Snt08042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 8 APRIL 2014

NOMOR 31 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SELAMA lima tahun terakhir, NTB mengalami sejumlah kemajuan di berbagai sektor. Banyak torehan yang menggembirakan ini tak terlepas dari kerjasama yang sinergis antara eksekutif dan legislatif. Demikian disampaikan Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman, kepada Suara NTB, Senin (7/4) kemarin.

Sujirman tak menampik bahwa kinerja DPRD NTB memang masih jauh

dari kata sempurna. Namun, ia menegaskan bahwa untuk masyarakat, DPRD NTB telah memberikan yang terbaik. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, Sujirman dan rekan – rekannya bersama eksekutif berupaya memastikan bahwa alokasi anggaran yang terbatas itu benar – benar diarahkan pada pencapaian kemajuan bersama. ‘’Muaranya tentu saja adalah kemajuan masyarakat NTB,’’ ujarnya.

Ia menilai, pencapaian tujuan tersebut memang tidak mungkin diraih jika eksekutif dan legislatif tidak bersinergi. ‘’Bisa dilihat sendiri, bagaimana dalam pembahasan – pembahasan (anggaran-red) teman – teman di komisi – komisi ini mengambil satu peran untuk bersinergi dengan stakeholder, Bersambung ke hal 5

H. L. Sujirman

(Suara NTB/ist)

Catatan DPRD NTB

ICW Kawal Pileg di NTB

Waspadai ’’Serangan Prabayar-Pascabayar’’ Pencoblosan Jakarta (Suara NTB) Dalam upaya pengawasan bersama jaringan pemantau pemilu, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengawal proses pesta demokrasi di 15 provinsi. Ke 15 provinsi itu adalah, NTB, NTT, Aceh, Sumatera Utara (Sumut). Kemudian Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sulsel, dan Sulteng. ‘’Kami akan mengawal pada masa pemilu di 15 provinsi. Kami siap mengawasi dari minggu tenang, hari H, hingga pascapencoblosan,’’ ujar Koordinator Bidang Politik ICW, Abdullah Dahlan, di Jakarta, Senin (7/4) kemarin.

TO K O H

Ada banyak hal yang harus diwaspadai dalam pelaksanaan pemilu. Diantaranya, potensi “serangan prabayar-pascabayar” pada hari pencoblosan Pemilu Legislatif, merupakan salah satu titik rawan pelanggaran yang perlu diwaspadai.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, dalam rakor jelang Pemilu 9 April di Ruang Kerja Gubernur, Senin (7/4) kemarin.

Siagakan 11 SSK

(Suara NTB/dok)

Pileg 9 April

Kuat Budiman

TNI AD di NTB menyiagakan sebanyak 11 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau lebih dari 1.000 personel untuk mengamankan Pemilu Legislatif 2014 pada 9 April nanti. ‘’Kami siagakan 11 SSK untuk membantu polisi, atau jika keadaan membutuhkan,’’ kata Danrem 162/WB, Kol. Arh.Kuat Budiman, pada rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTB, di Markas Korem 162/WB, Senin (7/4).

Rakor dipimpin Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, yang dihadiri semua unsur, Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Atensi Proyek SPAM PENYELIDIKAN proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Bima dan Kota Bima terus diintensifkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima.

Setelah memintai keterangan dari pihak Dinas PU Kota Bima maupun Kabupaten Bima serta rekanan, tim penyidik melanjutkan dengan melakukan pengecekan proyek SPAM di Kecamatan Parado.

Pengecekan fisik tersebut dilakukan tim penyidik pada Senin (7/4) pagi.

Bersambung ke hal 5

AJAKAN - Sebuah baliho bertuliskan ‘’Golput Bukan Pilihan’’ yang dipasang di depan Kantor Gubernur NTB, merupakan ajakan dari Pemprov NTB agar masyarakat yang sudah berhak memilih untuk melaksanakan hak pilihnya pada 9 April esok. Suara kita menentukan masa depan bangsa.

Terancam Puso, Ratusan Hektar Padi dan Kedelai di Moyo Utara Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan hektar padi pada musim hujan ini terancam mengalami gagal panen alias puso.

Selain padi, ratusan hektar tanaman kedelai juga diprediksi akan mengalami hal serupa.

Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si didampingi Kasi Pemeliharaan Tanaman, Usman

S.P, yang ditemui Suara NTB, Senin (7/4) kemarin, menyebutkan, 135 hektar padi gogo di wilayah Dusun Limung, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara terancam puso. Sedangkan 260 hektar kedelai di wilayah Pungkit, juga mengalami hal serupa (puso).

Sementara 434 hektar padi di wilayah Desa Penyaring, Bersambung ke hal 5

Gubernur Nyoblos di Mataram, Wagub di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Esok, Rabu (9/4) pesta demokrasi dalam rangka pemilihan legislatif (Pileg) digelar. Dua pimpinan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB akan berbagi tugas.

Sambil melaksanakan hak pilihnya (pencoblosan) untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR/DPD RI, Gubernur dan Wagub juga akan melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Bu-

diprayitno, S.IP, M.Si mengatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama istri, Hj. Erica Zainul Majdi akan melakukan pencoblosan di TPS 1 Kelurahan Selaparang, Kota Mataram yang berdekatan dengan Kantor Gubernur. Sementara, Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si beserta istri, Hj. Syamsiah Amin akan memilih di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa.

“Pak Gubernur mencoblos di TPS I Selaparang bersama dengan Ibu Gubernur.

Kalau Pak Wagub Insya Allah di Sumbawa sekaligus

bagi lokasi untuk pemantauaan,” kata Tri ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/4) siang kemarin.

Untuk Wagub, lanjutnya, pada Selasa 8 April sudah berangkat ke Sumbawa sekaligus untuk memantau persiapan di sejumlah TPS. Dihubungi terpisah, Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan dia akan menggunakan hak pilihnya di Sumbawa sekaligus memantau pelaksanaan pileg secara proporsional.

“TPS mana saya belum tahu. Kelurahan mana, kecamatan mana nanti kita lihat,” ujarnya. (nas)

Ikhtiar Membangun NTB (2)

Koridor V MP3EI, NTB Terus Mantapkan Konektivitas Darat, Laut dan Udara Masalah konektivitas dan aksesibiltas berbasis tata ruang antardaerah di Provinsi NTB terus menerus mendapatkan perhatian. Pada periode pertama kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi, masalah konektivitas dan aksesibilitas darat, laut dan udara menjadi prioritas.

Eko Prayitno

(Suara NTB/use)

SEBAGAI daerah yang masuk dalam Koridor V MP3EI, konektivitas transportasi baik darat, laut dan udara di NTB sejak beberapa tahun terakhir berkembang cukup signifikan. Dengan adanya konektivitas tersebut semakin memantapkan NTB sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional. Upaya untuk

memantapkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara terus menerus akan ditingkatkan dalam lima tahun mendatang.

Dalam kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi NTB tahun 2014 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

PELABUHAN LEMBAR - Tampak sebuah kapal merapat di Pelabuhan Lembar. Untuk meningkatkan konektivitas, di Pelabuhan Lembar untuk saat ini juga dilakukan peningkatan kapasitas dermaga II dan perluasan parkir.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

AP Setuju Pembangunan Jalan Terowongan Tembus Gunung Sari

Kurangi Persepsi Negatif DIOPERASIONALKANNYA eks Bandara Selaparang sebagai sekolah penerbangan oleh PT Angkasa Pura dan sisanya sebagai lokasi MICE, dinilai sebagai upaya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah.

Lurah Rembiga, Edwin Zamroni merasa bersyukur dengan dihidupkannya kembali Eks Bandara Selapang, meskipun hanya sebagai sekolah penerbangan (Suara NTB/dok) Edwin Zamroni oleh PT Angkasa Pura. Artinya, persepsi negatif masyarakat terkait Bandara Selaparang berkurang. “Dulu kan masyarakat berpikir yang negatif. Makanya, kami bersyukur dihidupkan kembali,” ungkap Edwin saat dikonfirmasi, Senin (7/ 4) di halaman Kantor Walikota.

Disebutkan, ada beberapa manfaat ditimbulkan dengan pemanfaatan bandara tersebut. Yakni, dari segi pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan ekonomi masyarakat setempat meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan sebagai jalur transportasi. Peningkatan ekonomi masyarakat sambungnya, seperti pedagang kaki lima (PKL) tentunya mendapatkan keuntungan dari taruna atau taruni belanja usai sekolah. “Kalau kita melihat dampaknya pada peningkatan ekonomi meskipun tidak terlalu signifikan,” sebutnya.

Akan tetapi kata Edwin, apabila 60 persen lahan tersebut, segera dimanfaatkan sebagai produk pariwisata atau MICE, tidak menutup kemungkinan peningkatan ekonomi masyarakat bertambah. “Nah, kalau itu Insya Allah ada kemungkinan pendapatan masyarakat naik,” katanya.

Apakah tidak terlalu mengkhawatirkan terjadi insiden ketika dilakukan latihan? Menurutnya, Angkasa Pura, pasti memiliki pertimbangan–pertimbangan terkait keselamatan maupun persoalan teknis. Terlebih, taruna saat berlatih memiliki pendamping. Dianalogikan, sama halnya dengan belajar mengendalikan mobil dan masyarakat memiliki pegangan atau pendamping yang mengontrol.(cem)

ANCAMAN Dinas Sosnakertrans (Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Mataram yang akan menangkap orang tua anjal (anak jalanan) yang membiarkan anaknya mengemis di jalanan, dikritik oleh anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat. ‘’Jangan bersikap terlalu kakulah,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (7/4) kemarin.

(Suara NTB/fit) Malik mengaku, ia kerap Abdul Malik Thalib bertemu dengan anjal. Setelah ditelusuri, ada anak yang menjadi anjal bukan lantaran orang tuanya tidak mampu. Melainkan ada rasa tidak puas terhadap apa yang diterimanya dari orang tua. Meski adapula orang menjadi anjal karena dorongan ekonomi. Manakala ada anjal yang sedang beroperasi, lanjutnya, seharusnya anjal itulah yang dipanggil. ‘’Kemudian dicari tahu apa latar belakangnya menjadi anjal. Kalau memang orang tuan anjal tersebut pernah diberikan bantuan oleh pemerintah, harus dicek pula sejauh mana bantuan itu sampai,’’ terang politisi PKS ini. Dikatakan Malik, persoalan anjal menjadi catatan bersama di Kota Mataram. Harus ada solusi yang lebih mendidik supaya anjal tidak keasyikan dengan kegiatan mengemis di jalanan.

Daripada ditangkap, demikian Malik, ia lebih setuju jika orang tua anjal diundang. Jika terbukti anaknya mengemis di jalan, maka sebaiknya diberi teguran terlebih dahulu. ‘’Setidaknya ditegur dua kali. Kalau dua kali teguran, masih juga kembali ke jalan, barulah diambil tindakan tegas. Menurutnya, regulasi berupa Perwal (Peraturan Walikota) yang merupakan turunan dari Undang-undang perlindungan anak harus segera diterbitkan. Hal ini dimaksudkan supaya penanganan anjal bisa lebih fokus.

Menurut Malik, harus ada pemetaan yang jelas terhadap anjal berikut masalah yang melatarbekalangi mereka berada di jalanan. Karena kalau misalnya masalah yang melatarbelakanginya adalah persoalan ekonomi, maka Pemkot Mataram harus mengintervensi ekonominya. ‘’Tidak cukup hanya sosialisasi saja,’’ ungkapnya. Terkait wacana membangun wadah untuk pembinaan anjal, kata Malik tidak harus berbentuk rumah singgah.(fit)

Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan jalan terowongan (underpass) dari pertigaan depan Bandara Selaparang menuju Gunung Sari telah disetujui PT Angkasa Pura I. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang juga diamini Direktur Opersional (Director Operation) PT Angkasa Pura I, Yusan Sayuti. “PT Angkasa Pura sudah mengizinkan kita membangun itu (underpass),” ujarnya pada saat peresemian operasional sekolah penerbangan di Bandara Selaparang, Senin (7/4).

Ahyar menyampaikan Detail Engineering Design (DED) pembangunan jalan terowongan tersebut telah diselesaikan Pemkot Mataram. Saat ini tinggal bagaimana mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

“Kota Mataram ini terus mengalami perkembangan.

Seiring dengan itu, saya ingin tidak ada lagi pertigaan (di depan Bandara Selaparang)

tapi perempatan yang bisa tembus ke utara. Rencananya ditembuskan ke arah Gunung Sari,” terangnya. Namun jika masyarakat Gunung Sari tidak siap, akan dialihkan melalui Kebon Talo.

PT Angkasa Pura disebutkan Ahyar tidak mengizinkan jika dibangun jalan di atas atau dengan sistem jalan layang (flyover). PT Angkasa Pura hanya mengizinkan jika dibuat di bawah atau terowon-

gan. Ia pun berharap PT Angkasa Pura ikut berkontribusi dalam pembangunan jalan tersebut. Pembangunan jalan tersebut dipastikan akan memakan biaya cukup besar. Walikota bahkan mengatakan belum tahu berapa anggaran yang kira-kira akan dialokasikan pemerintah pusat.

Terpisah, Direktur Operasional PT Angkasa Pura I, Yusan Sayuti mengatakan Pemkot Mataram beberapa

SAMPAH - Tumpukan sampah di saluran Lingkungan Sekarbela Gubuk Mamben dan Jalan Panji Tilar.

(Suara NTB/cem)

Hapus Anjal

Halaman 2

Penilaian Adipura Tahap Dua

Drainase di Panji Tilar dan Karang Pule Penuh Sampah Mataram (Suara NTB) – Setelah melewati penilaian Adipura tahap pertama, Pemkot Mataram mendapatkan nilai rata – rata sekitar 73.

Namun, pada penilaian Adipura tahap kedua yang sebenarnya harus digenjot dengan memperhatikan saluran dan pasar tradisional, justru tumpukan sampah menghiasi drainase di Lingkungan Sekarbela Gubuk Mamben dan drainase di Jalan Panji Tilar, tepatnya di depan Pendopo Wakil Gubernur NTB. Pantauan Suara NTB di dua titik, yakni di Jalan Panji Tilar atau di depan Pendopo Wakil Gubernur NTB, sampah tersebut menumpuk dan menghambat aliran air. Bahkan, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian kondisi paling parah, drainase di Lingkungan Sekarbela Gubuk Mamben, sampah tersebut telah menggunung dan hampir muncul hingga permukaan. Parahnya lagi,

masyarakat membakar tumpukan sampah. Padahal hal itu akan mengurangi penilaian.

Salah seorang warga lingkungan Sekarbela Gubuk Mamben, Maryatun mengakui sampah tersebut telah lama menumpuk dan bahkan dibiarkan begitu saja oleh dinas terkait. Padahal, kondisi tersebut mengganggu masyarakat akibat bau yang ditimbulkan. “Sangat mengganggu sekali, karena baunya sudah kita tidak tahan,” akunya ditemui Suara NTB, Senin (7/4). Menurutnya, selain sampah berasal dari masyarakat setempat, yang kebanyakan berprofesi sebagai pengusaha pemotongan hewan serta membuang bekas darah di saluran. Sampah lainnya adalah sampah kiriman dari hulu.

“Bukan dari masyarakat saja, tapi ada yang dari sungai di atas,” kilahnya.

Maryatun berharap Pemkot

Mataram khususnya dinas terkait, segera mengangkut sampah tersebut, agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat.

Hal senada dikatakan Ros, seorang pedagang es di Jalan Panji Tilar. Menurutnya, sampah tersebut sudah mengganggu kesehatan masyarakat, akibat bau yang ditimbulkan. “Jujur bau sekali,” jawabnya.

Diakui, beberapa waktu lalu pernah dibersihkan saluran tersebut, namun sudah satu bulan saat ini, dinas terkait tidak lagi mengangkut sampah tersebut. Ia meminta kepada pemerintah agar segera mengangkut sampah tersebut, agar tidak menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Menyinggung tentang penilaian adipura? Ros dengan polos mengatakan sama sekali tidak tahu persoalan tersebut. Pasalnya, tidak ada sosialisasi ataupun pemberitahuan dari pemerintah. (cem)

waktu lalu telah bersurat kepada pihaknya mengenai pembangunan underpass tersebut.

Pihaknya pun telah menyetujui permintaan Pemkot Mataram tersebut. “Sudah kita izinkan.

Sudah kita tulis surat ke Walikota, karena Pak Walikota minta untuk membuat underpass di ujung runway two seven (27). Kita izinkan dan Pak Walikota sudah pegang surat itu,” terangnya. Disamping itu pihaknya juga sangat mendukung kawasan Bandara Selaparang dikembangkan menjadi kawasan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), disamping sebagai sekolah penerbangan.

General Manager PT Angkasa Pura I BIL, Pujiono menambahkan pihaknya hanya

memanfaatkan sekitar 68 hektar dari kawasan Bandara Selaparang sebagai sekolah penerbangan. Sementara luas Bandara Selaparang sekitar 200 hektar. “MICE itu dominan. Sebenarnya kita bagian kecil daripada itu. Tidak masalah,” ujarnya.

Dari segi tata ruang dikaitkan dengan keselamatan penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Selaparang masih efektif dan berlaku. “Sehingga kajian tentang penggunaan ruang udara masih safe. Jadi ndak ada yang perlu ditakuti,” terangnya. KKOP tidak berubah karena di sekitar kawasan bandara Pemkot Mataram tidak pernah membangun apapun. (yan)

Sekolah Penerbangan, Ikon Baru Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Setelah terbengkalai sekitar dua tahun lebih, Bandara Selaparang, Rembiga akhirnya beroperasi kembali. Bukan sebagai bandara penerbangan komersial, tapi sebagai pusat pelatihan penerbangan dua sekolah penerbangan, Lombok Institute Flying Technology (LIFT) dan Bali International Flying Academy (BIFA). Operasional Bandara Selaparang sebagai sekolah penerbangan ini diresmikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (7/4).

Dengan adanya sekolah penerbangan di Kota Mataram, bisa menjadi ikon baru Kota Mataram. Hal ini disampaikan Walikota pada saat meresemikan operasional bandara. “Kota Mataram punya satu ikon lagi bahwa di kota ini sudah ada sekolah pilot,” ujarnya. Peresmian sekolah penerbangan ini juga ditandai dengan penerbangan dan pendaratan perdana pesawat jenis Cessna dari dua sekolah penerbangan LIFT dan BIFA. Diharapkan kawasan di sekitar bandara juga bisa tumbuh lagi seperti beberapa tahun lalu.

Apalagi jika di kawasan ini akan dikembangkan juga sebagai kawasan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition).

“Dengan operasional kembali

bandara ini dengan BIFA dan LIFT adalah momentum kita untuk memulai dan saya yakin ada daya dorong cukup kuat untuk mewujudkan MICE di Kota Mataram,” ujarnya.

Kawasan Bandara Selaparang adalah kawasan strategis dimana luasnya sampai 200 hektar. Jika dimanfaatkan semua, maka akan mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan Kota Mataram. Untuk itu sebelum dioperasikan kembali, pihaknya sering berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Direktur Operasional PT Angkasa Pura I, sampai Menteri BUMN agar bandara ini segera dioperasikan kembali mengingat banyak muncul masalah sosial di sekitar kawasan itu.

Ahyar juga menyampaikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh jika ada yang ingin mengembangkan kawasan tersebut asalkan sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah. “Apapun pengembangan disini akan saya dukung,” ujarnya. Dibukanya sekolah penerbangan ini disebutkan sebagai momentum awal bagaimana pemanfaatan dan pengembangan kawasan Bandara Selaparang ke depan. (yan)

(Suara NTB/yan)

NAIK PESAWAT - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menaiki pesawat jenis Cessna milik Lombok Institute Flying Technology (LIFT) sebelum diterbangkan salah satu pilot.

PPNS akan Gelar Perkara Pembangunan PLTD Tanjung Karang Mataram (Suara NTB) – Pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tanjung Karang, yang diduga menyalahi tata ruang daerah hingga kini masih dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Rencananya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, akan melakukan gelar perkara terkait indikasi salah pemanfaatan tata ruang tersebut.

“Kalau sudah data terkumpul, kami akan melakukan gelar perkara. Tetapi, kami tetap hati – hati melakukan proses tersebut,” ungkap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Pekerjaan

Umum (PU) Provinsi NTB, Hanan Istiqlal saat dikonfirmasi di ruangnya, Senin (7/4).

Dijelaskan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2012 tentang tata ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan, dikhususkan untuk tata ruang pariwisata.

Artinya, pembangunan PLTD tersebut ada peralihan fungsi lahan dan menyalahi aturan karena pengalihan fungsi tata ruang. Dipertegas Hanan, kewenangan PPNS melakukan penyidikan dan atau mendalami laporan masyarakat, sesuai Peraturan

Menteri (Permen) Pekerjaan Umum nomor 13 tahun 2010 tentang PPNS penataan ruang.

“Kewenangan mendalami laporan masyarakat, sesuai permen 13 tahun 2010,” sebutnya.

Adapun terkait rencana gelar perkara tersebut, pihaknya telah mengkomunikasi dengan PPNS pusat terkait beberapa indikasi pelanggaran tata ruang daerah di NTB, salah satunya adalah pembangunan PLTD Tanjung Karang dan beberapa bangunan lainnya. Apakah ada kemungkinan penyalahgunaan tata ruang tersebut masuk pada ranah pidana?

Hanan menjelaskan aturan

tata ruang dalam undang – undang nomor 26 tahun 2007 sudah jelas ada ketentuan dalam pasal 69 serta memiliki konsekuensi hukum bagi yang meminta dan menerbitkan izin.

Dihubungi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mempersilahkan PPNS melakukan penyidikan terkait proses izin PLTD tersebut. Ia berkilah bahwa semua proses perizinan dan lain sebagainya telah sesuai dengan prosedur. “Kalau itu silahkan saja, kita apresiasi kok langkah dari PPNS,” ungkap Alwan via telepone. (cem)

SUARA NTB

Selasa, 8 April 2014

Halaman 3

a. Pembiayaan Alokasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/kota pada RAPBD Tahun Anggaran 2014 seperti pada tabel berikut :

3. Aspek substansi a. Pendapatan Alokasi Pendapatan Daerah Kabupaten/kota pada RAPBD Tahun Anggaran 2014 seperti pada tabel berikut :

Permasalahan secara umum pada Pendapatan Daerah : 1) Kabupaten/Kota disarankan dalam menganggarkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan potensi riil.

2) Masih terdapat Kabupaten/Kota yang menempatkan kode rekening pendapatan tidak sesuai nomenklatur.

3) Kabupaten/Kota dalam penganggaran Pajak Hiburan belum memperhatikan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Masih terdapat Kabupaten/kota yang belum mempersiapkan kebijakan daerah untuk pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA. b. Belanja Daerah Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/kota pada RAPBD Tahun Anggaran 2014 seperti pada tabel berikut :

Permasalahan secara umum pada Belanja Daerah : 1) Terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mengalokasikan belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Dompu mengalokasikan Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung.

2) Kabupaten/Kota masih mengalokasikan beberapa urusan wajib yang lebih rendah dari belanja urusan pilihan.

3) Alokasi Belanja Modal yang telah mencapai 30 % yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota masih di bawah 30%.

4) Masih adanya kabupaten/kota yang menganggarkan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD, dan biaya sewa rumah jabatan Kepala Daerah belum sesuai standar harga setempat,. Tim evaluasi mengarahkan untuk tidak dicairkan sebelum ada hasil dari Tim appraisal Negara sesuai dengan aturan perundang-undangan.

5) Semua Kabupaten/Kota masih menganggarkan penyediaan belanja untuk honorarium tenaga honorer/tidak tetap, tidak sesuai ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005.

6) Masih tingginya Prosentase Belanja DPRD dibandingkan PAD yaitu Kota Bima 61,41%, Kabupaten Sumbawa Barat 38,41%, Kabupaten Lombok Utara 33,98%, Kabupaten Sumbawa 26,08%, Kabupaten Dompu 22,00%, Kota Mataram 21,02%, Kabupaten Lombok Timur 20,70%, Kabupaten Bima 17,43%, Kabupaten Lombok Tengah 14,54%, dan Kabupaten Lombok Barat 11,72%.

7) Masih terdapat kode rekening belanja tidak sesuai Permendagri.

8) Masih adanya Kabupaten/Kota dalam penggunaan DBHCHT belum memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Permasalahan secara umum pada Pembiayaan Daerah : 1) Dalam menghitung SILPA, Kabupaten/Kota disarankan untuk lebih cermat dan rasional.

2) Terdapatkabupaten/kotayangmenganggarkanPenerimaanpinjaman daerah dari pemerintah yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok BaratdisarankanuntukmemenuhipersyaratanyangdiaturdalamPeraturanPemerintahNomor30Tahun2011tentangPinjamanDaerah.

3) Masih terdapat Kabupaten/Kota yang defisitnya melampaui batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/ 2013 yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

4) Masih terdapat Kabupaten/Kota yang menganggarkan Penyertaan Modal (Investasi) tidak didukung Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

PENUTUP ProfilAPBDKabupaten/KotaTahunAnggaran2014dilihatdarisudutpandangEvaluasiRancanganPeraturanDaerahtentangAPBDTahunAnggaran 2014memberikangambaranrangkaianprosesKUA-PPAShinggapenetapan APBD, yang diharapkan setiap tahun dapat mengalami perkembangan yang signifikansesuaidenganketentuanperundang-undangan.Tahun2014seluruh Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda APBD paling lambat 31 Desember 2013,danditahunmendatangdiharapkandapatmempertahankandanterus mengarahkepadaprosesperencanaan,penganggaranyanglebihbaik.

Melalui Evaluasi terhadap RAPBD Kabupaten/Kota diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempertajam prioritas program dan kegiatan Pemerintah Daerah serta mempertajam dan mendudukan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Kedepan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD serta meningkatkan kinerja Kabupaten/kota dalam menyampaikan APBD tepat waktu.

Pertahankan 100 Persen Kelulusan

Musta’in: Persiapkan dan Bekali Siswa dengan Matang Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK PP) Negeri Mataram menargetkan 100 persen kelulusan pada ujian nasional (UN) 2014 ini. Pihak SMK PP tidak ingin ada siswa yang tidak lulus UN dan membuat prestasi sekolah terpuruk.

(Suara NTB/bul)

MOTIVASI - Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi didampingi istri Walikota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh saat memberikan motivasi kepada ratusan anak peserta lomba menggambar yang diadakan Badan Perpustakaan dan Arsip NTB beberapa waktu lalu.

‘’Pada UN tahun 2013 lalu, kita (SMK PP, red) masuk 10 besar untuk tingkat SMK. Kita tidak ingin pada UN tahun 2014 ini ada siswa kita yang tidak lulus. Kita targetkan 100 persen kelulusan dan mempertahankan prestasi yang diraih,’’ ungkap Kepala SMK PP Negeri Mataram Drs. H. Musta’in, MM, pada Suara NTB di Mataram, Senin (7/4).

Dalam mempertahankan apa yang diraih tahun lalu, lanjutnya, pihaknya berusaha mempersiapkan siswa dengan matang. Siswa dibekali dengan pengayaan jenis-jenis

Bangun Komunikasi

(Suara NTB/cem)

Ahmad Supandi

MENJADI sekolah dengan segudang prestasi, baik akademik dan non akademik, bukanlah sesuatu yang mudah.

Perlu peningkatan kapasitas di bidang mutu maupun kualitas pendidik. Berdiri 21 tahun yang lalu, SMAN 2 Selong, mulai

menunjukkan eksistensinya untuk berkiprah, baik di kabupaten, provinsi hingga nasional. Prestasinya tersebut, tidak terlepas dari upaya membangun komunikasi dengan berbagai stakeholders.

Kepala SMAN 2 Selong, Ahmad Supandi mengakui beberapa prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik telah ditunjukkan siswanya melalui ajang di tingkat kabupaten hingga nasional. Disebutkan, di tahun 2011 SMAN 2 Selong pernah mewakili NTB pada Olimpiade Fisika dan ekonomi di kancah nasional.

Sementara pada non akademik, mengutus siswa di ajang O2SN lomba pencak silat serta festival seni tingkat pelajar hingga nasional. “Alhamdulillah, kita sudah bisa bersaing dengan sekolah – sekolah yang diunggulkan,” ungkap Supandi ditemui di ruang kerjanya di Selong,

Sabtu (5/4).

Peningkatan prestasi siswa, tidak terlepas dengan upaya mendatangkan pembina khusus di bidang non akademik. Sedangkan, di bidang akademik, pihaknya mengirim tenaga pendidik untuk mengikuti pelatihan maupun seminar atau lokakarya hingga keluar daerah. “Kalau bidang akademik, gurunya kita kirim untuk belajar ke luar daerah. Sedangkan, non akademik, kita langsung datangkan pelatih dari luar,” katanya.

Diutusnya guru mengikuti pelatihan ke luar daerah agar ada jaminan peningkatan kualitas guru dalam memberikan pelajaran,sehingga, ada multiplayer effect bagi dunia pendidikan. Artinya, banyak manfaat yang akan dihasilkan dari program-program yang seharusnya dilaksanakan. Selain itu, pihaknya tetap membangun komunikasi dengan komite sekolah, guru, orang

tua siswa dan stakeholders lainnya.

Meski demikian, ujarnya, yang masih menjadi kendala adalah minimnya dana untuk peningkatan kapasitas intelektual guru di bidang mata pelajaran. Di sisi lain, kualitas pendidik menjadi keharusan di dalam dunia pendidikan.

Tidak hanya itu, tidak semua guru profesional untuk mencetak juara. Artinya, perlu kerjasama dan sinergitas antarpendidik dengan peserta didik dan pendidik dengan pendidik lainnya. “Intinya, kita bangun kerjasama dengan semua orang,” ujarnya.

Supandi berharap khususnya kepada siswa, agar prestasinya dapat dipertahankan dan tetap memberikan warna kepada civitas akademika SMAN 2 Selong. Sementara bagi pendidik, agar tetap menjaga integritas serta memacu diri untuk meningkatkan mutu pendidikan. (cem)

soal, seperti try out dan pembekalan lainnya. Termasuk, siswa diberikan pembekalan rohani, sehingga bisa tenang dalam menghadapi UN. Musta’in mengakui Jumat (4/4) lalu, pihaknya menggelar istighotsah dan doa bersama guru serta siswa. Harapannya siswa mampu menjawab soal UN dengan baik dan tenang.

Hal lain yang dilakukan, lanjutnya, adalah melakukan pemetaan pada kemampuan siswa. Menurutnya, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui letak kelemahan siswa dalam memahami pel-

ajaran yang diajarkan.

Jika pihaknya menemukan ada kelemahan pada siswa di salah satu mata pelajaran, pihaknya berupaya memberikan pembekalan agar siswa tersebut bisa memahami dan mampu menjawab soal UN dengan baik dan benar. “Yang jelas, sejak proses pembelajaran dan persiapan sudah dilakukan sesuai dengan diharapkan. Termasuk mampu mempertahankan target 100 persen kelulusan,” tandasnya.

Selain itu, sebagai sekolah yang berlatar belakang sekolah kejuruan, pihaknya tetap memberikan pembekalan seperti praktik di beberapa dunia industri sesuai jurusan pada siswanya agar mampu mandiri setelah lulus.

Artinya, siswa setelah lulus

tidak hanya mengharapkan bekerja pada orang lain, tapi menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain. (ham)

H. Musta’in (Suara NTB/ham)

Seleksi Paskibraka Provinsi di KLU Libatkan 40 Siswa Tanjung (Suara NTB) Seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) tingkat Provinsi NTB tahun ini diikuti 40 siswa SMA/MA terbaik Se-Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Para siswa tersebut akan melalui tahap seleksi yang dimulai sejak Kamis (3/4) lalu.

Kepada wartawan, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) KLU, Ria Apriani, S.Pd, menjelaskan, sebanyak 40 orang siswa telah dipanggil mengikuti seleksi. Pada tahap ini, panitia seleksi akan melakukan penjaringan setelah memperoleh 20 siswa putra dan 20 putri dari 10 sekolah se-KLU. “40 orang siswa terbaik capas ini akan mengikuti seleksi calon Paskibra tingkat provinsi. Berapa orang nanti yang akan lo-

los dari KLU, kita belum tahu,” ungkapnya, Senin (7/4).

Pengalaman sebelumnya, keterwakilan calon paskibraka kabupaten/kota di provinsi tidaklah dominan. Masing-masingkabupaten/kota biasanya hanya diwakili 2 siswa. Untuk menjadi calon paskibraka terpilih, ungkap Ria, harus memenuhi unsur penilaian atas beberapa kriteria yang ditentukan. Tidak hanya ciri fisik, tetapi juga pengetahuan dan wawasan tentang daerah asalnya sangat diperlukan.

Ria mengatakan, beberapa kriteria persyaratan seleksi calon paskibraka mencakup, tinggi badan minimal 165 untuk putri, dan 175 cm untuk putra. Siswa juga harus mengetahui dan menguasai pengetahuan baris-berbaris, memiliki IQ (Intellegencia Question) tinggi, serta wawasan luas. “Siswa yang tidak lolos ke

tingkat provinsi akan kami seleksi ulang untuk dipilih sebagai calon paskibraka tingkat kabupaten,” katanya.

Seleksi untuk calon paskibraka Provinsi NTB untuk KLU sendiri merupakan seleksi yang ke 9 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Meski usia KLU masih tergolong muda, namun diyakini potensi anak didik sebagai sama dengan daerah lain di NTB. Hal lain yang menjadi catatan panitia kali ini, setiap siswa peserta seleksi harus memiliki wawasan luas tentang daerah asalnya, terutama budaya lokal serta kepariwisataannya. Pasalnya, mewakili daerah asal - lebih-lebih di tingkat nasional, memerlukan penguasaan akan budaya, pariwisata serta seluk - beluk kabupaten/kota asalnya. (ari)

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Terkena Hujan Saat Pendistribusian

Ribuan Surat Suara Basah

Kota Bima (Suara NTB) Ribuan surat suara yang tengah didistribusikan ke Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, rusak. Surat suara tersebut basah setelah diterpa hujan dalam perjalanan, Minggu (6/4) malam.

Namun Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila S.IP menyebutkan meski basah, surat suara tersebut masih bisa digunakan. Siti Nursusila yang dikonfirmasi, Senin (7/4) menyebutkan, kertas surat suara tersebut rusak saat didistribusikan ke Kecamatan Sape. Saat itu, kertas suara yang dikemas dalam peti bersama formulir lainnya dikirim menggunakan lima unit truk. Hanya saja, dalam perjalanan air hujan merembes akibat angin kencang meski sudah ditutup terpal.

Lantaran basah, seluruh surat suara dan logistik tersebut dibawa kembali ke kantor KPU. Setelah dicek, diketahui sebanyak 10 persen dari 42.000 surat suara saja yang basah. “Itu pun tidak benar-benar basah, hanya pinggirnya saja,” tandas Nursusila. Setelah sampai di kantor KPU, peti surat suara tersebut dibuka kembali untuk dilakukan penjemuran, selanjutnya disortir kembali, dilipat dan dimasukkan ke dalam peti.

Rencananya, setelah dikemas surat suara ini akan langsung didistribusikan kembali ke Kecamatan Sape.

Sementara itu, menyusul basahnya surat suara, Bupati Bima Drs Syafrudin H.M. Nur, M.Pd sempat mengunjungi Kantor KPU dan melihat langsung proses pengeringan dan penyortiran. Selain untuk rapat koordinasi, Bupati turun langsung memastikan agar Pemilu tidak terhalang.

Ditambahkan Nursusila, untuk KPU Kabupaten Bima sendiri persiapan yang dilakukan sudah hampir 100 persen, meski basahnya surat suara ini sedikit memberikan kendala.

Lantaran mengeringkan dan menyortir kembali surat suara, dia pun sampai tak sempat ikut monitoring penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Bima.

Bupati sempat turun, kebetulan tadi lagi rapat koordinasi.

Beliau melihat agar Pemilu tidak terhalang. Tadi malam juga rapat koordinasi dengan muspida. Hari ini, seharusnya ikut bersama Pemda untuk sama-sama monitoring untuk penertiban. Jumlah TPS di Kabupaten Bima sendiri sebanyak 1.069 dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250.437.

Sudah Siap Dari Dompu dilaporkan, persiapan pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April siap dilaksanakan dengan telah didistribusinya logistik pemilu ke masing-masing Desa/Kelurahan (PPS). Bupati dan wakil Bupati serta masing-masing Ketua Partai Politik pun telah terdaftar di TPS tempatnya domisili. Menjelang pemilu, caleg dan pimpinan partai politik pun memperketat pengamanan di basis suaranya.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (7/4) mengungkapkan, pendistribu-

Sumbawa Tingkatkan Instrumen Pelayanan Informasi Publik Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam mewujudkan Pemkab Sumbawa sebagai badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan manajemen layanan informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien, maka diperlukan mekanisme pelayanan melalui penetapan standar layanan.

Demikian disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Rochman Ansori M.SE, Senin (7/4). Peningkatan instrumen pendukung dalam pelayanan informasi publik dilakukan dengan penyediaan website Pemerintah Kabupaten Sumbawa www.sumbawakab.go.id dan website PPID Kabupaten Sumbawa www.ppid.sumbawakab.go.id serta penetapan standar layanan informasi publik. Penetapan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan diperkuat melaui Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik. Regulasi tersebut dapat dilihat ataupun diunduh melalui website Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada menu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di www.sumbawakab.go.id dan www.ppid.sumbawakab.go.id yang semua itu adalah untuk menyediakan panduan bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan mengenai pemberian informasi publik di masyarakat.

Tujuannya, lanjut Ansori, adalah untuk meningkatkan kinerja Pemkab dalam memberikan layanan informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan Pemkab Sumbawa. Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa bagi pemenuhan kebutuhan informasi di masyarakat.

Mekanisme layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Sumbawa, salah satunya, layanan informasi di Pemkab Sumbawa dikelola secara terpusat oleh PPID yakni Kabag Humas Setda Sumbawa. (arn)

Mencoblos Sama dengan Berjuang Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan warga Dompu untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan pemilu legislatif, 9 April. Pejuang di masa sebelum kemerdekaan menggunakan bambu runcing, kini perjuangan rakyat dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil yang terbaik dalam membangun bangsa lima tahun.

“Lusa (9 April) kita akan memilih anggota Dewan. Jangan sampai ada yang golput. Silahkan gunakan hak pilihnya. Orang-orang sebelum zaman kemerdekaan, mereka berjuang dengan bambu runcing. Kalau (Suara NTB/ula) kita sekarang berjuangnya denH. Bambang M Yasin gan menggunakan paku runcing untuk memilih wakil kita yang menentukan arah kemajuan bangsa lima tahun kedepan,” ajak Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di Dompu, Senin (7/4).

H. Bambang M Yasin mengaku merasa miris dengan informasi yang didengarnya soal praktek politik uang di tengah masyarakat. Praktek ini diperparah oleh penjudi yang memasang antar calon. Mereka ini bisa membuang sejumlah uang taruhannya untuk memenangkan calon yang dijagokannya. “Ini informasi yang saya dengar, jadi belum tentu benar,” kata H. Bambang. (ula)

sian logistik pemilu dipastikan sudah rampung Senin kemarin hingga ke Desa/Kelurahan. Karena untuk wilayah Kecamatan Pekat, Kilo, Kempo, Manggelewa, Huu, dan Pajo telah didistribusikan sejak Minggu (6/4) dan Senin ini Woja dan Dompu semuanya akan didistribusikan.

“Kecamatan Woja semuanya sudah didistribusikan. Untuk Dompu tinggal Kelurahan dalam kota yang didistribusikan siang ini,” kata Rusdyanto.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Hj Eri Ariani terdaftar di TPS 10 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu.

Wakil Bupati Dompu, Ir H. Syamsuddin H. Yasin, MM dan Hj Nurlaela Chaerunnisa, SE terdaftar di TPS 12 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu.

Pakai Kuda Logistik pemilu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pun, Senin kemarin mulai didistribusikan.

Pada hari pertama ini, KPU menyalurkan logistik Pemilu ke dua Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Dapil I yang meliputi kecamatan Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene, dan Dapil III terdiri dari kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang. “Alhamdulillah sejauh ini tidak ada halangan. Semua jenis logistik lengkap dan akan kita mulai hari ini juga pengirimannya,” jelas ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada wartawan, kemarin.

(Suara NTB/bug)

DISTRIBUSI LOGISTIK - Ratusan kotak suara dinaikkan ke truk yang akan digunakan untuk mendistribusikan logistik Pemilu ke seluruh TPS oleh KPU KSB. Pantauan media ini, pengiriman logistik Pemilu ke dua Dapil yang dijadwalkan KPU hari pertama ini semuanya menggunakan mobil truk. Untuk beberapa wilayah terpencil yang ada di Dapil I dan III, pengiriman akan menggunakan alat transportasi tambahan. Seperti misalnya

untuk wilayah desa Rarak Ronges kecamatan Brang Rea. Agar logistik Pemilu sampai ke desa itu, KPU menyediakan lima ekor kuda untuk melanjutkan pengiriman dari desa Bangkat Monteh karena jalan menuju desa tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. “Sekarang sedang hu-

jan, jalan ke desa itu tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

Makanya untuk melanjutkan pengiriman kita gunakan tenaga kuda,” terang Khaeruddin.

Hal yang sama juga terjadi untuk desa Mantar. Desa yang masuk wilayah kecamatan Poto Tano ini berada di dataran tinggi. Untuk sampai ke sana, mes-

ki telah memiliki akses jalan yang memadai, diperlukan kendaraan khusus yakni mobil berpenggerak roda 4 kali 4 untuk sampai ke desa tersebut. “Nah untuk desa ini juga kita siapkan kendaraan roda 4 khusus 4X4 juga. Karena kalau pakai truk tidak bisa sampai ke sana,” katanya. (use/ula/bug)

KPU Pastikan Tak Terjadi Jual Beli Suara Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmad S.Ag, memastikan tidak akan terjadi dugaan praktek jual beli suara.

Sebab proses yang dilakukan sudah sangat terbuka dan transparan.

“Kami tegaskan (dugaan jual beli suara) tidak mungkin terjadi. Kenapa? Pertama, proses pemungutan dan penghitungan suara begitu terbuka.

Kami mendorong seluruh caleg, saksi, Panwalsu dan masyarakat untuk mengabadikan hasil penghitungan suara yang ada di C1 yang ditempel di pengumunan C1 ukuran besar mulai dari C1 DPR RI, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota.

C1 juga sampai ke KPU hari itu juga.

Begitu Parpol ataupun Caleg ada masalah, maka kita memberikan akses untuk bisa mengkonfrontir langsung. Nanti kita fasilitasi,” tandas Syukri Rakhmad, ketika ditemui Senin (7/4).

Menurutnya, proses yang dilakukan sangat terbuka, sehingga sangat sulit terjadi manipulasi dan kongkalikong. Apalagi dengan anggota KPPS yang berjumlah tujuh orang, terlalu bersiko, kalau mau melakukan kecurangan. Dugaan itu bisa dipastikan tidak terjadi, karena bisa pula terdeteksi di formulir C1 kecil itu. Di formulir dimaksud bisa dilihat jumlah DPT baik laki maupun perempuan. Kemudian jumlah pemi-

lih yang menggunakan hak pilih dan surat suara sah. Nanti terlihat, ketika jumlah surat suara sah dan tidak sah melebihi jumlah DPT yang ada, maka dipastikan ada kecurangan. Sebelum dilaksanakan proses pemungutan suara di TPS, seluruh surat suara dihitung. Disesuaikan dengan jumlah DPT dan DPTTB plus 2 persen cadangan dari jumlah surat suara. “Ketika jumlah DPT misalnya 300 ditambah cadangan 2 persen, maka jumlah total surat suara hanya 306. Inilah alat kontrol yang kita lakukan setiap pemilu. Sistem sekarang pun semakin lama diperbaiki. Kalaupun pernah terjadi kekurangan tentu ada semangat perbaikan,” terang Syukri, seraya mendorong Parpol mengawal proses ini.

Dengan memasang saksi yang terpercaya, hebat dan paham mekanisme penghitungan suara.

Tekait hal ini pula, dalam dua hari terakhir, KPU melaksanakan sosialisasi bagi seluruh Caleg berk a i t a n Syukri Rakhmat dengan

proses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPS, PPK sampai di tingkat Kabupaten hingga penetapan calon terpilih. Dalam rangka memberikan jawaban kepada seluruh masyarakat terutama kepada Parpol dan Calegnya kaitan dengan beberapa isu atau persoalaan dan pertanyaan yang masih muncul di tengah mereka. Seperti dugaan manipulasi suara antara calon, caleg maupun dugaan yang terjadi di tingkat bawah.

Terjadinya kongkalikong antara KPPS dengan oknum Caleg atau parpol tertentu, dugaan kongkalikong PPK dengan oknum tertentu seperti dugaan yang muncul di masyarakat. “Kami berkeyakinan ini menjadi jawaban terhadap semua persoalan tadi, sehingga Pemilu yang kita harapkan Jurdil dan berkualitas dapat terwujud,” tukasnya.

Pihaknya ingin menyakinkan seluruh caleg, bahwa seluruh dugaan tersebut mustahil terjadi.

Pihaknya pun sama sekali tidak menutup diri dengan dugaan-dugaan tersebut. Makanya dihadirkan seluruh Caleg untuk diberikan pemahaman. Saksi berhak mendapatkan C1 yang nanti diminta di TPS. Bagi Parpol yang tidak sempat memasang saksi bisa mendapat C1 di TPS selama proses rekapitulasi belum berakhir di TPS. Dengan syarat mereka membawa surat mandat dari parpolnya.

Sementara itu, Selasa (8/4) hari Ini semua kebutuhan logistik terdistribusi hingga ke TPS. Diharapkan hal ini dapat berjalan lancar dan tidak ada gangguan berarti.

Dari segi persiapan Pemilu di Sumbawa baik teknis maupun non teknis, semuanya sudah siap. Semua KPPS sudah terbentuk. Kebutuhan logistik juga sudah terkirim. Seperti surat suara, formulir, dan kebutuhan lainnya sedang dalam proses pengiriman.

Daerah-daerah sulit seperti Pulau Moyo dan puncak wilayah pegunungan Batulante pun sudah terdistribusi. Termasuk pada sebagian wilayah terpencil Tarano. “Paling telat, besok semua sudah sampai. Mudah-mudahan berjalan lancar dan aman,” tukas Syukri.

Sementara terkait pencoblosan, Bupati Sumbawa direncanakan mencoblos di TPS 2 Brang Bara, seperti Pemilu sebelumnya. Sedangkan Wakil Bupati di salah satu TPS sekitar Kelurahan Seketeng. (arn)

(Suara NTB/arn)

Membandel, Alat Peraga Kampanye Caleg Diamankan Pol PP Kota Bima (Suara NTB) Himbauan Panwaslu agar partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) untuk menertibkan sendiri alat peraga ternyata tidak sepenuhnya ditaati. Terbukti, dihari kedua masa tenang Pemilu Legislatif tahun 2014, Senin (7/4), masih ada alat peraga yang terpasang.

Menyikapi masih adan-

ya alat peraga yang terpasang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dan aparat Sat Pol PP melakukan penertiban. Penertiban ini dilakukan dari dua arah, masingmasing KPU dari arah timur Kota Bima dan aparat Sat Pol PP dari arah barat Kota Bima.

Penyisiran oleh aparat Sat Pol PP dari arah barat dilakukan mulai dari jalan di kawasan Amahami Kecamatan

Rasa NaE Barat. Sepanjang jalan tim mendapati alat peraga berupa bendera parpol, spanduk, baliho hingga banner. Puluhan alat peraga ini pun dicabut dan disita.

Setelah melakukan penyisiran di lokasi tersebut, tim melanjutkan penyisiran di sepanjang zona terlarang yakni jalan nasional (Jalan Soekarno-Hatta) dan Jalan Gajah Mada hingga Terminal

Kumbe Kecamatan Rasa NaE Timur. Di dua ruas jalan tersebut tim juga mengamankan alat peraga berupa spanduk, benner, baliho dan poster. Sehingga total keseluruhan yang diamankan sekitar 120 alat peraga di mana sebagian besar di antaranya adalah bendera parpol. “Rata-rata alat peraga yang diamankan milik 12 parpol yang menjadi peserta pemilu,” tandas Kasat Pol

PP Drs. Mahfud, M.Pd. Disebutkannya, saat melakukan penertiban di Kelurahan Kumbe pihaknya sempat diminta oleh warga untuk menurunkan sendiri alat peraga. Lantaran ada permintaan tersebut pihaknya menuruti namun memberikan batas waktu hingga sore. “Rencananya kita mau cek kembali,” ujar Mahfud. (use)

Penerima Dana Pengamanan Gabah

Minta Tambahan Waktu Pengembalian Taliwang (Suara NTB) -

Alih-alih akan ditagih, para pengusaha penerima dana Pengaman Harga Dasar Gabah (PHDG) yang menunggak sejak setahun terakhir justru kembali meminta tambahan waktu pengembalian kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebanyak tiga pihak penyalur yang meminta tambahan waktu pengembalian dana PHDG tersebut, masing-masing CV Populer, UD Merta dan Rizki Madani. “Tiga perusa-

haan yang hadir dalam pertemuan tadi semuanya minta perpanjangan waktu. Mereka minta tambahan waktu antara Juni sampai Oktober,” jelas kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, Senin (7/4).

Berdasarkan data Disperindagkop dan UMKM ada delapan pihak yang masih menunggak pengembalian PHDG yang seharusnya dilunasi pada bulan Oktober 2013 silam. Kedelapan pihak itu

masing-masing CV Populer, UD Merta, Rizki Madani, KSU Panser, KSU Olat Kapura, Sarana Indah, UD Riza dan UD Elsa Mandiri. Adapun jumlah kucuran dana PHDG yang diterima kedelapan pihak ini berkisar antara Rp 75 juta hingga Rp 350 juta. “Sebenarnya mereka sudah melakukan pengembalian dari total keseluruhan dana yang diterima, hanya saja masih ada tunggakan yang belum diselesaikan sampai sekarang,” terang Azhar.

Terhadap kedelapan pihak penerima PHDG tersebut, Azhar mengaku akan terus melakuan penagihan.

Ketiga perusahaan yang hadir dalam rapat, dalam pemaparannya beralasan bahwa penyebab tidak dapatnya mereka mengembalikan dana PHDG, dikarenakan di tingkat penerima juga telah melunasinya. “Bahkan mereka ada yang mengaku merugi karena salah perhitungan,” ungkap Azhar mengutip pengakuan para pengusaha.

Meski demikian Azhar menegaskan pihaknya akan tetap mendesak para pihak penerima untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian dana PHDG. Salah satu upaya yang akan dijalankannya dengan tidak memberikan tambahan tenggat waktu lagi atau barang jaminan (agunan) yang ditempatkan di Bank Muamalat akan dilelang. “Kalau mereka tetap tidak patuh, ada kemungkinan kita akan limpahkan ke proses hukum, nanti melalui inspektorat,” tegasnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

Siagakan 11 SSK Dari Hal. 1

termasuk pimpinan TNI AD dan Polri serta Badan

Intelijen Negara setempat.

Ada yang cukup berbeda, semula rapat digelar hingga selesai di ruangan khusus di gedung Makorem 162/WB, namun akhirnya disepakati dipindah di mushola usai salat dzuhur, guna mendapatkan berkah yakni pelaksanaan pemilu yang damai, lancar dan berkualitas.

Pada kesempatan itu, Budiman juga mengungkapkan, jika perkembangan situasi di NTB memerlukan perkuatan maka batalion Raider dari Kodam V/Brawijaya di Jawa Timur bisa didatangkan. (ant/Bali Post)

Atensi Proyek SPAM Kali ini yang disasar yakni proyek SPAM di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Kajari Raba Bima Eko Prayitno SH yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan bahwa saat itu tim dari Kejati NTB tengah turun untuk melakukan cek fisik proyek SPAM yang berada di wilayah Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Hanya saja ia belum memperoleh konfirmasi terkait hasil cek fisik tersebut, karena tim masil di lapangan. Pengecekan tersebut katanya, dilakukan sebagai bagian untuk memastikan apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak pada proyek tersebut. ‘’Pengecekan ini sebagai penguatan bukti indikasi penyimpangan pada proyek ini,” katanya.

Ditambahkan Eko, kasus SPAM di Bima memang menjadi atensi dari Kejaksaan. Saat ini pihaknya tengah mengintensifkan penyelidikan dengan meminta keterangan pada sejumlah pihak. Hanya saja, Kajari tidak merinci siapa-siapa saja yang sudah diperiksa maupun yang belum diperiksa.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Kejaksaan telah memintai keterangan sejumlah pihak termasuk Kadis PU Kabupaten Bima Ir. Nggempo serta Kabid Cipta Karya Kadis PU Kota Bima, Ir. Suhardin. Selain itu, tim Kejati juga telah memeriksa para rekanan (kontraktor). (use)

Dari Hal. 1

Koridor V MP3EI, NTB Terus Mantapkan Konektivitas Darat, Laut dan Udara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan enam isu strategis daerah yang harus ditangani secara sinergi dan keterpaduan dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Salah satu dari enam isu strategis itu adalah masalah konektivitas dan aksesibilitas berbasis tata ruang di NTB. Gubernur menyebutkan, walaupun sejak lima tahun terakhir pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota telah berusaha keras mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dianggarkan dengan pola tahun jamak, namun tetap saja masih banyak tantangan ke depan terkait dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antardaerah di Provinsi NTB. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini, menurut Tuan Guru Bajang--sapaan akrab Gubernur NTB— harus dibasiskan pada tata ruang yang baik. Untuk itu, tantangan ke depan adalah memastikan impelementasi dari Perda tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan dalam peningkatan sarana prasarana transportasi, untuk transportasi udara yakni memperluas konektivitas dan meningkatkan kapasitas bandar udara. Pemprov NTB terus mengupayakan pembukaan rute-rute penerbangan langsung baik domestik dan internasional di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Untuk penerbangan langsung dometik, baru-baru ini telah dibuka penerbangan langsung BIL-Kupang, NTT. Sebelumnya juga telah dibuka penerbangan langsung BIL-Yogyakarta. Selain itu tambah Agung, Pemprov NTB juga mengusulkan pembukaan rute-rute penerbangan domestik lainnya seperti BIL-Balikpapan dan BIL-Bandung. Pembukaan rute-rute tersebut saat ini masih menunggu kesiapan dari maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan yang ditawarkan Garuda dan Lion Air. Terhitung sejak 22 November 2013 lalu, penerbanagan luar negeri dari BIL terus meningkat. Maskapai penerbangan dari Singapura, Tiger Airways membuka penerbangan langsung Singapura-Bandara Internasional Lombok (BIL).

Maskapai tersebut melayani penerbangan langsung Singapura-Lombok tiga kali dalam seminggu.

Dengan masuknya penerbangan langsung ini maka penerbangan langsung Singapura-Lombok menjadi 8 kali seminggu.

Karena, sebelum Tiger Airways membuka penerbangan langsung Singapura-BIL, sudah ada penerbangan langsung Singapura-BIL yang dilayani maskapai penerbangan Silk Air. Silk Air melayani penerbangan lima kali dalam seminggu.

Selain itu, ada juga penerbangan langsung Kuala LumpurBIL dan Perth Australia-BIL. Maskapai penerbangan Jetstar melayani rute Perth, Australia - Lombok, empat kali seminggu yakni Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu. Penerbangan perdana rute Perth-Lombok direalisasikan Selasa, 24 September 2013 lalu menggunakan pesawat Airbus A320, yang mengangkut 150 orang penumpang.Dalam menarik wisatawan Asia lainnya Pemprov NTB terus menjajaki pembukaan penerbangan internasional lainnya seperti BIL-Hongkong dan BIL-Cina.

Dalam peningkatan kapasitas bandar udara dalam mendukung konektivitas tersebut, lanjut Agung pemerintah terus melakukan pembenahan infrastruktur, salah satunya infrastruktur transportasi udara yang berada di Pulau Sumbawa.

Landasan pacu (runway) dua bandara di Pulau Sumbawa yakni Bandara Salahuddin Bima dan Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa akan diperpanjang 500 meter.

Agung mengatakan, untuk Bandara Salahuddin Bima saat ini sudah dalam peningkatan kapasitas apron dua kali dari luas sebelumnya. Sementara untuk perpanjangan runway masih dalam tahap perataan tanah.Landasan pacu (runway) Bandara Salahuddin Bima akan diperpanjang 500 meter dari 1.650 meter menjadi 2.150 meter dengan lebar 40 meter agar dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737. Besar anggaran yang dibutuhkan termasuk perbaikan apron taxiway dan terminal mencapai Rp 150 miliar.

Untuk pembebasan lahan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 3,7 miliar dalam APBD 2010. Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan sebesar Rp 1,1 miliar, Pemerintah Kota Bima juga sebesar Rp 1,1 miliar dan Pemprov NTB sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, upaya pembebasan lahan seluas hampir 10 hektar itu baru dapat dirampungkan akhir 2011.

Sementara itu, untuk perpanjangan runway Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa, kata Agung sudah dimulai sejak 2013 lalu. Namun, karena masalah lahan, perpanjangan runway hanya 200 meter. Sehingga, katanya, saat ini runway Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa sepanjang 1.650 meter.

Untuk konektivitas transportasi laut, lanjutnya, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III akan membangun pelabuhan kontainer dan pelabuhan kapal pesiar (cruise) di Gili Mas Lembar Lombok Barat dengan total investasi sekitar Rp 600 miliar. Lokasi pembangunan pelabuhan itu terletak di sebelah kanan Pelabuhan Lembar saat ini. Proses konstruksi pembangunan pelabuhan kontainer dan kapal pesiar tersebut akan dimulai pada akhir 2015 mendatang.

Keberadaan pelabuhan kontainer dan kapal pesiar tersebut dipersiapkan karena Pulau Lombok dan NTB secara umum sudah menjadi destinasi wisata ke dua setelah Bali. Disamping itu, dalam konteks Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) Koridor V sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional, peran NTB sangat strategis.

Selain itu, Pelabuhan Lembar yang ada saat ini juga akan dilakukan peningkatan kapasitas dermaga II dan perluasan parkir.

Pasalnya, pada waktu-waktu tertentu ketika cuaca buruk dan suasana ramai penyeberangan banyak terjadi penumpukan kendaraan. ‘’Khusus untuk pengembangan Pelabuhan Lembar tahun 2014, ada perpanajangan dermaga sekitar 60 meter dengan alokasi Rp 25 miliar yang ditangani Satker KSOP Lembar,’’ jelasnya.

Selanjutnya, telah disiapkan anggaran sekitar Rp 27 miliar yang digunakan untuk kelanjutan pembangunan dermaga II Pelabuhan Sape Bima. Kemudian, ada juga dana dari pemerintah disiapkan untuk rehabilitasi Pelabuhan Kayangan-Poto Tano yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa. (nas/*)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Farouk Muhammad Bicara UU Desa (5-habis)

DPD Sukses Perjuangkan Kesejahteraan Kepala Desa dan Anggota BPD DPD RI tidak saja memperjuangkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Namun, lembaga DPD RI juga berhasil menggolkan usulan pemberian tunjangan kepada anggota BPD. Dalam booklet yang diterbitkannya, anggota DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad menjelaskan bahwa sejalan dengan usulan DPD memperjuangkan aspirasi daerah, RUU Desa mengatur sejumlah ketentuan terkait kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD. Pertama, “Kepala Desa berhak: menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan” (pasal 26 ayat 3).

Jaminan kesejahteraan dimaksud juga berlaku bagi perangkat desa, yaitu memperoleh penghasilan tetap setiap bulan (ADD), selain menerima

(Suara NTB/ist)

H. Farouk Muhammad

tunjangan (APBDes) serta memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah yang akan diatur lebih lanjut dalam PP (pasal 66).

Selain kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, DPD juga berhasil menggolkan usulan pemberian tunjangan kepada anggota BPD (pasal 62) dan bahkan “dalam penetapan

belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) …” (pasal 74).

Permasalahan yang paling krusial dalam penuntasan RUU Desa adalah terkait ketentuan Dana Alokasi Desa (DAD) yang bersumber dari APBN. Pansus RUU Desa dari DPR bersama Pemerintah dan DPD akhirnya menyepakati pengalokasian DAD dari Belanja Pusat APBN sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer (on top) yang akan disalurkan langsung (tanpa melalui mekanisme APBD, seperti ADD) kepada desa melalui Pemkab/Pemkot setempat.

Besaran DAD rata-rata Rp 668 juta/tahun sehingga total pendapatan desa dari DAD dan ADD rata-rata sebesar Rp 1,2 miliar atau berkisar antara Rp 1 sampai Rp 1,5 miliar pertahun. Namun, karena adanya ketentuan “secara bertahap” maka pada tahap awal pendapatan desa

diperkirakan akan berkisar pada Rp 750 juta sampai Rp 1 miliar.

Keberhasilan DPD meyakinkan DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Desa, bukan saja mengalokasikan DAD sebesar 10 persen dari belanja pusat APBN tetapi juga meningkatkan dana transfer menjadi 110 persen. Ini berarti bahwa secara keseluruhan jumlah dana transfer semestinya akan meningkat dari 32 persen menjadi sekitar 35 persen.

Farouk juga menambahkan dua catatan penting yang diungkapkan dalam rapat Pansus. Pertama, para anggota Pansus akan meyakinkan masing-masing fraksi pada setiap komisi DPR untuk tidak menuntut pengalokasian anggaran program-program berbasis desa dengan K/ L mitra kerjanya yang dapat berakibat mengurangi DAD.

Kedua, pemerintah diminta untuk menjamin kemerataan distribusi DAD dan menata kembali pola pendistribusian ADD sehingga tercermin ‘’keIndonesiaan’’ semua desa dengan tidak menimbulkan ketimpangan yang mencolok.

Selain itu, walaupun konsep DPD tentang perlunya pengakuan dan pengaturan lembaga kemasyarakatan yang disebut Polmas atau nama lain tidak berhasil diadopsi dalam RUU, pemerintah diminta untuk memberi atensi terkait isu pengelolaan keamanan dan ketertiban umum lokal dalam memberikan arahan kepada daerah tentang penggunaan DAD/ ADD mengingat peranan desa dipandang sangat strategis dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman seperti terorisme, konflik sosial, kekerasan kelompok dan penyalahgunaan narkoba. (aan/*)

Mantan Kepala BPBD Dompu Dituntut 4,6 Tahun Penjara Subri akan Dikonfrontir dengan Mataram (Suara NTB) Dugaan korupsi dana bencana alam pada BPBD Kabupaten Dompu, sudah masuk tahap tuntutan. Terdakwa dalam kasus ini, mantan Kepala BPBD Dompu Ir. Efendi, dituntut 4,6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (7/4).

Dalam tuntutan JPU yang dibacakan Joko Suryanto, SH dan R. Yuri Adira Putra, SH, terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primair.

Jaksa kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Karena terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsider, maka dengan ini memohon kepada majelis agar menghukum terdakwa dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa,” kata JPU R. Yudi Adira Putra, SH. Selain hukuman badan, terdakwa juga didenda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan, serta dikenakan uang pengganti kerugian negara Rp 351 juta lebih. Apabila tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita.

“Jika tidak ada harta benda yang disita, maka terdakwa diwajibkan mengganti dengan kurungan dua tahun dan enam bulan penjara,” terang JPU. Kasus yang membelit Efendi terkait bantuan bencana alam di beberapa kecamatan yang dilanda angin puting beliung. Total dana yang digelontorkan, Rp 600 juta lebih dan tidak sesuai ketentuan. Penyalurannya diduga fiktif.

Atas tuntutan itu, hakim Ketua Nurul Hidayah, SH, MH memberi kesempatan terdakwa Efendi dan kuasa hukumnya membuat pledoi dan dibacakan pada agenda sidang pekan depan.

Dalam kasus ini, ada tiga terdakwa lainnya juga dituntut. Mereka adalah Mahfud, S.Sos, koordinator untuk penyaluran bantuan puting beliung di Kecamatan Woja. Dari terdakwa ditemukan kerugian negara Rp 68 juta lebih. Hidayat, S.Sos, koordinator untuk Kecamatan Kempo, ditemukan kerugian negara Rp 189 juta lebih, dan Ahmad, koordinator wilayah Hu’u, dengan kerugian negara Rp 46 juta lebih. Mereka dituntut sama, 3 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Sementara uang pengganti, disesuaikan dengan kerugian negara yang ditemukan. (ars)

Terancam Puso, Ratusan Hektar Padi dan Kedelai di Moyo Utara Dari Hal. 1 Kecamatan Moyo Utara yang kini mengalami kekeringan juga terancam gagal panen.

Bila hujan di wilayah tersebut juga tak kunjung turun, maka petani Penyaring bisa bernasib sama dengan petani Limung. Kalaupun padi tersebut masih bisa diselamatkan, maka produksi tetap akan menurun dan otomatis petani mengalami kerugian. Mengingat cukup besar modal yang telah dikeluarkan mulai dari sewa tanah, obat, pupuk dan lainnya. ‘’Sulit kita selamatkan kalau tidak ada air. Sebab sumber air di wilayah tersebut (Penyaring) juga tidak ada,’’ ujar Usman.

Terkait hal ini, Kadistan Sumbawa akan berkoordinasi dengan instansi lainnya yang memiliki program lumbung pangan. Agar dapat membantu petani yang mengalami gagal panen. Kemudian melaporkan masalah ini ke Pemprov NTB dan pemerintah pusat. Diharapkan para petani yang mengalami kerugian aki-

bat gagal panen ini bisa mendapatkan kompensasi.

Lahan Kritis di NTB Sementara, hasil identifikasi dari Dinas Kehutanan NTB, sekitar 850 ribu hektar lahan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terindikasi sebagai lahan kritis. Angka ini dinilai meningkat 100 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 444 ribu hektar. ‘’Total keseluruhan lahan yang terindikasi kritis tahun ini termasuk yang di luar kawasan hutan itu 850 ribu hektar. Terindikasi lahan kritis 100 persen naik,’’ ungkap Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (7/4) kemarin.

Disebutkan, tahun 2013 lalu luas lahan yang terindikasi kritis di NTB baik yang berada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan mencapai 444 ribu hektar. Dari jumlah itu, sebanyak 216 ribu hektar lahan terindikasi kritis di kawasan hutan. Sementara sisanya seluas 228 ribu

hektar lahan terindikasi kritis di luar kawasan hutan.

Menurutnya, penyebab utama semakin meningkatnya lahan kritis di kawasan hutan karena di sejumlah kabupaten/kota seperti bagian timur Pulau Sumbawa dan Kabupaten Dompu, banyak kawasan hutan yang dijadikan sebagai areal untuk menanam jagung. Sama seperti daerah Sambelia yang menyebabkan banjir bandang beberapa waktu lalu. Karena kawasan hutan dijadikan sebagai areal menanam jagung. ‘’Yang kritis itu paling banyak di Pulau Sumbawa seperti di Dompu yang naik tinggi sekali, karena jagung ini,’’ ujarnya.

Untuk itu, dalam mengatasi dan menanggulangi lahan kritis tersebut, Andi mengatakan pihaknya akan mengundang kabupaten/kota dan pihak terkait untuk melakukan pembahasan. Dalam pembahasan tersebut, katanya, akan diupayakan ada kesepakatan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi lahan kritis tersebut. (arn/nas)

Kemajuan NTB Buah Kerja Bersama Dari Hal. 1 atau mitra kerja yang terakumulasi dalam kerja bersama,’’ ujarnya.

Salah satu contoh pencapaian yang lahir dari kebijakan bersama DPRD NTB dengan Gubernur dan jajarannya adalah membaiknya kondisi infrastruktur di NTB. “Alhamdulillah, posisi jalan nasional di NTB, sekarang masuk grade II secara nasional. Ini tentu saja sangat menggembirakan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan yang nyaman untuk menunjang mobilitas masyarakat NTB tidak akan tercapai jika pemerintah daerah bersama pihak DPRD NTB hanya duduk berpangku tangan menunggu datangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Tentu saja, perbaikan semacam ini harus diperjuangkan dengan sungguh – sungguh untuk memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. “Kita bersama – sama memperjuangkan dan Alhamdulillah direspons oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi jalan lintas Pulau Lombok hingga jalan yang menghubungkan Poto Tano sampai ke Sape di ujung timur NTB kini sudah sangat memadai untuk menunjang mobilitas masyarakat. ‘’Begitu juga ruas jalan provinsi dan kabupaten kota, itu saling melengkapi. Tentu saja, itu juga peran – peran eksekutif dan legislatif dalam memenuhi anggaran pembena-

han infrastruktur,’’ jelasnya.

Di sektor transportasi, masyarakat NTB juga menyaksikan sejumlah kemajuan.

Salah satu ikon kemajuan NTB di sektor transportasi adalah Bandara Internasional Lombok (BIL) yang kini sudah kian sibuk melayani rute – rute penerbangan domestik maupun mancanegara.

Namun, Sujirman dan rekan – rekannya merasa perjuangan untuk membangun BIL di NTB belum cukup. Sejumlah pembenahan dan peningkatan kualitas BIL kini masih terus diperjuangkan. Salah satu isu yang rajin disuarakan kalangan DPRD NTB tentu saja adalah upaya untuk menambah panjang landasan pacu BIL hingga mencapai 3000 meter. ‘’Kita terus suarakan itu dalam berbagai kesempatan agar pemerintah pusat dan Angkasa Pura ini segera merealisasikan rencana itu. Karena itu sudah dijanjikan oleh Presiden dulu. Sekarang, bersama pemerintah provinsi, kita berjuang untuk mewujudkan itu,” ujarnya.

Capaian lain yang juga diperjuangkan DPRD NTB bersama eksekutif adalah pencapaian kecukupan daya listrik yang memastikan NTB tidak lagi mengalami pemadaman bergilir alias byar-pet seperti beberapa tahun silam. ‘’Mari kita tengok bahwa hari ini, kemarin, dan Insya Allah hari yang akan datang, di NTB, kondisi itu sudah hilang. Kalaupun ada pemadaman, itu bi-

asanya lebih disebabkan karena faktor force majeure seperti ada angin kencang atau bencana alam. Itupun kalau sudah diperbaiki, akan langsung normal lagi,’’ ujarnya.

Di sektor pariwisata, DPRD NTB juga berupaya memberikan dukungan anggaran dengan mengalokasikan anggaran promosi yang cukup besar untuk menunjang pencitraan Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi unggulan di tingkat nasional.

Sujirman menilai, dukungan anggaran yang mencukupi ini menjadi salah satu faktor yang membuat NTB kini dikenal sebagai salah satu destinasi yang menarik minat wisatawan dari berbagai negara di dunia.

Ia menegaskan, upaya untuk terus menerus mempromosikan sektor pariwisata NTB akan terus dilakukan, sembari mensinergikan dengan tugas utama pemerintah kabupaten / kota dalam penataan destinasi.

Ia meyakini, jika kunjungan wisatawan domestik atau mancanegara meningkat, hal ini pada gilirannya akan memberikan manfaat berantai pada masyarakat NTB. Salah satu manfaat yang paling terasa adalah meningkatnya interaksi masyarakat NTB dengan wisatawan asing. “Mereka akan saling mengisi. Ketika interaksi terjadi, biasanya akan diiringi dengan transaksi – yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas,” pungkasnya. (aan/*)

Kapolres dan Ketua PN

Mataram (Suara NTB) Jumat (11/4) mendatang dijadwalkan akan menjadi kemunculan pertama kali Subri, SH,MH mantan Kajari Praya yang saat ini menjalani masa penahanan di Rutan KPK. Dia akan dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Kehadiran Subri memang sudah dijadwalkan jaksa KPK, untuk dijadikan sebagai saksi berikutnya, setelah sebelumnya Kapolres Loteng AKBP Supriyadi, SIK dan Ketua PN Praya, Sumedi, SH, MH. Dua saksi lainnya, Sugiharta alias Along dan hakim Desak Ketut Yuni Ariyanti.

Agenda sidang berikutnya, Subri akan dikonfrontir dengan keterangan Kapolres dan Ketua PN, yang terurai dalam sidang sebelumnya. “ Dalam agenda sidang Jumat nanti, sesuai informasi yang disampaikan JPU KPK, bahwa yang dihadirkan Subri, dia sebagai saksi. Nanti keterangan Subri akan dikonfrontir dengan keterangan semua saksi yang sudah diperiksa sebelumnya,” kata Humas PN Mataram, Dr. Sutarno, SH, MH, yang juga hakim ketua dalam perkara dengan terdakwa Lusita Anie

Razak itu.

Keterangan saksi sebelumnya akan diulas kembali saat pemeriksaan Subri mendatang. Hal lain yang tidak tertinggal dan bagian paling penting dalam materi persidangan adalah, ketika transkrip percakapan diputar, juga dalam bentuk SMS. Ditanya mengenai kapan pelimpahan berkas Subri ke pihaknya, Sutarno belum bisa memastikan. “Kita tunggu saja dari jaksa KPK pelimpahannya. Tapi sampai dengan hari ini belum,” terang Sutarno.

Sebagaimana diketahui, Subri adalah pelaku selain Lusita Anie Razak, dalam kasus suap Desember 2013 lalu di Hotel Holiday Inn, Senggigi Lombok Barat. Dalam kasus suap yang terungkap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK itu, menyeret sejumlah pejabat lainnya. Mereka yang diduga terseret dalam kasus Along itu adalah Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan dan dua penyidiknya serta mantan Kasi Pidsus Kejari Praya, Aprianto Kurniawan.

Aprianto Kurniawan dipastikan juga dihadirkan dalam sidang kali ini bersama atasannya Subri, juga mantan hakim PN Praya, Dewi Santini. (ars)

Waspadai ’’Serangan Prabayar-Pascabayar’’ Pencoblosan Dari Hal. 1 ‘’Ada titik rawan pada hari H, yang disebut ‘’serangan prabayar dan pascabayar’’. Ada yang menggunakan kupon yang bisa ditukar menjadi uang setelah pemilih menunjukkan hasil pencoblosannya,’’ katanya mengingatkan.

Dahlan menambahkan, mereka ini sebelumnya telah mengiming-imingi pemilih dengan uang.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan guna mereduksi pelanggaran serupa yang berpotensi terjadi. ‘’Misalnya pemilih dengan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi (ponsel) maupun kamera saat masuk bilik suara, agar tidak bisa memotret surat suara yang dicoblos,’’ ujarnya.

Titik rawan lain pada hari H, lanjut dia, yakni saat proses penghitungan suara. Banyaknya caleg yang ada dalam daftar pileg dinilai berpotensi untuk memunculkan manipulasi suara secara besar-besaran. ‘’Jual beli suara bisa terjadi dari kandidat ke kandidat lain, atau dari partai ke partai lain. Ini bisa terjadi kalau tidak ada pengawasan yang baik,’’ katanya.

Selanjutnya, perlu diperhatikan pula pergerakan penghitungan surat suara karena banyaknya indikasi pelanggaran dalam proses tersebut. Tabulasi dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke pusat harus benar-benar dikawal dengan netralitas penyelenggara pemilu beserta aparat keamanan.

Titik Rawan Pelanggaran Sementara, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu melakukan antisipasi titik-titik rawan yang sangat rentan terjadi pelanggaran atau kecurangan.

Penyelenggara pemilu di daerah ini diminta untuk benar-benar melakukan antisipasi pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang berlangsung di TPS. “Tahapan-tahapan yang diantisipasi yakni saat pemungutan suara dan penghitungan suara di semua tahapan, diantisipasi itu semua. Dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan dan kabu-

paten. Di sini tempat kerawanannya di TPS,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ditemuai usai rapat koordinasi (rakor) jelang Pemilu 9 April 2014 bertempat di Ruang Kerja Gubernur, Senin (7/4) kemarin.

Rakor itu dipimpin Gubernur NTB, dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Hadir juga Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) NTB, Dir Intel Polda NTB, Kasi Intel Korem, Intel Kejati NTB, Ketua KPU NTB, Bawaslu NTB dan Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Seluruh instansi tersebut memberikan laporan kepada gubernur terkait dengan situasi dan kondisi terkini H-2 pemilu.

Wagub mengatakan, petugas di TPS harus benar-benar mendokumentasikan hasil perhitungan suara di masingmasing TPS secara resmi. Data C1 harus benar-benar resmi sesuai hasil perhitungan yang disaksikan oleh para saksi dari para caleg dan parpol.

Amin menambahkan, untuk menjamin pelaksanaan pemilu berjalan secara demokratis maka harus ada komitmen yang kuat dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, katanya harus profesional dan independen. Jika berjalan sesuai dengan aturan maka siapapun yang akan menjadi pemenang maka tidak akan timbul masalah dikemudian hari.

Amin optimis tingkat partisipasi pemilih di NTB akan meningkat. Pasalnya, para caleg sudah memiliki basis pendukung yang tidak akan menyia-nyiakan suaranya atau tidak akan golput. Diterangkan, kondisi pileg tahun ini cukup berbeda dengan Pileg 2009 lalu. Dimana, pada tahun ini para caleg lebih memilih sosialisasi melalui rapat dialogis daripada kampanye terbuka.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si menambahkan dalam rakor tersebut gubernur meminta kepada instansi terkait untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 9 April berjalan dengan baik. Pemerintah daerah, katanya, siap memfasilitasi berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu tersebut. (nas/ant/Bali Post)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

Halaman 6

Pemilu dan Nasib Mujur Anjal Bisa Jadi ’’Bom’’ Waktu LANGKAH Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos yang mendatangi rumah orang tua anjal yang kemudian mengingatkan mereka agar jangan membiarkan anaknya turun ke jalan untuk mengemis, patut diapresiasi. Mungkin memang harus seperti itu caranya menegur para orang tua agar tidak sembarangan melepas anak-anak untuk mengemis di jalanan.

Karena selama ini, pola penanganan anjal yang pernah ditempuh Pemkot Mataram nampaknya tidak membuahkan hasil. Anjalanjal yang terjaring razia umumnya hanya didata, kemudian diperingati agar tidak mengulangi perbuatannya, setelah itu dilepas.

Rupanya, cara itu tidak cukup ampuh untuk membuat mereka jera mengemis di jalanan. Pasalnya, tidak berselang lama setelah mereka dilepaskan Satpol PP, para anjal akan kembali melakukan hal serupa.

Kembalinya para anjal itu mengemis di jalanan disebabkan banyak faktor. Pertama, mungkin karena memang orang tuanya mengandalkan anak tersebut sebagai tulang punggung keluarga.

Kedua, mungkin juga aksi mengemis di jalanan itu tidak diketahui oleh pihak keluarganya. Seperti pengakuan Darwasih yang katanya tidak mengetahui kalau cucu-cucunya mengemis di perempatan Jalan Airlangga Gomong, Mataram.

Potret anjal di Kota Mataram memang belum separah yang sering kita saksikan di Jakarta melalui pemberitaan media massa.

Tetapi, kalau tidak ditangani serius mulai dari sekarang, bukan mustahil masalah anjal ini bakal menjadi bom waktu yang tentu saja akan sulit sekali ‘’menjinakkannya’’. Berdasarkan data Disosnakertrans Kota Mataram, sedikitnya 10 orang anjal yang berasal dari Gomong kerap beroperasi di lampu merah Airlangga.

Jumlah ini cukup mengkhawatirkan. Pasalnya kesepuluh anjal itu berasal dari kelurahan yang sama. Belum lagi anjal-anjal yang berasal dari kelurahan selain Gomong. Karenanya memang harus ada langkah yang lebih tegas dalam penanganan anjal. Mengingat Pemkot Mataram tidak memiliki tempat khusus untuk membina mereka. Untuk anjal yang sengaja diberdayakan oleh orang tuanya, maka patutlah orang tuanya dijatuhi sanksi. Seperti ancaman Kepala Disosnakertrans Kota Mataram bahwa jika membiarkan anak mengemis, maka orang tuanya akan ditangkap.

Karena, untuk anjal yang memang berasal dari keluarga kurang mampu, Pemkot Mataram katanya telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan modal usaha kepada orang tuanya. Namun setelah diberikan bantuan modal usaha, seharusnya para orang tua, tidak lagi membiarkan anaknya menengadahkan tangan pada setiap pengguna kendaraan bermotor yang tengah berhenti di lampu merah. Selain melanggar undang-undang perlindungan anak, mengemis di jalanan juga bisa mengancam keselamatan anak tersebut. (*)

STASIUN RADIO

EMUNGUTAN suara pada pemilu tahun ini, (pileg khususnya), tinggal sehari lagi dilaksanakan. Walau demikian, barangkali, kehadiran wajah-wajah baru pelbagai kalangan dan profesional yang ikut serta mendaftar sebagai anggota legislatif (caleg) sampai akhirnya ditentukan secara sah sebagai caleg berikut nomor urut, tak secepat itu hilang dari ingatan publik.

Dalam kaitan itu, sederet di antara mereka, semula, ada yang keseharian aktivitasnya terbatas di hal tertentu saja, sebagai misal, karena ia sebagai pendidik, yang tadinya, berteman buku, akrab dengan kitab kuning karena ia sebagai da’i/penceramah atau pengayom umat, ikut terlihat dalam kampanye pemilu. Selebihnya, ada pula akademisi bahkan lainnya, dengan berbagai desakan dan tuntutan karir, putar haluan, maju sebagai caleg, menjadi pilihan alternatif.

Di kota-kota besar ambisi menjadi politikus membuat para artis, juga tak tahan godaan tawaran menggiurkan berada di posisi caleg. Padahal kita ketahui, tentu saja secara ekonomi mereka adalah orang-orang yang beruang dan berkecukupan.

Menurut pemberitaan Tempo (8/2/ 2014) ada banyak nama selebritas bertebaran dalam daftar calon legislatif. Ini mungkin data sementara.

Sekian dari mereka berasal dari ragam latar belakang profesi. Setidaknya 77 penyanyi, binatang sinetron, presenter, model hingga olahragawan yang tersebar di hampir semua partai politik. Trend ini menunjukkan, betapa posisi caleg dihasrati betul.

Fenomena demikian, seakan mengingatkan kita akan sentilan Thomas Hukley ketika mengatakan; anak tangga sebuah jenjang tidak pernah dimaksudkan untuk beristirahat, tetapi hanya untuk menahan kaki seseorang cukup lama untuk memungkinkannya menaruh kakinya yang lain agak lebih tinggi (Fremon, 2002).

Kian banyak berbagai kalangan masuk dunia politik utamanya di posisi perwakilan rakyat, satu pertanda bahwa lowongan untuk menjadi anggota dewan, tak pernah sepi peminat. Meski demikian, serentak pula, optimisme akan kokohnya sistem demokrasi pun tertancap kuat di tengah deru kehidupan yang semakin kompleks.

Yang kadang, terpaan badai, nyaris membuat kita tak mampu jeda sejenak untuk bertahan.

Sisi lain meski positif bagi budaya demokrasi, hasrat politik yang begitu besar, membuat masyarakat diserang kebingungan dalam menentukan pilihan, dan boleh jadi angka golput pun meningkat. Parahnya, kemudian, melihat pemberitaan media (cetak-eletronik) tentang fakta, betapa banyak wakil rakyat diringkus KPK, seolah pupus harapan melahir-

Oleh :

Masyhur

(Pengelola Miftahussalam)

‘’Semoga pemilu kali ini, tak hanya memunculkan peluang bagi yang bernasib mujur saja. Namun peluang dan harapan untuk memunculkan para pemimpin/caleg yang niat mereka semata— mengemban amanat konstitusi negara, “membangun kesejahteraan umum……”, menciptakan masyarakat yang adil dan menyejahterakan kan para wakil rakyat yang tulus bekerja untuk masyarakat.

Tahun Politik 2014 Sebagian besar politisi, pada tahun politik 2014, memiliki obsesi sama: punya harapan serupa dengan pesaingnya agar bernasib mujur, menjadi “anggota legislator”. Namun, nasib juga berkehendak lain.

Menurut Susanto (2004:15) orangorang yang saat ini masih memegang jabatan publik, khususnya di lembaga perwakilan rakyat, berharap agar dirinya terpilih kembali dengan demikian tetap menduduki empuknya jabatan yang selama ini dinikmatinya. Bagi politisi lain yang belum menduduki jabatan tersebut, pemilu tahun ini juga adalah tahun harapan memperoleh kemujuran. Diselenggarakannya pesta demokrasi memungkinkan dirinya terpilih sebagai pemegang jabatan publik yang selama ini diidamkannya. Kalau mendapatkan sejumlah vote yang dibutuhkan, maka dia berhak menduduki jabatan publik yang diperebutkan. Singkat kata, jelas Susanto pemilu, sebenarnya adalah kesempatan untuk bertaruh jabatan publik: bertaruh untuk bertahan ataupun bertaruh untuk bisa duduk kembali di legislator.

Pemilu setidaknya dimaksudkan sebagai ajang penentu nasib “mujurtidaknya” para calon. Pemilu tak lebih sebuah arena tarung, karena terjadi persaingan untuk merebut jabatan publik yang jumlahnya terbatas, sehingga yang lain harus rela tersisih.

Serupa permainan. Di dalamnya ada hukum menang dan kalah.

Bukan permainan jika seluruh peserta jadi pemenang!. Kalah dan menang tidak lain sebuah keniscayaan. Yang sering melibatkan diri dalam sebuah permainan, menang, kalah itu biasa. Mereka inilah yang

bukan hanya sadar bahwa dalam setiap permainan ada menang, kalah. Mereka bukan hanya cakap meletakkan sesuatu pada tempatnya, melainkan pandai serta arif pula dalam memaknai keduanya.

Jika demikian, kita pun sepakat, sebab potensi konflik sosial pun dapat dihindari. Ketika kalah, tak ada kegelisahan, penyesalan, meski memang kenyataan menyebutkan bahwa ia ada. Keberadaanya, sekedar melengkapi alur ritme hidup yang terus berjalan dalam upaya, usaha juga ikhtiar seorang.

Nasib mujur dan ketidakmujuran tidak lain semacam tangga yang harus dilalui, sebelum akhirnya, jatuh dan terbangun kembali sehingga tujuan sampai diraih.

Bernasib Mujur Bagi yang kali pertama menjadi calon dan beberapa kali mencalonkan diri namun tak pernah terpilih, tentu tidak mutlak dikatakan mereka gagal mempromosikan diri serta kendaraan politiknya kepada publik. Perlu perjuangan dan niat baik. Mungkin nasib tercipta demikian. Barangkali benar arti satu peribahasa; nasib itu tidak dapat diubah (mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak).

Bagi yang sudah terpilih dan kembali mencalonkan diri sebagai dewan kemudian tak terpilih kembali, selain memang publik sudah tak percaya lagi pada orang bersangkutan, boleh jadi ia juga gagal mempromosikan diri dan parpol sebagai kendaraannya akibat rasa muak masyarakat, janji terus diobral sementara bukti tak pernah ada apalagi untuk diwujudkan bagi kesejahteraan masyarakat. Janji perubahan keadaan sekarang, untuk masa depan yang selalu digemakan terke-

san benda sebagai objek yang terus dan harus dieksploitasi.

Atau memang juga sistem sudah lain dan situasi jauh lebih pelik, bersamaan dengan pemilih yang sudah semakin cerdas dan pandai memilih calon. Atau mungkin juga seperti ungkapan pribahasa berikut; mujur sepanjang hari, malang sekejap mata (nasib baik kadangkala dapat dinikmati dalam waktu yang lama, namun akan lenyap oleh nasib buruk yang datang sekejap saja).

Apapun dalih, yang pasti di situ ada sesuatu yang berperan. Ya nasib untung dan rugi itu, selain memang faktor-faktor bawaan lain yang ikut memberi pengaruh. Nasib mujur dan tidak, Tuhan yang menciptakan. Tuhan memberikan pilihan sebagai takdir yang harus diterima manusia dalam meraih apa keinginannnya. Takdir, lalu menjelma nasib yang harus suka tidak suka mesti diterima. Rela atau pun tidak, kita harus turut meniru serta lapang atas keberadaanya. Mungkin saja hidup ini sesuatu yang bersifat untung-untungan? Kesimpulan, ada di Pembaca.

Terakhir, di samping tetap menaruh harapan, karena pemilu juga sebagai peluang—semoga pemilu kali ini, tak hanya memunculkan peluang bagi yang bernasib mujur saja.

Namun peluang dan harapan untuk memunculkan para pemimpin/caleg yang niat mereka semata—mengemban amanat konstitusi negara, “membangun kesejahteraan umum……”, menciptakan masyarakat yang adil dan menyejahterakan.[ ]

ICW kawal pileg di NTB, waspadai ‘’ serangan prabayarpascabayar’’ pencoblosan Masyarakat jangan mau menjual suara

***

Terancam puso, ratusan hektar padi dan kedelai di Moyo Utara Jangan sampai masyarakat kekurangan pangan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

Halaman 7

Kekhawatiran Harga Gabah Anjlok

Petani Harus Diselamatkan

Pasar Luar Negeri Terbuka JANGAN dibilang hasilhasil kerajinan lokal belum mampu menembus pasar luar negeri. Motifnya yang unik, jenisnya yang khas, serta cara mengerjakannya yang serba tradisional menjadi nilai jual tersendiri. Pasar luar negeri sangat terbuka, yang terpenting bagaimana perajin mampu menuangkan ide-ide kreatif dan mempertahankan kearifan lokal pada kerajinan yang dihasilkan.

(Suara NTB/bul) Demikian gambaran yang Maliki disampaikan Maliki, salah satu perajin, sekaligus pemilik art shop Sentosa Sasak Tenun Pringgasela, Lombok Timur. Ia mencoba berbagi pengetahuan kepada perajin kain tenun, guna bertahannya kerajinan lokal turun temurun ini di tengah gempuran pasar global sekarang.

Ia sendiri menekankan bagaimana bisa menjawab kebutuhan pasar yang berkembang, dengan memberikan tampilan produk kain tenun yang berbeda, tetapi tetap dengan mempertahankan ciri khasnya sebagai kerajinan asli Lombok.

Beberapa di antaranya yang paling diperhatikan dari sisi motif, pewarnaan alami serta kualitas kain tenun yang diproduksinya.

Tak heran, saat ini beberapa pemesan dari beberapa negara kian getol meminta kain tenun yang diproduksinya.

Beberapa negara tersebut, kata Maliki, Jepang, Australia, Prancis, Malaysia, dan beberapa negara kawasan Timur Tengah. Meski pemesanannya melalui agen-agen yang ada di provinsi NTB. “Kadang ada yang melihat langsung dari internet. Contohnya beberapa waktu lalu ada rombongan dari Malaysia yang datang langsung membeli. Kain tenun yang dibelinya yang paling unik, dengan harga pada kisaran Rp 300.000 sampai Rp 1,5 juta per lembar,” tuturnya.

Dalam sebulan, rata-rata pemesanan dari luar negeri ini antara 70 hingga 100 lembar. Penggunaannya bervariasi, ada yang sengaja dipesan untuk kegiatan fashion, lapis meja di hotel, lapis kursi, hingga dijadikan bahan baku untuk melapisi jok mobil mewah. Ini menurutnya menjadi kebanggaan baginya, menjadi kebanggaan NTB. Untuk memenuhi permintaan dari luar negeri secara rutin, Maliki menyebut sedang mengupayakan untuk memberdayakan dan mempertahankan keberadaan penenun-penenun tradisional yang ada di Pringgasela. Saat ini jumlahnya yang dibina sekitar 60-an orang penenun.

“Kerajinan ini tidak boleh putus sampai kepada generasi tua.

Tetapi harus menjadi kerajinan turun temurun sampai generasi selanjutnya. Selain untuk mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang kita miliki, tetapi kerajinan ini bisa bisa dijadikan bisnis di tengah berkembangnya pariwisata NTB,” tambahnya.

Maliki menggambarkan, selera pasar luar negeri lebih dominan kepada motif-motif antik. Beberapa di antaranya kemudian dikembangkan, motif reragian sundawa, lambe, sari menanti, rangrang, pucuk rebung, ragi benang lima dan belasan motif lainnya.

Ia mengharapkan para perajin secara bersama-sama dapat menghadapi pasar global dengan tidak meninggalkan ciri khas kerajinan lokal. Pemerintah sebenarnya telah berperan HILANG mendukung keberadaan para perajin, di antaranya dengan HILANG STNK R2 HONDA memfasilitasi bantuan, pameDR3184BY, NOKA/NOSIN : ran baik lokal maupun nasionMH1JBE118CK366097 / JBal, bahkan di luar negeri. TingE11E-1358449 AN. SILgal bagaimana perajin VESTER SUDIN. HLG DISmenyesuaikan diri dan meKTR MATARAM manfaatkan kesempatankesempatan tersebut. (bul) HILANG STNK R2 HONDA DR4420BY, NOKA/NOSIN : MH1JBE110CK377336 / JBE1E1366489 AN. SILVEST-

Mataram (Suara NTB) Musim panen padi saat ini diharapkan tidak mergakibatkan kerugian di tingkat petani, menyusul menurunnya harga pembelian gabah, seperti yang dikhawatirkan. Bulog sebagai leading sector-nya diminta tetap mengambil peran menyerap gabah petani, selain back up dari Koperasi Unit Desa (KUD).

Demikian Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si pada Suara NTB di Mataram, Senin (7/4). Menurutnya, ia sudah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog, meski tak secara formal, agar memaksimalkan perannya mendukung petani agar tak jatuh rugi saat-saat panen seperti sekarang.

“Memang secara formal belum komunikasi dengan Bulog. Tapi katanya disiapkan dana Rp 1,2 triliun untuk menyerap gabah dan beras petani,” ujarnya.

Dengan disiapkannya dana tersebut, Pemprov masih optimis Bulog bisa berperan menyerap gabah petani, selama harga tidak melambung. Seperti pada tahun lalu, di mana Bu-

Mataram (Suara NTB) Meski produksi hortikultura NTB surplus untuk beberapa jenis, namun ada tantangan besar sesungguhnya yang sedang dihadapi, yakni menyangkut persaingan kualitas produksi dengan komoditi yang dihasilkan oleh negaranegara lain. Tuntutan ini menjadi PR pemda dan masyarakat.

“Kita ada beberapa komoditinya yang surplus, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kualitasnya dan apakah kita bersaing dengan komoditi luar,” sebut Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM dihubungi di kantornya, Senin (7/ 4), menjawab kualitas produk yang dihasilkan petani jelang memasuki pasar global.

Masih banyak jenis komoditi, menyangkut tanaman sayur dan buah, atau hortikultura pada umumnya yang belum memiliki sertifikat resmi tentang kualitasnya. Tahun ini ditargetkan belasan jenis komoditi yang akan disertfikiasi.

Menurut Hartina, tak bisa dipatok komoditi yang dihasilkan oleh petani hanya sebatas kuantitas. Namun tak kalah pentingnya, bagaimana komoditi-komoditi yang di-

RUPA-RUPA

hasilkan tersebut bisa diterima pasar secara luas.

Pemprov NTB sudah ada komitmen bekerjasama dengan pihak Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menggunakan komoditi sayur dan buah lokal.

Tetapi yang menjadi kendala, banyak komoditi dengan berbagai jenisnya yang belum bersertifikasi.

Beberapa di antaranya disebut Hartina, beras merah, beberapa jenis melon, serta buah dan sayur lainnya. “Hasil-hasil perkebunan juga belum kita masuk untuk disertifikasi,” sebutnya.

Sejauh ini, terdapat 15 komoditi yang sudah disertifikasi. Dan belum teridentifikasi seluruhnya yang akan disertifikasi. Memberikan sertifikasi produk ini menurutnya bukan menjadi persoalan gampang.

Karena banyak hal yang menjadi pertimbangan penilaian, diantaranya dari pra pengolahan lahan tanam, bibit yang digunakan, proses pemeliharaan hingga produksi.

Kesemua proses tersebut dititikberatkan menggunakan bahan-bahan organik. Sample produksinyapun diuji langsung di laboratotium.

“Kalau yang sudah bersertifikasi, ada sekitar 15-an jenis komoditi. Nah mempertahankannya ini juga yang be-

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUPA-RUPA

MEBEL

TOKO BANGUNAN

MADU

(Suara NTB/dok)

Hendro Kartiko

yang menjadi binaannya.

“Bulog juga kan ada pedoman harga, tidak mungkin

Komoditi Hortikultura NTB Diupayakan Bersertifikasi

KECANTIKAN

Dicari Coaster Bisa Potong Tampil Cantik Tidak Harus Mahal

log juga menyerap beras petani senilai Rp 1,2 triliun.

Meski demikian, Biro Ekonomi akan melakukan koordinasi dengan Bulog, serta SKPD terkait yang membidangi harga, termasuk akan melakukan komunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendorong peran KUD serta Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan)

merugikan petani,” tambah Hendro menanggapi kemungkinan adanya pembelian di lapangan di bawah kesepakatan harga. Dalam hal ini, harapan besar sebenarnya disandarkan kepada KUD yang tersebar di kabupaten/kota, meski diketahui jumlah unitnya terbatas, tidak adanya kredit program dan kecilnya modal sendiri.

Ia tetap mendorong Bulog di dalamnya untuk menyerap sebanyak-banyaknya gabah petani, dengan mempertimbangkan idealnya keuntungan yang harus didapat petani dari hasil produksinya. (bul)

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

TRAVEL

SHOWROOM

(Suara NTB/yan)

PANEN - Seorang petani sedang memanen padi di sawahnya di wilayah Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Petani ini, satu diantara ribuan petani di daerah ini yang khawatir gabah hasil panennya akan terbeli murah. rat untuk tetap dinyatakan komoditi higienis untuk dikonsumsi,” sebutnya.

Inginnya, produk-produk yang dihasilkan petani lokal dapat diterima di semua ho-

tel, restoran dan rumah makan, termasuk perusahaan.

Apalagi dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diharapkan akan menjadi pasar yang memberi peluang besar kepada petani.

Hartina mencontohkan, untuk mensertifikasi salah satu komoditi, tidak bisa dengan jenis dengan berbagai turunannya. Misalnya buah melon, hanya dengan mensertifikasi melon jenis Golden misalnya. Tidak lantas semua jenis melon sudah bersertifikasi.

“Masih ada jenis A, B, C, D dan seterusnya. Dan mensertifikasi itu tidak mencakup satu hamparan luas. Tetapi di masing-masing bidang penanaman,” demikian Hartina. (bul)

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

Terkendala Peralatan

Beberapa Atribut Kampanye Belum Bisa Diturunkan Mataram (Suara NTB) Seluruh jajaran SKPD lingkup Pemkot Mataram dikerahkan untuk menertibkan berbagai jenis atribut kampanye di Kota Mataram pada Senin (7/4) kemarin. Namun diakui Kepala Bakesbangpoldagri Kota Mataram, H. Bondan Wisnujati bahwa masih ada beberapa atribut kampanye berupa baliho yang belum bisa diturunkan pihaknya karena tidak ada peralatan.

Untuk itu ia meminta kepada Dinas Pertamanan Kota Mataram untuk berkoordinasi dengan pemilik baliho untuk segera menurunkan atribut kampanyenya. Bondan mengatakan masih ada beberapa baliho yang belum bisa diturunkan seperti di Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit, dan beberapa di kawasan Cakranegara. “Untuk space iklan kita minta (Dinas) Pertamanan dan pemiliknya untuk berkoordinasi. Karena kan mereka membayar,” ujarnya. Selain itu Dinas Pertamanan juga mempunyai alat untuk menurunkan space iklan tersebut.

Diharapkan sampai hari ini semua atribut kampanye berupa baliho-baliho besar sudah tuntas ditertibkan. Sementara untuk berbagai atribut lainnya telah dituntaskan kemarin. Untuk atribut kampanye yang dipasang di kantor sekretariat parpol, Bondan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Kota Mataram dan Panwaslu. Dan disampaikan bahwa parpol meminta kelonggaran terkait hal itu. Yang menjadi kesulitan pihaknya dalam penertiban kemarin adalah mencabut stiker caleg maupun parpol yang ditempel di tiang listrik maupun telepon. Hal itu karena daya rekat atau lem yang digunakan cukup kuat sehingga pihaknya kesulitan membersihkan.

Bondan menegaskan bahwa pihaknya tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban. Parpol atau caleg manapun tetap diturunkan atribut kampanyenya. “Kita tidak ada tebang pilih. Selama berada di jalur-jalur protokol, jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota. Kalau ada di dalam kantor sekretariat kita himbau mereka yang turunkan,” tandasnya. (yan)

(Suara NTB/ist)

APEL PENERTIBAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana Senin (7/4) kemarin memimpin apel penertiban atribut kampanye pada masa tenang.

Pemkot Mataram mengerahkan seluruh SKPD untuk membersihkan atribut kampanye.

POLHUKAM

Halaman 8

Diduga Keracunan

Dua Warga Sambelia Tewas, Tiga Kritis Selong (Suara NTB) Sekitar pukul 07.30 Wita, Senin (7/4) kemarin, warga Sambelia dihebohkan oleh tewasnya dua anggota keluarga secara tiba-tiba dan tiga anggota lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Adalah, adalah Inaq Sam (50) dan Amaq Man (45). Kedua korban ini meninggal di tempat berbeda Inaq Sam di rumahnya dan Amaq Man di sawahnya. Kedua orang korban ini diduga meninggal akibat keracunan usai mengkonsumsi jaje tujak.

Demikian hasil penyelidikan sementara aparat Kepolisian Sektor Sambelia terhadap kejadiaan naas tersebut.

Kapolsek Sambelia, Iptu Ahyar Assakofi kepada Suara NTB saat dikonfirmasi via ponselnya, menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan sementaranya, dugaan kuat masih

karena dugaan keracunan.

Warga yang mengkonsumsi jaje tujak ini berjumlah lima orang yang semuanya merupakan anggota keluarga. Selain Amaq Man dan Inaq Sam, ada Inaq Epi (30) yang merupakan menantu dari Inaq Sam sendiri. Sang menantu si pembuat jajan ini berhasil selamat setelah dibawa

ke Puskesmas terdekat dan langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono, Selong.

Dua orang lainnya adalah anak Inaq Epi sendiri, Epiyanti (12) dan Sandi (2). Inaq Sam diketahui membuat jaje tujak berbahan beras ketan. Kemudian Inak Sam menggorengnya. Usai digoreng lalu diajak

anak menantunya untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama. Pengakuan Inaq Epi, mertuanya Inaq Sam meninggal di rumahnya setelah itu keempat orang tersebut dibawa oleh Amaq Rian menuju Puskesmas Sambelia untuk diberikan pertolongan.

Penelusuran aparat kepolisian dan hasil wawancara dengan anggota keluarga lainnya, ternyata bak yang dipakai untuk menumbuk jajanan tradisional pernah dipakai mencampur bahan-bahan festisida berbahaya. Bahan-bahan kimia untuk mengusir hama tanaman pertanian.

Orang yang membuat jajan itu sendiri adalah Inak Sam, korban yang meninggal dunia.

Selebihnya, Polisi masih menyelidiki lebih lanjut dugaan dibalik meninggalnya anggota keluarga ini.

Warga Sambelia, lanjut Kapolsek terbiasa mengkonsumsi jajanan berbahan ketan.

Pasalnya, sebagian besar warga Sambelia yang merupakan petani ini menanam Padi varietas ketan di sawahnya.

Kapolsek menyatakan, dilihat dari sifat umum masyarakat Sambelia diyakini tidak ada unsur lain. Apalagi dugaan balas dendam atau lainnya. (rus)

Tuntut Kejelasan Honor

Petugas Linmas TPS Demo KPU Loteng Praya (Suara NTB) Ratusan petugas Linmas TPS di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (7/4) kemarin, menggelar aksi demontrasi di depan Kantor KPU setempat.

Para petugas Linmas TPS meminta kejelasan pembayaran honor. Pasalnya, hingga H-2 pelaksaan Pemilu legislatif besaran dan waktu pembayaran honor belum juga ada kejelasan.

Para petugas Linmas tersebut datang sekitar 10.00 wita.

Mereka datang dari sejumlah kecamatan yang ada di Loteng.

Para petugas Linmas mengaku kecewa. Hingga saat ini kejelasan pembayaran honor belum juga akan titik terang dari pihak KPU Loteng. Menurut informasi yang diperoleh para petugas Linmas TPS, honor akan dibayar secara bertahap.

Untuk tahap awal akan dibayar sebesar Rp 35 ribu. Sisanya sebanyak Rp 250 ribu, baru akan dibayar sebulan kemudian setelah usai Pemilu. Hal itulah yang tidak diterima para petugas Linmas. Mereka mendesak, proses pembayaran bisa dilakukan sekaligus. Tidak dipecah-pecah.

Menurutnya, kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya honor langsung dibayar sudah pencoblosan. Dan, tidak dipecah-

pecah. Tapi langsung seluruhnya. Untuk itu pihaknya meminta kejelasan dari KPU Loteng.

Tidak lama berselang, perwakilan Petugas Linmas TPS kemudian diterima Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara.

Pada kesempatan itu, Suantara menegaskan pihaknya akan berupaya maksimal untuk bisa memenuhi asipirasi petugas Linmas yang ada. Dikonfirmasi lebih lanjut, Suantara menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan kapan pembayaran honor petugas Linmas bisa dilakukan. Pasalnya, anggaran sejauh ini belum cair.

Proses pencairan anggaran tidak sembarangan. Ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui. Dan, dalam proses pencairan anggaran KPU Loteng mesti berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. “Yang pasti anggaran sudah ada, masalah kapan pembayaran dilakukan kita upayakan seceparnya seperti tuntutan para petugas Linmas,” timpal Suantara.

Pihaknya pun sejauh ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pencairan anggaran honor Linmas. Supaya bisa segera dicairkan dalam waktu dekat ini.(kir)

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Kasi Operasional BMKG Dewi usai diperiksa di Pidsus Kejaksaan Tinggi NTB.

Kasus Proyek Rumput Laut

Petugas BMKG Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Rampung pada tahap pemeriksaan tersangka, penyidik Kejaksaan Tinggi NTB meminta keterangan saksi ahli dalam kasus rumput laut BPBD Kota Mataram. Saksi yang diperiksa Senin kemarin, Kasi Operasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Internasional Lombok (BIL).

Saksi yang diperiksa kemarin, Kasi Operasional BMKG Dewi Oktaviana. Dihadapan penyidik Kejaksaan, saksi sedikit mengurai kondisi cuaca saat bantuan 1000 ton rumput laut senilai Rp 2,1 miliar itu rusak tersapu gelombang. Penjelasan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Suta-

pa, SH, saksi tersebut untuk diklarifikasi soal kondisi cuaca saat gelombang pasang terjadi. “Tujuannya untuk mencari tahu kebenaran cuaca buruk saat itu,” kata Sutapa.

Pihaknya ingin mendapat informasi pembanding dari BMKG, karena saat proses penyelidikan, pihak Pemkot Mataram menyebut saat itu terjadi cuaca buruk. Sehingga menjadi alasan rusaknya pembibitan rumput laut di sepanjang pantai Ampenan itu. Apa saja keterangan saksi, enggan dibeberkannya. Sementara Dewi yang dijegat usai pemeriksaan, enggan berkomentar.

Dia mengaku semua penjelasannya sudah disampaikan ke penyidik. “Tanya di jaksa

saja,” jawab wanita berjilbab ini sembari berlalu.

Selain saksi ahli, catatan proses penyidikan Kejaksaan sebelumnya, para tersangka pun sudah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala BPBD Kota Mataram, H. M, Direktur CV. Tanjung Pratama, H.R dan pelaksana lapangan KH. Ketiganya diperiksa bergilir sejak dua pekan lalu.

“Mereka diperiksa sebagai tersangka, sebelumnya hanya sebagai saksi,” terang Sutapa.

Sejauh ini belum ada penambahan tersangka dalam kasus itu , meski beberapa kali sejumlah nama muncul dan berkaitan langsung dengan kasus tersebut. (ars)

Jelang Pemungutan Suara

Panwaslu Dalami Isu Politik Transaksional Mataram (Suara NTB) – Adanya informasi dari masyarakat terkait terjadinya politik transaksional pada saat masa tenang kampanye pemilihan umum 2014, menjadi perhatian khusus Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota mataram. Panwaslu pun fokus mendalami kebenaran issu tersebut.

Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin, ketika ditemui Suara NTB di Sekretariat Panwaslu Senin (7/4) kemarin, mengatakan pihaknya saat ini fokus mengawasi semua caleg dan parpol. “Dua hari masa tenang ini, kami fokus mengawa-

si ruang dari semua parpol dan 474 caleg. Karena informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, ada politik transaksional yang dilakukan pada saat masa tenang,” ujarnya.

Ditambahkannya, informasi yang didapatkan pihaknya adalah adanya kegiatan pemberian cinderamata dan uang oleh oknum caleg. “Informasinya ada caleg yang memberikan cinderamata, uang, dan lain-lain pada masa kampanye tenang. Ini sedang kita dalami kebenarannya untuk mendapatkan bukti yang cukup,” ungkapnya.

Srino juga menegaskan, jika

nantinya benar ditemukan adanya politik trasaksional tersebut, maka pihaknya akan segera bertindak. “Tentu kami akan proses jika ditemukan hal itu. Masalahnya, politik transaksional ini termasuk tindak pidana pemilu,” tegasnya. Sejauh ini Panwaslu belum mendapatkan temuan yang dilengkapi bukti formil dan materil terkait masalah tersebut. Pihaknya pun berharap parpol, caleg dan semua masyarakat tidak melakukan politik transaksional agar pemilu 2014 ini menjadi pemilu yang bersih dan bermartabat. (ami)

Kasus THL Dinas PU

Pengawas Lapangan Bantah Absensi Dimusnahkan Mataram (Suara NTB) Dua bulan penyelidikan kasus Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PU Kota Mataram di Kejaksaan Tinggi NTB, belum ada tanda- tanda ditingkatkan ke penyidikan. Tim masih berkutat pada permintaan keterangan saksi dan pengumpulan alat bukti. Saksi terbaru yang diperiksa, pengawas lapangan pada Bidang Pengairan Dinas PU. Tiga pengawas lapangan yang dimintai keterangan kemarin, Priyanto, sebagai koordinator. Dua saksi lainnya Hasir dan Faesal bertugas di bidang yang sama.

Usai pemeriksaan, Priyanto kepada wartawan mengaku diklarifikasi seputar penerapan absen 170 lebih THL yang dipekerjakan, khususnya yang di bawah pengawasannya.

Ditanya soal dugaan bukti absensi yang sudah dimusnahkan, dibantahnya.

“Tidak ada kok (yang dimusnahkan), kan semua data sudah diserahkan ke Kejaksaan,” bantah Priyanto.

Selebihnya dia menjelas-

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Pengawas lapangan Bidang Pengarian Dinas PU, Priyanto usai diperiksa sebagai saksi kasus THL, kemarin. kan, semua sudah sesuai prosedur dalam hal absensi termasuk pembayaran THL. Priyanto enggan menjelaskan panjang lebar soal materi pemeriksaan terhadapnya, dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak Kejaksaan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH membenarkan soal pemeriksaan tiga saksi tersebut. “Statusnya masih sebagai saksi

karena kasus ini masih dalam penyelidikan,” terangnya. Karena masih penyelidikan, kasus ini masih terus bergulir. Namun ia belum mendapat kabar dari penyidik siapa saja saksi yang akan diperiksa berikutnya. Soal status kasus yang kemungkinan bisa ditingkatkan ke penyidikan, ia belum bisa memastikannya. (ars)

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

RAJA - Salah satu adegan pementasan teater “Tanjeur Pajajaran” garapan Teater Sunda Kiwari, naskah karya Yosep Muldiyana dengan sutradara H.R. Dadi P. Danusubrata di Gedung Kesenian Rumentang Siang Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/4) malam. Pementasan yang berlatar kerajaan Padjadjaran ini menceritakan persoalan pemimpin (Raja) yang berani memertaruhkan nyawa demi rakyat. Sekaligus menceritakan pergantian pemimpin yang jujur, untuk menjaga kerajaan dari ambang kehancuran pihak asing.

Halaman 9

Ritual Ching Bing untuk Mengenang Para Leluhur Mataram (Suara NTB) Suasana makam China yang ada di Lingkungan Meninting, Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram, Sabtu (5/4) lalu ramai pengunjung. Mereka adalah warga Tionghoa yang berasal dari berbagai daerah datang untuk melaksanakan upacara Ching Bing. Mereka berdatangan untuk mengunjungi makam leluhurnya untuk melaksanakan ritual sembahyang kubur.

(ant/balipost)

Menguak Fakta Kematian Kurt Cobain, Dia Mati Dibunuh?

Meski telah 20 tahun lamanya, namun kematian Kurt Cobain masih menjadi spekulasi dan perdebatan. Banyak yang mengatakan bahwa frontman Nirvana ini bukan bunuh diri melainkan dibunuh.

Lantas apa yang membuat spekulasi ini muncul dan mengatakan jika Kurt mati dibunuh. Ada banyak kejanggalan dan fakta-fakta yang masih menjadi misteri dan tak terungkap hingga kini.

Terlebih baru-baru ini polisi mengungkap foto barang bukti di TKP yang selama ini tidak diungkap.

Berikut teori yang menjelaskan bahwa Kurt mati dibunuh dan masih menjadi tanda tanya besar akan kebenarannya, sebagaimana dirilis KapanLagi.com.

1. Sedikit Darah di TKP Menurut penuturan dari presenter Richard Lee saat meliput tewasnya Kurt Cobain mengatakan bahwa tak ada banyak darah dalam TKP. Dia pun sempat merekam suasana otopsi di luar garasi rumah yang dijadikan tempat Kurt bunuh diri.

Menurutnya senjata jenis shotgun yang dipakai untuk bunuh diri hanya ada sedikit noda darah. Cukup janggal mengingat Kurt dikabarkan mengakhiri nyawanya sendiri dengan menembak kepalanya 2. Visum Bahan Kimia 3. Catatan Bunuh Diri Sebelum mengakhiri nyawanya dengan Sejak kematian Kurt, Tom Grant pun menembak kepalanya, Kurt CObain mengmenyelidiki keterkaitan kematian suami dari gunakan heroin terlebih dahulu. Pada TKp Courtney Love. Dia pun menyelidik catatan ditemukan tangan Kurt masih terlilit sabuk yang ia buat dan ditujukan untuk istrinya sedan alat suntik di sekitarnya. belum meninggal.

Menurut ahli visum, dosis Heroin yang Dia meyakini bahwa surat tersebut sebedigunakan oleh Kurt sangat mematikan. narnya bukan perpisahan d e n g a n Tom Grant, penyelidik pribadi yang bekerja hidupnya.

Menurutnya pada Courtney Love mengatakan bahwa densurat tersegan dosis tersebut Kurt tidak but dibuat mampu meuntuk pennarik pelgumuman atuk senabahwa dia pan itu akan menDia meinggalkan nilai jika istri dan Kurt memamusik. kai terlebih Aladahulu sebesan Tom lum senapan berpikitersebut ran sepditembakkan erti itu oleh pembunuadalah, dia han yang menduga surat tersebut telah masih menjadi diedit dan ditambahi oleh seseorang. Dia menteka-teki. duga surat tersebut ditambahi pada bagian akhir seolah-olah ini adalah surat bunuh diri.

4. Sidik Jari di Senapan Tak Terbaca Sejak kematian Kurt Cobain, senapan jenis Remington Model 11 20 Gauge tidak diperiksa sidik jarinya. Hingga pada 6 Mei 1994 senapan tersebut akhirnya diperiksa dan hasilnya sangat mengejutkan.

Petugas pemeriksa sidik jari menemukan 4 sidik jari, namun dalam laporan tidak ditemukan sidik jari sama sekali, termasuk milik Kurt Cobain. Hal yang aneh jika Kurt menembak dirinya pasti ada sidik jari yang membekas.

5. Pengakuan Nick Broomfield Sutradara kontroversial yang memfilmkan Kurt dan Courtney membuat pernyataan yang mengejutkan. Nick yang dibayar oleh Courtney untuk memfilmkan kehidupan Kurt menjelaskan pada sebuah interview jika frontman Nirvana ini memang berniat untuk bunuh diri.

Dalam interview yang diambil pada tahun 1998 ini, Nick menjelaskan pemikirannya bahwa tak ada senapan untuk dipakai mengakhiri nyawa Kurt. Menurutnya Kurt ingin mengakhiri kehidupannya dengan overdosis Heroin.

6. Bunuh Diri Banyak keluarga dan teman Kurt Cobain yang mengatakan jika frontman Nirvana tersebut terkena depresi dan kejiwaannya sedikit tidak stabil. Mereka memahami perjuangannya akan kecanduan dan dianggap menderita gangguan bipolar yang tidak terdiagnosis.

Hal ini merujuk dari usaha Kurt bunuh diri sebelumnya di Roma dan teman bandnya, Krist Novoselic dan Dave Grohl semua percaya Kurt sedih akan keputusan kehidupannya.

Sebuah teka teki besar apakah Kurt memang bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri atau ada orang lain yang mengeksekusi dirinya? Semoga dengan dibukanya kasus ini kembali bakal menjawab semuanya. (berbagai sumber)

Masih Digilai Cewek

Arnold Schwarzenegger

Los Angeles Meskipun telah masuk usia senja, aktor sekaligus politisi Arnold Schwarzenegger masih mampu membuat penggemar wanita tergila-gila.

Berjalan di sebuah kawasan di Los Angeles, pemeran utama “Terminator” itu seolah tidak kehilangan ketampanannya, meskipun wajahnya terlihat sangat merah karena terlampau sering terbakar sinar matahari.

Aktor berusia 66 tahun itu kedapatan disapa seorang wanita yang merupakan penggemarnya, saat hendak menuju mobil.

Arnold terlihat keren dengan kemeja kotak-kotak serta jaket yang dipadukan celana jeans dan sepatu koboi, serta kacamata yang menutupi wajah merahnya itu.

Arnold terlihat melakukan bercakap dengan penggemarnya yang terlihat antusiastis, bahkan pemeran film “Predator” itu bisa membuat penggemarnya tertawa terbahak-bahak, demikian dailymail.com. (ant/balipost)

Ritual tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang telah menjadi warisan para leluhur orang China. Dalam prosesi perayaan tradisi tersebut, terdapat berbagai ritual dan tata cara melaksanakannya.

Beberapa prosesi diantaranya, sembahyang kubur, bakar lilin, bakar kemenyan, bakar uang, hingga membakar atau menaruhkan makanan kesukaan almarhum sebelum meninggal.

Ritual sembahyang kubur, diawali dengan membakar kemenyan, lilin hingga melakukan sujud di depan makam.

Berbagai filosofi dikandung dalam setiap tahapan ritus (baca ritual) yang mereka jalankan. Sebut saja mereka yang menyalakan lilin, ada makna mendalam yang hanya diketahui oleh orang – orang tertentu. “Kedatangan kami dalam melaksanakan tradisi Ching Bing ini adalah untuk memberikan rasa penghormatan terhadap leluhur dan nenek moyang yang telah meninggalkan dunia ini,” kata Hadi Soeharto, yang khusus datang dari Surabaya.

Sementara makna terkadung dalam setiap ritual itu beragam. “Saat menyalakan lilin misalnya, itu adalah salah satu bentuk penerangan untuk para leluhur kami yang sudah berpindah alam ke yang sudah tidak bisa kami lihat.

Selain itu, dengan membakarkan kemenyan, agar menebarkan aroma wewangian disekitar alam semesta,” jelasnya.

Tidak diketahui secara pasti pada abad keberapa tradisi itu muncul dan terus berlangsung dari generasi ke generasi saat ini. Tapi dari informasi yang mereka peroleh dari para orang tua, tradisi itu lahir atas dasar prasasti yang ditinggalkan oleh sebuah kerajaan di China yang meriwayatkan satu raja yang pergi berkelana meninggalkan orang tuanya. Hingga pada akhirnya ia tidak mengetahui di mana keluarganya di makamkan.

“Sebuah prasasti yang menceritakan satu kerajaan di China, dimana dalam prasasti yang ditinggalkan tersebut menceritakan kisah seorang raja yang tidak mengetahui

(Suara NTB/met)

MENYIRAM KUBUR - Salah seorang warga Tionghoa melakukan ritual menyiram kubur dalam tradisi Ching Bing. makam leluhurnya sendiri.

Pada akhirnya Raja tersebut pulang ke kampung halamannya dan meminta seluruh masyarakat agar melakukan pembersihan di makam leluhur masing – masing. Lalu ada beberapa kubur atau makam yang tidak tersentuh dan raja tersebut menyimpulkan bahwa itulah makam nenek moyangnya sendiri,” jelasnya lagi.

Adapun hal itu dilakukan setelah raja tersebut mendapatkan bisikan dari sang penasehatnya.

Raja yang arif dan bijaksana itu kemudian mulai mentradisikan tradisi Ching Bing hingga kini menjadi warisan masyarakat Tionghoa. “Perayaannya tidak hanya di sini saja namun di seluruh dunia, saya ke sini karena kebetulan istri saya berasal dari Ampenan Lombok dan ini adalah makam neneknya,” katan-

ya seusai sembahyang di depan makam keluarganya.

Pengunjung makam lainnya, Minsen dan Ang Ingchen mengatakan bahwa tradisi tersebut memang bukan suatu kewajiban didalam ajaran agamanya, namun kegiatan itu merupakan satu bentuk simpati terhadap para leluhur yang sudah berada di alam kubur. Setelah mereka usai melaksanakan prosesi sembahyang, mereka juga menaburkan bunga rerampaian di permukaan kuburan tersebut.

“Tradisi ini dirayakan umumya lima atau sepuluh hari sebelum tanggal 5 April.

Kalau sudah tanggal lima april maka perayaannya sudah berakir. Ini merupakan satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa pada umumnya,” kata perempuan Budha tersebut. (met)

Konser di New York, Lady Gaga Bertopeng Babi New York Penyanyi nyentrik Lady Gaga lagi-lagi menyulut perhatian khalayak ramai.

Dia mengenakan baju stocking sewarna kulit, bermotif mawar serta men-

genakan topeng babi saat konser di Roseland Ballroom New York , Amerika Serikat, Minggu malam waktu setempat (6/4).

Kostum itu salah satu yang dikenakan Lady Gaga selama

penampilannya di Roseland Ballroom.

Dengan kostum tersebut, Gaga mampu membuat penggemarnya histeris saat dirinya hendak meninggalkan lokasi pertunjukan.

Pada malam sebelumnya, penyanyi itu juga mampu mencuri perhatian saat tampil mengejutkan di sebuah klub malam New York mengenakan pakaian ketat leotard berwarna hitam dan kaki mengenakan stocking jaring serta sepatu hak tinggi.

Pada kesempatan itu Gaga tiba-tiba menari di panggung dan menampilkan gerak tubuhnya. (ant/ balipost)

Lady Gaga LAUNDRY

CORAL&BATU ALAM

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Belum Setahun

Sebagai Tukang ”Pekir” WAKIL Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyatakan, pengangkatan pejabat setingkat eselon II dimaksudkan sebagai tukang pekir alias pengemis. Mereka yang diangkat diharapkan mampu meminta dana sebanyak-banyaknya untuk didatangkan ke daerah dan bisa membiayai proses pembangunan. ‘’Jabatan yang strategis yang ditempati para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu bukan jabatan untuk gaya-gayaan,’’ ungkap wakil bupati saat menyampaikan arahan kepada para penyuluh dan Kepala SKPD lingkup rumpun hijau di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim, Senin (7/4).

Diakuinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lotim sangat kecil. Saat ini disadari sebagian besar dana yang menjadi andalan Lotim berasal dari pemerintah pusat. Karena itulah, para pejabat eselon II hendaknya bisa mencari dana dengan cara mengemis di tingkat pusat.

Salah satu cara agar dapat mendapatkan dana lebih besar di pusat, ujarnya, seperti dana dukungan pusat menata Geopark Rinjani. Dalam hal ini, ujarnya, ia sudah melayangkan protes ke pusat agar dana geopark ini diperbanyak di Lotim. Pasalnya, sebagian besar wilayah Gunung Rinjani berada di Lotim.

Pihaknya memprotes dalam daftar anggaran untuk Geopark Rinjani itu masuk kabupaten/kota lain yang dianggapnya tidak masuk menjadi kawasan Gunung Rinjani. Untuk bisa mencari dana yang besar, para Kepala SKPD diperintahkan untuk benar-benar memahami tugas pokoknya masing-masing. “Lotim ini tidak punya uang, PAD kita kecil. Karena hendaknya kita mau membaca supaya kita tahu,” tegasnya.

Jabatan eselon, lanjutnya, merupakan jabatan cukup berat, sehingga pejabat harus terus belajar. Menurutnya, pascalahirnya Undang-undang ASN, maka mengancam eksistensi para PNS. Pasalnya, jabatan setingkat eselon ini bisa diangkat dari non PNS dengan mengedepankan profesionalisme dan keahlian. Diminta kepada seluruh pejabat eselon ini dapat meningkatkan profesionalisme dan keahliannya.

Ditambahkannya, dirinya akan terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan para pimpinan SKPD. Pihaknya berencana membuat SMS Center bagi seluruh pejabat eselon II. Melalui SMS Center itu dapat diketahui dengan detail keberadaan dari para pembantu kepala daerah untuk melaksanakan dan menjabarkan visi dan misinya. (rus) H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

Polres Musnahkan BB Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Satuan Narkoba Polres Lombok Barat (Lobar), memusnahkan barang bukti (BB) narkoba hasil pengungkapan 2 kasus selama bulan Maret di Kantor Mapolres Lobar, Senin (7/4). Pemusnahan ini disaksikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram dan pihak terkait lainnya. Di antara BB yang dimusnahkan, termasuk BB kasus yang melibatkan IH, oknum anggota DPRD Lobar.

Kapolres melalui Kasat Narkoba, Iptu Kadek Metria, kepada wartawan menyatakan, sejak Januari lalu, polisi berhasil mengungkap 7 kasus narkoba. Sebagian besar yang ditangkap adalah pengedar. “Jumlah BB yang dimusnahkan tidak tergolong banyak yakni hanya 0,65 gram jenis sabu-sabu,” ungkap Metria.

Dikatakan Metria, BB ini diamankan dari tangan MS alias IG asal Dasan Agung Mataram yang berhasil ditangkap di wilayah Lobar bulan Maret lalu. Untuk bulan Maret saja, polisi melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba tanggal 9 dan 14 Maret. Penangkapan terakhir dilakukan di wilayah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar.

Berdasarkan ketentuan yang ada, penyidik di tingkat kepolisian diberikan kewenangan melakukan pemusnahan. Pemusnahan tidak dilakukan terhadap seluruh barang bukti, melainkan sebagian saja. Sebagian lainnya diperlukan untuk keperluan uji laboratorium selama pelaku dalam tahap pemeriksaan. Pemusnahan BB ini, berdasarkan petunjuk dan penetapan oleh Kejari, pemusnahan bisa dilakukan di tingkat penyidikan. ‘’Ini juga sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Pemusnahan BB kali ini yang ke enam kalinya selama tahun 2014,’’ ujarnya.

Dari tujuh kasus narkoba yang ditangani selama 2014, beberapa kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses penyidikan. Di antara tujuh kasus di atas, polisi tercatat berhasil menangkap MM, warga Dusun Gumesa Utara Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung. R ditangkap dalam perjalanannya menuju Sekotong di sekitar jalan dekat Pelabuhan Lembar.

Di antara kasus-kasus itu terdapat pula kasus yang melibatkan salah seorang anggota DPRDLobar berinisial IH. IH diamankan bersama 3 rekannya saat ada razia rutin di kawasan wisata Senggigi, belum lama ini. Ada narkoba berupa ineks dan sabu yang berhasil diamankan. Hasil tes urine menunjukkan IH cs positif mengkonsumsi narkoba. Dari kasus ini, polisi tidak menahan yang bersangkutan melainkan hanya wajib lapor. Namun, kasus IH tetap berlanjut dan dalam penanganan Polres Lobar. (her)

(Suara NTB/her)

MUSNAHKAN - Polres Lobar memusnahkan BB narkoba hasil operasi bulan Maret lalu.

Sejumlah Tiang Lampu PJU BIL Mulai Rusak Giri Menang (Suara NTB) Belum setahun sejumlah tiang penerangan jalan umum (PJU) di jalur Bandara Internasional Lombok (BIL) mulai rusak. Kerusakan terdapat di bagian bawah tiang, ada yang pecah dan diikat dengan kawat. Proyek PJU yang dikerjakan tahun 2013 senilai Rp 3,1 miliar ini ditangani Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar. Proyek ini pun diduga menyimpang, sehingga dilaporkan ke Polres Lobar. Saat ini proses hukumnya berjalan di Polres.

(Suara NTB/her)

DIIKAT KAWAT - Tiang PJU di bypass BIL yang pecah diikat menggunakan kawat. Proyek ini diduga menyimpang dan dalam penanganan Polres Lobar.

Pantauan Suara NTB, di jalur sepanjang puluhan kilometer hingga perbatasan Lobar dengan Lombok Tengah, sejumlah tiang PJU dalam kondisi bagus. Namun, tampak sejumlah tiang mengalami kerusakan pada tiang bagian bawah. Persisnya, penyambung antara tiang bagian atas dengan tiang dasar terbuat dari bangunan semen. Bahkan, ada tiang yang pecah dan diikat menggunakan kawat supaya tidak tampak pecahannya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. Dahrun menampik jika kerusakan itu akibat bahan tiang PJU yang tidak sesuai spek. “Tiang itu rusak, karena terkena angin kencang beberapa hari yang lalu ada yang jatuh dan tumbang,” aku Dahrun, Senin (7/4).

Terkait kerusakan tiang ini, pihaknya sudah melaporkan ke pihak kontraktor. Pihaknya sudah memanggil rekanan agar segera memperbaiki. “Rekanan sudah pesan

untuk perbaikannya di Surabaya,” ujarnya.

Selain PJU yang rusak, pihaknya juga menemukan dan memperoleh laporan aksesoris tiang PJU yang hilang. Diketahui, jumlah titik PJU yang terpasang di Bypass BIL sebanyak 112. Tahun lalu, proyek ini dikerjakan dengan nilai Rp 3,1 miliar. Ia menambahkan, pihaknya juga telah menganggarkan pemasangan meterisasi PJU agar mengetahui pemakaian daya PJU setiap bulannya. (her)

Pipa Induk Bocor

Pelayanan PDAM Praya Terganggu Praya (Suara NTB) Salah satu pipa induk milik Perusahan Air Minum Daerah (PDAM) Praya Lombok Tengah (Loteng) yang ada di Desa Aik Berik Batukliang Utara, mengalami kebocoran. Akibatnya, suplai air bersih ke sejumlah kecamatan dalam beberapa pekan terakhir, terganggu. Bahkan, di beberapa wilayah suplai air bersih macet sama sekali.

Direktur Umum (Dirum) PDAM Praya, Sahim, S.H, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/4) menjelaskan, kebocoran pipa induk tersebut disebabkan tingginya tekanan air yang ada, sehingga pipa tidak kuat menahan beban tekanan yang ada.

Hal itulah yang menyebabkan sambungan pipa induk mengalami kebocoran.

Kebocoran sendiri sudah berusaha ditangani dengan menambal sambungan pipa menggunakan las listrik. Tetapi langkah tersebut tidak juga berhasil. “Bagian pipa yang bocor sudah sempat kita las, tapi tidak bisa mengatasi kebocoran yang terjadi,” jelasnya.

Untuk mengurangi kebocoran yang ada, pihaknya kemudian membagi aliran-aliran air yang menuju pipa induk tersebut ke beberapa jaringan lain.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban tekan air terhadap pipa induk.

Hanya saja, akibat pengalihan aliran air yang menuju pipa induk tersebut, debit air yang disuplai otomotis berkurang dari biasanya. Kondisi itulah yang membuat, suplai air bersih ke beberapa daerah yang menjadi daerah aliran pipa induk tersebut, tidak maksimal seperti biasa.

“Di antaranya Kecamatan Janapria, Praya Timur sampai Kecamatan Pujut. Termasuk beberapa wilayah di Desa Mantang dan Kecamatan Kopang,” jelasnya.

Untuk mengembalikan kondisi jaringan seperti biasanya, pihaknya harus mengganti pipa yang bocor tersebut. PDAM Praya sudah memesan pipa (Suara NTB/kir) yang bocor langsung di pabrik PIPA BOCOR - Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di dekat pipa PDAM Praya pembuatnya di Surabaya Jawa yang bocor di perbatasan Desa Aik Berik Batukliang Utara. Akibat kebocoran ini, layanTimur. (kir) an ke pelanggan jadi terganggu.

Batal, Penempatan PNS di TPS Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akhirnya membatalkan rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilu legislatif, Rabu (9/4) besok.

Pembatalan ini menyusul banyak kecurigaan dan tekanan akan ada kepentingan politik dalam rencana tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si, kepada wartawan dalam jumlah pers yang digelar usai rapat tertutup yang dipimpin langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, di kantor Bupati Loteng, Senin (7/4).

Herdan mengungkapkan, kalau keputusan tersebut sudah menjadi keputusan akhir dari Pemkab Loteng. Keputusan diambil untuk meredam isu kalau Pemkab Loteng bakal melakukan mobilisasi PNS di semua TPS dengan maksud-maksud politik tertentu. “Dari pada terus-terusan memicu polemik yang dikhawatirkan bisa berujung pada konflik di tengah masyarakat, penempatan PNS tidak jadi dilaksanakan,” tegas Herdan kembali. Adanya pembatalan ini semua kecurigaan yang mengarah ke

Pemkab Loteng bisa reda, kendati tidak perlu ada kecurigaan seperti itu.

Diakuinya, awal mula munculnya rencana penempatan PNS tersebut di mana pada bulan Maret lalu, Pemkab Loteng mendapat laporan KPU Loteng kesulitan dalam menyiapkan petugas Linmas di masing-masing TPS. Mengingat anggaran yang disiapkan untuk petugas Linmas tidak ada. ‘’Yang ada hanya anggaran untuk petugas KPPS,’’ ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Pemkab Loteng bersama dengan KPU Loteng dan Panwaslu Loteng bersama aparat keamanan, menggelar rapat koordinasi.

Dalam rapat akhirnya muncu beberapa opsi. Salah satunya merekrut tenaga relawan sebagai petugas Linmas. Namun opsi tersebut terbentuk anggaran. Sementara Pemkab Loteng tidak punya anggaran khusus untuk tenaga relawan.

Meski demikian, tugas-tugas pemantauan akan tetap dilakukan, tapi melibatkan pejabat tertentusesuai dengan zona wilayah yang sudah ditentukan. Bagaimana pun, lanjutnya, kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemantauan tetap dilakukan. (kir)

Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Baru 20 Persen Tanjung (Suara NTB) Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, mengakui tingkat pelayanan publik untuk pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB masih rendah. Berdasarkan indeks tingkat kepuasan pelayanan publik yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), tingkat kepuasan di NTB masih berada pada zona merah.

“Mengutip hasil penilaian Kemenpan RB, masyarakat NTB ternyata belum sangat puas dengan pelayanan publik. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat masih ada pada porsi 18 persen, 19 persen dan 20 persen,” ungkap Adhar, saat focus group discussion (FGD) Ombudsman di Aula Bupati KLU, Senin (7/4).

Adhar enyebut, dari hasil penilaian Kemenpan dan RB itu menggambarkan standar pelayanan publik masyarakat NTB berada di tengah-tengah. Banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah baik di level kabupaten dan kota maupun di tingkat provinsi. Berdasarkan UU

Hutan Lindung Sekaroh

Pemkab Lotim Temukan 20 Sertifikat Dalam Kawasan Selong (Suara NTB) Jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) menemukan 20 sertifikat di atas kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Sertifikatsertifikat itu diduga dikuasai oleh oknum tertentu yang menyeret nama-nama orang asing yang menjadi pemilik modalnya.

“Ini yang baru ditemukan saja. Belum yang belum tercatat,” ungkap Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat diwawancara media di Selong, Senin (7/4) kemarin.

Semua sertifikat lahan tersebut, ujarnya, dinyatakan merupakan milik warga negara Indonesia. Sementara, keterlibatan orang asing sejauh ini diduga hanya sebagai pemilik uang.

Wakil bupati menegaskan, keberadaan sertifikat di dalam kawasan hutan lindung dilarang, sebagaimana termaktub di Undang-undang

Pokok Agraria dan UndangUndang Kehutanan, sehingga sertifikat di atas lahan tersebut harus dicabut.

Menurutnya, berdasarkan aturannya, ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mencabut sertifikat. Pertama meminta kepada pemilik sertifikat menyerahkan secara sukarela sertifikat untuk dibatalkan demi hukum. Cara kedua, minta ganti rugi. Namun, cara ini kemungkinan tidak bisa dilakukan, karena tanah tersebut tidak pernah dijual pemerintah.

Cara terakhir adalah akan dilakukan pengambilan secara paksa. Saat ini, jajaran Pemkab Lotim lebih mengarahkan kepada para pemilik sertifikat agar menyerahkan secara sukarela. “Semua sedang dalam proses,” paparnya, seraya menambahkan, para penjarah hutan lindung juga akan ditertibkan.

Diketahui di kawasan hu-

tan lindung Sekaroh banyak warga luar Kabupaten Lombok Timur yang menanam jagung di atas lahan kawasan. Bukannya menanam tanaman keras, namun justru yang ditanam adalah tanaman jagung.

Saat ini, para penjarah hutan itu sedang dilakukan pendataan agar segera meninggalkan kawasan hutan. “Sedang diurus semua, begitu jagung selesai diminta segera hengkang,” tegasnya.

Tidak saja di kawasan hutan Sekaroh, lahan di kawasan hutan di wilayah kecamatan Sambelia pun diakui masih terjadi hal serupa. Diduga banyak orang luar daerah yang sengaja datang bercocok tanam di atas lahan kawasan hutan yang sama sekali tidak diperbolehkan. Pemkab Lotim akan melakukan pendekatan dengan baik kepada masyarakat agar segera meninggalkan kawasan. (rus)

Nomor 25 Tahun 2009 tentang tata pemerintahan yang baik, terdapat 14 komponen acuan yang harus dipenuhi pemerintah dalam menerapkan pelayanan publik. Mulai dari dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, produk pelayanan hingga yang terakhir, dilakukannya evaluasi terhadap kinerja pelayanan pemerintah.

Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Ikhwan Budiman, M.Pd., bersama Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, MM., menilai FGD yang digelar Ombudsman di KLU merupakan sarana tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang dijalankan oleh pejabat di KLU. Meningkatnya pelayanan publik dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) menggambarkan fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana harusnya.

“Pemda KLU tentu akan berusaha memperbaiki pelayanan publik untuk menciptakan kondisi pelayanan yang lebih baik. Setidaknya, hasil survai AIPD melalui lembaga Pattiro belum lama ini, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 77 persen. Yang tidak baik akan diperbaiki lagi,” pungkas Ikhwan. (ari)

Bupati Instruksikan Satpol PP Gesit Tertibkan APK Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar lebih gesit menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang masih banyak terpasang. Bupati memberi deadline waktu hingga Selasa ini kepada Satpol PP membereskan APK yang masih terpasang.

“Pol PP saya minta paling lambat besok (hari ini red), sudah tuntas menertibkan APK. Sehingga tidak ada lagi APK yang terpasang saat hari H pemungutan suara,” tegas bupatisaat rapat koordinasi penyelenggaraan pemilu DPR, DPRD, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota di Jayakarta, Senggigi, Senin (7/4).

Dalam hal ini, ujarnya, dirinya telah memerintahkan Kepala Satpol PP mengerahkan semua anggotanya menertibkan semua APK, baik itu baliho partai politik (parpol), caleg. Bila perlu, katanya, APK dibakar agar tidak mengotori kawasan di Lobar. Itupun jika

pihak parpol dan caleg tak memerlukan atau tak membutuhkan APK itu lagi.

Hal senada disampaikan Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri. Menurutnya, KPU siap menyelenggarakan pemilu. Selama proses persiapan pemilu, pihaknya tidak menemukan ada kendala berarti yang dihadapi.

Terkait APK, parpol dinilai masih bandel, sehingga membuang kotoran berupa APK di mana-mana.

Terkait alat peraga kampanye ini tambahnya, bukan menjadi tugas KPUD melainkan parpol dan Pemda yang menertibkan. Masih adanya APK terpasang menunjukkan tidak ada itikad baik parpol dan caleg untuk menurunkan sendiri.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Lobar melalui Kasi Trantibum dan Tranmas, I Ketut Rauh, SSTP, M.Si, mengaku kesulitan menertibkan APK, karena ketika petugas menertibkan di suatu kawasan, belum habis disisir sudah ada APK dipasang lagi. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

Martinez Tepat Gantikan Wenger Edinson Cavani

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

London Roberto Martinez tampil sebagai pelatih yang memang dibutuhkan Arsenal, demikian diungkapkan legenda tim Gudang Peluru, Ian Wright.

Martinez membawa Everton mengalahkan Arsenal 3-0 di Goodison Park, Minggu (6/4). Kemenangan ini membuat Everton hanya berjarak satu poin dan mungkin menggusur Arsenal di zona Liga Champions karena masih menyimpan satu pertandingan yang belum dimainkan.

Martinez merupakan sosok pelatih ideal untuk mengambil alih kursi pelatih di Emirates Stadium, jika Arsenal berpisah dengan Arsene Wenger di musim depan.

“Dia (Martinez) pelatih yang kami inginkan, seorang pelatih muda yang baik yang telah membuktikan dirinya sebagai juru taktik lihai, dia tahu apa yang dia lakukan,” kata Wright kepada BBC dilansir dari laman Four four two (7/4).

“Dia Roberto Martinez. Jika seseorang bertanya apa yang saya inginkan, saya akan menyebut Roberto Martinez,” katanya. “Dia pelatih yang bisa kita lihat untuk masa depan Arsenal”.

Arsenal hanya memperoleh dua poin dari empat laga terakhir sementara Everton telah memenangkan enam laga berturut-turut.

Wright mengatakan jika tradisi empat besar Arsenal pudar maka Wenger perlu dipecat.

“Saya merasa bahwa banyak orang di luar sana merasa sangat sulit untuk memikirkan (Arsenal tanpa Wenger),” katanya.

“Seperti yang mereka katakan di media sosial, berhatihatilah dengan apa yang anda inginkan, tapi kami berada dalam situasi di mana fans Arsenal mulai melihat ke dalam kekosongan besar ini dan itu terlihat tidak baik,” katanya.

“Pada akhir musim ini harusnya pemain menyelesaikan liga di peringkat teratas tapi mereka kehabisan bahan bakar,” kata Wright. (ant/bali post)

Frank Lampard

Lampard Yakin pada Taktik Ajaib Mourinho

Roberto Martinez

Hadapi IFL 2014

Tim Futsal Anker Lombok Diperkuat Pemain Asing

Lampard yakin Mourinho memiliki rumus ajaib untuk membalikkan kekalahan 1-3 pada leg pertama di Paris minggu lalu menjadi kemenangan yang meloloskan Chelsea ke semifinal.

“Tergantung kami untuk melakukan pendekatan dengan cara yang benar dan di sanalah kami percaya pada pelatih. Dia sangat hebat dalam situasi seperti ini dan kami akan melihat itu,” kata Lampard seperti dilan-

Mataram (Suara NTB) Tim Futsal Anker Lombok tak ingin tampil buruk dalam Liga Futsal Indonesia (IFL) di Jakarta Juni mendatang.

Mereka terus menambah kekuatan pemain guna meraih hasil yang maksimal di ajang Liga Futsal Indonesia itu.

Sejumlah pemain nasional dan pemain asing pun didatangkan untuk memperkuat tim tersebut.

Pemilik tim Anker Lombok, Arianto Prametu yang dihubungi Suara NTB di sela-sela meninjau seleksi atlet dan per-

siapan tim Anker di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (7/4) kemarin mengatakan pihaknya telah menetapkan 20 pemain untuk mengikuti seleksi dan latihan perdana di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (7/4) kemarin.

Sebanyak 20 pemain yang mengikuti seleksi dan latihan perdana itu terdiri dari delapan pemain lokal NTB, tiga atlet asal Ambon, empat dari Jawa Barat (Jabar) dua atlet dari Surabaya dua atlet dari Jawa Tengah (Jateng) dan satu pemain asing, Bruno Zales. Sebanyak 20 atlet itu dilatih oleh mantan pelatih tim futsal DKI Jakarta, Junika Rahmat yang biasa dipanggil Dony Zola.

Arianto sengaja mendatangkan pelatih nasional untuk menangani Anker Lombok agar timnya dapat tampil maksimal di Liga Futsal Indonesia atau IFL. Demikian halnya mantan pemain PON Jateng, Jonathan dan Josua ikut ambil bagian mengikuti latihan perdana tim Futsal Anker kemarin.

Meurut Arianto, sebanyak 20 pemain yang didatangkan dari berbagai daearah itu akan diseleksi secara ketat guna mendapatkan pemain terbaik. Sayangnya jumlah nominal nilai kontrak masing masing pemain dan pelatih masih dirahasiakan oleh Arianto, menurutnya tidak etis membuka nominal kontrak pelatih di publik. “Ndak mungkin kita publikasikan nilai kontrak mereka,” ujarnya.

Pada IFL tahun 2013 lalu tim Futsal Anker Lombok menjadi juru kunci. Mereka menempati peringkat 7 besar dari 7 tim yang tampil. Kegagalan di ISL 2014 lalu diakui karena saat itu Anker minim persiapan dan hanya diperkuat sejumlah pemain lokal NTB. Namun di ajang pertandingan lFL tahun 2014 mendatang, Arianto berharap timnya bisa tampil lebih baik lagi, karena memang saat ini tim Anker Lombok telah melakukan perubahan total dan diperkuat oleh sejumlah pemain pemain nasional. (fan) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

London Frank Lampard yakin Jose Mourinho adalah joker yang memiliki taktik ajaib untuk meloloskan Chelsea pada leg kedua perempatfinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain Rabu (9/4). sir ESPN.com.

“Masalah (bagi tim yang berlaga) di Liga Champions adalah tidak bisa menjaga priode baik dalam pertandingan kemudian masalah kecil bisa berakhir kekalahan. Level kualitasnya sangat tinggi,” kata Lampard.

“Kami harus bersikap positif dan mencoba untuk memenangkan pertandingan, tetapi pada saat yang sama kami harus menjaga pikiran kami,” katanya.

Dua tahun lalu Chelsea sukses meny-

ingkirkan Napoli meski tertinggal 3-1 di leg pertama, namun Lampard mengatakan PSG adalah lawan yang lebih berkualitas.

“Saya pikir PSG lebih kuat dari Napoli,” tambahnya.

“Kami bisa menang dengan dua gol, tapi kami tidak bisa mengejar satu gol dalam satu menit. Ini soal fokus, sikap, dan kecepatan kami dalam permainan.”

Cavani Optimis Sementara itu, Bomber Paris Saint-Germain Edinson

Cavani kerap bermain di posisi sayap karena jantung serangan PSG sudah diisi oleh Zlatan Ibrahimovic. Dengan cederanya Zlatan, ia yakin bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkannya.

Cavani, pemain yang dibeli PSG dari Napoli itu yakin PSG akan baik – baik saja meski Zlatan Ibrahimovic akan absen akibat cedera di laga kontra Chelsea, Selasa (8/4).

Pemain internasional Swedia mendapat masalah hamstring pada leg pertama perempat-final Liga Champions yang dimenangkan PSG 3-1 tengah pekan lalu dan dia dipastikan absen saat timnya melawat ke Stamford Bridge.

Cavani, yang mencetak gol melawan Reims dalam lanju-

tan Ligue 1 Prancis, yakin dia bisa bersinar di tengah absensi Ibrahimovic. “Saya lebih baik di posisi tengah,” kata pemain asal Uruguay kepada L’Equipe.

“Ini normal; ini pekerjaan saya. Ini tanggung jawab besar untuk saya.” Les Parisiens mengantongi kemenangan pada pertemuan pertama di Parc des Princes dan Lucas Moura, yang menggantikan Ibrahimovic di laga itu, mengklaim tim Laurent Blanc memiliki kewajiban untuk lolos.

“Kami memiliki keuntungan besar. Kami akan sangat fokus,” tutur pemain asal Brasil. “Ini akan berat tapi kami bisa melakukannya.

Kami memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya.” (ant/bali post)

Marco Reus Berharap Mukjizat Madrid Melihat hasil pertemuan di leg pertama Liga Champions yang berakhir dengan skor 3-0 untuk Real Madrid, Borussia Dortmund kini tidak bisa berharap banyak. Mereka hanya bisa memberikan yang terbaik sembari menunggu mukjizat untuk bisa membalikan keadaan.

Hasil buruk melawan Real Madrid pada leg pertama perempat-final Liga Champions tidak membuat Marco Reus putus harapan. Sebaliknya, penyerang sayap Borussia Dort-

mund itu bersikap positif sambil berharap mukjizat hadir saat leg kedua di Signal Iduna Park pada Rabu (9/4) dini hari WIB mendatang.

Dortmund harus menjalani laga tersebut dengan defisit 3-0 setelah di pertemuan pertama mereka kalah secara komprehensif di Santiago Bernabeu.

Namun, Reus yang baru saja mencetak gol penentu kemenangan 2-1 atas Wolfsburg Sabtu (5/ 4) kemarin, menyatakan optimismenya untuk bisa menyingkirkan Los Blancos.

Pembatasan Umur untuk Peremajaan Atlet

Mataram (Suara NTB) Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin mengatakan regulasi pemberlakuan batasan usia di pertandingan balap motor Porprov NTB itu dilakukan agar semua atlet muda di kabupaten/kota di NTB dapat ambil bagian di ajang bergengsi tersebut. Pasalnya hampir semua atlet yang ada di kabupaten/kota memiliki usia di bawah 20 tahun.

“Kita coba memberanikan diri menampilkan yang muda karena di kabupaten/kota

banyak atlet yang muda. Karena apabila kita tidak memberlakukan batasan usia maksimal 27 tahun kemungkinan atlet - atlet yang muda tidak akan tampil karena tidak mampu bersaing dengan atlet senior,” ucapnya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (7/4) malam lalu.

Penetapan batasan usia di Porprov NTB ini disepakati oleh semua Korwil IMI kabupaten/kota di NTB, sehingga IMI NTB memberanikan diri membatasi usia atlet di Porprov NTB 2014.

IMI NTB telah mengajukan ke panitia Porprov NTB soal regulasi batasan usia maksimal 27 tahun untuk atlet balap motor, namun untuk keputusan belum final. Dalam hal ini pihak IMI NTB menyerahkan kepada panitia Porprov NTB soal rencana pemberlakukan batasan usia tersebut.

Namun sejauh ini belum ada protes dari KONI kabupaten/kota di NTB, meskipun belum lama ini ada atlet se-

nior, Ivan Junior yang mengaku kecewa atas putusan tersebut.

Menurut Edo, kekecewaan atlet memang perlu disikapi, namun demikian tidak akan mempengaruhi putusan IMI NTB karena yang berhak melakukan protes soal batasan usia itu adalah KONI kabupaten/kota sebab peserta balap motor ada di KONI kabupaten/kota.

“Atlet tidak berhak melakukan protes, yang berhak melakukan protes itu KONI kabupaten/kota,” ucapnya menanggapi protes Ivan Junior.

Dijelaskan Edo, atlet balap motor senior NTB seperti Iwan Hardi dan Ivan Junior yang sudah mewakili NTB di berbagai event tingkat nasional sudah saatnya pensiun dan segera menyiapkan diri untuk menjadi pelatih. Atlet senior harus memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda NTB agar kedepannya atletatlet muda NTB dapat meneruskan perjuangan atlet senior di kancah nasional. (fan)

“Kami tidak boleh menyerah,” ujar Reus di laman resmi Dortmund. “Jika kami bermain seperti saat melawan Wolfsburg [di mana Dortmund tampil buruk dan tertinggal 1-0], maka akan sulit bagi kami [untuk menang atas Madrid].”

“Tapi jika kami bisa bermain seperti di babak kedua, mungkin kami bisa mengatasi defisit ini.

Memang ini sungguh sulit, tetapi kami akan memberikan segalanya. Dalam sepakbola, semuanya adalah mungkin,” tutupnya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 8 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 8 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

LIPUTAN KHUSUS

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

Hindari Korupsi Kecil

(Suara NTB/aan)

KPU NTB menilai, sistim penyelenggaraan pemilu saat ini sudah cukup baik untuk mengantisipasi potensi kecurangan – kecurangan yang akan terjadi. Namun, untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang, tampaknya dibutuhkan lebih dari sekedar pembenahan sistemik. Demikian benang merah wawancara dengan Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP, usai menghadiri rapat koordinasi di Bawaslu NTB, Senin kemarin.

“Seperti yang sudah saya sampaikan, bagi KPU, sistim dan regulasinya sebenarnya sudah menutup peluang kecurangan,” ujarnya. Aksar menegaskan, kecurangan yang sudah diantisipasi tersebut adalah adanya peluang manipulasi suara. KPU bahkan menyiapkan prosedur berlapis – lapis untuk mengantisipasi ini.

Mulai dari menyingkirkan pemilih ganda dari daftar pemilih, memastikannya tidak disalahgunakan untuk mendongkrak perolehan parpol atau caleg tertentu, hingga membuka peluang kepada banyak pihak untuk bisa mengakses formulir C1.

Hanya saja, ketika bersentuhan dengan praktik politik uang, Aksar mengaku KPU tentu saja tidak akan bisa berbuat banyak tanpa kemauan masyarakat sendiri untuk bersama – sama menolak praktik semacam ini.

“Kami tentu saja berharap dukungan, karena ini soal moral.

Kita kok mentoletit korupsi – korupsi kecil. Mentolerir korupsi – korupsi kecil, akan melahirkan korupsi besar,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan politik uang adalah persoalan yang menyangkut sikap masyarakat secara kolektif. “Ini bukan sekedar persoalan menindaklanjuti pelanggaran atau tidak. Tapi masalahnya, kita permisif atau tidak (terhadap politik uang)?”

Karena itulah, ia menegaskan pekerjaan besar untuk memastikan politik uang tidak menciderai pelaksanaan pemilu bukanlah pekerjaan KPU semata. “Tapi juga dibutuhkan pendidikan politik dari parpol, caleg, juga terhadap semua pihak.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga tidak boleh membiarkan masyarakat ini jadi permisif terhadap korupsi – korupsi kecil semacam ini,” tandasnya. (aan)

L. Aksar Ansori

Sikap Pemilih Jelang Pemilu

Kampanye yang Tak Menarik dan Ancaman Politik Uang Ancaman politik uang dan pelaksanaan kampanye yang tak menarik minat masyarakat mewarnai pelaksanaan Pemilu 2014 ini. Bawaslu dan KPU NTB mengimbau masyarakat untuk bersama – sama menjaga pemilu kali ini dari kecurangan dan politik uang.

SURVEI yang dilakukan Litbang Suara NTB memperlihatkan masih tingginya toleransi pemilih di NTB terhadap politik uang. Dari total 200 responden yang diwawancarai Suara NTB, sebanyak 132 orang atau 66 persen menganggap politik uang sebagai sebuah hal yang wajar. Sisanya, sebanyak 24 persen menjawab tidak wajar dan 8 persen menjawab tidak tahu.

Dari sini persepsi masyarakat NTB terhadap politik uang sudah tampak semakin jelas. Jika merujuk pada data hasil survei di atas, sebagian besar responden menganggap wajar politik uang. Angka ini bersesuaian dengan hasil survei nasional berkaitan dengan Pemilu 2014 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Desember 2013 lalu berjudul “Pendapat Masyarakat Indonesia Tahun 2013”. Dalam survei tersebut, 57 responden menjawab bahwa praktik jual beli suara sudah wajar sehingga tidak perlu dilaporkan sebagai pelanggaran.

Anggota Bawaslu NTB, Samsudin, yang dikonfirmasi mengenai fenomena ini mengakui bahwa fenomena politik uang adalah sesuatu marak namun sangat sulit dibuktikan dan dijerat otak pelakunya. “Karena yang berjalan itu bukan caleg atau partai tapi tim-nya.

Jadi samar – samar,” ujarnya.

Kendala lain yang diungkapkan Samsudin adalah perilaku masyarakat pemilih yang

1. Pernahkah Anda atau kampung/dusun Anda didatangi oleh (tim sukses) calon legislatif sebelum masa kampanye resmi dimulai?

Tidak Pernah

Pernah

57%

Halaman 14

seringkali justru menyembunyikan pelaku politik uang. “Kalau sudah dapat, masyarakat mengatakan ‘kita tidak pernah terima.’ Kita tanya uang dari mana, tidak tahu dia,” ujarnya.

Karena itulah, Samsudin tak memungkiri bahwa ancaman politik uang memang masih menjadi ancaman serius bagi Pemilu 2014. “Jadi bukan kita pungkiri, tapi kendala kita adalah untuk mendapatkan alat bukti,” tegasnya.

Selain sulit diungkap dan ditindak, politik uang juga tampaknya masih menjadi faktor penentu yang bisa merubah sikap pemilih. Untuk memetakan keampuhan politik uang ini, Litbang Suara NTB meminta sikap responden seandainya ditawari memilih parpol/caleg tertentu dengan diiming-imingi uang/ barang/jasa sebagai imbalannya.

Hasilnya, mayoritas responden (49 persen) memilih menerima uang yang ditawarkan dan memilih parpol/caleg yang memberi imbalan tersebut.

Adapun pemilih yang menjawab ‘menerima uang, tetapi menolak memilih caleg/parpol yang memberikan uang’ sebanyak 27 persen, beda tipis dengan responden yang menjawab ‘menolak uang dan menolak memilih caleg/parpol yang memberi uang’, yaitu di angka 24 persen.

Dari jawaban ini dapat dilihat

bahwa kebanyakan responden berpotensi menjadi pemilih yang setuju terhadap politik uang dengan menjawab (B). Sementara responden yang menjawab (C) merupakan kelompok responden yang memiliki “kegeraman” atau ketidaksukaantersendiricaleg/parpol yang melakukan politik kotor semacam itu. Akibatnya, ada keinginan untuk “memiskinkan” caleg/parpol yang orientasi suaranya melalui jalur politik uang.

Hanya saja, responden demikian juga rentan terhadap potensi terlibat politik uang.

Sebab, dia pun bersedia menerima bayaran. Adapun responden yang memilih jawaban (A) adalah kelompok responden yang ideal yang mendukung politik bersih. Sayangnya, jumlah responden yang memilih jawaban ini hanya sedikit.

Pemilih awam berpotensi paling besar untuk terlibat politik uang, yaitu di angka 72 persen. Yang lain menjawab 28 persen adalah pemilih pemula. Sementara itu, pilihan jawaban pemilih cerdas dan pemilih apatis atau pilihan lainnya tidak dipilih responden. Ini menunjukkan bahwa pemilih awam merupakan tipe pemilih yang patut dikhawatirkan akan termakan bujuk rayu politik uang.

Kemungkinan ini pun wajar karena pemilih awam merupakan kelompok yang tidak pasti.

Mereka termasuk di dalamnya

misi, kedekatan dan ketokohan.

Responden menjawab bahwa kejelasan visi dan misi parpol dan caleg menjadi acuan. Responden yang memilih ini sebanyak 32 persen. Jawaban lainnya, 26 persen responden menjawab berdasarkan kedekatan, 23 persen responden memilih parpol/ caleg mereka berdasarkan ketokohan, dan 19 persen menjawab berdasarkan tingkat pendidikan mereka.

Jawaban responden untuk pertanyaan ini menarik karena berbeda dari jawaban sebelumnya yang mengindikasikan bahwa politik uang sudah diterima masyarakat. Mayoritas responden setuju bahwa kejelasan visi dan misi caleg/parpol merupakan syarat untuk mengukur suatu parpol/ caleg merupakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ke depan.

Namun, responden lain juga melihat bahwa faktor kedekatan merupakan hal yang tidak bisa di kesampingkan. Alasannya adalah karena faktor kedekatan akan menjamin bahwa suatu parpol, terutama seorang caleg lebih dikenal potensinya dibandingkan dengan parpol atau figur caleg yang tidak dikenali pemilihnya.

Faktor Ketokohan dan tingkat pendidikan pun masih dijadikan sebagai ukuran responden menentukan figur terbaik. Seorang tokoh memiliki ciri karismatik sehingga berpotensi sebagai pemimpin yang disegani. Adapun caleg berpendidikan tinggi diyakini memiliki tingkat intelektual yang tinggi. (litbang/aan)

2. Pernahkah Anda menghadiri sebuah kampanye pemilu tahun ini?

3. Jika menjawab pernah, Apakah ada bayaran untuk kehadiran di setiap kampanye tersebut?

Tidak Pernah

Tidak Ada

43%

Pernah

64%

36%

Ada

33%

4. Jika Anda didatangi parpol atau caleg atau perwakilan dari keduanya kemudian dia memberikan sejumlah uang, sedangkan dia tidak sesuai dengan pilihan Anda, apa yang akan Anda lakukan?

5. Menurut Anda, apakah kampanye dengan menerapkan politik uang adalah hal yang wajar?

Terima uang, tolak caleg/parpol

Tidak wajar

Terima uang, pilih caleg/parpol

adalah masyarakat buta aksara dan berusia lanjut, serta masyarakat berekonomi rendah.

Iming-iming sekecil apa pun dapat menarik minat mereka untuk memilih para pembayar. Ditambah lagi bahwa memilih atau tidak memilih tidak akan merugikan mereka atau sekurangnya berdampak dalam waktu dekat.

Meski toleransi terhadap politik uang cukup tinggi, namun mayoritas responden masih menginginkan terwujudnya pemilu yang bersih dari praktik semacam ini. Sebanyak 45 persen responden menjawab bahwa untuk mewujudkan pemilu bersih dan bebas dari politik uang, sistem penyelenggaraan pemilu harus dibenahi. Responden lain (38 persen) menjawab bahwa kampanye terbuka dan transparan masih perlu dijadikan sebagai wahana untuk mewujudkan politik bersih.

Sementara itu, responden yang menjawab bahwa golput sebagai pilihan pemilu bersih hanya sebanyak 14 persen. Sisanya, 4 persen menjawab lainnya, yaitu debat terbuka antarcaleg, sanksi yang berat untuk caleg/parpol pelanggar kampanye, dan meningkatkan pemahaman terhadap tujuan dari penyelenggaraan pemilu.

Jalan keluar untuk mempengaruhi sikap pemilih tanpa harus mengimingi uang sebenarnya masih terbuka lebar.

Sebab, mayoritas responden juga masih bisa dipengaruhi dengan sejumlah faktor. Beberapa faktor yang menonjol untuk antara lain kejelasan visi dan

67%

6. Bagaimana cara menerapkan pemilu yang bersih menurut Anda?

Wajar

Perbaiki sistem penyelenggaraan Pemilu

Golput Lainnya

27%

24%

49%

24%

14% 66%

8%

Tolak uang, tolak caleg/ parpol

45%

3% 38% Kampanye terbuka dan transparan

Tidak tahu 7. Menurut Anda, kelompok pemilih mana yang paling rawan terpedaya oleh politik uang?

Pemilih awam

8. Apa dasar Anda menentukan caleg atau parpol pilihan Anda adalah yang terbaik bagi Indonesia dan NTB di masa mendatang?

Pemilih pemula

43%

Kejelasan visi dan misi

Ketokohan

23% 19%

32%

57%

Tingkat pendidikan

26% Kedekatan

LITBANG

SUARA NTB

Metode penelitian: Stratified Random Sampling

Jenis kelamin responden: Laki-laki : 98 orang Perempuan : 102 orang

Klasifikasi responden berdasarkan umur: 17-30 tahun : 60 orang (L = 27; P = 33) 31-45 tahun : 91 orang (L = 54; P = 37) 46 tahun ke atas : 49 orang (L = 17; P = 32)

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

Anas Keluhkan Pencoblosan di Rutan Jakarta (Suara NTB) Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Anas Urbaningrum mengeluhkan prosesi pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 yang akan diselenggarakan pada Rabu (9/4).

“Saya kan mestinya nyoblos di Dapil Jawa Timur. Saya sudah hapal caleg-calegnya.

Sekarang karena Rabu nyoblosnya di sini dapilnya kan Jakarta Selatan, berarti saya harus pelajari dulu nanti calegcaleg Jaksel,” kata Anas di kantor KPK, Jakarta, Senin (7/4).

Anas datang ke KPK untuk perpanjangan penaha(ant/Bali Post) nannya. Saat ditanya siapa Anas Urbaningrum yang akan dia coblos, Anas menjawab ‘’rahasia dong, gimana sih? rahasia, yang penting rakyat itu kalau milih yang pasti yang dipilih itu dianggap bisa memenuhi, memberi dan membawa harapan,” kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. (ant/Bali Post)

Masyarakat NTT Bersyukur Wilfrida Tak Dihukum Mati Kupang (Suara NTB) Publik Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dari anggota DPRD, Kaukus Perempuan, Pengacara, tokoh agama dan tokoh masyarakat mewakili warga setempat mengapresiasi putusan Pengadilan Malaysia membebaskan TKW Indonesia, Wilfrida Soik dari hukuman mati dalam sidang yang digelar kemarin.

“Puji Tuhan Wilfrida bebas dari tuntutan hukuman mati tanpa syarat. Kami baru saja menerima pesan singkat langsung dari keluarga terpidana yang tengah mengikuti sidang putusan di Mahkamah Tinggi, Kota Baru, Klantan, Malaysia, Senin,” kata Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi NTT Ana Waha Kolin, di Kupang, Senin (7/4).

Kaukus Perempuan NTT memberi apresiasi khusus kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak dalam usaha tersebut.

Selain itu, katanya, apresiasi juga perlu diberikan secara kepada media cetak,onlinedankantorberitaseduniadanmediaelektronikyangselama ini terus mengungkap dan memberitakan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga ada perhatian publik.

Ia mengatakan kasus Wilfrida harus menjadi pelajaran berharga untukWilfrida-Wilfridalainnyasehinggatidakterantukpadapersoalan yangsamaakibatkurangnyapengawasanterhadaprekrutmentenaga kerja dan persoalan lapangan kerja dan tekanan ekonomi. “Ketika kasus itu terjadi usia Wilfrida masih berusia anak-anak. Berikut, banyak perekrutan yang dilakukan tanpa prosedur dan ketrampilan bagi TKWsehinggawajarterjadikesalahanyangdilakukanolehTKWyang tidak mempunyai pendidikan memadai,” katanya.

Sementara itu mantan Wakil Bupati Belu, Ludofikus Taolin, dihubungiterpisahdariKupang,menyatakanrasagembiradanpenghargaan kepada pemimpin negara Malaysia terutama lembaga yudikatif atas peristiwa luar biasa ini. “Rasa optimisme terhadap bebasnya Wilfrida Soik sudah ada sejak ketika bersama-sama mengikuti lanjutan persidangan kasusnya di Mahkamah Tinggi, Kota Baru, Klantan, MalaysiadimanapengacarayangdihadirkanPrabowoSubiantodalam kasus pembunuhan di Kelantan, Malaysia, sudah nampak,” katanya.

Dan menurut dia, hari telah nyata bahwa Wilfrida Soik akhirnya bebas, sehingga perlu diapresiasi dan disyukuri karena kerja keras semua pihak dan campur tangan Tuhan sangat besar, sehingga membuahkan hasil pembebasan dari hukuman mati. (ant/Bali Post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Polri : 20 Persen TPS Dikategorikan Rawan Medan (Suara NTB) Kepolisian Republik Indonesia mengategorikan sekitar 20 persen tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2014 rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran.

“Dari 545.072 TPS yang ada, sekitar 20 persen rawan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol boy Rafli Amar dalam dialog “Media, Pemilu, dan Potensi Konflik” di Medan, Senin (7/4).

Menurut Boy Rafli, jumlah lokasi TPS yang rawan itu tersebar di berbagai provinsi, mulai Aceh, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua, hingga sejumlah daerah di Kalimantan.

Selain karena adanya konflik sosial, potensi kerawanan itu juga disebabkan kondisi geografis yang membuat sulitnya pemantauan terhadap aktivitas di TPS tersebut.

“Jadi, dari analisa yang dilakukan, hanya sekitar 80 persen TPS saja yang aman,” katanya.

Dari pemetaan lokasi, Polri menetapkan sejumlah kebijakan dalam pengamanan TPS, mulai dari penentuan jumlah personel hingga persiapan petugas cadangan.

Untuk TPS yang dikategorikan aman, Polri akan menerapkan kebijakan dua personel untuk menjaga lima TPS yang dibantu unsur masyarakat lainnya. “Sedangkan untuk TPS yang dikategorikan rawan diberlakukan penempatan satu personel untuk mengawasi satu TPS,” kata Boy. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

DISTRIBUSI LOGISTIK - Panitia pelaksanan pemilu legislatif wilayah kepulauan memindahkan logistik pemilu pada pendistribusian hari terakhir di dermaga Polairud Polda Sulselbar, Makassar, Sulsel, Senin (7/4).

Pangdam Cenderawasih Harapkan PNG Tindak Tegas Kelompok Bersenjata

(ant/Bali Post)

PERIKSA - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua (di tengah) memeriksa perlengkapan prajurit TNI yang bertugas di Papua.

Jayapura (Suara NTB) Panglima Komando Daerah

Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Ze-

bua mengharapkan pemerintah Papua Nugini (PNG) bertindak tegas terhadap kelompok sipil bersenjata (KSB) yang berlindung diwilayah mereka.

“Kami sangat berharap pemerintah dan pihak keamanan PNG benar-benar melarang sekelompok warga yang sering menganggu keamanan, dan setelah melakukan aksinya kemudian melarikan diri ke wilayah PNG sehingga tidak bisa dikejar dan ditangkap,” ungkap Christian seusai meninjau perbatasan RI-PNG, pasca-kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata, Minggu (6/4).

Dikatakannya, dari laporan yang diterima saat aksi pengibaran bendera “bintang kejora” hingga terjadinya kontak senjata antara aparat

keamanan Republik Indonesia (RI) dengan KSB, tidak terlihat tentara atau polisi PNG di perbatasannya.

Tentara PNG, menurut dia, baruterlihatdiperbatasansorehari saat situasi mulai terkendali.

Oleh karena itu, ia berharap, di masa depan hubungan RI dengan PNG betul-betul terwujud dengan menindak tegas KSB yang sering bersembunyi diwilayah PNG, apapun alasannya.

Kontak senjata antara aparat keamanan dengan KSB pada Minggu kemarin, dikemukakannya, diawali dengan pengibaran bendera”bintang kejora” sekitar 20 meter dari titik nol perbatasan RI-PNG. Akibat kontak senjata itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP

Alfred Papare dan anggota Komando Distrik Militer (Kodim) Jayapura Sersan Mayor Tugino terluka pecahan kaca saat berada di menara dekat kantor imigrasi RI. Sejumlah bangunan di kawasan titik nol itu tampak pula dirusak dan dibakar, termasuk fasilitas pencucian mobil, dan tiang-tiang bendera dirobohkan.

Sejak Sabtu (5/4), aparat keamanan RI menutup pagar perbatasan yang membentang di antara kedua negara dengan alasan meningkatnya gejolak keamanan setempat, dan Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) legislatif pada 9 April 2014. Pagar perbatasan akan dibuka pada 12 April 2014. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Selasa, 8 April 2014

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Nairobi 1234567890123456789012345678901212 Petugas keamanan yang bersenjata berat menjaga pin1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tu masuk Nakumatt Lifestyle di wilayah komersial di 1234567890123456789012345678901212 bagian tengah Nairobi. Mereka menggeledah calon pem1234567890123456789012345678901212 beli pada Sabtu sore (5/4).

1234567890123456789012345678901212 Pintu masuk dan ke luar pusat pertokoan itu —yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berada di jantung Ibu Kota Kenya, Nairobi— dipasangi 1234567890123456789012345678901212 pendeteksi logam dan dijaga sejumlah petugas keaman1234567890123456789012345678901212 an yang berseragam.

1234567890123456789012345678901212 Teror kini tengah mengintai warga Nairobi. Warga se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tempat yang terkenal suka sekali memenuhi pusat per1234567890123456789012345678901212 tokoan pada akhir pekan untuk melihat barang menarik, 1234567890123456789012345678901212 jelas terlihat gelisah saat melihat petugas keamanan yang 1234567890123456789012345678901212 berseragam dan berpakaian sipil.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ketika wartawan Xinhua mengunjungi Nakumatt Lif1234567890123456789012345678901212 estyle pada Sabtu sore, pusat pertokoan itu sangat lenga1234567890123456789012345678901212 ng sebab pengunjung menjauh karena khawatir terhadap 1234567890123456789012345678901212 keamanan mereka.

1234567890123456789012345678901212 “Tidak biasa dengan mengalami kemerosotan selama 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akhir bulan ini, tapi kami mengerti bahwa rakyat Kenya 1234567890123456789012345678901212 menerima informasi yang menakutkan tentang kemungki1234567890123456789012345678901212 nan ancaman teror di gerai Nakumatt,” kata seorang pen1234567890123456789012345678901212 gunjung pertokoan tersebut kepada Xinhua.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ada segelintir pembeli di lantai dasar dan atas di Na1234567890123456789012345678901212 kumatt Lifestyle dan bahasa tubuh mereka jelas mem1234567890123456789012345678901212 perlihatkan kegugupan dan kegelisahan.

1234567890123456789012345678901212 Petugas pelaksana senior di pertokoan itu, salah satu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rantai pengecer terbesar di Afrika Timur, pada Jumat (4/4) 1234567890123456789012345678901212 telah meyakinkan masyarakat bahwa pengamanan akan 1234567890123456789012345678901212 ditingkatkan di semua gerai di seluruh negeri tersebut.

1234567890123456789012345678901212 Sebelumnya, beredar berita di berbagai media men1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 genai kemungkinan serangan teror di gerai Nakumatt.

1234567890123456789012345678901212 Petugas pelaksana pertokoan itu meremehkan anca1234567890123456789012345678901212 man teror tersebut tapi menekankan penjagaan telah 1234567890123456789012345678901212 diperketat guna menghindari setiap bentuk serangan.

1234567890123456789012345678901212 “Kami bekerjasama secara penuh dengan semua lem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 baga keamanan guna menjamin langkah keamanan mak1234567890123456789012345678901212 simum dan semua prosedur dilaksanakan di seluruh jar1234567890123456789012345678901212 ingan cabang kami,” kata Direktur Pelaksana Nakumatt 1234567890123456789012345678901212 Holdings Atul Shah baru-baru ini.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ia mengungkapkan di dalam satu pernyataan bahwa 1234567890123456789012345678901212 Kepolisian Nasional telah menempatkan petugas bersen1234567890123456789012345678901212 jata yang berseragam dan berpakaian sipil untuk menja1234567890123456789012345678901212 ga gerai Nakumatt di seluruh negeri tersebut.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Shah menyeru para pelanggan dan pemasok Nakumatt 1234567890123456789012345678901212 agar bekerjasama dengan dinas keamanan sementara 1234567890123456789012345678901212 rantai pengecer itu menutup celah yang dapat dimanfaat1234567890123456789012345678901212 kan oleh penjahat untuk menimbulkan kekacauan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Meskipun ada jaminan keamanan, pelanggan Naku1234567890123456789012345678901212 matt memiliki pendapat lain pada Sabtu, saat rasa takut 1234567890123456789012345678901212 menyelimuti tempat itu.

1234567890123456789012345678901212 Joyce Muturi, seorang ibu satu anak, memberitahu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Xinhua bahwa ia mendengar berita mengenai kemu1234567890123456789012345678901212 ngkinan serangan teror di gerai Nakumatt dari seorang 1234567890123456789012345678901212 teman dekatnya.

1234567890123456789012345678901212 Ia mengakui seandainya bukan karena telitinya pemer1234567890123456789012345678901212 iksaan polisi, ia tak mau memasuki Nakumatt Lifestyle.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (ant/bali post) 1234567890123456789012345678901212

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Raja Jordan-Putin akan Bahas Konflik Suriah

Teror Mengintai Nairobi

(Suara NTB/ist)

SELFIE - Presiden Barack Obama saat foto bersama bintang baseball David Ortiz. Foto ini menimbulkan kontraversi, sehingga mengakibatkan pihak Gedung Putih memprotes Samsung.

Amman Raja Jordania Abdullah II akan melakukan kunjungan ke Moskow, Rabu, untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai konflik Suriah, setelah kunjungan ke Vatikan dan Austria.

Raja akan mengunjungi Vatikan, Senin, bertemu dengan Paus Francis, yang akan berkunjung ke Jordania sebagai bagian dari tur Tanah Suci pada Mei. Selanjutnya, Selasa, Raja menuju ke Austria. Ia akan melakukan perjalanan ke Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Putin mengenai perang tiga tahun di Suriah, sekutu Rusia.

“Pembicaraan akan fokus pada kerja sama bilateral dan perkembangan Timur Tengah, terutama krisis Suriah,” demikian menurut pernyataan istana, seperti dilaporkan AFP. Konflik Suriah telah menewaskan lebih dari 150.000 orang, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sementara separuh populasi diperkirakan telah melarikan

diri dari rumah mereka.

Jordan yang menjadi tuan rumah bagi lebih dari 500.000 pengungsi Suriah, mengalami kesulitan dalam infrastruktur dan keuangan.

Raja Abdullah mengatakan konflik di tetangga Suriah dan kebangkitan ekstremisme menjadi kekhawatiran utama negaranya.

Lebih dari 100.000 pengungsi di Jordania hidup dalam kondisi sempit di kamp gurun Zaatari di utara negara itu.

Sejak dibuka dua tahun yang lalu, Zaatari dekat perbatasan dengan Suriah telah menjadi tempat dari beberapa protes, terutama atas kondisi hidup yang buruk.

Pada Sabtu, seorang pengungsi tewas dan puluhan orang, sebagian besar polisi Jordania, terluka ketika kerusuhan pecah di kamp itu.

Sementara itu, selama kunjungan pada 24-26 Mei ke Israel, Jordania dan wilayah Palestina, Paus diharapkan bertemu dengan pengungsi Suriah dan Palestina, demikian menurut Vatikan. (ant/bali post)

Gunakan Foto Selfie Obama

Gedung Putih Ingatkan Samsung Washington Kontroversi foto selfie Presiden Barack Obama dan bintang baseball David Ortiz yang dipergunakan Samsung beriklan kini sudah ditangani pengacara. (ant/bali post)

Pekan lalu Gedung Putih memperingatkan Samsung untuk tidak memanfaatkan kegemaran Presiden AS itu untuk kepentingan iklan, setelah Ortiz menggunakan ponsel pintar Samsung untuk berfoto selfie bersama Obama.

Foto selfie itu memperlihatkan Obama yang berseriseri di samping Ortiz sambil memegang jersey Red Sox yang dihadiahkan tim tersebut kepada Obama.

Samsung meretweet foto selfie pemain baseball dan Presiden AS itu sampai kemudian mewabah di internet dan ini membuat Gedung Putih kebakaran jenggot.

Gedung Putih yang beberapa hari lalu menyampaikan keberatan atas aksi pemasaran Samsung itu, Minggu waktu setempat ini menyata-

kan tim pengacara tengah mendalami kasus ini.

“Kami telah berbincang dengan Samsung mengenai soal ini dan telah menyampaikan keprihatinan kami. Kami menyerahkan hasil perbincangan itu kepada tim pengacara,” kata Penasihat Senior Gedung Putih Dan Pfeiffer kepada program “Face the Nation” dari CBS. “Obama jelas tidak tahu apa-apa mengenai kaitan Samsung dengan soal ini. Dan mungkin menganggap hanya selfie belaka,” kata Pfeiffer.

“Namun umumnya kapan saja orang berusaha memanfaatkan kegemaran presiden untuk mempromosikan sebuah produk, maka itu masalah bagi Gedung Putih,” tambahnya Ortiz dan rekan-rekannya dari klub Boston Red Sox men-

gunjungi Gedung Putih setelah menjuarai kejuaraan baseball Seri Dunia tahun lalu.

SportsBusiness Journal kemudian melaporkan Ortiz yang memenangi penghargaan Most Valuable Player pada Seri Dunia tahun lalu tersebut baru saja menyepakati perjanjian dengan Samsung.

Juru bicara kepresidenan Jay Carney pekan lalu berkata kepada wartawan Gedung Putih menolak setiap upaya memanfaatkan kegemaran Presiden untuk tujuan-tujuan komersial.

Samsung pernah dikritik ketika pada anugerah Oscar tahun ini pembawa acara Ellen DeGeneres menggunakan ponsel pintar Samsung untuk selfie dengan para bintang Hollywood kelas atas, demikian AFP. (ant/bali post)

AKSI - Pengunjuk rasa pro-Rusia menggelar aksi di pusat kota Donetsk Ukraina. Mereka melemparkan petasan ke arah polisi yang menjaga gedung pemerintah.

Pro-Rusia Serbu Gedung Pemerintah di Ukraina Timur Donetsk Sekitar 50-an demonstran pro-Rusia hari ini menerobos garis polisi untuk menduduki gedung administrasi pemerintah di Donetsk.

Insiden di kota bagian timur Ukraina ini dilaporkan oleh seorang reporter AFP yang berada di situs kejadian.

Para aktivis pro-Moskow

tersebut menembus gerombolan 2.000 demonstran yang menggelar unjuk rasa di alunalun kota tersebut.

Orang-orang ini melemparkan petasan ke arah polisi yang menjaga gedung pemerintah dan akhirnya mengibarkan bendera Rusia di atas gedung berlantai 11 itu, demikian AFP. (ant/bali post)