Snt07112013

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 201 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

KAMIS, 7 NOVEMBER 2013

16 HALAMAN

Kasus Penyelundupan Blackberry

Diduga Terima Suap, Dua Penyidik Bea Cukai Tersangka

C.01.08.13

BAHAYA - Sebuah truk sarat muatan melintas di Jalan lintas Lembar – Gerung, Lombok Barat. Muatan truk, puluhan orang tua dan anak - anak di antara karung berisi rumput pakan ternak, tanpa mempertimbangkan keselamatan jiwanya. Mereka mengaku berasal dari Pujut Lombok Tengah, terpaksa mengambil rumput di wilayah pertanian Lombok Barat karena di daerah mereka mengalami dampak kekeringan dan kekurangan rumput pakan ternak.

Dugaan Pemalsuan Surat

Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama tak terdengar perkembangannya, pihak Ditreskrimsus Polda NTB merilis informasi perkembangan baru kasus penyelundupan ribuan Blackberry dan iPhone, Februari 2013 lalu. Dari catatan penyidik Unit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus, ditetapkan dua tersangka baru. Tersangka baru tersebut dari kalangan tim penyidik dan penindak, Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Mataram. Dua tersangka itu, disebutkan Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Triyono BP, M.Si berinisial DS dan BA. Penetapan DS dan BA sebagai tersangka dilakukan setelah gelar perkara baru- baru ini. “Dua tersangka ini diduga menerima suap dari pemilik barang (Blackberry dan iPhone) berinisial CS,” sebut Dirreskrimsus didampingi penyidik Kanit II Subdit III Tipikor, Kompol Ferdian Indra Fahmi. DS dan BA diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyidik dan penindak, ketika menemukan ada pelanggaran di kepabeanan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 11, 12 huruf B tentang penyuapan Jo Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. “Tersangka menerima suap dan menyalahgunakan kewenangannya,” Triyono mengulas isi pasal tersebut. Dijelaskan, penetapan dua tersangka baru itu, berdasarkan perkembangan atas penyidikan yang sudah menetapkan tiga tersangka sebelumnya. Bersambung ke hal 5

Pengurus KP3S Dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam struktur kepengurusan KP3S Jakarta, H. Hikmah, membenarkan laporan itu. Bahkan laporan itu disampaikan langsung oleh Abdul Manan atas pengetahuan pengurus KP3S Perwakilan Jakarta lainnya. “Memang beliau H. Abdul Manan yang melapor,” jawab H. Hikmah yang dikonfirmasi Suara NTB,

Informasi dihimpun Suara NTB, pelapor dugaan pemalsuan surat itu H. Abdul Manan, SH, M.Si sebagai Ketua

TO K O H

diduga dipalsukan itu, Nomor L J/07311/DPR RI/IV/2013 Tanggal 27 Juli 2013. Salah seorang unsur ketua

Pelapor dan Terlapor Disarankan Duduk Bersama berupaya menyarankan agar persoalan ini sebaiknya terlebih dulu diselesaikan melalui jalur mediasi. “Saya sampaikan begini, sudahlah, undang saja pengurusnya, minta klarifikasi saja, jangan dulu diperiksa sebagai apa-apa, pelapornya dipanggil juga, lalu duduk bersama,” ujarnya. Menurut Farouk, ia tidak meyakini ada unsur – unsur tindak pidana yang cukup untuk menjerat orang tertentu yang kabarnya dibidik dalam kasus ini. Terlebih, ia mengetahui betul rekam jejak tokoh - tokoh semacam Hj. Siti Maryam dan Dr. Sanusi yang kabarnya menjadi target bidikan dalam kasus – kasus tersebut. Bersambung ke hal 5

Farouk Muhammad

Mutasi Pejabat Eselon III dan IV

Gubernur Ingatkan Pejabat Hindari Ego Sektoral Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik dan mengambil sumpah 244 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/11). Pada pelantikan ini hadir Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, Ketua DPRD NTB Drs. H. L. Sujirman, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, dan pejabat lingkup Pemprov NTB. Mutasi yang dilakukan ini untuk mengisi sejumlah posisi yang lowong, karena pejabat sebelumnya mendapat promo-

si ke eselon lebih tinggi dan pensiun. Dari 244 pejabat yang dimutasi, 121 orang merupakan pejabat eselon IV dan 123 orang adalah pejabat eselon III. Dalam mutasi kali ini, banyak pejabat yang mendapat promosi jabatan, yakni 79 pejabat. Sementara 165 pejabat digeser ke eselon setingkat. Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan penempatan pejabat sudah sesuai dengan kajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan Badan Kepegawaian Daerah. Gubernur juga mengakui mutasi yang dilakukan kali ini

merupakan yang terbanyak bagi pejabat struktural lingkup Pemprov NTB. Hal ini, mengindikasikan kaderisasi pejabat lingkup Pemprov NTB tetap jalan, karena penempatan sudah melalui mekanisme dan dilakukan secara objektif. Selain itu, gubernur mengingatkan seluruh pejabat lingkup Pemprov NTB agar menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Apalagi jabatan eselon III dan eselon IV merupakan jabatan strategis di tataran organisasi pemerintah. Bersambung ke hal 5

LANTIK - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melantik pejabat struktural eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/11).

C.03.08.13

BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony mengaku kecewa melihat banyaknya proyek yang pengerjaannya molor di wilayah Lobar. Hal itu disaksikannya sendiri setelah melakukan sidak ke beberapa lokasi proyek yang dikerjakan beberapa dinas. Menyikapi hal ini, Bupati akan mengambil langkah tegas dengan membuat kontrak komitmen dengan semua SKPD. Bersambung ke hal 5

IHAK pelapor dan terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya, masih mungkin untuk diselesaikan melalui jalur mediasi. Adanya tindakan lapor melapor ini dinilai akan menghabiskan energi dan mengganggu upaya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang saat ini sedang diperjuangkan. Pendapat itu disampaikan oleh Anggota Komite I (Bidang Otonomi Daerah) DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/11) kemarin. Menurut Farouk, beberapa waktu lalu pihaknya memang telah memperoleh masukan mengenai adanya laporan ini. Ia kemudian menanyakannya ke polisi. Menurutnya, setelah mengetahui adanya laporan itu, ia juga

(Suara NTB/humas Setda NTB)

Harus Siap Mundur

H. Zaini Arony

KP3S Jakarta. Sementara pihak terlapor, H. Sanusi, yang juga mengklaim sebagai pengurus KP3S. Surat yang

Rabu (6/11) petang kemarin. Laporan H. Abdul Manan diterangkannya, terkait surat undangan Komisi II DPR RI kepada Ketua KP3S Jakarta. Seharusnya, kata dia, surat undangan itu dialamatkan kepada H. Abdul Manan. Namun belakangan, surat yang muncul atasnama H. Sanusi. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Di tengah euforia rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), justru muncul kisruh baru. Pengurus Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait dugaan pemalsuan surat Komisi II DPR RI, tentang undangan kepada KP3S saat keputusan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.