Snt08042015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 8 APRIL 2015

16 HALAMAN NOMOR 30 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dishubkominfo Sukseskan Tambora Menyapa Dunia 2015 (1)

Siapkan Dua Kapal Khusus Lintas Penyeberangan Kayangan-Pototano Untuk mensukseskan peringatan Tambora Menyapa Dunia (TMD) 2015, Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB telah meminta kepada Direktur Utama (Dirut) PT. ASDP untuk menyiapkan dua buah kapal khusus penyeberangan lintas KayanganPototano. Dua kapal ini khusus disiapkan bagi para peserta Tambora Bike yang akan memeriahkan peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora pada 8-11 April 2015.

(Suara NTB/dok)

Suasana penyeberangan Kayangan-Pototano

‘’KHUSUS untuk rombongan peserta Tambora Bike dari Lombok ke Dompu kita telah siapkan dua kapal penyeberangan,’’ ujar Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/4) sore kemarin.

Bersambung ke hal 15

Agung Hartono

(ant/Bali Post)

(Suara NTB/ist)

PERKAMPUNGAN NELAYAN LOMBOK - Perumahan nelayan berderet di pinggiran Pantai Tanjung Luar, Lombok Timur, Senin (6/4). Tanjung Luar adalah salah satu perkampungan nelayan Lombok yang terdiri dari suku Bugis yang tinggal dirumah-rumah bertiang serta merupakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Pulau Lombok.

Tahun 2014

Meningkat, Angka Pengangguran di NTB Mataram (Suara NTB) Tidak saja angka kemiskinan yang penurunannya melambat, angka pengangguran di NTB pun kecenderungannya meningkat. Peningkatan angka pengangguran di NTB di tahun 2014 cukup signifikan. Dari total angka pengangguran sebanyak 113.720 pada tahun 2013, meningkat menjadi 127.710 pada 2014.

TO K O H Ada Kemunduran Ekonomi MESKI pendapatan perkapita masyarakat NTB mengalami peningkatan, namun hal itu tidaklah membuat perekonomian kita mengalami kemajuan. Justru, yang terjadi di lapangan malah sebaliknya.

Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/4) kemarin.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Mori Hanafi (Suara NTB/ist)

Kerugian Capai Rp 500 Juta PROSES penagihan kerugian negara sesuai temuan BPK di Sekretariat DPRD NTB, masih terus berlanjut. Jika sebelumnya hanya berkisar Rp 100 juta, di awal April ini sudah menembus angka Rp 500 juta. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB pun bersurat ke Gubernur NTB, memberitahukan perkembangan penagihan itu.

Bersambung ke hal 15

Hal itu terlihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun 2014 yang dokumennya diperoleh Suara NTB. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pengangguran pada kaum lakilaki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan yang menganggur selama periode 2013-2014. Pada 2013, jumlah angkatan kerja laki-laki yang menganggur mencapai 73.408 jiwa. Jumlah angkatan kerja laki-laki pada 2013 mencapai 1.245.582 jiwa. Sementara, angkatan kerja perempuan yang menganggur mencapai 40.312 jiwa dari total 900.420 jiwa angka kerja perempuan pada 2013.

Pada 2014, jumlah angkatan kerja laki-laki meningkat menjadi 1.277.350

dengan angkatan kerja yang menganggur mencapai 81.886 jiwa. Sementara angkatan kerja perempuan pada 2014 mencapai 944.460 jiwa dan sebanyak 45.824 diantaranya menganggur.

Eskalasi tingkat pengangguran di NTB terlihat sangat mencolok di Pulau Lombok yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Di Pulau Lombok, angka pengangguran naik dari 80.654 jiwa pada 2013 menjadi 94.031 jiwa pada 2014. Sementara di Pulau Sumbawa, angka pengangguran naik dari 33.066 jiwa pada 2013 menjadi 33.679 jiwa pada 2014.

Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi saat menyampaikan LKPJ menyebutkan bahwa angka pengangguran terbuka di Provinsi

NTB tahun 2014 lalu tercatat sebanyak 127.710 orang atau 5,75 persen. Tingkat penurunan pengangguran tahun 2014 itu jauh dari target sebesar 4,83 persen. Hal tersebut disebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja yang ada.

“Selain itu, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja meningkat, namun serapan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan,” kata Gubernur NTB, saat menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014, Senin (6/4) lalu di DPRD NTB. Dijelaskan, tingginya tingkat pengangguran disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Bersambung ke hal 15

Demokrat-PDIP Sedang Intensif Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat dengan PDIP kini sedang intensif membangun komunikasi untuk mencari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Kota Mataram.

Besar kemungkinan, dua parpol ini tengah menggadang pasangan calon untuk menandingi kekuatan kubu incumbent.

Sinyalemen itu dilontarkan oleh Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/4) kemarin. “Kita ada kesepahaman, antara Partai Demokrat dengan PDIP. Tapi kita sekarang

sedang mencari calon,” ujarnya.

Mahalli tidak secara tegas mengutarakan bahwa pihaknya akan mencari calon tandingan untuk menghadapi kubu incumbent. Hanya saja, secara tersirat ia menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat di Kota Mataram tampaknya menginginkan calon yang mampu melahirkan kemajuan yang lebih baik.

“Yang sekarang tentu sudah baik. Tapi dari aspirasi masyarakat yang masuk ke Partai Demokrat, masyarakat menginginkan jauh lebih baik dari sekarang,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Cuaca Buruk

Dua Pesawat Gagal Mendarat di Bandara Salahuddin Bima Made Sutapa (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima sempat terganggu, Selasa (7/4) pagi kemarin. Dua pesawat gagal landing (mendarat) dan terpaksa balik arah. Tidak hanya itu, penerbangan dari Bima ke bandara lain pun sempat ditunda.

Pesawat yang gagal mendarat itu, Garuda Indonesia sekitar pukul 07.50 Wita. Pesawat dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ini pun terpaksa balik haluan. Beberapa puluh menit kemudian, pesawat Wings Air dari Denpasar juga mengalami nasib sama.

Keadaan cuaca saat itu, sebagaimana penjelasan Kepala BMKG Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima,

Daryanto, cuaca buruk terjadi sejak pagi hingga siang. Lalulintas penerbangan beberapa kilometer dari landasan, terganggu dengan gumpalan awan rendah sehingga mempengaruhi jarak pandang pilot. “Dua pesawat ini gagal landing karena jarak pandang visibility tidak mungkin untuk pesawat melakukan pendaratan,” kata Daryanto kepada Suara NTB via HP. Karena pertimbangan keselamatan, akhirnya pilot memutuskan pesawat kembali ke bandara semula, sampai cuaca dipastikan bagus.

Daryanto menggambarkan kondisi cuaca saat itu, termasuk sehari sebelumnya, berdasarkan bacaan citra foto satelit.

Bersambung ke hal 15

CITRA SATELIT - Gambar citra satelit di atas Pulau Sumbawa.

(Suara NTB/bmkg)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

Kenaikan Harga BBM Picu Meningkatnya Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – Kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga BBM Rp 500, dari harga Rp 6.800 menjadi Rp 7.300 perliter tidak hanya berdampak pada kenaikan sejumlah bahan pokok saja. Tetapi memicu kenaikan angka kemiskinan di Kota Mataram. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Lalu Putradi di ruang kerjanya, Selasa (7/4).

TERPILIHNYA wilayah Cakra Selatan Baru sebagai pilot project program bedah kampung dan bantuan kelompok usaha bersama oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram dinilai sebagai langkah efektif untuk meningkatkan sarana prasarana dan pendapatan masyarakat. Pemerintah kelurahan pun saat ini masih fokus melakukan pendataan terhadap warga yang berhak menerima bantuan. “Kepala Lingkungan dan Ketua RT masih mendata warga kita,” kata Lurah Cakra Selatan Baru Zulkarwin dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (7/4).

Pada prinsipnya kata Zulkarwin, pihaknya mengapresiasi upaya Pemkot Mataram maupun kementerian membantu perbaikan 100 unit rumah. Secara teknis, bantuan tersebut diberikan kepada 10 kelompok, nantinya ketua kelompok yang mengusulkan bahkan mengakomodir kebutuhan anggotanya. Warga yang akan mendapatkan bantuan tersebut dipersyaratkan harus memiliki kartu PSKS, lahan tidak bersengketa serta rumah menjadi milik sendiri. “Kalau mereka numpang terus diambil orang kan jadi repot,” sebutnya.

Selain bedah kampung ujar Zulkarwin, kelompok usaha bakulan, pandai besi dan krupuk juga diberikan bantuan perkelompok. Artinya, masyarakat bisa terbantu meningkatkan modal serta mengembangkan usaha mereka. Meskipun demikian, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dan hanya mengharapkan bantuan pemerintah. Sebab, tidak mungkin selamanya pemerintah mengulurkan tangan terus, melainkan masyarakat harus mengubah perilaku serta berinovasi sendiri mengembangkan usaha masing – masing. “Ndak mungkin pemerintah bantu dari A sampai Z,” sindirnya.

Mengenai realiasi program tersebut, dia belum bisa memastikan karena hal tersebut tergantung dari Disosnakertrans. Tetapi, pihaknya sudah menyerahkan data dan tinggal menunggu eksekusi saja.

Namun demikian Zulkarwin mengharapkan, intervensi pemerintah pusat tersebut bisa turun setelah masa reses anggota DPRD. Sebab dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan program pemerintah pusat dan reses Dewan. “Kalau bisa selesai reses saja biar tidak tumpang tindih,” harapnya. (cem)

Putradi menyampaikan, kenaikan BBM berdampak terhadap inflasi dan melonjaknya kebutuhan pokok di pasar. Sementara pendapatan masyarakat cenderung tetap padahal kebutuhan sehari – hari cendrung meningkat. Bila dianalogikan dengan pendapatan perkapita Rp 356.650 perbulan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok, tetapi dengan angka pasca kenaikan BBM kebutuhan pokok yang didapatkan semakin berkurang.

Hal ini demikian Putradi, memicu bertambahnya angka kemiskinan di Kota Mataram.

“Awalnya dapat banyak setelah kenaikan BBM kan semakin berkurang yang didapatkan masyarakat,” tuturnya.

Dia belum bisa secara pasti menentukan kenaikan angka kemiskinan di Kota Mataram pasca kenaikan BBM tersebut, karena perkembangan angka kemiskinan akan diketahui pada pertengahan tahun 2015.

Namun trend penurunan kemiskinan di Kota Mataram

berkisaran satu persen pertahun. Dari total 420 ribu jiwa penduduk Mataram, tahun 2008 penduduk miskin 61.173 jiwa atau 16,13 persen turun hanya 0,72 persen pada tahun 2009 menjadi 60.637 jiwa.

Penurunan angka kemiskinan hanya 0,97 persen pada tahun 2010 dari 15,41 persen menjadi 14,44 persen atau jika dikalkulasikan menjadi 58.272 jiwa.

Sementara persentase penurunan angka kemiskinan di tahun 2011 rata – rata 1,26

Tak Kunjung Beroperasi

Fasilitas di Rusunawa Mandalika Banyak Hilang

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Akibat banyaknya sampah yang ada di pinggir pantai maupun dasar laut wilayah pesisir Kota Mataram seperti di Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro ini, hasil tangkapan nelayan jauh menurun yang berimbas pada pendapatan mereka. Laut telah dianggap sebagai tong sampah terbesar karena masih kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya.

Bukan hanya Delapan Kelurahan

Akibat Sampah, Pendapatan Nelayan Turun Drastis Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah di Mataram tidak hanya berdampak pada warga yang tinggal di daratan, tapi sampah ini juga menyebabkan pendapatan nelayan di wilayah pesisir Mataram turun drastis. Sampah tidak hanya banyak berserakan di dalam kota, tapi sampah ini juga telah mencemari pantai dan laut.

Salah satu nelayan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Arifin kepada Suara NTB, menyampaikan sampah tidak hanya banyak berserakan di pinggir pantai, tapi sampai di dasar laut.

Bahkan tidak hanya di wilayah pesisir Mataram, sampah ini juga memenuhi laut dari wilayah Lembar sampai Senggigi.

“Sampahnya sudah banyak

sekali. Sudah kelewat batas,” sesalnya. Sampah yang banyak ditemukan di dasar laut bukan hanya sampah organik yang dengan mudah bisa diurai, tapi yang paling banyak adalah sampah plastik, kaleng bekas oli, bahkan sampah bekas diaper dan pembalut juga banyak ditemukan.

“Banyak sekali di bawah sana. Keliatan biru dari sini, tapi coba ke tengah. Mungkin laut ini sudah dianggap tong sampah besar,” ujarnya kesal.

Sebagai nelayan, pihaknya sangat merasakan dampak dari sampah yang memenuhi laut ini. Sebelum lingkungan laut masih bersih dan bebas dari sampah, hasil tangkapan lumayan banyak. Bahkan ia bisa mendapat rajungan sampai 25 kilogram. Tapi sekarang, dapat 1 kilogram ra-

jungan sudah dianggap luar biasa. “Dulu banyak ikan yang datang ke pinggir baik itu ikan kecil dan besar. Tapi sekarang ndak ada karena banyaknya sampah. Sekarang kita harus cari ikan sampai selat BaliLombok,” terangnya.

Tapi di masa sekarang ini, kalau melaut hanya di pinggir, jaringnya bukan penuh ikan, tapi akan dipenuhi sampah. “Jaring juga bisa rusak akibat sampah ini,” imbuhnya. Bahkan sampah yang terjaring bisa sampai satu perahu. Sampah-sampah tersebut kemudian dikeringkan sendiri dan dibakar.

Sekitar kurun waktu 1990-an diceritakan Arifin, para nelayan tidak perlu melaut sampai jauh, di pinggir pun hasil tangkapan melimpah karena laut masih bersih dan terjaga. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram telah menghentikan secara paksa pendirian 77 unit bangunan yang ada di seluruh wilayah Kota Mataram. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah dilakukan pengawasan intensif yang dilakukan tim pengawas bangunan di instansi tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs.H. Lalu Junaidi, Selasa (7/4). Junaidi menyebutkan 77 unit bangunan tersebut berdasarkan hasil penertiban pihaknya di tahun 2014 lalu dan sampai saat ini

pihaknya terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi aturan maupun tak berizin.

Pemilik bangunan dipaksa untuk menghentikan pembangunan karena membandel dengan mengindahkan teguran dari tim pengawas bangunan. Bahkan telah juga diberikan SP3B (Surat Perintah Penghentian Pendirian Bangunan) sebanyak tiga kali. “Tapi tak mempan dan kita lakukan penghentian pembangunan secara paksa bersama dengan tim yustisi maupun Satpol PP,” jelasnya.

Selain menghentikan pendirian 77 unit bangunan,

Junaidi menyebutkan pihaknya juga telah mengeluarkan 250 SP3B. Tujuan penertiban dan pengawasan yang terus dilakukan pihaknya adalah agar Kota Mataram ini selalu nyaman untuk ditinggali. “Ini adalah cara kita mengontrol keberadaan bangunan-bangunan di Mataram,” imbuhnya.

Dalam melakukan penertiban, mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini juga kerap berhadapan dengan masyarakat yang memang memiliki alas hak pembangunan di lahan tersebut. Hal ini menurutnya cukup dilematis dan menjadi salah satu kendala pihaknya. (ynt)

PNS Malas Terancam Tidak Naik Pangkat dan Tunjangan Mataram (Suara NTB) – PNS malas, rupanya masih menjadi momok di lingkup

Mataram (Suara NTB) Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya tak kunjung beroperasi sampai saat ini.

Padahal ditargetkan rusunawa ini telah mulai beroperasi akhir 2014, tapi molor sampai menjelang pertengahan 2015. Bahkan saat ini, banyak fasilitas di bangunan dua blok tersebut yang hilang dicuri orang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (7/4).

“Yang jadi persoalan itu banyak fasilitas yang hilang,” cetusnya. Fasilitas yang hilang ini berupa lampu neon, kran air PDAM, dan MCB (Miniature Circuit Breaker). Untuk mencegah kembali maraknya pencurian terhadap fasilitas rusunawa, Mahmuddin mengatakan pihaknya juga telah menempatkan dua orang petugas untuk mengawasi lingkungan sekitar rusunawa.

Nilai kerugian akibat pencurian fasilitas rusunawa ini belum dihitung pihaknya secara terperinci. Menindaklanjuti ini, Mahmuddin mengatakan pihaknya akan melaporkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU yang memiliki proyek rusunawa. Pihaknya juga mempertanyakan apakah penggantian

fasilitas yang hilang tersebut akan ditanggung pusat atau daerah. Jika pusat tak mau menganggarkan untuk penggantian fasilitas tersebut, pihaknya akan menyiapkan anggaran.

Mahmuddin mengatakan pihaknya juga telah menerima surat dari pusat terkait pengelolaan rusunawa tersebut. Ia menjanjikan dalam waktu dekat akan segera dioperasikan karena banyak juga warga yang mengharapkan bangunan dengan kapasitas 90 kamar tersebut segera beroperasi. “Dalam waktu dekat akan kita penuhi dulu fasilitasnya dan segera kita operasikan,” ujarnya.

Molornya operasional rusunawa karena daya listrik yang belum ada, padahal jaringan listrik sudah lama terpasang.

Belum dipenuhinya daya listrik ini karena kekurangan pembayaran pemasangan sebesar Rp 40 juta. Kekurangan ini terjadi setelah kenaikan tarif dasar listrik akhir tahun 2014 lalu. Sehingga pihaknya kembali menganggarkan di tahun 2015. Dana yang disediakan Dinas PU untuk pemasangan daya listrik ini sekitar Rp 100 juta. Ia mengatakan pembayaran pemasangan daya ini telah dilakukan pihaknya, tinggal saat ini membayar sisa dari total biaya yang dibutuhkan. (ynt)

Takowasbang Hentikan Paksa Pendirian 77 Bangunan

(Suara NTB/fit)

DATA BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang menyebutkan bahwa delapan keluharan di Mataram termasuk dalam katagori kawasan kumuh, dipertanyakan. ‘’Apa dasarnya BPM menyebutkan hanya delapan kelurahan,’’ tanya Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/4).

Herman justru meyakini kelurahan yang termasuk dalam katagori kawasan kumuh tidak hanya delapan, melainkan cukup banyak. Pasalnya untuk menakar sebuah kelurahan dikatakan kumuh atau tidak, bukan hanya berdasarkan keberadaan rumah tidak layak huni. Meskipun untuk rumah tidak layak hunipun, jumlahnya cenderung meningkat.

Politisi Gerindra ini menangkap ada yang keliru dalam penanganan rumah tidak layak huni di Mataram, sehingga jumlahnya bukannya berkurang, malah bertambah. Herman menduga salah satu penyebab, bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni karena tidak adanya keseragaman data. ‘’Data ini harus diperjelas dulu. Yang mana rumah tidak layak huni, kriterianya seperti apa,’’ ujarnya.

Sebab, sambungnya, untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni, empat instansi yang kini konsen menangani rumah tidak layak huni seperti BPM, Dinas PU, Baznas dan Disosnakertrans tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keempat instansi itu harus selalu bersinergi. Jangan sampai, Pemkot setiap tahun melakukan pendataan rumah tidak layak huni namun tidak jelas targetnya.

Herman cukup khawatir dengan klaim yang dilakukan BPM yang menyebutkan delapan kelurahan termasuk katagori kumuh sehingga penangananpun akan terkonsentrasi pada delapan kelurahan itu saja. ‘’Nyatanya bukan hanya delapan tapi banyak,’’ cetusnya. Ia mengaku untuk penanganan rumah kumuh tiap tahun mendapat porsi di APBD Kota Mataram.

Kalau saat ini, sambung Herman, jumlah rumah tidak layak huni masih banyak, kesalahan mungkin terjadi saat pendataan ataupun penentuan kriteria penerima bantuan. Ia berharap, intervensi rumah tidak layak huni tidak sekadar menggelontorkan bantuan. Terhadap peneriman bantuan juga harus diberikan pemahaman. Bagaimana pola hidup bersih sehat dan menata lingkungan dan sanitasi yang baik. jika tidak diberikan pemahaman ia khawatir jumlah rumah tidak layak huni akan stagnan. (fit)

persen atau penduduk miskin 53.736 jiwa. Di tahun 2012 kembali terjadi penurunan 1,31 persen dari 13,18 persen di tahun 2011 menjadi 11,87 persen di tahun 2012 atau berkisar 49.633 jiwa.

Kemudian ditahun 2013 tersisa 10.75 persen atau 46.674 jiwa penduduk miskin.

Kemiskinan ujar Putradi, diukur dari kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal perkapita setiap harinya. Artinya, bila masyarakat pemenuhan p o k o k n y a dibawah tersebut maka masuk katagori miskin. (cem)

(Suara NTB/cem)

Data Warga Penerima Bantuan

(Suara NTB/dok)

Halaman 2

Pemkot Mataram. Sejak tahun 2014 hingga 2015 terakumulasi 39 PNS disidang indisiplin-

er bahkan satu diantaranya dipecat. Pemkot Mataram pun mengancam PNS malas tidak akan naik pangkat bahkan tak akan menerima tunjangan.

Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said mengungkapkan, penekanan terhadap aturan yang ada sesuai dengan Undang – Undang Aparatur Sipil Negara terkait kedisiplinan pegawai. Ada tiga konsekuensi sebut Sekda, PNS malas akan diturunkan eselonnya, tidak berhak menerima tunjangan jabatan bahkan dipecat. “Iya, kita kan mengikuti aturan yang ada,” tegas Sekda ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/4).

Persoalan lainnya ujar Sek-

da, kinerja kepala SKPD juga akan dinilai. Ketidakhadiran kepala dinas pada saat rapat juga akan menjadi penilaian bahkan berkurangnya grade.

Misalnya, grade salah satu kepala SKPD 19 bisa turun menjadi 15 bahkan 10, karena tidak pernah menghadiri rapat yang langsung dipimpin kepala daerah. Risikonya nanti, pejabat akan diturunkan dari eselon II menjadi eselon III bahkan menjadi staf.

Ditambahkan, Kepala BKD, Inspektorat serta Asisten III Setda Kota Mataram diperintahkan untuk melakukan pengawasan ke masing – masing SKPD. Sekda mengakui, persoalan kedisiplinan

PNS masih menjadi persoalan yang tidak ada habisnya. Bahkan wajib di semua SKPD ada saja PNS yang malas masuk. Ada saja lanjut Sekda, kepala SKPD meminta stafnya dimutasi ke tempat lain. Kecendurangan tidak mau instansi menampung karyawan malas begitu juga halnya dengan kelurahan.

“Sampai saya berpikir mau buat SKPD buangan,” kelakarnya.

Namun, pihaknya sedang mempersiapkan instrument dan sarana prasarana untuk mengawasi kinerja. Disamping itu, Kepala SKPD diingatkan harus memberikan contoh kepada karyawannya. (cem)

(Suara NTB/ynt)

HILANG - Tak kunjung beroperasi, tapi telah banyak fasilitas yang hilang di rusunawa Mandalika ini seperti lampu, MCB, dan kran air.

Pertamanan akan Pasang 2 Ribu Titik PJU Lingkungan Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram akan memasang sekitar 2 ribu titik penerangan jalan umum (PJU) di lingkunganlingkungan se-Kota Mataram. Pemasangan 2 ribu PJU ini masuk dalam program tahun 2015 yang menjadi prioritas Dinas Pertamanan. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menyampaikan pemasangan 2 ribu PJU ini juga untuk memenuhi kekurangan titik lampu di Mataram.

Diketahui bahwa kebutuhan lampu PJU di Kota Mataram sekitar 15 ribu titik, sementara yang telah terpenuhi saat ini sebanyak 7.520 titik lampu. “Kami akan melakukan pemerataan pelayanan PJU di Kota Mataram. Selain jalan protokol, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota, PJU di jalan lingkungan juga jadi perhatian khusus kami,” terangnya, Selasa (7/4) di Media Center Kantor Walikota Mataram.

Kemal menerangkan berdasarkan hasil pendataan pihaknya di lapangan, penerangan jalan lingkungan yang telah terpenuhi baru 40 persen dari total wilayah yang ada. Dan ditargetkan 60 persen tersebut akan dipenuhi tahun ini dengan pemasangan lampu di 2 ribu titik.

Pemkot Mataram juga akan melakukan upaya penghematan penggunaan daya listrik untuk PJU dengan mengganti lampu konvensional dengan lampu jenis LED. Program ini disebutkan Kemal telah dimulai sejak 2014 lalu dan akan dilanjutkan tahun ini dengan memasang lampu LED di 600 titik. “LED yang baru kita pasang sampai akhir tahun 2014 adalah 1.082 titik,” ujarnya.

Dengan jumlah 7.520 titik lampu, Pemkot Mataram membayar tagihan listrik PJU tiap bulan rata-rata Rp 1,8 miliar sampai Rp 2 miliar. Untuk penghematan, ditargetkan tahun 2016 tidak lagi menggunakan sistem kontrak daya, tapi beralih ke meterisasi.

Pada tahun 2014 lalu, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk penambahan 100 boksmeter untuk menambah jumlah meterisasi. Tapi PLN tak menyanggupi karena terbatasnya ketersediaan daya. “Dan di tahun 2015 ini kita siapkan Rp 500 juta untuk meterisasi di Kota Mataram dan dengan meterisasi ini kita bisa menghemat,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

”Brizzi”, Gaya Baru Berbelanja SATU lagi produk unggulan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Disebut Brizzi, sebuah kartu elektronic money yang bisa digunakan untuk transaksi berbelanja. Inilah gaya baru untuk berbelanja.

Kelebihan Brizzi bisa diisi ulang dari bank manapun.

“Brizzi ini adalah electronic money satu-satunya yang bisa isi ulang dari bank lain,” ungkap Pemimpin BRI Cabang Selong, Dwi Hendro Susatyo di Selong, Selasa (7/4). Da mengemukakan, di Kabupaten Lotim peminat Brizzi cukup besar. Sebelumnya 1.000 sudah habis terjual. BRI Cabang Selong kembali (Suara NTB/rus) memesan 2.000 kartu lagi.

Dwi Hendro Susatyo Pemegang kartu Brizzi ini tidak perlu repot membawa uang tunai. Dalam satu kartu bisa diisi ulang sampai Rp 1 juta. Sangat mudah dan pastinya dompet takkan penuh berisi uang tunai. Saat berbelanja, menggunakan Brizzi dipastikan tak membuat recehan tercecer. Satu rupiah pun bisa berguna dan tidak terbuang percuma.

Di Kabupaten Lotim, transaksi belanja via Brizzi bisa dilakukan di sejumlah tempat. Termasuk di kantin-kantin sekolah. Membeli gorengan pun saat ini tak perlu dengan uang receh. Cukup dengan kartu Brizzi, akan makin memudahkan dalam setiap transaksi.

Dituturkan, BRI telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Di lembaga-lembaga pemasyarakatan, termasuk Rutan Selong, siap memberlakukan Brizzi. Rutan diminialisir peredaran uang tunai. Tidak perlu harus buat rekening untuk dapatkan Brizzi. (rus)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Harga BBM Naik, Pemprov Tak Lakukan Penyesuaian Tarif Angkutan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang tak akan melakukan penyesuaian tarif angkutan meskipun harga BBM jenis premium dan solar naik pada akhir Maret lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah yang intinya meminta tak ada kenaikan tarif angkutan akibat kenaikan harga BBM tersebut. ‘’Ya kita ikuti kebijakan pusat.

Sesuai dengan surat edaran menteri perhubungan,’’ tutur Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/4) sore kemarin.

Dikatakan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomer 13 Tahun 2015 tentang tarif angkutan umum kelas ekonomi, angkutan umum tidak diperkenankan menaikkan tarif.

Terkait dengan adanya desakan supaya dilakukan penyesuaian tarif, Agung mengungkapkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, namun masih belum bertemu secara langsung.

‘’Kita belum bertemu secara langsung, masih lewat telepon saja. Katanya ikuti pusat lah.

Organda tak sendiri-sendiri, tak terlepas dari kebijakan pusat juga. Kita ikuti kondisi yang ada.

Kalau ada kebijakan kenaikan kita ikuti, kalau nggak naik ya nggak naik,’’ tandasnya.

Agung menyebutkan, penyesuaian tarif angkutan yang menjadi kewenangan provinsi adalah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan penyeberangan dan taksi. Saat kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014 lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kenaikan tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan

tarif penyeberangan KayanganPoto Tano. Rata-rata kenaikan tarif AKDP sebesar 12 persen sementara untuk penyeberangan Kayangan-Poto Tano rata-rata sebesar 10 persen.

Tarif baru AKDP yang mulai berlaku tanggal 27 November 2014 itu, untuk jaringan trayek Mandalika-Praya-PP sebesar Rp 6.000, Mandalika-Pancor-PP Rp 10.000, Mandalika-Labuhan Kayangan-PP Rp 15.000, Mandalika-Praya-Keruak-PP Rp 9.000.

Selanjutnya, trayek MandalikaTanjung-Bayan-Sembalun-PP Rp 24.000, Mandalika-Masbagik-Labuhan Lombok-Sembalun-PP Rp 25.000.

Kemudian, Mandalika-PrayaKopang-Sumbawa Besar-Plam-

pang-PP tarifnya sebesar Rp 77.000, Mandalika-Taliwang-PP Rp 58.000, Mandalika-Sumbawa Besar-PP Rp 68.000. MandalikaDompu-PP Rp 98.000, MandalikaBima-PP Rp 109.000, MandalikaDompu-Calabai-PP Rp 118.000, Mandalika-Sape-PP Rp 117.000.

Sementara itu, untuk tarif baru angkutan penyeberangan Kayangan-Poto Tano dihitung berdasarkan penumpang dan golongan kendaraannya. Untuk penumpang dewasa kelas ekonomi, tarif terbaru sebesar Rp 20.000 per orang sementara untuk anak-anak Rp 12.000 per orang. Untuk tarif yang lama, penumpang dewasa kelas ekonomi sebesar Rp 19.000 per orang dan anak-anak Rp 11.000 per orang. Artinya ada kenaikan sebesar Rp 1.000.

Tarif baru penyeberangan untuk kendaraan golongan I sebesar Rp 30.000 per unit, golongan II untuk sepeda motor di bawah 500 cc sebesar Rp 56.000, golongan III untuk sepeda motor di atas 500 cc atau kendaraan roda tiga sebesar

Rp 94.000. Kendaraan golongan IV penumpang dengan panjang sampai 5 meter, tarif baru penyeberangan sebesar Rp 475.000, sedangkan untuk kendaraan barang dengan panjang sampai 5 meter, tarif baru sebesar Rp 444.000.

Kendaraan golongan V, masing-masing untuk bus penumpang dengan panjang sampai 7 meter tarifnya Rp 725.000 dan kendaraan barang dengan panjang sampai 7 meter sebesar Rp 657.000. Kendaraan golongan VI, masing-masing untuk kendaraan bus panjang 7-10 meter sebesar Rp 1.166.000, kendaraan bus barang dnegan panjang Rp 7-10 mter Rp 1.015.000. Kendaraan golongan VII untuk kendaraan barang dengan panjang di atas 10-12 meter, tarifnya Rp 1.729.000, golongan VIII berupa kendaraan barang dengan panjang 12-16 meter Rp 2.139.000 dan golongan IX untuk kendaraan barang dengan panjang di atas 16 meter tarif penyeberangannya sebesar Rp 2.719.000. (nas)

Stok Elpiji di Lotim Dijamin Aman Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim menjamin stok gas Elpiji 3 kg di daerah itu aman. Pasalnya, sampai sekarang pendistribusian gas Elpiji 3 kg terbilang lancar dan tidak adanya keluhan dari masyarakat. Oleh sebab itu, kondisi yang demikian akan tetap dipertahankan untuk terus menyediakan kebutuhan masyarakat akan gas Elpiji 3 kg tersebut. Karena, itu merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga Elpiji melon tersebut. “Minimal ketersediaan dari gas Elpiji 3 kg itu selalu ada, karena kalau sudah mengalami kelangkaan, secara otomatis akan berdampak pada harganya,” ungkap Kasi Pengadaan dan Penyaluran pada Dinas ESDM dan PP Lotim, Amat Wasilun, S.Sos, Selasa (7/4).

Terkait dengan harga Elpiji 3 kg ditingkat pengecer tidak terlalu mengalami kenaikan yang begitu drastis walaupun harga BBM naik beberapa waktu lalu. “Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas ESDM Lotim, harga gas Elpiji 3 kg berkisar antara Rp 17.000 sampai Rp 19.000, tapi kebanyakan rata-rata Rp 18.000/tabung,”ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap supaya gas Elpiji 3 kg ketersediaannya selalu ada dan harganya juga tidak terlalu mahal di tingkat pengecer. Karena, Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pangkalan berdasarkan SK Gubernur yakni Rp 14.750/tabung. Hal itu disebabkan karena pengecer sendiri yang menaikkan harga karena sekarang ini penjualan gas melon itu masih menggunakan sistem terbuka.

Sementara, terkait dengan isu meroketnya harga Elpiji 3 kg di Tanjung Luar dan di Maringkik, pihaknya mengaku akan segera turun ke lapangan untuk meninjau sekaligus mengecek kebenaran itu. Akan tetapi, terangnya, khusus di Maringkik besar kemungkinan terjadinya harga Elpiji yang mencapai Rp 25.000 karena lokasinya yang jauh dari pengecer ataupun dari pangkalan. (yon)

(Suara NTB /ars)

MANDIRI – Sejumlah perempuan menjadi pekerja sebuah bangunan di kawasan Jalan Pejanggik Cakranegara. Mereka ini menjadi potret perempuan mandiri, yang memilih bekerja apa adanya di daerahnya sendiri, daripada harus menjadi TKW dengan penghasilan tidak jauh berbeda namun menanggung risiko tinggi.

Pembagian PSKS Dikhawatirkan Salah Sasaran Jumlah Penumpang Pesawat Mataram (Suara NTB) Persoalan koordinasi kembali menjadi pertanyaan kabupaten/kota. Sebab, Pemerintah Pusat tidak pernah menginformasikan adanya peluncuran maupun pembagian program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebesar Rp 600 ribu kepada warga.

Pembagian tersebut dikhawatirkan akan salah sasaran.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram,

H. Ahsanul Khalik ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/4).

Jumlah masyarakat penerima PSKS di Kota Mataram 28.383 rumah tangga sangat miskin. Kendati demikian, data yang digunakan oleh pemerintah pusat adalah data lama, sehingga kenyataan di lapangan penerima bantuan tersebut rata – rata memiliki sepeda motor dan perhiasan.

Artinya, wajar kalau bantuan PSKS itu dikhawatirkan salah sasaran. “Kalau begini kita tidak bisa berbuat apa – apa,” tuturnya.

Mantan Camat Cakranegara ini juga menyayangkan tidak ada koordinasi dari Pemerintah Pusat terkait penyaluran bantuan. Bahkan, informasi yang diterima dari Dirjen Kementerian Sosial melalui pesan singkat bahwa penyaluran tersebut dilakukan secara mendadak berdasarkan perintah Presiden

07/04/2015

Joko Widodo. Kemendagri lanjutnya, akan mengirimkan surat kepada seluruh Gubernur se – Indonesia.

Surat pemberitahuan kata Khalik, dikirimkan oleh Kantor Pos ke Walikota Mataram yang ditembuskan ke Disosnakertrans berisikan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 166 tahun 2014 tanggal 3 November 2014 tentang program percepatan penganggulangan kemiskinan. Kemudian dipertegas dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program KIS, PSKS dan KIP. “Sudah cair dulu baru kita diberi tahu,” sesalnya.

Ada kemungkinan pemerintah pusat mencairkan bantuan tersebut seiring dengan kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu. Dengan harapan, masyarakat bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. (cem)

Meningkat

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mencatat, jumlah penumpang angkutan udara tahun 2014 lalu mencapai 2,4 juta lebih. Angka itu tercatat di tiga bandar udara di NTB, yakni Bandara Internasional Lombok (BIL), Bandar Udara Sultan Kaharrudin Sumbawa dan Bandar Udara Salahuddin Bima.

“Jumlah penumpang udara yang turun dan naik di tiga bandar udara itu tahun 2014 sebanyak 2.495.695 orang. Meningkat sebesar 14,04 persen dibanding tahun 2013,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2014 yang disampaikan ke DPRD NTB, Senin (6/4) lalu.

Dikatakan, penerbangan dari BIL tahun 2014 sebanyak 50

flight per hari yang dilayani oleh delapan maskapai penerbangan. Seperti Garuda, Merpati, Lion, Wings, Travira Air, Citilink, Silk Air dan Air Asia. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang, lanjutnya, telah dibangun infrastruktur pendukung, antara lain pembangunan mushala dan gudang terminal haji serta pembangunan pagar keliling dan pengaspalan lapangan parkir.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara dan laut tahun 2014 yang dapat dilayani sebanyak 2.658.523 penumpang dari target 2.589.373 penumpang. Untuk perhubungan laut, jumlah penumpang yang turun dan naik di tiga pelabuhan laut antara lain pelabuhan Lembar, pelabuhan Badas dan pelabuhan Bima tahun 2014 sebanyak 162.828 orang, meningkat 22.74 persen dibanding tahun 2013.

Selain peningkatan sarana prasarana perhubungan udara dan laut, juga telah dilakukan pada bidang perhubungan darat. Adapun sarana dan prasrana perhubungan darat yang dibangun meliputi lanjutan rehabilitasi jembatan timbang Poto Tano dan jembatan timbang Bertais, pembangunan jembatan timbang, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, rambu RPPJ tipe f, marka jalan, pagar pengaman jalan, dan warning light serta rehabilitasi/pemeliharaan traffic light.

“Kondisi saat ini, jumlah terminal di provinsi NTB sebanyak 28 terminal yang terdiri dari 2 terminal type A, 6 terminal type B, 14 terminal type c, 6 terminal pembantu. Terminal tersebut digunakan untuk melayani angkutan AKDP,”pungkasnya. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6746HJ NOKA/NOSIN: MH1JBE110CK314480/JBE1E3104574 AN. A. LATIEF DAHLAN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

DIJUAL DIJUAL TANAH KAVLING DI BELAKANG PASAR BERTAIS MATARAM LUAS KAVLING 1,35 ARE LB. 7M PJ.19M LEBAR JALAN 3,5 MTR HARGA 110JT LANGSUNG BALIK NAMA 087760278444/ 081353050050

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tata Destinasi Wisata Gelar Festival Bintang Vokalis Qasidah LEMBAGA Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Lombok Timur (Lotim) kembali menggelar festival bintang vokalis dan gambus. Acara akan digelar pada tanggal 20-23 April 2015. Festival tahun ini diperkirakan lebih meriah, karena akan diikuti perwakilan dari 20 kecamatan se-Kabupaten Lotim.

Ketua LASQI Lombok Timur Hj. Ro’yal Ain Warisin menjelaskan festival ini adalah festival kedua setelah LASQI Lotim berdiri tahun 2014 lalu. Dituturkan, tahun lalu festival diikuti peserta dari 10 kecamatan. “Kita harapkan tahun ini lebih meriah lagi, karena diikuti peserta seluruh kecamatan se Lotim,” ujarnya.

Animo masyarakat untuk mengikuti pergelaran tahunan ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang datang dari seluruh kecamatan. Peserta yang mendaftar mulai dari bintang vokalis tingkat anak-anak hingga dewasa dan tingkat rebana.

LASQI terus berusaha membudidayakan seni-seni Islami.

Diketahui, seni qosidah deasa ini mulai redup di tengah masyarakat. Utamanya di. kalangan remaja. Seni qasidah kerap kalah saing dengan seni modern lain yang kadang banyak digemari kaum remaja. “Melalui festival ini, kita harap mampu membangkitkan kembali gairah kesenian qasidah dan kembali digemari para remaja,” ucapnya.

Lotim lanjutnya dikenal dengan sebutan seribu masjid.

Ra’yal Ain pun mengajak menggaungkan kembali seni Islami di tengah masyarakat. “Ini adalah salah satu upaya untuk bangkitkan gairah dan cinta terhadap kesenian Islami,” sebutnya.

Untuk memantapkan pelaksanaan festival ini, panitia telah melakukan persiapan matang, baik terkait teknis pelaksanaan maupun sumber dana yang akan mendukung kelancaran kegiatan ini. LASQI sendiri menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai leading sector kesenian, untuk mendukung perhelatan tahunan ini.

Rencananya, festival serupa di tingkat provinsi akan digelar pada bulan Mei mendatang dan LASQI Lotim menargetkan mampu mendominasi juara dari berbagai tingkatan. “Target ini bukan tanpa perkiraan, Lotim sendiri pada tahun 2014 lalu, berhasil meraih juara 1 bintang vokalis di beberapa tingkatan lomba dan berhasil mengantarkan wakil hingga ke tingkat nasional,” klaimnya. (rus)

Disbudpar Lotim Hanya Punya Anggaran Rp 200 Juta Untuk itu, dalam menata destinasi pariwisata yang ada di Lotim, pihaknya menggandeng masyarakat setempat.

Karena bagaimanapun, yang paling terpenting adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan.

Selain itu, pihaknya berencana membuat MCK, mushalla, gardu pandang dan beberapa fasilitas lainnya di beberapa objek wisata yang belum memiliki fasilitas. ‘’Tapi kalau dananya hanya sebesar itu, kecil kemungkinan untuk kita merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan, padahal yang

Selong (Suara NTB) Upaya penataan pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terganjal minimnya anggaran. Pasalnya, untuk pengelolaan pariwisata di Lotim hanya mendapatkan Rp 200 juta. Jumlah ini dinilainya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah objek wisata yang ada di Lotim.

Kepala Seksi Bina Jasa Usaha Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim Ahkya Mudin, menjelaskan, untuk lebih memberikan rasa aman, nyaman dan ten-

Ahkya Mudin

tram kepada wisatawan, pihaknya menargetkan pembenahan objek wisata. Menurutnya, rasa aman dan nyaman merupakan faktor terpenting dalam menggaet para wisatawan. Namun, dengan dana yang hanya Rp 200 juta, ujarnya, merupakan dana yang terbilang kecil.

paling terpenting adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan,” keluhnya.

Selain itu, Disbudpar akan melakukan pembinaan tata kelola destinasi dalam bentuk Destination Management Organization (DMO). Di mana, yang terlibat di dalamnya itu adalah masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah melalui Disbudpar Lotim. Melalui kebijakan itu, masyarakat diharapkan sadar dan bisa menjaga lingkungan, sehingga wisatawan tetap aman dan merasa nyaman saat berkunjung ke Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

TNI Ikut Jaga Ketahanan Pangan

Selong (Suara NTB) Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur (Lotim) kembali mengikuti kegiatan panen raya, Selasa (7/ 4). Kegiatan panen raya digelar bersama Kelompok Tani Hujan Harapan Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji.

Dandim 1615 Lotim Letkol Arm. Rama HB, menegaskan, acara panen raya, bukanlah kegiatan seremonial semata yang dilakukan TNI. TNI harus be-

nar-benar bisa serius mengawal menuju swasembada pangan. Sejak TNI diikutsertakan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, lanjutnya, hampir setiap pekan dirinya mengikuti kegiatan panen raya ataupun tanam perdana.

Diharapkan, kegiatan yang diikuti TNI ini memmberikan dampak nyata bagi upaya mewujudkan Indonesia swasembada pangan dan bisa benar-benar membantu

kendala proses budidaya pertanian. Pupuk masih menjadi isu utama yang kerap menghambat petani. Komitmen aparat TNI, katanya, akan mengawal segala kebutuhan petani untuk meningkatkan hasil panennya. Dandim termuda ini ia juga berpesan agar Babinsa bisa memaksimalkan peranan di tingkat desa.

Babinsa diketahui paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kehadi-

masyarakat.

Pada kesempatan panen raya kemarin, Dandim 1615 Lotim menyempatkan untuk berdialog tanya jawab langsung dengan petani. Dalam diskusi itu, beragam masalah bermunculan. Salah satunya permintaan mesin perontok padi. Adanya usulan itu akan disampaikan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Lotim.

Selain itu, ujarnya, persoalan pupuk masih menjadi

ran Babinsa diharap bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga.

Sementara itu, Camat Labuhan Haji, Jumadil juga berjanji mengerahkan segala kemampuannya membantu petani. Pihak kecamatan selama ini terus menampung beragam keluhan yang menjadi penghambat petani. Disampaikan pesan-pesan dari petani siap akan ia sampaikan ke pimpinan. (rus)

Hj. Ra’yal Ain Haerul Warisin (Suara NTB/rus)

Rekrutmen PPK/PPS

KPUD KLU Tunggu Instruksi Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara hingga saat ini masih belum dapat melakukan tahapan rekrutmen PPK/PPS/KPPS, hingga keluarnya instruksi dari KPU pusat. Namun sehubungan dengan Peraturan KPU (PKPU) yang dijadwalkan selesainya pembahasan pada 10 April mendatang, KPUD KLU bersiap untuk merekrut petugas PPK/PPS yang diperlukan.

Kepada wartawan, Komisioner KPUD KLU Burhan Ekwanto, di ruang kerjanya, Selasa (7/4) mengatakan, rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) – tingkat desa, sudah sangat siap dilaksanakan. Hanya saja, pelaksanaannya belum bisa dimulai seiring petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat masih belum jelas.

Burhan mengatakan, bilamana mengacu pada draf, idealnya pada 19 April 2015, KPUD sudah bisa memulai tahapan Pilkada. “Tapi PKPU ini yang masih kita tunggu.

Dari rencana, dijadwalkan 10 April ini PKPU selesai dibahas,” kata Burhan.

Ia menjelaskan, jadwal Pilkada serentak di 7 kabupaten/ kota di NTB, termasuk KLU, kemungkinan besar berlangsung pada 9 Desember. Apabila jadwal itu tidak berubah, maka pada periode April ini, KPUD seharusnya sudah bisa memulai tahapan pelaksanaan Pilkada.

Dalam hal ini, menurut Burhan, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang membantu KPUD dalam pelaksanaannya di kecamatan (PPK) dan di desa (PPS). Mengacu pada proses rekrutmen, dibutuhkan waktu setidaknya sampai Mei untuk mengumumkan nama-nama PPK/ PPS yang lulus seleksi. Begitu KPUD mengantongi PPK/ PPS, maka petugas bersangkutan akan dibintek untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan terkait pelaksanaan lapangan dalam Pilkada.

Setelah PPK dan PPS direkrut, kata Burhan, maka KPUD selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemda KLU untuk memproses jumlah data pemilih sementara. Pada tahap ini pun, KPUD memerlukan waktu untuk pemutakhiran data pemilih di KLU. “Sedangkan pendaftaran untuk calon bupati/wakil bupati akan dimulai pada bulan Juni. Setelah proses pendaftaran, berkas calon akan diverifikasi dan selanjutnya penetapan calon pada bulan Agustus,” paparnya.

Terhadap kemungkinan adanya calon yang maju melalui jalur independen di KLU, Burhan tidak menutup kemungkinan akan ada seperti di daerah lain. Namun tentu saja, calon perseorangan nantinya harus memenuhi persyaratan minimal 10 persen dukungan dari jumlah penduduk kabupaten. Bagi pendaftar perseorangan pun, KPUD memberi porsi pertama sebagai pendaftar mengingat persyaratan dukungan yang harus diverifikasi. (ari)

(Suara NTB/rus)

PANEN RAYA - Dandim 1615 Lotim Letkol Arm Rama HB saat melakukan panen raya di Teros Labuhan Haji, Selasa (7/4).

Tertibkan Reklame, Kantor Pertamanan Pemda KLU Kesulitan Masih Tunggu Perda Tertibkan Pertokoan Pinggir Jalan

Tanjung (Suara NTB) Persoalan reklame yang banyak beredar di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum dapat ditindak oleh instansi terkait. Dalam hal ini, reklame merupakan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) KLU. Hanya saja, instansi yang baru ditingkatkan statusnya menjadikKantor ini belum dapat bekerja maksimal termasuk mengurus reklame lantaran belum adanya Peraturan Daerah (Perda).

Kepala KKP KLU, I Dewa Made Purwa, kepada wartawan, Selasa (7/4), mengungkapkan sampai saat ini, penarikan retribusi reklame masih dilakukan oleh Bidang Pendapatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU. KKP dalam hal ini masih menunggu landasan hukum Perda untuk bisa menarik retribusi reklame ke

KKP serta melakukan penertiban terhadap reklame yang terpasang semrawut.

“Dalam hal pemasangan iklan seperti reklame, spanduk dan lainnya, kita punya tupoksi. Tapi kita tidak bisa menertibkan, karena belum punya dasar, harus ada payung hukum. Jadi sampai saat ini, tupoksi itu masih di Dispenda, di Bidang Pendapatan,” kata Purwa.

Meski tupoksi KKP masih ada di Dispenda, namun dalam aspek pemasangan retribusi Dispenda terus melakukan koordinasi dengan KKP. Namun Purwa tampaknya ingin mengintensifkan sekaligus mengefektifkan keberadaan Kantor Pertamanan, sehingga ke depan, pihaknya akan menyiapkan dasar hukum sebagai alas kerja.

“Tanpa itu, kita belum berani mengambil alih. Untuk pemasangan titik reklame, penentuan biaya maupun penertiban reklame, kita masih

sebagai mitra dari Dispenda,” sambungnya.

Purwa tak menyangkal, sekilas pemasangan reklame maupun instrumen periklanan lain tidak sedikit yang terindikasi terpasang tidak pada tempat yang diatur. “Sejauh ini, belum ketemu sudah dipasang, gimana kita ngomong,” imbuhnya.

Menyangkut regulasi lain untuk mendukung tupoksi KKP, Purwa mengatakan telah mengajukan 3 draf Peraturana Daerah. Ketiga Raperda itu antara lain, Raperda Pengelolaan Sampah, Raperda Retribusi dan Pengelolaan RPH. “Ketiga Raperda itu sudah kita ajukan, harapan kita bisa dibahas pada masa sidang kedua atau ketiga. Kaitan dengan dasar hukum itu, kita baru bisa bekerja dan mengambil alih retribusi yang menjadi tugas KKP. Kalau itu sudah diketok, tentu kita akan sosialisasi dan bekerja,” tandasnya. (ari)

Dikes Pantau Tempat Pengelolaan Makanan persyaratan sanitasi sekitar 76,18 persen. Belum lagi persyaratan dari segi konstruksi tempat pengelolaan makanan, kelengkapan sarana, sarana air bersih dan sarana tempat pembuangan sampah.

Jika tempat pengelolaan makanan itu sudah lengkap persyaratannya sesuai dengan apa yang sudah disebutkan itu, maka barulah Dikes Lotim memberikan surat rekomendasi kepada tempat pengelolaan makanan untuk disampaikan ke BPPT Lotim terkait dengan penerbitan izinnya. Namun, jika ada beberapa bagian atau sarana sanitasi yang belum dipenuhi, maka pihak Dikes Lotim

memberikan surat keterangan laik sehat sementara yang berlaku selama enam bulan.

“Untuk tempat pengelolaan makanan yang masih kurang persyaratannya, maka kita berikan surat keterangan laik sehat yang berlaku selama enam bulan. Selama enam bulan tersebut, tempat pengelolaan makanan tersebut harus bisa memenuhi kekurangannya, karena jika tidak maka akan langsung dicabut izinnya,”tegas Wikrama.

Meski demikian, sampai sekarang belum ada tempat pengelolaan makanan yang dicabut izinnya, karena ratarata mau memenuhi standar yang sudah ditentukan untuk

melengkapi kekurangankekurangannya. Karena, beberapa tempat pengelolaan makanan yang mendapatkan surat keterangan laik sehat itu memenuhi standar. (yon) Lalu Bagus Wikrama

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tetap memantau keberadaan warung makan maupun restoran yang beroperasi. Berdasarkan data di Dikes Lotim, jumlah tempat pengelolaan makan berjumlah sekitar 1.348. Dengan banyaknya tempat pengelolaan makanan itu, maka pemantauan pun harus tetap dilakukan.

Kepala Seksi Kesehatan Institusi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada Dikes Lotim, Lalu Bagus Wikrama,S.KM, MPH, mengaku dari 1.348 ada yang memenuhi standar berdasarkan

Tanjung (Suara NTB) Penertiban seolah menjadi momok bagi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kesulitan penertiban tidak hanya dirasakan di areal 3 Gili yang bangunannya banyak melanggar sempadan pantai, kini muncul pula problem pelanggaran bangunan komersil yang berada di pinggir jalan. Ratusan pertokoan baru yang berada di pinggir jalan, menambah jumlah pertokoan lama yang dibangun tidak mengikuti regulasi pemerintah daerah.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), H. Muh. Sumadi, SH., kepada wartawan, Selasa (7/4), mengakui pihaknya belum bisa menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap ratusan pertokoan lama maupun pertokoan baru yang berada di pinggir jalan.

Pasalnya, pertokoan itu dibangun tidak mengacu pada ketentuan jarak 20 meter dari as jalan raya.

“Terus terang kami kesulitan, untuk ditertibkan ini mustahil, karena jumlahnya membentang se-KLU dari Pemenang hingga Bayan,” kata Sumadi.

Ia menjelaskan, akibat dari bangunan komersil itu tidak mengantongi izin, praktis mereka tidak menyetorkan retribusi ke Pemda KLU. Dalam hal ini, Pemda diklaim Sumadi, mengalami kerugian besar.

Sejauh ini menurut Sumadi, Pemda KLU belum memiliki Perda yang menegaskan ketentuan syarat dan jarak pembangunan bangunan komersil 20 meter dari as jalan raya itu. Oleh karena itu, reg-

ulasi yang mengatur ketentuan tersebut bersumber dari Perda RTRW Provinsi NTB. “Seandainya ditertibkan, maka tidak hanya pertokoan yang harus dibongkar tetapi juga Kantor Pemerintah. Seperti Kantor Dispenda (lama), Kantor Polsek Tanjung dan PDAM, itu juga harus dibongkar. Itu sebabnya mustahil aturan provinsi ini bisa diberlakukan,” paparnya.

Hingga saat ini pun, KPPT KLU yang tergabung dalam Tim Perizinan Pemda KLU terus mencari cara agar penertiban tidak mengalami hambatan maupun reaksi berlebihan dari masyarakat luas.

Mengingat kebanyakan pertokoan yang ada saat ini, berada di pinggir jalan provinsi.

Salah satu alternatif yang ditempuh adalah melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik toko, agar pada saat pelebaran jalan nantinya, pemilik toko bersedia melakukanpembongkaran sendiri.

“Sampai kita usulkan juga ke Tim Penertiban agar batas jarak dari as jalan raya diperpendek menjadi 14 meter, tapi tetap tidak bisa,” imbuhnya.

Meski sulit, Sumadi meminta agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman yang sama dalam aspek ketentuan regulasi IMB. Sebab jika tidak, bangunan baru yang telanjur dibangun tidak akan dapat diterbitkan IMBnya. Artinya retribusi ke daerah pun tidak akan pernah bisa diklaim.

“Kita tetap minta kebijakan tim. Dengan kondisi seperti ini, pengusaha yang dari Mataram enjoy saja, karena usaha mereka tidak dipungut retribusinya,” demikian Sumadi. (ari)

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

Evaluasi Izin Sekolah PENAHANAN terhadap Kepala SMK Penerbangan Nusa Dirgantara Lombok Tengah (Loteng), Ju, oleh aparat penegak hukum atas dugaan pencabulan, bakal berbuntut panjang. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, H. Lendek Jayadi, mengaku pihaknya tidak akan tinggal diam.

Pihak Dikpora Loteng berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan sekolah berH.Lendek Jayadi sangkutan. “Terutama terkait izin operasional sekolah tersebut,” tegas Lendek Jayadi, saat dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Selasa (7/4).

Ia mengaku kalau isu dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka, memang sudah lama diketahui. Hanya saja, perihal penahanan tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, setelah berkas penyidikan dilimpahkan aparat kepolisian, baru kali ini diketahui.

Untuk itu, terkait persoalan yang terjadi pihaknya segera melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak sekolah bersangkutan sebagai bagian dari evaluasi terhadap keberadaan sekolah. “Pasti kita lakukan evaluasi,” ujarnya.

Disinggung ada kemungkinan izin operasional sekolah dicabut, Lendek mengatakan pihaknya belum bisa memastikan sebelum ada hasil evaluasi. Mengingat, untuk bisa mencabut izin operasional sekolah, tentu tidak sembarangan, karena ada mekanisme dan tahapan yang mesti dilakukan.

Itu juga sangat tergantung dari proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Jika memang kasus tersebut, murni melibatkan tersangka, maka yang harus bertanggung jawab tetap tersangka bersangkutan dan tidak bisa lembaga dikait-kaitkan dan ikut disalahkan.

Namun, jika ada unsur kesengajaan dari pihak sekolah, yakni pengelola sekolah melakukan pembiaran, sampai kasus dugaan pencabulan terjadi, tentunya ada tindakan yang dilakukan terhadap sekolah bersangkutan. “Jadi seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Dikpora Loteng, tergantung proses hukumnya nantinya,” imbuh Lendek.

Dikpora Loteng dalam hal ini dipastikan tidak akan ikut campur dengan proses hukum yang ada. Pihaknya tetap menghormati jalannya proses hukum sampai ada putusan hukum tetap nantinya. “Kita lihat saja putusan akhir dari proses hukumnya nanti,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Kejari Praya telah menahan tersangka sejak sepekan yang lalu. Penahanan dilakukan setelah pihak kejaksaan menerima pelimpahan berkas kasus dari pihak kepolisian atas dugaan pencabulan terhadap lima siswi SMK bersangkutan, akhir tahun 2014 lalu.

Kasus itu mencuat setelah lima siswi yang mengaku sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh tersangka dengan melapor ke aparat kepolisian dan Lembaga Perlindangan Anak (LPA) Mataram. Tersangka terancam hukuman berat berupa kurungan selama 12 tahun, karena melanggar undang-undang perlindungan. “Tersangka tidak dijerat dengan KUHP, tapi dengan undang-undang perlindungan anak.

Karena korban masih di bawah umur,” sebut Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Praya, Muslim, SH. (kir)

Pemeriksaan Bupati Belum Rampung

(Suara NTB/dok)

Hj. Sumiatun Diwacanakan Dampingi Fauzan Khalid Giri Menang (Suara NTB) Setelah Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony ditahan KPK, riak-riak wacana pengusulan calon wakil bupati (cawabup) yang nantinya mendampingi bupati definitif mulai berhembus di kalangan partai pengusung. Seperti halnya PDIP mulai mengusulkan satu opsi, cawabup diambil dari wilayah Lobar bagian selatan. Dalam hal ini, PDIP mewacanakan mengusulkan Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun sebagai calon Adnan pendamping H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Sekretaris Fraksi PDI DPRD Lobar, Adnan, menyebut, alasan mengusulkan Ketua DPRD, karena yang bersangkutan Ketua DPD II Golkar Lobar yang tak lain salah satu parpol pengusung paket AZAN pada Pilkada 2013 lalu.

Selain itu, Hj Sumiatun berasal dari wilayah selatan, sehingga mewakili wilayah Kecamatan Sekotong, Lembar dan Kuripan. Namun terkait pengusulan Hj. Sumiatun sebagai cawabup masih rencana, belum digodok di internal fraksi.

Pada bagian lain, selaku parpol pengusung, merasa prihatin dengan apa yang menimpa Bupati Lobar yang kini ditahan KPK. Ia berharap ke depan hal semacam ini tak lagi terjadi, sebab catatan pejabat Lobar yang terbelit kasus hukum terbanyak di NTB. Selain itu, semua pihak tidak boleh juga terlalu larut dalam kesedihan. Sebab jika hal itu terjadi, maka akan mengganggu proses pembangunan di Lobar.

Menurutnya, proses hukum di KPK jarang ada yang lolos atau dihentikan, sehingga akan berlanjut pada proses persidangan. Jika ini terjadi, maka kemungkinan besar H. Zaini Arony tidak akan bisa melanjutkan kepemimpinannya sebagai Bupati Lobar. Jika bupati non aktif, lanjutnya, maka otomatis akan terjadi pergantian kepala daerah. Untuk mengantisipasi agar pemerintahan di Lobar tidak vakum, maka perlu dipikirkan bagaimana melanjutkan pemerintahan ke depan. Salah satunya dengan mengusulkan siapa figur yang akan mendampingi Fauzan Khalid.

Sementara Sekretaris Fraksi PAN Munawir Haris belum mau terbuka soal pengusulan cawabup. PAN, belum mau bersikap, sebab masih menunggu proses hukum Bupati inkrah.”Kami belum bersikap, karena kasus Pak Bupati kan masih berproses dan belum inkrah,” katanya.

Sementara itu, tim pengacara Bupati Lobar, Irpan Suriadinata, SHI, MH, menyatakan, berkas kasus H. Zaini Arony belum rampung. Menurutnya, Zaini Arony akan kembali diperiksa tanggal 13 April atau 15 April. “Itu kemungkinan pemeriksaan Pak Bupati untuk terakhir, karena berkas kasus bupati belum rampung,” terangnya. (her)

Buta Aksara di Loteng Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih berselisih data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka buta aksara. Pihak Dikpora Loteng mengklaim sudah menuntaskan angka buta aksara sejak tahun 2014 lalu. Sementara, BPS mengatakan masih ada sekitar 93 ribu lagi masyarakat Loteng yang masih belum mengenal huruf dan angka.

Hal itu diakui Kabid Pendid-

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

TERBENGKALAI - Peralatan mesin pengolah sampah menjadi pupuk kompos yang merupakan bantuan dari Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan terbengkalai. Diduga beberapa mesin alat ini hilang.

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah peralatan pengolahan sampah milik Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) telah lama nganggur tak terpakai. Peralatan yang pernah dimanfaatkan Kelompok Bunga Melati di Babakan Gerung ini bantuan dari dinas terkait pada zaman Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar dijabat

H. Dahrun.

Begitu juga, saat Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan dijabat H. L. Winengan kondisi peralatan itu masih belum dimanfaatkan. Bahkan karena tak pernah diurus, menurut pengakuan warga sekitar sejulah peralatan mesin ada yang hilang dicuri.

Pantauan Suara NTB mesin itu ditempatkan pada gudang di sekitar daerah Ba-

bakan Gerung. Dulunya mesin ini dipakai oleh kelompok binaan Dinas Tata Kota untuk mengolah sampah menjadi pupuk. Namun karena kelompok ini vakum, peralatan ini pun tak dimanfaatkan. Mesin yang terdiri dari alat pencacah sampah dan mesin diesel ini disimpan di dalam ruangan tanpa ada yang menjaga.

Menurut keterangan Gede warga Babakan yang juga pe-

milik gudang tempat mesin itu ditaruh, sejak beberapa bulan mesin itu tak terpakai dan ditaruh di dalam gudang. Karena tak pernah diperhatikan, alat pengolah sampah itu pun menurut informasi ada yang hilang. “Informasinya ada yang hilang, karena tidak pernah diperhatikan pemda,”kata Gede. Dituturkan, pihaknya sering menyampaikan ke Pemda agar peralatan itu diambil,

Program Bedah Desa Loteng

Kerugian Negara Diperkirakan Rp 1 Miliar Lebih Praya (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB telah menyelesaikan proses Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait kasus dugaan korupsi program Bedah Desa di Dinas Kehutanan dan Pekebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) yang ditangani Polres Loteng. Hasilnya, kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Sebelumnya, dari hasil audit investigasi, negara diperkirakan dirugikan sekitar Rp 1,06 miliar dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar yang didanai Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) waktu itu. Setelah kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polres Loteng pun langsung meminta dilakukan PKKN kepada BPKP Perwakilan NTB.

“Sekarang hasil perhitungan kerugian Negara sudah ada,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, melalui Kanit Tipikor, Iptu Ery Arumanto, kepada Suara NTB, Selasa (7/4).

Menurutnya, sesuai hasil PKKN yang dilakukan BPKP Perwakilan NTB, ditemukan kerugian negara sekitar Rp 1,04 miliar, lebih sedikit dari hasil audit investigasi sebelumnya.

Ia menjelaskan, hasil perhitungan kerugian negara

sudah final. Artinya, unsur tindak pidana korupsi dalam program sudah terpenuhi, khususnya dari sisi kerugian negaranya. “Jadi dari sisi nilai kerugian negara, sudah terpenuhi ada tindak pidana korupsi dalam program Bedah Desa tersebut,” ujar Ery. Dengan kata lain, para tersangka sudah tidak bisa mengelak lagi dari dugaan yang ada, karena hasil perhitungan sudah terbukti ada kerugian. Sementara yang

Soal Perumahan PNS

Dewan akan Panggil Kontraktor dan Eksekutif Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) merasa geram dengan sikap eksekutif yang terkesan tak menggubris masukan Dewan terkait pelepasan aset Pemda untuk rencana pembangunan perumahan PNS. Untuk itu, Dewan akan memanggil pihak eksekutif untuk meminta klarifikasi lebih jelas perihal pelepasan aset tersebut. Selain itu, Dewan juga akan memanggil pihak kontraktor untuk meminta kejelasan.

“Sepertinya eksekutif tak menggubris, makanya dalam waktu dekat ini kami akan panggil bersama kontraktor,” tegas anggota Komisi II DPRD Lobar H. Zaenuri kepada wartawan, Selasa (7/4).

Dijelaskan, dewan secara tegas menyampaikan ke Pemda agar menghentikan sementara aktivitas pembangunan perumahan PNS. Hal ini dilakukan supaya jelas persoalannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari.

Untuk memperjelas persoalan ini, pihak dewan akan memanggil eksekutif dan kontraktor.

Eksekutif akan dimintai klarifikasi terkait proses pelepasan aset sekitar belasan hektar untuk pembangunan perumahan tersebut, begitu pula pihak kontraktor akan dimintai keterangan terkait mekanisme dan sejauh mana proses antara pemda dengan kontraktor. Hal

ini perlu diperjelas, supaya dewan dan masyarakat khususnya para PNS tidak gamang ketika menempati perumahan.

Diketahui, rencana perumahan PNS di Desa Gapuk Kecamatan Gerung menjadi pembahasan hangat di kalangan dewan, setelah pihak dewan menemukan dugaan pelanggaran pada proses pelepasan aset. Dewan mengancam akan melaporkan pihak eksekutif ke aparat berwajib, jika eksekutif tak mengindahkan masukan Dewan terkait proses pelepasan aset Pemda untuk pembangunan perumahan sebanyak 700 unit tersebut Menanggapi hal ini Kepala Desa Gapuk Nurdin, SPDi, menyatakan luas lahan aset Pemda yang dipakai untuk membangun perumahan PNS seluas 14 hektar dengan asumsi satu hektar mampu dibangun 80 unit rumah dengan tiga tipe. Terkait penggunaan lahan tersebut, Pemda melalui Sekda HM Uzair telah bersurat ke desa untuk meminta mengosongkan lahan tersebut.

“Rencana ini kan sejak awal 2012, tapi sekarang mulai terlaksana,”katanya.

Ia mengakui, di lahan tersebut akan dibangun 750 unit rumah, pihak desa hanya mengeluarkan rekomendasi surat keterangan alih fungsi lahan (SKPPL). Pihaknya meminta agar dibangunkan fasilitas ibadah, fasilitas umum, pendidikan, dan olahraga. (her)

melakukan perhitungan kerugian negara, adalah lembaga resmi milik pemerintah.

Selanjutnya, lanjut Ery, pihaknya kini tinggal memeriksa saksi ahli dari BPKP Perwakilan NTB guna lengkapi berkas tambahan dalam kasus tersebut. “Surat pemintaan untuk pemeriksaan saksi ahli sudah kita layangkan. Kita berharap dalam minggu-minggu ini juga saksi ahli dari BPKP Perwakilan NTB tersebut sudah bisa kita pemeriksa,” tambahnya.

Sebelumnya penyidik Polres Loteng sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Kementerian Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan petunjuk yang

Loteng sudah nol. Artinya, pemerintah sudah menuntaskan buta aksara terhitung sejak tahun 2014 lalu. “Tahun 2014 lalu, kita sudah launching Loteng bebas buta aksara,” tegasnya.

Adapun terkait data buta aksara yang disampaikan oleh BPS, pihaknya sudah bersurat ke langsung BPS untuk meminta data real masyarakat yang masih masuk katagori buta aksara. Data itu nantinya akan dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program penuntasan

buta aksara. Hanya saja, hingga saat ini pihak BPS belum menyerahkan data yang diminta tersebut. “Data masyarakat buta aksara sudah kita minta ke BPS. Tapi pihak BPS sendiri belum menyerahkan data tersebut sampai sekarang ini,” sebutnya.

Ia menegaskan, pihaknya dalam hal ini siap memprogramkan kembali penuntasan buta aksara. Asalkan, data resmi yang dikeluarkan oleh BPS sudah ada. Sementara berdasarkan data Dikpora Loteng, buta

diberikan pihak Kejaksaan Negeri. Pemeriksaan ini sebagai persyaratan pelimpahan berkas kasus tahun 2011 tersebut. “Jadi begitu saksi ahli BPKP Perwakilan NTB selesai kita periksa, berkas kasus ini akan dilimpahkan lagi ke Kejari Praya. Kalau tidak ada catatan lagi, kasus sepenuhnya akan kita limpahkan,” ujar Ery. Program bedah desa telah menyeret tujuh tersangka.

Salah satu di antaranya, mantan Kepala Dishutbun Loteng kala itu, L. Is bersama panitia pelaksanaan program kabupaten serta panitia pelaksana di tingkat desa. “Untuk tersangka, kita masih fokus pada tersangka yang ada saja. Belum sampai melangkah ke tersangka lain,” pungkasnya. (kir)

Maiq-Meres Kalem

Poros Udayana Jajaki Koalisi Besar ” Penantang” Mataram (Suara NTB) Pasangan incumbent H. M. Suhaili FT, SH dan H. L. Normal Suzana yang dikenal dengan paket Maiq-Meres tampaknya masih kalem meski Pilkada Lombok Tengah akan digelar akhir tahun ini. Sementara, sejumlah politisi di DPRD NTB yang berasal dari Dapil Lombok Tengah, diam-diam menjajaki koalisi besar untuk menantang duet tersebut.

Kepada Suara NTB, belum lama ini, Suhaili menegaskan pihaknya masih berkonsentrasi menuntaskan pekerjaan rumah di Lombok Tengah yang masih menumpuk. Menurutnya, selama satu tahun pertama masa jabatannya dihabiskan untuk beradaptasi, menyelaraskan gaya kepemimpinan duet MaiqMeres tersebut.

Masa satu tahun itu, menurutnya sangat berharga bagi masyarakat Lombok Tengah. Dengan demikian, tersisa sekitar empat tahun untuk mereka berkonsentrasi dalam menyiapkan pembangunan di Lombok Tengah.

Jika satu tahun terakhir dari empat tahun itu kembali ter-

sita untuk menghadapi Pilkada, maka hal itu menurutnya sama saja menzolimi rakyat Lombok Tengah. “Kalau sekarang, satu tahun terakhir ini kami habiskan lagi, berarti cuma tiga tahun kami fokus. Menurut saya itu zolim,” ujarnya.

Karena itulah, ia menegaskan saat ini belum waktunya untuk melakukan manuvermanuver terkait Pilkada. Meski, ia juga tak memungkiri pihaknya membuka diri untuk menerima kekuatan politik mana saja yang ingin berkomunikasi dengannya.

Sementara kubu MaiqMeres masih kalem, sejumlah kekuatan politik di luar mereka tampaknya sudah mulai ancang-ancang menyambut Pilkada. “Kawan-kawan yang masuk bursa sudah melakukan kompromi bersama dan bertekad untuk melakukan perubahan yang lebih baik dari hari ini,” ujar anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat asal Lombok Tengah, H.M. Rais Ishak, SH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin.

Rais menegaskan hal itu sembari memperlihatkan foto pertemuan khusus yang dibuat oleh lima anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Tengah.

Dalam foto tersebut, terlihat

Dikpora Klaim Tuntas, BPS Masih Tersisa 93 Ribu

ikan Non Formal Pemuda dan Olahraga (PNFPO) pada Dinas Dikpora Loteng, L. Khairul Ahrar, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/4). Diakuinya, masih adanya angka buta aksara menurut data BPS tersebut, mempengaruh indek pembangunan manusia (IPM) Loteng. Di mana dengan angka buta aksara, IPM Loteng masih berada di urutan bawah.

Padahal, kalau berpatokan hasil pendataan yang dilakukan pihaknya, angka buta aksara

namun belum ditanggapi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, Agus Gunawan mengaku belum tahu secara persis peralatan yang dimaksud. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat melapor langsung ke dinas terkait.”Jika itu aset dinas, kami akan tarik dan alihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan,” imbuhnya. (her)

aksara sudah tuntas. “Bagaimana bisa memprogramkan penuntasan buta aksara, kalau data sasaran sudah tuntas. Sementara berharap data dari BPS sendiri sampai sekarang belum ada,” ujar Khairul.

Khairul mengaku, perbedaan data buta aksara antara Dikpora Loteng dengan BPS tersebut, bisa disebabkan perbedaan sistem penilaian. Dalam hal ini, dasar penilaian dari Dikpora Loteng masyarakat dinyatakan tuntas buta aksara, ka-

lau sudah mengenal angka dan huruf. Sedangkan dasar penilaian dari BPS sendiri, tidak.

Masyarakat dinyatakan tuntas buta aksara, jika sudah lancar menulis dan membaca atau standar kelas III sekolah dasar.

Sementara untuk bisa lancar membaca dan menulis, jelas butuh waktu lama. Tidak cukup dengan hanya dalam waktu 42 hari.

“Anak SD saja untuk bisa sampai kelas III butuh waktu paling tidak tiga tahun. Baru bisa lancar membaca dan menulis. Banding-

lima anggota DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, Lalu Sudiartawan, Ruslan Turmuzi, Lalu Fathul Bahri dan TGH. Lalu Gede Sakti AM. Menurutnya, para politisi itu kini tengah berkomunikasi secara serius.

Menurut Rais, Partai Demokrat NTB telah menggariskan secara tegas siapa pasangan yang akan diusung Partai Demokrat nanti akan bergantung pada hasil survai. “Tidak menutup kemungkinan, Demokrat bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dan Insya Allah posisi Demokrat juga bisa jadi penentu,” ujarnya sembari menambahkan pihaknya mengantongi lima kursi di DPRD Lombok Tengah.

Ia juga menegaskan bahwa siapapun yang diusung Partai Demokrat, semua kader harus memberikan kontribusi maksimal dalam memenangkannya. Senada dengan itu, Pelita Putra menegaskan pihaknya tetap membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan siapa saja di Pilkada Lombok Tengah. “Yang namanya politik, semua kemungkinan itu tetap ada,” ujarnya. (aan)

kan dengan peserta program penuntasan buta aksara, yanga hanya belajar membaca dan menulis selama 42 hari program.

Kan tidak sebanding,” tegasnya.

Kendati demikian, pihak BPS tidak bisa disalahkan dalam persoalan ini. Untuk itu, pihaknya mendesak pihak BPS segera menyerahkan data detail masyarakat Loteng yang masih masuk katagori buta aksara, sehingga bisa diprogramkan kembali program pengentasan buta aksaranya. Jangan sampai, sasaran program penuntasan buta aksara tumpang tindih dengan yang sudah dinyatakan tuntas. (kir)

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Kerjasama Bappeda Dompu dengan Harian Suara NTB

LKPJ Sudah Diajukan, Pembahasan Menunggu Usai TMD

(Suara NTB/ind)

ORASI – Beberapa aktivis sedang berorasi di depan halaman kantor PN Sumbawa dalam aksi unjuk rasa, Selasa (7/4).

Penahanan Terdakwa Dialihkan

Aktivis LSM Demo PN Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah aktivis dari LSM Forkot, Gempur, Kamita, berorasi di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, Selasa (7/4). Mereka mempertanyakan PN terkait pengalihan tahanan Indi Cs dari Rutan menjadi tahanan kota.

Koordinator aksi, Opet Bujik dalam orasinya menyampaikan proses pengalihan tahanan Indi Cs dari tahanan LP menjadi tahanan kota dinilai tidak wajar. Pasalnya, Indi Cs dinilai melakukan perlawanan hukum, yakni dengan sengaja melakukan perusakan terhadap hak milik orang lain.

“Logika mana yang dipakai PN, sehingga Indi dijadikan tahanan kota,’’ katanya. Kapasitas Indi yang paham hukum melawan keputusan eksekusi. Kalau orang awam dapat dipahami, namun sosok Indi yang paham hokum, justru melawan proses hukum. ‘’Ada apa sebenarnya dengan kasus ini.

Konteksnya tidak beretika dari hukum,” imbuhnya.

Menurut Opet, aksi dilakukan bukan dalam artian mencoreng atau menodai putusan hukum. Namun aksi tersebut semata-mata bentuk kepedulian massa aksi terhadap proses hukum. Dalam hal ini massa aksi meragukan netralitas dalam putusan hukum. Sehingga diindikasikan proses tersebut cacat hukum. Dimana diharapkan penegakan hukum dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pihaknya mengharapkan Indi Cs dimasukkan kembali ke LP, tidak menjadi tahanan kota.

Indi Suryadi (oknum pengacara) sebelunya terlibat kasus menduduki tanpa izin tanah dan bangunan yang sebelumnya telah dieksekusi sebagai milik sah Jayadi. Dan sempat melakukan perusakan bangunan tersebut. Indi Cs ditetapkan sebagai tersangka. Indi Cs bereaksi mengajukan praperadilan terhadap Kapolres dan Kajari Sumbawa. Gugatan itu sudah terdaftar di PN Sumbawa. Hal tersebut dilakukan mengingat Indi menilai tanah dan bangunan seluas 496 meter persegi ini masih dalam proses sengketa kepemilikan secara perdata. Dalam proses persidangan, Indi ditahan di Rutan, namun indi dialihkan menjadi tahanan kota. Itu kemudian membuat beberapa LSM mempertanyakan hal tersebut.

Puas berorasi, perwakilan dari masing-masing LSM diminta mendiskusikan apa yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, Panji Surono, SH, MH menjelaskan, penegakan hukum harus diutamakan.

Tugas Pengadilan hanya menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara. Menurutnya apabila ada hal-hal tentu harus bisa diselesaikan. Sekaligus berterima kasih terhadap yang disampaikan massa aksi. “Kami tidak bisa intervensi, semua orang di mata hukum sama. Jadi tetap akan dilakukan berdasarkan aturan,” ungkapnya.

Menjawab tuntutan massa aksi, sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara kasus, Reza Tyrama, SH, menjelaskan pada 6 Maret 2015 pihaknya menerima pengajuan permohonan pengalihan tahanan Indi dari Pengacara. Hal ini sudah dibicarakan terlebih dahulu. Menurutnya dilakukan proses tersebut intinya supaya proses persidangan bisa berjalan dengan lancar. Mengingat ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menghambat proses persidangan. Pertimbangan tersebut dilakukan juga mengingat yang bersangkutan juga tetap kooperatif dan tetap hadir dalam lima kali melaksanakan persidanganan.

Selain itu, sambung Reza, dalam pengalihan penahanan tidak ada unsur ataupun motif. Untuk keputusan selanjutnya, massa aksi dijanjikan untuk diberikan keputusan nantinya terkait penahanan Indi. Namun belum bisa dipastikan waktunya mengingat dia tidak sendiri dalam menangani kasus tersebut. (ind)

Ikut Pilkada KSB

Tiga PNS akan Mengundurkan Diri Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakui, jika tiga PNS di lingkup pemerintah KSB telah mengkonfirmasi secara lisan perihal pengunduran dirinya. Ketiga pihak itu menyatakan, akan mundur dari jabatan dan statusnya sebagai abdi Negara, menyusul rencananya maju bersaing di Pilkada KSB, Desember mendatang.

“Seperti yang kita ketahui bersama ada tiga PNS (Suara NTB/dok) yang sudah menyatakan ke Malik Nurdin publik akan maju di Pilkada. Dan mereka ini sudah mengkonfirmasi soal pengunduran dirinya ke kami (BK-Diklat) kalau memang rencana mereka itu benar direalisasikan,” terang kepala BK-Diklat KSB, Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada media ini, Selasa (7/4).

Ketiga PNS yang telah mengkonfirmasi pengunduran dirinya itu, masing-masing Dr. Ir. W. Musyafirin, MM yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Setda) KSB, Ir. H. Joni Hartono, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) dan Kusmayadi, ST., SKM yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB. Dari hasil konfirmasi ketiganya, Malik menyatakan, masing-masing mengatakan akan segera mengajukan secara resmi permohonan pengunduran dirinya setelah KPU menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkada. “Kami juga bilang kepada beliau-beliau untuk memastikan dulu jadwal KPU. Jangan terburu-buru mundur siapa tahu ada perubahan lagi (pelaksanaan Pilkada),” urainya.

Malik mengatakan, pihaknya sebagai aparatur pemerintah yang bertugas memproses permohonan pengunduran diri ketiga PNS yang akan bertarung di Pilkada nanti akan bekerja secara cepat. Jika akhirnya ketiganya memasukkan permohonannya, maka BK-Diklat aga segera memproses secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Jadi tidak ada perlakuan khusus. Siapa yang dahulu mengajukan maka akan paling dulu diproses,” tegasnya.

Selain ketiga PNS dari lingkungan Pemda KSB, ada juga Drs. H Muhammad Nur Yasin yang tercatat sebagai PNS di Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini Muhammad Nur Yasin menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Taliwang dan rencananya akan maju di Pilkada KSB sebagai Calon Bupati (Cabup) didampingi Ir. H. Joni Hartono. (bug)

Dompu (Suara NTB) Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2014 dan akhir masa jabatan Bupati tahun 2010-2015 telah disampaikan ke DPRD Dompu. Namun pembahasannya akan dilakukan setelah perhelatan acara Tambora Menyapa Dunia (TMD) rampung.

Kepala Bappeda Dompu, Ir. Ruslan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/4) mengatakan, pihaknya telah

mengajukan dokumen LKPJ tahun 2014 dan akhir masa jabatan Bupati Dompu periode 2010-2015 kepada DPRD. Namun pembahasannya belum mulai dilakukan karena ada event TMD dan rencana kunjungan Presiden 11 April.

“Dokumennya LKPJ-nya sudah disampaikan, tapi pengajuan secara resmi dalam forum paripurna dan pembahasannya setelah acara TMD ini,” kata Ruslan.

Diakui Ruslan, pencapaian dari RPJMD tahun 2010-2015 sudah hampir 90

persen. Seperti angka kemiskinan berdasarkan data 2013, di Dompu telah mencapai 14,1 persen. Dengan rata-rata penurunan dua persen per tahun, maka tahun 2015 diyakini bisa mencapai 10 persen. “Pencapaian dari RPJMD sudah 90-an persen,” ungkapnya.

Begitu juga dengan infrastruktur pembangunan lainnya seperti jalan dan pengairan telah mendekati angka yang optimal. Produktivitas pertanian juga mengalami peningkatan dan ini tidak le-

pas dari dukungan pengairan yang memadai.

Sementara fokus program pemerintah kedepan, selain program unggulan sapi, jagung dan rumput laut, juga ditambah dengan program tebu rakyat yang disingkat dengan TERPIJAR. Program ini, diyakini akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengentaskan angka kemiskinan di Dompu. Sehingga pada 2020, sesuai target RPJMP angka kemiskinan menyisakan 5 persen. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Ruslan

Kasus Rumah Adat KSB

Kejari akan Panggil Beberapa Pejabat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri akan kembali melanjutkan pemanggilan para pihak terkait, termasuk para pejabat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kaitannya dengan kasus pembangunan rumah adat KSB. Setelah sebelumnya telah memeriksa Kepala Dinas Pariwisata KSB dan PPK proyek dimakssud, Yahya Soud.

BATU AKIK - Stand pameran batu akik Sumbawa di Jakarta.

(Suara NTB/ist)

Batu Akik Sumbawa Merambah Jakarta Sumbawa Besar (Suara NTB) Perkembangan industri kreatif masyarakat di Kabupaten Sumbawa khususnya produksi perajin batu akik Sumbawa semakin banyak peminat. Batu akik Sumbawa memiliki daya tarik sendiri yang eksotis dan dapat bersaing dengan batu akik lainnya di Indonesia. Salah seorang pemerhati/pengusaha batu akik di Jakarta menjadikan batu-batu akik Sumbawa sebagai ikon bisnis batu akik, bekerjasama dengan eksplorer batu akik dari Sumbawa, H. Ibeng dikenal sebagai owner Babes Stones bertekad mempromosikan batu akik Sumbawa sehingga setara dengan akik Aceh, Garut, Kalimantan dan sebagainya.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori M.Si, Selasa (7/4) mengatakan, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan hadir di Arena Tamini Gemstones Market di pelataran Tamini Square Jakarta Timur untuk melihat secara langsung aktivitas Babes Stone dalam mempromosikan batu Sumbawa, 6 April lalu. Bahkan Wakil Bupati Sumbawa sekaligus didaulat untuk memberikan sambutan tentang perkembangan industri batu akik dan potensi batu akik di Kabupaten Sumbawa. Wakil Bupati

Sumbawa memaparkan, batu akik yang selama ini beredar di pasaran Indonesia hampir semuanya dapat ditemukan di Sumbawa, varian-varian batu akik seperti chrysocolla (pancawarna, hijau, biru, bunga, merah), sonora sunrise, chalcedony (Rafflesia chalcedony dan jenis lainnya) , onyx, labrador, oval/kalimaya (black oval, warna susu, fire oval), snowflake obsidian, biosolar, indocrase, flower jade, rhodonite atau batu pop ice Sumbawa, Amethyst, tourmaline, atau dalam bahasa local antara lain Black Lawen, Black Safir, Bulu Perindu, Red Ledang, Taman Perindu dan sebagainya. Perajin batu akik di Kabupaten Sumbawa telah mencapai angka seratusan lebih. Oleh karena itu Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan terima kasih kepada Babes Stone yang telah mengundang beliau sekaligus mengapresiasi atas kerjasamanya untuk mengangkat dan mempromosikan batu Sumbawa di tingkat nasional, sehingga dapat mendorong kualitas maupun kuantitas batu akik Sumbawa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di industri kreatif batu akik. Wakil Bupati Sumbawa berharap kedepan akan banyak lagi galeri batu akik di Jakarta maupun kota lain-

nya yang menjadikan Batu Sumbawa sebagai materi bisnisnya.

Di sela-sela kunjungan ke Stand Babes Stone dan stand lainnya, kepada para pegiat batu akik Wakil Bupati juga menyampaikan, Pemkab Sumbawa sedang menggalakkan sektor kreatif ini sebagai salah satu daya dorong dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Sumbawa. Dan saat ini Bupati Sumbawa telah mengintruksikan instansi terkait untuk melakukan pemetaan potensi-potensi batu akik pada masing-masing Kecamatan sebagai sumber informasi pengembangan industri batu akik di Kabupaten Sumbawa, selain juga akan dirumuskan regulasi pengembangan pengelolaan batu akik di Kabupaten Sumbawa yang berwawasan lingkungan. Secara kebetulan turut bersama Wakil Bupati Sumbawa hadir pada acara dimaksud adalah Kepala BPK RI Perwakilan NTB, H. Eldy Mustafa. Di akhir kunjungan ke Stand Pameran Batu Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan filosofi bahwa melalui batu kita membangun persahabatan, membangun jaringan, tanpa mengenal asal-usul. Semoga Batu Akik Sumbawa akan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. (arn)

Demokrat Sumbawa Tolak Calon Karbitan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri, M.Si, menilai partai politik akan rugi apabila tidak mengusung kadernya sendiri di Pilkada Sumbawa. Ketimbang mengambil kader karbitan di persimpangan jalan.

“Saya sepakat dengan pernyataan senior saya, M. Jabir, S.H (Ketua MPP PAN NTB), bahwa rugilah parpol yang tidak mengusung kadernya sendiri. Saya sebagai salah satu Ketua parpol di Sumbawa, tetap menghormati proses dan mekanisme penjaringan yang dilakukan tim. Namun kader haruslah tetap menjadi prioritas,” tandas Fikri kepada Suara NTB, Selasa (7/4).

Menurut Fikri, investasi dan biaya politik selama mengembangkan dan membesarkan partai itu besar. Contoh, Demokrat yang berdiri tahun 2003, sampai saat ini sudah tak terhitung biaya yang dikeluarkan dalam menguatkan eksistensi partai.

Termasuk keberhasilan Demokrat menempatkan empat kadernya di DPRD Sumbawa periode ini. Belum lagi nilai

(Suara NTB/arn)

Syamsul Fikri

pengabdian dan loyalitas kepada partai. “Sehingga kalau ada orang luar, melamar bawa uang ingin menggunakan parpol sebagai kendaraannya maju di Pilkada dan kemudian partai tergiur, maka tidak sebanding dengan pembiayaan partai yang telah dikeluarkan selama ini. Sebab kami orang politik ini sudah berinvestasi banyak untuk partai,” cetusnya.

UU Parpol, lanjut Fikri, bukan untuk PNS, tetapi utuk untuk orang parpol. Termasuk Pilkada menjadi panggung

politik bagi orang Parpol, terutama Ketua Parpol. Sementara PNS alurnya sudah jelas, sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melarang PNS berpolitik praktis. Makanya, aneh bagi Fikri, ketika parpol asal comot dan tidak mengajukan kadernya sendiri. “Inilah kesempatan yang diberikan negara. Orang politik harus maju, bukan PNS yang maju. PNS sudah disumpah mengabdi untuk negara dan siap ditempatkan di mana saja. Bukan bertempur di panggung politik. Makanya kalau PNS terlibat dalam politik praktis itu sangat keliru.

Saya kira, parpol mempunyai kaderisasi yang berjenjang dari tingkat bawah hingga atas,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini.

Untuk itulah, kader terutama Ketua Parpol wajib maju.

Seperti H. Iwan Rahadi (Ketua DPC Gerindra), Candra W Rayes (Ketua DPC Nasdem), M. Jabir atau Burhanuddin J. Salam (PAN), Kamaluddin (Ketua PPP) dan lainnya Ketua Parpol termasuk dirinya wajib maju dan bertarung di Pilkada. “Sebab Pilkada ini arenanya orang politik, bukan PNS,” pungkasnya. (arn)

Sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, S.H., Selasa (7/4), dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pula panitia pengadaan dan kontrakor pelaksana serta lainnya yang terkait. Untuk secepatnya menggenjot kasus ini. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kepala Dinas dan PPK, diakui memang, sudah ada pencairan uang muka dalam proyek ini sekitar Rp 500 juta. “Tim juga akan turun mengecek kondisi lapangan, berapa persen fisik yang sudah terealisasi,” tukasnya.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, pembangunan rumah adat milik Pemerintah KSB senilai Rp 2 miliar kini terhenti alias mangkrak. Setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, diduga akibat kontraktornya kabur.

Seperti diketahui pemenang proyek tender ini adalah CV Agung Sembada (AS).

(Suara NTB/dok)

Iwan Kurniawan

Menurut PPK Proyek, Yahya Soud, dari hasil penghitungan yang dilakukan atas realisasi pekerjaan yang dilaksanakan PT AS sekitar 5,4 persen dari keseluruhan kewajibannya berdasarkan kontrak yang ada. Sayangnya meski diputus kontrak, PT AS sebelumnya diduga telah menerima anggaran sebesar Rp. 500 juta dari nilai kontraknya. (arn)

DPRD KSB Upayakan Kepulangan TKW dari Oman Taliwang (Suara NTB) Menindaklanjuti laporan pihak keluarga Khaeridawati binti Usman, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal dusun Benteng desa Seteluk Atas kecamatan Seteluk. Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku telah melakukan upaya dalam usaha memulangkan TKW bersangkutan.

Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga mengadu ke Komisi I terkait Khaeridawati yang mengalami sakit keras di negara Oman dan berharap segera dipulangkan.

“Laporannya sudah kita terima dan tindaklanjutnya sedang kita upayakan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD KSB, Masdar Arma, SE kepada media ini, Selasa (7/4).

Upaya yang telah dilakukan Komisi I itu salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat. Masdar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan perihal laporan keluarga Khaeridawati tersebut kepada Disosnakertrans agar segera memanggil pihak-pihak terkait terutama PJTKI sponsor yang memberangkatkan TKW bersangkutan. “Kami di sini menjembatani. Tentu untuk eksekusinya di pemerintah melalui dinas teknis, makanya laporan kita lanjutkan ke Disosnakertrans,” terangnya.

Selain berkoordinasi dengan Disosnakertrans, Komisi I tak langsung lepas tangan.

Masdar mengaku, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap kasus Khaeridawati tersebut megingat dari laporan pihak keluarga terdapat kejanggalan seputar upaya pemulangan yang dilakukan keluarga sebelumnya. Salah satunya adanya permintaan uang dari sponsor dan agensi penyalur TKI di Oman di mana selama ini Khaeridawati ditampung.

(Suara NTB/bug)

Masdar Arma

Politisi ini menyebutkan, terdapat indikasi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PJTKI dan agensi yang menampung Khaeridawati. Sebab umumnya, proses pemulangan TKW yang mengalami persoalan di negara tujuan dilakukan sepenuhnya oleh PJTKI yang memberangkatkan tanpa adanya beban dana dari pihak keluarga.

“Laporan pihak keluarga, kalau mereka dimintai uang puluhan juta dari sponsor (PJTKI) dan agensi di Oman.

Alasannya uang itu untuk biaya administrasi dan ongkos pemulangan Khaeridawati. Ini kami kira aneh, sebab biasanya tidak ada dana seperti itu,” timpal Masdar.

Guna menelusuri laporan keluarga Khaeridawati itu, Komisi I akan segera memanggil pihak sponsor pemberangkatan. Berikut juga dengan Disosnakertrans untuk mengetahui progress upaya pemulangan Khaeridawati. “Laporan sudah kami sampaikan ke dinas pekan lalu. Mudah-mudahan sudah ada upaya yang dilakukan dinas untuk memulangkan warga kita itu dari Oman,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kerjasama Setda Kabupaten Bima dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bima (Suara NTB) tivitas tenaga kerja dibagi ing sesuai keterampilan yang ket Las Listrik, dua paket pel- juta. Selama 30 hari peserta 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bupati Bima, Drs. Syafrudalam delapan paket kegiatan. digeluti . “Para peserta yang atihan kejuruan sepeda motor, akan dibekali materi penun123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 din H. M. Nur, M.Pd membuBupati Bima, Drs. H. Syafru- mendapatkan kesempatan dua paket pelatihan kejuruan jang, materi inti dan materi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ka secara resmi pelatihan dan din H. M. Nur, M.Pd dalam berharga mengikuti Pelatihan menjahit, satu paket pelati- evaluasi akhir kegiatan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mengingat terbatasnya sapeningkatan produktivitas arahan mengatakan, pelatihan Pendidikan dan Produktivitas han kejuruan prosesing ma123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 para tenaga kerja, Selasa (7/ peningkatan kualitas dan Keterampilan dapat meman- kanan, satu paket pelatihan rana dan prasarana di UPT 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 4). Kegiatan pelatihan ini di- produktivitas para tenaga ker- faatkan dengan baik kesem- kejuruan teknisi handphone LLK Bima, pelatihan dibagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lakukan untuk meningkatkan ja ini dinilai sangat penting patan ini untuk meningkat- dan satu paket pelatihan keju- menjadi dua angkatan, yaitu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kompetensi dan keterampilan untuk meningkatkan kompe- kan pengetahuan dan keter- ruan teknisi komputer. Setiap angkatan I berlangsung Selasa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 paket kejuruan terdiri dari 16 (7/4) hingga 13 Mei 2015. Separa pencari kerja yang rata- tensi dan keterampilan para ampilan kerja,” harapnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sementara itu, Kepala Di- peserta yang berasal dari 18 lanjutnya angkatan ke-II berrata berusia produktif agar pencari kerja yang rata-rata 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dapat bersaing dengan pencari berusia produktif agar dapat nas Tenaga Kerja dan Trans- kecamatan sehingga jumlah langsung tanggal 7 Mei 2015 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kerja lainnya. bersaing dengan pencari kerja migrasi (Disnakertrans) Kabu- keseluruhan peserta pelati- hingga 16 Juni 2015. Usai pel123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 atihan ini para peserta pelatiKegiatan pelatihan ini diiku- lainnya. Untuk itu, Bupati me- paten Bima, Drs. Ishaka han sebanyak 128 orang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sumber dana pelatihan be- han akan mendapatkan sarati sebanyak 128 orang peserta minta para peserta serius dalam laporan mengungkap123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 yang berasal dari 18 kecama- mengikuti pelatihan sehingga kan pelatihan berlangsung se- rasal DPA Disnakertrans na dan prasarana untuk mem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tan se-Kabupaten Bima. Keg- ilmu yang dibagikan bisa dit- lama satu bulan atau 240 jam pada kegiatan pendidikan dan buka lapangan kerja mereka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 belajar di bengkel UPT. LLK pelatihan keterampilan bagi kedepanya. Pembukaan pelatiiatan pelatihan ini sendiri di- erapkan dalam dunia kerja.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lakukan di LLK Kelurahan JatiKedepan, katanya, para pe- Bima. Cakupan pelatihan ter- pencari kerja dengan anggaran han ini ditandai dengan pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 wangi Kecamatan Asakota. Pel- serta pelatihan diharapkan diri dari delapan paket kegia- Rp 273,9 juta. Dana untuk dan masangan tanda peserta kepa- TANDA PESERTA - Bupati Bima saat memasang tanda pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 atihan kapasitas program pen- bisa membuka lapangan ker- tan dari enam kejuruan. Pa- kegiatan pengadaan peralatan da perwakilan dari masing- serta pada perwakilan peserta yang mengikuti pelatihan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ingkatan kualitas dan produk- ja di lingkungan masing-mas- ket tersebut adalah satu pa- bagi peserta senilai Rp 642,5 masing kejuruan. (use) Selasa (7/4).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Bupati Bima Buka Pelatihan Tenaga Kerja Usia Produktif

(Suara NTB/use)

Dewan Dorong Penyelidikan Dugaan Penyimpangan UPT Tambora Bima (Suara NTB) DPRD Bima mendukung aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan pembangunan 225 rumah transmigran di unit pemukiman transmigrasi (UPT) wilayah SP 6 di Kecamatan Tambora. DPRD juga melakukan pembahasan di tingkat internal guna melahirkan surat rekomendasi guna mendorong agar proses penanganan kasus ini bisa dituntaskan.

(Suara NTB/use)

BARONGSAI - Ribuan warga ikut meramaikan pawai budaya dalam rangka memperingati HUT Kota Bima ke-13, Selasa (7/4). Pawai ini diikuti oleh 207 grup peserta dari berbagai instansi lingkup (Pemkot Bima, kecamatan se-Kota Bima, BUMN/BUMD, kelompok masyarakat, paguyuban, sekolah dan lainnya. Salah satu grup pawai budaya menampilkan aksi barongsai, sebagai salah satu bentuk keragaman warga keturunan di Bima.

Anggota Komisi III, Edy Muchlis S.sos yang dikonfirmasi, Selasa (7/4) menyebutkan, terkait proyek pembangunan pemukiman transmigrasi tersebut sudah masuk ke Komisi III. Berdasarkan laporan itu, pihaknya pun melakukan pembahasan internal terkait indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Komisi III akan menggandeng Komisi IV untuk juga menyikapi indikasi ini terhadap Satuan Kerja (Satker) yang memiliki proyek.

“Karena berdasarkan data yang kami terima dari LSM saat di gedung DPRD, mereka

sampaikan anggaran proyek ini sebesar Rp 11 miliar lebih,” ujarnya.

Sementara rumah yang dibangun untuk transmigran sejumlah 225 unit dengan tipe 36. Namun setelah dipelajari, dari dana Rp 11 miliar lebih ini rupanya ada tiga macam pekerjaan. Yakni pembangunan 225 unit rumah senilai Rp 7 miliar lebih dan juga untuk penataan jalan pemukiman dengan nilai Rp 3 miliar lebih.

Persoalannya, khusus untuk pembangunan 225 unit rumah, banyak yang tak bisa ditempati karena sudah ambruk. Hal ini terjadi jarena material seperti kayu yang digunakan tak berkualitas, sehingga pihaknya menilai adanya indikasi mark up dalam

pengerjaan yang dilakukan oleh PT Budi Mas ini. “Oleh karena itu berdasarkan hasil rapat internal Komisi, kami sikapi laporan ini,” ujarnya.

Namun dalam hal ini pihaknya lebih pada mendorong penanganannya, agar ketika ada indikasi temuan-temuan seperti ini bisa dikeluarkan surat rekomendasi. Sehingga proses penanganan kasus ini bisa segera dituntaskan. “Di sisi lain administrasi kami lihat pada proses pelelangan,” tandas duta Nasdem ini.

Edy menyebutkan jika pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Komisi IV. Selanjutnya hasil pembahasan ini akan dirapatkan lagi dalam rapat gabungan Komisi pada Jumat. “Set-

elah itu baru kami mengeluarkan rekomendasi, tapi pada prinsipnya kami harus lewati tahapan tadi,” tuturnya.

Sebelumnya, laporan dugaan penyimpangan ini dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB pada 9 Januari 2015. Proyek pembangunan pemukiman yang diduga bermasalah ini dilaporkan oleh LSM AI-UBC NTB. Dalam laporan tersebut, khusus untuk pembangunan hunian sebesar Rp 7 Miliar lebih dengan jumlah 255 unit. Hunian semi permanen ini dikerjakan oleh PT Budi Mas yang merupakan kontraktor lokal. Hanya saja, berdasarkan penelusuran LSM AI-UBC NTB rumah yang dibangun justru dinilai tidak layak huni. Ini terlihat dari fisik bangunan yang seadanya dan tidak kokoh.

Kayu yang digunakan merupakan kayu kualitas rendah, sementara WC yang dibangun justru banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan serta lantai yang keropos. (use)

BRI Bima Siap Bayar Dana BSM Kota Bima (Suara NTB) – Pimpinan BRI Cabang Bima membantah tudingan Front Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) yang melakukan aksi demonstrasi, Senin (6/4), yang menuntut BRI agar segera membayar dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA/ SMK se Kota Bima. ‘’Kami tidak melanggar aturan mana pun, dan kami siap membayar dana BSM itu,’’ ujar Pimpinan BRI Cabang Bima, Marfis Antonius, Selasa (7/4).

“BRI Cabang Bima akan tetap membayar, sepanjang pihak sekolah datang ke BRI dengan membawa dokumen lengkap tentu kami akan cairkan,” katanya

Kepada Suara NTB, Marfis mengatakan karena sifat Bank yang pasif, dan memakai sistem, diakuinya sepanjang datanya tidak cocok, pihak bank sendiri tidak bisa membayarkan karena sudah ada perjanjian dengan Departemen Pendidikan dan BRI kantor Pusat di Jakarta.

Apalagi dana tersebut bukan dari BRI tapi merupakan dana titipan, meskipun sekolah tidak mengambil dana tersebut pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan dana itu, apalagi tidak merealisasikannya “Alhamdullilah setiap mengurus masalah ini tidak ada komplain dari Dikpora

maupun sekolah. Dan kalaupun dananya masih ada, silakan datang dan ambil ke Bank dari sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BSM itu, tapi harus dengan syarat yang lengkap,” katanya.

Dirinya mengakui pada bulan Desember tahun 2014 harus dicairkan, namun pihaknya tidak bisa memaksa kepada pihak sekolah untuk segera diambil, karena kemungkinan dokumen belum lengkap atau belum ada rekomendasi dari Dikpora setempat. “Tapi kalau datang dengan membawa dokumen lengkap, ada arahan dari dinas terkait akan diberikan dan tidak ada masalah,” ungkapnya. (uki)

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB

Operasi Katarak Gelombang Kedua, 118 Orang Dinyatakan Positif Dioperasi Dompu (Suara NTB) Operasi katarak gelombang kedua di RSUD Dompu kerjasama BKPM NTB dengan Kompas berhasil teregister sebanyak 118 orang peserta dari 270 orang yang di-screening. Banyaknya peserta yang dinyatakan positif, penyelenggara pun menambah jumlah pasien dari target hanya 100 orang.

Namun screening mata ini juga dimanfaatkan warga untuk periksa mata kendati tidak menderita katarak.

Berdasarkan pantauan Suara NTB dari pelaksanaan skrening mata oleh 3 spesialis mata di RSUD Dompu, Selasa (7/ 4), terlihat banyaknya warga yang mengantri dari seluruh Kabupaten untuk diperiksa matanya sebelum diputuskan menderita katarak atau tidak.

Proses screening pun baru berakhir hingga sore.

Kepala bidang pelayanan RSUD Dompu, dr H Dias Indarko, MPPM mengatakan, banyaknya pasien yang mengantri untuk diperiksa sebelum dilakukan operasi katarak secara gratis tidak hanya penderita katarak.

Karena banyak diantara pasien yang menderita sakit mata lain, tapi manfaatkan kehadiran dokter mata untuk periksa. “Yang datang periksa itu tidak semuanya menderita katarak, tapi ada juga yang men-

(Suara NTB/ula)

PASIEN KATARAK - Pasien mata yang menunggu antrian untuk dilakukan screening memastikan dioperasi atau tidak di RSUD Dompu, Selasa (7/4). (Insert) Yulianti Bayankari derita sakit mata lain dan memanfaatkan kehadiran dokter,” ungkapnya.

Perawat poli mata RSUD Dompu, Yulianti Bayankari, SKM yang dihubungi terpisah mengatakan, dari 273 orang pasien yang diperiksa matanya oleh tim dokter, ada 138 orang yang dinyatakan positif menderita katarak dan akan dioperasi. “Operasi katarak gelombang kedua ini direncanakan hanya 100 orang dan 38 orang menjadi cadangan,” ungkapnya.

Adanya cadangan, dikatakan Yulianti, untuk menjaga kemungkinan pasien yang terdaftar menderita tekanan darah tinggi dan gula. Penderita darah tinggi atau gula bila dioperasi katarak tidak akan

memberi pengaruh terhadap penerangan matanya. “Penderita tekanan darah tinggi dan gula tadi sudah diberi obat. Bila masih menderita darah tinggi dan gula saat operasi dilakukan, akan digantikan oleh pasien lain,” katanya.

Operasi katarak ini direncanakan selama dua hari yaitu 8-9 April 2015.

Tim dokter yang akan melakukan operasi katarak sudah siap. “Tim dokter yang akan melakukan operasi katarak hari ini akan tiba di Dompu. Tapi tiga orang dokter mata yang melakukan screening ini juga termasuk tim dokter yang melakukan operasi katarak,” ungkapnya. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

Halaman 8

Kasus Dana BOS SDN 50 Cakranegara

BPKP Mulai Hitung Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Setelah tuntas dengan perhitungan kerugian negara kasus SDN 1 Ampenan, giliran kasus SDN 50 Cakranegara digodok auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Perhitungan kerugian negara kasus ini sedang diproses,” kata Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, SH. Sebelumnya, pihak Satreskrim telah mengekspose perkara itu di depan pihak BPKP, sebagai langkah koordinasi awal sebelum menghitung

kerugian negara. Setelah melalui koordinasi, baru baru ini menurut Agus, diputuskan penghitungan kerugian negara dimulai. “Karena perhitungan keru-

Rawan Diselewengkan

TNI Kerahkan Pasukan Kawal Distribusi Pupuk Giri Menang (Suara NTB) Aparat TNI di Lombok Barat melalui Danramil Gerung mengerahkan semua aparat Babinsa di desa-desa untuk turun melakukan pengawalan terhadap distribusi pupuk.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang bermain menyelewengkan pupuk yang rawan terjadi di tingkat bawah. Pasalnya, beberapa kali aparat TNI menggagalkan pengiriman pupuk illegal ke daerah lain.

Hal ini disampaikan Danramil 1606-04/Gerung Kapten Inf Marito, kepada wartawan kemarin. “Kami terus kawal pembagian (pendistribusian) pupuk ke kelompok tani,” kata Marito. Hal ini jelasnya sebagai bentuk komitmen mengawal instruksi presiden terhadap jajaran TNI ditingkat atas untuk mengamankan dan mengawal serta mensukseskan swasembada pangan.

Diakui, rawan terjadi permainan saat pembagian pupuk sehingga pihaknya melalui aparat Babinsa di wilayah Gerung mengawal setiap distribusi pupuk kepada kelompok tani.

Seperti beberapa hari terakhir, Babinsa turun langsung ke lapangan saat distribusi pupuk organik dari pemerintah di Dasan Geres, Kecamatan Gerung. Pupuk yang disalurkan sebanyak 2 ton. Pupuk organik tersebut disalurkan di wilayah gerung dan diterima kelompok tani Sadar Diriq di Dasan Geres. Kemudian, pupuk itu diserahkan kepada para petani yang membutuhkan pupuk.

Marito menjelaskan, dalam proses pengolahan sawah hingga panen, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Itu dilakukan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan target. Tahap yang dilakukan, sambung dia, yakni persiapan atau pembibitan, pengolahan tanah atau pupuk dasar, pemupukan susulan pertama dan pemeliharaan tanaman atau pemupukan susulan kedua dan pengairan, perawatan Hasil Tanam dan terakhir pelaksanaan panen.

Menurutnya, jika tahapan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dosis yang telah ditentukan, maka hasil panen yang dicapai dengan sistem penanaman akan lebih meningkat. Hal ini jelasnya perlu diperhatikan para petani. Ia mengaku, saat ini sebagian petani masih membutuhkan pupuk. Untuk itu, pihaknya terus mengawal pendistribusian agar pembagiannya merata. (her) Kapten Inf Marito (Suara NTB/her)

gian negara sudah dilakukan, kami masih menunggu hasilnya.

Tapi tetap berkoordinasi terus dengan auditor BPKP,” kata mantan Kasat Reskrim Polres

Lobar dan Polres Bima Kota ini.

Dalam kasus ini, pihaknya sudah membidik calon tersangka dari pihak sekolah. Sebab dalam tahap penyelidikan, ditemukan indikasi penyelewengan anggaran maupun administrasi. Dana BOS yang seharusnya dihajatkan untuk siswa, banyak yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Dari sini, penyidik Satreskrim Polres Mat-

aram menemukan banyak item pembayaran yang tidak disertai bukti SPJ lengkap, dari total anggaran mencapai Rp 400 Juta lebih. Sehingga kesimpulan sementara pihaknya, kasus ini sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan. Dari angka temuan sementara Rp 400 Juta itu, sedang dihitung angka pastinya oleh BPKP, berapa nilai kerugian negara berdasarkan bukti

yang dikumpulkan tim penyidik unit Tipikor.

Mengenai modus penyimpangan, Agus Dwi sedikit mengungkapkan, hampir sama dengan kasus dana BOS SDN 1 Ampenan. Dimana banyak belanja diduga fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kepala sekolah dan bendahara.

Sementara menunggu hasil audit dari BPKP, pihaknya kini

masih melanjutkan pemeriksaan saksi saksi. Dari saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa, sudah 40 orang dimintai keterangan oleh penyidiknya. Kemungkinan saksi akan bertambah terus. “Itu baru sebagian saksi yang kita periksa, masih akan berlanjut terus, sembari menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP,” pungkasnya. (ars)

KPK Gadungan Jadi Tersangka Mataram (Suara NTB) Setelah ditangkap tim Intel Korem 162/WB Senin (6/4) malam lalu, SI akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pria asal Lombok Tengah ini langsung ditahan di sel Mapolres Mataram, Selasa (7/4).

Hanya butuh waktu 1x24 jam, pemeriksaan SI dalam kasus ini, kemudian dijadikan tersangka, sejak ditangkap di jalan Lingkar Selatan, Pukul 19.15 Wita. Ketika itu tersangka diduga memeras kepala Desa Buwun Mas, Sekotong, Lombok Barat, Na’im. “Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi korban, diduga telah terjadi penipuan dan pemerasan oleh tersangka SI, sehingga kami tetapkan dia sebagai tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, SH, Selasa (7/4).

Dalam rangkaian pemeriksaan, tersangka SI memang mengakui meminta uang dari Na’im sebesar Rp 100 juta. Namun baru diberikan Rp 50 juta.

Uang itu sebagai pelicin agar kasus yang dituduhkan kepada Na’im tidak diproses oleh KPK. Tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan hingga saat ini masih ditahan di Mapolres Mataram. Selain SI, ditangkap juga rekannya, FH,

juga dari lembaga yang sama.

Diduga ikut terlibat dalam pemerasan kades tersebut.

Ditanya, apakah kemungkinan tersangka melakukan pemerasan di tempat lain?, Hal ini masih diselidiki penyidiknya.

Dalam proses pengembangan penyidikan terhadap tersangka, dijelaskan Dwi, sebenarnya SI meminta uang hingga Rp 3 miliar. Dana sebesar itu, akan digunakan untuk menutup kasus yang dituduhkan kepada Kades Buwun Mas, ada kaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony sebelumnya, terhadap perusahaan yang menguasai lahan di desanya.

“Setelah Bupati jadi tersangka oleh KPK, berikutnya banyak pejabat akan dijadikan tersangka, termasuk kepala Desa Buwun Mas,” Kasat Reskrim mengutip kata-kata tersangka SI disampaikan kepada korbannya. Ketakutan dengan ancaman proses hukum di KPK, akhirnya terjadi negosiasi jumlah uang yang akan diserahkan. “Dari permintaan awal Rp 3 miliar, akhirnya turun menjadi Rp 100 juta. Itu akan diserahkan bertahap, Rp 50 juta dulu, baru setengahnya menyusul,” kata Agus Dwi. Karena merasa dirinya ditipu

(Suara NTB/ars)

BARANG BUKTI - Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto menunjukkan barang bukti uang dan id card tersangka KPK gadungan. setelah transaksi uang, korban kemudian melapor kepada seorang temannya, Akp Daryus dari Polda NTB. Sampai akhirnya SI

Satpol PP Kota Mataram Kekurangan Personel Mataram (Suara NTB) Semakin banyaknya kegiatan skala nasional yang difokuskan berlangsung di Mataram sehingga perlu dilakukan pengawasan lebih intensif terhadap keamanan dan ketertiban umum. Satpol PP Kota Mataram kembali meminta penambahan personel untuk mengamankan enam wilayah kecamatan.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Bayu Pancapati mengungkapkan, dengan luas wilayah pengamanan yakni enam kecamatan serta 50 kelurahan dan ditambah dengan persoalan PKL. Jumlah personel Satpol PP

saat ini belum cukup membantu pengawasan. Sehingga, pihaknya kembali meminta penambahan personel dari unsur PNS untuk memaksimalkan pengamanan. “Kami butuh personel, kalau staf sudah numpuk di kantor,” kata Bayu dikonfirmasi, Selasa (7/4).

Idealnya jumlah personel sebut Bayu, satu pleton harus 30 orang, satu regu 15 orang. Tetapi, jumlah pleton yang ada hanya 15 orang dan tidak bisa dilakukan patroli jika personel terbatas. Lagi pula, BKD Kota Mataram menjanjikan akan mengisi secara bertahap jumlah personel. Tetapi belakangan tertunda sampai awal tahun.

Pihaknya pun berencana meminta secara resmi kepada BKD, agar permintaan tersebut terpenuhi.

“Rencananya kita mau bersurat

lagi,” imbuhnya.

Yang perlu diketahui demikian Bayu, Satpol PP Kota Mataram adalah SKPD tipe A dengan jabatan Kasatnya adalah eselon II. Selain itu, Kasat membawahi empat bidang dimana bidang operasional itu minimal membawahi 250 anggota. Kenyataanya baru ada 90 PNS dan 14 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Artinya, Satpol PP masih kekurangan PNS 150 orang. Sehingga diharapkan, dengan kekurangan tersebut dapat dimaksimalkan bisa diisi secara bertahap oleh BKD, guna memaksimalkan pengawasan serta pengamanan di enam kecamatan. (cem)

Diparkir Dekat Pos Jaga

Motor Anggota Satpol PP Digondol Maling Giri Menang (Suara NTB) Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali terjadi di lingkungan Kantor Bupati Lombok Barat. Kali ini motor Satria F milik anggota Satpol PP yang digondol maling. Anehnya, motor ini raib digondol maling saat diparkir di dekat pos jaga Satpol PP di pintu gerbang kantor Bupati.

Sontak kejadian itu menyebabkan para petugas

kaget dan langsung mencoba mencari kendaraan tersebut.

Kejadian ini dibenarkan oleh Kasi Trantibum dan Tranmas Satpol PP Lobar, I Ketut Rauh yang mengetahui kejadian tersebut. Dijelaskan kronologi kejadiannya, Senin (6/ 4) sekitar pukul 11.00 Wita seorang pegawai bagian umum bernama Muhsam meminjam kendaraan Muhram salah satu anggota Satpol PP Lobar

yang tak lain iparnya. Saat itu, Muhsam melintas di jalur dekat pintu masuk kantor Bupati. Entah apa keperluannya korban lalu masuk ke pos jaga Kantor Pol PP. Di pos tersebut korban sempat ngobrol sebentar dengan petugas Satpol PP. “Tapi setelah kembali ke lokasi parkir, motornya sudah tidak ada,” jelas Rauh.

Rauh menambahkan, atas kejadian ini pihak Satpol PP akan meningkatkan pengawasan dan kontrol di sekitar lingkungan Pemkab. Sebab tidak hanya satu dua kali kejadian pencurian motor, namun sering kali kejadian tersebut di lingkup Pemkab tersebut. Pihaknya akan menempatkan personel dibeberapa lokasi yang dianggap rawan, terutama kantor yang berada di luar pagar kantor Bupati seperti Dikbud, Inspektorat, Kantor BLH, Tata Kota, dinas sosial dan dinas lainnya.

Kapolsek Gerung, AKP Kadek Metria mengaku, sejauh ini belum ada korban yang melapor terkait kehilangan di lingkungan kantor Bupati. Sehingga pihaknya pun tidak mengetahui kejadian tersebut, terakhir katanya ada kehilangan motor di Kantor Bakesbangpolinmas. Lebih jauh dikatakan, untuk mengantisipasi curanmor di lingkup Kantor Pemkab Lobar, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada semua Dinas. (her)

ditangkap saat menggunakan mobil Toyota Hi Lux warna putih.

Di dalam mobil itu juga terdapat Bripka Wayan Karsana. Namun

Kasat Reskrim memastikan Wayan Karsana tidak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan penipuan itu. (ars)

Biaya Pembuatan SIM Dikeluhkan

Dewan akan Undang Polres Loteng Praya (Suara NTB) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), berencana akan mengundang pihak Polres Loteng dalam waktu dekat ini. Dewan ingin meminta penjelasan, sekaligus klarifikasi terkait banyaknya keluhan masyarakat, prihal tingginya biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya SIM C di Polres Loteng.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa (7/4) kemarin. Ia mengatakan, selama ini pihaknya banyak mendapat pengaduan dari masyarakat. Terkait proses pembuatan SIM di Polres Loteng yang dinilai mahal oleh masyarakat.

Belum lagi, proses dan tahapan yang harus dilalui masyarakat untuk memperoleh SIM cukup panjang. Sehingga dirasakan sangat memberatkan masyarakat. Disatu sisi, dengan makin tingginya jumlah kendaraan di wilayah hukum Polres Loteng, kebutuhan akan SIM juga cukup tinggi.

Hanya saja, mengingat biaya dan prosedur pembuatan SIM yang dinilai memberatkan, minat masyarakat untuk membuat SIM juga rendah.

“Jadi jangan salahkan minat masyarakat membuat SIM rendah kalau kondisinya seperti ini,” ujarnya.

Untuk itulah, pihaknya memadang perlu untuk mengklarifikasi keluhan masyarakat tersebut. Dengan mengundang langung pihak Polres Loteng ke DPRD LotengSehingga duduk persoalannya bisa jelas dan terang. Mengingat di Polres lain, biayai pembuatan SIM tidak setinggi di Polres Loteng.

Pihaknya, lanjut Samsul Qomar, ingin mengetahui regulasi yang digunakan dalam pembuatan SIM tersebut.

Apakah memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak. Supaya tidak sampai memberatkan masyarakat.

“Kita butuh penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait regulasi dalam pembuatan SIM ini nantinya,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini. (kir)

Polres Loteng Galakkan Kegiatan Kontra Radikal Praya (Suara NTB) Merebahnya isu gerakan radikal diwilayah NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disikapi jajaran Polres Loteng dengan menggalakkan kegiatan-kegiatan kontra radikal. Guna melawan pengaruh dan potensi masuknya gerakan tersebut di wilayah Loteng. “Jadi dengan mencuatnya isu gerakan radikal, kita juga tidak tinggal diam,” aku Kasat Intelkam Polres Loteng, AKP Nyoman Sumantara, Selasa (7/4) kemarin.

Dihubungi Suara NTB, Sumantara menjelaskan, kegiatan kontra radikal sudah mulai digalakkan jajarannya. Menyusul masuknya pengaruh gerakan radikal di wilayah Loteng belakangan ini. Walaupun dari hasil pemantau, Loteng sesungguhnya masih bisa dikatakan aman dari gerakan tersebut.

Salah satu bagian dari kegiatan kontra radikal tersebut, ialah dengan memberikan pemahanan terkait gerakan radikal itu sendiri kepada seluruh lapisan masyarakat. Bentuk dan jenis gerakan tersebut. Dengan begitu diharapkan, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahanan yang baik tentang gerakangerakan radikal.

“Kalau masyarakat sudah paham seperti apa gerakan

radikal tersebut, diharapkan masyarakat bisa membentengi diri dari pengaruh gerakan itu sendiri nantinya,” jelasnya. Dengan begitu, pengaruh gerakan radikal tersebut akan sulit untuk masuk ditengah masyarakat.

Ia mengakui, guna mengantipasi pengarug gerakan radikal tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja.

Tanpa ada keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga peran aktif masyarakat, dalam menekan pengaruh gerakan tersebut sangat diharapkan.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bisa lebih waspada.

Karena walaupun masih sekadar isu, bukan berarti masyarakat tidak waspada.

Pasalnya, bisa saja pengaruh gerakan radikal tersebut sudah masuk di tengah masyarakat tanpa disadari oleh masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini hendaknya tidak cepat tergiur oleh tawaran umroh berbiaya. Termasuk tawaran untuk menjadi TKI/ TKW dengan gaji tinggi di negara tujuan. Karena bisa, para anggota gerakan radikal memanfaatkan hal tersebut untuk merekrut anggota baru. Terutama lagi bagi pemuda pengangguran, hendaknya jangan lekas percaya begitu saja.

Jika kemudian ada pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. (kir)

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Senin Sinema akan Tayangkan Film Musik

(ant/bali post)

KEPALA KERBAU - Sejumlah warga melarungkan kepala kerbau ke laut saat prosesi tradisi “Nyelamaq Dilaoq” (Selamatan Laut) di Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat, NTB, Minggu (5/4). Tradisi selamatan laut tersebut diikuti oleh suku Mandar, Suku Bajo, Suku Samawa, Suku Flores serta Suku Sasak yang tinggal di Sumbawa Barat.

Mataram (Suara NTB) Senin Sinema (Seninema) yang biasa diselenggarakan sejumlah komunitas dari kalangan pemuda setiap Senin malam di Warjek Taman Budaya NTB akan dihiasi dengan pemutaran film pendek tentang musik, Senin (13/4) malam mendatang.

Film pendek karya Ahmad Herkiandi salah satu jurnalis pada media elektronik di Mataram ini berisi kisah para musisi yang berjuang membangun grup band. Adapun, grup band yang dikisahkan dalam film tersebut merupakan band indie yang memegang tegus idealisme serta menolak segala macam bentuk intervensi, sekalipun dari produser yang akan mencetak karya – karya mereka.

Ada asumsi yang menyatakan bahwa stiap produser se-

lalu memberikan tekanan – tekanan sehingga mengubah konsep bahkan karya – karya anak band. Hal itu dikarenakan landasan pemikiran para peroduser yang terkonstruksi pada ranah analisa pemasaran. Ada anggapan, produk – produk dari para musisi tersebut tidak akan laku dipasaran ketika tidak adanya perubahan atau modifikasi.

“Filmya belum saya berikan judul, yang jelas tema dan isinya menyangkut tentang musik, pemerannya adalah para pemain grup band,” tutur Andi yang ditemui Suara NTB, Selasa (7/4).

Film yang digarapnya selama tiga bulan terakhir itu belum dinyatakan rampung.

Hingga saat ini, dirinya masih melakukan proses editing demi menyempurnakan satu karya perdananya tentang

film pendek.

“Hari ini masih kami edit, ada beberapa bagian yang coba kami revisi kemabali.

Senin depan sudah siap kami tayangkan dan disaksikan di Warjack,” tambahnya.

Adapun syuting untuk perekaman adegan film tersebut menggunakan latar sejumlah spot – spot pariwisata di pulau Lombok. Ia menginginkan, selain edukasi tentang isi film, karyanya itu juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mempromosikan destinasi pariwisata melalui film. Selain demikian, jurnalis yang bekerja untuk Sindo TV ini juga kerap mencetak karya berupa video tentang sejumlah objek – objek Destinasi alam yang belum dikembangkan dan ditetapkan sebagai objek pariwisata. (met)

Pameran Keris Dinilai Melestarikan Peninggalan Leluhur Mataram (Suara NTB) Pameran keris pusaka yang diselenggarakan oleh Komunitas Keris Selaparang di Lapangan Umum Sangkareang, 5 sampai 8 April mendatang dinilai sebagai upaya melestarikan peninggalan para leluhur.

Penilaian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib,MM. Saat ditemui Suara NTB, Senin (6/4), dirinya mengutarakan bahwa pameran yang sedang digelar itu merupakan salah satu bagian yang akan memeriahkan perayaan Festival Mentaram, Agustus mendatang.

“Satu esensi yang dapat kita nilai dari kegiatan tersebut, bahwa pameran yang dilakukan adalah upaya untuk melestarikan peninggalan para leluhur atau nenek moyang kita. Bahkan, kegiatan yang sekarang ini merupakan kegiatan pada tahun kedua,” jelasnya ketika diwawancara di kantornya.

Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram ini, melalui pameran itu, masyarakat umum dapat menyaksikan secara langsung keberadaan pusaka peninggalan nenek moyang. Sebab, keris - keris yang dipamerkan merupakan keris yang diwarisi secara turun - temurun dari generasi ke generasi.

“Keris yang dipajang dalam stand pameran merupakan keris yang diproduksi pada masa lampu dan saat ini dikuasai oleh para penggemar yang sengaja mengoleksinya. Jadi masyarakat setempat atau bahkan dari luar, dapat menyaksikannya secara langsung melalui pameran itu,” tambahnya.

Dirinya menilai bahwa kegiatan tersebut dapat memberi-

kan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Sebab melalui kegiatan semacam itu, sistem industri ekonomi kreatif yang digeluti dan ditekuni oleh masyarakat dapat terpacu.

Bursa Batu Mulia Selain pameran keris, lanjutnya, kegiatan itu juga diselipkan dengan bursa batu mulia (Batu Akik). Dikatakan, bursa itu sengaja diciptakan mengingat kegandrungan masyarakat tentang batu semacam itu dirasa masih tinggi.

“Disana juga ada bursa batu mulia, teman – teman komunitas keris itu sengaja menciptakan hal tersebut untuk menambah kehangatan suasana serta menarik minat kunjungan masyarakat. Sebab sekarang ini, batu akik atau batu mulai itu sendiri sedang hangat – hangatnya diperbincangkan dan digemari oleh masyarakat,” tandasnya. (met)

H. Abdul Latif Nadjib

Zaeni Mohammad Raih Gelar ”Legend Scooteris” Indonesia Mataram (Suara NTB) Zaeni Mohammad salah satu Seniman sekaligus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Taman Budaya NTB meraih gelar Legend Scooteris Indonesia. Gelar itu diraihnya dalam agenda besar Green Army Independen Scooter (Gais) Award yang diselenggarakan, Senin (6/ 4) 2015 di Kerandangan II. Agenda besar komunitas sepeda motor tua dengan akronim 6415 itu digelar hanya satu kali seumur hidup.

Dikatakan, Gais Award itu dilaksanakan bertepatan dengan angka “keramat” yakni 6-4-15. Demikian, gelar Legend Scooteris Indonesia yang diberikan kepadanya bersama 25 Scooteris lainnya akan melekat sepanjang hayat.

“Agenda tersebut merupakan ajang silaturahim bagi para pecinta vespa di seluruh nusantara. Gais Award itu hanya dilakukan sekali seumur hidup,” tuturnya ketika ditemui Suara NTB, Selasa (7/4) di Taman Budaya.

Dalam event terbesar komunitas vespa tersebut, ia menaksir jumlah partisipan yang hadir saat itu mencapai 3.000 Scooteris. Bahkan, seluruh pecinta vespa dari berbagai kalangan di seluruh daerah menghadiri kegiatan besar yang terpusat di kawasan kerandangan umumnya pulau Lombok ini.

“Seluruh pecinta vespa baik dari Bandung, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan lain sebagainya menghadiri event tersebut. Itu semua terdiri dari berbagai kalangan, Pejabat Negara,

anggota dewan, Aparat, bahkan dari TNI AL juga ada,” lanjutnya.

Pelaksanaan event besar tersebut semakin menguatkan pandangan bahwa NTB, khususnya Lombok akan terus terbangun untuk dijadikan Pusat kegiatan Konvensi dan pertemuan – pertemua demi membangkitkan industri kepariwisataan. Dari sudut pandang komunitas pecinta vespa tersebut, Zaeni mengutarakan “Ada Gium yang mengatakan, para pecinta vespa kalau belum sampai ke Lombok itu belum dapat dikatakan sebagai Scooteris,” ujarnya.

Beranjak ke Dompu Usai dari pelaksanaan Gais Award di Kerandangan, sejumlah pecinta vespa di nusantara ini akan menyeberang ke Pulau Sumbawa. Zaeni Mohammad yang akrab disapa Kang Jey ini mengutarakan bahwa pecinta vespa tersebut akan menuju ke Dompu untuk merayakan peringatan 200 tahun letusan gunung Tambora.

“Tanggal Sembilan, rekan – rekan scooteris akan berangkat ke Dompu, tetapi sampai disana kita hanya sekedar Say Hello saja baru setelah itu langsung balik lagi,” tandasnya.

Adapun, gelar legend scooteris itu diraihnya atas dasar kesetiaan dan ketekunan membangun solidaritas antar pecinta vespa. Legend scooteris dinilai sebagai pecinta vespa yang aktif serta berhasil menjaga relasi dengan para pecinta motor tua itu di seluruh Indonesia. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

Halaman 10

Isu GTT Mogok Awasi Masuknya Buku Radikal KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kota Mataram terus melakukan pengawasan terhadap masuknya buku-buku yang berisi paham radikal. Kemenag mengimbau semua satuan madrasah tetap menjaring buku-buku yang masuk.

Sebab usia siswa dinilai salah satu target empuk disusupi doktrin radikal.

Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram Drs. H. Burhanul Islam, mengata(Suara NTB/rai) kan, saat ini pihaknya seH. Burhanul Islam dang memperketat masuknya buku-buku yang didistribusi oleh pihak luar wilayah Mataram atau provinsi. Sebab, awal tahun 2015 ditemukan buku yang dicurigai menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. “Bulan Januari kemarin kami temukan lima judul buku yang dicurigai kontennya memuat ajaran radikal,” katanya pada Suara NTB, Selasa (7/6).

Mengenai judul buku tersebut Burhanul enggan menyebutnya, namun sudah dikoordinasikan langsung dengan MUI. Hingga ke lima judul buku tersebut sampai saat ini masih dikaji isinya dan jelas belum mendapatkan izin distribusi dari MUI. “Kalau judulnya saya kurang ingat, yang jelas kami mencurigainya memuat ajaran baru,” terangnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan menganalisa buku yang dicurigai, beberapa buku itu pihaknya menyerahkan ke MUI untuk dilakukan analisa konten. Sementara terkait distribusi secara langsung ke lembaga-lembaga, dari Kantor Kemenag Kota Mataram mengimbau seluruh jajaran satuan madrasah mengecek muatan kontenya.

Meski belum terlihat secara jelas masuknya aliran radikal, tapi perlu diantisipasi. “Karena kami dari Kemenag susah mengontrol secara langsung, jadi kalau ada distribusi bukubuku baru segera laporkan ke Kemenag, khusus wilayah Kota mataram,” tambahnya.

Sementara dari pihak guru, untuk mewaspadai dengan cara perkuat kemampuan analisa bidang keagamaan, khususnya Islam. Sebab kemampuan pihak madrasah menjadi penentu bersihnya aliran yang coba memasuki lingkaran ajaran Islam murni. (rai)

Kembangkan Potensi Siswa dengan Lomba Mataram (Suara NTB) Memeriahkan hari jadi yang ke 3 lembaga PAUD Permata Hati Islamic Preschool (PHIP) Mataram, menggelar sejumlah lomba. Mulai dari lomba bersyair, mewarnai, menggambar, azan, hafal surat pendek, lomba kasidah dan sejumlah lomba bagi pendidik PAUD. Kepala PAUD PHIP Mataram, Elly, mengaku berbagai lomba yang digelar selain untuk memeriahkan hari jadi sekolah (Suara NTB/dys) juga semata-mata seElly bagai wujud untuk menumbuhkan kreativitas para siswa dan guru di lingkungan PAUD di Kota Mataram.

“Tujuannya tidak lain ialah untuk mengasah kreativitas anak-anak, melatih kemandirian anak dan sportivitas anak dengan berbagai keahlian yang mereka tampilkan dalam acara lomba ini,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (7/4).

Banyak cara untuk melatih dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para murid dan guru PAUD PHIP Mataram.

Melalui lomba ini, Elly berharap agar semua potensi yang dimiliki setiap siswa dapat terasah dengan baik. Selain menyelenggarakan lomba di internal PAUD, Elly juga mengaku sering mengutus para siswanya untuk berpartisipasi mengikuti setiap ajang lomba yang diselenggarakan di luar.

Lebih lanjut perempuan paruh baya ini menyebut pada dasarnya kemampuan para siswa dalam berbagai bidang sangat banyak dan tidak terbatas. Hanya saja, akunya, ruang yang disediakan masih belum maksimal. Untuk itu, ke depan, lomba-lomba serupa akan senantiasa digelar.

“Padahal jika sedikit saja diberikan ruang, pasti mereka akan menunjukkan segudang prestasinya ke masyarakat, maka dari itu kita akan tetap wadahi mereka dengan menggelar beragam lomba seperti pada saat peringatan hari jadi PAUD atau ada undangan lomba dari luar,” sebutnya (dys)

Komisi IV DPRD Lobar Klarifikasi SMKN 1 Narmada

Giri Menang (Suara NTB) Merespons adanya pemberitaan di media beberapa waktu lalu, terkait dugaan para guru mogok dan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMKN 1 Narmada, Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) melakukan klarifikasi. Komisi IV dipimpin Ketua H, Bahrul Fahmi bersama anggota komisi yang lain turun ke sekolah tersebut untuk meminta klarifikasi terhadap kepala sekolah dan para guru terkait persoalan dugaan guru mogok dan penyimpangan dana BOS. Rombongan Komisi IV DPRD Lobar diterima Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Drs. Maad Adnan, Kepala SMKN 1 Narmada, Maliki, SPd, Wakil Kepala SMKN I Narmada, Drs. Mahrum dan guru.

Dalam pertemuan itu, Kepala SMKN 1 Narmada Maliki menjelaskan, isu adanya guru yang mogok tidak benar adanya. Isu-isu itu sengaja dihembuskan mantan guru honor di sekolah setempat yang dinonjobkan. Menurutnya, oknum mantan guru ini mencoba mempengaruhi guru tidak tetap lainnya di sekolah tersebut supaya mogok mengajar.

“Guru mogok itu tidak benar, itu sengaja dihembuskan oleh oknum guru tidak tetap yang dinonjobkan,” kilah Maliki.

Ia menyebut, jumlah guru di sekolah sebanyak 57 orang, terdiri dari PNS 13 orang dan 44 honor dengan jumlah siswa sebanyak 700 orang Maliki juga membantah dugaan penyimpangan dana

Mataram (Suara NTB) Guna melatih kepekaan sosial warga sekolah, belum lama ini, pengurus OSIS SMPN 3 Mataram menggelar kegiatan menyantuni masyarakat tidak mampu. Kegiatan dipusatkan di dua tempat yaitu Lingkungan Banjar dan Lingkungan Melayu Ampenan.

Kepala SMPN 3 Mataram Drs. H. Lalu Suwarno, MM, menerangkan jika kegiatan tersebut merupakan murni atas inisiatif para pengurus OSIS SMPN 3 Mataram. Inisiatif tersebut aku Suwarno, muncul setelah digelarnya Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) terhadap para pengurus OSIS. “Kegiatan menyantuni masyarakat kurang mampu dilakukan setelah mereka semua mengikuti LDK,” terang Suwarno pada Suara NTB, Selasa (7/4).

Kesadaran berbagi, akunya, merupakan hal penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Untuk itu, langkah yang dilakukan pengurus OSIS harus disambut positif dan didukung.

Selain itu, yang lebih istimewa lagi adalah dana yang diper-

MEMBUKA KESEMPATAN BAGI LULUSAN S1 DARI SEGALA DISIPLIN ILMU UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

PENDAFTARAN 19 JANUARI S/D 14 APRIL 2015 UJIAN SARINGAN MASUK 15 & 16 APRIL 2015

KONSENTRASI : 1. Manajemen Pemasaran 2. Manajamen Sumberdaya Manusia 3. Manajemen Keuangan 4. Manajemen Keuangan Daerah

PENGUMUMAN 22 APRIL 2015 DAFTAR ULANG 22 APRIL S/D 13 MEI 2015 MATRIKULASI 18 MEI S/D 11 JUNI 2015

AWAL KULIAH JULI 2015

(Suara NTB/her)

KLARIFIKASI - Pertemuan Komisi IV DPRD Lobar dengan jajaran manajemen SMKN 1 Narmada, Selasa (7/4). Mereka turun untuk mengecek isu terkait guru mogok dan dugaan penyimpangan dana BOS. man, ya kami jelaskan apa adanya,”katanya.

Menanggapi penjelasan dari pihak sekolah tersebut Ketua Komisi IV, Bahrul Fahmi menegaskan, pihaknya turun ke sekolah dengan tujuan ingin memastikan adanya informasi terkait guru yang mogok dan dugaan hasil adanya penyimpangan dana BOS. “Kami tak ingin dengar kabar burung saja, makanya kami turun langsung ke sekolah untuk memastikan adanya dugaan mogok kerja para guru dan persoalan dana BOS tersebut,” terangnya.

Ia menjelaskan dewan turun ke sekolah, sesuai tupoksi dewan untuk melakukan pengawasan.

Dewan kata Bahrul bukan berwenang mengadili atau memvonis guru atau kepala sekolah bersalah, namun selaku lembaga pengontrol. Jika ada persoalan di lapangan, maka dewan perlu turun untuk mengecek kebenaran masalah tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris menambahkan, seharusnya jika ada persoalan yang muncul pihak sekolah menyelesaikan di internal. “Tapi setelah mendengar penjelasan pihak sekolah sebenarnya tidak ada masalah, kami anggap ini clear,”imbuhnya.

Ia meminta agar persoalan ini tidak terlalu di-blow up supaya tidak menggangu proses

belajar mengajar di sekolah tersebut. Sebab dengan adanya pemberitaan terus menerus juga akan berdampak ke wali murid, guru dan para murid sendiri.

Ia memberi masukan ke Kepala Bidang Dikmen Maad Adnan agar memperhatikan guru di sekolah setempat, sebab hanya ada 13 orang guru PNS. Sementara guru honor 44 orang.

Ia berharap ke depan agar para guru honor ini diberikan insentif selain gaji honornya. Pihak dewan, katanya, akan berupaya mendorong adanya insentif bagi guru GTT dan honor di semua sekolah di Lobar. “Nanti Dikbud bisa usulkan ke dewan,” imbuhnya. (her)

Siswa SMPN 3 Mataram Harus Peka 200 Siswa MAN 1 Daftar PTN Lewat Jalur Undangan pada Kondisi Warga

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

JADWAL PENERIMAAN

BOS. Menurutnya, pengelolaan dana bOS di sekolah tersebut transparan dan tidak ada persoalan. Sebab sesuai hasil audit Inspektorat tidak ditemukan penyimpangan dan lainlain. Ia menyebut, jumlah dana BOS tahun ini ke sekolah Rp 400 juta lebih dengan jumlah sekitar 690 orang lebih, tahun lalu Rp 300 juta lebih dengan jumlah murid 650 lebih.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Drs. Mahrum membantah adanya guru honor dan guru tidak tetap yang mogok ngajar. Sebab, ketika itu berhembus lewat SMS pihaknya mengecek ke sekolah para guru yang ada mata pelajaran masuk mengajar. Menurutnya, isu ini sengaja dibesar-besarkan oleh oknum guru tidak tetap yang dinonjobkan dari sekolah tersebut.

Oknum ini sengaja memainkan isu di level bawah dengan mempengaruhi para GTT di sekolah tersebut, selain itu oknum ini bermain di level atas dengan mencoba melapor ke Ombudsman. “Kami kan sudah klarifikasi ke Ombuds-

Informasi & Tempat Pendaftaran : Program Magister Manajemen Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram Telp. (0370) 644930, Fax. (0370) 644928 e-mail : mm_unram@yahoo.co.id Kontak Person : 087864054134

(Suara NTB/ist)

BAGI SEMBAKO - Siswa SMPN 3 Mataram membagikan sembako ke salah satu masyarakat tidak mampu di Ampenan belum lama ini. oleh oleh pengurus OSIS berasal dari sumbangan warga sekolah berasal dari guru, karyawan dan siswa. Alhasil, dari sumbangan tersebut, pengurus OSIS mampu membelikan sejumlah sembako yang dibagikan ke masyarakat sebanyak 50 paket.

“Bantuan sebanyak 50 paket diberikan ke masyarakat berupa pasir, minyak goreng, mie instan, dan beras” ujarnya.

Ia pun berharap ke depan agar kegiatan serupa dapat terus dijalankan, karena dinilai sangat bermanfaat. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 siswa MAN 1 Mataram mendaftar lewat jalur undangan atau prestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Mereka mendaftar lewat jalur itu, karena dianggap memiliki prestasi di sekolah.

Meski demikian Kepala MAN 1 Kota Mataram Drs. Muhammad Mohan, membebaskan siswanya memilih PTN dan jurusan. Namun, pihaknya sekadar mengarahkan siswanya memilih PTN agama yang sesuai dengan latar belakang sekolah. Begitu juga pada pilihan jurusan tentunya sekolah lebih mengharapkan pada penguatan ke bidang agama. Dorongan ini dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan membuka ruang berpikir siswa untuk memilih jurusan yang sinkron.

“Tapi itu hanya keinginan sekolah, selanjutnya kami serahkan pada pilihan siswa masing-masing, karena hidup bukan sekolah yang tentukan, tapi yang jelas apapun pilihan

siswa, kami yakin dengan latar belakang dan bekal di MAN 1, mantan siswa kami nantinya bisa menyesuaikan hidup sesuai koridor yang sudah digariskan,” jelasnya.

Ditanyai terkait ujian sekolah yang terlaksana pada beberapa waktu lalu, saat ini belum bisa disimpulkan kelulusan, sebab masih menyesuaikan antara nilai rapor dan hasil ujian sekolah. Selain itu, sesuai dengan POS pelaksanaan UN, pengumuman hasil ujian sekolah harus bersamaan dengan ujian nasional. “Jadi masih menunggu hasil ujian nasional baru diumumkan,” tambahnya.

Pihak sekolah berharap, selain pelaksanaan ujian sekolah yang menjadi standar kelulusan, siswa diharapkan tidak terlalu menyepelekan ujian nasional. Karena kebijakan sekolah bisa saja berbalik arah pada siswa, apabila terindikasi main-main dalam ujian nasional. “Karena ini soal perilaku,” tegasnya. (rai)

Nasib Pelajar di Kaki Gunung Rinjani (2-habis)

Bentuk Ekstrakurikuler Pramuka Terkendala Pembina Meski sekolah tempat belajar terbuat dari bambu dan fasilitas belum memadai tidak menyurutkan semangat siswa di SD Filial di Dusun Semokan Desa Sukadana Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus belajar. Mereka ingin bisa memperoleh pengetahuan yang sama dengan siswa lain yang bersekolah di tempat mewah dan bagus. Termasuk mendapatkan pembinaan di luar sekolah, seperti ekstrakurikuler pramuka dan lainnya.

INILAH yang menjadi dambaan pengelola sekolah Mulyadi dalam mengembangkan sekolah filial di dusunnya.

Hal itu akan dilakukan agar para siswa turut menjaga dan mencintai lingkungan.

“Kami ingin membentuk pramuka sebagai ekstrakurikuler yang dapat diikuti para siswa.

Tetapi untuk saat ini belum dapat kami realisasikan sebab belum ada pembina yang bersedia membimbing mereka,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Selain pramuka, dirinya berencana mengembangkan minat dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler berupa keterampilan lainnya. Apalagi siswa–siswi di dusun tersebut

cukup terampil dalam membuat anyaman dari bambu. Dirinya berharap, keterampilan siswa tersebut dapat dikembangkan, sehingga menjadi lebih positif dan bermanfaat.

“Siswa–siswi di sini pandai membuat anyaman dari bambu, salah satunya membuat perabot rumah tangga berupa keleong (nyiru untuk menampi beras) dan beberapa benda perabot rumah tangga lainnya,” klaimnya.

Dirinya berharap di masa mendatang sekolah yang digagasnya mampu melahirkan generasi-generasi yang mampu bersaing. Termasuk mengangkat derajat dusun yang selama ini jarang disentuh pembangunan oleh pemerintah ini. Jika ini suk-

ses, maka sekolah proses belajar mengajar berawal dari berugak ini bisa memiliki gedung seperti halnya bangunan sekolah yang lain. Apalagi sekolah ini didirikan berdasarkan fakta, jika di dusun ini banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan layak.

Mulyadi mengaku, sekitar tahun 2007 saat pulang merantau dari Pulau Bali, dirinya menghadiri pemakaman salah satu warga di dusun itu. Dirinya melihat banyak anak–anak yang bermain dan mempertanyakan apakah mereka sekolah atau tidak. ‘’Terbesit di benak saya untuk bertanya pada warga setempat apakah mereka bersekolah atau tidak,” kenang Mulyadi.

Setelah itu, dirinya mulai melakukan observasi kawasan setempat. Data yang diperoleh, hampir seratus anak usia sekolah tidak bersekolah. Dirinya yang awalnya hanya tamatan SLTA dan mengikuti paket C setelah dirinya menjadi seorang tenaga penjaga sekolah di SDN4 Sukadana (tiga kilometer dari lokasi SD Filial) berinisiatif membangun sekolah dan mencoba membangun komunikasi dengan warga serta pihak – pihak tertentu. Akhirnya, usulan itu disepakati hingga akhirnya sekolah tersebut diresmikan akhir tahun 2012.

“Dari situ saya mulai berpikir, bagaimana caranya agar anak–anak di sini dapat bersekolah. Hingga akhirnya saya menawarkan usulan dan Alhamdulillah diterima,” ujarnya.

Saat ini, Mulyadi sedang menyelesaikan studinya di

(Suara NTB/met)

Mulyadi Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Hamzar di KLU. Ia mengaku sedang menyusun skripsi sembari menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai tugasnya menjadi seorang mahasiswa.

Selama tiga tahun terakhir, Mulyadi dari kediamannya harus bolak–balik dan menyusuri jalan setapak serta berbatu untuk mengajar di sekolah yang didirikannya. Jarak yang harus ditempuh dari kediaman menuju sekolah mencapai sekitar empat kilometer. Bahkan, dirinya harus rela menyusuri sungai tanpa jembatan. Kendaraan yang digunakannya harus menerabas dan turun ke sungai. Namun semuanya tidak dipedulikan. Baginya yang penting bagaimana pendidikan anak-anak bisa berjalan dan tidak tertinggal dengan daerah lain. (met)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

Pelari NTB Persembahkan Tiga Emas di Singapore Open

Incar Dua Tiket PON MESKI tergolong atlet pendatang baru namun Atlet beladiri kempo NTB, Yulia Prayanti (23) punya keyakinan kuat untuk berprestasi di Pra-PON. Tak tanggung-tanggung, asal Lombok Tengah ( Loteng) ini mematok target dua tiket PON di Pra-PON Kempo di Jawa Barat, September 2015.

Ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (7/4) kemarin, Sarjana lulusan Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) ini mengatakan dirinya akan turun di nomor randori (perkelahian) 45-50 Kilogram (Kg) dan embu berpasangan putri di Pra-PON kempo nanti. Kabarnya dia akan berpasangan dengan saudara kandungnya, Dwi Putri Kisnasari.

Targetnya pun cukup besar di event itu yakni mengincar dua tiket PON. “Target saya lolos dua nomor pertandingan, yakni nomor embu dan randori putri,” ucapnya.

Bagi atlet pendatang baru seperti Yulia Prayanti, tampil di dua nomor bukanlah hal yang gampang, apalagi atlet ini belum pernah mengukir prestasi di Pra-PON. Namun demikian hal itu tidak mematahkan semangatnya.

Dengan berbekal persiapan maksimal Yulia Prayanti yang biasa disapa Yuli mengaku optimis bisa mewujudkan mimpinya itu. Atlet kelahiran 6 juli 1991 ini berlatih pagi dan sore untuk memantapkan persiapan mengikuti Pra-PON. Latihan dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram karena memang dia salah satu dari tiga atlet kempo yang masuk dalam program Pelatda Sentralisasi KONI NTB. “Sekarang beban latihan sudah tambah berat. Pagi, sore latihan di dua nomor, randori kelas 45-50 dan embu yudansa putri,” tutur atlet peraih dua medali emas di Kejurnas Kempo Walikota Surabaya September 2014 itu. Meski program latihan bertambah berat namun Yuli tetap semangat berlatih. Semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh karena targetnya meraih dua tiket menuju PON. (fan)

Mataram (Suara NTB) Empat atlet atletik NTB, Iswandi, Fadlin, Ridwan dan Andrian sukses mengharumkan nama bangsa Indonesia di kejuaraan atletik level Internasional.

Keempat pelari asal NTB itu mempersembahkan tiga emas plus satu perunggu untuk tim Indonesia di Kejuaraan Internasional Atletik “Singapore Open” di Singapore 3-6 April lalu.

Pelari NTB, Ridwan yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Selasa ( 7/4) kemarin mengatakan ketiga medali emas yang diraih oleh atlet NTB itu diraih di nomor lari.

“Kita (atlet asal NTB- red) berhasil menyumbang tiga medali emas dan satu perunggu di nomor lari,” ucapnya.

Medali emas pertama diraih Ridwan di nomor atletik 1.500 meter putra. Selanjutnya Iswandi di nomor 100 meter putra dan medali emas terakhir dipersembahkan oleh tim estafet atletik 4x100 meter putra yang diperkuat, Fadlin, Iswandi dan dua pelari nasional lainnya. Sementara satu medali perunggu diraih oleh Andrian di nomor 400 meter gawang putra.

Keempat atlet NTB itu kata

(Suara NTB/ist)

LAGA AREMA - Pesepakbola Arema Cronos, Samsul Arif (kanan) berebut bola dengan pesepakbola Persija Jakarta, Ambrizal (kiri) dalam pertandingan Qatar National Bank League (QNBL) di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (4/4).

Jakarta (Suara NTB) Sekretaris Jenderal Badan Olahraga Profesional Indonesia Heru Nugroho mempertanyakan antusiasme DPR yang sangat menginginkan Arema dan Persebaya bermain pada kompetisi QNB League (Indonesia Super League/ISL) 2015.

“Saya heran kok mereka begitu ngotot walaupun sudah dijelaskan berkali-kali bahwa dua tim itu bermasalah dan BOPI ingin berupaya menegakkan asas profesionalisme dalam industri olahraga nasional,” kata Heru di Jakarta, Selasa kemarin.

Antusiasme anggota DPR ini terlihat ketika Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, kemarin (6/4), yang diantaranya menghasilkan rekomendasi Arema dan Persebaya tetap bisa mengikuti kompetisi yang sudah mulai 4 April lalu.

Rekomendasi itu diembeli syarat andai kedua klub asal Jawa Timur itu menyelesaikan persyaratan legalitas klub yang dipermasalahkan oleh BOPI dalam tenggat waktu hingga tengah musim 2015.

Padahal 1 April lalu BOPI telah memutuskan Arema dan Persebaya tidak direko-

mendasikan bermain di QNB League 2015 karena bermasalah dalam legalitas kepemilikan klub yang didaku oleh dua pihak. “Ada apa sih sebenarnya?” kata Heru.

Arema dan Persebaya sendiri tidak menghiraukan keputusan BOPI dan tetap bertanding pada laga perdana kompetisi. Arema yang tidak mendapatkan rekomendasi BOPI tetap berlaga melawan Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu (4/4) yang berakhir imbang 4-4.

Sehari setelahnya, giliran Persebaya yang menggelar laga melawan Mitra Kukar, Minggu (5/4), di Stadion Bung Tomo dengan menang 1-0. Pucuk Pimpinan Manajemen PT Liga Joko Driyono mengatakan kompetisi tidak mungkin dijalankan dengan 16 klub karena sudah menjadwalkan pertandingan untuk 18 klub.

Dia mengatakan jadwal tersebut sulit diubah sehingga kompetisi QNB League tetap berjalan dengan 18 klub.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan sudah memanggil tim hukum Kemenpora untuk mempelajari sanksi yang akan diberikan kepada Arema dan Persebaya karena tetap bermain pada

laga perdana Qatar National Bank (QNB) League meski telah gagal lolos verifikasi dari BOPI. “Kami akan pelajari dulu kira-kira dari sisi pidana maupun perdatanya seperti apa sesuai dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN),” kata Menpora di Jakarta, Selasa. Menurutnya, keputusan dari Kemenpora untuk menyiapkan sanksi tersebut bukan didasarkan suka atau tidak suka kepada suatu klub, namun murni karena UU tersebut.

“Yang membentuk UU itu DPR, jadi saya harus melaksanakannya apabila tidak dijalankan maka saya yang melanggar UU,” katanya. Terkait koordinasi dengan pihak kepolisian atas tetap digelarnya laga antara Arema-Persija dan Persebaya-Mitra Kukar, Menpora mengatakan masing-masing punya otoritas dan cara berpikir sendiri.

“Kalau dalam UU SKN secara tegas dinyatakan bahwa BOPI berhak mengeluarkan rekomendasi bahwa kemudian polisi melihat dari sisi lain, misalnya memberikan izin itu kewenangan kepolisian yang penting kami sudah melaksanakan aturan sesuai UU,” ujarnya. (ant/bali post)

Kerusuhan Liga Prancis

Empat Pendukung Marseille Ditahan

Marseille Empat penggemar Marseille ditahan oleh pihak kepolisian setelah sejumlah kerusuhan antara para penggemar dan polisi yang terjadi sebelum pertandingan sepak bola Liga Prancis antara rival abadi Marseille dan Paris Saint Germain, kata polisi pada Senin.

Delapan petugas polisi terluka pada insiden yang melibatkan sekelompok penggemar dengan polisi dan para petugas keamanan di Stade Velodrome menjelang pertandingan Minggu malam.

Empat penggemar didakwa karena melakukan kerusakan dan kekerasan terhadap polisi. Empat orang lainnya telah

Evan Dimas (kanan)

Evan Dimas Siap Dimainkan Hadapi Borneo FC Surabaya (Suara NTB) Pesepakbola Evan Dimas akan menjadi “starter” atau dimainkan sejak awal saat Persebaya melawan Pusamania Borneo FC pada laga Liga Super Indonesia musim 2015 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu (8/4) malam.

“Kondisi latihan pagi tadi, Evan sudah enjoy dan siap dimainkan pada pertandingan besok,” ujar Pelatih Persebaya Ibnu Grahan kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Evan Dimas sebelumnya diragukan kondisinya setelah mengalami cedera bahu saat Timnas U-23 melawan Timor Leste di Kualifikasi AFC Cup beberapa waktu lalu.

Saat melawan Mitra Kukar pada laga perdana Minggu (5/ 4), mantan kapten Timnas U19 tersebut sempat dimain-

kan lima menit menjelang pertandingan berakhir, dan masih terlihat jelas perban di bahunya. “Kami melihat perkembangan sampai menjelang kick off. Kalau siap maka Evan dimainkan sejak awal,” kata pelatih asli Surabaya tersebut.

Jika Evan siap dimainkan, tidak demikian dengan Eric Djemba-Djemba, eks gelandang Manchester United yang dibeli Persebaya untuk memperkuat lini tengah tim “Bajul Ijo”. Selain Djemba-Djemba, Wage Aryo kondisinya juga belum fit dan membutuhkan waktu cukup lama untuk istirahat, sekaligus menjaga kebugaran.

Sementara itu, menjelang pertandingan melawan Pusamania Borneo FC, Ibnu Grahan mengaku timnya sudah siap 100 persen dan sudah

mengantongi sejumlah kelemahan tim lawan usai melihat lawannya bermain menghadapi Persegres GU akhir pekan lalu.

Menggunakan strategi 4-33, sebagian pemain yang dimainkan di laga perdana tetap menempati posnya, antara lain kapten sekaligus penjaga gawang Jendry Pitoy, lini pertahanan duet Otavio Dutra dan Firli Apriansyah, gelandang diisi Zulfiandi dan Slamet Nurcahyo, serta di depan trio Siswanto, Rudi Widodo dan Emilie Mbamba.

“Semua sudah dievaluasi, terutama Mbamba yang menjadi target man di depan gawang, termasuk kegagalannya saat mendapat kesempatan satu lawan satu dengan kiper lawan. Semoga target tiga poin terealisasi,” kata Ibnu. (ant/bali post)

London Manuel Pellegrini menolak menghapus harapan mempertahankan gelar juara Liga Utama Inggris setelah Manchester City kalah 12 dari Crystal Palace yang membuat tim itu terpaut sembilan poin dari pemuncak klasemen Chelsea.

Itu adalah kekalahan ketiga berturut-turut pertama City setelah 2011 dan tim asuhan Pellegrini itu hanya memenanggi empat dari 11 pertandingan terakhir liga.

Namun Pellegrini malah menyatakan keprihatinannya kini adalah menghadapi laga derby Manchester di Old Trafford Minggu nanti, bukan mengenai bagaimana melampaui Chelsea.

“Kami tak memikirkan Chelsea dan titel juara.

Kami pergi ke

setiap pertandingan dan berusaha menang. Pada akhir musim, kami akan melihatnya,” kata Pellegrini.

“Kami tak memikirkan soal juara, hanya memikirkan pertandingan mendatang di Old Trafford.”

Namun pelatih asal Chile ini tengah menghadapi tekanan, termasuk akibat terlemparnya City dari Liga Champions pada babak 16 Besar.

“Saya tak pernah mengkhawatirkan posisi saya.

Saya menjalankan tugas saya dan senang sekali.

Anda boleh saja menghadapi musim yang sulit, namun Anda tak pernah mengkhawatirkan hal-hal seperti ini,” kata Pellegrini s e p e r t i dikutip AFP. (ant/ bali post)

Manuel Pallegrini

(Suara NTB/ist)

PSSI NTB Siapkan 30 Pemain Menuju Pra-PON Mataram (Suara NTB) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTB tengah menyiapkan 30 pemain untuk memperkuat tim sepak bola NTB di Pra-PON sepak bola Zona Nusa Tenggara (Nusra) Bali, NTT dan NTB, bulan September 2015.

Puluhan pemain sepak bola unggulan NTB itu akan menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda), di GOR 17 Desember Turide Mataram, mulai 1 Mei hingga September 2015. Demikian disampaikan oleh Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (7/4) kemarin.

“Kita akan memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di GOR 17 Desember awal Mei mendatang,” ucapnya.

Dikatakannya, sebanyak 30 pemain yang akan mengikuti TC Pra-PON di GOR 17 Desember itu merupakan pemain-pemain sepak bola terbaik asal kabupaten/kota yang diseleksi pihak Asprov PSSI NTB lewat Seleksi Atlet Daerah (Selekda) yang digelar PSSI NTB di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok Maret lalu.

Kegiatan TC tim sepak bola NTB itu harus diundur hingga awal bulan Mei, terlebih dahulu akan digelar Liga Nusantara di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 9 April mendatang. Lewat Liga Nusantara itu pihak PSSI NTB juga akan memantau bakat-bakat pemain handal yang akan disiapkan mengikuti TC. Lanjutnya, kompetisi sepak bola liga nusantara PSSI NTB nantinya akan menggunakan sistim tandang kandang dengan melibatkan 10 klub sepak bola dari kabupaten/kota di NTB, kecuali tim Persidom asal Dompu dan Klub sepak bola asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak ikut.

“Saat ini kita sedang menyelesaikan izin untuk keamanan pertandingan, dan kalau tidak ada halangan pertandingan Liga Nusantara akan kita mulai 9 April dengan sistem tandang kandang.”

Usai kompetisi liga nusantara pihak PSSI NTB akan memanggil sebanyak 30 pemain hasil seleksi PSSI NTB bulan Maret lalu untuk menjalani TC di GOR 17 Desember Turide Mataram, mulai 1 Mei hingga keberangkatan mengikuti Pra-PON bulan September 2015. Kegiatan TC Pra-PON sepak bola diharapkan mendapat dukungan penuh dari KONI NTB dan Pemprov NTB, karena memang event Pra-PON itu merupakan agenda besar PSSI NTb dalam rangka meloloskan tim sepak bola NTB mengikuti PON di Jawa Barat (Jabar) 2016. (fan)

dibebaskan.

Sekelompok penggemar Marseille juga melemparkan batu ke bus PSG saat tiba di Velodrome, memecahkan kaca bus namun tidak melukai siapapun yang berada di dalamnya. PSG, yang menang 3-2 atas Marseille di depan 65.000 penonton yang membuat mereka memuncaki klasemen Liga Prancis, telah mengajukan keluhan, kata sumber klub kepada AFP. Perkelahian antara para penggemar terjadi pada akhir pertandingan berjuluk Le Classique, namun situasi dengan cepat dikendalikan oleh para petugas keamanan stadion, demikian AFP melaporkan. (ant/bali post)

Pellegrini Pantang Menyerah

Yulia Prayanti

(ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

BOPI Heran DPR Ngotot Pertahankan Arema dan Persebaya

Ridwan sangat bangga dengan hasil yang diraih. Pasalnya mereka tidak hanya berhasil menyumbangkan tiga emas dan satu perunggu, namun keempat Ridwan dan tiga atlet NTB lainnya juga berhasil mempertajam limit waktu di masing-masing nomor yang diikuti. Ridwan misalnya mengaku berhasil mempertajam limit catatan waktu di nomor 1.500 meter event itu.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kejuaraan atletik Singapore Open diikuti puluhan atlet terbaik di sejumlah negara-negara di Asia Tenggara. Dan keempat atlet asal NTB, Iswandi, Fadlin, Rifwan dan Andrian sukses menyumbangkan tiga medali emas dan satu perak untuk tim atletik Indonesia. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 8 April 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 8 April 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

Halaman Halaman 14 14

Tambora Menyapa Dunia 2015 dalam Efek Kearifan Lokal NTB Penertiban Jangan Tebang Pilih DINAS Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) belakangan ini mulai gencar melakukan pengawasan.

Tidak jarang disertai dengan penertiban bangunan yang dinilai melanggar aturan. Langkah ini sebetulnya cukup diapresiasi oleh masyarakat. Meskipun, harus diakui bahwa pengawasan berikut penertiban yang dilakukan Dinas Takowasbang Kota Mataram, terkesan terlambat.

Sehingga, banyak berdiri bangunan-bangunan yang berdiri tidak pada tempatnya. Ketidaktegasan Pemkot Mataram dalam melaksanakan aturan yang dibuat sendiri seperti Perda Tata Ruang memicu semakin amburadulnya tata ruang di Mataram. kondisi ini menuai banyak kritikan, terutama dari kalangan Dewan. Pemkot dituding terkesan tutup mata terhadap amburadulnya tata ruang di Mataram.

Bahkan sepertinya Pemkot Mataram biasa-biasa saja terhadap deviasi (penyimpangan tata ruang) yang telah terjadi di Mataram. Padahal, awalnya Pemkot Mataram kelihatannya sangat ngotot mendorong lahirnya Perda Tata Ruang. Harapannya agar dapat mengendalikan laju alih fungsi lahan.

Namun apa yang terjadi sekarang, kita semua tahu banyak sawah di Mataram yang telah disulap menjadi bangunanbangunan beton.

Ada kesan Pemkot menimpakan tanggungjawab atas kondisi tata ruang yang mulai amburadul itu kepada masyarakat.

Pemkot Mataram kerap berdalih bahwa pihaknya tidak bisa melarang masyarakat menjual lahan atau sawahnya. Namun paling tidak kalau Pemkot Mataram tegas dengan Perda Tata Ruang yang telah dibuatnya, tentu pemilik modal akan berpikir ulang untuk membeli lahan tersebut.

Karena, setiap pemilik modal yang hendak membeli lahan tentu sudah memiliki rencana akan membangun apa di sana.

Fenomena ini cukup menyedihkan. Karena aturan yang telah dibuat dengan anggaran besar, tenaga dan pikiran, pada akhirnya harus tunduk terhadap para pemilik modal. Pemkot Mataram mengklaim itu merupakan konsekuensi dari sebuah kota berkembang.

Memaknai kemajuan kota, Pemkot Mataram mestinya tidak salah kaprah. Semua daerah di Indonesia memang sangat mendambakan kemajuan daerahnya masing-masing. Termasuklah Kota Mataram. Namun kemajuan itu bukan berarti menabrak aturan yang jelas-jelas merupakan produk pemerintah. Tidak heran kalau semua kawasan di Mataram menjadi mix area atau kawasan campuran.

Pembagian zona sesuai amanah Perda Tata Ruang, tak lagi digubris dalam mengambil keputusan. Kran izin dibuka lebar sehingga penyimpangan terjadi di mana-mana. Dan sekarang Pemkot Mataram kelimpungan sendiri menghadapi kondisi itu. Namun demikian, langkah Dinas Takowasbang meningkatkan pengawasan perlu disemangati. Setidaknya, agar kondisi Mataram tidak separah daerah-daerah lain. Yang perlu menjadi catatat, dalam melakukan penertiban bangunan yang diduga melanggar Pemkot jangan tebang pilih. Jangan karena faktor kedekatan maka pihak-pihak tertentu diperbolehkan membangun di tempat yang bukan semestinya. Aturan harus ditegakkan terhadap siapapun. (*)

RADIO

‘Tambora Menyapa Dunia 2015’ sebagai event yang bertajuk program destinasi wisata Nusa Tenggara Barat, hampir secara totalitas frame ‘rundown’ berlangsung di Kabupaten Dompu dan puncak acaranya berlangsung di Padang Savana Doroncanga, momentum ini dihajatkan juga sebagai manifestasi untuk promosi wisata NTB mengejar target kunjungan ‘2 Juta’ wisatawan ke NTB pada tahun 2019 — memberi efek dampak yang kuat terhadap potensi dan khasanah keberadaan kekayaaan alam dan sumber daya NTB, serta sekaligus ajang promosi NTB yang ‘include’ juga pada 10 Kabupaten dan Kota yang ada di NTB. Apapun muatan dari perhelatan momentum ini akan menggugah para tamu dan wisatawan untuk menyaksikan peristiwa besar dari kejadian alam yang pernah terjadi pada Gunung Tambora lokusnya di Kabupaten Dompu pada 200 tahun atau 2 abad masa lampau.

ELAIN peringatan terhadap peristiwa dua abad meletusnya gunung tertinggi di Pulau Sumbawa — dalam brand besar menjadi ikhtiar bagi kita sebagai masyarakat NTB untuk dapat memberikan nilai gugahan tersendiri bagi para wisatawan dan pelaku wisata untuk melihat daerah-daerah destinasi wisata alam dan budaya NTB, sehingga daya pikat NTB memiliki ‘mosaik’ yang indah dan spesifik bila dikomparasikan dengan daerah-daerah lain, tentu ini semua seiring dengan segala ketersediaan sarana-prasarana yang ada sebagai dimensi pendukung, sehingga mampu memberikan akses yang signifikan pada seantero daerah-daerah destinasi NTB, kemudian mampu menggema dalam kesejajarannya dengan potensi nasional maupun dunia internasional.

Kemampuan dan ikhtiar untuk menjawab itu semuanya — akan dapat dihadiri dan dengan berdatangannya secara signifikan para tamu dan wisatawan yang

Oleh:

A. Yani

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa) diperkirakan sekitar 15.000 orang — yang kiranya sekaligus dalam ekspektasi secara paripurna dapat mengunjungi seluruh kawasan NTB, baik pulau Lombok dan Sumbawa, menyaksikan panorama alam dan aneka kekayaan kehidupan kebudayaan Sasak, Samawa dan Mbojo .

Pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam cakupan makro, muatan budaya dan kebudayaannya akan menjadi ‘menu khas’ — memberikan testimoni bagi siapapun yang pernah melihat NTB secara langsung untuk menjadi ‘trending topic’ informasi diluar NTB, sisi lain bagi daerah kita akan menjadi kekuatan dalam upaya mempertahan nilai-nilai tersebut dengan mewarisi kepada estafeta generasi muda baik untuk kekinian maupun rona kedepan. ’’Konsep Besar’’ Milik Bersama Adalah terkait ‘porsi dan proporsional’ akan hajatan dipromosikan dalam event tersebut, tentu dibangun dalam nuansa kebersamaan yang secara sinergisitas ikut terlibat dalam konsep besar memperkuat nilai-nilai dan potensi ‘ke-NTB-an’ dengan kontennya akan tersimpulkan potret akan kabupaten dan kota yang ada di NTB, walaupun lokus event tersebut berlangsung di Kabupaten Dompu. Selain menitih ‘kilas balik’ dan mengenang nilai historis meletusnya Gunung Tambora — sekaligus menjadi gayung bersambut dalam menopang kesempurnaan dari sisi penyelenggaraannya event tersebut dengan mengenal bumi NTB dalam tataran perspektif yang luas dan komprehensif tentang ‘anatomi’ potensi yang ada di NTB. ‘Kemasan’ dari event tersebut — cikal bakal akan menjadi konsep besar untuk warna NTB kedepan — pelibatan mitra dan stakeholder akan sesi-sesi penyelenggarannya akan menjadi tawaran bagi potensi secara luas, saat yang tepat selain mengunjungi Gunung Tambora — saat yang bersamaan pula akan mengunjungi potensi-potensi lain NTB. ‘Konsep besar milik bersama’ — terbangun dari pemikiran secara ‘share’ untuk berbuat dalam memberikan nilai sentuh yang berguna bagi wisatawan dan tamu, sehinga mampu menebar ‘virus’ pesona dan kesan indah bagi NTB. Apapun warnanya yang diperbuat — karena, warna yang merebak hari ini menjadi warna esok dan pijaran pancaran masa depan kelak.

Kebangkitan Mengejar Ketertinggalan Ketika daya upaya dan ikhtiar dilakukan secara sinergisitas — tidak lain memperkuat kebersamaam untuk bangkit menuju kemajuan meninggalkan ketertinggalan dalam kerangka membangkitkan daya saing untuk menggeliatkan potensi kearifan lokal daerah, khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat — Bumi Gogo Rancah.

Meningkatkan frekwensi event yang bersifat lokal, regional dan nasional di NTB – sesungguhnya akan membentuk karakter promosi dan memperkenalkan segala kekayaan potensi daerah, sehingga semua ini dapat ditangkap dalam persebaran yang merata pada semua wilayah NTB dengan memperkuat profil dan spesifikasi yang dimiliki secara substansi dan muatan nilai historis dari masing-masing wilayah yang ada di NTB. Ekspektasi dari ‘Tambora Menyapa Dunia’ dapat merupakan momentum penting dan strategis yang berlabel dan bernilai internasional mampu membawa ‘keajaiban baru’ dari segala potensi makro yang tersebar pada seantero wilayah NTB. Langkah strategis yang tak kalah urgen, dengan membuka ‘akses’ untuk dapat melihat lokus dan lokasi segala potensi tersebut. Ini semua terbangun dengan keberpihakan kebersamaan sinergisitas antara provinsi dengan Kabupatandan kota, menjadikan kekuatan yang utuh dalam kebanggaan dan kebersamaan membangun citacita NTB dalam domain kemajuan yang sejajar dengan daerahdaerah lain di Bumi Pertiwi ini.

Investasi ’’Samota’’ Potensi kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota) menjadi momentum strategis pula untuk upaya ‘promosi’ dalam eksplor potensi Samota untuk ’market’ ditataran nasional dan internasional, karena kawasan ini memiliki potensi spesikasi yang ‘bernilai’ — Teluk Saleh memiliki potensi perikanan dan kelautan, Pulau Moyo dengan pariwisatanya dan Tambora dengan potensi kegunungapian, pertanian dan perkebunan. Secara potensial kawasan ini akan menjadi sentra pusat pengembangan ekonomi maritim nasional.

Kawasan Samota sebagai investasi handal NTB kedepan menjadi bagian akan memperkuat ‘akses’ akan keberadaan jalur utara pulau Sumbawa yang nantinya

akan membuka peluang bagi pengembangan investasi-investasi baru yang belum terkuak. Momentum Tambora Menyapu Dunia dalam keniscayaan akan membawa ikhtiar besar untuk menjual dan promosikan investasi yang ada di kawasan Samota — secara ekonomis akan membawa perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi publik Pulau Sumbawa.

Tambora menyapa Dunia — tentunya dunia akan menyapa sejarah dan kondisi kekinian gunung tambora yang berimplikasi pada menyapa seluruh kawasan NTB, sehingga kemudian akan menyapa NTB secara paripurna. Untuk itulah dalam ekspekstasi yang prospektif kita harus ‘welcome’. Semoga event tambora menyapa dunia menjadi awal yang indah dalam kekaryaan momentum yang mampu menarik minat wisata dalam bagian dari album dan paket wisata yang akan didatangi oleh wisata domestik dan manca negara.

Hari ini menjadi awal untuk penerang hari esok dan esok kelak — untuk sebuah kemajuan NTB dalam mosaik indah deretan kemolekan yang menjadi bagian dari lokus wisata yang ada di Indonesia dan negara-negara lain.

PNS malas terancam tidak naik pangkat dan tunjangan Seharusnya dipecat agar benar-benar jadi shock therapy

*** Stok epiji di Lotim dijamin aman Stok aman, harga juga harus diamankan

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 8 April 2015

LPA Prediksi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Mataram (suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB memprediksi jumlah kasus kekerasan terhadap anak di daerah ini akan terus mengalami peningkatan. Sampai dengan triwulan pertama 2015 saja, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani LPA NTB telah mencapai 70 kasus.

“Kita prediksi jumlah kasusnya akan terus meningkat, jika melihat tren tahun sebelumnya. Baru awal tahun saja sudah 70 kasus kita tangani,” ujar Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi ketika dikonfirmasi disela-sela menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Selasa (7/ 4) siang kemarin.

Ia menyebutkan, tahun 2013 lalu, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani pihaknya mencapai 55 kasus. Selanjutnya, angka itu mengalami peningkatan pada tahun 2014 lalu yang mencapai 147 kasus. Disebutkan, umumnya kasus-kasus kekerasan yang dialami anak di NTB ini adalah kekerasan seksual, anak berhadapan dengan hukum, perebutan anak dan pernikahan dini.

Pada umumnya, lanjut Joko, yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak utamanya kekerasan seksual kepada anak adalah orang-orang dekat korban. Seperti orang tua, guru, tetangga dan pacar. Sebagaina besar kasus yang ditangani adalah anak yang mengalami kekerasan seksual dan anak berhadapan dengan hukum. Saat ini, sebanyak 30 kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan pendampingan dan advokasi. “Ada nyuri HP, nyuri ayam sampai curanmor dan nyuri laptop. Umurnya 15 tahun,”terangnya.

Sementara itu, angka yang mengalami kekerasan seksual saat ini sebanyak 16 orang yang turut diadvokasi oleh LPA. Ia menilai tingginya hukuman yang diberikan kepada pelaku masih tak membuat jera. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. (nas)

Meningkat, Angka Pengangguran di NTB Dari Hal. 1 Sehingga diperlukan upaya oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta dan elemen masyarakat. Peran serta lintas sektor dalam penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Gubernur mengatakan, perbaikan kualitas tenaga kerja masih perlu mendapatkan perhatian, karena tenaga kerja NTB yang terserap separuh lebih berpendidikan sekolah dasar.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di NTB ini memaparkan pada bulan Agustus 2014, jumlah penduduk di Provinsi NTB yang tergolong dalam usia kerja dan telah memiliki kesempatan kerja sebanyak 2.094.100 orang atau sebesar 94,25 persen dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 2.221.810 orang. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, maka telah terjadi peningkatan jumlah

penduduk yang bekerja sebesar 3,04 persen.

“Namun, bila dilihat dari tingkat pengangguran, tingkat pengangguran terbuka tahun 2014 sebesar 5,75 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,30 persen, dan lebih besar dari target yang ditetapkan oleh pemerintah,” sebutnya.

Disebutkan, salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran adalah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dari tahun 2013 sampai 2014 selalu meningkat. Kondisi ini memacu pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dunia usaha dan meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja. (aan/nas)

Demokrat-PDIP Sedang Intensif Dari Hal. 1 Lalu siapa calon yang akan diusung duet partai ini nantinya? Mahalli menegaskan hal itu sedang dijajaki. Yang jelas, ia memastikan bahwa saat ini kedua belah pihak sedang menjajakinya dengan intensif.

Menurut Mahalli, perolehan kursi kedua parpol ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat dukungan untuk satu pasangan calon di Pilkada.

“PDIP punya enam kursi, Demokrat punya empat kursi, itu sudah cukup. Dan kita juga sedang intens dengan PPP,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, duet pasangan incumbent, H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, sudah mulai melakukan pendekatan resmi ke sejumlah parpol. Pekan lalu, duet yang dikenal dengan Paket Aman ini telah menyerahkan formulir pendaftaran mereka secara resmi ke PKS Kota Mataram.

Mahalli sendiri, saat ditanyai apakah pihaknya juga tengah berkomunikasi dengan PKS menegaskan bahwa hal itu belum mereka lakukan.

“Saya tegaskan, kalau dengan PKS, kami belum berbicara,” ujarnya.

Sebelumnya, Politisi PDIP

di DPRD NTB yang berasal dari Dapil Kota Mataram, Ir. Made Slamet, MM, juga memberikan sinyalemen serupa. Saat ini, mereka tengah menimbang kemungkinan untuk mengusung figur alternatif di Pilkada Kota Mataram.

“Kita berharap, di Pilkada Kota Mataram ini akan menampilkan tokoh alternatif yang visioner,” pungkasnya.

H. Ahyar Abduh sebelumnya telah mengutarakan harapannya agar sejumlah parpol pengusungnya kembali mendukung pencalonan dirinya bersama Mohan. “Saya bersama H. Mohan menargetkan PKS bersama partai lain untuk bisa mengusung kembali,” harapnya saat menyerahkan formulir ke PKS. Selain PKS, duet incumbent ini juga tengah membangun komunikasi dengan parpol lain seperti Demokrat, Hanura, Nasdem, PKPI dan PKB. Namun, mereka menegaskan bahwa hal ini tidak berarti Paket AMAN ingin memborong dukungan parpol, melainkan menjadi kewajiban calon untuk membuka komunikasi dengan parpol lain. (aan)

Dua Pesawat Gagal Mendarat di Bandara Salahuddin Bima Dari Hal. 1 Cuaca buruk itu sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Senin lalu. Tanda tanda cuaca buruk berlanjut, terlihat kembali Senin sore, hingga Selasa pagi kemarin.

Gumpalan awan dan arah mata angin ditunjukkan dengan gambar kuning kemerahan. Di sekitarnya terdapat gambar hijau untuk kondisi cuaca normal.

Tidak hanya pesawat yang

hendak landing, penerbangan menuju Lombok pun terpaksa ditunda hingga siang. Ini dialaminya sendiri. Daryanto yang mengaku masuk dalam rombongan pemerintah Kabupaten dan Kota Bima untuk mengikuti rapat persiapan RI 1 di Mataram, juga tidak bisa berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia. Beruntung, mulai siang, cuaca membaik. Penerbagan pun kembali normal. (ars)

Halaman 15

Tak Ada Dana

Awal Mei, PJU Jalur Senggigi akan Dimatikan Mataram (Suara NTB) Minimnya anggaran pembiayaan untuk penerangan jalan umum (PJU) membuat Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) harus berpikir panjang. Dana pembiayaan PJU di Lobar tahun 2015 hanya Rp 6,3 miliar. Dalam sebulan, jumlah tagihan PJU yang harus dibayar ke PLN di atas Rp 1 miliar lebih. Sementara dana yang tersisa sampai bulan April ini.

Itu artinya, pada bulan Mei mendatang, Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar tidak memiliki dana pembayaran.

Adanya kondisi ini membuat Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar H. L. Winengan, SP, tidak ingin terus terbebani utang dari PJU. Untuk itu, pi-

haknya terpaksa meminta PT. PLN memadamkan PJU di beberapa ruas jalan nasional dan provinsi. Salah satunya di kawasan wisata Senggigi.

“Dana kami hanya sampai

April. Pada awal Mei nanti, kami akan minta PLN mematikan PJU yang menuju wilayah Senggigi,” tegas Winengan di Kantor Gubernur NTB, Selasa (7/4).

Menurutnya, rencana memadamkan PJU di sepanjang jalan nasional dan provinsi itu sebagai salah satu bentuk upaya mencari perhatian dari provinsi agar ikut bertanggung jawab. Alasan melibatkan provinsi, karena jalan-jalan yang dipasang PJU tersebut merupakan jalan nasional dan provinsi. Titik-titik jalan inilah, lanjutnya, yang banyak menghabiskan dana untuk pembayaran PJU, sehingga melibatkan provinsi harus dilakukan.

Pihaknya berharap adanya rencana pemadaman PJU di beberapa jalur, khususnya Senggigi mendapat respons dari pemerintah provinsi.

Apalagi jalur provinsi merupakan kawasan pariwisata unggulan NTB dan perlu ditangani bersama.

“Paling tidak setelah dipadamkan, pembayaran PJU bisa juga ditanggung pihak provinsi. Tapi, kalau kami sendiri (Lobar, red) hanya bisa sampai April ini,” ungkap mantan Ketua KNPI NTB ini. (ham)

Meski Tak Rumit

Sekolah Tetap Bentuk Timses UN

(Suara NTB/ynt)

NORMALISASI - Sedimen hasil normalisasi saluran irigasi yang ada di wilayah Pagutan Timur belum diangkut. Tingginya sedimentasi dan volume air menyebabkan wilayahini masih menjadi langganan banjir dan genangan setiap hujan turun.

Kelurahan Pagutan Timur Masih Jadi Langganan Banjir dan Genangan Mataram (Suara NTB) Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram masih menjadi langganan banjir dan genangan. Akhir 2014 lalu, kelurahan ini juga sempat dilanda banjir pada saat hujan besar.

Belum lama ini, sekitar dua pekan lalu, Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra Soerati kepada Suara NTB menyampaikan kawasannya juga dilanda banjir di salah satu titik, bahkan air sampai memasuki rumah warga.

“Kalau soal genangan, masih menjadi persoalan kami. Karena volume air yang cukup tinggi dan limpahan airnya selalu ada datang dari luar,” cetusnya. Irfan menambahkan persoalan banjir dan genangan ini juga kerap dikeluhkan warganya.

Beberapa titik yang rawan tergenang pada saat hujan adalah sepanjang 100 meter di Jalan Raden Mas Panji Anom, di sekitar SD Negeri 32 di Lingkungan Karang Buaya.

Air limpahan dari kawasan ini juga biasanya akan mengalir dan menggenangi dua lingkun-

gan; Bukit Ngandang dan Banjar Bintaran.

Saluran yang melintasi wilayahnya disebutkan Irfan adalah saluran irigasi. Saluran di wilayah Pagutan Timur ini cukup lebar, tapi sedimentasinya cukup tinggi. Belum lama ini, Irfan mengatakan telah dilakukan normalisasi di saluran sepanjang wilayah Pagutan Timur. Bahkan pantauan Suara NTB, sedimen hasil normalisasi ini masih menumpuk di pinggir jalan dengan jumlah yang cukup besar. “Sedimen baru sekitar satu minggu ini diangkat. Sedimentasi disini cukup tinggi, sementara volume air makin banyak,” ujarnya. Terkait sedimentasi yang belum diangkut dan ditumpuk di pinggir jalan, Irfan mengatakan pihaknya akan mengkoordinasikan dengan Bidang Pengairan Dinas PU Kota Mataram agar segera diangkut.

Walaupun telah dinormalisasi, pada saat hujan, beberapa titik masih tetap tergenang.

Menurutnya persoalan ini tak hanya selesai dengan normal-

isasi karena Pagutan Timur masuk daerah hulu. Menurut Irfan, persoalan ini harus diselesaikan dulu di daerah hilir karena sedimentasi di daerah hilir seperti Kelurahan Pagutan dan Pagutan Barat cukup tinggi. “Walaupun hujannya tidak terlalu besar, airnya tetap naik,” ujarnya.

Menurutnya solusi yang harus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram adalah dengan normalisasi secara terus menerus (sustainable) dan terpenting adalah pengerukan saluran di wilayah hilir. “Di Lingkungan Peresak, Pagutan itu sedimennya sangat tinggi dan padat. Akhirnya pada saat pengaturan air disana, mereka tidak mau membuka terlalu lebar pintu aio\rnya sehingga di Pagutan Timur air tetap banyak dan tak bisa mengalir,” terangnya. Hal inilah yang menyebabkan wilayahnya langganan genangan. Karena jika pintu air dibuka dengan lebar di Pagutan, maka mereka juga akan kebanjiran. (ynt)

Ada Kemunduran Ekonomi Dari Hal. 1 Mengutip pidato LKPJ yang disampaikan Gubernur NTB belum lama ini, Mori menyebutkan bahwa pendapatan perkapita Provinsi NTB pada periode 2013-2014, sepintas memang menggambarkan adanya kesan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Untuk diketahui, pada 2013 pendapatan perkapita masyarakat NTB mencapai Rp 10.103.023 dan pada tahun 2014, berdasarkan hasil proyeksi menjadi Rp 11.210.139.

Mori menilai, jika dilihat dari inflasi yang terjadi, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat itu sepertinya belum sepadan. Sebab, inflasi selama periode 20122014 terjadi secara fluktuatif, yakni sebesar 3,99 persen, 9,51 persen, dan 7,23 persen.

“Persoalannya, di tahun 2014 itu, harga-harga sudah tinggi sekali. Jadi kalau 2013 dengan sepuluh juta sudah bisa beli barang sekian, di 2014, uang sebelas juta belum tentu bisa beli sebanyak itu,” ujar Mori.

Karenanya, Mori menilai, catatan mengenai pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat NTB tidak bisa menggambarkan kondisi riil masyarakat NTB. “Masyarakat lebih banyak yang susah akibat beberapa kebijakan, terutama oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Mori menambahkan, Gubernur juga sempat mengutarakan mengenai pertumbuhan sektor pariwisata yang menggembirakan. Sektor ini mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian NTB. Namun, di tahun ini, pariwisata NTB memperlihatkan gejala yang

mengkhawatirkan. Di mana, banyak hotel yang mulai sepi.

“Kita khawatir, di 2015 ini pertumbuhan sektor pariwisata tidak bisa seperti 2014 kemarin,” ujarnya.

Sementara terkait sektor pertanian, Mori mencermati klaim soal program cetak sawah baru. Menurutnya, saat ini banyak sekali areal sawah produktif yang sudah beralihfungsi menjadi perumahan, kantorkantor dan pertokoan. Sawahsawah yang terpakai ini, diklaim telah diganti dengan areal baru dari program cetak sawah baru. Namun, Mori menegaskan bahwa sesungguhnya lahan-lahan yang dihasilkan dari program cetak sawah baru itu hanya lahan yang hanya bisa menghasilkan sekali panen setiap tahunnya. “Sementara yang banyak jadi perumahan, pertokoan itu sawah-sawah yang tiga kali panen,” ujarnya. (aan)

Kerugian Capai Rp 500 Juta Dari Hal. 1 Demikian diungkapkan, Asisten Datun Kejati NTB, Hendrik Salalau, SH, MH, melalui Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (7/4).

Dijelaskan, progress penagihan kerugian negara itu masih terus berlangsung.

Tahapan demi tahapan dilalui. Mulai dari surat panggilan terhadap anggota Dewan aktif maupun yang sudah purna tugas. Kemudian klarifikasi, lantas disodorkan angka yang menjadi temuan untuk dibayarkan. ‘’Sehingga hasil tagihan tim Datun, sekarang sudah mencapai Rp 500 juta lebih,’’ sebut Sutapa. Jumlah itu dipastikan masih akan bertambah, karena proses penagihan

masih akan terus berlanjut.

Karena jumlah yang harus ditagih mencapai Rp 4,5 miliar, akumulasi dari tahun 2003 – 2013.

Hanya saja diakui, banyak hambatan dihadapi tim. Karena yang mereka cari sebagian besar sudah purna tugas.

Apalagi yang tercatat namanya itu ada yang sudah meninggal dunia, sehingga harus diproses melalui ahli warisnya. ‘’Mencari alamat ini yang agak sulit. Karena ada yang berpindah tempat. Bahkan ada yang sudah tinggal di luar daerah. Terutama yang sudah meninggal dunia. Ini tentu menjadi pertimbangan tim untuk menagih, dengan pendekatan yang baik kepada ahli warisnya,’’ terang Sutapa.

Masalah lain yang ditemu-

kan tim Datun, terkait perubahan komposisi di Dewan periode lama, yang dulu disebut Fraksi ABRI. Saat itu banyak dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW).

Dalam rentang waktu yang cukup lama ini, mereka banyak yang akhirnya pindah domisili. Ini juga bagian dari kesulitan yang dihadapi.

Kendati demikian, koordinasi akan terus dilakukan dengan pihak Pemprov NTB, untuk proses ini. Semua perkembangan akan disampaikan, sesuai dengan kesepakatan melalui MoU yang diteken Gubernur NTB bersama pihak Datun sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). ‘’Apapun kesulitannya, tetap proses penagihan berlangsung,’’ pungkas Sutapa. (ars)

Mataram (Suara NTB) Meski pelaksanaan ujian nasional (UN) tidak serumit tahun lalu, baik dari sisi teknis pelaksanaan UN maupun dari aspek kelulusan UN, namun sekolah-sekolah tetap membentuk tim sukses (timses) pelaksanaan UN. Sejumlah sekolah beralasan, pembentukan timses UN penting dilakukan mengingat banyak tahapan yang harus dilalui sekolah pra maupun saat UN berlangsung.

“Kita bentuk Timses UN agar penyelenggaraan UN berjalan sukses,” ujar Kepalan SMAN 1 Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali belum lama ini.

Selain itu, Fatwir juga berpendapat, pembentukan Timses UN hanya bertugas untuk menyelenggarakan segala bentuk persiapan UN di tingkat sekolah. sehingga akunya, kewenangannya hanya sebatas mempersiapkan segala bentuk teknis pelaksanaan UN. Senada dengan itu, Kepala SMPN 3 Mataram Drs. H. Lalu Suwarno, MM, menyebut pembentukan timses UN di tingkat

sekolah hanya bertujuan menjaga kelancaran pelaksanaan UN dan US. “Hanya bertujuan untuk kelancaran UN dan US saja, karena banyak yang disiapkan,” tegas Suwarno.

Timses menurut Suwarno bertugas mempersiapkan seluruh jadwal kegiatan dan persiapan Pra-UN di tingkat sekolah.

Seperti menyusun jadwal try out sekolah, menyusun jadwal pengayaan, menyusun desain pelaksanaan UN dan US, termasuk pelaporannya serta menyusun skema UN. Selain itu, tugas lainnya pada saat UN berlangsung adalah memastikan ditribusi soal UN mulai dari pengambilan soal UN di Dikpora sampai distribusi ke masing-masing siswa berjalan lancar dan aman. “Jadi dari aspek teknis saja, di luar itu bukan tanggung jawab timses. Tujuannya itu agar UN dan US di sekolah sukses,” ujarnya.

Diakui Suwarno, anggota Timses UN dan US yang dibentuk sekolah beranggotakan 18 orang terdiri dari dewan guru dan tata usaha. (dys)

Presiden Jokowi Harus Kembali ke Nawa Citanya Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi berpendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus kembali ke jalan Nawa Citanya atau sembilan agenda prioritas pemerintahan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

“Nawa Cita sebagai agenda pokok dan janji politik Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres dulu, cenderung tak lagi terdengar. Presiden dan sebagian besar jajaran kabinetnya pun nyaris tak pernah lagi menyitir Nawa Cita,” kata Haryadi, di Jakarta, Selasa (7/4).

Mengingat keadaan seperti ini, kata Dosen Politik FISIP Unair ini, maka PDIP sebagai pengusung Presiden Jokowi patut mengingatkan Presiden dan pemerintahannya agar kembali ke jalan Nawa Cita.

Mengingat Nawa Cita merupakan jawaban atas problema bangsa yang dijabarkan dari ajaran Trisakti Bung Karno, maka pantas jika PDIP memiliki pusat kepedulian terhadap Nawa Cita.

“Forum yang tepat untuk mengajak Presiden kembali ke jalan Nawa Cita adalah Kongres PDI Perjuangan di Bali,” ujar Haryadi.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terkesan publik bahkan tak peduli dengan Nawa Cita. Terkesan kuat seolah Nawa Cita hanya slogan kampanye Presiden, yang keberadaannya dimaknai tak lebih dari sekadar “mantra pemikat” yang tidak operasional.

Haryadi berpendapat, seharusnya pemerintah berjalan sesuai agenda yang dijanjikan dan bisa ditagihkan. Kiranya perlu diingat bahwa dalam tatanan sistem presidensial, maka agenda dan janji politik saat kampanye akan menjadi GBHN bagi Presiden terpilih.

“Seharusnya Nawa Cita menjadi GBHN bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Nawa Cita menjadi sumber inspirasi bagi tiap kebijakan pemerintahan sekarang. Adapun warga negara berhak menuntut janji kepada pemerintahnya mengacu substansi Nawa Cita,” tandasnya. (ant/Bali Post)

Siapkan Dua Kapal Khusus Lintas Penyeberangan Kayangan-Pototano Dari Hal. 1 Agung mengatakan, kegiatan Tambora Bike dari Lombok-Dompu yang rencananya akan diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia, Gubernur dan beberapa Konsulat Jenderal negara sahabat itu, telah disiapkan kapal terbaru dan terbagus. Saat ini, lanjutnya nakhoda dan teknisi dua kapal itu telah turun ke lapangan.

Dua kapal yang disiapkan itu salah satu diantaranya adalah KMP Port Link ini berukuran 12.619 GT. Kapal milik perusahaan plat merah ini memiliki kapasitas penumpang maksimal hingga 1500 penumpang. Memiliki 2 tingkat Deck khusus untuk kendaraan. Deck paling bawah digunakan untuk mengangkut kendaraan besar seperti bus dan truk dengan kapasitas maksimal 38 hingga 40 kendaraan.

Sedangkan di deck kedua digunakan untuk mengangkut kendaraan pribadi dengan kapasitas maksimal hingga 100 kendaraan. Meski mampu mengangkut penumpang hingga 1.500 orang, kapal ini juga dilengkapi alat keselamatan seperti pelampung sebanyak 1.800 buah dan memiliki 6 buah sekoci. Menurut Agung, kapal ini bisa menampung 100 unit mobil.

“Dua kapal itu kita siapkan

khusus untuk memuat para peserta sepeda Tambora Bike.

Kita pinjam dari Direktur Utama PT ASDP untuk menyemarakkan Tambora Menyapa Dunia. Kita fasilitasi dengan kapal yang terbesar dan terbaru.

Sehingga bisa memberikan kenyamanan,”tandasnya.

Dengan adanya dua kapal ini, lanjut Agung dipastikan tak akan menggangu jadwal penyeberangan reguler lintas Kayangan-Pototano. “Justru memperlancar dalam rangka mensukseskan event Tambora Menyapa Dunia,” ujarnya.

Peringatan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, akan dijadikan momentum untuk promosi dalam bentuk event pariwisata yang dikemas dalam Tambora Menyapa Dunia.

Event Tambora Menyapa Dunia yang baru pertama kali diselenggarakan, juga dimeriahkan dengan acara gelar seni budaya, wisata minat khusus dan sport adventure, seminar, serta bhakti sosial. Pada puncak acara TMD yang berlangsung di kawasan Gunung Tambora diperkirakan akan dihadiri sekitar 15 ribu wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Puncak peringatan TMD ini menurut jadwal akan dihadiri Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada 11 April 2015 mendatang. (nas)

Rabu, 8 April 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Percayakan Kasus BG ke Polri Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercayakan kelanjutan kasus Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan kepada Mabes Polri. ‘’Kalau memang benar demikian (dilimpahkan), semua ini sudah menjadi domain prajudikasi dari Kejaksaan untuk meneruskan kasus BG atau menyerahkan kasus BG ke Mabes Polri. Jadi kita percayakan kepada Mabes untuk menangani kasus BG, terlepas ada tidaknya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyididikan) kasus tersebut,’’

jaksaan Agung sejak 2 Maret 2015 menyusul putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam praperadilan pada 16 Februari 2015 yang menyatakan bahwa surat perintah penyidikan No 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum

kata pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji dalam pesan singkatnya, Selasa (7/4).

Sebelumnya Kabareskrim Komjen Budi Waseso menyatakan berkas perkara Komjen Budi Gunawan telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri sejak Kamis (2/4).

KPK sudah melimpahkan kasus Bugi Gunawan ke Ke-

karenanya penetapan perkara tak punya kekuatan hukum mengikat.

“Kami sudah secara resmi menyerahkan atau melimpahkan perkara BG ke Kejaksaan Agung, KPK sudah tidak menangani lagi. Mengenai tindak lanjut penanganannya sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Victor Edi Simanjuntak mengungkapkan berkas Budi Gunawan sedang diteliti.

Kongres PDIP akan Kukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi tidak berniat menjadi calon ketua umum dalam kongres PDIP mendatang.

“Memang tidak ada niatan dari Pak Jokowi untuk maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Pak Jokowi akan konsentrasi penuh di pemerintahan sebagai Presiden RI,” kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu

“Usulan tersebut, pertama kali dilontarkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya, yang kemudian direspons positif oleh peserta,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa keputusan tentang penetapan kembali Megawati menjadi ketua umum partai sudah disosialisasikan di semua tingkatan kepengurusan partai. (ant/Bali Post)

merupakan wujud dari proses demokrasi musyawarah mufakat dan demokrasi terpimpin,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Selasa (7/4).

Keputusan mengusung kembali Megawati sebagai ketua umum partai, ia mengatakan, telah dibuat pada rapat kerja nasional partai di Semarang pada September 2014.

Bareskrim Polri saat itu Kombes Arief Sulistyanto yang kini menjadi Kapolda Kalbar.

Penyidikan tersebut merupakan hasil laporan hasil penyelidikan PPATK terhadap rekening Budi Gunawan yang menemukan ada anaknya, Hervianto yang pada 2005 saat berusia 19 tahun mendapat pinjaman dari PT Pasific Blue senilai 5,9 miliar dolar AS dan diberikan dalam bentuk tunai sejumlah Rp57 miliar, dari jumlah tersebut disetor ke rekening Budi Gunawan senilai Rp32 miliar. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Indriyanto Seno Adji

Tjahjo: Jokowi Tidak Berniat Jadi Ketum PDIP

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pada 812 April akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai periode 2015-2020.

“Pengukuhan Ibu Megawati untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua umum PDI Perjuangan selama lima tahun ke depan

Mabes selanjutnya akan melakukan gelar perkara bersama pihak-pihak terkait termasuk KPK, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, dan saksi ahli.

Bareskrim Polri sudah pernah menangani kasus Budi Gunawan, namun surat bernomor R/1016/DitTipideksus/X/ 2010/Bareskrim itu menyatakan Budi Gunawan bersih dari kasus transaksi keuangan mencurigakan.

Surat itu bertanggal 20 Oktober 2010 dan ditandatangani Direktur Khusus

di Jakarta, Senin.

Tjahjo yang kini menjabat sebagai Mendagri itu mengatakan justru Presiden mendukung penuh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipilih lagi memimpin partai banteng.

“Sejak Rakernas di Semarang tahun lalu justru Pak Jokowi yang meminta seluruh peserta untuk mendukung kembali Ibu Megawati menjadi ketum lagi. Beliau dukung penuh Ibu untuk tetap memimpin Partai,” jelasnya.

Dia mengatakan dalam Kongres PDI Perjuangan, yang akan digelar 9-12 April akan mengesahkan Megawati kembali menjadi ketua umum seperti yang disepakati dalam Rakernas Semarang tahun lalu.

“Yang saya pahami, Rakernas PDIP tahun lalu di Semarang menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum yang akan ditetapkan di Kongres Bali bulan ini. Kalau sudah mendukung penuh Ibu Megawati, ya harus utuh ikhlas tanpa embel-embel lain dan tanpa re-

serve-reserve lain,” katanya.

Dia mengatakan dalam Kongres PDIP tidak ada lagi proses pemilihan ketua umum atau jabatan lain dalam struktur kepengurusan Partai.

“Tidak ada istilah pilihan jabatan formatur dalam Kongres PDIP nanti. Ketua Umum sudah final sebagaimana keputusan Rakernas di Semarang,” katanya.

Dalam Rakernas PDIP 2014, lanjut Menteri Dalam Negeri itu, ditegaskan posisi ketua umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun fungsi dewan pimpinan pusat (DPP) dan menetapkan sekjen partai. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PASPAM KONGRES PDI-P -Personel Brimob Polda Bali berbaris menuju lokasi penugasan seusai Gelar Pasukan Pengamanan Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, Selasa (7/4). Polda Bali mengerahkan 815 personel dari berbagai kesatuan serta melibatkan pengamanan adat atau Pecalang untuk mengamankan jalannya kongres PDI-P yang berlangsung 8-12 April.

Paripurna DPR Agendakan Bahas Calon Kapolri Jakarta (Suara NTB) Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (7/4) diagendakan membacakan surat masuk dari Presiden Joko Widodo mengenai calon Kapolri yang ditunjuk Presiden yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti.

“Diantaranya itu ya (membacakan surat Presiden Jokowi terkait calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti),” kata Ketua DPR RI Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (7/4).

Dia mengatakan hanya surat itu yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI karena terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Plt Pimpinan KPK sudah dibahas di Badan Musyawarah DPR RI. Menurut dia Rapat Paripurna juga akan mendengarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Setya mengatakan Rapat Paripurna akan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon karena terkait masalah Poli-

tik, Hukum dan Keamanan.

“Ini kan wilayahnya Pak Fadli Zon, kalau bukan beliau atau Pak Taufik dan nanti saya juga hadir,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan HAM akan dibacakan dalam Rapat Paripurna.

Menurut dia hak itu harus ditindak lanjuti apakah bisa menjadi Hak Angket DPR atau tidak.

“Kalau disetujui harus mayoritas suara yaitu setengah plus satu, lalu bisa menjadi hak angket DPR,” katanya.

Sementara itu Agus mengatakan untuk jabatan Wakil Kapolri, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Konsultasi pada Senin (6/4), diserahkan kepada intern Kepolisian.

Dia mengatakan Presiden dan DPR RI tidak mengintervensi soal Wakapolri karena menjadi kewenangan institusi Polri. (ant/Bali Post)

Tjahjo Kumolo

Sidang Praperadilan Jero Wacik Digelar 13 April Jakarta (Suara NTB) Sidang praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Menteri ESDM Jero Wacik atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan digelar 13 April 2015.

“Praperadilan Jero Wacik tanggal 13 April, dipimpin oleh hakim Sihar H. Purba,” ujar staf humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Made Sutrisna di Jakarta, Selasa (7/4).

Ia mengatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Jero sudah masuk ke PN Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2015.

Pada Senin (6/4) Kepala

Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Jero melalui kuasa hukumnya mengirim surat keterangan tidak hadir dalam pemeriksaan di KPK karena menunggu proses praperadilan selesai.

Pada hari itu KPK memanggil Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara selaku Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011, namun Jero tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Akan dilakukan pemanggilan kedua karena alasan

tersebut dinilai tidak wajar oleh penyidik. Tapi biro hukum belum menerima disposisi dari pimpinan mengenai praperadilan,” tambah Priharsa.

KPK mengumumkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam perkara korupsi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 6 Februari berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dugaan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp7 miliar akibat penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran tersebut. (ant/Bali Post)

ASI Kurangi 20 Persen Risiko Anak Terkena Obesitas DI antara sejumlah manfaat Air Susu Ibu (ASI), menurunkan risiko 10 hingga 20 persen anak terkena obesitas saat remaja adalah salah satunya.

Temuan ini didapat setelah para peneliti menganalisis lebih dari 80 buah studi mengenai ASI eksklusif dalam Jurnal Current Obesity Reports dalam kurun waktu 20 tahun.

“Temuan terbaik saat ini menunjukkan, ASI eksklusif berhubungan dengan penurunan 10 hingga 20 persen prevalensi obeistas pada masa kanak-kanak,” kata peneliti dari pusat kesehatan Cincinnati Children’s, Jessica Woo, PhD, yang memimpin penelitian.

Woo dan koleganya, Lisa Martin, PhD, memperlihatkan, terdapat tiga fak-

lustrasi

tor biologis potensial yang berhubungan dengan pengaruh ASI pada terjadinya obesitas.

Ketiga faktor ini ialah obesitas ibu, efek ASI pada cara kerja sistem pencernaan anak dan cara ASI berpengaruh pada risiko obesitas pada anak melalui perubahan dalam pref-

erensi rasa dan diet.

“Hubungan alami kompleks antara ASI dan obesitas menunjukkan, literatur medis tidak mempromosikan ASI sebagai strategi terdepan mencegah obesitas,” kata Martin seperti dilansir laman eurekalert.org.(ant/Bali Post)