Snt07102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 176 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 7 OKTOBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus PLN Berlanjut

Kejati NTB Klarifikasi Pertamina Pusat

Mataram (Suara NTB) Di tengah keluhan masyarakat soal ‘’penyakit’’ kelistrikan yang berdampak pada pemadaman bergilir, publik juga perlu ingat dengan laporan dugaan penyimpangan di PLN yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Februari 2015 silam. Sempat tak terpantau, kasus ini penanganannya ternyata berlanjut. Terakhir, tim penyelidik Kejati NTB sudah mengklarifikasi PT. Pertamina (Persero) Pusat terkait dugaan penyimpangan tersebut.

(10/6), berdasarkan informasi dari Seksi Intelijen yang mengawali pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atas kasus ini.

Klarifikasi ke Pertamina Pusat dilakukan, untuk mengetahui alur distribusi solar, bahan bakar utama yang dipakai PLN untuk mengoperasikan dua unit mesin di Kota Bima

dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian. ‘’Perusahaan ini juga yang menguji dan mengkaji kadar, jumlah solar yang dikirim ke dua mesin PLN itu,’’ sebutnya.

Perusahaan yang home base-nya di Jakarta itu diklarifikasi terkait bagaimana pengujian kadar dan jumlah solar yang dikirim untuk operasional mesin PLN di Kelurahan Ni’u, Kota Bima dan Labuan Badas, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

‘’Posisi terakhir laporan masyarakat ini, sudah sampai ke klarifikasi Pertamina di Jakarta,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB, Selasa

dan Sumbawa, sesuai isi laporan pelapor sebelumnya.

Dijelaskan, Pertamina Pusat yang berwenang mengatur kebutuhan bahan bakar solar untuk PLN, yang juga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ‘’Berapa yang didistribusikan, per minggu, per bulan berapa, itu semua tercatat,’’ bebernya.

Selain pihak Pertamina, diklarifikasi juga PT Superintending Company of Indonesia (Persero), atau Sucofindo. Sebuah BUMN yang bergerak

BERSIHKAN IKAN Salbiah sedang membersihkan ikan.

Salbiah, salah satu dari sekian istri nelayan di Ampenan yang mengeluhkan makin mahalnya harga beras.

TO K O H

Harga Beras Melejit, Dewan Desak Pemerintah Segera Realisasikan Nelayan Menjerit NTB Defisit Listrik

Bulog Belum Maksimal GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, pemerintah daerah tak bisa menghambat perdagangan beras antar kota yang dilakukan pedagang kecuali jika Badan Urusan Logistik (Bulog) mau membeli gabah petani dengan harga yang sama atau lebih tinggi.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sistem kelistrikan Pulau Lombok saat ini mengalami defisit daya sekitar 7 MW. Daya mampu yang dihasilkan mesin pembangkit sebesar 183 MW, sementara beban puncak sudah mencapai 190 MW. Akibatnya, terjadi pemadaman bergilir sampai November mendatang. Menyikapi persoalan ini, kalangan DPRD NTB meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik kapasitas 500 MW yang telah direncanakan PLN. “Kalau listrik dalam kondisi defisit, memang harus ada langkah terobosan yang cepat dari pemerintah pusat yang menangani dan mengelola, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

Bidik Tersangka Baru

H. Abdul Hadi

MASYARAKAT benar-benar tak menikmati status NTB sebagai lumbung beras. Melejitnya harga beras di pasaran menjadi momok menakutkan bagi masyarakat daerah ini. Melejitnya harga beras telah membuat masyarakat, khususnya masyarakat miskin menjerit.

Seperti diungkapkan sejumlah istri nelayan di Kampung Bugis, Ampenan, Kota Mataram. Mereka mengeluhkan naiknya harga beras yang sedemikian tinggi hingga menemubus harga Rp 11 ribu per Kg di tengah makin minimnya pendapatan nelayan.

Beras bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk raskin, kata Salbiah, hanya diterima sebanyak 3 Kg, dari 15 Kg yang diamanahkan oleh pemerintah. Dengan tiga anaknya, sangat tidak mungkin akan mencukupi kebutuhan makan keluarga. Sebab

dalam sehari, minimal ia harus memasak 1,5 Kg, untuk konsumsi di rumah dan bekal melaut suaminya.

Beras makin mempersulit kehidupan para nelayan.

Apalagi masyarakat pesisir pekerjaan lain, selain mencari ikan. Mereka tak memiliki lahan pertanian untuk digarap, sehingga mampu menghasilkan tambahan. Praktis yang diandalkan adalah hasil melaut untuk membeli beras.

“Raskin tidak mungkin menutupi kebutuhan keluarga kami. Hanya 3 kilo dapatnya sebulan. Kita tidak bisa mengurangi beras untuk konsumsi harian. Sedangkan ikannya, kita tidak beli karena sebagian hasil tangkapan dimakan,’’ ujar Salbiah.

Ditemui di tengah kesibukannya membersihkan hasil tangkapan di Kampung Bugis, Bersambung ke hal 15

Potret Pengelolaan APBD di NTB

Made Sutapa

(Suara NTB/dok)

TIGA tersangka dipastikan bukan menjadi akhir penyidikan kasus dugaan penyimpangan proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kasus ini berpeluang ada tersangka baru. Namun penyidik akan melengkapi dulu bukti berdasarkan fakta persidangan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TGH. M. Zainul Majdi

Pembangunan Pembangkit 500 MW

Masih Sama, Besar Pasak daripada Tiang Uang milik rakyat NTB lebih banyak dikeluarkan untuk membiayai aparatur pelaksana pekerjaan ketimbang pekerjaan itu sendiri. Fenomena besar pasak daripada tiang ini membuat sejumlah daerah berada dalam status miskin dari sisi anggaran.

DANA reses DPRD NTB yang naik dari Rp 7,94 miliar pada APBD Murni 2015 menjadi Rp 11,61 miliar pada APBD Perubahan 2015 hanya satu dari sekian banyak item kegiatan aparatur yang mengalami peningkatan.

Selain reses, item anggaran kunjungan kerja dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD NTB, juga mengalami

kenaikan dari Rp 4 miliar menjadi Rp 7,5 miliar di APBD Perubahan. Kenaikan sebesar 88,84 persen ini dinilai sangat tidak elok dan belum sepadan dengan kinerja yang diperlihatkan para anggota DPRD NTB. Tak hanya legislatif, pejabat eksekutif juga seolah tak ingin ketinggalan. Sebelumnya kita juga mendengar sejumlah pejabat eksekutif yang jalan-

jalan ke luar negeri dengan dana puluhan juta per orang.

Perlombaan menghabiskan uang rakyat ini membuat rakyat sebagai pemilik dana seolah berada pada posisi kesekian dalam daftar urutan prioritas belanja daerah.

Fenomena ini juga diungkap oleh FITRA dalam pengantar Booklet Analisis Makro APBD Pemerintah Daerah di NTB yang diterbitkannya.

“Sebagian besar uang negara justru terserap untuk belanja aparatur. Masyarakat hanya mendapatkan ‘remah’ saja,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah mewakili tim

penyusun Booklet tersebut, Selasa (6/10) kemarin.

Ervyn menilai, kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan. Padahal, di satu sisi, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Pengangguran, angka putus sekolah, kondisi infrastruktur yang buruk masih menjadi pemandangan umum saban tahun.

Kecilnya porsi belanja untuk kepentingan publik terjadi karena belanja APBD lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. FITRA menemukan bahwa rata-rata alokasi belanja pegawai di NTB tahun 2015 mencapai 56 persen dari total dana publik yang dikelola pemerintah daerah. Bahkan, ada lima kabu-

paten/kota mengalokasikan belanja pegawai di atas 60 persen dari total belanja daerah. Daerah seperti inilah yang sering disebut sebagai daerah gagal atau bangkrut. Sebab kue dana pembangunan yang diterima publik hanya sebagian kecil saja dari total belanja APBD. Buruknya tata kelola keuangan pemerintah daerah di NTB juga terlihat dari analisis yang dilakukan FITRA terhadap ruang fiskal kabupaten/kota di NTB. Di tahun 2015 ini, rata-rata ruang fiskal kabupaten/kota di NTB hanya sebesar 18,1 persen dari total pendapatan daerah.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

Halaman 2

Buntut Hasil Supervisi BPKP Distribusi Bertahap

Mataram (Suara NTB) Kisruh APBD Kota Mataram berlanjut. Setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan hasil supervisi kemudian dilakukan evaluasi oleh Gubernur. Hingga memasuki triwulan keempat, APBDP belum juga disahkan. Kabarnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram tidak dilibatkan membahas struktur anggaran.

Sumber Suara NTB menjelaskan, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si telah mengeluarkan dan menandatangani teguran adminsitratif kepada Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra. Dimana salah satunya poinnya tidak melibatkan atau menonaktifkan Kepala BPKAD selaku pengelola anggaran daerah untuk ikut membahas APBDP dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan penetapan APBD

2016. “Kepala BPKAD dinonaktifkan sementara waktu,” kata Sumber.

Selain kisruhnya APBD, Yance dinilai telah dua kali tidak menjalankan rekomendasi BPKP dan evaluasi gubernur.

Keterbatasan pejabat kata sumber, maka hasil supervisi dari BPKP dan selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur, pembahasan APBD Perubahan dan KUA PPAS serta APBD 2016 diserahkan kepada asisten II dan III Setda Kota Mataram. “Kita serahkan pembahasan anggaran ke asis-

ten II dan III,” imbuhnya.

Langkah ini diambil Penjabat Walikota lanjut sumber, sebagai sanksi administratif kepada pimpinan SKPD yang dinilai tidak mampu menjalankan rekomendasi yang diberikan BPKP. Surat teguran kepada BPKAD itu ditembuskan ke Inspektorat Kota Mataram. “Sudah diberikan langsung bahkan ke Inspektorat juga,” pungkasnya.

Lalu bagaimana dengan Ketua TAPD dan Bappeda selaku tim penyusunan anggaran? Sumber mengatakan,

(Suara NTB/cem)

RANDIS - Sejumlah randis roda empat yang dipajang di lapangan Sangkareang, Selasa (6/10).

Mutasi Sah-sah saja RENCANA Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat ini, dipandang sebagai langkah yang tepat apabila memang keputusan itu untuk memaksimalkan jalannya pemerintahan di Kota Mataram. Meskipun telah ada imbauan dari Kementerian PAN dan RB agar kepala daerah atau penjabat yang bersangkutan tidak melakukan mutasi paling lambat enam bulan sebelum Pilkada. ‘’Kalau dia bersifat imbauan, itu bisa dia lakukan (mutasi, red),’’ kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menjawab Suara NTB, Selasa (6/10). Keinginan Penjabat Walikota mataram melakukan mutasi pejabat, lanjutnya, kemungkinan memang banyak pejabat lingkup Pemkot Mataram yang kinerjanya belum sesuai harapan. Sebab, kalau kondisi pejabat yang misalnya diangap tidak bisa bekerja dibiarkan begitu saja, tentu dampaknya akan cukup signifikan bagi kepentingan masyarakat. ‘’Kalau memang itu (mutasi, red) untuk kepentingan masyarakat, sah-sah saja mengabaikan imbauan,’’ ujar Sudiarta. Sebab, katanya, pemerintah pusat tidak mengetahui bagaimana kondisi riil di daerah. Yang mengetahui kondisi atau kerja pejabat daerah, tentu saja kepala daerah bersangkutan. Namun demikian, dalam melakukan mutasi nantinya harus ada batasan yang jelas. ‘’Harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ imbuhnya.

Apalagi ada belasan SKPD yang kinerjanya diduga masih kurang maksimal. ‘’Itu yang perlu. Contoh saja, beberapa pejabat yang tidak menyelesaikan program. Minta anggaran sudah dikasi. Anggarannya masih, programnya tidak jalan.

Yang begitu kan perlu dievaluasi,’’ tegasnya. Anggota Fraksi Gerindra ini mempersilakan Penjabat Walikota Mataram melakukan mutasi pejabat sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gde Sudiarta tidak setuju kalau ada pihak-pihak yang mengaitkan evaluasi Penjabat Walikota Mataram dengan mangkraknya sejumlah program akibat belum selesainya pembahasan APBD perubahan. Ia menegaskan, evaluasi itu tidak ada kaitannya dengan APBDP. Justru fokus penilaian kinerja pejabat bagaimana SKPD yang bersangkutan melaksanakan program yang telah dicanangkan dalam APBD Kota Mataram 2015. ‘’Kita (eksekutif dan legislatif) akan membahas APBDP setelah APBD murni ini berjalan kan,’’ ucapnya. Ia berharap, sekembalinya anggota DPRD Kota Mataram dari kunjungan kerja di luar daerah, APBDP bisa terselesaikan. (fit)

(Suara NTB/dok)

Biaya Pemeliharaan Randis Capai Rp 4 Miliar Per Tahun Mataram (Suara NTB) Dari 1.611 Randis (kendaraan dinas) milik Pemkot Mataram, 243 diantaranya telah berusia di atas 7 tahun.

Untuk biaya pemeliharaan kendaraan ini, Pemkot Mataram mengalokasikan Rp 3 4 miliar per tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, setelah mengumpulkan randis roda 2, Senin (5/10), Pemkot Mataram kembali mengumpulkan kendaraan roda empat. Pengumpulan randis ini bekerjasama dengan Polres Mataram untuk melakukan perbaikan.

Yance menyebutkan, randis roda dua di seluruh SKPD 1.313 sedangkan roda empat 301. Sementara, 243 randis berusia di atas 7 tahun, sehingga perlu dilakukan peremajaan. “243 ran-

dis ada usianya di atas 7 tahun,” sebut Yance, Selasa (6/10).

Biaya pemeliharan 1.310 roda dua pertahunnya sekitar Rp 940 ribu. Jika ditotal untuk pemeliharaan roda dua Rp 1.231.400.00. Sementara, roda empat pertahun biaya pemeliharaan Rp 9,4 juta. Secara keseluruhan 301 kendaraan pemeliharaan mencapai Rp 2.829.400.000,Beberapa kendaraan di atas 7 tahun kecuali randis pejabat akan dilelang, tapi sebelumnya akan diappraisal. Secara teknis disampaikan, pengumpulan randis itu untuk mencocokan aset yang dipegang BPKAD. Nopol Ganda Ada keganjilan dalam apel randis di Lapangan Sangkareang, Selasa (6/10). Salah satu kendaraan merek Toyota Altis dan Toyota Rush memiliki

nomor polisi ganda DR 1179 AK. Namun Yance membantah plat kendaraan itu ganda dan terjadi kekeliruan pendataan oleh pihaknya.

Menurutnya, plat nomor kendaraan sudah disepakati kepala daerah. Dengan pengumpulan randis itu akan dilakukan pembenahan.

Ditemui terpisah, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mempertanyakan apakah kesalahan itu memang disengaja oleh BPKAD atau kekeliruan di Polres. Yang berhak mengeluarkan STNK adalah Satlantas bukan pemerintah. Sementara, beberapa randis belum dipajak diminta BPKAD diminta segera menuntaskan hal itu. “Itu kesalahan siapa.

Yang keluarkan Satlantas.

Tapi nanti coba dicek lagi,” pungkasnya. (cem)

Perbaikan Jalan Lingkungan Belum Merata Mataram (Suara NTB) – Perbaikan jalan lingkungan yang dicanangkan oleh Pemkot Mataram hingga menjelang akhir tahun ini belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Program yang anggarannya Rp 50 miliar untuk tahun 2015 ini belum menyentuh beberapa lingkungan yang tingkat kerusakannya cukup parah. Salah satunya Jalan Pandudewanata di Lingkungan Karangwanasara, Kelurahan Cilinaya, Cakranegara.

Kepala Lingkungan Karangwanasara, Sang Putu Wijaya kepada Suara NTB, Senin (5/10) mengatakan jalan di lingkungannya belum pernah diperbaiki sejak jalan tersebut dibuat. “Belum pernah ada perbaikan sejak tahun 2005. Jalannya sudah lubang sana-sini. Sudah tidak rata,” keluhnya. Memang rencananya, kata Putu, akan diper-

baiki tahun 2015 ini. Namun hingga sekarang belum ada material pembangunan di sekitar jalan lingkungannya. “Malahan, jalan Panca Usaha yang duluan, saya kira jalan lingkungan duluan,” katanya.

Penantian 110 KK yang menghuni lingkungan tersebut belum berujung. “Karena perbaikan ini bertahap, kami diminta untuk bersabar,” katanya.

Lurah Cilinaya, Cakranegara, I Ketut Paraditha kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/10), mengonfirmasi bahwa perbaikan jalan lingkungan di wilayahnya kini tengah dalam pengerjaan. “Sudah semua diukur, kira-kira dulu abis lebaran. Kalau sudah diukur kan berarti sudah mau mulai dikerjakan,” katanya. Di kelurahan Cilinaya, kata Ketut, ada 12 jalan lingkungan yang akan diperbaiki. Namun,

pengerjaannya bertahap.

“Sekarang yang sudah mulai pengerasan itu jalan Subak II. Mungkin pengerjaan dimulai dari sebelah utara jalan Panca Usaha terlebih dahulu. Baru setelah itu yang sebelah selatan, kayak jalan Banjaransari, Pandudewanata, Jayakatwang, termasuk jalan depan kantor lurah ini, jalan Abimanyu,” jelasnya.

Kata Ketut, kelurahan Cilinaya termasuk daerah pusat jasa dan ekonomi sehingga jalan-jalan lingkungannya ramai dilalui warga. “Warga sangat membutuhkan jalan ini, karena lalu lintas yang melalui jalan ini cukup ramai sebagai penghubung jalan Panca Usaha di sebelah utara dengan jalan Ismail Marzuki di sebelah sebelah selatan,” ungkapnya. Ia berharap, kegiatan masyarakat, utamanya kegiatan perekonomian lebih lancar. (why)

30.450 DPS di Mataram Diduga Ganda Mataram (Suara NTB) Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Mataram mengidentifikasi dari 301.131 daftar pemilih sementara (DPS) 30.450 diantaranya diduga ganda.

Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin menjelaskan, temuan sementara DPS 30.450 diduga ganda.

Temuan ini terlihat dari nomor induk kependudukan (NIK). “Kalau nama kan tidak masalah, tapi ini kan NIK kok bisa salah,” pungkas Srino, Selasa (6/10).

Temuan itu tersebar di enam keca-

seharusnya Bappeda memiliki peran dalam penyusunan anggaran di daerah. Tapi dia melihat Bappeda tidak terlalu masuk dalam penyusunan struktur anggaran. Sementara Sekda sebagai coordinator nantinya berkoordinasi dengan asisten II dan III, untuk pembahasan APBDP, KUA PPAS dan APBD 2016.

Ditambahkan, asisten II dan III beberapa hari lalu telah mengerjakan penyesuaian APBD Perubahan dan diserahkan ke Dewan. Sementara KUA PPAS 2016 akan diparipurnakan. Untuk penyertaan modal di PDAM Giri Menang, segera dilakukan pengkajian dan evaluasi.

Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra yang dikonfirmasi Senin (5/10) enggan berkomentar. Terlebih

dengan sudah diterimanya teguran dari Penjabat Walikota. “Kalau soal itu saya no comment,” cetusnya.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said menjelaskan, BPKAD tetap ikut membahas APBD. Hanya saja dikoordinir oleh asisten II dan III Setda Kota Mataram. Pembahasan KUA PPAS dipercepat dan langsung dibawa ke Dewan. “Oo.. Ndak.

Tetap ikut kok. Cuman sekarang dikoordinir oleh Asisten II dan III,” kilahnya.

Apakah tidak akan menimbulkan masalah kedepannya, jika Kepala BPKAD tidak terlibab dalam pembahasan?

Sekda kembali menegaskan, keterlibat BPKAD tetap ada, karena sistem keuangannya ada pada mereka. (cem)

Diduga Lakukan Pembatalan Sepihak, Pengusaha Hotel Protes Asisten III

(Suara NTB/ynt)

KELURAHAN Pagutan, Kecamatan Mataram mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disebut-sebut sebagai kartu sakti dari pemerintah pusat secara bertahap kepada warga di masing-masing lingkungan. Lurah Pagutan, Anuri menyampaikan penerima KIS di wilayahnya sebanyak 1.010 orang.

Anuri mengatakan pendistribusian sudah mulai dilaksanakan, tapi belum semua. “Caranya dipanggil per lingkungan secara bertahap. Kita panggil per lingkungan ini agar tidak berantakan,” jelasnya ditemui di Lapangan Umum Mataram, Senin (5/10).

Kelurahan Pagutan terdiri dari lima lingkungan yaitu Gulinten, Peresak Timur, Peresak Barat, Kebon Lauk, dan Karang Genteng. Lingkungan yang paling banyak warganya sebagai penerima KIS ini adalah Karang Genteng sebanyak 300 lebih.

Anuri mengatakan setelah kepala lingkungan dipanggil secara bergiliran, mereka kemudian akan menyalurkan kartu tersebut kepada warga penerima sesuai dengan data yang ada.

“Kita buatkan panggilan berdasarkan nama yang ada. Nanti kepala lingkungan yang panggil warganya satu per satu,” jelasnya. Bagi warga yang akan mengambil kartu ini harus membawa Kartu Keluarga (KK) dan kartu Jamkesmas. “Syarat pengambilan itu nanti yang akan ditukar dengan KIS,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengambilan kartu tak boleh diwakilkan oleh siapa pun dan harus diambil sendiri oleh warga yang namanya tertera pada kartu.

Anuri mengatakan sebanyak 1.010 warga penerima KIS merupakan sebagian dari warga miskin di wilayahnya. Masih banyak warganya yang ternyata belum terdaftar sebagai penerima kartu. Jumlahnya pun lebih dari seribu orang. “Masih banyak yang belum terdaftar,” cetusnya. Data yang digunakan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Jika ada warga yang protes karena belum mendapatkan kartu, Anuri mengatakan pihaknya akan menampungnya. Pihaknya pun tidak berani menjanjikan mereka akan bisa segera mendapatkan kartu tersebut.

“Kalau ada protes kita akan tampung dulu. Kita juga belum berani menjanjikan,” jelasnya.

Pekan lalu Kota Mataram menerima 31.973 KIS dari pemerintah pusat yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mataram dan diterima oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram.

Setelah itu baru kemudian didistribusikan ke kecamatan dan dilanjutkan ke 50 kelurahan di Kota Mataram. (ynt)

Kepala BPKAD Diduga Tak Dilibatkan Bahas APBD

matan di Kota Mataram. Paling banyak DPS ganda yakni di Kecamatan Sekarbela 7.749 padahal jumlah penduduknya sedikit. Kecamatan Sandubaya 6.678 pemilih. Kecamatan Cakranegara 5.103 pemilih, Selaparang 5082 pemilih, Ampenan 3.402 pemilih dan terakhir kecamatan Mataram 2.436 pemilih.

Dikatakan, pihaknya merekomendasikan ke KPU agar mencermati kembali sebelum difinalisasi daftar pemilih tetap.

Apakah ada kesalahan data atau kekeliruan menginput data. Rencananya, Panwaslu dan KPU akan melakukan perte-

muan untuk menyamakan persepsi antara data yang dipegang.

KPU diminta melakukan pencermatan kembali serta berkoordinasi di tingkat PPS dan PPK, agar memperbaiki kembali DPS sebelum pemuktahiran.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., membantah jika 30.450 pemilih di DPS ganda. Menurutnya, ada perbedaan proses audit oleh KPU dan Panwaslu. Dimana, file DPS diberikan dalam file format pdf diubah ke excel otomatis terjadi perbedaan. Namun

pada prinsipnya lanjut Bedi, pihaknya tetap melaksanakan rekomendasi Panwaslu tertanggal 1 Oktober. “Bukan ganda, tapi ada perubahan format yang kita berikan itu,” ujarnya.

Bedi enggan menjelaskan lebih jauh, karena pihaknya akan mensinkronkan data di PPS dan PPK. Seperti diketahui, total DPS enam kecamatan 301.131 pemilih. Kecamatan Ampenan 64.307 pemilih, Kecamatan Mataram 56.885, Cakranegara 47.616, Sandubaya 45.545, Selaparang 49.365 dan Sekarbela 37.413 pemilih. (cem)

Mataram (Suara NTB) Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dituding memerintahkan pembatalan booking belasan kamar Hotel Surya Lombok Mataram sebagai tempat menginap sekitar 40 kru sebuah Production House (PH) dari Jakarta, Putar Production yang akan menggarap sebuah film religi di Lombok.

Owner Hotel Surya Lombok, Titi Suwarno Selasa (6/10), menceritakan kronologi kejadian yang membuat pihaknya kecewa dengan dugaan aksi percaloan yang dilakukan oknum pejabat lingkup Pemprov NTB. Dimana pada Minggu (4/10), datang rombongan kru film dari Jakarta yang bakal menggarap proyek film tentang NTB. Rombongan kru film ini membooking 14 kamar hotel untuk 14 malam. Tepatnya dari tanggal 6 – 20 Oktober 2015.

Dari harga resmi Rp 363 ribu per kamar per malam untuk kelas superior, pihak kru film menawar tarif hotel Rp 300 ribu per malam. Tarif itupun disetujui oleh Hotel Surya Lombok. Sedianya rombongan kru film ini akan check in di hotel yang beralamat di Jalan Harimau nomor 26 Mataram ini pada Senin (6/10) berikut menyelesaikan administrasi hotel. ‘’Tapi tiba-tiba, sehari sebelum check in, tanggal 5 Oktober sore mereka membatalkan booking hotel kami, katanya atas perintah dari asisten III Setda Provinsi NTB,’’ sesalnya.

Pembatalan booking hotel ini sesaat setelah kru film menghadiri pertemuan di kantor Gubernur yang saat itu dipimpin asisten III. ‘’Kru film bilang sangat senang dengan hotel kami tapi mereka tidak bisa berbuat apaapa karena keputusan sudah diketok oleh asisten III,’’ ujarnya.

Diduga atas perintah pejabat tersebut, para kru film dipindahkan tempat menginapnya ke sebuah guest house yang berada di Monjok dengan tarif yang sama dengan tarif Hotel Surya Lombok.

Kecewa atas tindakan tersebut, Owner Hotel Surya Lombok mencoba menemui oknum pejabat itu di kantornya. Namun oknum pejabat bersangkutan menolak bertemu pihak Hotel Surya Lombok. ‘’Saya menghadap ingin membicarakan ini baikbaik. Mungkin bisa fifty-fifty. Tujuh hari di guest house itu dan tujuh hari di Surya Lombok supaya saya tidak terlalu rugi,’’ tuturnya.

Pasalnya, akibat booking yang dilakukan kru film itu, Hotel Surya Lombok terpaksa menolak permintaan booking hotel dari sejumlah tamu. ‘’Ada yang 18 kamar saya batalkan karena telah mengiyakan booking dari kru film itu. Sekarang mereka malah membatalkan booking secara sepihak,’’ katanya.

Titi menyesalkan intervensi oknum pejabat terlalu jauh terhadap tamu. ‘’Kalau semua ada calo, kan susah,’’ keluhnya. Hal ini dinilai membuat iklim usaha perhotelan menjadi kurang sehat. ‘’Bagaimana dengan hotel yang tidak punya koneksi orang dalam?

Sementara kami membuka usaha dengan jaminan uang bank yang setiap bulan harus diangsur,’’ pungkasnya. Ke depan ia berharap kejadian serupa tidak lagi menimpa hotel-hotel lainnya.

Perwakilan Putar Production, Tafa’ul Jahidin dari Unit Manager Film membela Asisten III. Tafa’ul menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk membuat film religi di Lombok. Film ini nantinya bernuansa religi dalam menyambut MTQ tingkat nasional tahun 2016. Dari kerjasama ini, Pemprov

NTB memfasilitasi akomodasi, transportasi, hotel bagi para kru.

Tafa’ul menambahkan, untuk tempat akomodasi itu, Pemprov mencari dukungan dari sejumlah relasi termasuk Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Karena, banyaknya tamu yang berkunjung ke NTB saat ini, maka hotel yang bisa menampung sekitar 40 kru agak terbatas alias fasilitas kamar hotel tak mencukupi, karena ada hotel yang tersisa sekitar 4 kamar, 2 kamar.

Sementara kru sudah mulai datang dari Jakarta. Sehingga, Tafa’ul mengatakan dirinya mencari hotel yang kemungkinan bisa untuk menampung sekitar 40 kru atau sekitar 14 kamar. Akhirnya dilakukan pengecekan ke sejumlah hotel seperti Hotel Griya Putri, Griya Asri, M Hotel dan Hotel Surya Lombok dan lainnya.

“Saya memberikan masukan kepada Pemprov bahwa Hotel Surya Lombok memang menyediakan tempat, saya reservasi dulu. Karena Surya agak kosong untuk 12 hari selama kita syuting dari tanggal 7-18 Oktober,”ujar Tafa’ul kepada Suara NTB, Selasa (7/10) sore kemarin.

Ia menceritakan, pada saat itu dirinya hanya meminta kepada resepsionis Hotel Surya Lombok hanya untuk reservasi dulu, belum melakukan booking. Hal itu dilakukan sambil menunggu keputusan akhir dari Pemprov NTB. Pasalnya, biaya untuk akomodasi tersebut berasal dari Pemprov NTB. “Cuma saya mensugestikan saja bahwa disinilah tempatnya.

Namun hanya reservasi, namanya reservasi boleh jadi boleh tidak.

Karena tidak ada DP (uang muka yang diserahkan pada waktu itu), belum booking,” terangnya.

Tafa’ul mengungkapkan, ketika dirinya melakukan reservasi di hadapan resepsionis, dirinya mengatakan bahwa hanya melakukan reservasi saja.

Sementara keputusan apakah menginap di Hotel Surya Lombok atau tidak masih menunggu keputusan Pemprov NTB. “Jadi, tidak ada hubungannya masalah ini dengan pak Asisten III. Beliau hanya memberikan masukan, karena keputusan itu keputusan Pemprov. Pak Asisten juga meminta masukan juga dari pak Wagub dan segala macam.

Keputusannya bersama, bukan dari pak Asisten III. Makanya saya bilang kepada manajamen hotelnya, menunggu rapat nanti hari Senin. Apapaun keputusannya, baru nanti dari pihak Pemprov akan mendealkan jadi apakah tidak,”terangnya.

Tafa’ul mengatakan kemungkinan besar, batalnya kru menginap di Hotel Surya Lombok karena persoalan biaya yang agak terlalu tinggi jika dibandingkan hotel lainnya. Ia kembali menegaskan, bahwa tidak ada perintah dari Asisten III untuk membatalkan hal tersebut.

Tafa’ul menambahkan dirinya sudah mengkonfirmasi kepada pihak hotel untuk memperlonggar reservasi yang dilakukan. Artinya, pihaknya tak mempersilakan manajemen hotel untuk membuka kran bagi tamu lainya untuk menginap. Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM yang dikonfirmasi Suara NTB melalui ponsel menegaskan tidak ada peran Pemprov NTB untuk masuk dalam persoalan tersebut. ‘’Sebab itu total masalah saya dan kesalahpahaman pihak hotel. Itu murni kesalahpahaman saya dengan pihak Surya Lombok,’’ terangnya. (nas/fit)

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Akan Serap 12.000 Pekerja Mediasi Sengketa Investasi MENINGKATNYA jumlah investasi yang masuk ke NTB, menyisakan persoalan. Tercatat sebanyak 20 sengketa investasi yang sudah di-list, keseluruhan kasus tersebut menjadi PR bagi Satgas, termasuk di antaranya soal investasi bodong. Pemprov NTB awal tahun ini membentuk Satgas Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal. Struktur Satgas terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, dinas terkait, termasuk di antaranya instansi vertikal.

Satgas inilah yang selanjutnya akan memediasi sengketa investasi dimaksud, sekaligus menertibkan seluruh investasi yang terindikasi permainan broker. Menurut Kabid Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal BKPM-PT Provinsi NTB, Didik Suwardi, SH, M. Si. Salah satu kasus yang dimediasi saat ini, sengketa intern di PT. Duta Gusung Tamisa yang bergerak di sektor pariwisata di Gili Air, Lombok Utara.

Sengketa tersebut mempersoalkan pembagian besaran saham antara investor dari Italia dan investor lokal.

Persoalannya oleh PN Mataram telah memenangkan investor lokal. Namun kasus ini berlanjut di PTUN lantaran keberatan pihak investor Italia dimaksud keberatan dengan putusan pengadilan tersebut.

“Kami, Satgas ini berupaya memediasi kasus-kasus seperti ini agar tak berlanjut di meja hijau,” terang Didik pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (6/10). Satgas ini akan bergerak lebih selektif untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh investasi yang masuk. Penanaman Modal Asing (PMA) sedikit menjadi perhatian, dengan menggandeng pihak Imigrasi sebagai salah satu anggota Satgas, pengecekan dilakukan lebih detail, terutama menyangkut visa asing.

“Sebab tidak jarang ditemukan visanya kunjungan, tetapi justru pemegang visanya di sini bekerja. Ini yang diperketat pengawasannya. Karena bisa memicu persengketaan investasi di belakang hari,” demikian Didik. Beberapa kasus lain yang menjadi keprihatian di antaranya PT. ESL di Lombok Timur, PT. Agro Karya Persada dan beberapa investasi yang membutuhkan perhatian serius untuk dituntaskan.

Satgas yang baru seumur jagung ini lanjutnya, akan terus memonitor perkembangan seluruh investasi yang sudah ada. Tanpa terkecuali Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Satgas ini pun siap menerima laporan dari pihak manapun. Termasuk yang menyangkut kemungkinan investasi bodong yang tak jarang masuk di NTB. (bul)

Didik Suwardi (Suara NTB/bul)

NTB Pantau Perkembangan Investasi Pabrik Gula Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi NTB memantau terus perkembangan pembangunan fisik pabrik gula. Investasi senilai Rp 1,6 triliun di Dompu itu besar harapan terealisasi dalam waktu tak lama lagi.

Kabid Pengawasan dan Pengendalian Penananam Modal BKPM-PT Provinsi NTB, Didik Suwardi, SH, M. Si menegaskan terus mengawal agar investasi besar tersebut benar-benar terealisasi seratus persen. Dari koordinasi yang dilakukan dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), progresnya penanaman kebun tebu kurang lebih sudah mencapai 2.500 hektar, fisik bangunan pabrik sudah mencapai 55 persen. Rencananya pada November mendatang

sudah dapat dilaksanakan start trial, sementara giling perdana hampir dipastikan dapat dilaksanakan mulai Maret 2016.

Secara keseluruhan, kesiapan pabrik dan bahan baku sudah mencapai 80 persen.

“Ada laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, dan kami pantau terus dari laporan itu. Kami juga turun rutin melakukan pengecekan di lapangan terhadap kesiapan investasinya,” terang Didik dihubungi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (6/10).

Bahkan, selama beroperasi mendatang, BKPM sesuai peraturan pemerintah tetap melakukan pengawasan, perusahaan tersebut harus menyampaikan laporannya setiap satu semester. Pemerintah daerah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan kepada investor. “Selama kegiatan investasi itu ada, selama itu juga kita tetap memantau dan mengawasinya,” demikian penegasannya.

PT. SMS Diproyeksikan kebu-

tuhan tenaga kerjanya mencapai 12.000 pekerja. Untuk tahap awal beroperasinya PT. SMS, kebutuhan tenaga kerjanya sebanyak 3.000 hingga 5.000 pekerja. Dari mana proyeksi kebutuhan tenaga kerja sebesar itu?

April 2016 mendatang, perusahaan ini akan benar-benar memaksimalkan operasionalnya untuk mencapai produksi gula dengan kapasitas produksi tertinggi. Jika operasionalnya maksimal, dalam sehari penggilingan tebu sebanyak 5.000 ton, dengan luas tanam antara 9.000 hingga 10.000 hektar.

Digambarkan, perusahaan tersebut akan meningkatkan kapasitas pabriknya. Menjadi 1.000 ton penggilingan per

hari. Tentunya, akan dilakukan penambahan mesin pabrik dan perluasan kawasan tanam tebu hingga 30.000 hektar.

Dengan perluasan hingga 30.000 hektar yang di dalamnya di-support juga dukungan untuk pengembangan kawasan, selain HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan. Perkiraan pekerjanya akan mencapai 12.000 pekerja.

“Kita sangat mendukung investasi ini terealisasi, setidaknya PT. SMS menjadi bagian dari salah satu perusahaan besar yang beroperasi di NTB. Jika benar-benar beroperasi sesuai jadwalnya, setidaknya pengangguran bisa diatasi,” ungkapnya. (bul)

(Suara NTB/ynt)

KAYU BAKAR – Beberapa warga Desa Sembalun dan desa-desa lain di lereng Rinjani, Lombok Timur, hingga kini masih tidak sedikit menggantungkan kehidupan ekonomi keluarganya dengan menebang pepohonan di sekitar lereng Gunung Rinjani itu. Tampak beberapa warga sedang membawa kayu kebun untuk dijual dan digunakan sehari-hari.

Bulog Pastikan Beli Beras Sesuai Koridor Mataram (Suara NTB) Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono tak ingin mengkonfrontir pernyataan dari pihak manapun terkait rendahnya serapan hingga saat ini. Ditegaskan bahwa Bulog tetap sesuai koridor, membeli beras dan gabah sesuai ketentuan yang telah disyaratkan oleh pemerintah pusat.

Bahkan menyangkut banyaknya beras NTB yang ke luar

25

daerah dan ditengarai ada indikasi permainan mafia beras oleh Danrem 162/WB, Kol. Lalu Rudy Irham Srigede, Sugit mengatakan tak ingin berpolemik dengan dugaan tersebut. Tetapi secara nasional serapan Bulog mengalami penyusutan.

Data yang disampaikannya, target 2 juta ton serapan beras nasional, hingga hari kemarin tercapai sebesar 58,29 ton. Sementara di NTB yang diembankan amanah untuk menyerap 100.000 ton, sampai kemarin terealisasi sebanyak 41,65 persen.

“Bukan di kita saja,

target secara nasional juga berkurang. Sekali lagi saya tidak ingin berpolemik di media, tapi kita berbicara fakta saja,” ujarnya.

Bulog NTB tetap melakukan serapan dan mengerahkan mitra serta satgasnya. Tetapi kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan harga pembelian tidak dipungkirinya mempengaruhi serapan dari petani.

Dijelaskan mengapa pemerintah mengambil sikap menurunkan harga pembelian menjadi Rp 8.250/Kg? semata-mata tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Jika Bulog bertahan membeli dengan harga tinggi sebelumnya, maka dikhawatirkan harga beras di pasaran akan semakin tinggi dan tentunya akan memberatkan bagi masyarakat sendiri.

Harga pembelian Bulog masing-masing regional sudah ditentukan. Misalnya untuk regional

I, Wilayah Jawa, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan ketentuan harga pembeliannya disesuaikan dengan harga pembelian yang disampaikan di awal.

Perum Bulog NTB misalnya, tidak mungkin akan membeli di luar rel yang sudah ada. Sesuai dengan standar harga dan standar kualitas, untuk beras premium, broken 15 persen dan menir 1 persen, sementara beras PSO, ketentuannya broken 20 menir 3.

“Karena harga tidak masuk, maka serapan Bulog seperti ini

adanya. Bukan Bulog tidak kreatif, kalau Bulognya mau kreatif, itu berarti Bulog menerima barang jelek kemudian melakukan pengolahan, itu namanya menyalahi aturan. Aturan itu kan sudah jelas, kita harus bagaimana lagi,” ujar Sugit dihubungi di Mataram, Selasa (6/10).

Dipertegasnya, selama beras dan gabah petani sudah sesuai kualitas dan harganya, berapapun jumlahnya Sugit pastikan Bulog tetap akan membelinya. (bul)

Mataram Berikhtiar Raih WTP Mataram (Suara NTB) – Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dalam penyusunan laporan keuangan daerah menjadi perhatian Pemkot Mataram demi berburu opini WTP dari BPK dua tahun ini. Tapi pemkot terus berikhtiar agar laporan keuangan daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan SDM tersebut.

Demikian disampaikan Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra kepada Suara NTB, Selasa (6/10). “Kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak untuk meningkatkan kualitas SDM. Dengan BPKP, juga termasuk dengan pihak ketiga untuk melatih,” ungkapnya.

Beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Pemkot kini sudah mulai dilaksanakan. “Ada beberapa seperti, kendaraan harus diinventarisasi lebih cermat lagi.

Juga ada beberapa aset daerah yang nilainya masih Rp 1 kita akan lakukan appraisal,” katanya.

“Sudah hampir sebulan BPK stand-by di sini. Dengan supervisi dari BPK, segera kita tahu persoalan dan kekurangan kita apa, jadi bisa cepat kita tindaklanjuti,” ujarnya. Yance bersyukur Kota Mataram mejadi salah satu daerah yang dipilih untuk disupervisi oleh BPK, selain Lombok Tengah.

Ia optimis bahwa Pemkot Mataram bisa meraih opini WTP tahun ini. “Bu Wali sudah meminta saya untuk kerja keras tentang laporan keuangan, dengan harapan dua tahun ini bisa mendapatkan WTP,” demikian Yance. (why)

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Klaim Lahan di Jurang Koak

Bupati Lotim Siap Berikan Pengakuan Hak Adat

Selong (Suara NTB) Konflik klaim lahan oleh masyarakat pejuang adat Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) belum berakhir. Beberapa waktu lalu, pejuang adat kabarnya melayangkan surat ke Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Menanggapi surat tersebut, bupati mengaku siap memberikan pengakuan hak adat, jika pejuang adat memiliki bukti yang lengkap.

Bupati mengaku sudah memberikan disposisi dan meminta bukti berupa fotofoto dan bukti kuat lainnya.

Antara lain disebut pejuang adat, ada makam leluhur.

“Bawa bukti-bukti foto makam leluhur itu, saya akan buatkan Surat Keputusan mengakui hak adat,” terang bupati awal pekan ini.

Dasar hukum yang digunakan, ujarnya, ada konstitusi negara yang menyebut Kepala daerah memiliki kewenangan melakukan otonomi seluasluasnya. “Itu ada undang-undangnya,” terang bupati.

Menurutnya, Menteri Kehutanan tidak tahu soal daerah Lotim. Menteri hanya membuat SK doang. Sikap TNGR

sebagai kepanjangan tangan Kementerian Kehutanan yang bersikeras mengklaim kawasan tersebut masuk kawasan TNGR dianggap bupati masalah.

“Kalau masyarakat lebih kuat dan punya bukti, bupati siap mendukung. Kalau TNGR kan hanya memiliki SK. Belum tentu orang ke-

menterian itu sudah masuk ke hutan. Dia kan hanya pegang gambar, masyarakatlah yang memiliki tanah,” demikian tegas Bupati.

Kepala Wilayah Kerja II TNGR, H. Ramsjah saat dikonfirmasi menyalahkan langkah Bupati Lotim.

Menurutnya, jika benar-benar dilakukan, maka bupati dianggap telah melanggar hukum dan bisa diseret ke ranah pidana.

Diakui, bupati selaku kepala daerah memiliki kuasa melakukan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai amanah konstitusi negara.

Akan tetapi, katanya, bupati tidak memiliki kewenangan

terhadap kawasan hutan TNGR. Di mana, urusan kehutanan sudah menjadi tanggungjawab provinsi sebagaimana telah tertuang jelas dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerntah daerah. Bupati hanya diberikan kewenangan di atas kawasan tanaman hutan rakyat (tahura).

Meski UU 23/2014 itu belum ada peraturan pemerintahnya, namun regulasi tersebut dinyatakan Ramsjah bisa menjadi alasan kuat untuk melawan Bupati Lotim.

“Dalam penerapan laporan bisa ke arah proses hukum dengan menyebut melanggar UU dengan berdasarkan pasal blabla,” tegasnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

MASIH SENGKETA - Salah satu lokasi yang di Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba yang dipersengketakan antara TNGR dengan warga. Diperlukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini.

Menyatu dengan Rakyat DANDIM 1615 Lombok Timur (Lotim), Letkol Inf. Musthofa menyatakan pihaknya sudah siap menggelar kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 95 yang dipusatkan di Desa Lenek Kecamatan Aikmel.

Momentum TMMD itu sebagai ajang untuk menyatukan TNI dengan rakyat. “Kita ingin menyatu dengan rakyat,” terang lulusan Akabri Angkatan 1996 ini, Selasa (6/10).

Keinginan menyatu den(Suara NTB/rus) gan rakyat dinyatakan bukan Musthofa berarti karena selama ini ada penghalang antara TNI dengan rakyat.

Selama ini, ada perang opini menyebut, siapa yang bisa rebut hati rakyat dia yang menjadi pemenang. Pasukan loreng tidak ingin hanya dikenal, karena garangnya, akan tetapi benar-benar bisa menyatu dengan hati rakyat.

Dijelaskan, dalam sistem pertahanan negara Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem ini hanya dianut bangsa Indonesia. Ketika ada ancaman militer masuk, komponen utama yang berada pada garda terdepan pertahanan adalah TNI. Di samping itu, ada komponen lain. Termasuk di dalamnya adalah rakyat. Saat ancaman datang, maka komponen ain juga bisa dimobilisasi untuk bergerak melakukan upaya pertahanan. Ditambahkan, ajang TMMD juga dimaksudkan untuk membuka daerah-daerah terisolir. Dengan 120 personel pada kegiatan TMMD yang akan dimulai pelaksanaannya, Kamis besok, sejumlah sarana dan prasarana siap akan dibangun. TNI sudah bersinergi dengan instansi pemerintah terkait. (rus)

Rumah Tradisional Terancam

Perumahan Beton Harus di Luar ’’Kampu’’ Tanjung (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Mariadi, S.Ag., menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) seharusnya mengakomodir tata ruang pembangunan di tingkat warga, khususnya di lingkungan masyarakat adat. Dengan konsep pembangunan masyarakat saat ini, ciri khas rumah adat di Bayan terancam akan punah.

“Ciri khas rumah adat di lingkungan Kampu harus dijaga, kalau ada pembangunan perumahan baru, sebaiknya dilakukan di luar Kampu,” kata Mariadi, Selasa (6/10).

Desa Adat Segenter, Kecamatan Bayan, dicontohkan Mariadi, pelan namun pasti mulai diintervensi oleh masyarakat. Sudah banyak terlihat di lingkungan Kampu Desa Adat Segenter, berdiri rumah bagus dengan konstruksi beton. Jika tidak diantisipasi, khawatirnya, lama kelamaan ciri khas kampung tradisional akan hilang.

“Tugas pemerintah ke depan, adalah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan untuk masyarakat adat antara satu sampai dua hektar. Itu sebagai bentuk perhatian untuk ikut melestarikan kampung tradisional,” sambungnya.

Mariadi menyebut, keberadaan kampung tradisional di berbagai desa di Bayan merupakan entitas dan identitas masyarakat.

Dalam perkembangannya, kampung tradisional itu banyak mendapat atensi pengunjung pariwisata baik domestik maupun mancanegara. Tingginya tingkat kunjungan pariwisata, berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat adat.

Sebelumnya, angka kunjungan wisatawan ke Lombok Utara yang tercatat di Dinas Pariwisata KLU sampai September 2015 tercatat sebesar, 715.400 orang lebih. Rinciannya, pengunjung melalui jalur darat sebanyak 349. 818 orang dan melalui jalur direct fast boat Bali - Lombok sebanyak 365. 582 orang.

Sejauh ini, dominan wisatawan mengarah ke objek wisata tiga gili, Taman Nasional Gunung Rinjani. Diharapkan dari pengunjung ke objek wisata TNGR, di antaranya masih bisa menikmati Kampung Tradisional masyarakat Bayan.

Sementara pihak Dinas Dikbudpora KLU sebelumnya mengklaim, objek wisata kampung adat sudah dibantu perehaban oleh Pemerintah pusat. Seperti Kampung Adat Desa Karang Bajo, Bayan, rehab menyasar sejumlah fasilitas kampu yang ada. Dengan adanya komitmen Pemda untuk menyiapkan lahan bagi masyarakat adat yang ingin membangun perumahan, maka kelestarian rumah adat akan dapat berjalan dalam jangka panjang. (ari)

(Suara NTB/dok)

RUMAH ADAT – Rumah adat, termasuk lumbung di KLU harus terus dilestarikan. Pemerintah harus memiliki komitmen menyiapkan lahan bagi masyarakat adat yang ingin membangun perumahan berciri khas tradisional.

(Suara NTB/dok)

PANEN - Lotim merupakan salah satu andalan pemasok gabah atau beras di NTB. Namun, target 15.800 ton terancam gagal, karena Bulog kalah saing dalam memberi beras dari petani. Tampak petani di Lotim sedang panen padi beberapa waktu lalu.

Bulog Dinilai Kalah Saing

Target Pengadaan Beras Terancam Gagal Selong (Suara NTB) Target pengadaan beras di Lombok Timur (Lotim sebanyak 15.800 ton dari total 100 ribu ton target NTB terancam gagal. Sejauh ini, pengadaan beras yang tercapai hanya 5.600 ton. Target tersebut terancam gagal dikarenakan Badan Urusan Logistik (Bulog) kalah saing dalam harga pembelian beras dari petani.

“Sebenarnya banyak beras di masyarakat itu, tapi yang masuk ke Bulog ini susah” ucap Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol Inf. Musthofa.

Menjawab wartawan di Masbagik, Selasa (6/10), Dandim Lotim yang bertugas turut mengawal proses pengadaan beras ini mengatakan, upaya untuk mengejar target itu sudah berbagai macam cara dilakukan.

Harga yang diberlakukan Bulog dinilai masih rendah.

Bulog hanya mampu membeli dengan harga Rp 8.600/kg. Sementara harga pasar sekarang Rp 9-10 ribu. Jika dihitung secara ekonomis, petani jauh akan lebih memilih menjual ke pengusaha.

Diakui, langkah TNI AD ini

pernah meakukan pembatasan terhadap aktivitas sejumlah pengusaha beras membawa keluar berasnya ke luar NTB. Langkah itu diakui kurang tepat. Aparat TNI hanya mengamankan kesepakatan bersama jajaran Bulog selaku pihak yang siaga membeli beras petani.

Seperti dilakukan Dandim 1615 Lotim beberapa waktu lalu yang mencegat beras asal Bima yang akan dibawa ke Jember. Aparat TNI ini katanya hanya mengamankan.

Setelah itu langsung dikembalikan ke pemiliknya.

Soal adanya indikasi permainan mafia beras dalam proses pengadaan beras seperti telah diungkap Danrem sebelumnya, Dandim mengaku tidak berani menilai hal itu terjadi juga di wilayah Lotim.

“Saya tidak berani katakan demikian,” katanya.

Jelasnya, tidak tercapainya cadangan beras karena kriteria Bulog terlalu tinggi dan tidak bisa diikuti petani. Antara lain, aturan menyebutkan beras harus memiliki kadar air baik, tingkat kerusakan rendah. Hal ini dibuktikan TNI setelah beberapa kali beras coba diantar-

kan langsung ke Bulog. Namun selalu mentah karena alasan tidak sesuai kriteria.

Fakta tidak tercapainya target itu tidak ditampik Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Saefuddin.

Alasannya, produksi gabah petani banyak namun yang ditawarkan sesuai standar kualitas. Tidak jarang, beras-beras dari mitra Bulog ini ditolak dan diminta perbaiki terlebih dulu.

“Barang yang masuk sebenarnya banyak, tapi kualitas tidak memenuhi,” ucapnya.

Untuk pengadaan beras program khusus untuk ketahanan pangan ini, pemerintah mensyaratkan jenisnya bukan kelas beras miskin (raskin).

Melainkan beras jenis premium yang dihargakan Rp 8.600/ kg. Sedangkan biasanya Bulog melakukan pengadaan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 7.300/kg.

Kemungkinan besar tidak tercapai juga karena September lalu saja sudah terlihat tidak ada aktivitas panen di kalangan petani. “Petani sekarang sudah tidak punya,” nilainya. Diindikasikan, beras sebagian besar sudah dibeli oleh pengusaha. (rus)

Proses Investasi di KLU

Sebagian Investor Dahulukan Izin Teknis Tanjung (Suara NTB) Persepsi kepengurusan izin investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai masih belum “matching”.

Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal, Bappeda Lombok Utara, M. Zaldi Rahardian, Selasa (6/10), sebagian besar investor mendahulukan izin teknis dari pada izin prinsip.

“Investor baik itu perseorangan maupun perusahaan grup hampir tidak ada yang mengurus izin prinsip penanaman modalnya sebagai prasyarat untuk mengurus izin teknisnya di KPPT. Kalau bicara aturan, investor banyak yang salah masuk kamar duluan. Harusnya mereka mengurus izin penanaman modal dulu baru mengurus izin teknis ke SKPD terkait,” kata Zaldi.

Dikatakannya, proses

kepengurusan izin dengan pola yang telah dilakukan selama ini cenderung terbalik, di mana pengusaha lebih fokus mengurus izin teknis di SKPD terkait. Padahal kata dia, pertamakali calon investor haruslah menyelesaikan izin prinsip penanaman modal.

Dampak dari mekanisme itu, Bappeda belum mengetahui persis berapa jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KLU. Pasalnya, data investasi itu juga mempengaruhi sektor riil yang menyerap tenaga kerja, baik lokal maupun tenaga asing, hingga jumlah penggunaan produkproduk lokal dan impor luar negeri. “Sepanjang tahun 2015 ini, baru 3 perusahaan yang mengurus izin prinsip penanaman modal,” imbuhnya.

Ketiga investasi itu masing-masing, investasi Condot-

el Amarsvati Dusun Nipah, Kecamatan Pemenang, investasi SPBU Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, dan investasi perusahaan PT. Mar Lombok “Selebihnya kami tidak mengetahui berapa jumlah investor yang menanamkan modalnya di KLU ini karena tidak ada koordinasi dengan KPPT,” pungkas Zaldi.

Ia berharap, persoalan administratif investasi ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut. Mengingat Bappeda dan KPPT serta Tim Perizinan Pemda KLU memiliki semangat yang sama untuk membangun daerah. Ia juga tidak menyangkal, semangat investasi itu telah diwujudkan oleh Tim Perizinan dengan bersama-sama turun ke lapangan mensurvei calon lokasi pembangunan. (ari)

Diprotes, Penerapan Kenaikan Tarif Retribusi MBLB Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) turut mengawal penerapan Peraturan Bupati (Perbup) terkait retribusi angkutan hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Selasa (6/10), sejumlah sopir angkutan melayangkan protes terhadap aturan baru yang mulai berlaku beberapa hari terakhir ini.

Aktivitas penarikan retribusi terhadap hasil kekayaan alam Lotim di kawasan Jenggik, Kecamatan Terara ini terlihat ramai. Kondisi itu membuat aparat Polres langsung ikut turun mengambil langkah pengamanan. Terlihat pada saat proses penarikan kemarin, arus lalu lintas jalan negara di kawasan Jenggik Kecamatan Terara ini terlihat macet total.

Keterlibatan aparat Polres itu disambut baik Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Lotim, Salmun Rahman. “Kabag Ops Polres Lotim, Kompol Hutagalung terjun langsung,” ucapnya.

Perbup Nomor 18 tahun 2015 merubah nominal retribusi yang ditarik Satpol PP dari para sopir. Adanya penyesuaian itu, kata Salmun, karena tuntutan penyelesaian dengan nilai pasar. Adapun protes dari sejumlah sopir, ujarnya, karena merasa terlalu mahal.

Perbup lama, Nomor 6 tahun 2011 yang diberlakukan sejak tanggal 8 Agustus 2011 diakui nilainya terlalu rendah. Aturan baru yang diterapkan Lotim sejak 31 Agustus antara lain menaikkan retribusi dari tambang pasir urug yang sebelumnya Rp 1.300 per meter persegi menjadi Rp 9.000 per meter persegi.

Pasir pasang dari Rp 2.000 per meter persegi menjadi Rp 12.000 per meter persegi.

Kapolsek Terara, AKP Komang Samia menambahkan, adanya protes dari sejumlah sopir itu dinilai biasa.

Protes tersebut diyakini tidak sampai menimbulkan keributan.

Keterlibatan aparat kepolisian katanya hanya ikut membantu Satpol PP mengamankan jalannya proses penarikan retribusi hasil penambangan MBLB atau dulu disebut Galian C. “Kita ikut turun juga membantu agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas,” demikian ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

MACET - Suasana Penarikan Retribusi MBLB di kawasan Jenggik Kecamatan Terara, Selasa (6/10). Hal ini disebabkan adanya protes dari sopir truk terhadap kenaikan MBLB yang dinilai memberatkan.

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Pameran Batu Akik Loteng Datangkan Juri Internasional LEVEL Pameran Batu Akik Nusantara dan Seni Rupa yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sebagai salah satu rangkaian perayaan HUT Loteng yang ke 70 tahun ini, dipastikan bakal lebih mentereng. Dengan akan hadirnya dua pakar dan ahli batu akik dengan sertifikasi internasional asal Prancis dan Italia.

Keduanya bakal didaulat bersama satu pakar batu akik nasional sebagai juri dalam kontes batu akik dalam pameran tersebut, tanggal 10 hingga 15 Oktober mendatang.

Kepada wartawan, Ketua Panitia Perayaan HUT Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, Selasa (6/10), mengungkapkan rencana kehadiran dua pakar

batu akik internasional tersebut atas undangan panitia penyelenggara.

Harapannya, gaung pameran batu akik itu nantinya bisa go international, sehingga keberadaan batu akik nusantara, khususnya Lombok bisa dikenal di dunia internasional. “Kita punya harapan, pameran batu akik ini nantinya bisa menjadi pintu masuk bagi batu akik nusantara khususnya Lombok untuk bisa merambah pasar internasional,” ujarnya.

Untuk bisa masuk pasar internasional, tentunya batu akik Lombok harus diperkenalkan dan dikenal secara internasional pula. Sehingga melalui dua pakar batu akik internasional itulah nantinya batu

akik Lombok diperkenalkan di dunia internasional.

Apalagi pakar batu akik yang bakal hadir bukan orang sembarang. Selain memiliki kualifikasi sebagai pakar batu akik, sekaligus sebagai pelaku dan perajin batu akik bertaraf internasional yang sudah lama malang melintang di dunia batu mulia, sehingga kompetensinya pasti diakui pasar internasional.

Selain kontes batu akik, selama pameran juga akan digelar pemilihan Miss Akik yang bisa diikuti oleh masyarakat NTB. “Jadi selama pameran batu akik nusantara tersebut, ada beberapa kegiatan yang digelar. Mulai dari kontes batu akik, lelang batu akik sampai pemilihan

Miss Akik,” terang Amin.

Disinggung jumlah peserta pameran batu akik nusantarat, Amin menjelaskan, sejauh ini sudah ada 18 provinsi yang menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dari 33 provinsi yang diundang. Hanya saja, beberapa peserta dari daerah-daerah tertentu seperti dari Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi termasuk dari Papua, kemungkinan tidak akan membawa batu akik dalam jumlah besar, karena terkendala persoalan tranportasi udara. Sementara rata-rata peserta dari luar

daerah menggunakan transportasi udara.

Terkait target transaksi selama pameran, mantan Kepala Bappeda Loteng ini, mengaku belum bisa memastikan, namun bisa mencapai miliaran rupiah. Mengingat batu akik-batu akik yang akan dipamerkan dan dilelang, bersertifikat yang tentunya punya nilai dan harga jual tinggi.

Itu belum termasuk transaksi untuk batu akik-batu akik level lokal. “Untuk transaksi selama pameran, kita prediksikan bisa mencapai miliar rupiah,” klaimnya. (kir/*)

TUNJUKKAN - Asisten I Setda Loteng H.L. Moh. Amin menunjukkan salah satu koleksi batu akik yang akan dipamerkan dalam pameran batu akik di Loteng dalam waktu dekat ini.

(Suara NTB/kir)

Klaim Sesuai Mekanisme Pegawai Loteng Kelebihan JUMLAH Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dengan masuknya pegawai baru dari honorer K2 yang diangkat sebagai PNS sebelumnya, kini sudah menyentuh angka 12 ribu orang. ‘’Itu artinya, jika melihat rasio dengan jumlah penduduknya maka jumlah pegawai Loteng kini sudah overload,’’ ungkap Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos,MSi, kepada Suara NTB, Selasa (6/10).

(Suara NTB/dok) Menurutnya, rasio ideal H. Nursiah adalah satu pegawai berbanding seribu penduduk. Sementara kondisi sekarang sudah di atas itu. Dengan kata lain, Loteng sudah kelebihan pegawai.

Kondisi ini bagi daerah jelas memberi dampak luas. Misalnya terkait beban anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang membutuhkan dukungan dana besar. Akibatnya, anggaran daerah yang semestinya bisa digunakan untuk belanja langsung, untuk kebutuhan program bagi masyarakat luas banyak tersedot.

Tak salah sampai saat ini, Pemkab Loteng masih belum bisa memenuhi secara optimal porsi anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di mana porsi anggaran untuk belanja tidak langsung, salah satunya belanja pegawai masih mendominasi APBD Loteng. Sedangkan anggaran belanja langsung, belum cukup signifikan.

Untuk itu ke depan, Pemkab Loteng terus berusaha melakukan efisiensi anggaran, khususnya anggaran belanja tidak langsung yang sekiranya bisa diefisiensikan.

“Kalau untuk anggaran gaji dan tunjang pegawai jelas tidak bisa diutak-atik. Solusinya pada pos anggaran belanja tidak langsung lainnya, sehingga anggarannya bisa dialihakan untuk menambah pos belanja langsung.

Cara lainnya, pemasukan daerah terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dipacu. Agar bisa memberikan kontribusi besar dalam mendongkrak APBD Loteng setiap tahunnya. Termasuk dengan melakukan berbagai terobosan program, untuk bisa memancing anggaran provinsi maupun pusat masuk ke daerah, sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang bisa ditangani.

Kendati kebanjiran pegawai, Loteng juga masih kekurangan banyak pegawai, terutama untuk beberapa tenaga teknis tertentu, seperti tenaga kesehatan, seperti bidan, dokter maupun dokter spesialis. Termasuk beberapa tenaga ahli dengan kemampuan dan keahliaan yang spesifik.

Itu artinya, jika ada alokasi penerimaan pegawai baru Pemkab Loteng bakal lebih selektif dan ketat menentukan formasi dengan mengkhususkan pada formasi pegawai baru untuk posisi-posisi yang masih kurang tersebut. “Seperti tenaga guru, sekarang sudah mulai bisa teratasi dengan masuknya pegawai dari tenaga honorer K2 kemarin. Tapi nyatanya masih ada posisi tenaga guru yang masih dibutuhkan. Semisal guru seni dan guru olahraga,” ujarnya. (kir)

Tolak Izin Pengerukan Pasir

Pimpinan Dewan Siap Pasang Badan Giri Menang (Suara NTB) Plt. Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan tetap akan menolak izin investor yang mengajukan permohonan untuk mengeruk pasir di daerah Lobar. Penolakan itu bisa dilakukan Pemda, lantaran sesuai aturan memiiki kewenangan.

Penolakan itu sendiri didasarkan hasil analisa dan telahaan dari SKPD. Fauzan menjelaskan, semenjak kewenangan per(Suara NTB/her) izinan ada di kabupaten Multazam sudah ada komunikasi pihak investor meminta izin mengeruk pasir di Lobar, namun ia menolaknya, karena alasan aturan dan hasil kajian teknis tidak mengizinkan. “Ketika kewenangan masih di kami, sudah ada komunikasi soal itu, tapi sikap saya tegas menyatakan tidak setuju,” tegas Fauzan, Selasa (6/10).

Namun semenjak kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 perizinan dipindah ke provinsi, maka pemkab tidak lagi ada kewenangan terkait perizinan, sehingga perizinan tergantung provinsi. Terkait adanya keinginan provinsi meminta rekomendasi dari kabupaten, pihaknya akan mengkajinya secara ketat. “Sejauh ini belum ada koordinasi dengan kami,” akunya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lobar, Multazam menegaskan unsur pimpinan dan segenap anggota DPRD tidak setuju jika pemprov mengizinkan investor mengeruk pasir, lebih-lebih pasir itu dikeruk untuk menimbun daerah lain.

Menurutnya, pengerukan pasir itu akan merusak lingkungan. Apalagi menurut informasi lokasi yang akan dikeruk daerah Sekotong yang menurut RTRW akan menjadi destinasi wisata di Lobar. Jika daerah ini kalau dihancurkan lewat pengerukan pasir itu maka akan berbahaya.

Langkah dewan kata politisi Nasdem ini, karena kewenangan perizinan ada di provinsi, maka dewan akan melakukan lobi ke provinsi agar tidak menerbitkan izinnya. Menurutnya, jika aktivitas itu menguntungkan daerah dan tidak terlalu merusak, maka tidak masalah. Lain halnya, jika dampaknya lebih banyak merusak, maka Dewan akan pasang badan. “Kami akan pasang badan, menolak perizinannya.”tegasnya. (her)

Plt Bupati Lobar Bantah Ada Dana ”Siluman” di APBD Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, M.Si membantah adanya dana “siluman” senilai Rp 23 miliar di APBD 2015 seperti kecurigaan kalangan DPRD. Fauzan menyebut, dana itu adalah DAK tambahan.

Menurutnya, mekanisme transfer dana ini ke APBD terlambat setelah APBD diketok. Namun hal itu tidak melanggar aturan, karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2006. ‘’Sesuai aturan tersebut, Pemda cukup memberitahukan ke unsur pimpinan DPRD,’’ terangnya pada Suara NTB, Selasa (6/10). Dalam hal ini, Pemda tidak mungkin memasukkan anggaran tanpa melalui mekanisme. Namun, karena ada aturan yang mengatur tentang transfer dana itu, makanya pemda berani memasukkannya.

DAK diperoleh Lobar, karena buah perjuangan dari SKPD terkait. SKPD dimintanya menarik sebanyak-banyaknya dana dari pusat ke daerah. Karena itu jelasnya, Pemda tidak mungkin menolak dana itu. “Masak ditolak dana itu?” tanyanya balik.

Sesuai mekanisme, lanjutnya, pemda cukup memberitahukan ke DPRD untuk memasukkan dana ke APBD dan dipergunakan

oleh SKPD terkait. Bahkan, unsur pimpinan DPRD sudah menjawab surat pemberitahuan dari eksekutif yang mengizinkan dan sangat senang adanya dana itu.

Fauzan mengaku, dana ini tidak melalui proses pembahasan dengan dewan, karena waktu tak memungkinkan. Anggaran ini masuk ke APBD setelah diketok. Mengenai pengalokasikan dana, sesuai dengan usulan SKPD terkait, terangnya, sudah ada juklak dan juknisnya dari pusat ke masing-masing SKPD. Dana ini, jelasnya, tidak bisa diotak-atik oleh SKPD, sehingga sangat kecil kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

Sementara, Asisten III Setda Loba H. M. Taufiq menyampaikan, nilai total dana DAK tambahan Rp 23 untuk Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan serta RSUD Tripat. Terkait dana ini pemda bersama Dewan sudah konsultasi ke Kementerian Keuangan. Hasilnya, anggaran ini tidak masalah ter-

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (kiri) didampingi Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq memberikan keterangan terkait dana siluman di APBD 2015. lambat masuk, namun mekanismenya Pemda cukup memberitahu ke Dewan. “Jadi dana itu bukan tanpa sepengetahuan dewan, namun dewan sudah disurati resmi,’’ terangnya.

Dijelaskan, setelah dana itu masuk ke daerah. Pemda bersurat ke Dewan untuk memberitahukan secara tertulis. Selanjutnya, dewan membalas surat itu secara tertulis, atas dasar

Penolakan Raperda Desa

BPMPD Dinilai Tidak Bisa Buat Naskah Akademik Giri Menang (Suara NTB) – Penolakan Raperda tentang Desa oleh kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) ternyata bukan saja, karena persoalan Peraturan Pemerintah (PP) UU Nomor 6 tahun 2014 yang belum turun. Namun, salah satu penyebabnya yang krusial terletak pada kesiapan eksekutif dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). ‘’BPMPD selaku leading sector yang mengusulkan raperda ini justru tidak siap. BPMPD belum menyiapkan naskah akademik Raperda Desa, sehingga dewan tidak bisa melanjutkan pembahasan raperda tersebut,’’ tegas Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD lobar, H. Wahid Syahril, LC, Selasa (6/10).

Terkait ditundanya pembahasan raperda desa bukan terletak pada kesalahan Dewan, namun terletak pada eksekutif. Pihak eksekutif dalam hal ini BPMPD selaku yang

mengusulkan belum siap.

Sampai raperda ini diparipurnakan, BPMPD belum membuat naskah akademik sebagai salah satu acuan pembahasan raperda tersebut.

Selain masalah itu, penyebab penolakan pembahasan raperda tentang desa juga lantaran PP turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa belum dikeluarkan oleh pusat.

Wahid Sahril menyatakan kalangan legislatif tidak ingin mendahului pembahasan sebelum ada turunan PP dari UU, karena jangan sampai raperda sudah dibahas dan disahkan, namun belakangan hari diterbitkan PP, sehingga ada perbedaan isi dari PP dengan Perda.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Lobar H. L. Muhammad. Politisi PDIP ini menyatakan, penundaan Raperda Desa ini disebabkan BPMPD yang tidak bisa membuat naskah akademik.” Masak yang mengusul-

kan, tapi tidak bisa buat naskah akademik,” kritiknya.

Ia meminta agar BPMPD di evaluasi, lantaran penundaan raperda desa ini sangat berdampak bagi desa. Menurutnya, raperda ini sangat penting dibahas dibandingkan raperda yang lain.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Lobar, Syaiful Ahkam mengakui jika penyebab Raperda Desa ditunda, lantaran naskah akademik yang belum siap.

“Ya salah satunya, tapi yang terpokok karena aturan jabaran UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa belum tuntas,” kilahnya.

Menurutnya, pihak BPMPD bukan tidak bisa membuat naskah akademik. Namun naskah itu sangat teoritik, sehingga pihaknya perlu mensinkronkan fakta dengan teori.

Terkait pembahasan naskah ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak Universitas Mataram. “sedang berjalan prosesnya,” ujarnya. (her)

itulah maka Pemda bisa menggunakan dana itu.

Disinggung secara aturan keuangan, Taufiq mengaku tidak menyalahi aturan? Menurutnya, secara aturan keuangan tidak menyalahi, karena mekanismenya sudah diatur dalam PMK bahwa setelah APBD diketok dana itu dapat dimasukkan ke APBD asalkan ada pemberitahuan ke dewan. “ Bunyi aturannya seperti

itu, kami juga tidak berani memasukkan tanpa sepengetahuan dewan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, DAK tahun 2016 ditarget plafonnya sama seperti tahun ini senilai Rp 120 miliar. Plafon dana ini belum diketok oleh pemerintah pusat. Untuk pengajuan APBD 2016, pihaknya akan mengusulkan penambahan pertengahan Oktober ini. (her)

Ditutup, Pendaftaran Seleksi Pejabat Lingkup Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Pendaftaran calon pejabat eselon II di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) ditutup. Hasil seleksi, sebanyak 26 pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dipastikan lulus seleksi administrasi. Dari hasil kelulusan, maka pelamar akan mengikuti tes selanjutnya yakni tes wawancara dan tes tulis makalah serta tahap selanjutnya pada tanggal 12-13 Oktober mendatang.

Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq, merincikan, posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dilamar 7 orang, yakni H. Muridun Hadijatul Husna, SE., H. Muhammad Fajar Taufiq, SH, M.Ed, Hamka, S.Sos, Drs. Mujahiddin, Mahnan, SSTP, Mawardi, SPd, dan Asiah Desilina.

Badan Lingkungan Hidup juga dilamar 7 pelamar, yakni H. Agus Sukma Aryana,S.Sos, Drs. Dayat, Ir.H. Dahrun, Ir. Lalu Suparman, Ir. Misbah M. Amin, dan Lalu Edy Sadikin.

Begitu juga Staf Ahli Bidang Ekonomi dilirik 7 orang, yakni Drs. Ec. Syamsul Huda, Drs. H. Poniman, Drs. Lalu Muhammad Guntur Gagarin, Ir. Syarif Hidayatullah, M.Si, Baiq Emi Amperawati, M. Yamil dan Baiq Endri. Sedangkan, Dinas Kehutanan sebanyak 5 pelamar yakni Ir. Agung Wahyu, Ir. I Nengah Sugiartha, Drs. I. Gede Renjana, M. Sahlan, dan Agus Pengisian jabatan bisa diseleksi dengan syarat satu pengisian pejabat kosong minimal 4 orang yang mendaftar, sehingga pada empat jabatan lowong itu, total pejabat yang mendaftar 16 orang. Tapi, dari hasil pelamar melebihi dari target yakni sebanyak 26 orang. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan tes yakni tes tulis dan tes wawancara pada tanggal 12-13 Oktober mendatang. Para pejabat ini akan mengikuti serangkaian tes dari pansel. (her)

Satlantas Polres Loteng Susun Standar Pelayanan Baru Praya (Suara NTB) Komitmen perubahan yang diusung diwujudkan oleh jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Tengah (Loteng) dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang baru. SOP ini fokus dalam hal pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), penerbitan STNK serta BPKB. Adanya SOP pelayanan baru tersebut, kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi.

“Penyusunan SOP pelayanan yang baru ini kita lakukan sebagai salah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang. Sekaligus meminimalisir potensi-potensi terjadinya penyimpangan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut,” terang Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, dalam rapat lin-

tas sektoral di Aula Mapolres Loteng, Selasa (6/10).

Ia menjelaskan, selama ini Satlantas Polres Loteng sebenarnya sudah memiliki SOP pelayanan tersendiri, terkait penerbitan SIM, STNK maupun BPKB. Hanya saja, SOP pelayanan disusun oleh internal Satlantas Polres Loteng. Sementara dalam UU Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik mengamanatkan ada keterlibatan lintas sektoral dalam menyusun SOP pelayanan.

Itu artinya, sumbangan ide, pemikiran dan gagasan maupun kritikan dari elemen masyarakat sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan SOP pelayanan yang baru.

Tidak menutup kemungkinan SOP pelayanan yang sudah disusun Satlantas Polres Loteng masih banyak kekurangannya.

Untuk itu, perlu ada penyem-

purnaan-penyempurnaan lagi.

Dan, peran elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Pasalnya, yang lebih tahu kondisi dan kebutuhan tentang standar pelayanan oleh Satlantas Polres Loteng khususnya, adalah masyarakat. “Jadi SOP pelayanan yang baru ini nantinya, merupakan hasil kolaborasi pemikiran Satlantas Polres Loteng dengan elemen masyarakat, selaku yang dilayani,” tambah Ryan.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal penting yang coba diakomodir dalam SOP pelayanan Satlantas Polres Loteng. Salah satunya, terkait waktu dan biaya pelayanan. Di mana untuk waktu pelayanan, baik saat pembuatan SIM, penerbitan STNK maupun BPKB akan diupayakan secepat mungkin.

Kemudian standar biaya, tentunya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Tidak ada lagi isti-

lah pungutan-pungutan di luar biaya yang sudah ditentukan.

Untuk meminimalisir potensi pungutan di luar ketentuan, salah satu cara yang tengah dipersiapkan jajaran Satlantas Polres Loteng adalah dengan mempersiapkan pola pembayaran pembuatan SIM secara online via ATM bank dengan menggandeng dalam satu bank pemerintah.

Nantinya, pemohon SIM bisa membayar pembuatan SIM melalui ATM. Tidak mesti harus membayar di Satlantas Polres Loteng langsung. “Pola pembayaran via ATM ini, kita lakukan dengan tujuan untuk meminimalir potensi munculnya pungutan oleh petugas. Karena pemohon SIM tinggal membayar struktur bukti pembayaran pembuatan SIM dan langsung mendapat pelayanan. Tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lainnya,” terangnya.

Pola tersebut juga diren-

canakan akan diterapkan pada pelayanan penerbitan STNK maupun BPKB. Jadi semua pelayanan benar-benar transparan dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi mengeluarkan biaya tambahan mendapat pelayanan-pelayanan tersebut.

Selain itu, dari sisi fasilitas pendukung pelayanan, di satuan-satuan pelayanan yang akan juga akan ditambah. Misalnya dipelayanan SIM, nanti akan disiapkan ruangan khusus untuk merokok, tempat shalat maupun ruang khusus bagiibumenyusui.Tidakhanyaitu, pihaknya juga menyiapkan ruang khusus sebagai tempat persiapan bagi calon pembuatan SIM sebelum mengikuti serangkaian ujian.

“Jadi komitmen kita, semaksimal mungkinamanatUU.No.25tahun 2009 tentang standar pelayanan dilaksanakan. Demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat didaerah ini,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

MKJP Tinggi, Program KB Makin Membumi di Sumbawa

(Suara NTB/arn)

A.Yani

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa, Ir. A. Yani baru saja mengikuti kegiatan kunjungan pembelajaran yang digelar pusat, di NTB termasuk Sumbawa dan Jawa Timur terkait advokasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Keluarga Berencana (KB). Mengingat progres MKJP di Sumbawa cukup tinggi hampir mendekati angka 45 persen. Disokong sejumlah program lainnya, seperti telah terbentuknya tim KB desa.

Sebagaimana disampaikan A. Yani, kepada Suara NTB, Selasa (6/10), khusus di NTB, daerah pilot project yang dikunjungi, Sumbawa, Lombok Barat dan Lombok Timur. Masing-masing daerah menampilkan inovasinya dalam program KB, Kependudukan dan Kesehatan un-

Tidak Menanam Program Upsus, Dana Dikembalikan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan Kelompok Tani (Poktan) penerima program Upaya Khusus (Upsus) agar segera melakukan penanaman. Pasalnya jika hingga akhir Desember tidak menjalankannya maka dana yang saat ini telah diterima Poktan melalui rekening masing-masing harus dikembalikan.

“Aturannya jelas. Kalau tidak bisa menjalankan programnya, maka dananya harus dikembalikan ke kas negara,” ujar kepala Dishutbuntan KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si kepada wartawan, Selasa (5/10).

Bedasarkan hasil evaluasi Dihutubuntan, dari puluhan Poktan penerima program Upsus kedelai masih ada di antaranya yang belum melakukan kegiatan penanaman. Alasan petani pun beragam, mulai dari kondisi cuaca yang kurang bersahabat hingga alasan ekonomis karena kedelai dianggap kurang menguntungkan. Alhasil petani pun mencari alternatif tanaman lain yakni kacang hijau untuk mengisi lahannya.

Menurut Sumbawanto, secara teknis pihaknya tidak bisa memaksa petani untuk melakukan penaman kedelai. Namun demikian sejak awal sosialisasi program Upsus, petani yang menerima anggaran Upsus diharuskan untuk menaman kedelai dengan menggunakan anggaran yang diterima. Di luar dari penggunaan yang ditentukan tidak dibenarkan. “Nah sekarang mereka yang sudah menerima, tapi tidak menanam kedelai maka masih ada waktu sampai Desember. Tapi kalau menanam tanaman lain di lahannya, jangan sampai menggunakan anggaran Upsus karena harus dikembalikan,” tegasnya.

Larangan penggunaan dana Upsus untuk kegiatan penanaman lainnya itu, dikatakan Sumbawanto sudah disampaikan sejak awal. Karena itu jika ada Poktan atau petani yang tetap memanfaatkannya maka harus tetap melakukan pengembalian sebesar anggaran yang diterimanya. “Tidak ada toleransi.

Aturannya sudah seperti itu, dan sejak awal kami sudah sampaikan kepada petani. Tidak tanam kedelai, maka jangan gunakan sepeser pun anggaran Upsus kedelai,” ujarnya.

Selanjutnya Sumbawanto menyampaikan, luas areal tanaman kedelai melalui program Upsus saat ini sudah mencapai sekitar 3.100 hektar. Luas itu setengah dari target luas tanam yakni 6.000 hektar. “Sampai Agustus kemarin, kami belum bisa mencapai target tanam, sehingga akan kembali memacu para petani penerima program untuk segera menanam kedelai, meskipun akan ada yang melakukan pengembalian, mengingat dalam beberapa waktu mendatang petani akan mulai menanam padi,” ungkapnya.

Terkait dugaan adanya petani sengaja tidak mau menanam kedelai lantaran bibit yang diterima tidak sesuai standar dan diragukan kualitasnya? Sumbawanto mengaku belum mendengarnya. Ia pun meminta bagi petani yang meragukan kualitas bibit kedelai yang diterimanya agar segera melaporkannya. “Setahu kami semua bibit kedelai yang dibagi bersertifikat, jadi tidak bisa dijadikan alasan bahwa tidak menanam lantaran ragu dengan kualitas bibit tersebut,” imbuhnya. (bug)

tuk mendukung MKJP. Bicara Sumbawa banyak terobosan yang telah dilakukan. Seperti membentuk tim KB desa pada 165 desa di 24 kecamatan yang diikuti Kampung KB. Yang akan mengawal KB dan Kependudukan. Melalui Peraturan Bupati No. 11 tahun 2015 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

“Kampung KB telah kita mulai di desa Mapin Kebak Alas Barat,” terangnya.

Dengan membentuk KB desa memperkuat bergaining desa dalam menangani program KB Kependudukan. Yang dulunya hanya bersifat top down, tersentralisasi dari sisi kegiatan dan anggaran, sekarang mulai dipadukan dengan sistem bottom up, berasal dari bawah. Program dari atas dan dari bawah ketemu seiring untuk revitalisasi program. Sehingga ka-

lau tahun 2015 sebagai tahun integrasi dan keterpaduan program, maka 2016 mengambil brand sebagai tahunnya revitalisasi. Semua semua tim KB desa disusul kampung KB terbentuk, dibentuk pula Tim KB kecamatan yang akan membantu memonitor pelaksanaan program di bawah. Sebagai gerakan pelayanan hingga ke lini terbawah (menyentuh grass root) agar lebih membumi.

Tidak hanya untuk KB dan kesehatan, tetapi sekaligus berupaya meingkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. “Ini menjadi program milik bersama, bergerak bersama mencapai manfaat yang besar,”ujar birokrat muda yang mampu membawa sejumlah terobosan baru KB di Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Yani juga

memaparkan sejumlah lomba di bidang KB dan Kependudukan yang masih menunggu hasil untuk 2015 di tingkat Provinsi. Yakni, lomba kelompok BKB yang dua tahun sebelumnya Sumbawa berhasil meraih juara nasional berturutturut. Kemudian lomba pengelola BKB terbaik, lomba kecamatan sayang ibu yang dulunya Sumbawa yang diwakili kecamatan Pelampang pernah diundang dalam peringatan Hari Ibu di Jakarta dan Rumah Sakit Sayang Ibu yang diwakili RSUD Sumbawa.

Sedangkan untuk lomba Generasi Berencana (Genre) remaja tahun 2015, Sumbawa mewakili NTB untuk tingkat nasional. Sesuai informasi pada ajang Pusat Informasi Konseling Remaja, Sumbawa diwakili Fajri untuk diundang ke tingkat nasional. (arn/*)

Proyek PLTS di Labangka Diduga Bermasalah

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak selesai dikerjakan, hingga saat ini proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Interkoneksi 1 Mega Watt di wilayah Kecamatan Labangka, kabupaten Sumbawa, belum bisa dimanfaatkan. Proyek pusat yang nilainya Rp 25 miliar tahun anggaran 2012/2013 ini, dari 70 unit yang dikerjakan hanya 38 unit yang bisa dimanfaatkan.

Informasinya, terhadap proyek tersebut Penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa saat ini tengah melakukan pengumpulan data dan keterangan. Diduga proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi dan daya yang dihasilkan tidak mencapai 1 MW. Dalam pengerjaan proyek, Pemda Sumbawa hanya menyiapkan lahan sekitar 3 hektar, sedangkan pemerintah pusat (Kementerian ESDM) selaku pel-

aksana dan pengadaan produk.

Dikonfirmasi wartawan, Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK, Selasa (6/ 10) belum bisa memberikan keterangan, mengingat persoalan PLTS itu masih perlu pendalaman.

Sedangkan Kadis Pertambangan Mineral dan Energi (Distamben) Sumbawa, Ir. H. Syirajuddin mengatakan proyek tersebut merupakan proyek pusat, dan pihaknya

tidak ada sangkut paut dalam pengerjaan. Hanya saja pihak pemda menyiapkan lahan untuk pembangunan. Ia mengaku bahwa proyek PLTS tahun 2012/2013 tersebut sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan masyarakat. “Tidak ada kaitannya Distamben dengan proyek itu. Bukan tanpa sepengetahuan, tapi itu semua kewenangan di pusat. Sebab aset itu belum diserahkan ke Pemda. Selama menjadi aset

pusat maka belum bisa melakukan pemeliharaan.

Dari inverternya ada 32 yang belum berfungsi, dan 38 berfungsi dari 70 unit, “ imbuhnya.

Syirajuddin juga mengakui proyek PLTS ini sudah ditangani penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa. Penyidik telah mendatanginya untuk mengkomunikasikan proyek dimaksud. Bahkan dari informasi penyidik juga, PPK proyek itu sudah dipanggil. “Berkaitan dengan ditangani polisi, saya tidak tahu banyak. Saya serahkan sepenuhnya karena itu kewenangannya sepenuhnya di pusat,” tandasnya.

Sejauh ini pihaknya tengah mengimventarisir kondisi PLTS, untuk melihat apa saja

yang rusak. Bahkan sudah mengajukan anggaran pemeliharaan dan perbaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Hal inipun sudah mendapat sinyal dari pusat untuk diperbaiki. Diharapkan tahun 2016 sudah bisa terealisasi. “Anggaran kita ajukan Rp 8 miliar ke Pusat untuk perbaikan dan sudah ada sinyalnya dari ESDM untuk diperbaiki itu. Mudah-mudahan tahun 2016 sudah bisa terealisasi,” tukas Syirajuddin seraya menambahkan sejauh ini pihaknya hanya bisa memantau kaitan dengan pembersihan lokasi dan pihaknya sudah memiliki petugas dari masyarakat untuk menjaga tempat tersebut. (ind)

KSB Sesalkan Sumbawa ”Caplok” Pulau Kalong Taliwang (Suara NTB) Penancapan bendera lambang Kabupaten Sumbawa di pulau Kalong disesalkan Pemeirntah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi KSB sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 289 Tahun 2009.

“Sejauh ini (pulau) Kalong masuk wilayah kita. Makanya kita menyesalkan penancapan bendera Sumbawa se(Suara NTB/bug) Endang Arianto bagai bentuk klaim mereka atas pulau itu,” tegas Kabag Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Endang Arianto, M.Si kepada wartawan, Selasa (6/10).

Menurutnya, secara de facto dan de jure pulau Kalong masuk dalam wilayah KSB. Sebab selain ada penegasan berdasarkan SK Gubernur NTB tahun 2009, secara histori pulau itu sejak awal sudah masuk dalam wilayah administrasi kecamatan Seteluk yang kini masuk dalam bagian wilayah KSB. Dan jika pun tak mengakui dengan alasan belum ada penetapan final karena belum ada penetapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Endang menyatakan, Sumbawa tidak juga bisa langsung mengklaim sebagai wilahnya saat ini.

“Artinya kan pulau itu masih status quo. Jadi belum bisa ada pihak yang mengklaim sampai seluruh proses selesai dan ada ketetapan final dari Kemendagri,” cetusnya.

Ia pun menyatakan, pemerintah KSB tidak akan mengambil tindakan apapun terkait penancapan bendera oleh Sumbawa di pulau yang masuk dalam wilayah kecamatan Poto Tano itu. Pemda KSB sejauh ini tetap berkomitmen akan menunggu putusan final dari Kemendagri terkait penetapan tapal batas antara Kabupaten Sumbawa dengan KSB. “Bukan berarti kita mendiamkan. Tapi yang jelas hingga detik ini, SK Gubernur sebagai keputusan tertinggi menyatakan pulau itu masuk wilayah KSB,” tandasnya.

Ditanya soal kapan Kemendagri akan mengeluarkan SK penetapan tapal batas Sumbawa dan KSB yang sejauh ini terus berpolemik? Endang mengatakan, gubernur sebelumnya telah melayangkan surat resmi kepada Kemendagri, agar segera dikeluarkan keputusan soal tapal batas tersebut. Namun nampaknya Kemendagri sejauh ini belum juga menerbitkannya “Kita tunggu saja keputusan Kemendagri bersama-sama. Soal penancapan bendera itu tidak perlu terlalu dipersoalkan tapi kami sesalkan,” ujarnya seraya menambahkan, jika pada pertemuan terakhir bersama Kabupaten Sumbawa kedua belah pihak sepakat menunggu keputusan Kemendagri.

“Awalnya kita sepakat menyerahkan penanganan tapal batas kepada pemerintah provinsi, sesuai dengan Permendagri nomor 76 tahun 2012 karena sebelumnya kita tidak ada kesepakatan. Nah provinsi juga terbitkan SK, Sumbawa kembali keberatan. Makanya upaya terakhir ke pusat (Kemendagri).

Jadi seharusnya tunggu kemendagri sesuai kesepakatan awal,” imbuh Endang. (bug)

(Suara NTB/ind)

PEMALSUAN –Lukman Hakim dan Saburhan memegang dokumen laporan pengaduan ke Mapolres Sumbawa, Senin (6/10).

Pencairan Dana Desa

BPD Laporkan Kades ke Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lawin, Kecamatan Ropang bersama masyarakat melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam berita acara persetujuan bersama Peraturan Desa (Perdes) APBD untuk pencairan dana desa. Yang dilaporkan ke polisi yakni oknum kepala desa dan oknum anggota BPD setempat.

Dalam surat pengaduan kepada Kapolres Sumbawa, Ketua BPD, Lukman Hakim kepada Suara NTB, Selasa (6/ 10) menjelaskan bentuk pemalsuan dokumen dalam berita acara persetujuan bersama Kades dan BPD desa Lawin tentang Perdes APBDes tahun 2015. Seharusnya berita acara persetujuan Perdes APBDes dimaksud ditandatangani Kepala Desa, Iwan Irawan dan Ketua BPD, Lukman Hakim beserta Wakil Ketua BPD terpilih, Damhuji.

Namun yang dicantumkan dalam berita acara justru nama dua anggota BPD, RK dan AR yang mengatasnamakan jabatan sebagai Ketua

dan Wakil Ketua BPD. “Dalam Perda No. 2 tahun 2015 tentang BPD, apa yang dilakukan oknum anggota BPD dimaksud telah menyalahi kewenangannya. Serta bisa dikenakan pemalsuan dokumen,” terangnya.

Lukman mengklaim dia dan Damhujii yang terpilih secara resmi sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPD. Berdasarkan hasil rapat tanggal 25 Mei 2015 yang dipimpin oleh yang tertua dan termuda.

Sesuai berita acara yang disampaikan kepada Kades Lawin.

Perwakilan masyarakat atas nama Saburhan juga telah melaporkan dugaan pemalsuan yang sama kepada kepolisian.

Saburhan sebagai pelapor berpendapat, APBDes 2015 desa Lawin telah cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan Perda tentang BPD, Perda tentang Kades maupun Perda tentang perangkat desa. Ia menilai telah terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang.

Dalam surat laporan kepada Polres yang dilayangkannya pada 28 September lalu, Saburhan juga menyertakan

tanda tangan dukungan masyarakat Lawin atas pelaporan ini.

Lukman dan Saburhan juga telah melayangkan pengaduan serupa kepada Komisi I DPRD Sumbawa. Diharapkan Komisi I dapat menindaklanjuti masalah ini dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Agar masalah ini menjadi jelas dan ada titik penyelesaian. “Kami merasa resah, makanya kami sempat mendesak BPD menggelar rapat umum bersama masyarakat dan pemerintah. Karena masyarakat juga terbelah. Namun Kades menolak dengan alasan tidak ada koordinasi dari BPD soal rapat umum. Padahal masyarakat yang mendesak digelarnya rapat umum,” kata keduanya.

Terkait laporan ini, Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu.

Tri Prasetyo, yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dimaksud. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk mengklarifikasi laporan dari warga. “Laporannya sudah saya terima, sedang dilidik sama anggota,” tukasnya singkat. (arn/ind)

Paslon Bupati Sumbawa Siap Debat Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketiga pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati Sumbawa siap mengikuti debat kandidiat yang digelar KPU tahap awal, Oktober mendatang di halaman kantor Bupati.

Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2, H. Asaat Abdullah dan Chandra Wijaya Rayes (SaatJaya), Kamaluddin, ST, M.Si, Selasa (6/10), memastikan kandidatnya siap untuk berdebat. Termasuk siap menjawab pertanyaan yang diberikan panelis. ‘’Kita sangat siap,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Pemenangan nomor urut 3 pasangan H. Husni Jibril dan H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo), Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, yang tak kalah siap. Bahkan optimis pasangannya bakal menguasai panggung debat.

Dengan kemampuan yang dimiliki Husni - Mo. “Kita

akan jawab secara tuntas apapun materinya yang diberikan,’’ tandasnya.

Kesiapan serupa juga dikatakan Ketua Tim Pasangan Nomor 1, Jack Morsa - H. Irhan Rahadi (JIWA), Ahmadul Kusasi, SH. Dirinya memastikan pasangan Jiwa siap secara fisik dan mental.

Bahkan dia yakin, pasangan tersebut sangat menguasai materi yang akan disajikan. ‘’Visi misi yang diserahkan ke KPU sudah sangat dikuasai,’’ ujarnya.

Diketahui, KPU Sumbawa akan menggelar debat kandidat terbuka bagi tiga pasangan di tiga zona. Diawali dengan zona tengah yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Sumbawa pada 8 Oktober 2015.

Kemudian pada 27 Oktober di zona barat yakni di lapangan Kalimango Kecamatan Alas. Serta debat terakhir digelar pada 12 November di zona timur di lapangan sepak bola Kecamatan Plampang. (arn)

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

Polisi Diminta Tetap Jaga Netralitas di Pilkada

Dompu (Suara NTB) Anggota polisi diminta menjaga netralitas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 dan tidak memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan calon serta pendukungnya.

Pada masa kampanye, pendukung antar pasangan calon tidak dipertemukan untuk menghindari konflik. Dalam memberikan pelayanan, Polisi juga dituntut selalu hadir di saat dibutuhkan dan memberikan sentuhan pelayanan pada masyarakat kendati tidak terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono, SH, MH saat memberikan pengarahan kepada Babinkamtibmas dan anggota Brimob di paruga Samakai Dompu, Selasa (6/10), meminta anggotanya untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada serentak. Jangan sampai ada anggota yang terlibat aktif ataupun pasif dalam Pilkada, sehingga berdampak pada penilaian Polisi tidak netral. “Saat melakukan pengawalan kampanye pasangan calon, juga tidak boleh menaikkan pendukung pasangan calon. Maksudnya mungkin baik, tapi ketika sudah difoto dan itu bisa dikaitkan bahwa Polisi berpihak pada pasangan calon tertentu,” perintah Umar.

Umar pun mengaku, langsung menolak menggunakan mobil jenis fortuner yang diketahuinya berasal dari salah satu calon kepala daerah. Ia pun memilih menaiki mobil Kapolres untuk menghindari sikap tidak netral dalam Pilkada serentak. “Untungnya saya cepat mengetahui, makanya saya langsung menolak. Maksudnya mungkin baik, tapi itu bisa berimbas buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan insiden antarpendukung pasangan calon di Kabupaten Bima. Insiden itu terjadi saat pendukung kedua pasangan calon berpapasan di jalan dan menimbulkan riak hingga terjadi aksi saling serang kedua pendukung. “Saya ingatkan, jangan sampai pendukung antar pasangan calon berpapasan di jalan. Itu bisa memicu aksi saling serang seperti kejadian di Bima,” katanya.

Kapolda juga mengungkapkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terhadap jajarannya tanpa kenal waktu dan tempat. Ia pun berusaha untuk selalu dekat dan berada di samping jajarannya dalam menjalankan tugas serta bisa memberikan motivasi dalam bekerja. Di manapun ia berada, ia selalu diikuti pekerjaan. Sehingga di atas mejanya, tidak ada satu pun surat yang tertinggal. “Ketika anggota lembur untuk mengerjakan tugas agar cepat, lalu saya menunda untuk menandatangani, itu berarti pimpinan yang menghambat pekerjaan,” jelasnya.

Ia pun meminta kepada jajarannya untuk selalu berada di tengah masyarakat, kendati kehadiran Polisi tidak menyelesaikan masalah dan tidak terkait langsung tupoksi. Ikut mendistribusikan air bersih pada warga yang mengalami kekeringan, memadamkan kebakaran, ikut membantu pemberantasan hama, ikut kegiatan bakti sosial dan lainnya akan membuat polisi selalu dikenang masyarakat. “Ketika hatinya sudah disentuh dengan membantu kesulitannya, maka kita akan lebih mudah mengajaknya berkomunikasi termasuk saat terjadi konflik.

Tapi ketika polisi tidak hadir saat rakyat susah, maka kita tidak akan Umar Septono didengar,” katanya. (ula) (Suara NTB/ula)

Korban Kebakaran Datangi DPRD Bima Bima (Suara NTB) Lima warga Dusun Sigi, Desa Keli, Kecamatan Woha mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima. Mereka mempertanyakan bantuan kebakaran yang terjadi di desa setempat, 5 Mei lalu.

Sebelumnya, lima orang warga yang sudah uzur itu, mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima. Namun tidak ada hasil yang didapat, Dinsos setempat diakui mereka hanya memberikan janji dan menyuruhnya untuk bersabar.

Menurut korban kebakaran, Asikin (50) kepada Suara NTB, Selasa (6/10), mengaku kedatangan mereka di kantor DPRD hanya untuk menyuarakan aspirasinya sebagai masyarakat yang dilanda musibah. Karena selama lima bulan kebakaran yang membuat rumahnya hangus terbakar, hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah.

Korban lain, Ramli (52) menuturkan, walaupun dulu sempat dibantu oleh tim tanggap darurat seperti selimut, tikar dan baju bekas. Namun bantuan itu sudah tidak layak lagi digunakan, selain sudah rusak bantuan itu juga sudah hilang.

“Kami berharap setelah datang dan ketemu dengan anggota Dewan, ada harapan yang bisa kami bawa pulang,” terangnya.

Selain Ramli dan Asikin, korban lain seperti Ibrahim, Maryono dan Usman juga mengharapkan hal yang sama. Kelimanya menginginkan agar pemerintah memberikan bantuan minimal ala kadarnya meskipun bantuan rumah tidak bisa diberikan.

Selain kehilangan rumah akibat dilalap si jago merah, kelimanya kehilangan rumah serta harta benda yang lainnya. Kebakaran itu juga mengakibatkan 14 rumah hangus terbakar.

“Karena sudah tidak ada rumah, terpaksa kami menginap di rumah keluarga dan membangun tenda dilokasi sisa kebakaran,” terang Usman.

Setelah lama menunggu, akhirnya salah satu anggota Dewan, Edi Muhlis, S.Sos menemui mereka. Duta partai Nasdem ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi dari para korban dengan melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti Bagian Kesra dan Dinsos. “Kita akan upayakan untuk membantu para korban ini,” katanya.

Edi menilai warga datang ke Dewan karena pelayanan di sejumlah SKPD macet total. Dia menduga para pegawai Dinas sibuk mengikuti kampanye paslon Bupati Bima. “Tidak mungkin warga mengadu ke sini jika pelayanan efektif, ini kan sebagai bukti bahwa SKPD tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Terpisah Plt Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Abubakar, SH membenarkan adanya sejumlah korban kebakaran desa Keli mendatangi kantor Dinsos setempat. Diakuinya hal itu tengah dibahas dan akan segera ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan mengirimkan proposal ke Dinsos Pemprov dan Pusat. “Pemerintah Daerah sudah bersikap dengan mengajukan proposal Provinsi dan Pusat, karena kebakaran itu jumlah kerugian di atas Rp 10 juta,” tegasnya Menurut data dari pihaknya, Dusun Sigi Desa Keli Kecamatan Woha terdapat 72 jiwa dengan 14 KK, saat kebakaran kerusakan ada sebanyak 12 rumah. “Kita berkoordinasi dan datanya sudah dikirim ke pusat dan provinsi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

KORBAN KEBAKARAN – Para korban kebakaran saat mendatangi kantor DPRD Bima, terduduk di teras menunggu anggota Dewan yang akan menemuinya, Selasa (6/10).

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Panwas Ingin Serahkan Beban Pengawasan ke Pemda Dompu Dompu (Suara NTB) Anggaran untuk pengawasan Pilkada Dompu hingga saat ini baru dicairkan Rp 750 juta dari Rp 3,5 miliar kebutuhan pengawasan. Panwas Kabupaten Dompu pun berencana menyerahkan pekerjaan kepada pemerintah daerah (Pemda).

Ketua Panwas Kabupaten Dompu, Arif Rahman, SH kepada wartawan di kantornya, Selasa (6/10) mengungkapkan rencana pihaknya untuk mengembalikan ke Pemda tugas pengawasan dengan tidak adanya anggaran. Padahal, penyelenggara pemilu dan Pilkada dilakukan oleh DKPP, Bawaslu dan KPU. Sementara anggaran yang diberikan pemerintah baru Rp 750 juta dari Rp 3,5 miliar yang dibutuhkan. “Kalau dikalkulasikan dengan personel kami hingga tingkat PPL, itu berlaku hanya dua bulan (hingga Juli 2015),” katanya.

Pemda, lanjut Arif Rahman, selalu berdalih menunggu pengesahan anggaran oleh Dewan untuk pelaksanaan APBD Perubahan 2015. Padahal dalam Permendagri maupun radiogramnya, anggaran untuk Pilkada bisa digunakan lebih dulu selama syaratnya sudah dipenuhi. “Inilah yang menjadi beban bagi kami.

Apakah ini memang kami tidak dianggap sebagai penyelenggara pemilu atau bagaimana?” tanyanya.

Namun rencana untuk

menyerahkan ke Pemda ini hanya berani disampaikan melalui media dan tidak melalui surat resmi. Mereka berdalih harus diplenokan dan dilaporkan lebih dulu ke Bawaslu Provinsi dan pusat. “Belum (diplenokan).

Baru saya punya rencana seperti ini. Nanti kami akan bahas lebih lanjut terhadap persoalan ini,” kata Arif.

Senada dengan Arif Rahman, M. Zaelani juga mengungkapkan, rencana penyerahan ke Pemda ini karena tidak adanya dukungan anggaran untuk pengawasan. Kendati menjadi pernyataan secara lembaga, namun mereka enggan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat.

“Kalau melalui surat prosesnya berbelit – belit dan belum tentu sampai, dengan media akan cepat sampai.

Tapi bukan

berarti kami memanfaatkan media,” katanya berkelit.

Terkait penggunaan anggaran sebesar Rp 750 juta yang diduga banyak dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah, tapi ilmu dan informasinya justru tidak maksimal disampaikan hingga tingkat Kecamatan, dikatakan Arif Rahman, karena tidak adanya anggaran. Untuk mengumpulkan Panwas Kecamatan di tingkat Kabupaten butuh anggaran yang cukup

besar, seperti untuk transportasi, akomodasi, penyampaian dan menggandaan materi.

Usai pernyataan pers yang disampaikan Panwas Kabupaten, Wahyuddin anggota Panwas Kecamatan Woja langsung melakukan aksi penyegelan kantor Panwas Kabupaten.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak serius menyukseskan Pilkada dengan mengalokasikan anggaran untuk Panwas.

Tidak adanya anggaran Panwas berakibat tidak maksimalnya pengawasan.

Anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Dompu oleh pemerintah baru dianggarkan Rp 750 juta sesuai nota perjanjian hibah daerah (NPHD). Perjanjian ini berbeda dengan KPU yang langsung dijanjikan sebesar Rp 15 miliar, walaupun direalisasikan dalam APBD 2015 sebesar Rp 9 miliar dan sisanya akan dipenuhi dalam APBD perubahan 2015. (ula)

DISEGEL - Anggota Panwas Kecamatan Woja menyegel Kantor Panwas Kabupaten Dompu, Selasa (6/10). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak serius menyukseskan Pilkada dengan mengalokasikan anggaran untuk Panwas.

Rekam Identitas Warga, Disdukcapil Turun ke Lereng Tambora Bima (Suara NTB) Optimalkan pendataan dan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima turun ke daerah terpencil.

Daerah tersebut yakni Desa Oi Bura Kecamatan Tambora yang terletak di lereng gunung Tambora, di mana di desa setempat terdapat 39 Kepala Keluarga (KK) berasal dari suku Bali, Lombok dan NTT yang belum memiliki identitas.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, Drs Andi Sirajuddin, M.Ap kepada Suara NTB, Selasa (6/10) mengatakan, sejak mendiami wilayah Desa Oi Bura para transmigran itu belum memiliki identitas resmi dari pemerintah. “Setelah kita turun, Alhamdulillah, semua penduduk sudah memiliki kartu keluarga (KK). Karena begitu didata, langsung dicetak di

tempat,” ujarnya.

Meskipun sudah memiliki KK, para penduduk belum bisa memiliki e-KTP. Pasalnya, e-KTP harus dibuatkan di kantor Disdukcapil setempat, baik berupa foto maupun urusan administrasi. “Tapi kita upayakan agar penduduk Desa Oi Bura memiliki identitas yang resmi secepatnya, sementara ini kita data dan rekam dulu untuk kemudian diproses,” sambungnya.

Menurutnya, hasil pendataan dan perekaman e-KTP tersebut sedang dalam proses pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data ini sedang diverifikasi ulang sebelum pencetakan e-KTP yang dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten Bima.

Andi menjelaskan pendataan dan perekaman e-KTP bagi warga Desa Oi Bura merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan admin-

istrasi kependudukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan. “Kami berharap Disdukcapil Kabupaten Bima dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,” jelasnya.

Selain pendataan penduduk, Disdukcapil juga melaksanakan isbat nikah bagi penduduk kurang mampu dan belum memiliki akte nikah. Sehingga diharapkan anak-anak warga Suku Bali, Lombok dan NTT dapat memiliki akte kelahiran menuju tertib administrasi kependudukan. “Hal ini kita lakukan untuk menyusun arah dan strategi kebijakan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bima agar kedepannya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (uki)

Karang Taruna Berdayakan Pemuda Hindari Konflik Dompu (Suara NTB) tan. Dengan pola ini, pemuda akan dilibatkan Simpasai identik sebagai daerah konflik dalam kegiatan pembangunan dan sosial kekarena seringnya terlibat perkelahian antarka- masyarakatan, sehingga pemikiran untuk konmpung dengan Kandai Dua dan daerah lain- flik semakin kecil. “Makanya nanti saya akan nya. Hendroyadin, pemuda Simpasai kini ter- minta dukungan dari dinas/instansi yang ada,” pilih menjadi Ketua Karang Taruna menggan- katanya. tikan Supratman yang sudah berakhir masa Hendroyadin yang dikenal selama ini di Domjabatannya. Sistem pemberdayaan pemuda pu sebagai pemuda yang tidak memiliki pekerakan dijadikan pola sehingga pemuda tidak jaan tetap, berjanji tidak akan membawa pemuda Simpasai seperti kebiasaannya seterlibat konflik. lama ini. Jika ada yang ingin minum Kepada Suara NTB beberapa waktu (alkohol), dia persilakan di luar Simlalu, Hendroyadin mengaku, telah terpasai dan tidak membuat keribupilih sebagai ketua karang Taruna Simtan. “Tapi kalau ada konflik, kita pasai dalam proses pemilihan karang harus utamakan penyelesaiannya taruna di Kelurahannya. Terpilihnya di Kelurahan. Tidak boleh langsung sebagai ketua Karang Taruna menjadibawa ke Polisi, kecuali sudah berdi beban baru baginya. Namun itu ulang kali,” janjinya. dipilih karena selain ingin mengubah Konflik yang sering terjadi dendiri dan menjadi lebih dewasa, juga gan Kandai Dua selama ini, dikatauntuk ikut memberikan keamanan kan Hendro, agar tidak terus berudan kenyamanan bagi masyarakat lang. Karena hanya menciptakan luas. “Kalau ada pemuda yang melapermusuhan yang berkepanjanwan dan tidak mau mengikuti kata gan dan daerah tidak akan saya (untuk kebaikan), maka bisa maju. Ia pun berjanji dia akan berurusan denakan membangun kemigan Polisi. Tidak boleh traan dengan pemuda ada komando di atas Kandai Dua, termasuk komando, karena membuat kegiatan mereka sudah memibersama agar persalih saya,” tegas habatan tetap terjaHendro. ga. “Tidak boleh Ia pun berkolagi ada perkelamitmen untuk hian, justru kita memberdayaharus jaga perkan pemuda satuan dengan Simpasai denmengadakan keggan berbagai iatan bersama,” kegiatan sosial Hendroyadin ungkapnya. (ula) kemasyaraka(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Usut Lakalantas, Polres Bima Datangkan Tim Labfor Bali Bima (Suara NTB) Kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang terjadi di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima yang menyebabkan tiga orang meninggal dan satu orang kritis beberapa waktu lalu, terus dikembangkan oleh pihak kepolisian Polres Bima. Terakhir Satlantas Polres setempat mendatangkan tim uji laboratorium forensik (labfor) dari Bali.

Demikian dikatakan oleh Kapolres Bima melalui Kasat Lantas Polres Bima, Iptu Pratiwi Noviani, SH kepada Suara NTB, Selasa (6/10). Dikatakannya, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kasus lakalantas yang mengakibatkan

Pratiwi Noviani

tiga orang tewas seketika di tempat. “Usut laka di Madapangga, tanggal 4 kemarin kita sudah lakukan uji labfor bersama tim dari Bali,” kata Tiwi.

Lebih lanjut dikatakannya, hasil dari uji labfor tersebut akan diketahui hasilnya setelah satu minggu kemudian. “Yang jelas kita akan upayakan kasus ini sampai tuntas,” sambungnya.

Diakuinya, kasus laka yang terjadi sore hari itu, hingga kini belum ada titik terang proses perdamaian antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihaknya. Kalaupun ada penyelesaian namun itu sifatnya meringankan hukuman pelaku saja. “Kita pastikan kasus akan terus berlanjut,’’ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan naas terjadi pada Minggu (20/9) lalu.

Salah seorang sopir yang mengendarai sopir box tanpa muatan menabrak satu kios di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga yang menyebabkan tiga orang meninggal di TKP dan satu orang kritis.

Akibat dari itu, bahkan keluarga dan warga desa setempat melakukan aksi tutup jalan negara lintas Bima - Sumbawa. Aksi tersebut sebagai protes agar pelaku segera mengganti rugi dan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban. (uki)

(Suara NTB/uki)

Stok Beras di Bima dan Dompu Aman Bima (Suara NTB) Stok beras di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima diklaim aman hingga akhir tahun 2015 mendatang. Karena tercukupi bahkan beras dari Bima akan dikirim ke pulau Lombok dalam bulan ini setelah sebelumnya dikirim ke wilayah DKI Jakarta, NTT dan Bali.

Demikian dikatakan Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) II Bima, Raden Gunadharma Nugrahawan kepada Suara NTB, Selasa (6/10). “Saya menjamin stok beras kita aman sampai akhir tahun ini,” ucap Raden.

Raden menyebutkan, di gudang Bulog tersedia sekitar 5.000 ton jenis beras PSU, sementara beras biasa sekitar 1.000 ton lebih, sedangkan jenis beras premium sebanyak 3.000 ton lebih.

“Angka itu terhitung tanggal awal Oktober ini,” sebutnya.

Bulog Bima juga dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan TNI, Disperindag dan Badan Ketahan Pangan (BKP) baik Kota maupun Kabupaten Bima untuk menggelar operasi pasar (OP) dengan membuka lapak di berbagai titik di dua daerah setempat. “Kita juga akan adakan OP kerjasama dengan pihak terkait agar masyarakat tidak kesulitan

membeli beras lagi,” katanya.

Dikatakan, OP yang digelar selama tiga bulan tersebut akan dijual beras premium. Beras jenis itu berkuallitas baik dan dengan harga yang standar. “Kita akan jual beras premium, menjualnya dengan harga Rp 8.800 hingga Rp 9.000 per kilo. Kalau dibeli di pasar harganyamencapaiRp11.000hingga Rp 12.000 perkilonya,” ujarnya.

Diakuinya, hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian Bulog kepada masyarakat agar tidak dimonopoli oleh para pedagang beras di pasar, yang menerapkan harga yang tinggi. “Kita upayakan agar ketahanan pangan ini dirasakan oleh masyarakat,” akunya.

Karena stoknya tercukupi, lanjutnya, beras dari Bima akan dikirim ke pulau Lombok pada awal pertengahan bulan ini setelah sebelumnya Bulog Bima mengirim beras yang sama ke sejumlah daerah Indonesia seperti DKI Jakarta, NTT dan Bali untuk mencukupi kebutuhan daerah tersebut.

Dia menambahkan, adanya sejumlah beras dari Bima yang ditahan diAlas Sumbawa Barat dan Pringgabaya Lombok Timur beberapa waktu lalu. Raden menegaskan beras itu merupakan beras merah yang tidak konsumsi oleh warga Bima. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

Dikes Sebut Alkes Sesuai Usulan Puskesmas

H. Usman Hadi (Suara NTB/dok)

Dugaan Pungli PNPM

Penjabat Walikota Panggil Lurah Pagutan Timur Mataram (Suara NTB) Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram berlanjut. Kabarnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si memanggil secara khusus Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra, Selasa (6/10) untuk mengklarifikasi hal itu. Bahkan, orang nomor satu katanya memberikan peringatan keras atau shock therapy.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani yang dikonfirmasi, membenarkan hal itu. Dia mengatakan, pemanggilan Lurah Pagutan Timur menindaklanjuti laporan diterimanya untuk diklarifikasi. “Iya, tadi saya minta asisten I panggil yang bersangkutan,” jawab Selly.

Mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB ini menuturkan, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, program PNPM itu bersumber dari APBN dan masuk ke rekening kelompok, sehingga kelurahan tidak mengetahui anggaran tersebut. Sementara dugaan pungutan Rp 100 300 ribu sesuai kesepakatan kelompok. “Dia (lurah pagutan timur, red) ngaku dananya langsung masuk rekening,” katanya meniru laporan diterima.

Selly menegaskan, akan mengecek kebenaran itu. Jika ada laporan dari warga, maka tidak segan - segan meminta aparat kepolisian menangkap yang bersangkutan. “Saya minta polisi tangkap saja,” tegasnya.

Orang nomor satu di Mataram ini tidak menjelaskan secara detail sanksi atau shock therapy dimaksud.

Seperti diketahui, dugaan pungli program rabat jalan dan pembangunan jalan serta drainase di RT 7 lingkungan Petenom, Kelurahan Pagutan Timur. Anggaran pembangunan bersumber dari PNPM senilai Rp 1 miliar itu, warga mengeluhkan karena dipungut Rp 100 - 300 sebagai bentuk iuran karena tidak ikut bergotong royong. (cem)

Tahanan Kabur Ditembak Polisi Mataram (Suara NTB) Rane (25) warga Dusun Rangkep Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah diamankan oleh Tim Buser Polda NTB, Senin (5/10). Rane merupakan tahanan kasus perampokan yang sempat kabur setelah menjebol sel tahanan Mapolres Lombok Tengah. Atas tindakannya tersebut, pria berbadan subur ini pun dihadiahi timah panas.

Rane ditangkap Tim Buser saat tengah berada di jalan di Desa Kuta sekitar pukul 17.00 Wita. Namun saat ditangkap, Rane melawan dan berusaha melarikan diri. Hingga akhirnya, petugas menghadiahinya timah panas di kaki sebelah kanan. Rane kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk mendapat perawatan.

Sebelumnya, Rane merupakan tahanan kasus perampokan. Dia kemudian ditahan di Mapolres Lombok Tengah sambil menunggu proses pemberkasan. Namun di dalam sel, Rane berhasil melarikan diri setelah menjebol tembok sel tahanan. Pencarian terhadapnya pun dilakukan oleh jajaran Polres Lombok Tengah dan Polda NTB, hingga akhirnya berhasil ditangkap, Senin sore.

Kabid Humas Polda NTB melalui Kaur Penum AKP Amerun mengaku belum mengetahui apakah tersangka masih dirawat di RS Bhayangkara atau tidak. Begitu juga penanganan selanjutnya, dengan alasan masih berkoordinasi dengan Polres Lombok Tengah. “Kita masih koordinasi dengan Polres Lombok Tengah,” cetusnya. (use)

DIAMANKAN - Tiga orang wanita yang diamankan dalam penggerebekan sebuah rumah, tengah duduk di salah satu ruang Kantor BNN usai tes urine.

(Suara NTB/use)

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram intens menangani kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) dan klarifikasi oleh tim tipikor mengecek fisik di 11 puskesmas. Namun demikian, pengadaan alkes tahun 2014 senilai Rp 1 miliar itu disebut sudah sesuai usulan Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menjelaskan, pengadaan alkes itu sebenarnya diusulkan tahun 2013 dan realisasinya tahun 2014.

Anggaran pengadaan itu berasal dari dana APBN dengan pagu anggaran Rp 1.029.797.000. Tender diikuti oleh delapan peserta dan dimenangkan oleh PT. Mitra Magita dengan nilai penawaran Rp 1.015.000.000.000.

Usman tidak menyebut secara pasti item alat kesehatan tersebut. Beberapa bagian seperti dental care, microsoft, tempat tidur pasien, alat pemeriksa jantung bayi, genset dan lain sebagainya. “Nah jumlah pastinya ndak hafal saya,” pungkasnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/10).

Yang pasti seluruh alkes itu berdasarkan usulan dan dibagikan ke 11 puskesmas. Tidak semua permintaan puskesmas dipenuhi, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Ia mengklaim tidak ada alkes mangkrak. Kalaupun ada yang tidak digunakan seperti di Dasan Cermen karena memang puskesmasnya sedang dibangun sehingga sementara waktu disimpan di pustu. “Pokoknya semua terpakai,” ujarnya.

Pihaknya mempersilahkan pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Bahkan, seluruh puskesmas diminta kooperatif serta memberikan data - data yang diperlukan. Mengenai hasil, Usman belum berani menyimpulkan dan menyerahkan sepenuhnya ke tipikor.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Puskesmas Mataram, Turmuzi enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi ia membenarkan jika aparat kepolisian telah turun mengecek alkes tersebut. Ia mengakui, sekitar lima item diterima diantaranya genset dan tempat tidur pasien. “Pokoknya ada lima item kami terima,” sebutnya.

Begitu halnya dengan Kepala Puskesmas Pagesangan, dr.

Lindawati. Ia tidak mau berkomentar terkait pemeriksaan itu. Ketika wartawan meminta mengambil gambar bukti fisik alkes itu, Linda menolak dengan alasan bukan kewenangan dan harus seizin Kepala Dinas Kesehatan.

“Kalau ada surat dari dinas dan ada pendampingan, baru saya bisa perlihatk a n , ” pungkasn y a . (cem)

Halaman 8

14 Terduga Pengguna Narkoba Terjaring Razia BNN Mataram (Suara NTB) Usai menggerebek rumah pengedar ganja dan sabu di Dusun Melase Desa Batu Layar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB terus menyasar tempat-tempat yang ditengarai menjadi sarang pengedaran narkoba. Selasa (6/10), petugas BNN menggerebek rumah yang dijadikan tempat penjual sekaligus tempat pesta sabu di Lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Dalam penggerebekan yang juga melibatkan K-9 Polda NTB, Brimob dan Satpol PP, BNN berhasil menjaring 14 orang yang tengah menggelar pesta sabu.

Penggerebekan tersebut dilakukan sekitar pukul 10.00 Wita di salah satu rumah milik warga berinisial OY. Rumah tersebut ditengarai sebagai tempat penjualan sekaligus menyediakan jasa pesta sabu.

Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 14 orang yang tengah pesta sabu. 11 diantaranya laki-laki dan 3 lainnya wanita. Semuanya pengguna tersebut masih tergolong usia muda. Hanya saja, saat penggerebekan berlangsung sem-

pat terjadi insiden. Saat aparat melakukan penggeledahan sempat terdengar lemparan di atas atap rumah. Namun tak diketahui pelaku pelemparan dimaksud.

Kepala BNN Propinsi NTB Kombes Pol Drs. Sriyanto yang dikonfirmasi di Kantor BNN, Selasa siang, menyebutkan pihaknya bergerak menuju salah satu rumah di Karang Bagu tersebut berdasarkan informasi yang diterima pihaknya. Dari hasil penggerebekan anggotan-

ya mendapati 14 orang yang tengah melakukan pesta. 14 orang ini kemudian angkut ke kantor BNN provinsi NTB di Lingkar Selatan. Terhadap mereka kemudian dilakukan tes urine.

Dari hasil tes tersebut, seluruhnya diketahui positif mengkonsumsi sabu. “Ada 11 pengguna dan 3 perempuan. Setelah kita lakukan tes urine, semuanya positif,” ujar sriyanto.

Diakui Sriyanto, dalam penggerebekan tersebut tak ditemukan adanya barang

bukti sabu. Pihaknya hanya menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap, botol plastik yang diduga digunakan sebagai bong, satu bungkus pipet, kertas klip warna putih dan korek api gas. Diduga, lantaran tak adanya barang bukti sabu yang ditemukan, operasi yang dilakukan pihaknya telah bocor. Hal itu juga terlihat dari barang bukti yang dibungkus dalam satu plastik tersebut yang ditanam di teras rumah.

Barang bukti tersebut berhasil ditemukan setelah melibatkan anjing pelacak.

Sementara itu, terhadap 14 orang ini masih dilakukan pengembangan. Apakah sebagai pengedar atau tidak.

Namun 14 orang ini akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dilakukan BAP dan dilakukan assessment (penilaian) apakah masuk jarin-

gan atau tidak. Hanya saja, dengan adanya bukti yang ada di TKP beberapa diantaranya terutama OY diduga sebagai pengedar.

Mengenai asal 14 orang tersebut, Sriyanto, menyebutkan masih dilakukan pemeriksaan. Hanya saja, dari KTP yang dikumpulkan mereka diketahui berasal dari luar lingkungan tersebut. Dengan demikian, menguatkan asumsi pihaknya jika rumah tersebut memang menjadi pengedar sekaligus menyediakan tempat pesta sabu.

Ditambahkan Sriyanto, penggerebekan ini berdasarkan informasi dari masyarakat.

Dari informasi ini, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan. Sesuai dengan informasi yang diterima, lokasi tersebut memang rawan pengedaran narkoba. (use)

Anggota Dewan Polisikan Polisi Pantau Situasi Oknum Anggota Pascapenyerangan Kantor TNGR Selong (Suara NTB) Terkait sengketa lahan antara Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dengan warga Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba hingga terjadinya penyerangan oleh puluhan masyarakat dari Jurang Koak dan Borneo ke Kantor TNGR Wilayah II Resort Aik-

mel hingga saat ini masih dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Pasalnya, konflik yang terjadi cukup lama ini dikhawatirkan akan berdampak kepada hal yang lebih besar lagi.

Kapolres Lotim, AKBP Karsiman, SIK, MM., kepada Suara NTB, mengungkapkan, pasca penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat Jurang Koak dan Borneo terhadap Kantor TNGR wilayah Aikmel itu aparat kepolisian tidak mau kecolongan dengan timbulnya korban jiwa.

Oleh sebab itu, hingga saat ini aparat kepolisian bersama TNI masih tetap memantau situasi di lokasi tersebut. “Kita tetap melakukan pemantauan di lokasi yang menjadi lokasi terjadinya konflik saling klaim lahan itu. sejumlah personel tetap stand by di sana sampai dengan situasi di sana benar-benar kondusif,” katanya.

Selain itu, lanKarsiman

jut Kapolres, pihaknya juga sudah menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum dalam penyelesaian masalah tersebut. Dengan begitu, maka saling klaim lahan itu akan jelas akar permasalahannya. “Selain kita tetap memantau perkembangan di sana, dalam menjembatani kasus itu kita juga menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum. Dengan cara itu, maka akan jelas akar permasalahannya,” pesannya.

Diberitakan sebelumnya, adu kuat di lahan hutan pesugulan ini berlangsung sudah cukup lama. Awal masalah muncul, saat warga melakukan perambahan sekitar 100 hektar lahan hutan lindung yang masuk kawasan TNGR untuk dikuasai warga. Mengetahui hal ini, TNGR pun langsung bertindak. Perlahan TNGR mencoba meminta warga keluar dari lahan tersebut.

Berbagai cara dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga pemasangan spanduk peringatan. Namun, persoalan ini masih tidak menemukan langkah yang terbaik sampai sekarang situasinya semakin memanas. (yon)

(Suara NTB/dok)

Diduga Terlibat Narkoba

Honorer Dinas Takowasbang Kota Mataram Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., geram dengan tindakan salah satu staf di Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, yang diduga terlibat narkoba. Tak segan - segan sanksi pemecatan akan menanti. “Iya, kalau terbukti kita pecat saja,” kata Selly di ruang kerjanya, Selasa (6/10).

Selly mengaku, belum menerima laporan tertulis dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tapi informasi itu diterima melalui lisan dan pesan singkat. Untuk memastikan apakah pelaku adalah

honorer di Pemkot Mataram, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengecek nama bersangkutan. “Coba kita cek dulu,” ujarnya.

Kemungkinan keterlibatan honorer daerah ini, ada beberapa indikasi. Pertama, karena lemahnya perhatian dari pimpinan SKPD, sehingga diminta perlu dilakukan pendekatan.

Kedua, bisa saja gaji kecil kemudian tergiur dengan pekerjaan praktis. Itu sebabnya, pihaknya menaikkan gaji tenaga kontrak dan honorer. “Bisa jadi kali ini dia apes,” imbuhnya.

Kasus ini akan diatensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh PNS dan honorer di Pemkot Mat-

aram. Mengenai kepastiannya, Selly enggan menyebutkan karena harus dibicarakan serius bersama Kepala BNN Provinsi dan Kota Mataram.

Lagi pula rencana ini tidak boleh diketahui oleh siapapun.

Sebelumnya, BNN Kota Mataram melakukan penggerebekan rumah yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyimpanan narkoba di Dusun Melase, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Petugas menemukan 500 gram ganja dan 0,43 gram sabu yang diduga milik ZI alias E. Pihak BNN masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut. (why)

Polres Mataram

Mataram (Suara NTB) dur atau tidak. Rencanannya Gara-gara disebut memiliki Selasa kemarin, pihaknya mobil bodong saat dilakukan akan turun untuk melakukan pengecekan oleh anggota Polres klarifikasi guna mengetahui Mataram, anggota DPRD Kota apa permasalahannya.

Mataram, AM, berang. Karena Sesuai laporan awal dari tak terima, anggota Dewan anggotanya, lanjut Benny, katersebut melaporkan oknum sus ini bermula dari perkara anggota Polres Mataram ke lama yang sudah divonis oleh Propam Polda NTB atas dug- pengadilan bahkan pelakunya aan pencemaran nama baik. sudah bebas setelah menjalani Mobil tersebut diduga merupa- hukuman. Namun dalam perkan barang bukti tindak keja- kara itu, ada barang bukti yang hatan penipuan yang pelakun- belum diserahkan oleh anggota ya telah menjalani vonis dan Polres Mataram ke Kejaksaan. kini sudah bebas.

“Awalnya kasus ini kasus lama, Berdasarkan informasi tersangkanya telah menjalani yang dihimpun, kekesalan ang- sidang dan sudah bebas, tinggota dewan tersebut bermula gal barang bukti yang belum. ketika aparat Kepolisian ber- Anggota sampai saat ini tak sama pelaku yang sudah bebas bisa menyerahkan ke Kejaktersebut mendatangi rumah saan,” tutur Benny. anggota dewan di Lingkungan Selanjutnya, tersangka Karang Taliwang, Kelurahan yang telah menjalani hukuman Cakranegara Barat, Kecama- tersebut merasa ada kemiritan Cakra Kota Mataram un- pan mobil yang menjadi tuk melakukan pengecekan barang bukti dengan mobil barang bukti. Setelah dilaku- anggota dewan tersebut. Sehkan pengecekan, aparat me- ingga keberadaan mobil yang mastikan jika mobil tersebut diduga sebagai hasil kejahatan merupakan mobil bodong. Hal tersebut dilaporkan ke Polres ini setelah memeriksa rangka Mataram untuk dilakukan dan nomor mesin mobil. pengecekan. “Tetapi nanti akan Hanya saja, disebut mobil kita dalami,” tandas Benny. bodong, AM tak terima dan Benny mengaku kaget saat berang. Bahkan di lokasi AM didatangi, bahkan dia sendiri diduga memukul pelaku yang mengaku awalnya tak tahu berperkara. Rupanya, kasus ini jika yang bersangkutan adberbuntut panjang. AM lantas alah anggota dewan. Namun melaporkan tindakan oknum setelah disebutkan Benny keanggota Polres Mataram atas mudian tahu dan menyarandugaan pencemaran nama baik kan jika tidak suka terkait ke Bid Propam Polda NTB. adanya dugaan pencemaran Rasa tidak puasnya kembali nama baik tersebut untuk meditunjukkan kepada anggota laporkan.

Bid Propam dengan marah- (use) marah lantaran dia yang sebagai anggota lembaga negara dicemarkan nama baiknya.

Kabid Propam Polda NTB, AKBP Benny Basyir Warmansyah SIK yang dikonfirmasi, Selasa (6/10) siang, menyebutkan telah menerima laporan dugaan pencemaran nama baik.

Laporan tersebut diterima pihaknya Senin. Selanjutnya, pihaknya akan mengumpulkan buktibukti untuk menentukan apakah oknum anggota Polres Mataram tersebut telah melakukan tugasnya sesuai Benny Basyir Warmansyah dengan prose-

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan event “Mataram Berdendang” pada 7-8 Oktober diyakini akan berjalan meriah oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Mataram Drs. H.Abdul Latif Nadjib,MM. Sayangnya, event kepariwisataan Kota Mataram ini, tidak memasang target jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara sebagai capaian kegiatan tersebut.

“Kami tidak memasang target berapa banyak wisatawan yang harus hadir dalam kegiatan ini. Kalau bisa, ya tentu sebanyak-banyaknya,” terangnya, Selasa (6/10).

Dijelaskan, Mataram Berdendang, merupakan sebuah audisi musik yang akan menampung bakat dan kreativitas dari berbagai kalangan, berbagai suku, tanpa jejang. “Kalau ada

bule (turis/pendatang) yang mau ikut audisi, kami persilakan.

Mataram berdendang akan menampung semua jenis aliran musik dan lagu, tanpa dibatasi usia, mau anak-anak mau orang

Festival Hortikultura Dongkrak Okupansi Hotel Mataram (Suara NTB) Indeks kriteria peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di NTB terhitung dari tingkat hunian (okupansi) hotel. Rata – rata okupansi hotel khususnya di Kota Mataram dan Senggigi, Lombok Barat belakangan ini telah mencapai angka 80 persen.

Peningkatan okupansi tersebut dinilai tidak lepas dari dampak penyelenggaraan Festival Hortikultura.

Meski kegiatan tersebut akan berlangsung 10 – 14 Oktober nanti, para pelaku pariwisata termasuk pengusaha perhotelan sudah merasakan dampaknya.

“Okupansi hotel mencapai rata – rata 80 persen, baik di Mataram atau di Senggigi.

Kegiatan – kegiatan seperti inilah yang sebetulnya ingin kita dorong agar terselenggara disini. Kegiatan semacam konvensi dan MICE,” terang Ketua Perhimpunan Hotel & Restaurant Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, Selasa (6/10).

Peningkatan okupansi hotel yang sejalan dengan pertumbuhan angka kunjungan wisatawan ini tidak lepas dari kerja keras pelaku-pelaku pariwisata. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga ketersediaan fasilitas umum

yang memadai. Sebab, tamutamu yang datang sebagai wisatawan dalam agenda ini, meski lebih didominasi dari kalangan domestik, tetap saja menjadi bagian segmen pasar yang harus digarap daerah ini secara optimal.

Menyambut kedatangan mereka, pelayanan dan akses fasilitas umum tentunya harus menyentuh serta membangkitkan kesan positif di antara mereka.

Paling tidak, ketika mereka pulang ke daerahnya, mereka akan menyebarkan informasi mengenai Sapta Pesona baik sosial masyarakat maupun Sapta Pesona alam.

“Dari festival ini, sebagain besar tamunya adalah wisatawan domestik. Meski ini adalah penyelenggaraan yang pertama di NTB, menurut saya, dampaknya sangat signifikan,” lanjutnya.

Meski terkesan berbenturan

dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyelenggaraan MICE, daerah ini tetap mengepakkan sayap untuk menggarap segmen pasar yang satu ini.

Ketua PHRI ini justru mengklaim bahwa surat edaran tersebut sudah tidak berlaku sehingga Mice dan Konvensi di hotel bagi kalangan birokrasi pemerintahan bisa tetap diselenggarakan. “Surat Edaran tersebut kan sudah tidak berlaku. Jadi kita tetap harus menggarap segmen pasar MICE dan Konvensi ini,” ujarnya.

Terpisah, untuk produkproduk hortikultura dan hasil kreativitas untuk industri ekonomi kreatif, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Reza Bovier telah mendorong hotel-hotel di Mataram untuk menyerap komoditi yang dihasilkan masyarakat lokal. Komoditi hasil panen masyarakat lokal berupa buah dan sayuran akan diserap untuk menyuplay kebutuhan industri-industri perhotelan.

Ia menilai, produkproduk lokal di daerah ini merupakan komoditi yang unggul.

Menyerap produk lokal seperti yang akan dilakukannya juga merupakan upaya memberdayakan masyarakat melalui hasil kreativitas mereka. (met) (Suara NTB/aan)

dewasa, terserah,” lanjutnya.

Menurutnya, penyelenggaraan event yang akan berlangsung di Jalan Udayana, Kota Mataram ini merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan industri kepariwisataan. Adanya penyelenggaraan kegiatan semacam ini diyakini sangat berimplikasi terhadap peningkatan mobilitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut

dihajatkannya untuk menciptakan ruang bagi masyarakat yang ingin mengekspresikan bakat dan kreativitas dalam dirinya. Membuka akses demi mendorong pertumbuhan kesenian adalah jalan terbaik untuk memberdayakan masyarakat, terutama yang memiliki keterampilan di bidang seni dan sisi-sisi kreatif lainya.

“Festival ini juga, merupakan upaya kita untuk memberi

Halaman 9

ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan bakat seni yang dimiliki. Itu sebabnya, dalam penyelenggaraan kami tidak batasi usia,” terangnya.

Agenda kepariwisataan ini dikatakan menjadi ajang promosi pariwisata. Pemerintah melalui Disbudpar, melibatkan asosiasi-asosiasi untuk bergerak mempromosikan keunggulan kawasan pariwisata, khususnya Kota Mataram.

Kendati demikian, semestinya pihak penyelenggara menentukan target yang jelas, supaya capaian kegiatan-kegiatan utamanya yang bernuansa kepariwisataan menjadi lebih terukur. Pemerintah maupun publik, akhirnya bisa menghitung besaran dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dengan jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari kegiatan semacam itu. (met)

PAKAIAN ADAT Sejumlah mahasiswa mengenakan pakaian adat Lombok saat mengikuti parade Budaya LombokSumbawa di jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/10).

(Suara NTB/ist)

Potensi Pariwisata NTB Dipromosikan ke Bandung Mataram (Suara NTB) NTB memiliki destinasi wisata terbaik di Indonesia.

Pegiat pariwisata daerah ini semakin gencar mempromosikan NTB demi mendatangkan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Akhir pekan kemarin, NTB mempromosikan keunggulan wisata alam dan budayanya di Bandung, Jawa Barat. Promosi yang dikemas dengan sebutan Lombok Sumbawa Festival tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan

HUT Kota Bandung.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L.Mohammad Faozal, S.Sos.,M.Si Selasa, pekan lalu mengutarakan “Festival ini dirancang sebagai bagian dari promosi wisata dan budaya Lombok Sumbawa yang akan digelar hari Minggu di Kota Bandung,” katanya memaparkan persiapan menjelang keberangkatannya ke Bandung.

Faozal menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan

untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan domestik ke NTB. “Agar target kita untuk mendatangkan dua juta pengunjung dapat terlampaui di akhir tahun, promosi Lombok Sumbawa kepada segmen wisatawan nusantara terus dilakukan,” tegasnya.

Lombok-Sumbawa Festival diselenggarakan sejak 3 hingga 5 Oktober 2015. Dalam rangkaian acara tersebut, Pemprov NTB menampilkan peristiwa budaya saat parade. Peristiwa budaya adat

masyarakat NTB yang ditampilkan diantaranya nyongkolan, presean, Pameran kain tenun Lombok-Sumbawa, penampilan adat samawa dan mbojo dan pentas seni khas Lombok-Sumbawa dan lain sebagainya.

Selain itu, pameran potensi wisata, investasi dan ekonomi kreatif juga dilakukan di Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung. Selanjutnya, Seminar Geopark tentang Rinjani juga digelar di tempat yang sama. (met/r)

Penguatan Produk, Modal Utama Mengembangkan Pariwisata Mataram (Suara NTB) Penguatan produk adalah langkah mutakhir untuk memajukan industri pariwisata di daerah ini. Penguatan produk berupa destinasi yang tertata rapi, serta memiliki fasilitas yang lengkap adalah modal utama dalam mengembangkan pariwisata.

Dalam upaya penguatan produk ini, Ketua Perhimpunan Hotel & Restaurant Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra,

Selasa (6/10), memunculkan Tambora sebagai percontohan. Perayaan peringatan 200 tahun letusan gunung tersebut yang dikemas dalam Tambora Menyapa Dunia (TMD), dinilainya menjadi gebrakan untuk mendorong masyarakat untuk terlibat mengembangkan industri pariwisata di pelosok-pelosok.

“TMD adalah salah satu strategi kita dalam mempromosikan NTB. Dalam mempromosikan pariwisata, kita harus selalu

saling bergandengan,” jelasnya.

Saling bergandengan untuk menyatukan kekuatan baik pemerintah, pelaku pariwisata dan juga masyarakat adalah hal terpenting yang harus dilakukan. “Di samping kita berpromosi, kita harus kuatkan dulu produk-produk pariwisata kita. Termasuk, pengadaan fasilitas-fasilitas umum yang bisa diakses wisatawan,” lanjut General Manager Hotel Lombok Raya yang terlibat

Disbudpar Belum Realisasikan Pembangunan Toilet Sumbangan Negara Mataram (Suara NTB) Toilet merupakan bagian dari fasilitas umum (Fasum) yang selalu menjadi idaman para wisatawan ketika berkunjung ke objek-objek pariwisata tertentu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, belum merealisasikan rencana pembangunan toilet sumbangan negara untuk Pasar Seni Sayang-sayang.

Anggaran pembangunan toilet berstandar internasional dan penataan lanskap lingkungan pasar seni tersebut berjumlah Rp 500 juta. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Dana tersebut diturunkan untuk menambah dan memperbaiki fasilitas umum di pasar seni tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM., ketika ditemui Suara NTB, Senin (5/10) kemarin, mengatakan bahwa pihaknya akan mengeksekusi proyek tersebut akhir Oktober

hingga awal November nanti.

Saat ini, pihaknya masih fokus merehabilitasi fasilitas umum, utamanya toilet di Makam Loang Baloq.

“Yang di Pasar Seni belum.

Sepertinya akhir Oktober sampai awal November nanti. Sekarang kita masih merealisasikan proses rehab toilet yang di Makam Loang Baloq,” tuturnya ketika ditanya menyangkut realisasi proyek bernilai setengah miliar tersebut.

Dikatakan, toilet memang merupakan fasilitas utama yang wajib disediakan. Perawatan agar fasilitas yang satu ini tetap representatif juga perlu dipikirkan. Semegah apapun toilet yang dibangun, jika tidak dirawat dengan baik maka keberadaanya tidak akan pernah layak untuk diakses.

“Selain pengadaan, perawatannya juga sangat penting,” terangnya. Sistem Pengelolaan toilet di tempat-tempat pariwisata perlu dipikirkan. Idealnya, setiap toilet di kawasan-kawasan pariwisata harus memiliki petugas

khusus yang siap merawat dan mengelola toilet. Paling tidak, petugas tersebut bertanggungjawab atas kondisi kebersihannya.

“Toilet berstandar ini bukan perkara membangunnya, tapi lebih mengarah pada perawatan dan sistem pengelolaanya,” bebernya lagi.

Ia mengklaim bahwa hampir seluruh kawasan pariwisata di Kota Mataram ini sudah memiliki toilet dan fasilitas umum.

Sayangnya, hingga saat ini toilet dan fasilitasfasilitas umum tersebut tidak memiliki petugas khusus yang siap mengelola dan merawatnya sehingga tetap bersih dan nyaman ketika digunakan wisatawan. (met)

Risma Temui Desainer Kelas Dunia Asal Surabaya Surabaya (Suara NTB) Calon Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menemui desainer muda kelas dunia Indonesia asal Surabaya, Diana Putri, di Surabaya, Selasa. Putri telah mendunia setelah meraih penghargaan di Couture Fashion Week di New york Amerika Serikat.

Risma mengungkapkan kekaguman hasil karya kreatif warga Surabaya itu. “Ini hasil Karya luar biasa, kebetulan saya suka memperhatikan fashion,” ujar Risma saat mendatangi kediaman Putri.

Risma mengakui hasil karya dia tidak kalah dengan peran-

cang mode lain di Indonesia, bahkan luar negeri. Mantan wali kota Surabaya ini mengaku bangga dengan prestasi Putri.

Ia berharap Surabaya bisa melahirkan para desainer muda yang produknya luar biasa. “Selama ini kan untuk fashion identik dengan Jakarta. Ke depan, saya punya citacita Surabaya juga bisa menjadi kota mode,” katanya.

Putri menyatakan rasa bangganya. Ia mengatakan, kebanggaan yang dirasakan bahkan melebihi saat dirinya memenangi event bertaraf Internasional pada 11 September 2015.

“Senang banget dikunjungi

ibu (Risma), ini melebihi kemenangan saya waktu itu. Saya kagum banget dengan ibu, saya merasa terhormat Ibu bisa datang ke sini,” kata Putri tentang Risma.

Dalam ajang Couture Fashion Week di New york Amerika Serikat, perancang mode asal Indonesia yang mengikuti hanya tiga orang, yakni dia, Anisa Hasibuan, dan Safira. Sementara desainer lain berasal dari 50 negara. (ant/ bali post)

dalam perayaan 200 tahun meletusnya gunung berapi di Pulau Sumbawa, April lalu.

Menurut dia, penyelenggaraan TMD kali itu merupakan upaya untuk memotivasi masyarakat. Mendorong masyarakat di lereng Tambora agar tergerak untuk terlibat membangun dan mengembangkan daerah mereka.

Terpisah, pengamat pariwisata yang dimintai pendapatnya mengenai Tambora, yakni Ir. H. Misbach Muliadi justru mem-

pertanyakan kemajuan Tambora selanjutnya. Wacana yang santer beredar pasca perayaan kegiatan tersebut awal tahun 2015 ini, adalah event TMD akan diselenggarakan setiap sekali dalam setahun. Meski perayaan yang kemarin merupakan agenda yang kebetulan bertepatan dengan usia dua abad letusan gunung tersebut. Gunung Tambora dicatat dalam sejarah, pernah meletus tahun 1815. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

Rugikan Masyarakat, Gubernur Dukung Pembekuan PTS Abal-abal

Sudah Sewajarnya Ditutup ASOSIASI Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII D NTB mendukung langkah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menutup dan membekukan empat perguruan tinggi abal-abal di NTB. Menurut Sekretaris APTISI Wilayah VIII D NTB, Dr. Halus Mandala, perguruan tinggi yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap proses pembelajaran dan terhadap proses akademik yang sedang berlangsung sudah sewajarnya ditutup.

Komitmen yang dimaksud kata Halus Mandala yakni perguruan tinggi bersangkutan harus menyediakan fasilitas kampus, harus menyelenggarakan proses akademik dari awal sampai akhir. Selain itu, melakukan evaluasi penjaminan mutu dan menyiapkan sumber daya yang memadai. Jika semua aspek tersebut tidak terpenuhi, maka sebaiknya pihak kampus jangan coba-coba melakukan pembohongan terhadap publik.

“Buat saya itu sangat bagus dan kita dukung jangan sampai masyarakat yang sudah pintar tapi juga banyak juga yang masih awam tentang itu. Jadi mereka asal memilih yang penting ada orang yang dia kenal di situ, tidak mau tahu sudah terakreditasi atau tidak itu bagi masyarakat yang masih awam,” jelas mantan Direktur Akademi Pariwisata Mataram ini, Selasa (6/10).

APTISI Wilayah VIII D NTB, lanjut Halus Mandala, meminta seluruh perguruan tinggi di NTB agar bersama-sama menjaga komitmen dari awal hingga akhir meski mengalami kondisi sulit. Jika berhenti di tengah jalan, ujarnya, sesungguhnya pihak perguruan tinggi abal-abal sedang menggadai masa depan bangsa.

“Tidak hanya masa depan orang, tapi juga masa depan bangsa kita gadai. Karena masa depan bangsa itu kan tergantung dari generasi yang kita hasilkan. Karena itu kita harus punya komitmen, tidak boleh main-main,” tegasnya.

Masih kata Halus Mandala, Kopertis selama ini senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi swasta di NTB, termasuk sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku untuk diterapkan oleh perguruan tinggi.

“Seperti Akademi Manajamen Surya Mataram yang ditutup itu juga pernah diperingati Kopertis. Gedungnya cuma sewa ruko di Cakra, plangnya saja ada tapi tidak ada aktivitas. Kita pernah cek kesana dulu,” tutur Halus.

Khusus untuk perguruan tinggi yang ditutup, Halus Mandala menyebut kesalahan fatal yang diperbuat yakni nisbi atau ketiadaan dosen, termasuk membuka kelas jarak jauh.

Di mana dosen yang dimiliki tidak memadai dengan jumlah mahasiswa yang diterima. Harusnya hal tersebut diatur, jika dosennya sedikit jangan terima mahasiswa banyak-banyak. Jangan siapkan gedung pinjaman, tapi infrastruktur tidak ada, SDM tidak memadai dan melaksanakan manajamen akademik yang baik, termasuk juga penjaminan mutu. (dys)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendukung langkah Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) yang membekukan ratusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), termasuk di NTB. Menurutnya, pembekuan PTS tersebut merupakan pelajaran bagi penyelenggara.

“Lima PTS di NTB dibekukan Kemenristek Dikti? Itu pelajaran. Jadi jangan sampai di NTB ini banyak PTS yang abalabal,” kata gubernur dikonfirmasi di sela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (7/10) siang.

Bahkan, kata Gubernur, dirinya meminta kepada Kemenristek Dikti meneruskan upaya

penertiban terhadap PTS yang abal-abal. Pasalnya, keberadaan PTS yang abal-abal sangat merugikan masyarakat.”Bahkan saya minta supaya Kemenristek Dikti meneruskan upaya untuk menertibkan itu. Supaya tak merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Terkait dengan nasib mahasiswa dari lima PTS di daer-

ah ini yang dibekukan Kemenristek Dikti, orang nomor satu di NTB ini meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaiakannya secara keperdataan dengan penyelenggara atau pengelola PTS. Menurutnya, kelanjutan nasib mahasiswa merupakan kewajiban dari penyelenggara pendidikan.

“Ketika dia merekrut maha-

siswa itu dia memastikan legalitas (PTS) itu. Kalau tidak, siapa yang dirugikan ada aparat hukum, dia bisa melakukan gugatan-gugatan,” tandasnya.

Kemenristek membekukan atau menutup aktivitas 243 kampus di Indonesia. Lima di antaranya kampus di NTB itu antara lain STAI Abdul Kadir Bima, Akademi Manajemen Surya Mataram. Selanjutnya, Akademi Teknik Bima, STIKES Yahya Bima dan Sekolah Tinggi Teknik, Bima.

Akibat pembekuan itu, Kemenristek Dikti melarang 243 PTS menerima mahasiswa

baru. Adapun jenis pelanggaran kampus yang dibekukan seperti masalah Laporan akademik, masalah nisbah dosen/mahasiswa, masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan, PDD/PJJ tanpa izin (kelas jauh), prodi/PT tanpa izin, Penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu, Jumlah mahasiswa over kuota (Prodi Kesehatan/kedokteran dan lain-lain), ijazah palsu/gelar palsu, masalah sengketa/konflik internal, kasus mahasiswa, kasus dosen (misal dosen status ganda), pemindahan/pengalihan mahasiswa tanpa izin Kopertis.(nas)

2017, Masalah Dikmen Dialihkan ke Provinsi

(Suara NTB/dys)

MUATAN LOKAL - Peserta didik di SMPN 3 Mataram sedang menghafal berbagai doa dan ayat pendek Al Qur’an di mushala saat mengikuti muatan lokal agama yang dibimbing guru agama.

SMPN 3 Mataram Kembangkan Muatan Lokal Agama

Halus Mandala (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Keberadaan muatan lokal agama di SMPN 3 Mataram terbukti efektif membentuk mental peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah terus berusaha mengembangkan muatan lokal agama.

Ditemui Suara NTB, Kepala SMPN 3 Mataram, Drs. Lalu Suwarno, MM, mengakui salah satu tugas pihak sekolah terhadap peserta didik adalah memberikan pemahaman gama.

Pemahaman agama dibutuhkan peserta didik agar sejak awal mental keagamaan mereka menjadi kuat di

DPRD Minta Dikbud Perhatikan Guru PAUD MINIMNYA gaji guru PAUD di Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu perhatian serius kalangan DPRD Lobar, khususnya Komisi IV. Komisi yang membidangi pendidikan itu meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar lebih memperhatikan para guru PAUD supaya gajinya lebih memadai.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha menyatakan, Dinas Dikbud harus menghargai guru PAUD dan guru honorer lainnya dengan memperhatikan kesejahteraannya. Menurutnya, gaji guru PAUD sebesar Rp 150 ribu per bulan dan dibagi bersama guru lain sangat tak layak dibandingkan honor kontrak di Pemda sebesar Rp 600 ribu. ‘’Seharusnya pemda lebih memperhatikan para guru ini, karena di tangan mereka lah kecerdasan generasi bangsa, apalagi guru di usia dini menentukan genreasi sejak dini,’’ saran politisi PKS ini.

Terkait hal ini, Dinas Dikbud harus mengurangi belanja fisik, namun mengarahkan ke gaji para guru. “Harus dikurangi anggaran untuk fisik, tapi tambah anggaran untuk meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraan guru,” sarannya.

Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Lobar akan berupaya memperjuangkan pada tahun depan. Untuk membahas anggaran tahun depan, Komisi IV akan bertemu dengan Dikbud untuk membahas masalah guru dan beberapa sekolah.

Sebelumnya, Penilik Paudni di Kecamatan Labuapi, Srip, mengeluhkan gaji para guru PAUD hanya Rp 150 ribu per bulan. Meski tahun ini secara persentase gaji para guru PAUD naik, namun jika dibandingkan jumlahnya masih jauh kurang. Per bulan digaji Rp 150 ribu, namun tetap dibagi bersama guru lainnya. Ia sangat berharap dengan adanya rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Rp 1,4 triliun unntuk operasional PAUD bisa menambah honor para guru. (her)

masa-masa mendatang. Dikatakan Suwarno, tidak seperti di sekolahsekolah lain yang mengisi muatan lokal dengan mata pelajaran umum, di SMPN 3 Mataram, muatan lokal diisi dengan materi agama.

Ada banyak hal yang dipelajari siswa selama mengikuti muatan lokal agama di antaranya mempelajari bacaan-bacaan shalat, tata cara shalat yang baik dan benar, tata cara berwudhu, do’a setelah wudu, tata cara berdo’a yang baik, adab membaca Qur’an, tajwid, termasuk juga

menghafal surat-surat pendek.

“Itu semua dipelajari siswa supaya mereka tahu ritual agama mereka dengan baik, sampai tata cara memandikan jenazah dan shalat jenazah pun dipelajari,” terang Suwarno.

Sementara itu, pengajaran muatan lokal agama dipusatkan di mushala sekolah, hal itu bertujuan agar memudahkan siswa untuk langsung mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari. Setiap minggunya, para siswa diminta menghafal doa-doa dan surat-surat pendek Al Qur’an. (dys)

KPAD Lotim Kembangkan Perpustakaan Desa Berbasis IT

(Suara NTB/dok)

Hj. Nurul Adha

Halaman 10

Selong (Suara NTB) Perpustakaan desa merupakan salah satu sumber informasi dan komponen pendukung keberhasilan pendidikan, memiliki akses strategis terhadap pelaksanaan penyelenggaraannya. Untuk itu, diperlukan upaya mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bertolak dari derasnya arus perkembangan teknologi informasi, di satu sisi membawa pengaruh perubahan-perubahan di berbagai komponen pendukung sistem kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Untuk mengikuti derasnya arus perkembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (IT) itu.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Taufikkurahman, S.Sos mengungkapkan, perpustakaan desa dibentuk atas inisiatif dan keinginan bersama.

Alasannya, kondisi sekarang ini mengenai tingginya kebutuhan masyarakat untuk maju dan berkembang melalui informasi dan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara cepat, mudah, murah dan tepat.

Atas dasar itu dibutuhkan perhatian semua pihak dalam upaya mengembangkan perpustakaan hingga ke pelosok desa. “Bagaimanapun kuatnya perpustakaan desa, tanpa adanya dukungan dari sejumlah pihak. Maka sulit untuk dia berkembang dan berjalan dengan sendirinya,” ujarnya pada acara Mentoring

(Suara NTB/yon)

MENTORING FORMAL - Acara Mentoring formal yang dilaksanakan KPAD Lotim. Kegiatan ini bertujuan mencari dukungan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis IT, Selasa (6/10).

Formal bagi pengembangan Perpustakaan Desa di Aula BP4K Lotim, Selasa (6/10).

Selain itu, katanya, perpustakaan sebagai sumber pusat belajar sudah sewajarnya memiliki potensi untuk membuat orang tergerak untuk belajar.

Oleh sebab itu, dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis IT itu, tidak cukup hanya dibentuk kemudian dibiarkan dengan mengharap pengunjung akan datang memenuhi ruang baca. Dalam hal ini perlu langkah-langkah konkrit untuk memberdayakannya. Pasalnya, sebagai lembaga yang mengelola sumber belajar semestinya

menduduki posisi kunci dalam proses pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, menjelaskan, kegiatan Mentoring Formal bertujuan mencari dukungan stakeholder untuk mendukung program perpustakaan desa berbasis IT. “Dengan dilakukannya pertemuan bersama stakeholder terkait itu, maka kualitas SDM di Lotim akan terus mengalami peningkatan.

Untuk meningkatkan SDM itu, tentunya harus didukung oleh pemerintah desa/kelurahan,” jelasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Tanggal 1 Januari 2017 mendatang, kewenangan Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) di semua kabupaten/ kota, termasuk di Lombok Timur (Lotim) akan diambilalih pihak provinsi.

Menurut Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, Selasa (6/10), perubahan struktur kementerian yang menyangkut bidang pendidikan menengah ini berpengaruh pada struktur organisasi di level pemerintah daerah. Pasalnya, ke depan kewenangan Dikmen akan diambilalih pemerintah provinsi dalam setiap pelaksanaannya.

“Untuk mempersiapakan perubahan kewenangan itu, kita di Dikmen kabupaten sudah melakukan pendataan terkait dengan aset yang ada. Karena penyerahan personalia, pembiayaan, prasarana dan dokumentasi (P3D) sampai bulan Oktober 2016 mendatang. Sehingga, pada tahun 2017, tidak ada lagi Dikmen di semua kabupaten/kota,” jelasnya.

Disebutkannya, jumlah populasi sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebanyak 52 untuk SMA baik negeri maupun swasta dan 62 untuk SMK baik negeri maupun swasta. Di mana, sekolah-sekolah itu akan menjadi tanggungan provinsi. Sementara Dikmen di kabupaten/kota akan dihilangkan.

“Sekolah menengah yang meliputi SMA dan SMK ini sudah didata, tidak hanya sekolah milik pemerintah melainkan sekolah swasta juga didata,”ungkapnya.

Dengan dilakukannya perpindahan kewenangan dalam mengelola pendidikan SMA/SMK itu, tentunya akan mengurangi beban dunai pendidikan di setiap daerah dalam menyelenggarakan dunia pendidikan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan nanti apakah pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan menengah dapat dilakukan secara maksimal mengingat rentang kendali yang cukup jauh.

“Terkait dengan rentangnya pelayanan kepada masing-masing daerah, mungkin ada alternatif lain nanti yang dilakukan oleh pihak provinsi, seperti diadakannya kantor inspeksi setiap kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangannya. Tapi, kita berharap apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat ini dapat memberikan dan membawa dunia pendidikan di Indonesia lebih baik,” harapnya. (yon)

Jika Tak Penuhi Syarat

Kampus AKN Mataram Ditutup Mataram (Suara NTB) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mataram harus rela ditutup, jika Pemkot Mataram tak mampu memenuhi syarat penyediaan lahan seluas dua hektar sebagaimana yang disyaratkan pemerintah pusat melalui Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Selain itu, kepastian akan ditutupnya AKN Mataram setelah pihak Politeknik Denpasar, Bali sebagai penyelenggara kampus di luar domisili tidak mengizinkan AKN Mataram untuk menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran 2015-2016.

“Politeknik Denpasar minta agar AKN Mataram tidak menerima mahasiswa baru, cukup hantarkan mahasiswa lama sampai wisuda saja,” terang Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Abdul Hamid, MM, pada Suara NTB belum lama ini.

Selain itu, Hamid menyebut Pemkot Mataram saat ini belum mampu menyediakan lahan seluas dua hektar sebagaimana yang diminta Dikti.

Pemkot Mataram kata Hamid, hanya mampu menyediakan lahan seluas satu hektar yang kini ditempati SKB Kota Mataram.

Sebelumnya kata Hamid, pihak Dikti saat berkunjung ke AKN Mataram beberapa bulan lalu, menyanggupi untuk menerima lahan yang telah disediakan Pemkot Mataram. Sertifikat tanahtanah pun tengah diurus Pemkot Mataram guna diserahkan ke Dikti.

“Bukan tak mampu sediakan lahan, tapi ini dulu sisanya belakangan, karena prosesnya masih lama.

Pemkot pernah serahkan sertifikat atas nama sertifikat Pemkot bukan atas nama AKN,” terangnya.

Meski saat itu mengiyakan lahan yang disediakan Pemkot Mataram, belakangan tutur Hamid, Dikti kembali meminta sisa lahan tersebut agar segera dipenuhi. Selain itu, informasi yang dihimpun Dikpora juga menyebutkan selain meminta kekurangan lahan, Dikti juga meminta Pemkot Mataram menyediakan gedung perkuliahan bagi AKN Mataram. “Informasinya selain lahan juga (diminta sediakan) gedung, tapi ini berat sekali.

Sekarang tergantung Dikti mau lanjut atau stop,” ujarnya pasrah. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

Atlet NTB Kurang Disiplin Latihan Bidik Dua Tiket Lagi KEBERHASILAN meraih tiket PON di nomor 100 meter belum membuat Safwaturrahman terpuaskan. Atlet asal Kabupaten Sumbawa ini kembali membidik dua tiket lagi agar bisa tampil di tiga nomor di pertandingan atletik PON Jabar 2016.

Ditemui Suara NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (6/10) kemarin, Safwaturrahaman mengatakan dua tiket itu akan dibidiknya lewat Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Aceh 10 November mendatang.

Bila dipercaya mewakili NTB, dia (Suara NTB/dok) akan turun di nomor lompat jauh Safwaturrahman dan lompat jangkit.

“Target saya ingin meraih dua tiket lagi. Saat ini saya fokus latihan lompat jauh dan lompat jangkit persiapan POMNAS,” ucapnya.

Postur badan Safwaturrahman dengan tinggi 180 centimeter (cm) lebih membuat ia sangat cocok turun di nomor lompat jauh dan lompat tinggi. Dukungan pelatihnya pun sangat besar terhadap keinginan sang atlet. Safwaturahman mengaku akan mencoba perutungannya di dua nomor lompat itu.

Bila sukses di dua nomor itu, atlet yang pernah masuk pelatnas nomor lari 100 meter dan 200 meter ini akan segera meninggalkan prestasinya di nomor lari jarak pendek. Dia akan fokus di lompat jauh dan lompat jangkit. Alasannya, persaingan di nomor 100 meter putra sangat ketat. Sampai saat ini dia belum bisa mengalahkan tiga rekannya, Sudirman Hadi, Fadlin dan Iswandi nomor atletik PON yang membuat pemenangnya dijuluki sebagai manusia tercepat di Indonesia.

Turun di nomor lompat jauh bukan hal yang baru bagi Safwaturrahaman, sebab sebelumnya di juga pernah mewakili NTB di PON XIX 2012 lalu. Dan mulai tahun dia juga akan mencoba turun di nomor lompat jangkit.”Mudah-mudahan bisa lolos PON,” harapnya. (fan)

Kandidat Presiden FIFA Chung Terancam Diskors Seoul Chung Mong Joon asal Korea Selatan (Korsel) mengatakan dirinya terancam diskors selama 15 tahun oleh Komite Etik FIFA, yang menghantam kampanyenya untuk menjadi presiden FIFA, namun ia menepis tudingan bahwa dirinya melakukan kesalahan dan berjanji akan meneruskan perjuangannya untuk memimpin badan sepak bola dunia itu.

Berbicara pada konferensi pers di Seoul pada Selasa, Chung membacakan pernyataan sebanyak sembilan halaman, berisi tudingan-tudingan kepada dirinya, yang disebutnya sebagai taktik “untuk mencegah ia mencalonkan diri sebagai presiden FIFA.” Chung mengatakan dakwaan-dakwaan terhadapnya dialamatkan kepada “dukungannya untuk pencalonan Korsel sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 ketika ia meluncurkan program Global Football Fund (GFF).

Chung mengatakan proposal-proposalnya sejalan dengan peraturan-peraturan FIFA dan telah diperiksa dan dinyatakan bersih, namun ia menjadi target karena dirinya mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. “Alasan fundamental mengapa saya diincar adalah bahwa saya berhadapan langsung dengan struktur kekuatan yang eksis di FIFA,” kata Chung.

Penguasa konglomerasi industru Hyundai Chung berjanji akan melawan dakwaan-dakwaan itu, sambil menambahi, “tentu saja, saya akan menang dan mempertahankan diri.”

Pada November, nama Chung masuk dalam laporan Komite Etik FIFA terkait proses pencalonan untuk Piala Dunia 2018 dan 2022, di mana Korsel mencalonkan diri sebagai tuan rumah.

Laporan itu menyusul investigasi yang dipimpin pengacara AS Michael Garcia dan memeriksa surat-surat yang dikirimkan Chung, pada akhir 2010, kepada anggota-anggota Komite Eksekutif mengenai proposal untuk membentuk “Global Football Fund” untuk pengembangan sepak bola.

“Menurut surat-surat itu, Korea berniat meningkatkan 777 juta dolar dari 2011 untuk membangun infrastruktur sepak bola yang baru dan merenovasi fasilitas-fasilitas yang sudah ada,” kata laporan itu, yang menambahi bahwa dana tersebut terkait dengan upaya Korsel menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

Chung, miliarder berusia 63 tahun yang sebelumnya menjabat wakil presiden FIFA, secara formal mengumumkan pada Agustus bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai kandidat presiden FIFA. Pejabat petahana Sepp Blatter akan mengundurkan diri pada Februari.

Chung telah melancarkan kritik keras terhadap Blatter, yang memimpin FIFA selama 18 tahun terakhir dan belakangan menjadi fokus pada investigasi kriminal. Blatter menepis tuduhan bahwa dirinya melakukan kesalahan dan tidak didakwa dengan tuntutan apapun.

Chung mengatakan pada awal kampanyenya bahwa ia mencemaskan Blatter akan menyabotase pencalonannya, menyebut Komite Etik sebagai tukang pukul Blatter. “Bahaya sebenarnya adalah bahwa mereka bukan hanya menyabotase pencalonan saya. Mereka menyabotase pemilihan FIFA dan FIFA itu sendiri,” kata Chung.

“Segila sebagaimana kedengarannya, terdapat laporan-laporan media bahwa Tuan Blatter berencana untuk tetap menjadi presiden saat pencalonan kandidat dilangsungkan.”

Bagaimanapun, proses pemilihan berada di ambang bencana berubah menjadi lelucon.” Demikian laporan Reuters. (ant/bali post) Chung Mong Joon (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Mencetak atlet berprestasi bukan hal yang mudah. Namun, prestasi itu bisa diraih apabila atlet memiliki semangat juang tinggi dalam menjalani latihan.

Sayangnya persoalan yang dirasakan pelatih saat ini adalah, atlet NTB masih kurang disiplin dalam melaksanakan program latihan.

“Kesulitan kami saat ini adalah membangun semangat atlet agar tetap disiplin latihan. Kadang-kadang kita sudah di lapangan namun atletnya belum bangun. Ini kadang membuat kita prihatin,” ucap Pelatih Atletik NTB, I Gusti Bagus Wirasantana kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/10) kemarin.

Bagus adalah pelatih spesialis nomor lari gawang. Pelatih unggulan NTB ini sudah banyak melahirkan atlet berprestasi di kancah nasional. Terakhir dia mencatat sejarah dengan melatih atlet putri NTB, Mariati hingga meraih medali emas di nomor 400 meter gawang pu-

tri dan medali perak di 100 meter gawang putri di Pon Riau 2012. Sayangnya, Mariati tidak bisa tampil di PON jabar 2016, karena memilih pensiun dini.

Menghadapi PON Jabar 2016 ini, Bagus telah menyiapkan dua atlet pengganti Matriati. Mereka adalah Rohani, peraih medali perak di nomor 100 meter gawang putri di PraPON Atletik di Jatim, September lalu dan Fifit Marlena, peringkat empat di nomor 400 meter gawang putri.

Bagus tidak meragukan potensi kedua atletnya itu. Dia sangat optimis kedua atlet itu memiiki potensi yang bisa dikembangkan untuk meraih

medali emas di PON Jabar 2016. Namun yang menjadi kendala pelatih senior NTB ini adalah membangkitkan semangat juang kedua atlet itu dalam mengikuti program Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) persiapan PON .

Berbagai cara sudah dilakukan olehnya, namun belum bisa merubah kebiasaan kedua atletnya. Kedua atlet itu masih saja kurang disiplin.

Menurutnya membangkitkan semangat juang kedua atlet itu cukup sulit, berbeda ketika dia menangani atlet terbaik NTB sebelumnya, Mariati.

“Mariati memang tipikal atlet yang sulit dipahami. Na-

”

Kadang-kadang kita sudah di lapangan namun atletnya belum bangun I Gusti Bagus Wirasantana mun dia memiliki semangat juang dan disiplin tinggi dalam latihan. Sehingga wajar dia bisa berhasil meraih satu medali emas dan satu perak di PON tahun 2012,” kenangnya.

Di tempat yang sama Anggota Satgas Pelatda NTB, Kapten Muhdar mengatakan masalah disiplin tidak saja menjadi persoalan kedua pelari andalan NTB. Beberapa atlet andalan NTB lainnya pun di-

akuinya punya masalah dengan disiplin saat latihan. Terutama, atlet daerah yang baru dipromosikan sebagai atlet Pelatda NTB. Mereka kerap kesulitan memerangi kebiasan buruk itu.

Namun demikian permasalahan disiplin itu tidak boleh mematahkan semangat seorang pelatih apalagi sampai mematahkan semangat atlet.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, atlet dan pelatih harus bekerjasama. Atlet juga harus memahami tugas pelatih, begitupun pelatih harus bisa meyakinkan atlet agar menjaga disiplin dalam latihan. Dengan demikian, atlet dapat meningkatkan prestasi di PON Jabar 2016. Melalui latihan yang terorganisir serta semangat juang dan disiplin yang tinggi, Muhdar optimis akan membawa kemajuan yang besar dalam peningkatan prestasi atlet. (fan)

Faqih Lolos Seleknas Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Impian Faqih Karomi mewakili tim karate Indonesia di Kejuaraan Dunia tahun ini akhirnya kesampaian. Atlet asal Kota Mataram itu resmi masuk Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Jangka Panjang, setelah dinyatakan lolos dalam Seleksi Atlet Nasional (Selaknas) yang digelar pengurus pusat cabor beladiri karate di Jakarta 28-29 September lalu.

Informasi lolosnya atlet karate kadet NTB itu disampaikan langsung oleh Pelatih Karate NTB, Najib Suryawan kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/10) kemarin. “Alhamdulillah atlet kami Faqih Karomi berhasil lolos Selaknas, dan saat ini dia sudah di Pelatnas,” ucapnya.

Pemanggilan Faqih Karomi mengikuti Pelatnas Jangka panjang sudah dimulai sejak kegiatan Seleknas berakhir 29 September lalu. Faqih dinyatakan layak mengikuti kegiatan Pelatnas jangka panjang atlet karate tahun 2015 setelah tampil sebagai atlet terbaik di kelas pertarungan kadet 70 kilogram (Kg) putra di ajang seleknas .

Rencananya Faqih akan dipersiapkan mewakili tim merah putih di Kejuaraan dunia berlabel WKF yang akan digelar PB FORKI di Jakarta bulan November mendatang. Selama persiapan mengikuti kejuaraan tersebut Faqih akan menjalani pemusatan latihan nasional di Bandung hingga menjelang kejuaraan berlangsung.

Kabarnya Faqih akan dipersiapakan turun di kelas 70 Kg kadet.

Bila Faqih berhasil menyumbang medali di event itu maka akan menambah daftar nama atlet NTB yang masuk dalam prestasi dunia. Sebelumnya, atlet NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda juga telah dipanggil mengikuti Pelatnas Jangka Panjang.

“Zigi dipanggil pelatnas berdasarkan prestasi tingkat dunia, sementara Faqih dipanggil masuk Pelatnas karena lolos Seleknas,” ucapnya seraya menambahkan bahwa Zigi merupakan atlet NTB yang pernah meraih juara dunia di kelas kata perorangan tahun 2014 lalu, sementara Faqih pernah meraih juara dua di kelas pertarungan kadet di kejurnas karate Piala Piala Mendagri tahun 2014 lalu. (fan)

Pra-PON Batal, Tim Sepak Bola NTB Pulang Tanpa Hasil Mataram (Suara NTB) Rencana tim sepak bola NTB untuk menaklukan tim tuan rumah Bali di Pra-PON Sepak Bola Wilayah Nusatenggara (Nusra) tak berbuah hasil. Tim sepak bola Pra-PON NTB harus pulang tanpa hasil lantaran Pra-PON Sepak Bola di Bali, (5/ 10) itu dibatalkan. Kapolda bali tidak mengeluarkan izin keramaian atas penyelenggaraan event itu, sehingga panitia tak berani menggelar event itu.

“Pertandingan dibatalkan, kami bersama anak-anak pulang tadi malam (Senin 5 Oktober-red),” ucap Pelatih Gawang Tim Sepak Bola Pra-PON NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (6/10) kemarin.

Dikatakannya, laga kualifikasi PON sepak bola dibatalkan akibat surat edaran tim transisi. Tim transisi mengirim surat bernomor 175 /TT-KEMEN-Pora/IX/2015 dengan tembusan ke Mabes Polri. Yang menjelasakan Asprov PSSI harus tunduk di bawah tim transisi. Ancamannya, mereka akan mengambil tindakan hukum bila pihak Asprov PSSI memaksa menggelar event tersebut.

Menurut Agus pembatalan pertandingan Pra-PON sepak bola itu tidak saja diberlakukan di wilayah Nusra ( Bali, NTT dan NTB). Namun hal itu juga dialami oleh peserta Pra-PON sepak bola Wilayah Kaltim dan Sulawesi. “Kedua wilayah itu

batal menggelar Pra-PON sepak bola karena Kapolda setempat tidak mengeluarkan izin,” ucapnya.

Namun demikian tidak bagi wilayah Papua. Pra-PON sepak bola di Papua kata Agus tetap berlangsung. Hal ini dikarenakan ada jaminan dari kepala daerah setempat. “Gubernur Papua memberikan jaminan, dan pertandingan sepak bola Pra-PON di Papua dilaksanakan,” terangnya.

Menurut Agus batalnya pelaksanaan event itu membuat pihaknya kecewa. Kekecewan Agus itu tidak dilimpahkan ke Panitia PraPON, namun disampaikan kepada tim transis i yang menurutnya terlalu ikut campur terhadap pertandingan itu.

“Ini k a n sepak bola multi event, kenapa mereka ikut campur.

Padahal sudah jelas panitia penyelenggaranya adalah KONI dan PB PON. Seharusnya mereka berkoordinasi dengan KONI dan PB PON sebelum mengeluarkan surat edaran,” tegasnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

DI SPANYOL – Brendan Rodgers bersama kekasihnya, Charlotte dan anaknya tengah berada di Spanyol usai dipecat oleh Liverpool, kemarin.

Klopp akan Ideal untuk Liverpool Berlin Mantan gelandang Liverpool asal Jerman Dietmar Hamann meyakini bahwa mantan pelatih Borussia Dortmund Jurgen Klopp merupakan kandidat ideal untuk menggantikan pelatih Brendan Rodgers.

Menurut laporan-laporan media Inggris pada Minggu, Klopp dan Carlo Ancelotti merupakan kandidat-kandidat kuat untuk menggantikan Rodgers, yang dipecat oleh Liverpool pada Minggu setelah Si Merah bermain imbang 1-1 dengan Everton yang membuat mereka menghuni peringkat kesepuluh di klasemen Liga Utama Inggris.

Klopp (48) tengah menganggur sejak mengundurkan diri dari Dortmund pada akhir musim lalu. Hamann, yang merupakan bagian tim Liverpool yang menjuarai Liga Champions 2005 dan kini bekerja sebagai pengamat sepak bola di Jerman, meyakini kompatriotnya itu sebagai sosok yang mampu membangkitkan raksasa tidur Merseyside.

“Itu harus diisi pelatih bertaraf internasional. Dua sosok yang banyak disebut-sebut adalah Ancelotti dan Klopp. Saya pikir Jurgen Klopp akan lebih diunggulkan,” kata Hamann (42) kepada Sky Sports Jerman.

“Emosiemosi di Liverpool

perlu dibangkitkan.”

“Orang-orang kehilangan kepercayaan kepada tim dan penting bahwa siapapun orang yang datang untuk membangunkan lagi orang-orang dan melakukan berbagai hal yang tepat.”

“Jurgen Klopp, yang menghidupkan hasrat dan cintanya untuk permainan, akan sangat cocok untuk mentalitas Liverpool. Ia akan menjadi solusi ideal bagi saya.”

Pemain internasional Jerman yang saat ini memperkuat Liverpool Emre Can berkata kepada Die Welt bahwa Klopp memiliki apa yang diperlukan untuk mendatangkan kembali kesuksesan ke Anfield.

“Jurgen Klopp tentu saja merupakan pelatih hebat. Saya pikir ia telah mendemonstrasikannya di Liverpool bahwa ia dapat bekerja di tim manapun di dunia,” kata pemain 21 tahun itu.

Klopp memimpin Dortmund memenangi gelar Liga Jerman dua kali berturut-turut pada 2011 dan 2012, tahun ketika mereka memenangi gelar ganda di ajang domestik setelah menghancurkan Bayern Munich dengan skor 5-2 di final Piala Jerman, ketika Robert Lewandowski membukukan trigol ke gawang klub yang diperkuatnya saat ini.

Ia juga memimpin Dortmund ke final Liga Champions 2013, ketika mereka kalah 1-2 dari Bayern. Klopp yang karismatis mampu berbicara bahasa Inggris dengan bagus dan berkata pada tahun lalu bahwa ia ingin bekerja di Liga Utama Inggris.

“Saya pikir selain Jerman, Inggris merupakan satu-satunya negara lain di mana saya semestinya bekerja,” kata Klopp kepada majalah Jerman Focus pada tahun lalu.

“Sederhana saja karena saya sedikit mengetahui bahasanya dan saya memerlukan (pengetahuan) bahasa untuk pekerjaan saya.” Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

Bale Dinobatkan Pemain Terbaik Wales Gareth Bale

(Suara NTB/ist)

London Mega bintang Real Madrid Gareth Bale terpilih kembali sebagai Pemain terbaik Wales untuk kelima kalinya sejak tahun 2010 pada seremoni yang digelar di Cardiff, Wales, Senin waktu setempat.

Mantan pemain Tottenhan Hotspur tersebut menjadi pemain terbaik Wales pada 2010, 2011, 2013, 2014, dan 2015. Sementara pada 2012 pemain terbaik Wales jatuh kepada gelandang Liverpool Joe Allen.

Bale meraih penghargaan setelah tampil apik pada kualifikasi Piala Eropa 2016 dengan mencetak enam gol dan dua assist.

Kerja keras Bale juga membawa Wales selangkah lagi ke putaran final kompetisi besar Piala Eropa yang tidak pernah dirasakan dalam 58 tahun terakhir.

Wales yang dilatih Chris Coleman hanya membutuhkan satu poin dari dua pertandingan

kualifikasi melawan BosniaHerzegovina dan Andorra untuk lolos ke Piala Eropa.

“Lihatlah tahun lalu dan dia (Bale) mencetak sejumlah gol yang luar biasa bagi kami,” kata Coleman dilansir dari AFP, Senin waktu setempat.

“Semua pemain telah melakukan hal yang luar biasa, namun dalam catatan saya, dia (Bale) layak untuk itu karena semua yang dia lakukan untuk tim ini,” kata Coleman. Coleman pun menganggap dengan adanya Bale, Wales menjadi salah satu tim yang disegani tim-tim besar Eropa pada Piala Eropa 2016.

Untuk itu, Coleman meminta Federasi Sepakbola Wales mengatur jadwal laga persahabatan melawan tim besar kendati Italia menolak tawaran pertandingan persahabatan itu.

“Kami mungkin bisa merayu Spanyol atau Jerman dan mencari tahu seberapa baik tim kami, tapi mereka tidak tertarik,” kata Coleman.

“Kami ditolak oleh satu-dua negara, dan Italia juga tidak ingin bermain melawan kami.” (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 7 Oktober 2015

31 Pejabat Ikut Uji Kompetensi

Rosiady dan Mokhlis Tak Dijamin Jadi Kadis Mataram (Suara NTB) Sebanyak 31 pejabat dari SKPD provinsi dan pemda kabupaten/kota yang lolos seleksi administrasi mengikuti uji kompetensi yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) penjaringan tiga jabatan pimpinan SKPD Pemprov NTB. Dari 31 nama pejabat itu, dua mantan pejabat eselon II Pemprov NTB, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc dan Ir. H. Mokhlis, M.Si ikut juga dalam uji kompetensi tersebut.

Meskipun pernah menjadi pejabat eselon II atau pimpinan SKPD, namun Pansel tak menjamin mereka berdua akan menjadi Kepala Dinas (Kadis). “Belum tentu Pak Ros (Rosiady) dan Pak Mokhlis jadi Kadis. Kan banyak sekali kriterianya. Mulai dari uji kompetensi, uji visi misi dan penilaian yang lain. Misalnya pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman jabatan,” kata Sekretaris Pansel, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram, Selasa (7/10) siang kemarin.

Dari berbagai kriteria yang menjadi penilaian, kata Suruji, uji kompetensi dan uji visi misi memiliki bobot penilaian yang paling besar. Namun ia tak menyebutkan seberapa besar persentasenya dari seluruh kriteria yang menjadi penilaian. Dari uji kompetensi itulah bisa dilihat apakah calon pejabat layak atau tidak menduduki jabatan pimpinan SKPD. “Pengalaman saja ndak cukup,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB ini.

Disebutkan, awalnya jumlah pejabat yang mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka tiga jabatan pimpinan SKPD itu sebanyak 47 orang. Namun dari jumlah itu, sebanyak 34 orang menyerahkan berkas persyaratan. Dari jumlah itu kemudian dilakukan seleksi administrasi. Dari hasil seleksi administrasi, dua orang dinyatakan gugur karena melebihi batas umur yakni 56 tahun. Sementara satu orang tidak mengikuti uji kompetensi.

Sehingga, kata Suruji, jumlah pejabat yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 31 orang. Dengan rincian, sebanyak 11 orang berkompetisi memperebutkan jabatan sebagai Kepala Dinas Dikpora, 10 orang Kepala Dinas Perkebunan dan 10 orang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB. “Uji kompetensi itu dua hari, hari ini dan besok. Dari hasil uji kompetensi ini tak ada yang gugur, langsung dilanjutkan uji visi dan misi. Sedangkan seleksi akan berakhir pada akhir Oktober ini,” terangnya.

Ketika ditanya adanya anggapan seleksi ini hanya formalitas saja? Mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur ini menegaskan dengan melihat jumlah pejabat yang mengikuti uji kompetensi, masyarakat percaya bahwa seleksi terbuka yang dilakukan bukan formalitas. Jika hanya bersifat formalitas, lanjutnya, maka tidak mungkin pejabat yang mendaftar sebanyak itu.

“Kalau formalitas, mungkin hanya tiga yang daftar atau dua orang. Kalau hanya formalitas, pasti yang daftar itu yang pernah jadi Kadis sama bonekanya. Ini kan nyatanya ndak,” tandasnya.

Sesuai dengan jadwal yang telah disusun Pansel, pengumuman dan pendaftaran secara online mulai 11-25 September. Penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 14-28 September. Kemudian seleksi administrasi dilaksanakan tanggal 29 September hingga 2 Oktober 2015. Baru kemudian, pengumuman hasil seleksi adminsitrasi dilakukan pada 3 Oktober 2015.

Setelah seleksi administrasi, selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi manajerial/psikologi. Seleksi kompetensi keahlian tanggal 12-17 Oktober. Penelusuran rekam jejak calon pimpinan SKPD tanggal 19-23 Oktober. Kemudian penetapan hasil seleksi dilakukan tanggal 27 Oktober. Selanjutnya, pengajuan nama calon pimpinan SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur tanggal 28-30 Oktober 2015. (nas)

Penyehat Tradisional Lebih Banyak dari Puskesmas Mataram (Suara NTB) Jumlah penyehat tradisional di setiap kabupaten terbilang banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah puskesmas. Namun, hanya sebagian kecil yang sudah terdaftar pada Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB. Dari total 2005 penyehat tradisional yang tersebar di berbagai daerah, hanya 19 yang telah terdaftar.

Di Lombok Timur misalnya, terdapat 664 penyehat tradisional namun tidak satu pun yang didaftarkan. Begitu pula di Lombok Barat, ada 396 penyehat tradisional yang saat ini masih beroperasi. Belum lagi di Lombok Utara dan Lombok tengah masing-masing sebanyak 57 dan 90 orang.

Sumbawa Barat dan Sumbawa masing-masing 325 dan 9 orang. Dompu, Bima dan Kota Bima masing-masing 89, 351 dan 10 orang. Sementara untuk Kota Mataram hanya tujuh orang.

Meskipun demikian, jumlah masyarakat yang mendatangi pengobatan tradisional untuk memeriksakan kesehatannya cukup tinggi. Pada tahun ini untuk satu penyehat tradisional paling tidak telah didatangi oleh seribu pasien.

Sehingga jika dikalkulasikan dalam setahun pasien yang menggunakan pengobatan tradisional mencapai dua juta orang, hampir setengah dari jumlah penduduk NTB. “Pengobatan tradisional ini merupakan warisan dari leluhur kita, sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa dibina. Selama ini kita telah melakukan pembinaan terhadap penyehat tradisional yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB,” ungkap Kepala Dikes NTB drg. Edi Junaedi kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (6/10) kemarin.

Dikes memperkirakan bahwa penyehat tradisional tersebar di setiap kecamatan yang ada di daerah. Pasalnya dari

119 kecamatan di NTB, setidaknya memiliki 5-10 orang, bahkan bisa mencapai 50 orang. Angka ini cukup tinggi, terlebih kini kepercayaan masyarakat akan pengobatan tradisional semakin meningkat.

Pengobatan tradisional memiliki dua jenis yaitu secara fisik dan herbal. Saat ini yang mendominasi adalah pengobatan herbal dengan ramuan-ramuan tradisional. Di sisi lain pengobatan seperti akupuntur, pijat dan lainnya juga memiliki peminat yang cukup tinggi.

Namun yang menjadi kekhawatiran adalah obatobat herbal yang dibuat masih banyak yang luput dari pemeriksaan dinas kesehatan. Sehingga dikhawatirkan dapat melebihi dosis yang dianjurkan dan dapat merugikan pasien.

“Itu perlunya mereka kita bina, jangan sampai nanti obat herbal yang dibuat malah dicampur dengan obat kimia sehingga menjadi berbahaya karena tidak sesuai dosis,” kata Edi Junaedi.

Tari (22) salah seorang warga di Lombok Timur mengaku pernah berobat dengan pengobatan tradisional. Dia bahkan tidak tahu ramuanramuan yang diberikan terbuat dari bahan apa saja. Namun, karena banyak orang yang mendatangi penyehat tradisional itu, dia kemudian mempercayakan dirinya diobati dan diberi berbagai obatobatan herbal. Dia bahkan mengaku tidak tahu bahwa penyehat tradisional harus mendaftarkan diri pada Dikes.

“Orang-orang bilang bagus jadi saya datang saja, dikasih obat warna putih katanya sih bubus biar badan saya tidak sakit lagi. Saya tidak tahu kalau obat itu harus diperiksa oleh Dikes, orang-orang bilang manjur ya saya ikut saja,” ungkap Tari.

Kehadiran pengobatan tradisional menjadi salah satu

Pengobatan Tradisional Harus Sesuai Estetika dan Norma Agama Mataram (Suara NTB) Berbagai macam cara pengobatan dan terapi tradisional saat ini tengah marak dan makin digemari oleh masyarakat NTB. Namun, banyaknya jasa pengobatan tradisional yang belum mendaftarkan diri dikhawatirkan menjadi sarang perbuatan asusila. Meskipun tidak sedikit pula yang benar-benar melakukan pengobatan dengan semestinya. Jika tidak didaftarkan, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB yang berkoordinasi dengan Dikes Kabupaten/ Kota tidak dapat melakukan pendampingan. Sementara pengobatan tradisional harus disesuaikan dengan estetika, norma adat dan norma agama. Sehingga pelaksanaannya tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pembukaan tempat pengobatan secara tradisional itu harus disesuaikan dengan norma agama sehingga tidak melanggar norma susila. Misalkan terapi pijat dan pengobatan secara fisik, kalau berdua-duaan bisa menimbulkan paradigma negatif dari masyarakat,” kata Pengelola Pro-

Halaman 12

gram Kesehatan Tradisional Dikes NTB Siti Zuleha, SKM kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (6/10).

Praktik pengobatan secara tradisional terkadang dilakukan dengan cara yang tidak wajar, namun tentu saja menyehatkan. Namun di lain sisi, praktik-praktik yang berada di luar batas norma perlu ditindaklanjuti dan perlu diawasi dengan teliti. Sebab hal itu dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan dapet menciderai norma-norma yang sudah berkembang dalam masyarakat.

Pengembangan obat tradisonal yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu kini menggunakan cara yang lebih modern. Namun tentu saja tidak lepas dari ciri khas ketradisionalan yang menggunakan obat herbal sebagai obat dasar. Hal ini yang perlu untuk dibina oleh Dikes agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Padahal jika praktik itu diawasi dan dibina oleh Dikes akan lebih memudahkan bagi penyehat tradisional untuk beroperasi.

“Kita punya yang namanya program kesehatan tradisional komprehensif dan komplementer, ini tujuannya untuk membina penye-

hat tradisional untuk beroperasi sesuai dengan standar operasional. Karena ini juga ada aturannya. Sehingga tidak melanggar norma yang ada,” kata Siti Zuleha.

Masyarakat NTB yang terkenal dengan seribu masjid yang melambangkan tingkat religiusitas tinggi harusnya sudah lebih paham dengan kondisi norma yang diperbolehkan.

Sebab perilaku main hakim sendiri masyarakat NTB masih berada dalam konsisi yang mengkhawatirkan, meskipun sudah banyak pula yang sadar hukum. Sehingga saat menemukan tindakan asusila, masyarakat lebih memilih untuk mengarak pelaku keliling kampung daripada diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Hal itu pula yang menjadi kekhawatiran Dikes sehingga mewajibkan semua penyehat tradisional untuk mendaftarkan diri. Sebab dengan begitu penyehat tradisional itu akan dibina dan diawasi. Tidak kalah pentingnya mereka akan dilindungi pula secara hukum. (lin)

pilihan bagi masyarakat.

Salah satu faktor utama yang kemudian menyebabkan masyarakat memilih menggunakan pengobatan tradisional adalah faktor biaya yang relatif lebih murah dari pengobatan konvensional. Selain itu untuk pembiayaan tidak ditarifkan, namun dibayar sesuai kemampuan pasien.

Meskipun ada juga pasien yang minta untuk dipasangkan tarif, agar bisa mengukur kemampuannya.

Pasien yang datang bukan hanya dari masyarakat menengah ke bawah, namun juga menengah ke atas. Bahkan beberapa jajaran pejabat tinggi pun kerap mendatangi pengobatan tradisional ini. Eksistensi pengobatan ini semakin meningkat, sebab masyarakat merasakan sendiri manfaat yang didapatkan setelah melakukan terapi.

“Pasien yang datang dari semua kalangan, bahkan ada juga pejabat tinggi yang sering menggunakan pengobatan tradisional. Ini adalah bukti bahwa saat ini pengobatan tradisional memiliki tempat dalam masyarakat,” kata Musagar selaku Ahli Herbal dan Terapis Bekam Mataram.

Dikes berharap masyarakat lebih selektif dalam menggunakan jasa pengobatan tradisional. Sebab tidak semua pengobatan sudah sesuai dengan aturan pengobatan tradisional yang benar. Sehingga masyarakat tidak dirugikan baik secara fisik maupun secara finansial.

Selain itu, penyehat tradisional yang belum mendaftarkan diri diharapkan memiliki kesadaran sendiri untuk segera mendaftarakan izin operasionalnya.

Dengan begitu, dalam pelaksanaannya dapat didampingi maupun dibina oleh Dikes. Sehingga obat uang digunakan maupun praktek pengobatan yang dilakukan dapat sesuai dengan aturan sehingga masyarakat tidak dirugikan. (lin)

UKM Padus Unram, Kembali Menggelar Kompetisi Paduan Suara se-NTB Mataram (Suara NTB) “Unram Choir Competition (UCC) 2015 – Get Your Victory”, begitulah tajuk salah satu acara yang sempat menggentarkan kota Mataram pada Sabtu (3/10) lalu di gedung Arena Budaya Universitas Mataram.

Memasuki tahun keduanya setelah 1 tahun lalu sempat vakum, kali ini kategori Composer (Choir Competition for Senior High School) yang pernah diadakan di tahun 2013 bersanding sejajar dengan tingkat kategori Chorus (Choir Competition for General and University) yang menargetkan semua pelaku paduan suara dari berbagai macam lapisan masyarakat agar dapat bertemu dan memperebutkan gelar juara.

“Tahun ini ada dua kategori yang dilombakan, mengingat permintaan yang datang dari pelaku paduan suara di tingkat universitas,’’ jelas Rolin Ega Pranata selaku ketua panitia. “Acara tahun ini juga kami mulai dari sore hari hingga malam hari, siang harinya juga ada acara outdoor beserta bazzar time untuk memeriahkan lokasi pelaksanaan” imbuhnya.

UCC, dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III Universitas Mataram, Dr. H M Natsir M.Hum, mendukung secara penuh apa yang telah dilakukan oleh para panitia pelaksana sebagai generasi muda yang mau menggarap suatu kegiatan posi-

tif guna mencari bibit unggul dalam dunia yang digeluti.

Diikuti oleh enam peserta kategori Composer seperti SMAN 1 Mataram (tim A & B), SMAN 2 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 8 Mataram, dan SMKN 1 Selong, serta 3 peserta kategori Chorus seperti Padus Birama, Padus Oikumene, dan Padus Himapika.

Panitia juga mengundang beberapa pelaku paduan suara terbaik di Kota Mataram sebagai juri. Seperti, Ir. Johani Hamdani, Endang Sriningsih dan Egenius Siba.

Selain memperebutkan gelar juara pada masing masing kategori, UCC tahun ini juga menambahkan gelar juara favorit bagi tim yang mampu menarik perhatian dari seluruh audience.

Berakhir dengan sukses, akhirnya pada malam penobatan juara UCC 2015, terpilih sebagai juara baru pada setiap kategori. Gelar juara yang disandang SMAN 2 Mataram tahun lalu kini berhasil direbut SMAN 1 Mataram tim A. Juara dua diraih oleh SMAN 2 Mataram dan disusul SMAN 3 Mataram sebagai juara tiga. Sedangkan untuk kategori Chorus diraih oleh Padus Birama. Juara favorit dengan perolehan suara 65% dari total audience yang ada jatuh kepada SMAN 3 Mataram. Kegiatan ini didukung Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. (r)

SDM, Jaringan dan Permodalan Tantangan Produk Kerajinan NTB Mataram (Suara NTB) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H.L. Gita Aryadi, M.Si menyebutkan tiga hal yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan produk-produk kerajinan asal NTB adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) perajin,jaringan pasar dan masalah permodalan.

Untuk itu, tiga hal tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah daerah ke depannya dengan menggandeng semua pemangku kebijakan terkait. “SDM, jaringan pasar dan permodalan masih jadi tantangan. Untuk itu ke depan kita bisa memberikan penguatan,” katanya.

Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB ini mengatakan untuk penguatan SDM perajin, dalam kepengurusan Dekranasda yang

sekarang terdiri dari akademisi dan pihak terkait lainnya. Kemudian untuk memperluas jaringan pasar, juga digandeng Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB serta untuk permodalan digandeng perbankan.

“Kita fungsi fasilitasi, kita dekatkan pengrajin dengan BUMN,bangun sentra-sentra produksi. Perlu promosi kita dampingi,” katanya.

Menurutnya, begitu daerah ini ditetapkan menjadi tujuan wisata, secara tidak langsung sudah membuka peluang pasar bagi para perajin di daerah ini. Ia mengklaim, dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke NTB sejak beberapa tahun terakhir, pusat-pusat penjualan produk kerajinan khas NTB yang dulunya mati suri sudah mulai bangkit lagi.

“Kegiatan kerajinan di daaerah kita sudah tumbuh seiring berkembangnya pariwisata,” klaimnya.

Untuk menghidupkan sentra-sen-

RUPA-RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

RUPA-RUPA

(Suara NTB/ist)

Suasana Unram Choir Competition (UCC)

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

tra keajinan di daerah ini, lanjutnya, telah dikeluarkan Pergub no 3 tahun 2010. Di mana untuk kegiatan MICE yang diadakan di NTB, khusus tamutamu luar daerah dibawa untuk mengunjungi sentra-sentra kerajinan.

“Produk-produk yang dihasilkan pengrajin untuk dipamerkan, didekatkan dengan wisatawan. Ini adalah upaya bagaiamana menghidupkan kembali kerajinan di daerah kita. Di samping mengekspor ke luar negeri,” tandasnya.

Untuk menciptakan nilai tambah di dalam daerah, kataanya, dibutuhkan kemampuan, daya saing dan kreativitas perajin. “Desain harus mengikuti selera pasar, tidak statis dan lain sebagainya. Itu harus bisa kita cermati dengan sebaik-baiknya sehingga dalam kepengurusan Dekranasda ada praktisi, desainer juga pihak-pihak terkait yang punya kompetensi di bidang itu,” pungkasnya. (nas)

Rabu, 7 Oktober 2015

SUARA NTB

Halaman 13

PA RU PA R -U PA RU PA R -U

M d & h e ye a ya skicrn o l,d tia nasi m d am n bg o a xsp tn ra e ig n

4 7 5 9 1 7 0 8 1

PA RU PA R -U M A K E B

Fe a P e n % 3 l& jta p e n a kd eg d n m iu kia yb n iekn ag tiT

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

Halaman Halaman 14 14

Pilkada ’’Collaborative Governance’’ Oleh:

Buat Regulasi Beras ADANYA indikasi mafia beras seperti diungkapkan Danrem 162/WB Kol. Lalu Rudy Irham Srigede harus menjadi atensi bersama. Kondisi seperti merangkaknya harga beras sebagai dampak dari limitnya stok beras tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Harus ada tindakan konkret dari pihak-pihak pemangku kebijakan.

Nampaknya cukup beralasan juga ketika Danrem menyebut adanya dugaan permainan atau mafia beras. Beras sebagai komoditi pokok yang dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat, mestinya dijaga agar selalu dalam kondisi stabil baik harga maupun cadangannya. Harga dan cadangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Satu sama lain saling berkaitan. Cadangan yang melimpah akan berdampak positif pada harga beras yang makin terjangkau oleh masyarakat. Sebaliknya, mahalnya harga beras tidak terlepas dari minimnya stok beras di dalam daerah. Padahal senyatanya NTB masih menjadi daerah yang surplus beras. Namun diduga karena permainan pihak-pihak yang mengincar untung yang sebesar-besarnya, akhirnya melakukan tindakan yang sesungguhnya merugikan masyarakat secara luas.

Gabah petani banyak dibeli oleh tengkulak yang selanjutnya menjual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Bahkan, penjualanpun sampai ke luar NTB. Hal ini tentu menjadi ironis. Karena Bulog sebagai institusi yang berwenang menyerap gabah hasil panen petani, sepertinya justru tidak mampu bernuat banyak. Beras yang dianggap Bulog tidak memenuhi kriteria, oleh petani dinilai sebagai alasan klasik.

Bagaimana tidak, alasan itu sangat sering didengar ketika petani menuntut hasil panennya diserap Bulog. Padahal, ketika diantarpulaukan oleh tengkulak ke luar NTB, gabah yang dianggap belum memenuhi kriteria oleh Divre Bulog NTB, justru dibeli oleh Bulog daerah lainnya. Sayangnya itu bukan dari tangan petani langsung, melainkan sudah ada keterlibatan tengkulak.

Kalau Divre Bulog NTB terus-terusan menolak beras petani sebagai cadangan beras di daerah, tentu akan sulit berharap NTB akan memiliki sistem ketahanan pangan yang baik. Di sisi lain pemerintah tidak bisa melarang pengiriman beras antar pulau di luar NTB. Sebab hingga saat ini belum ada regulasi yang melarang pengantarpulauan beras. Sehingga, pemerintah hanya bisa mengimbau kepada pengusaha beras untuk tidak menjual gabah atau berasnya ke luar NTB. Imbauan tentu saja tidak cukup ampuh untuk menghentikan penjualan gabah atau beras ke luar NTB sebelum Divre NTB memaksimalkan serapannya terhadap hasil panen petani NTB. Mestinya pemerintah mulai memikirkan regulasi ketahanan pangan yang didalamnya mengintervensi kebijakan terkait beras. Misalnya dalam regulasi itu ada larangan untuk mengirim beras ke luar daerah. Kalaupun ada pengiriman beras, lingkupnya hanya antar pulau dalam Provinsi NTB saja. Jika tidak segera dimulai, kondisi ketahanan pangan NTB akan semakin melorot. Status daerah surplus beras dapat berubah menjadi defisit beras lantaran banyaknya beras yang kirim ke luar NTB. (*)

RADIO

EMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung akan dihelat secara serentak pada bulan Desember nanti. Tentu saja hajatan demokrasi ini telah dipersiapkan secara matang oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat nasional dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberbagai daerah.

KPUD diberbagai daerah, utamanya, telah melakukan upaya-upaya serius demi kesuksesan pelaksanaan Pemilukada nanti. Mereka menentukan strategi dan langkah-langkah strategis seperti perencanaan program, perencanaan anggaran, sosialisasi dan kampanye, komunikasi keamanan, komunikasi politik, dan berbagai cara lain yang mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilukada.

Keseriusan KPUD diberbagai daerah, tentunya didasari visi untuk memajukan dan menguatkan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan, dan itu diharapkan bermuara pada kesejahteraan hidup seluruh lapisan masyarakat.

Pada konteks ini, KPUD dianggap sebagai driver kesuksesan pelaksanaan Pilkada dan kesuksesan penguatan demokrasi di aras lokal.

Kendati demikian, kesuksesan Pemilukada, tentunya bukan hanya tanggung jawab KPUD saja, namun semua unsur pemerintahan, aparatur keamanan, dan semua lapisan masyarakat ikut bertanggungjawab mewujudkan kesuksesan pelaksanaan Pemilukada di desember nanti.

Kerjasama dan kemitraan mereka sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Pada konteks keilmuan ilmu pemerintahan, kerjasama dan kemitraan stakeholders untuk tujuan bersama dalam suatu organisasi, disebut Collaborative Governance.

Pada tulisan ini, saya akan menjelaskan pengelolaan Pilkada berbasis collaborative governance seperti yang disebutkan di atas. Pada prinsipnya collaborative governance bertujuan untuk mewujudkan visi suatu organisasi secara efektif dan efesien, dan berdampak positif bagi semua elemen yang ada dalam organisasi tersebut. Menurut Kirk Emorson, dan Tina Nabatchi (keduannya penemu konsep collaborative governance) collaborative governance adalah kerangka kerja (framework) untuk mensukseskan tercapaiannya visi misi organisasi.

Menurut Emerson dan Tina dalam kerangka collaborative governance ada tiga elemen pokok yang harus terlibat dalam proses kerja organisasi yaitu peraturan hukum, kepemimpinan, dan kepercayaan.

Tiga elemen tersebut dipercayai se-

Salahudin, S.IP. M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Saat iniAs kembali melanjutkan studi program master Local Government di College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand) bagai satu kesatuan penting dalam kerangka collaborative governance.

Menurut Emerson dan Tina, tiga elemen itu harus mendukung budaya kerja yang mengedepankan tiga prinsip pokok, yaitu prinsipled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action.

Karena itu, diskusi pemilukada collaborative governance diarahkan untuk mewujudkan kesuksesan pelaksanaan pemilukada yang didukung elemen peraturan hukum, kepemimpinan, kepercayaan, dengan mengedepankan prinsipled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Pada bagian berikut ini saya akan menguraikan secara singkat elemen-elemen collaborative governance tersebut.

Pertama, Elemen peraturan hukum. Elemen ini sangat dibutuhkan dalam kerangka collaborative governance, dan dianggap sebagai driver utama untuk mendorong elemenelemen lain dalam mewujudkan tujuan organisasi. Hemat saya, peraturan hukum pelaksanaan Pemilukada sudah disiapkan secara matang oleh pemerintah, dan dinilai pertauran-pertauran hukum yang ada sangat lengkap dan demokratis untuk mendukung berjalannya pesta demokrasi nanti.

Kedua, elemen kepemimpinan.

Pada konteks ini kepemimpinan tidak terbatas pada kepemimpinan pemerintahan, namun menjangkau semua lapisan kepemimpinan termasuk kepemimpinan pada bidang keorganisasian sosial, politik, dan bisnis. Elemen kepemimpinan ini, juga dianggap sangat penting bagi tercapainya tujuan organisasi. Emerson dan Tina, elemen kepempinan disebutnya sebagai mediator dan katalisator dalam mewujudkan tujuan organisasi. Karena itu, mereka ini harus kreatif dan inovatif dalam mengambil keputusan dan memberikan informasi kepada unsur-unsur organisasi.

Untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada, semua lapisan kepemimpinan baik pemerintahan, sosial, politk, dan kepemimpinan dunia bisnis, harus membangun kemitraan dan kolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan kesuksesan Pilkada di Desember nanti. Mereka harus berperan aktif memberikan informasi-informasi positif kepada semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada terutama kepada masayarakat sebagai pemilik suara (kedaulatan).

Ketiga, elemen kepercayaan (truts). Elemen kepercayaan dimaksudkan adalah semua elemen yang terlibat dalam mewujudkan tujuan organisasi harus didasari kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya, landasan kepercayaan itu berdasarkan peraturan hukum organisasi. Kepercayaan yang terbangun dengan baik diantara unsur-unsur organisasi, dapat membantu dan mendorong tercapainya visi misi organisasi dengan efektife dan efesien.

Karena itu, elemen kepercayaan harus hadir dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilukada. Semua unsur yang terlibat dalam pelaksan-

aan Pilkada harus bersama-sama membangun truts yang berdasarkan pada nilai-nilai peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sumua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilukada akan bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilukada di Desember nanti.

Sebagaimana yang dijelaskan Emerson dan Tina di atas, bahwa ketiga elemen itu harus terselenggara berdasarkan prinsip engagement (partispasi), shared motivation, dan capacity for joint action. Maksud dari hal ini, adalah elemen peraturan hukum, elemen kepemimpinan, dan elemen kepercayaan harus melibatkan semua unsur masyarakat yang berkaitan dengan tujuan organisasi (engagement), harus saling memberikan motivasi, komunikasi, kesepemahaman, dan kebersamaan (shared motivasion), dan harus menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi untuk bersama-sama merealisasikan program kegiatan dalam rangka mewujudkan visi misi organisasi.

Pertama prinsip engagement (partisipasi). Dalam pelaksanaan Pilkada, prinsip ini sangat penting untuk dikedepankan oleh semua pihak. Seperti yang disampaikan pada awal tulisan ini, kendati pelaksanaan Pemilukada merupakan tanggungjawab utama KPUD, namun hal ini bukan dalam arti unsur-unsur lain tidak ikut bertanggung jawab. Justru, semua unsur ikut bertanggungjawab karena semua unsur itu berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan Pilkada di Desember nanti.

Pada bagian ini, pemerintah harus mengajak dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua unsur masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Unsur-unsur masyarakat seperti organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, organisasi profesi, organisasi mahasiswa, dll, harus bersatu padu dalam kemitraan dan kolaborasi untuk kesuksesan Pilkada.

Kedua, prinsip shared motivation.

Prinsip ini berkaitan dengan peran aktif pemerintah (KPUD) dan masyarakat untuk bersama-sama saling memberikan informasi dan pengetahuan tentang segala macam bentuk unsur-unsur organisasi diantaranya peraturan organisasi, program kegiatan organisasi, strategi organisasi, budaya dan nilai organisasi, dan visi misi organisasi.

KPUD dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada kepada masyarakat luas. Informasi tersebut harus dapat dimengerti (understanding) oleh masyarakat secara baik dan benar.

Informasi data pemilih, misalnya, KPUD harus memaparkan secara jelas kepada masyarakat tentang jumlah data pemilih. Pada konteks ini, KPUD harus mengedepankan prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, dan jauh dari manipulasi dan diskriminasi. Jika hal ini dapat dilakukan KPUD, maka peluang munculnya perlawanan dari lapisan masyarakat dapat diminimalisirkan secara baik dan benar.

Ketiga, prinsip capacity for joint action. Prinsip ini dimaksudkan sebagai langkah bersama semua unsur/elemen/lapisan organisasi untuk melakukan tindakan secara strategis dalam merealisasikan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih besar. Karena itu, prinsip ini merupakan titik penentu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program kegiatan organisasi. KPUD harus memastikan kesiapan unsur aparatus dan masyarakat untuk bersama-sama merealisasikan program kegiatan yang mendukung terselenggaranya Pemilukada dengan sukses.

Pilkada collaborative governance yang dijelaskan di atas menekankan pada bagaimana strategi untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilukada pada desember nanti. Kesuksesan tersebut sangat tergantung pada tiga elemen yaitu desain atau kesediaan peraturan hukum, kemampuan kepemimpinan, dan nilai-nilai kepercayaan yang tumbuh dalam lingkungan organisasi pemerintah, KPUD, dan masyarakat luas. Tiga elemen di atas harus diselenggarakan berdasarkan prinsip engagement (partisipasi), shared motivation, dan capacity to joint action. Prinsip-prinsip ini memberikan kekuatan bagi organisasi (pemerintah/KPUD) untuk mewujudkan dan melaksanaan Pilkada dengan sukses.

Tentunya, Pilkada collaborative governance tidak berhenti pada diskusi kesuksesan Pilkada semata, namun jauh dari itu yaitu bagaimana impcat atau outcome dari kesuksesan itu terhadap lingkungan organisasi yang lebih luas seperti kesejahteraan dan kemakumaran masyarakat. Semoga Pemilukada nanti dapat diselenggarakan dengan sukses, dan berdampak baik bagi pertumbuhan demokrasi, pertumbuhan iklim politik yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di aras lokal. (*)

Harga beras melejit, nelayan menjerit Masyarakat miskin selalu dalam posisi sulit

*** Potret pengelolaan APBD di NTB. Masih sama, besar pasak daripada tiang Jangan sampai merugikan rakyat

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 7 Oktober 2015

Bulog Belum Maksimal Dari Hal. 1 Terkait dengan adanya indikasi mafia beras di daerah ini, gubernur yakin aparat hukum seperti kepolisian akan melakukan tindakan.

“Kalau Pak Danrem bicara seperti itu (ada indikasi mafia beras) saya yakin pasti ada indikasi, ada dasarnya. Saya yakin aparat hukum, Kepolisian pasti sudah bergerak juga untuk melihat itu,” kata Gubernur ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Danrem 162/WB Kol. Lalu Rudy Irham Srigede, ST, M.Si yang menuding ada indikasi pihak – pihak tertentu terlibat dalam permainan pembelian gabah dan beras petani.

Gubernur mengatakan, perdagangan gabah atau beras antarkota oleh pedagang tak bisa dihambat lantaran komoditas ini adalah barang bebas. Namun, pemerintah daerah bisa mencegah keluarnya gabah ke luar daerah jika Bulog mau membeli gabah dan beras petani dengan harga yang sama atau lebih tinggi dari yang ditawarkan pedagang.

“Masa saya mau larang petani mau menjual kepada orang, apalagi harganya lebih mahal.

Dendeq jual, bareh tunggu Bulog. Harganya (Bulog) murah, lama lagi datang,”ujarnya.

Orang nomor satu di NTB ini sepakat bahwa peran Bulog dalam menyerap gabah dan beras petani di daerah ini masih belum maksimal. Padahal, produksi gabah petani NTB cukup besar. “Jadi kita sepakat dalam hal bahwa ada ruang bagi Bulog kita yang belum dipakai di NTB. Semangatnya untuk

mendukung program Upsus itu, Bulog itu masih lemah,”tandas gubernur.

Sebelumnya, Danrem 162/WB Kol. Lalu Rudy Irham Srigede, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terkait kondisi cadangan beras daerah, maupun nasional. Kerja keras jajarannya selama ini untuk memaksimalkan serapan gabah petani justru tak berarti. Biangnya disebut ada pada Bulog. Dia menuding sebagai persero yang ditunjuk pemerintah untuk memaksimalkan ketahanan pangan daerah dan nasional, Bulog menurut Danrem seharusnya bisa mengambil peran maksimal. Apalagi inflasi nasional saat ini yang paling besar pengaruhnya adalah beras. Inflasi dipicu oleh beras 0,2 persen dari total inflasi 0,4 persen.

Semestinya dengan produksi padi yang sudah melampaui nasional, daerah ini tidak kekurangan stok cadangan. Bisa juga mengurangi inflasi. Tapi ada indikasi permainan mulai dari pembelian di tingkat petani, hingga indikasi mengeluarkan beras dari NTB ke daerah lain ditudingnya sebagai praktik mafia beras. Sebenarnya bicara produksi, gabah di NTB naik dari 6,4 persen menjadi 6,8 persen.

Ini artinya sudah di atas rata-rata nasional. Karena baru kali ini sejak era kemerdekaan, Indonesia surplus produksi gabah 73,55 juta ton. (nas)

Halaman 15

Calon Pendamping Fauzan Khalid

Demokrat Tak Satu Suara, Hanura ’’Wait and See’’

Giri Menang (Suara NTB) – PDIP dan parpol pengusung paket AZAN (Zaini Arony dan Fauzan Khalid) telah menyatakan sikap bulat mencalonkan kader terbaik untuk dicalonkan sebagai Wakil Bupati Lombok Barat mendampingi Fauzan Khalid, M.Si. Namun berbeda dengan dua parpol pengusung lainnya seperti Hanura dan Demokrat. Demokrat tidak satu suara apakah akan mendelegasikan calon.

Sedangkan Hanura memilih pada posisi menunggu dan melihat (wait and see).

Anggota Fraksi Demokrat (FD), L Didit Suryawan menyampaikan bahwa Demokrat akan melihat perkembangan kasus Zaini Arony baru akan mengambil sikap. Namun FD tegasnya, dalam hal calon wabup pasti akan mengusung calon dari kader partai.”Tulisa saja Demokrat mengusung calon, kami akan calonkan kader partai,’’ tegasnya Selasa (6/10).

Menurutnya, Demokrat sebagai parpol pengusung wajib ikut ambil bagian seperti parpol pengusung lainnya. Posisi

Demokrat akan menjadi penentu, tidak akan mau kalah dengan parpol lain seperti Golkar.

Hal berbeda disampaikan Fraksi Demokrat, Indra Jaya Usman. Menurutnya, terkait calon wabup pihak parpol yang memiliki kewenangan bukan anggota Dewan. Terkait adanya FD yang berpendapat, itu pendapat pribadi dan bukan sikap parpol secara umum. ‘’Kalau mau tahu sikap partai silahkan tanya ketua DPC Sahman dan Ketua DPD I, TGB (Tuan

Guru Bajang sapaan Dr.TGH.M.Zainul Majdi),’’ terang Indra via ponselnya.

Dijelaskan lebih lanjut, terkait wewenang penentuan calon wabup, bukan kewenangan fraksi, namun parpol. Pada ranah ini jelasnya, fraksi tidak memiliki kewenangan apaapa. Menurutnya terkait mekanisme penetapan wabup ini sendiri sudah ada mekanisme baku tinggal dijalankan.

Sementara itu, Fraksi Hanura melalui Hj . Muslihan menyampaikan Hanura sampai saat ini belum bersikap.

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NTB TAHUN 2015 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Bidik Tersangka Baru Dari Hal. 1 “Memang akan ada tersangka baru. Tapi kami belum sebut nama,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH menjawab Suara NTB, Selasa (6/10). Kemungkinan adanya tersangka baru itu berdasarkan informasi diperolehnya dari Ketua Tim Penyidik, Ely Rachmawati, SH, M.Hum. Ditingkat penyidikan, kasus TPA KSB menetapkan tiga orang tersangka, DS selaku rekanan pelaksana, IS selaku pelaksana lapangan dan LHG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dari pengembangan penyidikan, dijelaskan Sutapa, ditemukan ada keterlibatan pihak lain, yang dianggap ikut bertanggung jawab sehingga timbul kerugian negara Rp 799 juta dalam proyek bersumber dari APBN itu.

Atas dasar itu, penyidik memastikan kasus ini akan dilanjutkan penyidikannya ke tersangka lain. Tapi tahapan yang ditunggu adalah mengamati proses persidangan.

Karena dari proses persidangan nanti, menurut Sutapa, akan ada fakta – fakta pendukung yang dapat menjerat tersangka baru. ‘’Dari keterangan – keterangan di persidangan nanti akan jadi bukti pendukung untuk menemukan tersangka baru.

Tapi pada dasarnya kasus ini sudah naik ke penyidikan, jadi tinggal dilanjutkan saja,’’ terangnya.

Sidang Perdana Sutapa juga menginformasikan, kasus TPA KSB mulai disidangkan Rabu (7/ 10) hari ini, setelah berkasnya dianggap lengkap untuk disodorkan ke pengadilan.

Sidang kasus ini akan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Berkasnya sudah masuk register Pengadilan. Tinggal disidangkan,” pungkas Sutapa.

Pihak PN Mataram juga membenarkan terkait pelimpahan berkas kasus TPA KSB tersebut. Jadwal sidang sudah ditetapkan.

“Sudah, berkasnya sudah masuk beberapa waktu lalu. Jadwal sidangnya sudah ditetapkan juga, jadi mulai besok (hari ini, red),” kata Humas PN Mataram, Husnul Khotimah, SH, MH melalui Panitera Tipikor, Subari, SH kepada Suara NTB kemarin.

Hakim yang akan menyidangkan perkara ini juga sudah ditetapkan. Bertindak sebagai Ketua Majelis I Nyoman Wiguna SH., MH yang juga Ketua PN Praya, didampingi hakim ad hoc Fathur Rauzi, SH dan Moh. Idris Moh. Amin. (ars)

Dewan Desak Pemerintah Segera Realisasikan Pembangunan Pembangkit 500 MW Dari Hal. 1 khususnya PLN yang jadi BUMN. Proyek pembangunan pembangkit listrik 500 MW di NTB harus disegerakan,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/ 10) siang kemarin.

Hadi mengatakan, pembangkit yang sudah siap digunakan harus segera dimanfaatkan. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik yang sudah direncanakan harus segera dipercapat. Ia mengatakan, pembangunan PLTU Jeranjang Unit III yang sampai saat ini belum tuntas harus segera dituntaskan. Menurutnya, molornya pembangunan PLTU Jeranjang Unit III harus menjadi pelajaran dalam pembangunan PLTU-PLTU lainnya di NTB. Jangan sampai PLTU yang dibangun sering mengalami kerusakan yang berakibat terhadap kurangnya pasokan listrik. ‘’Jangan sampai kejadian seperti PLTU Jeranjang terulang kembali. Molor sampai beberapa tahun. Sementara kebutuhan pengguna listrik terus bertambah. Apalagi sekarang sudah mulai komplain terhadap pelayanan ini. Jadi kita berharap PLN memperhatikan masalah ini.

Hal-hal yang jangka pendek yang harus diselesaikan oleh PLN itu harus dicari solusinya,”imbuhnya.

Ketua DPW PKS NTB ini menambahkan sebelum PLN membangun pembangkit listrik di daerah harus memperhatikan RTRW. Jangan sam-

pai pembangunan pembangkit terhambat akibat tak sesuai dengan tata ruang. Pasalnya, hal ini terjadi pada pembangunan PLTG Peaker kapasitas 125 MW di Ampenan Kota Mataram yang terhambat hingga saat ini lantaran lokasinya melanggar RTRW Kota Mataram.

Hingga saat ini pemerintah daerah terutama Pemprov NTB belum memberikan izin karena lokasi pembangunannya melanggar tata ruang. Menurut Hadi, Pemerintah Kota Mataram, Pemprov NTB dan PLN harus duduk bersama mencari solusi terbaik. Kebutuhan energi listrik memang sangat dibutuhkan namun harus sesuai dengan tata ruang.

Menurut Hadi, pemerintah harus lebih serius dalam penanganan defisit energi listrik. Pasalnya, kekurangan energi listrik akan berimbas terhadap iklim investasi dalam jangka panjang. Upaya penanganan jangka pendek dan jangka panjang harus segera dilakukan PLN. “Sampai sekarang kita belum mendapatkan langkah-langkah itu dari pihak PLN sebagai mitra pemerintah provinsi. Kita harus duduk bersama, pemerintah provinsi, DPRD dan PLN untuk merumuskan atau memberikan masukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini segera,”pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

PENYERAHAN PLAKAT- Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang Dinas PU Provinsi NTB, H.Jumiri, ST (kiri) menyerahkan plakat kepada Kepala Sekolah SMK 1 Gerung, Drs. Zainal Arifin, MPd, seusai memberikan sambutan pada pembukaan Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penata Ruang Untuk Pelajar SMA/SMK Provinsi NTB, di Kabupaten Lombok Barat, yang dilaksanakan Selasa, 6 Oktober 2015 di SMK 1 Gerung.

Masih Sama, Besar Pasak daripada Tiang Dari Hal. 1 Dari semua kabupaten/ kota, hanya tiga kabupaten/ kota yang memiliki ruang fiskal di atas rata-rata provinsi, yaitu KSB (34,1 persen), KLU (33,8 persen), dan Kota Mataram (26,5 persen). Sedangkan tujuh kabupaten/ kota lainnya memiliki ruang fiskal di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan ruang fiskal antar daerah.

Ruang fiskal yang cukup besar di KSB, KLU dan Kota Mataram disebabkan rendahnya belanja wajib seperti belanja pegawai. Selain itu, penerimaan PAD juga berkontribusi terhadap peningkatan ruang fiskal daerah, seperti Kota Mataram.

Ketersediaan ruang fiskal yang lebih luas dibandingkan kabupaten/kota lain diharapkan mampu dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan prioritas daerah; yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor riil dan meningatkan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Bima memiliki ruang fiskal di bawah 10 persen atau tiga terendah di NTB. Sempitnya ruang fiskal di ketiga daerah tersebut dikarenakan bengkaknya belanja pegawai dan meningkatnya kewajiban transfer dana desa.

Selain itu, kontribusi PAD juga cenderung stagnan.

Alokasi belanja pegawai di tiga kabupaten tersebut masing-masing adalah Lombok Tengah (61,8 persen), Lombok Timur (54,7 persen), dan Kabupaten Bima (58,8 persen). Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Lombok Tengah dan Lom-

bok Timur terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing sebesar 104 persen dan 103 persen.

Dengan kata lain, keseluruhan nominal (DAU) Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur tak cukup untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai.

Dilihat dari aspek ketergantungannya, Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, dan Kota Bima memiliki tingkat ketergantungan yang paling tinggi di antara semua kabupaten/kota di NTB. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerahnya berada di bawah 9,0 persen, dan rasio dana transfernya berada di atas angka 90 persen. Kota Bima dapat dikatakan sebagai daerah paling miskin di NTB dilihat dari aspek ini. Rasio PAD Kota Bima hanya 4 persen, sementara rasio dana transfernya 95,6 persen atau yang tertinggi di NTB. Pertanggungjawaban Reses Plt. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH MH ditemui di ruangannya, Senin (5/10), menjelaskan naiknya beberapa item anggaran DPRD NTB pada APBD Perubahan itu, disebabkan karena bertambahnya jumlah anggota DPRD NTB. “Kan ada penambahan jumlah anggota, dari periode sebelumnya hanya 55 orang menjadi 65 orang untuk priode 2014-2019.Sehingga pada APBD Perubahan itu terjadi kenaikan,’’ jelasnya.

Terkait kenaikan anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD NTB itu, Mahdi, hanya menjawab singkat.

Menurutnya, karena DPRD NTB memang banyak kegia-

tan kunjungan kerjanya.

Mahdi juga mengklarifikasi terkait dengan kritik masyarakat atas kenaikan anggaran reses DPRD NTB dalam APBD Perubahan.

Menurutnya kenaikan anggaran reses dewan itu, selain karena bertambahnya jumlah anggota Dewan dan bertambahnya jumlah titik yang akan dikunjungi, juga karena dari jadwal reses Dewan yang sudah ditetapkan pada APBD murni hanya dua kali reses.

Namun pada APBD Perubahan bertambah menjadi tiga kali masa reses. ‘’Kenaikan anggaran reses itu sudah wajar. Kenapa dia naik, karena yang dianggarkan pada APBD murni hanya dua kali masa reses.Tapi pada APBD Perubahan bertambah menjadi tiga kali reses, sehingga anggaran reses itu otomatis juga ikut naik,’’ terangnya.

Terkait akuntabilitas penggunaan anggaran reses, Mahdi Muhammad mengatakan, anggaran reses DPRD NTB itu akan dipertanggungjawabkan.

“Satu rupiah pun uang reses itu akan dipertanggungjawabkan. Nah hasil resesnya itu nanti akan dirapatkan untuk disimpulkan apa saja pokok pikiran reses, dan kemudian akan disampaikan pada rapat paripurna.”

Sementara itu, dari pantauan Suara NTB pada rapat paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD NTB, Selasa (6/10). Salah satu angendanya adalah penyampaian kesimpulan hasil reses. Menjadi isi kesimpulan hasil reses Dewan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE MM adalah salah satunya, masalah kekeringan dan kemiskinan. (aan/ndi)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Hj .Muslihan

L. Didit Suryawan

‘’Hanura masih adem ayem, kami masih menunggu proses hukum,’’ kata Hj. Muslihan.

Anggota Komisi IV ini menyatakan, Hanura masih menunggu proses hukum Zaini Arony apakah inkracht atau tidak. Setelah jelas posisi hukumnya, maka barulah Hanu-

ra akan berbicara dan mengambil sikap. Dikatakan, sementara ini Hanura juga belum membahas masalah calon wabup dari partai. ‘’Partai belum membahas soal calon, apakah mengusung kader atai tidak itu nanti diputuskan,’’ pungkasnya. (her)

Harga Beras Melejit, Nelayan Menjerit Dari Hal. 1 Selasa (6/10) kemarin, Salbiah mengungkapkan istri nelayan lainnyapun harus ikut bekerja keras membantu suaminya agar dapat memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Belum lagi mereka dihadapkan pada biaya pendidikan anak-anak.

“Otomatis untuk makan sehari-hari kita andalkan pinjaman dari ‘’ bank rontok’’, pinjam Rp 1 juta, kembalikan Rp 1,2 juta selama dua bulan. Itu saja polanya kami menutupi kebutuhan. Pinjaman itu kita bayar kadang-kadang sekaligus kalau ada hasil tangkapan. Lantas mau bagaimana lagi, siapa yang bisa kita harapkan,” tambahnya.

Belakangan, keadaan nelayan diperparah dengan mahalnya biaya operasional melaut.

Dalam sehari, minimal butuh biaya Rp 200.000 harus disiapkan. Diantaranya untuk kebutuhan bahan bakar dan biayabiaya lain. Sementara hasil tangkapan makin berkurang, bahkan dalam seminggu mereka hanya mendapatkan Rp 150.000. Apalagi harga ikan tangkapan juga menurun. Menyiasatinya, istri nelayan harus giat mencari pekerjaan sambilan apa saja, asalkan menghasilkan uang yang halal.

Hal yang sama dialamai Isnawati. Inginnya pemerin-

tah menyiapkan lumbung pangan yang bisa dipinjam stoknya sewaktu-waktu untuk menutupi kebutuhan nelayan saat-saat paceklik. Harga beras yang makin hari makin tak bisa dikendalikan ini bisa saja akan memperburuk ekonomi masyarakat pesisir.

“Berapapun harganya, terpaksa kita beli. Beras sudah menjadi kebutuhan utama. Kalaupun makin mahal sampaikan saja salam kami sama bapak-bapak itu (pemerintah), kenapa harga beras ini makin naik terus,” ujarnya.

Sebelumnya, Bulan September 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi di NTB sebesar 0,44 persen. Angka inflasi ini berada diatas inflasi nasional sebesar 0,05 persen.

Dua kota yang menjadi sample, Kota Mataram beras menyumbang inflasi sebesar 0,2027 persen, sementara Kota Bima, sumbangannya terhadap inflasi sebesar 0,2622 persen. Komoditas beras menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, masih bergejolak, antara Rp 9 ribuan/Kg hingga Rp 11.000/Kg. Dinas terkait, Badan Ketahan Pangan (BKP) dianggap gagal memprovokasi masyarakat untuk menabung cadangan pangan. Karena sebelumnya beras juga menjadi pemicu meningkatkanya kemiskinan di NTB.(bul)

Kejati NTB Klarifikasi Pertamina Pusat Dari Hal. 1 Sumbawa. ‘’Kalau kadar atau jumlah solarnya kurang dari ketentuan, maka bahan bakar tidak akan dikirim. Tapi memang masalahnya sering pada keterlambatan saat pengiriman. Ini karena transportasi, sebab harus diangkut menggunakan kapal,’’ bebernya.

Rangkaian pemeriksaan ini dicocokkan dengan dokumen laporan yang pernah disampaikan pelapor Taufik Budiman, SH dari Lembaga Bantuan Hukum – Solidaritas Indonesia (LBH-SI), yang menuding ada dugaan pemborosan penggunaan bahan bakar pada PLN sehingga versinya negara dirugikan Rp 155 miliar . Angka kerugian negara versi Taufik Budiman itu, didasarkan pada perbandingan antara penggunaan bahan bakar Marine Fuel Oil (MFO) dengan pemborosan setelah PLN menggunakan solar atau High Speed Diesel (HSD). Ada dugaan perubahan yang terjadi dalam kontrak dengan rekanan penyedia mesin, sehingga menurut Taufik Budiman saat itu, implikasi lainnya adalah pemadaman bergilir.

Soal bagaimana perkembangan kasus ini, masih penjelasan Sutapa, pada saatnya nanti akan dilakukan gelar perkara oleh tim penyelidik Intelijen di hadapan Kajati Martono, SH, MH dan jajaran.

Ini akan menentukan bagaimana kelanjutan penanganan laporan dimaksud, apakah bisa ditingkatkan ke penyelidikan, berlanjut ke penyidikan, atau justru dihentikan karena pertimbangan tidak cukup bukti. ‘’Penanganan laporan ini juga akan disampaikan ke Kejaksaan Agung,’’ pungkasnya.

Pelanggaran Kontrak Dasar laporan indikasi kerugian negara pada dua mesin operasional pembangkit listrik PLN di Bima dan Sumbawa itu, karena ada perubahan kontrak PT PLN Persero dengan salah satu rekanan penyedia

mesin pembangkit di PLTD Ni’u, Kota Bima, Surat Perjanjian Nomor : 014. PJ/ 041/ WIL.NTB/ 2010 tanggal 26 April 2010 dan surat perjanjian Nomor : 013. PJ/ 041/ WIL.NTB/ 2010 tanggal 26 April 2010 untuk area Sumbawa.

Dalam kontrak perjanjian dibuat, PLN sebagai penyedia bahan bakar MFO untuk pembangkit, dengan alasan lebih hemat. Dengan perhitungan, untuk 1 liter MFO bisa mengasilkan 4 KW listrik.

Namun versi pelapor, PLN sebagai pihak yang menyiapkan bahan bakar, justru lebih sering menggunakan bahan bakar solar. Dampak penggunaan solar itu, ada pemborosan. Dia menghitung, jika dengan MFO membutuhkan 1 liter untuk menghidupkan 4 KW mesin, maka dengan solar butuh 1,1 liter. Harga MFO patokan pasaran Rp 7.000 per liter. Sedangkan solar Rp 10.000 per liter, sehingga ada selisih Rp 3.000.

Asumsinya ada selisih harga MFO dan HSD adalah sekitar Rp. 3.000 per liter ini dijadikan dasar perhitungan kerugian negara, periode Juli 2011 sampai dengan Agustus 2014.

Dalam kurun waktu itu, biaya BBM solar yang digunakan PLN untuk total produksi, mencapai Rp 472 miliar lebih. Sementara jika menggunakan MFO, total produksinya mencapai Rp 317 miliar lebih. Sehingga diduga pelapor menemukan selisih kerugian negara Rp 155 miliar lebih.

Pihak PLN Wilayah NTB juga pernah mengklarifikasi materi laporan pelapor. Penjelasan Humas PLN Wilayah NTB waktu itu, Abdul Azis, diakuinya, dua unit mesin pembangkit di Bima dan Sumbawa itu menggunakan MFO dan solar. Tapi tidak ada penjelasan lebih detail, karena untuk urusan bahan bakar berarti berkaitan dengan mesin pembangkit. Pada PLN, untuk urusan bahan bakar, menjadi domain divisi pembangkit. (ars)

Rabu, 7 Oktober 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dewan akan Perdakan Penentuan ’’Grade’’ Tembakau

Masuk Nominasi Penghargaan Dunia

Gubernur Janji akan Perbesar Anggaran Pengembangan Wisata Syariah

Mataram (Suara NTB) Petani tembakau Virginia Lombok pada musim panen tahun ini banyak mengalami kerugian. Kerugian para ‘’penambang emas hijau” itu, diduga kuat terkait dengan permainan grade (penentuan kualitas tembakau) yang dimainkan para grader perusahaan mitra.

Kondisi itupun membuat politisi Udayana berinisiatif untuk membuatkan Peraturan Daerah (Perda), terkait standar dalam penentuan grade tembakau Virginia Lombok yang sudah dikenal memiliki kualitas dunia dan menjadi salah satu komoditas unggulan NTB. Sungguh ironis memang, jika para petani tembakau merugi. Sementara kualitas tembakau petani tidak ada masalah. Menjadi pertanyaan kemudian apa membuat harga ‘’emas hijau’’ tersebut menurun drastis. Sementara tidak hanya petani saja yang menggantungkan hidup

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pulau Lombok berhasil masuk dalam nominasi The Worlds Halal Travel Summit 2015 atau pariwisita halal dunia. Dari 14 kategori, Pulau Lombok berhasil masuk pada dua kategori nominasi yakni World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dengan memberikan vote. Tahun 2016 mendatang, Gubernur berjanji akan memperbesar anggaran untuk pengembangan wisata syariah di daerah ini.

“Saya ajak semua, kan Menteri Pariwisata dan Pak Presiden Jokowi melalui akun twitternya meminta kita untuk menvote Lombok dan Indonesia dalam nominasi sebagai destinasi halal terbaik. Kita dukung dan berikan pilihan kepada Lombok dan Indonesia,” kata gubernur di Mataram, Selasa (7/10) siang kemarin.

Setelah berhasil mendapatkan penghargaan itu, kata gubernur maka tugas pemda selanjutnya adalah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, Pemprov NTB akan memperbaiki regulasi terkait dengan pengembangan wisata syariah di daerah ini. Selain itu, koordinasi dengan pemda kabupaten/kota juga terus menerus diperbaiki.

“Kemudian penyediaan fasilitas-fasilitas untuk wisata halal terutama di destinasi, tempat akomodasi dan restoran yang ada. Bentuk konkritnya, kita di tahun 2016 itu semakin cepat memperluas dan memperbsar anggaran untuk memperluas serfikasi halal,”tandasnya.

Pada kategori World’s Best Halal Honeymoon Destination atau destinasi bulan madu halal terbaik dunia, Pulau Lombok harus bersaing dengan destinasi dunia lainnya seperti Abu Dhabi (UAE), Antalia, (Turkey) Krabi (Thailand), dan Kuala Lumpur (Malaysia).

Sementara itu, pada kategori World’s Best Halal Tourism Destination atau destinasi wisata halal terbaik dunia, Pulau Lombok akan bersaing dengan Abu Dhabi, Antalia (Turkey) Aman (Jordan) Doha (Qatar), Istambul (Turki), Marakech (Maroko) dan Kuala Lumpur (Malaysia).

The World’s Halal Travel Summit merupakan event pariwisata halal dunia yang akan digelar di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UAE) pada 19 hingga 21 Oktober 2015. Masuknya Pulau Lombok dalam Worlds Halal Travel Award 2015 berdasarkan survei kepuasan para wisatawan muslim yang mengunjungi Pulau Lombok. Setiap tempat penginapan di Pulau Lombok selalu menyediakan fasilitas ibadah seperti arah kiblat di setiap kamar dan sajadah. Dari segi makanan, Pulau Lombok selalu menyajikan makanan yang halal. Sumber Daya Manusia (SDM) serta budaya masyarakat Lombok yang islami membuat wisatawan semakin betah. (nas)

Yek Agil

(Suara NTB/yon)

VIRGINIA LOMBOK- Tanaman tembakau Virginia Lombok di Kecamatan Terara, Lombok Timur. dari tembakau. Tapi tembakau virginia lombok, sudah menjadi persoalan hajat hidup orang banyak.

Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, para wakil rakyat di Udayana angkat bicara. Sekretaris Komisi II (Bidang Perekonomian) DPRD NTB, YekAgil mengatakan, tembakau Virginia Lombok ini bukan sekadar urusan petani saja.Tapi sudah menjadi persoalan hajat hidup orang banyak. Sehingga menurutnya pemerintah perlu untuk intervensi, agar persoalan terkait dengan hajat hidup orang banyak dari salah satu komuditas unggulan itu bisa tetap berlangsung.

“Jika memang penentuan grade tembakau itu menjadi persoalan petani, kita di Dewan akan usahakan untuk menindaklanjutinya. Apakah nanti perlu untuk kita buatkan Perda dalam penentuan grade, maka akan kita buatkan Perda-nya,” katanya pada Suara NTB, Selasa (6/10).

Fluktuasi harga yang membuat petani resah, terjadi akibat penentuan grade tembakau yang tidak memiliki standar baku.Sehingga perusahaan mitra dengan leluasa menentukan grade tembakau petani. Hal ini kemudian menyebabkan petani merugi. Sementara biaya produksi petani mahal.

Sementara ini, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, DPRD sudah membentuk badan otonom yang terdiri dari unsur akademisi, Serikat Tani, dan dari Dinas Pertanian mewakili unsur pemerintah, untuk meneliti terkait apa saja yang menjadi persoalan petani tembakau.

“Kita sudah buat badan otonom yang nanti akan bertugas untuk meneliti persoalan petani tembakau secara akademis. Nanti apa yang menjadi rekomendasinya, itu yang akan kita tindaklanjuti, termasuk persoalan grade tembakau itu,” jelasnya.

Diakui oleh Plt. Kepala Dinas Perke-

bunan Provinsi NTB, Hj. Latif Yanti Wasiatun, terkait harga pembelian ideal, sementara ini hanya ada tiga perusahaan mitra yang sportif. Sementara 10 perusahaan lainnya masih tanda tanya, katanya pada Suara NTB, Senin (5/10).

Selain itu, Yek Agil juga menyoroti terkait dengan menurunya produksi tembakau Virginia. Untuk musim tanam tembakau tahun ini, produksi tembakau juga mengalami penurunan. Untuk tahun ini, produksi tembakau Virginia dari luas areal 14.000 hektar, diprediksi akan mampu memproduksi sekitar 29.00 ton. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, sangat sulit untuk terpenuhi.Karena akibat kekeringan yang terjadi belakangan ini.

Mencermati kondisi ini, ia akan mengusulkan pada pemerintah untuk tahun 2016, agar para petani dibuatkan sumur bor dan perbaikan embung, agar ketersedian air untuk petani tercukupi. (ndi)

Kondisi Pesawat Aviastar Hancur, Sebagian Terbakar Menteri BUMN Siap Diperiksa KPK Soal Dugaan Gratifikasi lakukan indentifikasi.

“Jenazah belum bisa dikenali karena ada tim khusus yang menangani identifikasi.

Rencananya akan di evakuasi hari ini,” katanya.

Berdasarkan perkembangan seluruh tim penyelamat sudah berada di lokasi kejadian untuk merencanakan evakuasi selanjutnya jasad korban akan dibawa ke Makassar menggunakan helikopter mengingat kondisi jalur darat tidak memungkin-

kan membawa jenazah.

Sebelumnya Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar dan Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar bersama sejumlah wartawan akhirnya tiba di lokasi penemuan pesawat Aviastar di Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pagi tadi.

Rombongan mengunakan Helikopter jenis Dauphin AS 365 N3 no Reg P-3103 dengan pilot Kompol Fahrizal mendarat di Lapa-

ngan SMP Rante Lajang, Dusun Paragusi, Kabupaten Luwu.

Pesawat Aviastar jenis PKBRM/DHC6 milik Aviastar dengan nomor penerbangan MV 7503 dinakhodai tiga kru pesawat yakni Capt Iri Afriadi dengan Co Pilot Yudhistira serta teknisi bernama Sukris.

Sementara tujuh penumpang lainnya yakni Nurul Fatimah, Lisa Falentin, Riza Arman, Sakhi Arqam, M. Natsir, Afif (bayi 1 tahun), Raya Adawiah (balita 3 tahun). (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Makassar (Suara NTB) Kondisi Pesawat Aviastar yang ditemukan di Dusun Paragusi, Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dalam kondisi hancur dan terbakar, ujar Kapolres Luwu, AKBP Adex Yusdianto saat dihubungi, Selasa (6/10).

Ia menyebutkan tiga korban yang ditemukan dekat badan pesawat, dua diantaranya dewasa dan satu anakanak yang saat ini masih di-

Jakarta (Suara NTB) Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu dugaan menerima gratifikasi berupa mebel dari Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino. ‘’Dipanggil KPK? Silahkan. Tidak ada masalah, kenapa gak siap?,” kata Rini sebelum mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI membahas Penyertaan Modal N e g a r a (PMN) di Gedung M P R / DPR-RI, Rini Soemarno

Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Rini, apa yang dituduhkan bahwa dirinya menerima gratifikasi semuanya tidak benar. “Saya tidak pernah terima, tidak pernah pegang dan tidak pernah tahu soal barang itu. Ada juga yang menyebut saya terima uang.

Uang mana, mana buktinya,” tegasnya.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu melaporkan kepada KPK dugaan gratifikasi yang diterima Rini Soemarno.

Masinton yang juga anggota DPR-RI Komisi III mengatakan dokumen dugaan gratifikasi tersebut diterimanya dari laporan masyarakat, dan meyakini akan ditindaklanjuti KPK. Masinton bahkan menyebutkan memiliki bukti pembelian dan penerimaan mebel tersebut saat diantar ke rumah dinas Menteri BUMN di Kompleks Menteri Jalan Widya Chandra IV No. 15 Jakarta Selatan.

Menurut Rini, rumah dinasnya tersebut sama sekali tidak pernah ditempati.

“Sejak awal saya katakan saya tidak pernah mau pindah ke rumah dinas. Supaya tidak mubazir saya minta kepada Kementerian BUMN agar rumah itu dimanfaatkan,” ujarnya.

Karena itulah rumah dinas tersebut dijadikan tempat aktivitas para anggota Dharma Wanita Kementerian BUMN dan Ikatan Isteri Pimpinan BUMN. “Itu dasarnya. Kalau memang kemudian diisi mebel, ya itu mungkin saja terjadi,” katanya.

Rini pun menyerahkan masalah ini diproses secara hukum.

“Kesalahannya di mana, prosesur salah di mana. Silahkan saja. Komisi III DPR juga saya persilahkan melakukan pembuktiannya.

Saya mengikuti saja hukumnya, saya tidak pernah menerima, saya gak pernah terima mebel. silakan saja diproses,” tegas Rini. (ant/Bali Post)