Snt08012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 8 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 252 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

”Suara NTB” Raih Dua Penghargaan Keterbukaan Informasi 2015 Mataram (Suara NTB) Harian Suara NTB berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2015.

Penghargaan pertama diberikan kepada Harian Suara NTB karena dinilai sebagai media cetak yang proaktif mempublikasikan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ke dua diberikan kepada wartawan Harian Suara NTB, Muhammad Nasir karena dinilai sebagai jurnalis yang proaktif dalam mempublikasikan keterbukaan informasi publik di NTB. Penyerahan penghargaan oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si didampingi Ketua

Komisi Informasi (KI) Pusat, Abdulhamid Dipopramono, berlangsung Kamis (7/1) kemarin di Hotel Grand Legi Mataram. Penghargaan diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan Jurnalis Harian Suara NTB, Muhammad Nasir.

Komisi Informasi (KI) NTB melakukan pemeringkatan terhadap 46 SKPD Pemprov NTB, 10 Pemda kabupaten/kota dan 12 partai politik. Selain pemeringkatan badan publik, KI NTB juga memberikan penghargaan kepada media cetak dan elektronik serta jurnalis yang proaktif dalam mempublikasikan keterbukaan informasi di NTB. Bersambung ke hal 15

PENGHARGAAN - Wagub NTB, H.Muh.Amin menyerahkan penghargaan kepada Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino.

KI NTB juga memberikan penghargaan kepada Wartawan Suara NTB, Muhammad Nasir karena proaktif dalam mempublikasikan keterbukaan informasi publik di NTB.

(Suara NTB/bul)

Diduga Fiktif

Dana Bansos KLU Dilaporkan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kisruh penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) berlanjut ke proses hukum. Kelompok masyarakat yang tidak puas dengan indikasi Bansos bermasalah itu, akhirnya melapor ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Dokumen laporan itu kini sedang ditelaah.

(Suara NTB/ist)

LAPOR - Kelompok pemuda dari KLU saat menyerahkan dokumen laporan penggunaan dana Bansos KLU tahun 2015 ke Kasi I Intelijen Kejati NTB, Joseph beberapa waktu lalu.

TO K O H

SKPD Tak Canggih DARI hasil pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik di NTB tahun 2015, terungkap enam website SKPD lingkup Pemprov NTB tak aktif. Terkait dengan persoalan ini, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan akan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban SKPD bersangkutan.

“Saya ingatkan teman-teman. Ini kan amanat UU KIP. Ada (SKPD) yang tak canggih-canggih, website tak aktif. Perlu dibenahi, diingatkan dan disempurnakan.

Bersambung ke hal 15 H.Muh. Amin (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Kaji Usut Dana Siluman

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut kasus dugaan dana siluman dalam Pilkada serentak Desember 2015 lalu. Dari banyak kontestan yang ditemukan, salah satunya diduga dana siluman ditemukan di Kabupaten Dompu.

Indikasi dana siluman yang menjadi temuan Deputi Pencegahan itu, menurut Juru Bicara KPK, Priharsa Nugraha, terbuka peluang diambil alih oleh Deputi Penindakan sebagai bahan penyelidikan. ‘’Tapi sekarang masih melalui proses pengkajian,’’ kata Priharsa menjawab Suara NTB, Kamis (7/1) siang kemarin via ponsel.

Dimana dari sejumlah temuan dana terindikasi siluman itu, ada diantaranya terjadi di Kabupaten Dompu, ditemukan pada salah satu pasangan calon.

Bersambung ke hal 15 Priharsa Nugraha (Suara NTB/ist)

Gejolak terjadi setelah sejumlah kelompok masyarakat dan pemuda memprotes ke Pemda KLU dan DPRD setempat, tidak pernah menerima dana Bansos sebagaimana tertera dalam SK pencairan dana. Data Suara NTB sebelumnya bahwa ada Surat Keputusan (SK) diduga ‘’kembar’’ Bupati Lombok Utara, terindikasi memiliki lampiran yang isinya berbeda. Ada pencairan Bansos sesuai tanggal SK pertama, 12 Oktober 2015, diduga dic-

airkan sebelum Pilkada.

Informasi lain yang dihimpun Suara NTB, pencairan Bansos sesuai SK lampiran pertama, diduga tidak melalui prosedur karena tidak melewati tim verifikasi di Dispenda KLU. Karena sebelum SP2D dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), maka setidaknya terdapat paraf dari Kasi Perbendaharaan dan Kabid Perbendaharaan di Dispenda. Pada intinya, penggunaan dana Bansos itu diduga bermasalah karena SK pencairan

disebut-sebut tidak sesuai dengan lampiran penerima Bansos. Sehingga, ada indikasi SK pencairan fiktif.

Sementara juru bicara Kejati NTB, I Made Sutapa, SH membenarkan sudah menerima dari masyarakat laporan dugaan korupsi dana Bansos 2015 di KLU. Laporan itu diterima Kasi I Intelijen Joseph, SH beberapa waktu lalu. ‘’Saat ini kami masih mendalami dan menelaah laporannya.

Bersambung ke hal 15

’’Website’’ Enam SKPD Tak Aktif SEKRETARIS Komisi Informasi (KI) NTB, Ir. Hj. Ari Purwantini mengatakan, kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik merupakan salah satu tugas KI dalam menjalankan UU KIP. Kegiatan pemeringkatan tersebut dilakukan berjenjang. Dimana KI Pusat melakukan pemeringkatan terhadap badan publik di pusat dan KI provinsi melakukan pemeringkatan terhadap badan publik yang ada di provinsi dan pemda kabupaten/kota.

Dikatakan, pada tahun 2015, KI NTB melakukan pemeringkatan terhadap 46 SKPD Pemprov NTB, 10 Pemda kabupaten/kota dan 12 partai politik. ‘’Dari 46 SKPD Pemprov NTB, hanya 27 SKPD yang memenuhi syarat untuk dapat dievaluasi lebih lanjut dan 19 SKPD tidak dapat dievaluasi lebih lanjut,’’ katanya pada acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik di NTB tahun 2015 di Mataram, Kamis (7/1) siang kemarin..

Menurut Ari, hal ini disebabkan lima SKPD melewati batas waktu dalam pengembalian questioner yang diberikan. Lima SKPD tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

MORATORIUM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan moratorium pembangunan pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Akibatnya, pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang, Lombok Tengah inipun tak bisa dilanjutkan tahun ini.

KKP Hentikan Pembangunan Pelabuhan Teluk Awang Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinakhodai Menteri Susi Pudjiastuti melakukan moratorium pembangunan pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Akibatnya, pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang, Lombok Tengah pada tahun

2016 ini tak dilanjutkan. Tahun 2016, KKP fokus kepada pemberian bantuan kapal tangkap kepada nelayan yang berjumlah 3.500 unit.

“Sekarang sudah dimoratorium tak boleh bangun pelabuhan. Dari pelabuhan yang sudah dibangun, begitu saja termasuk Awang. Tapi sekarang, kalau tidak dilanjutkan

pun (Pelabuhan Teluk Awang) sudah bisa operasional,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Aminollah, M.Si dikonfirmasi disela-sela mengikuti rapat pimpinan (rapim) di Kantor Gubernur, Kamis (7/1) siang kemarin.

Aminollah mengatakan, Bersambung ke hal 15

Tersangka SPAM KLU Pertanyakan Keterlibatan Rekanan Mataram (Suara NTB) Hanya ada tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) KLU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial BE. Ini kemudian memicu protes tersangka, karena penyidik Kejati NTB tidak menyeret keterlibatan rekanan.

Protes tersangka BE itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Edy Rahman, SH, MH, karena merasa ada yang timpan g dari proses hukum proyek dengan pagu anggaran Rp 12,5 miliar itu. Padahal menurut dia, rekanan adalah pihak yang mengerjakan dan menerima keun-

tungan dari proyek itu. ‘’PPK hanya membuat kontrak, tapi rekanan yang melaksanakan dan mendapat keuntungan dari proyek itu. Ini jadi bahan pertanyaan klien kami,’’ kata Edy menjawab Suara NTB, Kamis (7/1).

Diketahui, proyek SPAM KLU di Dusun Teanjah Anjah, Desa Bentek Kecamatan Gangga, KLU itu tendernya dimenangkan PT. AE. Periode pengerjaan proyek selama tahun 2012 lalu.

Karena ada laporan masyarakat, proyek ini kemudian diusut tahun 2013 oleh Kajati saat itu, Sugeng Pudjianto, SH, MH dan dalam kurun waktu setahun,

ditingkatkan ke penyidikan dan tersangka BE ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga Januari 2016, menurut Edy, pihak rekanan diperiksa hanya sebagai saksi.

Padahal konstruksi sebuah kasus korupsi menurut Edy tidak bisa berdiri sendiri. Ada pihak yang terlibat dalam kontrak dibuat kleinnya. Sehingga masalah apapun yang timbul, termasuk tindak pidana korupsi, maka kliennya tidak bisa jadi pesakitan tunggal.

Saat ini kondisi kesehatan kliennya diakui memburuk.

Rencana Kejaksaan melimpahkan tahap dua Desember lalu, gagal karena klien-

nya harus menjalani operasi. ‘’Sekarang Pak BE (disebutkan lengkap), sedang dalam proses pemulihan.

Tapi Insya Allah, beliau sudah siap jika dipanggil lagi Kejaksaan,’’ kata Edy. Dikonfirmasi terkait ini, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH mengutip pernyataan Aspidsus, Suripto Irianto, SH dalam jumpa pers akhir tahun 2015, membantah ada diskriminasi dalam setiap penanganan perkara, termasuk terkait SPAM KLU. Bersambung ke hal 15

Made Sutapa (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Komisi III Panggil PU dan APP Nelayan Jangan Melaut KONDISI cuaca khususnya gelombang laut pertengahan Januari hingga Februari perlu diwaspadai oleh nelayan Ampenan. Sebab, dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan nelayan apabila dipaksakan untuk tetap menangkap ikan. Sementara waktu nelayan diminta jangan melaut. “Kita sih ndak bisa paksakan warga untuk tidak melaut. Karena musim seperti ini ikan biasanya banyak.

Saran saya istirahat dulu tangkap ikannya,” pinta Lurah Bintaro H. Lalu Mukhsin di Mataram Kamis (7/1).

Badan Penanggulangan (Suara NTB/cem) HL. Mukhsin Bencana Daerah dan Tagana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, tetap intens berkoordinasi dan memantau kondisi di lapangan. Artinya, tim sudah mulai bersiaga menjelang perayaan tahun baru Imlek. “Saya lihat Tagana dan BPBD benar - benar siaga,” pungkasnya seraya menambahkan BPBD juga menyiagakan personel 24 jam serta membagikan karung kepada warga jika sewaktu - waktu terjadi gelombang pasang.

Berdasarkan pantauannya aku Mukhsin, memang tidak secara keseluruhan nelayan berhenti melaut meski gelombang pasang.

Hal ini dilakukan lantaran tak ada pekerjaan lain diharapkan untuk memenuhi kebutuhan dapur. Karena merasa terbiasa, gelombang pasang dianggap bukan jadi rintangan untuk menangkap ikan.

Meskipun demikian, pihaknya terus mengimbau dan mengingatkan warga. “Iya, mereka diam - diam berangkat melaut,” ujarnya.

Tak jarang nelayan harus beralih profesi sebagai buruh bangunan, ojek bahkan kerja serabutan sementara menunggu cuaca normal. Tapi dia bersyukur Pemerintah Provinsi memberikan kompensasi kepada nelayan agar tidak menyandarkan perahunya di Senggigi. Kompensasi ini dimaksudkan supaya tidak mengganggu wisatawan. “Dikasih kompensasi sama Pemprov supaya perahu jangan ada sandar di Senggigi,” sebutnya.

Pemkot Mataram sebut Mukhsin, tiap tahun memberikan bantuan logistik ke nelayan sebagai bentuk perhatian. Dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat selama libur melaut.(cem)

Sembilan Proyek Terlambat, Tiga Lampaui Tahun Anggaran Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD Kota Mataram, Kamis (7/1) kemarin memanggil Dinas PU Kota Mataram dan juga Bagian APP (Administrasi Pengendalian Pembangunan) Setda Kota Mataram. Komisi pembangunan ini melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas PU sepanjang tahun angaran 2015. Sekaligus komisi yang diketuai I Gede Wiska, SPt ini juga meminta Dinas PU menguraikan program kerjanya di tahun 2016 ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung melampaui jam istirahat ASN (Aparatur Sipil Negara), terungkap sepanjang tahun 2015, ada sembilan paket proyek yang mengalami keterlambatan. Dari sembilan paket proyek yang mengalami keterlambatan ini, tiga proyek diantaranya, bahkan melampaui tahun anggaran.

Kabag APP Setda Kota Mataram, H. Safrudin Ali di hadapan Komisi III menyebutkan, sembilan paket proyek yang mengalami keterlambatan, adalah proyek RSUD Kota Mataram. Keterlambatan proyek senilai Rp 20,8 miliar lebih ini karena terkendala pasokan listrik. ‘’Ini yang membuat lift tidak bisa dilakukan ujicoba,’’ cetusnya. Proyek yang dikerjakan oleh PT. dam-

ai Indah Utama ini mengalami keterlambatan 20 hari.

Kedua, proyek pembangunan pengolahan sampah milik Badan Lingkungan Hidup senilai Rp 1,4 miliar. ‘’Proyek ini terlambat 10 hari karena saya lihat manajemen di lapangan kurang bagus,’’ aku Safrudin Ali. Ketiga adalah proyek pembangunan kantor Satpol PP Kota Mataram senilai Rp 1,9 miliar. Proyek yang terlambat 14 hari ini karena kesulitan mencari tenaga finishing.

Keempat, pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Mataram senilai Rp 2,84 miliar juga terlambat 14 hari akibat adanya perubahan-perubahan. ‘’Rekanan sempat minta perpanjangan waktu tetapi kita tolak sehingga dikenakan denda,’’ imbuhnya. Baik

Kantor Satpol PP maupun Kantor Pemadam Kebakaran, kuasa pengguna anggarannya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Kelima adalah proyek peningkatan jalan lingkungan senilai Rp 6,6 miliar. alasan keterlambatannya adalah karena penutupan pabrik aspal.

Keenam adalah pemasangan tiang lampu PJU senilai Rp 628 juta mengalami keterlambatan empat hari. Sedangkan tiga paket proyek yang melampaui tahun anggaran adalah proyek pembangunan Puskesmas Mataram. Per tanggal 30 Desember capaian proyek itu sudah 80 persen. Proyek pembangunan Puskesmas Dasan Cermen dan proyek pembangunan RPH (Rumah Potong Hewan) di Gubuk Mamben Sekarbela.

Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dalam kesempatan itu menjelaskan pada tahun anggaran 2015 capaian fisik SKPD yang dimpimpinnya sebesar 99 persen. Sedangkan capaian keuangan 97 persen. Penyebabnya, ada beberapa kegiatan di akhir tahun anggaran, tidak bisa dilaksanakan.

Ketua Komisi III, I Gede Wiska menyampaikan, ada beber-

apa laporan masyarakat terkait drainase dan juga jalan lingkungan. Anggota Komisi III lainnya HM. Husni Thamrin, MPd mengingatkan komponen program yang dibiayai berasal dari tiga unsur. Yakni usulan SKPD, hasil MPBM dan juga dari program aspirasi Dewan.

Karena Dinas PU diminta untuk berimbang dalam melaksanakan program yang bersal dari tiga komponen itu. (fit)

Pemeliharaan Jalan Kebon Kongok Dikhawatirkan Langgar Aturan

Jangan Timbulkan Pro Kontra SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyarankan kepada Dinas PU Kota Mataram untuk memetakan skala prioritas program yang dilaksanakan.

Dinas PU Kota Mataram harus belajar dari kasus beberapa program yang tidak terlaksana, seperti pembangunan Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kamasan, Kecamatan Selaparang. ‘’Permasalahan Ipal sebenarnya bukan ditolak tapi lebih kepada skala prioritas terhadap program infrastruktur lingkungan,’’ ujarnya men(Suara NTB/dok) jawab Suara NTB di DPRD Ismul Hidayat Kota Mataram, Kamis (7/1).

Sangat disayangkan program Ipal yang demikian bagus tetapi karena lokasi yang keliru, menyebabkan masyarakat tidak dapat merasakan dampaknya.

Seharusnya, lanjut Ismul, program pembangunan Ipal itu dibangun di kawasan komplek perumahan yang notabene sudah tertata rapi. Sehingga menarik saluran dari masing-masing rumah, tidak ada kendala. Ketika proyek Ipal ditujukan di perkampungan padat penduduk yang penataan rumahnyatidak sama, tentu akan menemukan kesulitan.

Ia mencontohkan di Kelurahan Monjok. ‘’Yang tadinya ditolak di satu lingkungan, karena terkendala peruntukkannya untuk 50 KK, tetapi ada beberapa KK yang mendekati lokasi, tidak setuju.

Tidak mungkin bisa dibangun kalau rumah tangga sebelumnya tidak setuju,’’ terang politisi PKS ini.

Ia mengingatkan jangan sampai program yang baik jusru menimbulkan pro kontra di masyarakat. ‘’Diiyakan di satu lingkungan tanpa penjelasan yang jelas jadi macet di tengah jalan,’’ imbuhnya. Ismul mengaku, sosialisasi pembangunan Ipal memang ada, tetapi sosialisasi itu, katanya, sangat massif.

Ada kesan, seolah-olah program itu harus dieksekusi. ‘’Masyarakat tidak sampai pada dampak. Sehingga itu yang saya katakan menimbulkan pro kontra,’’ imbuhnya. Masyarakat memahami halaman rumahnya akan dilewati pipa limbah. Sehingga kalau terjadi kebocoran, masyarakat mempertanyakan siapa yang akan bertanggungjawab.

Kalaupun kaitannya dengan penampungan air hujan, yang menjadi pilihan masyarakat adalah sumur resapan, bukan proyek pembangunan Ipal. ‘’Ini kondisi di kampong-kampung padat penduduk, resapan itu sangat dibutuhkan,’’ kata anggota Dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini.

Sebetulnya, sebelum mulai membangun sebuah fasilitas, harus dilihat dulu apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. (fit)

(Suara NTB/fit)

PENJELASAN - Komisi III DPRD Kota Mataram mendengarkan penjelasan jajaran Dinas PU Kota Mataram dan juga bagian APP Setda Kota Mataram mengenai serapan fisik dan keuangan tahun anggaran 2015.

(Suara NTB/ars)

SEPI - Gedung MCC di simpang empat Pagesangan Mataram ini baru saja direhab, menghabiskan anggaran ratusan juta. Meski sudah dipermak, los penjualan emas dan mutiara tetap sepi karena hanya belasan ruang yang terisi.

Mataram Jadi Lokasi Uji Petik Pelaksanaan Program Pusat Mataram (Suara NTB) Kota Mataram dijadikan lokasi uji petik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap hasil pelaksanaan berbagai program yang diturunkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB menyampaikan pihak BPK RI turun ke lapangan khususnya ke lokasi-lokasi dimana program pusat diturunkan di Kota Mataram.

Menurutnya berbagai program yang diturunkan pemerintah pusat di Kota Mataram khususnya dari Kemeterian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI pelaksanaannya cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya yang menerima bantuan program yang sama.

Khalik mengatakan Inspektorat Jenderal (Irjen) dari kementerian terkait juga tiap tahun selalu turun ke Kota Mataram untuk memeriksa pelaksanaan program bantuan pusat.

Dan ia mengatakan Irjen juga mengapresiasi pelaksanaan program pusat di Mataram yang ditangani pihaknya. Ia mengatakan jika pelaksanaan program dinilai baik dan berhasil, maka di tahun berikutnya anggaran akan kembali digelontorkan dan juga biasanya akan ditingkatkan. Setelah pihaknya dinilai berhasil melaksanakan berbagai program bantuan pada 2015 lalu, tahun 2016 ini diharapkan pemerintah pusat bisa meningkatkan kucuran anggaran untuk Kota Mataram sehingga persoalan kemiskinan maupun pengangguran bisa teratasi.

Terpisah, Kepala Seksi Fakir

Miskin dan Daerah Kumuh Disosnakertrans Kota Mataram, Leni Oktaviani menyampaikan program yang dijadikan uji petik belum lama ini oleh BPK RI adalah bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Mereka turun melihat langsung dan mereka cukup puas karena penerima bantuan adalah warga dengan kriteria masyarakat yang benar-benar patut dibantu,” jelasnya, Kamis (7/1).

Leni mengatakan pada tahun 2015 ada beberapa program khususnya dari Kemensos baik dari dana dekonsentrasi, APBN dan APBN Perubahan.

Bantuan tersebut untuk penanganan kemiskinan di Kota Mataram baik dalam bentuk pemberdayaan sosial (pembentukan KUBE) dan bantuan fisik seperti perbaikan RTLH dan sarana lingkungan. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Selain memberikan hibah Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Pemkot Mataram juga menyepakati untuk memperbaiki beberapa ruas jalan berlubang dengan penambalan. Namun demikian, Dinas PU Kota Mataram khawatirkan pemeliharaan jalan tersebut akan melanggar aturan.

Kepala Dinas PU Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, hasil pertemuan Penjabat Walikota Mataram dengan Plt. Bupati Lombok Barat, pertama menyepakati pemberian hibah Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan sepanjang lima kilometer. Kedua, penanganan mendesak diminta warga penambalan jalan berlubang menuju TPA Kebon Kongok.

Dinas PU diserahkan kemudian langsung berkoordinasi dengan PU Kabupaten Lombok Barat.

Bahkan PU Lobar kaget dan tidak mengetahui ada pelimpahan kewenangan tersebut. “Begitu ada kesepakatan kemarin.

Saya langsung mengirim Kabid untuk berkoordinasi. PU Lobar kaget dan malah tidak tahu hasil kesepakatan itu,” kata Mahmuddin di ruang kerjanya, Kamis (7/1).

Masih jadi kendala, pemeliharaan jalan di Lobar dan dikerjakan oleh PU Kota Mataram dikhawatirkan melanggar aturan.

Pihaknya mengkhawatirkan ini berimplikasi hukum, karena kawasan itu di luar Kota Mataram dan

mata anggarannya tidak ada. “Apakah boleh anggaran kota digunakan di sana. Jangan sampai melanggar aturan,” kata Mahmuddin.

Hal ini kata Mahmuddin, harus segera dicarikan solusi dan didiskusikan dengan PU Lobar, karena sifatnya mendesak sesuai tuntutan warga yang hari ini (kemarin, red) harus ada kejelasan. Alternatif lain ujarnya, pemeliharaan jalan itu sebaiknya dicarikan anggaran lain. “Kalaupun ada anggaran kita, apakah boleh digunakan.

Sementara ini mendesak,” terangnya.

Penanganan pemeliharaan jalan belum diketahui panjang dan kebutuhan anggarannya. Dia melihat jalan menuju TPA Kebon Kongok itu berlubang, sehingga penanganannya apakah tiap spot spot atau secara keseluruhan. PU sudah mengirim staf untuk menginvestigasi dan melakukan pengukuran. Hasil pengukuran itu akan diketahui jumlah anggaran dibutuhkan dan akan dikomunikasikan ke Sekda Kota Mataram. “Setelah kita hitung baru dilaporkan ke Sekda untuk mencarikan solusi,” imbuhnya.

Disisi lain, jika permintaan warga tidak dipenuhi sementara Loang Baloq sudah ditutup dikhawatirkan sampah Kota Mataram semakin menumpuk.

Harapannya, ada kebijakan warga membuka jalan sambil menunggu proses persiapan perbaikan anggaran.

“Hari ini (kemarin, red) kan sudah tidak boleh buang sampah ke Loang Baloq,” kata Mahmuddin. (cem)

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kanwil DJP Nusra Bukukan Rp 4,67 Triliun Penerimaan Pajak

(Suara NTB/bul)

PENERIMAAN NAIK - Neilmaldrin Noor dan jajaran dalam jumpa pers kemarin. Penerimaan pajak tahun 2015 naik dibandingkan tahun 2014 lalu.

Butuh Anggaran Rp 500 Juta

(Suara NTB/bul)

KOMODITAS UNGGULAN - Kelapa menjadi komoditas unggulan hasil perkebunan di Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu daerah dengan potensi penghasil kelapa terbesar di NTB. Berbagai jenis usaha turunan belakangan banyak muncul dari komoditas kelapa ini. Komoditas kelapa hibrida ditunjukkan petani perkebunan dari KLU.

Penunggak Pajak di NTB Dicekal ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Sepuluh wajib pajak (WP) di NTB dicekal ke luar negeri. Sanksi ini diberlakukan setelah pihak Dirjen Pajak melakukan berbagai cara untuk menarik kewajiban pajak dari WP yang terdaftar.

“NTB berhasil memecahkan rekor dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak boleh ke luar negeri sebanyak sepuluh orang di Nusa Tenggara (Nusra). Di NTT ada lima Wajib Pajak yang dicekal. Total di Nusra yang tidak boleh keluar negeri sebanyak 15 orang,” kata Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Neilmaldrin Noor, Kamis (7/1).

Sebenarnya sebanyak 20 WP yang bermasalah, dan diajukan namanya ke kantor Imigrasi untuk tidak diperkenankan sama sekali keluar negeri. Dengan tindakan tersebut, lima di antaranya melunasi tunggakantunggakan kewajibannya. Sehingga jerat sanksi tersebut dilepaskan lagi.

Setiap Wajib Pajak yang bermasalah, Dirjen Pajak merekomendasikan pencekalan selama enam bulan setelah diajukan ke Imigrasi.

Pencekalan diajukan lagi setelah enam bulan berjalan, jika Wajib Pajak tak ada respon.

Selama tahun 2015, dari pencekalan yang dilakukan kepada 20 WP dimaksud, pembayaran utang pajaknya yang telah masuk total sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan penerimaan pajak dari kegiatan extra effort penagihan yang berhasil dicairkan sebesar Rp 93,5 miliar.

Sebagai upaya terakhir penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus melakukan penyanderaan (gijzeling) secara hati-hati kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baiknya dalam melunasinya.

Selain melibatkan aparat penegak hukum, DJP juga melibatkan tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan penanggung pajak saat melakukan eksekusi penyanderaan.

Saat penanggung pajak dititipkan ke rumah tahanan negara (rutan), dalam hal ini melalui DJP juga memastikan bahwa penanggung pajak menghuni sel yang terpisah dengan narapidana lainnya, sehingga menjamin keamanan dan keselamatan hingga dilunasinya hutang pajak.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.

Lanjut Neilmaldrin, kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 (TPWP 2015) telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan total jumlah permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak maupun bunga penagihan yang masuk per Desember 2015 sebanyak 1.717 permohonan, dengan jumlah pokok pajak yang dibayar sebesar Rp 56 miliar.

Strategi dalam mengamankan penerimaan pajak tahun 2016 adalah berupa upaya penegakan hukum dan penagihan aktif.

“Pencapaian target penerimaan pajak mustahil dilakukan tanpa peran serta dan dukungan para stakeholder yang selama ini telah bekerja sama dan bersinergi dengan DJP,” demikian ditegaskan. (bul)

DEWAN Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB memprogramkan adanya server yang mengatur lalu lintas komunikasi koperasi dengan pemerintah, maupun koperasi dengan koperasi di Indonesia.

Setidaknya, Rp 500 juta dibutuhkan.

Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak, MM, Kamis (7/1) mengatakan, pihaknya menunggu respon pemerintah Provinsi NTB untuk pengadaan server dimaksud. Program ini sekaligus menjawab tantangan bagaimana koperasi menghadapi persaingan bebas Asean. Yang konteksnya akan diterapkan penggunaan sistem online.

Mahmud Razak jelaskan, jika pemerintah daerah menyetujuinya, tinggal tim teknis akan men-download database koperasi di NTB seluruhnya. Baik mencakup SDM, serta segala bentuk pembukuannya. Dari server ini dapat dipantau langsung sejauh mana kesiapan koperasi menghadapi MEA. Jika Kementerian Koperasi dan UKM RI telah mengeluarkan kebijakan untuk mengambil alih semua urusan penerbitan pembentukan koperasi, pembekuan hingga pembubaran koperasi secara terpusat, dan kewenangan tersebut tak lagi berlaku di daerah per 8 April 2016, menurutnya tidak perlu dikhawatirkan.

Kelompok masyarakat yang ingin mengajukan pembentukan koperasi secara online kepada pemerintah pusat, Mahmud Razak katakan, cukup hanya dengan mendatangi Dekopinwil Provinsi NTB, atau Dekopinda di Kabupaten/Kota. Berlaku bagi koperasi yang tidak dilengkapi dengan perangkat internet.

Bagi koperasi yang telah lengkap perangkatnya, segala bentuk komunikasi dengan koperasi se-Indonesia, bahkan diluar negeri, baik komunikasi dalam bentuk upaya kerjasama dengan koperasi lain, ataupun belajar di koperasi-koperasi yang sukses, cukup dengan mengakses server yang ada di Dekopinwil/Dekopinda.

Teknologi ini direncanakan, setelah Dekopin melakukan studi banding ke Malaysia, yeng terlebih dahulu sudah menerapkannya.

Dilihat bahwa hasilnya cukup efektif, bahkan secara langsung menjadi media mendidik pengurus koperasi melek internet.

Manfaatnya secara langsung, koperasi akan terdata langsung pada sebuah database. Sehingga Kementerian Koperasi secara cepat melakukan penilaian terhadap kinerja dan kualitas koperasi.

Sehingga jelas koperasi-koperasi yang berhak menerima dukungan dari pemerintah pusat misalnya.

Demikian juga dengan Dinas Koperasi, dapat mengakses langsung bagaimana perkembangan koperasi, sesuai yang diprogramkannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

un. Seperti disebutkan sebelumnya, capaian target penerimaan Kanwil DJP Nusa Tenggara tahun 2015 sebesar 86,64 persen.

“PenerimaanpajakdiNusaTenggara masih tumbuh baik di tengah kelesuanekonomi,”ungkapnya.

Namun demikian, terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kanwil DJP Nusra, yakni KPP Pratama Mataram Timur telah berhasil melampaui target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 210 miliar yaitu sebesar Rp 240 miliar atau 114 persen dari target.

Menurut Kepala KPP Mataram Timur, terlampauinya target tersebut karena dilakukan pendekatan secara massif lebih awal. Mengawal potensi pajak dari berbagai usaha ikutan sektor pariwisata sebesar 30 persen.

“Keberhasilan Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam mengamankan penerimaan pajak merupakan hasil usaha serta kerja keras dan cerdas pegawai DJP yang telah bekerja maksimal, serta dukungan dan sinergi dengan stakeholder di antaranya wajib pajak, perangkat daerah pada pemerintah daerah seperti Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD), Kantor Pos Persepsi, Bank Persepsi, Institusi Penegak Hukum , Badan Intelijen Daerah (BINDA) dan sebagainya,” lanjut Neilmaldrin Noor. (bul)

Hotel di NTB Belum Representasikan Kearifan Lokal Mataram (Suara NTB) Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Reza Bovier mengakui hotel-hotel yang ada belum merepresentasikan kearifan lokal. Bisa dilihat dari desain arsitektur, hingga produk-produk lokal yang belum sepenuhnya digunakan.

General Manager Hotel Santika Mataram ini, Kamis (7/1) mengungkapkan, masyarakat sendiri dinilai yang masih apatis terhadap kearifan lokal itu. Masih bercermin pada kearifan lokal di Bali.

Masyarakatnya begitu mencintai kekuatan lokalnya. Dan itulah yang dijual pada segala hal dalam menunjang pariwisatanya.

Contoh kecil saja yang belum maksimal terlaksana, perjanjian pemda dengan persatuan hotel di NTB untuk mengedepankan produk-produk lokal nampaknya masih setengah perjalanan. Ia mengakui bahwa masih banyak hotel dan restoran yang belum menjadikan produk lokal sebagai suvenir utamanya.

Sebelumnya, telah ada MoU Pemda dengan Persatuan Hotel dan RestoranIndonesia(PHRI)ProvinsiNTB.Bagiandarikesepakatantersebut,adalahmenggunakanseluruhproduk-produklokaljikamemungkinkan, kuliner, bahan baku, suvenir dari kerajinan lokal diprioritaskan.

“Nampaknya perjanjian itu memang harus diperbaharui. Jika ada turunan dari Undang-Undang, Perda bisa dilahirkan bagaimana hotel dan restoran diajak kerjasama agar sepenuhnya mengedepankan kearifan lokal,” kata Reza. untuk kebutuhan bahan baku sayur dan buah, hotel memang memanfaatkan produk lokal. Selama syarat dan ketentuan yang diinginkan pihak hotel dipenuhi suplayer. Sementara untuk kerajinan, masih sebagian dimanfaatkan oleh hotel sebagai suvenir.

Mestinya dengan semakin meningkatnya geliat pariwisata NTB, masyarakat serta semua elemen menyambut itu dengan mengedepankan kearifan lokal pada seluruh aspek.

Apalagi dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pariwisata NTB harus membuat magnet mendatangkan sebanyakbanyaknya wisatawan.

Soal lain yang masih dipandang perlu pembenahan, bagaimana SDM hotel-hotel di NTB memiliki standar pelayanan yang sama.

Dari hotel bintang hingga non bintang, tak perlu ada pengecualian untuk memberikan kualitas layanan yang sama. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara hingga 6 Januari 2016 berhasil merealisasikan penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 4,67 triliun, atau setara 86,64 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5,39 triliun.

Realisasi sebesar 86,64 persen ini menempatkan Kanwil DJP Nusa Tenggara, membawahi NTB dan NTT dalam lima besar capaian target penerimaan tertinggi secara nasional. Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor, SE, M.Sc dan jajaran dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (7/1) mengungkapkan, penerimaan pajak di atas berasal dari PPh sebesar Rp 2,8 triliun, PPN dan PPn BM sebesar Rp 1,75 triliun, pajak Lainnya sebesar Rp77 miliar, dan PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (P3) sebesar Rp18 miliar.

Realisasi penerimaan itu mengalami pertumbuhan 32,89 persen atau Rp 1.154 triliun dari penerimaan tahun 2014 lalu sebesar Rp 3.516 triliun.

Di breakdown per provinsi, pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pertumbuhan sebesar 39,4 persen. Selanjutnya Provinsi NTB sebesar 27,33 persen atau terealisasi sebesar Rp 2,4 triliun dari target Rp penerimaan pajak sebesar Rp 2,9 trili-

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tanggulangi Sampah di Tiga Gili

KKP KLU Terkendala Sarana dan Biaya Tanjung (Suara NTB) Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan optimalisasi penanganan sampah di KLU khususnya 3 Gili dihadapkan pada banyak kendala. Paling prinsip dari kendala yang dihadapi, mengarah pada persoalan sarana, lahan dan biaya operasional angkutan sampah.

“Kalau mau betul-betul optimal seperti harapan masyarakat, maka sarana dasar yang diperlukan harus disediakan.

Untuk regional (daerah) harus ada TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sedangkan di tiap kecamatan dan 3 gili harus tersedia masing-masing 1 TPS (Tempat Pembuangan Sementara),” ungkap Kepala KKP KLU, I Dewa Gede Purwa, Kamis(7/1).

Ia menjelaskan, saat ini status TPA Kabupaten Lombok Utara masih belum menemui kejelasan sehingga se-

bagai langkah antisipasi, KKP KLU kembali harus berutang untuk sewa TPA. Sementara di tiap kecamatan, sejauh ini belum terbentuk mindset soal kebersihan agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Namun tidak dipungkirinya, KKP sejauh ini belum dibekali anggaran untuk menyiapkan minimal satu transfer depo sampah di tiap kecamatan.

Purwa mengaku dilematis, jika tuntutan optimalisasi penanganan sampah belum

sebanding dengan bekal KKP untuk menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Begitu pula dengan sarana fisik bergerak.

Tiap kecamatan khususnya di Kecamatan Pariwisata, setidaknya membutuhkan masing-masing 3 unit dump truck dan 2 amrol. Kenyataannya, KKP KLU baru memiliki masing-masing 3 dump truck dan 3 amrol untuk memenuhi pelayanan se kabupaten.

Kaitannya dengan sampah di 3 Gili sendiri, Purwa tak menampik penumpukan sampah

semasa Tahun Baru lalu. Ia menyadari, sebagai kawasan pariwisata internasional, lokasi itu seharusnya steril dari penumpukan sampah dengan servis pengangkutan sampah harian.

Dari 3 Gili, jelas Purwa, baru Gili Air yang terakomodir oleh sarana TPS, sedangkan Gili Meno dan Gili Trawangan, TPSnya masih belum jelas. Pemprov NTB yang diharapkan bisa menyediakan lahan TPS juga belum ada kejelasan ke daerah.

Untuk memastikan penanganan sampah dapat berjalan baik, maka di 3 Gili membutuhkan areal TPS masing-masing 50 are. “Idealnya memang pemerintah yang menyewa, tetapi dana APBD kita terbatas. Syukursyukur ada kelompok masyarakat yang bersedia mem-

bantu,” sebutnya.

Selanjutnya pada konteks angkutan sampah dari 3 Gili ke Lombok, KKP Lombok Utara baru dilengkapi dengan 1 armada. Boat yang diadakan pada tahun 2013 ini pun relatif sangat sederhana, karena hanya mampu mengangkut jumlah maksimum setara dengan 2 dump truk. Lagi pula, untuk 3 Gili, idealnya memerlukan masing-masing 1 boat pengangkut sampah. Jika dioperasionalkan secara harian, dalam sekali jalan boat dibekali biaya bensin sebesar Rp 250 ribu ke Gili Air. Gili Meno dan Gili Trawangan dengan jarak lebih jauh, tentunya memerlukan biaya bensinnya lebih besar dari angka itu. Artinya dengan asumsi biaya operasional bensin un-

tuk 3 gili disamaratakan sebesar Rp 250 ribu, maka kebutuhan untuk bensin saja mencapai Rp 273,75 juta.

Namun perlu diingat pula, pelayanan harian ke 3 Gili juga harus didukung dengan jumlah tenaga. Saat ini, KKP KLU memiliki tenaga 165 pengangkut sampah yang bergerak se KLU. Jika seluruh sarana yang disebutkan terpenuhi, maka kebutuhan tenaga tidak kurang dari 285 orang atau bahkan lebih.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. L. Moch. Faozal, S.Sos, MSi, tidak bisa berbicara banyak ketika ditanya mengenai masalah sampah yang ada di tiga Gili. Namun, dirinya sangat mengharapkan peranan semua pihak, khususnya Pemda

Pesisir Pantai Selatan Dilirik Investor Jadi Tempat PLTB

Bentuk UP3D KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi mengungkapkan, jika pihaknya telah merancang rencana pembentukan Unit Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (UP3D). Unit ini secara khusus mengawal akserelasi pembangunan daerah. UP3D ini, katanya, akan fokus mengawal program-program strategis Bupati Lotim ke depan.

Menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (7/1), Dedi – panggilan akrab Kepala Bappeda ini, menjelaskan, sesuai dengan instruksi bupati untuk akselerasi pembangunan daerah dibutuhkan ada pihak yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program-program strategis daerah.

Apalagi, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan sering memarahi para pimpinan SKPD yang dinilai masih lambat dalam bekerja. Untuk itu, melalui UP3D ini nantinya akan mengawali kinerjanya dengan melakukan identifikasi program strategis di masing-masing SKPD. ‘’Utamanya bagi SKPD yang memiliki dana besar dan dampaknya besar pula bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Seluruh perangkat pelaksana mulai disusun dan dijadwalkan Sabtu ini dengan menggelar pertemuan perdana. Fokus persoalan yang menjadi atensi UP3D ini termasuk mulai dari proses lelang dari program-program strategis yang telah dirancang. Perintah cepat bupati juga menuntut untuk proses lelang yang cepat dan hasil yang maksimal. Salah satunya rencana kelanjutan pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji.

Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji ini pada tahun 2015 lalu diketahui batal dilaksanakan, karena terbentur belum rampungnya perencanaan. Saat ini perencanaan sudah rampung dan diminta segera dilangsungkan pembangunan.

Anggaran pun sudah diketok senilai Rp 40 miliar lebih.

Selain itu, pembangunan gedung kantor DPRD Lotim. Pembangunan gedung para wakil rakyat itu dialokasikan anggaran Rp 40,5 miliar. Rencana dilaksanakan selama dua tahun. Tahun pertama 2016 ini akan dimulai dengan Rp 20,5 miliar.

Selain itu, yang harus kerja cepat adalah, pembangunan jalan jurusan Sordang-Korleko. Pembangunan ruas jalan yang sempat tersendat, karena persoalan pembebasan ahan ini juga menuntut segera untuk diselesaikan. (rus)

KLU fokus dalam menangani masalah sampah. Saat pemerintah provinsi bersama BPPD mempromosikan objek pariwisata, semestinya pemerintah kabupaten lebih banyak berperan, khususnya dalam menata dan menjadikan objek wisata lebih indah dan nyaman.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam wawancara khusus Suara NTB serangkaian HUT NTB ke 57, Selasa (15/12/2015) malam mengharapkan pemerintah kabupaten/kota memperhatikan objek wisata yang ada di wilayahnya. Bupati/walikota diminta tidak tidur dalam mengelola objek wisata dan mengalokasikan anggaran penataan dan kebersihan lebih besar lagi. (ari/ham)

(Suara NTB/yon)

SEPI - Pelayanan di ruang rekam E-KTP di Kantor Camat Masbagik, Kamis (7/1) sepi. Kondisi ini buntut dari rusaknya server yang dimiliki oleh Dukcapil Lotim.

Server Rusak, Kecamatan Tak Berani Terima Berkas Selong (Suara NTB) Buntut dari rusaknya server yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), membuat pemerintah kecamatan tidak berani untuk menerima berkas yang dimasukkan oleh masyarakat yang mengurus administrasi kependudukannya. Hal itu dikarenakan pihak kecamatan khawatir berkas akan hilang, karena hingga saat ini kepastian akan normalnya pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten belum jelas.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis

(7/1), staf Bidang Pemerintah di Kantor Camat Masbagik, Rahman Hakim, mengaku jika masyarakat yang datang mengurus administrasi kependudukan ke tingkat kecamatan sangatlah tinggi atau berkisar antara 60-70 per harinya, baik yang mengurus data baru maupun perubahan.

Akan tetapi, mereka tidak bisa terlayani karena rusaknya server yang ada di tingkat kabupaten. “Sama sekali tidak bisa terlayani, kecuali saat ini kita hanya sebatas melayani perekaman E-KTP,” ungkapnya.

Dampak dari rusaknya server yang ada di tingkat kabupaten itu,

katanya, sejumlah permintaan pembuatan kartu keluarga (KK) yang dilakukan secara kolektif hingga saat ini belum bisa terlayani, bahkan masih menumpuk.

Untuk itu, pihaknya tidak memungkiri melihat masyarakat Masbagik dari 10 desa yang ada harus kembali lagi pulang ke rumahnya dengan wajah yang kecewa, karena gagal membuat dokumen kependudukan. Apalagi dokumen ini kebutuhan paling vital bagi masyarakat. “Akhir-akhir ini, permohonan pembuatan Akte kelahiran yang paling dominan,”sebutnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Kawasan pesisir pantai bagian selatan, salah satunya di pesisir pantai Tanjung Ringgit, Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dilirik investor sebagai tempat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Derasnya angin yang berhembus di pesisir pantai ini berpotensi besar bisa jadi sumber energi terbarukan.

Kepala Bidang Energi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM) dan PP Lotim, Hj. Rasmiah saat ditemui di Selong, Kamis (7/1), menyebut, investor yang berminat ini adalah PT Energi Paramita Investama (EPI). Surat permohonan minat investasinya sudah disampaikan ke Bupati Lotim tertanggal 9 November 2015 lalu.

Dalam suratnya, PT EPI ini mengaku merupakan anak perusahaan dari Equis Funds Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Perusahaan ini mengklaim memiliki dana mencapai Rp 38,34 triliun. Pada sektor PLTB, Equis memiliki total kapasitas yang sudah terpasang di sejumah negara seperti India dan Filipina mencapai 552 MW. Di Indonesia kabarnya, perusahaan ini sudah mulai di Yogyakarta dan Sulawesi. Lotim dilirik menjadi salah satu investasi selanjutnya, karena melihat potensi. Pihak perusahaan ini rencana akan melakukan penelitian terlebih dahulu melihat potensi yang ada di wilayah pesisir bagian selatan.

Kehadiran pembangkit listrik tenaga angin ini akan bisa menambah daya kelistrikan bagi masyarakat. Diakui masih banyak masyarakat Lotim yang belum menikmati listrik. “Ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, kalau PLTB bisa terealisasi kenapa tidak,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi mengemukakan beberapa waktu lalu pihak perusahaan yang berminat untuk membangun PLTB ini sudah mengekspose rencananya ke Bappeda Lotim.

Namun, akibat investor ini merupakan penanam modal asing, proses-proses selanjutnya dilengkapi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta. Secara prinsip, pemilihan Lotim sebagai salah satu daerah tempat pembangunan PLTB disambut baik. (rus)

Ahmad Dewanto Hadi (Suara NTB/rus)

Tenaga Honor di Sejumlah SKPD Ditertibkan Selong (Suara NTB) Para tenaga harian lepas (THL) yang diangkat di luar SK Bupati yang ada di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) mulai ditertibkan. Tidak sedikit dari jumlah mereka sudah diistirahatkan, karena dianggap menambah beban anggaran daerah.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, Muhammad Munir kepada Suara NTB Kamis (7/1), mengungkapkan, di bagian yang dipimpinnya, kebijakan ini sudah mulai diterapkan. “Kita cuma satu orang dan sudah kita istirahatkan dua hari yang lalu,” ucapnya.

Keberadan para honorer dengan status tidak jelas itu, katanya, ada di semua SKPD. Karenanya sesuai arahan Bupati Lotim segera diistirahatkan. Di mana, bekerja dengan tidak ada SK Bupati membuat penghasilan para honorer tidak bisa dipenuhi secara maksimal.

Selama ini, pimpinan SKPD mencarikan upah hanya dari dana-dana yang terselip. Pasalnya, tidak ada alokasi anggaran khusus seperti yang telah di-SK-kan oleh bupati. “Perintah bupati kan sudah sering dan mengingatkan kita agar ditertibkan,” tegasnya.

Menjadi pegawai, katanya. butuh diupah dengan upah yang memadai. Di mana, para tenaga honor ini juga perlu hidup. Selama ini terkadang pimpinan SKPD kesulitan mencarikan upah.

Mengetahui hal itu, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal berharap para pimpinman SKPD mempertimbangkan sebelum mengambil tindakan terhadap pemecatan THL tersebut. Menurutnya, hal ini menyangkut pertimbangan kemanusiaan, karena lapangan kerja saat ini sangat sulit.

Dalam hal ini, pimpinan SKPD mesti memikirkan bagaimana membayar gaji para tenaga honor bukan sebaliknya memikirkan bagaimana memecat mereka. Soal kinerjanya, politisi Demokrat ini sepakat agar kepala SKPD melakukan evaluasi. “THL yang malas, datang hanya absen tetapi tidak bekerja silakan diberhentikan, akan tetapi tolong bagi THL yang memiliki kinerja yang baik agar dipertahankan,” sarannya.

Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Mulki menyebut di institusinya terbilang cukup banyak tenaga honor yang terangkat hanya dengan SK kepala kantor. Disebut jumlahnya mencapai 76 orang. Sebagian besar katanya merupakan tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan di KKTK. Antara lain tenaga penyapu jalan, tenaga armada sampah, sopir dan tenaga kebersihan roda tiga lainnya. Mulki mengaku cukup berat juga jika dituntut untuk melepas tenaga harian tersebut. Sampai saat ini, Mulki mengakui belum bisa mengeluarkan SK pemberhentian terhadap para tenaga honor tersebut. Pasalnya, keberadaan para tenaga di KKTK itu masih sangat dibutuhkan. (rus)

Kisruh Pencairan Bansos

Asisten I Klaim Ada Silpa, Penerima Diusulkan ke APBDP 2016 Tanjung (Suara NTB) Dugaan penyimpangan pencairan bantuan sosial (bansos) pascatemuan SK “Kembar” Penjabat Bupati dengan lampiran (penerima) berbeda masih diselidiki Inspektorat KLU. Namun demikian, pihak eksekutif Pemda KLU seolah-olah memiliki solusi atas persoalan tersebut.

Sekda KLU, H. Suardi, SH., yang mendisposisikan konfirmasi wartawan kepada Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, Kamis (7/1) mengklaim ada di antara penerima bansos yang tertuang di APBD tetapi belum menerima dana dimaksud. Sehingga pihaknya pun memprioritaskan, para penerima itu akan diusulkan lagi melalui APBD Perubahan 2016.

“Oleh karena sekarang sudah tutup buku, tentu kita tidak ingin ada masalah lagi yang muncul. Dari SK (pertama) yang sudah ada, itu sudah diperbaiki setelah dianalisis oleh Inspektorat. Kita tidak ingin menyebar masalah, sehingga pencairan bansos stop di angka Rp 114 juta dari Rp 178 juta yang ada,” ungkap Kholidi di ruang kerjanya.

Mantan Kepala Dispenda KLU ini mengungkapkan, eksekutif akan mengambil langkah untuk mengajukan kembali penerima yang dananya belum dicairkan itu melalui APBD Perubahan 2016.

Hal itu ditegaskannya, supaya persoalan ini tidak semakin berkembang.

Bicara kronologis cairnya

bansos di luar lampiran APBD, Kholidi mengakui jajaran eksekutif di Sekretariat Daerah baru mengetahui setelah SK diteliti, yang ternyata nama penerima berbeda. Hal ini diakuinya atas dasar hasil temuan Inspektorat, dan hal itu pun menjadi prioritas yang akan diselesaikan.

“Bagi yang tidak terima, tentu ini masih dalam proses, karena yang kita tahu, ini ditemukan di detik-detik akhir sementara kegiatan di DPPKAD (Dispenda) cukup banyak, belum dia mengurus proyek di injury time,” ungkapnya.

Temuan Inspektorat berikutnya, klaim Asisten, diketahui terdapat nominal senilai Rp 94 juta yang terjadi kelebihan pembayaran, akibat munculnya perbedaan pada nama penerima di lampiran SK pertama dan lampiran SK kedua. Menurut Kholidi pula, kelebihan dana itulah yang selanjutnya akan dikembalikan. “(Kelompok penerima) yang datang kemarin ke DPRD memang muncul di SK, tapi pada posisi tidak dicairkan. Jadi jangan beranggapan, siapa yang terima uangnya. Uangnya tetap ada, tapi tidak dicairkan karena ada masalah ini,” demikian Kholidi.

Pernyataan Kholidi tersebut terbalik dari pokok persoalan yang diungkap oleh Komisi I DPRD KLU sebelumnya. Di mana Ketua Komisi, Ardianto, SH, mengklaim seluruh dana bansos telah dicairkan. Ia bahkan mengakui, saat ini masih memburu sisa

SP2D penerima bansos ilegal, karena di luar dari SK di APBD 2015.

Ardianto menjelaskan, kronologi temuan SK kembar dengan lampiran berbeda tidak lepas dari laporan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos. Persoalan ini kemudian berkembang, setelah koran ini mengorbitkan nama-nama penerima bansos yang ternyata ditemukan sebagian besar penerima tidak memperoleh dana yang menjadi haknya.

Ardianto berpandangan, keluarnya SK kedua di APBD seolah-olah merupakan upaya untuk mengelabui publik. Tertuang di APBD, dari 56 penerima bansos dengan rincian, 14 kelompok penerima non insidentil dan 42 kelompok insidentil, terjadi penyimpangan realisasi. Hal ini terbukti setelah ia sandingkan antara kedua lampiran tersebut, dibuktikan dengan pencairan kepada penerima ilegal memiliki SP2D. Belakangan diisukan, pencairan SP2D penerima ini tidak melewati verifikasi di Kasi dan Kabid Perbendaharaan Dispenda.

“Salah satu masjid di belakang kediaman mantan Bupati, H. Djohan Sjamsu, menerima Rp 25 juta, padahal namanya tidak ada di APBD. Begitu juga di Papak (Desa Genggelang), yang seharusnya menerima itu musala sebesar Rp 5 juta, tetapi yang menerima adalah masjid, dengan nilai mark up sebesar Rp 25 juta. Apa ini bukan pelanggaran hukum,” tanyanya. (ari)

Rasio Kelistrikan KLU Rendah, Pemerintah Diminta Berperan Tanjung (Suara NTB) Rendahnya rasio kelistrikan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi persoalan tersendiri di KLU. Meskipun Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad, namun masyarakat diketahui masih banyak yang belum merdeka dari kegelapan, karena tidak memiliki sumber penerangan (listrik).

Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Kamis (7/1), meminta agar pemerintah, baik kabupaten dan provinsi untuk berperan agar persoalan listrik di masyarakat tereduksi. Situasi di mana globalisasi sudah masuk dan pembangunan sudah berbasis teknologi, akan sangat menyedihkan jika masih ada masyarakat yang tidak memiliki sumber listrik.

“Dilema bagi masyarakat, mereka mau tetapi tidak punya uang dan tidak punya kemampuan untuk mengadakan finansial. Jika rumah tangga yang tidak memiliki listrik itu benar-benar miskin, maka di situ pemerintah harus ambil peran,” ungkap Tusen.

Ia menilai, masyarakat yang tidak memiliki sumber pelayanan dasar seperti listrik, air bersih dan sebagainya, akan tetap menjadi warga terisolir dan mengalami keterbelakangan. Logikanya, masyarakat tidak akan bisa menikmati hidup layaknya di perkotaan, tidak memperoleh hiburan, termasuk tidak dapat melakukan aktivitas lain seperti belajar.

“Bagaimana masyarakat mau pintar kalau listrik saja tidak ada. Apalagi belajar melalui internet, jaringan PLN dan telkomunikasi juga tidak ada,” sambungnya.

Selaku Ketua Komisi yang membidangi persoalan kelis-

(Suara NTB/ari)

Tusen Lasima trikan, Tusen mengaku heran, karena eksekutif Pemda KLU tampak kurang memberi atensi untuk mengusulkan pembiayaan untukmeningkatkan rasio kelistrikan masyarakat.

Pihaknya di panitia anggaran, tentunya akan mempertimbangkan dengan asumsi data yang disodorkan pemerintah, sehingga pelayanan dasar kelistrikan dapat dinikmati masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Pemda KLU, pada akhir tahun 2015, membangun pembangkit listrik PLTS Solar home System (SHS) di ratusan rumah tangga di sejumlah dusun di 3 desa di Bayan.

Angka ini semakin memperumit kondisi karena ternyata, Dinas PU juga menghimpun 4.363 rumah tangga dari 16 desa yang belum memiliki kilometer listrik.

Menyikapi hal itu, Tusen pun mendesak agar Pemda KLU dan Pemprov NTB bersikap.

Mengingat PT. PLN selaku BUMN penyedia sarana kelistrikan masih mempertimbangkan profit daripada menyiapkan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. (ari)

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

IUP Berakhir 6 Januari Bentuk BUMDes DESA Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat mulai membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai untuk memberdayakan warga dan meningkatkan pendapatan desa. Hanya saja, aparat pemerintah desa belum menentukan usaha bidang apa yang akan dilaksanakan. Namun SK pembentukan BUMDes ini sudah dikeluarkan dan tinggal perumusan lebih lanjut.

Kades Lelede melalui Sekretaris Desa Muhammad Yohanis S.Sos yang dikonfirmasi, Kamis (7/1), (Suara NTB/use) menyebutkan pemerinMuhammad Yohanis tah desa setempat sudah menginisiasi pembentukan BUMDes sebagai untuk memberdayakan warga dan meningkatkan pendapatan desa.

Bahkan selain SK, pihaknya sudah membentuk kepengurusan BUMDes. Hanya saja, bentuk usaha apa yang akan dilaksanakan belum diputuskan dan masih dalam tahap musyawarah tingkat desa. Namun, wacana yang mengemuka untuk BUMDes ini yakni usaha simpan pinjam karena modal untuk BUMDes yang dimasukkan masih sangat kecil. Usaha simpan pinjam belum diputuskan, karena biasanya anggapan dari masyarakat ketika ada kucuran dana dari pemerintah merupakan bantuan bagi masyarakat dan tidak mesti dikembalikan.

Hal inilah, katanya, yang masih menjadi keraguan pihaknya. Sehingga jika benar-benar usaha simpan pinjam ini akan dijalankan, pihaknya akan mencoba terlebih dahulu secara internal yang dengan meminjamkan ke staf-staf. “Karena pengalaman-pengalaman terdahulu, ndak bisa kembali dana itu,” terang Yohanis.

Dia berharap, usaha ini akan berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Sebab, pendapatan dari BUMDes ini sebagian akan masuk ke kas desa dan sebagian lagi sebagai untuk membayar gaji pengurus BUMDes. Sementara itu, sejauh ini memang sudah ada bantuan untuk masyarakat setempat. Sebelumnya, pihaknya mendapat bantuan sosial (bansos) dari Dinas Sosial bagi pedagang bakulan sebanyak lima orang. Selain pedagang bakulan, anakanak yatim juga sudah diberikan bantuan.(use)

Prestasi Melorot, Sekda Evaluasi SKPD Giri Menang (Suara NTB) Peringkat informasi publik tahun 2015 di Lombok Barat (Lobar) merosot ke peringkat tiga dari peringkat pertama tahun 2014. Melorotnya prestasi keterbukaan informasi publik di Lobar menandakan keterbukaan publik di Lobar lemah.

Hal ini menjadi sorotan Sekda Lobar H. M. Taufiq terhadap prestasi yang diraih.

“Pemkab Lombok Barat tahun 2015 mendapatkan penghargaan informasi publik berada di peringkat ketiga setelah Kota Mataram. Kami akan segera evaluasi SKPD,” kata sekda kepada wartawan, Kamis (7/1).

Dijelaskan, perolehan urutan ketiga Lobar kaitan dengan informasi publik akan dievaluasi dimana letak kelemahannya, sehingga posisinya bisa melorot ke peringkat 3. Sekda menampik penurunan peringkat pada tahun 2015 dikarenakan lemahnya keterbukaan informasi publik. Sebab berdasarkan penilaian Komisi Informasi (KI) NTB, Lobar tetap di angka yang sama seperti tahun 2014 lalu. Hanya kabupaten/kota lain lebih cepat melakukan terobosan. lantaran mereka dulu berada di posisi Lobar.

Taufiq mencontohkan, Kota Mataram dulu berada di peringkat delapan. Sementara sekarang ini, Kota Mataram berada di posisi dua. Taufiq menjelaskan, penurunan ini bukan dikarenakan kelalaian dan malas dalam hal keterbukaan informasi, namun lebih kepada upaya terobosan berkaitan dengan informasi ke publik.

Ke depan, lanjut Taufiq, Lobar optimis akan kembali menerima penghargaan keterbukaan informasi publik peringkat pertama se-kabupaten/kota di NTB. Untuk meraih prestasi itu, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lombok Barat telah menyiapkan website dan regulasi serta berbagai terobosan lainnya. (her)

Pemkab Lobar Tolak Legalisir Permohonan Izin PT Indotan

Giri Menang (Suara NTB) Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILBB) habis pada tanggal 6 Januari 2016 lalu. Setelah tenggat waktu ini, secara otomatis izin tersebut mati. Pihak PT Indotan pun berupaya melengkapi perpanjangan izin ke Kementerian ESDM, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Perusahaan asal Kanada itu telah mengajukan permohonan legalisir izin ke Pemda, namun Pemda Lobar menolak melegalisir permohonan izin ini. ‘’Pemda tak melegalisir permohonan izin tersebut, lantaran persoalan MoU terkait saham Pemda sebesar 10 persen belum tuntas. Sehingga Pemda menginginkan agar pihak PT Indotan menuntaskan saham Pemda tersebut, barulah Pemda mel-

egalisir permohonan izin tersebut,’’ tegas Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg,MSi, di kantornya, Kamis (7/1).

Diakuinya, pihak PT Indotan telah bersurat ke Pemda untuk meminta legalisir izin tersebut sekitar dua bulan lalu. Namun,

Giri Menang (Suara NTB) Para kepala desa (kades) yang dilalui jalur pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok mengkritik keras kinerja anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Barat (Lobar). Kritik ini disampaikan, karena anggota DPRD dari Dapil Lobar dinilai lemah mengawal anggaran untuk perbaikan jalan di tiga desa yang rusak akibat lalu lalang kendaraan pengangkut sampah dari Kota Mataram.

“Kami kritik lemahnya pengawalan para wakil rakyat (anggota DPRD) di provinsi terhadap anggaran perbaikan jalan di tiga desa ini. Sehingga pembangunannya molor terus,” kritik Masnun, Kades Banyumulek, Kamis (7/1).

Dijelaskan di DPRD Provinsi, ada Abdul Hadi yang menduduki Wakil Ketua DPRD NTB dari Desa Lelede. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki jalan rusak parah akibat terkena imbas kendaraan pengangkut sampah. Menurutnya, selama ini pihak desa sering kali menyampaikan persoaalan ini baik ke Pemda dan DPRD, namun tak digubris. Sehingga katanya, warga desa pun mengambil langkah memblokir kendaraan pengangkut sampah ke TPA Kebon Kongok.

Namun, ujar Masnun, warga saat ini sudah melunak dan memberikan izin kendaraan pengangkut sampah Kota Mataram masuk ke TPA Kebon Kongok. Hal ini setelah

pemkot mengirimkan surat berisi komitmen dan kesanggupan membangun jalan pada APBD P. Surat itu diterima tiga desa, Rabu lalu. Di mana, Pemkot Mataram bersedia menganggarkan dana Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan Khusus di desa Banyumulek sendiri panjang jalan yang rusak 2 kilometer.

Sejak diaspal tahun 1993 lalu jalan ini tidak pernah diperbaiki. Kondisi jalan ini rusak parah karena dilalui armada pengangkut sampah 57 unit setiap harinya.

Pihak desa juga mengusulkan dua opsi supaya tidak mengganggu jalur pariwisata di desa itu, yakni waktu pengangkutan diatur. Mulai dari Subuh hingga pukul 7.30 Wita setelah itu tidak ada pengangkutan. Baru setelah itu mulai sore hingga malam hari dilakukan pengangkutan lagi.

“Supaya tidak mengganggu wisatawan yang datang ke sini,” harapnya.

Mencuatnya aksi penghadangan kendaraan truk pengangkut sampah oleh warga tiga desa mengundang perhatian kalangan DPRD Lobar dari kalangan Fraksi PDIP Lalu Muhammad. Muhammad menilai tidak saja persoalan truk pengangkut sampah yang harus jadi perhatian, namun truk pengangkut material galian C di jalur tersebut. Sebab salah satu penyebab utama kerusakan jalan tersebut adalah lalu lalang kendaraan dump truck pengangkut material. (her)

S.H.M.Si., kepada wartawan, Kamis (7/1).

Tahun 2016 ini, kata Ibnu, pemerintah daerah akan benar-benar fokus untuk membenahi persoalan keamanan di kawasan wisata. Hal ini sebagai upaya untuk menekan dan meminimalisir munculnya aksi kriminalitas di kawasan wisata yang cukup marak terjadi tahun 2015.

“Dengan keberadaan pospos pengamanan terpadu tersebut, upaya menjaga

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim (kanan), menyerahkan sampel urine ke petugas BNN Provinsi NTB di Kantor Bupati Loteng, Kamis (7/1).

Puluhan Pejabat Loteng Jalani Tes Urine Praya (Suara NTB) Sebanyak 54 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (7/1), menjalani tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB. Tes yang dilakukan secara mendadak ini dilakukan untuk memastikan ada tidak pejabat lingkup Pemkab Loteng yang menggunakan narkoba. Hasilnya, semua pejabat yang tes urine dinyatakan negatif menggunakan narkoba.

BNN Provinsi NTB menerjunkan sekitar 8 petugas dalam tes urine ini dipimpin Kepala Seksi Pencegahan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan BNN Provinsi NTB, Irfan. Sebelum dites urinenya, seluruh pejabat dan kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng menggelar rapat tertutup terkait evaluasi kinerja keuangan tahun 2015 di ruang rapat utama Bupati Loteng.

Setelah rapat selesai, satu demi satu pejabat yang hadir dipanggil untuk diminta menyerahkan sampel urinen-

ya. Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi., menjadi yang pertama menyerahkan sampel urinenya kepada petugas BNN disusul pejabat lainnya.

“Dari hasil laporan yang disampaikan oleh BNN NTB yang melakukan tes urine hari ini (Kamis kemarin,red) tidak ditemukan ada pejabat lingkup Pemkab Loteng yang positif menggunakan narkoba,” ungkap Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim dalam keterangan persnya didampingi Kasi Pencegahan BNN NTB, Irfan dan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, usai tes urine.

Itu artinya, pejabat lingkup Pemkab Loteng terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sementara Kepala Seksi Pencegahan BNN NTB Irfan, mengaku, dari hasil tes ditemukan ada pejabat lingkup Pemkab Loteng yang menggunakan obat penenang jenis Benzo. Di mana obat tersebut hanya bisa diperoleh dengan resep dokter dan diperuntukan untuk jenis penyakit tertentu saja. Karena memang obat

penenang tersebut termasuk jenis psikotropika.

Ia menjelaskan, secara medis obat tersebut memang dibolehkan. Tetapi harus dengan resep dokter dan tidak diperjualbelikan secara bebas. “Jadi kalau ada orang yang minta obat jenis ini, tidak akan diberikan. Kalau tanpa resep dokter,” tegasnya.

Mengenai penggunaan obat penenang masuk katagori penyalahgunaan narkoba, Irfan mengaku belum bisa memastikan, karena butuh penyelidikan lebih lanjut.

Khusus terkait temuan tersebut, pihak BNN NTB akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Loteng.

Lebih lanjut Irfan menjelaskan, tes urine bagi pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut merupakan yang pertama dilakukan oleh BNN NTB di tahun 2016 ini. Hal ini sebagai bagian dari program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dan bebas dari narkoba. (kir)

Diklaim Memuaskan, Capaian Kinerja Pemkab Loteng Tahun 2015

(Suara NTB/her)

JALAN RUSAK - Inilah jalan rusak yang ada di Desa Sukamakmur, merupakan salah satu desa yang dilewati truk pengangkut sampah.

Pos Pengamanan Terpadu Diaktifkan Praya (Suara NTB) Isu keamanan di kawasan wisata benar-benar mendapat perhatian serius Pemkab Lombok Tengah (Loteng) di tahun 2016 ini.

Sejumlah langkah pun telah dan akan dilakukan.

Salah satunya, dengan mengaktifkan keberadaan pos pengamanan terpadu “Tastura”.

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim,

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Lobar sebagai suatu hal yang lumrah. Namun, terkait dengan keinginan pemda memiliki saham 10 persen, Syukur menilai sudah jelas dan tidak ada masalah.

Terkait dengan dokumen persyaratan untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti analisis dampak lingkungan (Amdal) dan feasibility study (FS) sudah dilengkapi dan diserahkan ke Kementerian ESDM. ‘’Tinggal kami menunggu,” katanya singkat. (her)

Kades Lingkar TPA Kritik Anggota DPRD Dapil Lobar

Plt Bupati Perintahkan BPMPD Segera Kukuhkan Forum BPD Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, angkat bicara terkait pengukuhan forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lobar. Fauzan merespons keberadaan forum ini, sebab dinilai positif membangun daerah. Karena itu, ia pun mendorong agar forum segera dikukuhkan. “Kami mendorong BPD untuk dikukuhkan karena kami mendukung BPD bersatu,” ujarnya, Kamis (7/1).

Ditanya terkait tindak lanjut dari BPMPD yang lemah, menurutnya akan diminta untuk segera diproses. Pihak BPD sudah menghadap sekda untuk membahas masalah pengukuhan. “Tinggal dijadwalkan,” imbuhnya.

Kepala BPMPD Lobar, Ramadhan Haryanto menyatakan terkait pengukuhan forum BPD pihaknya telah bertemu dengan pengurus forum. Pihak pengurus diminta membuat tim panitia pengukuhan dan sudah dikonsultasikan ke Bagian Hukum. “Kami akan proses pengukuhan forum desa, “katanya.

Sebelumnya, Rabu lalu anggota Asosiasi Forum BPD Lobar kembali mendatangi kantor BPMPD Lobar mempertanyakan perihal pengukuhan forum. Forum BPD merasa dibohongi oleh pihak Pemda dalam hal ini BPMPD. Pasalnya, sampai saat ini BPMPD tak memproses permohonan BPD untuk pengukuhan. Padahal secara jelas, Plt Bupati memerintahkan Kepala BPMPD memproses pengukuhan forum. (her)

pemda belum bersedia melegalisir lantaran persoalan saham pemda 10 persen belum jelas.

Pemda pun menjawab surat PT Indotan yang intinya meminta pihak Indotan memperjelas dan menuntaskan masalah saham pemda.

Sejauh ini, lanjut Fauzan, permasalahan saham ini belum selesai, sehingga pemda tak tahu perihal kejelasan saham. Ia menekankan, setelah persoalan saham ini jelas barulah Pemda mau melegalisir izin. “Sampai sekarang izin itu belum dilegalisir. Setelah surat itu, PT Indotan tidak lagi ada kabarnya,” kata Fauzan.

Sementara Direktur SDM PT ILBB, Syukur Nuralam, menanggapi dingin apa yang dilakukan Pemkab Lobar dengan tidak melegalisir izin yang diajukan pihaknya.

keamanan di kawasan wisata diharapkan bisa lebih maksimal lagi,” terangnya.

Diakuinya, pos pengamanan terpadu sudah cukup lama ada. Hanya saja, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Seperti air bersih, listrik dan fasilitas pendukung lainnya.

Untuk itu, pada tahun ini, fasilitas-fasilitas pendukung yang belum ada tersebut akan

dipenuhi, sehingga pos-pos pengamanan terpadu bisa segera digunakan. Tidak hanya itu, koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan TNI secara berlanjut akan terus ditingkatkan, sehingga antara pemerintah dengan pihak kepolisian maupun TNI, ada satu kesamaan langkah dan sikap dalam menangani persoalan keamanan di kawasan wisata. (kir)

Praya (Suara NTB) Kinerja pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada tahun 2015, secara umum cukup memuaskan. Hal itu bisa dilihat, salah satunya dari capaian dan serapan keuangan selama satu tahun yang mencapai ratarata di atas 95 persen. Demikian hasil evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan dalam rapat pimpinan (rapim) dipimpin langsung Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, dan Sekda Loteng, Drs. H.L.Supardan, MM. Ibnu Salim, mengaku, hasil evaluasi kinerja ini secara khusus mengevaluasi kinerja dan capaian pembangunan tahun 2015. Termasuk persiapan program kerja di tahun 2016 ini. “Dan, secara umum kinerja pemerintahan tahun 2015 lalu cukup memuaskan,” klaimnya dalam jumpa pers usai rapat.

Selain mengevaluasi kinerja pemerintahan, ada beberapa isu strategis yang ikut dibahas. Di antaranya persoalan keamanan di kawasan wisata sekaligus tindaklanjutinya. Kemudian percepatan program-program prioritas

daerah, seperti penanganan jalan rusak, antisipasi bencana, serta antisipasi penyakit musiman sampai persoalan pertanian.

Terpisah, Sekda Loteng, H.L. Supardan, mengklaim, capaian kinerja keuangan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Di mana secara umum serapan anggaran mencapai 91,44 persen. Sementara untuk realisasi program fisik mencapai 98 persen. “Untuk realisasi APBD Loteng sendiri, dari target Rp 1,577 triliun bisa tercapai sekitar 99,26 persen atau Rp 1,564 triliun,” terangnya.

Rinciannya, untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari yang Rp 152,8 miliar yang ditargetkan, bisa tercapai Rp 154 miliar atau 100,8 persen dengan penyumbang PAD terbesar dari RSUD Praya, Dispenda Loteng, Dikes Loteng serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Bagian Keuangan Setda Loteng.

Sedangkan untuk dana perimbangan. Baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, bisa terealisasi sekitar 98,9 persen dengan ca-

paian sebesar Rp 1,49 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp 1,5 triliun lebih.

Untuk serapan anggaran secara kumulatif masing-masing SKPD, ada 37 SKPD yang serapan anggaran masuk kategori sangat tinggi dengan tingkat serapan di atas 90 persen. Kemudian ada empat SKPD yang serapan anggaran masuk katagori tinggi dengan serapan anggaran 75 sampai 90 persen.

Masing-masing Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Selain itu, ada satu SKPD yakni RSUD Praya yang serapan anggaran masuk kategori sedang. Sementara yang tingkat serapan anggaran masuk kategori rendah hanya Dikes Loteng. Dan, tidak ada SKPD yang tingkat serapan anggaran di bawah 50 persen atau sangat rendah. “Dengan capaian ini, maka kita bisa kategorikan secara umum kinerja pemerintahan tahun 2015 lalu, sangat memuaskan,” klaimnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/arn)

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

PETA LAUT - Peta tol laut Pemkab Sumbawa menuju daerah festival Tambora.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menawarkan tol laut sebagai rute bagi para tamu atau pengnjung dalam event pesona Festival Tambora 2016. Apalagi Wakil Presiden RI, H.M Jusuf Kalla direncanakan membuka event akbar tersebut, akan melewati rute laut untuk singgah di Pulau Moyo sebelum ke Tambora.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Sumbawa, H. Amri, S.Sos, M.Si, bersama Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, kepada Suara NTB, Ka-

mis (7/1) menerangkan, sebenarnya Pemkab telah menawarkan proposal dengan konsep tol laut pada perhelatan “Tambora Menyapa Dunia” tahun lalu. Kini proposal tersebut diminta kembali Di-

Penangguhan Penahanan Tersangka Kredit Macet Dipertimbangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian telah menerima surat permohonan penangguhan penahanan terhadap tiga mantan pejabat Bank NTB Cabang Sumbawa, yang merupakan tersangka dalam kasus kredit macet bank dimaksud. Namun pihak kepolisian masih mempertimbangkannya.

Kapolres Sumbawa, AKBP. Muhammad, S.Ik, Kamis (7/1) menyampaikan pihaknya perlu mempelajari dan melakukan pengka(Suara NTB/dok) jian terhadap permohonan Muhammad penangguhan tersebut.

Apakah masih ada yang diperlukan atau tidak dari penyidik. Adapun pihaknya melakukan penahanan, sesuai dengan KUHP supaya tersangka tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya lagi, dan menghilangkan barang bukti.

Dijelaskannya, selama keyakinan penyidik para tersangka tidak melakukan tiga hal tersebut ada kemungkinan dilakukan penangguhan. Apalagi yang bersangkutan kooperatif. “Kalau kekhawatiran yang tiga itu tidak ada, bisa dilakukan penangguhan. Yang jelas masih kita kaji dan pelajari dulu. Apakah nanti bisa ditangguhkan atau tidak,” imbuhnya.

Tiga tersangka dimaksud yakni MA (mantan pimpinan), MAB (mantan sekretaris), dan SN (mantan penyelia administrasi dan kredit).

Dugaan penyimpangan pemberian kredit mitra wirausaha di Bank NTB Cabang Sumbawa terjadi 2007 silam. Pihak kepolisian baru mendapatkan laporan awal 2015 lalu.

Dimana hal ini berawal dari pemberian kredit terhadap 151 karyawan PT NNT senilai Rp 7,5 miliar. Masing-masing Rp 50 juta per orang. Dalam pencairan kredit diduga tidak sesuai prosedur dan dilakukan langsung tanpa ada pengecekan lapangan dan jaminan dari kreditur. (ind)

Karyawan NPN yang Di-PHK Bisa Direkrut Kembali Taliwang (Suara NTB) Disosnakertans Sumbawa Barat terus memantau perkembangan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Nawakara Persada Nusantara (NPN) terhadap ratusan pegawainya pasca kontrak kerjanya dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) berakhir per 31 Desember 2015.

Kepala Disosnakertans KSB H. Abdul Hamid, M.Pd, Kamis (7/ 1) mengatakan, dari pantauannya sejauh ini proses PHK di tubuh perusahaan penyedia jasa pengamanan tersebut berjalan lancar.

“Tidak ada gejolak sejauh ini. Dan tidak ada juga keluhan mendasar dari para karyawan yang diberhentikan,” jelasnya kepada wartawan.

Diakuinya, sejauh ini NPN belum menyerahkan draf Perjanjian Bersama (PB) antara perusahaan dan karyawan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak terhadap proses penyelesaian hak dan kewajiban para pihak pasca berakhirnya kerja sama. Namun demikan, baik pihak perusahaan maupun karyawan yang berstatus Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) itu tidak ada persoalan. “Tapi kita tetap minta termasuk juga melibatkan tim teknis dari dinas dalam penyusunannya,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, sejauh ini NPN masih ada bertahan sebagai operator jasa pengamanan di proyek pertambangan Batu Hijau. Sebab perusahaan tersebut kembali turut dalam proses tender yang dibuka PT NNT. Rencana PT NPN jika dipercaya lagi memegang kendali keamanan di PT NNT, para karyawan yang sempat diberhentikan akan direkrut kembali. “Ada niatan NPN untuk merekrut kembali pekerjanya,” beber Hamid.

Atas rencana tersebut, Hamid memaparkan, para karyawan sudah mendatangi Disosnakertrans untuk memperjuangkan agar mereka dapat kembali diterima. Termasuk memperhitungkan masa kerja mereka tidak dari 0 (nol) tahun sebagai pegawai baru di perusahaan. “Keinginan pegawai ini sebenarnya terkait soal ekonomi. Karena kalau dihitung dari nol tahun maka mereka sebagai pegawai baru dan gajinya tentu tidak sebesar sebelum terakhir mereka diberhentikan,” paparnya.

Atas harapan karyawan tersebut, Hamid berjanji akan memperjuangkannya. (bug)

nas Pariwisata NTB, terkait rencana kedatangan Wapres RI yang akan membuka puncak kegiatan Festival Tambora yang melalui rute laut Pelabuhan Badas ke Pulau Moyo sebelum ke Tambora.

Secara detail kegiatan Festival Tambora masih dibahas di tingkat Provinsi, setelah kegiatan tersebut dilaunching beberapa waktu lalu. Namun Sumbawa sendiri akan berupaya kegiatan yang akan dilaksanakan bisa memancing minat wisatawan yang lebih besar ke Sumbawa. Paling tidak bisa bermalam di Sumbawa selama sehari sebelum ke puncak acara di Tambora. Untuk itu, panitia nanti akan mendesain kembali beberapa tempat di Sumbawa

yang bakal disinggahi tamu atau pengunjung. “Keinginan kita paling tidak sehari saja pengunjung atau tamu bisa berada di Sumbawa. Apalagi Wapres juga dijawalkan singgah di Pulau Moyo sebelum membuka puncak acara di Tambora sekitar 15 April mendatang,” kata H. Amri.

Terkait hal ini pula, TNI Angkatan Laut telah dikoordinasikan untuk membawa rombongan Wapres ke Pulau Moyo dari Pelabuhan Badas.

Gerakan Tanam Serentak di Sumbawa

Kejar Target Luas Tanam

(Suara NTB/arn)

JAJAR LEGOWO - Nandang Sunandar diidampingi Muhammading, Dandim, Kadistan TPH dan Kapolres mempraktekkan cara menanam padi sistem jajar legowo, Kamis (7/1).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gerakan Tanam Serentak nasional di Sumbawa dilakukan pada kelompok tani “Cari Untung” Sering Kecamatan Unter Iwes, Kamis (7/1) yang dihadiri Direktur Serelia Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI DR. Nandang Sunandar. Upaya mengejar target areal tanam mendukung ketahanan pangan.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Bupaati, Dandim 1607, Kapolres dan pejabat lainnya tersebut, sebagai salah satu upaya untuk mengejar target luas tanam dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Sumbawa, Ir. Thalifuddin, M.Si, menyebutkan,luas baku lahan sawah 56.191 ha, dan hasil realisasi sebesar

98.000 ha dari 113.000 ha yang ditargetkan pusat. Sedangkan untuk luas baku lahan bukan sawah 114.566. “Makanya untuk mencapai target yang diberikan pemerintah pusat, bantuan dan sumber pendanaan masih sangat dibutuhkan,” katanya.

Sumbawa, salah satu Kabupaten yang masuk dalam peringkat 10 besar tingkat nasional sebagai Kabupaten Pangan sehingga dilibatkan langsung dalam mendukung program ini. Untuk itu, dibutuhkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskannya. Terutama melibatkan seluruh PPL yang ada di Kabupaten Sumbawa. ”Saya berharap kepada para PPL untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan kepada petani dalam memberikan solusi dan pemecahan masalah yang dirasakan oleh para petani,” pinta Thallif.

Direktur Serelia Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, DR. Ir. Nandang Sunandar menyatakan, Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten pendukung program ini harus bergerak aktif. Bekerja sama menyukseskan gerakan tanam serentak ini, agar target luas tanam dapat terpenuhi guna mewujudkan target produksi yang direncanakan Menteri Pertanian. Diharapkan pula kepada Dandim 1607 serta jajaran Babinsa untuk mengawal keberadaan dan distribusi pupuk kepada petani.

Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. H. Muhammading, berharap tujuan kegiatan ini dapat tercapai, maka berbagai strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas. Operasionalisasi pencapaian target di lapangan benar-benar dilaksanakan secara all in yaitu dengan penyediaan dana, penggerakan tenaga perbaikan jarigan irigasi, optimalisasi lahan gerakan penerapan pengelolahan tanam terpadu (GP-PTT), bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul yang tepat (jenis, jumlah, waktu, tempat, dan harga).

Selain itu juga terdapat bantuan traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya.

Di akhir kegiatan, Nandang Sunandar memberikan praktek langsung kepada para petani, cara tanam menggunakan sistem tanam jajar legowo, agar proses tanam menjadi lebih cepat. (arn)

Pemkab Sumbawa juga akan memaksimalkan peran melibatkan kapal-kapal nelayan untuk mengangkut tamu atau pengunjung yang hendak ke Tambora melalui rute laut.

Soal kelayakan kapalnya, nanti Dinas Perhubungan yang akan mengecek di lapangan.

Rachman Ansori sebagai penggagas konsep tol laut, menambahkan, pengunjung yang hendak ke Tambora bisa dari beberapa pelabuhan dan dermaga kecil di Sumbawa. Tak

hanya dari pelabuhan Badas, tetapi juga bisa dari Labuan Bua, Ai Bari, Labuan Kuris dan lainnya. Kalau dari Labuan Bua atau Labuan Pade, maka pengunjung bisa menyinggahi pulau pulau kecil lain wilayah Sumbawa yang eksotis indah dan menawan. Seperti Pulau Keramat dan Bedil Utan, melewati Pulau Panjang, Dangar Ode, Pulau Moyo dan singgah di Satonda. Lalu merapat di dermaga Calabai seterusnya ke Tambora. (arn)

Pemda KSB Ajukan Penangguhan Penahanan Tersangka Korupsi Rumah Adat Taliwang (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan atas tersangka korupsi rumah adat, YS, oleh Kejari Sumbawa.

“Kabag Hukum sudah berangkat ke Sumbawa membawa surat permohonannya (penangguhan) ke Kejari. Kita minta supaya bersangkutan tidak dilakukan penahanan,” jelas Plt. Sekretaris Daerah (Setkda) KSB, Abdul Azis, MH kepada wartawan, Kamis (7/1).

Diungkapkannya, sejak informasi penahanan YS diperoleh, Rabu sore, Pemda KSB langsung menyusun upaya permohonan penangguhan penahanannya.

Bahkan penjabat bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM langsung menandatangani suratnya. “Semalam suratnya sudah diselesaikan. Dan pagi sudah dibawa langsung oleh Kabag Hukum,” papar Azis.

Upaya yang dilakukan Pemda KSB ini, menurut Azis adalah suatu hal yang lumrah. Di mana pemerintah memberikan support bagi pegawainya yang bermasalah secara hukum. Terlebih posisi YS di birokrasi terhitung cukup vital sebagai sekretaris dinas di salah satu SKPD. “Dan kami yakin bersangkutan tidak akan melawan hukum seperti kekhawatiran jika tidak ditahan,” paparnya.

Terhadap kasus yang membelit YS, Azis enggan memberikan komentar banyak. Namun demikian, ia mengatakan, seorang penyelenggara negara dalam proses pengadaan barang pemerintah sangat rentan bersinggungan dengan hukum. “Ini yang selalu saya tekankan kepada pegawai agar berhati-hati dalam proses pengadaan. Selalu patuhi aturan main dan jangan keluar dari ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Upaya penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Pemda KSB terhadap pejabatnya bukan kali ini saja dilakukan. Sebelumnya ada upaya yang sama terhadap Joni Hartono saat terjerat kasus hukum pemalsuan dokumen akta tanah. Bahkan upaya terhadap kepala Kesbangpoldagri itu dilakukan sebanyak dua kali. Pertama saat ditahan oleh pihak Polres Sumbawa yang menangani kasus tersebut dan kedua saat di tahan pihak Kejari Sumbawa. (bug) (Suara NTB/bug)

Polisi Selidiki Penganiayaan Murid SD di Samapuin Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Polres Sumbawa masih menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap murid kelas empat SD yang dianiaya orang tak dikenal pada Selasa (5/1) lalu. Meskipun sempat mengamankan satu orang terduga pelaku, namun pihak kepolisian kembali melepas yang bersangkutan lantaran tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan korban.

Dyon Lismatano (9) siswa kelas 4 di SDN Samapuin, diduga dianiaya orang tak dikenal. Berawal dari salah satu keluarga dari guru meninggal dunia. Sudah menjadi tradisi ketika ada keluarga baik pihak sekolah ataupun siswa yang meninggal, siswa diumumkan untuk memberikan sumbangan berupa uang ataupun beras bagi yang mampu. Dyon pun pulang ke rumahnya untuk mengambil beras. Saat kembali ke sekolah, di tengah perjalanan

ia dipukuli orang tak dikenal di bagian mulut. Dengan bibir yang berdarah ia melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah.

Hal ini kemudian diketahui orang tua korban, dan melaporkan kejadian ini ke Polres Sumbawa.

Informasinya, pada Rabu (6/1) pihak kepolisian telah mengamankan seoarang warga berinisial AD. Dimana awalnya AD ini dicurigai sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan korban. Sehingga pihak kepolisian terjun ke rumah yang bersangkutan. Nampaknya keluarga korban juga sudah berada di lokasi, namun setelah dikroscek ternyata yang bersangkutan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan yang bersangkut. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, aparat kepolisian mengamankan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian

kembali melepas yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan mengakui pada saat kejadian tengah berada di rumahnya, dan sedang menerima tamu.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penganiayaan dimaksud. Mengingat pada saat kejadian, tidak ada saksi-saksi yang melihat.

Meskipun demikian pihaknya tetap akan memintai keterangan dari korban. Ia juga membenarkan telah mengamankan salah satu warga setempat yang sempat dicurigai keluarga korban. Namun setelah dikroscek, yang bersangkutan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan korban.

Bantah Pembiaran Beberapa pihak menduga terjadinya penganiayaan terhadap Dyon pada saat jam sekolah, lantaran kurangnya

pengawasan pihak sekolah.

Hal ini dibantah Kepala SDN Samapuin, Mastari,H.M, S.Pd saat ditemui Suara NTB, Kamis (7/1). Pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap siswa setiap harinya.

Hanya saja pada saat kejadian, Mastari tidak ada di sekolah, lantaran ibunya meninggal dunia. “Saya tidak tahu persis kejadiannya, karena pada saat itu saya di sekolah, dan tengah ditimpa masalah,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan guru lainnya, Mulyani, S.Pd SD yang saat itu berada di sekolah. Ia juga membantah lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak sekolah. Diceritakannya, subuh hari, pihaknya mendapatkan kabar bahwa ibu dari Kepala sekolah meninggal dunia. Pagi harinya sekitar pukul 07.15 wita pihaknya memberikan pengumuman kepada siswa untuk mengumpulkan uang ataupun beras bagi yang

mampu. Sehingga siswa pun pulang ke rumah. Hal ini pun sudah menjadi kebiasaan di sekolah sejak mulai berdirinya sekolah. Bahkan tak hanya untuk keluarga guru namun terhadap keluarga siswa juga dilakukan hal yang sama.

“Jadi sudah menjadi kebiasaan kalau ada salah satu keluarga yang meninggal itu siswa mengumpulkan uang ataupun beras bagi yang mampu,” imbuhnya.

Pihaknya pun kaget ketika salah satu siswanya telah dipukuli orang tak dikenal.

Sehingga pada saat itu siswa tersebut juga sempat diobati dan pihak sekolah memberikan surat ke puskesmas pengantarnya untuk berobat. Disebutkannya, hari-hari biasa pihaknya tetap menjaga ketat pintu gerbang untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia menambahkan tidak ada sedikitpun unsur pembiaran dari sekolah. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

Halaman 7

Guru di Kota Bima Banyak Gagap Teknologi Kota Bima (Suara NTB) Dinas Dikpora Kota Bima mencatat banyak guru masih gagap teknologi (Gaptek). Bahkan tingkat pemahaman mengenai Informasi dan Teknologi (IT) baru mencapai 30 persen.

Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap kepada Suara NTB, Kamis (7/1), mengaku guru yang gaptek tersebut kebanyakan berusia uzur yang beberapa tahun lagi menjalani masa pensiun. “Pengetahun mengenai IT mencapai 30 persen, kebanyakan guru yang akan pensiun,” akunya.

Kata dia, banyak guru bahkan kepala sekolah belum mengetahui jelas istilah dan bahasa dunia IT. Padahal, dalam membangun mutu pendidikan yang baik apalagi dalam era globalisasi yang serba online ini harus dimulai dari guru.

“Intinya guru harus kreatif, tidak stagnan,” katanya.

Karena banyaknya guru yang Gaptek tersebut, Dikpora setempat kini telah mewajibkan kepada guru dan kepala sekolah lebih -lebih yang bersertifikasi untuk memiliki laptop atau komputer. “Saya sudah imbau kepada guru dan kepsek untuk wajib memiliki laptop. Dan di saat rapat harus membawanya,” tuturnya.

Pada tahun ajaran 2016 ini. Dikpora juga memprioritaskan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) para guru agar bisa mengoperasikan laptop atau komputer, melalui pendidikan dan latihan (Diklat).

Sebagai langkah awal, pihaknya telah mengirim lima orang Kepsek dan belasan guru bekerja sama dengan lembaga penjamin mutu (LPM) untuk studi banding ke Bandung. “Kami targetkan 2017 mendatang, semua guru di Kota Bima sudah melek teknologi,” terangnya.

Alwi menambahkan, saat ini sejumlah sekolah di Kota Bima telah memiliki program kelas digital, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Dengan tujuan dan sasaran siswa bisa betah di sekolah. “Semoga tidak ada lagi siswa yang bolos atau malas ke sekolah, karena akses dan fasilitas salah satunya internet gratis telah tersedia di sekolah,” pungkasn y a . (uki)

(Suara NTB/ula)

TERANCAM MUBAZIR – Bangunan RPH Kandai di Kandai Dua, Dompu, yang terancam mubazir. Akses jalan menuju ke RPH tidak ada. Tampak semak belukar tumbuh di depan pintu gerbang RPH, Kamis (7/1).

RPH Kandai Terancam Mubazir

Dompu (Suara NTB) Rumah potong hewan (RPH) Kandai di lingkungan Balibunga Kandai Dua Dompu yang dibangun pemprov 2013 lalu terancam belum bisa dimanfaatkan tahun 2016. Akses jalan yang dijanjikan Pemda Dompu sebagai syarat pembangunan RPH bertaraf nasional tersebut belum juga ada.

Plt Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M.Ap kepada Suara NTB meyakinkan RPH Kandai akan dioperasionalkan tahun 2016.

Namun akses jalan dari

H. Alwi Yasin

dibuat, cuma belum tembus (jalan Nasional) karena anggarannya tidak cukup,” katanya.

Anggaran untuk pembuatan jalan, kata H. Gaziamansyuri hanya sekitar Rp

KPU Dompu Enggan Telusuri Kekayaan Calon Penyelenggara Negara

(Suara NTB/uki)

Sengketa Pilkada Dompu

Pemohon Yakin Gugatannya Diterima MK

Dompu (Suara NTB) Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan syarat administrasi calon Bupati dan wakil Bupati yang diverifikasi KPK. KPU Dompu enggan menelusuri kekeyaan calon penyelenggara Negara, karena tidak memiliki kewenangan tersebut. Namun KPK menyebutkan ada sejumlah kontestan yang harta kekayaannya minus dan dicurigai ada dana siluman yang digunakan saat mengikuti Pilkada termasuk di Dompu.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (7/ 1) mengatakan, LHKPN merupakan syarat administrasi calon yang diterima pihaknya dan diverifikasi oleh KPK. Terkait keabsahan laporan bukan menjadi kewenangan pihaknya. “Kita tidak tahu ada LHKPN yang bermasalah.

Justru baru dengar sekarang.

Tapi itu bukan kewenangan kita. Karena LHKPN sebagai syarat administrasi calon yang disampaikan ke kita (KPU),” ungkap Herman.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan berdasarkan rilis beberapa media menyebutkan ada 12 kontestan di Pilkada serentak yang hartanya minus karena antara utangnya lebih banyak dari nilai asetnya. Salah satu kontestan yang minus LHKPN-nya hingga Rp 273,661 juta dan dicurigai menggunakan dana siluman mengikuti Pilkada Dompu.

Tapi tidak disampaikan kontestan ini sebagai calon terpilih atau calon gagal.

Sementara berdasarkan LHKPN yang diumumkan KPU Dompu hasil verifikasi KPK RI beberapa waktu lalu, ada tiga calon tercatat memiliki hutang. Diantaranya Drs. H. Bambang M. Yasin (Calon

Bupati terpilih) yang memiliki kekayaan sebesar Rp 77,748 miliar. Hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 5,083 miliar dan hutang dalam bentuk pinjaman barang sebesar Rp 1,455 miliar, sehingga sisa kekayaannya sebesar Rp 71,209 miliar.

Arifuddin, SH calon wakil Bupati Dompu memiliki kekayaan sebesar Rp 19,468 miliar dan hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 2,132 miliar, sehingga sisa kekayaannya sebesar Rp 17,336 miliar.

Sementara berdasarkan laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu yang dirilis KPU, pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH memiliki penerimaan dana kampanye sebesar Rp 2.858.997.464 dengan total pengeluarannya sebesar Rp 2.755 miliar. (ula)

RTSPM akan Terima Beras Premium Bima (Suara NTB) Istilah Beras Miskin (Raskin) kini diganti menjadi Beras Sejahtera (Rastra). Tahun 2016, pagu rastra Bulog Sub Divre II Bima sebanyak 12.359.340 Kg. Dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sebanyak 68.663. Untuk penyaluran Januari, RTSPM dipastikan menerima beras jenis premium.

Kepala Bulog Sub Divre II Bima, Raden Guna Darma kepada Suara NTB, Kamis (7/1) menjelaskan, pagu nasional dari Menteri Koordinator Pembangunan Manu-

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) Sengketa hasil Pilkada Dompu di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki persidangan. Penggugat telah membacakan gugatan yang meminta pembatalan hasil Pilkada dan jawaban termohon dijadwalkan 12 Januari 2016.

Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Dompu, Agus Setiawan, SH kepada Suara NTB, Kamis (7/1) mengatakan, sidang perdana sengketa hasil Pilkada Dompu di MK sudah dilakukan dengan agenda pembacaan permohonan pemohon disampaikan oleh kuasa hukum pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, H. Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH, Kasman Sangaji, SH dan rekan - rekannya.

“Tadi hanya pembacaan permohonan dari pemohon melalui kuasa hukumnya, Kasman CS,” kata Agus.

Sidang akan dilanjutkan 12 Januari 2016 mendatang dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon dan pihak terkait. Namun dalam persidangan perdana, Kamis siang tidak dihadiri oleh pihak terkait yaitu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH atau kuasa hukumnya. “Tadi persidangan hanya dihadiri oleh komisioner KPU Dompu dan didampingi oleh kuasa hukumnya dari Kejari Dompu (Zulkarnaen, SH dan Eril, SH). Dari pihak terkait belum ada (hadir),” jelas Agus Setiawan.

Kasman Sangaji, SH kuasa pasangan OK yang dihubungi terpisah membenarkan telah dilakukan persidangan permulaan untuk gugatan hasil Pilkada Dompu di MK, Kamis siang. Dalam persidangan permulaan dilakukan pembacaan tuntutan sebagaimana dirilis MK dalam permohonan pemohon. Dalam permohonan tersebut terkait pelanggaran Pilkada yang dilakukan pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH serta penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan masif sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan sesudah pencoblosan.

Pelanggaran Pilkada yang diduga dilakukan pasangan HBY – Arif sebelum hingga setelah pencoblosan dilakukan menurut Kasman seperti kasus dugaan politik uang di Jala Huu, penggerakan PNS, intimidasi di sekolah oleh guru, dan janji terkait pemberian SK honorer. “Kasus politik uang tidak bisa disembunyikan oleh pasangan No 1,” kata Kasman.

Kasman berkeyakinan gugatannya akan diterima MK berdasarkan contoh kasus yang disidangkan sebelumnya. Ketika gugatan ditolak sekalipun, Kasman memastikan akan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) terhadap putusan KPU maupun SK Mendagri yang mengesahkan pasangan HBY – Arif.

“Kami berkeyakinan berdasarkan yurisprudensi bahwa MK berwenang untuk menyidangkan pelanggaran Pilkada. Jika pun akan ditolak oleh majelis hakim, ada perjuangan lebih besar. Kami pastikan akan lakukan gugatan terhadap pasangan calon ke PN dan itu kami lebih yakin bisa dikabulkan,” tegasnya.

Terkait pendaftaran gugatan di MK pada 23 Desember, padahal rekapitulasi perolehan suara dilakukan 16 Desember, dikatakan Kasman, dokumen rekapitulasi tingkat KPU Dompu dan keputusan KPU Dompu yang menetapkan pasangan calon terpilih baru diterima pihaknya pada 21 Desember, sehingga pihaknya mengajukan gugatan 23 Desember. Berdasarkan UU No 8 tahun 2014 dan peraturan MK no 5 disebutkan sejak menerima penetapan. “Kita baru terima dokumennya Senin (21/12/2015) dan kita daftarkan gugatannya pada 23 Desember. Itu artinya masih dalam lingkup 3 x 24 jam,” katanya. (ula)

RPH ke akses jalan nasional belum tembus karena di lokasi jalan yang direncanakan tidak diizinkan pemiliknya, sehingga dialihkan ke samping SPBU Kandai Dua. “Akses jalannya sudah

R. Guna Darma

sia dan Kebudayaan sudah keluar. Dengan nomor B.100/Menko/PMK/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015.

Kata dia, khusus NTB, tidak ada perubahan jumlah RTSPM dan juga kuantumnya.

Jumlah RTSPM sebanyak 471.566 dengan kuantum 84.881.880 Kg.Untuk Kabupaten Dompu setiap bulannya, jumlah RTSPM yang menerima rastra sebanyak 20.133 dengan kuantum 301.995 Kg. “Sementra di Kota Bima jumlah RTSPM sebanyak 9.326 dengan kuantum 139.890 Kg. Sementara Kabupaten Bima jumlah RTSPM sebanyak 39.204 dengan kuantum 588.060 Kg,” ucapnya.

Menurutnya, rastra bulan Januari akan disalurkan setelah pagu dari Gubernur diterima. Dilanjutkan dengan pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA). Diperkirakan minggu kedua bulan Januari, rastra sudah mulai disalurkan. “SPA ini harus ditandatangani oleh Kepala Daerah. Setelah SPA tuntas, barulah kita melakukan penyaluran.

Minggu depan rencananya sudah bisa disalurkan,” ujarnya.

Meski jenis beras yang diberikan setingkat lebih tinggi, namun harga setiap kilogramnya sama, Rp 1.600. Selisih dari harga tersebut menurutnya akan disubsidi oleh pemerintah.

Begitu juga halnya dengan jatah masing-masing RTSPM. Mereka tetap menerima 15 Kg setiap bulannya.

“Penyaluran beras jenis premium ini khusus untuk bulan Januari saja. Penyaluran bulan berikutnya akan diberikan beras jenis medium,” pungkasnya. (uki)

180-an juta. Itupun habis untuk pembuatan jembatan.

Sementara untuk bisa tembus ke jalan nasional kembali dianggarkan tahun 2016. “Pemilik SPBU dulu menyiapkan akses jalan ke belakang, makanya disiapkan akses jalan (gang),” jelasnya.

Sebelum akses jalan ke RPH dibangun lanjutannya tahun 2016, akses ke RPH akan memanfaatkan akses

jalan ekonomi di simpang asam Bali Bunga. Sehingga operasional RPH Kandai bisa dilakukan tahun 2016.

Selain itu, fasilitas untuk RPH sudah dilengkapi seperti rumah penjaga, kandang persiapan, pemagaran keliling, pengeboran air, dan penataan halaman RPH. Pada bangunan RPH juga dilakukan pemasangan pintu, perbaikan instalasi listrik, dan perbaikan lantai RPH. (ula)

PasarAmahami Belum Diserahkan Pemerintah Pusat Bima (Suara NTB) – Pasar modern Amahami, hingga kini belum dialihkan oleh pemerintah pusat ke Pemkot Bima. Pasalnya, setelah disurvei dan ditinjau, pasar yang terletak di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima itu, dinilai tidak bersih, semrawut dan kumuh.

Hal itu diungkapkan oleh Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Kota Bima, Ratna Ningsih, SE kepada Suara NTB, Kamis (7/1).

Kata dia, semestinya serah terima pasar tersebut dilakukan pada bulan September 2015 lalu, namun gagal terlaksana. Selain dinilai tidak bersih, lanjutnya, konstruksi pasar juga dilihat belum maksimal.

“Intinya kondisi pasar masih banyak kekurangan,” katanya.

Mengenai kebersihan, pihaknya kerap mengingatkan hingga pembinaan langsung kepada para pedagang agar tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di lokasi pasar setempat. “Dengan adanya pasar, rasa memiliki ada dari para pedagang ini,” katanya.

Padahal, lanjutnya, di dalam area pasar itu telah tersedia beberapa fasilitas penunjang, seperti tong sampah dan dipasang kamera CCTV. “Kesadaran para pedagang tidak ada, karena SDMnya masih minim,” sambungnya.

Karena belum resmi diserah-

(Suara NTB/uki)

Ratna Ningsih kan oleh pemerintah pusat, pihaknya belum bisa menarik retribusi pelayanan pasar.

Dia juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak memungut retribusi kepada para pedagang di pasar modern Amahami, dengan alasan apapun dan berapapun nilainya. “Sebelum resmi diserahkan, tidak diperbolehkan memungut retribusi pelayanan pasar, karena melanggar aturan,” jelasnya.

Ratna Ningsih meyakini jika pasar yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 6 miliar akan resmi milik Pemkot Bima tahun 2016 ini.

“Saya optimis pasar Amahami akan diserahkan pada tahun 2016 ini.Soalwaktunyakapan,kitatunggu saja,” pungkasnya. (uki)

Lebah Madu Sumbawa Dikaji Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan lembaga penelitian Unram berencana akan mengkaji dampak kerentanan dan adaptasi perubahan iklim pada ekosistem lebah madu Sumbawa.

Diharapkan kedepannya menjadi pilot projek yang bermanfaat bagi pengembangan madu.

Dalam pertemuan di Sumbawa dihadiri Asisten I Pemerintahan Setda Sumbawa, Drs. H. Ikhsan Majid, M.Pd, Kepala KPH Batulanteh, Julmansyah, S.Hut, rombongan Kementerian KLHK, Tim Unram, Dinas terkait dan lembaga lainnya.

Kasubdit Identifikasi danAnalisis Kerentanan DirektoratAdaptasi Perubahan Iklim Kementerian LHK, Ir. Arif Wibowo, M.Sc menyampaikan dari pertemuan ini rencananya akan dibuat sebuah kajian ilmiah yang mampu memberikan rekomendasi yang terukur dalam pengambilan keputusan.

Baik kebijakan, ataupun program terkait pengembangan madu secara berkelanjutan khususnya madu Sumbawa. Mengingat salah satu ikon dari Pemda Sumbawa.

“Kita ingin ini menjadi pilot projek yang bermanfaat buat pengemban-

gan madu. Sehingga keinginan Pemda menjadikan lebah madu Sumbawa sebagai ikon didukung oleh kajian yang lebih komprehensif,” imbuhnya.

Menurutnya, isu perubahan iklim ini meliputi berbagai sektor.

Tidak hanya Kehutanan dan Lingkungan hidup, tetapi semua sektor terkait. Untuk itu diharapkan sektor-sektor terkait dapat terlibat menjadi bagian dan solusi sesuai peran masing-masing. Terhadap kesejahteraan petani madu.

Kepala KPH Batulanteh, Julmansyah, S.Hut mengatakan kegiatan ini satu dari sepuluh lokasi penelitian dari kerentanan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Salah satu dari riset itu memilih Sumbawa. Mengingat pihak paling merasakan langsung akibat daripada iklim itu adalah petani madu. Jika hal itu terjadi, maka sangat berpengaruh terhadap produksi madu setiap tahun. Hal itu pernah terjadi di Sumbawa pada 2010 lalu. Dimana terjadi kemarau basah, hujan sepanjang tahun. Madu di Sumbawa kala itu anjlok. Produksi madu menurun dari tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya.Sehinggarisetyangdilaksanakan KLHK dengan Unram diharapkan bisa melahirkan rekomendasi. (ind)

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

Sayangkan Sikap Pemkot KONFLIK Monjok-Karang Taliwang, sudah satu bulan lebih berlalu. Namun sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian yang bisa menghentikan konflik yang dipicu oleh persoalan sepele tersebut, yakni karena masalah pembangunan TPS. Untuk itu, Sikap Pemkot Mataram sangat disayangkan. Sampai saat ini Pemkot dinilai terkesan membiarkan konflik tersebut terus berlangsung, tanpa ada upaya serius untuk mendamaikan kedua belah pihak.

“Kita sangat prihatin sekali memang dengan konflik Monjok-Taliwang, yang hanya disebabkan oleh hal sepele. Ini sudah satu bulan lebih, masih saja belum ada upaya penyelesaian. Saya melihat Pemkot tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikannya. Mau sampai kapan wilayah itu terus menerus dijaga polisi,” ujar anggota DPRD NTB Drs. H. Muzihir.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Mataram ini mendesak Pemkot Mataram segera mencari upaya penyelesaian. Ia melihat ketika sudah malam hari, hampir tidak ada masyarakat yang berani melewati jalan di depan Karang TaliwangMonjok. Selain itu, Muzihir juga mendesak aparat kepolisian segera menidak pelaku yang sengaja memprokasi masyarakat.

Konflik Monjok-Karang Taliwang jika tidak cepat untuk diselesaikan berpotensi menggangu perekonomian masyarakat dan tentu juga akan merusak citra Kota Mataram. Untuk itu ia meminta Penjabat Walikota Mataram segera turun mendamaikan dua belah pihak. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Oknum Anggota Polres Lobar Tabrak Warga hingga Tewas Giri Menang (Suara NTB) Anggota Satuan Shabara Polres Lombok Barat, AS (21) menabrak warga atas nama Inaq Kayah (65) dari Dusun Kebon Sudak Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi di jalur BIL II hingga tewas. Korban ditabrak ketika melintas di jalur BIL menuju sawah bersama rekannya sekitar pukul 07.00 Wita.

Akibat tabrakan tersebut, kepala korban terbentur aspal dan terseret 5 meter. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Gerung, namun nyawanya tak tertolong. Sesaat setelah kejadian itu, Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH., bersama Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo turun ke lokasi. Petinggi Polri tersebut mengunjungi langsung keluarga korban. Kapolda bersama Kapolres memberikan santunan kepada keluarga korban.

Informasi yang diperoleh, sekitar pukul 07.00 Wita korban bersama rekannya Inaq Menah (60) berangkat bersama ke sawah yang terletak di seberang jalan BIL II. Sebelum berangkat, korban sempat bersen-

da gurau dengan tetangganya.

Korbanpun menuju ke sawah berjalan kaki dengan memikul alat untuk panen padi.

Setiba di jalur BIL, korban bersama rekannya melintas dari utara ke selatan di jalur BIL paling kanan. Namun naas ketika hendak melintas di jalur kedua (tengah), korban ditabrak oleh kendaraan Kawasaki Ninja DR 6968 LP yang dikendarai Amir Sani dari arah Barat ke Timur.

Saat melintas pengendara tersebut tidak menggunakan seragam polisi. Pengendara mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya akibat jatuh dari kendaraannya setelah menabrak korban.

Akibat tabrakan itu, korban mengalami luka parah di bagian kepala. Korban lalu dilari-

kan ke rumah sakit Gerung oleh warga dan Kadus setempat menggunakan kendaraan roda empat. Namun setiba di rumah sakit, sesaat dirawat korban meninggal dunia.

Pengendara tersebut sempat diamankan di rumah warga.

Tak beberapa lama, pengendara tersebut pun dibawa pulang. Setelah kejadian itu, anggota Polres dari Satuan Shabara dipimpin Kasat Shabara datang ke rumah korban. Selang beberapa lama kemudian, Kapolda Umar Septono bersama Kapolres Lobar datang mengunjungi keluarga korban.

Pada kesempatan itu, Kapolda dan Kapolres memberikan santunan kepada keluarga korban.

Korban meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak. se-

DUKA - Suasana duka di rumah korban yang ditabrak hingga tewas di jalur BIL II belum kejadian itu, pihak keluarga tak memiliki firasat apapun. Korban dikenal wanita yang baik, ramah dan sangat rajin.

Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo menyatakan kejadian kecelakaan itu terrjadi sekitar pukul 07.00

Wita. Ketika itu korban melintas di jalur BIL, namun naas ditabrak oleh pengendara yang tak lain anggota Polres Lobar.

Terhadap anggota polisi yang menabrak korban tegasnya akan tetap diproses secara hukum sesuai ketentuan. (her)

(Suara NTB/ist)

RANCANGAN UndangUndang (RUU) Contempt of Court yang pada salah satu pasalnya berpeluang membungkam kemerdekaan pers saat ini masih menjadi pro kontra. Dalam konteks jika diperlukan adanya klarifikasi pemberitaan, UU Pers nomor 40 tahun 2009 tetap menjadi acuan utama. Perihal pemberitaan bertendensi yang dapat memengaruhi hakim, hal itu kembali kepada kebijaksanaan hakim itu sendiri.

“Kembali ke hakim lagi, dia terpengaruh atau tidak,” terang Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram, I Made Seraman, SH, MH kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, pers memiliki jaminan kemerdekaan melalui undang-undang tersendiri sehingga hal-hal yang terkait pemberitaan sudah seharusnya diselesaikan dengan undang-undang tersebut.

Jika ada informasi yang kurang tepat misalnya, ia berpendapat mekanisme hak jawab dan hak koreksi seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dapat diterapkan. “Teman-teman kalau meliput ke sini kan semuanya terbuka. Sidang-sidang perkara di sini semuanya terbuka untuk umum, termasuk untuk diliput oleh wartawan. Untuk pemberitaan, klarifikasi ada mekanismenya tersendiri,” jelasnya.

Mengenai upaya menjaga wibawa pengadilan, kata Seraman, unsur-unsurnya pun telah diatur pada peraturan yang ada.

“Kalau ada yang terang-terangan menggunakan kata-kata tidak pantas dan dilontarkan langsung ke hakim itu ada aturannya.

Tetapi mengenai pemberitaan ada hak jawab,” ujarnya.

Dalam pasal 24 RUU yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan telah masuk dalam Prolegnas 2015-2019 itu, menyatakan ‘Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang adalah tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (why)

..

TERSANGKA - Polisi menginterogasi sejumlah tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah saat acara maulid, Kamis (7/1).

Mataram (Suara NTB) Polisi membekuk tujuh orang saat pesta sabu pada sebuah acara perayaan maulid di salah satu rumah di Pejeruk, Ampenan, Mataram, Selasa (5/1) lalu sekitar pukul 23.15 Wita. Berdasarkan hasil tes urine, enam orang diantaranya positif narkoba sementara satu orang lainnya negatif.

“Ditangkap pas lagi ada acara maulid,” ungkap Kapol-

res Mataram melalui Kasubbag Humas, AKP I Wayan Suteja, SH dalam ekspos kepada wartawan di Mapolres Mataram, Kamis (7/1).

Adapun enam orang yang ditangkap di salah satu rumah di Lingkungan Pejeruk Kebon Bawak Nurul Yakin, Kelurahan Kebon Sari tersebut, yaitu pemilik rumah RD beserta istrinya, DM, SN, AH, SM, BM, serta SH. Keenamnya diduga menyalahgunakan narkoba

jenis sabu berdasarkan hasil positif tes urine. Sementara, AG, tidak terbukti berdasarkan hasil tes urine yang menyatakan dirinya negatif, namun tetap dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Suteja menambahkan, penangkapan oleh tim opsnal Satres Narkoba Polres Mataram tersebut berdasarkan pengintaian yang dilakukan selama satu bulan untuk memastikan informasi yang di-

Dua PAW Anggota DPRD NTB Belum Dipastikan Mataram (Suara NTB) Dua calon Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk anggota DPRD NTB yang melepas jabatannya karena tampil di Pilkada 2015 hingga kini masih berselimut ketidakpastian. Sementara, tiga calon PAW lainnya direncanakan dilantik pada pertengahan bulan ini.

Seperti diketahui, lima anggota DPRD NTB yang tampil di Pilkada 2015 telah melepas ja-

batannya. Mereka adalah H. M. Husni Djibril, B.Sc (PDIP) dan Irwan Rahadi, ST (Gerindra) yang tampil di Pilkada Kabupaten Sumbawa, TGH. L.G.M. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA (PKB) dan L. Fathul Bahri, SP (Gerindra) di Pilkada Lombok Tengah serta Sarifudin, SH di Pilkada Kabupaten Lombok Utara.

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan lima anggota DPRD

NTB tersebut, sejumlah parpol telah memproses usulan PAW mereka. Namun, kebijakan di masing-masing parpol ternyata berbeda-beda sehingga kemajuan yang dicapai dalam proses PAW pun berbeda pula.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis kemarin menjelaskan, hingga kemarin baru Firman, calon PAW untuk H. M. Husni Djibril yang sudah mengantongi SK pengangkatan sebagai anggota DPRD NTB dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sementara, calon PAW untuk Irwan Rahadi dan Fathul Bahri tinggal menunggu terbitnya SK. “Untuk Pak Husni Djibril, penggantinya sudah ada SKnya. Kemudian pengganti Pak Fathul Bahri juga sedang dalam proses untuk diterbitkan SK-

nya. Begitu juga untuk pengganti Pak Irwan Rahadi di Sumbawa,” ujarnya.

Jika mengacu pada data perolehan suara di Pemilu 2014, Fathul Bahri akan digantikan oleh Lalu Wirajaya selaku pemilik perolehan suara terbesar kedua dari Partai Gerindra di Dapil NTB VII pada Pemilu 2014 lalu.

Sementara, pengganti Irwan Rahadi adalah H. Abdul Talib, S.Sos yang juga meraih perolehan suara terbesar kedua dari Partai Gerindra di Dapil NTB V. Wakil Ketua DPRD NTB dari Partai Gerindra, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang dikonfirmasi terpisah mengakui bahwa pengganti Irwan dan Fathul memang merupakan caleg yang pada Pemilu 2014 menjadi pemegang perolehan suara terbesar kedua di Dapil masing-masing.

Senada dengan Mahalli,

Mori menegaskan bahwa pelantikan Firman, Wirajaya dan Abdul Talib rencananya akan digabungkan. Dengan demikian pihaknya masih harus menunggu terbitnya SK pengangkatan Wirajaya dan Abdul Talib dari Mendagri. “Ini hanya untuk efisiensi saja, biar sekaligus tiga orang,” ujarnya.

Saat ditanyai menyangkut kepastian calon PAW untuk Gede Sakti dan Sarifudin, baik Mori maupun Mahalli samasama mengakui belum adanya kepastian dari parpol masingmasing. Untuk diketahui, pemegang perolehan suara terbesar kedua setelah Gede Sakti di Dapil VII dari PKB adalah Dra. Suharti. Sementara, pemegang perolehan suara terbesar kedua setelah Sarifudin di Dapil II dari Gerindra adalah Mohamad Sabirin, S.IP. (aan)

BOS SDN 50 Cakranegara

Berkas Pertama Masuk Pengadilan Tipikor Mataram (Suara NTB) Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menerima berkas kasus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 50 Cakranegara, Senin (4/1) lalu. Ini sekaligus menjadi berkas pertama mewarnai persidangan kasus korupsi di tahun 2016.

Kasus dana BOS SDN 50 Cakranegara dibagi dalam dua berkas. Nomor urut 1 untuk tersangka berinisial NS dengan nomor berkas 01/pid.sus/ tpk/2016. Berkas nomor urut 2

untuk tersangka berinisial SU dengan nomor berkas 02/ pid.sus/tpk/2016. Tersangka NS saat kasus itu diusut menjadi bendahara SDN 50 Cakranegara, sedangkan SU menjadi kepala sekolah. “Berkas dua tersangka ini sudah diterima Senin lalu, dan sudah dijadwalkan sidangnya,” kata Humas Tipikor PN Mataram, Fathur Rauzi, SH Kamis (7/1).

Menurut rencana, sidang perdana dalam perkara ini akan dihelat Senin (11/1) pekan depan. Hakim yang

memimpin sidang ini, sebagai ketua majelis Wari Juniarti, SH, MH didampingi hakim ad hoc Fathur Rauzi, SH dan Edward Samosir, SH. Masingmasing tersangka yang sebentar lagi berganti status menjadi terdakwa itu, sudah menunjuk pengacara saat persidangan nanti yang diawali dengan pembacaan surat dakwaan. Sementara pengacara tersangka NS, Edy Rahman, SH, MH memastikan siap mendampingi kliennya di persidangan mendatang. (ars)

terima. Dari penangkapan di rumah yang terletak di Jalan TGH Abdul Hanan itu, turut diamankan barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat kotor 0,23 gr, satu pipa kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,23 gram, serta ganja kering seberat 160 gr. “Dari pemeriksaan sementara, barangbarang tersebut adalah kepunyaan si pemilik rumah, RD,” terang Suteja.

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/ist)

Terbuka untuk Umum

Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus mengenai asal barang tersebut diperoleh melalui keterangan saksi-saksi. Para pelaku disangkakan pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 115 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun. (why)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ungkap Jaringan Ekstasi Antarpulau 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) aram mengungkap pengiri1234567890123456789012345678901212 Penyidik Satres Narkoba man puluhan butir ekstasi 1234567890123456789012345678901212 Polres Mataram meng- yang disimpan di dalam se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 agendakan pemeriksaan buah buku yang tengahnya di1234567890123456789012345678901212 HR, terkait pengusutan ka- lubangi. Modus itu dilakukan 1234567890123456789012345678901212 sus narkoba 83 butir eksta- dengan memanfaatkan jasa 1234567890123456789012345678901212 si yang dikrim melalui salah pengiriman paket kilat ber1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 satu jasa pengiriman paket dalih pengiriman dokumen.

1234567890123456789012345678901212 kilat. Hal itu dilakukan un- SY, yang mengaku ditelepon 1234567890123456789012345678901212 tuk mengorek informasi leb- seseorang dari Jakarta untuk 1234567890123456789012345678901212 ih dalam mengenai pengirim mengambil paket tersebut, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 barang yang teridentifikasi ditangkap polisi Senin (4/1) 1234567890123456789012345678901212 dari Jakarta Barat. lalu pada saat keluar dari 1234567890123456789012345678901212 “Apakah nanti kita akan kantor salah satu agen jasa 1234567890123456789012345678901212 klarifikasi ke Jakarta atau pengiriman paket kilat di Ke1234567890123456789012345678901212 tidak, itu menunggu per- lurahan Gomong, Kecamatan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kembangan pemeriksaan leb- Selaparang, Mataram. SY 1234567890123456789012345678901212 ih lanjut,” terang Kasubbag yang beralamat di Kampung 1234567890123456789012345678901212 Humas Polres Mataram, AKP Janis, Pekojan, Jakarta Bar1234567890123456789012345678901212 I Wayan Suteja, SH, di Mapol- at itu mengaku sedang ber1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 res Mataram, Kamis (7/1). libur di Lombok sejak 29 1234567890123456789012345678901212 Terungkapnya HM ber- Desember 2015 bersama dua 1234567890123456789012345678901212 mula dari pemeriksaan orang temannya.

1234567890123456789012345678901212 barang bukti berupa resi penBarang bukti yang dia1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 giriman barang. Alamat mankan yaitu tiga bungkus 1234567890123456789012345678901212 yang tercantum sebagai pen- pil ekstasi warna hijau ber1234567890123456789012345678901212 erima barang itu adalah logo smile, dua diantaranya 1234567890123456789012345678901212 salah seorang di satu hotel berisi 25 butir, serta satu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 melati di bilangan Cakrane- bungkus lagi berisi 13 butir, 1234567890123456789012345678901212 gara, Mataram. Namun, ia satu bungkus pil ekstasi 1234567890123456789012345678901212 tidak merinci mengenai HM, warna merah tanpa logo 1234567890123456789012345678901212 apakah salah satu karyawan berisi 20 butir, sehingga to1234567890123456789012345678901212 hotel atau tamu yang mengi- talnya 83 butir. Sebuah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nap. Selain itu, pemeriksaan buku yang dibungkus deng1234567890123456789012345678901212 terhadap salah satu jasa an amplop cokelat beserta 1234567890123456789012345678901212 pengiriman paket kilat juga resi pengiriman juga dia1234567890123456789012345678901212 akan dilakukan untuk me- mankan, yang kini menjadi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nguak lebih mendalam me- alat bukti penting untuk 1234567890123456789012345678901212 ngenai identitas dan alamat mengungkap rantai jaring1234567890123456789012345678901212 si pengirim. an antar pulau peredaran 1234567890123456789012345678901212 Sebelumnya, Polres Mat- pil ekstasi tersebut. (why) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Polisi akan Klarifikasi Asal Pengiriman Barang

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dari Buku Harian ke Album Musik Mataram (Suara NTB) Pertengahan Juni 2016 mendatang, Komunitas Akarpohon akan merilis dua album yang ditelurkan oleh musisi Pantjoro Sumarsa dan juga Qisie dari grup band Spiker Aktif. Album bertajuk “Dongeng Sebelum Tidur” karya Pantjoro Sumarsa adalah aktualisasi dari catatan harian alias diary yang selama bertahun-tahun telah dibuatnya.

Musisi Pantjoro Sumarsa yang akrab disapa mas Ipang, menuangkan sekumpulan kisah dari peristiwa yang dicatat dalam buku hariannya ke dalam syair-syair lagu. Termasuk tentang pengalaman yang dijumpainya sekitar tahun

1997, sekitar 19 tahun yang lalu. Kisah yang dialaminya itu diguratkannya kedalam sebuah lagu berjudul “Anak-anak tani”.

“Lagu anak-anak tani merupakan hasil dari pengalaman saya melihat anak-anak yang bermain di pematang sawah.

Setiap hari saya sering melintasi persawahan. Kemudian saya sering menulis peristiwa yang saya alam itu dalam sebuah catatan harian, diary,” tuturnya ketika ditanya mengenai persiapan penerbitan album perdananya, Kamis (7/1).

Dikatakan, buku harian seolah menjadi semacam bank inspirasi untuk berkarya. Ia rajin menabung kisah yang dialami dengan mencatatnya dalam buku harian tersebut. Catatancatatan yang dikumpulkannya itu dibuka kembali dan dimodifikasi menjadi syair lagu.

“Rata-rata lagu saya sifatnya naratif atau bercerita.

Cerita yang saya sampaikan berisi tentang kisah-kisah yang dekat dengan diri saya sendiri,” lanjutnya.

Selain anak-anak tani, yang

diangkat dari pengalaman sekitar 19 tahun lalu, Ipang juga menyisipkan salah satu lagu yang diciptakannya pada tahun 2012. Lagu ini berjudul “Ruang Putih” yang juga bercerita tentang pengalaman dirinya sendiri. “Ruang Putih” merupakan sebuah tempat berekspresi yang populer di kota Bandung.

“Itu pengalaman saya ketika ikut tur musik bersama Kang Ary (Ary Juliyant,Red).

Lagu itu saya masukkan di album ini. Jadi jumlahnya tujuh lagu,” terangnya.

Selain lagu-lagu lama maupun lagu baru dari kisah lama, musisi yang dikenal dengan karakter suara yang lembut ini juga menitipkan lagu baru dalam album ini. Lagu barunya adalah “Bergerak Seperti Kupu-Kupu”.

Tak lepas, ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang pernah dilalui dalam hidupnya.

“Dalam diary, saya hanya menulis saja. Dari dulu saya rajin menulis diari, ini merupakan kebiasaan yang ditularkan dari ayah saya yang sejak kecil sampai sekarang masih tetap

menulis diary,” tandasnya.

Terpisah, Irma Agryanti selaku Eksekutif Produksi yang akan memproduksi dua album tersebut mengatakan, proses rekaman terhadap dua album yang akan dicetak tersebut masih berlangsung. Meski terkesan berat, yakni mencetak dua album secara sekaligus, pihaknya optmis dengan memastikan bahwa Juni mendatang dua album berbeda yang diproduksi Komunitas Akarpohon tersebut telah tercetak dan siap diluncurkan. (met)

Michael Bay Sutradarai ”Transformers 5”

Los Angeles Michael Bay membenarkan dirinya akan menyutradarai film ke-lima Transformers. Saat berbincang dengan Rolling Stone saat promosi film terbarunya, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, seperti yang dikutip oleh NME, ia mengungkapkan telah tanda tangan untuk membuat Transformers berikutnya dan ini akan menjadi yang terakhir dirinya berada di serial tersebut.

Sang sutradara mengatakan ia ingin memberikan “tahta” pada orang lain. “Transformers, saya masih bersenang-senang dengannya. Menyenangkan membuat film yang akan ditonton 100 juta orang. Tapi, ini yang terakhir. Saya harus memberikan tahta pada orang lain,” kata Bay. Wawancara tersebut mengungkapkan akan ada robot dumper truck baru, begitu juga dengan jubah dan pesawat alien. Sebelumnya, diberitakan cerita Transformers selama sepuluh tahun ke depan dipegang oleh Hasbro Studios.

Presiden Hasbro Studios, Stephen Davis, saat Festival Cannes mengatakan film kelima hingga kedelapan sedang digarap, juga serial televisi.

Film terbaru Transformers: Age of Extinction, yang menampilkan Mark Wahlberg, keluar pada 2014 dan menjadi film terlaris dalam catatan serial tersebut, sebesar 1 milyar di seluruh dunia.

Film itu juga masuk tujuh nominasi Razzie Awards, yang mengusung “terburuk yang pernah ditawarkan Hollywood”. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

MASUK BIOSKOP – Salah satu adegan di film SITI yang akhirnya masuk bioskop mulai 28 Januari 2016 setelah sempat terganjal masalah sensor.

Film SITI Akhirnya Bisa Diputar di Bioskop

Michael Bay (Suara NTB/ist)

”Wajah Daun” dan Cermin Kehidupan Manusia Mataram (Suara NTB) Alam selalu menawarkan sesuatu yang bisa dikaji dan dipelajari oleh manusia. Seperti halnya dedauan yang tumbuh di ranting-ranting pohon. Sejak mulai tumbuh sampai gugur berbaur kembali menjadi tanah, daun-daun tak ubahnya cermin dari siklus kehidupan manusia.

Kira-kira begitulah hasil kontemplasi yang dirumuskan oleh seniman Wing Sentot Irawan tentang pengamatan sosial yang dilakukan. Rumusan ide dan gagasan itu dituangkan menjadi sebuah karya seni berupa puisi. Selanjutnya, puisi yang digoreskan dengan judul “Wajah Daun” itu dimodifikasinya menjadi syair sebuah lagu.

“Ini akan saya pentaskan dalam sebuah repertoar tanggal 19 Januari besok. Temanya tentang lingkungan, tapi isinya berkaitan tentang kehidupan sosial,” tuturnya, Kamis (7/1).

Menurutnya, siklus kehidupan manusia sejak hidup sampai mati nyaris serupa dengan siklus yang dialami tiap-tiap daun.

Berikut soal bentuk, rupa dan warna, tiap daun memiliki corak yang sangat beragam. Ini menandakan betapa pentingnya sebuah perbedaan. Bayangkan, alangkah kakunya kehidupan di dunia ini ketika semua jenis pohon memiliki daun dengan bentuk yang serupa, warna yang sama dan motif yang tidak berbeda.

Lantas, perbedaan itulah kemudian menjadi semacam nilai daya tarik yang tersusun membentuk sebuah keunikan. Hidup ini kemudian menjadi terasa dinamis ketika manusia mampu memelihara kerukunan di tengah keberagaman. Sebab, keberagaman adalah sebuah susunan yang mempercantik struktur kehidupan.

“Daun itu bagi saya mengandung sebuah keunikan. Orang-orang mengumpulkan daun, misalnya yang sudah gugur dari pohon, warnanya coklat lempung tanah, dan motifnya berbeda-beda antara daun yang satu dengan lainnya, kan kelihatannya elok sekali menurut saya,” lanjutnya.

Jika dihayati secara mendalam, siklus pertumbuhan daun secara biologis mengandung makna filosofis yang cukup mendalam. Salah satunya tentang bagaimana semestinya setiap individu menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap mahluk hidup utamanya manusia harus mampu menjadi insan yang berguna atau bermanfaat bagi orang mahluk hidup, baik antar sesama maupun mahluk hidup lainnya.

Filosofi semacam ini tergambar ketika setiap daun melakukan proses fotosintetis dengan menyerap karbon dioksida (CO2) lalu mengeluarkan Oksigen (O2). Oksigen yang diproduksi dedaunan di muka bumi ini sebagai hasil fotosintetis tersebut kemudian sungguh bermanfaat bagi manusia. Trutama untuk menutupi kebutuhan pernafasan sepanjang hari.

“Banyak hal yang dapat kita pelajari dari sebuah daun.

Tidak sedikit nilai filosofi yang diserap seperti halnya bagaiman semestinya kita berlaku sebagai manusia dalam mengisi hidup. Manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat bagi pihak lain,” tandasnya. (met)

Jakarta (Suara NTB) Film pemenang FFI 2015, SITI, karya sutradara Eddie Cahyono dan diproduseri Ifa Isfansyah akhirnya masuk bioskop mulai 28 Januari 2016 setelah terganjal masalah sensor.

“Pastinya kami senang mendengar kabar itu, tapi sebenarnya kalau dibilang sudah rilis sih film SITI sudah rilis karena memang di beberapa festival sudah diputar,” kata Ifa saat dihubungi di Jakarta pada Rabu (6/1).

Ifa mengaku meski tidak menargetkan SITI mampu meraup banyak penonton, namun dirinya menginginkan SITI bisa mendapatkan akses pada masyarakat banyak.

“Pada dasarnya, yang penting kami berharap ini ada platform lain yang mudah diakses oleh penonton yang beragam, kami sudah senang,” kata

Ifa. “Mudah-mudahan, dengan diputarnya SITI di bioskop maka bisa memperpanjang umur film ini.”

Setidaknya ada tiga bagian adegan film yang disesuaikan setelah melalui proses sensor. Meski demikian, Ifa mengatakan hal itu tak mengganggu cerita maupun emosi dari film itu.

Ifa berharap, bioskop Indonesia bisa menayangkan film-film “sejenis SITI”.

Selama ini, film SITI hanya diputar di tempat-tempat terbatas. Film SITI, kata Ifa memang tidak dibuat dengan sengaja menambahkan elemen komersil karena keinginan Ifa menambah keragaman film Indonesia dan mengedukasi masyarakat.

“Untuk itu, tidak cukup hanya dengan satu film SITI saja,” kata Ifa yang tengah memproduksi film terbaru Edi Cahyono “Wasted Land” yang masih menyoal kehidupan perempuan ping-

giran, tepatnya di Gunung Kidul.

Disajikan dengan warna hitam putih dan rasio gambar yang hanya 4:3, film berdurasi 88 menit itu membidik dengan akurat potret model seorang perempuan pesisir tangguh yang jarang sekali diceritakan dalam film-film komersil.

Film bercerita tentang kejadian dalam satu hari kehidupan Siti, seorang ibu muda jebolan SMA tak tamat di wilayah pesisir dekat Parangtritis, Jawa Tengah.

Dengan segala keterbatasannya, Siti harus menanggung beban merawat suaminya yang lumpuh fisiologis dan mutung berhenti bicara pada Siti sejak Siti bekerja sebagai pemandu karaoke demi menambah pemasukan untuk membayar hutang kapal suaminya pada rentenir.

Selain harus merawat suami, Siti yang sehari-hari cuma berjualan peyek

jingking bersama Darmi, mertuanya yang sudah renta, Siti juga harus merawat anaknya yang masih SD, Bagas.

Warna hitam-putih, sengaja dipilih sang pembuatnya guna menambah rasa melankolis dari pahitnya hidup si Siti.

Meski sebelumnya SITI hanya tampil di festival-festival atau klub film baik di dalam maupun luar negeri, film itu meraih sederet prestasi di berbagai festival.

Sebelum FFI 2015, film SITI sukses mendapatkan penghargaan Best Performance di Singapore International Film Festival 2014, kemudian Best Scripting di Shanghai International Film Festival ke-18 tahun 2015, film Panjang Terbaik di Apresiasi Film Indonesia AFI 2015. Bahkan film SITI mampu menembus festival bergengsi di luar negeri seperti di Italia, Amerika Utara, Belanda. (ant/bali post)

Sajikan Musik Jazz Sepanjang Malam Mataram (Suara NTB) Berawal dari sekadar hobi lalu menghimpun diri dalam sebuah komunitas, empat pemusik muda kini mampu sajikan musik jazz sepanjang malam. Mereka adalah L. Adeliyan Pringgayuda, L. Muhammad Imam Nawawi, L. Deny Raysanjaya dan Dodik.

Empat sekawan yang dipertemukan bangku kuliah ini mendirikan sebuah grup band.

Saat perayaan tahun baru kemarin, grup band yang baru berdiri ini mengisi panggung hiburan sepanjang malam di Gili Air. “Nama band kami Wind Nill, anggotanya cuman kita berempat. Dodik sebagai vokalis, kemudian saya pegang bass. Kita memang spesialis membawakan musik-musik Jazz,” tutur L. Adedliyan Pringgayuda, Kamis (7/1).

Dikatakan, Jazz hampir menjadi nyawa bagi musikalitas (gaya bermusik) yang mereka lakoni. Keempat pemusik yang sama-sama aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas (UKM-F) Musik, FKIP Unram ini telah melebur dalam kesenian, lalu menyatu dengan denyutan nada-nada.

“Pas main di Gili, kita bawakan 50 lagu. Semuanya lagu barat. Karena kita mencoba beradaptasi sebab yang kita hibur adalah orang-orang barat,” lanjutnya.

Sayangnya, dari seluruh lagu yang dibawakannya tidak satupun merupakan karya pribadinya. Alasannya, lagu dalam album yang sedang mereka rancang dan karya orisinil kelompoknya belum dirilis.

“Album kita belum dirilis.

(Suara NTB/ist)

DRUMER - L. Muhammad Imam Nawawi drumer “Wind Nill” Ketika bersiap Manggung di Gili Air.

Akhirnya, kita mainkan lagulagu yang sudah populer. Dan menurut kami lebih mudah diterima oleh pendengar yang coba kami hibur,” katanya.

Ada baiknya, para pemusik muda yang memilih terlibat dalam dunia kesenian untuk tampil di panggung hiburan, mendengar petuah dari maestro musik balada Ary Juliyant.

Ia memberi perspektif agar para pelaku kesenian berhatihati dalam membawakan lagulagu barat yang notabene karya orang lain. Di Malaysia, katanya, tidak sembarang lagu barat boleh dimainkan oleh orang atau kelompok yang bukan pencipta lagunya.

“Di Malaysia tidak sembarang orang diperbolehkan menyanyikan lagu-lagu barat milik orang lain. Bisa-bisa dikenakan royalti. Habis manggung, ketauan bawain lagu orang, malah ditagih bayar royalti, kan repot,” ujarnya.

Menurutnya, konsistensi dalam berkarya merupakan hal yang paling penting. Para pemusik muda harus terpacu agar produktif dalam berkreativitas sehingga tidak sekadar mengandalkan hasil kreativitas orang lain untuk dipanggungkan. Lebih-lebih pada era pasar bebas dalam kemasan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Para pelaku kesenian berhadapan dengan pesaing dari luar secara bebas di panggung yang lumayan luas, khususnya dengan pelaku kesenian dari Negara-Negara yang bergabung menjadi anggota ASEAN. (met)

(ant/bali post)

Vin Diesel dan Paul Walker

”Furious 7” Sabet Penghargaan

Vin Diesel Terkenang Paul Walker Los Angelese Vin Diesel tidak kuasa menahan laju perasaan haru dengan mengingat mitranya Paul Walker ketika film “Furious 7” menyabet dua penghargaan People’s Choice Awards dalam kategori Film Favorit dan Film Laga Favorit.

Paul Walker meninggal pada November 2013. Peristiwa itu mengguncang Vin Diesel, sebagaimana dikutip dari laman sundayworld.

Seraya berjuang menahan gejolak perasaannya, Vin mengatakan, “Mereka mengatakan peristiwa itu begitu cepat terjadi dan begitu indah untuk

dikenang, dengan begitu saya akan coba mengenangnya. Ini berkaitan dengan kerja yang dilandasi kecintaan. Yang ingin saya sampaikan kepada anda, pesan bahwa anda mampu berbuat hal yang menakjubkan bila dilandasi dan disemangati oleh cinta.”

Vin kemudian meneruskan kenangannya bersama Paul dengan mengutip sebait lagu yang dibawakan Wiz Khalifa, “Begitu lama tanpa kehadiranmu, teman, dan saya akan mengatakan kepada semuanya manakala saya bersua kembali dengan dirimu lagi.” (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

Halaman 10

Naik, Bantuan Operasional PAUD Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan meningkatkan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP) pada 2016 ini. Langkah tersebut diambil untuk menjamin mutu dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.

Hanya saja, banyak mafia tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan lembaga tertentu yang mengklaim diri dapat mempermudah PAUD untuk mendapatkan dana BOP. Lembaga-lembaga tersebut menawarkan diri ke beberapa PAUD dengan imbalan 20 hingga 30 persen potongan dana BOP. Salah seorang pengurus salah satu PAUD di Kota Mataram yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah ditawari oleh lembaga tertentu untuk mempermudah PAUD dalam mengakses dana BOP. Mereka menjanjikan PAUD akan mudah memperoleh dana BOP dengan catatan memperoleh imbalan sebanyak 30 persen dari keseluruhan dana BOP. “Sering ditawari begitu, tapi nggak pernah direspons”, terangnya.

Selain itu, Emi Handayani staf pengajar PAUD di Keca-

matan Masbagik, Lotim mengaku setiap tahun pihaknya selalu ditawari oleh oknum tertentu yang mengklaim mempunyai akses dengan pengambil kebijakan agar mempermudah pencairan dana BOP. “Sekarang lagi marak-maraknya oknum yang mencari lembaga-lembaga yang akan dibantu untuk pengajuan BOP dengan syarat pemotongan 30-50% dari dana yang akan diterima,” terangnya.

Meski demikian, ujarnya, pada tahun 2016, PAUD yang sudah terdaftar dalam Dapodik saja yang akan mendapat BOP. Sementara PAUD yang belum terdaftar di dapodik tidak akan menerima bantuan. Selain itu, HIMPAUDI sudah mengimbau pada PAUD yang resmi tidak terpengaruh bujukan atau rayuan pihak tertentu soal dana PAUD. Tahun ini Direktorat Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyediakan Bantuan Operasional untuk 74.848 lembaga. Jumlah tersebut ditingkatkan dua kali lipat menjadi sebanyak 158.700 lembaga dari

Utamakan Ilmu BAIQ Syaqila Azela gadis cilik yang ceria yang mempunyai prinsip dalam hidup. Meski baru menginjak kelas tiga di Madrasah Ibtiadiyah Pondok Pesantren Al Ma’arif Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Sella sapaan gadis cilik ini cenderung bersikap selayaknya orang yang sudah lama mengenyam asam garam kehidupan.

“Kalau mau menggapai cita-cita utamakan ilmu yang penting,” tutur gadis cilik ini. Bagi orang yang baru sekilas melihat Sella tak akan menyangka gadis cilik ini mempunyai pikiran yang kuat untuk menggapai masa depan.

Juara dua di kelas yang berisi dua puluh lima siswa, membuat Sella terus rajin belajar di awal semester ke dua. Tak cukup menimba ilmu di sekolah, Sella mengikuti les beberapa mata pelajaran di luar sekolah.

Gadis cilik yang mengidolakan Mamah Dedeh ini tak keberatan waktu bermainnya berkurang, yang penting bisa menambah ilmu pengetahuannya.

Selain mengikuti pelajaran di luar sekolah, belajar ngaji di waktu Magrib tetap di jalaninya. Orang tua Sella mendukung semua kegiatan anaknya selama anaknya tidak terbebani.Sella juga masih bisa bermain selayaknya anak kecil yang lain. “Mama senang lihat Sella belajar, kadang juga bisa bermain kok.”

Sella bercita-cita menjadi pendakwah seperti Mamah Dedeh sang idola. Ia ingin terus belajar agama dengan giat agar bisa menajdi anak solehah bagi kedua orang tuanya dan agamanya.

“Bacaan Sella baru nyampe juz ke sepuluh, moga bisa menjadi anak solehah,” harapnya. (dys) Baiq Syaqila Azela (Suara NTB/dys)

(Suara NTB/use)

SDN 1 Beleka Siapkan Siswa Ikuti Olimpiade Sains MERAIH juara pada Olimpiade Sains menjadi target yang ingin dicapai SDN 1 Beleka Kecamatan Gerung Lombok Barat. Untuk meraih prestasi pada ajang bergengsi tersebut, siswa yang memiliki kemampuan pun dipersiapkan. Pasalnya, pelaksanaan olimpiade sains tinggal beberapa bulan lagi.

Kepala SDN 1 Beleka Muhammad Muzhari, S.Pd, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (7/1), menyebutkan ajang olimpiade sains merupakan salah satu lomba dalam bidang akademis yang diikuti seluruh sekolah di Lobar. Selama ini, anak didiknya sudah sering mengikuti olimpiade sains yang terdiri dari dua pelajaran, yakni Matematika dan Fisika.

Untuk tingkat kecamatan, SDN 1 hampir tidak pernah absen. Bahkan, untuk tahun 2014, SDN 1 Beleka mampu ikut hingga tingkat provinsi, meski tidak mendapatkan juara. “Kita tetap ikut mewakili Kecamatan, bahkan kita sudah sampai tingkat provinsi pada tahun 2014,” terang Muzhari.

Sementara itu, olimpiade sains tahun 2016 rencanannya akan dihelat beberapa bulan mendatang tepatnya pada Maret.

Untuk ajang bergengsi ini, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan terutama menyeleksi siswa-siswi terbaik untuk dilatih secara intensif dengan memberikan les. Siswa yang dipilih ini berjumlah 5 orang.

Para siswa ini pun dididik oleh mentor yang ditentukan pihak sekolah. Karena memang, soal-soal yang diuji dalam olimpiade ini tak semua guru bisa menyelesaikannya. Meski demikian, dalam olimpiade tahun 2016 ini, Muzhari optimis bisa lolos hingga ke tingkat provinsi. Pelaksanaan les bagi siswa-siswi terpilih akan dilaksanakan pada sore hari, dan akan dilaksanakan selama dua kali seminggu. Begitu juga untuk mendapat gambaran lebih terkait perkembangan olimpiade, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan sekolah-sekolah yang sudah pengalaman.

Untuk soal-soal yang dilatih, pihak sekolah juga menggunakan soalsoal yang ada di bank soal setempat. Namun jika tidak ada pihaknya tentu akan mencari soalsoal lainnya. Sebab, untuk tahun ini pihaknya memiliki target pencapaian hingga tingMuhammad Muzhari kat nasional.(use)

tahun lalu.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada lembaga PAUD yang telah berdiri minimal setahun. PAUD juga harus memenuhi sejumlah persyaratan semisal memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bantuan yang diberikan nantinya berkisar mulai sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7,2 juta per tahun tergantung dari jumlah peserta didik di lembaga PAUD dengan peruntukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar dan subsidi bantuan keringanan biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, untuk biaya pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif dan sebagainya. (dys)

MAIN - Pemerintah fokus memberikan perhatian terhadap PAUD di Indonesia. Tahun ini, alokasi bantuan untuk PAUD meningkat dibandingkan sebelumnya. Tampak, siswa PAUD di Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram sedang bermain ayunan beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ham)

Bertambah, Sekolah di Lotim Penyelenggara UNBK 2016 Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mematangkan persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang rencananya digelar April 2016 mendatang. Hingga saat ini, sekolah di Lotim yang positif terdaftar di Pusat Penyelenggara Pendidikan (Puspendik), sebanyak tujuh sekolah dari sebelumnya yang hanya lima sekolah yang ada di Lotim.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/1), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, menyebutkan, sekolah-sekolah setingkat SMA yang akan melaksanakan UNBK adalah SMAN 1 Aikmel, SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN Pringgasela dan SMKN 1 Pringgabaya. Sementara, yang menjadi tambahan yakni SMKN 1 Sakra dan SMKN 1 Sikur.

“Sekarang Wirno Bambang Karmeda ini sudah posi-

tif tujuh sekolah yang akan mengikuti UNBK nanti, satu untuk SMA, dan enam untuk SMK setelah usulan untuk SMKN 1 Sakra dan SMKN 1 Sikur diterima. Ini khusus untuk sekolah-sekolah yang bernaung di Dikpora Lotim. apakah nanti ada penambahan atau tidak, nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya,” sebutnya.

Ditegaskannya, jika sekolah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai sekolah yang akan melaksanakan UNBK, maka secara langsung sekolah ini sudah tidak akan terdaftar lagi menjadi peserta UN man-

ual. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau sekolah-sekolah yang sudah terdaftar sebagai peneyelenggara UNBK mematangkan persiapan dan melengkapi kekurangan yang ada sejak dini.

Pasalnya, kendala-kendala yang akan terjadi pada saat pelaksanaan UNBK harus bisa dideteksi sejak dini oleh masing-masing sekolah mulai dari kemungkinan terjadinya server rusak, ruangan, genset dan sejumlah sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Satu server yang ada di dalam satu ruangan itu hanya bisa menfasilitasi 40 klien (siswa), sehingga sekolah yang menyelenggarakan UNBK itu harus menyiapkan server cadangan,”imbaunya, seraya menambahkan, sekolah yang melaksanakan UN manual juga diharapkan mempersiapkan segalanya baik dari segi pengawas, ru-

angan dan lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMKN 1 Sikur, Lalu Rusbin, S.Pd, mengaku siap menyelenggarakan UNBK pada tahun 2016 ini. Semua sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan UNBK akan terus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan UNBK di sekolah yang terbilang cukup belia itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurutnya, pelaksanaan UNBK merupakan salah satu langkah yang paling efektif untuk melatih kejujuran siswa. Kesempatan siswa untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Peserta ujian juga akan lebih mampu berkonsentrasi mengerjakan soal-soal yang muncul pada layar komputer. “UNBK ini sangat bagus, bisa melatih kejujuran siswa,”ujarnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Erica Ajak Putri Indonesia Peduli Pendidikan Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB Hj. Erica Zainul Majdi mengajak calon Putri Indonesia Perwakilan NTB, Ghea Putri Mulya untuk terus memperdalam wawasan, tidak hanya terkait dengan bidang wisata dan budaya, namun juga bidang-bidang lain seperti pendidikan, sosial, politik dan ekonomi.

“Pendidikan juga harus menjadi perhatian bagi siapa saja yang berkiprah di Putri Indonesia. Pendidikan tidak hanya diartikan sebagai jenjang formal yang saat ini dipahami banyak orang, namun pendidikan itu lebih pada memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai hal,” jelas Hj. Erica Zainul Majdi dalam siaran pers yang diterima Suara NTB ketika menerima Putri Indonesia perwakilan NTB di Pendopo Timur Gubernur NTB, Kamis (7/1).

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua BKOW Provinsi NTB Hj. Syamsiah M. Amin

ini, dalam rangka meminta doa dan restu untuk mengikuti kontes pemilihan Puteri Indonesia tingkat nasional yang ke-20 yang akan berlangsung Februari 2016 mendatang.

Hj. Erica Zainul Majdi juga berpesan kepada Ghea Putri Mulya terus mempelajari potensi daerah NTB. “Kondisi sosial dan politik di NTB berada di posisi terdepan. Ini menandakan NTB mengalami kemajuan dan siap bersaing dengan daerah-daerah lain. Tingkat kemiskinan dan nilai IPM NTB tahun ini juga menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut bisa ditambahkan pada saat presentasi,” jelas istri Gubernur NTB tersebut.

Sementara itu, Ayu Setiawati selaku manajemen Puteri Indonesia Perwakilan NTB menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Dekranasda Provinsi NTB yang memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Puteri Indonesia NTB 16 Desember 2015 lalu. (r)

Dipercepat, Revisi Buku Kurikulum 2013 Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan aksi kebut dengan merevisi buku Kurikulum 2013 yang akan digunakan untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai 15 Juli 2016.

“Revisi buku tahap dua rencananya akan selesai pada Februari 2016. Sehingga nanti bukunya bisa dipakai untuk tahun ajaran baru,”ujar Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, Supriyatno, dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Sedangkan buku lama yang sebelumnya digunakan akan ditarik kembali oleh Kemdikbud.

Kemdikbud menargetkan penerapan Kurikulum 2013 untuk 25 persen sekolah di Tanah Air pada tahun ajaran 2016/2017.

Sementara untuk sekolah lain yang belum menggunakan Kurikulum 2013, lanjut dia, maka buku yang digunakan adalah buku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

“Kemdikbud melakukan revisi sebanyak 377 buku. Perubahan mendasarnya terletak pada perbaikan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya,” jelas dia.

Untuk buku pelajaran agama, lanjut dia, relatif tidak banyak perubahan terutama untuk buku agama non Islam. Semen-

Ilustrasi Kurikulum 2013 tara yang paling banyak perubahannya terletak pada tematik SD kelas satu hingga enam.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Kemdikbud tidak menggunakan metode seperti tahun sebelumnya. Buku-buku yang selesai direvisi itu diunggah dan pemerintah akan menerapkan harga eceran tertinggi.

“Siapapun boleh menggandakan buku tersebut dengan mengacu terhadap ketentuan buku harga eceran tertinggi.”

Sebelumnya, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan penerapan Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap.

Pada 2015, ada sekitar 6.000 sekolah yang menjalan-

kan Kurikulum 2013, sekolah-sekolah itu menjadi perintis dan model dalam penerapan kurikulum baru.

Kemudian dari sana mengembangkannya ke berbagai sekolah secara nasional yang merencanakan bertahap sampai tahun pelajaran 2019/2020.

Kemdikbud juga tetap membuka kemungkinan bagi sekolah lain yang ingin menerapkan kurikulum baru tersebut, dengan syarat harus mengajukan diri untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Aktivitas Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/ M). (ant/bali post)

Ratusan Karyawan Unram Tuntut Pembayaran Tunjangan Kinerja Mataram (Suara NTB) Ratusan karyawan Universitas Mataram (Unram) kembali menggelar aksi demo, Kamis (7/1). Mereka menuntut Rektor Unram segera membayar tunjangan kinerja yang belum dibayar sejak Juni 2015.

Sebelum berunjuk rasa di depan rektorat, ratusan pengunjuk rasa yang diperkirakan berjumlah 500 orang menggelar long march di sepanjang area kampus dengan membentangkan poster menuntut tunjangan kinerja yang tak lagi mereka terima sejak Juni 2015 segera dibayar.

Salah seorang pengunjuk rasa, Semah, mengatakan unjuk rasa ini dilakukan setelah beberapa kali meminta kepada pimpinan membicarakan hal ini. Selain itu, mereka sudah berupaya melakukan pembicaraan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan rektorat. Namun, kata dia, selalu tidak ditanggapi dan tidak ada kepastian untuk tunjangan kinerja.

“Jadi kita demo ini adalah aksi damai karena selama ini tunjangan yang kita harapkan diberi sebelum tahun baru tidak kunjung sampai berubah tahun”.

Mestinya pembayaran tunjangan harus sudah terbayarkan pada 2015 karena berasal dari APBN 2015. “Mereka kan sebagai penegak keuangan, mereka tahu kok dana tahun itu harus selesai tahun itu, bukan lewat tahun. Kita tuntut hak kita, harusnya diserahkan bulan Desember kemarin sebelum tahun baru,” protesnya.

Dituturkan Semah, nilai tunjangan yang belum dibayar pihak rektorat terhadap 500 an pegawai dari Juni hingga Desember nilainya bervariasi antara 15 hingga 50 juta dengan total keseluruhan menca-

pai Rp 9 miliar lebih.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Umum dan Keuangan Unram, Drs. Swastahadi didampingi Wakil Rektor III Dr. Muh Natsir yang menemui demonstran menyebut terlambatnya pembayaran disebabkan masih dalam perbaikan data dari semua fakultas. Selain itu, yang menjadi persoalan pihaknya belum mencairkan pembayaran tunjangan adalah adanya arahan dari Dirjen Dikti agar tidak melakukan pembayaran ganda, jika sebelumnya pernah menerima honor. “Arahan dari

pusat kalau sudah tunjangan kinerja, tidak boleh ada honor, tidak boleh dobel,” tegasnya.

Ia pun membantah jika pihaknya dituduh belum membayar tunjangan selama tujuh bulan lantaran uang tunjangan dari pusat baru turun ke Unram akhir Desember lalu.

Sementara Wakil Rektor III Muhammad Natsir menjelaskan pencairan tidak mungkin dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Jika hal itu dilakukan maka risiko ke depan ialah bisa jadi temuan Inspektorat.

“Itu yang kita hindari,” pungkasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Capital One Cup Kamis, 7 Januari 2016 04.00 Everton 2 - 1 Manchester City Serie A Italia Kamis, 7 Januari 2016 03.45 Napoli 2 - 1 Torino 01.00 Empoli 0 - 1 Internazionale Copa Del Rey Spanyol Kamis, 7 Januari 2016 03.30 Barcelona 4 - 1 Espanyol 05.05 Rayo Vallecano 1 - 1 Atlético Madrid

Dua Petinju NTB Dipanggil Pelatnas ASEAN Games 2018 Mataram (Suara NTB) Sukses atlet tinju NTB meraih tiga medali emas di Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) di Bogor, Desember 2015 lalu menarik perhatian Pengurus Besar (PB) Pertina. Kabarnya, kedua petinju NTB, Ainun Hamidah dan Huswatun dipanggil mengikuti Pelatnas ASEAN Games 2018 setelah sukses menyumbang masing-masing satu medali emas di kejurnas STE 2015.

Jadwal Pertandingan Sepak Bola FA Cup Sabtu, 9 Januari 2016 03.55 Exeter City vs Liverpool @beIn Sport 1 23.00 Arsenal vs Sunderland @beIn Sport 1 23.00 Norwich vs Man City Minggu, 10 Januari 2016 01.30 Man United vs Sheff Wednesday @beIn Sport 1 22.00 Chelsea vs Scunthorpe United @beIn Sport 1 24.00 Tottenham Hotspur vs Leicester City @beIn Sport 1 La Liga Spanyol Sabtu, 9 Januari 2016 23.00 Barcelona vs Granada @RCTI Minggu, 10 Januari 2016 03.30 Real Madrid vs Deportivo la Coruna @Festival 23.00 Real Sociedad vs Valencia @Festival Senin, 11 Januari 2016 03.30 Celta Vigo vs Atletico Madrid @Festival Serie A Italia Minggu, 10 Januari 2016 01.00 Fiorentina vs Lazio @beIn Sport 2 Senin, 11 Januari 2016 03.45 Sampdoria vs Juventus @Quad Sports Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal juga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Copa Del Rey

Barcelona Atasi Espanyol Barcelona Barcelona mengalahkan Espanyol 4-1 dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Copa del Rey di Stadion Camp Nou, Kamis dini hari kemarin.

Espanyol membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-9 melalui Felipe Caicedo dari jarak dekat setelah menerima sodoran bola dari Marco Asensio menyusul sebuah serangan balik.

Messi membalas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-13. Menerima umpan terobosan Andres Iniesta, Messi merobek gawang tim tamu dengan sepakan keras kaki kiri.

Jelang babak pertama berakhir, tepatnya menit ke-44, Barca berbalik unggul lewat gol Messi yang diciptakannya melalui tendangan bebas. Meskipun sempat mengenai tiang, bola akhirnya masuk ke dalam gawang setelah memantul ke tanah.

Beranjak ke babak kedua, Barca mencetak gol ketiga melalui Gerard Pique yang berhasil memanfaatkan umpan silang di area pertahanan Espanyol. Pique yang berada di depan mulut gawang, dengan tenang menceploskan si kulit bundar.

Espanyol harus kehilangan dua pemain. Yang pertama Hernan Perez diganjar kartu merah pada menit ke-72 setelah menerima kartu kuning kedua akibat mengganjal Jordi Alba. Empat menit berselang, giliran Pape Diop yang diusir wasit ke luar lapangan karena bersitegang dengan Luis Suarez.

Espanyol yang semakin terpuruk membuat Barca kembali mencetak gol pada menit ke-88. Gol keempat ini dilesakkan oleh Neymar usai dimanjakan umpan terobosan Messi. Skor 4-1 pun bertahan hingga laga berakhir.

Sebelumnya, Valencia berhasil Granada dengan skor telak 4-0 dalam leg pertama babak 16 besar Copa del Rey di Stadion Mestalla, Valencia, Rabu.

Gol pertama tercipta pada saat laga baru berusia delapan menit melalui sepakan Alvaro Negredo dari sisi kanan yang sukses menghujam gawang Granada.

Tim tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat gol Rodrigo dari dalam kotak penalti usai menerima umpan Santi Mina dan tak kuasa dihalau penjaga gawang.

Valencia mencetak gol ketiga pada babak kedua, tepatnya menit ke-63 melalui titik penalti. Hadiah ini diberikan wasit setelah Santi Mina dilanggar di kotak terlarang.

Alvaro Negredo yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskannya menjadi gol dengan melesakkan bola ke sudut kiri gawang.

Valencia kembali dihadiahi penalti pada menit ke-82. Kali ini giliran Negredo yang dijatuhkan oleh Doria. Negredo yang juga tampil sebagai algojo penalti mampu menunaikan tugasnya dengan baik. (ant/bali post)

“Dua atlet kami, Ainun dan Huswatun sebentar lagi akan berangkat mengikuti Pelatnas persiapan ASEAN Games 2018. Mereka akan dipanggil oleh PB Pertina atas keberhasilan meraka meraih medali emas di kejuaraan tinju STE tahun 2015,” ucap Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi

Suara NTB di Mataram, Kamis (7/1) kemarin.

Dugi mengatakan kedua petinju binaan Sasana Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Huswatun dan Ainun Hamidah adalah petinju putri yang sukses meraih medali emas di Kejurnas STE di Bogor Desember 2015.

Ainun berhasil meraih meda-

li emas di kelas 48 Kilogram (Kg) putri dan Huswatun sukses meraih medali emas di kelas 60 Kg putri.

Diakuinya, keberhasilan dua petinju muda itu mendapat perhatian serius dari PB Pertina. Belum lama ini dirinya dihubungi oleh pihak PB Pertina agar pihaknya mempersiapkan dua atletnya itu

(Suara NTB/ist)

ini Dugi akan mengizinkan hanya Ainun mengikuti Pelatnas, sementara Huswatun harus mengikuti Pelatda PON di NTB. “Kalau Huswatun mungkin belum bisa mengikuti Pelatnas, karena dia harus persiapan mengikuti PON Jabar 2016. Sementara Ainun kita izinkan mengikuti Pelatna karena dia bukan atlet PON NTB,” jelasnya.

Di tempat yang sama Ainun Hamidah mengatakan siap mengikuti Pelatnas, sementara Huswatun menyerahkan sepenuhnya kepada pelatihnya. (fan)

Puluhan Atlet Pelatda Jalani Tes Fisik Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 atlet menjalani tes fisik (VO2 maks) di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (7/1) kemarin. Tes fisik tersebut untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebugaran serta daya tahan fisik maksimal atlet yang akan mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi dalam rangka persiapan mengikuti PON XIX Jawa Barat (Jabar) 2016. Lewat test fisik itu pihak pelatih dapat menyesuaikan program latihan atlet.

Panitia Pelatda Sentralisasi, Hari Gunawan yang dikonfirmasi Suara NTB di sela tes fisik atlet mengatakan tes fisik yang digelar pihaknya itu merupakan tahap pertama. Rencananya akan ada tes fisik lanjutan hingga berlangsung selama tiga tahap, yakni dimulai tanggal 7 hingga 9 Januari.

“Tes fisik untuk hari ini diikuti sekitar 40 lebih atlet, terdiri dari empat cabang olahraga, yakni dari cabor tarung derajat 10 atlet, 18 atlet atletik, 8 atlet beladiri kempo dan 6 atlet balap sepeda,” ucapnya.

Test fisik itu, kata Hari, untuk mengetahui volume oksigen maksimal yang diproses dalam tubuh masing-masing atlet pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Setelah mengetahui jumlah VO2 maks atlet, pihak panitia pelatda sentralisasi akan menyesuaikan program latihan untuk masing-masing atlet.

Atlet yang memiliki VO2 maks yang tinggi akan dapat memulai program latihan dengan intensitas latihan tingkat tinggi, sebaliknya atlet yang VO2 maks rendah akan memulai program latihan dari tahap awal.

“Kemampuan fisik masingmasing atlet ini- kan tidak semua sama, sehingga kita harus

(Suara NTB/fan)

TES FISIK - Tampak puluhan atlet menjalani tes fisik (VO2 maks) di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (7/1) kemarin. melakukan tes fisik kepada masing-masing atlet,” terangnya.

Lanjutnya, semakin tinggi VO 2 Maks yang dimiliki atlet, akan menunjukan tingkat kebugaran atlet yang sangat baik.

Itu artinya bagi atlet yang memiliki VO2 Max yang di atas

rata-rata akan mudah melahap program latihan tingkat tinggi. Sementara bagi atlet yang VO2 maks di bawah standar rata-rata akan ditingkatkan kemampuan fisiknya hingga mencapai VO2 maks yang di atas rata-rata. (fan)

Catatan VO2 Maks Ridwan Paling Tertinggi Mataram (Suara NTB) Tim Satgas Panitia Pelatda Sentralisasi persiapan PON 2016 mengatakan tingkat kebugaran fisik atlet tertinggi dalam tes fisik (VO2 maks) di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (7/1) kemarin diraih oleh atlet atletik, Ridwan.

Atlet asal Kabupaten Sumbawa itu mencatat VO2 maks 64,66 dengan 4.730 balke. Sementara VO2 maks tertinggi kedua dipegang Arif Rahman 56,29 dengan 4.000 Balke dan Abdul Razak di urutan ketiga dengan VO2 maks 53,60 dan 3.765 Balke.

Tim Satgas Panitia Pelatda, Eroplan Kamil yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (7/1) kemarin menjelaskan, ketiga atlet yang memiliki VO2 maks tertinggi itu merupakan atlet dari cabang olahraga atletik. Ketiganya itu merupakan atlet senior NTB yang sudah seringkali menorehkan medali di level nasional. Selain itu mereka juga pernah menyumbangkan medali emas, perak dan perunggu di PON Riau 2012.

Dicontohkannya, Ridwan adalah atlet yang pernah menyumbangkan dua medali emas di PON Riau 2012 lalu, yakni di nomor 800 meter dan 1.500 meter putra. Sementara Arif Rahman adalah atlet peraih medali perak di nomor 400 meter putra. Selanjutnya, Abdul Razak menyumbang medali perunggu di 4x400 meter putra.

Ketiga atlet itu akan kembali membela tim atletik NTB di PON Jabar 2016. Hasil tes fisik yang dilakukan panitia Pelatda menujukan ketiga atlet itu memiliki kemampuan fisik yang relatif bagus untuk persiapan mengikuti PON Jabar 2016. Ketiga atlet itu akan mampu melahap program latihan tingkat tinggi.

Menurut Pelatih Atletik NTB, Subagio, ketiga atlet itu masih menjadi unggulan NTB. Mereka akan diandalkan untuk mendulang medali emas NTB di PON. Terutama, Ridwan diandalkan untuk mempersembahkan medali emas NTB di PON Jabar 2016. (fan)

Everton Beri Kejutan untuk Manchester City DUA GOL - Lionel Messi menjadi arsitek kemenangan Barcelona dengan dua golnya saat mereka mengalahkan Espanyol 4-1 di ajang Copa del Rey di Nou Camp, kemarin.

untuk mengikuti Pelatnas persiapan ASEAN Games 2018.

Kedua petinju putri itu dalam waktu dekat ini akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Pelatnas.

Lanjutnya, pemanggilan dua atlet tinju NTB mengikuti Pelatnas menjadi kabar gembira, karena dua atlet NTB itu berkesempatan mengibarkan bendera Indonesia di level Internasional. Namun pemanggilan dua atlet itu belum semuanya direstui Dugi. Pasalnya salah satu dari dua petinju NTB itu harus mempersiapkan diri mengikuti PON Jabar 2016. Dalam hal

Jakarta (Suara NTB) Manchester City menyerah 1-2 dari Everton dalam semifinal leg pertama Piala Liga Inggris di Goodison Park, Kamis dini hari kemarin.

Gol pembuka baru dapat tercipta di penghujung babak pertama. Everton terlebih

dahulu merobek gawang City pada masa injury time lewat gol Ramiro Funes Mori usai memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti.

City menyamakan kedudukan pada babak kedua tepatnya menit ke-76. Menyusul sebuah serangan balik, Aguero mengirimkan umpan terobosan kepada Navas. Navas yang kemudian berhadapan

satu lawan satu dengan kiper, berhasil menceploskan bola untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Dua menit berselang, Everton kembali berbalik unggul lewat sundulan Lukaku di depan gawang berkat umpan silang Barry. Kemenangan tim tuan rumah pun bertahan hingga laga berakhir, demikian Sky Sport. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SUNDULAN LUKAKU - Romelu Lukaku menciptakan gol penentuk kemenangan melalui sundulan di depan gawang berkat umpan silang Barry.

Nazwa, Petenis Cilik yang Terinsipirasi Orang Tua Selong (Suara NTB) – Sungguh prestasi yang membanggakan ditunjukkan oleh Nazwa Kirana Febrianti (8 Tahun). Di usianya yang cukup belia ini, ia berhasil menyabet juara II tunggal putri dengan lawan kategori 12 tahun dan ganda putri kategori 10-13 tahun dengan menyisihkan lawan-lawannya dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Prestasi itu didapatkan dalam kejuaraan Tenis Lapangan Junior Provinsi NTB Dolphin Cup yang di selenggarakan di Kabupaten Sumbawa, 29-31 Desember 2015 lalu.

Atlet cilik yang merupakan buah hati dari Brigadir Azwar dan Miftahul Umni ini mengaku bahwa dirinya mulai menyukai permainan tenis lapangan lantaran sering diajak ke lapangan tenis orang orang tuanya (bapaknya,red) (Suara NTB/ist) yang juga hobi bermain teNazwa Kirana Febrianti nis lapangan. Dari sanalah, katanya, keinginannya untuk menekuni tenis perlahanperlahan tumbuh dan berkembang sejak dirinya duduk di bangku kelas dua SD. “Sering ikut sama bapak waktu latihan olah raga tenis lapangan. Tiba-tiba saya juga berkeinginan seperti bapak yang pandai bermain tenis,” tuturnya polos, Kamis (7/1).

Tidak ingin apa yang diinginkannya hanya sebatas angan-angan, Nazwa terus mematangkan keinginan untuk menjadi petenis yang profesional. Salah satu yang dilakukan adalah dengan merutinkan latihan tanpa mengesampingkan pendidikannya. Diakuinya, melihat kondisi fisik badannya yang kecil, banyak teman-temannya baik di sekolah maupun di lapangan yang meremehkan kemampuannya. Namun, dengan semangat yang diberikan oleh orang tuanya, semua rasa malu, minder dan segala sesuatu yang bisa menghambat prestasinya hilang begitu saja.

“Memang kalau dari fisik, badan saya terbilang cukup kecil dibandingkan yang lain. Namun, atas semangat yang diberikan oleh bapak bahwa setiap ada kemauan kita pasti bisa. Itu menjadi pegangan saya untuk terus menggapai prestasi. Kedua orang tua saya merupakan semangat saya,”sanjungnya. (yon)

SUARA NTB

Jumat, 8 Januari 2016

Wagub Minta Dewan Secepatnya Seleksi Komisioner KI NTB Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta DPRD NTB segera memproses seleksi 15 calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB yang sudah diserahkan gubernur.

Hal ini dimaksudkan supaya komisioner KI NTB tidak lama mengalami kevakuman pascaberakhirnya masa jabatan komisioner KI NTB periode pertama pada Desember 2015.

Hal tersebut dikatakan Wagub pada acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2015 yang diselenggarakan KI NTB, Kamis (7/1) siang kemarin.

“Sekarang prosesnya di Komisi I DPRD NTB. Pak Nurdin Yacob mungkin cepat-cepat diproses supaya komisioner KI tak ada kevakuman,” kata Wagub.

Nurdin HM Yacob adalah salah satu anggota Komisi I DPRD NTB yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum. Komisi inilah yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 15 calon komisioner yang telah diseleksi oleh Tim Seleksi Pemprov NTB. Dari 15 calon komisioner KI NTB tu, Dewan akan melakukan fit and proper test untuk mencari lima orang yang akan menakhodai KI NTB periode kedua, 2016-2020. ‘’Apresiasi kepada seluruh komisoner KI yang sekarang.

Kalaupun ini menjelang akhir masa jabatan, masih semangat. Proses selanjutnya di DPRD. Rupanya ini masih belum selesai,” kata Amin.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyerahkan 15 nama calon komisioner KI NTB ke DPRD NTB. Ke 15 nama calon komisioner KI NTB yang dilakukan Timsel Pemprov NTB masing-masing Agus Marta Hariyadi, SE, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, Andayani, SE, MM, Dachlan A Bandu, SH, M.Si, Dr. M. Junaidi, MM, Drs. M. Zaini, Drs. Umar Baktir, SH, MKn, Hendri Salahudin, S.IP. Selanjutnya, Hendriadi, SE, Ir. Abdul Haris, Ir. Sukirman, Lalu Ahmad Busyairi, S.sos, M. Nur Rahmat, SE, Najamuddin Amy, S.Sos, MM dan Yuni Riawati.

Sebelum Timsel menyerahkan 15 nama calon komisioner KI NTB itu ke gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke Dewan, Timsel telah mengundang tokoh masyarakat (Toma), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerhati untuk mencari masukan terhadap nama-nama yang dinilai memiliki kapabilitas dan kredibilitas menjadi calon komisioner KI. Pelibatan toma, pemerhati dan LSM dalam penjaringan calon komisioner KI ini untuk melihat rekam jejak para calon di masyarakat. Karena nilai masing-masing personal sangat dipengaruhi bagaimana rekam jejak masing-masing calon di masyarakat.

Jumlah peserta yang mendaftar dalam seleksi komisoner KI NTB itu lebih dari 40 orang. Dari jumlah itu, lebih dari 30 orang yang mengikuti seleksi tes tulis dan psikotes. Dalam setiap tahapan akan diketahui peserta yang berhak ikut untuk tahapan selanjutnya. Dari puluhan peserta yang mengikuti seleksi itu Timsel hanya mengusulkan maksimal 15 nama ke gubernur. (nas)

Halaman 12

Calon Pengantin Sebaiknya Konsultasi Pra Nikah Mataram (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selama ini memiliki program konsultasi pra nikah. Namun hal ini jarang dimanfaatkan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Padahal konsultasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan agar calon pengantin dapat benar-benar siap berumah tangga.

“Tahun 2015 kita sudah membina sebanyak 94 orang. Kita berikan informasi tentang kesehatan, tentang bagaimana berkeluarga, apakah mereka siap secara mental, ekonomi dan sebagainya. Karena menikah bukan hanya perkara cinta saja,” kata Ketua Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) BKKBN NTB Drs. M. Zaini kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (7/1) kemarin.

Selain itu, program konsultasi ini juga memberikan pemahaman kepada calon pengantin untul mengatur jarak kehamilan. Sebaiknya jarak kehamilan dengan melahirkan terakhir kali minimal tiga tahun. Sebab jika terlalu mepet, bisa saja akan memengaruhi kondisi kesehatan. Hal ini pula yang dapat menimbulkan kematian bayi. ‘’Salah satu yang dikhawatirkan apabila jarak kehamilan terlalu dekat itu adalah kematian bayi. Sehingga masyarakat perlu untuk diberikan pemahaman akan pentinganya memberikan jarak untuk hamil,’’ kata Zaini.

Selain itu kondisi rahim juga perlu untuk diistirahatkan sementara. Sebab jika dipaksakan, akan berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu, dan bisa menyebabkan kematian. Hal inilah yang menyebabkan perlunya melakukan konsultasi sebelum menikah. Agar kesiapan mental calon pengantin semakin matang. Sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik. ‘’Kadang ini yang menyebabkan banyaknya perceraian. Karena mereka belum siap secara mental maupun finansial. Akhirnya ribut dan bercerai, munculah janda-janda muda yang akhirnya menyesal,” kata Zaini.

Permasalahan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang mustahil tidak terjadi. Namun pasangan suami isteri hanya perlu untuk mengatur emosional masing-masing agar dapat mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. (lin)

(Suara NTB/lin)

M. Zaini

(Suara NTB/cem)

SAMPAH MENUMPUK - Taman Loang Baloq sudah tidak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah sementara.

Tumpukan sampah masih terlihat dan tidak ditimbun seperti rencana Pemkot Mataram.

Loang Baloq Ditutup untuk Pembuangan Sampah Mataram (Suara NTB) Taman Wisata Loang Baloq yang sebelumnya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh Pemkot Mataram, Kamis (7/1) sudah ditutup. Penutupan dilakukan pascakesepakatan antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Lombok Barat untuk memenuhi tuntutan warga memperbaiki akses jalan menuju TPA Kebon Kongok.

Pantauan Suara NTB, lahan eks Mataram Sunset Beach (MSB) di Loang Baloq sudah tidak ada mobil kuning milik Dinas Kebersihan beraktivitas membuang sampah. Namun demikian, tumpukan sampah mengeluarkan bau hingga jalan raya. Bahkan tumpukan sampah tak ditimbun sebagaimana komitmen Pemkot Mataram sebelumnya. Selain itu, alat berat bukannya menimbun tumpukan sampah malah terparkir.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang ditemui di ruangannya, Kamis (7/1) mengungkapkan, prinsipnya permasalahan Kebon Kongok sudah selesai setelah Pemkot Mataram mengalokasikan dana hibah Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan. Surat kesepakatan sudah dikirim ke tiga desa ditembuskan ke kecamatan dan Pemkab Lobar, Rabu (6/1).

“Sem u a n y a sudah selesai.

Tiga desa sudah terima surat dari kami,” kata Martawang.

Pemkot Mataram tambahnya, mengambil langkah agar sampah tak lagi jadi masalah.

Diantaranya, mengalokasikan anggaran ke beberapa instansi seperti Dinas Kebersihan, PKP, Dinas Pertamanan dan BLH. Dinas Kebersihan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan insenerator. “Konsepnya sampah ini diolah, kemudian SKPD kita berikan anggaran membeli produk sampah.

Dinas Pertanian membeli pupuk hasil pengolahan sampah dan seterusnya,” terangnya.

Penganggaran dana hibah Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah Lobar dikatakan tidak ada masalah. Hanya diatur secara teknis untuk penganggarannya. ‘’Itu persoalan teknis saja. Saya kira tidak ada masalah,’’ katanya.

Taman Loang Baloq sebelumnya dijadikan TPA sementara sudah ditutup dan Dinas Kebersihan sudah mulai membuang sampah ke Kebon Kongok. Tumpukan sampah di Loang Baloq menurutnya, tidak akan mencemari lingkungan karena sampah ditimbun dengan tanah. (cem)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3010BC NOKA/NOSIN: MH1JB51106K-872902/JB51E1865329 AN. SUTRISNO HILANG DISEKITAR DUSUN IRENG DAYA GUNUNG SARI KOTA MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp.

(0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 8 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

Harus Ditindak Tegas PENGGUNAAN anggaran perjalanan dinas di lingkup instansi pemerintah, khususnya Pemprov NTB masih belum selesai. Masih banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal anggaran perjalanan dinas di SKPD yang bermasalah dan belum tuntas. Adanya temuan ini mengindikasikan masih banyak oknum yang berusaha melakukan penyimpangan anggaran. Mereka cenderung berusaha mencari “kesenangan” pribadi dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas di luar aturan.

Meski demikian, kasus perjalanan dinas tidak hanya terbatas pada kesenangan menghamburkan-hamburkan anggaran semata. Namun, adanya regulasi yang dilanggar membuat perjalanan dinas yang tidak ada masalah menjadi bermasalah, sehingga menjadi temuan pihak auditor, seperti BPK atau BPKP. Sebagai contoh, temuan perjalanan dinas yang bermasalah di 10 SKPD lingkup Pemprov NTB. Adanya temuan ini mengindikasikan masih senangnya kesadaran para PNS atau pejabat lingkup Pemprov NTB dalam bepergian ke luar daerah. Padahal, apa yang diurus ke luar daerah itu tidaklah penting, karena lebih cenderung menghabiskan anggaran yang ada.

Harus diakui, di setiap akhir tahun, banyak oknum pejabat atau anggota DPRD melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, khususnya Jakarta dengan dalih studi banding atau konsultasi program anggaran ke kementerian. Padahal, yang menjadi topik studi banding atau konsultasi dianggap tidak ada masalah. Namun, karena masih adanya anggaran yang ada di SKPD yang belum dipergunakan dan tidak mau jadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), studi banding atau konsultasi ke luar daerah menjadi alternatif utama.

Tidak salah kemudian, BPK menemukan banyak temuan perjalanan dinas yang dianggap bermasalah, sehingga PNS yang memiliki kelebihan anggaran perjalanan dinas harus mengembalikan anggaran. Semestinya, ketika ada temuan seperti ini pemerintah daerah harus melakukan tindakan tegas agar kejadian serupa di kemudian hari tidak terulang. Kita sadari, setiap ada audit dari BPK maupun BPKP, kasus perjalanan dinas di SKPD selalu menjadi temuan. Seolah-olah, masalah perjalanan dinas ini tidak pernah selesai dan selalu menjadi temuan setiap tahunnya.

Kebijakan Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, yang akan memanggil pimpinan SKPD yang ditemukan perjalanan dinas bermasalah harus segera ditindaklanjuti dan tidak sebatas pemanggilan semata. Paling tidak, ada sanksi tegas pada pimpinan SKPD bersangkutan agar kejadian sama tidak terulang kembali di tahun berikutnya.

Pada pejabat atau PNS yang ditemukan ada perjalanan dinas bermasalah tidak hanya sebatas diminta mengembalikan atau sanksi peringatan lisan. Paling tidak ada ketegasan dari pengambil kebijakan pada oknum pejabat atau PNS yang dianggap melakukan pelanggaran. Adanya ketegasan ini memberikan efek jera pada oknum-oknum yang coba bermain dan menyalahgunakan anggaran. Kita juga sepakat dengan apa yang disampaikan pegiat antikorupsi dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Hendriadi, jika ada oknum yang sengaja melakukan penyimpangan harus dibawa ke aparat penegak hukum. Adanya tindakan tegas yang diberikan ini, setidaknya membuat oknum-oknum PNS atau pejabat yang ingin memainkan anggaran perjalanan dinas berpikir panjang. Selain itu, para pimpinan daerah tidak boleh memberikan toleransi pada oknum pejabat yang bersalah. Pimpinan daerah harus membawa oknum yang terlibat ke aparat penegak hukum. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Ekologi dan Agresi Pariwisata Oleh: Setiap tahun puluhan ribu orang mendaki Gunung Rinjani. Kita tahu, selain keindahan pantai dan gili-gili, Gunung Rinjani juga merupakan destinasi wisata Lombok yang masyhur dan mengundang banyak wisatawan untuk datang.

Ini sangat menguntungkan sektor pariwisata.

Tetapi menjadi ancaman bagi ekologi. Problem utama yang kemudian muncul adalah banyaknya sampah yang susah ditanggulangi. Tidak semua wisatawan punya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan keberlangsungan ekologi di tempat yang mereka kunjungi.

Semakin masyhur suatu tempat wisata semakin besar kemungkinannya ‘ternoda’ oleh sampah sisa manusia.

EMANG selalu ada yang ironis dari praktik pariwisata. Sebagai suatu proyek ekonomi, pariwisata harus bisa memberi pemasukan yang sebesar-besarnya. Tetapi dengan begitu sejumlah hal tampaknya harus dikorbankan. Terutama jika proyek tersebut tidak sungguhsungguh memperhatikan dampak yang muncul di kemudian hari. Di kawasan pantai misalnya, dapat kita lihat pembangunan berbagai fasilitas untuk wisatawan kerap kali mencederai kealamian pantai itu sendiri. Laut berada di belakang bangunan-bangunan , menandakan agresi kuasa ekonomi terhadap tata alam. Tak ada jarak atas kemurnian tata alam tersebut. Akibatnya alam terjepit oleh agresi yang sebagian di antaranya justru tidak bertahan lama, lantaran fluktuasi ekonomi yang turun-naik.

Agresi yang lebih keras lagi dialami oleh gili-gili. Pulau kecil dan

Kiki Sulistyo

(Komunitas Akarpohon, Mataram)

Memanfaatkan alam bukan berarti mengorbankannya. Jika alam tak terlalu di-intervensi maka ia tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembalikan esensi kemanusiaan, setelah mengalami pelbagai tekanan yang menggerus lewat berbagai sistem ciptaan manusia sendiri yang berorientasi pada pemenuhan hasrat yang tiada habisnya. terpencil di laut ini sekarang sudah berubah menjadi pusat keramaian. Tak ada lagi kemurnian, bunyi-bunyi alam berebut tempat dengan bunyi-bunyi teknologi.

Ribuan orang datang dan menghabiskan liburan di sana, merayapi malam dengan dentum musik pesta. Di malam hari gili-gili yang terpencil itu bahkan lebih ramai dari pusat kota. Pariwisata telah mengubah problem geografis tempat terpencil itu menjadi daya tarik yang memberi jalan bagi suatu hasrat akan ketenangan dan kesantaian yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Meskipun ujung-ujungnya tempat tersebut tetap saja berisi rutinitas yang tak jauh berbeda lantaran pariwisata tak bisa lagi dipisahkan dari industri. Dengan kata lain, pariwisata mengubah juga kemurnian alam menjadi setting, seperti upaya meng-convert laut menjadi aquarium.

Pantai dan gili-gili mungkin lebih mudah dicapai tinimbang gunung, tetapi bukan berarti gunung bebas dari agresi pariwisata. Gunung Rinjani telah sekian lama dilingkupi oleh rahasia.

Baik rahasia natural maupun supranatural. Penelitian baru-baru ini perihal letusan Gunung Samalas di abad ke-13, membuat kawasan Rinjani menjadi lebih masyhur. Para pendaki bahkan

tak sungkan-sungkan menyebut bahwa Gunung Rinjani adalah sasaran pendakian wajib. Gunung Samalas yang namanya tergolong ‘aneh’ untuk suatu kawasan di Lombok, disebutkan dalam Babad Lombok. Konon letusannya lah yang telah menghabiskan peradaban dan kerajaan di masa itu, sehingga sejarah kerajaan di Lombok pra-Islam sampai sekarang masih samar-samar.

Penelitian yang menunjukkan daya letus dua kali lebih dahsyat dari letusan Tambora di abad ke19, menimbulkan kekaguman luar biasa pada kawasan di mana Gunung Samalas pernah berdiri.

Kawasan yang juga menjadi tempat tegaknya Gunung Rinjani.

Dalam catatan resmi lebih dari 50 ribu orang mendaki Rinjani tahun lalu. Artinya Gunung Rinjani telah menjadi magnet yang namanya terdengar sampai manamana, dan karenanya secara pelahan-lahan menjadi kawasan yang tak sepi lagi.

Entah apa yang ingin dicari dari pendakian-pendakian tersebut.

Bila dikatakan para pendaki adalah para ‘pecinta alam’ menjadi ironis jika mereka kemudian meninggalkan sampah di sana. Sampah yang kian lama kian menumpuk dan menjadi permasalahan yang akut. Ditambah lagi kegemaran ber-selfie ria, seolah-olah

hendak menunjukkan suatu kuasa tertentu, di mana mereka telah berhasil ‘menaklukan’ alam. Pada akhirnya bisa dikatakan, tidak terlihat tanda-tanda ‘cinta alam’ dalam tindakan-tindakan semacam itu.

Pariwisata mestinya juga turut menjadi cara memelihara keaslian alam. Pariwisata tidak sepatutnya terlibat dalam perusakan atau pencemaran terhadap keaslian alam.Harus ada jarak yang cukup antara obsesi ekonomi dan kepedulian merawat alam. Agar agresifitas wacana industri dapat diredam. Ketakziman terhadap alam adalah tindakan paling logis untuk menunjukkan bahwa manusia tidak terpisah dari alam.

Bahwa manusia adalah bagian dari kerja alam. Jarak ini juga untuk menghindari benturan dengan alam, di mana sudah bisa dipastikan, manusia tidak akan bertahan menghadapinya.

Memanfaatkan alam bukan berarti mengorbankannya. Jika alam tak terlalu di-intervensi maka ia tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembalikan esensi kemanusiaan, setelah mengalami pelbagai tekanan yang menggerus lewat berbagai sistem ciptaan manusia sendiri yang berorientasi pada pemenuhan hasrat yang tiada habisnya. Mengunjungi gunung, pantai, air terjun bisa menjadi semacam ziarah untuk menemukan kembali esensi manusia sebagai bagian tak terpisah dari alam. Setidaknya pariwisata mesti menangkap ini juga.

Barangkali memang sudah menjadi risiko, setiap kali segala sesuatu berubah menjadi industri, ia cenderung agresif. Secara ekonomi industri pariwisata memberi peluang mata pencarian yang lebih besar. Secara ekologi, sebaliknya, ia menyempitkan batas-batas keaslian alam. Dua hal yang bertentangan ini menjadi ironi bagi industri pariwisata. Dan di tengah sistem pasar yang bebas, kita memang hampir-hampir tak punya pilihan, kecuali memanfaatkan dan mengolah sendiri potensi yang ada, atau membiarkan orang lain yang melakukannya. Tampaknya menahan agresi pariwisata berarti melakukan tindakan yang kontraproduktif, sebab kini, nominal penghasilan ekonomi telah menjadi panglima tertinggi.

RADIO Penunggak pajak di NTB dicekal ke luar negeri Harus disanksi hukum juga

*** ‘’Website’’ enam SKPD tak aktif Keterbukaan informasi publik dipertanyakan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 8 Januari 2016

30 ASN Pemkot Mataram Belum Daftar Ulang Mataram (Suara NTB) Sebanyak 30 aparatur sipil negara lingkup Pemkot Mataram terancam dipecat lantaran hingga 31 Desember tidak melakukan pendaftaran ulang pegawai negeri sipil (PUPNS).

Sedangkan, 90 persen lainnya telah melakukan registrasi. “30 orang ini sama sekali belum mengisi formulir,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany dikonfirmasi di Mataram, Rabu (6/1).

BKD tidak mengetahui alasan kenapa 30 ASN itu tidak melakukan pendaftaran ulang.

Padahal proses ini untuk kepentingan ASN itu sendiri. Namun demikian, akan dicek kembali apakah mereka sudah pensiun atau pindah tapi namanya masih terdaftar. “Makanya mau kita sisir dulu. Jangan - jangan sudah pensiun atau pindah, tapi datanya masih di sini,” terangnya.

PUPNS ini berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 19 Tahun 2015 tentang pedoman pendataan ulang. Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN, rupanya ingin memperbaiki database ASN serta mengetahui berapa jumlah sebenarnya ASN di seluruh Indonesia.

Nantinya bisa disesuaikan kuota ASN dibutuhkan dan proporsi anggaran. “Ini berkaitan dengan

data dan anggaran. Misalnya banyak kosong diberikan kouta,” pungkasnya.

Pihaknya memberikan waktu hingga 12 Januari mendatang bagi ASN yang belum daftar ulang. Sebab, BKN juga memberikan batas waktu ke BKD untuk menyelesaikan tugas tersebut. BKN sebenarnya kata Dewi, tidak mau tahu persoalan keterlambatan tersebut kecuali ada alasan rasional bisa diterima. “Saya saja sudah dideadline harus selesai tanggal sekian,” akunya.

Selain 30 ASN itu, BKD akan memastikan dengan bersurat kembali ke seluruh SKPD hingga kecamatan, agar mengecek dan mengingatkan stafnya tentang PUPNS tersebut. “Kalau alasannya tidak rasional, BKN akan hapus (pecat, red),” paparnya.

Dia tidak memungkiri bahwa ASN sudah pensiun dan pindah ke kabupaten/ kota, identitasnya masih terdaftar. Dan ini akan dicek kembali agar tidak merugikan siapapun. Disamping itu, ASN diminta pro aktif menanyakan ke BKD soal data mereka. BKD nantinya bisa memfasilitasi berkomunikasi dengan BKN. (cem)

Halaman 15

Cegah Kisruh TPA Kebon Kongok Berkepanjangan Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah diminta lebih sigap dalam menengahi persoalan tuntutan warga tiga desa yang dilalui truk-truk pengangkut sampah dari Mataram ke TPA Kebon Kongok dan sempat diwarnai dengan aksi penghadangan beberapa waktu belakangan ini. Dalam menangani setiap permasalahan, musyawarah mufakat harus tetap dikedepankan untuk mencari solusi yang mampu memuaskan setiap pihak.

“Kapolres-nya sudah saya minta proaktif mendorong Pemda agar bagaimana diselesaikan secara musyawarah dengan masyarakat. Apa yang menjadi permasalahannya sebenarnya, tidak boleh saling bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing,” tegas Kapolda NTB, Drs Umar Septono, SH, MH di Mapolda NTB, Kamis, (7/1).

Kewenangan kepolisian dalam permasalahan tersebut, kata Kapolda, adalah berupaya agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Untuk penyelesaian masalah, itu menjadi domain pemerintah daerah, baik Pemerintah Kota Mataram maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. “Kami kan tugasnya mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Kebijakan yang

menyangkut masyarakat itu dimediasi oleh Pemda. Dicarikan solusi dari masalah itu,” terangnya.

Kapolda juga menuntut jajarannya untuk proaktif mengambil peran berupa intensitas komunikasi yang dijalin bersama Pemda, dalam hal upaya-upaya mencari solusi.

Sebab persoalan sampah akan menjadi momok tersendiri jika

‘’Kelihatannya saja kami tidak menyelidiki tersangka lain. Tapi sebenarnya kami terus bekerja,’’ kata Sutapa.

Menurutnya, pengembangan kasus itu akan dilakukan mulai awal 2016.

Sama dengan perkara lain, seperti kasus cetak sawah baru

yang menetapkan satu tersangka yakni PPK, HM. Dipastikan kasus ini juga tidak akan berhenti sampai tersangka tunggal, karena penyidik sudah menyematkan pasal 55 UU Tipikor pada tersangka HM yang sudah menjalani persidangan, menandai ada keterlibatan pihak lain. (ars)

’’Website’’ Enam SKPD Tak Aktif Dari Hal. 1 Badan Ketahanan Pangan, Bakesbangpoldagri, Biro Administrasi Kesra dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selanjutnya, enam SKPD yang tidak mengembalikan questioner. Diantaranya, Dinas Kehutanan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Biro Kerjasama dan SDA, serta Bakorluh dan BLHP. Selain itu kata Ari, ada enam SKPD yang website-nya tak aktif. Seperti Biro Humas dan Protokol, Biro Organisasi, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PU, Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan dan Biro Pemerintahan. Selain itu, ada satu SKPD tak mempunyai website yakni Sekretariat Korpri dan satu SKPD tidak diketahui alamat kantornya yakni Badan Pengelolaan Ekonomi Terpadu.

Sementara itu, dari 10 pemda kabupaten/kota ada satu kabupaten yang tidak bisa dievaluasi lebih lanjut karena terlambat mengembalikan questioner yakni Dompu. Sedangkan untuk parpol, dari 12 parpol yang ada di NTB, hanya delapan parpol yang dapat dievaluasi lebih lanjut, karena empat parpol tidak mengembalikan questioner. (nas)

SKPD Tak Canggih Dari Hal. 1 Karena bagaimanapun ini penting. Pesan-pesan pemerintah kemudian feed back dari masyarakat juga penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan,’’ kata Wagub dikonfirmasi usai penganugerahan keterbukaan informasi badan publik di NTB tahun 2015 di Mataram, Kamis (7/ 1) siang kemarin.

Amin mengatakan, ketika masyarakat mudah mengakses dan memperoleh informasi maka otomatis mereka ikut berpartisipasi dalam mengawal pembangunan daerah.

Dengan adanya kejelasan informasi maka masyarakat akan bersinergi dengan pemer-

intah dalam proses pembangunan. ‘’Tapi kalau website saja sulit diakses bagaimana bisa diharapkan. Sementara partisipasi yang tinggi masyarakat itu penting bagi pembangunan pemerintahan,” imbuhnya.

Banyaknya website SKPD yang tak aktif, kata Wagub baru diketahui setelah adanya pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan KI NTB tahun 2015. ‘’Kalau ndak ada pemeringkatan ini kita ndak tahu website dia ndak aktif. Nanti kita minta klarifikasi, minta pertanggungajwabannya,’’ tandas Amin. (nas)

Kaji Usut Dana Siluman Dari Hal. 1 Terkait akan diusutnya temuan dana yang sama pada salah satu calon di Kabupaten Dompu itu, Priharsa juga menjawab normatif. ‘’Termasuk yang disana (Dompu), masih akan dikaji untuk ditelusuri,’’ jawabnya.

Seperti biasa, kata Priharsa, temuan awal indikasi adanya tindak pidana, akan jadi bahan telaah tim Deputi Penindakan, kemudian setelah mendapat persetujuan pimpinan, akan dilakukan penyelidikan penyidikan. Sehingga menurutnya perlu kajian lebih mendalam untuk memutuskan mengusut sebuah perkara. ‘’Jika dari hasil kajian temuan awal ini cukup untuk dilakukan penyelidikan, maka akan dilakukan penyelidikan,’’ jelasnya.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menemukan ada 12 kontestan di Pilkada serentak yang hartanya minus karena antara utangnya lebih banyak dari pada nilai asetnya. Salah satu yang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)-nya minus dan dicurigai terkait dana siluman itu adalah kon-

testan Pilkada di Dompu.

Salah satu kandidat, hartanya minus hingga Rp 273,661 juta.

Namun KPK mencurigai, ada dana yang tidak dilaporkan dalam dokumen LHKPN, sehingga masuk dana siluman dan dipakai untuk kepentingan Pilkada. ‘’Kalau kekayaannya minus, uang yang digunakan untuk kegiatan Pilkada dari mana saja? Kita meminta KPU meninjau ulang kontestan yang LHKPN-nya bermasalah. Kementerian Dalam Negeri juga memelototi APBD kabupaten atau kota yang pimpinannya memiliki LHKPN bermasalah,’’ terang Pahala.

Ada kekhawatiran, jika ada pihak-pihak yang menjadi investor dan membarter biaya Pilkada dengan proyek APBD atau izin konsesi tertentu.

Namun Pahala Nainggolan tidak merinci kandidat yang dicurigai menggunakan dana siluman dimaksud, khususnya di Kabupaten Dompu, apakah yang sudah terpilih atau tak lolos kontestasi. (ars/berbagai sumber)

angkut. Warga tiga desa tersebut menuntut perbaikan jalan utama yang melintasi desa, sebab menurut mereka truk sampah yang setiap hari melalui jalan itu turut punya andil terhadap kondisi jalan.

Pemkot Mataram seusai melakukan pertemuan dengan Pemkab Lobar kemudian menyanggupi penganggaran hibah senilai Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan seperti yang dituntut warga melalui APBD perubahan 2016, dengan kordinasi bersama antara Pemkab Lobar dan Pemprov NTB. Hal itu ditunjukkan dengan menerbitkan surat pernyataan kesanggupan yang dikirimkan ke kepala desa dari masingmasing desa tersebut. (why)

Pelayanan Perizinan Daring BPMP2T Molor Setahun Lebih

Tersangka SPAM KLU Pertanyakan Keterlibatan Rekanan Dari Hal. 1

lambat penanganannya.

“Kepada Kapolres saya minta agar proaktif ingatkan walikota atau pejabatnya untuk diadakan langkah-langkah supaya (masalah) tidak berkembang nanti. Sampah kan tiap hari ada terus, sementara masyarakat kan juga ingin ada suatu penyelesaian, tuntutannya apa itu harus diperhatikan,” jelas Kapolda.

Aksi penghadangan truk sampah menuju TPA Kebon Kongok oleh sejumlah warga tiga desa, yaitu Desa Lelede, Banyumulek, Suka Makmur berlangsung sejak 31 Desember 2015 lalu. Hal itu mengakibatkan tumpukan sampah di beberapa titik di Kota Mataram menumpuk tidak ter-

(Suara NTB/bul)

ALAT CANGGIH - Bangunan-bangunan berlantai banyak yang terus tumbuh di Kota Mataram, membutuhkan alat canggih terutama untuk membersihkan kaca. Seperti tampak dalam gambar petugas sedang membersihkan kaca, menggunakan alat khusus.

KKP Hentikan Pembangunan Pelabuhan Teluk Awang Dari Hal. 1 sebagai ganti dari dimoratoriumnya pembangunan pelabuhan perikanan seluruh Indonesia termasuk NTB adalah pemberian bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 3.500 unit seluruh Indonesia.

NTB sendiri akan mengusulkan bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 100 unit dari yang dialokasikan tahun 2016.

Kondisi Pelabuhan Teluk Awang sendiri, kata Aminollah saat ini sudah dapat dioperasionalkan. Panjang dermaga 150 meter dengan lebar 8 meter mampu disandari kapal penangkap ikan dengan kapasitas 100 gross tonnage (GT). Luas la-

han Pelabuhan Teluk Awang saat ini, seluas 9 hektar dari kebutuhan seluas 15 hektar.

Dengan lahan seluas 15 hektar diharapkan akan dibangun tempat pengolahan ikan yang besar di NTB di lokasi tersebut. Fasilitas yang sudah terbangun saat ini, sebut Aminollah seperti colt storage dengan kapaistas 35 ton. Kemudian ada juga pabrik es dengan kapasitas kecil. Aminollah menambahkan, saat ini sudah ada investor yang masuk mengelola pelabuhan perikanan tersebut yakni Blue Sky Group yang mempunyai pabrik galangan kapal di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menurutnya, investor terse-

but akan menjadikan NTB sebagai daerah untuk mengembangkan galangan kapal.

“Kita sodorkan dia di Teluk Awang sekaligus mengembangkan itu,”ucapnya.

Meskipun pembangunan pelabuhan perikanan dihentikan sementara, kata Aminollah, namun pihaknya terus meminta pemerintah pusat untuk menjadikan Pelabuhan Teluk Awang dapat menjadi pelabuhan perikanan nusantara.

Pasalnya, di sana sudah tersedia listrik sebesar 160 KVA. Artinya, dengan ketersediaan listrik sebesar itu maka investasi swasta dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan ini sudah siap. (nas)

”Suara NTB” Raih Dua Penghargaan Keterbukaan Informasi 2015 Dari Hal. 1 Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua KI NTB No. 004 tahun 2016 tentang penganugerahan pemeringkatan badan publik yang dibacakan Ketua KI NTB, Ir. Drs. Muhammad Syauqi, MM. Untuk keterbukaan informasi badan publik pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat terbaik I adalah Kabupaten Bima dengan nilai 97,00. Disusul peringkat II Kota Mataram dengan nilai 92,60 dan peringkat III Lombok Barat dengan nilai 92,00.

Sementara untuk badan publik SKPD Pemprov NTB, peringkat I diraih Bappeda NTB dengan nilai 90,00, peringkat II RSJ Mutiara Sukma dengan nilai 83,15 dan peringkat III diraih Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dengan nilai 78,62.

Sedangkan peringkat harapan I dan II masing-masing Disnakertrans NTB dengan nilai 66,40 dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan nilai 64,48.

Untuk Parpol yang memperoleh peringkat I keterbukaan informasi publik tahun 2015 adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nilai 98,50. Untuk peringkat II diraih oleh Partai Demokrat NTB dengan nilai 41,68.

Dalam sambutannya, Wak-

il Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan pembangunan suatu daerah harus didukung dengan keterbukaan informasi. Sulit bagi suatu daerah untuk terus maju tanpa dukungan akses informasi bagi masyarakat.

“Tahun lalu, NTB meraih peringkat pertama dalam hal keterbukaan informasi tingkat nasional. Ini pertanda daerah kita terus mengalami kemajuan karena selalu didukung oleh informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Sehingga dengan itu masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi program pembangunan daerah,” kata Wagub.

Amin mengatakan, keterbukaan informasi merupakan modal utama menciptakan pemerintahan yang baik. ‘’Dengan pemerintahan yang baik, kita memberikan ruang kepada masyarakat atau siapa saja untuk berpartisipasi dalam membangun daerah. Akan terjadi check and balance antara pemerintah dengan masyarakat,’’ kata Amin.

Sementara itu Ketua KI Pusat, Abdulhamid Dipopramono mengatakan penganugerahan keterbukaan informasi badan public yang dilakukan KI NTB merupakan kali ketiga. Menurutnya, KI NTB mampu konsisten untuk melakukan pemeringkatan badan public di daerah ini. Dikatakan, tak semua KI

provinsi di Indonesia mampu konsisten melaksanakan kegiatan tersebut.

Ia melihat, kerjasama dan sinergitas antara KI NTB dengan Pemprov berjalan baik. Ia melihat masalah keterbukaan informasi di NTB mendapat dukungan yang kuat dari kepala daerah. Sehingga, pada tahun 2014 lalu, Pemprov NTB berhasil meraih peringkat I keterbukaan informasi publik tingkat nasional. Namun, tahun ini peringkat NTB melorot ke peringkat empat nasional. Meskipun demikian, kata Abdulhamid, NTB masih tetap berada dalam lima besar nasional.

Disebutkan, keterbukaan informasi publik di suatu wilayah ditentukan oleh empat hal yakni, komitmen kepala daerah mulai dari gubernur dan bupati/ walikota. Kemudian publik yang mengekspos informasi, organisasi masyarakat sipil yang mendorong keterbukaan informasi serta peran media massa.

Dikatakan, media massa sangat berperan penting dalam keterbukaan informasi publik. Karena media massa mampu menerjemahkan bahasa-bahasa yang rumit dari UU KIP untuk disampaikan pada masyarakat. “Saya lihat di NTB ada semuanya.

Mudah-mudahan ini terus mendorong keterbukaan informasi publik di sini,’’ harapnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Sekitar akhir tahun 2014 lalu, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram merencanakan program pelayanan perizinan dalam jaringan (daring atau online). Tapi sampai 2015 ini program tersebut tak kunjung terealisasi.

Padahal program ini akan mempermudah warga dalam mengurus perizinan. Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengakui program ini molor cukup lama dan belum bisa direalisasikan sampai saat ini karena menurutnya tidak mudah.

“Ternyata tidak mudah. Terutama untuk merancang program tersebut dan memasukkan berbagai persyaratan di dalamnya. Sistemmya juga harus dirancang baik, dan itu harus dirombak dari awal,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (7/ 1). Ia mengatakan ada beberapa hambatan terhadap persiapan pelayanan daring ini. “Karena kemarin ada hambatan sedikit di peralatannya itu.

Sekarang sedang dikerjakan, dan saya minta cepat,” sambungnya.

Cokorda menyampaikan mengawali tahun 2016 ini, pihaknya memprioritaskan realisasi pelayanan daring

tersebut. Dan saat ini pihaknya sedang bekerja merancang jaringan untuk program tersebut. Ia ingin persiapan harus maksimal sebelum program tersebut diluncurkan ke masyarakat. “Secepatnya (diluncurkan) dan itu tetap saya prioritaskan,” cetusnya.

Untuk program ini, BPMP2T membutuhkan server dengan kapasitas besar dan juga perlu penambahan perangkat komputer. Ia pun ingin semua jajarannya dalam bidang pelayanan bisa memahami alur pelayanan dengan sistem daring ini. Setelah semua siap, pihaknya kemudian akan melakukan sosialisasi kepada warga mengenai pelayanan pengurusan perizinan daring ini.

Dengan penerapan sistem pelayanan daring ini, warga akan lebih diuntungkan karena akan ada efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. Warga yang mengurus izin tak perlu sering datang ke Kantor BPMP2T untuk memantau proses pengurusan izinnya. Sejauh mana izin itu telah diproses dapat dipantau melalui sistem daring atau internet.

Di tahun 2016 ini, Cokorda menyampaikan pihaknya terus berbenah dalam hal memaksimalkan pelayanan pengurusan berbagai jenis perizinan. (ynt)

Dana Bansos KLU Dilaporkan ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Apakah ada indikasi tindak pidana korupsinya atau tidak,’’ kata Sutapa, Kamis (7/1).

Karena masih dalam pengkajian, pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan Bansos di maksud.

Karena itu, tim butuh waktu untuk pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Ditanya waktu untuk pengumpulan data dan keterangan, dipastikan belum bisa disegerakan. Karena langkah awalnya adalah telaah atas dokumen yang baru diterima. Yang jelas, prinsip kehati-hatian dan kecermatan dikedepankan setelah menerima laporan. Sebab dipahami pihaknya, mengusut kasus Bansos butuh proses panjang karena harus mengecek satu per satu di masyarakat. ‘’Kalau ada indikasi korupsi, kita lanjutkan penyelidikan.

Kalau tidak, dihentikan,’’ jawabnya diplomatis.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, sejumlah kelompok dan organisasi kemasyarakatan di KLU, Rabu (6/1) mengajukan keberatan karena tdak pernah menerima Bansos. Mereka mengklaim tidak memperoleh dana Bansos yang menjadi haknya, meskipun nama lembaga mereka tercatat tertuang dalam DPA APBD 2015 sebesar Rp 5 juta per kelompok.

Beberapa yang mengajukan surat pernyataan,antara lain,

Ketua Kelompok Ternak Baru Murmas (Kr. Bedil, Gondang), Abdul Kasim, Ketua FKPH (Kr. Langu, Tanjung), Ida Bagus Sema, Ketua 2 Pura Eka Prasadha Utama Banja Dana Suksema (Kr. Bangket, Tanjung), I Wayan Tunas, Ketua Pemuda Bineka (Kr. Swela, Tanjung), I Wayan Suparta, Divisi Humas Green Energi (Penyambuan, Tanjung), Jumadil Effendi, Banjar Ayu Ala Kr.Pande (Tanjung), Sugiatip, Ketua TPQ (Terengan Daya, Pemenang), Fauzul Khabir, Ketua KTT Mele Molah (Terengan Daya), Maswati, Ketua Putra Bhineka (Kr. Swela, Tanjung), I Wayan Suparta, Sekretaris GP Ansor NU KLU, M. Khotibul Umam, serta sejumlah surat pernyataan lain yang berdatangan secara parsial.

Salah satunya GP Ansor.

Sekretaris GP AnsorNU KLU, M. Khotibul Umam, mengakui kaget dengan pemberitaan di koran ini (edisi, Senin, 4 Januari) yang mencatat GP Ansor sebagai penerima Bansos 2015. Karena faktanya, hingga saat ini pengurus GP Ansor tidak pernah memperoleh bantuan dimaksud.

Umam juga meminta, agar persoalan ini diusut tuntas.

Sebab bukan mustahil, persoalan ini diskenariokan. ‘’Terhadap kemungkinan adanya indikasi penyimpangan penyaluran, kami minta kepada kawan-kawan di DPRD untuk mengusut, bila perlu melibatkan aparat penegak hukum,’’ harapnya. (ars/ari)

Jumat, 8 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

Pengerukan Pasir Masuk Tahap Studi Kelayakan Mataram (Suara NTB) Rencana penambangan atau pengerukan pasir laut di wilayah Lotim dan Lobar saat ini sudah memasuki tahap studi kelayakan. Pengerukan pasir laut itu direncanakan untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM., yang ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu, saat ini pihak investor tengah melakukan kajian teknis FS/studi kelayakan.Kajian FS dilakukan oleh ahli dari pihak investor. Setelah mendapatkan hasil dari studi itu, kemudian diproses di pertambangan.

Kalau dari pihak BLHP, kata Erpan, saat ini masih di tahap Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal).

“Kami menilai dokumen tentang kerangkannya, kita menilai proposalnya, menilai draftnya,” ujarnya. Setelah dari pihak pertambangan mengeluarkan jumlah potensi pertambangan, barulah masuk ke penilaian Amdal. “Kalau selesai kajian FS ini, baru pembahasan Amdal pertama oleh tim,” ujar Erpan.

Jika proses FS/studi kelayakan selesai di minggu ini atau minggu depan, proses penilaian Amdal bisa dilakukan di atas tanggal 20 Januari. Nantinya tim Amdal berada di bawah BLHP. Ada dua tim, yaitu tim teknis dan tim komisi.

Tim teknis terdiri dari pakar, dan tim komisi dari luar, seperti dari masyarakat dan LSM. Sebelumnya tim Amdal ini akan mendapatkan SK gubernur dengan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah melewati proses Amdal barulah ada izin untuk investor melakukan penambangan. (ron)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

80 Persen Terumbu Karang di Gili Trawangan Rusak Mataram (Suara NTB) Sekitar 80 persen terumbu karang di perairan Gili Trawangan Lombok Utara dalam kondisi rusak. Kondisi ini menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB cukup mengkhawatirkan, karena kawasan tiga gili (Trawangan, Air dan Meno) merupakan kawasan konservasi.

“Delapan tim dari Direktorat Pengawasan KKP (Kementerian Kelautan dan Periknanan) datang ke saya. Agak keras orangnya, ditindak langsung.

Ini kawasan konservasi tiga gili ini, menjadi kewenangan KKP. Tadi sudah disebutkan hampir 80 persen tertumbu

karang yang rusak,” kata Kepala DKP NTB, Ir. Aminollah, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (7/1) kemarin.

Aminollah mengatakan banyak aktivitas di gili Trawangan yang menyebabkan terumbu karang tersebut rusak. Salah satunya jalur

penyeberangan Bali-Gili Trawangan menggunakan kapal cepat (fast boat). Setiap hari, sebanyak 24 kapal pengangkut wisatawan bolak-balik Gili Trawangan-Bali.

Untuk itu, pemprov NTB akan menertibkan jalur penyeberangan kapal cepat Bali-Gili

Aminollah menjelaskan, persoalan kerusakan terumbu karang di kawasan wisata dunia itu menjadi perhatian serius KKP. Untuk itu, KKP menurunkan petugas dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya melakukan pemantauan di lapangan. “Namanya kawasan konservasi. Kita khawatir dengan kerusakan terumbu karang ini,” pungkasnya. Bahkan kedepan, kata Aminollah untuk izin pendirian hotel minimal jaraknya harus 100 meter dari bibir pantai. (nas) (Suara NTB/use)

Perajin Gerabah KERAJINAN - Pelaku usaha kerajinan gerabah, Ahmad Munir menunjukkan sejumlah kerajinan gerabah di artshop miliknya.

Perjalanan Dinas Bermasalah Harus Diusut APH Mataram (Suara NTB) Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, terhadap penggunaan keuangan daerah tahun 2015. BPK menemukan perjalanan dinas bermasalah, berupa kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas di 10 SKPD lingkup Pemprov NTB. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemprov NTB diberikan waktu selama 60 hari untuk memperbaiki temuan BPK tersebut.

Namun pandangan berbeda dilontarkan pegiat anti korupsi di NTB. Pegiat Anti Korupsi dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Hendriadi, melihat temuan BPK berupa dana perjalanan dinas yang diduga bermasalah di 10 SKPD lingkup Pemprov NTB tersebut, sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Karena tindakan yang dilakukan 10 SKPD tersebut, sudah termasuk tindakan penggelapan keuangan negara. Untuk itu, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk mengusutnya. ‘’Itu sudah masuk pelanggaran hukum, karena sudah menggelapkan keuangan negara. Oleh karena itu harus diproses secara hukum oleh APH,’’ ujarnya.

Hendriadi melihat bahwa temuan BPK tersebut tidak hanya sekadar persoalan administrasi saja. Karena apa yang menjadi temuannya BPK, sudah merupakan kategori penggelapan keuangan negara. Berupa kelebihan pembayaran terhadap perjalanan dinas, yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). ‘’Ini harus ditindaklanjuti oleh proses hukum. Tidak cukup hanya dengan pengembalian saja. Karena temuan BPK tersebut sudah termasuk perbuatan penggelapan uang negara. Jadi bukan hanya persoalan administrasi, kalau hanya persoalan administrasi, ya bisalah ditolerir,’’ katanya.

Dikatakan Hendriadi, kenapa temuan BPK tersebut harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Agar dalam kasus perjalanan dinas yang bermasalah tersebut, tidak menimbulkan kecemburuan. Karena ia mencontohkan dalam kasus SPPD fiktif mantan Wakil Bupati Lombok Barat diusut sampai ke pengadilan. Demikian juga dengan perjalanan dinas yang bermasalah di 10 SKPD yang menjadi temuan BPK dalam penggunaan keuangan daerah tahun 2015, juga harus diusut sampai tuntas.

Sementara itu, di tempat terpisah, Komisi III, DPRD NTB yang membidangi masalah keuangan, dikonfirmasi terkait dengan temuan BPK terkait dana perjalanan dinas bermasalah di 10 SKPD tersebut. Komisi III belum berani memberikan komentar apapun. Alasannya, bahwa pihaknya belum menerima salinan dokumen LHP BPK tersebut.

“Kita belum bisa berikan komentar apapun, karena kita belum menerima salinan dokumennya, nanti kita salah-salah,’’ ujar Ketua Komisi III, Johan Rosihan, ST yang didampingi oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi III, Drs. Muzihir dan M. Hadi Sulthon, S.Sos. (ndi)

Trawangan untuk diarahkan tak langsung ke tiga gili melainkan harus sandar pada lima pelabuhan diantaranya Pelabuhan Bangsal, Teluk Nare, Teluk Kodeq.

“Masyarakat juga tak paham. Dia senang menyelam, senang melihat karang buatan. Kalau yang tidak usil mungkin bagus. Tetapi kalau yang usil diambil. Yang selama ini kita deteksi kerusakan terumbu karang itu akibat penyeberangan kapal cepat tadi,” imbuhnya.

Pengusaha Kerajinan Gerabah Bertahan di Tengah Paceklik Giri Menang (Suara NTB) Sebelum bom Bali, kerajinan gerabah Lombok sempat berada di puncak masa jayanya. Sebab, kerajinan gerabah Lombok yang memiliki sentuhan seni yang khas tidak hanya kesohor di kalangan lokal, namun juga diborong oleh pembeli dari mancanegara. Perajin, pengusaha bahkan pemerintah pun menikmati pendapatan dari kerajinan tersebut.

Namun pasca bom Bali, usaha kerajinan gerabah menurun drastis. Banyak pengusaha yang gulung tikar, karena tak ada lagi pembeli mancanegara yang datang membeli gerabah tersebut. Sehingga satu persatu pengusaha kerajinan gerabah bisa dikatakan mati suri. Hanya beberapa saja, yang tetap bertahan karena selain merupakan usaha turun temurun, juga karena kecintaannya terhadap kerajinan tersebut.

Salah satu tempat yang menjadi sentra kerajinan gerabah yakni Desa Lelede Keca-

matan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya, hampir sepanjang jalan di desa tersebut terdapat artshop gerabah atau bengkel karajinan gerabah. Bahkan, saat itu saking ramainya jalan-jalan tak pernah sepi dari bus-bus maupun mobil yang datang berkunjung dan membeli. Namun kini, bertahun-tahun pasca bom Bali mati surinya usaha kerajinan gerabah ini masih terasa. Bahkan, jumlah artshop di jalan tersebut bisa dihitung dengan jari. Peran pemerintah daerah sepertinya sangat didambakan oleh para pengusaha untuk mencari solusi agar kerajinan gerabah bisa memperoleh kembali masa jayanya.

Salah seorang pemilik artshop, setelah tak ada lagi kunjungan wisata terutama wisatawan mancanegara, banyak pengusaha maupun pengrajin yang gulung tikar. Bahkan hampir sebagian besar diantaranya menutup usahanya beralih ke usaha lain. Ada yang membuka usaha toko bangunan, ada yang membuka usaha kios. Hingga akhirnya, kini jalan Pariwisata Banyumulek yang dahulunya terkenal sebagai sentra kerajinan gerabah kini sepi. Jika dihitung, tinggal empat art shop yang masih bertahan termasuk art shop miliknya yang diberi nama Noviana Dewi. Dia memilih tetap bertahan, selain karena merupakan usaha turun-temurun, juga karena kecintaannya akan kerajinan tersebut. “Dulu di sepanjang jalan ini full, sekarang tinggal empat art-

shop,” tutur Munir.

Itu pun, lanjutnya, biaya operasional dan jumlah karyawan dipangkas hingga lebih dari 70 persen. Jika dahulu dia bisa mempekerjakan hingga 20 orang karyawan, namun kini hanya empat orang perajin yang dipekerjakan.

Para perajin tersebut dibayar perhari sebesar Rp 35 ribu.

Mereka masuk mulai jam 8 hingga jam 12 kemudian istirahat, dan masuk lagi jam 14.00 hingga pukul 19.00 Wita.

Dari segi pendapatan yang diperoleh di artshopnya tidak menentu, terkadang seminggu mendapatkan pelanggan, terkadang juga tidak. Sementara, dia terus berinovasi untuk menghasilkan desain yang menarik minat pembeli. Inovasi-inovasi harus dilakukan agar kerajinan yang dihasilkan bisa laku.

Padahal dahulu, orderan yang didapat banyak. Biasanya yang mengorder dalam jumlah besar yakni buyer (pembeli) dari Amerika maupun Australia. Bahkan, 1 buyer pernah membeli hingga Rp 300 juta.

Di mana, angka tersebut merupakan nominal yang cukup fantastis pada saat itu. “Kalaupun sekarang, pembelian nggak tentu. Itu pun banyak yang lokal,” terang Munir.

Selain itu, yang dia andalkan saat ini adalah pesanan untuk acara pernikahan. Biasanya yang dipesan itu, adalah kerajinan kecil-kecilan seperti asbak, ceret maupun tempat lilin untuk souvenir.

Sementara itu, agar usaha kerajinan gerabah ini bisa

tumbuh, Munir menuturkan pihaknya sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah daerah. Sebab sejauh ini, lanjutnya, tidak pernah ada solusi agar usaha kerajinan gerabah ini bisa tumbuh dan berkembang. Padahal dahulu, para pengusaha kerajinan selalu dikumpulkan di hotel-hotel untuk saling berbagi dan mendapatkan pengarahan terkait usaha dimaksud. Hal tersebut tentunya akan makin mengembangkan kreatifitas para pengusaha maupun perajin dalam untuk memproduksi

dan memasarkan hasil kerajinan yang telah diolah.

Sebenarnya, tambah Munir, pemerintah daerah tahu masalah yang didahapi oleh perajin namun terkesan tutup mata. Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut dia pun berharap agar pembeli dari luar bisa datang untuk membeli. Paling tidak membuat kegiatan yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara maupun lokal. “Padahal kerajinan ini kita bicara masalah uang besar,” pungkasnya. (use)