Snt08032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 8 MARET 2014

NOMOR 7 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bambang W.Soeharto Diduga Terlibat

Giliran Siapkan Sekda Rp 200 Juta Lusita KLUuntuk Diperiksa Suap Hakim Mataram (Suara NTB) Lusita Anie Razak (58) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (7/3). Terungkap dalam sidang, tidak hanya soal suap kepada mantan Kajari Praya, M. Subri, SH,MH. Ada juga dana sebesar Rp 200 juta yang disiapkan untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Praya sehingga memuluskan perkara pemalsuan sertifikat tanah dengan terdakwa Sugiharta alias Along.

Kejaksaan

Sidang Lusita berlangsung pukul 09.00 Wita, dengan Ketua Majelis Hakim Dr. Sutarno, SH, MH beranggotakan, Fathur Rauzi, SH dan M. Amin M. Idris, SH. Lusita yang tetap tampil modis, didampingi kuasa hukumnya Ir. Soesilo Aribowo, SH, MH, M.Si. Sidang perdana kemarin dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Ali Fikri, SH, Rini Triningsih, SH dan Risma Ansyari, SH, MH. Dalam pembacaan dakwaan berdurasi sekitar 1,5 jam, JPU KPK mengurai kronologi suap yang terjadi antara Lusita Anie Razak kepada M. Subri. Rencana suap itu juga disiapkan untuk hakim Pengadilan Negeri Praya.

Sebelum proses penyerahan

SIDANG - Lusita Anie Razak saat sidang perdana, Jumat kemarin, di Pengadilan Tipikor Mataram.

(Suara NTB/ars)

Kesadaran Belum Optimal UPAYA mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, secara terus menerus dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra). Upaya ini harus dilakukan, mengingat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya masih belum optimal. Sehingga masih perlu digugah kesadarannya.

Demikian diungkapkan, Kepala Kanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna, SH, MH ketikamenerimakunjunganPenanggungJawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino dan tim, Jumat (7/3) kemarin.

Bersambung Cucu Supriatna ke hal 5

LUSITA Anie Razak (58), terlanjur menjadi menjadi newsmaker karena untuk pertama kalinya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah NTB. Besarnya perhatian ini membuat aparat kepolisian memberi atensi untuk mengawasi, bahkan sampai ke persidangan. Untuk mengamankan sidang seorang Lusita, Brimob Polda NTB menerjunkan sejumlah Satgas, lengkap dengan kendaraan Baraccuda.

Tetap tampil santai dan modis, Lusita masuk ke ruang sidang Tipikor pada Pengadilan

Negeri Mataram dengan tetap menebar senyum.

Dua pria berpakaian safari hitam bertubuh kekar mengapitnya. Tim pengacara Lusita, tiga Jaksa KPK mengiringi di belakang. Sebagian pasukan Brimob dengan kostum khas Densus 88 dilengkapi senjata laras panjang menyisir area pengadilan, sebagian naik ke sekitar ruang sidang. “Ini perintah atasan,” kata seorang anggota Brimob berpangkat Ipda yang bertindak sebagai Dansatgas, terkait penjagaan ketat itu.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Kaji Pemutihan INSPEKTORAT NTB mewacanakan akan mengkaji usulan pemutihan terhadap temuan-temuan lawas (10 tahun terakhir) dari lembaga pemeriksa. Pasalnya, pihak yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara ada yang sudah meninggal dan ada yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, ada juga yang harus bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara karena menjadi korban dari kebijakan pimpinan yang tidak diketahuinya. ‘’Kita sedang mencoba untuk mengusulkan pemuti(Suara NTB/dok) han misalnya ada keputuM. Agus Patria san yang berdasarkan SK pimpinan DPRD kemudian staf-staf itu menerima honor.

Bersambung ke hal 5

Aset TPI Milik Pemprov NTB Diduga Dijual Mataram (Suara NTB) Salah satu aset milik Pemprov NTB di Sumbawa Besar diduga sudah berpindah tangan. Aset berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Labuan Bontong Kecamatan Tarano itu, diduga sudah menjadi milik pribadi dari keluarga almarhum Suaidi, mantan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB. Aset yang sudah 13 tahun dalam kondisi tidak terurus itu, kini rusak parah mencapai 80 persen. Bahkan untuk difungsikan sebagai TPI pun tidak layak. ‘’Kami sebenarnya mau ajukan pinjam pakai aset TPI itu ke Pemkab Sumbawa, tapi setelah kami

(Suara NTB/ars)

KETAT - Pengamanan ketat sidang perdana Lusita. Polda NTB menerjunkan sejumlah Satgas lengkap dengan kendaraan Baraccuda.

Audit Dana Dekonsentrasi 2013

BPK Temukan Kelebihan Bayar Honor di Sejumlah SKPD Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak pekan lalu melakukan audit atau pemeriksaan terhadap penggunaan dana dekonsentrasi yang berasal dari APBN 2013 di sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB. Dari hasil pemeriksaan, tim BPK RI yang berjumlah 10 orang tersebut menemukan bahwa terjadi kelebihan pembayaran honor pada tim yang dibuat di sejumlah SKPD. Untuk itu, SKPD terkait harus menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengembalikan kelebihan pembayaran honor tersebut.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

TIM AUDITOR - Tim Auditor BPK bertemu dengan Wagub NTB, H. Muh. Amin, Jumat (7/3) pagi kemarin.

C.03.08.13

TO K O H

uang, terungkap, sudah ada negosaiasi antara Lusita dengan majelis hakim melalui perantara. Lusita menggunakan Aprianto Kurniawan (mantan Kasi Pidsus Kejari Praya) sebagai perantara. Kemudian Aprianto memanfaatkan seorang perempuan bernama Desak Ketut Yuni Ariyanti (hakim di PN Praya) sebagai perantara kepada hakim. Setelah melalui proses lobi sejak Oktober hingga Desember 2013, akhirnya 12 Desember 2013, Desak Ketut menginformasikan kepada Aprianto Kurniawan bahwa majelis hakim sudah musyawarah dengan putusan pidana 4,5 bulan kepada Along sesuai masa tahanan yang sudah dijalani.

Bersambung ke hal 5

cek, ternyata itu milik Diskanlut NTB,” kata Kades Labuan Bontong, Ahmad Yani kepada Suara NTB. Upaya penelusuran ke Dislutkan NTB melalui surat belum membuahkan hasil. ‘’Kami sudah bersurat ke Dislutkan NTB, tapi sampai sekarang tidak ada respons,’’ kata Yani. Tujuannya bersurat, setidaknya ada kejelasan terkait status aset tersebut. Jika memang sudah dijual ke swasta atau pribadi, maka pihaknya mempertanyakan itu. Mengingat TPI adalah aset daerah. ‘’Jika memang masih milik pemerintah, kami mau ajukan pinjam pakai, daripada aset itu nganggurdanrusak,’’kataYani.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Halaman 2

Penduduk Miskin di Mataram Capai 36.761 Orang Mataram (Suara NTB) Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram saat ini tercatat sebanyak 36.761 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Data tersebut merupakan jumlah penduduk miskin yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram yang dihimpun dari tahun 2011-2013.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Fakir Miskin dan Daerah Kumuh Disosnakertrans Kota Mataram, Leni Oktavia, Jumat (7/3).

Usulkan Kendaraan Operasional KEBERADAAN sampah di setiap lingkungan serta kurangnya sarana dan prasarana, menjadi kewajiban bagi stuktur pemerintah kelurahan untuk mengoptimalisasikan pengadaan kendaraan operasional sampah. Terlebih dengan sempitnya jalan lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman dikonfirmasi, Jumat (7/3) kemarin mengatakan tugas yang paling berat dialami saat ini adalah tumpukkan sampah dan belum adanya kendaraan operasional untuk mengangkut sampah (Suara NTB/cem) H. Taufiqqurahman di jalan – jalan lingkungan.

Disamping itu, tambahnya, kesadaran masyarakat yang belum bisa mengoptimalisasikan diri untuk untuk membuang sampah pada tempatnya. “ Yang menjadi kendala ini kan jalan di lingkungan. Sedangkan, jalan – jalannya sempit,” aku Taufiqqurahman.

Upaya mengurai sampah di lingkungan, pihaknya mengusulkan pengadaan kendaraan operasional yakni satu unit Tossa dan 31 archo. Menurutnya, 31 archo tersebut diupayakan untuk mengangkut sampah di jalan-jalan lingkungan. Petugasnya pun sambungnya, dengan memberdayakan seluruh ketua RT di masing – masing lingkungan. “Sekarang yang perlu kita berdayakan RT ini,” katanya.

Terkait sistem upahnya kata Taufiqqurahman, akan di musyawarahkan dengan kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. Sehingga, ada kesepatakan yang jelas dari petugas dengan masyarakat. Diakui, anggaran kelurahan sendiri, kemungkinan tidak dapat membayar puluhan RT di masing – masing lingkungan. “Paling tidak masyarakat sendiri secara swadaya untuk membayar petugas,” ujarnya.

Disisi lain, Taufiq mempunyai inisiasi agar masyarakat atau masing – masing rumah, menyiapkan kantong kresek untuk tempat sampah. Sehingga, dapat memudahkan petugas mengumpulkan sampah tersebut dan membawanya ke kontainer. Apakah ada inisiasi mengolah sampah sebagai barang ekonomis?

Ia mengatakan pada dasarnya rencana tersebut pernah dilakukan bersama masyarakat. Akan tetapi, tidak terkendala persoalan teknis di SKPD terkait. “Sudah berjalan dulu, tapi karena ada persoalan sehingga tidak berjalan,” akunya.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat, agar meminimalisir kebiasaannya membuang sampah di sungai serta di tahun 2015 dapat memanfaatkan sampah sebagai barang ekonomis untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cem)

Jumlah tersebut disebutkan Leni sekitar empat persen dari jumlah penduduk Kota Mataram.

“Data ini masih kami gunakan dan sudah kami tangani dalam program kami,” ujarnya. Sementara berdasarkan data BPS jumlah masyarakat miskin di Kota Mataram sebanyak 26.438 orang.

Klasifikasi penduduk miskin

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/yan)

H. Ahsanul Khalik

Selain bantuan untuk kelompok usaha, Kementerian Sosial juga menjanjikan untuk porogram perbaikan rumah kumuh yang akan diberikan untuk masingmasing kelompok. Jika Kota Matraam mampu melaksanakan program ini dengan baik, Kementerian Sosial juga menjanjikan akan memberikan bantuan hibah dalam negeri. “Dengan demikian diharapkan mereka bisa keluat dari kemiskinan,” ujarnya.

Mantan Camat Cakranegara ini menyatakan dipilihnya Kota Mataram karena dinilai memiliki kesiapan yang baik. Disamping koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemprov NTB. “Kami juga memberi jaminan bahwa Pemkot Mataram siap melaksanakan program itu,” tandasnya. Selain Kota Mataram, empat kota lainnya yang akan dijadikan ujicoba pemberdayaan masyarakat miskin dengan pola pendampingan adalah Serang, Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Pematang Siantar. (yan)

UN 2014

Didominasi Tenaga Terdidik

Dikpora Optimis Mataram Lulus 100 Persen

Pengangguran di Mataram 22 Ribu Lebih

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Ruslan Effendy menyatakan optimis Kota Mataram lulus seratus persen dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2014 mendatang. Optimisme itu tercipta karena pihaknya telah berupaya secara maksimal untuk proses pelaksanaan UN mendatang. “Kita harap semua anak di Kota Mataram lulus seratus persen. Kita harus optimis untuk itu,” harapnya.

Tahun 2014 ini, peserta UN Kota Mataram untuk tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 7.305 siswa. UN tingkat SMA akan dilaksanakan pada tanggal 1416 April. Sedangkan peserta UN untuk tingkat SMP/MTs sebanyak 7.308 siswa dan akan dilaksanakan tanggal 5-8 Mei. Dan UN tingkat SD/MI akan dilaksanakan pada tanggal 19-21

Mei dengan jumlah peserta sebanyak 7.483 siswa.

Beberapa persiapan UN yang telah dilaksanakan Dinas Dikpora Kota Mataram dijelaskan Ruslan diantaranya pihaknya telah membentuk panitia UN Kota Mataram baik tingkat Kota Mataram maupun di tingkat sekolah. “Sosialisasi UN juga sudah berkali-kali kami laksanakan baik tingkat Kepala Sekolah maupun sekolah,” ujarnya seraya menambahkan panitia UN juga telah menunjuk pengawas UN. Di pihak sekolah sendiri juga disebutkan telah melaksanakan pemetaan kemampuan akademis siswa. Pemetaan kemampuan akademis siswa ini diukur dari nilai ulangan semester, nilai rapor, dan hasil tryout UN. Dengan hasil pemetaan tersebut, guru bisa melihat kemampuan masing-masing siswanya. “Misalnya siswa yang bersangkutan lemah pada materi dan pelaja-

ran apa sehingga bisa diberikan pembinaan lebih intensif,” ujarnya. Selain memberikan pembinaan akademis, sekolah juga dituntut untuk memberikan pembinaan mental dan spiritual kepada para siswa sehingga bisa lebih semangat dan siap dalam menghadapi UN. Ruslan mengimbau kepada para siswa di Kota Mataram untuk konsentrasi dalam belajar.

“Jangan urus yang lain-lain dulu.

Kalau kemarin suka jalan-jalan, sekarang jangan dulu, belajar dulu yang efektif,” pesannya. Para siswa juga diminta untuk tak terpengaruh adanya isu penjualan kunci jawaban. Para orang tua juga diimbau untuk mengawasi anak-anaknya yang akan menghadapi UN dan mengingatkan anaknya untuk tidak percaya terhadap adanya isu penjualan kunci jawaban. “UN 2014 di Kota Mataram harus sukses, jujur, dan berprestasi,” tandasnya. (yan)

Disbudpar Setuju MCC Jadi Pusat Oleh-oleh

(Suara NTB/yan)

(Suara NTB/fit)

bahnya seraya menambahkan untuk kategori penduduk sangat miskin ialah mereka yang bekerja serabutan dan tidak menentu penghasilannya setiap hari.

Sementara itu Kepala Disosnakertrans, H. Ahsanul Khalik menyampaikan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Mataram, pihaknya fokus

MISKIN - Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram terbilang cukup tinggi. Meskipun banyak program yang diklaim sebagai upaya pengentasan kemiskinan, namun tidak sulit menjumpai kemiskinan di Mataram. Nampak salah seorang warga di Lingkungan Sayang Daye Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram menunjukkan kondisi rumahnya yang reot.

Dukung Pembangunan Jalan Tembus BIL KALANGAN DPRD Kota Mataram menyambut baik rencana Pemkot Mataram membangun jalan tembus BIL (Bandara Internasional Lombok) dari Jalan Gajahmada hingga ke Patung Sapi. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara kepada Suara NTB, Jumat (7/3) kemarin mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut pembangunan akses jalan dari Jalan Gajahmada menuju BIL. Gusti melihat itu sebagai langkah positif, salah satunya untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas. ‘’Sekarang ini kalau kita melewati dari Dasan Cermen sampai ke selatan itu, memang banyak sekali kendalanya. Seharusnya BIL itu harus ada jalan khusus, bukan melalui jalan umum. Itu aturan,’’ terangnya. Sementara yang ada sekarang, jalan umum masih dipergunakan untuk akses ke BIL. Dengan akan dibangunnya jalan tembus Gajahmada-BIL oleh Pemkot Mataram, ia yakin nantinya akan ada anggaran dari pemerintah pusat. ‘’Sharing istilahnya,’’ cetus Gusti. Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga berkeyakinan dengan dibangunnya jalan tembus BIL-Jalan Gajahmada akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. ‘’Saya kira untuk dampak ekonomi ke depan akan semakin maju,’’ imbuhnya. Gusti mencontohkan, dengan adanya perpindahan arus lalu lintas dari eks Bandara Selaparang ke BIL, sehingga akses Jalan Udayana dianggap tidak terlalu penting. Tetapi, dengan adanya pembukaan jalan di Gajahmada, pasti akses jalan dari SenggigiUdayana akan berkembang pesat. ‘’Pasti dia akan ramai kembali seperti pada saat ada Bandara Selaparang,’’ pungkasnya.

Dengan kondisi jalan yang ada saat ini, jarak tempuh dari Kota Mataram menuju BIL, menurut Gusti, antara 45 menit hingga satu jam. Namun, nantinya dengan dibangunnya jalan tembus Gajahmada-BIL, tentu memberi kemudahan bagi masyarakat yang hendak menuju BIL. Terutama mereka yang dari Senggigi dan Ampenan. Ia memprediksi dampaknya ke depan, Jalan Gajahmada akan bertambah ramai.

Untuk itu, ia mengimbau supaya Pemkot Mataram mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh perangkat. Baik kepala lingkungan, kelurahan hingga kecamatan. Paling tidak, lanjutnya, kalau Pemkot Mataram sudah menjelaskan dengan baik, tentu masyarakat akan merasakan keuntungannya. ‘’Seharusnya kalau sosialisasi sudah dilakukan dengan baik, ke depan tidak ada lagi protes atau penolakan terhadap pembangunan terseI Gusti Made Winantara but,’’ demikian Gusti. (fit)

disebutkan Leni ada beberapa jenis diantaranya rentan miskin, miskin, dan sangat miskin. Namun pihaknyatidakmendatapenduduk miskin berdasarkan klasifikasinya. Data penduduk miskin berdasarkan klasifikasinya berada di Bappeda Kota Mataram. “Ini data makrokamisementarauntukklasifikasinya ada di Bappeda,” tam-

melakukan program pemberdayaan dengan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) baik yang didanai APBN maupun APBD. Tahun 2014 ini pihaknya akan memberikan bantuan kepada 30 kelompok dengan jumlah bantuan sebesar Rp 20 juta per kelompok, satu kelompok terdiri dari 10 anggota. “Ini bantuannya dari dana dekon,” imbuhnya.

Kota Mataram juga akan dijadikan ujicoba pemberdayaan masyrakat miskin dengan pola pendampingan bersama lima kota lainnya di Indonesia. Program Kementerian Sosial ini dijelaskan Khalik sasarannya adalah masyarakat miskin pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). “Itupun nanti akan kami lakukan verifikasi menyeluruh sehingga sasarannya tepat.

Karena ada juga yang pegang KPS tapi ternyata taraf hidupnya sudah bagus,” terangnya.

Dalam program ini nantinya akan diberikan kepada 40 kelompok dari empat kelurahan dalam satu ekcamatan. Kecamatan yang akan disasar belum ditentukan karena akan dikoordinasikan dulu dengan Walikota Mataram.

Bantuan yang akan dikucurkan untuk program ini adalah sebesar Rp 800 juta per tahun. “Tahun pertama akan kami rekrut pendamping sebanyak empat orang dilanjutkan dengan verifikasi kelompok. Tahun 2015 mulai disalurkan bantuan sampai tahun 2017,” ujarnya. Dipilihnya pola pendampingan agar para kelompok uyangh mendapat bantuan bisa mengatur (manage) dan melaksanakan bantuan tersebut dengan baik sehingga tidak ada penyelewengan.

Mataram (Suara NTB) Usulan kalangan DPRD Kota Mataram untuk menjadikan MCC sebagai pusat oleh-oleh disambut positif Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. Abdul Latif Nadjib.

Mengingat pengelolaan MCC ada di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, jika memang akan dijadikan pusat oleh-oleh, Disbudpar juga siap berkoordinasi dengan Diskoperindag untuk membenahi MCC. “Kami dari Disbudpar siap menambah pernakpernik dari itu.

Artinya bagaimaAbdul Latif Nadjib

na kemudian tidak hanya orang belanja tapi bisa mendapatkan hal lain. Tentu dengan konsep ini harus terpadu dengan pihak terkait lainnya, tidak hanya Diskoperindag tapi juga harus ada penerangan dan keamanan yang memadai,” terangnya ditemui di kantornya, Jumat (7/3) kemarin.

Nadjib menyatakan pihaknya juga akan menjalin koordinasi dengan Diskoperindag terkait usulan itu. Selain persoalan MCC, Disbudpar juga akan mendukung acara kuliner jajanan pasar yang akan dilaksanakan Diskoperindag di Pantai Ampenan dalam waktu dekat ini. “Tidak hanya orang yang datang bisa belanja tapi bagaimana juga mereka bisa mendapatkan hiburan tidak hanya tradisional tapi juga modern. Ada usulan untuk membuat musik dua warna sehingga ada warna tersendiri dari Kota Mataram,” imbuhnya.

Mantan Kepala BNN Kota Mataram ini juga menyatakan kesiapannya untuk turut membenahi MCC dan dijadikan sebagai pusat oleh-oleh. Jika telah ada kesepakatan antara pihaknya bersama Diskoperindag, Disbudpar akan menyiapkan para perajin yang bisa menjajakan dagangannya di MCC. “Program ini kita sambut positif yang nantinya kita bersamasama dan harus koordinasi lebih lanjut baik dengan Diskoperindag maupun pihak lainnya. Tidak hanya setuju tapi ayo segera kita berbenah, kalau memang itu dibutuhkan masyarakat, kenapa tidak,” ajaknya.

Pembenahan MCC menurutnya tidak hanya bagaimana memfungsikan kembali bangunan tersebut tapi bagaimana memberikan kenyamanan bagi pengunjung sehingga tidak hanya datang sekali ke tempat itu.

MCC juga bisa dijadikan tujuan utama wisatawan yang akan membeli oleh-oleh. “Harga juga harus bisa bersaing,” imbuhnya. Menurut Nadjib, lokasi MCC sangat strategis.

Apalagi tahun ini akan dibangun akses Jalan Gajah MadaBIL sehingga MCC menjadi sangat potensial untuk berkembang. (yan)

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram mencatat angka pengangguran di Kota Mataram sekitar 22 ribu lebih. Besarnya angka pengangguran ini didominasi tenaga terdidik.

“Seperti Diploma III ke atas dan juga lulusan SMK,” terang Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, Jumat (7/3) ditemui di ruang kerjanya.

Pengangguran tersebut tidak semua termasuk penduduk Kota Mataram, tetapi ada juga yang berasal dari kabupaten lain yang tinggal di Mataram. Tingginya angka pengangguran ini menurutnya karena belum ada peraturan dari Pemkot Mataram yang bisa mengikat para investor untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di perusahaannya.

Khalik mengatakan seharunya ada penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot Mataram dengan investor. “Ke depan harus dibuat MoU dengan investor. Ada kewajiban

dari mereka untuk merekrut tenaga lokal,” jelasnya. Munculnya berbagai investasi di Kota Mataram juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di kota yang mempunyai visi Maju, Religius dan Berbudaya ini.

Pembangunan Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang rencananya akan merekrut sekitar 2.500-3.000 tenaga kerja juga bisa memberikan kontribusi untuk itu dan benar-benar diprioritaskan dari tenaga kerja lokal.

Demikian juga untuk Mataram Sunset Beach di Loang Baloq dan beberapa hotel lainnya yang akan segera beroperasi di Kota Mataram.

Khalik juga menyatakan pihaknya perlu memberikan berbagai keterampilan khusus untuk para pengangguran terdidik ini sehingga dengan dibangunnya berbagai hotel di Kota Mataram, mereka bisa ikut bekerja di dalamnya. “Contohnya kalau misalnya Sarjana Hukum (SH) tentu tidak punya kemampuan di bidang perhotelan dan tidak bisa masuk kerja di hotel. Itu perlu kita latih,” tandasnya. (yan)

Tuntutan Belum Terakomodir

Honorer K2 Minta Dewan Bertanggung Jawab Mataram (Suara NTB) Tujuh tuntutan yang dibacakan Forum Komunikasi K2 Kota Mataram pada hearing yang dilakukan bersama anggota DPRD Kota Mataram beberapa waktu lalu, hingga kini belum diakomodir. Pasalnya, Pemkot Mataram, masih menunggu payung hukum pemberian SK. Forum Komunikasi K2 pun, meminta Dewan bertanggungjawab.

Ketua Forum Komunikasi K2 Muzakallah menyebutkan tujuh butir komitmen yang disepakati bersama Dewan. Dewan sebagai wakil rakyat harus menyampaikan keinginan dari 873 K2 yang tidak lulus pada penerimaan CPNS di lingkup Pemkot Mataram. “Kita sampaikan keluhan ke Dewan, agar disampaikan kepada Walikota.

Seminggu yang lalu, kita sudah sepakati dan Dewan menandatangani kesepakatan itu.

Sekarang, kami menuntut realisasi kepada Dewan,” ungkap Muzakallah Kamis (6/3).

Ia menyesalkan, satu dari tujuh tuntutan tersebut, yakni meminta 873 K2 di SK kan, tidak teralisasi. Muzakallah mempertanyakan kebijakan Pemkot Mataram yang mengangkat pegawai kontrak sebagai tenaga honorer daerah.

Padahal, tidak ada perbedaan secara mendasar antara tenaga K2 dan dan tenaga kontrak.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., mengatakan keinginan 873 K2

yang meminta di SK dari Pemkot Mataram, pihaknya masih menunggu keputusan atau payung hukum tentang petunjuk teknis pengangkatan dari pemerintah pusat. Sehingga, K2 yang tidak lulus masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan seperti biasanya.

“Kami sudah komunikasi dengan Sekda, tapi masih menunggu payung hukum pemberian SK,” terangnya.

Ia mencontohkan, melihat beberapa kebijakan diambil kepala daerah di kabupaten lainnya dan Pemprov, K2 yang tidak lulus diakomodir menjadi P3K, sebenarnya bisa dijadikan rujukan Walikota Mataram. Diakui, beberapa butir tuntutan seperti meminta di SK kan dan meminta tunjangan setiap hari raya, harus dipertimbangkan bersama eksekutif.

Apakah alasan Pemkot tidak mengangkat K2 sebagai tenaga honor daerah, karena keterbatasan anggaran? Ia mengatakan, APBD masih mampu menggaji 873 karyawan. Husni meminta masyarakat tetap bersabar dan mengkomunikasikan apa yang menjadi persoalan di tengah – tengah masyarkat.

Menyinggung keinginan membawa 16 K2 diduga bermasalah ke ranah hukum, ia mengatakan sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan laporan atau data tersebut.

Tetapi, kalau pun kebenarannya ada, sudah menjadi persoalan yang lain. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Makin Meresahkan Rugi Sampai Rp 48 Miliar KERUGIAN materi akibat terjangan banjir bandang di wilayah Kecamatan Sambelia beberapa waktu lalu dihitung mencapai Rp 48 miliar lebih. Angka ini dihitung dari jumlah infrastruktur yang rusak, puluhan hektar lahan pertanian yang terendam dan gagal panen ditambah lagi kerugian material lainnya.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim), H. (Suara NTB/rus) Abdul Hakim. Menjawab warAbdul Hakim tawan di Selong, Jumat (7/3), Abdul Hakim, mengaku, penghitungan materi yang rusak itu dilihat secara keseluruhan. “Kita sudah bertemu dengan seluruh instansi terkait, mulai dari tingkat desa, camat dan lainnya bersama menghitung kerugian itu,” tuturnya.

Pemkab Lombok Timur saat ini, katanya, sedang berusaha untuk melobi dana ke pusat dan provinsi agar segera dicairkan, sehingga penanganan pascabanjir bandang cepat dilakukan.

Anggaran dari Lotim sudah dipersiapkan dari dana tidak terduga. Besarannya masih dilihat dulu dan dihitung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada.

Harapannya, untuk pembangunan infrastruktrur yang rusak, khususnya di bawah kewenangan provinsi bisa segera dibangun oleh provinsi. Mulai dari Irigasi, jalan maupun jembatan. ‘’Banjir bandang tahun ini terbilang cukup besar tingkat kerusakan. Lima jembatan yang hancur, jalan yang ambruk oleh terjangan banjir,’’ ungkapnya. (rus)

Kuota Haji KLU Dikurangi 20-40 Persen Tanjung (Suara NTB) Kuota keberangkatan calon jamaah haji asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2014 ini akan dikurangi pada kisaran 20 – 40 persen. Jika pada tahun 2013 lalu, kuota keberangkatan jamaah calon haji sebanyak 61 orang, maka pada tahun ini diperkirakan berkurang pada kisaran persentase tersebut.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KLU, Drs. H. Muallip, kepada wartawan, Jumat (7/3), menjelaskan, jumlah pengurangan kuotanya masih belum dapat dipastikan, karena harus menunggu keputusan pemerintah pusat. Yang jelas, kata dia, keberangkatan calon jamaah haji tahun ini masih menunggu ketentuan nasional untuk kuota kabupaten/kota .

“Kemenag KLU tetap akan menyambut keberangkatan jamaah calon haji tersebut dengan persiapan sebaik mungkin.

Sosialisasi persiapan pelaksanaan haji dan umrah akan digelar dalam waktu dekat,” ungkap Muallip.

Untuk mengefektifkan pelayanan di Kantor Kemenag, Muallip berharap, rencana pembangunan Kantor Kemenag di KLU akan dapat terealisasi tahun ini juga. Sementara keberadaan kantor Kemenag permanen ini setidaknya akan sangat membantu kelengkapan Siskohaj, sehingga proses pelayanan haji di KLU akan sama dengan di kabupaten lain di NTB. Ia mempermaklumkan, proses pelayanan yang dijalankannya saat ini masih bersifat manual. Kantor Kemenag menyadari, pihaknya sekarang ini masih menumpang atau menyewa gedung sekolah. Praktis situasi ini cukup berdampak terhadap maksimalisasi pelayanan. “Meskipun begitu persiapan di kantor sudah mengarah ke jamaah kuota. Jadwal bimbingan ke jamaah melalui petugas sudah dipersiapkan,” sambungnya.

Menurut Muallip, sampai saat ini pihaknya masih belum menerima ketentuan jumlah kuota keberangkatan calon jamaah haji. Namun dirinya juga berharap, kalaupun terjadi penurunan seperti persentase yang diungkap tersebut, tidak akan mempengaruhi penurunan kuota secara berlebihan. Sebagaimana pengurangan dari tahun 2012 ke tahun 2013 lalu, kuota pengurangan jamaah calon haji KLU hanya 3 orang.

Muallip juga berharap, masyarakat dapat memaklumi pengurangan kuota yang dilakukan pemerintah, mengingat ketersediaan kuota di Arab Saudi juga terbatas. Di sisi lain, Kemenag di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dihadapkan pada tingginya angka antrian jamaah haji.

Tahun 2014 ini, antrian jamaah calon haji di NTB mencapai 44.949 orang. “Untuk besaran biaya keberangkatan haji masih harus menunggu hasil sidang,” tutupnya. (ari)

Denda Tiga Proyek

Daerah Hanya Dapat Rp 113 Juta Giri Menang (Suara NTB) Jumlah denda dari proyek yang pengerjaannya molor hanya disetor Rp 113 juta lebih. Denda itu hanya berasal dari tiga proyek. Padahal sejak awal, sejumlah proyek dipastikan pengerjaannya molor, justru tak didenda, karena alasan diputus kontraknya. Tiga proyek yang disetor dendanya, yakni proyek SMAN 1 Gerung, Proyek Pasar Kediri dan Proyek Pasar Gerung.

Demikian dikatakan Kabid Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Syaefudin kepada wartawan Jumat (7/3).

Dijelaskan, hasil pengembalian denda proyek disetor ke kas daerah. Jumlah denda ini sendiri tergantung dari penyelesaian pekerjaan proyek. Kalau telat sehari maka dihitung dendanya maksimal 50 hari didenda 5 persen dari nilai proyek. Awalnya ia mengakui, belum tahu kalau ada proyek yang terlambat, namun setelah meminta data di staf ditemukan tiga proyek yang molor dan harus menyetor denda.

Ia menyebutkan rincian tiga proyek itu, antara lain proyek SMAN 1 Gerung terlambat enam hari dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 27 Desember. Total denda yang masuk Rp 17.

800.840. Proyek Pasar Kediri terlambat 5 hari total dendanya Rp 6.907.575 dan proyek Pasar Gerung dengan denda Rp 90.870.780.

“Semua denda ini sudah disetor ke Kas daerah,” imbuhnya.

Awalnya denda proyek pasar Gerung disetor Rp 49 juta, sisanya dibayar tahap kedua. Pihaknya selain mengelola keuangan, juga SP2D, pembayaran gaji dan lain-lain berkaitan dengan anggaran. (her)

Usaha Gelondongan Emas akan Ditutup Paksa Praya (Suara NTB) Keberadaan usaha pengolahan emas secara tradisional atau gelondongan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) semakin mengkhawatirkan dan membuat masyarakat sekitar resah. Terkait persoalan itu Pemkab Loteng bakal mengambil tindakan tegas dengan menutup paksa usaha gelondongan emas.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, menyikapi keberadaan usaha gelondongan emas di wilayahnya, saat dikonfirmasi usai kegiatan olahraga pagi di Bencingah Agung Praya, Jumat (7/3).

Bupati mengungkapkan sebagai tahap awal pemerintah daerah sudah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pemantauan sekaligus menganalisis dampak keberadaan usaha gelondongan emas. Dari laporan awal yang diterimanya menyebutkan, dampak keberadaan usaha liar ini sudah

mulai dirasakan masyarakat sekitar.

Ia mengatakan, upaya penertiban terhadap usaha gelondongan emas tersebut sebenarnya sudah lama dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata banyak kendala yang dihadapi, sehingga sampai saat ini upaya penertiban belum bisa maksimal dilakukan.

Diakuinya, kendala utama belum maksimalnya upaya penertiban usaha gelondongan, yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari usaha

tersebut. Di satu sisi, bagi masyarakat usaha kini sudah menjadi usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga masyarakat sulit lepas dari usahanya.

“Selama ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap usaha gelondongan emas tersebut lebih pada pemberian kesadaran dan pemahaman akan dampak negatif usaha gelondongan emas itu.

Namun nyatanya tidak begitu berpengaruh,” tegasnya.

Untuk itu, kini pemerintah daerah mulai memikirkan upaya-upaya tegas, yakni den-

gan melakukan penertiban secara paksa terhadap usaha.

Mengingat upaya pendekatan secara kekeluargaan sudah tidak begitu berpengaruh. Terbukti kendati sudah berkalikali diberikan pembinaan, masyarakat tetap saja menjalankan usaha gelondongan emas, bahkan dampaknya sudah menyebar.

Kendati demikian, pemerintah daerah tidak serta merta langsung melakukan penertiban paksa begitu saja. Sebelumnya pemerintah daerah akan menyurati pengusahapengusaha gelondongan emas.

Jika sampai tiga kali peringatan tidak dipatuhi, barulah dilakukan penindakan secara tegas. “Prinsipnya kita jalankan mekanisme yang ada dulu.

Baru melakukan tindakan tegas,” ujar Suhaili.

Diakuinya, tindakan tegas yang akan dilakukan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tapi kalau penertiban tidak dilakukan, dampak yang ditimbulkan jauh lebih luas lagi. Alasannya, keberadaan usaha gelondongan emas bisa mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan Tidak hanya itu, pihaknya akan melakukan penutupan paksa terhadap penambangpenambang liar yang ada di wilayah Loteng. Supaya tidak ada lagi yang menjadi pemicu.

Menurutnya, jika usaha gelondongan sudah ditutup, tapi penambang liar tidak ditutup, tidak akan berhasil. ‘’Untuk itu, usaha gelondongan emas maupun penambang liar sama-sama ditutup paksa,’’ tegasnya. (kir)

Mutasi Tidak Perlu Ditakuti Pejabat

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Bupati KLU H. Djohan Sjamsu melantik dan mengambil sumpah pejabat lingkup Pemda KLU, Jumat (7/3).

Bupati Lantik Pejabat Struktural Lingkup Pemda KLU Tanjung (Suara NTB) Mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), berlangsung Jumat (7/3) sore. Dalam pergeseran (rata-rata promosi) 87 PNS tersebut, praktis melahirkan kejutan. Di tingkat SKPD, hanya 3 SKPD yang mengalami pertukaran tampuk pimpinan, sedangkan di tingkat Sekretariat baik Setda dan Setwan, hanya terjadi pergeseran beberapa pejabat.

Dharma Sucaka, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD KLU, dipercaya sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, sementara posisi Sekretaris DPRD dipercaya pada Kartadi Haris yang sebelumnya menjabat Kabag Pemerintahan Setda KLU. Jabatan yang ditinggal Kartadi Haris, diisi Irnadi E. Di lingkup SKPD, Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU yang ditinggal Drs. Arkam (pensiun), diserahkan kepada Abdul Hamid, yang sebelumnya mengendalikan Satpol PP KLU. Kekosongan di Satpol PP selanjutnya diserahkan kepada Anding Dwi Cahyo, yang sebelumnya menjabat Kepala Kesbangpolinmas KLU. Ahmad Dharma – sebelumnya menjabat Sekretaris Dishubparkominfo KLU, digeser menggantikan Anding sebagai Kepala Kesbangpolinmas. Drs. H. Sujanadi digeser dari Kabag Keuangan Sekretariat DPRD menjadi Sekretaris Dishubparkominfo, sedangkan posisi Sujanadi sebelumnya dipercayakan kepada M. Najib.

Selain itu, Sekretaris Kecamatan Gangga, Musripin, diberikan kepercayaan untuk mengendalikan Bidang Tenaga Kerja pada Dinsosnakertrans KLU, serta Kabid Perdagangan pada Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. I Komang Karta, diangkat menjadi Sekretaris pada SKPD yang sama.

Usai pengambilan sumpah jabatan, para PNS yang dilantik juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk pernyataan sikap dan komitmen atas jabatan serta siap menerima risiko jabatan. “Kepada pejabat yang dipercaya, harus menjalankan pekerjaan dengan komitmen. Lombok Utara dihadapkan pada tantangan yang makin berat

dan kompleks,” katanya mengingatkan.

Tidak hanya itu, bupati juga mengingatkan agar orang per orang pada level organisasi (SKPD) masing-masing harus mampu menjalankan roda organisasinya, serta siap menjalankan tugas sesuai tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Tentunya pula, stiap tupoksi yang dijalankan berada pada koridor 1 visi dan misi untuk menjadikan Lombok Utara menjadi lebih baik.

Bupati sekali lagi menekankan, bahwa jabatan yang dipercayakan tersebut adalah amanah dan diimbau untuk tidak menyia-nyiakannya dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam urusan pemerintahan, pengalaman 5 tahun berdirinya KLU di bawah kepemimpinannya, Djohan menegaskan pula agar masing-masing personel mengingatkan jajarannya di SKPD untuk meningkatkan disiplin PNS di jajaran masing-masing.

“Saya percaya kepada saudara-saudara, amanah ini dijalankan secara profesional.

Salah satu aspek yang sangat penting adalah disiplin PNS. PNS adalah pilihan, sehingga semua risiko harus siap ditanggung (termasuk risiko disiplin, red). Jika dua bulan saja tidak masuk, bisa diberhentikan. Tetapi dengan aturan yang baru, apabila dalam 65 hari akumulasi tidak masuk dalam setahun, PNS bersangkutan boleh diajukan untuk diberhentikan secara tidak hormat,” tegas Djohan Sjamsu. (ari)

Praya (Suara NTB) Setiap kali isu mutasi bergulir, hampir sebagian besar para pejabat di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dilanda keresahan. Kondisi tersebut membuat Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., prihatin. Ia pun mengajak semua pejabat Loteng memandang mutasi sebagai sesuatu hal yang lumrah dan biasa, karena merupakan kebutuhan organisasi.

“Mari kita pandang mutasi pejabat sebagai hal biasa dalam organisasi. Bukan justru menjadi momok yang harus ditakuti,” ujar Suhaili, kepada wartawan Jumat (7/3).

Menurutnya, mutasi merupakan salah satu cara dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan. Untuk bisa meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintahan salah satunya melalui mutasi pejabat. Hal itulah yang coba ter-

us ditanamkan kepada para pejabat lingkup Pemkab Loteng. “Jangan sampai karena menganggap sebagai momok menakutkan, ketika akann ada mutasi pejabat menjadi resah. Imbasnya kinerjanya juga menurun, itu yang salah,” sindirnya.

Seharusnya, ada atau tidak rencana mutasi pejabat, kinerja pejabat tidak boleh kendur.

Justru harus semakin dipacu dan ditingkatkan, karena menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan komposisi pejabat yang dimutasi.

Disinggung rencana mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng dalam waktu dekat ini, Suhaili mengaku memang ada. Bahkan menurutnya mutasi pejabat sudah harus dilaksanakan. Mengingat sudah banyak jabatan-jabatan yang lowong ditinggal pejabat lama. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Ada Ormas Diduga Ajak Pemilih Pemula Golput Kota Bima (Suara NTB)Berdasarkan laporan intelijen yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, diduga ada organisasi massa (ormas) yang mencoba menghasut pemilih pemula untuk memilih golongan putih (golput) pada pemilu 2014 ini. Niat ormas tersebut agar pemimpin yang dihasilkan tak sesuai keinginan rakyat. Adanya gerakan ini pun sedikit meresahkan dan perlu penanggulangan dini agar bisa diantisipasi.

Demikian terungkap dalam diskusi yang digelar oleh Pusat Kajian Agama dan Budaya (Puskab) NTB bekerjasama dengan Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI (Kesbangpol Kemendagri) di Aula SMKN 3 Kota Bima, Jumat (7/3). Saat sesi tanya jawab, seorang peserta yang berasal dari Relawan Perdamaian (Redam) Adi Supriadin menyampaikan jika berdasarkan penyampaian oleh intelijen ke KPU NTB, bahwa dalam Pemilihan ini terdapat ormas yang hendak merasuki pikiran pemuda yang merupakan pemilih Pemula.

Mengenai adanya laporan ini, pun dia menanyakan kepada seluruh narasumber yang ada mulai dari Mantan Bupati Bima, M Zainul Arifin, Nimran, SH, MH, Perwakilan Kemenag Kabupaten Bima, Syech Faturahman serta akademisi Ikhsan untuk menanggulanginya.

Menanggapi penyampaian dan pertanyaan tersebt, Ketua Perhimpunan Gerakan dan Keadilan Provinsi NTB, Nimran SH MH menuturkan jika memang dugaan itu benar adanya, tentunya terdapat agenda tersembunyi dari Ormas yang belum diungkap namannya tersebut. Tentu saja, maksudnya agar masyarakat tak terlibat dalam Pemilu. Kedua, untuk menggagalkan Pemilu sehingga nanti calon yang terpilih tak sesuai dengan keinginan rakyat.

“Sangat kontra produktif dengan semangat berdemokrasi jika ada ajakan untuk golput,” tuturnya sembari menyayangkan adanya informasi dimaksud.

Senada dengan Nimran, Syech Faturahman juga menuturkan adanya informasi ajakan untuk golput patut disayangkan. Namun dia lebih melihat dari segi agama di mana Partai Politik (Islam) yang sempat berjaya pada awalawal kemerdekaan kini tidak lagi memiliki ideologi yang kuat.

Kebanyakan Parpol Islam saat ini menyatakan nafasnya berdasarkan Islam namun kenyataannya terbuka terhadap tokohtokoh liberal, sekuler, dan lainnya. Direktur Puskab NTB, M Tahir Irhaz S.Ag M.Pd mengatakan kegiatan ini digelar dengan maksud meningkatkan partisipasi pemilih, terutama dari kelompok mahasiswa. Di mana mahasiswa sebagai pemilih pemula tidak bersifat pragmatis dalam Pemilu. Mereka diharapkan memiliki pemahaman Politik yang baik sehingga bisa memilih pemimpin sesuai dengan yang diinginkan. “Sehingga pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang berkualitas dan bersih,” tuturnya. (use)

Dana Bansos Dicairkan Usai Pemilu Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa baru akan melakukan pencairan dana Bansos setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Hal ini menurut Kasubag Humas Setda Sumbawa, R. Rudi Yulianto, Jumat (7/3) untuk menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B-14/01-15/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan surat Gubernur NTB Nomor 900/ 023/KEU tanggal 20 Januari 2014, keduanya perihal “Himbauan Terkait Dana Bansos dan Hibah APBD”.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pemkab akan menindaklanjuti dengan pelaksanaan pencairan dana Bansos yang akan dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan dana Bansos bagi sosialisasi/publikasi, iklan/promosi, dan kampanye di pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/ kelompok yang bertentangan dengan norma, standar etika dan perundang – undangan yang berlaku terutama terkait asas umum pemerintahan yang baik, prinsip – prinsip dari penanganan benturan kepentingan dan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye demi menjaga netralitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya. “Hal ini perlu disampaikan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memaklumi dasar penundaan pelaksanaan pencairan dana bansos tersebut,” tukas Rudi. (arn)

Rawan Penyelundupan Ternak

Sumbawa Perketat Pengawasan Pantai Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski aksi pencurian ternak berhasil digagalkan, namun para pelaku berhasil kabur. Pemerintah kecamatan Alas Barat – salah satu daerah pantai rawan penyelundupan ternak dari Sumbawa — bersama Muspika dan masyarakat memperketat penjagaan pada delapan titik rawan keluar masuk ternak di wilayah tersebut.

Camat Alas Barat, Iwan Sofyan, Jumat (7/3) mengungkapkan, total jumlah ternak yang sempat dibawa kabur pencuri sebanyak sembilan ekor. Beruntung sembilan ekor ternak dimaksud berhasil diamankan, sebelum diseberangkan ke Pulau Lombok melalui Kaki Bukit Gontar Baru.

“Diberangkatkan lewat sana. Sudah ada kapal yang menunggu,” katanya.

Terkait aksi ini, pihaknya memperketat penjagaan pada

(Suara NTB/ula)

PENGAMANAN - Simulasi pengamanan provokator yang protes pelaksanaan pemungutan suara di TPS, Jumat (7/3). (insert) Moechgiyarto.

Simulasi Pengamanan Pemilu

Gejolak Sosial Harus Cepat Diredam Dompu (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Moechgiyarto, SH, M.Hum mengingatkan Kapolres untuk bertindak cepat menyelesaikan masalah sekecil apapun.

Peringatan dini di setiap wilayah harus dibangun agar cepat diredam masalahnya.

Pemerintah daerah (Pemda) pun dituntut untuk melibatkan Kepolisian dalam mempertimbangkan faktor keamanan dari setiap kebijakan agar bisa diantisipasi.

“Sekecil apapun masalahnya, Kapolres harus cepat meredam masalahnya. Makanya kita harus membangun peringatan dini di wilayah masingmasing. Bila muncul gangguan, sedapat mungkin diredam,” tegas Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Moechgiyarto kepada wartawan usai menyaksikan gladi pengamanan masa kampanye hingga penetapan hasil pemilu Legislatif dan Presiden di lapangan Beringin Setda Dompu, Jumat (7/3).

Moechgiyarto juga mengingatkan jajarannya untuk sedapat mungkin tidak bermain pada hilir dalam penyelesaian masalah, tapi harus ikut dari hulunya. Ketika hanya ada di

hilir, Polisi sama halnya dengan pemadam kebakaran dan itu cost-nya sangat tinggi dan mahal. Untuk berada di hulu, Polisi harus bisa bersinergi dengan Pemerintah daerah (Pemda) dan memberikan pertimbangan keamanan dari setiap kebijakan yang akan diambil. “Pemda tidak pernah mengundang Kapolres untuk meminta pertimbangan sisi keamanan, itulah masalahnya selama ini,” ungkapnya.

Kapolda juga mengungkapkan, masyarakat saat ini tengah menderita sakit sehingga cukup mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang belum tentu kebenarannya. Untuk itu, sejak menjabat Kapolda NTB, 12 Desember 2013 lalu, dirinya telah perintahkan jajarannya untuk bersinergi antara babinsa/babinkamtibmas, Lurah/ Kepala Desa, masyarakat dan LSM. “Karena sakit, harus kita obati. Caranya harus bersinergi antara tiga pilar itu (Babinsa/Babinkamtibmas, Lurah/ Kepala Desa, masayarakat dan LSM,” harapnya.

Terkait kesiapan pengamanan pemilu di Dompu, Moechgiyarto mengungkapkan, kunjungan pihaknya di Polres-Pol-

res dalam rangka untuk mengatensi Polres di jajaran Polda NTB. “Kita sudah siap mengamankan, cuma anggarannya belum ada. Tapi itu pasti (akan turun) karena sedang diproses dan akan melekat pada DIPA di Kapolres masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, dengan keterbatasan personel Polda NTB yaitu 9.118 orang yang harus mengamankan 12.020 TPS. Idealnya, pengamanan 1 Polisi : 4 TPS : 8 Linmas. Namun undang-undang Pemilu yang baru, penganggaran Linmas ditanggung APBN, tapi Kementerian Dalam Negeri RI tidak sanggup membiayai Linmas. “Syukurnya di Dompu, Bupati siap mem-back up Linmas. Tapi bagaimana dengan daerah lain?,” tanyanya.

Terhadap latihan pra operasi yang dipragakan aparat Polres Dompu, Kapolda memberikan apresiasinya. Namun masih butuh penyempurnaan kembali seperti pengerahan massa yang tidak tergambar dan pembagian tugas di lokasi pengamanan kampanye yang tidak ada. “Karena membuat skenario itu tidak mudah,” katanya memaklumi. (ula)

CPNS K2 Dianggap Mundur Taliwang (Suara NTB) Proses memasukkan berkas persyaratan oleh tenaga honorer Kategori Dua (K2) yang telah dinyatakan lulus passing grade (nilai kelulusan) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjalan lambat. Betapa tidak, hingga mendekati tanggal 14 Maret yang menjadi batas waktu menyerahkan berkas dokumen untuk diverifikasi sebagai bahan pengajuan penetapan NIP, tercatat baru seki-

(Suara NTB/bug)

delapan titik keluar masuk para pelaku penyelundupan ternak ini. Itulah yang dipagari setiap malam. Dengan sistem satu desa mengirimkan perwakilannya ke delapan titik. Selain kegiatan Siskamling setiap malamnya yang berkoodinasi dengan RT dan Kepala Dusun. “Mudahan kedepan, aparat yang punya kmpetensi di bidang intelijen, bisa membantu kerjasama antara Polres, Kodim dan lainnya,” harap Iwan. (arn)

Sumbawa Buka Peluang bagi Tenaga Medis Kontrak

Tak Masukkan Dokumen Persyaratan

H Ady Mauluddin

Halaman 4

tar 25 honorer K2 dari 500 yang lulus menyerahkan berkasnya ke tim verifikasi.

Karena kondisi tersebut pihak Inspektorat Kabupaten (Itkab) selaku koordinator tim verifikasi kembali mengingatkan, bahwa bagi tenaga honorer K2 yang tidak memasukkan dokumen persyaratannya untuk diverifikasi sebelum diajukan sebagai permohonan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dinyatakan mengundurkan diri. “Jadi kalau sampai tanggal 14 nanti mereka tidak menyerahkan berkasnya secara otomatis dinyatakan undur diri,” ujar Kepala Itkab KSB Ir. H Ady Mauluddin, M.Si, Jumat (7/3).

Ia berharap imbauan tersebut dapat didengarkan oleh para tenaga honorer K2. Pasalnya pengajuan berkas persyaratan tersebut sepenuhnya adalah kebutuhan pegawai bersangkutan. “Kita hanya menerima dan melakukan verifikasi. Jadi kita minta kesungguhannya untuk segera menyerahkan berkasnya sebelum batas waktunya habis,” tukasnya.

Setelah batas waktu pengajuan berkas dokumen berakhir, seluruh berkas dokumen akan diperiksa oleh tim verifikasi dan tim pemantau

bentukan Pemda KSB. Tim verifikasi yang terdiri dari Itkab, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) dan Satuan Polisi pamong Praja (Satpol-PP) bertugas memastikan apakah honorer K2 yang lulus itu telah sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 56 tahun 2012 mengenai perubahan kedua atas PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

Tak hanya soal pegajuan berkas oleh K2 yang menghambat proses verifikasi di KSB. Sejumlah ketentuan yang dipersyaratkan oleh BKN pun juga sejauh ini masih menjadi perdebatan karena terjadinya multi tafsir atas setiap poin yang dipersyaratkan.

Untuk hal ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDiklat) KSB beserta bagian Hukum Setda KSB akan meminta penjelasan rinci BKN sehingga dapat mempermudah proses verifikasi kebenaran berkas yang diajukan oleh para tenaga honorer K2 nantinya.

Berdasarkan surat BKN Nomor K.26-30/V.23-4/99 usulan penetapan NIP tenaga honorer K2 sudah harus diterima secara lengkap di BKN/Kantor Regional BKN paling lambat 31 Mei mendatang. “Untuk yang masuk hingga akhir bulan Mei, maka penetapan pengangkatannya terhitung per 1 Juni 2014,” papar Ady. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tenaga medis khususnya bidan dan perawat memang dibutuhkan khususnya di daerah terpencil di kabupaten Sumbawa. Namun, keberadaan mereka selama ini kebanyakan sebatas tenaga sukarela yang telah sekian lama mengabdi. Makanya diharapkan adanya peluang pengangkatan tenaga kontrak agar ada insentif khusus bagi mereka dari daerah.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Didi Darsani, Apt, Jumat (7/3) menyatakan, sebenarnya insentif untuk bidan dan perawat khususnya yang sukarela ada diberikan dari kegiatan di Puskesmas. Semakin sulit wilayahnya, maka semakin besar insentifnya. Namun, tidak ada ketentuan besarannya, mengingat bukan gaji.

“Bukan masalah tidak memperhatikan mereka. Tetapi tidak diperkenankan aturan.

Sekarang pandai-pandainya Puskesmas memberikan biaya dari kegiatan yang mereka lakukan,” terangnya.

Lalu, apakah ada peluang bagi mereka diangkat minimal sebagai tenaga honorer kontak daerah? Menurut Didi, peluangnya ada, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Harus jelas batasan orangnya dan besaran yangdiberikan. Sebab jangan sampai membuat ketidakseimbangan antara biaya langsung dengan biaya tidak langsung, khususya di Dikes. Meski diakui, proporsi terbesar di Dikes adalah di pelayanah publik, hingga membutuhkan biaya operasional sebagai biaya tidak langsung yang cukup besar.

“Ada peluang tergantung kemampuan anggaran,” jelas Didi.

Kalaupun harapan adanya pengangkatan sukarela menjadi tenaga kontrak ini, maka akan diberlakukan khsusnya pada empat wilayah terpencil yang menjadi prioritas. Yakni, di kecamatan Ropang, Lantung, Orong Telu dan sebagian wilayah di kecamatan Batu

Lante. “Khusus di Batu Lante, sebenarnya tenaga-tenaga strategis sudah terisi dan Puskesmasnya sudah bisa mandiri. Namun, masih ada satu atau dua desa sulit yang perlu diperhatikan,” katanya.

Sebenarnya kendala saat ini, soal distribusi tenaga medis.

Banyak menumpuk di wilalah tertentu, salah satunya akibat kelompok kerja yang tidak bisa dipisahkan. Kendala lainnya, tentu saja akses. Sebab pembangunan kesehatan tanpa didukung percepatan di bidang lainnya juga tidak bisa bergerak cepat.

Seperti dukungan infrastruktur, jalan, listrik dan air.

Sementara untuk PTT dari pemerintah pusat, tetap ada pergantian ataupun perpanjangan kontrak setiap tahunnya.

Tetapi untuk penambahan sangat terbatas. Dulu, usulan penambahan 85 bidan telah diberikan pemerintah pusat dengan pemetaan yang jelas.

Kementerian seperti KPDT, juga membuka peluang pengangkatan PTT. Namun, belum direspons daerah, karena tenaganya banyak didrop dari pusat, sehingga tidak memberikan ruang gerak bagi sumberdaya yang ada di Sumbawa. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan. “Kita punya bidan dan perawat menumpuk di sini,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, M.Si, juga pernah mengusulkan agar adanya insentif khusus tetap bagi tenaga sukarela yang telah mengabdi sekian lama di wilayah terpencil. Sebagai bentuk perhatian pemerintah.

Seperti di wilayah Orong Telu dan Batu Lante, jarak antardesa dan antardusun yang cukup jauh menyulitkan petugas. Hingga dibutuhkan tenaga yang betul-betul mau menetap di wilayah tersebut.

“Sekarang ini yang banyak tenaga sukarela yang mengisi fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, seperti Pustu dan Polindes. Makanya, mereka perlu diberikan perhatian,” tandasnya. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Halaman 5

Kejaksaan Hitung Kerugian Negara Kasus Rumput Laut

Tenis Lapangan Lobar Bidik Porprov NTB Giri menang (Suara NTB) Pengurus baru persatuan tenis lapangan (Pelti) Lombok Barat telah terbentuk. HL. Saswadi yang tak lain Sekwan DPRD Lobar terpilih menjadi Ketua Pelti Lobar yang baru.

Pada awal kepemimpinannya, Saswadi memasukkan cabang olahraga tenis lapangan masuk ke KONI. Dengan masuknya cabor ini sebagai cabor di KONI, pengurus baru pun memasang target agar cabor ini bisa menembus Porprov NTB. “Kami akan lakukan pendataan dan pembinaan atlet senior dan Junior,” cetus Saswadi, Jumat kemarin. Ia mengakui dalam pengembangan cabor ini, kendala dihadapi salah satunya minimnya fasilitas lapangan.

Target pada kepengurusan baru, pihaknya akan segera melakukan evaluasi kegiatan tenis lapangan di Lobar. Ia ingin melakukan pendataan jumlah pasti atlet tenis, baik senior dan junior. Setelah itu barulah, dilakukan pembinaan.

Obsesinya, ingin menghidupkan cabor tenis di Lobar.

Menurutnya, pembinaan atlet masih minim gara-gara pengurus kurang memperhatikan cabor ini. Selain itu, lapangan tidak ada karena lapangan yang tadinya ada justru digusur.

Soal kendala lapangan, agar tidak menyewa pihaknya sudah mengusulkan pembangunan lapangan tenis ke Bupati Lobar.

Bupati pun menyanggupi tahun ini pembangunan tiga lapangan baru melalui dana APBD Perubahan.

Terletak di pendopo Wabup, di dekat Kantor DPRD Lobar dan rencana akan dibangun satu lapangan kantor Inspektorat. “Karena Jangan sampai cabor ini tidak ada gaungnya di Lobar,” ujarnya.

Terkait agendanya ini, pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan pengurus Pelti Provinsi. Khususnya untuk kegiatan pembinaan,akan dicoba untuk berkoordinasi dengan Pelti Provinsi NTB. Ia menambahkan, sebagai gebrakan awal, Pihaknya, akan mengadakan turnamen untuk tenis lapangaan jelang HUT. Untuk persiapan turnamen HUT Lobar, latihan sementara akan dilakukan di BLK Dasan Cermen. (her) HL. Saswadi

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (kiri) diterima Kepala Kanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna, saat berkunjung ke Kantor DJP Nusra, Jumat (7/3) kemarin.

Tinggi, Investasi Pasar Modal di NTB

(Suara NTB/her)

Dari Hal. 1 Mendengar rencana putusan itu, terdakwa Lusita kemudian memastikan kepada Aprianto segera menyerahkan uang kepada majelis hakim.

Dengan gaya bahasanya, Lusita mengatakan, “Kasi aja, iket saja manusia itu. Kalau tidak diiket, dia nanti plin plan lagi, cepet kasi uang itu” demikian kata Lusita sebagaimana diurai Jaksa Ali Fikri.

Atas permintaan itu, Aprianto Kurniawan selanjutnya mengantarkan uang Rp 50 juta kepada Desak Ketut Ariyanti untuk diserahkan kepada Dewi Santini dan Anak Agung Putra Wirajaya, hakim yang menyidangkan perkara Along. Uang juga diberikan Rp 25 juta kepada Desak Ketut Yuni Ariyanti sebagai imbalan atas perannya sebagai perantara.

Komunikasi kembali terjadi 13 Desember 2013 antara Lusita dengan Aprianto. Lusita menyiapkan dana lebih untuk ketua majelis hakim pada perkara Along. ‘’Lusita menghubungi Aprianto dengan memastikan disiapkan dana lebih kepada ketua majelis hakim,” urai Jaksa.

Lusita kemudian memastikan, akan menyerahkan dana Rp 200 kepada Aprianto Kurniawan untuk diberikan kepada ketua majelis hakim. Rencananya, uang itu akan diserahkan 16 Desember 2013 kepada majelis hakim melalui Desak Ketut Yuni Ariyanti.

Sebelum uang diserahkan, 14 Desember 2013 terdakwa akhirnya ditangkap KPK di Hotel Holday Inn Senggigi, saat akan menyerahkan uang kepada Subri dalam bentuk dolar 8200 USD terbagi dalam amplop terpisah dan pecahan rupiah yang seluruhnya Rp 200 juta lebih.

Bambang W.Soeharto Diduga Terlibat Dalam rangkaian perbuatan pidana yang diduga dilakukan terdakwa Lusita, JPU menjeratnya dengan Pasal 5 huruf a atau huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam uraian perbuatan terdakwa, bos PT. Pantai Aan , Bambang W. Soeharto diduga terlibat. Ini berawal dari langkah Bambang melaporkan Along 3 April 2013 ke Polres Lombok Tengah (Loteng) terkait kasus pemalsuan sertifikat tanah. Setelah memastikan kasus itu bisa ditingkatkan ke penyidikan pada Polres Loteng, Bambang W. Soeharto berusaha mempengaruhi peradilan dengan mencari jalan untuk mendekati hakim, khususnya dua anggota majelis Dewi Santini dan Anak Agung Putra Wirajaya.

Permintaan Bambang ditindaklanjuti terdakwa Lusita dengan menghubungi Aprianto Kurniawan, dengan maksud agar perbuatan Along bisa terbukti di persidangan. ‘’Bagaimana ya caranya, supaya masuk ke si.. si majelis hakim itu. Kalau gak

takutnya kita set keduanya agar masuk angin lagi,” urai JPU lagi soal percakapan Lusita.

Tanggal 2 September 2013, Aprianto menjadikan Desak Ketut Yuni Ariyanti sebagai pintu masuk mendekati majelis hakim Dewi Santini. Sebab Dewi diketahui sahabat dari Desak Ketut Ariyanti. Diuraikan juga pertemuan antara Aprianto Kurniawan dengan Desak Ketut di Hotel Lombok Garden Mataram, membahas cara agar dakwaan terhadap Along bisa dibuktikan di persidangan.

Permintaan itu diiyakan Desak Ketut dan akan menyampaikan kepada Anak Agung dan Dewi Santini.

Terdakwa Tanggal 1 Oktober 2013 menemui Bambang dan meminta uang.

Lusita meminta uang di Bambang W. Soeharto sebesar Rp 15 juta untuk diberikan kepada Aprianto Kurniawan dan Kasat Reskrim Polres Loteng Deni Septiawan Rp 10 juta untuk operasional kegiatan penanganan perkara tersebut. Lusita juga membelikan Handphone Samsung Galaxy kepada Subri dan Aprianto Kurniawan.

Aprioanto Kurniawan kemudian membaca tuntuan terhadap Along 23 November 2013 dan memastikan terdakwa bersalah dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah tersebut. ‘’Aprianto kemudian menghubungi lagi Desak Ketut Yuni Ariyanti agar menyampaikan kepada Dewi Santini agar tuntuannya bisa terbukti di persidangan dan akan ada imbalan uang kepada Dewi dan Anak Agung,” demikian urai Jaksa Risma Ansyari dalam dakwaannya.

Berlanjut Tanggal 12 Desember 2013, terdakwa meminta Aprianto agar kembali menghungi majelis hakim dengan memastikan agar Along terbukti bersalah dengan mengatakan, ‘’dikristalkan saja dek”, sebagai isyarat bahwa pembayaran harus segera terealisasi. Namun belum sempat pembayaran kepada hakim ketua direalisasikan, Lusita dan Subri ditangkap KPK. Setelah rangkaian dakwaan dibacakan, hakim Sutarno memberi kesempatan Lusita menanggapinya. ‘’Apakah terdakwa mengerti apa yang diurai JPU,” tanya Sutarno. ‘’Saya mengerti sebagian, maka untuk sebagian yang saya tidak mengerti, akan saya konsultasikan ke pengacara,” jawab Lusita.

Hakim juga menanyakan, apakah terdakwa dan pengancaranya akan menyampaikan keberatan terhadap dakwaan JPU. Penasihat hokum terdakwa, Soesilo Aribowo menyampaikan ke hakim, tidak akan menyampaikan eksepsi dan meminta hakim agar persidangan masuk ke materi pemeriksaan saksi – saksi. (ars)

(Suara NTB/cem)

Lusita Siapkan Rp 200 Juta untuk Suap Hakim

Mataram (Suara NTB) Pengembangan pasar modal di Nusa Tenggara Barat (NTB), rupanya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Tercatat, 558 investor telah menanamkan sahamnya di NTB. Demikian disampaikan, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Bali Nusra, I Gusti Agung Khalid kepada Suara NTB, Jumat (6/3) malam.

Diakui, secara bertahap investasi pengembangan pasar modal di NTB mengalami peningkatan. Kota Mataram menduduki porsi paling atas dengan jumlah 364 investor, disusul Pulau Sumbawa 72 dan Lombok Barat dan Lombok Timur masing – masing 40 investor. Artinya, aset managemen investor di NTB, diminati oleh para investor. “Melihat perkembangannya,NTBsudah mulai banyak investor yang tertarik,” ungkap Khalid.

Dikatakan, sesuai dengan data, investasi yang mendominasi yakni saham, obligasi dan sadana.

Akan tetapi, kecend r u n g a n masyarakat berpikir bahwa kepemilikan saI Gusti Agung Khalid

ham dan mengembangkan sangat sulit. Padahal, semua orang memiliki peluang untuk berinvestasi melihat perlembar dari harga saham hanya Rp 50. Tetapi, aturan kepemilikan saham harus kelipatan 100.

Terkait dampak positif dan negatif dari pembelian saham tersebut, ia menjelaskan dalam sistem ekonomi ada keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi. Keuntungan dari pembelian saham, apabila harga saham meningkat, maka keuntungan yang didapatkan meningkat. Dan sebaliknya, kerugian akan didapatkan apabila harga saham menurun.

“Pasti ada dampak positif dan negatifnya,” ujarnya.

Selain mellihat peningkatan pasar modal di NTB, kedatanganya juga memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan investasi bodong yang dijanjikan oleh oknum – oknum perusahaan yang tidak bertanggungjawab.

Upaya tersebut pun, pihaknya akan menggandeng kampus – kampus yang berada di NTB, untuk memberikan edukasi kepada msayarakat Terkait dengan keamanan dan kenyamanan saham tambahnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena ada lembaga investor protektif fun (IPF) yang akan melindungi saham milik nasabah. Khalid tetap mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan investasi emas yang ditawarkan oleh perusahaan. “Yang paling penting masyarakat bisa mengenali perusahaan yang menawarkan saham tersebut dan berhati – hati dengan janji investasi bodong,” demikian ujarnya. (cem/*)

Kaji Pemutihan Dari Hal. 1 Kan honor itu tidak pernah mereka merancang untuk itu, tidak ada niat tetapi ini menimbulkan kerugian negara. Karena mereka (stafstaf) sudah menerima lebih maka diwajibkan untuk mengembalikan,” kata Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Jumat (7/3).

Dikatakan, total kerugian daerah/negara yang belum dikembalikan di lingkup Sekretraiat DPRD sejak 10 tahun terakhir senilai Rp 4 miliar. Salah

satu item yang menjadi temuan yakni adanya pemberian honor kepada staf dewan yang didasarkan atas SK pimpinan.

“Karena ini bukan kesalahan personal,adakekeliruandalampengambilan keputusan pada saat itu, SK-nya yang keliru. Nah darisudut pandangkitaapakahinibisadiputihkan atau tidak. Nanti kita rapatkan, termasuk juga berkonsultasi denganpihakBPK.Sampaisaatini kita belum konsultasi dengan BPK, masih wacana,” papar Agus.

Sementara itu, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri

dan Inspektorat NTB dalam kurun waktu 10 tahun terkahir, ditemukan kerugian negara/ daerah sekitar Rp 78 miliar. Temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti atau penagihannya mandek selama kurun waktu 10 tahun terkahir tersebut antara lain temuan Inspektorat sebesar Rp 15 miliar, Itjen Kemendagri Rp 32 miliar dan BPK RI sebesar Rp 31 miliar.

Agus menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penagihan supaya nilai kerugian negara tersebut bisa dikembalikan. Jika sulit ditindaklanjuti maka pihaknya akan berkonsultasi dengan BPK. (nas)

Dijaga Ketat Pasukan Brimob Dari Hal. 1 Sementara ruang sidang terlihat berbeda, karena banyak pihak yang mengatensi persidangan pertama untuk perkara dari KPK itu.

Hadir memantau langsung tim dari Posko Pemantauan Peradilan NTB, tim dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang mengoperasikan alat pantau sidang milik KPK. Intelijen dari kepolisian dan Kejaksaan berbaur di dalamnya. Sejumlah mahasiswa juga ambil bagian menjadikan persida-

ngan itu sebagai studi mereka.

Lusita tampil santai dengan gaun atasan orange muda, celana hitam dan hiasan bando di kepala. Kacamata ABG dengan lis hitam tebal menempel. Saat duduk di kursi pesakitan, perlahan lahan senyum Lusita mulai redup. Mimiknya semakin lama kian serius, apalagi saat JPU KPK membaca materi dakwaan.

Di tengah tengah seriusnya suasana, seorang ibu menerobos kerumunan wartawan yang menutup pintu sisi timur ruang sidang. “Per-

misi – permisi, maaf, saya pingin lihat orangnya,” ujar seorang ibu.

Mengerti dengan rasa penasaran ibu itu, wartawan pun menyela.

“Ohh…iniorangnya,cantikjugaya?

Padahal sudah tua,” kata ibu itu, kemudian beringsut pergi setelah rasa penasarannya terobati.

Beberapa orang perempuan juga sempat masuk ke ruang sidang, duduk sebentar, kemudian pergi. Tujuannya sama, hanya ingin melihat sosok yang selama ini dilihat di televisi itu, ingin disaksikan dari dekat. (ars)

Aset TPI Milik Pemprov NTB Diduga Dijual Dari Hal. 1 Namun sejalan dengan keinginan mereka mengelola aset itu, kades mengaku mendapat kabar TPI tersebut sudah dipindahtangankan ke orang lain. Ia memperoleh informasi, TPI itu sudah menjadi milik Suhardi Bolong, warga Sumbawa. Proses transaksi itu pun berlangsung di Mataram, antara Suhardi Bolong dengan keluarga almarhum.

Atas indikasi pindah tangan kepemilikan itu pun, ia tetap berusaha mendapatkan kewenangan pengelolaan TPI itu dengan tetap bersurat ke Gubernur NTB dan ditembuskan ke Diskanlut NTB. Dengan harapan, agar ada kejelasan status TPI, sehingga bisa dimanfaatkan.

Terkait rencana penggunaan aset itu, ia bersama aparatur desa dan masyarakat lainnya berencana mengelola dengan semaksimal mungkin agar aset itu sehingga benar-benar bermanfaat. ‘’Kami punya Bumdes LKM Labuan Jambu yang berencana menggunakan TPI, daripada mangkrak seperti itu, lebih baik kami kelola

untukusahadesa,’’harapnya.

Aset itu akan dikelola dengan baik untuk Bumdes, sekaligus untuk pengembangan ekonomi masyarakat. “Itu yang yang kami harapkan, bisa pinjam pakai,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Aminollah,M.Si mengakui mendengar kabar yang sama. Setelah memanggil sejumlah jajarannya yang mengurus masalah aset, dugaan penjualan TPI di Labuan Bontong itu menguat, bahkan sudah sampai pada harga. “Kami mendapat kabar, aset itu sudah dijual seharga Rp 50 juta,” kata Aminollah kepada Suara NTB, Senin (3/3) lalu.

Informasi lain, aset itu dijual oleh mantanbendaharadiPemprovNTB sesuaidenganinformasiyangdisampaikankadessetempat.TransaksinyapunberlangsungdiMataram.Kendati demikian, itu baru sebatas informasi lisan yang diterimanya.

Maka perlu klarifikasi langsung ke lapangan.“Kamiakanturunkantim keKecamatanTaranoSumbawa.Ini jadi atensi kami. Karena bagaimana pun juga, ini aset kami,” terangn-

ya, sembari menambahkan, aset itu diperkirakan dibangun sejak tahun 90-an sehingga nyaris tak terkontrol pemanfaatannya, apalagi sampai pindah tangan.

Timnya yang akan diturunkan untuk mengklarifikasi para pihak yang disebut dalam proses jual beli, apa yang menjadi dasar aset daerah itu sampai diprivatisasi. “Kami akan tanyakan dokumennya yang menjadi dasar ini dijual,” tegasnya.

Terkait keinginan aparat Desa Bontong memanfaatkan aset itu, menurutnya bisa saja dipenuhi.

Namun tetap dengan pertimbangan dasar hukum dan juklak juknis yang membolehkan pinjam pakai aset. Instansinya pun mengaku sudah mendapat surat dari Asisten I Setda NTB, H.L Syafi’i terkait usulan pinjam pakai itu. ‘’Tapi kami akan telaah dulu, boleh atau tidak,’’ tegasnya. Dengan dasar surat Asisten I itu pula, menguatkan keinginan dirinya menurunkan tim untuk cek lapangan. Apalagi di Kecamatan Tarano, ada tiga aset tanah dan bangunan milik instansinya yang bersertifikat. (ars/arn)

Mataram (Suara NTB) Rencana menghitung sendiri kerugian negara proyek rumput laut urung dilakukan Kejaksaan. Untuk mendapatkan angka pasti terkait itu, tim penyidik sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Koordinasi dengan BPKP sudah, tinggal membahas teknis – teknis penghitungan kerugian negaranya,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Jumat (7/3) kemarin. Rencana penghitungan kerugian negara ini dilakukan setelah saksi saksi rampung dimintai keterangan.

Seluruh saksi, termasuk mereka yang sudah dijadikan tersangka, juga sudah diperiksa. Terakhir mantan Kepala BPBD Kota Mataram, H. Muharrar, yang diperiksa untuk keterlibatan tersangka H.

Rusdi sebagai pemilik CV. Tanjung Pratama dan pelaksana lapangan Khairil. Jauh sebelumnya, banyak saksi sudah diklarifikasi, termasuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram selaku PJOK. “Karena semua saksi sudah diperiksa, akan masuk ke tahap penghitungan kerugian negara,” ulasnya.

Masih Evaluasi Sementara kasus Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, masih dalam proses evaluasi berkas hasil pemeriksaan saksi - saksi. Sebelumnya ada 107 THL sudah dimintai keterangan. “Hasil pemeriksaan itu yang sedang evaluasi. Jadi belum ada terlihat langkah lain dari tim penyidik,” kata Sutapa, mengulas keterangannya pekan lalu terkait kasus sama. (ars)

Terbentuk, Tim Verifikasi Honorer K2 Loteng Praya (Suara NTB) -

Setelah melalui proses penggodokan selama seminggu terakhir, tim verifikasi tenaga honorer daerah katagori dua (K2) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya, terbentuk. Tim itu sendiri direncanakan sudah mulai bekerja mulai pekan depan.

“SK pembentukan tim verifikasi tenaga honorer daerah K2 sudah saya tandatangani kemarin (Kamis, red),” aku Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., kepada wartawan usai senam pagi di Bencingah Agung Praya, Jumat (7/3).

Terbentuknya tim ini, diharapkan tim bisa segera bekerja sesuai tugas dan fungsinya, mengingat tenggat waktu untuk melakukan verifikasi berkas terhadap tenaga honorer K2 sudah semakin mepet, sehingga tidak ada waktu lagi bagi tim verifikasi untuk bersantai.

Atas dasar itupula, pihaknya juga tidak terlalu lama mempertimbangan komposisi tim yang diajukan.

Asalkan sesuai ketentuan dan aspirasi, komposisi tim verifikasi langsung disahkan begitu diusulkan. “Jadi kemarin begitu diusulkan, drafnya langsung kita setujui. Karena kita tidak ingin berlama-lama. Untuk itu kita juga minta segera tim

verifikasi bekerja,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah menjelaskan tim verifikasi dipimpin langsung oleh Sekda Loteng dengan beranggotakan semua anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Loteng. Sedangkan anggota tim verifikasi dari unsur dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat dan instansi terkait lainnya.

Sementara dari unsur non pemerintahan, seperti dari unsur LSM, forum wartawan, termasuk perwakilan dari tenaga honorer daerah K2 yang sudah diajukan, statusnya sebagai pemantau dan tidak masuk langsung sebagai anggota tim verifikasi. ‘’Tim pemantauan tidak terlibat langsung melakukan verifikasi atas berkas milik tenaga honorer tersebut. Hanya melakukan pemantauan secara langsung saat proses verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi,’’ ujarnya.

Meski demikian, ujarnya, tim pemantau bisa memberikan ide, gagasan maupun kritikan terkait proses verifikasi itu sendiri. Adanya pola seperti itu diharapkan, kinerja tim bisa maksimal, karena dipantau langsung tim pemantau yang berasal dari unsur independen. (kir)

Kesadaran Belum Optimal Dari Hal. 1 Dikatakan, kesadaran masyarakat belum optimal terlihat dari persentase warga yang membayar pajak di wilayah ini baru 65 persen. ‘’Jadi ini masih kurang dan belum maksimal,’’ jelas Cucu.

Secara rinci Cucu tidak menjelaskan penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak. Namun diakui bahwa masih ada masyarakat yang sering keliru mengartikan untuk apa membayar pajak.

Bahkan image pajak disalahgunakan masih sangat melekat. Ini tidak terlepas dari tindakan oknum petugas pajak nakal. Adanya oknum petugas pajak nakal, biasanya juga karena diberi kesempatan oleh masyarakat. ‘’Petugas kami jangan dipancing dan ditawari imbalan,’’ katanya. Karena itu, Cucu menyarankan agar langkah-langkah seperti itu dihindari. ‘’Kami ingin menjadikan Direktorat Pajak ini sebagai organisasi yang bersih,’’ ujarnya.

Cucu memberi gambaran bahwa sebenarnya membayar pajak tidak sulit. ‘’Ada banyak pilihan yang disediakan Direktorat Pajak untuk me-

mudahkan masyarakat melaksanakan kewajibannya,’’ katanya. Namun karena kemudahan itu belum begitu diketahui masyarakat, sehingga masih ada yang meminta batuan orang lain untuk membayar pajak. Karena menggunakan jasa orang lain, akibatnya butuh biaya tambahan sehingga terkesan membayar pajak itu mahal.

Tidak itu saja. Ada juga masyarakat mencari konsultan untuk menghitung pajaknya. Tapi karena menemukan konsultan pajak yang tidak benar (keliru), sehingga masyarakat dirugikan. Halhal seperti inilah yang bisa saja membuat masyarakat apatis. Padahal jika membayar pajak sendiri melalui banyak pilihan mudah yang disediakan Direktorat Jenderal pajak, semuanya bisa menjadi mudah dan aman.

Untuk memasyarakatkan cara-cara membayar pajak yang mudah dan aman inilah, DJP Nusra secara kontinu melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai elemen termasuk media. Harapannya, dengan maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, maka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. (rak)

BPK Temukan Kelebihan Bayar Honor di Sejumlah SKPD Dari Hal. 1 Demikian diungkapkan Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH ditemui usai mendampingi tim BPK RI menghadap Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di ruang kerjanya, Jumat (7/3). Tim auditor BPK yang memeriksa penggunaan dana dekonsentrasi tahun 2013 itu adalah Heidiana.

“Mereka (tim auditor) melakukan pemeriksaan 10 hari mulai minggu kemarin. Ini hari terkahir

mereka di sini (NTB). Mereka ke Pak Wakil Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan tugas mereka dalam pemeriksaan kaitannya dengan beberapa SKPD. Ada beberapa temuan sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran honor. Angkanya masing-masing SKPD itu ada dan itu mereka minta supaya ditindaklanjuti,” terang Agus.

Ketika ditanya nilai temuan kelebihan pembayaran honor yang bersumber dari dana dekonsentrasi 2013 itu, Agus belum bisa

menyebutkan karena masih dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan utuh baru bisa diketahui jika tim sudah menyelesaikan tugasnya.

Ia mencontohkan, jenis temuan tim BPK RI tersebut seperti adanya pembayaran honor tim oleh SKPD. Namun, hasil kerja tim tersebut tidak ada laporannya. Sehingga BPK menganggap tim tidak bekerja dan honor yang diterima harus dikembalikan. ‘’Karena setiap orang yang menerima honor ada

tanggung jawab terhadap tugastugas yang diberikan. Sepanjang honor yang diterima tidak bisa dibuktikan, apa yang mereka kerjakan maka itu diwajibkan untuk dikembalikan,” tambahnya.

Agus menyebutkan sejumlah SKPD yang diperiksa oleh BPK RI yang menerima dana dekonsentrasi 2013 antara lain Biro Pemerintahan, Badan Kepegawaian DaerahPendidikandanPelatihan(BKD dan Diklat), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB,BadanKesatuanBangsadan

Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), BKPMD dan Inspektorat NTB. ‘’Kalau kita di Inspektorat kaitannya dengan dana pengawasan,” katanya.

Terkiat dengan temuan tersebut,WakilGubernurNTB,H.Muh. Amin, katanya, meminta temuan tersebut wajib ditindaklanjuti SKPD terkait. “Dalam artian seluruh SKPD diharuskan untuk mengembalikan sesuai dengan rekomendasi BPK. Saya belum lihat nilai /angka pengembaliannya,” jelasnya. (nas)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Bisa Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum PENGEMBALIAN kerugian negara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam kasus dugaan korupsi dilakukan dua tersangka. Dalam dua minggu terakhir, ada dua tersangka yang diduga tersangkut tindak pidana korupsi, mengembalikan kerugian negara.

Pengembalian kerugian negara, pertama dilakukan tersangka dugaan korupsi pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim) Ichsan Suadi. Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA) yang mengerjakan proyek ini, proaktif menyerahkan kerugaian negara pada pembangunan proyek ini sebesar Rp 8.920.673.346. Uang tunai yang dikemas dalam dua koper ukuran besar itu, dibawa langsung kuasa hukum tersangka ke Gedung Kejati NTB, Jumat (28/2) lalu.

Pengembalian kerugian negara oleh tersangka Ichsan Suadi, ternyata disusul oleh tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Lombok Barat 2008, Jasman Hadi. Jasman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 110 juta.

Berbeda dengan Direktur CGA yang mengembalikan seluruh kerugian negara yang diperkirakan timbul dalam dugaan korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji sebesar Rp 8.920.673.346.

Dalam kasus Jasman Hadi, Kejaksaan menduga nilai kerugian negara sebesar Rp 600 juta dan yang baru dikembalikan oleh Jasman Hadi sebesar Rp 110 juta.

Terlepas dari lengkap atau masih kurang nilai kerugian negara yang dikembalikan, tetapi langkah para tersangka patut diapresiasi. Bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan tersangka pelaku tindak korupsi, menandakan tujuan Kejaksaan dalam mengungkap kasus tindak pidana ini, salah satunya sudah tercapai. Seperti diketahui, salah satu tujuan pengungkapan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian negara (menyelamatkan uang yang dikorup).

Kendati salah satu tujuan itu sudah tercapai, tidak berarti secara otomatis tersangka yang mengembalikan kerugian negara mendapat perlakukan istimewa. Istimewa dalam perlakukan hukum misalnya. Atau perlakukan-perlakukan khusus lainnya. Langkah pengembalian kerugian negara, sebelumnya juga dilakukan mantan Gubernur NTB, Drs.H.L.Serinata, ketika tersangkut kasus korupsi APBD NTB 2003. Seluruh kerugian negara yang disangkakan, dikembalikan ke kas negara. Tetapi, tidak ada perlakukan khusus yang diterima Serinata. Tidak ada penangguhan penahanan, kecuali sempat ada pembantaran karena memang yang bersangkutan saat itu sakit.

Dalam dua kasus terakhir (pengembalian kerugian negara kasus Dermaga Labuhan Haji dan Bansos Lobar 2008), Kejati NTB juga harus konsisten dengan perlakukan hukum yang sebelumnya juga berlaku untuk mantan Gubernur NTB. Tetapi, jika dalam perjalannya ternyata penyerahan kerugian negara itu berimbas terhadap adanya perlakukan khusus, misalnya penangguhan penahanan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya di NTB. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Perempuan dan Jerat Kekuasaan (Refleksi Hari Perempuan Internasional) Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret. Gagasan tentang peringatan ini dimulai sejak abad ke-20, saat dunia heboh dengan industrialisasi. Ini merupakan penghargaan atas keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Sebuah penghargaan yang perempuan sendiri kurang mengetahuinya. Sebab, realitas yang tertuang dalam masyarakat justru bertolak belakang. Penghargaan yang dimaksud masih belum bisa menjamin ruang gerak perempuan.

ENGHARGAAN atas keberhasilan perempuan dalam tiga ranah—ekonomi, politik, dan sosial—rasanya masih butuh kejelasan. Sebab, keberhasilan yang disematkan pada perempuan saat ini masih ditakar secara kasatmata. Dalam pandangan masyarakat kita, seorang perempuan dikatakan berhasil ketika mampu menampakkan kemandirian secara finansial. Bergelut dengan kekuasaan juga menjadi acuan bahwa seorang perempuan telah mencapai keberhasilan. Namun, tanpa disadari, sebenarnya perempuan masih ditunggangi oleh beberapa kepentingan yang merugikan mereka, terutama perihal kekuasaan. Maka, wajar saja jika penghargaan atas kehadiran perempuan perlu dipertanyakan.

Perempuan Alat Kekuasaan Bicara tentang perempuan dan kekuasaan memang menarik. Tentu saja karena perempuan dan kekuasaan membentuk satu ikatan yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Sebuah adagium pun memasukkan perempuan dan kekuasaan dalam mata rantai yang sama: harta, tahta, wanita. Adagium ini memperjelas posisi perempuan yang tak jua banyak berubah dari waktu ke waktu, saat perempuan dibiasakan menempati posisi “pesuruh”.

Memang, perempuan masa kini tidak lagi menjadi “pesuruh” layaknya budak. Akan tetapi, gantinya justru kecenderungan perempuan had-

STASIUN RADIO

Oleh :

Mikyal Fatonah

(Guru SMAN 1 Selong; Jamaah Aktif Komunitas Ujung Pena Ampenan) ir sebagai alat sekaligus tameng bagi para penguasa saat berbuat dosa cukup tinggi. Mengatakan ini sebagai sebuah kebetulan pun rasanya bukan lagi alasan yang tepat.

Banyak perempuan Indonesia saat ini yang masuk dalam kategori itu. Seolah melanjutkan rentetan panjang riwayat perempuan yang sudah menjadi satu dalam sejarah agama-agama. Selama ini kita mengetahui kisah Iblis yang memanfaatkan Hawa untuk menjerumuskan Adam—yang berdampak pada umat manusia—agar terusir dari surga. Belum lagi kisah Maria Magdalena yang dihadirkan sebagai penggoda kehidupan Kristus.

Stigmatisasi ini memperkuat pikiran bahwa perempuan hanya bagian dari kekuasaan—yang berarti sebatas hadir untuk dimanfaatkan—dan tidak berhak menjadi penguasa. Maka, keberadaan perempuan semakin terpojokkan sehingga selalu dalam posisi merugi.

Fakta tentang keberadaan perempuan sebagai alat kekuasaan ini pun dengan jelas muncul di panggung hukum dan politik Indonesia. Jika menilik ke wilayah lokal, kasus Lusita Ani Razak, penyuap mantan Kajari Praya, Subri yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK bisa dijadikan contoh. Lusita adalah kurir yang bertugas sebagai jembatan untuk menyuap mantan Kajari Praya, Subri. Di tingkat nasional, penempatan perempuan sebagai kurir dalam kasus suap juga menimpa diri Angelina Sondakh. Tidak hanya itu, perempuan pun kerap dijadikan alat oleh penguasa untuk mengumpulkan pundi harta. Tubagus Chairi Wardana alias Wawan, adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut yang juga suami dari Bupati Tangerang Airin, memperlihatkan bagaimana perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi, model, dan bintang film begitu gampang dijadikan alatnya untuk menyamarkan harta korupsi. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengusaha Ahmad Fathonah terhadap sejumlah pesohor nasional. Dalam hal ini, kecantikan dan popularitas para selebritas diharapkan akan membutakan pejabat hukum untuk mendugakan permasalahan ke arah mereka.

Jika mau, bisa juga turut dimasukkan ke dalam daftar perempuan yang sudah dijerat hukum, seperti Nunun Nurbaeti, Miranda S. Goeltom, atau Mindo Rosalina.

Kesemuanya itu masuk dalam satu liang yang sama: penyuapan!

Rentetan kasus yang dipaparkan ini menunjukkan bahwa hingga kini perempuan masih dipandang sebagai alat kekuasaan. Maka, munculnya fenomena caleg artis dan selebritas dalam ranah pemilu(kada) pun merupakan bentuk lain pemanfaatan tersebut. Memasuki Pemilu Nasional 2014, data KPU Pusat menunjukkan caleg perempuan berjumlah 4.267 orang. Kuat dugaan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik hanya untuk memperkuat posisi orang-orang tertentu saja. Sebab, posisi perempuan di ranah politik pun masih diumpamakan sebagai bumbu penyedap rasa.

Contohnya saja, di Kabupaten Lombok Barat, KPU sudah merilis daftar tetap nama caleg untuk bertarung dalam Pemilu 2014 mendatang. Di antara semua partai peserta, hanya Partai Gerindra yang menempatkan caleg perempuan sebagai nomor urut pertama. Sisanya, perempuan caleg ditempatkan pada posisi ketiga sebagai posisi teratasnya. Alhasil, tantangan menghadirkan 30 persen keterwakilan perempuan persis “sekadar” mengikuti formalitas aturan saja.

Maka, tidak heran jika keberhasilan yang melatarbelakangi peringatan hari perempuan internasional masih dianggap tidak ada gunanya.

Sebab, keberhasilan perempuan yang tertanam di kepala banyak orang adalah keberhasilan “terjerat kekuasaan”. Padahal, jika mata kita lebih diarahkan lagi pada fenomena perempuan, sesungguhnya banyak yang mendulang kesuksesan semata-mata karena kualitas pribadi mereka yang baik. Perempuan masa kini telah mampu hadir sebagai penulis, pendidik, kepala negara, dan masih banyak profesi setara lakilaki lainnya yang digeluti. Hanya saja, dalih stigma terhadap perempuan memang kadung berurat-berakar dalam pikiran banyak orang sehingga seperti apa pun perempuan hendak tampil dalam kebaikan selalu saja dipandang sebelah mata.

Permasalahan seperti ini memang tidak bisa diselesaikan oleh

perempuan secara individual. Pun tidak cukup dengan mengandalkan pemerintah saja. Pola pikir masyarakatlah yang perlu dibenahi untuk tidak memandang perempuan sebagai “pelengkap” semata.

Jangan sampai, sebutan ibu-ibu Dharma Wanita atau ibu-ibu PKK hanya muncul dalam serangkaian seremonial yang urgensinya bernilai minimal bagi perkembangan perempuan. Justru, perempuan harus membangun gerakan demi menumbangkan pandangan remeh terhadap golongannya.

Sampai di sini, tentu harapan terbesar kaum perempuan tidak hanya dibuatkan hari-hari besar berskala nasional atau internasional, tetapi penghargaan yang jauh lebih dalam maknanya di kehidupan nyata. Penghargaan yang tidak hanya sebatas kata, tetapi juga diaplikasikan dalam perilaku bermasyarakat. Jangan lagi perempuan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik, tetapi berdayakan perempuan sebagai penumbuh bibit-bibit yang berguna bagi bangsa. Selamat memperingati Hari Perempuan Internasional!

Audit dana dekonsentrasi 2013, BPK temukan kelebihan bayar honor di sejumlah SKPD Harus dipertanggungjawabkan

*** Didominasi tenaga terdidik, pengangguran di Mataram 22 ribu lebih Harus kreatif ciptakan lapangan kerja

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Halaman 7

Tuntut Jaminan Keamaman

Investor Pasir Besi Siap Bangun Smelter

MASKAPAI penerbangan Garuda Airlines akan membuka rute penerbangan langsung Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kupang, NTT. Rencana pembukaan rute penerbangan langsung BIL – Kupang tersebut sudah lama dijajaki Pemprov NTB dan NTT untuk mempermudah konektivitas antarkedua daerah yang masuk dalam koridor V MP3EI terutama dalam pengembangan sektor pariwisata.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengungkapkan, penerbangan (Suara NTB/dok) oleh Garuda itu menggunakan Agung Hartono pesawat dengan kapasitas sekitar 100 penumpang.

“Garuda nanti akan mengembangkan rutenya Lombok Kupang dan Kupang - Lombok. Dalam waktu dekat akan dibuka rute itu,” ungkap Agung ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/3). Agung menjelaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan maskapai tersebut.

Menurut Agung, pesawat yang melayani rute BIL-Kupang tersebut sama seperti pesawat Garuda yang melayani penerbangan langsung BIL-Makassar. Selain melayani rute penerbangan langsung BIL-Kupang, pesawat itu juga langsung melayani rute Surabaya yakni Surabaya-BIL-Kupang pulang pergi setiap hari.

Dengan adanya pembukaan penerbangan langsung BILKupang diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah ini semakin meningkat. Selain itu, dengan adanya penerbnagan langsung tersebut diharapkan Jemaah Calon Haji (JCH) asal NTT bisa bergabung dengan embarkasi Lombok. Namun, itu sangat tergantung dari kebijakan Kementerian Agama. Karena merekalah yang menentukan suatu daerah bergabung dengan suatu embarkasi.

Selain itu tambah Agung, Pemprov NTB juga mengusulkan pembukaan rute-rute penerbangan domestik lainnya seperti BILBalikpapan dan BIL-Bandung. Pembukaan rute-rute tersebut saat ini masih menunggu kesiapan dari maskapai penerbangan.

Maskapai penerbangan yang ditawarkan Garuda dan Lion Air. Terhitung sejak 22 November 2013 lalu penerbangan luar negeri dari BIL terus meningkat. Maskapai penerbangan dari Singapura, Tiger Airways membuka penerbangan langsung Singapura-Bandara Internasional Lombok (BIL). Maskapai tersebut melayani penerbangan langsung Singapura-Lombok tiga kali dalam seminggu.

Dengan masuknya penerbangan langsung ini maka penerbangan langsung Singapura-Lombok menjadi delapan kali seminggu. Karena, sebelum Tiger Airways membuka penerbangan langsung Singapura-BIL, sebelumnya sudah ada penerbangan langsung Singapura-BIL yang dilayani maskapai penerbangan Silk Air. Silk Air melayani penerbangan lima kali dalam seminggu.

Selain itu, ada juga penerbangan langsung Kuala Lumpur- BIL dan Perth, Australia-BIL. Dalam menarik wisatawan Asia lainnya pemprov NTB terus menjajaki pembukaan penerbangan internasional lainnya seperti BIL-Hongkong dan BIL-Cina. (nas)

Selong (Suara NTB) Pascakisruh tambang pasir besi beberapa waktu lalu, perusahaan tambang PT Anugrah Mitra Graha (AMG) mengajak untuk rekonsiliasi dan membuka lembaran baru. Sesuatu yang sudah terjadi dilupakan dan kembali berkomunikasi mencari jalan keluar terbaik.

(Suara NTB/rus)

Rute BIL - Kupang Segera Dibuka

Erfandy Muis

Demikian disampaikan Pimpinan Cabang PT AMG, Erfandy Muis di Selong, Jumat (7/3). Pihaknya siap menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. “Apa maunya masyarakat diakomodir Bupati. Bupati sampaikan kepada perusahaan keinginan masyarakat, dan kami perusahaan sendiri siap selama masih sesuai dan bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Mengenai keharusan mendirikan smelter, Erfandy mengatakan, pihaknya secara prinsip siap saja melaksanakan. Hanya saja, ia menginginkan adanya jaminan keamanan.

Tidak diinginkan, smelter

yang kelak dibangun senilai Rp 300 miliar namun setelah jadi malah dirusak lagi.

Membangun smelter memang merupakan kewajiban dari perusahaan sebagaimana tertuang dalam Undangundang Nomor 14 tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Hanya saja, sebagai perusahaan baru yang akan beroperasi, AMG butuh waktu. Dari sisi aturan, dibolehkan sampai dua tahun ke depan.

Aturan harus adanya pabrik pemurnian diakui memiliki tujuan yang baik. Hanya saja harus dilihat detail. PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) saja, sebut Erfandy belum mampu. Apalagi perusa-

haannya yang belum memulai operasi produksi sampai saat ini. “Kita tahu pemerintah miliki tujuan baik, tapi kan harus dilihat secara detail kandungan tambangnya,” ungkapnya.

Untuk mengetahui detail kandungan tambang dan batas waktunya, diperlukan uji kelayakan. Jangan sampai terjadi, kandungan tidak cukup selama proses yang menyebabkan besar pasak daripada tiangnya. Salah satu strategi dari perusahaan bisa saja memasukkan konsentratnya ke prusahaan lain untuk menunjang.

Atau, pendirian smelter tidak harus di Lotim. Bisa saja di luar Lotim. seperti di Lom-

bok Barat misalnya yang dinilai jauh lebih netral. Intinya, diperlukan membuat studi kelayakan. Darimana celahcelah untuk bisa untuk merealisasikan.

Keseriusan perusahaan sendiri untuk membangun smelter ini pun diperlihatkan pihak AMG. Dimana, sudah ada upaya untuk komunikasi dengan Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) untuk mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) soal Rencana tata ruang dan tata Wilayah (RTRW).

Proses peninjauan lapangan lokasi pun sedang dalam proses. Kalau sudah top dan hasil studi kelayakan menjamin ditambah adanya jaminan keamanan baru dilaksanakan. AMG menginginkan saat ini adanya Jaminan Keamanan Investasi. (rus)

Kerajinan Kembang Mutiara

Tak Pernah Dibantu Pemerintah Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu ikon yang dimiliki untuk mempromosikan keindahan dan keterampilan masyarakat yang berada di sekitar. Beberapa galeri di Sekarbela dan bahkan Mataram Craft Center (MCC) sengaja dihajatkan sebagai tempat memamerkan hasil produk masyarakat.

Di tengah hiruk pikuk masyarakat di lingkungan Bendega Kelurahan Tanjung Karang, ada salah satu warga yang diam - diam menggeluti kerajinan kembang mutiara.

Namun, belum adanya intervensi Pemerintah Kota Mataram, perajin terkendala modal dan peralatan untuk mengembangkan hasil produksinya.

Perajin kembang Mutiara, Kaspul Anwar menceritakan kerajinan yang dikembangkan saat ini, masih berusia seumur jagung. Karena, terinspirasi dengan beberapa kerajinan yang terkenal di Kota Mataram, khususnya di Sekarbela, membuatnya berpikir untuk mengembangkan kreativitas di bidang perhiasan dari air tawar dan laut tersebut. Diakui, butuh tangan – tangan terampil untuk menghasilkan satu kembang yang notabenenya berasal dari laut tersebut. “Intinya kita ulet dan tekun saja,” terang Kaspul ketika dikonfirmasi di kediamannya, Jumat (7/3).

Dikatakan, bahan – bahannya yang dibutuhkan untuk membuat satu kembang mutiara tersebut, yakni kerang laut, mutiara dan akar bahar atau koral hitam. Dalam sehari dia dapat membuat dua hingga tiga kembang mutiara.

Meskipun, masih menggunakan peralatan sederhana.

“Paling tidak dua atau tiga kembang sehari,” akunya.

Perajin yang belajar secara otodidak tersebut menyebutkan satu kembang mutiara dijual secara variatif. Kembang

MEBEL

MOBIL

(Suara NTB/cem)

KEMBANG MUTIARA – Kembang mutiara karya perajin Kaspul Anwar (kiri), warga Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Ampenan, menunggu perhatian pemerintah untuk pengembangannya. mutiara ukuran kecil dijual seharga Rp 150.000, sedangkan yang besar dijual Rp 300.000 hingga Rp 500,000.

Namun selama ini sambungnya, dia masih terkendala modal dan peralatan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Pemerintah Kota Mataram pun, tidak pernah turun tangan memberikan bantuan. “Pokoknya gali lubang tutup lubang sudah,” katanya.

Ditanya tempat mencari bahan untuk membuat kembang mutiara? Kaspul mengatakan untuk kerang dan akar bahar, dirinya mencari ke Sekotong. Akar bahar atau koral hitamnya dibeli kepada pengepul dengan kisaran harga Rp 15.000 hingga Rp 25.000. Sementara, kerangnya diambil dari pesisir pantai Sekotong.

Ada sedikit cita – cita yang ditanamkan dalam benak

Kaspul, mengakomodir generasi muda untuk belajar mengembangkan kreativitasnya. Melihat perkembangan Kota Mataram, tidak hanya sebagai Ibukota Provinsi, akan tetapi sebagai daerah yang dikembangkan sebagai daerah pariwisata.

“Cita – cita saya, bagaimana mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sekitar saja,” harapnya.

Kaspul berharap pemerintah membuka mata dan sedikit memberikan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga, model pemasaran dan manajemen produksi dapat ditingkatkan. (cem)

RUPA-RUPA

DIJUAL

07/03/2014

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

OBESITAS

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

Mataram, 06 Maret 2014

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Bantah Tebang Pilih Penertiban APK

Jadi Jurkam, Bupati Loteng Ajukan Cuti SEBAGAI Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT., memastikan diri bakal tampil sebagai juru kampanye (jurkam) partai berlambang pohon beringin tersebut, pada perhelatan kampanye umum pertengahan Bulan Maret ini. Orang nomor satu di bumi Tatas Tuhu Trasne ini pun secara resmi sudah mengajukan cuti selama perhelatan kampanye umum tersebut. karena statusnya sebagai Bupati Loteng.

“Izin cuti selama kampanye umum sudah saya ajukan,” tegasnya, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/3) kemarin. Dikatakannya, sebagai pimpinan parpol sudah menjadi keharusnya baginya untuk membesarkan nama partai.

Tidak ada alasan baginya untuk tidak menjadi jurkam bagi partai yang dipimpinnya.

Meski demikian, Suhaili menegaskan cutinya tidak akan sampai mengganggu kinerja dan jalannya pemerintahan.

Apalagi cuti hanya beberapa hari saja saat kampanye. Sehingga tidak akan berpengaruh terlalu besar pada jalannya pembangunan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., mengungkapkan sesuai aturan yang ada jika ada kepala daerah yang menjadi jurkam diharus mengajukan cuti. Selama dalam masa cuti kepala daerah yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara untuk menunjang kampanye parpol tempatnya menjadi jurkam.

Terkait kepastian Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., sebagai jurkam Partai Golkar, Ari mengaku belum mengetahui secara pasti. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima daftar jurkam dari Partai Golkar. Sehingga kepastian Bupati Loteng sebagai jurkam belum bisa dipastikan. “Kalau memang ternyata nantinya dia (Bupati Loteng, red) tidak terdaftar dalam daftar jurkam Partai Golkar, maka yang bersangkutan tidak bisa terlibat dalam kampanye,” tandasnya.

Ia menjelaskan, sampai saat ini dari 12 parpol yang ada, baru dua parpol yang sudah menyerahkan daftar jurkamnya. Masing-masing Partai Gerinda serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara parpaol yang lain masih belum jelas. Bagi parpol yang belum menyerahkan daftar jurkamnya, pihaknya masih memberikan waktu sampai tanggal 13 Maret mendatang atau H-3 sebelum masa kampanye terbuka dimulai.

Lokasi Kampanye Terkait lokasi kampanye umum Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Loteng, Zaeroni, S.H., menjelaskan untuk kampanye umum pihaknya sudah menyiapkan 39 lokasi kampanye. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di semua kecamatan yang ada. Baik untuk kampanye tingkat kabupaten, provinsi maupun kampanye nasional.

“Lokasi-lokasi ini nantinya bisa dipilih oleh parpol bersangkutan sebagai lokasi kampanyenya,” terangnya. Ia menjelaskan, pihaknya memberikan banyak pilihan lokasi supaya parpol bisa lebih leluasa menentukan lokasi kampanye. Tidak terkesan dibatasi.

Jadi nantinya yang menentukan dimana kampanye akan digelar, itu parpol bersangkutan. Dengan tetap berpedoman pada alternatif-alternatif yang ada. Kalau ada yang menggelar kampanye di luar lokasi yang sudah ditetapkan, maka KPU Loteng tidak akan memberikan rekomendasi. “Kecuali kalau kampanye dialihkan ke rumah pribadi pengurus parpol itu boleh. Tapi formatnya harus diganti, tidak lagi kampanye umum tetapi jadi kampanye tatap muka,” pungkas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)

Jelang Pemilu, Masyarakat Butuh Pendidikan Politik Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang jatuh 9 April mendatang, masyarakat kian membutuhkan penjelasan mengenai setiap aspek dari penyelenggaraan pemilu. Sesungguhnya, ancaman terbesar Pemilu 2014 kali ini ialah rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak suara akibat ketidakpahaman mereka mengenai mekanisme penyelenggaraan Pemilu.

Koordinator Program pada Pusat Studi Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Maman Doni Danuri (PSBPM) Bina Pusaka, Maman Doni Danuri, mengaku, salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Pemilu ialah adanya partisipasi masyarakat pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Itu dibuktikan oleh keikutsertaan mereka dalam memberikan hak suara kepada para kontestan peserta pemilu.

“Namun jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan indikator dari kegagalan penyelenggaraan Pemilu,” terangnya.

Maman menyebut bahwa Pemilu dalam arti yang lebih luas tidak sekadar sebagai momentum untuk memilih (bagi masyarakat) dan dipilih (bagi peserta Pemilu). Namun lebih luas lagi sebagai upaya memberikan pemahaman politik atau pencerdasan politik kepada masyarakat. Artinya bahwa tujuan pelaksanaan Pemilu tidak hanya bertujuan untuk memilih calon pemimpin yang terdaftar dalam calon peserta pemilu, tetapi lebih luas lagi menyangkut berbagai proses sebelum Pemilu dilangsungkan. Karena pada dasarnya, baiknya proses pemilu akan menghasilkan kualitas hasil Pemilu yang baik pula. Sehingga demikian, harapan atas lahirnya para pemimpin berkualitas pada momentum pesta demokrasi lima tahunan tersebut bisa terwujud.

Ia menyayangkan masih minimnya pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas berwenang maupun para Caleg peserta pemilu. Padahal, tugas-tugas pencerdasan kepada masyarakat menjadi tugas bersama. Diungkapkannya, Caleg tidak boleh mempunyai orientasi pada hasil semata, tetapi lebih jauh lagi, Caleg harus mampu melihat proses yang dijalaninya sebagai bentuk dan upaya memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat.

Maman mengatakan, menjelang masa kampanye Caleg yang tinggal menghitung hari, masyarakat harus banyak mendapatkan pemahaman agar mereka tidak lagi terjebak dalam pragmatisme politik yang saban hari semakin akut.

Artinya, masyarakat harus memilih para Caleg didasari oleh kualitas dan kompetensi Caleg bukan atas dasar siapa memberikan apa sebagaimana terjadi pada Pemilu-pemilu sebelumnya.

Tidak itu saja, di luar kemampuan masyarakat pemilih dalam memahami para Caleg berkualitas (dari sisi konsep), hal yang juga cukup mengkhawatirkan dari masyarakat pemilih dewasa ini ialah kemampuan untuk memberikan hak suara (dari sisi teknis) ketika berhadapan dengan surat suara yang tidak hanya rumit, mengingat banyaknya surat suara yang harus dibawa ke bilik suara, tetapi juga membingungkan bagi sebagian masyarakat pemilih. (dys)

Sikap Bawaslu NTB Dinilai Bias Mataram (Suara NTB) Aparat penyelenggara, khususnya Bawaslu NTB dan jajarannya dinilai bias dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang menjelang Pemilu 2014.

Dalam menghadapi kasus yang sama, sikap Panwaslu di satu kabupaten/kota bisa berbeda dengan yang diambil di kabupaten/kota lainnya.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat kemarin mengemukakan adanya perbedaan sikap antara jajaran panwaslu di satu daerah dengan daerah lainnya. “Saya melihat, antara satu kabupaten/kota dengan yang lain itu Panwasnya, tidak sama persepsinya tentang aturan,” ujarnya. Ia mencontohkan, di Kabupaten Lobar dan KLU misalnya, memiliki persepsi yang berbeda dalam menjalankan penertiban alat peraga. “Panwaslu di Kota (Mataram, red) relatif lebih memahami aturan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, Panwaslu di Kota Mataram mampu membangun komunikasi yang baik dengan peserta pemilu. Sehingga, terbina hubungan yang konstruktif dan saling menjaga.

Namun, di daerah lain Mahally mengaku tidak mendapati sikap serupa dari jajaran Panwaslu. “Sehingga ada alat peraga yang ditertibkan seenaknya tanpa berkoordinasi dengan pemilik alat peraga,” ujarnya.

Padahal, menurut Mahally, tidak ada larangan untuk pemasangan bendera dan spanduk dalam peraturan KPU selama dipasang sesuai zona pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan. Bahkan, menurutnya, zona pemasangan alat peraga itu bisa saja dirubah sesuai kesepakatan bersama antara peserta dan penyelenggara pemilu. Karena itulah, Mahally mengaku wajar jika Ketua DPC Partai Demokrat di KLU baru – baru ini memprotes Panwaslu setempat karena mengambil bendera partai mereka.

Mahally menilai, Panwaslu

bisa saja membangun ulang hubungan yang konstruktif dengan peserta pemilu dan memperbaiki perspektif mereka. “Jangan sampai muncul anggapan bhwa peserta pemilu adalah musuh bagi penyelenggara dalam hal ini KPU atau Bawaslu,” ujar mantan Ketua KPU NTB ini.

Pendapat senada sebelumnya disampaikan oleh Anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat, M. Intihan. Menurutnya, saat ini proses penertiban alat peraga yang dilakukan oleh Bawaslu NTB dan jajarannya terkesan belum konsisten. “Kan dimana – mana masih kita lihat semrawut.

Katanya penertiban, tapi kita lihat masih semrawut. Kalau memang mau menertibkan, harus menegakkan aturan secara keseluruhan,” sindirnya.

Adanya dugaan tebang pil-

ih dalam penertiban alat peraga kampanye (APK), dibantah oleh Bawaslu NTB. Bawaslu pun menegaskan pada prinsipnya Bawaslu tidak dalam posisi tebang pilih. Ketua Divisi Penertiban dan Penindakan, Bawaslu NTB, Bambang Karyono, ketika dikonfirmasi Suara NTB terkait masalah tersebut Jumat (7/3) kemarin, mengatakan pihaknya dalam posisi netral.

Ditambahkannya, pihaknya telah merekomendasikan kepada KPU terkait penertiban alat peraga ini. “Kami sudah rekomendasikan kepada KPU. Titik-titik yang kami reomendasikan itu sama sekali tidak tebang pilih. Itu merata,” tambahnya. Menurutnya, masalah penertiban alat peraga ini, kekurangannya bukan pada tahap rekomendasi. “Saya kira ini masalahnya bukan pada tahap rekomendasinya. Melainkan para caleg yang memang bandel,” katanya.

Diceritakannya, ketika pihaknya memantau saat malam, alat peraga kampanye

sering dipasang ketika jam istirahat. “Sering kami pantau ternyata pemasangan alat peraga di titik yang telah ditertibkan dipasang lagi pukul 00:00 ke atas,” cetusnya. Bambang juga mengingatkan bahwa personel yang bertugas untuk menertibkan APK ini sangat terbatas. “Personel Pol PP yang di kota saja hanya 20 orang. Ini tentu tidak bisa menangani semuanya,” bebernya.

Penanggulangan masalah keterbatasan ini juga telah diusahakan semaksimal mungkin. “Karena keterbatasan ini, itulah sebabnya penertiban itu dijadwalkan agar semua titik bisa ditertibkan,” pungkasnya. Kedepan, phaknya berharap para parpol maupun caleg bisa mentaati aturan yang ada. “Sebenarnya yang ideal itu alat peraga diturunkan parpol atau calegnya. Jadi mereka tidak hanya sebagai penonton dan menyalahkan lembaga yang bertugas menertibkan. Dengan begitu, Pemilu yang tertib dan bersih akan bisa terealisasi,” tutupnya. (aan/ami)

Polres Lobar Sita Dokumen Proyek PJU

(Suara NTB/ami)

BAGI BROSUR - Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Data Pemilu KPU NTB, Suhardi Soud saat membagikan brosur jalan sehat dan lefleat pemilu damai di perempatan Kantor Gubernur Jumat (7/3).

KPU NTB Sosialisasikan Pemilu Damai Mataram (Suara NTB) Di tengah euforia pesta demokrasi 2014, berbagai cara dilakukan KPU untuk mengajak masyarakat agar menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara 9 April nanti. Jumat (7/3) kemarin KPU NTB turun langsung ke jalan untuk mensosialisasikan Pemilu damai kepada masyarakat.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan data Pemilu, Suhardi Soud, ketika diwawancara Suara NTB, mengatakan tujuan acara yang dilakukan pihaknya ini adalah supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pagelaran

Pemilu 2014. “Tujuan kita supaya masyarakat menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam pemilu 9 april nanti,” ungkapnya.

Selain itu, sesuai tema yang diusung dalam sosialisasi ini, masyarakat diharapkan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kedamaian saat berlansungnya pemilihan di tahun pemilu sekarang ini. Sosialisasi Pemilu damai dilakukan di lima titik yang dinilai strategis. “Sosialisasi ini kami lakukan di Jalan Bung Karno, Perempatan Kantor Gubernur NTB, Perempatan Rembiga dan Ampenan,” ujar Soud.

Ditambahkannya, mekan-

isme sosialisasi ini dilakukan dengan membagi tugas 25 personel yang turun ke jalan.

“Kami membagi 25 personel yang ada menjadi lima kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari lima staf KPU,” tambahnya. Adapun alat peraga yang digunakan untuk melakukan kegiatan sosialisai di jalan ini ada dua jenis. Kedepan, harapan KPU dengan adanya kegiatan yang dilakukan dengan turun langsung ke jalan seperti ini, masyarakat menyadari pentingnya menggunakan hak suara sehinnga tidak apatis dan mengambil keputusan untuk golput. (ami)

Giri Menang (Suara NTB) Dugaan kasus penyimpangan proyek penerangan jalan umum (PJU) terus didalami secara intensif oleh Polres Lombok Barat. Satreskrim telah menyita dokumen proyek dari dinas dan pelapor. Dokumen ini menjadi alat penelusuran bagi Polres Lobar terkait dugaan kasus penyimpangan pada proyek PJU senilai Rp 3,1 miliar.

Sementara itu pihak dewan dan Komite pemantau kebijakan dan transparansi (KPKT) Lombok Barat (Lobar) mendukung agar kasus ini diusut tuntas oleh aparat berwajib.

Karena, bukan tidak mungkin dugaan itu memang fakta, sehingga perlu dibuktikan.

Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursida, Jumat (7/3) kemarin mengatakan pihaknya masih mendalami laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan proyek PJU. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Jika alat bukti lengkap dan cukup, maka kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan.

Tahapan kasus ini, jelas Sidik, laporan masuk ke Polres berupa aduan dari LSM. Laporan ini lalu ditelusri oleh polisi bermodal dokuman laporan. Selanjutnya untuk mengembangkan laporan itu, lalu dipanggil saksi-saksi. Pada tahap penyidikan, pihaknya akan memangil saksi dari dinas dan pelapor. Setelah dikumpulkan bukti-bukti baru dinaikkan ke penyidikan. Jika hasil penyidikan ini lengkap,

maka kasus akan dinaikkan ke tahap pemberkasan. Sesuai ketentuan, kalau lengkap maka akan dinaikkan ke P21. Namun kalau tidak lengkap maka akan di SP3-kan atau dihentikan penyidikan.

Direktur KPKT, Munawir Haris mendukung penuh dan mengapresiasi keberanian H Ahmad Muhtar selaku Ketua LSM LPKP yang melaporkan pihak terkait ke polisi dalam dugaan korupsi proyek Penerang Jalan Umum (PJU) Lobar di Dinas Tatakota, Pertamanan dan Kebersihan.

Hal senada disampaikan, Ketua Fraksi PPP, Bahrul Fahmi. Ia juga mendukung agar kasus ini diusut tuntas. Menurutnya, adanya intimidassi terhadap pelapor perlu disikapi aparat kepolisian. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, H. Dahrun membenarkan kalau pihak kepolisian telah mendatangi kantornya terkait masalah PJU. Ia mengaku siap memberi klarifikasi ke Polres terkait pengaduan salah satu LSM yang menuding ketidakberesan spek proyek tersebut. Ia membantah ketidakberesan Spek barang. Ia menyatakan, proyek ini merupakan salah satu pekerjaan unggulan di Dinas tata kota. Terkait laporan salah satu LSM, menurutnya hanya meminta klarifikasi ke dinas. Pangkal permasalahannya beber Dahrum, bukan pada dinas. (her)

Masyarakat Diminta Aktifkan Pos Ronda Mataram (Suara NTB) Guna menekan angka pencurian, masyarakat diminta mengaktifkan kembali pos ronda di masing-masing dusun.

Hal itu disampaikan Kapolsek Cakranegara Kompol I Gede Sukma, Jumat (7/3) kemarin.

Kasus–kasus pencurian serta gangguan kamtibmas belum sepenuhnya dapat teratasi oleh pihak kepolisian.

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari masyarakat agar mengaktifkan kembali posko – posko penjagaan malam. “Kami berharap

masyarakat kooperatif menegakkan kembali, pos – pos ronda yang ada, karena hal itu cukup membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan di kalangan mereka,” pintanya.

Menurutnya, aksi pencurian di kalangan masyarakat terjadi karena adanya kelengahan.

“Para pencuri jelas memanfaatkan momen kelengahan korban,” imbuhnya. Setidaknya, pos ronda mampu mengagalkan aksi kriminal baik yang sudah direncanakan maupun yang tidak direncanakan.

Selain itu masyarakat juga

diminta agar tetap waspada.

Aksi kriminal seperti tindak pencurian dan sebagainya tidak pernah mengenal waktu. “Aksi Kriminal tidak mengenal siang dan malam,” kata Kapolsek. Pihaknya warga yang hendak melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang cukup besar agar meminta pengawalan kepolisian. “Kami mengimbau agar warga yang melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang cukup besar agar meminta pengawalan dari pihak kepolisian. Itu tidak dipungut biaya,” imbuhnya. (met)

Buntut Penahanan Tujuh Nelayan

Bupati Lobar Minta Kapolres Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Giri Menang (Suara NTB) Setelah permintaan penangguhan penahanan dari para istri nelayan yang ditahan dan warga setempat, kali ini Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony meminta kepada Kapolres untuk mempertimbangkan penangguhan tersebut. Hal ini senada juga disampaikan Wakil Bupati Lobar terpilih, Fauzan Khalid.

“Kami akan sampaikan ke Polres terkait hal ini saat rapat Muspida Jumat malam,” ungkap Bupati. Terkait permintaan penangguhan yang disampaikan Wabup terpilih sudah didiskusikan dengan dirinya. Dalam hal ini Wabup terpilih sudah bersurat kepada Polres perihal permohonan penangguhan.

Ia sendiri akan membicarakan terkait masalah ini saat rapat Muspida membahas

persiapan Pemilu Jumat.

Dalam rapat Muspida ini dihadiri, sejumlah aparat terkait antara lain Polda, Polres dan Kejaksaan. Ia akan mencoba membicarakan dengan Kapolda dan Kapolres terkait hal ini bagaimana jalan keluar. “Tentu kami tak ingin mempersulit nelayan untuk melakukan aktivitas,” ujarnya.

Bupati juga akan memangigil invesor atau pengembang untuk meminta penjelasan terkait persoalan ini. Ia berharap agar pengembang bisa berkerjasama dengan masyarakat.

Sementara itu, para istri nelayan yang ditahan Polres Lobar meminta agar polisi membebaskan suami mereka. Karena, selama suami mereka ditahan praktis tak ada yang mencari nafkah bagi keluarga.

Ketua badan kerjasama

antar desa Kecamatan Batu Layar mendesak Kapolres mempertimbangkan permintaaan para istri nelayan tersebut. Gayung bersambut, pihak Polres pun mempertimbangkan permintaan para istri nelayan tersebut. Polres mempertimbangkan penangguhan penahanan ketujuh nelayan tersebut.

Kasatreskrim, Iptu Sidik Priamursida menyatakan Polres akan mempertimbangkan penangguhan penahanan tujuh orang nelayan yang ditahan.

Surat prmohonan penangguhan sudah masuk ke polres dan masih dipelajari. Ia mengaku, surat permohonan itu diterimanya tiga hari lalu. Surat itu dilayangkan oleh desa setempat. Alasannya, karena tujuh orang bersangkutan tulang punggung keluarga. (her)

(Suara NTB/met)

SIMULASI - Polisi melakukan pengamanan terhadap pelaku yang menimbulkan kericuhan. Pengamanan ini merupakan bagian dari rangkaian simulasi Pemilu 2014.

Kawal Pemilu

Polres Mataram Siagakan 600 Personel Mataram (Suara NTB) Menjelang Pemilu 9 April mendatang, jajaran Polres Mataram mensiagakan 600 personel untuk melakukan pengawalan. Hal itu disampaikan Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, usai memantau pelaksanaan Simulasi Operasi Mantap Brata Gatarin di Lapangan Sangkareang, Jumat (7/3) kemarin.

Simulasi tersebut merupakan suatu bentuk perencanaan secara teknis dalam penanganan Pemilu. Dalam simulasi tersebut, direka beberapa potensi kejadian yang akan timbul dan sangat berpengaruh terhadap jalannya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan. “Tujuan adanya simulasi ini, adalah untuk memantapkan secara teknis terkait bagaimana pengamanan pemilu mendatang. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai perencanaan awal sekaligus pemantapan

penanganan,” Kata Kapolres.

Ia juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah – daerah yang memiliki potensi pertumpahan konflik. “Beberapa daerah rawan konflik sudah kami petakan sehingga pada saatnya nanti aparat keamanan sudah siaga menangani kejadian jika terjadi hal – hal tidak di inginkan,” katanya.

Selaku aparat keamanan, pihak kepolisian akan berusaha sekuat mungkin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Lebih – lebih saat pagelaran pemilu mendatang, polisi bahkan akan meminta bantuan kepada aparat lain seperti TNI dan Satpol PP. “Dalam upaya pengamanan TNI juga siap membantu kami selagi kami meminta bantuan mereka, kami juga sudah melakukan operasi gabungan dalam rangka menciptakan ketertiban di kalangan masyarakat,” Jelasnya. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

Diprotes Warga

Konser Noah Dihentikan

Reaktor Nuklir Fukushima

Giri Menang (Suara NTB) Konser grup band papan atas, Noah di Metzo Cafe kawasan Senggigi Lombok Barat , Jumat (7/3) dini hari diprotes warga sekitar. Puluhan warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi memprotes dentuman musik dari dalam gedung yang keluar hingga membuat warga beberapa dusun setempat merasa terganggu.

”Kampung Halaman”, Perdebatan Tentang Nuklir Fukushima

LAUNDRY

DIJUAL

Apalagi, floor pada kafe yang tidak bisa meredam suara musik, sehingga mengganggu istirahat warga. Akibatnya, lagu "Menghapus Jejakmu" yang dinyanyikan vokalis Noah, Ariel tidak bisa dilanjutkan. Bahkan personel band Noah sempat dievakuasi, karena khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Ketegangan sempat terjadi antara warga dengan para Security kafe yang tidak mengizinkan warga untuk masuk menemui pihak manajemen atau Manajer Metzo Cafe tersebut. Aparat Polsek Senggigi yang diterjunkan untuk

mengamankan konser terus berjaga. Situasi itu membuat panik penonton, bahkan sebagian penonton terpaksa keluar dari dalam gedung saat mendengar Metzo Cafe didemo warga.

Menurut keterangan warga dusun setempat, aksi protes warga itu bukan yang pertama kalinya terjadi selama Metzo Cafe itu dibangun dan mulai beroperasi. Bagi warga, bukan soal setuju atau tidak dengan adanya usaha kafe dan karaoke Metzo tersebut. ‘’Ini bentuk protes terhadap pemilik kafe yang selalu melanggar perjanjian dengan warga dusun, di

mana warga selama ini banyak mengeluhkan suara musik dari dalam kafe yang keluar hingga ke dusun-dusun di sebelahnya,” ujar salah seorang warga.

Terlebih, pada jam-jam malam diatas Pukul 00.00 wita. Apalagi warga yang bermukim di radius kafe, seperti Dusun Tanah Embet, Dusun Kekeren yang umumnya pelaut. Mereka yang akan melaut harus istirahat, karena pagi sekitar Pukul 03.00 mereka harus turun melaut.

Pihak Metzo Cafe enggan memberikan keterangan terkait insiden ini. Nedi, pengelola cafe

tak menggubris saat akan dikonformasi. Sementara itu, Kepala Desa Batulayar, Taufiq membenarkan aksi warganya, karena masalah kebisingan suara musik dari Metzo Cafe.

“Pokoknya warga tidak mau suara musik keluar sampai ke kampung, karena mengganggu,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Senggigi, Kompol M. Yunus Junaidi menyatakan, pemicu aksi warga diduga pihak Metzo Cafe melanggar komitmen awal, jika konser harusnya selesai pukul 00.00 Wita. Namun karena konser dimulai pukul 23.00 wita, sehingga pukul 00.30 Wita masih berlangsung.

“Masyarakat datang sekitar

pukul 00.30, karena merasa terganggu suara bising dari Metzo Cafe,” terangnya.

Menurutnya, Rabu malam sebelum konser, telah ada mediasi antara warga dengan pihak Metzo. Disepakati, acara konser sampai Pukul 00.00 Wita dan suara tidak sampai keluar. Ia berharap ke depan, pihak terkait bersedia dimediasi menuntaskan masalah ini.

Tidak saja warga, pihak Hotel Jayakarta juga merasa terganggu. General Manager Jayakarta Hotel, Cherry Abdul Hakim mengaku tamunya komplain. “Komplainnya ya tidak secara langsung, tapi tamu merasa terganggu,” keluhnya. (her)

Oplet si Doel Hadir di ”Video Mapping” Fatahillah Jakarta (Suara NTB) Oplet si Doel akan hadir dalam video mapping yang disuguhkan dalam pembukaan Fiesta Fatahillah di Kota Tua pada 13 Maret mendatang.

Adi Panuntun, Founder dan Creative Head dari studio kreatif Sembilan Matahari mengatakan bahwa oplet si Doel hanyalah secuplik kejutan yang akan tampil dalam video berdurasi 12 menit itu.

“Video mapping ini akan menampilkan elemen budaya, cerita dan isu unik seputar Jakarta dan bangsa kita,” kata Adi usai jumpa media di Jakarta, Kamis.

Salah satu isu unik seputar Jakarta adalah air yang akan jadi inspirasi dalam video mapping mendatang. “Tapi yang disampaikan adalah optimisme, bukan sinisme,” imbuh dia.

Video mapping adalah teknik ilusi optik pada sebuah objek dengan pencahayaan dan proyeksi. Objek akan terlihat hidup dengan gabungan desain grafis, animasi, efek visual, arsitektur dan efek suara serta musik. (ant/balipost)

Secuil Kemegahan Angkor Wat KEMEGAHAN dan Keindahan Angkor Wat yang berarti ‘Kota Kuil’ menjadi magnet bagi wisatawan untuk mengunjungi candi yang terle-

tak di Siem Reap,Kamboja.

Candi yang dibangun pada pemerintahan Raja Suryavarman II pada pertengahan abad ke 12 itu masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1992.

Angkor Wat yang yang dibuat dalam kurun 30 tahun itu pada awalnya sebagai penghormatan pada dewa Wisnu, namun pada akhir abad 13 dialih fungsikan dari candi Hindu menjadi candi Buddha Theravada seiring kemenangan tentara Siam yang memeluk agama Buddha atas kerajaan Khmer.

Setelah lama menghilang karena tertutup rin-

Foto dan teks : Wahyu Putro

Tokyo Satu keluarga petani Jepang yang terpaksa harus meninggalkan rumah mereka akibat bencana nuklir di Fukushima, kemudian tinggal berdesakan di rumah sementara, gelisah menunggu diizinkan pulang untuk menggarap tanah leluhur.

Itulah gambaran menyeluruh film “Kampung Halaman” yang diangkat dari kisah nyata dan film Jepang pertama yang diedarkan ke pasar luas, diambil di Fukushima setelah terkena musibah nuklir terburuk di dunia dalam 25 tahun yang membuat nama daerah itu terkenal, lapor Reuters.

Dipertontonkan belum lama ini pada Festival Film Berlin, film yang berjudul “Ieji” dalam bahasa Jepang yang artinya “jalan menuju rumah”, sesekali menampilkan wilayah tertutup (tidak boleh dimasuki) oleh pemerintah karena tingkat radiasi yang tinggi.

Meskipun membahas apakah Jepang akan membuka kembali reaktor nuklir setelah terhenti akibat bencana, sutradara Nao Kubota mengatakan ia memilih menampilkan kisah-kisah kemanusiaan dalam filmnya itu.

“Saya ingin membuat film yang langgeng untuk jangka waktu lama. Orang bisa melihat dalam 10, 20,50 bahkan 100 tahun untuk menyaksikan situasi yang menghimpit ini,” katanya.

“Itu yang saya ingin, semua orang bisa merasakan, dan film ini dibuat untuk alasan tersebut, bukan anti-nuklir.”

Pada 11 Maret 2011, gempa bumi diikuti tsunami dahsyat merobek desa-desa di wilayah timur laut Jepang, dan menyebabkan mencairnya nuklir di pembangkit Dai-Ichi di Fukushima serta penyinarannya melanda ke perdesaan yang luas sehingga memaksa 150.000 orang meninggalkan rumah mereka.

“Kampung Halaman” beredar di Jepang hampir tiga tahun setelah bencana terjadi, menyoroti sosok Jiro, seseorang yang diam-diam memasuki kembali daerah terlarang untuk menuntut kembali tanah pertanian keluarganya.

Digambarkan perbedaan rumah tinggal sementara — dihuni keluarga yang memiliki rumah luas tetapi kini harus tinggal berdesakkan di petak-petak kecil — juga lahan terbuka di zona tertutup dengan sapi-sapi terlantar yang melenguh dan jalanan yang ditumbuhi rumput liar.

“Burung-burung berkicau dan kita seperti mengganggunya. Namun, di samping keindahannya, segala sesuatu seperti terhenti dalam waktu,” kata Kubota, yang dikenal sebagai pembuat film dokumenter.

“Sangat indah tetapi tidak ada orang yang bisa tinggal di sana. Ada sesuatu yang mengancam. Kita tidak bisa menciumnya, warna-warni tidak berubah dan kita tidak bisa melihat atau merasakan. Ada sesuatu yang menakutkan.”

“Gambaran yang kontras mungkin dimaksudkan oleh Kubota untuk menyampaikan pesan tanpa terlalu gamblang,” kata kritikus film Yuichi Maeda.

“Membawa kamera ke tempat di larang masuk dan mengambil gambar di sana benar-benar menunjukkan bekas cakaran kecelakaan nuklir,” kata Maeda.

“Ia mungkin bilang bahwa ia bukan anti-nuklir tetapi setelah menyaksikan film ini, ia sebenarnya begitu.”

Menyentuh masalah nuklir cenderung menyebabkan masalah keuangan. Pendapatan film itu jatuh dan penonton menolaknya karena terlalu berat ke arah politik.

Sutradara lain juga menghadapi persoalan serupa dalam mengangkat masalah Fukushima.

Suatu saat Sion Sono membuat film “Tanah Harapan” pada 2012 mengisahkan masa depan tanpa harapan di tempat itu dan satu cerita rekaan di Pefektur Nagasaki.

“Pada saat saya katakan (kepada investor) bahwa saya akan membuat film mengenai pembangkit nuklir, mereka bilang itu sangat terlarang,” kata Sono.

“Akhirnya kami mengumpulkan uang untuk membuatnya, termasuk dari luar negeri,” katanya. “Orang tidak ingin memikirkan masalah nuklir.” (ant/balipost)

(Suara NTB/her)

PROTES - Suasana protes warga di sekitar Metzo Cafe saat konser Band Noah.

LOWONGAN

CORAL&BATU ALAM

AKSERORIS HP

dang dan lebatnya pepohonan, bangunan megah seluas 200 hektar di komplek Angkor yang menjadi ibu kota kerajaan Khmer pada kurun 880 - 1225 masehi itu kembali ditemukan oleh seorang ahli tumbuhan dari Prancis bernama Henri Mahout pada 1860.

Angkor Wat yang menyimpan cerita panjang peradaban kejayaan masa lalu kaum Khmer tersebut dapat menjadi rujukan wisata sejarah bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia, setidaknya 1,2 juta wisatawan mengunjungi candi tersebut setiap tahunnya. (ant/balipost)

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Materi Kurikulum 2013 Lahirkan Generasi Emas MASIH maraknya usia perkawinan di bawah umur menjadi problem utama yang harus dibenahi Pemprov NTB. Pasalnya, dengan usia perkawinan di bawah umur tersebut berpengaruh terhadap kualitas generasi yang dihasilkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Dra. T. Wismaningsih D, kepada Suara NTB, Jumat (7/3). Menurutnya, usia perkawinan di bawah umur saat ini masih mengh(Suara NTB/dok) iasi perjalanan masyarakat T. Wismaningsih D NTB. Hal itu sebutnya menjadi problem utama yang sedang dibenahi pihaknya yaitu dengan memberikan berbagai pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya dilakukan pendewasaan usia perkawinan.

Diakuinya, tingkat anak yang menikah di bawah usia dini hinggi kini cukup tinggi. Di beberapa tempat tertentu di NTB, fenomena itu masih menjadi tren. Padahal antara tingkat usia perkawinan dengan kualitas generasi yang dihasilkan mempunyai korelasi yang saling berkorelasi satu sama lainnya. “Bayangkan jika anak di bawah umur menikah, bagaimana dengan anaknya nanti. Dengan usia mereka yang masih di bawah umur, mampukah memelihara anakanaknya? Sedangkan mereka masih membutuhkan ilmu untuk mengurus diri mereka sendiri,” ujarnya.

Disebutkan Wismaningsih banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di antaranya media massa seperti televisi. Televisi, akunya, memberikan banyak efek negatif akibat banyak tontonan yang disuguhkan tidak memiliki nilai edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, banyak tayangan yang ditampilkan juga ditayangkan pada waktu-waktu tertentu seperti antara Magrib dan Isya.

Padahal waktu antara Magrib dan Isya harusnya digunakan untuk mengaji dan belajar. Namun disebabkan oleh tayangantayangan tersebut membuat masyarakat kalah oleh televisi.

“Bayangkan, berbagai tayangan yang ada sekarang ini banyak menampilkan sisi negatif dan tidak edukatif. Mulai dari sore sampai malam, tayangan yang disuguhkan televisi semuanya hiburan yang tidak mendidik,’’ kritiknya.

Kondisi ini, ujarnya, mempengaruhi masyarakat untuk meniru perilaku yang ditampilkan televisi tersebut. Dicontohkannya, dalam beberapa tayangan, anak-anak yang masih duduk di bangku SMA sudah bicara soal nikah. ‘’Jadi masa depan pendidikan tidak pernah dibicarakan, akan tetapi bicara soal kapan nikah. Tentu ini punya pengaruh yang besar atas fenomena perkawinan usia dini di daerah kita,” ujarnya. (dys)

SMPN 1 Pringgabaya Matangkan Persiapan UN Selong (Suara NTB) Setelah SMPN 1 Pringgabaya Lombok Timur (Lotim) menerima hasil try out dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim beberapa waktu lalu, kini giliran para guru SMPN1 Pringgabaya dikumpulkan, Jumat (7/3).

Tujuannya mematangkan segala persiapan jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pertengahan April mendatang.

Dihubungi Suara NTB via ponselnya, Kepala SMPN 1 Pringgabaya, Sukmadi, S.Pd, mengaku pengumpulan seluruh guru ini dimaksudkan untuk mematangkan segala persiapan UN. Selain itu, ujarnya, upaya pengumpulan seluruh guru ini juga dihajatkan untuk memberitahukan hasil try out seluruh siswa peserta UN yang telah dikeluarkan Dikpora Lotim beberapa waktu lalu. Diakuinya, hasil try out seluruh siswanya sudah memenuhi harapan dan cukup memuaskan pihaknya. Pasalnya, rata-rata nilai try out yang diperoleh siswanya mencapai 70,35 %. “Rata-rata nilai siswa juga cukup memuaskan karena nilai lulus sudah di atas rata-rata,” klaimnya.

Menurutnya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, rata-rata nilai yang diperoleh siswa mencapai 5,69. Sementara untuk nilai Bahasa Inggris 6,90, IPA 6,72 dan Matematika mencapai 5,75. Dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswanya, sudah cukup menjadi modal pihaknya untuk menghadapi UN. “Nilai lulus kan 4,0, jadi kita sudah melampaui target kelulusan UN” terangnya. Dari hasil tryout ini, kini pihaknya sedang berusaha memetakan seluruh siswa peserta UN dengan segala potensinya. Jika ada siswa yang masih kurang dilihat dari hasil try out akan diberikan perlakuan khusus sedang untuk siswa yang mendapat nilai memuaskan harus digodok lagi untuk dipertahankan. (dys)

Belum Dapat Kejelasan

180 Mahasiswa STAIS Tuntut Ijazah Bima (Suara NTB) Sekitar 180 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Kahir (STAIS) Bima menuntut pihak yayasan segera mengeuarkan ijazah yang hingga kini belum diterima. Pasalnya, sejumlah mahasiswa yang telah diwisuda ada yang sudah lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tes tenaga honorer K-2 beberapa waktu lalu. Padahal salah satu syarat administrasi, termasuk UKG (Urut Kepangkatan Guru) adalah fotocopy ijazah.

Salah seorang keluarga mahasiswa, M Saleh, kepada Suara NTB merasa resah, lantaran hingga kini ijazah keluarganya, Sumarni, A.Ma belum juga keluar. Sementara ijazah tersebut sangat dibutuhkan Sumarni yang baru lulus PNS. Syarat penyerahan berkas sebagai PNS, salah satunya adalah fotocopy ijazah. “Kita sudah beberapa kali mengadu ke yayasan tapi sampai sekarang belum juga mendapat tanggapan,” katanya, Kamis (6/3) lalu.

Menurut Saleh, Sumarni merupakan salah satu mahasiswa kelas jauh yang diwisuda. Namun selama ini wisuda tidak dilaksanakan di Bima melainkan numpang di beberapa wilayah.

Untuk gelombang 1, numpang wisuda di Jakarta, Kelompok 2 yang jumlahnya sekitar 180 orang diwisuda di Jember dan Kelompok ke-3 diwisuda di Sumenep. “Yang menjadi masalah, hingga kini kelompok yang diwisuda di Jember belum menerima ijazah,” tuturnya. Padahal, untuk biaya kuliah dan sebagainya pihaknya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sementara itu, Pengurus Yayasan Hj. Ferra Amelia, SE, yang dikonfirmasi di Hotel Mutmainah enggan menanggapi masalah tersebut. Dia justru menyarankan ke adiknya Ferdiansyah Fajar Islam untuk memberikan tanggapan. Ferdiansyah yang juga ditemui di tempat yang sama enggan memberikan komentar.

“Sebentar,” ujarnya singkat sambil berlalu. (use)

Masih dalam Proses Perbaikan Selong (Suara NTB) Materi pembelajaran Kurikulum 2013 yang diakui sudah dilakukan uji coba di sejumlah sekolah ternyata sampai saat ini masih dalam proses perbaikan di tingkat pusat. Belum ada materi pembelajaran yang secara spesifik, termasuk buku-buku yang akan digunakan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) Dr. Yanis Maladi, SH, MH, menjawab Suara NTB via ponselnya, Jumat (7/3).

Yanis menjelaskan, proses perbaikan atas kurikulum menjadi materi dalam kegiatan Rembuk Nasional Pendid-

ikan dan Kebudayaan (RNPK) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diikuti seluruh Kadis Dikpora se-Indonesia di Jakarta, Kamis lalu.

Dikatakan, materi pembelajaran sejauh ini belum dirampungkan utamanya menyangkut subtansi materi pembelajaran. Kaitannya

dengan buku, dinilai tidak benar jika yang sudah dilakukan pengadaan di daerah, apalagi sampai memperjualbelikan, khususnya buku yang ada label buku negara yang tidak boleh diperjualbelikan.

Daerah, lanjutnya, sampai saat ini belum diperbolehkan menentukan jenis buku yang akan digunakan dalam aplika-

itu melibatkan 15 perguruan tinggi di Indonesia, dan tiga perguruan tinggi di Inggris,” kata Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati di Yogyakarta usai menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indone-

Yanis Maladi (Suara NTB/dok) (Suara NTB/rus)

TANDATANGANI Pelaksana Tugas Sekda Lotim H. Rohman Farly (dua dari kiri) menandatangani MoU dengan Direktur IPDN Kampus NTB H. Abdul Malik di Selong, Jumat (7/3).

117 Praja IPDN Gelar Praktik Lapangan di Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak 117 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB menggelar praktik lapangan di Lombok Timur (Lotim).

Kegiatan praktik lapangan praja berlangsung mulai 7 Maret sampai dengan 5 April 2014 mendatang di Kecamatan Selong dan Labuhan Haji yang dilepas Pelaksana Tugas Sekda Lotim, Rohman Farly di Selong, Jumat (7/3).

Sementara dari pihak

IPDN Kampus NTB diwakili langsung Direktur IPDN Kampus NTB Dr. H. Abdul Malik, MM. Kegiatan tersebut juga diisi penandatanganan memorandum of understanding dengan pihak IPDN dan Pemkab Lotim.

Dalam sambutannya, Rohman Farly mengaku bangga dengan kehadiran praja IPDN di Lotim. Apalagi, keberadaan IPDN memiliki tujuan mencetak tenaga yang profesional. Pada kesempatan

itu, Rohman menjelaskan, jika Lotim memiliki posisi strategis di NTB. Alasannya, sebanyak 25,70 persen dari 4,6 juta jiwa penduduk NTB mendiami Lotim. ‘’Catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Lotim tahun 2014 mencatat sudah terdapat sebanyak 1,24 juta jiwa penduduk Lotim atau sebanyak 680 jiwa per km persegi,’’ terangnya.

Di sektor pekerjaan, ujarnya, Lotim dominasi pertanian

RNPK 2014

Implementasi Kurikulum 2013 Jadi Komitmen Bersama Jakarta (Suara NTB) Implementasi Kurikulum 2013 di tahun 2014 menjadi komitmen bersama para pemangku kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Demikian salah satu butir rekomendasi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 yang berakhir Jumat (7/3) di Jakarta.

“Ada dua hal pokok yang menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu akses dan kualitas. Akses berkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan, sedang kualitas berkait dengan guru, kurikulum, dan sarana,” kata Mendikbud, Mohammad Nuh, dalam jumpa pers sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (7/3) Jadi guru dan kurikulum itu, kata Nuh menjelaskan, tidak bisa dipisahkan kalau ingin meningkatkan kualitas. Keduanya penting, dan dilakukan secara simultan. “Dalam momentum implementasi Kurikulum 2013 inilah dilakukan penataan sekaligus tentang peningkatan kapasitas dan profesionalitas guru, yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja. Untuk itu, disiapkan pengukuran kinerja guru,” katanya.

Dari kinerja guru itulah nanti, kata Mendikbud menambahkan, digunakan untuk peningkatan karir dan kesejahteraan guru. Dan tentu, pelatihan guru yang dirancang adalah pelatihan berkelanjutan. “Itulah segi tiga

(Suara NTB/ist)

JUMPA PERS - Mendikbud Mohammad Nuh (6 dari kanan) saat memberikan keterangan pada jumpa pers usai pelaksanaan RNPK di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (7/3). utuh tentang guru; kapasitasprofesionalitas, kinerja dan karir-kesejahteraan,” kata Nuh. Mengutip pernyataan Wakil Presiden Boediono, saat pembukaan RNPK, Nuh mengatakan, kurikulum adalah salah satu aspek untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya.

Berkait dengan kesiapan guru itulah, menjadi syarat mutlak sebelum mengimplementasikan kurikulum, guru harus dilatih.

“Jangan dilihat waktunya yang hanya 52 jam. Itu pelatihan yang terstruktur. Pelatihan yang dikembangkan adalah pelatihan yang berkelanjutan, setelah dilakukan pelatihan terstruktur selama 52 jam, maka akan dilanjutkan dengan pendampingan dan pelatihan-pelatihan berikutnya,’’ ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, bukan saatnya lagi untuk memperdebatkan

substansi kurikulum, tapi lebih pada bagaimana mengawal pengimplementasiannya. Alasannya sesuai hasil sensus kurikulum yang melibatkan sebanyak 76.735 responden di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, menunjukkan dampak positif.

Jumlah responden itu terdiri atas, kepala sekolah (6.326), guru (42.507), siswa (6.326), orang tua (8.924), pengawas (6.326), dan komite sekolah (6.326) “Fakta-fakta ini memperkuat rencana implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2014 danmenjadi modal dan pegangan Kemdikbud dalam upaya memperbaiki implementasi Kurikulum 2013.

Inilah salah satu cara untuk menyiapkan generasi 2045, generasi saat Indonesia memasuki usia kemerdekaan 100 tahun, sekaligus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan,” katanya. (ham)

Inggris Sediakan Jutaan Dolar untuk Pendidikan Indonesia Yogyakarta (Suara NTB) Pemerintah Inggris menyediakan dana sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pengembangan riset dan pendidikan di kalangan perguruan tinggi di Indonesia.

“Pengembangan riset

si Kurikulum 2013. “Tidak boleh klaim bahwa buku ini yang digunakan,” ucapnya.

Persoalan buku akan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dari Kemdikbud.

Kadis Dikpora mengimbau kepada guru tidak serta merta langsung membeli buku sembarangan. Pasalnya, dana yang digunakan adalah dana negara. ‘’Bagi yang sudah terlanjur satu dua diharap tidak mengulang karena tidak bermanfaat,’’ ujarnya mengingatkan. (rus)

sia Mark Clanning di UGM. Menurutnya, perguruan tinggi di Inggris yang dilibatkan dalam kerja sama riset itu di antaranya Nottingham University. Riset yang menjadi prioritas adalah bidang ketahanan energi dan pangan.

Selain riset, kata dia, juga dilakukan kerja sama dalam

bidang pendidikan yang meliputi pembentukan joint double degree antara UGM dengan Birmingham University dan Leed University.

Menurut dia, selain itu juga dibentuk konsorsium riset lingkungan yang melibatkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam (MIPA) UGM dengan Essex University.

“Dalam kerja sama pengembangan riset dan pendidikan tersebut pemerintah Inggris akan menggelontorkan dana sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat (AS),” katanya. (ant/bali post)

dalam struktur ekonomi. Sementara keadaan pegawai, pada tahun 2013 sudah dicatat sebanyak, 12.372 PNS, 7.865 laki, sisanya perempuan. Dari belasan ribu tersebut, dominasi guru sebanyak 7.423 orang atau 63 persen guru dari jumlah pegawai yang ada.

Dari keseluruhan PNS banyak lulusan IPDN. Keberadaan sangat besar dalam pembangunan daerah. Harapannya kehadiran IPDN,

perkuat perbaikan layanan.

Dalam kegiatan praktik lapangan, banyak hal yang bisa dipetik. Teori kampus harus diterapkan di lapangan.

Sekda mengharapkan para praja mampu mengoptimalkan peluang dan tak disia-siakan. ‘’Asah kepekaan dan daya nalar dengan menjadikan praktik lapangan jadi pembelajaran. Hormati nilai dan kearifan lokal agar bisa membaur dengan lingkungan,’’ ujarnya. (rus)

Pemerintah akan Luncurkan Gerakan Nasional dan Wajar PAUD 4-6 Tahun Jakarta (Suara NTB) – Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI, Jayeng Baskoro, mengungkapkan, pemerintah pusat akan meluncurkan gerakan nasional pendidikan anak usia dini (PAUD) dan persiapan wajib belajar (Wajar) PAUD 4-6 tahun di masa mendatang. Kegiatan ini merupakan kesepakatan peserta yang duduk di Komisi I Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang berakhir, Jumat (7/3). ‘’Dari hasil kesepakatan, ada tiga isu strategis yang harus dijalani, yakni, rencana aksi dan komitmen gerakan nasional PAUD dan persiapan Wajar PAUD 4-6 tahun,’’ terangnya dalam laporannya sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (7/3).

Isu strategis pertama, kata dia adalah perluasan akses.

Meningkatkan akses layanan PAUD di desa dengan keberpihakan pada daerah 3T, dan keterbatasan jumlah Bantuan Operasional PAUD (BOP).

Melihat isu strategis itu, Jayeng mengatakan rencana aksi dan komitmen yang dibuat sebagai solusinya adalah meningkatkan anggaran penyelenggaraan PAUD tidak hanya dari APBN tetapi juga didukung dari APBD provinsi dan kabupaten.

Selain itu, ujarnya, mendorong diterbitkannya Perda, Pergub untuk penyelenggaraan PAUD di kabupaten/kota khususnya daerah yang belum ada Perda, dan menyelenggarakan PAUD kunjung untuk daerah 3T atau desa yang jumlah PAUD-nya terbatas.

“Standar pelayanan minimal PAUD melalui perluasan akses, diantaranya 80 persen desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota sudah memiliki program PAUD,” tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, 80 persen di setiap kabupaten/kota sudah memiliki PAUD NI dan pendidikan keorangtuaan, dan 25 persen kecamatan

di setiap kabupaten/kota memiliki Taman Kanak-kanak (TK) negeri.

Selanjutnya isu strategis kedua, mutu dan relevansi.

Terdiri dari kualitas gedung PAUD ada yang masih kurang baik, tunjangan guru PAUD nonformal belum setara dengan guru PAUD, dan pemberian apresiasi kepada Desa Ramah Anak. Dengan isu trategis itu maka rencana strategis dan komitmen yang dibuat sebagai solusinya adalah mengadakan bantuan rehab ruang PAUD dari APBN dan APBD, bantuan pembangunan USB, RKB, renovasi sarana dan prasarana PAUD nonformal, dan meningkatkan kesejahteraan PTK PAUD Nonformal.

Standar pelayanan minimal mutu dan relevansi PAUD, ujarnya, 50 persen TK minimal memiliki satu pendidik berijazah S1 yang memiliki kualifikasi guru. Termasuk, satuan PAUDNI sudah memulai menerapkan standar satuan PAUD, di setiap kabupaten/kota memiliki satu program PAUD minimal memiliki satu pendidikan PAUD yang bersertifikat PAUD tingkat dasar sekurang-kurangnya 30 persen. ‘’Dan di setiap kabupaten/ kota memiliki minimal satu lembaga PAUD yang idela yaitu satu anak tiga meter persegi,’’ terangnya.

Terakhir tentang tata kelola, yaitu kebijakan pelaksanaan persiapan Wajar PAUD umur 4-6 tahun. Rencana aksi yang dibuat yaitu menyusun naskah akademik Wajar PAUD, termasuk peta jalan penuntasan PAUD, meningkatkan mutu PTK PAUD dan pemenuhan standar sarana dan prasarana, advokasi persiapan implementasi Wajar PAUD umur 4-6 tahun.

“Pengoptimalisasi peran Bunda PAUD di setiap tingkatan pemerintahan perlu diintensifkan, dan menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal PAUD,” tandasnya. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Adios, Carles Puyol

HARI itu, 2 Oktober 1999, bukan di Camp Nou, tapi di Nuevo Zorrilla Stadium, kandang Real Valladolid seorang legenda telah diperkenalkan di tim utama Barcelona. Namanya Carles Puyol.

Diturunkan sebagai bek kanan menggantikan Simao dalam laga melawan Valladolid, penampilannya tidak mengecewakan. Barcelona pulang dengan mengemas kemenangan 2-0.

Pada pertandingan – pertandingan berikutnya, ia kemudian digeser sebagai center back ke jantung pertahanan Barcelona.

Dan ia langsung memperlihatkan sinar terang kualitasnya.

Musim itu, ia tampil 37 kali membela El Barca.

Lahir di Catalunya – sebuah daerah di luar Barcelona, 13 April 1978, Puyol tumbuh layaknya anak – anak lain di sekitarnya yang memimpikan suatu saat ia akan membela Barcelona. Kini, torehan yang diraihnya telah jauh melampaui mimpi – mimpi masa kecilnya.

Kemampuannya dalam menggalang pertahanan membuat skema penyerangan Barcelona berjalan begitu nyaman. Sebagai tim yang mengusung tradisi permainan menyerang, para penyerang Barcelona harus yakin bahwa jantung pertahanan mereka benar – benar aman di bawah kendali sang pemain yang berjuluk Tarzan itu.

Tak heran, ia kini telah mengemas 593 penampilan untuk Barcelona. Ia sekaligus menjadi pemain dengan jum-

lah penampilan terbanyak kedua setelah rekannya, Xavi Hernandes.

Bagi rekan – rekannya, kehadiran Puyol dalam skuad mereka adalah semacam suntikan moral yang bisa memberi mereka kenyamanan dan konsentrasi dalam bermain. Gerard Pique, rekan Puyol yang juga menjadi duetnya di posisi bek tengah, benar – benar merasakan bagaimana kehadiran Puyol selalu mampu membuat ia berkonsentrasi.

“Mustahil aku akan kehilangan konsentrasi meski hanya satu detik karena ada suara yang selalu terdengar di telingaku : ‘Geri Geri Geri’. Dan ketika aku berpaling, dan bertanya kepadanya : ‘Ada apa?’

Dia akan berkata, ‘tidak ada apa – apa, tetaplah fokus,’.”

Puyol memberikan berbagai bukti sahih betapa ia bisa diandalkan untuk mengamankan gawangnya dari penyerang paling hebat sekalipun. Publik Barcelona tak akan lupa bagaimana ia meredam kehebatan seorang Luis Figo yang merupakan gelandang serang terbaik di dunia saat itu. Figo yang awalnya bermain untuk Barcelona telah menyeberang ke kubu Real Madrid. Ketika Madrid bertandang ke Camp Nou pada 21 Oktober 2000, Figo menjadi salah satu pemain yang pergerakannya harus dimatikan jika mereka ingin meraih kemenangan. Pemain yang diberi kepercayaan untuk mematikan Figo saat itu adalah Puyol. Malam itu, Figo mungkin menyesali kepindah-

Mahkota Cup Catur

Percasi Lotim Seleksi Atlet Porprov Selong (Suara NTB) Secara resmi, turnamen Mahkota Cup Catur dibuka pada Kamis lalu di Selong. Ajang adu skak ini diikuti 65 orang atlet catur se-Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Melalui ajang ini pula, Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lotim melakukan seleksi atlet yang akan mewakili Lotim dalam ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) pertengahan tahun ini di Mataram.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Mahkota Cup ke V, Lalu Ahmad Karyawan kepada Suara NTB di Selong, Jumat (7/3) kemarin. Turnamen Catur yang paling rutin digelar ini diikuti oleh seluruh jenjang. Mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dewasa.

Awalnya, Panitia Mahkota Cup ini akan mengikutkan peserta se Pulau Lombok. Namun, karena berdekatan dengan agenda Porprov, Percasi Lotim sebagai pendukung utama kegiatan Mahkota Cup ini kemudian mengarahkan untuk dibarengi dengan proses seleksi atlet Porprov pada bulan Juni mendatang di Mataram.

“Supaya kita satu kerja dua laba, karena acara ini diback up langsung oleh Percasi. Kita akui, komitmen percasi yang tidak tinggal diam,” ucap Mamiq Awan sapaan Akrab Lalu Ahmad Karyawan.

Dalam permainan Catur di ajang Mahkota Cup ini, lanjut Mamiq Awan, 9 kali main setiap pemain. “Catur swiss sembilan babak melawan orang yang berbeda,” terangnya.

Dicari juara yang menang terus hingga bisa mengumpulkan angka sempurna, sembilan karena tidak terkalahkan. (rus)

IPSI Loteng Tidak Rekomendasi, Mariati Kecewa Mataram (Suara NTB) Atlet Pencak Silat NTB, Mariati mengaku kecewa dengan sikap pengurus Pengcab IPSI Lombok Tengah (Loteng) yang dinilai telah mengacuhkanya. Pasalnya, surat pengunduran diri yang dilayangkan awal Januari lalu belum dibalas oleh pihak IPSI Loteng.

“Saya sangat sayangkan dengan sikap pengurus IPSI Loteng. Surat pengunduran diri yang saya layangkan bulan Januari lalu belum dibalas juga, dan sampai saat ini saya masih bingung dengan sikap IPSI Loteng,” ucapnya dengan nada kecewa kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (6/2).

Dikatakannya, awal bulan Januari lalu dia telah melayangkan surat rencana pengunduran dirinya ke IPSI Loteng yang ditembuskan langsung ke KONI NTB. Pasalnya, dia ingin menjadi atlet Kabupaten Lombok Utara (KLU). Atlet kelahiran Penujak, Loteng ini ingin mengundurkan diri dari atlet Loteng, karena selama ini dia merasa tidak pernah diperhatikan oleh IPSI Loteng. Bahkan janji IPSI dan Pemda Loteng untuk memberikan bonus bagi atlet Loteng yang meraih medali emas di PON tidak ditepati. Sampai saat ini Mariati mengaku belum pernah menerima bonus dari IPSI Loteng.

Tidak hanya bonus, namun uang pembinaan prestasi yang dijanjikan untuk atlet berprestasi belum pernah diterimanya.

Minimnya perhatian Pengcab IPSI dan Pemkab Loteng itu memaksa Mariati harus pindah ke KLU. Terlebih, Mariati dijanjikan iming-iming bonus oleh IPSI KLU bila dapat menyumbangkan medali emas di Porprov NTB Juni 2014.

Sebelum Porprov NTB dimulai, Mariati ingin resmi menjadi atlet KLU, sehingga pada Porprov NTB 2014 nanti dia bisa membela KLU. Sayangnya surat pengunduran diri yang dilayangkan atlet peraih medali emas di kelas D putri di PON Riau 2012 itu belum ditanggapi. “Sampai sekarang saya belum dianggil oleh IPSI Loteng. Dan saya sangat kecewa sekali dengan janji palsu mereka,” tegasnya.

Sementara itu Sekum ISPI Loteng, Junaidi Atma, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/3) kemarin mngatakan bahwa pihaknya tidak akan merekomendasi keinginan pengunduran diri Mariati. “Kami tidak akan pernah merekomendasikan keinginan Mariati sebab kami sudah berkorban banyak untuk Mariati,” ucapnya.

Menurut Junaidi, soal alasan Mariati tidak pernah menerima bonus dari KONI Loteng itu tidak benar. Dia mengatakan bahwa KONI Loteng telah membrikan bonus kepada atlet peraih medali emas di PON termaksud Mariati, hanya saja bonus yang diberikan tidak banyak, tak hanya bonus namun setiap bulannya Junaidi menegaskan IPSI Loteng juga memberikan dana pembinaan untuk Mariati. Sayangnya Mariati mengaku tidak pernah menerima dana pembinan dari IPSI Loteng. (fan)

annya karena ia nyaris tak bisa memberikan pengaruh apapun untuk Madrid. Barcelona pun mengemas kemenangan 2-0 atas rival abadinya tersebut.

Puyol tidak hanya terkenal akan kepemimpinan dan kepiawaiannya mengawal barisan pertahanan. Ia juga memberikan bonus lain yang terkadang sangat berharga : gol – gol krusial.

Pada 2 Mei 2009 Puyol kembali menghantui Real Madrid. Bertanding di Santiago Bernabeu, ia menyarangkan gol dari sundulan yang membuat Barcelona berbalik unggul 2-1 atas Madrid setelah sebelumnya tertinggal 01. Puyol merayakan gol itu dengan antusias. Ia menarik ban kapten dari lengannya dan menciumnya di depan penonton yang histeris. Barcelona malam itu pulang dengan kemenangan 6-2.

Namun, gol paling krusial yang ia buat adalah kala membela Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia Afrika Selatan, 2010 silam. Pertandingan memasuki menit ke 73 ketika Puyol melompat ke udara mengungguli Gerard Pique dan sejumlah bek Jerman untuk merubah skor menjadi 1-0. Spanyol akhirnya melangkah ke babak final dan meraih trofi Piala Dunia.

Meski telah menjadi pemain yang begitu berpengaruh, Puyol dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan disegani karena sikapnya yang pemberani. “Puyol adalah seorang pemimpin tangguh yang mematahkan teori bahwa kejayaan merupakan hak seorang striker,” ujar Pete Jenson dalam ulasannya mengenai Puyol di Daily Mail.

Kini, di usia 35 tahun (genap 36 tahun pada April nanti) ketika karirnya sudah memasuki senjakala, Puyol pun tetap

menunjukkan kepribadian dan sikap yang membuatnya tetap akan dikenang. Dalam konferensi persnya, ia mengutarakan bahwa setelah menjalani dua kali operasi lutut, ia meyakini tidak akan bisa menampilkan performa seperti yang diharapkannya. Karena itulah, di ujung

klub lain ataukah memutuskan untuk gantung sepatu saat ia dan Barcelona berpisah nanti.

Yang jelas, Barcelona sudah mulai panik mencari bek baru yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkannya. Sejumlah kandidat sudah diincar di bursa transfer musim panas

musim ini ia tidak akan menjalani durasi kontraknya di Barcelona yang sebenarnya masih tersisa dua tahun lagi.

Di sisa tiga bulan musim ini, Puyol memastikan ia tetap akan memberikan yang terbaik.

Ia sendiri belum dapat memastikan apakah ia akan membela

nanti. Namun tampaknya mustahil untuk mencari pengganti yang benar – benar sepadan dengan kualitas permainan, kepemimpinan dan karismanya di atas lapangan.

Bahkan, saat ia belum benar – benar pergi, Barcelona sudah mulai merindukannya. (aan)

Indra Sjafrie Optimis Indonesia Ada Lolos Piala Dunia U-19

”

Jakarta (Suara NTB) Pelatih tim nasional sepak bola U-19 Indra Sjafrie mengaku optimis Indonesia mampu lolos dalam seleksi menuju Piala Dunia mengingat prestasi yang dicapai pada Piala Asia.

“Kami mampu mengalahkan Korea yang 12 kali juara Piala Asia. Kami juga punya program dan uji coba yang terencana. Maka ini soal keyakinan,” ujar Indra Sjafrie usai menerima penghargaan sebagai pelatih terbaik dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta, Jumat.

Setelah tur Nusantara ke sepuluh kota di Indonesia, Indra akan memboyong tim besutannya untuk tur Timur Tengah dan Eropa, guna mengasah ke-

mampuan dan kecerdasan tim.

“Tur Timur Tengah merupakan lanjutan dari tur Nusantara. Kalau tur Nusantara kami mencari komposisi alternatif pemain, sekarang kami tahu kalau ini tidak main, siapa yang harus menggantikan. Nah hasil ini akan kami bawa ke tur Timur Tengah, demikian pula untuk tur Eropa,” ujar Indra.

Menurut Indra, program uji coba memiliki tiga level pertandingan, yaitu melawan musuh yang lebih ringan, sep-

adan dan lebih berat, dengan demikian, bisa dilihat bagaimana tim menghadapi lawanlawan dari level masing-masing dan bagaimana mereka mencari solusinya.

“Kami merancang berbagai jenis uji coba. Pasti yang kami hadapi adalah tim yang lolos ke Piala Asia. Jadi, kami mau lihat sejauh mana kekuatan tim lawan yang lolos ke Piala Asia tersebut. Kalau mau hebat, kami harus lawan tim yang selama ini hebat juga,” kata Indra.

Ini soal keyakinan

Indra Sjafrie

(ant/bali post)

Carles Puyol mengumumkan dia akan berhenti dari gemilang karirnya di Barcelona. Sejak debutnya di tim utama Barcelona pada 1999 silam, ia kini telah menorehkan jejak sebagai salah satu legenda terbesar dari salah satu klub tersukses di dunia itu.

Indra mengatakan, ia tahu persis kekuatan tim asuhannya, sehingga mampu meyakinkan diri bahwa dengan pro-

gram dan berbagai persiapan tersebut, kelak timnas bisa melenggang ke Piala Dunia.

“Kami dapat mengalahkan Korea Selatan. Apabila kami berhasil meraih empat kemenangan, maka untuk yang pertama kalinya kami akan lolos Piala Dunia. Kami optimistis, kami sudah melakukan sejumlah terobosan,” ujar Indra. (ant/bali post)

Liga Inggris

Adebayor Menguji Keangkeran Stamford Bridge London Dua pemain dengan penampilan yang sedang bagus – bagusnya, Eden Hazard and Emmanuel Adebayor akan berhadap – hadapan dalam laga big match sesama kota London hari ini. Adebayor akan menguji keangkeran Stamford Bridge yang selalu menghantui tim – tim yang bertandang.

Chelsea memiliki peluang untuk membuka keunggulan tujuh angka di puncak klasemen Liga Utama Inggris pada akhir pekan ini, dan tidak ada yang dapat dilakukan para pesaingnya untuk mencegah hal itu terwujud.

Dengan tim peringkat kedua Liverpool tidak bermain pada pekan ini dan Arsenal serta Manchester City bertanding di Piala FA, yang dapat dilakukan semua pengejar adalah Tottenham Hotspurs dapat mengakhiri salah satu nasib buruk terpanjang di sepak bola Inggris dan menghadirkan kekecewaan di Stamford Bridge. Adebayor

Eden Hazard dan Emmanuel Adebayor yang kini mulai menemukan bentuk terbaik permainannya akan menjadi ujung tombak yang bisa membuyarkan asa Chelsea untuk menjauh dari para pesaingnya di Liga Inggris.

24 tahun telah berlalu dan 15 pelatih datang dan pergi di klub London Utara itu sejak Tottenham terakhir kali menang di markas Chelsea catatan sejarah yang bahkan

(suara NTB/ist)

dapat membuat penggemar Spurs paling optimistis pun sulit meyakini timnya akan membawa pulang kemenangan pada Sabtu.

Chelsea mendapatkan momentum melalui permainan bagus ketika pertandingan kandang ini menjadi penting pada perburuan gelar liga, dan ketika Manchester City akan memiliki tiga pertandingan

yang belum dimainkan setelah akhir pekan, defisit sembilan angka dari pasukan Jose Mourinho akan membuat mereka hanya memiliki sedikit ruang untuk melakukan kesalahan.

Mungkin secercah rasa optimis bagi pelatih Liverpool Brendan Rodgers, arsitek Arsenal Arsene Wenger, dan bos Manchester City Manuel Pellegrini adalah bahwa Tottenham memiliki rekor tandang terbaik di kompetisi strata teratas Inggris dan masih menyimpan harapan untuk menembus posisi empat besar.

Meski tidak bermain dengan mulus, mereka menghuni peringkat kelima dan kemenangan di kandang Chelsea akan membuat mereka hanya tertinggal satu angka dari City dan tiga angka dari rival abadi Arsenal yang akan mereka jamu pada pekan depan.

Pasukan Tim Sherwood telah mengumpulkan 29 angka pada pertandingan tandang yang mereka mainkan musim ini, memenangi sembilan dari

14 pertandingan.

Walau demikian, Chelsea juga kuat saat menjadi tuan rumah, menang 12 kali dan imbang dua kali ketika statistik menakjubkan Mourinho yakni tidak pernah kalah pada kancah liga di Stamford Bridge terus bergulir.

Juara bertahan Manchester United memiliki peluang untuk sedikit mendekati empat besar dengan pertandingan siang hari yang dimainkan pada Sabtu di markas West Bromwich Albion, yang pada awal musim menang di Old Trafford untuk pertama kalinya dalam 35 tahun.

Para penggemar Albion mengejek pelatih United David Moyes pada hari itu, menyebut bahwa ia akan “dipecat pada pagi hari” namun justru pelatih mereka Steve Clarke yang kehilangan pekerjaan dan West Brom sekarang berada di atas zona degradasi di mana pelatih baru mereka Pepe Mel berada di bawah tekanan, demikian Reuters. (ant/bali post)

Pembukaan Pelatda PON Batal Mataram (Suara NTB) Acara pembukaan Pelatda desentralisasi delapan cabor unggulan yang sedianya akan digelar di Pendopo Gubernur NTB, hari ini dipastikan batal digelar. Pihak KONI NTB mengaku tidak dapat melaksanakan acara serimonial tersebut terkait ketatnya jadwal kegiatan KONI NTB pada hari itu.

Meski demikian KONI NTB berharap kegiatan Pelatda desentralisasi untuk delapan cabor uggulan harus tetap berjalan meskipun KONI NTB tak jadi melaksanakan acara pembukaan

Pelatda desentralisasi.

Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (8/3) kemarin mengatakan bahwa alasan pihak KONI NTB membatalkan kegiatan pembukaan Pelatda tersebut dikarenakan agenda KONI NTB tanggal 8 Maret mendatang sangat ketat.

“Saya harap Pelatda di masing-masing cabor tetap berjalan, meskipun pembukaan Pelatda tidak jadi digelar,” ucapnya.

Dijelaskan Kasdiono, tanggal 8 Maret mendatang pengu-

rus KONI NTB akan keluar daerah untuk mengikuti tiga agenda penting yang berlangsung bersamaan di tiga daerah yang berbeda. Agenda KONI NTB yang pertama adalah mengikuti rapat di Bali dengan agenda pembahasan tuan rumah PON bersama Bali tahun 2020, selanjutnya agenda rapat di Bandung, Jawa Barat (Jabar) pembahasan tentang kesiapan Jabar sbagai tuan rumah pelaksanakan PON 2016, kemudian agenda yang ketiga mengikuti rapat anggota KONI di Jakarta.

“Hampir semua pengurus

KONI NTB akan keluar daerah, sehingga acara pembukan Pelatda akan kami batalkan,” ucapnya.

Mengingat ketatnya jadwal KONI NTB pada tanggal 8 tersebut, Kasdiono meminta kepada sejumlah cabor untuk tetap menggelar Pelatda. Sesuai agenda, Pelatda desentralisasi akan digelar serentak oleh delapan cabor tanggal 8 Maret ini. Delapan cabor itu adalah atletik, pencak silat, tarung derajat, voli pantai, tinju, kempo, BMX cross dan menembak.

Menurut Kasdiono Pelatda

tahap pertama ini sangat penting untuk peningkatan prestasi atlet NTB dalam menghadapi PON di Jabar 2016 mendatang.

Oleh karena itu setiap cabor diminta untuk tetep melaksanakan Pelatda, mengingat KONI NTB sudah menetapkan kuata atlet yang akan mengikuti Pelatda tahap pertama.

Bagi Kasdiono sendiri Pekan Oahraga Nasiona (PON) merupakan ajang pembuktian sukses tidaknya sebuah organisasi olahraga bernama KONI daerah dalam membina atletnya maupun pelaku olahraga di daerah. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 8 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

LOWONGAN

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

RUPA-RUPA

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Sabtu, 8 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Halaman 14

Rumah Violetta Cerpen Tjak S Parlan Jika mendengar suara biola, aku sering membayangkan Violetta memainkan nomor Twinkle, Twinkle, Little Star di beranda rumahnya pada Minggu sore yang sejuk. Tapi mungkin, ia begitu mahir sekarang dan telah membawakan Caprice No. 24 karya Paganini beberapa kali, seperti perempuan yang pernah kulihat di YouTube.

AKU baru tujuh tahun waktu itu. Tak banyak yang bisa kuserap tentang pelajaran dasar di kelas biola yang dibuka gratis setiap Minggu sore di Taman Budaya.

Sebagai murid paling bungsu, aku boleh semau-maunya. Kadang jika sedang malas, aku memilih bermain sepeda atau berburu capung bersama si kembar Dalli dan Defrina, kawan-kawan sekelasku yang kebetulan mengikuti kelas menggambar di tempat yang sama. Namun suatu kali saat aku sedang berburu capung, aku melihat seorang gadis kecil sedang menggesek bioalanya.

Aku tidak pernah melihat gadis itu sebelumnya. Ia begitu tenang, begitu pasti memainkan biolanya di beranda sebuah rumah di bagian belakang taman itu. Aku sering mendengarkan lagu itu, bahkan pernah beberapa kali memainkannya sendiri. Itu sepertinya nomor Twinkle, Twinkle, Little Star: lagu pertama yang aku pelajari dalam beberapa kesempatan.

“He, aku boleh melihatnya?” sapaku mendekatinya.

Ia berhenti bermain. Matanya yang pucat menatapku dan membuatku terseret lebih dekat kepadanya.

“Kamu mau? Ini, cobalah,” ujarnya sambil menyodorkan biolanya kepadaku.

“Kamu saja. Aku senang mendengarkan. Kenapa aku tidak pernah melihatmu di sana?”

“Oh, tidak apa-apa. Kamu bermain di sana?”

“Hanya Minggu sore. Aku tidak begitu bagus.”

“Harus sering berlatih. Kapankapan mainlah ke sini. Aku menunggumu di sini.”

“Boleh. Kamu tidak ingin bermain di sana? Banyak teman-teman.”

“Tidak bisa. Tapi kapan-kapan aku akan melihat. Boleh?”

“Boleh. Datang saja. Ayolah, kamu mainkan lagi,” ujarku sambil menyandarkan tubuhku di dinding beranda rumah itu.

Ia memainkan sebuah lagu lagi.

Aku tidak pernah mendengar lagu itu. Lagu itu begitu nyaman dalam pendengaranku. Begitu lembut.

Begitu lembut dan nyaman hingga aku terbawa kantuk lumayan hebat. Apalagi angin semilir senja itu begitu sejuk, membawa harum bunga kantil di samping halaman rumah hingga ke ujung hidungku.

Namun tiba-tiba sebuah suara memanggilku. Itu suara ayah.

Ayah pasti sudah kebingungan mencariku. Sudah saatnya pulang.

“Aku harus pulang. Siapa namamu?”

“Violetta,” jawabnya. “Kamu?”

“Aku Peta.”

Aku bergegas menemui ayahku. Sebentar lagi magrib,

jadi kami harus pulang.

Tak kusangka itu sore pertama sekaligus terakhir aku mengobrol dengan Violetta. Minggu berikutnya, aku sudah tidak berada di kota itu lagi. Ayahku harus pindah ke kota ibuku. Katanya, nenek sudah cukup tua untuk tinggal sendirian. Nenek tinggal sendirian sejak kakek meninggal. Ibuku sebagai anak satu-satunya harus pulang menjaga nenek. Tentu saja, ayahku dan aku harus ikut serta.

Di kota tempat tinggalku yang baru, aku berhenti mengikuti kelas biola. Ayah dan ibuku menawariku mendaftar kelas musik di kota itu, tapi aku tidak mau. Aku melanjutkan sekolahku di kota itu dan memiliki temanteman baru. Aku sering bermain sepeda dengan mereka, dan mengikuti ekstrakurikuler menggambar setiap Minggu sore di sekolah. Kadang-kadang aku masih ingin bermain biola.

Sekadar iseng saja. Kalau sudah begitu, aku pasti teringat Violetta. Aku sering membayangkan Violetta memainkan biolanya sendirian di beranda rumahnya.

Dia akan memainkan Twinkle, Twinkle, Little Star, lalu menyusul lagu lainnya: lagu yang pernah membuatku terbuai kantuk di sebuah senja ketika pertama kali kami bertemu. Dalam mimpi pun aku masih mendengarkan lagu itu.

Bedanya, aku tidak lagi berbincang-bincang dengan Violetta. Aku hanya bisa melihat Violetta dari jauh sedang memainkan lagu itu.

Ketika lagu berkakhir, Violetta menatapku dengan sedih lalu memalingkan wajahnya, berlalu semakin jauh hingga sosoknya menghilang dari pandanganku.

Ketika dewasa, aku memiliki beberapa akun di jejaring sosial dunia maya. Aku mencoba-coba menelusuri Violetta. Mereka-reka sosoknya pada wajah orang-orang yang memiliki nama yang sama.

Aku berkenalan, mengobrol, sesekali menyinggung seseorang violinis muda dari suatu tempat yang mungkin mereka kenal.

Namun aku tidak mendapatkan petunjuk sedikitpun yang mengarah pada keberadaannya.

Memasuki tahun kedua di sebuah perguruan tinggi, pihak universitas memilihku sebagai salah satu utusan yang harus berangkat mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Aku menyambutnya dengan gembira dan mulai membayangkan kota tempat tinggalku dulu. Aku mungkin akan bertemu kawankawan kecilku. Namun sayangnya, dari kabar yang kudengar, si kembar Dalli dan Defrina sudah tidak berada di sana, setahun sejak aku meninggalkan kota itu.

Mereka mengalami kecelakaan maut, mobil yang dikemudikan

ayahnya tertabrak mobil pemadam kebakaran. Tapi siapa tahu, aku masih bisa bertemu Violetta.

Benar, Violetta yang mungkin sekarang ini sudah mahir dan telah membawakan Caprice No. 24 karya Paganini berkali-kali seperti perempuan yang pernah kulihat di YouTube. *** Aku memutuskan mengunjungi Violetta pada hari pertama aku tiba. Aku berjalan kaki saja karena memang jarak rumah Violetta dan tempatku menginap tidak terlalu jauh. Udara sore cukup sejuk, meski pohon-pohon kenari di sepanjang jalan semakin berkurang rindangnya. Kota cukup ramai, tapi tidak terlalu bising.

Aku senang dengan kota yang tidak terlalu bising.

Sepanjang jalan menuju Taman Budaya dipenuhi oleh bangunan-bangunan lama bergaya art deco: sesuatu yang kurang aku perhatikan ketika aku masih tinggal di kota itu. Di dekat pintu gerbang, aku melihat beberapa anak kecil bersama orang tua mereka sedang meninggalkan taman. Mungkin mereka adalah murid-murid di kelas menggambar, atau jangan-jangan ada juga yang di kelas biola seperti aku dulu. Bukankah ini hari Minggu?

Namun ketika aku masuk lebih dalam di taman itu, suasana begitu sepi. Aku melintasi padang rumput tempat biasanya aku bermain sepeda atau berburu capung bersama Dalli dan Defrina dulu. Sehabis padang rumput, berbelok ke jalan setapak yang berbatu dan ditumbuhi rumputan liar di sana-sini, aku sudah bisa melihat rumah itu.

Pohon kantil di samping halaman rumah masih berdiri tegak di tempatnya. Harum dari bunga terakhir yang diunduh penghuninya masih tersisa sampai beranda. Pintu rumah itu tertutup rapat. Sepintas aku ragu dengan ingatanku sendiri. Melihat tandatandanya, rumah itu seperti sudah lama ditinggalkan penghuninya.

Namun begitu, aku masih berusaha mengetuk pintu. Beberapa saat menunggu, kulihat burung-burung sriti terbang pendek, melesat dari segala penjuru. Sinar matahari senja mulai meliputi pemandangan di tempat itu. Jangan-jangan Violetta tidak tinggal di rumah ini lagi, batinku. Semilir angin membawa harum bunga kantil sekali lagi, kali ini terasa begitu dekat di ujung hidungku. Aku melihat ke sekitar kalau-kalau ada orang lewat agar bisa kutanyakan sesuatu. Ketika aku memutuskan untuk mengetuk pintu sekali lagi, aku dikagetkan sosok seorang gadis berambut hitam sebahu sedang berdiri di sebelahku.

“Masuk saja, sebentar lagi gelap di luar.”

Lekat-lekat aku menatap gadis itu. Sekilas aku menangkap sosok Violetta di wajahnya. Mungkin ini kembaran Violetta, pikirku.

“Apa kamu mencari seseorang?”

“Aku ingin bertemu Violetta.”

“Masuklah. Dia sudah lama menunggumu.”

Hmm, mungkin gadis ini memang kembaran Violetta, batinku. Belum sempat aku bertanya soal itu kepadanya, gadis itu menggandeng tanganku melewati pintu. Kami melangkah bersama ke dalam rumah. Rumah itu memiliki ruang utama yang cukup luas menyerupai ruang pameran sebuah galeri. Seluruh dindingnya berwarna putih, begitu putihnya hingga hampir menyilaukan mata. Kami terus berjalan melewati ruang utama menuju sebuah lorong yang panjang.

Mendekati ujung lorong, aku mendengar seseorang tengah memainkan biola. Lamat-lamat ingatanku kembali ke masa ketika aku pertama kali mendengar Violetta memainkan lagu itu. Lagu yang senja itu sempat membuatku terkesima hingga terbawa kantuk lumayan hebat. Aku mengikuti langkah gadis itu mendekati suara biola. Di ujung lorong, aku tertegun menatap sebuah lukisan berukuran besar berbingkai emas. Kakiku terpaku di bawah lukisan itu. Aku

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

melihat pemandangan serupa saat bertemu Violetta pertama kalinya: seorang bocah perempuan sedang bermain biola di sebuah beranda rumah, di depannya seorang bocah laki-laki sedang terpesona menyimaknya. Diburu oleh rasa penasaran aku bertanya pada gadis itu.

“Ini pasti Violetta, kan?”

Gadis itu menatapku. Ada sesuatu yang ganjil dalam mata itu: sesuatu yang begitu jauh dari cahaya.

“Dia sudah lama menunggumu.

Masuklah.”

“Bukankah kita sudah masuk?”

Gadis itu tidak menjawab keherananku. Dia merekatkan genggaman tangannya padaku.

“Coba kau lihat lukisan itu lebih dalam. Lihatlah ke mata gadis kecil itu.”

Aku mencoba mengikuti apa yang dikatakannya. Mata Violetta dalam lukisan itu mengingatkanku pada pertemuan pertama, mengingatkanku pada mimpi-mimpiku selanjutnya. Semakin dalam aku menatap mata itu, aku merasa ada sesuatu yang menyedotku dari dalam, semakin lama semakin kuat. Semakin kuat gelombang yang dihantarkan ke tubuhku, aku seperti mendengar suara-suara: anak-anak kecil sedang bercanda, suara Dalli dan Defrina, percakapan-percakapan, suara biola yang mengalun nyaman. Aku juga melihat sebuah jendela yang terbuka dalam lukisan itu. Dari

dalamnya tiba-tiba sebuah cahaya yang menyilaukan membentuk sebuah pusaran yang menjulur, merampas tubuh kami, lesat ke kedalamannya.

Sejak saat itu aku selalu bersama Violetta. Aku juga sering bertemu Dalli dan Defrina. Mereka makin gemuk di sana. Kelak, di dalam galeri tua itu orang-orang menemukan kembali lukisan tua itu: lukisan seorang bocah perempuan sedang bermain biola dan seorang bocah laki-laki sedang terpesona menyimaknya. (*) Mataram, September 2013

Biodata Tjak S. Parlan, Menulis puisi dan cerpen antara lain disiarkan di Jurnal Nasional , Republika, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Bali Post, Sagang, Padang Ekspres, Sumut Pos, Metro Riau Pos, Lampung Post , dll. Juga dalam beberapa buku bunga rampai. Diundang menghadiri Temu Sastrawan Indonesia IV (Ternate, Oktober 2011) serta Jambi International Poetry Gathering (Desember 2012).

Aktif di Departemen Desain dan Publikasi, Komunitas Akarpohon, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

NUSANTARA

Halaman 15

Kepala BIN : Ada Potensi Intimidasi pada Pemilih Jelang Pemilu Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengemukakan, adanya potensi ancaman terorisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) April mendatang, dimana para teroris berusaha mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu nanti.

“Mereka (terorisme) masih tersebar di mana(ant/Bali Post) mana, tetapi arahnya meneMarciano Norman kan masyarakat,” ujar Marciano sebelum rapat terbatas kabinet di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/3) pagi.

Kepala BIN menegaskan, aparat penegak hukum harus mengantisipasi agar rakyat bisa memilih wakil sesuai dengan keinginan mereka. “Kita harus mengatasinya, kita harus mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan rakyat bisa kita bisa memberikan pilihan sesuai dengan keinginannya,” katanya.

Menurut Kepala BIN, intimidasi apapan bentuknya tetap harus ditekan serendah mungkin, dan dengan segala upaya harus ditiadakan. Ia menyebutkan pergerakan teroris tersebar dimana-mana dan arahnya menekan masyarakat agar mereka ragu dalam menentukan pilihan. “Kepolisian harus mengambil langkah-langkah dengan seluruh aparat keamanan lainnya,” ujar Marciano.

Meski terorisme semakin banyak menciptakan teror itu, menurut Marciano, sejauh ini penegak hukum masih bisa mengendalikannya. “Mereka ada, tetapi tetap dalam batas kemampuan kami untuk mengendalikannya,” tegas Kepala BIN. Potensi adanya intimidasi kepada pemilih sebelum ini telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam “Isu Terkini” yang dimuat di kanal Susilo Bambang Yudhoyono Youtube, Selasa (4/3) , Presiden SBY meminta gubernur, bupati, walikota untuk menghindari tindakan intimidasi dalam Pemilu 2014.

“Biarlah rakyat menggunakan kebebasannya untuk memilih partai politik pilihannya, dan memilih calon presidennya,” kata Presiden SBY. Kepada jajaran pemerintah, Presiden SBY meminta untuk mematuhi ketentuan undang-undang, menghormati prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan bebas. Presiden juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), dan semua wasit Pemilu 2014 untuk bersama-sama mencegah tindakan-tindakan pemaksaan atau intimidasi.

“Masyarakat yang merasa dipaksa atau diintimidasi, sampaikan kepada pemerintah, kepada Bawaslu. Bisa juga kepada media massa. Kita ingin ada transparansi dan tidak ada penyimpangan apapun,” pesan Presiden SBY. (ant/Bali Post)

Dokter Jangan Jadi ’’Pedagang’’ Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, meminta agar dokter tidak menjadi “pedagang” dengan merekomendasikan halhal yang tidak perlu pada pasien. “Dokter jangan jadi “pedagang”, kalau mau kaya sebaiknya tidak usah menjadi dokter karena profesi dokter itu pengabdian,” ujar Tjiptaning yang juga bergelar dan berprofesi dokter medis, di Jakarta, Jumat (7/3).

Pernyataan itu terkait keluhan masyarakat ketika mendapat layanan kesehatan.

Contohnya, ketika anak demam biasa dan orangtuanya membawa ke dokter di rumah sakit, dokter malah menyarankan untuk dirawat inap. ”Padahal kalau demam saja, cukup dirawat di rumah saja dan minum banyak air putih,” ujar dia.

Begitu juga ketika pemeriksaan kesehatan, para dokter ada juga menyarankan untuk uji laboratorium. ”Dokter mendapatkan upah 15 persen dari uji lab itu. Begitu juga pemeriksaan lain-lain,” jelas dia.

Dia mengakui saat ini sebagian besar dokter sudah mulai kehilangan idealisme. Menurut dia, dokter seharusnya bekerja untuk kemanusiaan bukan karena ingin memiliki banyak uang.

Dia sendiri pernah mengakui ketika menantunya hamil, oleh dokter diminta melahirkan melalui operasi caesar.

“Padahal saya yakin dia bisa melahirkan normal, karena sudah memeriksanya,” kata dia.

Meski menjadi dokter umum, dia sering menolong kaum ibu yang akan melahirkan. Hal itu karena di kawasan tempat tinggalnya, Ciledug, pada 1990-an masih sedikit rumah sakit.

Dia mengajak para dokter agar kembali kepada Sumpah Hipokrates, yang salah satu poinnya bersumpah menolong orang sakit sesuai kemampuan dan penilaian, tetapi tidak akan pernah untuk mencelakai atau berbuat salah secara sengaja.(ant/Bali Post)

Polri Siap Bantu Ungkap Ledakan Kopaska TNI AL Jakarta (Suara NTB) Jika diminta, Polri siap membantu mengungkap ledakan gudang amunisi Komando Pasukan Katak TNI AL kawasan barat, di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu lalu (5/3).

“Kalau diminta melakukan pemeriksaan secara laboratoriun, kami siap membantu TNI AL, mengungkap apa sebab ledakannya,” kata Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman, saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/3). (ant/Bali Post) Seorang bintara senior Sutarman TNI AL, Sersan Kepala (Anumerta) Imam Syafei, tewas dalam kecelakaan itu, juga korban luka seorang bintara Kepolisian Air Polda Jaya, dan 85 personel lain TNI AL. Dua hari lalu, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, menegaskan, tidak ada unsur sabotase apapun dalam kecelakaan itu.

Namun, Sutarman juga menambahkan, ”Belum (ada permintaan), nanti kami tawarkan untuk membantu mengetahui penyebabnya sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang tepat ke depan.” Dia menegaskan, bagaimanapun juga kasus itu otoritas TNI AL, polisi sifatnya hanya membantu.

“Kami tawarkan tapi itu kan arealnya TNI AL, tapi saya sudah diskusi karena pada waktu kejadian saya bersama kepala staf TNI AL, di Banten, saya sudah menawarkan kalau dibutuhkan, kami siap,” katanya.

Sutarman menjelaskan saat ini penyelidikan dan penanggulangan masih dilakukan TNI AL, di antaranya menjinakkan dan menggenangi bahan peledak yang masih ada.

“TNI AL juga punya kemampuan untuk itu dan langkahlangkah penjinakan bom. Setelah ‘bersih’ betul melalui olah TKP, baru mengetahui penyebabnya,” katanya. Terkait dugaan sabotase, Sutarman menilai hal itu merupakan kewenangan TNI AL yang menjelaskan.”Belum tahu persis, biar TNI AL yang ekspose media,” katanya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

SOSIALISASI PEMILU DI PASAR - Petugas KPU Brebes menerangkan cara pencoblosan saat sosialisasi Pemilu 2014 di Pasar Induk Brebes, Jateng, Jumat (7/3). Sosialisasi pemilu kepada pedagang dan pengunjung pasar yang masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut untuk mengenalkan tata cara pemberian suara melalui pencoblosan Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang.

Megawati Hati-hati Majukan Jokowi Jadi Capres Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berhati-hati memajukan Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum 2014.

“Dengan mencalonkan Jokowi sebagai presiden, Megawati akan mengubah keputusan Kongres,” kata Arbi saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis (6/3) malam.

Arbi memperkirakan Mega-

wati akan mempertimbangkan banyak aspek untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjadi presiden.

Pertimbangan tersebut aspek dari internal partai memperkirakan akan ada penggalangan suara atau tidak dan aspek eksternal apakah Jokowi memiliki banyak potensi. Arbi menyebutkan kesempatan Megawati mencalonkan diri menjadi presiden sudah kehilangan momentum karena masyarakat sudah menganggap gagal dalam

memimpin negara.

Lebih lanjut, pakar politik itu mengatakan saat ini politik “kekeluargaan” sudah bukan masanya sehingga masyarakat tidak akan melihat latar belakang capres dari keluarga siapa. Namun Arbi menuturkan jika Jokowi menjadi capres, ketokohan Megawati masih berpengaruh sehingga akan terjadi kontraproduktif.

Sementara itu, Koordinator Solusi Pemuda Indonesia (SPI), M Faidzin, mengemukakan Megawati masih menim-

Anas Rahasiakan Pemberi Informasi Kasus Pencucian Uangnya Jakarta (Suara NTB) Tersangka tindak pidana pencucian uang dan dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain, Anas Urbaningrum, merahasiakan asal pengetahuannya mengenai sangkaan TPPU kepadanya.

“Saya sudah dengar sebulan yang lalu, ada seseorang yang mengumumkan di lantai 9,” kata Anas saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (7/3).

Anas hari ini seharusnya diperiksa sebagai tersangka, namun baru 30 menit di dalam gedung KPK, ia sudah keluar lagi karena berencana untuk ke rumah sakit untuk berobat gigi dan punggung.

Pada Rabu (5/3), KPK mengenakan pasal pencucian uang kepada Anas yang berasal dari pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Ada orang yang istimewa mengumumkan di lantai sembilan kepada para tahanan yang lain. Pokoknya orang yang istimewa di sini, dan istimewa juga bagi orang yang berkuasa.

Makasih ya,” tambah Anas. Ia pun tidak merespons saat ditanya mengenai kemungkinan penyitaan hartanya setelah kena sangkaan TPPU. Sedangkan pengacara Anas, Firman Wijaya yang mendampingin Anas, mempermasalahkan mengenai perpanjangan penahanan Anas hingga 9 April 2014 yaitu hari pemilihan umum (pemilu) legislatif.

“Pertanyaan saya, kenapa

Anas Urbaningrum (ant/Bali Post)

perpanjangannya 9 April, saat pelaksanaan pemilu. Ini menjadi tanda tanya besar buat saya. Saya juga jadi bertanyatanya, kenapa mas Anas yang hanya disasar TPPU. Kalau TPPU ini berkaitan dengan pelaksanaan kongres demokrat, ya semua yang terlibat dalam kongres, struktur, itu ya juga dilibatkan TPPU, itu supaya fair, tidak ada special treatment, tadi yang disebut mas Anas orang istimewa,” kata Firman.

Anas ditahan sejak 10 Januari 2014 lalu dan waktu penahanannya dapat diperpanjang sampai 60 hari dalam proses penyidikan. Namun Firman tidak menjelaskan identitas orang istimewa tersebut.

“Nantilah sabar, saya pikir Mas Anas akan menjelaskan, tapi biarkan dia berobat dulu,” tambah Firman.

Terkait penetapan Anas sebagai tersangka pencucian uang, Firman mengaku kliennya tidak khawatir.

“Siap. Tidak ada masalah soal TPPU, yang saya khawatir TPPU-nya itu mas Anas dituduh mencuci (uang) mobil Harrier itu, semuanya boleh saja dituduhkan, tinggal Mas

Anas buktikan. Soal TPPU-nya kita jelaskan pada pemeriksaan. Kenapa? Objeknya juga masalah yang lalu. Rumah yang kemarin, jadi tidak ada yang baru,” ungkap Firman.

Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Anas mendapat Rp2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010. Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli “blackberry” beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas. (ant/Bali Post)

Putusan MK Untungkan Pelaku Kejahatan Jakarta (Suara NTB) Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pasal 268 ayat 3 UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peninjauan Kembali (PK) akan menguntungkan bagi kelompok kejahatan extra ordinary crime seperti teroris, sindikat narkoba, dan koruptor.

“Keputusan MK itu sangat menguntungkan kelompokkelompok atau organisasi

yang terorganisir seperti kelompok narkoba, kelompok teroris,” kata anggota Komisi III DPR RI, Taslim di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (7/3).

Taslim mengatakan terpidana narkoba akan menempuh berkali-kali Peninjauan Kembali terhadap putusan yang merugikannya. “Terpidana narkoba yang dihukum mati bisa mengajukan PK untuk tidak dihukum mati. Jadi saya rasa putusan MK itu lebih banyak negat-

ifnya daripada positifnya,” kata politisi PAN itu. Untuk koruptor, lanjut Taslim, putusan ini tentunya disambut baik.

“Koruptor juga begitu. Mereka akan berusaha untuk mengajukan PK dengan membawa bukti-bukti baru, sehingga eksekusi terhadap koruptor tidak kunjung terjadi,” ungkapnya.

“Dari sisi kepastian hukum membuat ketidakpastian. Sampai kapanpun hukum tidak pasti,” kata Taslim. (ant/Bali Post)

bang kemungkinan mencalonkan Jokowi jadi capres pada Pemilu 2014.

“Mega masih menimbang dan berpikir panjang, apakah benar Jokowi sebagai calon yang tepat,” ujar Faidzin.

Faidzin menyatakan Megawati juga akan mempertimbangkan tugas Jokowi yang belum terselesaikan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemungkinan lainnya, PDI Perjuangan menilai apakah Jokowi sebagai sosok yang dikendalikan saat nanti menjabat presiden.

“Bila melihat popularitas Jokowi akan menjadi dilema untuk Mega,” ungkap mantan aktivis tersebut. Faidzin mengemukakan kesempatan Jokowi menjadi capres cukup besar karena masyarakat menilai mantan Walikota Solo itu dianggap sosok pekerja dan memperhatikan masyarakat lapisan bawah.

Namun, Faidzin menilai kemampuan Jokowi belum tentu dapat mengatasi permasalahan bangsa Indonesia. (ant/Bali Post)

Boediono akan Bersaksi di Persidangan Century dengan Terdakwa Budi Mulya Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Boediono direncanakan akan bersaksi di persidangan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bidang 4 Bank Indonesia, Budi Mulya.

“Pak Boediono juga akan dipanggil sebagai saksi, equality before the law,” kata Ketua Jaksa Penuntut Umum KPK, KMS Roni seusai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/3).

Boediono saat FPJP digelontorkan kepada Bank Century maupun saat bank tersebut ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 2008 silam menjabat sebagai Gubernur BI sekaligus anggota Komite Stabilitas Sistem Kuangan (KSSK).

KPK sebelumnya pernah memeriksa Boediono di Istana Wakil Presiden pada 23 November 2013 lalu dalam perkara ini. ‘’Niat sudah (terlihat), ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), seharusnya akan kami panggil tapi tidak enak kalau ngawur panggil-panggil orang,’’ tambah Roni.

Pemanggilan saksi dalam perkara itu, termasuk orangorang penting seperti mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menjadi Ketua KSSK dan saat ini menjadi managing director di Bank Dunia yang berkedudukan di Amerika Serikat.

“Panggilan terhadap Sri Mulyani belum bisa kami jawab, nanti dilihat di persidangan karena di dakwaan sudah rinci sekali perannya,” tambah Roni.

Disinggung mengenai tidak dimasukkannya Sri Mulyani sebagai aktor yang turut beserta dengan Budi Mulya dan sejumlah anggota Dewan Gubernur BI lain yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, Roni mengatakan hal ini terkait dengan sumber pengeluaran uang.

“Yang jelas keputusan pencairan FPJP berasal dari Bank Indonesia, hal itu diputuskan bersama-sama di sini ada dua syarat yang diperlukan yaitu mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan jahat), kalau belum tercermin di BAP maka belum bisa kita lakukan dan dilihat saja di persidangan, saat ini yang terlihat jelas adalah terdakwa,” tambah Roni.

Artinya menurut Roni, yang membedakan peran Budi Mulya dengan anggota Dewan Gubernur BI lain adalah perannya yang aktif, termasuk menerima

uang Rp1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular.

“Kita akan lihat sejauh mana peran mereka terungkap nanti di persidangan, masalah aliran dana yang mengalir ke Hesham dan Rafat sudah diadili dijadikan yurisprudensi bahwa dalam kasus ini mereka sudah diadili, di sana samasama ada unsur merugikan keuangan negara,” tambah Roni.

Pada perkara pemberian FPJP, Budi Mulya bersamasama dengan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (saat ini Wakil Presiden Indonesia), Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S Budi Rochadi (sudah meningal dunia) selaku Deputi Gubernur bidang 7 Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Robert Tantular dan direktur utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp689,39 miliar.

Selanjutnya, Budi Mulya bersama dengan Muliaman Harmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpangan (saat ini menjabat sebagai ketua Otoritas Jasa Keuangan), Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur bidang 3 Kebijakan Moneter dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur bidang 8 Logistik Keuangan, Penyesuaian Aset, Sekretariat dan KBI serta Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,76 triliun karena menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kerugian negara itu bahkan memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar, pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp 3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp 2,753 triliun, dan Bank Century sebesar Rp 1,581 triliun.

Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Sabtu, 8 Maret 2014

Al Qaida Yaman Eksekusi Intel AS Aden Militan Al Qaida di Yaman mengeksekusi salah satu anggota mereka Kamis setelah menuduhnya melakukan aksi mata-mata untuk AS. Pria itu dieksekusi oleh regu tembak dan mayatnya dipamerkan di sebuah stadion sepak-bola dekat Shehr di provinsi wilayah tenggara, Hadramawt, yang merupakan pangkalan Al Qaida, kata sumber itu, lapor AFP. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, pria itu digantung dengan bendera Al Qaida yang berwarna hitam dan putih dengan tulisan “Seorang mata-mata AS di Semenanjung Arab.”

Sebuah pernyataan juga ditemukan, dimana AQAP mengancam akan mengeksekusi setiap penyusup yang membaur di kalangan muslim.

Militer AS mengoperasikan seluruh pesawat tak berawak yang terbang di Yaman untuk mendukung upaya pemerintah Sanaa menumpas Al Qaida, dan serangan-serangan itu menewaskan puluhan militan dalam setahun terakhir.

Serangan pesawat tak berawak AS di Yaman utara pada Rabu menewaskan empat terduga anggota Al Qaida, termasuk seorang veteran perang Irak.

Serangan-serangan pesawat tak berawak AS menyulut kecaman dari para aktivis hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa banyak warga sipil tak berdosa menjadi korban.

PBB mengatakan, 16 warga sipil tewas dan sedikitnya 10 orang cedera ketika dua rombongan pernikahan menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak pada awal Desember.

Korban telah disalahdugakan sebagai anggota Al Qaida, kata PBB mengutip beberapa pejabat setempat.

Militan Al Qaida memperkuat keberadaan mereka di Yaman tenggara, dengan memanfaatkan melemahnya pemerintah pusat akibat pemberontakan anti-pemerintah yang meletus pada Januari 2011 yang akhirnya melengserkan Presiden Ali Abdullah Saleh.

Ofensif pasukan Yaman yang diluncurkan pada Mei 2012 berhasil menghalau militan Al Qaida dari sejumlah kota dan desa di wilayah selatan dan timur yang selama lebih dari setahun mereka kuasai.

Meski melemah, jaringan teror itu masih bisa melancarkan serangan-serangan terhadap sasaran militer dan polisi.

Yaman adalah negara leluhur almarhum pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dan hingga kini masih menghadapi kekerasan separatis di wilayah utara dan selatan.

Yaman Utara dan Yaman Selatan secara resmi bersatu membentuk Republik Yaman pada 1990 namun banyak pihak di wilayah selatan, yang menjadi tempat sebagian besar minyak Yaman, mengatakan bahwa orang utara menggunakan penyatuan itu untuk menguasai sumber-sumber alam dan mendiskriminasi mereka.

Negara-negara Barat, khususnya AS, semakin khawatir atas ancaman ekstrimisme di Yaman, termasuk kegiatan Al Qaida di Semenanjung Arab (AQAP).

AS ingin presiden baru Yaman, yang berkuasa setelah protes terhadap pendahulunya membuat militer negara itu terpecah menjadi kelompok-kelompok yang bertikai, menyatukan angkatan bersenjata dan menggunakan mereka untuk memerangi kelompok militan itu.

Militan melancarkan gelombang serangan sejak mantan Presiden Ali Abdullah Saleh pada Februari 2012 menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang telah berjanji menumpas Al Qaida. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

10 Militan Islam Tewas di Mali Paris Pasukan Prancis dan Mali membunuh sekitar 10 terduga militan Islam selama operasi di daerah pegunungan Adrar des Ifoghas di Mali Utara. Hal ini disampaikan, juru bicara militer Prancis Gilles Jaron, Kamis waktu setempat.

Dalam pernyataan yang mengkonfirmasi keterangan Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian sebelumnya pada Kamis, juru bicara itu mengatakan, militan diketahui keberadaannya oleh sebuah pesawat tak berawak, lapor Reuters.

Satuan-satuan udara segera dikerahkan untuk mengambil bagian dalam operasi itu. “Kami menemukan sekitar selusin militan garis keras yang menangani peluncur roket

di sekitar tempat penyimpanan senjata di Adrar,” kata Le Drian kepada Le Figaro, mengenai insiden yang berlangsung Selasa malam itu.

Menurut surat kabar tersebut, operasi itu merupakan salah satu misi sukses pertama dari pesawat pengintai tak berawak Reaper buatan AS, yang dibeli Prancis pada akhir tahun lalu untuk menggantikan pesawat tak berawak Harfang buatan EADS. “Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah jarin-

gan jihadis yang berusaha bersembuyi,” kata Jaron.

Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari 2013 meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara.

Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Af-

rika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.

Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.

Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Prancis, sejak April tahun lalu.

Pemberontak suku pada pertengahan Januari 2012 me-

luncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. Namun, perjuangan mereka kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok muslim garis keras.

Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret 2012 dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja. (ant/bali post)

Pemerintahan Baru Ukraina Rekrut Konglomerat Kiev Setelah kehilangan kendali di Krimea, pemerintahan baru Ukraina berpaling ke para oligarkis demi mencegah separatisme di wilayah bagian timur negeri itu yang umumnya berbahasa Rusia.

Mereka telah menunjuk dua konglomerat untuk memimpin Donetsk dan Dnipropetrovsk yang pernah menjadi basis dukungan bagi presiden terguling Viktor Yanukovych.

Bos Uni Industrik Donbass berusia 58 tahun, Sergiy Taruta, ditunjuk memimpin Donetsk yang bergolak sejak Yanukovych kabur ke Rusia.

Kekayaan bersih Taruta menurut perkiraan majalah Forbes mencapai 600 juta dolar AS. Pencalonan dia didukung Rinat Akhmetov yang adalah orang terkaya di Ukraina.

Akhmetov pernah menyokong Partai Kawasan pimpinan Yanukovych dan seperti Yanukovych dia asli Donetsk. Namun dia kemudian menjaga jarak dari presiden terguling tersebut.

Akhmetov menyebut penggunaan kekuatan dari luar di Ukraina sebagai tak bisa diterima. Ucapannya ini merujuk pengambilalihan secara de facto Krimea oleh pasukan Rusia pekan lalu.

Di Dnipropetrovsk, gubernur baru adalah Igor Kolomoiski (51) yang adalah pemilik grup usaha perbankan dan pertambangan yang amat berkuasa di

Ukraina. Pemimpin komunitas Yahudi Ukraina ini memiliki kekayaan 2,4 miliar dolar AS. “Para oligarkis sangat berkepentingan dalam menjaga kedaulatan Ukraina. Di bawah (Presiden Rusia Vladimir) Putin, mereka akan kehilangan kekuasaan dan bisnis mereka,” kata Taras Berezovets, pengamat politik, kepada AFP. Kedua konglomerat ini menyatakan menerima posisi gubernur demi menghadapi rencana Rusia menyebarkan pengaruhnya ke selatan dan timur Ukraina. “Putin tidak normal. Dia gila dengan misinya membangun kembali kekaisaran Rusia,” kata Kolomoiski. “Separatisme tak akan terjadi di Dnipropetrovsk,” tambahnya.

Putin membalas kata-kata Kolomoiski itu dengan menyebut dia sebagai “sampah”. Sedangkan Taruta menyebut keputusan parlemen Rusia mengizinkan Putin menggunakan kekuatan di Ukraina sebagai mengerikan dan menegaskan bahwa kelemahan ekonomi Ukraina membuatnya rentan dari ancaman semacam itu.

Pemerintahan baru Ukraina tidak mempunyai tuas yang efisien di wilayah timur dan selatan yang pro-Rusia, kata analis politik Volodymyr Fesenko. “Para elite yang memiliki kaitan dengan Partai Kawasan (Yanukovych) terdemoralisasi, demikian juga pe-

(Suara NTB/ist)

TAHAN - Anggota militer Krimea dan petugas pengamanan di Kementerian Dalam Negeri Krimea menghalau seorang aktivis perempuan yang bertelanjang dada dan menolak terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia di dekat gedung parlemen Krimea di Simferopo beberapa waktu lalu. merintahan daerah dan penegak hukum,” sambung dia.

Para oligarkis yang mengendalikan perekonomian Ukraina menampung ratusan ribu pekerja dan sudah lama membangun patronasen dengan elite daerah dan penegak hukum, sehingga membantu mereka mengendalikan daerah-daerah.

Namun bagi banyak warga

NASA Bakal Luncurkan Misi Ambisius ke Planet Jupiter Washington – Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) berambisi untuk meluncurkan misi ke bulan yang mengitari Jupiter, Europa, pada satu dekade dari sekarang atau 2025. Misi itu dinamakan Europa Clipper Europa mungkin memiliki tata surya terbaik untuk kehidupan makhluk asing, lapor laman LiveScience.

Berdasarkan pengajuan anggaran Gedung Putih untuk 2015, terdapat 15 juta dollar Amerika Serikat untuk mengembangkan misi Europa Clipper.

Europa dideskripsikan sebagai temuan luar angkasa yang diperkirakan mengandung samudra dengan air cair dan berpotensi mendukung kehidupan.

“Europa merupakan misi sangat menantang, beroperasi pada lingkungan dengan radiasi sangat tinggi. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan misi itu,” kata Direktur Keuangan NASA, Beth Robinson. “Kami ingin melakukan peluncuran misi di pertengahan 2020 an,” tambahnya.

Anggaran 15 juta dollar Amerika Serikat yang berasal dari total 17,5 juta miliar Amerika Serikat pengajuan anggaran untuk NASA, akan menjadi sumber dana tahap awal pra-formulasi misi Europa.

Robinson mengatakan NASA akan bekerja sama dengan komunitas ilmiah untuk membantu dalam pemetaan misi ini. Meskipun pada 2015 mendatang, adalah pertama kalinya Europa masuk di rincian anggaran federal, NASA telah menerima dana persiapan misi ke bulan berdiameter 3.100 kilometer itu beberapa

(Suara NTB/ist)

ROBOT NASA - Sebuah foto NASA menggambarkan robot sedang mengambil beberapa bagian dari Mars dan diteliti ilmuwan NASA. Ke depan, NASA berencana melakukan penelitian di bulan planet Jupiter. waktu sebelumnya. Kongres AS memberi jatah 155 juta dollar Amerika Serikat untuk misi itu selama dua tahun terakhir .

Pernyataan Robinson dan pejabat NASA lainnya memang menunjukkan kemungkinan positif mengani misi Europa. Namun, seperti dilansir dari artikel LiveScience, kemungkinan terbaik untuk meluncurkan misi pada 2025, adalah konsep yang dinamai Europa Clipper.

Peneliti NASA telah mengembangkan ide Europa Clipper selama bertahuntahun. Rinciannya, satelit akan mengelilingi Jupiter namun meluncurkan puluhan penerbangan untuk pengamatan dari Europa, dengan menggunakan berbagai instrumen ilmu pengetahuan untuk mempelajari cangkang es Europa dan keadaaan di bawah permukaan laut .Peneliti membayangkan Europa Clipper menjelajah dari

gumpalan uap air yang keluar dari kutub selatan di bulan itu.

Gumpalan uap air itu merupakan penemuan menarik dan telah “memelihara” momentum untuk misi Europa , karena mereka menawarkan cara yang paling mungkin untuk meneliti laut dari jauh.

Pemerintah memperkirakan butuh 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk melangsungkan Europe Clipper. Namun, anggaran itu dinilai tinggi di masamasa sulit fiskal, sehingga akhirnya sebagian pejabat mengkaji ulang untuk merealisasikan konsep itu.

Mengenai kemungkinan realisasi konsep itu, Jim Green, Kepala Divisi Ilmu Planet di NASA mengatakan Europa Clipper adalah yang kita sebut kapal pemimpin, namun sekarang keadaan anggaran membuat kita menunda misi sampai akhir dekade.(ant/bali post)

Ukraina yang muak oleh korupsi, kekuasaan para oligarkis dipandang hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri.

“Mereka memiliki sumber administratif dan keuangan maha besar,” tulis jurnal bisnis Ekonomichna Pravda.

Berezovets mengatakan kekuasaan para oligarkis akan menentukan presiden

Ukraina mendatang yang akan dipilih 25 Mei nanti. Para analis memperkirakan para konglomerat akan mempertahankan atau meningkatkan pengaruh mereka jika mantan petinju Vitali Klitschko yang memimpin gerakan demonstrasi menang menjadi Presiden Ukraina nanti, demikian AFP. (ant/bali post)

Presenter ’’Russia Today’’ Mundur Gara-gara Ukraina Washington Seorang pembawa acara televisi asal Amerika Serikat untuk jaringan televisi “Russia Today” yang didanai Moskow mundur dari pekerjaannya sebagai protes atas penggelaran pasukan dukungan Rusia di Ukraina.

Liz Wahl, sang presenter itu, mengatakan tak bisa bekerja untuk jaringan televisi tersebut yang dinilainya telah menjadi corong Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Kakek nenek saya datang ke sini (Amerika) sebagai pengungsi sewaktu revolusi Hungaria yang ironisnya demi menyelamatkan diri dari pasukan Uni Soviet,” kata dia seperti dikutip AFP. “Secara pribadi, saya tak bisa menjadi bagian dari jejaring yang didanai oleh Pemerintah Rusia yang menjadi corong untuk aksi-aksi Putin. Saya bangga menjadi warga Amerika dan yakin pada penyebaran kebenaran, untuk itu setelah siaran ini saya mengundurkan diri.”

Pengunduran diri Wahl terjadi setelah presenter Russia Today lainnya, Abby Martin, mengkritik aksi unit militer proRusia dalam acara yang diasuh Liz Wahl. Martin mempertanyakan profesionalisme Wahl.

Namun Margarita Simonyan, pemimpin redaksi Russia Today membela kebijakan keredaksian medianya dengan mengatakan para wartawannya telah menjadi terdakwa dalam perang media melawan Barat.

“Belum pernah ada tudu-

Liz Wahl

(ant/bali post)

han seperti itu kepada jurnalis-jurnalis kami dan seluruh saluran televisi ini hingga hari ini,” tulis jurnalis berusia 33 tahun dalam blog LiveJournalnya. “Abby dan Liz itu lain, mereka bukan orang Rusia,” ujarnya. “Tanah air mereka kini dibandingkan dengan tanah air saya dengan Nazi Jerman. Tidak, memang ada perang sungguhan, syukurnya bukan di Krimea, tapi di media,” tulis Simonyan seperti dikutip AFP. “Menjadi kambing hitam itu sulit,” kata dia. “Mengapa saya terus bekerja di saluran ini yang sendirian melawan ribuan, puluhan ribu media Barat yang mengabarkan sisi berbeda dari peristiwa?” tanya Simonyan. “Karena ini adalah tanah air saya dan tak ada cara lain bagi saya,” tandasnya. (ant/bali post)