Snt08012014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 8 JANUARI 2014

NOMOR 252 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sidang Korupsi Bansos Lotim

Oknum Politisi Udayana Terseret Mataram (Suara NTB) Suasana riuh mewarnai sidang tindak pidana korupsi Bansos Ponpes Lombok Timur (Lotim), Selasa (7/1). Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan terdakwa Kamaludin itu,

nama anggota DPRD NTB diseret menikmati aliran dana bansos tersebut senilai Rp 90 juta, yang seharusnya digunakan membangun Ponpes di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba Lotim.

Bersambung ke hal 5

C.01.08.13

(Suara NTB/ars)

SIDANG KORUPSI - Polisi mengawasi proses sidang korupsi Bansos Ponpes Lotim yang sempat tegang di Pengadilan Tipikor, Selasa kemarin.

Terdakwa Kamaludin memeluk istrinya, Ulfa usai sidang (insert).

Diduga Menyimpang

Dana Aspirasi Dewan Dilaporkan ke Kejaksaan TO K O H Optimalkan Pengawasan GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta kepada seluruh Pimpinan SKPD dan Inspektorat mengoptimalkan pengawasan internal dan struktural lingkup Pemprov NTB. Pasalnya, jika terjadi suatu masalah pada SKPD, bukan kepala seksi atau kepala bidang yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Tetapi pimpinan SKPD bersangkutan.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur dalam rapat pimpinan lengkap di Pendopo Gubernur, Selasa (7/1) kemarin.”Saya minta pengawasan internal secara struktural oleh para Kepala SKPD. Bersambung TGH. M. Zainul Majdi ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Masyarakat mulai bereaksi dengan indikasi penyalahgunaan wewenang para politisi dalam penyaluran dana aspirasi. Sebagaimana dilakukan Komite SMKN 4 Mataram. Mereka melaporkan ke Kejaksaan Negeri Mataram terkait dugaan kong kalikong penggunaan dana aspirasi dewan senilai Rp 490 juta Tahun 2012. Namun pihak Dewan membantah keras tuduhan itu.

Dalam lampiran laporannya yang disampaikan ke Redaksi Suara NTB, pelapor LS mengatasnamakan diri dari Komite SMKN 4 Mataram menyebut, proses dan mekanisme penunjukan kontraktor pelaksana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bersumber dari dana

aspirasi dewan, diduga direkayasa dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Realisasinya atau volumenya tidak sesuai,” sebut LS dalam suratnya. Isi surat yang sama juga disampaikan ke Kejaksaan Tanggal 2 Januari 2014 lalu sebagai bahan

laporan.

LS juga menyebut, pentolan dalam penyaluran dana aspirasi itu adalah anggota DPRD Kota Mataram Drs. H.MN. dalam proyek yang sama, kapasitas H.MN juga sebagai Ketua Komite SMKN 4 Mataram.

Bersambung ke hal 5

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kan proses penyidikanMataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Setelah memeriksa nya. KPK memeriksa sak123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sejumlah saksi dan ter- si baru atas nama Budi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sangka dalam kasus suap Hermawan dari pihak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 melibatkan Kajari Praya swasta. Pemeriksaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 non aktif, Subri, SH.MH saksi Budi Hermawan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dan pengusaha Lusita terkait dengan tersangka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Ani Razak, Selasa (7/1), Subri.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 KPK kembali melanjut- Bersambung ke hal 5 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

NTB Siapkan Langkah Taktis Tuntaskan Kasus Suap Subri, Proyek Fisik Tepat Waktu KPK Periksa

Mataram (Suara NTB) Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, dimana proyekproyek fisik banyak yang tidak tuntas hingga berakhirnya tahun anggaran, Pemprov NTB mengambil sejumlah langkah taktis. Sehingga hal serupa tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2014. Salah satunya, terkait dengan proses lelang harus sudah tuntas dilakukan pada bulan Juni.

Bersambung ke hal 5

Tabel Progress Keuangan dan Fisik Tertinggi SKPD Lingkup Pemprov NTB 2013 No. 1.

2.

3.

4.

5.

Keuangan Dinas PU Inspektorat Satpol PP Bakorluh Biro Hukum

% 97,78 96,74 95,14 95,41 95,26

No. 1.

2.

3.

4.

5.

Fisik Biro Organisasi Biro Kesra Disnakertrans Dinas Pertanian Dinas Peternakan

Tabel Progres Keuangan dan Fisik Terendah SKPD Lingkup Pemprov NTB 2013 No. 1.

2.

3.

4.

5.

Keuangan Korpri Biro Kerjasama Biro Ekonomi BLHP BP3AKB

% 85,86 86,46 86,91 87,23 87

No. 1.

2.

3.

4.

5.

Fisik Biro Kerjasama Sekretariat DPRD Disbudpar Biro Keuangan Kantor Penghubung Sumber: Pemprov NTB

Saksi Baru

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Antisipasi Penipuan ATM

Yusri

KEJAHATAN di dunia perbankan menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, beragam starategi dan cara dilakukan para oknum untuk meraup keuntungan dengan cara mudah. Meski perbankan sendiri telah menerapkan berbagai model sistem pengamanaan dan keamanan menggunakan IT. Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tinggal, nasabah bank yang harus lebih hati-hati dalam bertransaksi. Kasus raibnya uang senilai Rp 157 juta, milik I Nyoman Juliandari saat akan bertransaksi di ATM Bank Central Asia (BCA), Bersambung ke hal 5

Soal Kecelakaan KMP Munawar Ferry

Periksa Dishubkominfo, Polda NTB Segera Tetapkan Tersangka Mataram (Suara NTB) Ketika Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turun melakukan investigasi, saat yang bersamaan, penyidik Polda NTB terus bekerja. Semua saksi yang berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa KMP Munawar Ferry, Jumat (3/1) lalu, dimintai keterangan.

Termasuk klarifikasi ke pihak Dishubkominfo NTB. Pemeriksaan ke pihak Dishub, terkait dengan keluarnya izin pelayaran KMP Munawar Ferry sampai soal kelayakan-

nya. Pekan depan Polda bahkan akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

Sederet saksi yang sudah diperiksa sebelumnya adalah Nakhoda Sudarta serta enam dari 15 Anak Buah Kapal (ABK) yang selamat. Tidak hanya itu, lebih jauh pemeriksaan dilakukan terhadap manajemen ASDP Kayangan, Syahbandar. “Ini dalam rangka mengumpulkan keterangan untuk mendukung penyelidikan kami,” Bersambung ke hal 5

DIPERIKSA - Nakhoda KMP Munawar, Sudarta (kiri) diinterogasi penyidik Polres Lotim, Sabtu (5/1) lalu.

(Suara NTB/ars)

C.03.08.13

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Masyarakat Ikut Bekerja BENCANA alam yang menimpa Lingkungan Bintaro Jaya Kelurahan Bintaro, Ampenan membuat masyarakat setempat khawatir dengan terpaan gelombang besar. Pasalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai harus mengungsi di rumah – rumah warga. Antisipasinya pun masyarakat harus ikut membantu bekerja, untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

Lurah Bintaro, H. Lalu Mukhsin ketika dikonfirmasi, Selasa (7/1) mengatakan gelombang pasang yang menimpa sebagian (Suara NTB/dok) besar masyarakat di H. Lalu Mukhsin lingkungan Bintaro Jaya, adalah bencana setiap tahun dan meski harus diantisipasi oleh warga. Pasalnya, mulai Januari hingga Maret, gelombang besar akan terjadi. Artinya, masyarakat harus ikut bekerja untuk memikirkan persoalan tersebut, baik dengan cara membantu membuat tanggul ataupun menyiapkan hal lainnya, “Kalau saya inginnya, mari kita bangkitkan kembali sikap gotong royong itu,” imbuhnya.

Dikatakan, gelombang pasang yang menerjang warga beberapa hari yang lalu, pihaknya langsung mengantisipasi dengan tanggul pembatas bersama Tim Tagana dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mataram. Yang terpenting sambungnya, adalah kepedulian masyarakat membantu sesama. Karena persoalan tersebut, jangan hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi ikut membantu. Sehingga persoalan di tengah masyarakat dapat diselesaikan.

“Jangan semuanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi masyarakat juga harus ikut membantu,” terangnya.

Diakui, warga yang tinggal di pinggir pantai, direncanakan akan dibantu direlokasi oleh Pemkot Mataram, untuk dipindahkan ke tempat yang nyaman. Disebutkan, ada sembilan warga akan direlokasi yakni, Zaenuddin Roja, Ahmad, Zaenal Abidin, Inaq Penah, Sahwan, Adnan, Senun, Rumenah dan Salimah.

Muksin mengatakan, sejauh ini yang menjadi kendala yang dihadapi, adalah tidak adanya sarana prasarana yang digunakan untuk membuat tanggul. Artinya, setiap gelombang pasang menerjang, pihaknya secara manual mengerjakan hal tersebut.

Terkait dengan keinginan warga yang meminta sembako, Muksin mengatakan apapun yang menjadi permintaan warga akan dipenuhi oleh pemerintah. Tapi bencana yang terjadi saat ini, katanya belum emergency. Secara prosedural, lanjut Muksin, bisa saja pihaknya meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, tetapi melihat kondisi seperti tersebut, pihaknya belum bisa menyurati BPBD. “Mereka (BPBD, red) kan instansi pemerintah, jadi harus hati – hati juga mengeluarkan bantuan,” kata Lurah Bintaro. (cem)

Jangan Ada Perpanjangan Masa Tugas KEMUNGKINAN perpanjangan masa tugas pejabat yang seharusnya telah memasuki masa pensiun per 31 Desember 2013 lalu, disayangkan oleh para politisi Lingkar Selatan. Seperti halnya Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, ia mewanti-wanti jangan sampai ada perpanjangan masa jabatan. ‘’Kasian pejabat karir yang ada di bawahnya,’’ cetus Wayan Sugiartha menjawab Suara NTB, Selasa (7/1) kemarin. Memang, lanjutnya, penempatan seorang pejabat mutlak kewenangan Walikota. Namun (Suara NTB/dok) dengan adanya janji WalikoI Wayan Sugiartha ta ketika melakukan mutasi terakhir, bahwa perpanjangan masa tugas para pejabat pada tahun 2013 lalu, maka tidak akan ada perpanjangan masa tugas lagi, dipertanyakan politisi PDI Perjuangan ini.

Sebab, jelas akan bertentangan antara janji dengan rencana memperpanjang masa tugas pejabat yang seharusnya telah memasuki masa pensiun. Ia berharap Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memegang komitmen terhadap janji untuk tidak lagi memperpanjang masa tugas pejabat yang memasuki masa pensiun.

Wayan Sugiartha mempertanyakan alasan Walikota memperpanjang masa tugas beberapa pejabat. ‘’Masak kita ndak punya pejabat-pejabat yang berkualitas,’’ tanyanya. Sebab, menurut dia, tidak sedikit pejabat-pejabat muda yang berkompeten dipromosikan menggantikan pejabat tua yang memasuki masa pensiun. Ia menyangsikan rencana memperpanjang masa tugas karena alasan krisis pejabat berkualitas. (fit)

Jalan Bung Karno akan Dibuat Jalur Dua Mataram (Suara NTB) – Kondisi jalan Bung Karno, Mataram yang rusak parah sering mengakibatkan pengendara motor terganggu dan bahkan menelan korban. Sekarang mungkin saja masyarakat merasa lega. Pasalnya, jalan tersebut akan dibuat jalur dua oleh Pemkot Mataram.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura ketika dikonfirmasi, Selasa (7/1) mengakui kondisi jalan di Pagutan memang rusak parah, karena banyak lubang – lubang yang mengganggu pengendara motor. Ditambahkan, jalan tersebut pada tahun 2014, direncanakan akan diperbaiki secara menyeluruh dengan membuat jalur dua.

Rencana pembangunan jalur dua tersebut sambungnya, akan dimulai dari persimpangan Kantor Golkar sampai dengan Karang Genteng Pagutan. Disebutkan, pembangunan jalan sekitar dua kilometer tersebut, diperkirakan menelan anggaran Rp 24 miliar. “Sebenarnya ini lanjutan dari pengerjaan jalan di Pemadam Kebakaran, kalau tidak salah total anggarannya Rp 24 miliar lebih,” sebutnya.

Diakui Mahmuddin Tura, proyek pengerjaan jalan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB dan Balai Jalan Nasional. Sementara, pihaknya hanya memfasilitasi Pemprov NTB dan balai jalan. Tetapi kalaupun ada dampak pembebasan lahan dari akses jalur dua tersebut, pihaknya akan bernegosiasi terkait dana sharing Pemkot Mataram dengan pihak Pemprov, “Kita (PU, red) hanya memfasilitasi saja,” akunya.

Menyinggung Jalan Pagutan baru selesai diperbaiki kemudian rusak, Mahmuddin Tura membantah hal tersebut.

Ia mengatakan bahwa jalan di Pagutan tidak pernah sama sekali diperbaiki. Hanya saja lanjutnya, pihaknya melakukan penambalan ruas jalan yang rusak. Dan secara totalitas atau menyeluruh akan diperbaiki pada program 2014. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mobil Operasional Dinas Kebersihan Rusak, Sampah Terlambat Diangkut Mataram (Suara NTB) – Tumpukkan sampah kembali menghiasi jalan jalan di Kota Mataram. Pemandangan ini, sungguh mengganggu pengguna jalan atau bahkan di wisatawan yang sedang menikmati suasana kota.

Terlebih Pemkot Mataram, sedang menghadapi penilaian Adipura. Dinas Kebersihan Kota Mataram pun mengaku tumpukkan sampah terjadi karena mobil operasional sedang rusak.

Pantauan Suara NTB pukul 11.00 wita, di Jalan Panji Tilar Perumnas Mataram, tumpukkan sampah menghiasi bahu jalan. Nampak seseorang sedang mencari barang rongsokan di antara tumpukkan sampah tersebut.

Tumpukkan sampah juga terlihat di samping Pertamina Print Kopal, Ampenan.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, melalui Kepala Seksi Kebersihan Waris Kadarwanto dikonfirmasi via telepone Selasa (7/1) mengatakan keterlambatan pengangkutan sampah di beberapa ruas jalan utama di Kota Mataram, dikarenakan mobil operasional sedang mengalami

kerusakan. Ditambahkan, sampah akan diangkut oleh pihaknya pada siang hari, karena harus menunggu mobil lainnya selesai membawa sampah ke TPA. Dikatakan, kerusakan mobil pengangkut sampah pada Dinas Kebersihan, karena usianya yang hampir 18 tahun. Sementara jalur pengangkutan sampah sambungnya, telah sesuai dengan rute yang ditentukan. Disebutkan Waris, jadwal pengangkutan sampah pada pukul 13. 00 wita, yakni Perempatan Seruni mengarah ke selatan, Pertigaan Perumnas, Swarkarya dan Pinrang.

Pada tahun 2014 Dinas Ke-

(Suara NTB/cem)

SAMPAH - Tumpukan sampah di Jalan Panjir Tilar, Perumnas Mataram.

Selasa (7/1) kemarin. bersihan Kota Mataram mendapat jatah anggaran Rp 18 miliar. Anggaran ini dia-

Kebersihan Pasar Pagesangan Mulai Ditangani Pihak Ketiga Mataram (Suara NTB) Kebersihan Pasar Pagesangan sudah mulai ditangani pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemkot Mataram. CV Kamya yang ditunjuk mulai mengelola kebersihan per 1 Januari 2014. Demikian disampaikan Kepala Pasar Pagesangan, I Nengah Sukardi di ruangannya, Selasa (7/1).

Pekerja yang direkrut pihak ketiga ini adalah petugas pasar sebelumnya. Sebanyak 11 petugas ditempatkan untuk menangani kebersihan pasar.

Mereka mulai bekerja beberapa jam sebelum aktivitas pasar dimulai dan setelah pasar tutup pada siang harinya. Setelah ditangani pihak ketiga, jam kerja para petugas kebersihan pasar ini bertambah di atas jam maksimal bekerja.

Sebelum ditangani pihak ketiga, jam kerja petugas pasar hanya sampai pukul 14.00. Tetapi saat ini jam kerjanya sampai pukul 16.00.

“Dulu masuknya jam 08.00 pagi tapi sekarang masuknya jam 06.00,” ujarnya. Sebelas orang petugas kebersihan ini juga bekerja secara bergantian atau dengan sistem shift.

Sukardi menyebutkan dengan digandengnya pihak ketiga dalam menangani kebersihan, pihaknya sangat terbantu. Kondisinya pasar saat ini semakin bersih dari biasanya. Para petugas ini tidak hanya menyapu, tetapi juga membersihkanloskhususpedagangdagingdan ikan, mengangkut sampah-sampah ke kontainer dan juga menangani kebersihan kantor pasar.

Di dalam pasar, Sukardi men-

(Suara NTB/yan)

PASAR PAGESANGAN - Kebersihan Pasar Pagesangan mulai ditangani pihak ketiga per 1 Januari 2014. Sebanyak 40 bak sampah diletakkan di sudut-sudut pasar. Tampak bak sampah di salah satu sudut Pasar Pagesangan. gatakan pihaknya meletakkan sekitar 40 bak sampah di berbagai sudut. “Dulu sebanyak 50 bak sampah. Tapi ada juga yang rusak,” ujarnya. Menurutnya kesadaran para pedagang untuk membuang sampah di tempatnya cukup tinggi, walaupun ada beberapa pedagang yang masih membuang sampah sembarangan. Saat ini tercatat sekitar 570 pedagang yang berjualan di Pasar Pagesangan. “Kalau ada pedagang musiman jumlahnya bertambah lebih dari jumlah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Outlet CV Kamya, Rahmat Kamil mengatakan pihaknya juga menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam penanganan kebersihan pasar seperti pengangkat limbah-limbah pasar. “Wadah sampah juga kami siapkan,” ujarnya. Selain 11 petugas kebersihan, perusahaan ini juga menempatkan satu koordinatornya

disana untuk memantau pelaksanaan penanganan kebersihan.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan Pasar Pagesangan dijadikan sebagai pasar percontohan yang kebersihannya ditangani pihak ketiga. Setelah satu tahun ke depan, program ini dinilai berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pasar-pasar tradisional di kota Mataram. Dengan dilibatkannya pihak ketiga, Pemkot Mataram bisa melihat bagaimana pola penanganan manajemen pasar yang baik.

Penanganan kebersihan pasar oleh pihak ketiga, dikatakan Mohan didasari oleh keinginan pihaknya bagaiman agar pasar tradisional benarbenar bersih, higienis, memenuhi standar kesehatan, dan yang terpenting adalah masyarakat merasa nyaman berbelanja di pasar tradisional. (yan)

Merokok di Dalam Ruangan

Bagian Umum Terapkan Potong Gaji Mataram (Suara NTB) Ruangan untuk merokok yang ada di Kantor Walikota Mataram telah mulai dimanfaatkan para pegawai di sana. Ruangan itu mulai difungsikan sejak diresmikan sekitar akhir Desember lalu. Salah satu tenaga honorer di Pemkot Mataram, Khalidi mengatakan ruangan tersebut kerap dimanfaatkan para pegawai yang ingin merokok.

Khalidi menyatkan sangat menyambut baik keberadaan ruang khusus para perokok ini.

Di dalam ruangan kantor sendiri dengan tegas telah dilarang merokok dan tidak ada lagi asbak disediakan. Bahkan di Bagian Umum Setda Kota Mataram, jika ada pegawai yang merokok, maka gajinya akan dipotong sekitar Rp 20 ribu sekali melakukan pelanggaran.

“Kita sangat berterima kasih dengan adanya ruangan smoking room ini. Keberadaan ruangan ini sangat bagus agar para staf disiplin untuk tidak merokok di dalam ruangan,” ujarnya ditemui saat sedang duduk merokok bersama beberapa rekannya, Selasa (7/1).

Di ruangan itu juga terdapat beberapa kursi dan disediakan asbak serta bak sampah. Para staf yang bertugas sebagai sopir biasanya juga sering nongkrong di sana untuk menunggu pimpinannya. “Sebagai driver, sambil nunggu bos bisa duduk disini sekalian istirahat sebentar sambil ngobrol dengan teman-teman yang lain,” ujarnya.

Terkait sanksi yang diterapkan dengan adanya Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) menurut pria yang biasa disapa Edo ini tidak masalah.

Tentunya sanksi ditujukan un-

(Suara NTB/yan)

RUANGAN - Khalidi dan beberapa rekannya sedang merokok di ruangan khusus merokok (smoking room) di Kantor Walikota Mataram, Selasa (7/1). Pemkot Mataram telah mengeluarkan Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan diharapkan dapat berlaku efektif pertengahan tahun ini. tuk meningkatkan kesadaran para pegawai untuk tidak merokok di dalam ruangan. Karena asap rokok sangat menggangu dan banyak yang mengeluhkan.

Pascapenerapan Perda ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh mengatakan pihaknya akan mulai menggcencarkan sosialiasi mulai tahun ini. Diharapkan Perda ini dapat berlaku efektif pertengahan atau akhir tahun 2014.

Saleh menyebutkan sosialisasi akan menyasar berbagai segmen. Tidak hanya di kalangan pemerintahan, tetapi juga segmen usaha seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram. Segmen pendidikan seperti sekolah-sekolah dan kampus akan disasar sebagai tempat sosialisasi. Disamping itu sarana-sarana olahraga dan organisasi olahraga juga akan disasar pihaknya.

Selain sosialisasi, pihaknya juga telah menyiapkan empat

unit ruangan merokok (smoking room) masing-masing dua unit di Kantor Walikota Mataram dan Kantor DPRD Kota Mataram. Sementara itu di tempat umum seperti Mataram Mall akan mulai didekati pihaknya agar menyediakan ruangan merokok untuk para pengunjung. Dalam hal ini BLH juga akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Dalam pengawasan Perda ini, nantinya akan dilibatkan Satpol PP dan Penyidik PNS yang akan bekerja sama dengan aparat kepolisian. “Ini kan pelanggaran, bukan pidana. Nanti kita coba koordinasi dengan lembaga pengamanan Perda dalam hal ini Satpol PP kemudian kepolisian, juga tenaga-tenaga PPNS,” terangnya. Perda tidak akan mengikat jika tidak diatur sanksi bagi yang melanggar.

Bagi warga yang melanggar Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang KTR ini akan dijatuhi sanksi kurungan dan denda. (yan)

lokasikan untuk penambahan enam unit kendaraan pengangkut sampah. Sedangkan, ang-

garan operasional juga mengalami peningkatan meski tidak terlalu siginifikan. (cem)

Setelah Diserahkan Dispenda, Bangunan MCC akan Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Mulai tahun ini, pengelolaan MCC yang ada di Pagesangan akan diserahkan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. Namun hingga saat ini data-data terkait MCC belum secara resmi diserahkan Dispenda.

Hal ini disampaikan Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH. “Memang MCC itu pengelolaannya mulai tahun ini akan diserahkan ke kami dari Dispenda. Tapi sampai saat ini data-data dan secara fisik belum secara resmi diserahkan ke kami,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/1).

Setelah nantinya diserahkan, Wartan mengatakan pihaknya akan memperbaiki bangunan MCC. Karena saat ini banyak bagian bangunan yang mengalami kerusakan. “Itu penanganan secara fisik.

Kalau ada yang bocor kami akan perbaiki karena itu tanggung jawab kami disini,” cetusnya.

Dalam hal pengembangan ruko sebagai sentra perdagangan mutiara, itu juga akan dipikirkan pihaknya. Namun tidak disebutkan secara terperinci langkah apa yang akan dilakukan. Terpenting keberadaan MCC bisa hidup kembali. “Kita harapkan semuanya akan lebih baik dari sebelumnya. Baik fisik maupun dari segi perdagangannya,” ujarnya.

Pengelolaan MCC dialihkan ke Dispenda karena dulu pihaknya kekurangan personil. Karena Dispenda juga mengelola retribusi pasar grosir. Tidak hanya MCC, tetapi mulai tahun ini pengelolaan retribusi pasar grosir juga akan dikelola Diskoperindag.

Karena berdasarkan peraturan yang berlaku, Dispenda hanya bertugas mengelola pajak. (yan)

PU Kerahkan Eskavator, Bersihkan Pura Banjar Saren Mataram (Suara NTB) – Pasca robohnya pohon beringin di Pure Banjar Saren Kelurahan Pagutan beberapa waktu lalu, yang menimpa tempat pesembahyangan Umat Hindu dan bangunan lainnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, mengerahkan alat berat ekskavator untuk membersihkan puing bangunan serta merobohkan sisa pohon beringin.

Pantauan Suara NTB, nampak eskavator mini dari Dinas PU, sedang merobohkan sisa pohon beringin. Sementara, Tenaga Harian Lepas (THL) sibuk mengangkut batu-batu ke atas mobil truk Dinas PU. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Mahmuddin Tura ketika dikonfirmasi, Selasa (7/1) saat meninjau lokasi, mengatakan, itu bentuk atensi Pemkot Mataram dan juga permintaan masyarakat. Atas robohnya pohon beringin yang menimpa Pure Banjar Saren, pihaknya membantu membersihkan sisa – sisa bangunan yang

roboh. Ditambahkan, sesuai permintaan pengurus Krama Pure merobohkan Pohon Beringin, pihaknya menerjun eskavator mini. “Kita dari PU dan Dinas Pertamanan membantu masyarakat semampu kita. PU mengerahkan ekskavator mini, untuk mengangkut puing – puing bangunan,” terangnya.

Dikatakan Mahmuddin, pihaknya tidak bisa membantu banyak, tetapi paling tidak tenaga teknis, alat, serta mobil pengangkut dikerahkan untuk membantu pengurus Krama Pure Banjar Saren, untuk membersihkan puing – puing bangunan.

Sementara itu, Ketua Krama Pure Saren Pagesangan, Wayan Swawirata mengatakan Pohon Beringin dalam agama Hindu, memiliki nilai magis yang dipercayai sebagai pohon sakral. Kemudian, dalam ilmu Botani, beringin menghasilkan Oksigen, CO2 dan sebagai proses resparasi.

“Bagi umat Hindu, pohon beringin memiliki nilai magis dan sesuatu yang sakral,” kata Wayan. (cem)

(Suara NTB/cem)

ANGKUT SISA BANGUNAN - Ekskavator mini yang dikerahkan Dinas PU Kota Mataram, nampak sedang mengangkut sisa – sisa bangunan pasca-robohnya Pohon Beringin yang menimpa Pure Banjar Saren Pagutan, Selasa (7/1).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Halaman 3

Jembatan Putus

Bupati Lobar Perintahkan Dinas PU dan BPBD Segera Bertindak

Evaluasi Lima Hari Kerja PENERAPAN sistem lima hari kerja di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sudah berjalan hampir setahun lamanya. Lima hari kerja mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2013 lalu. Namun pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi ulang terkait penerapan kebijakan tersebut.

“Evaluasi penerapan lima hari kerja, dalam waktu dekat ini akan kita gelar,” ungkap Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM, pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/1).

(Suara NTB/dok) Adanya evaluasi ini, ujarnya, H. L. Supardan dilakukan untuk mengukur dan menilai sampai sejauh mana penerapan kebijakan tersebut.

Termasuk efektivitas kebijakan terhadap kinerja dan jalannya pemerintahan. Evaluasi pun akan dilakukan secara menyeluruh, menyangkut semua aspek terkait penerapan kebijakan lima hari kerja tersebut.

Pasalnya, untuk memberikan penilaian atas sukses tidaknya suatu kebijakan yang ada tidak bisa setengah-setengah. Tetapi harus menyeluruh dan melibatkan banyak pihak, sehingga diperoleh kesimpulan dan hasil yang tepat.

Ditanya bagaimana hasil terhadap penerapan lima hari kerja tersebut selama ini, Supardan, mengaku belum bisa menjelaskan. Alasannya, proses evaluasi belum dilakukan. “Kalau evaluasi sudah dilakukan, baru bisa jelas seperti apa pelaksanaan kebijakan lima hari kerja tersebut selama ini,” tandasnya.

Ia pun menegaskan rencana evaluasi kebijakan lima hari kerja tersebut tidak ada kaitannya dengan kebijakan Pemkab Lombok Timur (Lotim) yang kembali memberlakukan sistem 6 hari kerja. Setelah bertahun-tahun menerapkan 5 hari kerja. Karena tentunya, semua daerah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri dalam menentukan hari kerja. “(Pemkab) Lotim kembali 6 hari kerja, itu hak pemerintah daerah setempat atas dasar petimbangan yang ada. begitu juga kita, sampai saat ini masih memberlakukan 5 hari kerja juga atas dasar pertimbangan tersendiri,” ujar Supardan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Jembatan sepanjang 7 meter di Dusun Gili Genting Desa Sekotong Barat putus total. Satu-satunya akses jalur utama menuju Desa Pelangan ini putus akibat guyuran hujan lebat yang melanda wilayah tersebut beberapa hari yang lalu.

Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, didampingi sejumlah staf saat meninjau lokasi kejadian meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar segera menangani jembatan tersebut.

Di hadapan bupati, warga mengaku terputusnya jembatan ini membuat arus lalu lintas yang akan menuju Desa Pelangan maupun Desa Sekotong Barat atau Sekotong Tengah macet total. Mereka terpaksa putar arah, karena tidak ada jalur alternatif menuju dua desa tersebut. Satu hari setelah terputusnya jalan

tersebut, sejumlah warga setempat menimbun jalan yang putus tersebut dengan karung yang diisi dengan pasir pantai di dekat dengan lokasi.

Warga yang menimbun jalan tersebut memintai iuran suka rela kepada para pengendara kendaraan untuk biaya perbaikan jembatan tersebut.

Sementara itu, Kabid Darurat pada BPBD Lobar, Alwan, menegaskan, kerusakan jembatan masih dalam katagori darurat, sehingga ditangani BPBD. Untuk penanganannya, BPBD membantu 100 lembar karung untuk menutup sementara lubang di jembatan tersebut.

Ketika meninjau lokasi, warga tengah bergotong royong memperbaiki jalur itu. Warga mengisi karung dengan pasir lalu menumpukkan ke lubang. Setelah selesai tahap darurat, tahap penanganan selanjutnya adalah tahap rehap rekontruksi.

Dalam hal ini, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PU untuk penanganan. Selain meninjau lokasi jembatan putus di Gili Genting, pihaknya bersama bupati juga meninjau longsor di Gerepek dan di Lendan Re. Terkait penanganan longsor di Gerepek, sudah masuk tahap rehap rekon. Untuk perbaikannya, material berupa batu dan pasir sudah didrop ke lokasi. (her)

OBJEK WISATA - Pemkab Lotim menunjuk CV Harini mengelola objek wisata Otak Kokok Joben. Sementara PT JEG, pengelola sebelumnya akan mem-PTUN-kan bupati.

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tengah mengusulkan pemberian remunerasi bagi PNS lingkup Pemkab setempat. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah upaya untuk bisa mendongkrak kinerja dan disiplin PNS lingkup Pemkab Loteng.

“Usulan untuk pemberian remunerasi bagi PNS lingkup Pemkab Loteng sudah kita ajukan ke pemerintah pusat,” ungkap Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M.,saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/1).

Namun menurut Sekda Loteng, karena baru pada tahap usulan ke pemerintah pusat pihaknya belum bisa memastikan waktu pemberian tunjangan kinerja tersebut akan mulai diberlakukan oleh pemerintah daerah. Untuk sampai pada tahap pelaksanaan pemberian remunerasi masih butuh proses panjang. Tidak bisa serta merta begitu diusulkan langsung bisa disetujui. Karena sebelumnya pasti butuh proses telaah dan analisis yang mendalam. Kaitannya dengan besaran remunerasi yang diberikan sampai pola penilaian kinerja itu sendiri.

“Apakah tahun ini kebijakan pemberian remonerasi ini bisa dilaksanakan ? kita belum bisa pastikan. Karena masih proses analisa,” terangnya. Tapi yang pasti, pemerintah daerah akan berupaya supaya kebijakan tersebut bisa segera diterapkan. Alasannya banyak daerah lain yang sudah menerapkan kebijakan itu.

Supardan menjelaskan, tujuan utama pemberian remunerasi bagi PNS lingkup Pemkab Loteng tersebut sebagai pendorong semangat, sehingga PNS bisa lebih bergairah dalam bekerja.

Apalagi, besaran remunerasi yang akan diberikan itu sangat tergantung pada kinerja PNS bersangkutan.

Tidak hanya itu, pangkat serta golongan termasuk eselon PNS bersangkutan menentukan besaran remunerasi yang diterima. “Kalau kinerja PNS tersebut memang bagus, tentunya besaran remunerasi yang akan diterima lebih besar,” tambah Supardan.

Mantan Asisten III Setda Loteng ini menambahkan, dengan diberlakukan kebijakan remunerasi itu, kebijakan pemberian honor kegiatan dan honor-honor lainnya kepada PNS terkait kinerja akan dihapus. Termasuk Tunjangan Kinerja Daera (TKD) yang diberlakukan saat ini oleh Pemkab Loteng juga akan ikut dihapus. Pasalnya, semua sudah digabung dalam remunerasi. (kir)

Sistem Pelayanan Kesehatan di Lotim Perlu ”Update” Selong (Suara NTB) Sistem pelayanan kesehatan sejauh ini tidak pernah di-update melalui pemberian pelatihan. Mengingat perkembangan tren penyakit yang cukup dinamis, dipandang sangat perlu adanya upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan para pelayan di bidang kesehatan.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) pada Dinas Kesehatan Lombok Timur Suprayitno kepada Suara (Suara NTB/rus) NTB di ruang kerjanya, SeSuprayitno lasa (7/1). Di masa mendatang, pihaknya komit meningkatkan pelayanan kesehatan.

Salah satu yang dilakukan, mendekatkan akses pelayanan hingga ke daerah-daerah terpencil.

Aspek kesehatan disadari menjadi salah satu penyumbang tertinggi rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Lotim.

Karena itu, kesehatan menjadi fokus perhatian Lotim. Para tenaga medis yang melakukan pelayanan kesehatan di Lotim harus meningkatkan kemampuan. Kompetensi para pemberi layanan kesehatan harus terus diperbaiki seiring dengan perkembangan dunia kesehatan.

Diakuinya, tata cara pengobatan sejauh ini mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Hal ini menuntut para tenaga medis untuk bisa mengimbangi. Pola penyakit terus berkembang, seperti malaria, diare atau penyakit yang bisa menular lainnya. Termasuk jenis penyakit yang bersifat degeneratif, seperti darah tinggi, diabetes mellitus dan lainnya.

“Tren penyakit sangat dinamis, karenanya mekanisme pola penanggulangannya pun harus ditingkatkan. Utamanya para tenaga medis di lingkup Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan,’’ terangnya.

Mengenai sumber daya manusia para tenaga medis, ungkapnya, saat ini sudah para tenaga perawat lulusan sekolah menengah keperawatan tidak boleh melakukan tindakan pelayanan medis sebelum ada profesi. Pascalulus SMK Kesehatan misalnya, tidak boleh langsung memberikan pelayanan kesehatan sebelum lulus paling rendah tingkat Diploma III bidang kesehatan.

Peningkatan kompetensi para tenaga medis ini juga dimaksudkan agar tidak ada lagi ditemukan kegiatan malapraktik. ‘’Bisa jadi ke depan akan ada sertifikasi bagi para penaga medis yang bergerak di bawah,’’ ungkapnya.

Selain kompetensi pelaku pemberi pelayanan kesehatan, manajemen layanan kesehatan juga dianggap wajib untuk ditingkatkan. Perkembangan pola penanganan saat ini juga terus mengikuti tren. ‘’Dulu belum ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun dikenal ada sebutan Jamkesmas dan Jampersal. Perubahan sistem memaksa juga kepada perbaikan manajemen,’’ klaimnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PNS Loteng Diusulkan Dapat Remunerasi

Pengelolaan Otak Kokok Joben

Pemkab Lotim Tunjuk CV Harini

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) memutuskan menunjuk pengelolaan aset wisata Otak Kokok Joben kepada CV Harini. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/488/EKO/2013 tertanggal 24 Desember 2013. Sementara PT. Joven Ever Green (JEG) melayangkan protes dan akan mem-PTUN-kan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Nurhadi Muis, SH, menegaskan, keputusan penyerahan pengelolaan itu merupakan amanah bupati yang harus dijalankan. Selama sepekan, aparat Satpol PP Lotim siaga di lokasi pengelolaan.

“Apapun prosesnya kita akan terima, yang jelas sekarang kita mau jalankan amanah Bupati dulu,” tegasnya pada Suara NTB, Selasa (7/1).

Camat Montong Gading, Lalu Ahmad Zulkifli menambahkan, Bupati Lotim hanya mencabut SK sebelumnya Nomor 188.45/ 364/EKO/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 atas penunjukan PT. JEG sebagai pengelola.

Menurut camat, sangat wajar Bupati mencabut SK atas nama bupati meski diketahui

yang membubuhkan tanda tangan adalah bupati sebelumnya.

Pencabutan SK tersebut katanya hanya untuk pengelolaan kolam pemandian.

Secara prinsip, sejumlah izin lain seperti rencana mendirikan BGS, adanya SK Kementerian Kehutanan di atas lahan 15 ha di kawasan Otak Kokok berupa Izin Usaha Pengelolaan Wisata Alam sama sekali tidak diganggu Pemkab Lotim.

Adapun dalam SK Bupati, CV Harini diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan retribusi kepada pengunjung objek wisata Otak Kokok Joben sesuai ketentuan yang berlaku.

Menyetor Rp 600 juta selama satu tahun yang harus dibayar tiap triwulan sebesar Rp 150 juta kepada Pemkab Lotim.

Harini diwajibkan memelihara dan menjaga dengan baik semua aset pemda yang berada di kawasan wisata alam, termasuk air terjun yang dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit itu.

Lahan TNGR Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Agus Budiono yang konfirmasi Suara NTB mengingatkan lahan di

kawasan objek wisata Otak Kokok Joben itu merupakan lahan dibawah tanggung jawab TNGR. Sementara Pemkab Lotim hanya memiliki aset bangunan. Karena itu, TNGR masih memiliki hak untuk memperoleh Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) pada objek wisata Otak Kokok tersebut.

Di sisi lain, masalah pengelolaan tidak dicampuri pihak TNGR, karena Lotim sebagai pemilik aset bangunan dipersilahkan untuk menunjuk pihak ketiga untuk mengelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Besaran PNBP Rp 2.500/orang sekali masuk. Berapa besaran yang akan diberlakukan bagi pengunjung oleh pengelola tidak dicampuri oleh TNGR. “Silahkan saja atur,” katanya, seraya menambahkan harus ada PNBP yang nantinya akan diserahkan ke kas negara.

Diakui masalah di Otak Kokok sudah cukup lama. Terlepas dari masalah di internal Pemkab Lotim soal pengelola, pihak TNGR ini mengingatkan perlu juga disegerakan penyelesaian antara TNGR dengan Pemkab soal PNBP tersebut.

“Karena aturannya memang demikian,” imbuhnya. (rus)

Pengelolaan Kawasan Hutan Tunak Jalan Terus Praya (Suara NTB) Kendati mendapat penolakan cukup keras dari masyarakat setempat, Pemerintah pusat tampaknya bakal tetap menjalankan rencana pengelolaan kawasan hutan Tunak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng). Namun, pemerintah menjamin kalau pengelolaan kawasan hutan tersebut tidak akan sampai mengganggu, apalagi merusakan ekosistem alam yang ada di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kepala Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Lombok, H. Ramsjah, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/1).

Ia menjelaskan, konsep pengelolaan TWA berbeda dengan pengelolaan kawasan-kawasan lainnya. Di mana pengelolaan TWA lebih pada pendekatan ekowisata dengan mengedepankan keaslian dan pelestarian kondisi hutan itu sendiri. “Jadi kawasan Hutan Tunak nanti dikelola sebagai ekowisata.

Tanpa harus merusakan dan mengganggu ekosistem yang ada,” tegasnya.

Justru dengan pengelolaan ini maka kondisi kawasan hutan nantinya akan benar-benar dijaga dan dipelihara.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada tiga perusahaan yang

memperoleh izin prinsip dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Untuk mengelola kawasan hutan Tunak. Masing-masing PT. Dinanda Selaras Lestari seluas 119 hektar, PT. Tabita Indah Sejahtera seluas 75 hektar serta PT. Karya Pratama seluas 50 hektar.

“Sebenarnya ada 10 perusahaan yang sudah mengajukan izin pengelolaan kawasan Hutan Tunak. Namun baru tiga perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Adapun tujuh perusahaan lainnya, sampai saat ini izin prinsipnya belum bisa diberikan. Lantaran pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemberian izin prinsip pengelolaan hutan.

Disinggung terkait penolakan yang dilakukan warga karena dianggap sebagai hutan adat, Ramsjah mengaku bisa memakluminya. Namun ia menegaskan kalau hutan Tunak bukan hutan adat. Menurutnya, warga menolak lebih karena belum paham saja. Terkait pola dan sistem pengelolaan kawasan taman wisata alam.

Menurutnya, persyaratan untuk memperoleh izin kelola kawasan wisata alam juga tidak mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan utama ialah saat mengelola kawasan wisata alam perusahaan tidak boleh meru-

sak bentang alam dan struktur bumi di kawasan tersebut. ‘’Dengan kata lain, bagaimana kondisi awal kawasan tersebut harus dijaga,’’ terangnya.

Kalaupun ada bangunan seperti hotel, itu bentuknya semi permanen dan berupa bangunan panggung. Tidak boleh ada bangunan berupa bangunan permanen atau bangunan mewah yang bisa merusak struktur bumi. Bahkan untuk jenis fasilitas yang dibangun sudah diatur, seperti kafé yang menyediakan live music itu tidak boleh, karena yang dijual wisata alam.

Luas lahan yang boleh dikelola atau dibangun fasilitas juga maksimal 10 persen dari total luas lahan yang diberikan izin. Jika ada perusahaan yang sampai melanggar persyaratan tersebut maka perusahaan bersangkutan bakal diberikan sanksi tegas.

Lebih lanjut Ia menambahkan, pemerintah pusat memberikan izin pengelolaan kawasan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan potensi kawasan sebagai tujuan wisata yang menarik. Dengan begitu nantinya, perekonomian dikawasan tersebut bisa lebih hidup. Secara tidak langsung juga akan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, berupa lowong pekerjaan.

Karena perusahaan jelas butuh tenaga kerja. (kir)

(Suara NTB/her)

TINJAU - Bupati Lobar H. Zaini Arony meninjau jembatan yang terputus. Bupati meminta Dinas PU dan BPBD Lobar menangani jembatan yang terputus.

Jatah BPJS KLU Hanya 37 Persen Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (KLU), dr. H. Benny Nugroho, mengkonfirmasi jumlah kuota BPJS pemerintah pusat untuk masyarakat Lombok Utara sebanyak 78 ribu orang.

Angka tersebut setara dengan 37,14 persen dari asumsi jumlah penduduk KLU sebesar 210 ribu jiwa. Sisanya disebut Benny, akan ditangani melalui dana kabupaten yang sebelumnya dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Masyarakat kurang mampu di KLU tidak boleh takut berobat, karena selain BPJS, Provinsi dan Kabupaten juga menyediakan BPJS dari dana Jamkesda dan Jampersal.

Kabupaten siap membantu masyarakat yang tidak dapat Jamkesmas atau Jampersal,” ujar Benny, Selasa (7/1).

Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung, kata Benny, layanan BPJS sudah dimulai per 1 Januari 2014. Manajemen RSUD sudah diminta untuk membuka layanan BPJS Centre untuk melayani premi maupun klaim masyarakat. Dari 210 ribu jiwa penduduk KLU, yang tertangani oleh Jampersal/Jamkesda sebanyak 122 ribu orang atau 60 persen, yang mana diantara jumlah itu 78 ribunya sudah ditangani pusat melalui BPJS. Efektifnya pelayanan BPJS setelah Pemda KLU melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pihak BPJS. Dalam hal ini, masih akan dibahas lagi mengenai reward bagi kader-kader aktif di dusun dan desa sebanyak 1000 orang yang tercatat membantu pelayanan kesehatan

masyarakat di Posyandu.

“Kita harus kontrak dengan kader, yang punya data by name by address. Kontribusi mereka sangat membantu mengidentifikasi permasalahan di lapangan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan memastikan adanya quality insurance atau jaminan kualitas pelayanan oleh petugas medis, agar servis BPJS sesuai dengan standar dengan tidak memandang pasien adalah warga kurang mampu. Karena meskipun kurang mampu, tetapi biaya pengobatannya telah ditanggung oleh pemerintah. Demikian halnya dengan warga yang tercover oleh Jampersal/Jamkesda, Kadikes KLU juga tidak memusingkannya karena APBD untuk itu sudah tersedia.

“Saya sudah berhitung, kalau 40 persen masyarakat di luar penerima Jamkesda membayar premi BPJS, katakan untuk premi terendah Mandiri 3 sebesar Rp 19.500,- per bulan dibayarkan selama setahun, lalu dana ini kita tempatkan di Bank, maka pengobatan bagi warga KLU bukan menjadi masalah,” jelas Benny.

Ia menambahkan, dalam proses pelayanan BPJS, Dikes KLU dan Manajemen RSUD akan berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan medis. Selain menyediakan kotak saran, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh lembaga, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit.

“Kalau ada pasien yang tidak puas, kami sediakan blangko untuk diisi. Dengan blangko ini pasien bisa pindah berobat karena ini hak pasien BPJS, sehingga Puskesmas akan rugi kapitasi,” demikian Benny. (ari)

Penarikan Retribusi MBLB

Satpol PP Lotim Sering Kecolongan Selong (Suara NTB) Penarikan retribusi hasil tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) di Jenggik Kecamatan Terara belum bisa maksimal. Tidak jarang aparat Satpol PP ini merasa kecolongan. Pasalnya, pihak Satpol PP ini tidak bisa menghitung kubikasi yang diangkut dump truck. ‘’Paling sering ketika menarik retribusi atas pengangkutan batu apung yang diindikasikan kerap tidak sesuai fakta jumlah angkutan dengan yang dilaporkan,’’ ungkap Kasat Pol PP Lotim, Nurhadi Muis menjawab wartawan di Selong, Selasa (7/1).

Ia mencontohkan pengangkutan batu yang diketahui diangkut 1000 karung, namun sopir melaporkan hanya mengangkut 500 karung. Menyadari hal itu, pihaknya berharap sopir bisa lebih jujur.

Adapun sistem penarikan yang dilakukan sejauh ini terbilang masih manual, sehingga perlu ada penataan ke arah yang lebih baik ke depan.

Selanjutnya, Kasat Pol PP mengklaim sejauh ini apa yang dilakukan pihaknya sudah bisa menyelamatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari batu apung itu. Catatan sebelumnya, Satpol PP hanya tembus Rp 300 ribu/hari. Setelah ditangani lebih seius, saat ini dilaporkan tembus 4 kali lipat. “Laporan terakhir sudah tembus Rp 1,3-1,5 juta/hari,” katanya. Jumlah retribusi yang ditarik dinyatakan Kasat sesuai dengan ketentuan Perda. Di mana, rata-rata tiap truk ditarik Rp 5 ribu.

Aparat yang disiagakan di tempat penarikan pun dibatasi Muis. Sebelumnya ditempatkan 7 orang, kini hanya 3 orang saja. Jumlah yang terlalu banyak dianggap kurang efektif. Apalagi biaya operasional 7 orang selama satu bulan membutuhkan Rp 21 juta.

Gaya lama sistem penarikan itu pun langsung dihentikan denagn menerapkan pola baru yang diyakini akan jauh lebih menguntungkan bagi daerah. Sebagai institusi penegak Peraturan Daerah (Perda), Kasat Pol PP Lotim ini siap untuk menyelamatkan sumber-sumber PAD. Hanya saja, dari 97 Perda yang ada sejauh ini hanya 9 Perda yang intensif dijalankan di antaranya Perda Miras, perda Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Perangkat Desa di Bima Ancam Boikot Pemilu

Bima (Suara NTB) Sengketa lahan antara Pemerintah Kabupaten Bima dan warga di Kecamatan Sape dan Lambu terus berlanjut. Seperti kehilangan kesabaran, puluhan perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan jajaran menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Mapolsek Sape.

Kapolres KSB Sambangi Keluarga Korban KMP Munawar Taliwang (Suara NTB) Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK, Selasa (7/1), menyambangi kediaman keluarga korban KMP Muanwar yang tenggelam Jumat pekan lalu.

Didampingi Kabag Operasi (Ops) Kompol Martawan, kapolres menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawanya kepada para keluarga korban yang beberapa di antaranya masih belum ditemukan hingga kini. “Kami juga sekaligus menyampaikan perkembangan upaya pencarian yang sedang berlangsung, walau nyatanya belum menemukan satu pun dari korban yang hilang,” jelas Kapolres saat keluar dari rumah keluarga Nadia Zaitullah (10), salah satu korban yang belum ditemukan asal kelurahan Kuang, Taliwang.

Hal yang sama juga disampaikan kepada keluarga Jamiluddin dan Rosidi yang berada di lingkungan Perjuk kelurahan Telaga Bertong. Kepada rumpun keluarga yang diketahui tiga dari anggota keluarganya belum ditemukan tersebut, Kapolres berharap mereka tetap bersabar dan ikhlas apa pun hasil upaya pencarian yang saat ini masih dilakukan oleh aparat. “Harapan kita keluarga kuat dan tabah karena pencarian masih berlangsung di lapangan,” kata Teddy.

Kabag Ops Kompol Martawan menambahkan, selain menyampaikan rasa empatinya Kapores juga sekaligus menyerahkan santunan kepada pihak keluarga korban. “Ada bantuan kepada keluarga korban yang beliau sampaikan,” katanya. Ia menyebutkan, sebelumnya pihak keluarga meminta surat keterangan kematian dari kepolisian terhadap keluarganya yang telah ditemukan meninggal. “Nah sekalian kita sudah sampaikan langsung surat yang dimohonkan itu,” tukasnya.

Informasi yang diperoleh media ini, pencarian korban KMP Munawar hingga saat ini masih terus berlangsung. Meski belum ada tanda-tanda keberadaan tujuh korban yang hilang, sesuai prosedur pencarian masih akan dilanjutkan hingga tujuh hari ke depan pasca kejadian kecelakaan.

Pada bagian lain pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB telah menghentikan kegiatan pencariannya. Setelah sebelumnya melakukan penyisiran sejumlah pulau dan sepanjang pesisir pantai yang dicurigai kemungkinan terdamparnya para korban. “Kita hentikan karena sudah semua lokasi yang kita curigai kita sisir tapi hasilnya nihil. Makanya dihentikan sampai mungkin ada info terbaru kemungkinan adanya tanda-tanda keberaan korban di wilayah kita,” terang Acip, salah seorang anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD KSB. (bug)

Perbup Kawasan Batu Gong Bakal Direvisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk memperjelas legalitas terkait penertiban izin usaha ataupun lainnya di kawasan wisata Batu Gong, Pemkab Sumbawa bakal merevisi nama dari Peraturan Bupati (Perbup) No. 11 tahun 2012. Menjadi Perbup Wisata Kawasan Gong Sampar Maras, yang peruntukannya untuk wisata. Artinya, kafe di Sampar Maras mesti ditertibkan dan diubah peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

Kasat Pol PP Sumbawa, Mustari Dahlan yang ditemui, Selasa (7/1) menjelaskan, Perbup tersebut bakal diubah namanya, dengan masuknya Sampar Maras.

Sebab ternyata, Batu Gong masih menjadi bagian dari dusun Sampar Maras. Hingga namanya menjadi Kawasan Wisata Batu Gong Sampar Maras. Yang diarahkan masuk dalam pembagian zona wisata di Sumbawa, yang peruntukanya wisata keluarga dan kuliner. “Setelah Perbup ini direvisi nantinya, kita akan lihat langkah apa selanjutntya,” katanya.

Hal ini, tidak terlepas dari upaya penertiban kawasan Sampar Maras yang akan dilakukan Pol PP nantinya. Mengingat kawasan Sampar Maras saat ini, masih berdiri bangunan kafe yang mesti ditertibkan. “Pemerintah membolehkan pengusaha mengurus izin rumah makan di Sampar Maras. Tidak boleh lagi ada kafe, yang menjual minuman keras, menyediakan alkohol dan waitres. “Pengusaha harus mengalihkan usahanya sesuai peruntukan yang diisyaratkan aturan,” terang Mustari.

Kabag Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Sumbawa, Wirawan Ahmad S.Si, M.T, menambahkan, rencana revisi Perbup ini hanya ingin memberikan kejelasan mengenai dasar regulasi landasan dalam penertiban izin. Baik izin usaha maupun lainnya sesuai peruntukan yang terbagi dalam beberapa zona. Agar nantinya instansi teknis memiliki rujukan yang jelas dalam memberikan izin atas sesuatu yang dimohonkan oleh masyarakat. (arn)

Mustari Dahlan

Aksi unjuk rasa ini dilakukan lantaran hingga kini, lahan milik Pemkab dan Yayasan masih diklaim dan dikuasai oleh oknum warga. Jika tak segera diselesaikan, para Kepala Desa didampingi masyarakat Sape-Lambu ini mengancam akan memboikot pemilihan legislatif 2014.

Aksi para Kades dan ratusan masyarakat ini berlangsung Senin (6/1) sekitar Pukul 09.00 Wita. Saat itu, ratusan demonstran berkumpul di depan Mapolsek Sape. Selain berorasi secara bergiliran, orasinya pendemo juga melampiaskan kegalauannya dengan membakar kayu dan sampah. Saat aksi pembakaran berlangsung, sempat terjadi kericuhan lantaran beberapa kepala desa yang menemui Kapolsek ditarik keluar oleh massa aksi dan Kades.

Para kepala desa tersebut in-

gin Kapolsek keluar dan menemui mereka. Namun karena peristiwa tersebut, akhirnya tak didapati kata sepakat.

Rencananya, sekitar pukul 15.30 Wita massa aksi menandatangani BAP yang akan diserahkan ke Kapolsek.

Syafrin M.Nasir, Ketua Forum Pemerintah Desa dan Masyarakat Sape dan Lambu dalam orasinya meminta agar Kapolsek Sape segera menyelesaikan sengketa dimaksud.

Jika tidak, pihaknya mengancam akan memboikot pemilihan legislatif tahun 2014. Selain mengancam boikot pemilu 2014, lanjutnya, para Kades dan masyarakat akan menghentikan proses pelantikan Bupati Bima dan melakukan mogok kerja hingga persoalan sengketa lahan ini selesai.

Menurut Syafrin, masalah ini berlarut-larut karena ada indikasi pembiaran yang di-

lakukan Kapolsek dan Camat Sape-Lambu. Padahal, sesuai dengan surat Bupati Bima Nomor: 029/877/03.9/2013, perihal penanganan kasus penyerobotan tanah aset Pemda di Sape menjelaskan bahwa tanah yang diklaim tersebut adalah tanah milik Pemkab Bima. Di mana lahan tersebut tercatat sejak zaman Pemerintahan Swapraja yang dijadikan tanah jaminan aparat desa se-Kabupaten Bima.

Adanya permasalahan sengketa tanah yang menjadi aset milik Pemkab Bima yang hingga kini belum bisa diselesaikan secara hukum mengakibatkan adanya rasa tidak aman dan ketertiban masyarakat Sape-Lambu yang tak kondusif. Termasuk beberapa hari terakhir adanya kasus pemukulan Kades Boke yang dilakukan di dalam kantor desa oleh oknum yang tak ber-

arkan keresahan akibat keributan selama ini. Diakuinya bahwa sebagai perangkat desa di pemerintahan merasa malu, hanya saja gerakan ini terpaksa dilakukan karena konsultasi dan koordanasi tidak mendapat jawaban yang pasti.

Wakapolres Bima Kota, Kompol M. Nasution, SIK, SH yang menemui massa aksi mengatakan bahwa pihak Kepolisian memahami apa yang diinginkan warga Sape dan Lambu. Menurutnya, ada beberapa solusi yang bisa diambil. Termasuk penegakan hukum akan diutamakan dengan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Dikatakannya, dalam hal ini kasus pertama yang ditangani terkait dengan pemalsuan dokumen aset sudah di proses. Begitu juga terakit penyerobotan tanah, juga sudah diproses.

“Tahun ini, permasalahan ini diupayakan selesai dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kami sudah mengambil langkah-langkah koordinatif dengan Pemda dan legislatif,” pungkasnya. (use)

KSB Siapkan Pemanfaatan Dermaga Labuhan Lalar

(Suara NTB/bug)

RAZIA TERNAK - Anggota Satpol PP KSB menggiring ternak yang terjaring razia ternak di lingkungan KTC, Selasa (7/1).

KTC Disterilkan dari Ternak Taliwang (Suara NTB) Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (7/1), menggelar razia hewan ternak di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya aksi lapangan dalam rangka sterilisasi kompleks kantor pemerintahan KSB itu dari keberadaan hewan ternak.

“Dalam beberapa waktu terakhir keberadaan ternak di dalam KTC ini menjadi isu aktual karena dianggap mengganggu keindahan. Makanya kita lakukan razia ternak ini,” jelas kepala Satpol-PP KSB, Agus Hadnan saat dihubungi media ini.

Upaya sterilisasi lingkungan KTC dari keberadaan hewan ternak tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sayang langkah tersebut gagal. Sebab walau larangan sudah ditegaskan, nyatanya pemilik ternak tetap saja menempatkan hewan peliharaannya di lahan KTC. “Jadi ini bukan pertama kali. Tapi tampaknya

warga tidak menggubris larangan kita. Jadi kita ambil langkah seperti ini (razia, red),” ujar Agus.

Warga pemilik ternak memang benar-benar tak menggubris larangan “parkir” hewan ternak di lingkungan KTC. Sebab dari hasil razia Satpol-PP, banyak dari ternak yang diamankan ternyata dengan sengaja digembalakan dalam areal KTC. “Memang ada beberapa yang kita tangkap dalam kondisi lepas. Tapi tidak sedikit yang sengaja diikat induknya dan anak-anaknya dibiarkan berkeliaran,” ungkapnya sambil menambahkan jika tingkat kesadaran warga masih sangat rendah terhadap larangan hewan ternak di KTC itu. “Kita akan terus menggelar razia ini. Tidak hanya siang hari, di malam hari juga karena kalau kita larang siang pasti mereka akan tempatkan saat malam hari,” sambung Agus.

Dari razia yang dilakukan Satpol-PP kemarin, puluhan hewan ternak berupa Sapi dan Kerbau yang berada di areal

KTC digiring ke kantor SapolPP. Hewan ternak itu selanjutnya didata sambil menunggu pemilik ternak datang mengambilnya. Agus mengatakan, sejauh ini belum semua hewan ternak diambil oleh pemiliknya karena ada beberapa yang ditangkap dalam kondisi terlepas. “Saya perkirakan ternak tanpa tali itu sengaja dilepas, hanya saja kebetulan masuk areal KTC,” ujarnya.

Agar para pemilik ternak tidak mengulangi perbuatannya, saat datang mengambil ternaknya, mereka pun diwajibkan menandatangani surat pernyataan berisikan pernyataan tidak akan kembali menempatkan ternaknya di lingkungan KTC. Menurut Agus, meski demikian pihaknya tetap akan terus menggelar razia serupa guna menjamin area KTC terbebas dari keberadaan hewan ternak. “Kita juga akan terus sosialisasikan larangan ini. Dan harapan kita pemilik ternak patuh, karena kita ingin lihat KTC steril hewan ternak 24 jam non stop,” imbuhnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menetapkan status dermaga Labuhan Lalar sebagai pelabuhan rakyat. Status itu mencuatkan rasa pesimis di masyarakat, karena pertanyaan selanjutnya adakah armada kapal rakyat yang akan memanfaatkannya.

Namun rasa pesimis masyarakat itu ditampik oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, yang menyebutkan pemerintah telah mempersiapkan pemanfaatan dermaga tersebut. “Akan ada kapal yang menyandar di dermaga itu, karena kita sekarang sudah siapkan,” kata Kepala Bappeda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si, Selasa (7/1).

Salah satu upaya yang dilakukan Pemda KSB untuk meramaikan dermaga Labuhan Lalar itu kelak, Amry menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan administrasi pelabuhan rakyat Lombok Timur (Lotim) dan Bima.

Dalam pertemuan itu dibahas beberapa potensi barang yang berpeluang dapat dilakukan bongkar muat di dermaga labuhan Lalar. “Kita deteksi komoditi barang apa saja yang berpotensi secara ekonomi bisa masuk melalui dermaga itu nantinya,” timpalnya.

Sementara itu untuk melengkapi dermaga Labuhan Lalar dengan statusnya sebagai pelabuhan rakyat, tahun 2014 ini Pemda KSB

menyiapkan anggaran sebesar Rp 22,2 miliar. Dana tersebut masuk dalam pos anggaran dua dinas berbeda, pertama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp 19 miliar untuk infrastruktur fisik sementara sisanya Rp 3,2 miliar melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk melengkapi fasilitas operasional pelabuhan nantinya.

Menurut Amry, alokasi anggaran ke dermaga Labuhan Lalar itu sudah sesuai kebutuhannya. Di mana untuk mencapai status pelabuhan rakyat, dermaga yang telah menelan dana puluhan miliar itu masih perlu pembenahan di beberapa bagian. “Teknisnya tanya langsung ke dinas terkait, yang jelas dari sisi kebijakan kami (Bappeda) menilai tambahan anggaran itu perlu. Karena pilihannya hanya dua, tidak dilanjutkan maka dermaga itu tidak bisa dimanfaatkan dan kedua kita berikan anggaran untuk melengkapinya untuk menjadi pelabuhan rakyat dan dapat digunakan. Dan kita pilih opsi kedua,” tandasnya.

Sekretaris Dishubkominfo KSB, Nurjahman mengatakan, anggaran Rp 3,2 miliar untuk dermaga yang ada di dinasnya akan dimanfaatkan untuk melengkapi fasilitas navigasi pelabuhan. “Di sana butuh lampu suar dan perangkat navigasi elektronik untuk memandu tiap kapal yang akan sandar nantinya,” terangnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

( Suara NTB/bug)

SAMBANGI - Kapolres KSB AKBP, Teddy Suhendyawan Syarif, SIK (kiri) didampingi Kabag Ops Kompol Martawan usai menyambangi keluarga Nadia Zaitullah di kelurahan Kuang Taliwang, Selasa (7/1).

tanggung jawab. Kasus ini pun, katanya, diminta agar segera diproses secara hukum. Serta selanjutnya, Polres Bima Kota dan Pemkab Bima segera menyelesaikan guna menghindari konflik selanjutnya.

Untuk itu, dia meminta Kapolsek untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memberikan rasa aman kepada para pemegang hak sewa tanah dari Pemkab Bima untuk menggarap tanah tersebut. “Kepada para penyerobot diminta untuk mengosongkan tanah tersebut dan memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan agar mempunyai kepastian hukum sebagai dasar Pemkab Bima dalam melakukan proses pengalihan hak atas tanah tersebut,” tuturnya.

Senada dengan Syafrin, Sekretaris Forum Staf Desa, M. Sidik, menuturkan persoalan aset yang cukup alot dan berkepanjangan dan menimbulkan keresahan. Menurut penilainnya ada indikasi konspirasi hukum. Dirinya juga meminta Kapolsek Sape yg memiliki kekuasaan kewenangan agar tidak membi-

Amry Rakhman (kiri) dan Nurjahman

Pasangan Selingkuh Tenaga Penyuluh di Sumbawa Digerebek Massa

Masih Minim

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia di Kabupaten Sumbawa masih sangat terbatas. Transfer teknologi menjadi terhambat. Sementara ada empat sub sektor yang harus ditangani, yakni pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Kepala Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (BP4K) Sumbawa, Tarunawan, Selasa (7/1), penyuluh yang ada di Sumbawa hanya 212 orang, terdiri dari 106 tenaga penyuluh pertanian, 15 penyuluh perikanan, 24 penyuluh kehutanan. Ditambah 67 Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang diangkat melalui Kementerian Pertanian.

Mereka harus menangani 165 desa dengan empat subsektor.

“Belum lagi tenaga penyuluh yang pensiun, sementara tidak ada pengangkatan baru,” ujarnya.

Idealnya, satu desa didampingi satu tenaga penyuluh. Artinya, harus ada 460 tenaga penyuluh yang mestinya tersedia di Sumbawa.

Kekurangan tenaga penyuluh ini, mengakibatkan transfer teknlogi kepada petani terhambat yang bermuara kepada peningkatan produksi.

Padahal, daerah ini diberikan target surplus beras.

Sedangkan di sisi lain, rekrutmen tenaga baru, juga belum memungkinkan. Pusat juga terkendala aturan. Itulah makanya Kementerian Pertanian mengangkat THL yang jumlahnya pun tak bisa ditambah lagi. Untuk menyiasati hal itu, Pemkab terpaksa menggunakan skala

prioritas. Idealnya, satu tenaga penyuluh membina 16 kelompok tani ternak per desa, maka biasanya hanya bisa memaksimalkan 3-5 kelompok yang aktif.

Namun ada pula saatnya mengumpulkan kelompok pada saat penyusunan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sebab menyangkut kebutuhan akan pupuk, bibit dan obat-obatan.

Keterbatasan tenaga penyuluh lapangan juga ikut dibantu oleh pegawai struktural yang ada di Kabupaten. “Harapan kami, penyuluh satu orang ini bisa menguasai empat bidang, bisa menguasai kehutanan, sedikit perikanan, peternakan dan perkebunan. Nah ini kesulitan kami, apa boleh buat toh.

Daripada tidak bisa, daripada tidak jalan sama sekali,” demikian Tarunawan. (arn)

Dompu (Suara NTB) Pasangan selingkuh MS (45) warga Karijawa dan SW (40) warga Magenda Kelurahan Potu digerebek warga saat berduaan dalam kamar kos-kosan di Bali 1, Dompu. Kedua warga yang sudah berkeluarga ini nyaris dihakimi massa dan langsung diseret ke Polres Dompu.

MS yang bekerja sebagai PNS di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Dompu ini diduga sebagai pemicu tidak harmonisnya SW dengan suaminya, MR. Penggerebekan oleh warga dilakukan Senin (6/1) malam sekitar pukul 19.30 Wita. Pasangan selingkuh ini langsung dibawa ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut. Bahkan Mujiburrahman, suami SW langsung melaporkan ke Polres atas kasus perzinahan dan Sri Yuliati, istri MS juga menjadi saksi atas laporan polisi ini.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/1) mengungkapkan, ka-

sus dugaan perzinahan yang dilaporkan Mujiburrahman atas MS warga Karijawa dengan SW warga Magenda Potu baru diterima pihaknya dan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak terkait.

“Laporannya baru kita terima.

Kita perlu memeriksa MS dulu untuk mengetahui kejadian sebenarnya,” katanya.

Namun Anton mengaku, laporan polisi atas MS dan SW terkait kasus perzinahan. Tetapi pihaknya perlu mendalami keterangan yang ada. “Kita akan splitkan. Artinya, berkas keduanya kita pisah. Keduanya akan menjadi saksi atas yang lainnya,” terangnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, MS dan SW diduga telah menjalin hubungan asmara terlarang ini sudah lama. Bahkan hubungan keluarga SW dengan suaminya tidak harmonis akibat ada orang ketiga dan saat ini SW sedang pisah ranjang, sehingga memilih tinggal di kos-kosan Bali 1 Dompu. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Halaman 5

Pegawai dan Pelajar Berkeliaran akan Ditangkap

Optimalkan Pengawasan Dari Hal. 1 Pastikan pengawasan internal oleh Kepala SKPD harus betul-betul efektif,”katanya.

Begitu juga menurut Zainul Majdi soal pengawasan fungsional oleh Inspektorat NTB juga harus benar-benar optimal dan efektif. Ia mengingatkan, Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah harus peka jika ada laporan-laporan dari masyarakat. “Bagus kalau Inspektorat justru yang paling pertama menerima aduan.

Sehingga dari awal bisa dilakukan upaya-upaya pembenahan,”ujarnya.

Pengawasan internal tersebut merupakan bagian dari beberapa instruksi Gubernur kepada Pimpinan SKPD dalam pelaksanaan APBD 2014. Dalam pelaksanan APBD 2014, ia meminta berkaca dari pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Apa yang menjadi kendala-kendala dan kekurangan pada tahun 2013 tidak terulang kembali pada pelaksanaan APBD 2014.

Diantaranya, dalam

mengeksekusi program harus berpedoman pada APBD 2014 dan RPJMD 2014-2018. Kemudian, melaksanakan percepatan penyerapan anggaran dengan beberapa langkahlangkah taktis seperti segera menetapkan PPK. Bagi dokumen perencanaan lelang yang sudah tuntas maka segera dilakukan proses lelang pada Februari. Sedangkan bagi dokumen perencanaan lelang yang dikerjakan 2014, maka selambat-lambatnya proses lelang dilakukan pertengahan Juli.

“Pokja ULP maksimal menggunakan lelang elektronik. Saya akan pantau terus, agar kita bisa memastikan target penyelasaian lelang ini,”tadasnya.

Selain itu, Gubernur juga memastikan koordinasi dengan pemeritah kabupaten/kota dengan memanfaatkan instrument-instrumen yang dimiliki provinsi. Serta melakukan efisiensi anggaran seperti untuk ATK dan perjalanan dinas. (nas)

NTB Siapkan Langkah Taktis Tuntaskan Proyek Fisik Tepat Waktu Dari Hal. 1 Demikian ditegaskan, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi usai menggelar rapat pimpinan (Rapim) di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (7/1) kemarin.

Rapim yang dipimpin Gubernur NTB, dr.TGH.M.Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur, H.Muh.Amin, SH.Msi, dihadiri seluruh Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni serapan anggaran tahun 2013 sampai dengan Desember dan rencana pelaksanaan anggaran tahun 2014. ‘’Terkait dengan pelelangan perencanaan, pengawasan dan rencana pelaksanaan proyek dapat dilakukan pada bulan Februari dan Maret itu harus sudah bisa diselesaikan. Juni sudah dituntaskan pelelangannya. Sehingga ada cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan fisiknya,” ujarnya.

Menurut Muhammad Nur, iasudah memanggil 10 SKPD dengan pagu anggaran tertinggi untuk mengambil langkahlangkah taktis dalam mempercepat daya serap APBD 2014. Ke 10 SKPD dengan pagu tertinggi tersebut antara lain Dinas PU Rp 386 miliar lebih, RSUP NTB Rp 284 miliar lebih dan Biro Umum Rp 108 miliar lebih.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan NTB Rp 71 miliar, Sekretariat DPRD NTB Rp 48 miliar lebih, Disbudpar NTB Rp 49 miliar lebih, Dinas Pertanian Rp 52 miliar lebih, Dinas Perkebunanan Rp 35 miliar lebih, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 38 miliar lebih dan Dinas Dikpora NTB Rp 42 miliar lebih.

Total pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepuluh SKPD tersebut sebesar Rp 1,108 miliar lebih. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 850 miliar lebih merupakan belanja langsung atau 76 persen lebih. Sementara sisanya merupakan belanja tidak langsung. ‘’Langkah taktis untuk mempercepat daya serap APBD 2014, Jumat lalu diundang 10 SKPD terbesar yang melaksanakan belanja langsung itu. Untuk sama-sama membahas, langkah taktis apa yang harus dilakukan dalam dalam 2014 untuk percepatan hal-hal yang ber-

kaitan dengan pelelangan,” terang Sekda.

Dengan tuntasnya pelelangan proyek fisik pada bulan Juni, lanjutnya, maka diharapkan tanggal 30 November semua pengerjaan proyek fisik oleh kontraktor/rekanan sudah selesai. Sehingga, pada bulan Desember, pemda tinggal melakukan pembayaran dan verifikasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. ‘’Dan itu, sudah disepakati,” tandasnya.

Terkait dengan pelaksanaan APBD 2014, jumlah pendapatan sebesar Rp 2,863 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp 2,834 triliun. Jumlah PAD Rp 1,144 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 1,215 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 503 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan sebesar Rp 10 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 40 miliar. Sehingga pembiayaan netto Rp 29 miliar.

Sementara itu, terkait dengan realisasi fisik dan keuangan APBD NTB 2013 sampai Desember, dari pagu APBD Rp 2,586 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp 2,383 triliun atau 92,16 persen. Sementara realisasi fisik mencapai 93,89 persen.

Progress keuangan 44 SKPD lingkup Pemprov NTB sampai Desember, lima SKPD dengan persentase tertinggi. Yakni Dinas PU 97,78 persen, Inspektorat 96, 74 persen, Satpol PP 95,14 persen, Bakorluh 95, 41 persen, Biro Hukum 95,26 persen. Adapun SKPD dengan capaian keuangan terendah yakni Korpi 85, 86 persen, Biro Kerjasama 86,46 persen, Biro Ekonomi 86, 91 persen, BLHP 87,23, BP3AKB 87 persen lebih.

Sementara untuk progress fisik sampai Desember 2013, lima SKPD dengan realiasasi fisik tertinggi Biro Organisasi, Biro Kesra, Disnakertrans, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Sementara SKPD dengan capaian fisik terendah yakni Biro Kerjasama, Sekretaraiat DPRD, Disbudpar, Biro Keuangan dan Kantor Penghubung. (nas)

Antisipasi Penipuan ATM Dari Hal. 1 menjadi pembelajaran bagi semua nasabah perbankan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan.

Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri di ruang kerjanya, Selasa (7/1) kemarin, tidak menyimpulkan bahwa menggunakan mesin ATM juga tidak aman bagi nasabah.

Tetapi pola penipuan, yang mengatasnamakan operator dari perbankan terkait sebenarnya ada. Misalnya, pelaku kejahatan perbankan mencantumkan nomor layanan service yang bisa dihubungi nasabah saat mengalami masalah di ATM. Atau dengan menyelipkan benda yang dapat menghambat keluarnya kartu ATM saat digunakan bertransaksi.

“Ini yang perlu diantisipasi. Nasabah harus sangat teliti dan hati-hati. Jangan mudah mempercayai dan menghubungi layanan call center yang tertempel sembarang di mesin ATM,” paparnya.

Yusri lebih menyebutkan, nasabah bank hendaknya se-

lalu menggunakan layanan call center yang tertera di kartu ATM. Atau yang disiapkan perbankan melalui kartu tabungan yang ada di nasabah.

Dan yang tak kalah penting disebutkan Yusri adalah, tidak sembarang mungkin memberitahukan nomor pin kartu ATM. Apalagi saat dimintai langsung oleh petugas dari layanan call center. Sebab, bank yang bersangkutan sendiri menurutnya tidak serta merta mengetahui langsung nomor pin ATM nasabahnya.

Terkait raibnya uang nasabah BCA saat bertransaksi menggunakan layanan mesin ATM, Yusri mengatakan pihak dari BCA sendiri sudah menyampaikan hal itu langsung kepadanya. Masih akan dilakukan kajian untuk menyimpulkan solusi persoalan tersebut. Tetapi ia mengatakan bahwa kasus ini harus clear dan tidak menimbulkan persoalan bagi kedua belah pihak. (bul)

(Suara NTB/ist)

RAPIM - Suasana Rapim yang dipimpin Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi di Pendopo Gubernur NTB, kemarin.

Tahun Politik

Pembahasan RPJMD Diharapkan Tak Molor Mataram (Suara NTB) Pembahasan RPJMD NTB 2014-2018 diharapkan tidak molor. Pasalnya, tahun 2014 adalah tahun politik yakni pemilihan Legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres), dimana konsentrasi para anggota Dewan akan lebih banyak kepada hal tersebut. Untuk itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta Sekretaris DPRD NTB menjalin komunikasi yang intensif dengan para pimpinan dan anggota Dewan.

“Perda RPJMD kita tahu bermasa 2014 tahun politik. Sehingga efektivitas pembahasan di DPRD kalau tidak diantisipasi bisa menjadi masalah. Karena teman-teman di DPRD kalau sudah Pileg, konsentrasinya ke Pileg, bisa-bisa pembahasan molor,”ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam Rapim lengkap di Pendopo Gubernur, Selasa (7/1) kemarin.

Sesuai dengan ketentuan, RPJMD NTB 2014-2018 selam-

bat-lambatnya ditetapkan menjadi Perda enam bulan sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih yang dilantik pada 17 September 2013 lalu. Artinya, tanggal 17 Maret 2014 ini. Sedangkan, April mendatang para anggota Dewan sudah mulai sibuk mempersiapkan dirinya menghadapi Pileg.

“Oleh karena itu, sebelum pemilu harus bisa dibahas. Koordinasi dengan Sekwan, untuk berkomunikasi dengan intensif, memastikan pembahasan dokumen RPJMD dan lainnnya termasuk pertanggungjawaban anggaran 2013,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH mengatakan setelah dilakukan uji publik dalam Musrenbang 18 November 2013, draf RPJMD NTB 2014-2018 selanjutnya dilakukan konsultasi teknis ke Kemendagri. Dikatakan, hasil konsultasi teknis RPJMD NTB 2014-2018 itu telah dilakukan tanggal 19 Desember 2013

lalu. Hasil catatan-catatan Kemendagri tersebut selanjutnya disesuaikan oleh pemeirntah daerah dan kembali diserahkan ke Kemendagri pada awal Januari 2014 ini.

“Catatan-catatan sedang disempurnakan dan dikembalikan ke Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi. Insya Allah dalam masa sidang berikutnya Raperda RPJMD dan Raperda revisi RPJP 20082025 juga disertakan. Ada dua raperda yang akan diserahkan ke DPRD. Insya Allah dalam masa sidang pertama sudah masuk dalam Balegda dan Banmus,”terangnya.

Visi yang tertuang dalam draf RPJMD 2014-2018 yakni Mewujudkan Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing. Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam 99 program utama dengan 33 indikator kinerja. (nas)

Dana Aspirasi Dewan Dilaporkan ke Kejaksaan Dari Hal. 1 “Saat itu, diduga semua proses dan mekanisme penunjukan kontraktor sebagai pelaksana pembangunan direkayasa, karena ingin mendapatkan fee 30 persen, sehingga pembangunan tidak sesuai RKB dan realisasi fisik bangunan,” bebernya. Ia meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus tersebut, bahkan materi laporan sama disampaikan juga ke Polres Mataram.

Dalam lampiran laporan yang sama, dana itu diketahui bersumber dari SKPD Dinas Dikpora Kota Mataram. Melalui mekanisme aspirasi Dewan, H.MN memfasilitasi sehingga anggaran itu cair dari Dinas Dikpora sebesar Rp 490 juta. Dana sebesar itu dirinci dalam empat sumber dana aspirasi yang dipegang empat politisi.

Dalam tabel uraian sumber

dana aspirasi, diantaranya H.MN (Partai Golkar) sebesar Rp 140 juta, Mjb (Partai Golkar) sebesar Rp 150 juta, HH (Partai Demokrat) Rp 100 juta, GNAR (Partai PKPB) sebesar Rp 100 Jjta. Semua item anggaran dengan total Rp 490 juta itu, untuk pembangunan RKB SMKN 4 Mataram.

Terkait laporan ini, pihak Kejaksaan Negeri Mataram memastikan sudah menerimanya. Surat pelapor sudah diterima Kasi Pidsus, Hendry Andoro, SH. “Suratnya sudah masuk ke Pidsus. Kasi Pidsus juga sudah mengeluarkan disposisi agar laporan itu diselidiki,” kata Kasi Intel Kejari Mataram, Mawardi, SH kepada Suara NTB, Selasa (7/1) kemarin.

Secara umum disebutnya, apapun bentuk laporan masyarakat, dengan dasar dokumen yang ada, akan ditindaklanjuti ke tahap pulda-

ta pulbaket.

Terpisah, politisi Lingkar Selatan membantah keras tudingan permainan dan rekayasa proyek bersumber dari dana aspirasi itu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer H. Ibrahim membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Katanya, pengerjaan RKB SMKN 4 Mataram sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Proyek itu ditangani oleh Dinas Dikpora dan Dinas PU. Dia, katanya, tidak terlibat sedikitpun. ‘’Ada perintah dari Ketua Fraksi, kalau proyek sudah ditangani dinas jangan coba-coba ikut campur. Masak perintah Ketua Fraksi saya langgar,’’ terangnya. Ia mengancam akan melaporkan balik Sabarudin karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Apalagi ini tahun politik. (ars/fit)

Oknum Politisi Udayana Terseret Dari Hal. 1 Terungkap dalam siding kemarin, oknum anggota Dewan dimaksud, HR, politisi Udayana dari Partai Hanura. Mahrusid, adalah saksi yang mengungkap nama anggota Komisi I itu. Dalam persidangan Dipimpin Ketua Majelis H. Budi Susilo itu, Mahrudin adalah pelapor dalam kasus korupsi dana bansos senilai Rp 100 juta, tahun 2011 dan menyeret Pimpinan Ponpes Nahdatul Saufiah Ustd.

Kamaludin sebagai terdakwa.

Saat ditanya JPU Fajar Alamsyah terkait kasus bansos itu, cerita Mahrudin mengalir. Detail diceritakannya dihadapan persidangan yang dipadati pendukung terdakwa itu, dana bansos yang diusulkan ke Pemprov NTB cair sebesar Rp 100 juta. Dana itu sedianya akan digunakan untuk rehab gedung asrama Ponpes tersebut. tapi setelah dana cair, tidak jelas rimbanya. “Karena tidak jelas peruntukannya, saya melaporkan ke polisi (Polres Lotim) untuk menelusuri ke mana uang itu,” kata saksi.

Ditanya lagi oleh JPU sepengetahuannya tentang ali-

ran dana itu, diketahuinya, tidak sesuai peruntukan. Dana dibancah menjadi dua bagian.

“Menurut adik saya Kamaludin (terdakwa) ini, uang itu Rp 10 juta dipakai untuk membayar utang yayasan, tapi saya tidak tahu utang apa itu. Nah yang Rp 90 juta, dipinjamkan kepada HR,” tutur Saksi.

Keterangan saksi yang semakin memberatkan terdakwa itu acap kali memancing reaksi pengunjung. Beberapa kali saksi diteriaki pengunjung ketika keterangannya menyudutkan terdakwa, hingga memaksa hakim ketua memukul palu sidang. Polisi yang berjaga jaga di ruang sidang pun membantu menenangkan pengunjung.

Terpancing dengan keterangan saksi itu, pengacara terdakwa Ahmad Burhan, SH mempertegas, soal pengetahuan saksi tentang aliran dana. “Dari mana anda tahu bahwa uang Rp 10 juta dipakai bayar utang, kemudian Rp 90 juta dipinjamkan kepada HR,” tanya pengacara. Dijawab saksi, ”Dari penyampaian langsung terdakwa”. “Berarti anda

mendapat cerita dong,” tanya pengacara lagi. Hakim pun berusaha menengahi dan meminta pengacara tidak memaksakan asumsi dalam keterangan saksi.

Saksi juga ditanya terkait aliran dana bansos yang sebenarnya sebagian sudah dipakai untuk rehab gedung ponpes. Namun saksi dengan tegas menyebut, tidak ada rehab ponpes dari anggaran bansos. Rehab justru terjadi sebelum bansos cair November 2011. Sementara dana bansos cair Desember 2011.

Keterangan ini disangkal terdakwa, bahwa bansos cair, langsung dipakai untuk rehab gedung. Sempat terjadi perdebatan pada poin ini, sampai akhirnya hakim meminta terdakwa dan saksi tidak melanjutkan perdebatan.

Dalam sidang itu, ada enam saksi dihadirkan. Para saksi termasuk Camat Wanasaba Usman, soal pengajuan awal proposal yang ditandatanganinya.

Saksi lainnya, dari kepala desa dan warga. Sidang rencanannya digelar Kamis (9/1) mendatang, masih kaitan dengan pemeriksaan saksi. (ars)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumbawa, bakal mengawasi para pegawai SKPD yang berkeliaran pada jam kantor. Demikian juga dengan pelajar yang bolos di jam sekolah. Menyusul keluarnya Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa, yang diberlakukan mulai Februari mendatang. Setelah melihat masih banyaknya Pegawai yang berkeliaran selama ini.

“Tangkap semua pegawai PNS maupun non PNS yang berkeliaran pada jam kantor di luar urusan dinas, tanpa alasan yang jelas. Kami tetap mengangkutnya apabila kedapatan berada di luar kantor pada jam kerja dan sanksinya akan diberikan Bupati,”tandas Kasat Pol PP, Mustari Dahlan, Selasa (7/1) kemarin.

Dalam surat imbauan Bupati Nomor 490001/ Pol –PP/ 2014 yang ditujukan kepada kepala SKPD, camat lurah se Kabupaten Sumbawa serta kepada kepala sekolah, berisi sejumlah poin.

Pertama, seluruh pegawai baik PNS maupun non PNS dilarang meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa alasan yang jelas. Kedua, dilarang mengunjungi tempat-tempat

yang dianggap dapat menurunkan citra aparatur pemerintah.

Ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keempat, menciptakan dan memelihara suasana harmonis di lingkungan kerja masing-masing.

Kelima, melarang siswasiswi keluar area sekolah selama jam belajar kecuali ada kegiatan ekstrakulikuler. Keenam meningkatkan kreatifitas intelektual guna menumbuhkembangkan kecerdasan PNS dan siswa.

Mulai bulan Februari akan dilakukan tindakan penertiban sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku. “Imbauan ini kita sebarkan dari sekarang dan diterapkan mulai Februari Ini pada semua kecamatan. Kita bagi tim untuk ke kecamatan,”tandas Mustari.

Menurut Mustari, dasar keluarnya himbauan Bupati ini, mengingat selama ini, banyak pegawai berkeliaran. Seperti yang pergi belanja ke toko, ke pasar, diluar urusan dinas.

Setelah SE Bupati ini disebarkan pada Janari ini, maka pada Pebruari nanti, tidak ada alasan lagi bagi PNS tidak tahu akan adanya aturan ini.

Mengingat sekarang PNS dituntut untuk peningkatan kinerja. (arn)

Desa/Kelurahan di Dompu akan Dilombakan Sepanjang Tahun Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin merencakan tahun 2014 akan mengadakan lomba bagi desa/kelurahan yang dinilai sepanjang tahun. Selain kebersihan dan kerapian, kelengkapan administrasi perkantoran menjadi fokus penilaian. Dinasinstansi pemerintah akan diberi kewenangan membina desa/kelurahan sepanjang tahun, termasuk mendukung lomba.

“Mulai Januari ini akan dilakukan penilaian dan akan diumumkan hasilnya pada 17 Agustus 2014 mendatang. Penilaian lebih awal ini agar desa dan kelurahan dapat menyiapkan diri sepanjang tahun sesuai kriteria penilaian,” kata Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada acara rap-

at kerja tim penggerak PKK Dompu, Selasa (7/1) kemarin.

Tahun 2014 juga akan ditunjuk masing-masing dinas/instansi sebagai pendamping dan pembina desa/kelurahan. Dinas/instansi inilah yang akan melakukan pendampingan terhadap desa dalam menyiapkan diri dalam menghadapi lomba dan sebagainya. “Kita tidak ingin melakukan lomba Desa/kelurahan musiman, tapi dilakukan sepanjang tahun agar kesiapannya menjadi kebiasaan,” terangnya.

Bagi desa yang meraih juara 1, disiapkan anggaran pembinaan sebesar Rp25 juta, Rp.15 juta bagi juara 2, dan Rp.10 juta bagi juara 3. Begitu juga dengan tingkat kelurahan sebesar Rp.25 juta untuk juara 1, Rp.15 juta untuk juara 2, dan Rp.10 juta untuk juara 3. (ula)

Kasus Suap Subri, KPK Periksa Saksi Baru Dari Hal. 1 Demikian disampaikan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha kepada Suara NTB via telepon seluler, Selasa malam kemarin. ‘’Hari ini KPK memeriksa saksi atas nama Budi Hermawan, dari pihak swasta,” ujar Priharsa Nugraha. Namun pihak KPK tidak menjelaskan dari perusahaan apa saksi yang diperiksa. ‘’Kami tidak tahu dari perusahaan mana. Yang pasti saksi yang diperiksa kemarin dari pihak swasta,” jelasnya.

Selain memeriksa saksi Budi Hermawan, KPK kemarin juga memeriksa tersangka Subri untuk pertama kali. Sebelumnya, pemeriksaan gagal dilakukan karena Subri belum didampingi pengacara. ‘’Pemeriksaan terhadap Subri sudah dilakukan dan yang bersangkutan sudah didampingi pengacara,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa, Ketua PN Praya, Sumedi SH.MH, Desak Ketut Yuni Aryanti (mantan Hakim PN Praya) Iptu .Deni Setiawan (Kasat Reskrim Polres Loteng), Kompol. Ridwan (Kapolsek Praya Barat), Dewi Santini (hakim PN Praya) dan Bambang

W.Soeharto (Direktur PT.Pantai Aan). Selain saksi yang sudah diperiksa, masih ada beberapa saksi lainnya yang belum memenuhi panggilan KPK. Selain telah menetapkan dua tersangka, KPK kini terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap Kajari Praya non aktif Subri.

Seperti diketahui, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Sabtu (14/12) lalu, Subri ditangkap penyidik KPK bersama seorang pengusaha wanita Lusita Ani Razak di sebuah hotel di kawasan wisata Senggigi. Diduga kasus suap terkait penyelesaian perkara sengketa tanah. Dalam OTT itu, KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika dan rupiah yang jumlah seluruhnya mencapai Rp 213 juta.

Selain menetapkan tersangka, KPK juga mencekal lima orang dari politisi, jaksa dan hakim. Mereka yang dicekal adalah, Bambang W.Soeharto (politisi), Apriyanto Kurniawan (Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Praya). Kemudian tiga hakim, yakni H.Sumedi, SH.MH (Ketua PN Praya), Anak Agung Putra Wiratjaya, SH (Hakim Pratama Muda pada PN Praya) dan Dewi Santini, SH.MH (hakim pratama muda pada PN Praya). (049)

Periksa Dishubkominfo, Polda NTB Segera Tetapkan Tersangka Dari Hal. 1 kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK kepada Suara NTB, Selasa (7/1) kemarin.

Selain kaitan dengan izin berlayar yang dikeluarkan Syahbandar sampai soal keabsahan administrasi pelayaran pada ASDP, penelusuran dilanjutkan kaitan dengan perizinan. “Untuk perizinan ini, kami investigasi ke Perhubungan. Ada beberapa dokumen dan keterangan pejabat setempat sudah didapat,” kata Suryo. Namun ia belum memastikan, siapa pejabat

dari Dishub dimaksud dan kapan pemeriksaanya. Proses pemeriksaan pihak Dishub berlangsung di lokasi berbeda.

Sebagian pemeriksaan di Polda NTB, sebagian lagi di Pelabuhan Kayangan. “Bahkan kami pakai sistem jemput bola agar kasus ini dipercepat. Ada juga saksi dari Dishubkominfo yang kami periksa di Pos KP3,” terangnya.

Pemeriksaan diusahakan komprehensif, menyangkut semua pihak yang berkaitan dengan perizinan operator dan administrasi pelayaran di Kayangan – Poto Tano. Penyelidikan akan mengedepankan fungsi Dit

Polair, kaitan dengan pelayaran dan Ditreskrimum kaitan dengan perbuatan pidana.

“Setelah penyelidikan, pengumpulan data dan keterangan lengkap, jika tidak ada halangan, minggu depan kami akan lakukan gelar perkara,” kata mantan Kapolres KSB ini.

Gelar perkara akan mengarah pada kesimpulan, siapa saja yang dianggap bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut. Jika sudah ada bukti kuat, maka dipastikannya, kecelakaan itu akan menunjuk siapa yang akan menjadi tersangka. “Siapa tersangkanya,

pasal berapa yang dilanggar, itu akan ditentukan di gelar perkara,” tegasnya.

Suryo menambahkan, Kapolda NTB Brigjen Pol. Moechgiyarto dan jajaran memahami rasa penasaran tinggi publik atas kasus kecelakaan yang menewaskan tiga penumpang dan sedikitnya tujuh penumpang yang masih dinyatakan hilang. Dalam kaitan itu, pihaknya berkepentingan untuk mempercepat penyelidikan dan menentukan siapa tersangkanya.

Kemudian apa yang menjadi penyebab kecelakaan. “Agar masyarakat tidak penasaran

terus dengan berbagai spekulasi yang beredar, kami harus segera gelar kasus ini,” pungkasnya.

Sementara upaya pencarian Koran yang dinyatakan hilang, hingga Selasa kemarin beum membuah hasil. Berdasarkan data tujuh korban yang dilaporkan hilang adalah, Adnan (62 tahun) asal Banyuwangi, Panji ( 20 tahun) asal Banyuwangi, Usrin (35 tahun) asal Suradadi, Lotim, Murniati (35 tahun), asal Sikur, Lotim, Kalsum (50 tahun)—asal Sikur, Lotim, Rizky Aditia (5 tahun)—asal Sikur, Lotim dan Nadia (10 tahun). (ars)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Halaman 6

Rumah-rumah (yang) Sakit Menghambat Proses Kaderisasi REGENERASI jabatan di Pemkot Mataram sepertinya masih sulit dilakukan. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana masih tetap mempertahankan beberapa pejabat senior dan masa pensiunnya diperpanjang beberapa kali.

Pejabat-pejabat muda yang masih segar dan memiliki pemikiran yang brilian harus rela menerima kenyataan dengan belum mendapat promosi jabatan.

Bagi user – dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Mataram, tenaga dan pemikiran pejabat-pejabat senior tersebut masih sangat dibutuhkan. Terutama beberapa pejabat yang menduduki jabatan strategis dan mengusung program unggulan pasangan AMAN (Ahyar-Mohan).

Memang, kepala daerah memiliki hak prerogatif dalam menempatkan, menggeser atau mempertahankan beberapa pejabat yang sudah memasuki masa pensiun. Namun, kepala daerah juga harus memperhatikan nasib pejabat-pejabat muda dan masih memiliki pemikiran fresh untuk mendapatkan promosi jabatan. Apalagi, banyak pejabat muda di Kota Mataram memiliki kemampuan manajerial cukup bagus dan berhak mendapatkan promosi jabatan.

Sekda Kota Mataram Ir. H. L. Makmur Said, MM, menyampaikan beberapa pejabat yang seharusnya pensiun Desember 2013 lalu masih tetap dipercaya hingga ada keputusan walikota. Kita tentu tidak menginginkan jajaran birokrasi, baik di provinsi hingga kabupaten/ kota menempatkan pejabat tidak berdasarkan kompetensi atau kemampuan pejabat bersangkutan. Terlebih penempatan jabatan berdasarkan like and dislike terhadap pejabat bersangkutan.

Di satu sisi, kita patut memberikan apresiasi kepada Bupati Lombok Barat Dr. H. Zaini Arony, MPd, yang melakukan fit and proper test untuk mengisi jabatan dan posisi penting di Pemkab Lombok Barat.

Setidaknya cara ini perlu diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemkot Mataram dalam menempatkan pejabat yang berhak duduk di posisi tertentu.

Ada baiknya dalam mutasi di Kota Mataram yang akan dilakukan bulan Januari ini diawali dengan fit and proper test terhadap calon pejabat yang memenuhi standar. Paling tidak, metode fit and proper test yang melibatkan psikolog akan mampu memberikan masukan mengenai pejabat berkualitas. Termasuk, apakah pejabat yang seharusnya pensiun dan masih diberikan kesempatan menduduki jabatan masih layak dipertahankan atau tidak.

Meski demikian, kita berharap hasil fit and proper test untuk penempatan pejabat tidak hanya formalitas belaka. Melainkan bupati/walikota betul-betul memanfaatkan hasil rekomendasi yang diberikan tim saat mengikuti fit and proper test. Kita tentu tidak menginginkan, penempatan pejabat berdasarkan kedekatan semata tanpa memperhatikan skill dan kemampuan pejabat bersangkutan. Akibatnya, berbagai program pembangunan yang selama ini menjadi program unggulan tidak berjalan maksimal.

Untuk itu, sebagai masyarakat Kota Mataram, kita berharap Walikota Mataram sebagai pihak yang memiliki hak prerogatif dalam melakukan mutasi mempertimbangkan kembali untuk memperpanjang pejabat yang seharusnya pensiun. Terkecuali ada prestasi lebih dari pejabat tersebut, tidak masalah dipertahankan.

Regenerasi di lingkup birokrasi sangat penting. Selain untuk kepentingan penyegaran, ada risiko yang akan dihadapi jika memperpanjang pensiun pejabat. Risikonya, salah satunya proses kaderisasi di internal Pemkot Mataram bakal terhambat. (*)

Oleh :

Mohamad Baihaqi Alkawy

(Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ro’yuna IAIN Mataram)

EBAGAI penanda identitas yang dapat menunjukkan tempat tinggal seseorang, rumah menjadi sangat melekat pada diri pemiliknya. Alamat rumah bisa ditunjukkan oleh nama jalan, deretan hunian, atau nama lingkungan. “Rumah” juga identik dengn kata “pulang” yang menunjukkan fungsinya sebagai tempat beristirahat atau singgah kala lelah. Sekarang banyak tempat dibubuhi kata rumah, semisal “rumah makan”, “rumah sakit”, dan “rumah ibadah”. Di sini “rumah” lebih sebagai tempat singgah daripada menunjukkan identitas si tuan rumah.

Dapat dilihat lebih jauh bagaimana rumah pada tempat-tempat khusus seperti di atas menunjukkan kapasitasnya sebagai ruang publik tentu boleh dihuni oleh siapa saja, meski tak berhak untuk dimiliki atau dikuasai.

Tempat-tempat yang disematkan kata rumah di sini sudah mengacu pada bentuk suatu tempat. Bukan lagi menyerap fungsi dan isi rumah yang sebenarnya. Pondasi dan bentuk rumah tak mengacu pada kebutuhan seseorang, melainkan kebutuhan publik. Segala fasilitas harus berkiblat pada selera publik. Maka, rumah- rumah tersebut menjadi bagian yang tak bisa terpisah dengan publik. Tanpa pengunjung, rumah publik itu tak akan menjadi rumah.

Seberapa kreatifkah pengelola rumah (publik) tersebut memaksimalkan pelayanannya, menjadi tugas dan bagian dari kenyamanan dan kebahagiaan publik ketika merumahkan tempat singgah seperti itu. Pelanggan akan melihat bagaimana layanan para pelayan semenjak datang sampai meninggalkannya. Karena pada saat itu, bukan bentuk rumah yang menjadi ukuran utamanya, melainkan seberapa ramah pelayan datang dengan senyum yang basah.

Rumah-rumah tersebut selayaknya mengutamakan kenyamanan dan keamanan seorang pengunjung, bukan hanya mononjolkan kemegahan gedung yang lebih dipandang sebagai simbol status kelas. Tentu bentuk fisik menjadi pertimbangan kedua setelah kenyamanan, kepuasan dan keamanan seseorang yang singgah sejenak. Kenyamanan publik menentukan keberhasilan si pemilik.

Rumah publik menjadi semacam tanda akan adanya tempat singgah yang boleh dimasuki oleh semua lapisan masyarakat. Di setiap nama “rumah” punya makna yang mewujudkan sebuah ide. Seperti rumah di sini jelas sebagai kata penjelas bagi tempat singgah makan, tempat perawatan bagi yang sakit, dan tempat beribadah.

Kebutuhan masyarakat terhadap tempat-tempat tersebut tergolong se-

bagai kebutuhan primer, sehingga bila setiap saat merasa butuh, kita boleh mengunjungi dan menikmati tempat persinggahan, bukan sebagai tempat tinggal.

Bias Persepsi di Rumah Sakit Rumah publik (khusunya yang dibangun dari uang negara) menjadi hak kita dalam menikmati layanan yang disediakan. Semisal “rumah sakit” –yang akan dibahas lebih khusus di sini—pelayanannya seringkali mengecewakan masyarakat. Para aparatur di dalamnya seringkali bias persepsi memandang posisi antara rumah publik dan masyarakat. Padahal rumah publik seperti itu adalah rumah masyarakat dan harus dilayani sebagai si tuan rumah. Tentu pengurus rumah sakit harus mengutamakan kepentingan publik.

Usaha dan profesionalitas para pelayan dalam mengurus tempattempat publik ini sangat menentukan maju tidaknya rumah-rumah singgah ini. Kemajuan yang ditunjukkan oleh kepuasan para konsumen dalam menikmati layanan-layanan yang disediakan. Akhirnya rumah-rumah publik di atas menjadi bergantung pada kepuasan publik. Meski banyak yang tidak sadar, tempat-tempat di atas adalah milik publik, sehingga kadang kita temui semacam monopoli di ruang-ruang tersebut. Pemilik yang sebenarnya punya hak terhadapnya dianggap hanya jadi pasien yang tak memperoleh perawatan maksimal. Publik kerap merasa dirugikan.

Hak publik menjadi kabur akibat lemahnya kesadaran para pengelola terhadap posisi dan kewajiban atas pekerjaannya. Di sinilah sebenarnya bias antara si pemilik dan pelayanan tampak jelas. Sebuah rumah publik yang senantiasa mengutamakan kepentingan dan kenyamanan yang harus terjamin. Hal ini memunculkan kesenjangan antara pemilik rumah dan pelayan menjadi bagian dari paradoks.

Sebagai rumah publik, kadang pengelolaannya pun beragam. Ada yang mengedepankan kualitas pelayanan, sebagian lagi hanya mengunggulkan bangunan dan peralatan yang tersimpan. Bagi pengelolaan yang hanya mempersolek bangunan biasanya hanya mengutamakan pencitraan lewat beragam label untuk meraup harga yang melangit. Meski kadang-kadang konsumen banyak yang mengeluh tidak puas dengan pelayanan, kenyamanan, dan keterbukaan anggaran. Keterbukaan anggaran yang diperuntukkan bagi rumah-rumah itu sehingga mudah dikontrol oleh lembaga yang berwenang. Karena sekali lagi, di areaarea publik seperti ini kadang dimonopoli oleh sebagian kalangan untuk keuntungan pribadi.

Di sinilah bias persepsi pelayan yang seharusnya seperti “pembantu” di rumah-rumah pribadi yang selalu siap melayani kehendak si tuan rumah. Tapi di rumah publik kerap kita temui para pelayan memposisikan dirinya sebagai raja yang kerapkali mempersulit tuan rumah dalam mengakses haknya sendiri. Kesenjangan pun kerap terjadi antara masyarakat berekonomi tinggi dan masyarakat akar rumput ketika membutuhkan perawatan medis.

Untuk itu kontrol dari banyak pihak sangat dibutuhkan. Tanpa kontrol yang telaten, rumah-rumah publik akan mengalienasi si tuan rumah dari rumahnya sendiri. Di mana kita menemui para pelayan harus dilayani. Banyak modus sebenarnya yang dilakukan beberapa oknum dalam rumah-rumah publik tersebut, lepas dari pantuan banyak kalangan; media, NGO, ombudsman dan lembaga pengawas lainnya. Termasuk ketika terjadi kesalahan yang fatal, misalnya seorang tak diterima untuk singgah dengan alasan ekonomi yang lemah, tak ditindaklanjuti secara serius. Kita barangkali kerap bertanya

mengenai kinerja yang selama ini dipraktikkan di rumah sakit.

Kasus-kasus yang dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti, masyarakat yang ditolak berobat karena menyodorkan kartu miskin, atau diterima tapi perawatannya diabaikan. Status kelas seorang menjadi pertimbangan perawat dalam melayani masyarakat. Jika demikian, kita menemui rumah-rumah yang dikuasai dan pemiliknya hanya bisa memelas menyaksikan dirinya diabaikan di rumah (yang) sakit. Lalu, kemana kita harus singgah?

NTB siapkan langkah taktis tuntaskan proyek fisik tepat waktu Mudah-mudahan tidak sekadar wacana

***** Banyak lahan di kawasan Senggigi ditelantarkan Masalah lama yang tak ada solusi

*****

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/ kavling. Iklan Paket (ukuran max 700 mmk), - 5 kali muat Rp 900/mmk, - 10 kali muat Rp 800/mmk, - 15 kali muat Rp 700/mmk. - 20 kali muat Rp 600/mmk - 25 kali muat Rp 500/mmk Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Khawatir Timbulkan Gejolak

Ciptakan Perbankan Sehat YUSRI, mantan Deputi Pengawasan Perbankan di kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, kini diberikan mandat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat untuk memimpin OJK kantor perwakilan Provinsi NTB. Asam garam dunia perbankan telah dipahaminya.

Di provinsi NTB, ia bertekad menciptakan kondusivitas perbankan yang sehat di Bumi Gora ini.

Seperti biasa, dia ramah, sekaligus menjadi ciri khasnya. Tidak terlalu eksklusif, sekadar untuk wawancara atau diskusi kecil-kecilan seputar dunia perbankan.

“Silakan pak”, jawaban singkat Short Message Service (SMS)-nya, ketika Suara NTB meminta bertemu langsung.

Karir dan riwayat kerja pria berkulit putih kelahiran 22 Juni 1963 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan ini terbilang cukup bagus. Sebab dulunya, belum tuntas ia menerima ijazah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Padang, ayah dua anak ini sudah terlibat menggeluti dunia perbankan.

Berawal dari sekitar tahun 1988 lalu, ia sudah diterima sebagai pegawai di Bank Indonesia (BI) di Padang, waktu itu.

Tamat Sekolah Tinggi sekitar tahun 1990, genap dua tahun ia sudah menjalankan profesinya sebagai pegawai BI. Dengan masa pengabdian sekitar tujuh tahun, sejak ia mulai bekerja, tahun 1995, Yusri, nama lengkap sekaligus sapaannya, mendapat surat perintah mutasi ke Lhokseumawe, Aceh. Di daerah Serambi Mekah ini, ia menjabat sebagai Staf Pengawasan Perbankan.

Tak sampai genap empat tahun, ia kembali dipindahkan ke BI Medan, namun tetap menempati bidangnya di pengawasan perbankan. Hingga di tahun 2003, ia kemudian dipindahkan kembali ke Ternate, Maluku Utara sebagai Kepala Seksi Akunting dan Kliring (layanan nasabah).

Dalam beberapa tahun, karirnya terus menanjak. Hingga di tahun 2005, dipindahkan lagi ke BI Padang, bidang Pengawas Senior Bank, kala itu.

Dari sanalah, Yusri kemudian dipindahkan kembali, menjabat sebagai Deputi Pengawasan Perbankan di kantor perwakilan BI Provinsi NTB sejak Januari 2013.

Dari sini kemudian, oleh OJK pusat, Yusri ditunjuk sebagai Kepala Kantor OJK NTB, Desember 2013 lalu.

“Saya tidak tahu, tiba-tiba sudah ada surat penunjukan menjadi Kepala Kantor OJK NTB, efektif sejak Januari 2014 ini,” demikian Yusri saat berbincang di ruang kerjanya, Selasa (7/1).

Ia mengatakan, penunjukannya ini sebagai suatu kepercayaan yang berat. Meski demikian, tekadnya adalah tetap menjaga perbankan di NTB tetap kondusif, dengan persaingan yang sehat.

Yusri mengatakan tetap akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai rel yang ditentukan.

Menjalankan fungsi OJK, berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sebab OJK ini sendiri disebut sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Setingkat di atas tugas BI yang sebelumnya.

“OJK ikut berkontribusi juga terhadap perbaikan ekonomi di NTB, khususnya dari sistem perbankannya,” demikian Yusri singkat.

Tetapi untuk sementara beberapa waktu kedepan, sejak pengalihan fungsi pengawasan dari BI ke OJK, 1 Januari 2014. ia fokus akan melakukan pembenahan secara intern. Baik secara fisik maupun pendataan.

Dan yang paling utama adalah, memperkenalkan kepada masyarakat apa itu OJK sebenarnya. Yang secara sendirinya kedepan, masyarakat juga pasti akan memahaminya. (bul)

Banyak Lahan di Kawasan Senggigi Ditelantarkan Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mencatat cukup banyak lahan di kawasan wisata Senggigi, kecamatan Batu Layar, yang ditinggalkan begitu saja oleh investor.

Investor yang menelantarkan lahannya tersebut dikategorikan sebagai investor nakal.

Investor ini hanya sebatas melakukan presentasi di hadapan Kepala Daerah (Bupati) agar mendapatkan izin untuk membebaskan lahan, namun setelah dapat membebaskan lahan dan mensertifikatkannya, malah Investor tersebut kabur. Sementara untuk bisa mengambil alih lahan tersebut Pemda harus menunggu waktu cukup lama.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lobar, Rusmanhady kepada wartawan Selasa (7/1).

Namun syukurnya, tahun ini sudah ada satu Investor yang akan membangun perhotelan dan restoran di salah satu tanah telantar di kawasan Senggigi yakni di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Batu Layar. Investor dimaksud, PT. Viva Karya Wisata sedang mengurus izin.

Dan sekarang masih tahapan Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan-red).

Selain itu, di kawasan Senggigi juga segera akan berdiri bangunan Hotel Aston, dan pemilik proyek Hotel Aston ini juga sedang mengurus Amdal.

“Kalau PT Teluk Mekaki Indah sudah selesai Amdalnya dan Meang Panin Sula sebentar lagi juga akan tuntas pengurusan Amdalnya,” terangnya.

Rusmanhady menghimbau semua pemilik lahan yang sudah membebaskan lahan namun belum ada rencana membangun untuk segera melakukan pembangunan dengan terlebih dahulu mengurus izin. Ia menjamin pengurusan izin tidak lama asalkan semua berkas lengkap.

Ia juga memberi perhatian terhadap pembangunan rumah dan toko (Ruko) yang melanggar aturan. Seperti Ruko yang berlokasi persis di depan Kantor Camat Batu Layar yang dihentikan sementara waktu lantaran melanggar aturan jarak bangunan dengan jalan. Mengacu aturan seharusnya jarak bangunan dengan roi jalan minimal 20 meter, namun faktanya pemilik Ruko justru tak menjalankan aturan itu. Ruko justru dibangun berjarak kurang dari 20 meter dari as jalan.

Sesuai aturan baru ketentuan jarak bangunan dengan roi jalan minimal 20 meter dan sempadan pantai sekitar 30 meter khusus di jalur Provinsi dan kawasan Senggigi. Menurutnya, kaitan dengan aturan jarak pantai dengan bangunan justru perlu menyesuaikan dengan aturan baru. Pasalnya, selama bangunan itu tidak diubah maka tidak mengacu aturan baru sedangkan jika bangunan itu dirombak maka tentu mengacu pada aturan baru. Sesuai aturan, jarak roi jalan dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan kalau Badan Perizinan hanya pihak eksekutor.

Ia menambahkan, kaitannya dengan progres pendapatan dari perizinan tahun lalu saja melampui target hingga 198 persen. Dari Rp 1,8 miliar yang ditargetkan, mampu dicapai sekitar Rp 3,7 miliar. Retribusi yang mendominasi perizinan adalah, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan. (her)

Lotim Desak Pusat Penuhi Kebutuhan Pupuk Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mendesak pemerintah pusat untuk memenuhi kuota kebutuhan pupuk untuk petani pada musim tanam ini. Pemkab khawatir akan timbul gejolak di tengah masyarakat apabila kuota dimaksud tidak terpenuhi.

Lotim membutuhkan pupuk Urea saja sebanyak 45 ribu ton. Jumlah itu dihitung berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Belum adanya respon atas permintaan tambahan dari rencana pengurangan dikhawatirkan akan timbulkan gejolak. Pasalnya, musim tanam saat ini sebagian besar petani sedang membutuhkan pupuk.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistannak) M. Zaini didampingi Sekretaris, Suhairi, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Pertanian

(Perlintan) H. Abadi dan staf lainnya kepada media di Selong, Selasa (7/1). Menanggapi hal itu, pihak Distannak Lotim ini langsung mengkomunikasikan kebutuhan Lotim tersebut kepada PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) selaku produsen pupuk bersubsidi.

Tahun 2014 direncanakan untuk Kabupaten Lotim hanya dapat 17.914 ton urea, 5.426 ton pupuk SP 36, untuk ZA sebanyak 2.082 ton, NPK 5.940 ton dan Organik 2.482 ton.

Jumlah ini sangat jauh menurun dibandingkan kebutuhan ril masyarakat Lotim yang disebut terakhir tembus Rp

36 ribu ton.

“Saat inilah yang lagi genting karena intensitas pemupukan yang tinggi,” ucap H. Abadi menambahkan. Dituturkan, hasil komunikasi dengan jajaran PKT memberikan jaminan bahwa selama tiga bulan terakhir Desember, Januari dan Pebruari ini stok masih dinyatakan aman. Harapannya hal ini berbukti sehingga tidak timbulkan masalah di tengah masyarakat.

Berdasarkan fakta sebelumnya, diakui permintaan penambahan kuota selalu dapat respon dari pusat. Untuk saat ini, jajaran pelaksana

bidang pertanian di lingkup Pemkab Lotim ini sengaja melewati prosedur administrasi pengadaan pupuk lebih dulu karena meningkat tingginya intensitas pemakaian di kalangan petani.

“Kalau menunggu SK Gubernur yang nantinya dilanjut dengan SK Bupati bisa lama, makanya kita langsung komunikasikan dengan pihak PKT untuk penyediaannya,” demikian imbuhnya. Para petani juga diingatkan agar tidak terlalu berlebihan memupuk. Hendaknya pemupukan dilakukan sesuai dengan anjuran. Selama ini, dalam satu hektar dilakukan pemu-

pukan 5-6 ton. Diharapkan, kebiasaan petani yang berlebihan menggunakan pupuk Urea utamanya itu bisa berkurang. (rus)

(Suara NTB/bul)

HARGA BARU - Spanduk harga baru elpiji yang mulai dipasang di SPBU sejak Selasa (7/1), dan (insert) Uki Atma Nagara.

Stabilitas Harga Elpiji Diprotek Sampai Tingkat Agen Mataram (Suara NTB) Atas desakan banyak pihak, Pertamina sudah mengeluarkan kembali kebijakan baru. Mengurangi kenaikan harga elpiji tabung 12 Kg, dari Rp 3.950/Kg sejak 1 Januari lalu, menjadi Rp 1.000/Kg, berlaku efektif sejak Selasa (7/ 1). Kendati demikian, tidak serta merta harga jual yang sudah mencapai Rp 150.000/ tabung akan turun secara langsung. Apalagi Pertamina dan Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hanya bisa memproteksi harga hanya sampai di tingkat agen.

Harga yang berkembang di lapangan belum dapat dikendalikan sepenuhnya, terlebih di tingkat pengecer yang sebelumnya sudah menebus di pangkalan seharga Rp

150.000/tabung.

“Sudah ada keputusan, harga yang 12 Kg sekarang sudah Rp 109.000. Kalaupun ada yang masih menjual sampai Rp 150.000, itu sudah menjadi urusan pengecernya. Pertamina hanya bisa menjaga harga sampai agen,” sebut Sales Eksekutive Gas Retail IX, Pertamina wilayah NTB, Uki Atma Nagara pada Suara NTB di Mataram, Selasa (7/1).

Ditegaskannya lagi, untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat, Pertamina sudah melakukan pemasangan baliho di setiap SPBU. Di mana diperjelas bahwa harga yang berlaku Rp 109.000/tabung 12 Kg. Uki menyebutkan, jikapun masih banyak pengecer yang menjual di atas ketentuan tersebut. Tidak diberlakukan

sanksi khusus, apalagi yang diecer masih menjadi stok dengan harga sejak 1 Januari lalu.

“Kalau mau menstabilkan kembali harganya, ya bisa dengan membeli langsung di agennya. Tapi kami yakin ini hanya akan berlangsung beberapa hari saja,” demikian Uki singkat.

Di tempat terpisah, Kepala Disperindag Provinsi NTB, L. Imam Maliki, MM mengatakan, pemerintah daerah pastinya akan turun tangan melakukan pengawasan dan pengamanan harga. Jika diketahu harga yang diberlakukan masih tinggi, maka akan diambil langkah-langkah penindakan selanjutnya.

Maliki menyebutkan, kewenangan pengawasan oleh Disperindag ini berlaku hanya di tingkat agen. Beda halnya

Stok Sembako di NTB Stabil Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, L. Imam Maliki, MM tak mengelak jika harga sembako cenderung mengalami gejala kenaikan.

Tetapi situasi ini disebut akibat tingginya permintaan, bukan atas dasar kurangnya ketersediaan stok.

Imam Maliki kepada Suara NTB, Selasa (7/1) mengatakan, dari pantauan timnya di tiga pasar percontohan di NTB, Kebon Roek, Ampenan, Pagesangan dan pasar Mandalika (Sweta), didapatkan delapan dari 19 jenis komoditi, yang membawahi 29 sub jenis komoditi, harganya rata-rata mengalami kenaikan.

Delapan jenisnya ini dijabarkan, daging sapi yang harganya dapat menembus Rp 100.000 untuk daging kualitas super.

Demikian juga dengan harga ayam broiler yang sudah mencapai Rp 31.000/Kg, dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp 3.000an. Ayam kampung juga sama, naik menjadi Rp 64.000/Kg, dari sebelumnya Rp 63.000/Kg. Sama halnya dengan telur ayam kampung dan telur ayam broiler, juga mengalami kenaikan harga. Pada jenis kacangkacangan dan kedelai, kenaikan harga ini menurut Maliki lebih disebabkan karena ketersediaan produk lokal yang mulai berkurang. Sehingga produk impor sudah masuk di pasaran untuk menalangi kekurangankekurangan tersebut.

Pada komoditi cabai merah kecil, harganya bahkan ada

Imam Maliki (Suara NTB/bul)

yang mencapai Rp 32.000/Kg, dengan rata-rata kenaikan sebesar 49,2 persen. Demikian pula dengan cabai merah besar.

Tetapi dari sekian komoditi yang dipantau, dua jenis komoditi yang harganya mulai turun yakni bawang merah dan bawang putih impor. Sementara beberapa komoditi lain menurutnya masih relatif stabil.

Untuk menjaga stabilitas harga ini, dari sekian banyak komoditi pertanian dan hortikultura. Mestinya ditingkat petani harus dibiasakan pola penanaman bervariasi. Misalnya untuk jenis cabai dan tomat tidak ditanam dan dipanen secara bersamaan.

Sehingga tidak mengecohkan pasar, di saat stok kurang, harga melonjak. Tetapi pada saat stok banyak, harganya turun drastis.

Dalam beberapa bulan kedepan, biasanya diawal tahun adalah musim paceklik. Maliki menegaskan yang tak kalah pent-

ing dilakukan adalah menjaga ketahanan stok di Distributor.

“Kenaikan harga ini bukan karena kurangnya stok, tetapi permintaannya yang terus naik. Karena kita lihat di Distributor cukup tersedia barangnya,” katanya.

Kekuatan stok ini, bahkan disebut, pada jenis minyak goreng, dari kebutuhan sehari di NTB sebesar 25,94 ton, sudah siap sebanyak 72 ton, cukup untuk empat hari kedepannya.

Kemudian tepung terigu stok yang ada sebanyak 185 ton, akan mampu menutupi kebutuhan sampai 68 hari ke depan. Dan gula pasir juga tersedia sebanyak 235 ton, berkisar ketahanannya sampai 37 hari ke depan.

Tidak terkecuali beras yang tersedia di Bulog disebutkan sudah mampu mengimbangi permintaan hingga April 2014 mendatang.

“Ini kondisi kita sekarang, dan saya tetap tidak pungkiri kalau kenaikan itu ada,” ucap Maliki. (bul)

dengan elpiji 3 Kg (subsidi) yang diawasi hingga ke tingkat pangkalan. Artinya, harga yang berlaku sesudah agen, berlaku bebas sesuai perkembangan pasar.

“Kita bisa saja melakukan operasi pasar, jika harga sudah melambung tinggi. Kewenangan kita masih sampai di tingkat agen. Kalaupun harganya masih tetap tinggi, tentu yang akan berlaku nanti hukum pasar. Siapa yang menjual lebih rendah, itu yang dicari konsumen,” katanya.

Sementara itu, dipantau di tingkat pengecer, belum ada pengaruh apapun sejak diturunkannya kembali harga elpiji oleh Pertamina. Beberapa di antara pengecer justru tak mengetahui, jika pemerintah kembali menurunkan harga.

Sri Supiati, salah satu

Biaya Pemeliharaan Tinggi

Loteng akan Lelang Aset Daerah

(Suara NTB/kir)

ASET - Salah satu kendaraan dinas milik Pemkab Loteng yang masuk kriteria untuk dilelang.

Praya (Suara NTB) Kondisi aset-aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui

HILANG

HILANG

HILANG STNK SPM SUZUKI FUISO DR4490BA NOKA/ NOSIN: MH8BG41CA6J105918/6420.10.102694 AN.FAJAR ZUDARI HILANG DISEKITAR JL. KAMPUNG KODOK SUMBAWA BESAR

HILANG STNK R SUZUKI FU DR6069DW NOKA/NOSIN: MH8B641CA9J-302622/ 6420-10-632707 AN. AHMAD YANI HILANG DISEKITAR MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA DR5296BO NOKA/NOSIN: MH1JF2219AK250793/JF22E1248379 AN. HANIWATI HILANG DISEKITAR JL. SALEH SUNGKAR AMPENAN

pengecer di Mataram mengaku belum akan menurunkan harga jual elpiji 12 Kg. Apalagi, stok tabung isi ulang yang masih dijualnya adalah yang ditebus tiga hari lalu.

“Kita nebusnya dari yang bawa ke sini Rp 150.000/tabung.

Tentu rugi kita kalau jual di bawah harga itu,” katanya. Kalaupun pemerintah sudah menurunkan harganya, masih ditunggu stok yang ada habis terjual sesuai harga tebusnya.

Di pengecer lainnya, Supiandi juga tetap bertahan menjual tabung isi ulang sesuai harga tebusnya. Jika dijual dengan harga yang diberlakukan Pertamina, tidak sedikit kerugian yang diderita.

“Kapan dia laku kita jual, ini sudah merugikan kita sebagai pengecer. Pertamina ini macammacam saja,” keluhnya. (bul)

HILANG STNK ISUZU DR9432AC NOKA/NOSIN: MHCTBRS4BXC078360/ E08360 AN. PT.SUMBER PURNAMA SAKTI HILANG DISEKITAR JL. RAYA SAKRA TIMUR

saat ini banyak yang sudah tidak bisa berfungsi maksimal.

Terutama kendaraan dinas (randis). Baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Untuk itu, Pemkab Loteng pun berencana bakal melelang asetaset yang sudah tidak berfungsi maksimal tersebut.

Hal itu disampaikan Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhamad, di kantor Bupati Loteng, Selasa (7/1). Langkah tersebut, katanya dilakukan untuk mengurangi beban biaya pemeliharaan yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

“Dari pada membebani daerah karena besarnya biaya pemeliharaan, lebih baik aset-aset yang sudah lama dan tidak berfungsi baik lagi, akan dilelang,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya masih menyelesaian proses pendataan aset di seluruh satuan dan unit kerja yang ada. Diharapkan proses pendataan bisa segera selesai dalam waktu dekat ini. Di mana hingga sekarang, pihaknya masih menyelesaikan pendataan aset yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) sampai ke unitunit kerja di bawahnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Penetapan Tersangka

Polda Tunggu Hasil Pemeriksaan KNKT (ant/bali post)

EVAKUASI - Petugas mengevakuasi korban jiwa peristiwa tabrakan KRL dengan truk pengangkut BBM di perlintasan KA Pesanggrahan Bintaro, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Polisi Periksa Dirut KCJ Terkait Kecelakaan KRL di Bintaro Jakarta (Suara NTB) Penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) akan memeriksa Direktur Utama PT Kereta Commuterline Jakarta (KCJ) Ignatius Tri Handoyo terkait kecelakaan Kereta Rangkaian Listrik (KRL) dengan truk tangki di perlintasan Bintaro Permai Jakarta Selatan.

“Pemeriksaan Dirut PT KCJ untuk melengkapi keterangan saksi lain,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Selasa.

Rikwanto mengatakan kecelakaan KRL itu diduga terjadi karena ada tindakan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ia juga mengatakan bahwa penyidik kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kejadian kecelakaan tersebut dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.

Puslabfor Mabes Polri dan TAA Korlantas Polri, ia menjelaskan, akan menyerahkan hasil analisa olah tempat kejadian kecelakaan ke penyidik kepolisian pada pekan ini.

Selanjutnya penyidik akan menggelar perkara dan menyimpulkan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada kecelakaan KRL yang menewaskan tujuh orang itu. (ant/bali post)

Alasan diperlukannya KNKT, karena dianggap memiliki kewenangan lebih luas untuk penyelidikan kasus tersebut. Sebab, tidak hanya di NTB, sejumlah kecelakaan transportasi laut pun, kepolisian bekerjasama dengan KNKT. “Kami akan periksa KNKT sebagai saksi ahli dalam kecelakaan ini. Nah, keterangan mereka inilah yang menjadi dasar menguatkan ke arah siapa yang bertanggungjawab,” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK.

Sembari melakukan penyelidikan, saat bersamaan pihaknya juga menunggu perkembangan dari KNKT yang sudah mulai investigasi sejak Sabtu (4/1) lalu. “Tapi bukan berarti kami menunggu kemudian tidak bergerak.

Sejalan dengan penyelidikan oleh KNKT, kami tetap melakukan pemeriksaan pemeriksaan,” terangnya.

Hasil temuan KNKT dimaksud akan dipadukan, bahkan memperkaya penyelidikan oleh tim Direktorat Polair yang bergabung dengan Direktorat

Reserse Kriminal Umum.

“Nanti kami akan lihat, apakah keterangan KNKT itu jenis seperti apa, apakah bisa dipakai sebagai keterangan ahli atau sebagai petunjuk,” terangnya, sembari menambahkan, dari komisi itu bukan satu satunya petunjuk kuat, hasil penyelidikan oleh tim internal Polda NTB juga bisa jadi dasar kuat, meski pun keterangan KNKT tidak diperoleh.

Apakah dalam gelar perkara pekan depan, data KNKT bisa diperoleh? Dipastikannya bisa. Karena berdasarkan in-

(ant/bali post)

FOTO TERSANGKA - Foto tersangka pelaku teror diperlihatkan pada jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, pekan lalu.

Kakak Terduga Teroris Diduga Terlibat Jual Beli Senjata Jakarta (Suara NTB) Polisi menyatakan bahwa kakak kandung terduga teroris Anton alias Septi, yang ditangkap di Banyumas, terlibat jual beli senjata secara ilegal bersama tiga tersangka lainnya.

“SR merupakan kakak Anton terduga teroris yang ditangkap di Banyumas oleh Densus 88,” kata Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Umum Polri Kombes Pol Mashudi saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, polisi menangkap SR di Bogor, Jawa Barat, berdasarkan keterangan dari tersangka ES, yang diduga melakukan jual beli senjata ilegal yang didapat dari seorang berinisial TH. Mashudi menjelaskan, penangkapan SR berawal dari laporan dari seseorang berinisial H pada 19 Desember 2013 tentang keberadaan sepucuk senjata api ilegal jenis CZ 45 beserta beberapa amunisi.

Pada Jumat (20/12), polisi melakukan penyelidikan di Blitar dan kemudian menemukan satu pucuk senjata api jenis CZ 45 berserta beberapa amunisi dari tangan H, yang kemudian diketahui merupakan senjata milik ES. Pada 21 Desember 2013, polisi melakukan penangkapan dan penyitaan di kediaman ES dan mendapatkan senapan angin dan barang bukti lain.

“Setelah dilakukan pengembangan, bahwa benar senjata api jenis CZ 45 pesanan seseorang di Surabaya seharga Rp38 juta yang dibeli dari TH,” ungkapnya.

Polisi menduga ES melakukan jual beli senjata api ilegal dan karena pemesan mengembalikan senjata tersebut kepada ES. “Mengingat ES berada di Jakarta, untuk keamanan dan merasa khawatir, senpi tersebut dititipkan pada H di Blitar,” tuturnya.

Dari hasil penyelidikan, kata

dia, polisi menemukan data anggota sindikat senjata api lainnya, yaitu TH dan DA. DA merupakan kakak kandung ES. Pada Minggu (22/12), polisi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan di kediaman TH dan DA dan menemukan senjata air gun jenis makarof dan satu senjata air gun jenis jerico kaliber enam milimeter, kaliber 4,5 milimeter beserta ratusan peluru air gun serta barang bukti lainnya.

Pada Rabu (1/1), polisi menangkap SR di Bogor dan menemukan satu pen gun, dua air gun merk Baikal Makaro, satu samurai, satu pisau kukri buatan Amerika Serikat, satu set pisau lempar, 44 butir peluru kaliber 22 milimeter, enam butir peluru kaliber 32 milimeter, 1.850 butir peluru, 45 gas CO2, 45 kilogram pupuk urea, buku petunjuk pembuatan bom dan 24 buku tentang jihad. (ant/bali post)

Bambang Widjajanto Bantah ke Cikeas Terkait Anas

Novi Amelia Divonis Enam Bulan Penjara Jakarta (Suara NTB) Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis enam bulan penjara foto model kontroversi majalah dewasa Novi Amelia.

“Terdakwa Novi Amelia diputus enam bulan penjara dengan ketentuan hukuman tidak dijalankan atau masa percobaan selama satu tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Harijanto di PN Jakarta Barat Selasa.

Putusan majelis hakim terhadap Novi lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni tujuh bulan penjara.

Harijanto mengatakan majelis memvonis Novi dengan pertimbangan terdakwa telah membayar ganti rugi terhadap para korban luka.

Selain itu, hakim menilai Novi bersikap kooperatif dan berkelakuan baik selama menjalani proses persidangan.

Sementara itu, Novi menerima putusan majelis hakim sehingga tidak akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Novi menjadi sosorotan karena terlibat kecelakaan lalulintas dengan mengenakan pakaian bikini saat pengemudikan mobil di kawasan Hayam Wuruk, 11 Oktober 2012.

Novi dikenakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (ant/bali post)

formasi jadwal investigasi KNKT, akan dilakukan paling lama sepekan setelah turun Sabtu lalu. sehingga

diperkirakan pekan depan hasilnya bisa didapat, untuk dijadikan data tambahan dalam gelar perkara. (ars)

Calon Anggota KPU Minta Kocok Ulang

Rano Karno Bantah Terima ”Mahar” Rp 6 Miliar Serang (Suara NTB) Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, membantah isu menerima mahar dari Atut Chosiyah untuk mendampingi menjadi wakil gubernur pada Pilkada Banten 2011. “ Tidak ada itu, berita itu hanya isu. Saya juga heran kenapa muncul isu itu. Tapi ya itu haknya orang yang mengisukan,” kata Karno, di Serang, Selasa.

Asal muasal kabar itu dari pemberitaan di media massa dengan dua Rano Karno sumber yang keduanya (ant/bali post) kemudian membantah.

Karno juga sudah menanyakan kepada nara sumber dalam berita itu, Sekretaris Daerah Banten, Muhadi, dan juga Asisten Daerah III Banten, HM Yanuar.

“Coba Anda analisa lagi berita itu, dari dua sumber itu saja sudah ‘ga dipercaya. Saya tanya sekda dan Pak Yanuar, keduanya membantah,” katanya.

Walau menegaskan tidak menerima mahar, namun ia mengakui memang ada “biaya politik” untuk operasional pada Pilkada Banten, di antaranya membayar saksi dan lain-lain. Sebagai calon wakil gubernur, dia juga ikut berkontribusi dalam hal pembiayaan politik.

“Kalau ‘biaya politik’, emang siapa yang bayar, ya semua calonlah, gua aja nyumbang kok waktu itu,” kata dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengakui sangat berkepentingan dengan kehadiran Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang sedang menginvestigasi penyebab tenggelamnya KMP Munawar Ferry. Hasil penyelidikan KNKT, akan dijadikan dasar untuk menyimpulkan, siapa tersangka dalam kasus kecelakaan laut itu.

Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjajanto membantah dirinya pergi ke Cikeas bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana seperti yang dituduhkan oleh Juru Bicara organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Mamun Murod Al-Barbasy terkait kasus Anas Urbaningrum.

“Saya berpesan dan mengharapkan agar orang yang membuat pernyataan jangan mempolitisasi kasus AU (Anas Urbaningrum) yang sedang ditangani KPK dan juga jangan menyebar fitnah yang bisa menganggu proses penegakkan hukum,” kata Bambang melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Mamun Murod datang ke KPK menyampaikan ketidakhadiran Anas Urbaningrum dalam panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka hari ini karena merasa tidak jelas dengan sangkaan korupsi “proyek-proyek lain”. “(Tuduhan) itu ada konsekuensi hukumnya lho, jangan main-main, tidak ada dan tidak benar saya dipanggil ke Cikeas. Saya merasa tidak punya kepentingan dan tidak berurusan dengan Cikeas,” ungkap Bambang. Ia mengaku langkah hukum dapat dipertimbangkan bila politisasi masih terus dilakukan.

(ant/bali post)

Bambang Widjajanto

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan bahwa pada Senin (6/1), Bambang Widjojanto menjalankan tugas seperti biasa di KPK. “Pak Bambang tidak pergi ke Cikeas hari Senin, dia melaksanakan tugas selaku pimpinan KPK di kantor, tentu tuduhan sangat serius tapi karena terkait pimpinan saya tidak bisa menjelaskan langkah apa yang akan diambil,” kata Johan Budi.

Namun ia membuka adanya langkah hukum terkait dengan pernyataan Mamun tersebut. “Karena tuduhannya serius, bisa saja melakukan langkah hukum yang diperlukan terkait apa yang disangkakan, tentang langkah hukum masih harus tunggu apa yang disam-

paikan Pak Bambang soal tuduhan itu,” ungkap Johan.

Mamun pada pagi hari mengatakan mengenai informasi bahwa Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana datang ke Cikeas (merujuk pada kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ketua umum Partai Demokrat saat ini) pada Senin (6/1).

“Info yg kita terima dan sahih, kemarin mas BW (Bambang Widjojanto) juga datang ke cikeas jam 2 siang didampingi Wamenkumham, Denny Indrayana, saya tidak tahu apa terkait dengan pemanggilan Anas atau tidak,” kata Mamun.

KPK saat ini memang sedang menggali informasi mengenai sumber pendanaan Kongres Partai Demokrat 2010 yang diduga mengalir dari proyek P3SON Hambalang yang merugikan keuangan negara hingga Rp 463,66 miliar.

Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp 200-Rp 1 miliar. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Calon Anggota KPU NTB yang telah mengikuti tes kesehatan rohani akhir Desember lalu mendesak KPU RI agar menyusun ulang 20 besar nama calon anggota KPU NTB. KPU RI juga diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan proses wawancara atau fit and proper test.

Calon Anggota KPU NTB, L. Ahmad Yani, melalui pesan singkatnya, Selasa kemarin menyebutkan sejumlah perkembangan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa KPU RI harus melakukan kocok ulang 20 besar nama calon anggota KPU NTB itu.

Ia menyebutkan, tim seleksi calon anggota KPU telah berakhir dengan diambilalihnya proses tes kesehatan rohani oleh KPU RI. Ia juga menyampaikan adanya dua orang calon yang telah ditetapkan timsel namun tidak mengikuti tes kesehatan rohani.

Selain itu, ia juga menyebutkan hasil verifikasi KPU RI terhadap peserta yang tidak memenuhi syarat sesuai PKPU 2 pasal 3 ayat (1) huruf j pasal 20 ayat (4) huruf k. Pemeriksaan ulang rekap nilai tes tulis dengan mengecek kembali lembar jawaban juga menjadi dasar pertimbangan lain yang disebutkan.

Mengacu pada sejumlah faktor tersebut, Yani meminta KPU RI agar menyusun ulang 20 besar nama calon anggota KPU NTB. “Konsekuensinya, KPU RI wajib kocok ulang 20

besar. Selanjutnya, dari 20 besar tersebut langsung dilakukan proses wawancara/fit and proper test,” ujarnya.

Menurutnya, proses wawancara/fit and proper test dilakukan dengan memperhatikan tanggapan masyarakat.

Dari proses tersebutlah, KPU RI bisa langsung memilih dan menetapkan lima besar yang terpilih sebagai anggota KPU NTB periode berikutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KPU NTB, Hj. Desak Putu Yulistiani, tidak ingin berkomentar terkait kelanjutan proses seleksi calon anggota KPU NTB ini. Menurutnya, proses seleksi kini telah menjadi kewenangan KPU RI dan sebaiknya komentar terkait proses itu disampaikan oleh pihak KPU RI sendiri.

Sejatinya, sebelum tahun 2014 ini, Provinsi NTB sudah memiliki anggota KPU NTB yang baru. Namun, adanya sejumlah permasalahan yang timbul dalam proses seleksi oleh timsel KPU NTB membuat banyak calon anggota KPU NTB yang mengajukan protes. Protes yang dilancarkan ini mulai dari penguman pendaftaran calon anggota KPU NTB yang membolehkan anggota parpol mendaftar hingga tidak dilakukannya tes kesehatan rohani oleh timsel.

Puncaknya, KPU RI akhirnya turun tangan dan mengambilalih tahapan seleksi yang bermasalah dengan menggelar tes kesehatan rohani 31 Desember 2013 lalu. (aan)

TAPAK Perempuan NTB

Berikan Pendidikan Politik kepada Perempuan Mataram (Suara NTB) Saat ini perempuan di seluruh Indonesia wajib berbangga hati setelah ditetapkannya aturan bahwa 30 persen dari calon anggota legislatif di suatu daerah pemilihan harus merupakan keterwakilan dari perempuan.

Bahkan, aturan ini juga menetapkan kewajiban partai untuk menempatkan calon anggota legislatif pada nomor urut sesuai dengan pola yang disepakati. Hal tersebut diharapakan agar tersedianya peluang yang sama bagi perempuan untuk meningkatkan keterpilihannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh ketua TAPAK Perempuan NTB, Yane Rachma Bhawawati dalam kegiatan ‘Temu Konstituen’ yang diselenggarakan oleh TAPAK Perempuan NTB bekerjasama dengan 6 caleg perempuan dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 1 (Kota Mataram) pada Senin (1/6).

Kegiatan temu konstituen yang dihadiri oleh puluhan masyarakat terdiri dari para perempuan yang mempunyai hak pilihnya pada pileg mendatang merupakan kegiatan lanjutan dari kursus strategis bagi para caleg perempuan hasil kerjasama dengan Puskapol UI yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

Kursus tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan perspektif serta keterampilan para caleg perempuan provinsi NTB dalam menghadapi persaingan terbuka di Pemilu 2014.

Diutarakan Yane Rachma Bhawawati bahwa keikusertaan perempuan dalam kancah politik harus dimaknai setara dengan lakilaki. Menurutnya ada anggapan salah mengenai perempuan selama ini yang menganggap bahwa mereka hanya sebagai pelengkap saja alias untuk memenuhi syarat terpenuhinya kuota.

Padahal keberadaan mereka sebenarnya tidak sebatas itu, perspektif itulah yang hendak kita mau rubah dari masyarakat sekarang ini.

“Jika benar-benar dilihat objektif, perempuan bisa bersaing dengan caleg laki-laki.”

Lebih lanjut ia menjelaskan disamping memberikan pendidikan politik kepada para caleg perempuan, pihaknya juga memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih sebagaimana dalam kegiatan temu konstituen ini. Hal tersebut agar masyarakat pemilih memperoleh pemahaman tentang siapa caleg yang akan mereka pilih. Karena pada prinsipnya jika masyarakat lebih awal mengetahui para caleg mereka akan lebih selektif untuk memilih calonnya.

Sementara itu salah seorang caleg DPRD NTB dari Partai Amanat Nasional (PAN) Margaretta Maria Retnowati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengaku bahwa kegiatan ini diharapakan agar masyarakat pemilih mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan politik. Hal tersebut karena selama ini partisipasi masyarakat dalam kancah politik masih minim.

Oleh karena itu, temu konstituen ini menjadi sangat penting dilakukan di tengah ancaman apatisme masyarakat pemilih. “Apatisme tentu berbahaya bagi perkembangan demokrasi, karena jika masyarakat sudah tidak peduli terhadap calonnya, bagaimana mungkin pileg mencetak para pemimpin berkualitas.”

Selain ancaman masih rendahnya tingkat kuantitas pemilih, caleg perempuan yang biasa disapa Retno ini juga mengaku tingkat kualitas caleg perempuan juga harus terus ditngkatkan oleh semua caleg perempuan. Hal itu agar mereka bisa bersaing dengan caleg lainnya. (dys)

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Daftar Film Hollywood Rilis Januari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/ars)

STERIL POLUSI – Dua wisatawan asing santai berspeda di jalur lingar Gili Trawangan. Jalur yang masih berupa tanah dipadati itu akan diperbaiki dan ditaksir menghabiskan dana Rp 5 Miliar.

Jakarta (Suara NTB) Selamat datang bulan Januari, bulan pembuka di tahun 2014. Saatnya persiapkan budget untuk menonton film asing berkualitas.

Dikutip dari KapanLagi.com, sertakan daftar film apa saja yang akan rilis awal tahun. Bisa jadi salah satu dari film yang ada sudah kamu tunggu kehadirannya. Penasaran apa saja film itu? Simak rekapnya berikut.

1. The Legend Of Hercules KISAH cinta antara Hercules (Kellan Lutz) dengan Putri Hebe tidak berjalan mulus. Pasalnya Hebe malah dijodohkan dengan kakaknya, Raja Amphitryon. Demi memperjuangkan cinta mereka, Hercules sampai mengkhianati sang kakak dan diasingkan dari kerajaan.

Dalam pengasingannya, Hercules dipaksa menjadi petarung dan harus berduel di arena untuk bertahan hidup. Saat itulah dia sadar memiliki kekuatan luar biasa. Tak hanya itu, rahasia pun terkuak bila dirinya anak dari Dewa Zeus.

(Suara NTB/nas)

2. Oshin BERSETTING di masa Meiji, hiduplah seorang anak perempuan dari keluarga miskin bernama Oshin (Kokone Hamada). Untuk mendapatkan uang di usianya yang masih sangat muda, Oshin harus bekerja di rumah keluarga kaya.

Film ini diadaptasi dari serial berjudul sama yang populer pada masanya. Tayang mulai April 1983 hingga Maret 1984 dengan sambutan luar biasa.

3. The Returned DUNIA sudah tidak aman saat manusia berubah menjadi zombi. Agar bebas dan bisa hidup normal, manusia yang belum terkena virus harus disuntik dengan ‘protein pengembalian’.

Sayangnya, ada kelompok yang anti dengan protein ini dan melakukan pemberontakan. Semua menjadi kacau, perang antar kepentingan membuat virus semakin menjadi bila tidak dihentikan.

4. The Nut Job SURLY adalah tupai yang kikir. Dia tinggal di taman perkotaan dan harus bertahan hidup. Ketika musim dingin tiba, Surly mengajak Buddy, teman tikusnya, untuk melakukan pencurian kacang di sebuah toko secara besarbesaran. Namun rencana tersebut malah membawa keduanya dalam situasi yang rumit.

5. Lovelace FILM ini diadaptasi dari kisah nyata Linda Lovelace, aktris porno Amerika yang dikenal lewat aksinya dalam Deep Throat. Ternyata di balik itu semua, Linda (Amanda Seyfried) merupakan wanita lemah yang dimanfaatkan oleh suaminya, Chuck (Peter Sarsgaard), untuk mencari uang. Bila Linda menolak, sang suami tak akan segan melakukan kekerasan.

Jalan Lingkar Gili Trawangan Dialokasikan Rp 5 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk memperbaiki jalan lingkar di Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Lombok Utara. Dana itu bagian dari Rp 18 miliar anggaran pembenahan destinasi wisata unggulan yang dianggarkan dalam APBD murni 2014.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan dari 7,5 km panjang jalan lingkar Gili Trawangan, pihaknya akan memperbaiki sekitar 4 km sesuai dengan besaran anggaran yang tersedia.

“Karena Rp 5 miliar itu tidak cukup untuk memperbaiki keseluruhan jalan lingkar Gili trawangan yang mencapai 7,5 km. Saya perkirakan sekitar 4 km, tetapi ternyata tidak cukup karena kemahalan penyebebarangannya, yakni

pengangkutan materialnya cukup mahal menuju ke sana,”ujarnya ditemuai usai rapat pimpinan lengkap di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (7/1) siang kemarin.

Dikatakan, perbaikan jalan lingkar Gili Trawangan itu ditargetkan tuntas tahun ini. Sementara sisanya, diharapkan pemeirntah kabupaten Lombok Utara bisa melanjutkannya.

Menurut Nasir, pembenahan destinasi berupa perbaikan akses jalan di Gili Trawangan bersifat motivasi. “Sisanya

bisa dilanjutkan nanti oleh pemda Lombok Utara. Ini sifatnya motivasi saja,”tuturnya.

Selain memperbaiki akses jalan lingkar Gili Trawangan, katanya, Pemprov NTB juga akan membenahi fasilitas umum seperti toilet di Pelabuhan Bangsal Lombok Utara. Sehingga, fasilitas- dasar yang ada di obyek wisata benar-benar tersedia.

Selain soal akses jalan, Mantan Kepala Biro Kerjasama dan SDA ini juga menyoroti soal kebersihan. Permasala-

han cukup berat di Gili Trawangan adalah masalah sampah. Untuk itu, perlu keterlibatan semua dinas instansi terkait untuk menuntaskan persoalan kebersihan ini.

Dana pembenahan destinasi wisata sebesar Rp 18 miliar itu, lanjutnya, juga diperuntukkan untuk membenahi fasilitas umum destinasi-destinasi unggulan yang ada. Seperti jalur pendakian Rinjani jalur Senaru Lombok Utara. Nantinya akan dibuat Tourism Information Center (TIC) dan toilet yang akan mempermudah para wisatawan/pendaki.

Untuk wilayah Lombok Tengah akan dibenahi destinasi wisata di Desa Adat Sade, Benang Setokel dan sejumlah wilayah di Lombok

Tengah bagian Selatan. Sementara di Lombok Barat seperti Senggigi, Suranadi dan Narmada. Selain itu juga akan dilakukan pembenahan destinasi wisata di Lombok Timur dan Bima-Dompu dalam rangka menyambut Tambora Menyapa Dunia.

Pada prinsipnya, kata Nasir, obyek wisata yang akan dibenahi fasilitasnya adalah obyek wisata yang tidak bermasalah. Artinya, obyek wisata yang tidak sedang dilekerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor. Jika pembangunan fasilitas umum pada destinasi-destinasi wisata tersebut telah selesai maka akan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota untuk pengelolaannya. (nas)

Kepengurusan BPPD NTB Berakhir Tanpa Pengganti Mataram (Suara NTB) Kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2010-2013 telah berakhir terhitung 31 Januari 2013, namun belum ada penggantinya hingga saat ini.

“Memang masih dalam proses, seleksi awal di DPRD NTB sudah rampung dan menghasilkan 21 nama. Selanjutnya, akan menjalani `fit and proper test` yang dilakukan tim seleksi yang dibentuk Gubernur NTB,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB Muhammad Nasir, di Mataram, Selasa.

BPPD NTB merupakan lembaga yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur NTB, sebagai pengganti Badan Promosi Pariwisata Lombok Sumbawa (BPPLS) atau yang lebih dikenal dengan Lombok Sumbawa Promo (LSP) yang dibubarkan karena kepengurusannya bermasalah. Salah satu masalah yang mencuat yakni keterlibatan pejabat daerah dalam kepengurusan Badan Promosi Pariwisata NTB itu sehingga dianggap menyalahi aturan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang antara lain

melarang pejabat daerah terlibat dalam kepengurusan badan promosi daerah itu.

Karena itu, dibentuk BPPD yang betugas membantu pemerintah daerah mempromosikan pariwisata NTB, dan BPPD NTB perdana pada periode 2010-2013.

Dalam empat tahun masa kepengurusan BPPD NTB itu, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan dana promosi pariwisata tahun anggaran 2010 sebesar Rp1,65 miliar yang pengelolaannya diserahkan kepada BPPD. Dana promosi pariwisata yang bersumber dari APBD 2010 itu, dialokasikan dalam dua tahapan masing-masing Rp250 juta dari APBD murni dan Rp1,4 miliar dari APBD perubahan.

Selanjutnya, dukungan anggaran untuk BPPD NTB di 2011 mengalami peningkatan karena total anggaran program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 untuk promosi pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NTB juga bertambah menjadi Rp7,5 miliar dari sebelumnya hanya sebesar Rp1,5 miliar.

Pada 2013 dialokasikan anggaran untuk BPPD NTB sebesar Rp7 miliar, namun pada APBD murni 2014 dikurangi menjadi Rp2 miliar saja, karena anggaran pengembangan pariwisata NTB lebih

mengarah kepada penataan destinasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp18 miliar.

Kepengurusan BPPD NTB berikutnya yakni periode 2014-2017, yang semestinya sudah terbentuk pengurusnya saat masa tugas pengurus lama berakhir.

Nasir mengatakan, sebanyak 21 nama calon pengurus BPPD NTB hasil seleksi tim DPRD Provinsi NTB, sudah berada di meja Gubernur NTB, yang akan mengikuti “fit and proper test” oleh tim seleksi bentukan Gubernur NTB. Sebanyak 21 nama calon anggota BPPD NTB itu diusulkan asosiasi industri pariwisata, asosiasi profesi (organisasi pers) dan unsur yang lainnya.

“Tinggal Pak Gubernur terbitkan SK (surat keputusan) tentang tim `fit and proper test” lalu dari 21 nama itu mengikutinya hingga dihasilkan sembilan nama anggota BPPD NTB periode empat tahun berikutnya yang juga akan di-SK-kan oleh gubernur,” ujarnya.

Nasir berharap, seleksi anggota BPPD NTB itu segera rampung agar tugas pokok dan fungsi lembaga promosi pariwisata daerah itu dapat segera memulai tugasnya. (ant/balipost)

6. Grudge Match BILLY McDonnen (Robert De Niro) dan Henry Sharp (Sylvester Stallone) adalah dua petinju lokal yang menjadi sorotan nasional karena persaingan mereka.

Keduanya memiliki rekor kemenangan yang sama selama karir. Sayangnya, Henry alias Razor memilih pensiun pada tahun 1983. 30 tahun berlalu. Seorang promotor memberikan penawaran yang tak bisa Henry dan Billy tolak: mereka harus kembali naik ring untuk menentukan siapa yang paling hebat.

Foro Rocco di Instagram Madonna

(ant/balipost)

Madonna Unggah Foto Anaknya Pegang Botol Miras Jakarta (Suara NTB) Kiprah Madonna kerap dinilai tidak pernah lepas dari kontroversi. Kali ini, bintang pop dunia yang sudah berusia 55 tahun itu mengunggah foto puteranya, Rocco (13) yang bersama temantemannya mengangkat botol minuman keras Gin dan Vodka di media sosial Instagram.

“Pesta baru saja dimulai!, ayo, 2014,” tulis Madonna di foto yang dia unggah akhir pekan lalu.

Foto itu dikecam para penggemarnya. Banyak penggemar yang tidak habis pikir dengan pernyataan Madonna tersebut.

“Mendapati anak di bawah umur berpose dengan minuman keras adalah hal yang mengerikan. Saya juga seorang penggemar berat (Madonna),” tulis salah satu penggemar, sambil menambahkan lambang emosi rasa sedih, sep-

erti dilansir people.com.

Salah satu pengguna akun Instagram lainnya, juga melontarkan kecaman terhadap foto tersebut.

“Saya pikir meskipun ini mungkin hanya lelucon, tapi ini lelucon yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak pernah memaafkan perilaku semacam ini.” ujar pengguna itu dilansir dari akun Instagram itu.

Madonna, yang juga kerap hadir pada beberapa foto di akun Instagram anaknya tetap “cuek” dengan reaksi para penggemarya. Pelantun hits “Material Girl” itu meminta para penggemarnya untuk santai. “Tidak ada yang meminum minuman keras, kami hanya bersenangsenang! Tenang dan jangan sensitif. Jangan mulai tahun ini dengan penghakiman!,” tulisnya. (ant/balipost)

7. Lone Survivor FILM ini diangkat dari kisah nyata tentang empat perwira angkatan laut yang melakukan misi rahasia untuk menetralisir operasi Al-Qaeda tingkat tinggi di pegunungan Afghanistan yang disergap oleh musuh.

Di hadapkan pada keputusan mustahil, keempatnya lalu terisolasi dari bantuan dan dikelilingi kekuatan Taliban. Mampukah mereka menyelamatkan diri sekaligus menyelesaikan misi yang diemban? (berbagai sumber)

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Protes Kebijakan Rektor Unram

Satpam Bubarkan Aksi Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram Senin siang (7/1) melakukan aksi gedung Rektorat Unram. Mereka memprotes kebijakan tidak populis rektor yang menutup akses jalan bagi masyarakat umum melalui program pelayanan jalan satu pintu yang dinilai sangat merugikan tidak hanya bagi masyarakat umum, namun masyarakat kampus secara keseluruhan.

Demo yang berakhir ricuh tersebut pada awalnya berjalan lancar, puluhan aksi berjalan mengelilingi seluruh fakultas guna menggalang dukungan mahasiswa lainnya agar ikut serta dalam aksi memprotes kebijakan pelayanan jalan satu pintu yang di-launching tanggal 1 Januari 2014 lalu.

Sesampainya di depan gedung Rektorat Unram, sekitar sepuluh orang petugas pengamanan kampus (Satpam) sudah berjaga-jaga menghadang laju

mahasiswa yang berniat masuk ke gedung rektorat. Benar saja, ketika mahasiswa menggelar orasi, satpam langsung memukul mundur mahasiswa hingga ke ruas jalan.

Spanduk dan megaphone yang digunakan berorasi mahasiswa turut dirampas.

Tidak hanya itu, satpam yang terpancing oleh orasi mahasiswa sempat beberapa kali melayangkan pukulan ke arah perut mahasiswa.

“Silahkan teman-teman media meliput dan menulis kejadian ini, ini tindakan kriminal terhadap mahasiswa. Padahal kami datang baik-baik mempertanyakan kebijakan ini,” teriak Wakil Ketua BEM Unram, Nur Baehaki Syamsu.

Dalam orasi Nur Baehaki mempertanyakan kebijakan penutupan jalan yang dinilainya sangat tidak populis.

Selain tidak populis, kebijakan penutupan jalan ini juga sebagai bentuk eksklusivitas para elite birokrat kampus.

Padahal kampus sebagai lembaga pendidikan mempunyai

misi tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu koordinator Lapangan (Korlap), M. Mamduh Winangun mengaku jika suatu institusi ingin membangun model pelayanan yang baik, itu bisa saja dilakukan akan tetapi tentu tidak dengan cara-cara dramatis seperti ini.

M. Mamduh Winangun menyebut model kepemimpinan dengan bentuk yang akan mengarah ke arah otokrasi seperti ini pernah dilakukan pada zaman orde baru. Menurutnya, kebijakan penutupan jalan atas nama keamanan kampus tersebut bukan solusi terbaik yang harus diambil oleh rektor.

Ia mempertanyakan kinerja puluhan Satpam yang bertugas di areal kampus. “Harusnya kebijakan itu tidak boleh keluar karena sudah ada puluhan Satpam yang bertugas menjaga keamanan kampus. Mereka saja yang harusnya dioptimalkan dan diberikan pelatihan agar mereka mempunyai kemampuan yang memadai

dalam hal pengamanan,” sarannya. Sementara pihak rektorat yang berusaha dihubungi tidak ada satupun yang bersedia memberikan keterangan.

Sebelumnya, Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD, beberapa waktu lalu menegaskan, kebijakan pelayanan jalan satu pintu merupakan ide yang sudah lama berkembang di Unram. Hal itu mengingat berbagai pertimbangan seperti keamanan, kenyamanan dan kebersihan menjadi suatu keharusan yang harus diterapkan oleh Unram.

Faktor keamanan menjadi faktor penting. Alasannya masih tingginya angka pencurian di Unram, baik pencurian sepeda motor, helm, sarana dan prasarana kampus, dan pencurian sejumlah perangkat IT. Selain tingginya angka pencurian sepeda motor, yang lebih memprihatinkan adalah pencurian brandwich dan perangkat-perangkat IT, seperti komputer, LCD dan laptop. (dys)

(Suara NTB/dys)

DIBUBARKAN - Satpam membubarkan aksi demo mahasiswa di depan Rektorat Unram, Selasa (7/1).

Subsidi Pendidikan Dinilai Diskriminatif

Jaga Nama Baik Almamater WISUDA yang digelar Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzar Lombok Utara, Senin (6/1) lalu mencatatkan prestasi berarti bagi kalangan civitas akademika. Salah satunya raihan prestasi Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dengan raihan cumlaude.

Salah satunya diraih, Putra Kelana, dengan IPK 3,66.

Alumni yang sebelumnya mengabdi menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nahdlatul Wathan (NW) Batu Keruk, Akar-Akar ini, pun berjanji untuk menjaga nama baik almamaternya.

“Kalau boleh berandai, mahasiswa STKIP Hamzar adalah manusia yang mampu merasa, mendengar, berbicara dan bahkan menangis. Selama masa kuliah para mahasiswa ataupun para dosen telah berusaha maksimal memberikan kontribusi kepada almatater tercinta,” ujar Putra Kelana, Selasa (7/1) atau sehari setelah wisuda.

Ia menyatakan, kontribusi bagi almamater, bangsa dan negara serta masyarakat setelah menjadi sarjana dapat dilakukan dengan tiga landasan utama. Antara lain, rasa cinta dan bangga kepada almamater, sehingga membuat alumni layak dicintai dan dibanggakan.

Keinginan kuat alumni menurut dia harus memiliki optimisme untuk mampu berbuat bagi lingkungan sekitarnya, serta adanya kesadaran, bahwa pengalaman, ilmu dan skill yang didapat selama kuliah akan sangat berperan dalam pencapaian mimpi dan asa masa depan.

Meraih gelar sarjana, jelas dia, bukanlah akhir dari perjuangan, dan juga bukan akhir dari mengejar mimpi, tapi ini merupakan awal dari perjuangan. Banyak bidang pekerjaan yang menanti termasuk permasalahan bangsa hari ini, yang tentu para mahasiswa yang diwisuda harus tampil ikut serta mencari solusi.

“Memang apa yang kita raih patut kita syukuri. Pesan Pak Bupati sebelumnya, bahwa para sarjana diharapkan jangan semuanya mengejar jadi PNS, tapi bagaimana membuka lapangan kerja, itu patut juga kita renungkan, karena kita melihat beban pemerintah bertambah karena seulitnya menyediakan lapangan kerja. Adalah tugas kita semualah untuk menjawab tantangan itu,” katanya.

Ia juga mengajak para alumni lulusan manapun di negeri ini, untuk turut memiliki tanggung jawab moril agar tidak membebani pemerintah. Sebaliknya dengan bekal sumber daya, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, setiap individu agar memberi kontribusi bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara untuk kemajuan bersama dalam bidang apapun yang digelutinya.

Putra Kelana mengharapkan secara spesifik, alumni STKIP Hamzar Lombok Utara dapat menjadi pribadi yang profesional, komunikatif, cerdas dan edukatif di segala bidang. “Kepada kawan-kawan saya yang diwisuda yang akan menjadi guru diharapkan juga mampu menjadi guru yang professional, menerapkan ilmu dan mampu mencerdaskan anak bangsa,” pesannya. (ari)

Kepala Dikpora Ancam Moratorium Pendirian Sekolah Swasta

Dompu (Suara NTB) Tuntutan DPRD Kabupaten Dompu menganggarkan tambahan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta senilai Rp 400 ribu per siswa dinilai diskriminatif. Bila perlakuan khusus bagi anggaran subsidi pendidikan untuk SMA/SMK swasta, Dinas Dikpora Dompu berencana akan melakukan moratorium pemberian izin sekolah swasta.

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH, kepada Suara NTB di Dompu, Selasa (7/1) mengungkapkan, keputusan DPRD Dompu melalui pandangan fraksi-fraksi Dewan atas tambahan subsidi pendidikan bagi SMA/SMK swasta sebesar Rp 400 ribu per siswa tidak bisa ditolaknya bila menjadi kebijakan daerah. Apalagi pihaknya bukan dalam kapasitas sebagai pengambil kebijakan.

“Bila itu kebijakannya, mau tidak mau, kita harus laksanakan,” katanya.

Secara pribadi, H. Ichtiar menilai, perlakuan khusus bagi SMA/SMK swasta dalam

memperoleh tambahan subsidi pendidikan dari APBD Dompu merupakan bentuk diskriminasi dalam pembangunan. Mestinya tidak dibedakan antara sekolah swasta dan negeri. Pendirian sekolah swasta, katanya, menunjukkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam memajukan pendidikan. “Ketika semua operasional dan pembangunan dibebankan kepada pemerintah, di mana kemandirian swasta?” tanyanya.

Untuk itu, jika hal itu diterapkan, pihaknya akan menerapkan moratorium bagi pendirian sekolah swasta. Alasannya,

adanya kebijakan penambahan subdisi pendidikan bagi sekolah swasta ini akan menimbulkan animo masyarakat dalam pendirian sekolah swasta. “Pendidikan jangan dijadikan tempat bisnis, tapi harus menjadi ladang amal dalam memajukan generasi bangsa,” katanya.

Sebelumnya, Dewan menyepakati penambahan Rp 400 ribu per siswa anggaran subsidi pendidikan bagi SMA/ SMK swasta di bawah naungan Dinas Dikpora Dompu.

Pertimbangannya, dana biaya operasional sekolah (BOS) SMA/MA/SMK dari pusat sebesar Rp 1 juta per siswa

(Suara NTB/ist)

H. Ichtiar tidak bisa digunakan untuk honor guru. Kondisi ini juga berdampak pada subsidi pendidikan dari APBD Dompu yang diajukan pemerintah sebesar Rp 200 ribu per siswa dinilai tidak mencukupi untuk honor guru dalam setahun.

Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, MSi di tempat terpisah, mengatakan, subsidi pendidikan yang diajukan pemerintah sebesar Rp 200 ribu

per siswa tidak hanya bagi SMA/SMK Negeri dan swasta, tapi juga untuk Madrasah Aliyah se-Kabupaten Dompu.

Hanya saja, pengelolaan untuk subdisi pendidikan MA dikelola di Dinas PPKAD Dompu karena berbentuk dana hibah. “Untuk MA tetap ada subsidi pendidikan dari APBD sebesar Rp 200 ribu per siswa selain dana BOS dari pusat sebesar Rp 1 juta per siswa,” katanya. (ula)

Belum Terima Sertifikasi

Guru Mengadu ke DPRD Bima Bima (Suara NTB) Permasalahan tunjangan sertifikasi tak kunjung selesai. Sejumlah guru di Kabupaten Bima masih ada yang belum menerima sertifikasi hingga sembilan bulan lamannya. Guru di SMPN 1 Parado atas nama Muhammad ini pun mengadu ke Komisi VI DPRD Kabupaten Bima.

Muhammad yang ditemui sebelum menemui anggota Komisi VI, Selasa (7/1), mengaku sudah empat kali mempertanyakan dana sertifikasi yang seharusnya dia terima ke Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima. Hanya saja Dinas Dikpora tak pernah menanggapi. “Makanya saya mengadu ke anggota Dewan,” ujar perwakilan guru non PNS ini Dalam hal ini, ujarnya, masih ada 25 guru lainnya yang tak dapat pembayaran penuh dan hanya bisa merealisasikan selama tiga bulan. Itupun pencairannya molor sampai bulan Mei, sementara biasanya pada tahun-tahun sebelumnya dibayarkan setiap tiga bulan. Se-

belumnya, pihaknya sempat menanyakan kepada pihak pejabat Dikpora terkait kejelasannya. Namun pihaknya mendapat penjelasan pencairan belum bisa dilakukan karena data pokok pendidikan (dapodik) yang tidak lengkap.

Menyusul penjelasan tersebut, pihaknya langsung melakukan perbaikan, baik dapodik maupun NUPTK. Bahkan beberapa guru sempat dimintai uang sebesar Rp 400 ribu oleh oknum di Dikpora dengan alasan biaya perbaikan.

Sementara menanggapi keluhan dimaksud, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ahmad, SP, akan ditindaklanjuti kebenarannya. Kebetulan dalam pekan ini, Komisi IV bersama Dikpora akan melakukan monitoring dan evaluasi bersama. “Melalui kegiatan tersebut akan kita tanyakan apa mejadi kendalanya,” ungkapnya.

Selanjutnya, dia berharap kepada pejabat Dikpora agar tidak membuat para guru yang seharusnya mendapatkan haknya kebingungan terhadap informasi. Jika ada

yang perlu dijelaskan tentunya harus disampaikan apa adanya. Terlebih dia mendengar langsung adanya pungli oleh oknum pegawai Dikpora untuk pengurusan dapodik dan NUPTK. Padahal itu sudah dialokasikan anggarannya melalui APBD setiap tahunnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Drs. H. Zubaer HAR, MSi, membantah tidak merespons keluhan, termasuk adanya pungutan uang untuk perbaikan dapodik. Menurutnya, belum terealisasinya pembayaran, karena adanya dapodik yang harus dipebaiki.

Sesuai mekanisme, Pemda melalui Dikpora hanya memfasilitasi pengusulan data para guru pada Pemerintah Pusat.

Sementara pelaksanaan penerimaan sampai realisasi anggarannya, sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. ‘’Daerah tidak mungkin sengaja menunda pembayaran uang guru non PNS. Kita hanya mengusulkan, kalau tidak direalisasikan kita juga yang dirugikan karena menyangkut kesejahteraan guru,” tandasnya. (use)

Mahasiswa Harus Wujudkan Kampus yang Kondusif

Putra Kelana

”

Pendidikan jangan dijadikan tempat bisnis, tapi harus menjadi ladang amal dalam memajukan generasi bangsa,

Mataram (Suara NTB) Berkaca dari pengalaman sejarah masa lalu yang selalu menempatkan kaum minoritas mahasiswa sebagai yang terdepan dalam setiap fase perubahan bangsa. Terkait hal ini, mahasiswa harus mampu mewarnai kampus, sehingga terwujud iklim akademis yang kondusif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Mataram, Supratman, S.Pd, pada pelantikan pengurus Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Periode 2013/2014, Senin (6/1).

Ia menyebut keberadaan mahasiswa sebagai kaum intelektual minoritas harus terus menjadi agen perubahan yang selalu terdepan membuat perubahan.

Meski hanya di tingkatan kampus, namun peran mahasiswa di kampus justru sangat signifikan dalam mewarnai arah kebijakan di tingkat kampus. “Tentu ini bertujuan unutk kebaikan mahasiswa secara umum, sehingga tugas mahasiwa ialah terus mengawal berbagai kebijakan kampus,” ujarnya.

Selain itu, Supratman mengingatkan dalam berjuang, mahasiswa harus meneladani semangat berjuang Nabi Muhammad SAW untuk satu perubahan. Ini bertujuan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai keteladanan seperti Nabi Muhammad SAW. Ia mengaku pentingnya semua mahasiswa mengikuti arah perjuangan Nabi Muhammad SAW, karena berbagai ideologi barat menyerang secara massif di segala lini kehidupan.

Sementara itu, Ketua Umum Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UMM Zainul Abidin berjanji tetap mengawal berbagai kebijakan pimpinan kampus. Alasannya, selama ini masih sedikit mahasiswa yang mempunyai kepedulian terhadap keadaan kampus. “Semua pada apatis dan hedonis sehingga membiarkan kampus menjadi loyo dan letih dari aktivitas akademis,” sindirnya.

Mahasiswa yang duduk pada semester III Jurusan Ilmu Pemerintahan ini mengaku sudah mempersiapkan sejumlah program kerja yang akan dikerjakan bersama pengurus baru. Sebelumnya Zainul Abidin terpilih sebagai Ketua Umum Komisariat Fisipol UMM periode 2013/2014 pada musyawarah ke IV Komisariat IMM Fisipol UMM. (dys)

Sudharto P. Hadi (Suara NTB/ist)

Undip Sediakan ’’Call Centre’’ SNMPTN Semarang (Suara NTB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyediakan layanan helpdesk semacam call centre untuk membantu penyediaan informasi seputar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014.

“Call centre ini memberikan pelayanan informasi secara gratis tentang SNMPTN. Undip menjadi penyelenggara helpdesk sesuai penunjukan Dikti,” kata Rektor Undip Prof. Sudharto P. Hadi di Semarang, beberapa waktu lalu.

Setelah meresmikan helpdesk SNMPTN Undip, ia menjelaskan sesuai penunjukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, jika layanan informasi seputar SNMPTN tersebut beroperasi sejak 6 Januari hingga 6 Maret 2014.

Menurut dia, masyarakat yang membutuhkan informasi seputar SNMPTN, termasuk tata cara bisa memanfaatkan layanan helpdesk yang disediakan akan dilayani oleh petugas operator yang berjumlah 20 orang.

“Sementara ini, baru ada 16 petugas operator yang diatur dengan sistem shift atau bergantian. Sekarang saja sudah banyak yang menelepon. Nanti, akan dimaksimalkan sampai 20 operator,” katanya.

Ia mengingatkan para tenaga operator yang berasal dari kalangan mahasiswa untuk bersikap ramah, santun, dan sopan dalam melayani penelepon, mengingat tugas tersebut menentukan kesuksesan pelaksanaan SNMPTN. “Saya ingin te-

kankan bahwa Undip siap menyukseskan SNMPTN 2014.

Saya berpesan kepada adikadik mahasiswa yang menjadi operator untuk bersikap ramah, santun, dan sopan. Layani sebaik mungkin,” kata Sudharto.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Komputer Undip Sujadi menjelaskan layanan helpdesk yang dipusatkan di Gedung Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Undip itu sudah menerima ribuan telepon.

Masyarakat yang membutuhkan informasi SNMPTN, kata dia, bisa menelepon ke nomor 08041450450 yang telah disediakan khusus oleh PT Telkom sehingga memungkinkan pengguna terlayani meski menelepon dalam waktu bersamaan.

“Sudah ada operator kami yang siap memberikan informasi seputar SNMPTN. Pada hari pertama ini (6/1) saja sudah banyak yang menelepon. Setidaknya dalam sehari bisa sampai ribuan penelepon yang masuk,” katanya.

Ia mengakui kemungkinan ada penelepon yang gagal tersambung karena padatnya trafik telepon, terutama pada jam-jam sibuk, tetapi hendaknya bisa mengulang kembali menghubungi helpdesk beberapa saat setelah itu. Penyediaan layanan helpdesk itu, diakuinya, memang untuk meminimalkan kendala atau kesulitan yang dialami masyarakat berkaitan dengan SNMPTN, mengingat mereka cukup menelepon dan tidak perlu datang langsung. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Presiden: Piala Dunia Perayaan Perdamaian dan Kemanusiaan Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ajang Piala Dunia sebagai perayaan sesungguhnya perdamaian dan kemanusiaan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Yudhoyono saat membuka selubung trofi Piala Dunia di halaman Istana Presiden, Jakarta, Selasa, dengan didampingi oleh Duta Piala Dunia FIFA Dwight Yorke.

“Saat tim-tim (sepakbola terbaik) bertanding, dunia berada dalam damai untuk menikmati pertandingan. Jika saja hal itu dapat berlangsung selamanya jauh setelah pertandingan selesai maka sudah pasti hal itu akan membuat dunia tempat yang jauh lebih damai,” katanya.

Ia menilai ajang Piala Du-

nia bukan peristiwa olahraga biasa, namun juga perayaan perdamaian dan perbedaan.

Pemain sepakbola, tambah dia, seperti pahlawan dunia modern yang berjuang untuk bangsa mereka, namun dalam Piala Dunia perbedaan diselesaikan melalui persahabatan.

Lebih lanjut, Presiden berharap kehadiran trofi itu memberi Indonesia pengalaman keajaiban Piala Dunia. Ia berharap itu dapat mendorong Indonesia untuk membangun tim nasional yang lebih kuat sehingga suatu saat nanti dapat turut bertanding di puta-

ran final Piala Dunia.

Pada kesempatan itu Presiden juga menyampaikan sepakbola merupakan cabang olahraga paling populer di Indonesia, sehingga sudah pasti rakyat Indonesia akan turut menyaksikan ajang Piala Dunia melalui televisi masingmasing pada Juni nanti.

“Indonesia boleh jadi belum cukup beruntung untuk mengirimkan tim nasionalnya ke Piala Dunia namun percayalah setiap tim sepakbola (yang bertanding) memiliki banyak pendukung di Indonesia,” ujarnya seraya menambahkan jika rakyat Indonesia akan

turut bergabung dalam kegembiraan perayaan ataupun kekecewaan kekalahan.

Seusai menerima perwakilan FIFA dan delegasi tur Trofi Piala Dunia 2014 itu, Kepala Negara secara spontan juga mengajak wartawan melakukan pertandingan sepakbola dengan perangkat kepresidenan. (ant/bali post) ANGKAT Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat trofi Piala Dunia saat menerima kunjungan delegasi FIFA di halaman kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1). (ant/bali post)

Atlet Pertanyakan Keseriusan KONI Gelar Pelatda Mataram (Suara NTB) Keseriusan pengurus KONI NTB menggelar Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) bulan Januari ini mulai dipertanyakan sejumlah atlet dan pengurus cabang olahraga (cabor). Beberapa atlet dan pengurus cabor mengharapkan Pelatda dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Sejumlah atlet dan pengurus cabor unggulan NTB menginginkan Pelatda bisa berlangsung esuai jadwal. Pasalnya sejumlah atlet unggulan NTB yang baru saja pulang mengikuti SEA Games Myanmar dalam masa transisi dan butuh terus berlatih. Apalagi, mereka tidak lagi berada di Pelatnas dan telah kembali ke daerah masing-masing. Selama di daerah para atlet masih latihan dengan swadaya sendiri.

“Kita masih latihan sendiri dulu, sambil menunggu Pelatda. Mudah-mudahan Pelatda NTB bisa berlangsung sesuai Jadwal,” ucap Ridwan di GOR 17 Desember Mataram, Selasa (7/1).

Terkait dengan rencana Pelatda NTB, Pengprov Kodrat NTB juga telah menyiapkan sebanyak 9 atlet. Sembilan atlet itu adalah atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di Kejurnas Piala Presiden 2013 lalu. “Kita menyiapkan sembilan atlet untuk mengikuti Pelatda,” terang Sekretaris Umum Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noor Cholish Di tempat terpisah, Wakil Ketua III KONI NTB, Andy Hadianto, SH, MM, yang dikonfirmasi via ponselnya menjelaskan pihaknya telah siap meggelar Pelatda. Bahkan sejumlah nama atlet cabor diklaimnya telah diinventaris.

Namun Andy yang membidangi Bidang Pembinaan Prestasi ini belum mau membeberkan nama-nama atlet yang sudah diinventaris tersebut. “Yang pasti kita sudah siap untuk menggelar Pelatda. Kita tinggal menunggu keputusan Pak Ketua Umum KONI NTB saja,” tuturnya. (fan)

Merasa Tidak Diperhatikan

Atlet BMX Cross Ingin Hengkang ke Jabar

Wenger Pernah Mengincar Lewandowski London – Manajer Arsenal Arsene Wenger mengaku pernah membidik pemain asal Polandia Robert Lewandowski, meski striker Borussia Dortmund itu kini bersiap hijrah ke Allianz Arena

pada musim panas mendatang.

Bayern Muenchen memboyong Lewandowski dari Borussia Dortmund. Die Roten mengontra Lewandowski selama lima tahun mulai Juni 2014.

Wenger menyatakan setiap

klub tahu Lewandowski telah relatif lama diincar Bayern Muenchen, sebagaimana dikutip dari situs ESPN.com.

“Benar, kami pernah membidik Lewandowski, tetapi jujur ia telah dipinang Bayern

satu setengah tahun lalu, dan setiap orang tahu hal itu,” katanya sebagaimana dikutip dari harian Daily Mail.

“Mereka senantiasa melihat ke sana dan memantau apa yang sedang terjadi. Jika

memang ada kesempatan, anda tidak akan melewatkan kesempatan memperoleh pemain-pemain cemerlang. Mereka toh punya terget-target yang penting di masa depan,” kata Wenger. (ant/bali post)

Walcott Absen Sampai Piala Dunia

Theo Walcott

London Theo Walcott, penyerang Arsenal dan timnas Inggris akan absen selama setengah tahun sampai Piala Dunia di Brazil setelah dibekap cedera pecah ligamen anterior pada lutut kirinya.

Penyerang lincah berusia 24 tahun ini mengalami cedera setelah mengantarkan Arsenal menang atas Tottenham pada Piala FA, Sabtu.

“Setelah menderita cedera ketika menang 2-0 melawan Tottenham Hotspur Sabtu, klub dengan sangat menyesal mengumumkan Theo Walcott menderita cedera pecah ligamen anterior lutut kiri,” kata Arsenal seperti dilansir laman Four four two baru-baru ini.

“Theo akan menjalani op-

erasi di London dalam waktu dekat dan diperkirakan akan istirahat panjang selama setidaknya enam bulan karena itu ia akan kehilangan sisa musim dan Piala Dunia Brazil,” tambah Arsenal.

Asosiasi Sepakbola Inggris sebelumnya mengkonfirmasi Senin Walcott akan ditindak atas gerakan tubuhnya ke arah pendukung Tottenham.

Sebelum cedera, Walcott sangat mengincar tempat dalam skuad timnas Inggris bersama Roy Hodgson untuk Piala Dunia Brazil.

Walcott membuat debut internasional pada Mei 2006 dan telah bermain 36 kali sampai saat ini namun mantan pemain Southampton ini belum pernah bermain pada

Piala Dunia.

Walcott terpilih dalam skuad Sven-Goran Eriksson pada 2006 tapi tidak dimainkan, ia juga tidak dimainkan oleh Fabio Capello pada Piala Dunia 2010.

Cedera Walcott adalah pukulan telak bagi Arsenal yang mengincar gelar Liga Premier. Arsene Wenger mengakui Walcott adalah pencerah lini serang dan saat ini Wenger harus bertanding tanpa pemain yang telah menyumbangkan lima gol dalam lima laga terakhirnya di liga.

Walcott menikmati musim paling produktif pada 2012-13 sebagai pencetak gol terbanyak Arsenal dengan 21 gol di semua kompetisi. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Menang, Ancelotti Kritik Pemain Madrid Menang, justru tidak langsung membuat Carlo Ancelotti menepuk dada atau melontarkan puja-puji. Sebaliknya pelatih Real Madrid itu membubungkan kritik kepada penampilan anak asu- hannya.

R e a l Madrid mampu melesakkan tiga gol tanpa balas ke gawang C e l t a Vigo dalam lanjutan L i g a BBVA di Stadion Bernabeu, Senin atau Selasa dini hari WIB. Dua gol Madrid dicetak Cristiano Ronaldo dan satu gol lainnya dikreasi Karim Benzema.

Don Carlo, panggilan akrab Ancelotti, menyebut penampilan tim asuhannya masih memuat sejumlah masalah, sebagaimana dilansir oleh situs Marca.com.

Kritik Ancelotti seakan sebagai obat kuat bagi “kesembuhan” pasukan Madrid di masa depan. Kemenangan itu tetap membuat Madrid menempati posisi ketiga klasemen Liga BBVA dengan mengemas poin 44, masih tertinggal lima angka dari seteru lawasnya Barcelona dan Atletico Madrid yang membesut peringkat pertama dan kedua.

“Kami justru tidak tampil baik. Kami tampil lamban, utamanya di babak pertama.

Ini situasi normal, sesudah merayakan Natal, kami kehilangan fokus,” katanya.

Berbicara mengenai sisi sayap, Ancelotti mengaku pemainnya banyak menyerang dari sisi sayap. ‘’Saya berpendapat bahwa Carvajal tampil baik, kami mampu mencetak dua gol dari dua umpan crossing,” ujarnya.

Mantan pelatih AC Milan ini juga memuji penampilan Benzema yang tampil gemilang. ‘’Tidak hanya karena ia mencetak gol, tetapi ia berperan penting dalam pertandingan yang kami lakoni. Saya memang meminta Cristiano Ronaldo untuk menempati lini sayap, dan ia mampu mencetak dua gol, meski ia tidak bermain pada posisi yang biasanya,” tambahnya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Merasa tidak diperhatikan Pengprov Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB, atlet BMX Cross NTB, Regina Patrisia ingin hengkang ke Jawa Barat (Jabar). Atlet kelahiran Mataram ini sukses meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2013 lalu itu ingin memilih meninggalkan tanah kelahirannya dan membela daerah yang memperhatikan karir olahraganya.

Rencana hengkang atlet kelahiran Kota Mataram itu dibenarkan Pelatih BMX Cross NTB, Junaidin. Kepada Suara NTB via ponselnya, Selasa (7/1), Junaidin mengaku, dirinya sudah mengingatkan atlet bersangkutan untuk tetap bertahan. ‘’Namun dia tetap memilih untuk hengkang,” ungkapnya.

Rencana hengkang atlet peraih medali perak di Kejurnas BMX Cross di Jawa Timur (Jatim) 2013 ini bukan kali pertama kalinya. Sebelumnya tahun 2013 lalu Egi - begitu dia disapa— pernah ingin hengkang ke Bali. Pihak Pengprov ISSI Bali tertarik pada Egi, karena dia sukses menyumbangkan medali emas di Porprov Bali 2013 lalu.

Namun tawaran ISSI Bali ditolak, pasalnya atlet yang bersangkutan dijanjikan ISSI NTB untuk diperhatikan. Sayangya selama di NTB atlet ini mengklaim dirinya tidak diperhatikan oleh cabor, khususnya dana pembinaan dan fasilitas latihan yang mestinya diterima tidak pernah diterima.

Minimnya perhatian cabor membuat Egi –panggilan aktrabnya— harus berpaling ke daerah lain. Awal tahun 2014 ini Egi ingin hengkang ke Jabar, karena telah mengimingiming uang pembinaan dan fasilitas latihan untuk Egi. Di tempat terpisah Ketua Harian ISSI NTB, Ilyas SP, yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan soal keinginan hengkang Egi tersebut. Namun Ilyas menegaskan pihaknya tak akan membiarkan atlet tersebut hengkang. “Egi adalah atlet potensial yang kita punya, dan kita tak bisa membuatnya dia untuk hengkang,”ucapnya.

Soal minimnya perhatian Pengprov ISSI NTB selama ini dibenarkan oleh Ilyas. Minimnya perhatian ISSI NTB ke Egi, dikarenakan Egi baru-baru ini punya prestasi nasional. Dalam hal ini, ungkapnya, Egi akan diusulkan untuk menjalani Pelatda NTB yang digelar KONI tahun 2014 ini, sehingga atlet tersebut tidak jadi hengkang. (fan)

(Suara NTB/ist)

Michael Schumacher Sedikit Membaik Paris – Ada sedikit kemajuan pada kondisi Michael Schumacher, kata satu sumber yang dekat dengan legenda Formula Satu itu, delapan hari setelah dia mengalami kecelakaan saat berski es.

Schumacher masih berada dalam kondisi kritis di rumah sakit, namun ada sedikit tanda kemajuan dan orang-orang terkasihnya berharap dia bisa terus memulihkan diri, kata satu sumber kepada kantor berita olahraga Jerman SID seperti dikutip AFP. Sebelumnya para dokter yang merawat Schumacher mengatakan sang pembalap sudah stabil, namun masih dalam keadaan kritis.

“Keadaan klinis Michael Schumacher dianggap stabil dan secara konstan dimonitor selagi dia

mendapatkan perlakuan medis,” kata Rumah Sakit Universitas Grenoble. Namun, kondisi dia masih kritis.

Tim dokter tak mau mengungkapan rincian perlakuan medis mereka kepada pembalap berusia 45 tahun itu dengan alasan untuk melindungi hak privasinya.

“Privasi pasien menuntut kami tidak mengungkapkan detail perlakuan medis kepadanya, dan inilah mengapa kami tidak mengungkapkannya dalam jumpa pers atau pernyataan apapun di masa berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu para jaksa Prancis akan membeberkan hasil investigasinya mengenai kecelakaan Schumacher tersebut dalam jumpa pers pekan ini, demikian AFP. (ant/bali post)

Eusebio Dimakamkan DIPANGGUL Peti jenazah Eusebio dipanggul keluar Luz Stadium Lisbon untuk dimakamkan di pemakaman Lumiar di dekat stadion.

(ant/bali post)

Lisbon Puluhan ribu orang tumpah di jalan-jalan kota Lisbon di bawah guyuran hujan, Senin waktu setempat, untuk menyampaikan perpisahan terakhir kepada legenda sepakbola Portugal Eusebio.

Eusebio yang besar di kemiskinan Eropa menjadi salah satu pesepakbola terbesar di dunia.

Orang-orang berjejer di tepi jalan kota Lisbon mengikuti arak-arakan peti jenazah Eusebio yang dibalut kain merah yang menjadi

warna klubnya Benfica. Acara ini disiarkan langsung oleh televisi Portugal.

Para penduka yang kebanyakan berurai air mata dan mengenakan syal merah putih Benfica dan melambaikan bendera kebangsaan Portugal begitu peti jenazah melewati mereka sembari berteriak “Eusebio, Eusebio”.

“Eusebio hebat seperti (Cristiano) Ronaldo dan (Lionel) Messi. Dia akan menjadi mitos abadi Benfica,” kata pelatih Benfica Jorge Jesus.

Para penggemar meletak-

kan bunga, poster buatan sendiri dan syal Benfica di patung sang pemain di luar stadion Benfica, sedangkan bendera nasional dikibarkan setengah tiang di manamana.

Pele, yang disebut pesepakbola terbesar sepanjang masa, menyampaikan pesan dukanya melalui Twitter, “Saya menangis atas kematian saudaraku Eusebio.

Kami menjadi berteman selama Piala Dunia 1966 di Inggris,” tambahnya.

Sedangkan Presiden Por-

tugal Anibal Cavaco Silva berkata, Portugal kehilangan salah seorang putera terbaiknya, Eusebio da Silva Ferreira.

Anibal Cavaco Silva dan Perdana Menteri Pedro Passos Coelho turut menghadiri misa di Gereja Seminari di luar stadion itu dan disiarkan langsung televisi Portugal.

Eusebio dimakamkan di pemakaman Lumiar yang berdekatan dengan stadion tersebut, demikian AFP. (ant/ bali post)

Rabu, 8 Januari 2014

DIJUAL MOBIL

SUARA NTB

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 8 Januari 2014

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV JUAL MOBIL

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

JALAN-JALAN

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Halaman 14 (Ziadah ziad)

Garis pantai yang cantik, dengan pasir putihnya, membuat pantai di Pulau Kali Bumbung terlihat begitu eksotis.

Tidak ada yang meragukan keindahan yang dimiliki pulau Lombok, setiap tempat memiliki keelokan dan keindahan yang sayang bila dilewatkan. Apalagi buat para photographer dan pencinta laut dan buat para pekerja keras yang menghabiskan waktu selama satu minggu untuk bekerja.

UNGKIN anda perlu untuk mengunjungi tempat yang satu ini untuk mengambil spot buat menancapkan lensa kamera anda dan menghabiskan waktu untuk menyegarkan kembali pikiran dengan keelokan dan keindahan tempat yang sangat menakjubkan dan pasti tidak akan membuat mata anda berkedip.

Untuk mencapai lokasi dengan pemandangan yang cantik ini, anda terlebih dulu harus menempuh rute Mataram – Kediri – Praya – Mujur – Keruak – Jerowaru – Tanjung Luar sebelum akhirnya tiba di Pulau Kali Bumbung.

Pulau ini adalah sebuah pulau kecil di timur pulau Lombok. Pulau Kali Bumbung sangat menawan dengan garis pantai yang pendek disertai dengan tumbuhnya ilalang yang menghijau di pulau tersebut. Area pulau yang kecil sehingga bisa dikeliling selama 15 menit untuk mengambil spot pengambilan foto yang tentu saja mempesona.

Tidak ada penduduk yang mendiami pulau ini, pulau yang terletak diantara tanjung luar dan pulau maringkik ini memiliki pesona sendiri sehingga wajib untuk disinggahi. Pesona hijau pulau ini sudah bisa terlihat dari Tanjung Luar tempat kita menaiki perahu motor untuk sampai ke tempat ini.

(Suara NTB/gus)

Garis Pantai Pulau Kali Bumbung dilihat dari atas perahu motor kira - kira 50 meter dari pantai.

Perahu motor tersebut harus sudah dibooking terlebih dahulu untuk bisa menghabiskan waktu di pulau kecil menghijau ini.

Harganya juga cukup terjangkau tergantung kesepakatan dengan nelayan setempat. Harga murah tersebut karena kebanyakan para pemilik perahu motor berasal dari Pulau Maringkik, sehingga mereka sudah memahami keinginan dan kemana mereka akan membawa penumpang. Kesadaran para nelayan dan penduduk setempat dengan pariwisata membuat rasa aman dan nyaman untuk menjelajahi pulau terdekat disana.

Sepanjang perjalanan kita akan dimanjakan dengan atraksi burung-burung yang sedang meng-

intai ikan-ikan untuk makanan mereka. Setelah berhasil menangkap ikan buruannya, mereka akan terbang meninggalkan lautan. Ikan-ikan kecil, melompat seolah-olah menunjukan keberadaannya. Terlihat sangat lucu dan menarik untuk terus melihat atraksi dari ikan-ikan tersebut.

Area pulau ini diselimuti beberapa pepohonan dengan rumput ilalang yang terhampar di sepanjang area. Rumput tersebut seolah merayu untuk ikut masuk dalam bidikan kamera. Para kekasih yang sedang mencari lokasi yang tepat untuk mengambil pose pre-wedding, bisa menjadikan pulau ini sebagai pilihan.

Berfoto bersama dengan pasangan di pulau kecil ini akan memberikan kesan natural dengan latar belakang laut tenang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Pulau Kali Bumbung merupakan pulau dengan laut dangkal se-

(Ziadah ziad)

dan pemandangan sekitar. Pasir putih dengan butiran-butiran lembut membuat kaki anda merasa nyaman berada ditempat ini. Ombak yang tenang akan menentramkan pikiran anda setelah bergelut dengan rutinitas sehari-hari.

Perlengkapan snorkeling dan kamera underwater merupakan hal yang perlu anda persiapkan sebelum mengunjungi tempat ini. karena, hal tersebut merupakan senjata ampuh untuk bisa melihat keelokan dasar laut dari Pulau Kali Bumbung.

Setelah mengobrol dengan salah satu nelayan pulau tersebut, ia mengatakan, pulau ini sudah dibeli oleh orang asing dan akan menjadi pulau pribadi. Jadi, sebelum ditutup utuk umum, tidak salah anda bisa langsung untuk mengunjungi pulau yang menawan dan mempesona ini.

Selamat liburan. (gus)

(Suara NTB/gus)

Sisi dangkal dangkal dari Pantai Kali Bumbung, sehingga kalau airnya surut akan terlihat gundukan pasir sepanjang kurang lebih 70 meter.

Nampak pengunjung dari Tanjung Luar, menikmati keindahan pantai ini.

hingga lamun dan terumbu karang terlihat jelas disana, jika anda ingin melakukan snorkelling, tempat ini adalah pilihan yang tepat.

Lautnya yang tenang dengan terumbu karang serta ikan-ikan berwarna-warni menghiasi dan kadang bersembunyi dibelakang terumbu karang dan lamun.

Melihat keindahan bawah laut yang masih alami merupakan salah satu cara untuk memanjakan mata kita. Buat yang ingin berfoto saat snorkelling bersama ikan-ikan dan terumbu karang, disini adalah tempat yang tepat.

Dengan kamera bawah air, tempat ini sangat cocok.

Garis pantai yang pendek menjadi daya tarik lain dari pulau ini, lautan yang luas dengan gununggunung nampak berbaris dengan jelas terlihat di pulau ini. Godaan untuk membidik setiap sudut pulau ini tak jarang mendorong kita untuk terus membidik pesona laut

(Ziadah ziad)

Nampak gundukan pasir yang terlihat dari atas pulau, yang dimana apabila surut kita bisa jalan dan mengambil spot foto di antara gundukan pasir tersebut.

(Ziadah ziad)

Keadaan ombak yang tenang membuat nyaman dan aman untuk berenang di pantai ini.

(Ziadah ziad)

Garis pantai yang terlihat sekitar 10 meter.

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

Halaman 15

KPK akan Jemput Paksa Anas Urbaningrum Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjemput paksa Anas Urbaningrum jika mantan ketua umum Partai Demokrat itu mangkir memenuhi panggilan ketiga KPK. “Kita akan memanggil ulang. Di dalam KUHAP, dimungkinkan kita memanggil orang secara patut. Kalau pada saat panggilan secara patut tiga kali tidak datang, maka mohon maaf saya akan jemput paksa, siapa pun orang di belakangnya,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Selasa.

Usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Abraham menjelaskan pemanggilan paksa

ya menegaskan.

Anas Urbaningrum pada Selasa tidak memenuhi panggilan kedua KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

“Mas Anas hari ini tidak bisa menghadiri pemanggilan dari KPK. Paling tidak, Mas Anas sampai saat ini belum paham

akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan prinsip kesetaraan dalam hukum.

Namun dia belum bisa memastikan kapan penyidik KPK akan memanggil lagi Ketua Umum Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI) tersebut.

“Pemanggilan belum tahu kapan, tapi pasti akan dipanggil. Saya ingatkan, Anas kalau kamu mangkir lagi saya perintahkan penyidik buat jemput paksa kamu,” katan-

KPK Periksa Beberapa Petinggi Demokrat

Anas tidak juga memperoleh penjelasan dari proyek-proyek lainnya itu, akan jadi pertimbangan dari Anas untuk tidak mendatangi pemanggilan-pemanggilan berikutnya,” jelas Mamun.

Mamun menjelaskan pula bahwa Anas saat ini tidak pergi keluar Jakarta, tapi berada di rumahnya di kawasan Duren Sawit.

“Mas Anas punya hak untuk tidak datang dan itu dijamin oleh UU dan konstitusi, asal penjemputan paksanya jelas dan ada aturannya dan tidak melanggar hukum, KPK harus menjelaskan hal ini, karena supaya publik juga tahu,” jelasnya. (ant/bali post)

Abraham Samad (ant/bali post)

SIDANG PERDANA - Mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1)

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa petinggi Partai Demokrat dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

Politisi Partai Demokrat anggota Komisi I DPR yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPR Mirwan Amir dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Jhony Allen (ant/bali post) Mirwan Amir Marbun mendatangi gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa.

Tapi Mirwan dan Jhony tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaan keduanya.

Sementara anggota Komisi IX Gede Pasek Suardika yang saat ini menjadi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) belum tiba di gedung KPK. Dalam kasus ini KPK juga telah memeriksa Ketua Pengawas Partai Demokrat Tiopan Bernhard Silalahi yang mengakui bahwa ada beberapa orang mantan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mengadukan pemberian uang saat kongres.

KPK juga memeriksa mantan ketua DPC Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi, yang juga mengakui adanya pemberian uang hingga Rp50 juta dalam bentuk dolar AS hingga pemberian telepon pintar merek Blackberry.

Ketua tim pemenangan Anas Urbaningrum saat kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat tersebut, Ahmad Mubarok, menyatakan ada pemberian uang transport yang legal dan sudah diketahui oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina partai saat itu.

KPK saat ini sedang menggali informasi mengenai sumber pendanaan Kongres Partai Demokrat 2010 yang diduga mengalir dari proyek P3SON Hambalang yang merugikan keuangan negara hingga Rp 463,66 miliar.

Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012. Anas diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah di Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Anas diduga menerima hadiah mobil Toyota Harrier sekitar Rp 800 juta dari kontraktor PT Adhi Karya untuk memuluskan penetapan perusahaan tersebut sebagai pelaksana proyek saat masih menjadi anggota DPR. (ant/bali post)

Rudi Didakwa Terima Imbalan Rp 24,22 Miliar Jakarta (Suara NTB) – Mantan Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini didakwa menerima uang sejumlah total 2,42 juta dolar AS atau sekitar Rp 24,22 miliar dari pengusaha maupun pejabat SKK Migas untuk mengatur sejumlah kebijakan di lembaga tersebut.

“Uang tersebut terdiri atas 200 ribu dolar Singapura dan 900 dolar AS dari pengusaha asal Singapura Widodo Ratanachaithong dan PT Kernel Oil Pte Limited (KOPL) melalui Simon Gunawan Tandjaya

Pemilu Tak Pengaruhi Kebijakan Luar Negeri Jakarta (Suara NTB) – Pemilihan umum legislatif dan presiden di Indonesia tahun 2014 tidak akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, demikian dinyatakan Menteri Luar negeri Marty Natalegawa di gedung kementerian Luar Negeri, Selasa.

“Diplomasi dan kebijakan lnternasional sifatnya proses bukan event. Karena itu perubahan yang niscaya seperti pemilu tidak akan membawa dampak fundamental terhadap komitmen Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya selama ini,” kata Menlu dalam sesi tanya jawab seusai mebacakan pernyataan pers tahunan.

Menurut Menlu, hal yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri tahun ini adalah mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi masyarakat, memajukan ekonomi Indonesia serta menciptakan perdamaian di dunia.

Namun Marty mengingatkan ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia saat ini yakni berkurangnya rasa kepercayaan antar negara, sengketa wilayah dan perubahan geopolitik dan geoekonomi di dunia.

Dalam konteks ASEAN, Marty menekankan perlunya setiap anggota organisasi negara kawasan Asia Tenggara itu untuk saling menghormati dan berkerjasama menuju keamanan dan kemakmuran.

“Selain itu penting untuk membangkitkan rasa kepemilikan dan relevansi ASEAN di antara masyarakatnya,” kata Marty.

Untuk isu internaional lain seperti sengketa wilayah di Laut China Selatan, Marty berharap pembahasan aturan main (code of conduct) di kawasan yang saat ini sedang dibicarakan oleh China dan ASEAN segera selesai. Aturan main tersebut akan menjadi panduan bagi negara-negara terkait untuk meningkatkan rasa percaya, mencegah konflik dan jika terjadi insiden diharapkan aturan main tersebut bisa mencegah terjadinya konflik terbuka. (ant/bali post)

dan 522,5 ribu dolar AS dari Artha Meris Simbolon dan PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon,” kata jaksa penuntut umum KPK Riyono dalam sidang pembacaan dakwaan Rudi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa.

Pemberian oleh Widodo disebut jaksa terkait perbuatan-perbuatan dalam pelelangan minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas sedangkan uang dari Artha Meris adalah agar Rudi bersedia memberikan rekomendasi untuk menurunkan

formula harga gas PT KPI kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk PT KOPL Indonesia, Rudi melakukan enam perbuatan yaitu pertama menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas kondesat Senipah bagian negara pada tanggal 7 Juni untuk periode Juli 2013, kedua menyetujui kargo pengganti minyak mentah Gresik Mix bagian negara untuk periode Februari - Jui 2013 untuk Fossus Energy Ltd, ketiga menggabungkan lelang terbatas minyak mentah minas/SLC

bagian negara dan kondesat Senipah bagian negara untuk periode Agustus 2013.

Keempat menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang pada lelang terbatas minyak mentah minas/SLC bagian negara dengan kondensat Senipah bagian negara pada tanggal 4 Juli 2013 untuk periode Agustus 2013, kelima menggabungkan tender kondensat Senipah dan minyak mentah Duri untuk periode September-Oktober 2013 dan keenam menunda pelaksanaan tender kondesat Senipah periode Septem-

ber-Oktober 2013.

Rudi, pertama kali bertemu dengan Widodo pada April 2013 dan memperkenalkan diri sebagai “trader” minyak yang akan mengikuti lelang SKK Migas dan mewakili empat perusahaan yaitu Fossus Energy Ltd, Kernel Oil Pte Ltd, Fortek Thailand Co. Ltd dan World Petroleum Energy Pte Ltd. Dalam pertemuan di Cafe Pandor tersebut, Rudi juga memperkenalkan Widodo kepada Deviardi yang merupakan pelatih golf Rudi. (ant/bali post)

Bendahara Golkar Penuhi Panggilan KPK PDIP akan Hati-hati

Jakarta (Suara NTB) – Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap dalam penanganan perkara sengketa pemilihan kepada daerah di Mahkamah Konstitusi.

“Jadi saksi,” kata Setya singkat saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa.

Kedatangan Setya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi.

Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang. Tanggal 31 Desember 2013 lalu Setya tidak bisa memenuhi panggilan KPK

Setya Novanto

karena sedang bertugas di luar negeri.

KPK juga sudah memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam kasus yang sama dan sejumlah bupati di beberapa daerah serta beberapa pengurus Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Akil adalah mantan anggota DPR periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 dari fraksi Golkar dan pernah menjadi calon gubernur Kalimantan Barat pada 2007 lalu.

Namun setelah menjadi hakim konstitusi pada 2009, Akil sudah tidak lagi menjadi kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Akil Mochtar menjadi tersangka penerima suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak serta Kota Palembang dan Empat Lawang bersama dengan lima tersangka lain sejak 3 Oktober. (ant/bali post)

Pilih Capres

Jakarta (Suara NTB) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) akan berhati-hati dan sangat cermat memilih calon presiden yang akan diusung.

“Perlu kesabaran revolusioner dalam mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa ini. Kita memilih Presiden RI dan memilih pemimpin nasional yang besar, yang berdaulat, perlu hati-hati dan perlu cermat. Kalau hanya sekedar memilih capres, mudah dan gampang,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.

Kalau merujuk hasil berbagai lembaga survei, saat ini muncul 2 kader PDI Perjuangan dari 5 tokoh partai

lain sebagai capres yang diapresiasi dan dinominasikan, yakni Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

“PDI Perjuangan akan memutuskan siapa yang diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden pada April 2014, setelah Pemilu Legislatif,” kata Tjahjo.

Dikatakannya, keputusan partai sebagaimana keputusan Rakernas I sudah menyerahkan keputusan capres kepada Megawati Soekarnoputri serta kapan momentum yang tepat dideklarasikan dan siapa yang diputuskannya sambil mencermati perkembangan gelagat dinamika poilitik nasional,” kata Tjahjo. (ant/ bali post)

Kejagung Tahan Tersangka Korupsi PLN

(ant/bali post)

Marty Natalegawa

kenapa dipanggil sebagai tersangka,” kata Juru Bicara PPI, Mamun Murod Al-Barbasy, yang mendatangi kantor KPK bersama loyalis Anas.

Anas juga tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada 31 Desember 2013 lalu.

Menurut Mamun, Anas tidak akan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebelum mendapatkan penjelasan tentang “proyek-proyek lain” yang disebut berkaitan dengan dia dalam surat perintah penyidikan KPK. “Kita tanyakan kepada KPK, proyek-proyek lainnya itu apa?

Ini hak Anas memperoleh penjelasan itu, kalau kemudian

Jakarta (Suara NTB) – Kejaksaan Agung menahan kembali satu tersangka dugaan tindak korupsi pelaksanaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012.

Tersangka tersebut yakni Surya Dharma Sinaga (Manager Sektor Labuan Angin), setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan sejak Senin pagi, dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Se-

nin, mengatakan penahanan terhadap tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print-01/ F.2/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. “Atau terhitung dari tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2014 mendatang,” katanya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) juga memeriksa empat saksi panitia pengadaan barang jasa atau tender, yakni, Rakhmadsyah (Sekretaris Tender), Mangapul Marbun (anggota Tender), Jonni

Hutajulu (anggota Tender) serta Abrar Ali (Anggota Tender).

Ia menjelaskan tindakan penahanan didasarkan kepada pertimbangan alasan subyektif dan obyektif yaitu Pasal yang dipersangkakan memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun.

“Dan dikhawatirkan para Tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta mempersulit proses penyidikan,” katanya.

Penahanan tersebut kembali menambah jumlah penahanan setelah sebelumnya penyidik telah menahan Tersangka, Chris Leo Manggala pada 16 Desember 2013,

tersangka Supra Dekanto (Direktur Produksi PT. Dirgantara Indonesia/Mantan Direktur Utama PT. Nusantara Turbin dan Propolasi), pada 17 Desember 2013 serta Tersangka Rodi Cahyawan (Karyawan Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Pembangkit Sumbagut) dan tersangka Muhammad Ali (Karyawan Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Pembangkit Sumbagut) pada 18 Desember 2014.

“Adapun Kerugian negara untuk sementara diduga sebesar 2.095.395,08 euro atau sekitar kurang lebih Rp 25.019.331.564,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Setia Untung Arimuladi

SUARA NTB Rabu, 8 Januari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Polisi Afghanistan Tangkap Pembom Bunuh Diri Berusia 10 Tahun Kandahar Polisi Afghanistan hari Senin menyatakan telah menangkap seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang berusaha melancarkan serangan bom bunuh diri dengan menggunakan rompi peledak.

Anak perempuan itu hadir pada jumpa pers di Lashkar Gah, ibu kota provinsi Helmand, dan ia menceritakan bagaimana kakaknya memaksanya memakai rompi itu dan memerintahkannya meledakkan diri di sebuah pos pemeriksaan polisi, lapor AFP. ‘’Saya bosan pada ibu tiri saya. Kakak saya menyuruh saya memakai rompi hitam,

pergi ke pos pemeriksaan polisi dan menekan tombol,” kata anak itu kepada wartawan.

“Saya pergi melewati sebuah sungai dan memutuskan membuang rompi itu. Kakak saya melarikan diri dan polisi menangkap saya,’’ tambah anak itu.

Di tengah laporan yang simpang siur mengenai insiden itu, sejumlah pejabat

mengatakan bahwa ia memakai rompi ketika ditangkap, sementara yang lain menyebutkan bahwa tidak ada rompi yang ditemukan.

Saluran berita TV Tolo mengatakan bahwa anak perempuan bernama Spozhmai itu tidak bisa mengoperasikan tombol untuk meledakkan bom tersebut.

Kementerian Dalam Negeri

Afghanistan mengatakan, kakak anak itu adalah seorang komandan Taliban yang memaksanya memakai rompi itu dan berjalan ke arah pos polisi di distrik Khanashin di wilayah selatan yang merupakan pusat pemberontakan.

Taliban, yang memerintah Afghanistan sejak 1996, mengobarkan pemberontakan sejak digulingkan dari kekuasaan di negara itu oleh invasi pimpinan AS pada 2001 karena menolak menyerahkan pemimpin Al Qaida Osama bin Laden, yang dituduh bertanggung jawab atas serangan

di wilayah Amerika yang menewaskan sekitar 3.000 orang pada 11 September 2001.

Sekitar 130.000 personel Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) pimpinan NATO yang berasal dari puluhan negara dikirim ke Afghanistan untuk membantu pemerintah Kabul memerangi pemberontakan Taliban dan sekutunya.

Gerilyawan Taliban sangat bergantung pada penggunaan bom pinggir jalan dan serangan bunuh diri untuk melawan pemerintah Afghanistan dan pasukan asing yang ditempat-

kan di negara tersebut.

Bom rakitan yang dikenal sebagai IED (peledak improvisasi) mengakibatkan 70-80 persen korban di pihak pasukan asing di Afghanistan, menurut militer.

Presiden Afghanistan Hamid Karzai dan negara-negara Barat pendukungnya telah sepakat bahwa semua pasukan tempur asing akan kembali ke negara mereka pada akhir 2014, namun Barat berjanji memberikan dukungan yang berlanjut setelah masa itu dalam bentuk dana dan pelatihan bagi pasukan

keamanan Afghanistan.

NATO bertujuan melatih 350.000 prajurit dan polisi Afghanistan pada akhir 2014 untuk menjamin stabilitas di negara itu, namun tantangantantangan tetap menghadang dalam proses peralihan itu.

Desersi, penugasan yang buruk dan semangat rendah termasuk diantara masalah utama yang menyulitkan para komandan NATO dan Afghanistan. Pada Oktober 2011, Taliban berjanji akan berperang sampai semua pasukan asing meninggalkan Afghanistan. (ant/Bali Post)

Ledakkan Pipa Minyak Yaman

Orang Suku Balas Pembunuhan Militer Aden Orang-orang suku di provinsi bergolak Hadramawt di Yaman meledakkan sebuah pipa minyak utama sebagai pembalasan atas pembunuhan salah seorang anggota mereka oleh militer, kata beberapa pejabat keamanan dan industri, Senin.

Hadramawt dilanda protes menentang pemerintah sejak 20 Desember setelah militer membunuh ketua suku setempat Said Ben Habrish dan pengawal-pengawalnya di sebuah pos pemeriksaan, lapor AFP. Ketegangan meningkat lagi Minggu ketika seorang anggota suku tewas dalam sebuah insiden di pos pemeriksaan militer.

“Orang-orang bersenjata pada tengah malam meledakkan pipa saluran yang menghubungkan ladang minyak Masila dengan pelabuhan AlDaba” di kota Shahr di Teluk Aden, kata seorang pejabat keamanan setempat kepada AFP. Sejumlah saksi melaporkan melihat kobaran api dari lokasi serangan, dan seorang pejabat industri mengatakan, aliran minyak mentah di sepanjang pipa itu terhenti.

Ahmad Bamaezz, seorang ketua suku di daerah tersebut, mengatakan, pemuda dari sebuah suku di Hadramawt melancarkan serangan tersebut karena marah atas pembunuhan seorang anggota suku mereka di pos pemeriksaan militer pada Minggu.

Pipa yang sama diserang pada 28 Desember.

Pipa itu biasanya mengalirkan sekitar 120.000 barel minyak per hari.

Orang-orang suku berulang kali menyerang pipa minyak untuk menekan pemerintah pusat di Sanaa agar memenuhi tuntutan mereka seperti pekerjaan, sengketa tanah atau pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan.

Pada Desember 2012, militer meluncurkan ofensif terhadap orang-orang suku yang dituduh mendalangi serangan-serangan itu, menyulut bentrokan yang menewaskan 17 orang.

Serangan-serangan pada pipa minyak juga dituduhkan pada gerilyawan Al Qaida dan semakin sering terjadi setelah pemberontakan 2011 yang menggulingkan pemerintah.

Militan Al Qaida memperkuat keberadaan mereka di wilayah selatan, dengan memanfaatkan melemahnya pemerintah pusat akibat pemberontakan anti-pemerintah yang meletus pada Januari 2011.

Ofensif pasukan Yaman yang diluncurkan pada Mei 2011 berhasil menghalau militan Al Qaida dari sejumlah kota dan desa di wilayah selatan dan timur yang selama lebih dari setahun mereka kuasai.

Yaman adalah negara leluhur almarhum pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dan hingga kini masih menghadapi kekerasan separatis di wilayah utara dan selatan.

Yaman Utara dan Yaman Selatan secara resmi bersatu membentuk Republik Yaman pada 1990 namun banyak pihak di wilayah selatan, yang menjadi tempat sebagian besar minyak Yaman, mengatakan bahwa orang utara menggunakan penyatuan itu untuk menguasai sumber-sumber alam dan mendiskriminasi mereka.

Negara-negara Barat, khususnya AS, semakin khawatir atas ancaman ekstrimisme di Yaman, termasuk kegiatan Al Qaida di Semenanjung Arab (AQAP).

AS ingin presiden baru Yaman, yang berkuasa setelah protes terhadap pendahulunya membuat militer negara itu terpecah menjadi kelompokkelompok yang bertikai, menyatukan angkatan bersenjata dan menggunakan mereka untuk memerangi kelompok militan itu.

Militan melancarkan gelombang serangan sejak mantan Presiden Ali Abdullah Saleh pada Februari 2012 menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Abdrabuh Mansur Hadi, yang telah berjanji menumpas Al Qaida. (ant/Bali Post)

AS Anggap Perang Siber Lebih Berbahaya dari Terorisme Washington Serangan siber menjadi ancaman paling serius yang dih-

adapi Amerika Serikat, bahkan lebih serius dibandingkan terorisme, demikian para pakar

Ilustrasi.

(ant/Bali Post)

pertahanan AS dalam jajak pendapat seperti dikutip AFP. Hampir separuh dari para pemimpin pertahanan nasional AS atau 45,1 persen, yang menjawab jajak pendapat Defense News, mengidentifikasi perang siber sebagai bahaya terbesar AS. Yang ditanyai dalam jajak pendapat ini adalah para pemimpin kebijakan pertahanan nasional, militer, anggota Kongres dan industri pertahanan. Terorisme dianggap ancaman terbesar oleh para pemimpin Republik, sedangkan kubu Demokrat menganggap perubahan iklim sebagai ancaman terbesar.

Lebih dari 350 pejabat senior pertahanan turut dalam jajak pendapat akhir November itu untuk menjawab lusinan pertanyaan meliputi masalahmasalah pertahanan. Iran dianggap ancaman paling besar di Timur Tengah (54 persen), disusul terorisme (43,3 persen), sedangkan di Asia, China dianggap sebagai ancaman terbesar (47,6 persen), disusul Korea Utara (28,8 persen), demikian AFP. (ant/Bali Post)

(ant/ Bali Post)

SALJU - Seorang warga berjalan bersama anjingnya di tengah salju di Central Park, New York, Amerika Serikat.

Cuaca Sedingin Kutub Mencekam Amerika Serikat Chicago Hembusan udara sedingin Kutub Utara mencekam bagian tengah Amerika Serikat pada Senin, dengan suhu terdingin dalam dua dekade yang menyebabkan empat kematian, memaksa penutupan bisnis dan sekolah, serta membatalkan ribuan penerbangan. Rumah singgah bagi tuna wisma membeludak akibat cuaca dingin yang digambarkan beberapa ahli meteorologi sebagai “polar vortex” atau pusaran kutub.

Temperatur berkiar antara 11 sampai 22 derajat Celsius di bawah rata-rata di Montana, Dakota Utara dan Selatan, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan dan Nebraska menurut lembaga layanan informasi cuaca nasional (National Weather Service) yang dikutip kantor berita Reuters.

Brimson, Minnesota, lebih dingin lagi.

Di sana merkuri pada pengukur suhu melorot turun ke minus 40 derajat Celsius, lebih rendah daripada Arctic Bay, Kanada, yang suhunya minus 35 derajat Celcius.

Udara dingin Amerika Serikat bahkan mengalahkan dinginnya cuaca di Almaty, Kazakhstan, yang minus 22 derajat Celcius, Mongolia pada minus 23 derajat Celcius dan Irkutsk di Siberia yang suhunya minus 33 derajat Celcius.

Lebih dari separuh penerbangan di O’Hare International Airport, Chicago, dibatalkan karena pasokan bahan bakar membeku, membuat awak tidak bisa mengisi tangki bahan bakar pesawat.

Pada petang hari suhu Chicago minus 24

derajat Celcius.

Pusaran kutub, udara terdingin di belahan Bumi Utara yang meliputi kawasan kutub pada musim dingin, bergerak ke East Coast, yang suhunya diperkirakan turun pada Selasa.

Suhu terdingin dan angin ribut diperkirakan mencapai wilayah paling selatan seperti Brownsville, Texas, dan Florida menurut National Weather Service.

Bagian Timur Laut menghadapi cuaca sedang dan hujan tapi otoritas memperingatkan pada pejalan kemungkinan akan ada jalanan berlapis es.

Gubernur New York Andrew Cuomo menyatakan kondisi darurat dan mengumumkan bahwa bagian dari negara bagian New York State Thruway di Western New York akan menghadapi kondisi cuaca musim dingin ekstrim.

Setidaknya empat kematian yang berhubungan dengan cuaca dingin dilaporkan, termasuk yang menimpa pria berusia 48 tahun di Chicago, yang mengakami serangan jantung saat membersihkan salju dan perempuan lanjut usia yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di luar rumahnya di Indianapolis pada Minggu.

Di ladang-ladang minyak dari Texas dampai North Dakota dan Canada, udara dingin mencekam menghambat lalu lintas dan operasi pengeboran.

Cuaca dingin juga mengganggu pengapalan biji-bijian dan ternak di seluruh kawasan sabuk pertanian, menghambat produksi daging di beberapa pabrik

pengemasan, dan berpotensi merusak tanaman gandum.

Di Cleveland, Ohio, yang suhunya minus 19 derajat Celcius dan diperkirakan akan turun menjadi minus 21 derajat Celcius dalam semalam, tempat-tempat singgah tuna wisme beroperasi penuh.

Pengurus rumah singgah mulai membuka fasilitas untuk membantu lebih dari 2.000 orang yang mencari tempat hangat.

“Akan ada juga orang yang tidak mau datang ke rumah singgah,” kata Brian Davis, pengurus Northeast Ohio Coalition for the Homeless. Padahal menurut para ahli cekaman dingin bisa terjadi dalam hitungan menit pada suhu yang demikian rendah.

National Weather Service mengeluarkan peringatan akan datangnya angin dingin yang bisa membahayakan keselamatan jiwa di bagian barat dan tengah North Dakota, dengan suhu serendah minus 51 derajat Celcius.

Sekitar 4.392 penerbangan dibatalkan dan 3.577 lainnya ditunda akibat cuaca buruk tersebut, demikian menurut FlightAware.com, yang melacak aktivitas penerbangan. Dan banyak orang tidak punya kemewahan untuk tetap tinggal di rumah.

Di bagian barat pinggiran Chicago, Geneva, Beth Anderson (38) membersihkan sisa salju pada Minggu dari jalanan sebelum matahari terbit pada Senin sambil memanasi truk ke tempat kerjanya di satu mal.”Saya berharap bisa ambil cuti juga,” katanya. (ant/ Bali Post)

1.800 Penerbangan di Chicago Batal karena Cuaca Ekstrim Chicago – Lebih dari 1.800 penerbangan dibatalkan pada Senin (6/ 1), saat udara dingin menimbulkan sejumlah masalah di Chicago O’Hare International Airport dan Midway International Airport, Amerika Serikat, termasuk membekunya peralatan untuk mengisi bahan bakar pesawat.

Menurut layanan pelacak penerbangan FlighAware,

O’Hare International membatalkan hampir 1.600 penerbangan pada Senin, atau sekitar dua dari setiap tiga penerbangan. Selain itu duapertiga jadwal penerbangan atau sekitar 200 penerbangan di Midway dibatalkan karena kondisi cuaca ekstrim.

Southwest Airlines membekukan operasi di Midway sampai Senin petang karena ada masalah pengisian-ulang

bahan bakar, tapi perusahaan penerbangan utama lain termasuk United, American dan JetBlue membatalkan banyak penerbangan ke dan dari Chicago, kata Chicago Tribune.

“Kondisi cuaca ekstrem terus membuat keadaan jadi jauh lebih sulit untuk menghidupkan mesin pesawat,” kata Juru Bicara Southwest Brad Hawkins seperti dilansir kantor berita Xinhua.

Penundaan lebih lanjut terlihat di bandar udara tersebut karena personel perusahaan penerbangan hanya bisa keluar ruang untuk waktu singkat dalam temperatur yang sangat dingin itu.

“Sebagian fasilitas dan peralatan tidak bisa bekerja secepat dalam kondisi normal,” kata Juru Bicara United May Ryan. “Kami bisa mengisi bahan bakar pesawat

kami, tapi pemompaan bahan bakar lebih lamban daripada biasa.”

Saat temperatur turun sampai 26,6 derajat Celsius di bawah nol di OHare International Airport sekitar pukul 08.00, Chica menghadapi temperatur paling rendah pada Senin pagi. Catatan temperatur sebelumnya ialah 14 derajat di bawah nol pada 1988. (ant/Bali Post)