SUARA NTB 8 MARET 2013

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

JUMAT, 8 MARET 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 7 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Antisipasi Konflik Pilkada KPU dan Bawaslu NTB beserta jajarannya diminta untuk bersikap tegas terhadap adanya upaya – upaya untuk mengintervensi proses pelaksanaan Pilkada NTB 2013. Ketegasan itu dibutuhkan untuk menjamin tidak adanya letupan konflik akibat penyelenggaraan yang bermasalah. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi I (Bidang Keamanan) DPRD NTB, Drs. H. Ali Achmad, SH, yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/3). Ali Achmad menilai saat ini pihaknya sudah mulai mendapati adanya potensi – potensi kerawanan menjelang Pilkada 2013. Banyaknya pasangan calon yang terlibat dalam pencalonan ini juga semakin menambah tingginya potensi konflik antarkekuatan politik. Menurut Ali Achmad, banyaknya pasangan calon yang menjajal kursi kekuasaan di Kota Bima, Bersambung ke hal 5

Dandim 1606 Lobar Diberhentikan Mataram (Suara NTB) Belum setahun menjabat, Dandim 1606 LombokBarat(Lobar),LetkolInf.HasnawiSiregardiberhentikan. Penggantian Hasnawi yang terkesan mendadak ini, membuat banyak pihak terkejut. Tak terkecuali jajaran Kodim dan Korem.

Namun Danrem 162/WB, Kolonel Zulfardi Junin yang dikonfirmasi Kamis (7/3) memastikan pemberhentian Hasnawi itu tidak ada kaitan dengan pelanggaran pidana dan kasus apapun. Bersambung ke hal 5

Sudah lebih 15 tahun saya menetap di wilayah Tambora. Saya rasakan Lima tahun terakhir pembangunan di kawasan kami maju pesat. Jalan yang dulunya rusak parah kini sebagian besar telah teraspal mulus. Program pembangunan banyak kami terima yang berdampak kepada perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat. Kami masyarakat Tambora berutang budi pada TGB. Beliaulah yang selama lima tahun ini memperhatikan kami dengan sungguh-sungguh. Tanpa perhatian beliau rasanya kawasan Tambora sudah tenggelam, tak akan berkembang seperti sekarang. Insya Allah kami masyarakat Tambora tahu cara berterima kasih. Suara dukungan kami akan mengalir kembali sepenuhnya kepada TGB....... (Hasdin, Ketua Forum Tambora, bermukim di Desa Doropeti, di lereng Tambora, Dompu)

TO K O H MENCUATNYA nama Ketua Perbakin NTB yang juga Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, M.Pd dalam bursa Ketua KONI NTB direspons positif. Secara lugas, Bupati Lobar ini, mengaku siap untuk maju dalam bursa pencalonan Ketua KONI NTB. “Secara kesiapan, tentu kita siap. Apakah saya itu siap lalu mendapat respons positif dan dukungan,” ujarnya menjawab Suara NTB, Kamis (7/3). Zaini Arony menegaskan, olahraga merupakan bagian yang penting dalam (Suara NTB/smd) suatu bangsa maupun H. Zaini Arony suatu daerah. Dia lantas mencontohkan beberapa negara di Afrika yang dari sisi ekonomi tidak bisa berjaya, kemudian pendidikan juga demikian, namun negara itu menjadi dikenal bahkan menjadi dihargai di dunia karena cabang olahraganya maju seperti sepak bola. Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Hanya 164.533 Dukungan HASIL rapat pleno KPU NTB terkait rekapitulasi syarat dukungan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan yaitu pasangan Lalu Ranggalawe, SH.,MH dan Ir. H. Muchlis atau pasangan Laris yang berlangsung, Kamis (7/3) kemarin dinyatakan bahwa syarat dukungan untuk pasangan ini sebesar 164.533. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari dukungan tahap pertama setelah melalui verifikasi sebesar 54.012 ditambah dengan jumlah dukungan tahap kedua yang diserahkan pasangan ini dimana yang berhasil diverifikasi sebesar 110.521. Demikian disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si usai rapat pleno kemarin. Bersambung ke hal 5 Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

SIDAK - Ketua tim Komisi I DPR RI, Evita Nursanty, memeriksa salah satu M-PLIK dalam sidaknya di Loteng, Kamis (7/3).

Diduga Bermasalah

Komisi I DPR RI Sidak Program PLIK dan MPLIK di Loteng Praya (Suara NTB) Sebanyak lima orang anggota Komisi I DPR RI, Kamis (7/3) sore, mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Sidak Komisi I untuk memantau langsung pelaksanaan program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Kecamatan (MPLIK), karena program milik Kemenkominfo ini diduga banyak bermasalah. Ketua tim Evita Nursanty, M.Sc, di Pendopo Bupati Loteng mengungkapkan, Komisi I DPR RI saat ini tengah melakukan investigasi terkait pelaksanaan program PLIK dan MPLIK. Mengingat bany-

ak pengaduan yang masuk ke Komisi I DPR RI yang mengatakan kalau program tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Dimana penggunaan dan pelaksanaanya banyak yang menyalahi kontrak.

“Untuk melakukan investigasi, Komisi I DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja (Panja). Dan, kami datang ke sini (Loteng,red) sebagai bagian dari itu. Untuk melihat sampai sejauh mana pel-

akasanaan program tersebut,” jelasnya. Diakuinya, program PLIK dan MPLIK ini merupakan program Kemenkominfo yang menelan uang Negara, mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Dengan rincian untuk PLIK sebesar Rp 1,4 triliun dan MPLIK menghabiskan dana sebesar Rp1,5 triliun lebih. Dan, memang program ini tidak hanya bermasalah di Loteng. Tetapi secara nasional pro-

gram tersebut juga bermasalah. “Jadi kami mau kumpulkan informasi yang sebenar-sebenar bagaimana pelaksanaan kedua program ini,” tandasnya. Sebelumnya, lanjut Evita pihaknya sudah melakukan sidak ke tiga daerah lain. Diantaranya Kabupaten Pangkal Pinang dan Bangka Tengah. Dari hasil investigasi di daerah-daerah tersebut, Bersambung ke hal 5

Tina Supiyati

Tuntut Keadilan, Ditahan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Merasa tidak adil dengan proses hukum yang menimpanya, Hj Tina Supiyati menggelar unjukrasa tunggal di Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (7/3). Ia mengaku dikriminalisasi sebagai perempuan, yang harusnya mendapat keadilan hukum. Usai unjukrasa kecilnya itu, sekitar pukul 17.30 Wita, ia ditahan Kejaksaan. Sebelum ditahan, Tina didampingi kuasa hukumnya Prihatin Handayani, SH mendatangi Kantor DPRD NTB. Ia meminta perlindun-

gan hukum ke DPRD NTB tersebut. Hanya sendiri, Tina membentangkan poster bertulis “Stop Diskirminasi Perempuan”. Usai dari DPRD NTB, ia kemudian mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi NTB di Jalan Langko. Hal sama dilakukan, dengan hanya berdiri di dekat ruang Pidana Khusus, sembari membentangkan poster kecil, sementara mulutnya ditutup kain. Diungkapkannya, ia merasa prihatin dan merasa tidak adil. “Saya merasa teraniaya,” protesnya. Ia

menceritakan kronologi peristiwa hukum itu, pertengahan tahun lalu ia menggugat cerai suaminya, Sudaryanto di Pengadilan Agama (PA) NTB. Dalam proses gugat cerai sekaligus untuk mendapatkan membagi harta gono gini itu. Lahir keputusan Pengadilan untuk melakukan proses sita harta kekayaan. Itu tidak diterima suaminya, lantas melakukan tindakan di luar dugaan dengan melaporkannya ke Polda NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

PROTES - Aksi protes Tina Supiyati di Kejati NTB karena merasa dikriminalisasi.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

(Suara NTB/kir)

Lakukan Konsolidasi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.