut bisa membersihkan kawasan tersebut dari penguasaan segelintir orang. Termasuk melakukan penertiban dengan tidak lagi mengeluarkan SPPT. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur Lalu Zainal Abidin yang dikonfirmasi secara terpisah

mengakui adanya pencabutan atas SPPT tersebut. Anggota DPRD Lotim H. Makmun mempertanyakan munculnya SPPT di atas lahan kawasan hutan Lindung Sekaroh. Di mana, penerbit SPPT adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Makmun melihat persoalan kehutanan di Sekaroh cukup pelik. Politisi PKB asal Lotim bagian selatan ini menyarankan perlu upaya penyelesaian secara komprehensif masalah hutan lindung Sekaroh.

Sejauh ini Makmun menuding, pemerintah pusat hingga daerah setengah hati melihat persoalan di atas lahan kawasan hutan lindung Sekaroh.

Jika persoalan dibiarkan berlarut Makmun menyarankan kawasan hutan Sekaroh dijadikan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. ‘’Hapus kawasan hutan lindung karena tidak berikan manfaat bagi rakyat,’’ sarannya. (rus)

ya 2010. Jadi, sebanyak 19 orang itu hanya gambaran sementara, karena sewaktuwaktu bisa berubah.

Sejauh ini tim sudah memverifikasi 223 berkas, sisanya akan dituntaskan pekan ini.

Pihaknya bertekad tidak ingin keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya seluruh berkas

dari honorer K2 yang sudah diverifikasi ini diserahkan ke BKN langsung tanpa terkecuali. Prinsip kerja di daerah, hanya melakukan verifikasi.

Hasil dari keputusan verifikasi itu, honorer dinyatakan memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. (rus)

(Suara NTB/rus)

TANYA BKD - Anggota DPRD Lotim menanyakan pada Kepala BKD dan Diklat Lotim H. Najamudin seputar polemik honorer K2 di Lotim yang tidak kunjung usai.

Caleg Lintas Partai KLU Ajukan Penghitungan Suara Ulang Tanjung (Suara NTB) Caleg lintas partai yang diinisiasi sejumlah calon legislatif (caleg) gagal mengajukan permintaan untuk penghitungan suara ulang ke Panwaslu Lombok Utara. Melalui Forum Caleg lintas partai, sejumlah caleg meminta agar Panwaslu melalui rekomendasinya menelurkan keputusan untuk penghitungan ulang sejumlah kotak suara di TPS-TPS yang diindikasikan terjadi penggelembungan suara.

Salah satu caleg yang gagal melaju dari Partai Nasdem, Suliarna, Selasa (6/5), mensinyalir adanya kejanggalan pada rekapitulasi perolehan suara khususnya di tingkat TPS dan PPS. Tidak sedikit suara pribadi dan suara partai yang diraih banyak yang hilang secara misterius.

“Kami mendesak pihak penyelenggara pemilu legislatif untuk menghitung ulang seluruh perolehan suara partai dan suara caleg perorangan dengan membuka bok/kotak suara di TPS yang terindikasi terjadi penggelembungan suara,” kata Suliarna.

Untuk itu Suliarna menegaskan ia bersama puluhan caleg

lainnya mendesak agar dilakukan penghitungan ulang secara transparan. terhadap hal itu pihaknya telah bersurat ke Panwaslu dan KPUD untuk segera ditindaklanjuti. “Kami sudah bersurat ke Panwaslu dan KPUD terkait itu,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU), Adi Purmanto, menyebutkan adanya kemungkinan terhadap aspirasi para caleg itu. Hanya saja, proses itu harus memenuhi syarat dan bukti yang dimiliki pemohon.

Misalnya caleg mencantumkan data temuan pada TPS yang diduga terjadi indikasi penggelembungan suara. Dalam hal ini, data C1 valid dan D1 di PPS harus dicantumkan.

Adi Purmanto menegaskan jika para caleg tersebut tetap meminta hitung ulang, maka harus segera bersurat ke pihak Panwaslu dan KPUD dan melampir bukti Form C1, sebab batas waktu rekapitulasi suara tingkat nasional akan berakhir tanggal 9 Mei 2014. Karena jika deadline tersebut terlewati, maka mereka harus menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). (ari)

Tuntut Mundur Kades

Warga Gili Gede Segel Kantor Desa Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Gili Gede, Sekotong menyegel kantor desa, karena merasa gerah dengan sikap Kepala Desa (Kades) Farhan.

Warga menilai kalau kades ini jarang masuk kantor, sehingga warga yang mau mengurus keperluan banyak yang tak terurus.

BPD pun melaporkan hal ini ke pihak kecamatan agar segera ditindaklanjuti.

Kades Gili Gede Farhan yang dihubungi Suara NTB, Selasa (6/ 5) membenarkan aksi penyegalan tersebut. Penyegelan yang dilakukan Sabtu sore lalu tak diketahuinya, lantaran ia di luar daerah. Namun, Farhan mempertanyakan perihal aksi warganya. Karena menurutnya di balik aksi itu diduga ada oknum yang bermain.

Farhan membantah jarang masuk kantor. Dirinya sering masuk kantor dan menandatangani berkas-berkas yang dibutuhkan masyarakat. Terkait adanya pernyataan yang menyatakan dirinya sering di luar kantor, hal tersebut dinilainya wajar, seorang kades harus sering di luar kantor. ‘’Paling tidak 75 persennya di luar kantor,’’ kilahnya.

Terpisah, Camat Sekotong, L. Edi Sadikin membenarkan aksi penyegelan tersebut. Namun segel berhasil dibuka Senin sore.

Untuk membahas masalah ini, Kades dan BPD sudah difasilitasi untuk pertemuan. Terkait adanya usulan pemberhentian kades dibenarkannya, namun pihaknya mengarahkkan agar menempuh prosedur yang diatur dalam tata tertib. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 4

Diduga Belum Dibayar

Pengusaha Meubelair Mengamuk di Dikpora Kota Bima (Suara NTB) Lantaran pengadaan meubelair senilai Rp 800 juta yang didrop ke sejumlah sekolah di Kota Bima diduga belum dibayar selama sekitar tiga tahun lamanya, pemilik CV LM, Jaidun mengamuk ke Dinas Dikpora Kota Bima, Selasa (6/5). Jaidun menuntut agar meubelair yang diadakan sejak almarhum mantan Walikota Bima, H.M Nur A. Latif ini segera dibayarkan.

Jaidun mengamuk ke Dinas Dikpora sekitar pukul 09.00 Wita. Sebelumnya dia mendatangi salah satu sekolah yakni SDN 20 Kota Bima yang telah didrop meubelair olehnya untuk ditarik kembali. Namun upayanya untuk menarik kembali meubelair ini gagal setelah Kepala sekolah setempat balik mengancam. Usai mendatangi sekolah dimaksud, Jaidun mendatangi Dinas Dikpora. Di tempat tersebut Jaidun mengamuk dan meminta agar pembayaran segera dilakukan. Pasalnya Pemkot Bima telah mengabaikan masalah ini selama bertahun-tahun.

Menurut Jaidun, proyek tersebut berlangsung pada tahun 2010 lalu semasa almarhum H.M Nur A Latif menjabat. Saat itu, akunya, dia memiliki surat kerjasama pengadaan. Namun setelah didrop hingga kini meubelair tak kunjung dibayar dengan nilai Rp 800 juta. Untuk itu dia mengancam akan menarik kembali meubelair yang ada di sekolah-sekolah untuk ditarik.

“Lebih baik saya tarik semua meubelair-nya,” tutur Jaidun. Di Dikpora sendiri, Jaidun kemudian bertemu dengan Sekretaris Dikpora, Drs Alwi Yasin, M.Ap. Dalam kesempatan tersebut Alwi sempat menjelaskan mengenai duduk perkara.

Alwi Yasin yang dikonfirmasi menjelaskan pihaknya tak bisa memenuhi tuntutan dimaksud. Masalahnya, karena pengadaan proyek tersebut tak disertai dengan SPK (Surat Peintah Kerja) dan tak didasari MoU. Yang bersangkutan hanya memegang secarik nota dengan sedikit catatan.

Apalagi, pengadaan meubelair saat itu tak ada dalam DPA sehingga tak bisa dibayar. Untuk itu, pihaknya menerima saja jika meubelair tersebut ditarik. “Tapi setelah ditarik baru kita lakukan pengadaan sesuai dengan prosedur,” tuturnya. (use)

(Suara NTB/arn)

MoU - Penandatanganan MoU antara UTS dan BRI di Sumbawa, Selasa (6/5).

UTS dan BRI Bangun Kerjasama Jasa Keuangan Sumbawa Besar (Suara NTB) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui kantor Cabang Sumbawa, menjalin kerjasama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) terkait Edukasi Jasa Keuangan dan Bank Mini. Para pejabat kedua lembaga itu menandatangani nota kesepahaman bersama di kampus UTS, Batu Alang, Kecamatan Moyo Hulu, Selasa (6/5).

MoU tersebut ditandatangani Rektor UTS, Dr H Zulkieflimansyah dan Perwakilan BRI Cabang Sumbawa, Mulyadi.

Pada saat yang sama, BRI juga menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa setempat yang diwakili salah satu mahasiswa Fakultas ekonomi UTS, Putri Munira.

Rektor UTS, Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan apresiasinya kepada BRI yang berpartisipasi membangun pendidikan di daerah ini khususnya dengan UTS. Makanya, kerjasama ini diharapkan terus terjalin. Apalagi mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi nantinya juga akan mendapatkan kuliah umum, agar dapat mengetahui dan memahami seluk beluk perbankan.

Wakil Pimpinan BRI Sumbawa, Mulyadi pun menjelaskan, peran BRI juga akan membantu UTS dalam melahirkan SDM yang berkualitas. Sebab dengan SDM yang berkualitas di bidang perbankan akan mampu berkompetisi pada era global saat ini. Dengan mengenal dan memahami Perbankan, akan melahirkan para ekonom tangguh yang dapat memajukan perekonomian negara ini. (arn)

Soal Kota Samawa Rea

Amanat Presiden Harus Disikapi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Komite Pembentukan Kota Samawa Rea (KSR), Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, meminta semua pihak terkait terutama Pemkab dan DPRD segera menyikapi keluarnya Amanat Presiden (Ampres) Kota Samawa Rea (KSR). Untuk menyambut rencana kedatangan tim dari pusat, agar KSR juga bisa masuk dalam pembahasan di DPR RI tahun ini.

“Kami mengapresiasi langkah dan komitmen Presiden yang telah menerbitkan Ampres KSR. Makanya, kita, KPKSR, Pemkab dan DPRD bersama seluruh elemen terkait harus juga menyiapkan diri menghadapi turunnya tim survei pusat. Mari kita perlihatkan kolektivitas bersama. Sebab KSR ini bukan hanya pekerjaan KPKSR, tetapi keinginan dan kemauan seluruh elemen masyarakat yang termasuk dalam kota nantinya,” tandas Fikri.

Jadi, sudah semestinya, Ampres KSR yang turun sekitar Februari lalu, segera ditindaklanjuti. Mengingat KSR sudah menjadi kebutuhan bersama dalam mempercepat akselerasi pembangunan. Dalam hal ini, Komite juga akan melakukan pertemuan dengan Pemkab dan DPRD. Termasuk pula membangun komunikasi dengan Kepala Desa serta BPD se-kecamatan yang masuk dalam KSR. “Kami meminta Pemkab untuk all out. Kepala Daerah dan seluruh struktur di bawahnya serta semua elemen yang ada di Kecamatan dalam kota,” ajak politisi Demokrat ini.

Sebab pasca keluarnya Ampres, bola kini berada di Pemkab. PPS maupun KSR saat ini sama-sama penting.

KSR juga membutuhkan sosialisasi besar-besaran. Termasuk dukungan dari seluruh desa. (arn)

(Suara NTB/arn/ula)

DILEPASKAN - Petugas Pol PP Sumbawa menunjukkan botol arak yang berhasil disita (kiri) dan miras milik hotel Aman Gati Lakey, Dompu, yang sempat diamankan Pol PP akhirnya dilepas oleh Polisi dan diangkut pemiliknya dari Kantor Polres Dompu.

Kasus Miras di Dompu

Pol PP Menangkap, Polisi Diduga Melepas Dompu (Suara NTB) Minuman keras (Miras) yang diamankan Pol PP Dompu milik hotel Aman Gati Lakey sebanyak 1.920 botol bir akhirnya dilepas. Polisi yang mendapat limpahan kasus, tidak bisa melanjutkan karena Perda No. 3 tahun 2006 tidak mengatur soal pengangkutan. Pol PP pun merasa pasrah dan pesimis untuk pengungkapan miras.

Kasat Pol PP Dompu, A Halik, BA kepada wartawan, Selasa (6/5) mengaku, miras yang milik hotel Aman Gati yang diamankan Pol PP di Madaprama pada Minggu (4/ 5) lalu telah dilepas karena penyidik Kepolisian menilai Perda tentang Miras lemah untuk memprosesnya. “Polisi menolak untuk menyidiknya karena menilai Perdanya lemah,” kata Halik.

Lepasnya miras milik hotel Aman Gati membuat Pol PP merasa pesimis untuk melakukan operasi penangkapan miras. Karena miras yang diamankan sesuai tuntutan Perda, justru tidak bisa diproses.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK yang dihubungi

terpisah mengatakan, Perda larangan miras di Dompu hanya mengatur tentang larangan mengkonsumsi, memiliki, produksi, menjual dan mengedarkan. Tapi tidak mengatur soal pengangkutan. “Di Perda itu tidak mengatur tentang pengangkutan. Jadi tidak bisa dikenakan. Langkah kita sekarang bagaimana mendesak Dewan untuk merevisinya,” kata Purnama.

Untuk menghindari dugaan penyelewengan miras seperti yang diatur di Perda, Purnama mengatakan, kedepan perlu dibuatkan surat keterangan bahwa miras diperuntukkan di Lakey atau dikawal untuk memastikannya. Karena dalam Perda membolehkan

peredaran miras di kawasan wisata Lakey. “Ini untuk menghindari kesalahpahaman seperti ini,” jelasnya.

Purnama juga mengungkapkan, landasan hukum soal miras hanya Perda. Karena Perpres yang mengatur pembatasan kadar alkohol telah diuji di MK oleh FPI, sehingga tidak lagi membatasi kadar alkoholnya. Tetapi undang-undang yang mengaturnya belum disahkan Dewan.

Untuk penyidikan sendiri, Perda miras mengatur ancaman hukumannya enam bulan sehingga harus disidik seperti penyidikan kasus lain. “Kalau tipiring dengan ancaman hukuman maksimal 3 bulan, baru dilakukan penyidikan

singkat,” terang Purnama.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengatakan, Perda soal miras masih banyak kelemahannya sehingga tidak bisa maksimal penerapannya. Kekurangan lainnya karena di Pol PP tidak memiliki penyidik PNS. “Yang bermasalah, Perda kita yang lemah dan Pemda yang tidak menyiapkan PPNS,” katanya.

Di Sumbawa Dari kabupaten Sumbawa dilaporkan, Pol PP setempat kembali mengamankan miras dalam operasi yang digelar, Selasa (6/5).

Kasi Trantibum Satpol PP, Desire Jadi S.Sos, menyebutkan, terdapat sebanyak 48 miras jenis arak yang dikemas dalam botol tanggung dan dua botol besar, termasuk satu jeriken kosong, berhasil diamankan dalam operasi dimaksud. Miras tersebut diamankan dari tangan Mulyanto, di jalan Garuda atau depan kantor Di-

nas Pekerjaan Umum.

Oleh pemiliknya, arak tersebut ditimbun di belakang rumah.

Namun, saat arak tersebut hendak dibawa petugas, tampak tidak ada perlawanan dari pemilik yang bersangkutan. Keberadaan arak ini diketahui dari informasi masyarakat. Juga dari dari informasi yang dikumpulkan petugas dari para remaja yang kerap membeli miras di wilayah tersebut.

Selanjutnya, menurut Kasat pol PP Edy Ratno Sanjaya S. H menyatakan, pemilik arak akan dipanggil. Untuk diambil Berita Acara Penyidikan (BAP) dan diproses, dan akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Sebab hal ini telah melanggar Perda Nomor 22 tahun 2005 tentang penimbunan dan penjualan miras.

Pihaknya berharap kasus ini pun dapat terus ditindaklanjuti, mengingat pengaruh buruk miras bagi para remaja yang dapat memicu tindakan kriminal lainnya. (ula/arn)

Dibahas, Rencana Garuda Mendarat di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Maskapai penerbangan Garuda Airlines, dikabarkan bakal membuka rute penerbangan ke Sumbawa. Namun, rencana tersebut masih dalam proses pembicaraan dengan pihak maskapai. Mengingat pentingnya kelancaran jalur perhubungan udara di daerah ini.

Apalagi melihat kondisi penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, saat ini yang sepertinya stagnan.

Rencana tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah, Selasa (6/5) di kampus UTS Batu Alang. Menyusul pertemuannya dengan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, terkait rencana dimaksud di Jakarta. Meski hal ini semestinya menjadi tugas Pemkab setempat, namun pihaknya berusaha membantu, sebab

kelancaran penerbangan saat ini sudah menjadi kebutuhan vital di Sumbawa. “Membangun Sumbawa tidak mungkin dilakukan tanpa ada mobilitas yang baik,” katanya.

Dikatakan Dr. Zul, jalur penerbangan Garuda telah lebih dahulu dibuka di bandara Salahuddin Bima. Namun, mendatangkan maskapai sekelas Garuda tidaklah gampang dan tidak datang dengan sendirinya. “Saya sering bicara dengan maskapai penerbangan, mereka sering ketemu dengan Bupati dan Wali Kota Bima, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Ada lobi dan sebagainya. Kita di Sumbawa ini kurang lobi,” tandasnya.

Padahal, Sumbawa memiliki banyak kegiatan yang mendatangkan orang. Termasuk untuk kebutuhan investasi dan lainnya, sehingga butuh pelayanan udara yang lebih cepat. Bahkan, akibat

ketikdapastian jadwal penerbangan, tidak ada pejabat Negara yang mau menginap lama di Sumbawa dengan waktu yang terbatas. Jadi sudah saatnya Garuda mendarat di Sumbawa, seperti janji Meneg BUMN. Hanya saja, persoalannya tidaklah sesederhana itu. “Saya sudah bicara ke Garuda untuk menjadi prioritas, mereka mau pinjam pesawat Merpati dan yang mengelolanya Garuda. Itu tidak bisa dilakukan karena pesawat Merpati tidak ada asuransinya. Sementara pesawat Garuda jumlahnya terbatas,” katanya, yang berjanji akan membicarakannya lagi dengan Menteri BUMN. Termasuk pula membangun komunikasi dengan Maskapai terkait.

Patut diperhitungkan pula, intensitas penumpang. Sebab jangan sampai ada pesawat tidak ada penumpang akan percuma saja. Di sinilah dibutuhkan peran dan upaya Pemkab. (arn)

Mayat Tanpa Identitas Dimakamkan di Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Mayat perempuan tanpa identitas yang ditemukan di kecamatan Poto Tano pada Senin lalu, akhirnya diputuskan untuk dimakamkan, Selasa (6/5). Keputusan tersebut diambil oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setelah sebelumnya dilakukan visum oleh aparat kepolisian setempat.

“Sudah dimakamkan hari ini (kemarin, red) di TPU Poto Tano dekat dengan lokasi ditemukannya mayat itu,” jelas Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim Iptu Try Wilarno, kemarin.

Hingga dimakamkan, aparat ternyata tak juga mampu mengungkap identitas pasti wanita tersebut. Try mengatakan, sejak

ditemukan Senin lalu pihaknya berupaya mencari informasi seputar identitas si wanita. Bahkan beberapa warga yang mengaku kehilangan sanak saudaranya diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi mayat wanita tersebut. Namun tak satu pun mengakui jika dia adalah saudara yang dicarinya.

“Ada lima orang yang datang sampai kemarin. Tapi mereka tidak ada yang mengaku kenal dengan mayat itu,” paparnya seraya menambahkan jika keterangan warga lainnya menyebutkan jika si wanita datang dari arah timur dengan menggunakan angkutan umum ke pelabuhan Poto Tano. “Kalau soal asalnya warga memperkirakan dari Sumbawa kare-

na wanita itu datang dengan menumpang angkutan dari arah sana,” sambungnya.

Berdasarkan hasil visum, kematian perempuan tanpa identitas tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Try juga memastikan, indikasi si perempuan adalah korban pemerkosaan pun tidak ditemukan karena tidak satu pun hasil visum mengarah ke tindakan tersebut.

“Dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan termasuk untuk mengetahui kemungkinan diperkosa. Tapi tidak ditemukan indikasi itu. Ada cairan putih di kemaluannya tapi itu karena yang bersangkutan ada penyakit keputihan,” urai Try. Sementara itu Kabid Sosial Disosnakertrans KSB, Manurung, S.Pd yang dikonfirmasi terpisah membenarkan, jika pihaknya telah melaksanakan prosesi pemakaman terhadap mayat wanita tanpa identitas itu. “Sudah dikuburkan. Itu juga setelah kita dapatkan persetujuan dari pilak kepolisian yang menangani kasus penemuan mayat itu,” katanya.

Walau telah dimakamkan, ia memastikan seluruh tanda fisik korban untuk dijadikan bahan informasi telah terdokumentasi baik oleh aparat kepolisian maupun pihak Puskesmas Poto Tano. “Polisi sudah mengantongi ciri-ciri utama fisik korban. Dengan begitu kalau mungkin ada warga yang mencari keluargnya bisa dijadikan arahan untuk mengidentifikasi mayat perempuan itu,” pungkas Manurung. (bug)

(Suara NTB/bug)

PEROLEHAN SUARA - Petugas TPS II Tepas saat memperlihatkan C-1 Plano yang berisikan data perolehan suara partai dan Caleg Hanura, tidak ada perubahan.

KPU KSB Buka C-1 Plano TPS Tepas Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya membuka C-1 Plano perolehan suara DPRD Kabupaten yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II desa Tepas kecamatan Brang Rea. Langkah tersebut diambil berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB yang merekomendasikan KPU NTB agar memerintahkan KPU KSB melakukan pembetulan hasil perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Daerah Pemilihan (Dapil) I KSB khususnya di TPS II Tepas kecamatan Brang Rea. “Karena seperti itu rekomendasinya maka kami pun mejalankannya,” jelas ketua KPU KSB, Khairuddin, SE kepada wartawan, Selasa (6/5).

Sesuai dengan perintah Bawaslu tersebut, KPU KSB pun melakukan pembetulan dengan cara membuka C-1 Plano yang memuat data hasil perolehan suara Hanura di tingkat TPS. Di hadapan saksi partai Hanura dan saksi Parpol lainnya yang hadir, terlihat jelas bahwa perolehan suara baik Partai maupun Caleg Hanura di TPS II Tepas nihil alias nol. Menurut Khairuddin, dengan fakta tersebut pihaknya kemudian tidak melakukan pembetulan hasil perolehan suara Caleg dan Parpol Hanura maupun pembetulan sertifikat hasil penghitungan suara di semua tingkatan sesuai dengan perintah Bawaslu.

“Sampai di situ saja. Kita diperintahkan untuk melakukan pembetulan dengan cara membuka C-1 dan hasilnya tetap sama dengan yang sebe-

lumnya sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pembetulan,” ujar Khairuddin.

Di TPS II Tepas menjadi salah satu lokasi yang diduga oleh pihak Hanura terjadi penghilangan perolehan suara salah satu Calegnya atas nama Syafruddin Deni, SE. Berdasarkan bukti sang Caleg (Syafruddin, red) dirinya kehilangan suara sebanyak 10 suara di kecamatan Brang Rea dan salah satunya terjadi di TPS II Tepas. Namun fakta itu kemudian terbantahkan, sebab setelah dilakukannya pembuktian dengan membuka C-1 Plano sesuai rekomendasi Bawaslu, tak satu pun perolehan suara partai Hanura baik yang didapatkan oleh partai maupun Calegnya.

Menurut Khairuddin, pasca pembukaan C-1 Plano TPS II Tepas itu pihaknya tidak merubah satu pun keputusan yang telah dibuatnya terkait perolehan suara DPRD tingkat kabupaten. Sebab dari hasil pelaksanan rekomendasi Bawaslu itu tidak ada terjadi perubahan atas keputusan sebelumnya. “Rekomendasinya kan membetulkan sesuai dengan C-1 Plano itu saja perintahnya,” tegasnya.

Selama acara menjalankan rekomendasi Bawaslu, kemarin, KPU KSB sempat menuai protes. Protes datang dari Irawansyah, Caleg Hanura yang berhak menduduki perolehan kursi partainya dari Dapil I. Ia mempertanyakan dasar KPU KSB membuka C1 Plano, karena menurutnya penghitungan telah tuntas di tingkat TPS. Namun protes itu tidak berlanjut karena setelah diberikan pemahaman, yang bersangkutan kemudian mengikuti seluruh proses hingga tuntas. (bug)

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Polda NTB Belum Bersikap Sebagai ulasan, dalam materi tuntutan JPU KPK Tanggal 3 Mei lalu, catatan dalam berita acara 37, ada catatan pengeluaran Bambang W .Soeharto, Direktur Utama PT. Pantai Aan terkait pengeluaran kepada aparat negara Kejaksaan dan Kepolisian.

Pengeluaran itu diantaranya diduga diberikan kepada Subri sebesar Rp 45 juta, Kapolres Loteng AKBP Supriadi Rp 25 juta, Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan Rp 10 juta dan Kasi Pidsus Apriyanto Kurniawan Rp 10 juta. Catatan pengeluaran itu sudah disampaikan terdakwa Lusita Anie Razak kepada Bambang W. Soeharto.

Pada konteks kasus ini, Suryo menilai, harus ada proses uji kebenaran dugaan perbuatan pidana pejabat atau aparat yang disebut. Apalagi itu hanya keterangan saksi dan berdasarkan transkrip pembicaraan via telepon. ‘’Kalau lewat telepon, bisa saja ada yang menyebut pernah menyuap si ini dan si itu. Pertanyaannya kemudian, apakah ini bisa jadi dasar untuk penindakan?,’’ tanyanya.

Kendati demikian, jika belakangan fakta persidangan itu akan menjadi fakta hukum, tidak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti. Bahkan itu menjadi referensi hukum untuk internal Polda NTB menempuh langkah tegas.

Disinggung soal lambannya Polda NTB bersikap, menurutnya, akan tergantung kebijakan pimpinan (Kapolda), termasuk masalah belum diambil langkah pencopotan. Menurutnya ini tidak lepas dari posisi kasus yang lebih cenderung melibatkan pihak Kejaksaan, sehingga wajar langsung ditempuh langkah pencopotan. Berbeda dengan keterlibatan jajaran Polri yang belum tentu kebenarannya. (ars)

Dari Hal. 1

KMP Ferrindo 6 Terbengkalai KMP milik PT Dukuh Raya ini, sekarang disandarkan di Dusun Teluk Waru. Salah seorang mantan pekerja KMP Ferrindo 6, Ardan menuturkan, kapal itu mulai rusak tahun 2012 lalu. ‘’Sejak saat itulah kapal ini disandarkan di Teluk Waru. Informasinya mau diperbaiki oleh pemerintah karena kapal ini milik pemerintah. Tapi tak kunjung diperbaiki, sehingga tambah rusak,’’kata Ardan, Selasa (6/5) kemarin.

Dulunya kata Ardan yang beralih profesi sebagai tukang doking ini, KMP Ferrindo 6 bernama KMP Bakahuni. Kapal ini rusak di bagian baling-baling akibat tersangkut ketika berlayar. Karena kerusakannya parah, kapal ini pun tak maksimal berlayar sehingga disandarkan di lokasi doking.

Ia sendiri bekerja di KMP Ferrindo 6 sejak tahun 1976 dan keluar tahun 2003 karena pensiun. Waktu itu ia bekerja saat tahun pertama penyeberangan di Lembar mulai dibuka. Menurutnya, kapal buatan Jepang ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1965. Ia memperoleh informasi, kalau kapal tersebut akan diperbaiki oleh pihak Indonesia Ferry dalam hal ini ASDP. Akan tetapi hingga kondisi kerusakannya semakin parah, kapal berkapasitas sekitar 1.000 penumpang ini balum ada tanda-tanda akan diperbaiki. ‘’Infonya kapal ini juga mengalami kebocoran,’’ujar pria paruh baya asal Sulawesi ini.

Terpisah, Manager Operasi dan Usaha PT.ASDP Lembar, Eko Yulianto menyatakan, KMP Ferrindo 6 memang benar tak berfungsi sejak tahun 2012 semenjak mengalami kerusakan. Kapal itu jelasnya, sedang dalam proses pemutihan di pusat. ‘’Saat ini sedang proses pemutihan aset kapal itu di pusat. Masih menunggu persetujuan dari kementerian (Kemenhub),’’ jelas Eko. Ia mengakui, kalau kerusakan kapal itu terdapat di bagian baling-baling saat beroperasi. Kapal itu sendiri beroperasi sejak tahun 1969. Pertama kali kapal ini beroperasi melayani rute Lembar-Padangbai. Karena faktor usia, maka dari sisi visibilitas, bisnis serta aspek teknis kapal ini tidak memungkinkan lagi beroperasi. ‘’Atas pertimbangan bisnis, ekonomi dan kondisi teknis maka diputuskan kapal itu diputihkan (hapuskan) dari aset negara,’’ katanya.

Proses penghapusan aset ini sendiri memerlukan perizinan sampai ke tingkat kementerian.Karena lama ditaruh di pinggir laut, maka di bagian kapal itu terdapat kebocoran sehingga kandas dan karam di pinggir laut Lembar. Sementara jika mau mengeluarkan biaya untuk perbaikan tidak memungkinkan. Karena menurutnya, untuk apa mengeluarkan biaya perbaikan sementara aset kapal itu akan dihapuskan. Malah nanti dikhawatirkan akan menyalahi ketentuan.

Setelah diputihkan kata Eko, baru jelas apakah kapal itu akan dibuat besi tua atau dilelang. Terkait keputusannya akan diawasi oleh badan lelang negara. Namun selama tidak ada keputusan, kapal itu tidak mungkin diperbaiki.

Lebih jauh dikatakan, jumlah kapal ASDP sendiri yang melayani rute Lembar-Padangbai ada empat unit minus KMP Ferrindo 6. Tiga kapal lainnya adalah, KMP Fortling 7, Fortling 2 dan Rodhita. Dari tiga kapal ini, dua kapal tergolong baru, sedangkan Rodhita tergolong kapal tua karena dibuat sekitar tahun 70-an.

Ia menambahkan, secara umum kapal yang melayani lintas Lembar-Padangbai dari 28 unit rata-rata berumur lama (tua). ‘’Yang baru hanya beberapa unit saja,’’ jelasnya. Namun setiap tahun sekali kapal-kapal ini dilakukan docking (perbaikan), sehingga dinyatakan layak beroperasi dengan ketentuan Badan Klasifikasi Indonesaia (BKI). Artinya dengan spesifikasi BKI tersebut, kapal layak operasi. (her)

Dari Hal. 1

Kampung Media Tulang Punggung Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan harap Istri Gubernur NTB itu Dari Hal. 1 ketika ditemuai disela-sela jamuan makan malam dengan jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Pusat di Pendopo Gubernur, Senin (5/5) malam.

Menurutnya, keberadaan Kampung Media yang sudah mulai menasional itu sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam mengawal program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah NTB. Dikatakan, PKK NTB sendiri akan menghidupkan kembali Dasa Wisma di setiap daerah. Dimana dalam 10 rumah tangga akan ditempatkan satu orang kader PKK yang memonitor dan mengecek rumah tangga tersebut.

Terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan terus dipantau kesehatannya. Untuk itu, menurut Hj.Erica, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Kampung Media untuk memberikan informasi terkait dengan hal itu. ‘’Sehingga semua informasi terkait dengan hal tersebut bisa diakses,’’ harapnya.

Keterbukaan informasi katanya, awal untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik. Jika seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB menginformasikan program-program pembangunan melalui Kampung Media maka tentunya masyarakat akan mengawal program tersebut.

Sehingga tidak ditemukan adanya proyek pembangunan di tengah-tengah masyarakat yang mandek karena kekurangan anggaran. Dengan adanya Kampung Media, maka kendala-kendala pembangunan yang ada di lapangan bisa segera diketahui dan dicarikan solusinya oleh masyarakat. ‘’Keberadaan Kampung Media itu adalah salah satu dari banyak hal yang membuat provinsi kita menjadi provinsi percontohan. Banyak segi dan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan. Salah satu cara untuk menempuhnya adalah melalui Kampung Media,’’ imbuhnya.

Hj.Erica berpandangan Kampung Media saat ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, ia mengingatkan supaya informasi yang disajikan harus benar-benar dijaga dan bermanfaat bagi masyarakat. Bukan informasi yang justru meresahkan masyarakat. ‘’Sampaikan informasi yang bermanfaat walau hanya satu kata. Saya berharap betul-betul seperti itu,’’ tambahnya.

Ke depan Kampung Media diharapkan, terus memperluas jaringannya di NTB. Selain itu, Kampung Media diharapkan bisa menjadi juru bicara Pemerintah Provinsi NTB dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah. ‘’Kampung Media menjadi juru bicaranya. Biar Kampung Media yang menjadi juru bicara seperti apa pembangunan di NTB. Masyarakat saling bertukar informasi yang bermanfaat,’’ harpnya. (nas/*)

RAGAM HUT Kodam IX Udayana, Korem Gelar Donor Darah

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

DONOR DARAH - Danrem 162/WB, Kuat Budiman saat donor darah kemarin.

Mataram (Suara NTB) Selasa (6/5), bertempat di Aula Jenderal Sudirman Makorem 162/WB, digelar kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati HUT ke57 Kodam IX/Udayana. Kegiatan donor darah tersebut dibuka oleh Danrem 162/WB Kol.Arh.Kuat Budiman, S.I.P sebagai upaya membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan darah.

Kegiatan donor dihadiri oleh Kasrem 162/WB, Dandim 1606/Lobar, Para Kasi Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, Ketua PMI Lobar dan para anggota Korem 162/WB serta Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162

Kejati Beri Sinyal Naik ke Penyidikan jati dihadiri Aspidsus dan asisten lainnya, termasuk penyidik. “Diantara kasus yang masih penyelidikan, akan ada yang naik ke penyidikan,” ujar Sutapa memberi sinyal peningkatan status kasus yang ditangani tersebut.

Saat ini, ada beberapa kasus korupsi yang sudah masuk pengumpulan data dan bahan keterangan oleh tim penyidik.

Diantaranya kasus THL Dinas PU Kota Mataram yang diduga dimanipulasi, kasus SPAM Bima senilai Rp 18 miliar yang sudah dilakukan cek fisik, kasus SPAM KLU Rp 12 miliar yang sudah empat kali di cek fisik, kasus omprongan tembakau di Lotim dan Loteng senilai Rp 28,9 miliar. Kasus lainnya ter-

kait dugaan penjualan belasan hektar tanah pecatu di Narmada dan Labuapi.

Diantara beberapa kasus yang sedang diselidiki itu, Sutapa belum bisa membeberkan kasus mana yang bisa ditingkatkan ke penyidikan, karena akan tergantung keputusan Kajati. ‘’Akan tergantung hasil gelar perkara,’’ terangnya.

Namun demikian, dari beberapa perkara yang ditangani itu, target pihaknya sesuai instruksi Kajati, harus segera naik ke tahap penuntutan setidaknya akhir Juni. Dengan harapan, di awal Juli akan masuk tahap penanganan kasus – kasus baru. Sebab diakui, ada beberapa kasus baru yang tidak kalah kakap akan ditindaklanjuti Juli nanti. (ars)

SISTEM pengawasan berlapis diberlakukan jajaran Polda NTB dalam proses perekrutan calon brigadir 2014. Bahkan untuk menyebut ketatnya perekrutan ini, pihak Biro SDM Polda NTB menerapkan sistem pengawasan untuk pengawas.

“Saking ketatnya perekrutan ini, pengawas pun kami awasi, jadi sistemnya berlapis,” kata Kepala Biro SDM Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Ruslan Aspan kepada Suara NTB di sela sela memantau pencetakan soal tambahan untuk tes tulis calon brigadir, Selasa (6/5) kemarin.

Secara teknis disebutnya, model pengawasan berlapis ini diberlakukan terhadap pelaksana di lapangan. Pelaksana dimaksud adalah panitia pelaksana perekrutan setiap jenjang, baik administrasi, kesehatan, psikotes, maupun tes jasmani.

Nah, panitia ini kemudian diawasi lagi oleh pihak – pihak yang disebut pengawas internal. “Selain pengawas internal, ada juga pengawas eksternal yang sama sama tugasnya mengawasi

Enam Anak di Bawah Umur Diduga Korban ’’Trafficking’’ Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam orang anak di bawah umur diduga menjadi korban perdagangan orang (trafficking). Mereka berasal dari sejumlah wilayah di Pulau Lombok seperti Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram. Modus yang digunakan pelaku dengan mengiming-imingi korban bekerja di restoran, namun kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai Partner Song (PS) pada kafe-kafe di sejumlah daerah wisata. ‘’Saya melihat indikasi yang sangat kuat tentang human trafficking (perdagangan orang).

Jadi saya, akan bicara dengan Pak Kapolda untuk meminta perangkat kepolisian, penegak hukum bersama-sama dengan pemerintah provinsi menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya dalam hal ini,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi usai melakukan pemantauan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Mataram, Selasa (6/5) siang kemarin.

Berdasarkan data, sejak Januari hingga Mei ini jumlah

klayan di PSKW Budi Rini sebanyak 36 orang. Sebanyak 28 orang merupakan klayan yang baru masuk ke sana pada April lalu. Dari 28 orang itu, sebanyak enam orang anak di bawah umur yang tertangkap razia Pol PP beberapa waktu lalu.

Gubernur menegaskan, siapapun orang yang berkontribusi atau menjadi pelaku perdagangan orang itu harus dipastikan mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Pasalnya, sebagian dari para penghuni PSKW Budi Rini adalah korban trafficking, bahkan ada yang usianya masih cukup muda dan masih sekolah.

Selain dari NTB, para korban juga berasal dari luar NTB seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Saya tidak mau dan kita semua sangat menolak NTB ini menjadi daerah asal maupun menerima korban trafficking. Jadi untuk penegakan hukum kita ingin pastikan dilaksanakan dengan setegas-tegasnya,”imbuhnya.

Menurut gubernur, PSKW Budi Rini merupakan institusi yang sangat penting dalam pembangunan sektor sosial

terutama terkait dengan perlindungan anak-anak dan perempuan. Masalah sosial yang terjadi, lanjutnya harus serius ditangani dan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja tetapi butuh kerjasama semua pihak. Untuk itu, Pemprov NTB berkomitmen mengkoordinir seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kasus trafficking itu.

Zainul Majdi menambahkan, selain pendampingan pascpembinaan di PSKW Budi Rini juga membutuhkan koordinasi yang intensif. Pembinaan selama enam bulan sampai satu tahun dinilai tidak akan optimal jika tidak ada pendampingan. Untuk itu, Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM yang ikut mendampingi gubernur melakukan pemantauan sejumlah panti sosial di Mataram, Selasa (6/ 5) kemarin sudah ditugaskan secara langsung untuk menyisir dan melihat sejauh mana dukungan pemprov terkait dengan pendampingan itu.

Dalam melakukan pemantauan, gubernur juga didampingi Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosduk-

Toleransi Proyek Bermasalah Dari Hal. 1 asuransi umum kembali diperkenankan untuk memberikan penjaminan pada proyek-proyek yang terindikasi bermasalah.

Demikian Kepala OJK Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Yusri di ruang kerjanya, Selasa (6/5) kemarin. Kepada Suara NTB dijelaskan, diperbolehkannya kembali asuransi umum untuk melakukan penjaminan, karena mengacu pada Perpres Nomor 20 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. ‘’Kami di NTB banyak diprotes oleh asuransi umum karena surat edaran pertama, makanya OJK merevisi kembali itu,’’ katanya.

Alasan mengapa tidak diperkenankannya asuransi memberikan jaminan pada proyek bermasalah menurut Yusri, OJK dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberantas praktikpraktik KKN yang kian marak, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyelamatan dengan menciptakan penyelenggaraan usaha yang bersih.

Namun, alasan yang kemudian menimbulkan protes yang disampaikan para perusahaan asuransi umum yang jumlahnya 26 perusahaan di NTB ini karena melihat tidak adanya pelarangan khusus kepada perbankan untuk memberikan kredit pada proyek-proyek bermasalah. Ada kecemburuan menurut Yusri dari pihak asur-

ansi umum kepada pihak perbankan. ‘’Jadi mereka (asuransi) protes, kalau perusahaan asuransi dilarang mestinya perbankan juga dilarang.

Maka dilakukan kembali revisi atas surat edaran yang dikeluarkan OJK tahun 2013 lalu,” tambahnya.

Surat edaran ini tetap berlaku secara nasional, sebab tidak menutup kemungkinan asuransi umum lainnya di Indonesia melakukan protes yang sama terhadap Kantor Perwakilan OJK di masingmasing provinsi. Harapannya dengan dilakukan revisi kembali atas surat edaran tersebut, perusahaan asuransi dapat melaksanakan kembali bisnisnya.(bul)

Ada Informasi Rahasia Dari Hal. 1 Lebih lanjut Hailudin menyayangkan sikap mahasiswa selaku pemohon informasi yang terlalu cepat menempuh jalur hukum melalui KI ini.

Padahal, apa pun persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik dan melalui cara-cara dialogis.

“Kita bisa diskusikan baik-baik, kita dialog masuk ke ruangan saya pasti akan dijelaskan mengenai informasi yang diminta.”

Sementara itu, untuk informasi yang diminta oleh pemohon, Hailudin menyebut tidak semua informasi bisa diketahui oleh pemohon karena bersifat rahasia. Namun hal yang harus terlebih dahulu dipahami oleh pemohon ialah mengenai mekanisme dalam meminta informasi. Misalnya

saja untuk informasi mengenai SPP, lebih tepat mahasiswa meminta informasi ke masing-masing fakultas karena masing-masing fakultas yang mengelola dananya masing-masing.

“Jadi harusnya mereka meminta informasi ke fakultas bukan ke rektorat, karena rektorat hanya menerima laporan pengelolaan dari masing-masing fakultas saja. sehingga disini datanya tebal-tebal dan sangat riskan kalau di bawa keluar ke public,” terangnya.

Selain itu, kebijakan denda 10 persen atas keterlambatan membayar SPP dilakukan agar mahasiswa tepat waktu dalam membayar SPP karena setiap proses pembayaran sudah menggunakan sistem online.

“Kalau ada yang telat membayar SPP, dipastikan data

pendonor, 85 orang yang bisa diambil darahnya sesuai hasil rikkes PMI. Setelah diperoleh 85 kantong darah dengan perincian untuk golongan darah O sebanyak 42 kantong, golongan darah A sebanyak 16 kantong, golongan darah B sebanyak 26 orang dan golongan darah AB sebanyak 1 orang. Kemudian kantongkantong darah tersebut langsung diserahkan ke PMI Lobar. ‘’Walaupun jumlah yang diperoleh tidak begitu banyak, diharapkan dapat menambah persediaan darah di PMI dan semoga apa yang telah dilaksanakan ini dapat membantu masyarakat terutama mereka yang membutuhkan bantuan darah,” pungkas Danrem. (ars/*)

Pengawas Diawasi

Kasus THL akan Diekspose

Mataram (Suara NTB) Pekan ini, Kejaksaan Tinggi NTB akan gelar perkara (ekspose) beberapa kasus yang sedang dalam penyelidikan, salah satunya kasus Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PU Kota Mataram. Diantara beberapa kasus itu, Kejaksaan memastikan ada yang akan dinaikkan ke penyidikan.

Rencana ekspose itu sudah dijadwalkan. “Kalau tidak Rabu, bisa jadi Kamis,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH Selasa (6/5) kemarin, mengulas penyampaian Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH sebelumnya.

Gelar perkara dimaksud untuk memutuskan status kasus yang ditangani. Ekspose akan dipimpin langsung Ka-

beserta pengurus. Selain anggota Korem 162/WB dan jajarannya, kegiatan donor darah juga diikuti oleh anggota FKPPI serta Menwa.

Dalam kegiatan tersebut, Danrem menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta donor darah yang telah ikhlas dan rela menyumbangkan darahnya, demi menolong mereka yang membutuhkan. ‘’Saya juga berharap mudah-mudahan kesadaran seperti ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, agar memiliki rasa peduli terhadap sesama, terutama bagi mareka yang membutuhkan bantuan darah,’’ kata Danrem.

Dari kurang lebih 112 orang

yang sudah terisi secara online tersebut jadi amburadul. Oleh karena itu kita berharap dengan pemberlakuan kebijakan ini dapat membuat mahasiswa tepat waktu membayar SPP.’’ Masih menurut Hailudin, khusus untuk informasi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unram, Ia menyebut tidak dapat memberikan informasi kepada mahasiswa karena dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit pendidikan hanya sampai tahun 2010-2011. Sementara yang diminta oleh mahasiswa ialah pengelolaan untuk dua tahun terakhir.

“Kita gak bisa memberikan informasi dua tahun terakhir karena dana dari pemerintah pusat dua tahun terakhir tidak ada yakitu tahun 2012-2013,’’ katanya. (dys/ami)

capil) NTB, Drs. H. Bachrudin, M.Pd, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Amin.

Gubernur juga sempat berkomunikasi dengan para penghuni PSKW Budi Rini Mataram. Ia memberikan motivasi dan mengajak para penghuni untuk berubah dan tak mengulangi perbuatannya. (nas)

(Suara NTB/ars)

Ruslan Aspan

perekrutan ini,’’ terang Ruslan.

Tidak sampai disana, para peserta seleksi atau calon polwan dan polki dipastikan berperan dalam proses pemantauan ini, atau disebutnya sebagai peserta yang berperan ganda sebagai pengawas.

Dengan pemberlakuan sistem pengawasan berlapis ini, Ruslan menjamin bisa menutup peluang – peluang calo bermain, terutama peran pihak – pihak yang ingin mengambil untung dari proses perekrutan tahun ini. ‘’Ini (pengawasan) akan terus berlangsung. Baik sejak tahap awal seleksi adminisrasi, sampai dengan tahap akhir pengumuman kelulusan,” ungkapnya.

Bahkan tidak sampai tahapan itu, tim yang dibentuk juga akan memantau sampai dengan pengiriman peserta yang lulus ke tahap penggemblengan fisik dan akademik di SPN. Pejabat baru di jajaran pejabat utama Polda NTB ini meyakinkan, dengan tahapan yang transparan dan ketat ini, diharapkan menghasilkan anggota polri yang berkualitas khususnya dari putra putri NTB. (ars)

Soal Dugaan Suap Rp 200 Juta ke Hakim Dari Hal. 1 Yakni hakim Anak Agung Wiratjaya, SH dan Dewi Santini yang menjadi hakim anggota perkara Along. Juga yang sudah diklarifikasi Desak Ketut Yuni Ariyanti.

Sementara dari kubu Along ketika dikonfirmasi terkait rencana pemeriksaan ini, sama sekali tidak mempersoalkannya. Along melalui kuasanya, Lalu Tajir Syahroni justru memberi kesempatan seluas – luasnya kepada KY untuk menelusuri dugaan suap Rp 200 juta tersebut. ‘’Silahkan saja KY panggil Along, kami siap setiap saat,’’ janjinya.Pada pemeriksaan nanti, Along dipastikan akan menyampaikan bahwa suap itu hanya pengalihan isu saja sehingga Hakim PN Praya menjadi sasaran “diserang” pihak lain karena diduga menerima suap untuk penangguhan penahanan. Disebutnya, isu itu diduga dilon-

tarkan pihak-pihak tertentu karena kecewa Along ditangguhkan penahanannya, kemudian disampaikan kepada Lusita Anie Razak.

Pada kesempatan yang sama, Tajir mengomentari soal lambannya sikap pihak Polda NTB terkait dugaan keterlibatan Kapolres Loteng AKBP Supriadi, SIK dan mantan Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan yang diduga menerima suap dari Lusita Anie Razak.

Dibandingkan institusi lain, seperti Kejaksaan dan Pengadilan yang langsung mengambil langkah pencopotan dan me-nonaktif-kan pejabat yang namanya disebutsebut dalam perkara itu. ‘’Sikap pihak Polda NTB patut dipertanyakan, mengapa sampai saat ini tidak bersikap. Padahal nama Kapolres dan Kasat Reskrim jelas – jelas disebut dalam fakta persidangan,’’ tegas Tajir. (ars)

Istri Karyawan PTNNT Minta Tanggung Jawab Pemerintah Dari Hal. 1 Tetapi perusahaan tersebut adalah investor yang datang ke KSB ini karena persetujuan Pemerintah Indonesia juga dan yang bekerja juga sebagian besar orang Indonesia. Jadi, kenapa harus diganjal dengan aturan macam-macam?,’’ ujar ibu Olin dengan nada emosi.

Nada protes juga disampaikan karyawan subkontraktor yang menangani ekspedisi dan logistik, Gde Adi (32). ‘’Pasti dampaknya ke kami dan keluarga juga. Karena aktivitas PTNNT berhenti maka kegiatan ekspedisi juga habis, akhirnya pendapatan juga berkurang,’’ katanya.

Seharusnya pemerintah memberi alternatif dengan membangun smelter dan perusahaan memasok bahan bakunya. ‘’Jangan maksain seperti ini mengharuskan perusahaan bangun smelter. Kalau tidak, harus bayar bea, harus kasi jaminan, padahal perusahaan sudah beritahu dengan alasan ekonomis, keadaan lapangan dan hukum bahwa tidak bisa bangun smelter. Atau mungkin pemerintah sudah tahu kalau bangun smelter seperti diutarakan perusahaan, tidak

ekonomis?,’’ kata Gde Adi dengan tanda tanya.

Menurut ibu Olin, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak ingin menyakiti masyarakatnya, tahu keinginan masyarakatnya, baik di daerah maupun di pusat. “ Jangan cuma mau suara rakyat untuk memilih saja,” katanya.

Sikap ibu Olin maupun Gde Adi menunjukkan kegelisahan mereka menghadapi kondisi buruk terhadap masa depannya dan keluarganya yang selama ini tergantung dari operasi PTNNT. Menurut ibu Olin, berdasarkan informasi dari suaminya, usaha PTNNT untuk mempertahankan produksi sudah dilakukan sampai harus menyimpan konsentratnya di atas kapal, bila sewaktu-waktu diizinkan untuk ekspor maka bisa langsung berangkat. Tapi, gudang dan fasilitas tambahan untuk menyimpan konsentrat tersebut akan penuh pada pertengahan atau akhir Mei ini.

“Kalau kami punya uang banyak seperti pejabat-pejabat koruptor itu yang sering muncul di televisi, mungkin tidak resah seperti kami alami saat ini,” kata ibu Olin. (tim)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 6

Tahun Akhir bagi Kelas Akselerasi Tahun ini sepertinya akan resmi menjadi tahun terakhir bagi kejayaan kelas akselerasi di sekolah-sekolah. Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad menyatakan kelas akselerasi akan ditutup karena lebih banyak disimpangkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hamid pun mengakui dalam sebuah surat kabar nasional bahwa sejak pertama kali dibuka awal tahun 2000, kelas akselerasi belum pernah dievaluasi.

Petani Perlu Diberi Keterampilan LAHAN pertanian di Kota Mataram, kian menyusut. Trend penyusutan luas lahan pertanian menunjukkan grafik penurunan yang cukup tajam. Apalagi dengan kebijakan Pemkot Mataram yang melontarkan jargon bahwa masa pemerintahan pasangan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota H. Mohan Roliskana merupakan tahun-tahun percepatan pembangunan.

Bahkan data dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram menyebutkan, tahun 2013, lahan pertanian yang tersisa sekitar 2.196 hektar. Angka inipun belum termasuk alih fungsi lahan yang terjadi di tahun yang sama, mencapai 93 hektar.

Tidak heran jika beberapa tahun belakangan ini, pembangunan fisik di Kota Mataram, begitu pesat. Mulai dari pembukaan jalan baru, pembangunan hotel, hingga menjamurnya perumahan. Tampaknya, memang tidak mudah bagi Pemkot Mataram untuk mengerem terlalu kuat laju pembangunan. Terlebih pembangunan fisik. Sebab, izin-izin yang diterbitkan Pemkot Mataram, berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat.

Pemkot Mataram seolah tidak punya banyak pilihan di tengah keterbatasan lahan. Seperti diketahui, luas Kota Mataram hanya 61,30 kilometer persegi. Sementara jumlah penduduk Kota Mataram saat ini telah mencapai 419.641 jiwa. Sehingga, baik Pemkot Mataram maupun kalangan pengusaha melihat, lahan pertanianlah yang paling memungkinkan dilakukan alih fungsi lahan. Baik sebagai perumahan, ruko, maupun hotel.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, sangat mungkin berhubungan dengan masih banyaknya warga Mataram yang belum memiliki rumah. Dari kebutuhan sekitar 100 ribu unit rumah, di Kota Mataram baru tersedia 80 ribu unit. Sehingga jelas masih terjadi kekurangan 20 ribu unit rumah. Pembangunan sejumlah rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Kota Mataram tadinya diharapkan dapat menjawab persoalan kekurangan unit rumah ini.

Nyatanya, tidak semua masyarakat yang tidak belum memiliki rumah, mau tinggal di rusunawa dengan berbagai pertimbangan. Menyusul kekurangan unit rumah ini, beberapa pengusaha property dari berbagai label, bersaing membangun perumahan. Sasarannya, lahan pertanian yang ada di kawasan lingkar selatan dan utara Kota Mataram.

Sementara pembangunan ruko, sudah menjadi rahasia umum, banyak pengusaha berkantong tebal kini lebih tertarik menanamkan modalnya dalam bisnis pembangunan ruko ketimbang usaha lainnya. Pada praktiknya, minat masyarakat menyewa bahkan membeli ruko untuk kepentingan usahanya, sangat tinggi. Yang terakhir, pembangunan hotel.

Kebijakan pemberian izin pembangunan hotel mulai gencar sejak ditunjuknya Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) untuk kawasan Indonesia Timur. Ditunjuk sebagai PKN, jelas membawa dampak ekonomi yang baik bagi Kota Mataram.

Namun di sisi lain, Kota Mataram harus rela kehilangan lahan pertanian akibat pembangunan hotel yang semakin marak.

Karenanya, Pemkot Mataram nampaknya harus mulai memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang kini masih menggantungkan hidupnya dari bertani. Jangan-jangan masyarakat petani tidak memiliki kemampuan lain, selain sebagai petani. Untuk itu, Pemkot Mataram harus mempunyai terobosan bagaimana memanfaatkan sisa lahan pertanian yang minim untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, para petani juga perlu diberi keterampilan lain, supaya jika suatu saat lahan pertanian di Mataram terpaksa habis, para petani juga sudah siap dengan kondisi tersebut. (*)

STASIUN RADIO

elain itu, dengan resminya kurikulum 2013 digaungkan, kelas akselerasi memang terancam tak lagi ada dikarenakan perbedaan konsep pembelajaran.

Setelah sekian lama menjadi pujaan para orang tua dan siswa, kelas akselerasi pun akhirnya mesti bersiap didepak Kemendikbud. Alasannya, siswa di kelas akselerasi hanya pandai dalam beberapa mata pelajaran. Sementara itu, siswa yang cerdas dan berprestasi seharusnya dalam persepsi Kemendikbud adalah siswa yang pandai dalam semua mata pelajaran karena semua ilmu pengetahuan pada dasarnya berkaitan.

Merasa melihat kelemahan kelas akselerasi di bagian ini, maka peniadaannya pun dirasa sangat tepat. Padahal, tidak benar jika predikat cerdas pada siswa ditakar semata-mata karena kemampuannya dalam menguasai semua pelajaran. Jika alasan ini yang dijadikan sebagai dasar “pembubaran”, maka konsep kelas akselerasi belum dipahami benar.

Akan tetapi, terlepas dari alasan Kemendikbud, saya pun sebenarnya setuju jika kelas akselerasi ditiadakan saja. Pasalnya, sebagian besar sekolah terutama sekolah yang pernah merintis RSBI mulai melirik pengadaan kelas akselerasi sebagai ladang basah. Tak ada rotan, akar pun jadi. RSBI ditutup karena terlalu banyak mengecewakan siswa dan orang tua. Maka, kelas akselerasi jadilah dianggap berpotensi merampungkan program RSBI yang tanggal, sekaligus disertai kepentingan personal.

Tak Sesuai Ruh Sejati Akselerasi Memang, setiap program punya kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada sasarannya. Begitu pula dengan program kelas akselerasi di sekolah. Jika dilihat dari konsep awal, pengadaan kelas akselerasi sebenarnya sangat bagus. Kelas akselerasi (percepatan belajar) diperuntukkan khusus bagi siswa cerdas dan berbakat yang lebih dikenal dengan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa). Siswa CIBI terkadang memiliki pola belajar yang tidak sama dengan kebanyakan siswa lainnya. Berhubung cerdas, tipikal siswa seperti ini akan mudah bosan jika terlalu disapih oleh guru seperti siswa sekolah dasar. Berhubung berbakat, tipikal siswa seperti ini lebih menyukai praktik daripada belajar secara verbalisme (pengajaran yang mendidik anak

Oleh :

Mikyal Fatonah

(Guru SMAN 1 Selong; Jamaah Aktif Komunitas Ujung Pena Ampenan) untuk banyak menghafal).

Sering terjadi kasus dalam dunia pendidikan, seorang siswa yang malas belajar dan nakal disangka bodoh atau memiliki kemampuan analisis yang rendah. Kenakalan dan kemampuan merespons yang lambat jika tidak ingin menyebut bodoh memang bisa menjadi penyebab malasnya seseorang belajar. Namun, kedua hal ini bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Siswa menjadi malas belajar dan nakal bisa saja disebabkan oleh kejenuhan saat melakukan aktivitas belajar di kelas. Kejenuhan dapat timbul ketika rasa ingin tahu sekaligus kreativitas yang ada terhambat akibat pola belajar yang terlalu kaku. Membaca buku, mengerjakan soal-soal latihan (LKS), mengerjakan tugas rumah, mengikuti les privat di luar jam sekolah adalah sederet pola belajar yang menjengkelkan dan berpotensi mematikan karakter siswa. Bayangkan saja jika seorang siswa CIBI yang sebenarnya mampu menemukan hal baru dan menjadi siswa produktif ternyata harus dihambat karena pola belajar yang hanya bertujuan menaikkan peringkat di rapor.

Demi menghindari kejenuhan seperti itulah, maka kelas akselerasi kemudian diadakan dengan harapan memberikan kemudahan dan terobosan baru dalam proses belajar siswa CIBI yang unik dan disesuaikan dengan karakter mereka. Selain menempuh waktu belajar setahun lebih cepat dari kelas regular, kelas akselerasi juga bertujuan mendidik siswa untuk berpikir dengan level yang lebih tinggi. Ini dimaksudkan agar potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang dan tersalur secara optimal. Dengan demikian mutu pendidikan di Indonesia pun diharapkan akan lebih baik.

Sayangnya, dari tahun ke tahun, antara harapan dan kenyataan kurang memuaskan. Kelas akselerasi lambat laun berubah dari tujuan awal. Jika diamati dari aspek prestasi siswa, penerapan model pembelajaran, kinerja guru, dan label “ kelas akselerasi”, semuanya hanya berfungsi sebatas gengsi antarsekolah. Buktinya, siswa kelas akselerasi tidak digembleng untuk lebih produktif dalam mengaplikasikan ilmu mereka. Misalnya melakukan penelitian remaja, menulis, atau mengikuti olimpiade. Mereka hanya sebatas belajar dengan porsi dua kali lipat dibanding kelas regular untuk menguasai materi kelas XI

dan XII dalam satu tahun pelajaran agar segera lulus. Ini tentu saja membuat keunikan, kecerdasan, dan bakat siswa tidak terarah dengan baik. Terlalu Kaku! Terlalu menggiring anak menuju verbalisme yang semestinya dihindari.

Hal berikutnya yang mengesankan ketidaksiapan sekolah-sekolah mengadakan kelas akselerasi terletak pada ketersediaan tenaga ahli. Di sinilah seharusnya ajang “pertunjukan” profesionalisme guru dilakukan. Guru yang mengajar di kelas akselerasi seharusnya guru pilihan yang telah mengikuti pelatihan khsusus untuk program tersebut. Bukan guru biasa yang bahkan tidak memahami konsep akselerasi dan hanya menyuapi anak dengan metode klasik. Siswa mestinya dituntun menjadi subjek yang mampu mencari dan berkreasi sendiri, bukan objek yang hanya menerima tanpa pandai menganalisis. Jika keadaan seperti ini tetap berkembang, lantas, bagaimanakah seorang anak CIBI mampu memanfaatkan keunikan, kecerdasan, dan bakat istimewa mereka?

Selain permasalahan di atas, masih ada hal lain yang perlu diperhatikan seputar kelas akselerasi.

Biasanya, orang tua telanjur bangga jika anak mereka terjaring sebagai siswa kelas akselerasi karena secara otomatis label “cerdas” melekat dengan sendirinya. Untuk mempertahankan label “cerdas” ini, para orang tua mengharapkan anakanak mereka tetap mendapat peringkat kelas atau mendapat nilai yang tinggi. Secara tersirat, sebuah tanggung jawab besar tak sadar dilemparkan kepada anak-anak.

Maka, imbas yang muncul pada anak adalah belajar terus-menerus dan mengerjakan tugas demi memenuhi kompetensi dasar syarat kelulusan dan mempertahankan “harga diri” di hadapan orang-orang tertentu tanpa memedulikan interaksi sosial yang cakupannya lebih luas. Padahal, meski tergolong anak cerdas, bukan berarti kebutuhan bersosialisasi tidak diperhatikan.

Anak-anak pun perlu memupuk rasa percaya diri melalui pergaulan dengan lingkungannya.

Juga tidak jarang terjadi, ketiadaan rasa percaya diri memicu buruknya mental anak sehingga memperparah psikologi mereka.

Hal inilah yang kemudian membuka ruang bagi terjadinya bullying (perasaan superior sehingga seseorang merasa memiliki hak untuk menyakiti, menghina, atau mengen-

dalikan orang lain yang dianggap lemah, rendah, tidak berharga, dan tidak layak untuk mendapatkan rasa hormat). Ejekan kutu buku, culun, kuper, dan lain-lain dari teman sebaya membuat mental anak menjadi tidak stabil dan tidak mampu melakukan perlawanan ketika merasa terancam.

Beranjak dari alasan ini, maka penghapusan kelas akselerasi sebenarnya bukan suatu masalah.

Toh, sumbangsihnya terhadap pendidikan tidak begitu besar, sementara yang perlu dipertimbangkan adalah mudarat dan manfaatnya.

Sebuah program mesti dibuat untuk menciptakan SDA yang produktif dan mampu mengaplikasikan ilmunya demi kehidupan yang lebih baik. Saya yakin, dunia pendidikan bisa terus-menerus menemukan solusi terbaik bagi pengikutnya.

Asalkan, setiap solusi itu tidak dibarengi kepentingan personal maupun golongan. Kecerdasan anak bangsa harus menjadi hal yang diutamakan. Sebab, kemajuan sebuah negara dapat dicapai melalui kecerdasan masyarakatnya.

Anggaran pengawasan terbatas, produk ilegal leluasa beredar Bisa merugikan masyarakat dan daerah

*** Lahan pertanian di Mataram tersisa 2.103 hektar Nasib petani harus diselamatkan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 7

Anggaran Pengawasan Terbatas Property Dongkrak Mataram KEBERADAAN industri property (perumahan) sejauh ini telah memberikan dampak pertumbuhan yang nyata terhadap perekonomian di daerah, khususnya di Kota Mataram. Terlihat multiplayer efek dari aktivitas usaha yang didukung oleh regulasi pemerintah daerah ini telah mendorong perkembangan pada sektor-sektor usaha lainnya.

Pada beberapa tahun sebelumnya, Mataram menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Persatuan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Drs. Izzat Husein, MM, ketika industri property belum (Suara NTB/bul) berkembang, menjadi Izzat Husein daerah yang kumuh.

Namun dengan terbukanya banyak kawasan perumahan, telah berkontribusi mendorong terus tumbuhnya perekonomian dan pembangunan di kota ini. Bahkan, daerah ini sudah menjadi sasaran bagi investasi lainnya, baik investasi dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Itu tak bisa dipungkiri. Lihat sekarang, bagaimana menggeliatnya perekonomian dan bersihnya Mataram jika dibanding dengan kota-kota lain misalnya di Jawa, kita jauh lebih bagus,” kata Direktur PT. Royal Lombok Property ini.

Berkembanganya perumahan ini menurutnya tanpa disadari telah mendorong pemerintah untuk mendesain tata ruang kota yang lebih maju.

Ia kemudian mengurai seberapa banyak kawasan-kawasan baru yang kemudian terbuka, dibarengi dengan akses jalan yang dibangun oleh pemerintah. Hal itu telah memberi dampak terhadap banyaknya ruang-ruang potensial bagi lapak-lapak pedagang, berkembangnya usaha dagang masyarakat yang tidak sedikit menerobos langsung pemasaran di setiap rumahan (pedagang asongan keliling).

“Perumahan inilah yang menarik investasi lain, sehingga tata ruang juga dikonsep jauh lebih maju. Ini juga yang mendorong pariwisata jauh lebih maju, multiplayer efeknya besar, dan kita rasakan sekarang,” tambah Izzat.

Dengan berkembangnya industri property ini, telah menjadikan komunitas masyarakat yang ada di kota Mataram menjadi komunitas yang jauh lebih maju dan modern.

Tinggal, bagimana semua pihak memberikan dorongan dan memberi penghargaan kepada pemerintah terhadap pembangunan yang dilakukan. Daerah ini menurut analisanya akan menjadi daerah yang sangat maju. Bahkan dengan berkembangnya industri property ini akan mendorong pemerataan pembangunan pada daerah-daerah yang masih sedikit tertinggal.

Di satu sisi, Izzat tetap mengedepankan, hadirnya industri property ini karena melihat tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi. Bahkan, melihat perkembangan jumlah penHILANG duduk NTB, belum sebandHILANG STNK R2 SUZUKI ing dengan tersedianya keNOPOL DR3896BV NOKA/ butuhan papan.

“Mari satukan tujuan denNOSIN: MH8BG41CABJgan pemerintah, tidak ada 525436/G420-ID-585481 AN. SOFIAN HIDAYAT HILANG lain tujuannya bersamanya DI SEKITAR MONTONG adalah pemenuhan tingkat kesejahteraan kepada MENUJU MATARAM masyarakat,” demikian Izzat.

HILANG BPKB R2 KA- (bul) WASAKI DR2542DU NOKA/ NOSIN: JKLX25058DA016PENDIDIKAN 04/LXZ50DEA34547 N O . B P K B . F . 7 7 1 3 6 2 8 . 0 KULIAH SINGKAT JALUR AN.PAUL BRENTON DOU- KHUSUS CEPAT MENYANGLAS HILANG DISEKITAR DANG GELAR S1, S2, S3 DASAN LABUAN POH TERAKREDITASI BAN-PT SEKOTONG LOBAR HUB.EDI 085219091852

Produk Ilegal Leluasa Beredar Mataram (Suara NTB)Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB mengakui produk ilegal masih leluasa beredar dan pemda tidak mampu mengawasi peredaran produk yang terindikasi ilegal atau tak berstandar (SNI).

Alasannya, dana alokasi khusus untuk melakukan pengawasan secara kontinuitas masih minim.

“Dari APBD tidak seberapa, dari APBN juga hanya enam kali untuk pengawasan selama setahun,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi NTB, Ir. Hj. Ulayati Ali, MM ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/5).

Soal maraknya masuk produk tak ber-SNI ke Indonesia, seperti halnya mainan anak-anak yang tidak memenuhi standar.

Kekhawatiran besar, yakni mainan-mainan tersebut tak jarang dimasukkan oleh anakanak ke dalam mulut. Padahal, dengan campuran bahan-bahan pembuatnya yang tidak diawasi, zat berbahaya yang terkandung akan merusak kesehatan konsumen.

Demikian juga dengan produk-produk lainnya, tak menutup kemungkinan akan menggempur secara besar-besaran pasar Indonesia.

“Kalau berbicara produk makanan dan minuman serta produk-produk lainnya, ada puluhan ribu jenisnya, tetapi ada beberapa di antaranya yang wajib diawasi kaitannya dengan SNI,” kata Ulayati.

Produk-produk tersebut berupa kipas angin, regulator, ban luar, slang karet kompor, lampu swabalas, dan beberapa di antaranya yang diawasi secara berkala.

Ia menyebut pemerintah daerah kewalahan memantau banyaknya produk-produk dalam dan luar negeri yang beredar di pasaran, baik dari cara masuknya maupun sistem pemasarannya.

Khusus untuk kebutuhankebutuhan pokok berupa sembako, disebutkan pemantauan terus dilakukan. Baik di pasarnya langsung maupun di tingkat distributornya.

“Di Indonesia, ada lima pelabuhan jalur masuk produk-produk

luar negeri. Di NTB masuk dari beberapa pelabuhan juga, tetapi tidak bisa kami terus menerus cek masuknya barang-barang tak berSNI tersebut, sebab dana kami kurang,” sebutnya lagi. Apalagi untuk biaya operasional mengidentifikasi jalur-jalur tikus, di sinilah peran bersama dengan pihak penegak hukum.

Yang paling efektif dilakukannya, kata Ulayati, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi konsumen cerdas. Artinya, barangbarang yang menjadi kebutuhannya harus diketahui terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ketentuan standar nasional atau tidaknya.

“Boleh-boleh saja membeli produk, misalnya di dagang asongan, tak mesti di toko atau supermarket, tetapi harus lihat kualifikasi dan kualitas produk yang dibeli itu, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Harus jadi konsumen cerdas kuncinya dalam menghadapi pasar Asean,” tambahnya.

Ulayati juga menyebut pemerintah daerah tetap akan memberi rekomendasi sanksi tegas kepada pedagang atau pemasok barang yang tidak berSNI, jika diketemukan banyak beredar. (bul)

POLYTRON meluncurkan produk kategori baru yaitu Android Tablet. Meskipun tablet menggunakan banyak Teknologi yang mirip dengan smartphone, tetapi kegunaannya sedikit berbeda sehingga secara design juga berbeda.

Tablet lebih banyak di gunakan sebagai produk komputasi portable dari pada produk komunikasi. Untuk itu tablet memiliki layar yang lebih besar dari smartphone serta sumber daya komputasi yang juga lebih besar.

Public Relations & Marketing Event Manager Polytron, Santo Kadarusman mengatakan “Polytron Cosmica T7800 adalah tablet dengan layar 7.85” yang menggunakan layar IPS serta touch panel yang sangat halus sehingga mempermudahkan saat menyentuh tablet untuk melakukan beberapa aktivitas.

Polytron Cosmica T7800 diotak-i oleh Processor Quad Core dengan kecepatan 4x1.2 GHz dan memiliki memory yang cukup besar (8GB ROM & 1 GB RAM). Jika kapasitas storage nya mau di perbesar, T7800 memiliki external slot untuk SD Card dengan kapasitas maksimum 32 GB. Untuk kebutuhan mobile di mana saja, Cosmica dilengkapi dengan jaringan cellular GSM 3G (HSDPA) yang dapat menghubungkan Cosmica dengan jaringan Internet serta melakukan panggilan telepon. Cosmica juga dilengkapi oleh WiFi dan Bluetooth yang akan menyediakan beragam metode komunikasi data

BAKERY

DIJUAL

SALON

KECANTIKAN Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

POLYTRON COSMICA T7800

All-in-One Tablet (Suara NTB/bul)

Hj. Ulayati Ali

JUAL MOTOR

SULAM BIBIR

akan di pasarkan seharga Rp 2.499.000,- di bulan Mei 2014 dengan bonus penjualan berupa exclusive leather case serta Bluetooth Jabra. Dengan bonus ini di harapkan pembeli Polytron Cosmica T7800 bisa langsung menggunakan Cosmica sebagai tablet yang multi fungsi, kata Santo mengakhiri. (ikl)

RUPA - RUPA

Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Rp. 1 Jt

Service Mobil & Sepeda Motor

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SERVIS MOTOR

wireless.

Polytron Cosmica T7800 memiliki HDMI port yang bisa digunakan untuk di hubungkan ke televisi atau projector sehingga bisa menampilkan presentasi atau content multimedia ke layar yang lebih besar.

Tidak ketinggalan Polytron Cosmica T7800 di lengkapi juga dengan camera belakang dengan sensor 5 Mega pixel Auto Focus yang di tingkatkan resolusi nya menjadi 8 Mega pixel dengan software. Kamera depan T7800 menggunakan sensor VGA yang di tingkatkan resolusi nya menjadi mega pixel camera dengan software.

Dengan semua spesifikasi dan features yang ada, Polytron Cosmica T7800 dapat digunakan untuk kebutuhan bekerja ataupun untuk berkomunikasi melalui beragam aplikasi instant messenger ataupun untuk bermain. Semua aplikasi tersebut akan di jalankan dengan baik oleh Cosmica sehingga bisa meningkatkan produktifitas penggunanya sekaligus bisa menghibur, ujar Santo.

Polytron Cosmica T7800

LISNA JAYA MOTOR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

(Suara NTB/met)

SAYUR ORGANIK - Pupuk organik (alami) masih banyak dipakai oleh petani untuk memelihara tanaman dan buah sayurannya. Sayur dengan pupuk tanpa zat kimia tersebut belakangan juga dipahami oleh konsumen lebih menjanjikan kesehatan ketimbang sayuran dengan pupuk anorganik. Sayuran alami dimaksud pun lebih gampang diperoleh ketimbang sayur dan buah anorganik, seperti halnya seorang pedagang khusus sayur berpupuk organik menggelar lapak jualannya di pelataran Museum NTB, beberapa waktu lalu.

SULAM ALIS

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

FURNITURE

KLINIK ALTERNATIF 06

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

06

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Polres Mataram Selidiki Kasus Dugaan Pemerasan Nasabah Bank Mataram (Suara NTB) Jajaran Polres Mataram saat ini menyelidiki Pelaku yang diduga melakukan pemerasan terhadap Mia. Korban Mia melapor dirinya ditodong usai menarik uang di salah satu ATM di Kota Mataram. Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, Selasa (6/5) menjelaskan hal tersebut terjadi Senin (5/5). Sekitar Rp 800.000 uang milik nasabah salah satu bank di Mataram, (Suara NTB/dok) dikuras oleh para pelaku.

Arif Harsono “Kami menerima laporannya senin kemarin, kasusnya sudah masuk dalam tahap lidik pelaku. Korban mampu menjelaskan ciri–ciri pelaku dan pihak aparat akan mengidentifikasi melalui keterangan korban,” Kata Kasat Reskrim tersebut. Polisi mengimbau, agar warga yang melakukan transaksi penarikan di ATM agar tetap waspada dan mengantisipasi terkait maraknya kejadian seperti yang menimpa korban Mia. Warga diminta selalu memperhatikan situasi dan kondisi sekeliling saat hendak melakukan transaksi.

Tawarkan Jasa Pengawalan Maraknya aksi perampokan yang terjadi dengan modus pelaku mengintai korban saat hendak melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang cukup besar membuat aparat Kepolisian lebih preventif. Jajaran kepolisian khususnya Polsek Mataram menginformasikan kepada masyarakat agar meminta pengawalan dan pengamanan pihak kepolisian. “Kalau ada masyarakat atau manager Pengusaha yang hendak melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang cukup besar, cukup mereka meminta bantuan pengawalan dari kami melalui SMS atau telpon. Selanjutnya kami akan buatkan Surat Perintah (Sprin) untuk beberapa anggota dan siap melakukan pengamanan,” terang Kapolsek Mataram AKP Arif Harsono.

Menurutnya, selama ini jasa yang ditawarkan oleh pihak kepolisian tesebut sering terpinggirkan dan tak pernah diperhatikan oleh masyarakat. Meski demikian upaya peringatan terus dilakukan oleh jajaran kepolisian. “Upaya untuk mengingatkan masyarakat terus kami lakukan, baik dengan langkah mengimbau menggunakan spanduk maupun sosialisasi – sosialisasi lain yang dapat menciptakan pemahaman kepada masyarakat. Untuk saat ini, Kanit Reskrim Saya sedang mengunjungi seluruh bank yang ada di seputaran Mataram untuk menekankan kembali agar dari pihak bank sendiri ikut mengingatkan masyarakat,” ujarnya. (met)

POLHUKAM

Halaman 8

Dicurigai Jadi Calo

Oknum PNS Polda NTB Diamankan Propam

Mataram (Suara NTB) Seorang oknum PNS Polda NTB diamankan petugas Paminal Propam.

Oknum berinisial ST itu diamankan di Rumah Sakit Bhayangkara karena diduga menjadi joki perekrutan calon brigadir. Menurut pihak kepolisian, Selasa(6/5) kemarin, ST masih dalam proses penyelidikan.

Kabid Humas AKBP M. Suryo Saputro, SIK membenarkan ST yang sudah diamankan petugas Propam.

Oknum ditemukan di area tes kesehatan RS Bhayangkara Polda NTB. Padahal tugasnya di bagian administrasi.

Kecurigaan menguat karena mencuat isu ST kerap menjadi joki perekrutan brigadir polisi wanita dan polisi lakilaki lingkup Polda NTB. “Dia diamankan sebagai langkah untuk mendalami kecurigaan dia ngejoki,” kata Suryo Saputro kepada wartawan.

Dalam catatan Propam sebagai pengawas, ST sebenarnya punya tugas lain di tahap seleksi brigadir itu. Namun bukan di kesehatan, melainkan di bagian administrasi.

“Karena dia berada di area tes kesehatan, makanya dicurgai, ada apa dia di sana?,” terang Suryo. Ditanya terkait dugaan ST selama ini menjadi joki bahkan kerap “berhasil” melo-

loskan calon brigadir, Suryo memastikan itu sedang didalami Propam. Nama ST juga dianggap tidak asing pada tiap pembukaan lowongan brigadir. “Maka untuk kebenarannya sedang diklarifikasi ke yang bersangkutan,” sebutnya.

Jika di kemudian hari ST terbukti sebagai calo, maka pemecatan siap dijatuhkan.

Namun sementara ini belum ada bukti kuat mengarah ke perbuatan ST sebagai joki sehingga prosesnya dihentikan sementara. Bahkan diperoleh informasi ST sudah mulai bekerja seperti biasa di bidang administrasi perekrutan itu.

Kabid Humas mengimbau peserta dan orang tua tidak usah risau dengan proses seleksi tersebut. Sebab dipastikannya sangat terbuka, transparan, fair dan akuntabel. Tidak ada peran joki atau peran orang – orang “dalam” atau dikenal sebagai sponsor yang bisa meloloskan. Yang

bisa meloloskan peserta adalah dirinya sendiri, jika syarat administrasi dan kesehatan lengkap, maka peserta itu akan lolos murni.

Cetak Ribuan Soal Tahun ini animo pemuda NTB ikut seleksi brigadir sangat tinggi, dilihat dari jumlah pendaftar meningkat 100 persen lebih. Sejak dibuka pendaftaran sampai seleksi administrasi tahap pertama, pendaftar mencapai 5.459 orang. Apalagi tahun ini peluangnya cukup besar mencapai 700 orang, untuk Polwan 134 orang dan Polisi laki-laki 566 orang. Tingginya animo ini berdampak pada tahap ujian tulis. Jumlah soal yang disediakan, tidak mencukupi sehingga terpaksa dicetak ulang manual. Belasan mesin fotokopi pun didatangkan ke Mapolda untuk cetak ulang soal. “Ada ribuan soal ujian yang kurang, sehingga terpaksa dicetak ulang,” lanjut Ka-

Mataram (Suara NTB) – KPU NTB kini tengah fokus mempersiapkan keamanan dalam agenda penetapan calon terpilih Pileg 2014. Terkait dengan hal itu, KPU akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar ketika proses penetapan calon terpilih nantinya berlangsung aman.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Data Pemilu, Suhardi Soud, ketika dikonfirmasi Suara NTB di ruangannya Selasa (6/5) kemarin, mengatakan pihaknya kini tengah fokus mempersiapkan keamanan dalam proses penetapan calon terpilih. “Penetapan calon terpilih Senin (12/5). Kita sedang fokuskan untuk pengamanannya nanti,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan penetapan tersebut. “Insya Allah

kan, kalau seperti sebelumnya, ada istilah suara asobah (sisa) yang bisa digunakan caleg lain.

Yakni sisa suara yang tidak dapat dibagi. Suara itu bisa diberikan ke parpol yang paling banyak perolehans uaranya.

“Jadi dulu itu marak jual beli suara,” katanya.

Sekarang proporsional terbuka menunjukkan siapa caleg yang paling banyak berjuang dan terbukti mendapat suara terbanyak di masingmasing parpol bisa memperoleh suara setelah melalui perangkingan.

Ditambahkan, mekanisme penghitungan suara saat ini lebih berkeadilan. Seperti ha-

Sementara pantauan Suara NTB, penggandaan soal berlangsung di ruang Propam Polda NTB. Di ruangan itu, belasan mesin fotokopi dipakai mencetak soal, diawasi belasan petugas Propam.

Karo SDM Polda NTB, Kombes Pol Drs. Ruslan Aspan bersama Kabid Propam AKBP Kumbul KS terlihat di lokasi juga untuk mengawasi proses pencetakan soal. (ars)

Kamis (8/5) kita akan koordinasikan dengan pihak kepolisian,” tambahnya. Penetapan calon terpilih Pileg yang telah dilakukan 9 April ini nantinya tidak hanya dihadiri oleh pihak KPU dan kepolisian melainkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. “Semua nanti akan hadir,” imbuh Soud.

Ketika ditanya apakah pihaknya khawatir dengan kondisi keamanan saat ini sehingga proses penetapan calon terpilih harus diamankan oleh pihak kepolisian, dirinya mengaku tidak khawatir. “Bukan khawatir, keadaan saya rasa kondusif. Karena rekomendasi yang dilayangkan Bawaslu juga tidak ada terkait masalah penetapan KPU Provinsi,” pungkasnya. Pihaknya pun optimis dan berharap proses penetapan calon terpilih Pileg 2014 bisa berjalan aman dan lancar. (ami)

Warga Banyu Urip Resah

(Suara NTB/met)

SIAP DIMUSNAHKAN - Aparat Polsek Mataram menata miras yang siap dimusnahkan dalam waktu dekat.

Polsek Mataram akan Musnahkan Ratusan Liter Miras Mataram (Suara NTB) Ratusan liter minuman keras (Miras) yang diduga oplosan akan segera dimusnahkan oleh jajaran Polsek Mataram. Rencana Pemusnahan tersebut masih menunggu konfirmasi dan kesiapan Camat Selaparang agar datang menjadi saksi ke Mapolsek.

“Miras yang kami sita semenjak awal 2014 ini akan segera kami musnahkan, namun saat ini kami masih menunggu kesiapan pak Camat Selaparang untuk hadir dan menyaksikan pemusnahan yang akan kami agendakan,” Kata Kapolsek Mataram AKP Arif Harsono, Selasa (6/5).

Kapolsek mengungkapkan, ratusan liter miras yang diamankan ke Mapolsek tersebut

merupakan hasil penyitaan yang dilakukan. Penyitaan dilakukan secara berkala dengan cara mendatangi pusat – pusat penjualan miras tersebut yang ada di seputaran Kota Mataram.

“Seluruh miras ini kami kumpulkan menjadi satu di sini. Ini merupakan hasil penyitaan yang dilakukan dalam setiap operasi razia yang dilaksanakan. Penyitaan akan tetap kami lakukan sampai akhirnya para penjual merasa jera untuk berjualan miras,” tegas Arif Harsono.

Menurutnya, miras adalah salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal. Selanjutnya, salah satu langkah konkret untuk menekan angka kriminal yang terjadi adalah mene-

kan angka peredaran miras yang ada. Dengan demikian, angka tindak kriminal yang akan terjadi diyakini akan menurun. “Seringkali, alasan – alasan serta motif pelaku pencurian tidak lain untuk memenuhi kebutuhan bersenang – senang. Diantaranya beli minuman keras, lalu mabuk – mabuk. Dan dari situ saya mengamati salah satu jalan keluarnya adalah membasmi miras,” jelasnya.

Meski demikian, penjualan miras khususnya minuman tradisional sasak masih marak diperjualbelikan. Bahkan penjualanya justru sangat terbuka tanpa ada rasa malu dan takut sedikitpun. “Tentunya upaya penertiban tetap akan kami laksanakan,” tandasnya. (met)

Tidak Ada Praktik ”Jual Beli” Suara Selong (Suara NTB) Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) Taharudin menyampaikan sistem proporsional terbuka yang berlaku dalam penentuan caleg yang akan duduk menjadi wakil rakyat dianggap jauh lebih baik dari sebelumnya.

Pemberlakuan sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak akan ada jual beli suara saat proses penetapan caleg terpilih.

Hal ini disampaikan Taharudin menjawab Suara NTB via ponselnya, Selasa (6/5) kemarin. Ia menutur-

bid Humas.

Dari 5000 lebih peserta, setelah melalui seleksi administrasi, tes kesehatan pertama, sampai dengan psikotes yang lolos mencapai 2.162 orang. “Sehingga soal yang dicetak menyesuaikan dengan jumlah peserta yang lolos tes terakhir,” sebut Suryo. Tes tulis akan berlangsung Rabu hari ini dan hasilnya akan diumumkan.

KPU Fokuskan Keamanan Penetapan Calon Terpilih

Jadi Cabup, Najmul Belum Jawab Dorongan Parpol Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., tak menyangkal jika dirinya memperoleh dukungan dari sejumlah Partai Politik (Parpol) di KLU untuk menjadi Calon Bupati KLU periode 2015-2020. Kendati pula ia belum bersedia mengungkap kesiapannya untuk masuk pada bursa Cabup-Cawabup KLU, namun pantang bagi Najmul untuk mengingkari besarnya dukungan dan aspirasi masyarakat di luar Parpol. “Insya Allah, saya pasti hargai aspirasi itu. Mudah-mudahan Allah memberi cara yang terbaik,” kata Najmul ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/5).

Menurut Wakil Bupati, berkembangnya aspirasi untuk mengusungnya pada Paket Pilbup mendatang akan dibiarkan mengalir. Beragam aspirasi, opini maupun dukungan yang terus digaungkan sejumlah pihak, merupakan serangkaian dari proses seleksi alam untuk mencari calon pemimpin daerah sebagai yang terbaik. Karena menurut dia, pada akhirnya, rakyat jualah yang akan memilih pemimpinnya di Lombok Utara.

Ditanya mengenai kesiapannya, Najmul secara diplomatis memilih untuk lebih fokus pada sisa masa tugas 1 tahun ke depan. Tugas inilah ia prioritaskan untuk dikerjakan mengingat masih banyak program pemerintah daerah yang harus dituntaskan. “Saya hargai, kawan-kawan partai, ikhtiarnya tidak disia-siakan. Bahkan saya telah diminta untuk bicara ke media, tapi biar, kita masih menunggu. Alhamdulillah banyak dukungan, bahkan ada yang memberi pernyataan langsung,” kata Najmul meski ia belum bersedia mengungkap Partai apa saja yang nanti menjadi pengusung dan pendukungnya.

Sempat dikait-kaitkan bahwa paket Djona (DjohanNajmul) jilid I tidak akan berlanjut, Najmul belum bersedia mengamininya.

“Kata siapa Djona tamat?

Kita belum ‘sekolah’ kok Djona dikatakan ‘Tamat’,” kelakarnya. Sementara itu, adanya komunikasi politik sejumlah petinggi Parpol kepada dirinya, Ketua PD NW KLU ini pun masih belum mau terbuka. Najmul hingga saat ini, belum mau buru-buru untuk masuk ke salah satu Parpol pascapengunduran dirinya dari Ketua DPC PKS Lombok Utara, tahun lalu. “Ibaratnya, kalau mau ke Tanjung atau ke Mataram tidak harus dengan kendaraan sendiri, insya Allah nyampe, walaupun numpang dengan kendaraan orang lain,” pungkas Najmul H. Najmul Akhyar (ari)

(Suara NTB/ars)

CETAK SOAL - Pencetakan soal di ruang Propam Polda NTB diawasi langsung oleh petugas untuk mencegah soal bocor.

sil penetapan perolehan suara Pileg kemarin di Lombok Timur hampir semua Partai Politik merata dapat kursi.

Hanya saja diakui, bagi parpol yang membayar penuh dan ada kelebihan suaranya menjadi terbuang sia-sia.

Tahar menambahkan, yang menarik saat ini adalah, tidak ada perselisihan antar parpol dalam hal perebutan kursi.

“Parpol A dan B tidak berujung pada aktivitas berebut kursi,” ucapnya. Tidak sepeti 2009 yang memunculkan kasus antar caleg terjadi perebutan kursi.

Kemungkinan besar yang terjadi saat ini adalah, pertarungan di internal partai

politik sendiri. Adapun gugat menggugat misalnay ke MK dikatakan membutuhkan dukungan bukti yang kuat dan dapat restu dari pimpinan parpol di tingkat pusat.

Taharudin mengharapkan, pascamenunggu detik-detik penetapan caleg yang akan duduk di senayan, Udayana dan Selong ini dapat berjalan aman dan nyaman. Ia melihat, rata-rata pimpinan Parpol juga menginginkan aga para kader tidak gontok-gontokan.

Ketua DPD II Partai Golkar Lotim, Daeng Paelori yang diwawancara secara terpisah justru mengeluhkan sistem proporsional terbuka dalam

penentuan caleg yang akan menduduki kursi anggota DPRD dan DPR dikeluhkan sejumlah partai politik.

Pasalnya, sistem ini membuat ribuan suara partai berlambang pohon beringin ini terbuang percuma.

Wakil Ketua DPRD Lotim ini menyebut total perolehan suara partainya di Lotim mencapai 63.423 suara. Jika dihitung berdasarkan proporsional tertutup maka jumlah kursi yang bisa diraup Golkar bisa 7 orang.

Namun karena berlaku sistem baru, maka jumlah kursi yang bisa diperoleh hanya enam kursi. (rus)

Tiga Bulan 51 Ekor Sapi Hilang Giri Menang (Suara NTB) Maraknya aksi pencurian di wilayah Banyu Urip, Gerung membuat warga setempat resah. Pasalnya, selama tiga bulan terakhir, sekitar 51 ekor sapi hilang dicuri. Bahkan, Senin (5/ 5) malam perampok beraksi membawa lari tiga ekor ternak warga setempat. Selain menggondol ternak, perampok ini juga nekat melukai korbannya.

Hal ini pun menggerakkan warga setepat mengadakan pertemuan dengan unsur keamanan, Kepala Desa dan para tokoh masyarakat untuk membahas langkah antisipasi meredam aksi pencurian tersebut.

“Kejadian pencurian sering sekali di Banyu Urip, dari Februari hampir 51 ternak yang hilang,” ungkap Kepala Desa Banyu Urip, Jumayadi, Selasa kemarin usai pertemuan dengan warga di kantor desa setempat.

Dikatakannya, kondisi keamanan daerah setempat rawan. Pasalnya sering kali terjadi pencurian. Hal inilah yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertemuan itu dihadiri pihak Polsek Gerung, Babinda, dan Danramil serta Kadus se Desa Banyu Urip.

Hasil pertemuan itu jelasnya, warga dan aparat sepakat mengaktifkan kembali kandang kolektif. Pasalnya sejauh ini warga mengkandangkan ternaknya sendiri-sendiri sehingga rawan pencurian. Warga juga sepakat mengaktifkan pos ronda atau siskamling.

Menurutnya, faktor pemicu

kerawanan juga karena tidak berfungsinya Pamwaswakarsa di daerah tersebut. Internal Pamswakarsa ini pecah sehingga berdampak terjadi polemik di tengah masyarakat. Ia menyebut, jumlah pengurus Pamswakarsa hampir setengah dari warga Desa Banyu Urip. Khusus anggota Pamswakarsa ini rawan kecurian, pasalnya hampir memiliki ternak sendiri.

“Tadi malam pun ada kejadian pencurian di RT 1 Dusun Kesuma dan Kondak terjadi aksi pencurian tiga ekor,” imbuhnya.

Ia menyebut di lokasi Kondak warga kecurian tiga ekor ternak.

Di Kesuma juga demikian, bahkan warga dilempari batu sekitar pukul 02.00 dini hari. Bahkan, tak tanggung-tanggung parampok ini beraksi menggunakan senjata api.

Hal ini mengundang keresahan warga sehingga warga mendorong membuat pos polisi. Pos jaga dipusatkan di perbatasan Banyu Urip-Desa Serage yang tergolong rawan. Ditempat terpisah, Kapolsek Gerung, AKP Windy Tjahyadi membenarkan kalau daerah itu memang termasuk rawan. Sehingga, sejak dua minggu terakhir polisi melakukan pengamanan. Terkait pos jaga, ia tidak berani berkomentar pasalnya hal ini wewenang Kapolres. “Sejauh ini sudah ada pos jaga terpadu, jadi kita tetap stand by untuk pengamanan,” ujarnya. Perihal aksi perampokan, ia mengaku belum memperoleh laporan dari bawahannya. (her)

(Suara NTB/her)

PERTEMUAN - Warga Banyu Urip melakukan pertemuan membahas kerawanan daerah setempat.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

UGB Ditahan Gara-gara Uang Puluhan Juta

Juri Film Shanghai Aktris Tiongkok Gong Li dinobatkan sebagai ketua dewan juri penghargaan utama di Festival Film Internasional Shanghai (SIFF) ke-17, kata komisi festival film itu, pada Senin.

Ini kali pertama seorang perempuan memimpin dewan juri komisi festival film itu.

“Saya merasa terhormat untuk menjadi presiden dewan juri untuk Golden Goblet Award, dan bisa bekerja dengan para elit dari industri film internasional,” kata Gong kepada komisi setelah pengangkatannya.

Aktris ini mengatakan, dia akan memimpin anggota dewan juri untuk mencoba dan menemukan film yang “menyentuh hati rakyat.”

Gong, yang sebelumnya telah menjadi ketua dewan juri di Festival Film Internasional Berlin dan Festival Film Internasional Venice, adalah aktris pertama Tiongkok yang memenangkan hadiah utama pada festival film Berlin.

Didirikan pada tahun 1993, SIFF merupakan salah satu dari peristiwa film internasional Tiongkok.

Ketua dewan juri sebelumnya termasuk Luc Besson, John Woo dan Jean-Jacques Annaud.

Festival film tahun ini dijadwalkan akan dilangsung dari 14-22 Juni 2014. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Sebelum membuka praktik pengobatan, Ustad Guntur Bumi dikenal sebagai salah satu anggota tim pemburu hantu. Bisa jadi akibat acara tersebut hingga kini namanya begitu tenar. Tapi gara-gara tudingan penipuan uang puluhan juta, UGB kini harus ditahan Polda Metro Jaya.

Hingga kini, belum ada yang mengajukan surat penangguhan penahanan atas UGB. Suami Puput Melati itu pun terancam ditahan selama 20 hari selama masa pemeriksaan.

“Ditahan 20 hari. Kalau diperpanjang bisa 40 hari,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Selasa (6/5/2014) dikutip dari detik.hot/detik.com.

Selain dugaan penipuan, ada beberapa laporan pengaduan yang juga harus dihadapi UGB. Tapi, hingga kini hanya perkara dugaan penipuan saja yang tengah diproses.

“Dalam kaitan laporan Abdul Azis dan Irfani soal penipuan. Dia berobat diberikan paket sapi, tapi tidak sembuh.

Ada yang Rp 76 juta dan Rp 15 juta,” tutur Rikwanto.

UGB ditangkap di kedia-

Gong Li

Fathin Lirik Universitas di Jakarta

(ant/balipost)

Ustad Guntur Bumi

mannya di kawasan Bintaro pada Senin (5/5/2014). Semalam mendekam di tahanan, UGB juga mengeluh sakit lambung. Kini setelah kondisinya membaik, ia pun kembali melanjutkan pemeriksaan. (berbagai sumber)

Konser Tipe-X

Ruang Penonton Berkapasitas 300 Orang Mataram (Suara NTB) Persiapan maksimal terlihat di Kafe Citra Club di Dusun Montong, Desa Meninting Jalan Raya Senggigi untuk menghelat konser Grup Band Tipe-X. Bahkan ruang konser (room) berkapasitas 300 orang sudah disiapkan.

Manager Citra Club, Dodi Faturachman, Selasa (6/5) Kemarin menyebut seluruh persiapan sudah mencapai final, karena Band Tipe – X akan tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) Rabu (7/5) pagi).

“Konsernya di room, bisa kita katakan konsernya tertutup,” kata Dodi kemarin. “Kalau masalah (kedatangan) grup band, hari ini mereka belum sampai di Mataram, kemungkinan mereka akan tiba di BIL besok pagi,” sambungnya.

Ditambahkan, konser yang akan digelar Rabu (7/5) malam Nanti, merupakan konser yang pertama kalinya menghadirkan Group Band Tipe – X. Dodi tersebut berharap, konser yang telah lama dipersiapkan dan direncanakan itu bisa terlaksana dengan lancar tanpa adanya gangguan dan hambatan berarti, terutama soal keamanan yang sudah di back up Polsek Senggigi. (met) (Suara NTB/ist)

Hadiri Sidang Cerai, Daus Mini Bikin Heboh Depok (Suara NTB) Sidang perdana gugatan cerai Daus Mini terhadap Yunita digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Senin (5/5). Tiba di PA Depok, komedian bertubuh mungil tersebut bikin heboh pengunjung lainnya.

Pantauan detikHOT, Daus tiba sekitar pukul 10.55 WIB. Mengenakan kemeja hitam dengan celana panjang putih, Daus hadir ditemani kuasa hukumnya, Januar Agung Saputra.

Melihat kedatangan Daus, pengunjung pengadilan pun histeris meneriaki namanya. Ada juga beberapa ibu-ibu yang ingin berfoto dengannya, tulis detik.hot/detik.com.

Disinggung soal perceraian, ayah dari Ivander Haykal Firdaus itu mengaku siap sekaligus deg-degan. “Bismillah saja, deg-degan nih,” ujarnya sambil tersenyum.

Saat ini, Daus beserta pengacaranya masih menunggu panggilan sidang.

Sedangkan sang istri, Yunita yang dari awal memang tidak mau menghadiri sidang, tak terlihat datang di pengadilan. (berbagai sumber)

Halaman 9

Fathin Sidqia Lubis

Gorontalo (Suara NTB) Artis muda terkenal besutan salah satu ajang pencarian bakat Indonesia, Fathin Sidqia Lubis, Senin, mengaku akan melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas di Jakarta.

“Saya sudah mengincar salah satu universitas di Jakarta yang mengajarkan tentang penampilan maksimal performing art communication,” katanya di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin.

Menurut dia, menjadi penyanyi harus mampu memahami cara berinteraksi yang baik dengan para penggemar maupun publik yang menontonnya, sehingga harus ada ilmu khusus.

Fathin Sidqia pun mengaku sangat serius dan ingin fokus pada jalur yang telah dipilihnya tersebut sebab dia bercita-cita menjadi seorang diva Indonesia.

Selain harus menjiwai dan menikmati lagu yang dibawakan, menurut dia, penyanyi pun harus memiliki aksi panggung yang komunikatif dan benar-benar hidup saat di atas panggung.

Kedatangan Fathin di daerah tersebut diundang oleh Dewan Kesenian Daerah (Dekranasda) Kabupaten Gorontalo yang diketuai Rahmiyati Yahya untuk menjadi juri tamu pada ajang pemilihan penyanyi berbakat tingkat Provinsi Gorontalo yang telah memasuki babak final. (ant/balipost)

Foto-foto Adegan di Film ”The Amazing Spider-Man 2” Jakarta (Suara NTB) Film sekuel ‘The Amazing Spider-Man2’ mulai tayang di bioskop hari ini, Rabu (30/4/2014). Sebelum menonton petualangan seru si manusia laba-laba itu, mari intip foto-foto adegannya!.

Emma Stone semakin bersinar dalam perannya sebagai Gwen Stacy. Chemistry-nya bersama Andrew Garfield tak perlu diragukan lagi, apalagi keduanya memang berpacaran di kehidupan nyata.

Di sekuel terbarunya ini, kostum Spiderman terlihat lebih simpel dan klasik seperti halnya di dalam komik. Berbeda dengan film sebelumnya di ‘The Amazing Spider-Man’ yang terlihat modern. Niko Tavernise/Columbia Pictures.

Tak hanya efek-efek canggih yang ditampilkan, pertarungan Spiderman dengan latar musik dari Hans Zimmer yang menggugah semangat. Doc Columbia Pictures.

The Amazing Spider-Man 2' memberikan suguhan lengkap dari berbagai sisi kehidupan Peter Parker, dan apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Doc Columbia Pictures. (ant/balipost)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 10

Wacanakan Penghapusan UN SD dan SMP WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri akan membawa wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibahas di parlemen.

“Wacana penghapusan UN bagi SD dan SMP akan kami bawa ke tingkat lebih lanjut, sehingga bisa sepenuhnya direalisasikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri di Banjarbaru, Kalimantan Selatan saat memantau pelaksanaan UN, Senin lalu.

Menurut dia, pelaksanaan UN baik tingkat SD maupun SMP sederajat bukan untuk mencari kelulusan akhir sekolah bagi siswa melainkan sebagai langkah pemetaan guna mengetahui kualitas pendidikan. Baginya, lulus atau tidaknya siswa setelah mengikuti UN tidak bisa dijadikan patokan kualitas pendidikan apalagi kualitas siswa antara Pulau Jawa dan provinsi lainnya berbeda.

“Materi UN disamakan se-Indonesia sementara kualitas pendidikan antarsatu daerah dengan daerah lainnya berbeda sehingga tentu persentase kelulusan lebih tinggi di daerah yang kualitasnya sudah bagus,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mewacanakan penghapusan UN bagi murid SD dan siswa SMP dengan menyerahkan ujian ke daerah masing-masing, sehingga materi soal ujian disesuaikan kualitas setempat. “Daerah melalui dinas pendidikan dan unsur terkait lainnya yang lebih berperan dalam menyusun soal-soal yang diujikan.

Tentunya disesuaikan kualitas pendidikan sehingga seluruh siswa bisa menjawab soal,” ujarnya.

Penghapusan UN bagi SD dan SMP itu juga sejalan dengan program nasional pemerintah yakni wajib belajar sembilan tahun, sehingga seluruh peserta didik harus lulus dari sekolah hingga SMP. (ant/bali post)

Syamsul Bachri (Suara NTB/ist)

UI Mulai Buka Pendaftaran SIMAK Depok (Suara NTB) Universitas Indonesia (UI) kembali membuka pendaftaran Seleksi Masuk (SIMAK) dan pendaftaran SIMAK UI secara online melalui laman http://penerimaan.ui.ac.id mulai 5 Mei hingga 6 Juni 2014.

“Pelaksanaan SIMAK UI 2014 adalah salah satu bentuk pemerataan kesempatan bagi anak bangsa di seluruh wilayah Indonesia untuk menempuh studi di UI tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi,” kata Kepala Kantor Komunikasi Universitas Indonesia Farida Haryoko, di Depok, Selasa.

Ia mengatakan ujian tertulis Vokasi (D3), S1 Reguler dan S1 Paralel akan dilaksanakan serentak pada 22 Juni 2014 di 17 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan ujian S1 Kelas Internasional dilaksanakan pada 15 Juni 2014.

Pengumuman dapat diakses secara online di http:// penerimaan.ui.ac.id pada 23 Juli 2014. Farida menjelaskan adapun materi yang diujikan pada SIMAK UI 2014 untuk kelompok IPA adalah kemampuan dasar (Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) dan kemampuan IPA (Matematika IPA, Fisika, Kimia, Biologi, dan IPA Terpadu).

Sedangkan kelompok IPS adalah kemampuan dasar dan kemampuan IPS (Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu). Kelompok IPC yang diujikan adalah kemampuan IPA, kemampuan IPS dan kemampuan Dasar. Sedangkan materi ujian bagi peserta Kelas Internasional adalah Mathematics for Natural Science, Biology, Physics, Chemistry, and Integrated Natural Sciences (Kemampuan IPA) dan Basic Mathematics, Economy, Indonesia and The World A, Indonesia and The World B, and Integrated Social Sciences (Kemampuan IPS).

Ia mengatakan pelaksanaan ujian SIMAK UI 22 Juni 2014 dilaksanakan di sekolah-sekolah yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta (Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat), Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, Serang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Medan, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Palembang.

Keberadaan panitia lokal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelenggaraan ujian di daerah dengan menyediakan tempat ujian, pengawas ujian, dan membantu peserta yang memiliki kendala berupa terbatasnya akses internet di daerah. Sedangkan lokasi ujian SIMAK Kelas Internasional 15 Juni 2014 dilaksanakan di satu lokasi yaitu Kampus UI Depok.

SIMAK UI adalah seleksi masuk terpadu, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat memilih satu hingga empat program pendidikan dengan maksimum pilihan hingga 8 program studi. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 untuk program IPA/ IPS (2 pilihan pertama) dan Rp 350.000 untuk program IPC. Bagi peserta SIMAK UI Kelas Internasional dapat memilih 1 program studi dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1.000.000.

Sebagai bentuk komitmen UI dalam mendukung kebijakan pemerintah, maka pada tahun ini kuota SIMAK UI ditetapkan sebesar 25 persen dari total mahasiswa baru yang diterima UI dan sisanya diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan sebesar 50 persen serta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebesar 25 persen. (ant/bali post)

(Suara NTB/ham)

BELAJAR - Hj. Erica Zainul Majdi saat belajar menjahit di Kelas Tata Busana PSBR Karya Putra Mataram di Bengkel Labuapi, Selasa (6/5). (kiri) Sementara Gubernur NTB H. Zainul Majdi berdialog dengan salah satu siswa binaan di PSBR Karya Putra.

Gubernur: Pelajari Ilmu Harus Sungguh-sungguh Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan generasi muda sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu pengetahuan atau keterampilan. Jika sudah menguasai ilmu atau satu keahlian akan menjadi bekal dalam hidup di tengah masyarakat. ‘’Selain itu, harus bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain,” ujar gubernur saat meninjau pelaksanaan pembelajaran di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Putra Mataram di Bengkel Labuapi Lombok Barat (Lobar), Selasa (6/5).

Dalam kunjungan ke PSBR Karya Putra ini, gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua TP PKK Hj. Syamsiah Amin, Asis-

ten III (Administrasi dan Kesejahteraan Sosial) Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB Drs. Bachruddin, MPd, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Setda NTB Ibnu Salim, SH, MSi, Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Tri Budiprayitno diterima Kepala PSBR Panti Karya Drs. Rony Agustian Faraki.

Gubernur juga mengingatkan pihak PSBR Karya Putra Mataram tidak hanya mengajarkan pada siswa mengenai skill atau keahlian semata.

Paling tidak, setelah mengikuti pembinaan, siswa binaan ini langsung bekerja dan mampu mengamalkan ilmu yang dipelajari.

Sementara saat meninjau seluruh kelas praktik di PSBR Karya Putra, gubernur berpe-

san pada siswa binaan di setiap jurusan yang dikunjungi tetap fokus dan serius belajar.

Bagaimana pun, katanya, pelatihan atau keterampilan yang diperoleh akan memberikan manfaat besar setelah keluar dari PSBR. Tidak hanya itu, lanjutnya, siswa binaan juga tetap harus melanjutkan sekolah, baik SMP atau SMA. Jika selama ini sudah putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi agar mengikuti ujian nasional melalui paket B atau paket C. Dalam hal ini, gubernur meminta pada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB Bachrudin dan Asisten III H. L. Syafi’i memperhatikan pendidikan siswa binaan di PSBR Karya Putra. Gubernur tidak menginginkan pendidikan

siswa binaan terputus, tapi tetap mendapatkan pendidikan layak seperti siswa lainnya.

Menjawab hal ini, Asisten III H. L. Syafi’i menegaskan, siswa binaan di PSBR Karya Putra masih tetap memperoleh pendidikan seperti anak lainnya, baik melalui paket B atau paket C. “Mereka bisa didaftarkan di PKBM terdekat untuk bisa mengikuti ujian,” terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB ini.

Pada kesempatan itu juga, Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi memanfaatkan kunjungan ke PSBR ini untuk belajar menjahit. Didampingi Wakil Ketua TP PKK Hj. Syamsiah Amin, Erica belajar menjahit dengan belajar memasukkan benang ke dalam jarum mesin jahit. Namun, upayanya memasukkan benang ke dalam

jarum membutuhkan waktu cukup lama, sehingga belum sempat belajar secara keseluruhan. Sementara di satu sisi, Gubernur NTB meminta mendampingi saat memberikan motivasi pada siswa binaan.

Sementara Kepala PSBR Karya Putra Rony Agustian Faraki menjelaskan, pihaknya membina 70 siswa binaan dari seluruh NTB setelah melalui proses seleksi. Setelah itu, mereka mengambil jurusan sesuai keahlian yang dimiliki, yakni tata boga, tata busana, tata rias, otomotif dan mesin pendingin (AC - kulkas). Setiap hari, ujarnya, siswa binaan ini dilatih instruktur-instruktur berpengalaman di bidangnya dengan harapan selesai menuntut ilmu di PSBR Karya Putra bisa menerapkan ilmunya. (ham)

Ombudsman Temukan Dua Lembar Diduga Kunci Jawaban UN Mataram (Suara NTB) Hari ke dua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP di Kota Mataram tercoreng oleh adanya temuan beredarnya diduga kunci jawaban UN di dua sekolah negeri di Mataram oleh oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB. Ombudsman menemukan dua lembar yang diduga kunci jawaban UN saat melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah di Mataram. Tim Ombudsman memergoki dua siswa peserta UN di dua sekolah berbeda sedang memegang kertas yang diduga merupakan kunci jawaban UN saat siswa lain sedang mengerjakan naskah soal UN. Kepala Ombdusman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH, dalam keterangan persnya, Selasa (6/5) menduga pengawas ujian terkesan melakukan pembiaran terhadap siswa yang memegang kertas yang diduga kunci lembar jawaban UN. Jika hal itu terjadi, pihaknya menyayangkan adanya temuan tersebut, lantaran pada saat yang sama sudah ada pengawas UN yang berada di ruang kelas.

“Saya menduga, pengawas terkesan melakukan pembiaran atas peristiwa tersebut, tidak mungkin pengawas tidak mengetahui hal tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, kunci jawaban yang ditemukan sedang digunakan siswa terdiri dari dua bentuk yaitu ada yang ditulis secara manual dan ada yang diketik dengan komput-

er. “Kami menemukan praktik penggunaan kunci jawaban di sekolah, kami temukan itu, kami tangkap basah dan langsung ambil dari tangan siswa. Ini yang kami kecewakan, kami ragu kalau pengawas tidak tahu, itulah yang kami sebut ada tendensi pembiaran oleh pengawas,” aku mantan wartawan ini.

Adanya temuan ini, ujarnya, memperlihatkan cara pandang pemerintah daerah dalam melihat hasil pelaksanaan UN sebagai sebuah prestasi politik, sehingga siapa yang memperoleh nilai UN seratus persen akan dilihat sebagai sebuah prestasi politik yang besar.

“Jika demikian cara pandang yang digunakan pemerintah, maka tujuan pelaksanaan UN tidak akan tercapai dan UN tidak akan melahirkan genera-

si yang berkualitas sesuai dengan tujuan pelaksanaan UN. Integritas hancur gara-gara praktik seperti ini, sehingga berakibat pada UN tidak mampu lahirkan generasi yang jujur. Terlepas dari temuan kunci jawaban ini benar atau salah sesuai dengan jawaban, tapi yang jelas ini praktik yang merusak,” kritiknya.

Untuk menindaklanjuti temuan ini, Adhar mengaku segera melakukan investigasi secara tertutup untuk mengetahui jaringan-jaringan dan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus ini. Meski demikian, Adhar menyebut siswa-siswa yang ketahuan tersebut merupakan korban dari buruknya sistem pelaksanaan UN. Atas temuannya tersebut, Ombudsman menjamin dapat mempertanggunjawabkan se-

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim menunjukkan dua kertas yang diduga lembar jawaban UN untuk SMP, Selasa (6/5). cara objektif kepada publik. karena pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya tersebut merupakan perintah dari Ombudsman pusat.

Menanggapi temuan Ombudsman itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Zaenal Arifin, SE, MM, mengaku kaget mendengar adanya temuan Ombudsman tersebut.

Pihaknya membantah keras adanya kecurangan pada pelak-

sanaan UN jenjang SMP pada hari kedua di Kota Mataram.

Bahkan, pihaknya menantang Ombudsman agar buka-bukaan mengenai lokasi sekolah ditemukannya kunci jawaban tersebut, sehingga permasalahannya menjadi jelas.

Di sisi lain, pihaknya mengharapkan Ombudsman menjelaskan ke Dinas Dikpora Kota Mataram mengenai adanya temuan lembar jawaban UN agar tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan pihak Dikpora. (dys)

Unram Perpanjang Kerjasama Gubernur : Sebarkan Kunci Jawaban Berarti Pidana dengan Kejati NTB Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) kembali menandatangani nota kesepakatan (memorandum of understanding – MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Suara NTB/dys) (Kejati) NTB dalam hal kerjasama untuk TANDATANGANI - Rektor Unram memberikan bantu- H. Sunarphi dan Kajati NTB Sugan hukum perdata eng Pudjianto menandatangani dan tata usaha nega- nota kesepakatan, Selasa (6/5). ra serta penggunaan tenaga ahli akademisi Unram, Selasa (6/5). Penandatanganan kerjasama ini merupakan perpanjangan atas kerjasama kedua belah pihak yang telah habis masa berlakunya.

Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi, P.hd, menjelaskan, kerjasama dengan pihak Kejati NTB kembali diperpanjang disebabkan banyaknya manfaat yang dirasakan atas kerjasama ini. “MoU ini adalah kelanjutan dari MoU sebelumnya, karena sudah habis masa berlakunya dan kita perpanjang dari kesepakatan sebelumnya, karena banyaknya manfaat atas kerjasama ini seperti untuk meminta bantuan pertimbangan hukum,” akunya.

Diakuinya, banyaknya persoalan yang cukup rumit dihadapi oleh Unram belakangan ini menjadi sedikit lebih ringan berkat adanya kerjasama dengan Kejati NTB melalui bantuan konsultasi hukum atas setiap permasalahan tersebut. “Di tengah-tengah kesibukannya, pihak Kejati selalu memberikan pertimbangan hukum pada kami,” aku Sunarpi.

Selain Unram meminta bantuan konsultasi hukum, Unram juga dengan kerjasama ini senantiasa bersedia memberikan bantuan kepada pihak Kejati seperti memberikan bantuan tenaga ahli di berbagai bidang, seperti ahli bahasa asing untuk melakukan penerjemahan bahasa asing, ahli teknik dan lainnya.

Sementara itu, Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, mengaku adanya kerjasama ini sebagai bukti nyata melaksanakan fungsi masing-masing sekaligus membuktikan Kejati sebagai aparat penegak hukum dapat memberikan manfaat maksimal terhadap masyarakat. (dys)

Mataram (Suara NTB) Adanya penemuan Ombudsman RI Perwakilan NTB terkait lembar jawaban UN SMP mendapat tanggapan dari Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Menurut gubernur, jika benar penemuan kunci jawaban itu, maka termasuk pidana dan pelakunya harus ditindak tegas.

“Berarti ini pidana, siapa yang melakukan, semua pihak yang terlibat ya harus diganjar dengan sanksi tegas,” tegas gubernur saat diminta tanggapannya terkait penemuan kunci jawaban UN SMP/MTs di Panti Sosial Karya Wanita Budi Rini Mataram, Selasa (6/5).

Zainul Majdi mengatakan pengawas UN harus menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kalau masalah-masalah seperti ini kan ada ranah-ranah yang petugasnya sudah ada yang menangani,” jelasnya.

Diketahui, pada hari kedua pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs sederajat, Ombudsman menemukan kertas yang diduga kunci jawaban pada dua sekolah negeri di Kota Mataram.

Ombudsman menangkap basah siswa peserta UN menggunakan kunci jawaban itu dan selanjutnya menyitanya.

Pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs di NTB dimulai 58 Mei 2014. Sebanyak 86.577 peserta mengikuti UN di 10

kabupaten/kota di NTB. Dari 86.577 peserta UN masing-masing, 7.304 peserta berasal dari Kota Mataram, 2.898 peserta dari Kota Bima. 10.825 peserta dari Kabupaten Lombok Barat, 3.444 peserta berasal dari Kabupaten Lombok Utara (KLU), 15.926 dari Lombok Tengah, 21.505 asal Lombok Timur, sebanyak 1.852 peserta berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 7.536 peserta berasal dari Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 5.125 peserta berasal dari Kabupaten Dompu serta 10.162 peserta berasal dari Kabupaten Bima. (nas)

Pendidikan Indonesia Masih Bercirikan Kolonialisme Yogyakarta (Suara NTB) – Pendidikan di Indonesia masih bercirikan kolonialisme, yang terlihat dari sikap mental amtenarisme dengan menjadi PNS sebagai tujuan utama. Demikian disampaikan pakar pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Syafii Maarif.

“Tujuan utama sistem pendidikan kolonial adalah mencetak manusia yang penurut, tidak mampu berinisiatif, dan selalu menunggu perintah atau petunjuk atasan serta tidak mau memikul risiko,”

katanya di Yogyakarta, Senin.

Pada Kongres Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan II, ia mengatakan sikap mental seperti itu masih terus berlanjut. “Akibatnya daya tampung PNS yang terbatas menjadi ajang rebutan dengan segala sistem pencaloannya yang kumuh dan kasar,” kata Syafii.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan semangat untuk mandiri dengan menciptakan lapangan kerja sendiri Bangsa Indonesia sangat lemah.

Akibatnya, jumlah penga-

nggur terdidik semakin membengkak dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu, fenomena tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di luar negeri juga semakin memprihatinkan. “Kita jangan diam, kita punya Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang harus dirawat dengan baik.

Sayangnya sistem pendidikan nasional banyak tidak memasukkan nilai-nilai penting dari keduanya,” katanya. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Rodgers Ikhlaskan Gelar untuk City London Manajer Liverpool Brendan Rodgers harus merelakan gelar juara Liga Premier menjadi milik Manchester City. Harapan Liverpool dimahkotai gelar juara liga menghadapi pukulan hebat setelah ditahan seri 3-3 oleh penjamunya Crystal Palace.

Pasukan Brendan Rodgers sebenarnya sudah memimpin tiga gol sampai 11 menit menjelang laga di Selhurst Park itu usai. Hasil seri ini memang mengantarkan Liverpool ke puncak klasemen Liga Premier namun hanya membuatnya berselisih satu poin dari Manchester City yang menempati tempat kedua.

City memiliki dua pertandingan tersisa, yaitu di kandang melawan Aston Villa dan West Ham masing-masing esok Rabu dan Minggu nanti, sedangkan kubu Merseysiders hanya menyisakan satu pertandingan melawan Newcastle di Anfield akhir pekan ini.

“Ini sangat mengecewakan,” kata Rodgers kepada Sky Sports menunjuk kebobolan tiga gol pada 11 menit tera-

khir ketika kemenangan sudah di pelupuk mata.

“Kami butuh kemenangan malam ini. Saya rasa Manchester City akan berlanjut dan memenangi gelar juara, dan mereka akan menjadi juara,” kata dia lagi.

Rodgers menambahkan, “Selama 75 menit adalah penampilan yang luar biasa, kami menciptakan tiga gol. Kami dikecewakan oleh cara kami kemasukkan tiga gol, itu sungguh pertahanan yang buruk.”

The Reds nyaris menang di London selatan setelah memimpin 3-0 sampai 11 menit menjelang laga usai berkat satu gol Joe Allen pada menit 18, dan dua gol di babak kedua masing-masing dari Daniel Sturridge pada menit 53 dan Luis Suarez pada

Giggs Inginkan Perpisahan Manis Manchester Ungkapan “enough is enough” (cukup adalah cukup) sungguh melekat bahkan mendarahdaging bagi pemain caretaker sekaligus gelandang Manchester United (MU), Ryan Giggs.

Giggs menegaskan bahwa cukup adalah cukup, karena itu ia bersiap memainkan laga terakhirnya di Old Trafford ketika skuad “Setan Merah” menjamu Hull City pada Selasa (6/5). Pemain asal Wales ini berharap dapat mengukir kemenangan sebelum meninggalkan “Theater of Dreams” ketika kontraknya berakhir musim panas ini.

Salah seorang pemain legendaris MU itu membuat keputusan mengenai masa depannya dalam perjalanan kariernya di planet sepak bola. Dengan begitu, Giggs memaknai cukup adalah cukup.

Pemain berusia 40 tahun itu berperan sebagai pelatih menggantikan David Moyes yang terusir dari Old Trafford. Giggs mengoleksi dua hasil berbeda, yakni menang 4-0 dalam laga debutnya melawan Norwich, dan menelan kekalahan 0-1 dari Sunderland.

“Saya harus membuat keputusan dan sebagai manajer, tentu saya ingin menuai kemenangan dari pertandingan ini,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Manchester United.

“Saya ingin berbuat sebaik mungkin dengan memperoleh kemenangan, dan tidak hanya sekedar masuk dalam daftar susunan pemain atau bahkan berada di bangku cadangan,” katanya.

“Tentunya, skenario sempurnanyabahwasayabermain danmencetakgol,golkemenangan. Saya berharap setiap orang merasa senang. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi pada pertandingan malam nanti.”

Pertandingan nanti merupakan momen bermakna, karena Giggs bersua dengan mantan sejawatnya di MU, Steve Bruce yang kini melatih Hull City. “Saya telah berbicara dengan Brucie dan Ole (Gunnar Solskjaer), dua mantan rekan saya. Keduanya memberi sedikit nasehat kepada saya,” katanya.

“Dengan Brucie? Saya berbicara dan berdiskusi dengan dia mengenai cara membangun sebuah tim,” kata Giggs. (ant/bali post) Ryan Giggs

menit 55.

Suarez yang asal Uruguay itu menyamai rekor gol terbanyak Liga Premier dengan mencetak 31 gol dalam satu musim berisikan 38 pertandingan tersebut. Namun Palace terhindar dari degradasi ketika membalikkan pendulum pertandingan saat Dwight Gayle menciptakan dua gol penyama kedudukan setelah Damien Delaney lebih dulu menciptakan satu gol pada menit 79.

Suarez tampak menangis, demikian pula para penggemar Liverpool karena mereka membayangkan impian meraih gelar juara Liga Utama Inggris pertama dalam 24 tahun musnah di depan mata mereka sendiri, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TERPUKUL – Penyerang Liverpool, Luis Suarez tampak sangat terpukul setelah timnya ditahan imbang oleh Crystal Palace, yang sekaligus menipiskan peluang mereka merengkuh Liga Inggris.

BFD NTB Bubar, Ganti Nama Jadi AKFD Pertahanan Liverpool Tak Termaafkan

Mataram (Suara NTB) Menyusul dengan adanya surat edaran dari Asosiasi Futsal Nasional (AFN) tentang pergantian Badan Futsal Daerah menjadi Asosiasi Klub Futsal Daerah (AKFD), pengurus futsal NTB akhirnya telah membubarkan Badan Futsal Daerah (BFD) dan telah resmi membentuk AKFD NTB. Pembentukan asosiasi klub futsal daerah itu dilakukan lewat kongres AKFD NTB dan Asprov PSSI NTB yang digelar di Hotel Lombok Plaza Mataram, 3 Mei lalu. AKFD NTB telah memilih Arianto Prametu sebagai Ketua AKFD NTB periode 2014 hingga 2018. Demikian Panitia Kongres AKFD NTB, Agus Sukmayadi kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/5) kemarin.

Menurut Agus, penyelenggaraan kongres asosiasi klub futsal daerah itu sesuai dengan surat dari Asosiasi PSSI Pusat dalam rangka mengikuti kongres asosiasi futsal nasional di Jakarta 25 Mei mendatang.

Dalam surat asosiasi PSSI menjelaskan bahwa semua asosiasi klub futsal daerah sudah harus terben-

tuk sebelum tanggal 18 Mei, karena bila tidak mereka tak bisa memberikan hak suaranya dalam kongres futsal nasional tanggal 25 Mei mendatang.

Untuk itu, pengurus badan futsal NTB dirubah menjadi Asosiasi Klub Futsal Daerah.

“Semua asosiasi futsal daerah sudah harus mengadakan kongres asosiasi futsal, karena bagi asosiasi futsal daerah yang belum melakukan kongres sampai tanggal 18 Mei tidak bisa mengikuti kongres futsal nasional. Itu artinya mereka tidak punya hak suara. Oleh karena itu asosiasi futsal NTB, tanggal 3 Mei di Hotel Lombok Plaza telah melakukan kongres untuk pembentukan asosiasi daerah,” ucapnya.

Lanjutnya, kongres itu dihadiri 16 pengurus klub/ tim futsal yang merupakan peserta Liga Futsal Bumi Gora NTB tahun 2013 lalu. Kemudian hadir juga perwakilan dari asosiasi klub futsal daerah, serta dihadiri perangkat pertandingan dan pengurus BFD demisioner. Adapun keputusan yang diambil, yakni menetapkan Arianto sebagai ketua asosiasi klub futsal daerah NTB periode 2014-2018.

Kongres tersebut juga mengesahkan perubahan status badan futsal daerah menjadi asosiasi klub futsal daerah. “Hasil Kongres ita sudah kita laporkan ke asosiasi provinsi PSSI NTB, Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dikukuhkan,” tutur Agus. (fan)

Liverpool Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher mengkritik pertahanan mantan klubnya setelah kemasukan tiga gol oleh Crystal Palace dan makin mengecilkan harapan untuk memboyong tropi Premier League ke Anfield.

Dengan kesempatan yang masih ada walaupun kecil, pelatih Brendan Rodgers berkata bahwa Liverpool sudah tidak bisa lagi memboyong titel Liga Inggris menyusul hasil imbang melawan Palace. Carragher merasa, Liverpool harus menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menang.

“Kalian tidak bisa memaafkan Liverpool dalam situasi seperti ini, karena pertahanan mereka sungguh memprihatinkan,” ujar Carragher seperti dilansir ESPN, Senin (5/5).

“Walaupun mereka menang, 4-3 atau 6-3 atau 3-2 dan kita selalu merasa pertahanan mereka buruk dan kebobolan akan menghantui mereka. Malam ini (Liverpool lawan Crystal Palace) saat MULANYA tak berpikir bisa serius menggeluti olahraga kebobolan kembali menghantaekwondo. Namun, Misnah yang saat itu baru mengtui mereka,” ujar pemain yang injak kelas 3 SMP pun telah mampu menjadi atlet pogantung sepatu setelah 508 tensial yang membanggakan NTB. penampilan bersama Di usianya yang baru menginjak 18 tahun ini Liverpool. atlet yang sudah dua tahun dibina oleh PPLP Kritikan pedas CarNTB ini berhasil mengukir prestasi di Kejurragher juga mengarah kenas Taekwondo di Bandung, 1-4 Mei lalu. pada kiper Simon MignoDialah atlet NTB yang mempersembahlet dan pemain belakan medali perunggu dari empat atlet yang kang Liverpool, Martin dikirim oleh Pengprov TI NTB. Skrtel dan Mamadou Bagi pelajar SMA 2 Kota Mataram ini Sakho. Carragher meraih medali perunggu di kejurnas semenduga pemain belanior adalah sebuah prestasi yang membangkang Liverpool tidak megakan. Tidak mudah bagi Misnah untuk meraih miliki pemimpin babak penentuan tersebut karena harus melewati yang bagus. babak penyisihan dan mengalahkan lawan-la“Mereka kewan tangguh dari berbagai daerah. Prestasi bobolan banytersebut diharapkan dapat memudahkan ak gol. Lini langkahnya untuk meraih target berikutnya, pertahanan yaitu medali emas dan lolos PON 2016. mereka bu“Di kejurnas mendatang saya harus bisa ruk.

Kita meraih medali emas, sehingga pada Pra-PON lihat di Nornanti saya bisa meraih tiket ke PON di Jabar wich. Mereka Misnah Ningputri 2106,” ujarnya optimis. (fan) kembali jauh

Target Lolos PON

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Jamie Carragher

ke belakang. Sakho, Skrtel, mereka tidak mendorong keluar dengan cukup. Mereka pemain yang baik tapi mereka bukan seorang pemimpin,” lanjut Carragher.

Melanjutkan kritikannya, Carragher merasa bahwa mental pemain belakang Liverpool sangat lemah. Ia juga menambahkan komunikasi antara pemain belakang dengan kiper tidak sempurna.

“Saya pikir Brendan Rodgers tidak terlalu menyukai Daniel Agger dan itulah mengapa Agger jarang dimainkan.

Sakho dan Skrtel telah 17 kali bermain bersama dan hanya satu kali tidak kebobolan. Mereka selalu kebobolan saat bermain bersama.

Sakho selalu membuat kita ketakutan,” katanya tentang duet pemain belakang Martin Skrtel dan Mamadou Sakho.

“Liverpool telah banyak kebobolan sejak lama tapi mereka baru sadar di pertandingan akhir musim.

Saya tidak berpikir Brendan Rodgers mengatur pertahanan dengan baik, jangan berpikir seperti pemain bertahan atau mereka akan kebobolan lagi,” kata Carragher. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

Chelsea Tidak Ingin Disebut Tim Recehan London Jauh dari keinginan bersopan-sopan dalam bicara mengenai dinamika tim asuhannya, Jose Mourinho berkomentar blak-blakan bahwa Chelsea tidak ingin disebut sebagai tim berkelas recehan.

Label tim berkelas recehan nyaris menyasar kepada skuad The Blues musim ini di ajang Premier League. Sepekan setelah memetik kemenangan monumental atas Liverpool di Anfield, Chelsea membuat hati para pecintanya berdegup kencang dengan bermain imbang tanpa gol ketika melawan Norwich di pekan berikutnya.

Hasil skuad asuhan pelatih berjuluk The Special One melegitimasi bahwa Chelsea tidak lagi berpeluang merengkuh gelar Premier League musim ini.

Luka lama Chelsea meradang lagi. Lini penyerang skuad si Biru tidak mampu memanfaatkan peluang untuk mengonversi menjadi gol ke gawang Norwich.

John Terry dan kawan-kawan melepaskan 23 kali tembakan, tapi hanya empat yang mengarah dan menyasar ke gawang lawan. Para penyerang Chelsea tumpul, meski Mourinho terus mematut-matut diri dengan menyatakan, tim asuhannya bukan tim berkelas recehan.

Mourinho menegaskan bahwa Chelsea memerlukan tambahan striker yang punya naluri “membunuh”. “Kami tidak punya striker yang benar-benar tajam, dalam memanfaatkan ruang yang sempit, membuka ruang gerak, mencetak gol, dan membuka pertahanan lawan,” kata pelatih asal Portugal itu sebagaimana dikutip situs BBC. “Melawan tim-tim yang bermain lebih defensif, lebih agresif, kerapkali membuat kami menghadapi kesulitan. Ketika Anda menghadapi situasi seperti itu, Anda perlu membuka lini pertahanan. Ketika Anda sudah membuka gerbang itu, maka gerbang terbuka dan terbuka peluang Anda menang. Hanya saja kami tidak melakukan hal itu,” kata Mourinho.

“Kami harus menang sebagai tim, terus meningkatkan kualitas penampilan tim, juga mendatangkan pemain berkarakter dan bernaluri menyerang. Sejumlah gol akan lahir dari para pemain bernaluri menyerang,” katanya. (ant/bali post)

Organisasi Pertahanan Timnas U-19 Buruk Jakarta (SuaraNTB) Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U-19, Indra Sjafri, mengakui organisasi pertahanan anak-anak asuhnya sangat buruk kala ditahan imbang Myanmar 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Senin.

“Organisasi pertahanan kami malam ini sangat jelek, Yama (Hansamu Yama Pranata) yang diharapkan jadi ‘leader’ pemain bertahan malah sering terpancing ikut naik ke depan,” katanya dalam konferensi pers usai pertandingan.

Menurut Indra, Yama juga terpancing emosinya oleh para pemain lawan dalam insiden yang berakhir dengan kartu merah dari wasit Oki Dwi Putra Sanjaya untuk Yama pada menit ke-93.

“Bukan hanya terpancing ke depan, Yama juga kerap terpancing emosinya oleh para pemain Myanmar,” katanya.

Sebaliknya, Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Myanmar U-19, Gerd Friedrich Horst, menilai permainan Timnas Indonesia U-19 bisa menyamai level permainan yang dimiliki Jepang.

“Indonesia bisa menyamai level permainan Jepang, apabila mereka diberikan jam terbang dan pengalaman yang lebih banyak,” kata Horst dalam konferensi pers selepas laga persahabatan melawan Indonesia yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Senin.

Meski berpendapat demikian, Horst mengaku Indonesia memiliki pola permainan yang

berbeda dengan Jepang. Sebagai catatan, tim asuhan Horst sempat menjungkalkan Jepang U-19 1-0 pada gelaran uji coba internasional Turnamen Youth Training Center di Yangoon, Myanmar, 10 April 2014 lalu.

Menurut Horst, Jepang memiliki tipe permainan yang lebih mengandalkan kecepatan, sedangkan Indonesia menampilkan permainan sepak bola yang lebih keras dan mengandalkan fisik.

Permainan keras tersebut, menurut Horst, sangat terlihat dalam laga persahabatan antara kedua tim, meskipun ia menilai hal itu menjadi pelajaran baru bagi anak-anak asuhannya.

“Mereka bermain lebih keras.

Saya bukannya mengeluh, justru itu membuat para pemain kami lebih paham bagaimana menghadapi permainan keras semacam itu, terutama dalam urusan kontak badan,” katanya.

Laga persahabatan antara Timnas Indonesia U-19 dan Myanmar U-19 berakhir imbang 1-1 dengan masing-masing gol dicetak oleh Muchlis Hadi Ning Syaifulloh untuk Indonesia di menit ke-4 dan Myanmar membalas lewat Aung Thu pada menit ke-8. Kedua tim akan kembali berhadapan pada Rabu (7/5) di stadion yang sama. (ant/bali post)

SELEBRASI - Pesepakbola timnas Indonesia U-19, Muchlis Hadi (10), melakukan selebrasi seusai membobol gawang timnas Myanmar U-19 saat laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/5) malam.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 12

Tangisan Penghuni PSKW Budi Rini Pecah dalam Pelukan Ketua TP PKK Mataram (Suara NTB) Suasana canda tawa penghuni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Mataram berubah jadi tangisan dan teriakan histeris ketika Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi dan Hj. Syamsiah Amin mendatangi satu per satu wanita binaan yang dikumpulkan di aula PSKW. Beberapa di antara mereka tidak mampu menahan diri, sehingga menumpahkan tangisan di pelukan istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi yang melihat suasana ini hanya bisa memandang sambil duduk di meja yang ada

RUPA - RUPA

di dekatnya. Begitu juga Asisten III (Administrasi dan Kesejahteraan Sosial) Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB Drs. Bachrudin, MPd, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Setda NTB Ibnu Salim, SH, MSi, dan lainnya terdiam melihat wanita binaan ini meluapkan emosinya.

Ketua TP PKK Hj. Erica Zainul Majdi dan Hj. Syamsiah Amin saat mendatangi wanita binaan satu per satu mencoba memberikan wejangan agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa di antara mereka kemudian tidak mampu menahanemosinya,sehinggasuara tangisan dan teriakan histeris dari beberapa wanita binaan tidak bisa dihindarkan. Mereka kemudian dipeluk dan diberikan motivasi agar tetap sabar dan tidak lagi kembali ke jalan sebelumnya.

Bahkan, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat berbicara di hadapan 38 wanita binaan ini menilai mereka masih menjadi orang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih fitrahnya sebagai manusia

adalah terlahir sebagai orang baik, sehingga mereka akan mampu berguna di masa mendatang. Gubernur memandang, keberadaan mereka ada di panti rehabilitasi tentu ada sebabnya. Namun, dirinya tidak mau menyebut apa alasan mereka berada di PSKW Budi Rini.

Pada bagian lain, tuturnya, pemerintah tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Namun, sebagai pemerintah tentu memiliki kewajiban dalam melakukan penertiban terhadap sesuatu yang dianggap bisa mengganggu.

Bagi wanita binaan, gubernur mengharapkan tidak kembali lagi ke lokasi mereka sekarang ini (PSKW Budi Rini, red). Tapi bagaimana mereka kembali ke masyarakat dan memulai sesuatu yang lebih baik, karena memilki masa depan yang baru. ‘’Setelah pembinaan bisa kembali ke masyarakat. Kalian memiliki masa depan yang baru. Tapi kalau kembali tertangkap dan dibawa ke sini, kami akan menambah pembinaan. Kalau sekarang 6 bulan, bisa saja ditambah 9 bulan hingga 1 tahun,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 7 Mei 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 14

Rapat Paripurna DPRD NTB

Gubernur Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013 dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD NTB, Senin (5/5). Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman bersama dua Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST dan H. L. Moh. Syamsir, SH. Membuka rapat paripurna tersebut, Sujirman menyampaikan ucapan selamat kepada Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, M.Si yang telah meraih tiga penghargaan sekaligus pada hari Rabu, 30 April 2014 lalu, yaitu Terbaik Pertama Millenium Development Goals (MDG’s) Award, Terbaik Ketiga Pangripta Nusantara untuk Perencanaan Pembangunan dan Nine Top Inovasi Daerah dalam pelayanan publik.

“Semoga dengan penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat untuk terus berikhtiar menggapai Nusa Tenggara Barat yang Berdaya Saing dengan berbagai program rencana pembangunannya.”

Sujirman juga menyampaikan dukungan DPRD NTB

terhadap kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan sederajat. “Kami mengimbau kepada semua pihak untuk mendukung suksesnya pelaksanaan ujian nasional tersebut, sehingga dapat berjalan dengan lancar, dengan dilandasi nilai – nilai kejujuran, transparan sehingga kualitas pelaksanaan ujian nasional lebih baik dan bermartabat.

Terkait agenda penyampaian LKPJ tersebut, Sujirman menjelaskan bahwa penyusunan LKPJ Gubernur NTB akhir tahun anggaran 2013 merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa : “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat.”

Sebagai tindaklanjut dari ketentuan tersebut, maka telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, khususnya pasal 17 ayat (1) yang menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung-

jawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan bahwa agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, merupakan kewajibannya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, sebagai bentuk akuntabilitas dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Menurutnya, tahun anggaran 2013, adalah masa akhir pelaksanaan RPJMD provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 20092013, sekaligus merupakan awal dari RPJMD provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018. Oleh karena itu, arah pembangunan pada tahun 2013, masih dalam koridor RPJMD 2009-2013, untuk mencapai visi “Terwujudnya Nusa Tenggara Barat Yang Beriman Dan Berdayasaing” (NTB Bersaing).

Menurut Gubernur, amanah yang diberikan oleh pemerintah, untuk menjadikan provinsi NTB sebagai gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional dalam program MP3EI koridor V, dapat dijawab dengan berbagai keberhasilan dan capaian.

“Kinerja sektor pariwisata senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Hasil yang signifikan tersebut tidak saja terlihat dari terlampauinya target kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara pada tahun 2013, yakni masing-masing sebesar 116,10 persen dan 107,55 persen,” sebutnya.

Peningkatan kinerja sektor pariwisata juga dapat dilihat dari peranan sektor per-

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan dokumen Pengantar LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013, kepada Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman.

dagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kontribusi 18,31 persen. Pada tahun 2013, sektor ini tumbuh cukup tinggi hingga mencapai 8,03 persen dibanding tahun 2012, relatif lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat.

“Selain itu, yang lebih menggembirakan, target 100 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) telah tercapai. peningkatan jumlah Pokdarwis diharapkan mempunyai multiplyer effect yang cukup besar terhadap perekonomian kita. hal ini disebabkan Pokdarwis merupakan kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang bertujuan meningkatkan pengembangan pariwisata daerah dan menyukseskan pembangunan pariwisata nasional.”

Di sektor ketahanan pangan, program pijar (sapi, jagung, dan rumput laut), yang digadang sebagai program unggulan, selama ini telah dilaksanakan dan didukung oleh pemerintah kabupaten/kota. hasilnya, target dan indikator dari ketiga komoditas tersebut, secara umum cukup menggembirakan, meski komoditas rumput laut belum mencapai target produksi

1 juta ton di tahun 2013.

Demikian juga dengan produksi padi.

Sebagai salah satu daerah penyangga stok pangan nasional, NTB mempunyai tugas untuk terus mengembangkan produksi padi. Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam mendukung program percepatan produksi beras nasional (P2BN), telah ditandatangani MoU oleh gubernur bersama bupati/walikota, untuk menyukseskan produksi padi tahun 2014 sebesar 2,3 juta ton gabah kering giling.

Perkembangan produksi pangan nabati khususnya padi, mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari produksi padi tahun 2013, yang berdasarkan angka ramalan II Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, mencapai 2.162.553 ton gabah kering giling, meningkat 2,23 persen dari tahun 2012, yaitu 2.114.231 ton gabah kering giling.

Problem Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi salah satu agenda pembangunan strategis di NTB juga sempat disinggung dalam pidato Gubernur. Menurutnya, IPM NTB menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Pada tahun 2013, terjadi peningkatan nilai

sebesar 0,66 point dari tahun 2012 sebesar 66,89. Demikian juga bila dilihat berdasarkan kecepatan pembanguan manusia, yang tercermin dari besaran angka reduksi shortfall, Nusa Tenggara Barat termasuk provinsi yang tinggi kenaikkannya, yaitu 1,96 point.

Peningkatan nilai IPM ini mengindikasikan bahwa, tingkat pembangunan manusia di Nusa Tenggara Barat, sudah berada pada level menengah keatas. Walaupun secara nasional posisi IPM Nusa Tenggara Barat masih tetap berada di urutan 32. “Yang terpenting dan patut menjadi catatan adalah, ikhtiar pembangunan yang kita laksanakan menghasilkan peningkatan nilai IPM yang cukup pesat, dibandingkan daerah lainnya,” ujarnya.

Setelah menyampaikan pidato yang cukup panjang dan mengelaborasi berbagai capaian, kendala serta pelaksanaan pembangunan di NTB, Gubernur kemudian menyerahkan naskah LKPJ tersebut kepada pimpinan DPRD NTB yang diwakili oleh Sujirman. (*)

Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman (kiri) bersama Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST dan H. L. Moh. Syamsir, SH memimpin rapat paripurna.

Suasana rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013.

Para Anggota DPRD NTB tampak menyimak Pidato Gubernur NTB saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013.

Sejumlah Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB hadir dalam rapat paripurna.

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Ratu Atut Didakwa Berikan Rp 1 Miliar ke Akil Mochtar kemudian membawa uang itu ke rumah orang tuanya.

Pada 2 Oktober 2013 Susi memberitahu Wawan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa pilkada Lebak.

Pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WIB KPK menangkap Susi di rumah pribadi Amir Hamzah di Lebak dan tas berisi uang Rp1 miliar yang disimpan di rumah orang tua Susi disita petugas KPK. Dalam perkara itu jaksa KPK menjerat Atut dengan pasal 6 ayat 1 huruf a subsider pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur mengenai perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. ‘’Saya tidak mengajukan keberatan yang mulia,’’ kata Atut seusai mendengar dakwaan.(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa memberikan uang Rp1 miliar kepada Akil Mochtar untuk mengurus perkara sengketa pemilihan kepala daerah Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013, ketika Akil menjabat sebagai Ketua MK.

Jokowi Siapkan Surat Permohonan Cuti Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku saat ini tengah mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pengajuan cuti sehubungan akan menghadapi pemilihan presiden.

“Saya belum mengajukan permohonan cuti. Sekarang saja baru dipersiapkan surat-suratnya untuk pengajuan cuti non aktif,” kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Dia mengaku lebih memilih untuk mengambil cuti dari pada mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI saat ini karena belum mendapatkan izin dari DPRD DKI. “Kalau saya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan yang sekarang, apakah anggota dewan (DPRD DKI) akan mengizinkan saya. Kan belum tentu. Makanya, saya pilih cuti,” ujar Jokowi.

Jokowi mengambil cuti untuk menjalani proses pencalonan presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak keberatan apabila menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta selama Jokowi menjalani masa cuti.

Menurut dia, Jokowi memang seharusnya langsung mengambil cuti panjang untuk menjalani masa pencalonan presiden, bukan cuti yang sebentar-sebentar. “Memang lebih baik sekaligus ambil cuti panjang saja, jangan sepotong-sepotong karena aturan cuti kan memang begitu. Dan memang lebih baik cuti dari pada mundur dari jabatannya, karena nanti proses perizinannya lebih lama,” ungkap Basuki.

Dia memperkirakan Jokowi akan mengambil cuti sejak hari pertama pembukaan pendaftaran sebagai calon presiden, yaitu pada 18 Mei 2014 hingga adanya keputusan presidenterpilih.(ant/ Joko Widodo Bali Post) (ant/Bali Post)

Pengamat Paparkan ’’Untung-Rugi’’ Duet Prabowo-Ical Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen memaparkan pandangannya terkait “keuntungan dan kerugian” yang mungkin terjadi jika Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (Ical) benar-benar berpasangan sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2014.

“Bagi Prabowo, secara politik, ini sebenarnya menguntungkan, karena dia mendapat mitra dan dukungan dari mesin politik yang kuat dan besar,” kata Victor yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (6/5).

Pernyataan Victor terkait kemungkinan koalisi Gerindra-Golkar, dengan Prabowo sebagai capres dan Ical sebagai cawapresnya.

Dia mengatakan jika duet itu tercipta Prabowo akan “selamat” sampai ke tenggang waktu pendaftaran pasangan caprescawapres ke KPU 18-24 Mei nanti. Sebab, selama ini menurut dia, Prabowo terlihat kesulitan mendapatkan mitra koalisi yang pasti untuk mendampingi partainya maju dalam pilpres.

“Selama ini Prabowo kesulitan mendapatkan mitra koalisi yang pasti sekaligus yang mau dan pas untuk diposisikan sebagai cawapresnya,” kata dia. Di sisi lain dia menilai duet itu juga merugikan Prabowo karena elektabilitas Ical yang tak bisa disangkal sangat rendah dan akan berdampak negatif terhadap elektabilitas Prabowo.

“Posisi Aburizal Bakrie sebagai cawapres akan membuat elektabilitas Prabowo sebagai capres yang sebelumnya cukup bagus kelak jadi melorot cukup signifikan, karena tak bisa disangkal elektabilitas Aburizal Bakrie memang rendah sekali,” ujar dia.

Selain itu, pencalonan Aburizal Bakrie sebagai cawapres Gerindra dinilai juga akan mendapatkan tekanan dari internal Golkar, lantaran mandat Ical sejak awal adalah menjadi capres.

“Aburizal Bakrie pasti banyak dipersoalkan dalam Rapimnas karena mandat sebagai capres mendadak diubah menjadi cawapres secara sepihak oleh dirinya sendiri. Ini akan rawan konflik internal, dan beritanya tentu mempengaruhi publik, sehingga makin membuat publik tidak berselera untuk memilih Aburizal Bakrie di posisi mana pun dia berada,” kata dia.

Pada Senin (5/5), Aburizal Bakrie melakukan kunjungan balasan ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor untuk membicarakan prospek koalisi antara Golkar dengan Gerindra. Belum jelas betul apa wujud koalisi yang akan terjadi antara kedua partai karena kedua tokoh sudah secara resmi dideklarasikan sebagai capres oleh partainya masing-masing. Wacana yang beredar adalah Ical dikabarkan mau mengalah dengan menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. (ant/Bali Post)

gan “ah males aku gak bener janjinya.” Tapi Susi terus membujuk agar Akil bersedia membantu.

Pada 1 Oktober 2013 Susi menerima uang Rp 1 miliar dari staf Wawan yang bernama Ahmad Farid Asyari di Hotel Allson.

MK pada hari itu memutuskan memerintahkan KPU Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara sehingga Susi menganggap Akil meluluskan permintaannya.

Sebelum sidang pleno MK, Susi mengucapkan terima kasih lewat layanan pesan pendek kepada Akil. Dalam pesannya Susi mengatakan, “pak terima dulu ini 1 sy sampaikan ke mana nanti sy mintain lg atas pemberitahuan tersebut.” Akil menyetujuinya dengan mengirim SMS, “saya pusing udh kl gini sus terpaksalah...” dan Susi membalas dengan “sisanya sy nanti ngomong ama bu atut”.

MK akhirnya memutuskan membatalkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Lebak.

Namun Susi belum sempat memberikan uang Rp1 miliar yang sudah disiapkan untuk Akil karena Akil masih sidang perkara yang lain sehingga dia

SIDANG PERDANA Terdakwa kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di MK, Ratu Atut Chosiyah mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/5).

(ant/Bali Post)

KPK Geledah Kantor PNRI Terkait Kasus E-KTP Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP). ‘’Siang ini, Selasa 6 Mei 2014 terkait dengan penyidikan dugaan TPK pengadaan E-KTP dengan tersangka S (Sugiharto), penyidik melakukan penggeledahan di kantor PNRI Jalan Percetakan Negara 31,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (6/5).

Selain di kantor PNRI, KPK juga menggeledah rumah mantan direktur PNRI Isnu Edhi Wijaya di Jalan Pondok Jaya 3 No 24 Jakarta Selatan. “Sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung,” tambah Johan.

Isnu telah dicegah bepergian keluar negeri selama 6 bulan sejak 25 April lalu bersama dengan dua orang pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri yakni Sugiharto dan Irman, ser-

(ant/Bali Post)

Johan Budi

ta Direktur Quadra Solution, Anang Sugiana S dan Andi Agustinus dari pihak swasta.

Dalam kasus ini, Sugiharto selaku Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana di-

Mendagri Usulkan Penonaktifan Ratu Atut MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengusulkan penonaktifan atau pemberhentian sementara Gubernur Banten Atut Choisiyah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mendagri telah menandatangani usulan tersebut, setelah perkara Ratu Atut terkait dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/5).

“Saya sudah menandatangani usulan penonaktifan Bu Atut kepada Bapak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) siang ini (Selasa, 6/5),” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa (6/5).

Gubernur banten Ratu Atut Choisiyah hari Selasa (6/5), dengan status sebagai terdakwa, menjalani sidang pembacaan dakwaan dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

Berdasarkan surat penetapan sebagai terdakwa tersebut, Mendagri melampirkan nomor registrasi perkara Atut dalam usulan pemberhentian sementara kepada Presiden.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno mengatakan bahwa nomor registrasi perkara yang berada surat itu dilampirkan dalam usulan penonaktifan Atut.

Atut didakwa memerintahkan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, untuk menyediakan uang Rp 3 miliar sesuai permintaan Akil.

Uang itu untuk membantu memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin. Namun, akhirnya Wawan hanya menyanggupi Rp 1 miliar. Uang itu rencananya akan diberikan ke Akil melalui pengacara Amir-Kasmin bernama Susi Tur Andayani. (ant/Bali Post)

ubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP,” tambah Johan.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput.

Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko eKTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, dan PT LEN Industri mengadakan perangkan keras AFIS. PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak, sementara PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko E-KTP dan personalisasi dari PNRI. (ant/Bali Post)

Jemaah yang Rentan Sakit Dianjurkan Tunda Umrah Jakarta (Suara NTB) Pemerintah menganjurkan warga yang rentan sakit menunda rencana menunaikan ibadah haji atau umrah ke Arab Saudi karena kasus sindrom pernafasan akibat infeksi virus corona (Middle East Respiratory SyndromeCorona Virus/MERS-CoV) sedang merebak di negara itu.

“Mengingat akhir-akhir ini ada potensi terus meningkatnya jumlah jamaah yang akan umrah, maka langkah-langkah antisipasi MERS-Cov antara lain, tidak memberangkatkan jamaah yang berusia di atas 65 tahun,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu di Jakarta, Selasa (6/5).

Kementerian Agama juga menyarankan warga dengan defisiensi kekebalan tubuh, penderita penyakit kronis, perempuan hamil, dan anak-anak di bawah 12 tahun tidak berangkat umrah selama MERS merebak di Arab Saudi.

Sementara kepada para calon jemaah yang akan umrah, Anggito menyarankan mereka agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, istirahat cukup, tidak merokok serta rajin mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penularan penyakit itu.

“Bila batuk, agar tutup mulut dengan tisu atau lengan. Kalau

Korupsi HPN di Bengkulu Rugikan Negara Rp 4,2 Miliar Bengkulu (Suara NTB) Polres Kota Bengkulu AKBP Iksantyo Bagus Pramono mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi anggaran Hari Pers Nasional (HPN) 2014 yang digelar di Bengkulu, merugikan negara hingga Rp 4,2 miliar.

“Dari hasil penyelidikan kami, dari pagu anggaran Rp 40 miliar, negara dirugikan Rp 4,2 miliar, dan tersangka utamanya yakni Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Provinsi Bengkulu Eko Agusrianto,” kata dia di Bengkulu, Selasa.

Dia mengatakan, pihaknya sedang melengkapi berkas tin-

dak pidana korupsi tersangka sebelum dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bengkulu.

“Sekarang masih P19, walaupun dari penyelidikan telah diketahui kerugian negara, namun dalam berkas harus melampirkan rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata dia. Kapolres mengatakan, kerugian untuk dugaan korupsi anggaran HPN 2014 tersebut terdiri dari tiga perihal kegiatan kepanitiaan.

“Kami selidiki kegiatan publikasi atau kerjasama media massa, kegiatan kesekretarian serta kegiatan pengadaan

transportasi HPN 2014,” katanya. Iksantyo mengungkapkan, pihaknya meyakini dalam waktu dekat kasus korupsi HPN 2014 segera ditetapkan menjadi P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Sementara itu, tarsangka, Eko saat ini juga sedang masih berstatus tersangka atas kasus penipuan dan ditahan di tahanan Polres Kota Bengkulu. “Pelimpahan kasus korupsi akan kami limpahkan bersama kasus tersebut, jika keduanya telah lengkap, maka akan langsung kita limpahkan ke kejakasaan,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Menteri Agama Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Suryadharma Ali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji. ‘’Saya belum tahu, jadi apa yang dipermasalahkan belum tahu, saya datang diminta memberikan keterangan, jadi nanti deh ya setelah ini,’’ kata Suryadharma saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa (6/5) Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ada tiga fokus penanganan KPK terkait perkara haji tersebut yaitu pertama berkaitan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kedua akomodasi pengadaan dan ketiga orang-orang yang mendapat fasilitas-fasilitas untuk pergi haji.

“Kalau penetapannya (dana haji) lewat DPR, jadi berapapun yang kita keluarkan itu lewat DPR,” tambah Suryadharma.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu pun mengatakan bahwa audit dana haji selalu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Kalau au-

Suryadharma Ali dit itu kan selalu, audit itu dilakukan oleh BPK, kemudian disampaikan ke DPR. Audit 2012 sudah pasti ada. Kalau 2013 bulan apa ya? Mei, saya kira sudah pasti ada,” tambah Suryadharma.

Namun ia mengaku lupa berapa anggaran dana haji yang diajukan ke DPR. Suryadharma pun membantah adanya anggaran untuk membiayai haji keluarga pejabat Kemenag. “Tidak ada, keluarga dari mana?” tambah Suryadharma.

Hingga saat ini KPK juga telah meminta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan

tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VIII fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sejak awal 2013 menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) tentang penyelenggaraan ibadah haji.

PPATK mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang 2004-2012.

KPK juga telah mengirimkan tim ke Madinah dan Makkah untuk melakukan pengecekan langsung untuk katering dan akomodasi dalam ibadah haji.

PPATK menjelaskan bahwa dana Rp 80 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji ditempatkan pada bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas. (ant/Bali Post)

ada infeksi saluran pernapasan, agar segera berobat ke fasilitas kesehatan. Tidak mengunjungi peternakan dan tempat pemotongan hewan dan menghindari kontak langsung dengan fasilitas kesehatan yang sudah terkena MERS CoV,” kata Anggito.

Anggito juga meminta asosiasi Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menyosialisasikan informasi mengenai MERS-CoV kepada calon jemaah supaya mereka tetap waspada dan tidak panik.

Kementerian Kesehatan juga telah memasang alat pemindai suhu di sejumlah bandara serta pelabuhan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penularan penyakit MERS. Anggito mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyebut penularan MERS-CoV sebagai situasi serius yang perlu mendapat perhatian besar namun belum sampai mengakibatkan kondisi darurat kesehatan masyarakat.

“WHO tidak menganjurkan penerapan restriksi perjalanan, dan masih berstatus travel advise,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus MERS-CoV di Indonesia. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

hasil pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Lebak.

Atut mengutus adiknya, Wawan, untuk mengurus perkara itu. Pada 25 September 2013, Akil meminta Wawan datang ke rumah dinasnya untuk membicarakan pengurusan perkara sengketa Pilkada Lebak.

Pada 26 September 2013, Atut, Amir Hamzah, Kasmin, dan pengacara Susi Tur bertemu di Kantor Gubernur Banten. Amir melapor ke Ratu Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara permohonan keberatan terhadap hasil Pilkada Lebak.

“Atas laporan tersebut terdakwa menelepon Djohermansyah Djohan Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kemendagri mengenai teknis pelaksanaan PSU,” tambah jaksa Edy. Pada 28 September 2013 Akil meminta Susi menyampaikan kepada Atut untuk menyiapkan Rp 3 miliar untuk mengurus penanganan perkara itu.

Setelah mendapat persetujuan dari Atut, Wawan menyampaikan kepada Susi bahwa ia hanya bersedia menyiapkan uang Rp 1 miliar untuk Akil. Susi pun beberapa kali mengirim pesan ke Akil mengenai uang Rp 1 miliar itu.

Akil menjawab pesannya den-

(ant/Bali Post)

‘’Terdakwa bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sebesar Rp 1 miliar kepada hakim yaitu M Akil Mochtar selaku hakim konstitusi untuk mempengaruhi putusan perkara,” kata jaksa penuntut umum KPK Edy Hartoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/5).

Atut diketahui sejak Maret 2013 mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin, namun pasangan tersebut kalah dari pasangan Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum 8 September 2013.

Pada 9 September 2013, Atut mengumpulkan Amir Hamzah, Kasmin dan Rudy Alfonso di Hotel Sultan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 ke MK. Akil menjadi ketua panel hakim konstitusi yang menangani perkara itu bersama Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

Pada 22 September 2013, Atut, Wawan dan Akil bertemu di lobby Hotel JW Marriott Singapura. Atut meminta Akil memenangkan perkara pasangan Amir Hamzah-Kasmin dan memutuskan memerintahkan penghitungan ulang

TERDUGA TERJANGKIT - Seorang dokter memperlihatkan seorang pasien suspect MERS-Cov dari CCTV RSUP H Adam Malik Medan, Sumut, Selasa (6/5).

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terjangkit MERS

115 Penderita Meninggal di Arab Saudi Kuwait Delapan belas orang lagi di Arab Saudi telah terjangkit Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan berpotensi mematikan. Data di Kementerian Kesehatan, jumlah kasus di kerajaan itu mencapai 414 orang dengan korban mencapai 115 orang meninggal.

(ant/bali post)

TUNGGU BANTUAN - Ribuan warga menunggu untuk mendapatkan bantuan makanan yang diberikan oleh Badan PBB untuk Bantuan Kemanusiaan - UNRWA di kamp al-Yarmouk yang dikepung di Damaskus Suriah.

Bantuan Pengungsi Palestina di Yarmouk Tertunda dua tembakan terjadi di daerah pintu masuk Bateekhah Utara di dekat staf pendukung dan kendaraan UNRWA. Penembakan itu melukai satu warga sipil yang sedang berdiri, dan memaksa tim UNRWA menarik diri serta kembali ke kantor lapangannya. “Peristiwa hari ini menyoroti resiko yang ada yang dihadapi oleh warga sipil dan personel kemanusiaan di Yarmouk dan daerah lain yang bersengketa,” kata Gunnes di dalam satu pernyataan setelah penembakan tersebut.

Ia menggaris-bawahi semua pihak harus memperlihatkan komitmen dalam menangani krisis besar kemanusiaan yang dialami oleh warga sipil di dalam kamp Yarmouk. Semua pihak juga harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil.

Gunnes, yang mengakui bantuan Pemerintah Suriah dalam pembagian bantuan tetap sangat prihatin bahwa upayanya seringkali tertunda atau terganggu. “Selama tiga hari belakangan, jumlah war-

ga sipil yang telah menerima paket bantuan sangat sedikit, jika dibandingkan dengan ribuan keluarga yang sangat memerlukan bantuan kemanusiaan UNRWA, akibat status tertutup Yarmouk,” katanya.

UNRWA telah memohon kepada Pemerintah Suriah agar memperpanjang dukungan mereka guna memfasilitasi pembagian makanan yang rutin, mendasar dan aman di Yarmouk dan mensahkan pembagian bantuan penuh kemanusiaan, terutama pasokan medis dan obat.

Sebelum konflik bersenjata di Suriah, yang meletus pada Maret 2011, Yarmouk menjadi tempat tinggal lebih dari 160.000 pengungsi Palestina. Sejak Desember 2012, pertempuran telah mengakibatkan sedikitnya 140.000 pengungsi Palestina meninggalkan tempat tinggal mereka di Yarmouk, saat kelompok oposisi bersenjata memasuki daerah tersebut, dan pasukan pemerintah menguasai daerah sekitarnya. (ant/bali post)

MERS. Seorang pria berusia 28 tahun dari Arab Saudi merupakan kerabat dari seseorang yang sebelumnya dilaporkan terjangkit MERS. Negara-negara kawasan, termasuk Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman dan Tunisia serta beberapa negara di Eropa juga telah melaporkan kasus MERS sejak virus itu muncul . Pada hari Senin Mesir mengatakan sedang menyelidiki apakah seorang wanita berusia 60 tahun meninggal dunia karena MERS. Pekan lalu Amerika Serikat mengatakan telah mengkonfirmasi kasus pertama penyakit itu pada seorang pria yang baru-baru ini berada di Arab Saudi. Mesir juga melaporkan kasus pertama yang juga menjangkiti seorang pria yang telah melakukan perjalanan ke kerajaan itu.

Melbourne Vietnam Airlines rute Melbourne - Ho Chi Minh, gagal lepas landas karena kerusakan pada mesin, Selasa pagi.

Peristiwa tersebut membuat penerbangan lain di bandara tersebut terganggu.

Menurut saksi di terminal, Airbus A330 tersebut mengalami masalah mesin pada pukul 10.50 waktu setempat. Ketika hidung pesawat terangkat dari landasan pacu, percikan api terlihat dari mesin.

Pesawat berhenti di jalur lintas dari dua landasan pacu selama 30 menit dan kemudian diderek ke terminal.

Seorang juru bicara mengatakan pesawat itu sendiri tidak terbakar dan semua penumpang aman dan tidak ada seorang pun dalam bahaya dalam insiden itu.

Penerbangan-penerbangan lainnya di bandara Melbourne terganggu selama sekitar 40 menit sampai semua dibersihkan dan bandara kembali normal. (ant/bali post)

Infeksi MERS di Arab Saudi yang ditemukan dua tahun lalu, telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak awal April.

Namun jumlah korban tewas telah meningkat pada tingkat yang lebih lambat.

MERS merupakan bentuk coronavirus seperti SARS yang lebih mematikan. Penyakit itu dapat menyebabkan demam, batuk, sesak napas dan pneumonia. Tapi tidak mudah untuk menular antarmanusia. WHO tidak menyarankan pembatasan perjalanan apapun ke Arab Saudi. (ant/bali post)

Sisi akan Hilangkan Ikhwanul Muslimin dari Mesir

Cari MH370, Australia Gunakan Alat Lebih Canggih Melbourne – Pencarian pesawat hilang Malaysia Airlines MH370 akan memasuki fase baru dengan fokus mengintensifkan pencarian bawah laut di sebuah area lebih luas dari yang sekarang, kata Deputi Perdana Menteri Australia Warren Truss seperti dilaporkan NBC News.

Fase baru ini akan melakukan pemetaan oseonografis yang lebih rinci mengenai areaarea yang belum dipetakan sebelumnya, kata Truss dalam briefing dengan para pejabat Malaysia dan Cina.

Pencarian model ini akan membutuhkan perangkat lebih canggih yang kemungkinan

berasal dari pihak swasta yang bisa beroperasi di samudera lebih dalam dibandingkan kapal selam tak berawak Bluefin-21.

Selama ini Bluefin-21 menjadi satu-satunya wahana yang tersedia untuk menyurvei dasar selatan Samudera Hindia guna mencari bangkai MH370.

Setelah alat pelacak kotak hitam pesawat terbang berhasil menangkap sinyal ping dari kotak hitam sebuah pesawat terbang, Bluefin-21 diturunkan untuk menindaklanjuti temuan sinyal itu, namun hingga kini Bluefin-21 gagal menemukan bangkai pesawat hilang tersebut, demikian NBC News. (ant/bali post)

Sudan Selatan dan Pemberontak Tandatangani Kesepakatan

(Suara NTB/ist)

New York Kontak senjata antara pihak yang bertikai di Suriah yang terjadi Senin lalu menghentikan pengiriman bantuan pangan ke sebuah kamp pengungsi Palestina yang terkepung. Juru bicara PBB, Chris Gunnes. menyampaikan kembali tuntutan badan PBB yang membantu pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) harus diperkenankan secara aman dan tanpa gangguan untuk membagikan sejumlah makanan pokok serta bantuan kemanusiaan lain di Kamp Yarmouk.

Chris Gunness mengatakan UNRWA membagikan paket makanan hanya buat 162 keluarga sipil pada Senin pagi. “Tim UNRWA tiba di pintu masuk utara Bateekhah di Yarmouk pada pukul 10.00 waktu setempat dan diperkenankan memulai pembagian di dalam Kamp Yarmouk pada pukul 12.00,” kata Gunness.

Pembagian berlanjut dengan cara yang relatif lamban sampai pukul 15.00, ketika

Kasus-kasus baru itu, yang dilaporkan dalam 48 jam terakhir, terjadi di ibukota Riyadh, kota pantai Jeddah, dan kotakota suci Mekkah dan Madinah.

Penyebaran penyakit itu merupakan masalah bagi Arab Saudi, karena akan menjadi tuan rumah jutaan jemaah asing pada bulan Juli di Mekkah dan Madinah selama Ramadan. Jutaan lebih dijadwalkan tiba pada bulan Oktober untuk melakukan ibadah haji tahunan .

Sejauh ini 115 orang di Arab Saudi yang terjangkit virus itu telah tewas, kata kementerian itu Banyak juga di antara mereka yang terjangkit adalah petugas kesehatan asing.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada hari Senin Jordania telah melaporkan kasus baru virus

Addis Ababa Pemerintah Sudan Selatan dan pihak oposisi menandatangani kesepakatan untuk memfasilitasi upaya kemanusiaan melalui pemberhentian permusuhan, di Addis Ababa, Senin.

Kesepakatan itu dicapai di bawah penengahan blok regional Lembaga Antar-Pemerintah Mengenai Pembangunan (IGAD), setelah kedua pihak melanjutkan pembicaraan pada 28 April di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa.

Nhial Deng Nhial, pemimpin delegasi pemerintah dan Jen. Taban Deng, pemimpin delegasi oposisi ke pembicaraan perdamaian tersebut, menandatangani kesepakatan dan menyampaikan komitmen bagi proses itu.

Taban Deng menyatakan kesepakatan tersebut adalah langkah ke arah tercapainya perdamaian yang langgeng.

Pembicaraan perdamaian yang dipimpin IGAD dimulai di Addis Ababa pada awal Januari tapi beberapa kali dibekukan akibat perbedaan tajam antara kedua pihak.

Pertengkaran politik terjadi di negara termuda di dunia

itu antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar, yang dipecat dari jabatan pada Juli 2013 dan belakangan dituduh berusaha melakukan kudeta.

Ketegangan meningkat pada 15 Desember 2013 menjadi konflik penuh antara pasukan setia kepada masing-masing pihak. Sebanyak 800.000 orang telah terusir dari rumah mereka dan dua kali lipat dari jumlah tersebut sangat memerlukan bantuan kemanusiaan.

Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) melaporkan pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak di beberapa bagian Sudan Selatan pada akhir pekan lalu, kata seorang juru bicara PBB di Markas PBB, New York.

“Di Negara Bagian Unity, Bentiu, Misi tersebut melaporkan pertempuran sengit antara Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan prajurit oposisi, termasuk di sekitar pangkalan PBB di sana, tempat sebanyak 23.000 warga sipil yang meninggalkan tempat tinggal mereka kini dilindungi,” kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq dalam taklimat harian di Markas PBB. (ant/bali post)

Kairo Mantan panglima militer Mesir dan calon presiden terkemuka Abdel Fattah al-Sisi, mengatakan, gerakan Ikhwanul Muslimin telah “tamat” di Mesir dan tidak akan kembali jika dia terpilih.

Tentara yang dipimpin Sisi telah menggulingan Mohamed Moursi yang didukung Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya gerakan Ikhwanul Muslimin dilarang, para pemimpinnya ditangkap dan lebih dari 1.400 orang sebagian (ant/bali post) besar pendukung Morsi tewas dalam Abdel Fattah al-Sisi bentrokan-bentrokan protes.

“Saya tidak menyelesaikannya, Anda rakyat Mesir yang menamatkannya,” kata Sisi dalam wawancara TV pertama sejak mengumumkan pencalonannya, ketika ditanya apakah Ikhwanul telah “tamat.”

Sisi mengatakan, rakyat Mesir telah menolak ideologi kelompok dan tidak akan membiarkannya untuk kembali. (ant/bali post)