Snt08052014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 8 MEI 2014

16 HALAMAN NOMOR 54 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sebar ’’Virus’’ Kebaikan

Gubernur Bangga Kampung Media Raih Prestasi Luar Biasa Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memuji Kampung Media merupakan salah satu program Pemprov NTB lima tahun lalu yang dinilai paling berhasil. Kampung Media telah berhasil mendapatkan penghargaan Universal Service Obligation (USO) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa tahun lalu. Selain itu, pada acara Musrenbangnas 2014, akhir April lalu, Kampung Media masuk 9 Top Inovasi Nasional kategori Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

PADA acara sambung rasa komunitas Kampung Media NTB dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Selasa (6/5) malam yang berlangsung di Pendopo Gubernur, orang nomor satu di NTB itu mengaku cukup bangga dengan prestasi yang diraih Kampung Media.

Gubernur yang biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menyebutkan prestasi yang

diraih itu merupakan prestasi luar biasa karena masuk 9 inovasi daerah dalam pelayanan publik terbaik di Indonesia. ‘’Dalam evaluasi saya, kalau melihat programprogram yang dilaksanakan sebagai program unggulan dan terobosan, maka Kampung Media adalah salah satu porgram yang secara objektif, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi bersama Ketua TP PKK NTB, Hj.Erica Zainul Majdi foto bersama dengan komunitas Kampung Media se-NTB dalam acara sambung rasa di Pendopo Gubernur, Selasa (6/5) malam.

Spekulan Tanah Matikan Investasi di NTB Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Bidang Investasi, HM Turino Junaidi mengatakan, banyak sekali investor yang menelantarkan lahan investasi potensial di daerah ini. Lahan investasi potensial untuk pengembangan pariwisata seperti di Sekotong, Lombok Barat (Lobar) banyak yang belum digarap padahal investor sudah mendapatkan izin.

Menurutnya, investor yang belum merealisasikan investasinya seperti spekulan tanah yang menghambat invetasi. “Spekulan tanah ini mematikan investasi. Karena banyak investor yang lain lebih serius menggarap tetapi tidak bisa masuk karena sudah ada yang menguasai lahan itu,”ujarnya ketika dikonfirmasi disela-sela acara akselerasi kerjasama Bussines to Bussines antara Kadin Jawa Timur dan Kadin NTB di Ma-

taram, Rabu (7/5) kemarin.

Pengusaha asal Jawa Timur yang sudah beberapa tahun berinvestasi di NTB ini meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan lahan-lahan yang dikuasai investor namun tak kunjung dilakukan pembangunan. Menurutnya, hal itu justru akan merugikan pemerintah daerah sendiri karena bisa menghambat investasi yang masuk ke daerah ini.

Sementara itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH

ditemui usai pembukaan acara tersebut tak menampik bahwa memang banyak calon investor yang berinvestasi namun belum merealisasikan investasinya. Untuk itu, beberapa tahun terakhir Pemprov NTB bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan penguasaan-penguasaan lahan yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Bersambung ke hal 5

TO K O H PERSOALAN Honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih bergulir. Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) menegaskan, hanya akan mengacu pada aturan hukum. Ia mengaku tidak mengenal istilah katrol atau lainnya dalam pengangkatan honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Demikian disampaikan bupati kepada Suara NTB di Selong, Rabu (7/5) kemarin. Ia menegaskan, pihak yang tidak memenuhi syarat tetap akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bersambung H. Moch Ali Bin Dachlan ke hal 5 (Suara NTB/dok) (Suara NTB/bul)

Evaluasi Kasus Omprongan PERKEMBANGAN penyelidikan kasus bantuan omprongan tembakau di Kejati NTB belum menunjukkan tanda tanda ditingkatkan ke penyidikan. Meski demikian, pekan ini Kejaksaan akan mengevaluasi kasus tersebut, untuk mengetahui perkembangan penanganan oleh tim.

Evaluasi dimungkinkan akan berlangsung dalam pekan ini, untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan saksi- saksi dan dokumen yang diperoleh. “Evaluasi kemungkinan akhir pekan ini,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH Rabu (7/5) kemarin.

Bersambung ke hal 5

Made Sutapa (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PKB NTB, H. Najamudin Mustafa, menegaskan pihaknya akan siap mengkritisi kebijakan pemerintahan pasangan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi-H.Muh.Amin, SH.M.Si (TGB-Amin) di periode 2014 – 2019 mendatang. Komitmen itu disampaikannya menyusul adanya kekhawatiran pihaknya akan laju pengelolaan pemerintahan di NTB di masa datang.

Di Pemilu 2014 ini, PKB mencatatkan kemajuan yang sangat pesat. Dari awalnya hanya satu kini mereka akan meraih lima kursi di DPRD NTB. Dengan lima kursi itu, PKB pun mulai memasang siasat. Awalnya, mereka merupakan partai pengusung duet TGB-Amin yang kini tengah memimpin NTB. Namun, Najamudin menegaskan, ada sejumlah fenomena yang membuatnya merasa perlu memasang sikap lebih kritis terhadap duet ini.

“Kalau keadaan seperti ini, tetap akan kita kritisi. Lima orang (anggota DPRD NTB) itu nanti untuk mengoreksi pemerintahan,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

NTB Laporkan Kasus ”Suspect” MERS-CoV

Tak Ada Istilah Katrol

KO M E N T A R

Kritisi Pemerintahan TGB-Amin

POLA TANAM HIDROPONIK - Pola tanam hidroponik menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Tampak dua orang petani di wilayah Lembar, Lombok Barat sedang menyiapkan areal untuk menerapkan pola tanam hidroponik.

Jakarta (Suara NTB) Sejak penyakit Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) merebak di Arab Saudi dan menyebar ke negara-negara lain, sebanyak 13 provinsi di Indonesia, salah satunya NTB, telah melaporkan kasus suspect virus tersebut namun seluruhnya negatif.

“Jumlah sampel yang diperiksa sampai tanggal 30 April 2014 sebanyak 77 sampel tapi semua kasus suspect tenyata negatif MERSCoV,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Rabu (7/5).

Ketiga belas provinsi yang telah melaporkan pemeriksaan kasus suspect adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI

Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Sementara untuk kasus terbaru di Medan dan Bali, Tjandra mengatakan pihak laboratorium Balitbangkes sedang menunggu sampel yang dikirimkan untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kasus di Bali sedang diperiksa. Tapi kasus di Bali itu tidak demam tinggi, sebenarnya tidak masuk gejala umum MERS-CoV tapi tetap kita periksa,” kata Tjandra.

Seseorang disebut suspect MERS-CoV jika memiliki infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan tiga keadaan yaitu demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk dan pneumonia.

Selain itu, juga ditambahkan dengan kasus tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Timur Tengah, Bersambung ke hal 5

Honorer K2 Mengaku Ditipu Ratusan Juta Rupiah Mataram (Suara NTB) Persoalan menimpa honorer K2 sepertinya tidak akan habis - habisnya. Belum selesai persoalan mereka yang lulus namun bermasalah, ada juga yang terpaksa harus “main” uang ratusan juta rupiah agar bisa lulus. Meski sudah menyetor uang, tapi toh tidak lolos juga.

Ada empat nama honorer K2 asal Lombok Tengah yang mengaku jadi sasaran penipuan oknum pejabat di salah satu instansi di Lombok Timur. Kepada oknum berinisial MST, para honorer menyerahkan uang bertahap. Transaksi itu terjadi tahun 2010 lalu, dengan perjanjian, pada perekrutan Honorer K2 November 2013 lalu mereka akan lolos menjadi CPNS. KP, salah seorang honorer K2 mengaku per-

nah menyetor Rp 2 juta kepada MST, sebagai uang muka untuk mempermudah administrasi 18 Mei 2010. Kemudian pada 8 November 2010 kembali disetornya Rp 5 juta.

Berdasarkan kuitansi bukti setoran yang lain, ternyata MST menyerahkan uang itu kepada H.MR di Jakarta, yang mengaku orang yang bekerja di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), yang bisa meloloskan pendaftar K2 dengan uang pelicin.

Bersambung ke hal 5 BUKTI KUITANSI - M.Gazali, menunjukkan bukti kuitansi setoran para tenaga honorer K2 yang mengaku tertipu.

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Meski Melanggar

Dishubkominfo Dilematis Menindak Cidomo

Kembalikan Kejayaan Ampenan

Akan Dipertimbangkan DPRD Kota Mataram cukup mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Mataram dalam rangka percepatan pembangunan diKota Mataram. Salah satunya terkait perbaikan jalan lingkungan yang sampai hari ini belum ada kabar yang jelas dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Termasuk usulan dari Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang menyampaikan dua alternatif rencana yang bakal ditempuh Pemkot Mataram manakala (Suara NTB/fit) pinjaman daerah di PIP itu tidak HM. Zaini membuahkan hasil.

Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada wartawan di kantornya, Rabu (7/5) kemarin menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan apa yang menjadi usulan Walikota Mataram.

Ia tidak menampik jalan terjal yang dilalui Pemkot Mataram dalam mendapatkan pinjaman daerah sebesar Rp 60 miliar di PIP. Bahkan menurut dia, untuk pinjaman ini, Pemkot mataram bersama DPRD Kota Mataram sudah memulainya sejak tahun 2013.

Tidak hanya eksekutif, dalam beberapa kali kunjungan anggota DPRD Kota Mataram ke Kementerian PU, Dewan juga menyampaikan hal yang sama. Betapa pentingnya pinjaman itu bagi Pemkot Mataram untuk membenahi jalan-jalan yang rusak di Mataram. ‘’Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,’’ cetusnya.

Terkait usulan Walikota mengenai alternatif sumber dana perbaikan jalan rusak se-Kota Mataram, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram ini mengaku akan mempertimbangkannya. Apakah akan menggunakan silpa atau meminjam di Bank NTB. Apalagi, pembahasan perubahan APBD Kota Mataram tahun 2014, sebentar lagi. ‘’Memang sesuai jadwal, perubahan APBD sekitar Bulan Juni,’’ sebutnya.

Ia berharap, rencana-rencana itu bisa segera dilaksanakan demi menyongsong percepatan pembangunan di Kota Mataram.

Zaini menegaskan, tidak ada kendala yang berarti untuk mempercepat pembahasan perubahan APBD Kota Mataram meskipun 35 anggota DPRD Kota Mataram akan mengakihi masa jabatannya Agustus mendatang. ‘’Kita tetap semangat melakukan pembahasan-pembahasan tugas yang ada,’’ tandasnya.

Kalau tidak selesai pada periode ini, maka perubahan APBD Kota Mataram akan dibahas oleh anggota Dewan yang baru. Namun Zaini berharap perubahan APBD Kota Mataram bisa rampung sebelum masa jabatan Dewan lama berakhir. Karena, katanya, pembahasan perubahan APBD Kota Mataram tidak sepanjang pembahasan APBD murni. (fit)

(Suara NTB/fit)

BALIHO - Dinas Pertamanan Kota Mataram mulai menertibkan keberadaan balihobaliho di Kota Mataram. Seperti nampak di simpang lima Karang Jangkong Cakranegara. Sejumlah baliho berukuran besar ditata berjejer rapi di tepi jalan. Sebelumnya baliho-baliho ini dipasang ada yang menjorok ke badan jalan.

Pinjaman di PIP Lamban

Walikota Ajukan Dua Opsi Perbaiki Jalan Rusak Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengajukan dua opsi memperbaiki jalan rusak se-Kota Mataram. Dua opsi ini menyusul tidak adanya ketidakjelasan pinjaman daerah yang telah diajukan Pemkot Mataram kepada PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Pengajuan dua opsi disampaikan orang nomor satu di Mataram ini selepas menghadiri rapat paripurna dan paripurna istimewa di DPRD Kota Mataram, Rabu (7/5) kemarin.

Adapun dua opsi yang disampaikan Walikota di hadapan anggota DPRD Kota Mataram dan pimpinan SKPD lingkup Kota Mataram, pertama adalah mensegerakan pembahasan perubahan APBD Kota Mataram 2014 untuk mengatur penggunaan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) untuk perbaikan jalan rusak. Opsi kedua, melakukan pinjaman di Bank NTB yang tentu saja nominalnya tidak sebesar pinjaman yang akan dilakukan kepada PIP. Karenanya, menurut Walikota harus ada skala prioritas perbaikan jalan rusak.

Mengingat jalan rusak diMataram, tidaklah sedikit. Ahyar menyebut kedua opsi ini sebagai langkah percepatan pembangunan sekaligus untuk mengantisipasi gagalnya pinjaman di PIP. Kendati telah menyiapkan dua opsi lainnya, ia menyatakan tetap op-

(Suara NTB/ist)

H. Ahyar Abduh

timis dengan pinjaman di PIP. Apalagi, sejak usulan pinjaman daerah di PIP itu diajukan, Walikota mengaku dirinya sudah tiga kali bolak balik ke Jakarta untuk melakukan ekspose terkait pinjaman Rp 60 miliar itu. Sayangnya, sampai sekarang, belum ada tanda-tanda pinjaman di PIP itu akan cair.

PIP justru menyampaikan bah-

(JKM) melalui BPJS, penggunaan KMS sejauh ini diklaim tidak ada persoalan. Bahkan warga Kota Mataram tidak banyak yang menggunakan KMS pascapemberlakuan BPJS. “KMS peruntukannya bukan hanya untuk (warga) miskin, yang penting warga Kota Mataram.

Tapi lambat laun semua akan tercover. Prinsipnya nanti semua akan masuk BPJS,” terangnya.

Pemerintah pusat menargetkan seluruh masyarakat Indonesia telah menjadi peserta JKM pada tahun 2019. Para peserta Jamkesmas di Kota Mataram secara otomatis menjadi peserta BPJS. Sedangkan yang belum tercover bisa menggunakan KMS sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

KMS hanya berlaku gratis untuk pelayanan kesehatan di

Tambah Ruang Rawat Inap

RSUD Kota Mataram Siapkan Rp 29,3 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menambah ruang rawat inap Kelas III di RSUD Kota Mataram. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan itu sebesar Rp 29,3 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Saat ini pembangunan tersebut masih dalam tahapan proses perencanaan.

“Masih dalam proses. Untuk pembangunan itu harus melalui beberapa proses, salah satunya adalah untuk konsultan.

Konsultan perencanaan, pengawas baru nanti proses tender pembangunan,” terang Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra di kantornya, Rabu (7/5).

Pria yang akrab disapa Jack ini mengatakan setelah proses awal perencanaan selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan tender pembangunan fisik. Ditargetkan pelaksanaan tender konsultan perencanaan ini dapat berlangsung di bulan ini.

Sejauh ini menurutnya tak

ada kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan.

Hanya saja beberapa waktu lalu pihaknya masih menunggu Perwal mengenai Pengadaan Barang dan Jasa karena tender konsultan perencanaan harus menggunakan Perwal.

“Kita memang terhambat di Perwal, Perwal diperlukan sebagai kelengkapan administrasi. Perwalnya sudah di bagian hukum. Proses sedang berjalan,” terangnya.

Proyek fisik pembangunan ruang rawat inap Kelas III ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Selain penambahan jumlah ruang rawat inap kelas III, akan ada juga pembangunan fasilitas penunjang seperti ruang operasi, CT Scan, pengadaan alat kesehatan dan lainnya.

Dengan pembangunan berbagai fasilitas penunjang seperti CT Scan agar masyarakat bisa lebih mudah melakukan pemeriksaan. RSUD Kota Mataram juga dihajatkan menjadi rumah sakit one stop healthy dengan berbagai pelayanan

Persiapan ’’Eco District’’

wa Mataram merupakan satusatunya kota di Indonesia yang mengajukan pinjaman untuk memperbaiki jalan rusak. ‘’Seandainya kalau kabupaten, akan cepat karena pertimbangannya terkait konektivitas antar desa. Tapi kalau kota, relatif kecil kemungkinannya, apalagi tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, sudah connect semua,’’ terangnya. Namun demikian, sambung Walikota, Mataram sangat membutuhkan pinjaman itu. Sebab, kalau mengandalkan APBD jelas tidak mampu.

Sebelumnya Walikota mengakui apa yang menjadi catatan strategis Pansus LKPJ adalah fakta. Terutama catatan strategis yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. ‘’Itu PR (pekerjaan rumah, red) kita bersama. Infrastruktur jalan yang rusak ini sangat dirasakan oleh masyarakat,’’ tandasnya. (fit)

Tim Konsultan Libatkan SKPD Teknis Mataram (Suara NTB) – Setelah melakukan pengkajian dan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Mataram, terkait rencana program penataan kawasan hijau (P2KH) dan eco-district. Tim konsultan Prancis, melibatkan beberapa SKPD teknis terkait penyusunan proposal secara menyeluruh.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis seperti, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Tata Kota dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) serta PDAM Giri Menang, dalam rangka penyusunan proposal secara menyeluruh. “Keterlibatan SKPD teknis adalah, dalam rangka menyusun program secara menyeluruh,” jelas Martawang dikonfirmasi, di kantornya, Rabu (7/5).

Selain itu, tim konsultan juga memerlukan diskusi panjang dan pendalaman data secara riil serta fokus penanganan terhadap

Pascaterbitnya BPJS, KMS Tetap Berlaku Mataram (Suara NTB) Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan para pemegang Kartu Mataram Sehat (KMS) tetap bisa mendapatkan perawatan gratis di ruang rawat inap kelas III RSUD Kota Mataram. Ia memastikan untuk sementara ini KMS masih tetap berlaku pascapemberlakuan BPJS per 1 Januari 2014.

“KMS sementara masih berlaku. BPJS tidak semua bisa dicover,” ujarnya ditemui di kantornya, Rabu (7/5). Kuota peserta BPJS dari pemerintah pusat di Kota Mataram disebutkan Mahaputra belum melingkupi seluruh warga Kota Mataram. Untuk warga yang belum menjadi peserta BPJS bisa menggunakan KMS. Selama pemberlakukan Jaminan Kesehatan Masyarakat

kesehatan sehingga pasien tidak perlu keluar. Apalagi saat ini status RSUD Kota Mataram naik menjadi Rumah Sakit (RS) Kelas B. Beberapa waktu lalu Kepala Sub Bagian Perencanaan RSUD Kota Mataram, Lalu Hery Setiawan mengatakan beberapa fasilitas yang akan dibangun ialah penambahan ruang operasi dari tiga menjadi enam ruangan, penambahan ruang rawat inap Kelas III, penambahan bed di ruang ICU menjadi 10 bed dari lima bed sebelumnya, penambahan ruang bersalin, dan lainnya.

Hery merincikan, dana Rp 29,3 miliar sebagian besar akan dialokasikan untuk pembangunan gedung yaitu Rp 21,5 miliar. Disamping itu juga untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp 6 miliar, dan Rp 1,7 untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Karena IPAL kita yang ada kapasitasnya 50 meter kubik. Itu tidak memenuhi standar dan kita

(Suara NTB/dok)

Lalu Herman Mahaputra

kejar supaya kita bisa menambah kapasitas menjadi 150 meter kubik. Rp1,7 miliar ini nanti dpakai untuk pengembangan IPAL 100 meter kubik sehingga total IPAL yang bisa kita olah 150 meter kubik,” terangnya. Untuk pengadaan alkes senilai Rp 6 miliar, jenis alkes yang akan dibeli ialah CT Scan, bed, dan juga alat-alat operasi. Nilai untuk pengadaan alkses ditambah Rp 2 miliar dari DAK sehingga seluruhnya menjadi Rp 8 miliar. (yan)

seluruh Puskesmas di Mataram dan jaringannya. Sementara untuk di RSUD Kota Mataram hanya berlaku gratis untuk pelayanan rawat inap di ruang Kelas III. Beberapa waktu lalu, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM mengatakan di tahun 2014, Pemkot Mataram melanjutkan komitmennya untuk menggratiskan seluruh layanan kesehatan baik di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta rawat inap Kelas III. Selain itu pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk sinergitas KMS dan JKM. Anggaran yang disiapkan untuk KMS dan JKM ini sekitar Rp 5 miliar. Untuk pelayanan gratis di ruang rawat inap Kelas III, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan layanan tersebut. (yan)

(Suara NTB/yan)

Mahfuddin Noor bu lalu lintas, melintas di jalur protokol, masih ditemukannya kusir yang dibawah umur, dan fasilitas keselamatan di cidomo yang masih minim. Selain itu cidomo juga harus mempunyai fasilitas penunjang seperti kantong kotoran kuda, sekop, ember, dan sapu. Dishubkominfo Kota Mataram akan memberikan bantuan fasilitas penunjang ini ke seluruh cidomo yang ada di Kota Mataram. “Yang sudah kita laksanakan di zona Kebon Roek. Tahun 2014 ini berkembang lagi di masingmasing kecamatan,” cetusnya.

Tindakan untuk cidomo yang kerap melintas di jalan protokol menurut Mahfuddin memang harus ditindak. Penindakan ini bisa dilakukan secara bersamasama baik pihak kepolisian maupun Dishubkominfo. “Pelanggaran lalu lintas utamanya ditindak kepolisian dan kami di Dishubkominfo menindaknya sebagai pelanggaran Perda,” ujarnya. Dan sebagai langkah antisipasi, pihaknya langsung melakukan pembinaan di lapangan, di tempat mangkalnya para kusir cidomo. (yan)

penataan Kota Tua Ampenan.

Dia berharap SKPD, memberikan data tentang persoalan – persoalan yang menggambarkan realitas yang tersusun terhadap intervensi pengawasan dan perencanaan eco-district. “Kenapa terlibat SKPD teknis, karena tim konsultan membutuhkan waktu panjang. Tadi, diskusi dibagi dua.

Ada yang tentang lingkungan dan pembangunan serta investasinya,” jelasnya.

Dikatakan, tindaklanjut dari eco-district tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum, Wakil Walikota Mataram dan unsur teknis Pemkot Mataram, direncanakan bertandang ke Prancis. Diakui, ada dua daerah yang menjadi prioritas yakni Kota Bandung dan Kota Mataram. “Rencana tanggal 9 hingga 14 Juni, Pak Wakil dan pejabat teknis akan berangkat ke Prancis,” katanya.

Pada prinsipnya, kata Martawang, Pemkot Mataram ingin membangun sesuatu yang bernilai di kawasan Kota Tua Ampenan.

Sehingga, pihaknya tetap mengupayakan mengintervensi melalui program – program. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIPILIHNYA Ampenan sebagai lokasi pengembangan program eco-district oleh Pemerintah Kota Mataram, rupanya memberi angin segar bagi masyarakat sekitar. Pasalnya, setelah lama tidak menjadi pusat perekonomian dan kini Kota Tua Ampenan diharapkan dikembalikan kejayaannya.

Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana mengaku bersyukur Eks Pelabuhan (Suara NTB/cem) Ampenan, menjadi perHj. Elya Hadiana hatian Pemkot Mataram.

Setelah berhasil melalui intervensi program revitalisasi Kota Tua Ampenan. Nantinya, eksistensi Ampenan dapat menjadi perhatian wisatawan. “Kalau kami merasa bersyukur sekali dengan adanya program ini,” ungkap Elya dikonfirmasi, Selasa (6/5) usai menghadiri sosialisasi program P2KH dan fokus diskusi eco-district di Eks Pelabuhan Ampenan.

Sepengetahuan Elya, Ampenan adalah pusat perekonomian dan menjadi mobilisasi arus perdagangan dan jasa di Kota Mataram. Sehingga, kejayaan, marwah dan harkat Ampenan dapat terangkat kembali. “Paling tidak nama Ampenan ada gaungnya di Mataram pada khususnya dan di mata internasional,” harapnya.

Terlepas dari itu, masyarakat yang berada di sekitar Ampenan, harus memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh tim dari Prancis. Kondisi aman, nyaman serta kondusivitas harus tetap dijaga. “Kalau memang tim dari Prancis turun ke lapangan, masyarakat harus memberikan data dan informasi yang benar,” pintanya.

Secara otomatis, katanya, setelah Pelabuhan Ampenan mulai berkembang, tidak menutup kemungkinan wisatawan lokal maupun internasional, melirik dan bahkan melonjak angka kunjungan. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan dari kebahasan serta pengolahan produk lokal, menjadi rencana kedepan untuk menyokong program tersebut.

Diakui, Ampenan sudah memiliki makanan atau kuliner khas, nantinya, dicoba untuk dipromosikan dan menjadi daya tarik pengunjung. Elya pun berharap, program ecodistrict dapat berjalan dengan baik, sehingga berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sebagian besar cidomo yang ada di Kota Mataram belum memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIMKTB) untuk kusirnya. “Hampir dalam persentase besar tidak ada yang memiliki SIMKTB dan STNKTB,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Mahfuddin Noor, Rabu (7/5).

Cidomo yang tak memiliki kelengkapan seperti STNKTB, plat kendaraan maupun SIMKTB, pihaknya akan sulit menindak jika cidomo melakukan pelanggaran. “Ini kita dilematis,” ujarnya. Dilematis karena secara regulasi kusir cidomo harus mempunyai SIMKTB, cidomo harus memiliki STNKTB dan plat kendaraan tidak bermotor. “Dan itu ada dalam aturannya tapi belum kita intervensi,” ujarnya.

Agar cidomo yang menjadi kendaraan resmi di Kota Mataram mempunyai STNKTB dan SIMKTB, maka tahun ini Dishubkominfo Kota Mataram memprogramkan pembuatan STNKTB, SIMKTB, dan plat cidomo. Saat ini jumlah cidomo yang beroperasi di Kota Mataram sekitra 500 unit. Jumlah ini termasuk juga cidomo dari luar Mataram seperti Gunung Sari dan Montong. “Persentasenya sekitar 80 persen cidomo dalam kota dan sekitar 20 persen cidomo luar kota,” ujarnya.

Pelanggaran yang sering dilakukan para kusir cidomo adalah pelanggaran rambu-ram-

DISKUSI - Diskusi yang dilakukan konsultan Prancis dengan SKPD teknis lingkup Pemkot Mataram di ruang kerja Bappeda Kota Mataram.

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diduga Manipulasi SK Pengangkatan PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU), c.q Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) menyayangkan belum pahamnya masyarakat terhadap program jalan usaha tani yang dilakukan pemerintah. Alih-alih jalan untuk optimalisasi peralatan pertanian, yang ada justru petani berlomba-lomba menaikkan harga jual tanah secara tidak wajar.

“Program pembangunan jalan usaha tani itu sebetulnya dimaksudkan untuk memu(Suara NTB/dok) dahkan para petani, misHermanto alnya memudahkan akses untuk mesin bajak sawah, sebagai jalan masuk kendaraan produksinya dan lain sebagainya. Tapi, rupanya kebanyakan keberadaan jalan yang dibangunkan itu banyak dimanfaatkan untuk meninggikan harga jual lahan mereka,” papar Kepala DPPKKP KLU Hermanto, Rabu (7/5).

Terjadinya disorientasi di tingkat lapangan itu, Hermanto menyimpulkan bahwa pada tahun 2015 mendatang dana program bantuan untuk pembangunan jalan usaha tani itu ditiadakan. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengalokasikan program pembangunan jaringan irigasi pertanian dalam bentuk embung, maupun saluran irigasi. Ia khawatir, apabila program jalan usaha tani terus digenjot tetapi dengan motif masyarakat saat ini, bukan hal mustahil banyak petani pada akhirnya tidak akan memiliki sawah. Petani dikhawatirkan akan menjual arealnya, karena iming-iming harga tinggi.

Pemerintah, lanjutnya, tetap berkepentingan agar pembukaan jalan usaha tani mampu menciptakan produktivitas dan efisiensi di tingkat petani. Namun dengan belum seragamnya pemahaman pemerintah dan masyarakat, maka DPPKKP berkeyakinan akan lebih efektif apabila program ditujukan pada peningkatan jaringan irigasi.

Disebutkannya, dana bantuan pembangunan jalan usaha tani selama beberapa tahun ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tahun 2014 ini, pembangunan jalan usaha tani akan dibangunkan di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Bayan totalnya sebanyak 15 lokasi. Masing-masing kecamatan akan dibangunkan di 5 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150 juta per unit.

“Program bantuan pembangunan jalan usaha tani itu tahun ini diperuntukkan untuk wilayah timur sedangkan untuk di kecamatan Tanjung dan Pemenang masyarakat petani banyak yang menjual lahannya untuk dikapling, sehingga banyak lahan produktif yang mulai ditanamkan bangunan maupun perumahan,” pungkas Hermanto. (ari)

221 Honorer K2 Loteng Dinyatakan TMK Praya (Suara NTB) Tuntas sudah proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh tim verifikasi tenaga honorer katagori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng).

Dari total 763 tenaga honorer K2 yang lolos seleksi akademik beberapa waktu lalu, sebanyak 221 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi kriteria alias TMK. Sisanya sebanyak 542 tenaga honor dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan berpeluang besar bisa diangkat sebagai CPNS tahun 2014 ini.

Jumlah tenaga honorer K2 yang dinyatakan TMK tersebut, lebih sedikit dari data sebelumnya yang mencapai 230 orang.

Setelah 9 orang di antaranya yang sebelumnya statusnya masih belum jelas, akhirnya dinyatakan MK oleh tim verifikasi dalam rapat pleno akhir, Rabu (7/5). “Keputusan ini sudah bersifat final,” tegas Sekda Loteng, Drs.H. L. Supardan, M.M, di ruang kerjanya.

Menurut Ketua Tim Verifikasi Tenaga Honorer K2 Loteng ini, ada beberapa alasan yang menyebabkan 221 tenaga honorer K2 tersebut dinyatakan TMK. Salah satunya, terkait ditemukan SK pengangkatan honorer yang dimanipulasi. Termasuk adanya penggunaan ijazah yang tidak

sesuai aturan alias ijazah palsu.

Meski demikian, pemerintah daerah dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan lulus tidaknya tenaga honorer K2 tersebut sebagai CPNS. Karena yang punya kewenangan untuk itu, adalah pemerintah pusat. “Pemerintah daerah hanya melakukan verifikasi dan menentukan kriteria. Masalah bisa tidaknya tenaga honorer K2 itu diangkat sebagai CPNS, tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, Pemkab Loteng hanya melakukan verifikasi saja. Hasil verifikasi itu dikirim lagi ke pemerintah pusat untuk ditelaah kembali mengenai bisa tidakn-

ya tenaga honorer K2 tersebut diangkat sebagai CPNS. Tentunya, pemerintah akan mengirim seluruh berkas ke pemerintah pusat, baik yang dinyatakan TMK ataupun MK. “Jadi berkas tenaga honorer K2 yang dinyatakan TMK tetap akan dikirim ke pemerintah pusat.

Ini sebagai bahan pemerintah pusat untuk membuat keputusan, terkait proses pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS,” imbuh Supardan.

Tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, pemerintah pusat akan turun kembali ke daerah untuk melakukan cross check ulang atas hasil verifikasi yang ada. “Prinsipnya tugas pemerintah daerah sudah selesai. Tinggal sekarang seluruh kewenangan selanjutnya

Loteng Usulkan 500 Lebih Formasi Lotim Hanya Butuh Tenaga Kesehatan Profesional

(Suara NTB/rus)

SELEKSI BIDAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan berbincang dengan para peserta seleksi calon bidan magang di kantor Dikes Lotim, Rabu kemarin.

Tak Urus Berkas, Tiga Honorer Dipastikan Gugur Giri Menang (Suara NTB) Total tenaga honorer Katagori 2 (K2) yang lolos tes CPNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) sebanyak 246 orang, baik tenaga teknis dan guru.

Dari jumlah total tersebut, tenaga guru sebanyak 211 orang.

Hasil verifikasi Dikbud sementara ini dari pemberkasan tenaga K2, sebanyak 236 orang yang menyerahkan berkas. Sementara sisanya sebanyak 10 orang belum mengajukan berkas. Tiga orang di antaranya dipastikan gugur lantaran tak mengurus berkas.

Sekretaris Dinas Dikbud Lobar Drs. Komarudin, menyebut, dalam proses verifikasi pemberkasan tenaga K2 khususnya tenaga guru, Dinas Dikbud menemukan 10 tenaga K2 dari segi umur dan SK pengangkatan yang kurang memenuhi syarat. Akan tetapi Dikbud justru berani meloloskan tenaga K2 yang tak penuhi ketentuan syarat dari segi umur tersebut dengan harapan diseleksi ketat di pemerintah pusat. Selain itu, pihak sekolah diduga bermain dalam hal penetapan SK pengangkatan tersebut.

Diakuinya, sampai saat ini sejumlah orang dari 10 tenaga K2 baru menyerahkan berkas. Tiga orang dipastikan akan gugur, karena hingga saat ini belum menyerahkan berkas.

Tujuh di antaranya mulai memasukkan berkas,sedang tiga orang lainnya belum sama sekali pemberkasan. Dari 10 orang ini, delapan orang dari tenaga guru dan dua orang dari tenaga teknis.

Menurutnya, tenaga K2 yang lolos diverifikasi Dikbud belum tentu lolos BKD. Verifikasi di BKD ini sangat ketat, belum lagi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Diakuinya, selama proses verifikasi pemberkasan pihak dinas memperoleh tekanan dari oknum tertentu untuk meloloskan tenaga K2 tertentu. Tidak saja dinas, namun pihak sekolah juga memperoleh tekanan terkait pembuatan SK pengangkatan tenaga K2. Sebelum proses pemberkasan semua kepala sekolah yang tenaga K2nya lolos dipanggil.

Dalam pertemuan itu, pihak dinas memberitahukan terkait konsekuensi jika pemberkasan itu tak sesuai ketentuan.

Kepala sekolah yang kurang yakin pun tak berani mengambil resiko menandatangani SK tenaga K2 yang lolos, karena tak memenuhi persyaratan. Temuan Dikbud, ujarnya, banyak tenaga K2 yang usianya kurang sesuai ketentuan Januari 2005, yakni harusnya berumur 19 tahun. (her)

ada di tangan pemerintah pusat,” tandasnya.

Sementara itu, puluhan tenaga honorer K2 Loteng Rabu pagi kembali mendatangi Kantor Bupati Loteng. Kedatangan para tenaga honorer K2 tersebut sengaja untuk menunggu hasil rapat pleno akhir tim verifikasi tenaga

honorer K2.

Sembari menunggu dengan harap-harap cemas, beberapa tenaga honorer K2 Loteng sempat mengisi waktu dengan menggelar zikiran bersama di teras depan Kantor Bupati Loteng. Selain untuk meminta keselamatan sekaligus menghilangkan kecemasan. (kir)

Tinggi, Pertumbuhan Kendaraan di Lotim

Rekrutmen CPNS Jalur Umum

Praya (Suara NTB) Sebanyak 500 lebih formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah diusulkan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) ke pemerintah pusat, pada rekrutmen CPNS jalur umum tahun 2014 ini dengan tetap fokus pada tenaga pendidik, kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M, di ruang kerjanya, Rabu (7/5) menjelaskan, pembukaan formasi umum tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis yang masih dirasa kurang, khususnya untuk tenaga teknis di bidang pendidikan serta kesehatan. “Jumlah formasi CPNS jalur umum yang kita sudah usulkan sekitar 500 lebih,” jelasnya.

Penentuan jumlah formasi itu sendiri, terangnya, sudah melalui proses verifikasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD bersangkutan. “Jadi formasi yang kita usulkan sesuai dengan formasi yang memang benar-benar dibutuhkan,” imbuhnya.

Disinggung mengenai proses rekrutmen akan dibuka, ia mengaku belum bisa memastikan. Karena memang itu semua sangat tergantung dari kesiapan di tingkat pusat. Tapi yang jelas tahun ini, akan ada penerimaan CPNS dari formasi umum setelah pada tahun sebelumnya tidak ada, karena fokus untuk formasi dari jalur tenaga honor. (kir)

(Suara NTB/kir)

KUMPUL - Puluhan tenaga honorer K2 Loteng, berkumpul di depan Kantor Bupati Loteng untuk menunggu hasil pleno tim verifikasi, Rabu (7/5).

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan Kabupaten Lotim butuh tenaga-tenaga kesehatan yang profesional.

Orang nomor satu di Lotim ini mengakui, persoalan kesehatan masih menjadi permasalahan yang pelik dan butuh penanganan orang-orang andal.

Menjawab Suara NTB di sela acara seleksi tenaga kesehatan di di kantor Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, Rabu (7/ 5), bupati menyarankan dalam kegiatan seleksi sudah tidak zamannya lagi untuk melakukan seleksi secara tertulis.

Seleksi tertulis disarankan ditinggalkan saja. Ia lebih mengarahkan proses seleksi dengan melihat kemampuan langsung dalam menangani pasien.

“Yang diuji itu adalah pengalamannya menangani proses lahiran, uji dia di rumah sakit langsung,” sarannya.

Menurut bupati seleksi tulis dianggap semua orang bisa menjawab. Akan tetapi, jika yang dilihat adalah cara kerjanya, pengalaman kerja dan

profesionalismenya, maka tenaga-tenaga yang dihasilkan adalah benar-benar profesional. Tes tulis, baginya merupakan cara lama dan sudah tidak berlaku lagi di negara-negara maju.

Bupati pun sempat berinteraksi dengan sejumlah peserta seleksi. Salah satu pertanyaan bupati kepada peserta adalah asal lulusan, pengalaman kerja dalam penanganan kesehatan yang telah dimiliki para peserta.

Pihaknya menginginkan yang lulus adalah tenaga yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Bupati menyebut, ada seorang tenaga bidan yang memilih lari daripada menolong orang yang akan melahirkan. Hal inilah yang tidak diinginkan di Lotim.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) pada Dikes Lotim, Suardi menambahkan sebanyak 367 orang tenaga bidan orientasi yang diseleksi secara bergelombang Rabu kemarin. Dari ratusan orang tersebut yang dicari hanya 60 orang.

Diakuinya, merekrut bidan

orientasi atau bidan magang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Hanya saja melihat pertumbuhan jumlah bidan dan banyaknya yang menyampaikan lamaran, sehingga Dikes terpaksa melakukan proses seleksi.

Perekrutan tenaga bidan magang ini juga dimaksudkan untuk mengatasi tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Meski hanya bertugas magang, tidak ada gaji, namun para bidan sudah siap. “Mereka mau magang daripada menganggur di rumah, hal ini juga akan menguntungkan Dinas Kesehatan dan membantu juga para calon bidan ini untuk mengembangkan pengetahuannya,” ucapnya.

Seluruh lulusan, lanjutnya akan ditempatkan pemagangannya di sejumlah puskesmas dan polindes yang tersebar di Kabupaten Lotim. Program Dikes Lotim sendiri, satu desa akan ada dua bidan. Satu bidan menangani ibu dan satu orang lainya menangani bayi.

“Inilah yang kita sebut kemitraan bidan,” tandasnya. (rus)

Kasus PJU Lobar

Dinas Tata Kota Klaim Tak Ada Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar), H. Dahrun mengklaim berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB tidak ditemukan kerugian negara dan daerah dalam kasus PJU senilai Rp 3,1 miliar yang kini ditangani Polres Lobar.

“Tidak ada kerugian negara dan daerah di kasus PJU, itu berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan NTB,” klaim Dahrun, Rabu (7/5).

Dahrun mengakui audit BPK RI diterima seminggu lalu dan menyimpulkan dalam kasus yang dilaporkan LSM itu tidak terdapat kerugian negara. Proyek senilai Rp 3,1 miliar yang dikerjakan tahun 2013 itu telah selesai diaudit BPK RI, hasilnya pun telah diserahkan ke pihaknya.

Hasil audit BPK RI ini, jelasnya, menjawab simpang siur perihal kasus ini. Artinya, spekulasi kasus yang hangat diberitakan media termentahkan. Meski demikian, tegasnya, proses kepolisian masih berlanjut. Hasil audit ini sendiri akan menjadi bahan pertimbangan aparat kepolisian

(Suara NTB/her)

DIPERBAIKI - Sejumlah pekerja sedang melakukan perbaikan tiang PJU di jalur BIL yang rusak. Pihak Dinas Tata Kota Pertaman dan Kebersihan mengklaim tidak ada kerugian dalam kasus ini. dalam menangani kasus ini.

Menurutnya, dalam masalah ini dinas telah kooperatif ketika diperlukan polisi. PPK pun telah diperiksa oleh kepolisian untuk dimintai keterangan.

Sementara di jalur by pass Bandara Internasional Lombok (BIL), sejumlah pekerja melakukan kegiatan perawatan tiang PJU. Sejumlah pekerja ini mengecat tiang dan ornamen tiang PJU sepanjang jalur BIL. “Proyek ini masih masa pemeliharaan,” kata

salah seorang pekerja, Husein.

Husein mengakui sejumlah tiang rusak di bagian ornamen, karena saat pemasangan. Namun kerusakan itu akan diperbaiki. Begitu juga tiang yang bolong akan ditambal. Ia juga mengakui, sejumlah variasi ornamen tiang PJU ada yang hilang. Ia menduga ornamen ini dicuri orang.

Sekitar lima unit ornamen hilang dan empat unit mengalami kerusakan. (her)

Selong (Suara NTB) Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang cukup tinggi. Catatan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim dalam bulan April saja sebanyak 1.666 unit kendaraan baru yang didominasi sepeda motor.

Hal ini disampaikan Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polres Lotim, AKP Supyan Hadi, SH, kepada media di Selong, Rabu (7/5). Tingginya pertumbuhan kendaraan itu sejauh ini tidak sebanding pembangunan ruas jalan. “Pertumbuhan kendaraan tinggi tapi tidak didukung dengan perbaikan instrastruktur jalan,” ucapnya.

Kondisi inftrastruktur jalan banyak yang rusak dan bergelombang. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Lotim. Lebih jauh soal lakalantas, Kasat Lantas yang baru empat bulan berada di Lotim ini mengaku penyebab utama tingginya laka lantas di Lotim ini adalah kelalaian dari pengendara sendiri, khususnya kesadaran menggunakan helm dan ketaatan terhadap tertib lalu lintas lainnya.

Laporan saat melakukan operasi simpatik selama 21 hari sebelumnya, dari 18 yang dilaporkan 11 orang di antaranya meninggal. Sebagian besar, karena tidak menggunakan helm. Melihat kenyataan itu, mantan Kasat Lantas Polres Loteng ini mengaku cukup prihatin. Menurutnya, perlu langkah berani dalam melakukan langklah ekstrem. “Helm bukan kepentingan polisi lalu lintas,” ujarnya.

Pihaknya mencoba memfokuskan disiplin berlalu lintas di Kawasan Tertib Lalu Lintas

(KTL). Penyebutan KTL diinginkan tidak sekadar nama, namun benar-benar tertib. Di era kepemimpinannya inilah, pihaknya mencoba melakukan tindakan represif tanpa pandang bulu. Sebelum tindakan tegas diterapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke pengguna kendaraan bermotor.

Termasuk pada saat pelaksnaan kampanye Pileg lalu, tidak sedikit yang berhasil dijaring razia. Dari 712 kendaraan terjaring pada April lalu itu, semua ditemukan juga karena tidak pakai helm.

Hasil uji petik yang dilakukan Satlantas Polres dari 10 orang penggendara sepeda motor ditemukan 9 tidak pakai helm.

Mengingat pentingnya penggunaan helm demi keselamatan berlalu lintas itu, Satlantas terus gencarkan sosialisasi. Alhasil, untuk sementara saat ini sudah berhasil menekan angka laka lantas. Ia mengklaim, saat ini dalam setiap gelaran razia yang dilakukan pihak Polres Lotim ini cukup kesulitan menemukan pelanggaran. (rus)

Supyan Hadi

Kasus Mesin Penyulingan Air

Komisi II DPRD Lobar Segera Panggil Kepala DKP Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong senilai Rp 2,9 miliar sangat disayangkan pihak DPRD Lombok Barat (Lobar). Karena mesin itu tidak saja bernilai fantastis, namun manfaatnya bagi warga setempat sangat vital. Akan tetapi dengan mangraknya mesin ini justru menghambat masyarakat memperoleh pelayanan dasar khususnya air bersih.

Anggota Komisi II DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, ST, menyebut, salah satu penyebab mangkraknya proyek pusat di daerah, Pemda (eksekutif) tidak terlalu berpikir azas manfaat melainkan lebih berorientasi “mengejar” asalkan dapat proyek atau proyek oriented. Di mana, setiap ada proyek pusat masuk ke daerah, Pemda tanpa pikir panjang mengambilnya. Namun proyek ini hanya sebagai bahan berbangga dan mengklaim keberhasilan Pemda melobi ke pusat.

Atas kondisi ini, Komisi II DPRD Lobar akan memanggil Kepala Dinas Perikanan dan

Kelautan (DKP) untuk meminta klarifikasi persoalannya.

Dalam hal ini, sarannya, pemerintah perlu mempertimbangkan semua aspek sebelum menerima proyek pusat. Pihaknya sangat senang bila Pemda mampu melobi banyak proyek pusat agar dibangun di Lobar.Namun, jika kondisinya cepat rusak, seperti mesin penyulingan air justru berbalik. ‘’Bukannya memberi azas manfaat, malah menuai masalah di tengah masyarakat,’’ kritiknya.

Terpisah Indra Jaya Usman yang juga anggota Komisi II DPRD Lobar mempertanyakan pemeliharaan alat tersebut. Mestinya, proyek besar seperti itu ada dana pemeliharaannya. Selain itu menurutnya, harus ada petugas pendamping. “Kita juga perlu turun melihat spek alat ini,” katanya.

Diketahui, mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede, Sekotong bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)senilai Rp 2,9 miliar lebih mangkrak sejak beberapa bulan terakhir, karena salah satu alat pada bagian mesinnya rusak. (her)

(Suara NTB/rus)

Alihkan Program

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

Kejari Bima Tunggu Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Kota Bima (Suara NTB) Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan (alkes) Kabupaten Bima tahun 2010 seperti yang telah disebutkan sebelumnya sepertinya belum akan diintensifkan oleh Kejaksaan. Pasalnya, hingga kemarin Kejaksaan sendiri belum menerima laporan resmi mengenai dugaan korupsi dimaksud.

Meskipun sebenarnya, Kejaksaan sudah pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik.

Kajari Raba Bima, Eko Prayitno, SH, MH yang dikonfirmasi, Rabu (7/5), menyebutkan mengenai indikasi korupsi pengadaan alkes RSUD Bima tahun 2010 belum ada laporan resmi. Sejauh ini pihaknya hanya membaca melalui media cetak. Meski dari media cetak, Kejaksaan juga tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan di lapangan. “Kita sebenarnya sudah turun untuk melakukan pengecekan. Bahkan dua kali,” katanya didampingi Kasi Intel, L Rasyidi, SH. Untuk itu dia mengharapkan adanya masyarakat yang melapor secara resmi disertai dengan bukti-bukti awal yang cukup. Sebab, lanjutnya, jika hanya menindaklanjuti melalui pemberitaan media, pihaknya kesulitan untuk mencari bukti. Pasalnya, begitu didatangi pihak yang bersangkutan biasanya selalu terutup. “Karena mereka menganggap jika Kejaksaan turun itu sudah pasti ada penyimpangan, padahal kita ingin melakukan kroscek saja,” tuturnya. Sejauh ini, lanjutnya, Kejaksaan baru hanya melakukan kroscek.

Terkait adanya indikasi ini pihaknya belum pernah memanggil para saksi untuk diperiksa.

Selain penyelidikan pengadaan alkes Dikes Kota Bima senilai Rp 1,7 Miliar, Kejari Raba Bima juga menangani dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Bima senilai Rp 6,8 Miliar. Saat ini, untuk penanganan perkara tersebut Tim Kejaksaan tengah fokus mengumpulkan data.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Indrawan Pranacitra, SH, Rabu (3/4), menyebutkan kasus alkes RSUD Kabupaten Bima ditangani sepenuhnya oleh pihaknya. Saat ini, Tim Kejaksaan tengah fokus melakukan pengumpulan data (puldata) sekaligus mencari tahu mengenai kebenaran proyek dimaksud. Apakah proyek tersebut benar-benar ada, apakah kegiatan sudah dilaksanakan atau belum serta berapa nilai proyek. “Ini yang akan kita perjelas dulu,” tandasnya.

Dari data sementara yang didapat, proyek pengadaan tersebut terdapat informasi yang mencengangkan. Nilainya bukan sebesar Rp 8,7 miliar seperti yang dilaporkan, melainkan Rp 20 miliar.

Namun pihaknya belum mengetahui apakah nilai Rp 20 miliar itu dipecah menjadi beberapa bagian proyek atau tidak. Termasuk alat-alat kesehatan apa saja yang diadakan, baik itu monitor atau alat kesehatan lainnnya karena belum melakukan cek fisik. “Kita juga sedang menelusuri selisih uangnya, belasan jutanya lagi kemana,” tutur Indrawan menjawab Suara NTB seraya menyebutkan cek fisik akan dilakukan kemudian.

Namun yang jelas, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait termasuk para pejabat Dikes. Sebenarnya, pihak-pihak tersebut sudah diundang untuk dimintai klarifikasi. Namun itu hanya sebatas permintaan klarifikasi, bukan diperiksa. (use)

Newmont akan Kurangi Kegiatan Produksi Taliwang (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) nampaknya sudah tidak dapat bertahan dengan kondisi ketidakpastian dari proses perolehan izin ekspor yang sejauh ini masih terus dibahas dengan pemerintah pusat.

Terbukti perusahaan ini telah menyatakan akan mulai mengurangi kegiatan produksinya di proyek tambang Batu Hijau kecamatan Sekongkang.

Kepastian perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu akan mengurangi kegiatan produksinya telah diumumkan, Rabu (7/5), di Jakarta. Melalui rilisnya yang diterima media ini, PT NNT menyebutkan program pengurangan kegiatan produksi tersebut akan dimulai pada 1 Juni mendatang. “Kecuali pembahasan yang saat ini dilakukan bersama pemerintah berhasil menyelesaikan proses perolehan izin ekspor,” tulisnya.

PT NNT sebenarnya sejak April 2014 telah memperoleh status eksportir terdaftar (ET) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai salah satu syarat penting untuk memperoleh izin ekspor. Namun syarat itu tidak cukup bagi perusahaan untuk dapat langsung melakukan pengiriman konsentrat ke luar negeri.

PT NNT punya alasan rasional untuk mulai mengurangi kegiatan produksinya. Pasalnya fasilitas penyimpanan konsentrat tembaga di proyek Batu Hijau dilaporkan akan penuh pada akhir bulan ini. Tak hanya melakukan pengurangan kegiatan produksi, jika fasilitas penyimpanan penuh total, maka perusahaan akan melakukan tahap penghentian operasi penambangan dan pemrosesan. Bersamaan dengan hal itu dilakukan pula pengurangan secara signifikan jasa kontraktor, pembelian, pengeluaran modal, termasuk penyesuaian jadwal kerja dan kerja lembur karyawan untuk tujuan penghematan. “Sebagian besar karyawan akan dirumahkan dengan pendapatan yang dikurangi mulai awal Juni,” tulisnya dalam rilis tersebut.

Meski akan mengurangi kegiatan produksi, PT NNT masih akan tetap mengirim dan melakukan penjualan konsentrat tembaga ke PT Smelting Gresik Jawa Timur hingga akhir tahun 2014. “Tapi PT Smelting memiliki keterbatasan kapasitas dan tidak akan dapat membeli konsentrat tembaga kami dalam jumlah yang cukup untuk dapat mengoperasikan tambang Batu Hijau secara normal,” tulisnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Dana Bedah Rumah di KSB Diduga Disunat Taliwang (Suara NTB) Program bedah rumah Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Kabupaten Sumbawa Barat diduga bermasalah. Pasalnya anggaran sebesar Rp 10 juta per rumah yang seharusnya diberikan, diduga dipotong sebesar Rp 2 juta sebelum sampai ke tangan warga penerima bantuan.

Informasi yang dihimpun media ini, praktik kebiri anggaran dari Kemensos itu terjadi di desa Belo kecamatan Jereweh dan desa Tepas kecamatan Brang Rea. Di dua desa itu sejumlah warga penerima mengeluhkan adanya pemotongan dana sebesar Rp 2 juta yang justru menyalahi ketentuan penyaluran program yang digagas Kemensos melalui kegiatan ekspedisi kemanusiaan yang digelar pada bulan Februari lalu.

Informasi tersebut tampaknya bukan sekadar isu semata. Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikonfirmasi pun membenarkannya.

Kabid Sosial Disosnakertrans, Manurung, S.Pd mengatakan, pihaknya telah menerima laporan yang sama dari dua desa tersebut terkait kegiatan bedah rumah Kemensos itu. “Beberapa hari lalu saya memang didatangi oleh ketua BPD kedua desa itu. Dan mereka melaporkan adanya pemotongan dana sebesar Rp 2 juta itu,” terangnya kepada media ini, Rabu (7/5).

Terhadap laporan tersebut, Manurung mengaku, penyaluran dana bedah rumah dari Kemensos tersebut tidak ada istilah pemotongan. Sebab amanat Kemensos, dana sebesar Rp 10 juta tersebut murni untuk digunakan membeli ba-

han material semata. “Bahkan untuk biaya tukang saja tidak boleh. Apalagi dipotong tanpa diketahui digunakan untuk apa dana itu,” timpalnya.

Kasus pemotongan dana bedah rumah Kemensos itu sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya di desa Rempe kecamatan Seteluk, sejumlah warga penerima bantuan memprotes pemotongan dana dengan nilai yang sama.

Menurut Manurung, untuk kasus di desa Rempe anggaran disalurkan melalui kelompok pengelola. Kelompok pengelola selanjutnya menyalurkannya kepada warga penerima dalam bentuk material bukan dalam bentuk uang tunai sebagaima-

(Suara NTB/dok)

Manurung

na ketentuannya. “Seharusnya tetap uang tunai sampai ke tangan warga penerima. Tapi praktiknya kelompok menyerahkannya dalam bentuk material dan tidak sesuai dengan dana yang seharusnya mereka

terima sebesar Rp 10 juta,” urainya.

Kasus yang terjadi di desa Rempe tersebut telah dituntaskan, namun Manurung curiga, praktik pemotongan dana rehab rumah Kemensos itu terjadi di seluruh tempat. “Buktinya sekarang ada laporan dari Belo dan Tepas. Artinya tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga seperti itu,” sesalnya.

Selain anggaran bedah rumah, persoalan lain yang mencuat dari program yang disalurkan Kemensos pada kegiatan ekspedisi kemanusiaannya itu terkait program Sarana Lingkungan (Sarling). Manurung mengatakan, Kemensos menyalurkan tiga paket Sarling di KSB, hanya saja kegiatan itu ternyata diarahakn tanpa sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap wilayah penerimanya. “Soal ini juga ada keluhan dari masyarakat,” imbuhnya. (bug)

Jembatan Putus di Orong Telu Segera Direhab

(Suara NTB/ula)

SARUNG TENUN - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu mengenakan sarung tenun Dompu ke Mark Flanagan selaku General Manager Rip Curl di Lakey Dompu.

Enam Negara Ikuti ’’Gromsearch International Final’’ di Lakey Dompu (Suara NTB) Kejuaraan final surfing internasional untuk kelas junior yang selama ini dipusatkan di Australia dialihkan ke Lakey Dompu. Kejuaraan bergensi yang diselenggarakan Rip Curl ini diikuti oleh enam negara.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu berharap, even ini bisa dijadikan agenda tahunan yang dijadwalkan Rip Curl dan Dompu siap sharing pendanaan.

General Manager Rip Curl, Mark Flanagan saat pembukaan surfing di Lakey Dompu, Selasa (6/5) sore, mengatakan, kejuaraan surfing internasional untuk kelas junior yang sudah berlangsung sembilan kali selalu dipusatkan di Australia.

Tetapi pada 2014 ini dilaksanakan di Lakey Dompu. “Ini kali pertama dilaksanakan di luar Australia setelah sembilan kali kejuaraan dilaksanakan,” kata Mark.

Lakey lanjut Mark Flanagan, memiliki pantai yang indah, ombaknya salah satu yang terbaik di dunia, masyarakatnya yang ramah dan pemerintahnya yang terbuka. “Kesan ini cukup dirasakan ketika kami hadir di Lakey,” kata Mark.

Harapan pemerintah daerah

(Pemda) Dompu agar Lakey dapat dijadikan lokasi surfing dunia dan masuk dalam jadwal tahunan Rip Curl, disambut baik Mark Flanagan. Tetapi pihaknya tidak bisa langsung memutuskan, namun akan diputuskan dalam rapat yang akan dilakukan lima bulan kedepan.

Wakil Bupati Dompu, Ir H Syamsuddin H Yasin, MM dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Rip Curl yang telah menjadikan Lakey sebagai lokasi kejuaraan surfing internasional untuk kelas junior. Apalagi diikuti peserta dari berbagai Negara. “Kita sangat terbuka atas kehadiran semua peserta dan diharapkan bisa memberi kesan yang baik untuk diceritakan di Negaranya masing-masing,” harap H. Syamsuddin.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu, Dra Hj Sri Suzana, M.Si pada kesempatan yang sama mengharapkan, agar Lakey Dompu dapat dijadikan lokasi kejuaraan dunia yang diselenggarakan Rip Curl di masa yang akan datang.

Apalagi pada 11 April 2015 mendatang, di Dompu akan dilangsungkan peringatan dua abad meletusnya gunung

Tambora dan even kejuaraan surfing ini bisa kembali diselenggarakan. “Pemerintah daerah siap sharing anggaran pelaksanaan dengan panitia 50 : 50,” kata Hj Sri Suzana yang disambut pihak Rip Curl.

Hj Sri Suzana juga mengungkapkan, selain Lakey Dompu memiliki banyak destinasi wisata berskala dunia.

Di antara destinasi wisata Dompu yaitu gunung Tambora dan pulau Satonda. “Pada 11 Mei nanti, kita ingin mengajak peserta beserta orang tuannya untuk berkunjung ke Tambora dan pulau Satonda,” terang Hj Sri Suzana.

Enam Negara yang memiliki wakil dalam final kejuaraan surfing kelas junior di Lakey, 7 – 10 Mei. Diantaranya, Eropa, Newzeland, USA, Australia, Prancis, dan Indonesia. Dari 16 orang peserta ini, mereka langsung diserahkan cindera mata berupa selendang kain tenun dan bertuliskan Lakey Dompu.

Bahkan kepada Mark Flanagan selaku General Manager Rip Curl, selain diberi selendang tenun Dompu bertuliskan Lakey juga dipakaikan sarung tenun Dompu dan topi khas Dompu. (ula/*)

Antisipasi Virus MERS

Dikes Belum Dapat Instruksi Pusat Dompu (Suara NTB) Virus MERS yang dapat mematikan bagi penderitanya berasal dari semenanjung Arab mulai masuk ke Indonesia. Penyebaran virus diduga berasal dari mereka yang pulang dari semenanjung Arab juga mulai meresahkan di Dompu. Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu belum melakukan pemantauan terhadap warga Dompu yang baru pu-

lang dari semenanjung Arab karena belum mendapat instruksi dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes kepada Suara NTB, Rabu (7/5) mengatakan, status virus MERS di Indonesia baru warning (peringatan) dan belum travel warning (peringatan bepergian). Itu artinya, bagi setiap orang yang ingin melakukan ibadah ke tanah suci tetap

dibolehkan. Sementara untuk pendeteksian virus MERS atau virus berbahaya lain dari luar negeri dilakukan di pintu masuk bandara Internasional oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP). “Bila terdeteksi, pemerintah daerah akan diingatkan,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Gatot, kendati sudah ada beberapa pasien yang diindikasikan menderita virus MERS di Indonesia, belum ditemukan ada di NTB. Pihaknya pun belum mendapat perintah dan koordinasi untuk melakukan langkah tertentu. “Belum ada perintah sampai di level Kabupaten untuk melakukan tindakan yang harus dilakukan (terkait virus MERS,” terangnya.

Namun sebelumnya diperoleh informasi salah seorang rombongan umrah asal Dompu beberapa waktu lalu menderita sakit kepala dan batuk sejak pulang ibadah umrah sebulan lalu. Tetapi ia tidak menderita demam. Maraknya pemberitaan virus MERS membuat pihak keluarga ikut panik dan memeriksanya ke dokter. “Baru dua hari ini ke dokter dan sekarang kondisinya membaik,” salah seorang keluarga yang meminta tidak menyebutkan identitasnya. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum segera menaikkan alat berat ke wilayah Orong Telu, untuk menangani jembatan limpas yang putus di Senawang, termasuk membenahi jembatan lainnya yang juga terancam di wilayah setempat.

Camat Orong Telu, Surianto di Dinas PU, Rabu (7/5) menyatakan, hingga kini jembatan Karemung Brang Sakal desa Senawang Orong Telu belum ditangani. Hingga arus transportasi masih tersendat.

Makanya, pihaknya meminta Dinas PU segera menurunkan alat berat dalam menangani jembatan tersebut jangka pendek agar bisa kembali dimanfaatkan warga. “Kita juga butuh alat berat untuk membenahi jembatan lainnya yang juga berpotensi mengalami kerusakan. Serta gergaji untuk memotong batang kayu-kayu besar yang tersangkat di bawah jembatan,” terangnya.

Untuk penanganan semen-

tara, pihaknya akan mengoptimalkan swadaya masyaralat untuk bergotong rotong memanfaatkan momen BBGRM selama sebulan kedepan ini. Namun, upaya masyarakat juga mesti didukung Pemkab dengan segera menaikkan alat berat. Meskipun untuk kendaraan roda empat sudah bisa melintas, karena air sungai mulai surut. Tetapi kendaraan roda dua, diharapkan dapat dibangun jalan alternatif. Agar tidak ada lagi yang tersendat.

Sekretaris Dinas PU, Aris Nur, pun siap menaikkan alat berat di Orong Telu. Tinggal menunggu jadwal turun lokasi bersama BPBD. Untuk membenahi kerusakan yang ada.

Minimal arus transportasi di sekitar jembatan sedikit lebih lancar. Pihaknya juga sudah menurunkan tim mengkaji kerusakan dimaksud. Serta berencana membangun bronjong di sekitar jembatan. ‘’Kami siap menurunkan alat berat ke sana,’’ terangnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

TINJAU - Wabup Sumbawa H. Arasy Muhkan tengah meninjau pelaksanaan UN di Sumbawa, Rabu (7/5).

Delapan Orang Menikah

58 Siswa Tak Ikut UN SMP di Sumbawa Sumbawa besar (Suara NTB) Sampai dengan hari ketiga pelaksaan UN, Sebanyak 58 siswa diketahui tidak mengikuti Ujian Nasional (UN) SMP/MTs di Sumbawa yang berasal dari 25 sekolah, dalam maupun luar kota. Delapan di antara mereka dilaporkan menikah dan sebagian besar lainnya karena mengundurkan diri.

Sebagaimana disampaikan Kasi Kurikulum Dikdas Diknas Sumbawa yang juga Ketua Panitia UN SMP, Sudarli S.Pt, M.Si, Rabu (7/5) kemarin. Beberapa siswa yang tidak mengikuti UN di antaranya dua orang karena sakit, salah satunya siswa di SMPN 1 Sumbawa. Kemudian delapan orang dikabarkan menikah, di antaranya siswa di SMPN 2 Utan dan MTs Bahrul Ulum Utan. Bahkan ada pasangan siswa di SMP Moyo Mulu yang menikah menjelang ujian.

Namun, sebagian besar siswa yang tidak ikut UN tersebut karena mengundurkan diri dengan berbagai alasan, seperti berangkat menjadi TKW, dan alasan lainnya tanpa keterangan yang jelas.

Untuk siswa yang sakit masih diberikan kesempatan mengikuti UN susulan. Sementara mereka yang mengundurkan diri ataupun menikah, kalau masih ada keinginan bisa mengikuti program kesetaraan paket B. Sejauh ini, kata Sudarli, pelaksaan UN di Sumbawa berjalan bagus dan lancar.

Tidak ada kekurangan soal yang ditemui di lapangan. LJK pun langdung diantar ke Dik-

nas, sedangkan bagi sekolah di wilayah terpencil masih harus ditunggu, karena tidak bisa diantar setiap harinya.

“Mudah-mudahan hasilnya optimal dengan standar nilai siswa nantinya bisa memadai,” harapnya.

Sementara itu, pada hari kedua UN, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, juga sempat meninjau pelaksanaan UN di sejumlah sekolah dalam kota. Didampingi Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Adpem, Kepala Bagian Humas Protokol Setda Kabupaten Sumbawa mengawali tinjauan ke SMPN 1 Sumbawa Besar. Wabup diterima Kepala SMPN 1 Sumbawa Besar, Sri Irianti, S.Pd yang memantau dari jauh pelaksanaan UN. Menurut laporan Kepala Sekolah, dari 179 peserta ujian, satu orang sakit yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Dokter, dan akan diikutsertakan dalam Ujian Nasional Susulan.

Sedangkan di SMPN 3 Sumbawa Besar, semua peserta UN hadir dan mengikuti ujian seluruhnya sebanyak 169 siswa seperti laporan Kepala SMPN 3 Sumbawa Besar, Karwo, S.Pd kepada Wabup. Di SMPN 2 Sumbawa Besar, menurut Kepala Sekolah Sri Ningsih, S.Pd, seluruh peserta UN 267 siswa mengikuti UN. Wakil Bupati Sumbawa berpesan kepada para Kepala Sekolah agar mengawal dengan baik penyelenggaraan UN SMP tahun ini. (arn)

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Polda NTB Belum Bersikap Sebagai ulasan, dalam materi tuntutan JPU KPK Tanggal 3 Mei lalu, catatan dalam berita acara 37, ada catatan pengeluaran Bambang W .Soeharto, Direktur Utama PT. Pantai Aan terkait pengeluaran kepada aparat negara Kejaksaan dan Kepolisian.

Pengeluaran itu diantaranya diduga diberikan kepada Subri sebesar Rp 45 juta, Kapolres Loteng AKBP Supriadi Rp 25 juta, Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan Rp 10 juta dan Kasi Pidsus Apriyanto Kurniawan Rp 10 juta. Catatan pengeluaran itu sudah disampaikan terdakwa Lusita Anie Razak kepada Bambang W. Soeharto.

Pada konteks kasus ini, Suryo menilai, harus ada proses uji kebenaran dugaan perbuatan pidana pejabat atau aparat yang disebut. Apalagi itu hanya keterangan saksi dan berdasarkan transkrip pembicaraan via telepon. ‘’Kalau lewat telepon, bisa saja ada yang menyebut pernah menyuap si ini dan si itu. Pertanyaannya kemudian, apakah ini bisa jadi dasar untuk penindakan?,’’ tanyanya.

Kendati demikian, jika belakangan fakta persidangan itu akan menjadi fakta hukum, tidak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti. Bahkan itu menjadi referensi hukum untuk internal Polda NTB menempuh langkah tegas.

Disinggung soal lambannya Polda NTB bersikap, menurutnya, akan tergantung kebijakan pimpinan (Kapolda), termasuk masalah belum diambil langkah pencopotan. Menurutnya ini tidak lepas dari posisi kasus yang lebih cenderung melibatkan pihak Kejaksaan, sehingga wajar langsung ditempuh langkah pencopotan. Berbeda dengan keterlibatan jajaran Polri yang belum tentu kebenarannya. (ars)

Dari Hal. 1

KMP Ferrindo 6 Terbengkalai KMP milik PT Dukuh Raya ini, sekarang disandarkan di Dusun Teluk Waru. Salah seorang mantan pekerja KMP Ferrindo 6, Ardan menuturkan, kapal itu mulai rusak tahun 2012 lalu. ‘’Sejak saat itulah kapal ini disandarkan di Teluk Waru. Informasinya mau diperbaiki oleh pemerintah karena kapal ini milik pemerintah. Tapi tak kunjung diperbaiki, sehingga tambah rusak,’’kata Ardan, Selasa (6/5) kemarin.

Dulunya kata Ardan yang beralih profesi sebagai tukang doking ini, KMP Ferrindo 6 bernama KMP Bakahuni. Kapal ini rusak di bagian baling-baling akibat tersangkut ketika berlayar. Karena kerusakannya parah, kapal ini pun tak maksimal berlayar sehingga disandarkan di lokasi doking.

Ia sendiri bekerja di KMP Ferrindo 6 sejak tahun 1976 dan keluar tahun 2003 karena pensiun. Waktu itu ia bekerja saat tahun pertama penyeberangan di Lembar mulai dibuka. Menurutnya, kapal buatan Jepang ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1965. Ia memperoleh informasi, kalau kapal tersebut akan diperbaiki oleh pihak Indonesia Ferry dalam hal ini ASDP. Akan tetapi hingga kondisi kerusakannya semakin parah, kapal berkapasitas sekitar 1.000 penumpang ini balum ada tanda-tanda akan diperbaiki. ‘’Infonya kapal ini juga mengalami kebocoran,’’ujar pria paruh baya asal Sulawesi ini.

Terpisah, Manager Operasi dan Usaha PT.ASDP Lembar, Eko Yulianto menyatakan, KMP Ferrindo 6 memang benar tak berfungsi sejak tahun 2012 semenjak mengalami kerusakan. Kapal itu jelasnya, sedang dalam proses pemutihan di pusat. ‘’Saat ini sedang proses pemutihan aset kapal itu di pusat. Masih menunggu persetujuan dari kementerian (Kemenhub),’’ jelas Eko. Ia mengakui, kalau kerusakan kapal itu terdapat di bagian baling-baling saat beroperasi. Kapal itu sendiri beroperasi sejak tahun 1969. Pertama kali kapal ini beroperasi melayani rute Lembar-Padangbai. Karena faktor usia, maka dari sisi visibilitas, bisnis serta aspek teknis kapal ini tidak memungkinkan lagi beroperasi. ‘’Atas pertimbangan bisnis, ekonomi dan kondisi teknis maka diputuskan kapal itu diputihkan (hapuskan) dari aset negara,’’ katanya.

Proses penghapusan aset ini sendiri memerlukan perizinan sampai ke tingkat kementerian.Karena lama ditaruh di pinggir laut, maka di bagian kapal itu terdapat kebocoran sehingga kandas dan karam di pinggir laut Lembar. Sementara jika mau mengeluarkan biaya untuk perbaikan tidak memungkinkan. Karena menurutnya, untuk apa mengeluarkan biaya perbaikan sementara aset kapal itu akan dihapuskan. Malah nanti dikhawatirkan akan menyalahi ketentuan.

Setelah diputihkan kata Eko, baru jelas apakah kapal itu akan dibuat besi tua atau dilelang. Terkait keputusannya akan diawasi oleh badan lelang negara. Namun selama tidak ada keputusan, kapal itu tidak mungkin diperbaiki.

Lebih jauh dikatakan, jumlah kapal ASDP sendiri yang melayani rute Lembar-Padangbai ada empat unit minus KMP Ferrindo 6. Tiga kapal lainnya adalah, KMP Fortling 7, Fortling 2 dan Rodhita. Dari tiga kapal ini, dua kapal tergolong baru, sedangkan Rodhita tergolong kapal tua karena dibuat sekitar tahun 70-an.

Ia menambahkan, secara umum kapal yang melayani lintas Lembar-Padangbai dari 28 unit rata-rata berumur lama (tua). ‘’Yang baru hanya beberapa unit saja,’’ jelasnya. Namun setiap tahun sekali kapal-kapal ini dilakukan docking (perbaikan), sehingga dinyatakan layak beroperasi dengan ketentuan Badan Klasifikasi Indonesaia (BKI). Artinya dengan spesifikasi BKI tersebut, kapal layak operasi. (her)

Dari Hal. 1

Kampung Media Tulang Punggung Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan harap Istri Gubernur NTB itu Dari Hal. 1 ketika ditemuai disela-sela jamuan makan malam dengan jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Pusat di Pendopo Gubernur, Senin (5/5) malam.

Menurutnya, keberadaan Kampung Media yang sudah mulai menasional itu sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam mengawal program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah NTB. Dikatakan, PKK NTB sendiri akan menghidupkan kembali Dasa Wisma di setiap daerah. Dimana dalam 10 rumah tangga akan ditempatkan satu orang kader PKK yang memonitor dan mengecek rumah tangga tersebut.

Terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan terus dipantau kesehatannya. Untuk itu, menurut Hj.Erica, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Kampung Media untuk memberikan informasi terkait dengan hal itu. ‘’Sehingga semua informasi terkait dengan hal tersebut bisa diakses,’’ harapnya.

Keterbukaan informasi katanya, awal untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik. Jika seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB menginformasikan program-program pembangunan melalui Kampung Media maka tentunya masyarakat akan mengawal program tersebut.

Sehingga tidak ditemukan adanya proyek pembangunan di tengah-tengah masyarakat yang mandek karena kekurangan anggaran. Dengan adanya Kampung Media, maka kendala-kendala pembangunan yang ada di lapangan bisa segera diketahui dan dicarikan solusinya oleh masyarakat. ‘’Keberadaan Kampung Media itu adalah salah satu dari banyak hal yang membuat provinsi kita menjadi provinsi percontohan. Banyak segi dan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan. Salah satu cara untuk menempuhnya adalah melalui Kampung Media,’’ imbuhnya.

Hj.Erica berpandangan Kampung Media saat ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, ia mengingatkan supaya informasi yang disajikan harus benar-benar dijaga dan bermanfaat bagi masyarakat. Bukan informasi yang justru meresahkan masyarakat. ‘’Sampaikan informasi yang bermanfaat walau hanya satu kata. Saya berharap betul-betul seperti itu,’’ tambahnya.

Ke depan Kampung Media diharapkan, terus memperluas jaringannya di NTB. Selain itu, Kampung Media diharapkan bisa menjadi juru bicara Pemerintah Provinsi NTB dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah. ‘’Kampung Media menjadi juru bicaranya. Biar Kampung Media yang menjadi juru bicara seperti apa pembangunan di NTB. Masyarakat saling bertukar informasi yang bermanfaat,’’ harpnya. (nas/*)

RAGAM HUT Kodam IX Udayana, Korem Gelar Donor Darah

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

DONOR DARAH - Danrem 162/WB, Kuat Budiman saat donor darah kemarin.

Mataram (Suara NTB) Selasa (6/5), bertempat di Aula Jenderal Sudirman Makorem 162/WB, digelar kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati HUT ke57 Kodam IX/Udayana. Kegiatan donor darah tersebut dibuka oleh Danrem 162/WB Kol.Arh.Kuat Budiman, S.I.P sebagai upaya membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan darah.

Kegiatan donor dihadiri oleh Kasrem 162/WB, Dandim 1606/Lobar, Para Kasi Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, Ketua PMI Lobar dan para anggota Korem 162/WB serta Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162

Kejati Beri Sinyal Naik ke Penyidikan jati dihadiri Aspidsus dan asisten lainnya, termasuk penyidik. “Diantara kasus yang masih penyelidikan, akan ada yang naik ke penyidikan,” ujar Sutapa memberi sinyal peningkatan status kasus yang ditangani tersebut.

Saat ini, ada beberapa kasus korupsi yang sudah masuk pengumpulan data dan bahan keterangan oleh tim penyidik.

Diantaranya kasus THL Dinas PU Kota Mataram yang diduga dimanipulasi, kasus SPAM Bima senilai Rp 18 miliar yang sudah dilakukan cek fisik, kasus SPAM KLU Rp 12 miliar yang sudah empat kali di cek fisik, kasus omprongan tembakau di Lotim dan Loteng senilai Rp 28,9 miliar. Kasus lainnya ter-

kait dugaan penjualan belasan hektar tanah pecatu di Narmada dan Labuapi.

Diantara beberapa kasus yang sedang diselidiki itu, Sutapa belum bisa membeberkan kasus mana yang bisa ditingkatkan ke penyidikan, karena akan tergantung keputusan Kajati. ‘’Akan tergantung hasil gelar perkara,’’ terangnya.

Namun demikian, dari beberapa perkara yang ditangani itu, target pihaknya sesuai instruksi Kajati, harus segera naik ke tahap penuntutan setidaknya akhir Juni. Dengan harapan, di awal Juli akan masuk tahap penanganan kasus – kasus baru. Sebab diakui, ada beberapa kasus baru yang tidak kalah kakap akan ditindaklanjuti Juli nanti. (ars)

SISTEM pengawasan berlapis diberlakukan jajaran Polda NTB dalam proses perekrutan calon brigadir 2014. Bahkan untuk menyebut ketatnya perekrutan ini, pihak Biro SDM Polda NTB menerapkan sistem pengawasan untuk pengawas.

“Saking ketatnya perekrutan ini, pengawas pun kami awasi, jadi sistemnya berlapis,” kata Kepala Biro SDM Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Ruslan Aspan kepada Suara NTB di sela sela memantau pencetakan soal tambahan untuk tes tulis calon brigadir, Selasa (6/5) kemarin.

Secara teknis disebutnya, model pengawasan berlapis ini diberlakukan terhadap pelaksana di lapangan. Pelaksana dimaksud adalah panitia pelaksana perekrutan setiap jenjang, baik administrasi, kesehatan, psikotes, maupun tes jasmani.

Nah, panitia ini kemudian diawasi lagi oleh pihak – pihak yang disebut pengawas internal. “Selain pengawas internal, ada juga pengawas eksternal yang sama sama tugasnya mengawasi

Enam Anak di Bawah Umur Diduga Korban ’’Trafficking’’ Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam orang anak di bawah umur diduga menjadi korban perdagangan orang (trafficking). Mereka berasal dari sejumlah wilayah di Pulau Lombok seperti Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram. Modus yang digunakan pelaku dengan mengiming-imingi korban bekerja di restoran, namun kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai Partner Song (PS) pada kafe-kafe di sejumlah daerah wisata. ‘’Saya melihat indikasi yang sangat kuat tentang human trafficking (perdagangan orang).

Jadi saya, akan bicara dengan Pak Kapolda untuk meminta perangkat kepolisian, penegak hukum bersama-sama dengan pemerintah provinsi menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya dalam hal ini,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi usai melakukan pemantauan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Mataram, Selasa (6/5) siang kemarin.

Berdasarkan data, sejak Januari hingga Mei ini jumlah

klayan di PSKW Budi Rini sebanyak 36 orang. Sebanyak 28 orang merupakan klayan yang baru masuk ke sana pada April lalu. Dari 28 orang itu, sebanyak enam orang anak di bawah umur yang tertangkap razia Pol PP beberapa waktu lalu.

Gubernur menegaskan, siapapun orang yang berkontribusi atau menjadi pelaku perdagangan orang itu harus dipastikan mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Pasalnya, sebagian dari para penghuni PSKW Budi Rini adalah korban trafficking, bahkan ada yang usianya masih cukup muda dan masih sekolah.

Selain dari NTB, para korban juga berasal dari luar NTB seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Saya tidak mau dan kita semua sangat menolak NTB ini menjadi daerah asal maupun menerima korban trafficking. Jadi untuk penegakan hukum kita ingin pastikan dilaksanakan dengan setegas-tegasnya,”imbuhnya.

Menurut gubernur, PSKW Budi Rini merupakan institusi yang sangat penting dalam pembangunan sektor sosial

terutama terkait dengan perlindungan anak-anak dan perempuan. Masalah sosial yang terjadi, lanjutnya harus serius ditangani dan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja tetapi butuh kerjasama semua pihak. Untuk itu, Pemprov NTB berkomitmen mengkoordinir seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kasus trafficking itu.

Zainul Majdi menambahkan, selain pendampingan pascpembinaan di PSKW Budi Rini juga membutuhkan koordinasi yang intensif. Pembinaan selama enam bulan sampai satu tahun dinilai tidak akan optimal jika tidak ada pendampingan. Untuk itu, Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM yang ikut mendampingi gubernur melakukan pemantauan sejumlah panti sosial di Mataram, Selasa (6/ 5) kemarin sudah ditugaskan secara langsung untuk menyisir dan melihat sejauh mana dukungan pemprov terkait dengan pendampingan itu.

Dalam melakukan pemantauan, gubernur juga didampingi Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosduk-

Toleransi Proyek Bermasalah Dari Hal. 1 asuransi umum kembali diperkenankan untuk memberikan penjaminan pada proyek-proyek yang terindikasi bermasalah.

Demikian Kepala OJK Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Yusri di ruang kerjanya, Selasa (6/5) kemarin. Kepada Suara NTB dijelaskan, diperbolehkannya kembali asuransi umum untuk melakukan penjaminan, karena mengacu pada Perpres Nomor 20 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. ‘’Kami di NTB banyak diprotes oleh asuransi umum karena surat edaran pertama, makanya OJK merevisi kembali itu,’’ katanya.

Alasan mengapa tidak diperkenankannya asuransi memberikan jaminan pada proyek bermasalah menurut Yusri, OJK dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberantas praktikpraktik KKN yang kian marak, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyelamatan dengan menciptakan penyelenggaraan usaha yang bersih.

Namun, alasan yang kemudian menimbulkan protes yang disampaikan para perusahaan asuransi umum yang jumlahnya 26 perusahaan di NTB ini karena melihat tidak adanya pelarangan khusus kepada perbankan untuk memberikan kredit pada proyek-proyek bermasalah. Ada kecemburuan menurut Yusri dari pihak asur-

ansi umum kepada pihak perbankan. ‘’Jadi mereka (asuransi) protes, kalau perusahaan asuransi dilarang mestinya perbankan juga dilarang.

Maka dilakukan kembali revisi atas surat edaran yang dikeluarkan OJK tahun 2013 lalu,” tambahnya.

Surat edaran ini tetap berlaku secara nasional, sebab tidak menutup kemungkinan asuransi umum lainnya di Indonesia melakukan protes yang sama terhadap Kantor Perwakilan OJK di masingmasing provinsi. Harapannya dengan dilakukan revisi kembali atas surat edaran tersebut, perusahaan asuransi dapat melaksanakan kembali bisnisnya.(bul)

Ada Informasi Rahasia Dari Hal. 1 Lebih lanjut Hailudin menyayangkan sikap mahasiswa selaku pemohon informasi yang terlalu cepat menempuh jalur hukum melalui KI ini.

Padahal, apa pun persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik dan melalui cara-cara dialogis.

“Kita bisa diskusikan baik-baik, kita dialog masuk ke ruangan saya pasti akan dijelaskan mengenai informasi yang diminta.”

Sementara itu, untuk informasi yang diminta oleh pemohon, Hailudin menyebut tidak semua informasi bisa diketahui oleh pemohon karena bersifat rahasia. Namun hal yang harus terlebih dahulu dipahami oleh pemohon ialah mengenai mekanisme dalam meminta informasi. Misalnya

saja untuk informasi mengenai SPP, lebih tepat mahasiswa meminta informasi ke masing-masing fakultas karena masing-masing fakultas yang mengelola dananya masing-masing.

“Jadi harusnya mereka meminta informasi ke fakultas bukan ke rektorat, karena rektorat hanya menerima laporan pengelolaan dari masing-masing fakultas saja. sehingga disini datanya tebal-tebal dan sangat riskan kalau di bawa keluar ke public,” terangnya.

Selain itu, kebijakan denda 10 persen atas keterlambatan membayar SPP dilakukan agar mahasiswa tepat waktu dalam membayar SPP karena setiap proses pembayaran sudah menggunakan sistem online.

“Kalau ada yang telat membayar SPP, dipastikan data

pendonor, 85 orang yang bisa diambil darahnya sesuai hasil rikkes PMI. Setelah diperoleh 85 kantong darah dengan perincian untuk golongan darah O sebanyak 42 kantong, golongan darah A sebanyak 16 kantong, golongan darah B sebanyak 26 orang dan golongan darah AB sebanyak 1 orang. Kemudian kantongkantong darah tersebut langsung diserahkan ke PMI Lobar. ‘’Walaupun jumlah yang diperoleh tidak begitu banyak, diharapkan dapat menambah persediaan darah di PMI dan semoga apa yang telah dilaksanakan ini dapat membantu masyarakat terutama mereka yang membutuhkan bantuan darah,” pungkas Danrem. (ars/*)

Pengawas Diawasi

Kasus THL akan Diekspose

Mataram (Suara NTB) Pekan ini, Kejaksaan Tinggi NTB akan gelar perkara (ekspose) beberapa kasus yang sedang dalam penyelidikan, salah satunya kasus Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PU Kota Mataram. Diantara beberapa kasus itu, Kejaksaan memastikan ada yang akan dinaikkan ke penyidikan.

Rencana ekspose itu sudah dijadwalkan. “Kalau tidak Rabu, bisa jadi Kamis,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH Selasa (6/5) kemarin, mengulas penyampaian Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH sebelumnya.

Gelar perkara dimaksud untuk memutuskan status kasus yang ditangani. Ekspose akan dipimpin langsung Ka-

beserta pengurus. Selain anggota Korem 162/WB dan jajarannya, kegiatan donor darah juga diikuti oleh anggota FKPPI serta Menwa.

Dalam kegiatan tersebut, Danrem menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta donor darah yang telah ikhlas dan rela menyumbangkan darahnya, demi menolong mereka yang membutuhkan. ‘’Saya juga berharap mudah-mudahan kesadaran seperti ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, agar memiliki rasa peduli terhadap sesama, terutama bagi mareka yang membutuhkan bantuan darah,’’ kata Danrem.

Dari kurang lebih 112 orang

yang sudah terisi secara online tersebut jadi amburadul. Oleh karena itu kita berharap dengan pemberlakuan kebijakan ini dapat membuat mahasiswa tepat waktu membayar SPP.’’ Masih menurut Hailudin, khusus untuk informasi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unram, Ia menyebut tidak dapat memberikan informasi kepada mahasiswa karena dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit pendidikan hanya sampai tahun 2010-2011. Sementara yang diminta oleh mahasiswa ialah pengelolaan untuk dua tahun terakhir.

“Kita gak bisa memberikan informasi dua tahun terakhir karena dana dari pemerintah pusat dua tahun terakhir tidak ada yakitu tahun 2012-2013,’’ katanya. (dys/ami)

capil) NTB, Drs. H. Bachrudin, M.Pd, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Amin.

Gubernur juga sempat berkomunikasi dengan para penghuni PSKW Budi Rini Mataram. Ia memberikan motivasi dan mengajak para penghuni untuk berubah dan tak mengulangi perbuatannya. (nas)

(Suara NTB/ars)

Ruslan Aspan

perekrutan ini,’’ terang Ruslan.

Tidak sampai disana, para peserta seleksi atau calon polwan dan polki dipastikan berperan dalam proses pemantauan ini, atau disebutnya sebagai peserta yang berperan ganda sebagai pengawas.

Dengan pemberlakuan sistem pengawasan berlapis ini, Ruslan menjamin bisa menutup peluang – peluang calo bermain, terutama peran pihak – pihak yang ingin mengambil untung dari proses perekrutan tahun ini. ‘’Ini (pengawasan) akan terus berlangsung. Baik sejak tahap awal seleksi adminisrasi, sampai dengan tahap akhir pengumuman kelulusan,” ungkapnya.

Bahkan tidak sampai tahapan itu, tim yang dibentuk juga akan memantau sampai dengan pengiriman peserta yang lulus ke tahap penggemblengan fisik dan akademik di SPN. Pejabat baru di jajaran pejabat utama Polda NTB ini meyakinkan, dengan tahapan yang transparan dan ketat ini, diharapkan menghasilkan anggota polri yang berkualitas khususnya dari putra putri NTB. (ars)

Soal Dugaan Suap Rp 200 Juta ke Hakim Dari Hal. 1 Yakni hakim Anak Agung Wiratjaya, SH dan Dewi Santini yang menjadi hakim anggota perkara Along. Juga yang sudah diklarifikasi Desak Ketut Yuni Ariyanti.

Sementara dari kubu Along ketika dikonfirmasi terkait rencana pemeriksaan ini, sama sekali tidak mempersoalkannya. Along melalui kuasanya, Lalu Tajir Syahroni justru memberi kesempatan seluas – luasnya kepada KY untuk menelusuri dugaan suap Rp 200 juta tersebut. ‘’Silahkan saja KY panggil Along, kami siap setiap saat,’’ janjinya.Pada pemeriksaan nanti, Along dipastikan akan menyampaikan bahwa suap itu hanya pengalihan isu saja sehingga Hakim PN Praya menjadi sasaran “diserang” pihak lain karena diduga menerima suap untuk penangguhan penahanan. Disebutnya, isu itu diduga dilon-

tarkan pihak-pihak tertentu karena kecewa Along ditangguhkan penahanannya, kemudian disampaikan kepada Lusita Anie Razak.

Pada kesempatan yang sama, Tajir mengomentari soal lambannya sikap pihak Polda NTB terkait dugaan keterlibatan Kapolres Loteng AKBP Supriadi, SIK dan mantan Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan yang diduga menerima suap dari Lusita Anie Razak.

Dibandingkan institusi lain, seperti Kejaksaan dan Pengadilan yang langsung mengambil langkah pencopotan dan me-nonaktif-kan pejabat yang namanya disebutsebut dalam perkara itu. ‘’Sikap pihak Polda NTB patut dipertanyakan, mengapa sampai saat ini tidak bersikap. Padahal nama Kapolres dan Kasat Reskrim jelas – jelas disebut dalam fakta persidangan,’’ tegas Tajir. (ars)

Istri Karyawan PTNNT Minta Tanggung Jawab Pemerintah Dari Hal. 1 Tetapi perusahaan tersebut adalah investor yang datang ke KSB ini karena persetujuan Pemerintah Indonesia juga dan yang bekerja juga sebagian besar orang Indonesia. Jadi, kenapa harus diganjal dengan aturan macam-macam?,’’ ujar ibu Olin dengan nada emosi.

Nada protes juga disampaikan karyawan subkontraktor yang menangani ekspedisi dan logistik, Gde Adi (32). ‘’Pasti dampaknya ke kami dan keluarga juga. Karena aktivitas PTNNT berhenti maka kegiatan ekspedisi juga habis, akhirnya pendapatan juga berkurang,’’ katanya.

Seharusnya pemerintah memberi alternatif dengan membangun smelter dan perusahaan memasok bahan bakunya. ‘’Jangan maksain seperti ini mengharuskan perusahaan bangun smelter. Kalau tidak, harus bayar bea, harus kasi jaminan, padahal perusahaan sudah beritahu dengan alasan ekonomis, keadaan lapangan dan hukum bahwa tidak bisa bangun smelter. Atau mungkin pemerintah sudah tahu kalau bangun smelter seperti diutarakan perusahaan, tidak

ekonomis?,’’ kata Gde Adi dengan tanda tanya.

Menurut ibu Olin, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak ingin menyakiti masyarakatnya, tahu keinginan masyarakatnya, baik di daerah maupun di pusat. “ Jangan cuma mau suara rakyat untuk memilih saja,” katanya.

Sikap ibu Olin maupun Gde Adi menunjukkan kegelisahan mereka menghadapi kondisi buruk terhadap masa depannya dan keluarganya yang selama ini tergantung dari operasi PTNNT. Menurut ibu Olin, berdasarkan informasi dari suaminya, usaha PTNNT untuk mempertahankan produksi sudah dilakukan sampai harus menyimpan konsentratnya di atas kapal, bila sewaktu-waktu diizinkan untuk ekspor maka bisa langsung berangkat. Tapi, gudang dan fasilitas tambahan untuk menyimpan konsentrat tersebut akan penuh pada pertengahan atau akhir Mei ini.

“Kalau kami punya uang banyak seperti pejabat-pejabat koruptor itu yang sering muncul di televisi, mungkin tidak resah seperti kami alami saat ini,” kata ibu Olin. (tim)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 6

Tahun Akhir bagi Kelas Akselerasi Tahun ini sepertinya akan resmi menjadi tahun terakhir bagi kejayaan kelas akselerasi di sekolah-sekolah. Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad menyatakan kelas akselerasi akan ditutup karena lebih banyak disimpangkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hamid pun mengakui dalam sebuah surat kabar nasional bahwa sejak pertama kali dibuka awal tahun 2000, kelas akselerasi belum pernah dievaluasi.

Petani Perlu Diberi Keterampilan LAHAN pertanian di Kota Mataram, kian menyusut. Trend penyusutan luas lahan pertanian menunjukkan grafik penurunan yang cukup tajam. Apalagi dengan kebijakan Pemkot Mataram yang melontarkan jargon bahwa masa pemerintahan pasangan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota H. Mohan Roliskana merupakan tahun-tahun percepatan pembangunan.

Bahkan data dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram menyebutkan, tahun 2013, lahan pertanian yang tersisa sekitar 2.196 hektar. Angka inipun belum termasuk alih fungsi lahan yang terjadi di tahun yang sama, mencapai 93 hektar.

Tidak heran jika beberapa tahun belakangan ini, pembangunan fisik di Kota Mataram, begitu pesat. Mulai dari pembukaan jalan baru, pembangunan hotel, hingga menjamurnya perumahan. Tampaknya, memang tidak mudah bagi Pemkot Mataram untuk mengerem terlalu kuat laju pembangunan. Terlebih pembangunan fisik. Sebab, izin-izin yang diterbitkan Pemkot Mataram, berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat.

Pemkot Mataram seolah tidak punya banyak pilihan di tengah keterbatasan lahan. Seperti diketahui, luas Kota Mataram hanya 61,30 kilometer persegi. Sementara jumlah penduduk Kota Mataram saat ini telah mencapai 419.641 jiwa. Sehingga, baik Pemkot Mataram maupun kalangan pengusaha melihat, lahan pertanianlah yang paling memungkinkan dilakukan alih fungsi lahan. Baik sebagai perumahan, ruko, maupun hotel.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, sangat mungkin berhubungan dengan masih banyaknya warga Mataram yang belum memiliki rumah. Dari kebutuhan sekitar 100 ribu unit rumah, di Kota Mataram baru tersedia 80 ribu unit. Sehingga jelas masih terjadi kekurangan 20 ribu unit rumah. Pembangunan sejumlah rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Kota Mataram tadinya diharapkan dapat menjawab persoalan kekurangan unit rumah ini.

Nyatanya, tidak semua masyarakat yang tidak belum memiliki rumah, mau tinggal di rusunawa dengan berbagai pertimbangan. Menyusul kekurangan unit rumah ini, beberapa pengusaha property dari berbagai label, bersaing membangun perumahan. Sasarannya, lahan pertanian yang ada di kawasan lingkar selatan dan utara Kota Mataram.

Sementara pembangunan ruko, sudah menjadi rahasia umum, banyak pengusaha berkantong tebal kini lebih tertarik menanamkan modalnya dalam bisnis pembangunan ruko ketimbang usaha lainnya. Pada praktiknya, minat masyarakat menyewa bahkan membeli ruko untuk kepentingan usahanya, sangat tinggi. Yang terakhir, pembangunan hotel.

Kebijakan pemberian izin pembangunan hotel mulai gencar sejak ditunjuknya Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) untuk kawasan Indonesia Timur. Ditunjuk sebagai PKN, jelas membawa dampak ekonomi yang baik bagi Kota Mataram.

Namun di sisi lain, Kota Mataram harus rela kehilangan lahan pertanian akibat pembangunan hotel yang semakin marak.

Karenanya, Pemkot Mataram nampaknya harus mulai memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang kini masih menggantungkan hidupnya dari bertani. Jangan-jangan masyarakat petani tidak memiliki kemampuan lain, selain sebagai petani. Untuk itu, Pemkot Mataram harus mempunyai terobosan bagaimana memanfaatkan sisa lahan pertanian yang minim untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, para petani juga perlu diberi keterampilan lain, supaya jika suatu saat lahan pertanian di Mataram terpaksa habis, para petani juga sudah siap dengan kondisi tersebut. (*)

STASIUN RADIO

elain itu, dengan resminya kurikulum 2013 digaungkan, kelas akselerasi memang terancam tak lagi ada dikarenakan perbedaan konsep pembelajaran.

Setelah sekian lama menjadi pujaan para orang tua dan siswa, kelas akselerasi pun akhirnya mesti bersiap didepak Kemendikbud. Alasannya, siswa di kelas akselerasi hanya pandai dalam beberapa mata pelajaran. Sementara itu, siswa yang cerdas dan berprestasi seharusnya dalam persepsi Kemendikbud adalah siswa yang pandai dalam semua mata pelajaran karena semua ilmu pengetahuan pada dasarnya berkaitan.

Merasa melihat kelemahan kelas akselerasi di bagian ini, maka peniadaannya pun dirasa sangat tepat. Padahal, tidak benar jika predikat cerdas pada siswa ditakar semata-mata karena kemampuannya dalam menguasai semua pelajaran. Jika alasan ini yang dijadikan sebagai dasar “pembubaran”, maka konsep kelas akselerasi belum dipahami benar.

Akan tetapi, terlepas dari alasan Kemendikbud, saya pun sebenarnya setuju jika kelas akselerasi ditiadakan saja. Pasalnya, sebagian besar sekolah terutama sekolah yang pernah merintis RSBI mulai melirik pengadaan kelas akselerasi sebagai ladang basah. Tak ada rotan, akar pun jadi. RSBI ditutup karena terlalu banyak mengecewakan siswa dan orang tua. Maka, kelas akselerasi jadilah dianggap berpotensi merampungkan program RSBI yang tanggal, sekaligus disertai kepentingan personal.

Tak Sesuai Ruh Sejati Akselerasi Memang, setiap program punya kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada sasarannya. Begitu pula dengan program kelas akselerasi di sekolah. Jika dilihat dari konsep awal, pengadaan kelas akselerasi sebenarnya sangat bagus. Kelas akselerasi (percepatan belajar) diperuntukkan khusus bagi siswa cerdas dan berbakat yang lebih dikenal dengan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa). Siswa CIBI terkadang memiliki pola belajar yang tidak sama dengan kebanyakan siswa lainnya. Berhubung cerdas, tipikal siswa seperti ini akan mudah bosan jika terlalu disapih oleh guru seperti siswa sekolah dasar. Berhubung berbakat, tipikal siswa seperti ini lebih menyukai praktik daripada belajar secara verbalisme (pengajaran yang mendidik anak

Oleh :

Mikyal Fatonah

(Guru SMAN 1 Selong; Jamaah Aktif Komunitas Ujung Pena Ampenan) untuk banyak menghafal).

Sering terjadi kasus dalam dunia pendidikan, seorang siswa yang malas belajar dan nakal disangka bodoh atau memiliki kemampuan analisis yang rendah. Kenakalan dan kemampuan merespons yang lambat jika tidak ingin menyebut bodoh memang bisa menjadi penyebab malasnya seseorang belajar. Namun, kedua hal ini bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Siswa menjadi malas belajar dan nakal bisa saja disebabkan oleh kejenuhan saat melakukan aktivitas belajar di kelas. Kejenuhan dapat timbul ketika rasa ingin tahu sekaligus kreativitas yang ada terhambat akibat pola belajar yang terlalu kaku. Membaca buku, mengerjakan soal-soal latihan (LKS), mengerjakan tugas rumah, mengikuti les privat di luar jam sekolah adalah sederet pola belajar yang menjengkelkan dan berpotensi mematikan karakter siswa. Bayangkan saja jika seorang siswa CIBI yang sebenarnya mampu menemukan hal baru dan menjadi siswa produktif ternyata harus dihambat karena pola belajar yang hanya bertujuan menaikkan peringkat di rapor.

Demi menghindari kejenuhan seperti itulah, maka kelas akselerasi kemudian diadakan dengan harapan memberikan kemudahan dan terobosan baru dalam proses belajar siswa CIBI yang unik dan disesuaikan dengan karakter mereka. Selain menempuh waktu belajar setahun lebih cepat dari kelas regular, kelas akselerasi juga bertujuan mendidik siswa untuk berpikir dengan level yang lebih tinggi. Ini dimaksudkan agar potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang dan tersalur secara optimal. Dengan demikian mutu pendidikan di Indonesia pun diharapkan akan lebih baik.

Sayangnya, dari tahun ke tahun, antara harapan dan kenyataan kurang memuaskan. Kelas akselerasi lambat laun berubah dari tujuan awal. Jika diamati dari aspek prestasi siswa, penerapan model pembelajaran, kinerja guru, dan label “ kelas akselerasi”, semuanya hanya berfungsi sebatas gengsi antarsekolah. Buktinya, siswa kelas akselerasi tidak digembleng untuk lebih produktif dalam mengaplikasikan ilmu mereka. Misalnya melakukan penelitian remaja, menulis, atau mengikuti olimpiade. Mereka hanya sebatas belajar dengan porsi dua kali lipat dibanding kelas regular untuk menguasai materi kelas XI

dan XII dalam satu tahun pelajaran agar segera lulus. Ini tentu saja membuat keunikan, kecerdasan, dan bakat siswa tidak terarah dengan baik. Terlalu Kaku! Terlalu menggiring anak menuju verbalisme yang semestinya dihindari.

Hal berikutnya yang mengesankan ketidaksiapan sekolah-sekolah mengadakan kelas akselerasi terletak pada ketersediaan tenaga ahli. Di sinilah seharusnya ajang “pertunjukan” profesionalisme guru dilakukan. Guru yang mengajar di kelas akselerasi seharusnya guru pilihan yang telah mengikuti pelatihan khsusus untuk program tersebut. Bukan guru biasa yang bahkan tidak memahami konsep akselerasi dan hanya menyuapi anak dengan metode klasik. Siswa mestinya dituntun menjadi subjek yang mampu mencari dan berkreasi sendiri, bukan objek yang hanya menerima tanpa pandai menganalisis. Jika keadaan seperti ini tetap berkembang, lantas, bagaimanakah seorang anak CIBI mampu memanfaatkan keunikan, kecerdasan, dan bakat istimewa mereka?

Selain permasalahan di atas, masih ada hal lain yang perlu diperhatikan seputar kelas akselerasi.

Biasanya, orang tua telanjur bangga jika anak mereka terjaring sebagai siswa kelas akselerasi karena secara otomatis label “cerdas” melekat dengan sendirinya. Untuk mempertahankan label “cerdas” ini, para orang tua mengharapkan anakanak mereka tetap mendapat peringkat kelas atau mendapat nilai yang tinggi. Secara tersirat, sebuah tanggung jawab besar tak sadar dilemparkan kepada anak-anak.

Maka, imbas yang muncul pada anak adalah belajar terus-menerus dan mengerjakan tugas demi memenuhi kompetensi dasar syarat kelulusan dan mempertahankan “harga diri” di hadapan orang-orang tertentu tanpa memedulikan interaksi sosial yang cakupannya lebih luas. Padahal, meski tergolong anak cerdas, bukan berarti kebutuhan bersosialisasi tidak diperhatikan.

Anak-anak pun perlu memupuk rasa percaya diri melalui pergaulan dengan lingkungannya.

Juga tidak jarang terjadi, ketiadaan rasa percaya diri memicu buruknya mental anak sehingga memperparah psikologi mereka.

Hal inilah yang kemudian membuka ruang bagi terjadinya bullying (perasaan superior sehingga seseorang merasa memiliki hak untuk menyakiti, menghina, atau mengen-

dalikan orang lain yang dianggap lemah, rendah, tidak berharga, dan tidak layak untuk mendapatkan rasa hormat). Ejekan kutu buku, culun, kuper, dan lain-lain dari teman sebaya membuat mental anak menjadi tidak stabil dan tidak mampu melakukan perlawanan ketika merasa terancam.

Beranjak dari alasan ini, maka penghapusan kelas akselerasi sebenarnya bukan suatu masalah.

Toh, sumbangsihnya terhadap pendidikan tidak begitu besar, sementara yang perlu dipertimbangkan adalah mudarat dan manfaatnya.

Sebuah program mesti dibuat untuk menciptakan SDA yang produktif dan mampu mengaplikasikan ilmunya demi kehidupan yang lebih baik. Saya yakin, dunia pendidikan bisa terus-menerus menemukan solusi terbaik bagi pengikutnya.

Asalkan, setiap solusi itu tidak dibarengi kepentingan personal maupun golongan. Kecerdasan anak bangsa harus menjadi hal yang diutamakan. Sebab, kemajuan sebuah negara dapat dicapai melalui kecerdasan masyarakatnya.

Anggaran pengawasan terbatas, produk ilegal leluasa beredar Bisa merugikan masyarakat dan daerah

*** Lahan pertanian di Mataram tersisa 2.103 hektar Nasib petani harus diselamatkan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

Produk Belum Terinventarisir KERJASAMA antara Jawa Timur dan NTB dalam bidang usaha belum berjalan begitu maksimal. Keberadaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang ada di daerah inipun belum difungsikan sepenuhnya oleh pengusaha dan produsen lokal. Organisasi pengusaha bahkan pemerintah daerah sendiri belum menginventarisir produk-produk yang bisa ditawarkan ke pasar Jawa Timur.

(Suara NTB/bul) Manajer Pengelola Bing Gianto KPD Jawa Timur di NTB, Bing Gianto mengatakan, Jawa Timur sebenarnya sudah sangat membuka diri dalam hal membangun kerjasama pasar dengan pengusaha di NTB. Hanya saja, pengusaha yang dinaungi oleh oraganisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) misalnya belum “menyajikan” sepenuhnya potensi apa saja yang bisa dijual kepada pengusaha melalui Kadin Jawa Timur.

“Pengusaha dan produsen masih jalan sendiri-sendiri.

Kecenderungan temu bisnis masih dilakukan hanya melalui PDN (Perdagangan Dalam Negeri) Disperindag,” katanya pada Suara NTB usai pertemuan bisnis pengusaha Jatim dan NTB di Mataram, Rabu (7/5).

Mestinya menurut Bing, terbukanya pasar yang ada di Jawa Timur menjadi peluang bagi pengusaha lokal untuk memasarkan produknya tanpa melalui mata rantai penjualan yang panjang dan berbelit-belit. Bahkan keberadaan KPD di NTB ini dianggap sebagai komitmen pemerintah dan pengusaha Jawa Timur untuk menggarap pasar NTB secara besar-besaran.

Beberapa produk yang diproduksi di daerah industri itupun sudah ditawarkan secara langsung melalui KPD di Mataram.

Meskipun produk-produk tersebut belum begitu mengena dengan kebutuhan pasar yang ada di daerah ini.

“Inilah sebenarnya, Kadin di Jawa Timur mesti pelajari dulu apa kebutuhan yang paling besar di NTB, kemudian Kadin NTB juga dan pemerintah daerah. Inventarisir produk-produk kita untuk kita tawarkan langsung di sana,” katanya.

Langkah yang dilakukan Jawa Timur untuk membuka langsung pertemuan usaha dengan pengusaha di daerah ini sudah cukup maksimal. NTB mestinya mengadopsi cara yang sama, dengan membuka pertemuan langsung kerjasama di daerah itu. Kendati menurut Bing Gianto masih berat lantaran minimnya anggaran.

Masing-masing daerah ini ditambahkannya memiliki kekuatan sebagai daerah produksi. Tinggal bagaimana menjadi saling melengkapi pada kebutuhan masing-masing. Harapannya, kegiatan jemput bola yang dilakukan Kadin Jawa Timur dengan mendatangkan langsung armada pengusahanya ke NTB ini bisa berjalan secara berkesinambungan ke depannya.

“Nampaknya ini bukan sekadar temu bisnis saja, tapi sudah ada keseriusan dari Jawa Timur, tinggal kita manfaatkan saja,” demikian Bing Gianto.

Seperti diketahui, pada pertemuan pengusaha Jawa Timur dan pengusaha NTB kemarin, menjadi mediasi masing-masing pengusaha untuk melakukan tawar menawar produk, bahkan sampai pada tataran transaksi.

Masing-masing pengusaha, membawa langsung produk yang dipasarkan sebagai sample untuk ditawarkan keHILANG pada pengusaha lainnya. (bul) HILANG STNK R2 YAMAHA JUPITER DR4951BG NOKA/ PENDIDIKAN NOSIN: MH32P20048K7596 8 8 / 2 P 2 - 9 0 4 1 0 5 KULIAH SINGKAT JALUR AN.SALMAN ALFARIZI HI- KHUSUS CEPAT MENYANLANG DISEKITAR CAKRA- DANG GELAR S1, S2, S3 NEGARA MENUJU KOTA TERAKREDITASI BAN-PT MATARAM HUB.EDI 085219091852

MUTIARA GELONDONGAN Mutiara air laut dan air tawar yang dibudidayakan di NTB dijual tidak saja dalam bentuk jadi (perhiasan jadi), tetapi konsumen diberikan pilihan beli, termasuk yang dalam bentuk gelondongan.

Cara penjualan yang kemudian diterapkan untuk menarik minat pasar. Salah satu perajin sekaligus pemilik Jihan Pearls, menunjukkan mutiara gelondongan yang disiapkan di outletnya di kawasan Sekarbela, Mataram, Rabu (7/5).

(Suara NTB/bul).

Pabrik Gula Segera Dibangun di NTB Mataram (Suara NTB) Pada pertengahan Mei ini, Gubernur NTB akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik gula berkapasitas 5.000 ton/hari. Dengan hadirnya pabrik ini, maka NTB akan menjadi daerah yang mandiri dan menjadi daerah produsen gula. Saat ini sedang dilakukan pembinaan untuk pengembangan kepada petani tebu.

Demikian Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si di Mataram, Rabu (7/5).

Dikatakan, PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sebagai apalis telah membebaskan lahan seluas 6.000 hektar tanah telantar, dari 12.000 hektar Hak Guna Usaha (HGU) di beberapa desa di wilayah Dompu.

Dari 6.000 hektar lahan yang sudah dibebaskan tersebut, sudah disiapkan sebanyak 500 hektar kebun bibit tebu.

Pemerintah pusat melalui PSP Kementerian Pertanian RI, menurut Husnul Fauzi, untuk perkebunan tebu rakyat ini, sedang dalam proses pencairan untuk memberikan subsidi kepada petani tebu di sepuluh desa.

“Alokasinya untuk seribu hektar lahan dalam bentuk

KECANTIKAN Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

bansos di tahun 2014 ini,” katanya.

Dana untuk seribu petani tersebut, masing-masing disiapkan Rp 7 juta/hektar.

Dana tersebut menurutnya tak cukup bagi petani untuk melakukan produksi hingga panen, selama setahun. Rp 7 juta tersebut, dihitung hanya sampai pada penanaman.

Namun untuk mendukung kelangsungan produksi petani, ia katakan ada dana yang disiapkan pemerintah melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), yang dihubungkan langsung oleh PT. SMS. Petani akan diperbantukan kredit, sehingga selama setahun masa produksi hingga panen, petani sudah cukup un-

JUAL MOTOR SULAM BIBIR

BAKERY

DIJUAL

SALON

SERVIS MOTOR

Service Mobil & Sepeda Motor

SULAM ALIS

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

MADU

Dinas Perkebunan dalam hal ini, akan melakukan pemberdayaan, beberapa wilayah di NTB sedang dilakukan kajian untuk pengembangan tebu, hanya saja yang paling dilihat memiliki potensi adalah Lombok Utara. “Kita sedang cari lokasi pengembangan di Lombok,” ujarnya. (bul)

Menerima :

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali

TOKO BANGUNAN

produksi, maka bersih yang diterima petani tebu Rp 17 juta hingga Rp 20 juta/hektar dalam sekali panen.

“Tebu ini hanya ditanam sekali, dari tunas-tunasnya itu panennya sampai 10 kali, berarti sepuluh tahun dalam sekali tanam, ini cukup berprospek,” imbuh Husnul Fauzi.

Ganti Oli - Spare Parts

Rp. 1 Jt

Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

tuk melakukan pembiayaan.

“PT. SMS sebagai apalis sekaligus memiliki beban untuk melakukan penagihan kepada petani dari kredit KKPE, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari,” katanya.

Bahkan PT. SMS pada komitmennya akan memberikan bibit gratis kepada petani untuk tahap awal ini. Dalam hal ini perusahaan tersebut masih sangat berperan.

Secara ekonomis, dalam satu hektar lahan tebu, akan menghasilkan 60 sampai 80 ton. Jika kadar kandungan gula di dalam batang tebu (rendemen)-nya 80 persen ke atas, harga belinya oleh perusahaan sebesar Rp 400 sampai Rp 500/Kg. di bawah rendemen 80 persen itu, maka harga belinya berkisar antara Rp 250 sampai Rp 300/Kg. Dihitung lagi, dalam satu hektar diperkirakan akan menghasilkan Rp 40 juta, jika dikurangi dengan biaya

LISNA JAYA MOTOR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Halaman 7

FURNITURE

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

TRAVEL

KLINIK ALTERNATIF

SHOWROOM

Husnul Fauzi (Suara NTB/bul)

RUPA - RUPA

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

PARLEMENTARIA

Halaman 8

Kerjasama DPRD Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Apresiasi Pemkot Mataram

DPRD Kota Mataram Serahkan Catatan Strategis LKPJ Tahun 2013 Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini, Rabu (7/5) kemarin, menetapkan catatan-catatan strategis terhadap LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2013. Sedikitnya ada 11 catatan strategis yang terbagi dalam lima bab seperti disampaikan Ketua Pansus LKPJ Walikota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., yang menyampaikan laporan hasil kerja Pansus LKPJ. Pertama, pada bab pendahuluan, Pansus LKPJ menguraikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemajuan pembangunan pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian daerah. Kondisi makro ekonomi Kota Mataram tercermin dari peningkatan PDRB Kota Mataram.

Kontribusi terbesar terhadap PDRB didominasi tiga sektor utama, yaitu perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Bab II terkait kebijakan Pemda, Pansus LKPJ memberikan tiga catatan. Pertama mengenai salah satu program unggulan Pemkot Mataram yakni Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PER) yang bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Oleh karenanya, agar tepat

sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dalam memberikan bantuan, Pemkot Mataram diminta adil. Tidak hanya diberikan kepada masyarakat atau kelompok tertentu saja.

Kedua, Pansus menyarankan Pemkot terus mengevaluasi keberaan pasar modern, sehingga tidak mengganggu keberadaan pengusaha kecil dan menengah yang bersifat lokal. Ketiga, penataan dan pengaturan PKL harus mendapat perhatian lebih dari Pemkot Mataram. Hal ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tidak mampu.

Bab III kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah pansus memberikan dua catatan. Yakni pertama, Kepala daerah diminta mempertahankan peningkatan pendapatan. Seperti diketahui, pada sisi pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, meningkat dari target yang sudah ditetapkan 121 persen. Kedua, eksekutif disarankan melakukan upaya-upaya maksimal untuk memenuhi target PAD. Bila perlu melampaui target yang sudah ditetapkan.

Bab IV terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Pansus memberikan empat catatan, saran dan masukan. Pertama untuk urusan wajib perhubungan, khususnya menyangkut penataan dan pengelolaan parkir

yang masih belum bisa berkontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD. Dimana masih sering ditemukan petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir pada pemilik kendaraan. Kedua, Dewan mengapresiasi kerjasama Pemkot Mataram dengan pihak ketiga. Pemkot mataram dinilai telah mampu menarik investor untuk mengembangkan usahanya di Kota Mataram. Namun, belum semua berjalan sesuai harapan. Ketiga, masyarakat Kota Mataram sangat berharap respon cepat dari SKPD pengelola urusan pekerjaan umum. Khususnya dalam mengatasi kerusakan jalan yang bersifat sporadis. Menurut Pansus LKPJ, kerusakan jalan kota, bukan isu baru.

Namun demikian bukan berarti SKPD terkait hanya beralasan keterbatasan anggaran. Lubang-lubang yang cukup dalam sangat membahayakan keselamatan pemakai jalan, apalagi di malam hari.

Sudah selayaknya SKPD urusan PU memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang telah membayar pajak sesuai ketentuan untuk dapat menikmati jalan yang layak dan tidak menuntut yang berkualitas tinggi. Keempat, Pansus LKPJ menyarankan eksekutif agar menata secara komprehensif RTH yang sudah ada, sehingga masyarakat Kota Mataram dapat menjadikan RTH sebagai pusat aktivitas yang

nyaman, aman, bersih dan indah.

Bab V tentang penyelenggaraan tugas perbantuan, Pansus LKPJ memberi catatan agar kepala daerah memberitahukan kepada DPRD Kota Mataram secara berkala terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah yang selama ini belum disampaikan kepada DPRD Kota Mataram. Kedua, eksekutif diminta agar sebelum dilakukan pembahasan RAPBD agar memberitahukan RKA-KL tugas perbantuan kepada DPRD Kota Mataram.

Diakhir laporan hasil kerjanya, Pansus LKPJ menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Pemkot Mataram selama kurun waktu 2013 ada tujuh prestasi dan penghargaan yang sdah diraih. Yaitu, penghargaan Adipura, penghargaan honory police, penghargaan satya lencana pembangunan bidang koperasi, penghargaan manggala karya kencana, penghargaan IPHI award, penghargaan pasar tertib ukur dan penyelenggaraan pemerintah terbaik se-Provinsi NTB tiga tahun berturutturut (2011 – 2013).

Pantauan Suara NTB, rapat paripurna itu dihadiri dua wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan I Wayan Sugiartha berikut 23 anggota DPRD Kota Mataram lainnya dan jajaran SKPD lingkup Pemkot Mataram. (fit/*)

Mayat Bayi Ditemukan di Sawah Selong (Suara NTB) Sekitar pukul 11.00 Wita, Rabu (7/5) kemarin, Warga Gubuk Repok, Dusun Telong Elong, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgesela, Lombok Timur digemparkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang dibuang di tengah sawah. Bayi malang yang ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa itu terlihat mengalami luka di bagian kepala belakang. Diduga, bayi ini dibunuh orang orang tuanya sendiri. badan bayi malang itu.

Dituturkan Marsuni, ia menemukan isi kepala mayat bayi itu sudah terburai di beberapa tempat. Ada juga bercak darah yang mengalir di kepala belakang mayat bayi itu. Seluruh isi kepala bayi itu kemudian disatukan kemudian dibawa ke Puskesmas. Pihak puskesmas ini pun langsung melaporkan kasus ini aparat kepolisian.

“Kita sangat berharap kasus ini segera terungkap pelakunya,” ucapnya.

Kapolsek Pringgesela, Iptu I Ketut Regap saat dikonfirmasi membenarkan adanya temuan mayat bayi tersebut.

Lebih lanjut ia masih mendalami kasus ini dan siap akan mengungkap pelaku di balik dugaan pembunuhan terhadap bayi malang tersebut. “Kami masih sedang lidik,” katanya. Diyakinkan, cepat atau lambat pelaku yang membuang bayi itu pasti akan terungkap dan akan diberikan sanksi hukum yang tegas. (rus)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN CATATAN - Ketua DPRD Kota Mataram, HM. Zaini didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi dan I Wayan Sugiartha menyerahkan catatan strategis Pansus LKPJ kepada Walikota Mataram disaksikan anggota Dewan dan jajaran SKPD lingkup Pemkot Mataram.

Rawan Curanmor

Diduga Dibunuh Orang Tuanya

Dugaan pembunuhan bayi ini disampaikan Marsuni, tim medis di Puskesmas Pringgasela Timur usai melihat secara detail kondisi fisik korban. “Saya melihat mayat bayi itu sengaja dibunuh oleh orang tuanya,” jawabnya saat ditanya sejumlah wartawan.

Informasinya, penemuan mayat bayi malang ini bermula dari salah seorang warga yang bertandang ke sawah tempat ditemukannya bayi.

Pemilik sawah yang tidak mau disebut identitasnya ini tiba-tiba dikagetkan dengan adanya mayat terbungkus kain sarung.

Warga itu pun melaporkan ke petugas Polindes Pringgesela Timur. Tim medis di Polindes itu pun langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP). Setelah diteliti secara seksama baru diketahui ternyata sarung tersebut berisi bayi. Kepala belakang bayi dilihat pecah dan isi kepalanya terburai keluar.

Ditemukan pula ada luka memar pada beberapa bagian

(Suara NTB/ist)

PARIPURNA - Suasana sidang paripurna penyampaian laporan hasil kerja Pansus LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2013 di DPRD Kota Mataram, Rabu (7/5) kemarin.

Pengamanan Kantor Bupati Loteng Diperketat Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal memperketat pengawasan dan pengamanan di lingkungan Kantor Bupati Loteng. Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di pusat pemerintahan tersebut. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, Rabu (7/5) kemarin.

Dijelaskannya, dalam tahun 2014 ini saja sudah beberapa kali kasus curanmor terjadi di lingkungan Kantor Bupati Loteng. Korbannya bukan hanya para tamu saja.

Tetapi juga para pegawai sekretariat daerah. Kondisi tersebut membuat situasi lingkungan kantor Bupati Loteng menjadi kurang aman dan nyaman.

Menurut Herdan banyaknya jalur keluar masuk menuju lingkungan Kantor Bupati Loteng, acap kali digunakan para pelaku curanmor untuk menjalankan aksinya. Belum lagi, pengawasan dan pengamanan di lingkungan Kantor Bupati Loteng selama ini terkesan cukup longgar.

Tidak hanya itu, mobilisa-

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Waryono Karno, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana di Sekjen Kementerian ESDM dalam beberapa proyek anggaran 2012.

“Setelah melakukan penye-

BAYI - Bayi malang ini ditemukan sudah tidak bernyawa di tengah sawah, diduga dibunuh oleh ortunya.

KPU Evaluasi Proses Pileg dilakukan untuk mengantisipasi agar masalah yang terjadi ketika Pileg tidak terulang.

“Agar tidak ada lagi masalah yang sama ketika pileg dan Pilpres,” ujarnya.

Ditambahkannya, semua yang menjadi hasil rapat evaluasi ini akan menjadi bahan bagi pihaknya untuk berbenah dalam melaksanakan Pemilu.

“Salah satu contohnya PPS dan PPK yang dinilai tidak netral atau bermasalah akan dibersihkan,” tambahnya.

Pihaknya berharap dengan adanya rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, semua instansi yang terkait dengan

tambah mantan Camat Praya Barat ini juga akan dipasang CCTV (kamera tersembunyi).

Untuk membantu memudahkan proses pengawasan gerak gerik masyarakat dan pegawai di lingkungan Kantor Bupati Loteng. “Sebagai petugas piket nantinya akan digilir masingmasing bagian yang ada dilingkup Setda Loteng,” jelasnya.

Petugas piket inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan dan keamanan kendaraan yang ada di dalam lingkungan Setda Loteng. Dengan upaya-upaya antisipasi ini, diharapkan tingkat kerawanan di lingkungan Kantor Bupati Loteng bisa ditekan semaksimal mungkin.

Ia mengaku, sebelumnya memang sudah sempat ada upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Loteng. Dengan cara memberlakukan pemberian nomor parkir. Tetapi langkah tersebut tidak berjalan maksimal. “Tapi dengan upayaupaya kita sekarang ini, diharapkan bisa menghasilkan hasil yang maksimal,” pungkas pria yang juga sempat menjabat Kabag Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Loteng ini. (kir)

Lagi, KPK Tetapkan Mantan Sekjen ESDM sebagai Tersangka

Antisipasi Terulang pada Pilpres

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menggelar rapat evaluasi terhadap proses berlangsungnya Pileg 2014 di Polda NTB Rabu (7/5) kemarin. Rapat evaluasi ini dilakukan agar permasalahan yang terjadi ketika Pileng tidak terulang ketika Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan SDM Pemilu, KPU NTB, Agus, M.Si, ketika ditanya suara NTB setelah acara tersebut selesai, mengatakan evaluasi terhadap proses Pileg ini

si masyarakat dari dan menuju Kantor Bupati Loteng cukup tinggi. Sehingga cukup menyulitkan petugas keamanan dalam hal ini aparat Satpol PP untuk melakukan pengawasan. “Kondisi inilah yang digunakan oleh para pelaku curanmor untuk menjalankan aksinya. Dan, selama ini belum ada satupun pelaku yang diamankan,” terangnya.

Atas dasar itulah Pemkab Loteng berencana melakukan beberapa langkah antisipasi.

Misalnya dengan menyiapkan lokasi parkir khusus untuk kendaraan roda dua. Untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan. Karena di lokasi parkir khusus itu nantinya, akan disiapkan penjagaan khusus.

Beberapa akses keluar masuk kendaraan juga akan ditutup. Supaya keluar masuk kendaraan bisa lebih teratur. Dengan begitu, diharapkan ruang gerak para pelaku curanmor bisa dipersempit. “Selama ini keluar masuk kendaraan sulit diawasi maksimal. Karena banyak jalur keluar masuk yang tidak terawasi dengan baik,” imbuh Herdan.

Dibeberapa titik strategis,

proses penyelenggaraan Pemilu baik antara KPU, Bawaslu dan pihak lainnya, supaya dapat lebih bersinergi sesuai dengan yang tertera dalam UU. “Dalam UU penyelenggara Pemilu nomor 15 tahun 2011 sudah dijelaskan sinergi antar penyelenggara Pemilu. Itu yang kami harapkan,” harapnya.

Dalam prosesnya, rapat evaluasi ini dihadiri oleh pihak KPU, Bawaslu, Polda dan Korem. Saat semua KPU Kabupaten/Kota dipersilahkan untuk mempersentasikan segala penyebab masalah yang terjadi di wilayah mas-

ing-masing sehingga akan dibenahi ketika Pilpres.

Masing-masing KPU kabupaten/kota menyampaikan permasalahan yang cukup variatif. Mulai dari ketepatan menejemen disribusi logistik yang kurang baik hingga netralitas KPPS dan PPK yang banyak dipertanyakan. Koordinasi antara KPU di masingmasing kabupaten/kota juga dalam laporan evaluasi terbilang masih kurang intens sehingga sering terjadi miskomunikasi antar sesama penyelenggara Pemilu tersebut. (ami)

lidikan dan beberapa kali gelar perkara maka disimpulkan penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, dan disimpulkan WK (Waryono Karyo) selaku Sekjen di Kementerian ESDM ditetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Rabu (7/5).

Ada tiga proyek yang disangkakan yaitu pertama kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral, kedua kegiatan sosialisasi hemat energi dan ketiga kegiatan perawatan kantor Sekjen Kementerian ESDM. “Penggunaan anggaran di Kementerian ESDM yaitu di kesekjenan pada 2012 sekitar Rp25 miliar terdiri dari beberapa pengadaan barang dan jasa, dari hasil perhitungan sementara diduga negara mengalami kerugian Rp9,8 miliar,”

ungkap Johan.

Menurut Johan, ada dugaan penggelembungan harga dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek tersebut.

“Apakah ada pihak swasta yang terlibat tergantung pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK yaitu sejauh penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan ada pihakpihak lain yang terlibat, tapi saat ini baru WK (Waryono Karno) yang jadi tersangka,” tambah Johan.

Menurut Johan, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Waryono Karno sebelumnya.

Atas perbuatannya tersebut, KPK menyangkakan Waryono berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. (ant/Bali Post) Johan Budi

(ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

NTB Promosikan Pariwisata Lewat Lombok Sumbawa Expo Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB menyelenggarakan event “Lombok Sumbawa Expo” yang akan dihadiri sebanyak 38 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Kegiatan yang akan berlangsung sejak tanggal 8-11 Mei 2014 ini juga dihajatkan untuk emmpromosikan pariwisata NTB di daerah lain.

Kepala Disbudpar NTB, Drs. H. Muhammad Nasir mengatakan kegiatan berskala nasional itu akan dilaksanakan di Mataram Mall dari tanggal 8-11 Mei. Pihaknya menggandeng Even Organizer (EO) PT Alia untuk mensukseskan kegiatan itu.

“Dengan jumlah peserta 38 stand yang berasal dari beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia. Pa-

meran ini tentunya akan memperkenalkan produk unggulan masing-masing, terutama bagi kita untuk mempromosikan pariwisata dan peluang investasi di NTB,” ujarnya Rabu (7/5) sore kemarin.

Dijelaskan, dipilihnya Mat a r a m Mall sebagai l o k a s i L o m b o k Sumbawa Expo

itu, untuk menarik perhatian masyarakat yang berbalanja dan yang sedang jalan-jalan di Mataram Mall. Mereka bisa melihat dan meyaksikan kegiatan promosi produk-produk unggulan termasuk destinasidestinasi wisata di Indonesia dan mempertemukan buyer dan seller.

Sementara itu, Feby Yudatma dari PT Alia yang menjadi EO kegiatan tersebut menam-

bahkan pemerintah pusat telah menetapkan NTB sebagai destiasi wisata utama kedua di Indonesia setelah Bali. Bahkan, katanya, wisatawan sudah mulai bergeser dari Bali ke Lombok, NTB. “Kalau di Jakarta itu kalau mendengar nama Lombok orang bertanya terus. Apa kegiatannya, pariwisata dan kebudayaannya,”ujarnya.

Menurut Feby, kegiatan

Lombok Sumbawa Expo diplih sebagai tempat promosi dan informasi wisata daerah, provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki produk-produk unggulan seperti pariwisata, seni budaya, tarian dan lainnya. “Dan biasanya, di pameran itu selain info destinasi wisatanya, juga bertemu buyer dan seller,”ungkapnya.

Dikatakan beberapa kegiatan serupa yang dilakukan di

sejumlah wilayah di Indonesia telah berhasil membangun kerjasama yang berkesinambungan antara buyer dan seller. Ia menyebutkan dari 38 stand yang diperispakan masingmasing terdiri dari 6 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten dan 7 pemerintah kota. Usai kegiatan, tambahnya para peserta pameran akan diajak mengikuti city tour ke Gili Trawangan.(nas)

TAK JELAS - Beberapa hari lalu, patung Presean kerasi pematung asal Ampenan jadi ikon baru di simpang empat Tanah Haji (kiri). Tiba -tiba Rabu kemarin patung yang belum sempurna itu dirobohkan. Belum diperoleh informasi siapa yang merobohkan patung tersebut.

Bintang Legendaris Malaysia Aziz Sattar Meninggal Dunia Kuala Lumpur (Suara NTB) Bintang film legenda Malaysia Datuk Aziz Sattar (89) yang juga Presiden Persatuan Artis Veteran Malaysia meninggal dunia di Pusat Perobatan KPJ, Kajang, sete-

Aziz Sattar

lah dilarikan ke rumah sakit itu pada Minggu (4/5) malam karena serangan jantung dan dirawat selama dua hari.

Anak bungsunya, Sandakiah (46) mengatakan ayahnya meninggal dunia pada Selasa pagi (6/5) pukul 02.00 waktu setempat setelah dua hari dirawat di rumah sakit, demikian dilaporkan media-media lokal di Kuala Lumpur, Rabu.

Datuk Aziz yang masih merupakan keturunan Bawean, Jawa Timur itu dimakamkan di tanah pekuburan Islam Bandar Tun Hussein Onn pada Selasa siang dengan dihadiri keluarga dan rekan-rekan artis.

Menurut Sandakiah, kesehatan ayahnya pada awal tahun ini tidak menentu serta selera makannya merosot. Ketika dibawa

ke rumah sakit pada Minggu (4/ 5), almarhum masih bisa bercakap meski lemah.

“Namun ada pukul 1.30 almarhum tidak sadarkan diri sebelum menghembuskan nafas terakhir setengah jam kemudian,” katanya.

Aziz dilahirkan pada 8 Agustus 1925 di Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia.

Beberapa film populer yang dibintanginya adalah seri film Bujang Lapok, bersama almarhum Tan Sri P Ramlee dan almarhum S. Shamsuddin.

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri Pemuda dan Olahraga Khairy Jamaluddin turut mengungkapkan belasungkawa atas kepergian Datuk Aziz.

“Saya sedih atas pemergian almarhum Datuk Aziz Sattar.

Perginya seorang seniman. Al Fatihah”, kata Najib dalam akun Twitternya. (N004)

Koleksi Batik Jawa Klasik Dipamerkan di Jerman London Batik-batik Jawa klasik koleksi Annegret Haake dan Rudolf Smend dipertontonkan dalam pameran bertema “Batik-Alte Tradition aus Indonesien” (Batik-Tradisi Lama dari Indonesia) di Musem Schloss Schonebeck di Bremen, Jerman, sejak 1 Mei sampai 15 Juni mendatang.

Sekitar 70 kain batik dari berbagai daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Lasem, Semarang, dan Cirebon yang diproduksi tahun 1930-1960 dipajang di ruang pameran museum bersama koleksi foto kehidupan Keraton Jawa dan beberapa wayang kulit.

Annegret Haake adalah pakar batik Indonesia berkebangsaan Jerman yang sejak tahun 1970 menekuni batik Indonesia dan telah menulis beberapa buku, di antaranya yang berjudul “Javanische Batik : Methode-Symbolik-Geschichte”.

Sementara Rudolf Smend adalah seorang kolektor yang sejak tahun 1970 mengoleksi berbagai jenis batik Indonesia, terutama batik yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali.

Pemilik Galerie Smend di Koeln itu juga menulis berbagai buku mengenai Batik Indonesia, salah satunya berjudul : “The Rudolf G. Smend Collection : BATIK - 75 Selected Masterpieces.”

Dalam sambutannya pada pembukaan pameran, Haake dan Smend mengatakan bahwa batik Indonesia memiliki nilai seni dan daya pikat luar biasa.

Haake juga menuturkan, kecintaannya pada batik berawal dari perkenalannya dengan keluarga Winotosastro di Yogyakarta.

Pecinta tekstil itu mengaku jatuh cinta pada batik setelah melihat begitu banyak motif simetris pada batik tradisional Indonesia.

Sampai sekarang perempuan berusia 80 tahun itu masih mencintai batik. Dengan penuh semangat ia menjelaskan sejarah batik, detail-detail pengelompokan pola batik, serta nama-nama daerah asal koleksi batiknya kepada para pengunjung.

Menurut Haake, keindahan batik dapat diihat melalui jiwa atau filosofinya, dari bentuk dan susunan ornamen pada motif yang mengandung arti.

Smend juga menyebut Batik Indonesia sebagai salah satu yang tertua di dunia dan memiliki ciri khas sangat khusus yang tidak dapat ditiru atau dibandingkan dengan negara lain, antara lain kekayaan warna dan motifnya yang sarat makna.

“Setiap garis dan gambar batik Indonesia memiliki arti dan falsafah, dan pemakainnya pun ada aturannya,” ujar Smend seperti dikutip dari siaran pers Konsulat Jenderal RI Hamburg.

Konsul Jenderal RI di Hamburg, Marina Estella Anwar Bey, menyampaikan penghargaan kepada Annegret Haake dan Rudolf Smend dalam memperkenalkan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia kepada masyarakat Jerman, khususnya Bremen.

Melalui pameran ini diharapkan pengetahuan dan kecintaan masyarakat Jerman terhadap batik yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia semakin meningkat, katanya tentang pameran batik yang diselenggarakan oleh ikatan Heimat und Museumsverein fur Vegesack und Umgebung itu. (ant/balipost)

SK Pengurus BPPD NTB di Biro Hukum Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB melalui Tim Seleksi calon Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 20014-2018 telah merampungkan tugasnya. Hasil seleksi sudah diserahkan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk ditetapkan SK pengangkatannya.

“Itu (hasil seleksi) sekarang di Biro Hukum untuk penerbitan SK pengangkatan,” terang Kepala Disbudpar NTB, Drs. H. Muhammad Nasir dikonfirmasi di Mataram, Rabu (7/5) sore kemarin.

Dikatakan, setelah SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur maka pengurus BPPD NTB

periode 2014-2018 langsung bekerja melaksanakan tugasnya. Diketahui, kepengurusan BPPD NTB sudah mengalami kekosongan empat bulan lebih sejak berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya.

Nasir mengingatkan pengurus BPPD yang baru nantinya harus bekerja optimal dalam

mempromosikan dan mengembangkan pariwisata NTB. Jabatan sebagai pengurus BPPD saat ini katanya cukup diminati. Pada periode sebelumnya, tak banyak yang mau menjadi pengurus BPPD. Dari 21 peserta yang mendaftar sebanyak 16 orang mengikuti tes tulis. Setelah tes

tulis selanjutnya dilakukan tes wawancara kepada peserta tersebut. Timsel berasal dari Univeritas Mataram sebanyak dua orang, unsur pemprov NTB yang berasal dari BKD dan Diklat NTB sebanyak satu orang dan unsure DPRD NTB sebanyak satu orang.

Tim seleksi dari DPRD NTB berasal dari unsur pimpinan dewan yang mengkoordinir Komisi Bidang Pariwisata yakni, Drs. H. Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex. Proses fit and proper test calon pengurus BPPD NTB itu disesuaikan dengan bidang profesi. (nas)

Daniel Radcliffe dan Komunikasinya dengan Emma Watson DANIEL Radcliffe mengaku jarang berbicara dengan Emma Watson. Bintang film “Harry Potter” tersebut dibesarkan bersama Emma, namun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama sejak film mereka berakhir.

“Cukup lama saya belum berbicara lagi dengannya. Saya yakin kami akan bertemu satu sama lain pada satu kesempatan. Kami semua bersamasama selama 10 tahun, jadi kami sangat gembira untuk bertemu orang-orang baru sekarang,” kata Daniel seperti dilansir Female First.

Daniel Radcliffe mengaku jarang berbicara dengan rekannya Emma Watson dan mengklaim dia senang “bertemu orang baru”. Daniel tetap merasa menjadi ikon penyihir

muda setelah filmnya selesai.

“Saya masih menandatangani buku ‘Harry Potter’, dan saya masih bertemu orang-orang yang menggemari buku-buku dan filmfilm tersebut. Saya tidak ingin benar-benar menghilangkannya.

Tapi saya pikir orang-orang mulai melihat saya lebih, bukan hanya sebagai aktor Harry Potter saja,” katanya.

Aktor berusia 24 tahun tidak curiga ketika seseorang datang untuk berteman tetapi ia tidak akan mengencani penggemarnya.

“Itu akan menjadi langkah yang mengerikan. Ini akan membuat saya sangat aneh.

Saya selalu punya hubungan.

Sangat mudah untuk mengetahui apakah seseorang memiliki perasaan asli atau tidak,” ujarnya. (ant/balipost)

Daniel Radcliffe dan Emma Watson

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10 (Suara NTB/fit)

Jago Renang MESKI Quin Aulia P memilik postur tubuh yang kecil, namun jangan salah, siswi kelas V pada SDN 2 Cakranegara tersebut jago renang. Ia pun tercatat pernah menjadi juara pertama renang pada ajang O2SN tingkat provinsi belum lama ini. Kehebatannya pada olahraga renang itulah yang kemudian mengantarkan Quin – nama panggilannya menjadi wakil NTB dalam ajang O2SN tingkat nasional tahun 2013 lalu.

Meski pada ajang bergengsi tingkat nasional itu Quin hanya menduduki lima (Suara NTB/dys) besar nasional, ia mengaku Quin Aulia P bersyukur dapat menjadi wakil NTB meski hanya masuk urutan lima besar apalagi pada ajang yang sama, Quin kembali terpilih mewakili NTB untuk O2SN tingkat Nasional tahun 2014. Ia pun berjanji, pada ajang O2SN tingkat nasional yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan ini akan memberikan penampilan terbaiknya guna mengharumkan nama sekolah dan daerah serta orang tua.

Siswi kelahiran 6 Agustus 2002 buah dari pasangan Imran dan Roro Ira Apriani mengaku sejak kecil sudah menggemari renang.

Oleh sebab itulah, sejak duduk pada Taman Kanak-Kanak (TK) Ia telah masuk ke dalam salah satu klub renang di Mataram. Di sanalah Quin mengaku mendapatkan kemampuan dan ilmu renang hingga hari ini. Jelang kesiapan menghadapi O2SN tingkat nasional di Jakarta, Quin mengaku setiap hari berlatih berenang baik pada waktu pagi, sore dan malam hari. Ia pun mengaku bercitacita menjadi seorang atlet renang profesional yang dapat berlaga di berbagai ajang nasional dan internasional ke depannya. (dys)

Pelaksanaan UN Harus Dikaji Ulang Mataram (Suara NTB) – Banyaknya ditemukan dugaan pelanggarann ketika proses Ujian Nasional (UN) berlangsung di Kota Mataram, seperti adanya kunci jawaban beredar kepada siswa, dinilai proses pendidikan telah gagal mendidik serta melatih kejujuran siswa.

Atas kondisi ini, Ombudsman RI Perwakilan NTB, meminta UN harus dikaji ulang. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, menegaskan, sistem pendidikan dengan penerapan ujian nasional, dinilai telah gagal mendidik serta melatih kejujuran siswa. Persoalannya, ketika proses ujian berlangsung, masih saja ditemukan beredarnya kunci jawaban. “Ini terlepas dari benar atau tidaknya kunci jawaban yang kami temukan ketika melakukan pengawasan, tetapi sudah jelas sistem pendidikan ini telah gagal melatih kejujuran siswa,” tegas Adhar dikonfirmasi di kantornya, Rabu (7/5).

Diakuinya, ada persoalan–persoalan politik yang telah masuk dalam sistem pendidikan. Terbukti, dari target–target tingkat kelulusan yang dicanangkan oleh setiap kepala daerah. Indikasinya, muncul politik tidak fair. Artinya, target kelulusan hanya dilihat secara kuantitas, tetapi tidak melihat konteks atau diukur dari proses yang ditempuh oleh siswa.

Sebenarnya, lanjut Adhar, esensi dari ujian nasional adalah, melatih atau mendidik siswa untuk jujur. Dia melihat, selama ini, siswa hanya menjadi korban dari sistem yang diberlakukan oleh pemerintah. Atas dasar itu, pihaknya meminta pelaksanaan UN harus dikaji ulang secara objektif. “Kami minta, UN harus dikaji ulang,” tegasnya. Seharusnya, ketentuan kelulusan siswa, harus diserahkan kepada sekolah, karena sekolah memiliki otonom meluluskan atau bahkan sebaliknya. Selain itu, penyelenggara pendidikan mengetahui karakteristik peserta didiknya. Adhar menilai, penentuan kelulusan siswa melalui Ebtanas, dirasa lebih baik ketimbang UN. Disinggung mengenai masalah yang terjadi di dunia pendidikan terkait pemberlakuan sentralisasi pendidikan di pusat, Adhar menilai baik atau buruknya sentralisasi pendidikan, tergantung dari kepala daerah untuk mengevaluasi. Selain itu, walikota/bupati, harus merekomendasi persoalan–persoalan yang terjadi yang menyangkut UN. Menyinggung kepala daerah yang menargetkan kelulusan di wilayah hingga 100 persen, ujarnya, sebenarnya bentuk penekanan kepada sekolah dan berimplikasi kepada siswa, sehingga menimbulkan praktik–praktik ketidakjujuran yang masif. Dia meminta, pemerintah daerah, agar melihat proses bukan kuantitas. “Kalau sudah ada target dari bupati/walikota, mengarah kepada sekolah, akhirnya siswa takut tidak lulus.

Bisa jadi, muncul indikasi kecurangan,” ujar Adhar. (cem)

KUNCI JAWABAN - Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Ruslan Effendi menunjukkan kunci jawaban diduga palsu yang berhasil diamankan pihaknya dari tangan beberapa siswa.

Dijual Rp 200 Ribu Per Mata Pelajaran

Walikota Minta Penyebar Kunci Jawaban Diusut Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku terkejut menyusul temuan lembaran diduga kunci jawaban saat UN (Ujian Nasional) tingkat SMP berlangsung, Selasa (6/5) oleh salah satu lembaga. Keterkejutan Walikota bukan karena temuan itu semata, tetapi juga cara-cara yang dilakukan lembaga itu.

Menurut Walikota, kalau semua pihak bisa masuk ke ruangan tempat berlangsungnya UN, jelas akan mengganggu psikologi siswa. ‘’Gedor pintu terus bikin siswa kaget.

Saya saja tidak bisa masuk.

Karena sesuai aturan, yang boleh masuk ke ruangan ujian hanya peserta dan pengawas,’’ ketusnya Rabu (7/5) kemarin.

Ia tidak mempermasalahkan kalau memang ada temuan.

Namun hendaknya dilakukan secara prosedural dan simpatik kepada siswa.

Karena bagaimanapun, se-

mua pihak memang mempunyai kewajiban untuk menjaga sekolah. Karenanya, ia meminta oknum penyebar kunci jawaban itu diusut tuntas. ‘’Di Mataram tidak ada pembiaran hal-hal yang bertentangan dengan hukum,’’ tegasnya. Beredarnya kunci jawaban itu, lanjut Walikota menciderai target Kota Mataram yang ingin mencapai kelulusan 100 persen secara berkualitas, jujur dan bermartabat. Apalagi kunci jabawan itu, katanya, kunci jawaban palsu.

Lebih jauh disampaikan

Walikota, mengenai kunci jawaban palsu itu sebenarnya tidak hanya ditemukan di dua sekolah. ‘’Di luar itu banyak dan sudah kita amankan,’’ cetusnya.

Beredarnya kunci jawaban palsu itu sangat merusak siswa.

Ahyar menduga oknum yang menyebarkan kunci jawaban mempunyai target tertentu, baik unsur politis atau memang ingin merusak suasana UN. Terkait temuan itu, Walikota telah mengumpulkan jajaran Dikpora Kota Mataram.

Sebagai kepala daerah, ia mengaku terganggu dengan te-

’’

Gedor pintu terus bikin siswa kaget.

Saya saja tidak bisa masuk. Karena sesuai aturan, yang boleh masuk ke ruangan ujian hanya peserta dan pengawas H. Ahyar Abduh ta semua kepala sekolah melakukan pengawasan lebih ketat. ‘’Kepsek kita minta sebelum jam 6 harus keliling dulu untuk memastikan kondisi ruang ujian aman,’’ terangnya. (fit)

IAIN Mataram Tuan Tumah ISAC 2014

10 Siswa Wakili NTB di Ajang FLS2N Mataram (Suara NTB) Sepuluh siswa yang menjadi finalis dalam Festival Lomba Seni Siswa Nusantara (FLS2N) dan berhasil meraih juara I di tingkat provinsi akan dikirim mewakili NTB dalam event FLS2N tingkat nasional yang akan digelar 1-7 Juni mendatang di Semarang Jawa Tengah. “Dari semua perwakilan yang akan dikirim ini akan memegang masing – masing satu cabang mata lomba yang ada,” jelas H. Aidi Furqan, S.Pd, M.Pd, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Rabu (7/5).

Ia berharap, seluruh siswa yang akan dikirim ke Semarang pada bulan juni mendatang itu mampu bersaing dengan peserta–peserta lain serta dapat meraih prestasi yang dapat membanggakan NTB. Mereka akan bertarung menjadi yang terbaik di katagori tari berpasangan, cipta puisi, baca puisi, desain poster putra/putri, kriya putra/putri (kerajinan tangan) dan menyanyi solo putra/putri.

Peserta yang mewakili NTB berasal dari SMAN 1 Sekotong, SMAN 1 Narmada di cabag juara cipta puisi, desain poster putra diraih siswa asal SMAN 1 Sumbawa, Sementara untuk desain poster putri diraih oleh siswi asal SMAN 5 Mataram.

“Ada juga yang berasal dari SMAN 1 Pringgabaya, Labuapi, SMAN 6 Mataram, SMAN 2 Mataram dan SMAN 1 Mataram untuk lomba menyanyi solo putri,” pungkasnya. (met)

muan kunci jawaban palsu itu. ‘’Karena kalau misalnya siswa di Mataram lulus 100 persen, orang tentu akan berpikir lain.

Tapi kalau tidak lulus, ini tentu akan menjadi masalah besar,’’pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Ruslan Effendi memastikan lembar kunci jawaban yang ditemukan itu, tingkat kebenarannya hanya 30 persen.

Kunci jawaban yang beredar itu, sambung dia, ada beberapa versi. Meski belum berhasil menangkap pelakunya, namun dari keterangan yang dihimpun Dikpora dari para siswa, bahwa harga kunci jawaban itu Rp 200 ribu per mata pelajaran.

Untuk mengantisipasi hal serupa di dua hari terakhir pelaksanaan UN, Ruslan memin-

(Suara NTB/kir)

LANTIK - Wabup Loteng H.L. Normal Suzana, melantik 50 kepsek lingkup Pemkab Loteng, Rabu (7/5).

50 Kepsek di Loteng Dilantik Praya (Suara NTB) Setelah cukup lama diwacanakan, mutasi kepala sekolah (kepsek) di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, akhirnya benar-benar dilaksanakan. Rabu (7/5) kemarin, sebanyak 50 kepsek dilantik Wakil Bupati Drs. H. L. Normal Suzana.

Sebelumnya, lebih 40 sekolah di Loteng belum memiliki kepsek. Baik itu karena pejabat lama sudah memasuki pensiun atau karena alasan lain. Dari jumlah kepsek yang lowong tersebut, terbanyak untuk Sekolah Dasar (SD) ditambah kepsek untuk SMKN 1 Praya Tengah. Dari 50 kepsek yang dilantik, 48 orang merupakan kepsek untuk SD ditambah satu kepsek

untuk TK dan SMKN 1 Praya Tengah yang dipercayakan kepada H. Khairul Ahmad, S.Pd. “Mutasi kepsek ini merupakan keharusan. Karena memang itu sebuah kebutuhan bagi dunia pendidikan,” terang Wabup Loteng, H.L. Normal Suzana, saat memimpin pengambilan sumpah jabatan.

Menurutnya, di tengah kondisi pendidikan yang masih butuh pembenahan, diperlukan suatu proses mutasi. Harapannya, mampu memberikan perubahan dan perbaikan bagi dunia pendidikan itu sendiri. Dan, tidak ada alasan apapun bagi kepsek untuk tidak menerima proses mutasi. “Konsekuensi sebagai abdi negara, suka tidak suka, mau atau tidak, kepsek harus mau dimutasi di manapun.

Sekalipun harus bertugas di daerah terpencil,” ujarnya mengingatkan.

Ia pun berharap bagi kepsek yang baru dilantik khususnya, untuk bisa terus meningkatkan kinerjanya. Mengingat selama ini, kinerja birokrasi utamanya birokrasi di dunia pendidikan, banyak dikeluhkan, karena kinerjanya masih jauh dari apa yang diharapkan.

“Sampai saat ini kita masih saja mendengar ada kepsek yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya karena alasan tempat tugas yang jauh.

Dan, ke depan keluhan-keluhan seperti itu kita tidak ingin terdengar lagi. Untuk itu, para kepsek yang baru dilantik harus mau menunjukkan kerja keras yang nyata,” pungkas mantan Camat Pujut Loteng ini. (kir)

Mataram (Suara NTB) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Seminar and Annual Conference (ISAC) tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Forum Direktur Pascasarjana (FORDIPAS) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) se- Indonesia. Dengan mengambil tema The Contribution of Middle East to Islamic Civilization in Southeast Asia, penyelenggaraan ISAC 2014 diharapkan menjadi forum yang tepat untuk membahas isu-isu kontemporer dalam rangka pengembangan keilmuan, penelitian dan pengabdian di tengah-tengah masyarakat.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (7/5), Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dr. H. Jamaludin, MA, mengemukakan kegiatan ISAC ini merupakan pertemuan tahunan yang rutin digelar PTAIN yang menyelenggarakan program pascasarjana yang akan dihadiri 150 peserta terdiri direktur pasca sarjana, dosen pascasarjana dan mahasiswa pascasarjana. ‘’Tujuannya ialah dalam rangka membahas isu-isu penting dalam perkembangan pascasarjana dan untuk mentransformasi pengembangan keilmuan, penelitian dan pengabdian di tengah-tengah masyarakat,’’ terangnya.

Ditambahkan Jamaludin, secara umum kegiatan ISAC akan terbagi menjadi dua agenda. Pertama, pertemuan antarpimpinan pascasarjana yang akan dihadiri direktur dan wakil direktur pascasarjana PTAIN se-Indonesia dengan agenda pergantian ketua Forum Direktur Pascasarjana (FORDIPAS) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) seIndonesia.

Sementara agenda yang kedua yaitu seminar internasional

(Suara NTB/dys)

Jamaludin

dalam rangka mengkaji kontribusi dan hubungan timur tengah terhadap perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara.

Tidak hanya itu, seminar juga dihajatkan untuk memberikan wawasan keilmuan kepada mahasiswa tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan islam dewasa ini. Sehingga demikian, berbagai pemikiran yang akan disampaikan para pemateri dan peserta seminar dapat menjadi rekomendasi bagi terjalinnya hubungan kerjasama dengan negaranegara Timur Tengah seperti Arab Saudi bagi pengembangan pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara umumnya dan Indonesia khususnya.

Sementara itu, sejumlah tokoh penting dipastikan menghadiri kegiatan ini sekaligus menjadi narasumber yang akan berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Mei, di antaranya Dr. TGH. M. Zainul Majdi, (Gubernur NTB), Prof. Dr. H. Azyumardi Azra (Guru besar UIN Syarif Hidayatullah) Prof. Dr. Nur Syam (Dirjen Pendidikan Islam), Prof. Dr. H. Ridwan Nasir,MA (Ketua FORDIPAS), dan Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas’ud, MA, dan Duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. (dys)

339 Peserta Ikut UN Paket B di Mataram Mataram (Suara NTB) Pada pelaksanaan UN jenjang SMP tahun ini, sebanyak 339 orang mengikuti Ujian Nasional (UN) Paket B di Kota Mataram, jumlah tersebut terbilang banyak bila dibandingkan dengan jumlah peserta UN paket B tahun sebelumnya.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora)

Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Effendy, MMPd, menyebut banyaknya peserta yang mengikuti UN Paket B menunjukkan semua warga Kota Mataram ingin bersekolah serta sadar terhadap pentingnya pendidikan bagi mereka.

“Banyaknya jumlah tersebut mencapai 339 peserta menunjukkan bahwa semua warga kota mataram ingin bersekolah,” akunya.

Ruslan berharap dengan banyaknya peserta UN Paket B tersebut ke depan masyarakat Kota Mataram semakin melek dan cerdas. Selain itu, seperti halnya pada peserta UN lainnya, ia berharap semua peserta UN paket B bisa lulus seratus persen dengan nilai maksimal dan memuaskan. “Kita harapkan kelulusan SMP Terbuka sama dengan kelulusan pada jenjang SMP yaitu seratus persen

dengan nilai bagus dan kualitas bagus karena untuk tiga tahun terakhir, UN SMP selalu lulus seratus persen. Namun untuk tahun ini, kualitasnya yang ingin kita tingkatkan dan juga kualitasnya juga lebih baik” ujarnya.

Ruslan menambahkan, soal UN tahun ini lebih sulit bila dibandingkan dengan soal UN tahun sebelumnya. Hal itu karena soal UN tahun sebelumnya

hanya bersifat evaluatif sementara untuk tahun ini bersifat evaluatif dan prediktif.

“Sekarang, bedanya harus mengerti benar dulu baru kemudian bisa menjawab soal itu, beda dengan tahun lalu yang hanya menggunakan pendekatan RCA (Root Cause Analysis) merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktorfaktor,” paparnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

Zidane akan Latih Bordeaux

Langgar FFP, City dan PSG Kena Sanksi

Bordeaux Legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane disebutkan akan menjadi pelatih klub Ligue 1 Bordeaux, seperti diberitakan media Prancis, Selasa.

Zidane (41) pernah bermain di Cannes, Bordeaux dan Juventus sebelum bergabung dengan Real Madrid pada 2001 dan pensiun pada usia 34 tahun pada 2006.

Ia saat ini bekerja sebagai asisten pelatih Real, Carlo Ancelotti, dan pada Januari mendapat gelar diploma manajemen olahraga di “Centre for the Law and Economics of Sport in Limoges”. Laporan yang menyebutkan ia akan bekerja di Bordeaux semakin santer minggu ini dan beberapa media menyebutkan ia akan datang di Girordin dalam waktu dekat.

Harian Sud Ouest melaporkan Selasa, Bordeaux mencantumkan Zidane pada “daftar teratas” mereka, untuk menggantikan Francis Gillot. Gillot dikontrak hingga 2015.

Presiden Bordeaux Jean-Louis Triaud seperti dikutip AFP, Selasa, mengatakan, “Itu hanya rumor tapi waktunya akan segera datang, bila hal itu didiskusikan untuk musim mendatang.” Ia menambahkan, “Ini bukan berita untuk hari ini.”

Televisi Prancis I-Tele menyatakan, peraih penghargaa Ballon dOrs 1998 itu dipastikan “90 persen” menjadi pelatih Bordeaux. Jaringan televisi itu melaporkan, “Zidane sudah bertemu dengan Jean-Louis Triaud” dan keduanya “sudah hampir sepakat dengan ikatan kerja mereka”.

Zidane dan Triaud akan bertemu lagi “pada akhir minggu ini” untuk lebih mengarahkan rencana kerja sama itu. “Kerja sama itu hampir terlaksana,” kata salah satu sumber berita. Bila kerja sama itu terwujud, maka Zidane merupakan pemain juara Piala Dunia 1998 kedua yang menangani Bordeaux, setelah sebelumnya rekan setimnya Laurent Blanc, yang juga sebagai pelatih pemula (rookie) yang memimpin Bordeaux pada 2007.

Blanc yang kini bekerja di klub juara bertahan Paris SaintGermain yang diperhitungkan dapat memenangi kompetisi musim 2013-2014, Rabu, membawa tim Ligue 1 itu meraih gelar pada 2009.

Zidane bermain di Bordeaux antara 1992 hingga 1996.

Pertandingan terakhir pengatur serangan, Zidane, ketika tampil di final Piala Dunia 2006 melawan Italia di Berlin, ketika ia mencetak gol untuk Prancis, tapi kemudian dikeluarkan pada babak kedua karena menanduk Marco Materazzi.

Bordeaux berada di urutan ketujuh klasemen kompetisi Ligue 1, berada di atas Marseille yang akan mereka lawan Sabtu pada laga penentu musim ini. (ant/ Zinedine Zidane bali post)

Manchester Manchester City terancam denda senilai lebih dari 49 juta pounds dari UEFA atas pelanggaran terhadap ketentuan financial fair play. Selain itu, skuad City di Liga Champions juga kemungkinan akan dibatasi hingga hanya 21 orang untuk musim depan.

(Suara NTB/ist)

Seperti dikutip dari BBC Sport, City dan PSG termasuk di antara sembilan klub yang diperiksa badan sepak bola Eropa karena tidak memenuhi batas peraturan keuangan, Financial Fair Play, (FFP) yang ditetapkan.

Pembatasan skuat Liga Champions yang ditetapkan UEFA kemungkinan mencakup hanya dapat menggunakan antara 18 sampai 21 pemain dan bukan 25 pemain seperti biasa.

Pembatasan gaji juga kemungkinan diterapkan pada klub-klub yang melanggar untuk menjamin tidak ada kenaikan gaji bagi pemain yang turun di Liga Champions.

Klub-klub yang melanggar ketetapan memiliki waktu sampai hari Jumat untuk menyepakati ‘kesepakatan’ dengan UEFA. Manchester City dapat merebut gelar juara liga bila menang dalam dua pertandingan terakhir.

Bila klub-klub tersebut tidak sepakat, kasus ini akan diajukan ke panel khusus pada bulan Juni yang akan menetapkan sanksi yang tidak dapat dirundingkan lagi. Namun klub-klub itu dapat mengajukan banding terakhir ke Mahkamah Arbitrase Olahraga di Swiss.

Berdasarkan peraturan

UEFA, kerugian klub-klub bola tidak boleh lebih dari £37 dibandingkan dua musim sebelumnya. Manchester City mencatat kerugian hampir £149 juta dalam dua musim terakhir, yaitu £97 juta pada 2012 dan £51,6 juta pada 2013.

Arsenal dan Manchester United mencatat keuntungan dalam dua musim terakhir sehingga tidak masuk dalam kategori pelanggar peraturan keuangan UEFA. Manajer Arsenal Arsene Wenger menyerukan agar klub-klub pelanggar dikenakan sanksi berat.

Sementara Chelsea mencatat kerugian £49,4 juta tahun lalu namun untung £1,4 juta tahun 2012 sehingga tidak melanggar.

Liverpool mencatat kerugian £90 juta dalam dua tahun terakhir namun tidak turun dalam turnamen Eropa musim ini sehingga tidak perlu mematuhi peraturan FFP sampai tahun depan.

UEFA menerapkan peraturan FFP karena khawatir banyak klub bola yang mengambil risiko dengan mengeluarkan dana lebih besar dari yang dihasilkan.

Presiden UEFA, Michel Platini, mengatakan klubklub yang mengeluarkan anggaran besar merusak pertandingan bola. (ant/bali post)

Van Gaal Punya Napoli Amankan Posisi Ketiga Kemampuan Komplit

(Suara NTB/ist)

Neymar

Jakarta (Suara NTB) Mantan pemain Ajax Amsterdam dan timnas Belanda, Ronald de Boer, kepada BBC Radio, menyebut calon pelatih Manchester United, Louis van Gaal, sebagai pelatih yang terampil melatih para pemain.

“Dia orang yang sangat bergairah yang senang melatih para pemain. Dia juga pelatih yang sangat jujur dan yang paling penting dia mempunyai visi untuk tim yang tidak akan dia simpangkan,” kata de Boer seperti dikutip kembali BBC.com.

“Secara taktik dia sangat bagus. Dia punya segala yang diperlukan seorang pelatih atau manajer,” sambung de Boer.

“Pada awalnya Anda memang harus sedikit menyesuaikan diri dengan cara dia bekerja namun kemudian Anda akan memahami bagaimana dia bekerja. Setiap pemain, jika ditanya pelatih mana yang paling mengesankannya, maka mereka akan jawab Van Gaal,” kata de Boer.

Ciri khas van Gaal, kata de Boer, adalah dia selalu melibatkan para pemain muda yang haus kemenangan.

“Dia sangat tertarik pada seluruh akademi (lapisan pemain). Kebanyakan pelatih hanya fokus pada tim inti tapi Louis Van Gaal tahu nama-nama pemain U12, U13 dan U14,” tutup de Boer. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Milan Napoli mencengkeram peringkat tiga klasemen Serie A dan satu jatah Liga Champions musim depan setelah membekap Cagliari yang harus bermain dengan sepuluh orang dengan skor 3-0 Rabu dini hari kemarin.

Disemengati kemenangan atas Fiorentina pada final Piala Italia yang diwarnai kekerasan akhir pekan lalu, tim asuhan Rafael Benitez sudah dipastikan berada di peringkat tiga beberapa jam sebelumnya ketika peringkat empat Fiorentina secara mengejutkan dikalahkan 3-4 oleh Sassuolo di Florence.

Namun selebrasi di San Paolo malah diisi nyanyian dan banner penghormatan kepada pendukung Napoli berusia 30 tahun Ciro Esposito yang sekarang berada di rumah sakit dalam kondisi kritis setelah ditembak pada final Piala Italia itu.

Benitez mendukung seruan banyak kalangan agar ada solusi untuk kekerasan yang berkaitan dengan sepakbola. “Kita tidak boleh dikaitkan dengan masalah-masalah seperti ini di sepakbola,” kata pelatih asal Spanyol itu kepada Sky Sport.

“Pihak berwenang harus mencari solusi. Kami pelatih dan kami mesti berbicara soal sepakbola.”

Napoli bukan tandingan tamunya yang berasal dari Sardinia itu yang bermain dengan sepuluh orang pada hampir sepanjang babak kedua setelah kiper Marco Silvestri dikartumerahkan akibat pelanggaran terhadap Goran Pandev pada menit 54.

Sebelum itu Napoli sudah memimpin 2-0 berkat gol Dries Mertens pada menit 33 dari titik penalti dan gol Goran Pandev pada menit 43.

Karena cedera, kiper Napoli Pepe Reina kemudian digantikan pada babak kedua oleh Roberto Colombo, sedangkan kiper Cagliari Silvestri diusir keluar lapangan setelah menjatuhkan Pandev sembilan menit kemudian.

Pelatih Cagliari Ivo Pulga menarik Agim Ibraimi dan memasukkan kiper Vlada Avramov yang pada menit 57 dibobol Blerim Dzemaili yang membuat laga terlalu sulit untuk diimbangi Cagliari.

“Mereka pantas menang. Kini kami harus menatap ke depan dan bersiap menghadapi Chievo,” kata Ivo Pulga seperti dikutip AFP. Benitez mengamini, “Ketika Anda memenangi sebuah pertandingan dengan cara seperti ini beberapa hari setelah menjuarai Piala Italia, maka itu berarti kami berada di jalan yang benar.” (ant/bali post)

Louis van Gaal

Ronaldo : Neymar Bisa Jadi Pemain Terbaik Dunia Madrid Pemain Real Madrid, Cristiano Ronaldo percaya bahwa Neymar mampu menjadi pemain terbaik di dunia.

Pemain yang diboyong dari Santos dengan mahar 87,2 juta euro pada 3 juni 2013 lalu baru mencetak 9 gol dan 8 asis di 25 pertandingannya di La Liga bersama Barcelona.

Neymar digadang-gadang belum berada di puncak performa bila dibandingkan penampilannya bersama Santos. Walaupun demikian, Ronaldo berpendapat bahwa pemain Brasil akan berkembang dan menjadi salah satu pemain terbaik dunia.

“Saya melihat Neymar sebagai pemain bagus,” kata Ronaldo seperti dikutip di Goal. “Saya pikir Neymar telah membuktikan untuk menjadi pemain dengan masa depan bagus.”

“Adaptasi dia (Neymar) di Barcelona tidak berjalan mulus. Dia mempunyai masalah pada awalnya, tetapi saya tidak meragukan kemampuannya untuk menjadi pemain terbaik di dunia atau bahkan menjadi pemain yang paling baik di dunia.”

Pemain Real Madrid ini juga mengatakan Portugal menempati grup terkuat di Piala Dunia 2014 Brasil. Walaupun demikian, dia akan menikmatinya. “Kami bukan favorit juara,” tambahnya. “Tetapi kami akan menikmatinya. Kami tahu kami berada di grup yang sulit, menurutku ini grup terkuat di piala dunia.”

“Kami harus menjalani tahap demi tahap. Kami akan melawan Jerman kemudian menghadapi Ghana dan Amerika Serikat untuk lolos dari fase grup. Lalu kita lihat nanti.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PERPISAHAN - Nemanja Vidic melambaikan tangan kepada fans usai pertandingan terakhirnya bersama MU, dini hari kemarin.

Kado Kemenangan di Perpisahan Vidic Jakarta (Suara NTB) Bek Manchester United Nemanja Vidic menyampaikan selamat tinggal kepada Old Trafford dan penggemar United seusai laga kandang terakhir MU musim ini melawan Hull City dini hari kemarin. Kemenangan dalam laga itu pun seolah menjadi kado perpisahan untuk Vidic.

“Saya begitu banyak mendapatkan masa yang indah di sini. Sulit mengutarakannya karena emosi. Yang terpenting adalah saya ingin berterimakasih kepada para pemain, manajer dan semua pelatih. Terimakasih untuk segalanya dan khususnya kepada penggemar, bagi saya kalian fantastik selama melewati tahun-tahun ini,” kata Vidic seperti dikutip BBC.com.

Dia melanjutkan, “Pada banyak hal ini sulit, karena ini adalah pertandingan terakhirku di Old Trafford, kami tidak mengalami tahun yang hebat sebagaimana tahun pertama saya dengan tidak merayakan satu pun trofi. Ini musim yang sulit”.

“Ini mungkin bagian terbaik dari hidup saya. Saya punya tiga anak, memenangi banyak piala dan dicintai oleh para penggemar. Para penggemar telah menunjukkan kelasnya ketika kami tidak bermain bagu di musim ini”.

Bek asal Serbia ini berjanji untuk tetap mencintai Manchester United di mana pun dia akan berada nanti.

“Saya sangat emosional. Saya harus bilang bahwa hati saya selalu bersama klub ini. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini dan telah menjadi bagian dari masa yang indah dan bekerjasama dengan begitu banyak orang hebat,” kata Vidic.

Vidic juga mempromosikan rekannya yang kini menjadi pelatih sementara Manchester United, Ryan Giggs. “Memang menjadi keputusan dewan, namun Ryan punya bakat nyata untuk menjadi manajer dan manajer yang baik. Jika dia tidak sukses kali ini maka di masa mendatang dia harus dipertimbangkan sebagai manajer klub ini,” kata Vidic.

Ryan Giggs berterimakasih kepada para penggemar dan juga kepada bek Nemanja Vidic yang akan segera pindah ke Inter Milan akhir musim ini.

“Saya ingin mengucapkan terimakasih banyak atas nama semua pemain dan staf pelatih untuk dukungan kalian tahun ini. Terimakasih khusus kepada Nemanja (Vidic) yang akan meninggalkan kita tahun ini. Dia pergi dengan segala doa baik kita agar sukses pada tahun-tahun mendatang,” kata Giggs di Old

Trafford usai laga kandang terakhir melawan Hull City yang berkesudahan 3-1.

“Kita tahu ini musim yang sulit dan selama bertahuntahun kita ditaburi sukses yang kami ciptakan namun kalian selalu mendukung tim dan staf, dan saya yakin pada tahun-tahun mendatang kami akan membawa kalian ke banyak lagi sukses,” sambung gelandang asal Wales ini.

Salah satu dari anggota “Class of 92” yang legendaris itu meminta penggemar tetap mendukung tim. “Saya ingin mengatakan tetaplah mendukung kami, kalian telah menyaksikan sekilas tentang masa depan, kami selalu memainkan sepakbola yang atraktif, tetaplah mendukung kami dan masa emas akan segera tiba kembali,” kata dia merujuk beberapa pemain muda yang dia turunkan pada laga melawan Hull seperti dikutip BBC.com.

Giggs sangat antusiastis membicarakan para pemain muda, selain juga mengkhawatirkan keadaan Phil Jones yang cedera. “Saya bilang ketika saya mengambil alih saya ingin membawa kembali kegairahan,” kata dia menunjuk tiga remaja yang dia turunkan melawan Hull, yaitu James Wilson, Tom Lawrence dan Adnan Januzaj. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 7 Mei 2014

Halaman 12

Tangisan Penghuni PSKW Budi Rini Pecah dalam Pelukan Ketua TP PKK Mataram (Suara NTB) Suasana canda tawa penghuni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Mataram berubah jadi tangisan dan teriakan histeris ketika Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi dan Hj. Syamsiah Amin mendatangi satu per satu wanita binaan yang dikumpulkan di aula PSKW. Beberapa di antara mereka tidak mampu menahan diri, sehingga menumpahkan tangisan di pelukan istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi yang melihat suasana ini hanya bisa memandang sambil duduk di meja yang ada

RUPA - RUPA

di dekatnya. Begitu juga Asisten III (Administrasi dan Kesejahteraan Sosial) Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB Drs. Bachrudin, MPd, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Setda NTB Ibnu Salim, SH, MSi, dan lainnya terdiam melihat wanita binaan ini meluapkan emosinya.

Ketua TP PKK Hj. Erica Zainul Majdi dan Hj. Syamsiah Amin saat mendatangi wanita binaan satu per satu mencoba memberikan wejangan agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa di antara mereka kemudian tidak mampu menahanemosinya,sehinggasuara tangisan dan teriakan histeris dari beberapa wanita binaan tidak bisa dihindarkan. Mereka kemudian dipeluk dan diberikan motivasi agar tetap sabar dan tidak lagi kembali ke jalan sebelumnya.

Bahkan, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat berbicara di hadapan 38 wanita binaan ini menilai mereka masih menjadi orang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih fitrahnya sebagai manusia

adalah terlahir sebagai orang baik, sehingga mereka akan mampu berguna di masa mendatang. Gubernur memandang, keberadaan mereka ada di panti rehabilitasi tentu ada sebabnya. Namun, dirinya tidak mau menyebut apa alasan mereka berada di PSKW Budi Rini.

Pada bagian lain, tuturnya, pemerintah tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Namun, sebagai pemerintah tentu memiliki kewajiban dalam melakukan penertiban terhadap sesuatu yang dianggap bisa mengganggu.

Bagi wanita binaan, gubernur mengharapkan tidak kembali lagi ke lokasi mereka sekarang ini (PSKW Budi Rini, red). Tapi bagaimana mereka kembali ke masyarakat dan memulai sesuatu yang lebih baik, karena memilki masa depan yang baru. ‘’Setelah pembinaan bisa kembali ke masyarakat. Kalian memiliki masa depan yang baru. Tapi kalau kembali tertangkap dan dibawa ke sini, kami akan menambah pembinaan. Kalau sekarang 6 bulan, bisa saja ditambah 9 bulan hingga 1 tahun,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 8 Mei 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

JALAN-JALAN

Menunggu ”Sang Raja” di Telong-Elong

Halaman 14

Telong – Elong di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur memiliki spot yang baik untuk menyaksikan matahari terbit. Fasilitas dan akses yang baik membuat tempat ini semakin mengesankan.

Berikut liputan Agus Salim, reporter Global FM Lombok saat mengunjungi daerah tersebut, belum lama ini.

DERU suara mesin kapal nelayan membuat saya semakin tidak sabar untuk langsung bergegas berangkat ke pelabuhan. Kali ini saya ingin sekali mewujudkan mimpi untuk bisa melihat sunrise (matahari terbit) langsung. Pelabuhan Telong-Elong menjadi tempat terbaik mewujudkan mimpi tersebut.

Tujuannya, tak lain untuk melihat matahari terbit dari balik bukit yang nampak dari pulau seberang. Dengan ditutupi perbukitan dan berada tepat di lautan luas dengan pulau-pulau kecil sekitar, seakan menjadi pelengkap indahnya pagi itu.

Gili Gede dan Gili Sunut serta pulau-pulau kecil yang tidak bernama sekalipun terlihat dari sini. Begitu pula di utara sana, garis tepi Labuhan Haji tergambar dengan jelas.

Telong-Elong merupakan desa nelayan yang terletak di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim). Mayoritas masyarakat disini adalah nelayan budi daya lobster. Bisa dibilang walaupun tempat ini adalah desa nelayan, tapi pola kehidupannya lebih maju dibandingkan dengan desa nelayan Teluk Ekas.

Fasilitas berupa listrik dan jaringan internet sudah bisa diakses oleh masyarakat sekitar, berbeda dengan Teluk Ekas yang listrik saja masih mengunakan AKI dengan bantuan solar cell.

Telong- Elong terletak sekitar satu Kilometer dari pasar Jerowaru. Akses jalan yang sudah bagus membuat siapapun akan terkesan dengan tempat ini. Di tempat ini saya menginap selama dua malam di rumah war-

ga yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh kepala desa setempat.

Ini adalah hal yang tentunya sangat menarik buat saya, karena pada saat research saya banyak mengobrol dengan warga sekitar. Bahkan ikut melaut dan mendayung menuju troll penangkaran lobster salah satu nelayan setempat.

Pada saat itu merupakan pagi pertama saya berada di Telong-Elong, dimana sebelumnya saya sudah bertanya kepada salah satu warga tentang suasana pagi di tempat ini. Ia mengatakan, kalau saya bisa melihat matahari terbit langsung di pelabuhan.

Itu membuat saya sangat senang dan tidak sabar untuk bangun sebelum adzan Subuh.

Tidak lupa saya mengecek baterai kamera digital dan mengingatkan teman untuk pergi bersama ke pelabuhan keesokan paginya nanti.

Keesokan paginya, tidak ada perubahan dari rencana pada saat malam sebelumnya.

Setelah salat subuh saya langsung bergegas menuju ke pelabuhan yang berada kira-kira 300 meter dari tempat penginapan. Berjalan kaki menuju kesana akan lebih baik, karena dengan itu kita bisa melihat aktifitas pagi dari para nelayan dan tentu saja pemandangan Telong-Elong di saat fajar.

Saat itu pukul 05.30 wita, fajar mulai menyingsing. Derap langkah semakin terpacu kencang. Supaya tidak kalah oleh sinaran awal matahari menyentuh lautan dan pulau-pulau kecil sekitar.

Pada pukul 05.50 Wita, bayangan pegunungan sudah mulai terlihat dari ujung lautan dan pulau-pulau yang telah berdo’a menginginkan dia kembali sekarang sudah terlihat hijaunya. Saya pun langsung mencari spot untuk merekam detik-detik sang raja keluar dari istananya.

Matahari terbit dari ufuk timur,menggugah semangat pagi diantara deru mesin perahu yang melaju. Ditambah burung terbang menyapa alam dan ikan-ikan yang tertangkap pasrah menyerahkan hidupnya untuk nelayan. Sementara di ujung selatan, kepingan-kepingan awan mulai bergegas menggeser dirinya untuk memberikan tempat kepada sang raja untuk bersinar. (gus)

TERBIT – Suasana matahari terbit di Telong Elong.

(Suara NTB/gus)

(Suara NTB/gus)

Saksi Bisu Pergulatan Politik PELABUHAN Telong-Elong di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur adalah saksi bisu sekaligus korban dari pergulatan politik yang membias ke perubahan kebijakan pembangunan di NTB. Pelabuhan Telong Elong menjadi salah satu proyek prestisius yang mulai digarap pengerjaannya sekitar tujuh tahun lalu, tepatnya tahun 2007. Anggaran miliaran rupiah pun digelontorkan. Pemprov NTB yang saat itu dipimpin Gubernur Drs. H. L. Serinata, bertekad menjadikan dermaga itu sebagai pelabuhan yang bisa mengatrol potensi daerah.

Namun, pergantian penguasa di Lombok Timur dan Provinsi NTB yang terjadi di tahun 2008 membuat proyek ini mandek di tengah jalan. Pergulatan politik yang ditandai dengan perubahan kepemimpinan pun membuat proyek ini tak lagi diminati.

Pemprov NTB pun, belum lama ini mengurai persoalan klasik yang terjadi dalam penanganan proyek itu, yakni kurangnya dukungan anggaran. Pihak Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, mengungkapkan, sejak dibangun tahun 2007 lalu, proyek pelabuhan ini hanya dapat dikerjakan tidak mencapai 50 persen dari

target yang ada.

Proyek ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 1,3 miliar sampai Rp 1,5 miliar tiap tahunnya.

Pemprov NTB berdalih, terbatasnya anggaran tersebut dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Sejak dianggarkan tahun 2007, mulai dilakukan pembebasan lahan dan pembagunan di terminal dan jalan dari pantai yang menghubungkan dengan demaga. Setelah itu dibangun dermaga, akan tetapi jalan dari pantai belum bisa diselesaikan.

Anggaran yang diperlukan untuk merampungkan pelabuhan itu diperkirakan mencapai Rp 20 miliar.

Dana sebesar ini diperlukan untuk membangun infrastruktur dan dermaganya.

Jika mengandalkan dana dari APBD dengan penganggaran sekitar Rp 1,3 miliar tiap tahunnya, maka membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa menyelesaikan pelabuhan tersebut. Karena itu, untuk mempercepat pengerjaan proyek tersebut telah diusulkan agar ada dukungan dari APBN sehingga bisa selesai secara bertahap dan bisa difungsikan dengan menggunakan fasilitas yang ada. (aan/nas)

Dermaga Telong Elong (Suara NTB/nas)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

Memilih Koalisi dan Cawapres Hal yang Penting KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan proses untuk menentukan koalisi partai dan pemilihan sosok calon wakil presiden merupakan hal yang penting dan tidak bisa dilakukan secara gegabah.

“Wapres itu penting, saya memandang, Wapres bukan ban serep. Ketika saya bersama Jusuf Kalla, Pak Jusuf Kalla saya kasih wewenang, peluang dan penugasan untuk aktif menjalankan roda pemerintahan, demikian Pak Boediono, banyak yang dilakukan segaris dengan kebijakan saya, tentu keputusan akhir ada di presiden,” kata Yudhoyono dalam sebuah wawancara yang diunggah di situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu (7/5).

SBY mengatakan dalam pengalamannya, proses penentuan cawapres dilakukan dengan hati-hati, meminta pendapat sejumlah pihak dan tidak terkesan mengobral untuk banyak orang agar tidak ada yang merasa tersinggung.

“Saya tidak gegabah pilih cawapres, saya putuskan, saya tidak pernah obral, itu berdosa mempermainkan orang, setelah saya putusan ya itu tidak berubah, bahkan saya meminta lembaga survei mana wakil saya, setelah ketemu hasilnya saya hubungi dan beliau berkenan baik Pak Jusuf Kalla dan Pak Boediono,” katanya.

Demikian juga saat membentuk koalisi dengan partai politik yang lain, kata Yudhoyono, pihaknya menyampaikan platform dan visi yang kemudian bila partai lain menyetujui maka dipersilahkan bergabung dalam koalisi. Menurutnya, koalisi harus diawali dengan niat baik untuk membangun kerjasama yang baik.

“Silahkan, kalau cocok ayo sama-sama kalau tidak cocok jangan bergabung dengan koalisi,” katanya.

Dalam bagian lain wawancaranya, Yudhoyono juga mengatakan Partai Demokrat dalam menentukan koalisi maupun apakah akan mengajukan calon presiden, masyarakat diminta bersabar menunggu beberapa pekan mendatang.

“Ada tantangan meski dukungan rakyat tinggi, suara Demokrat dalam pemilu tidak terlalu tinggi hanya sekitar 10 persen maka Demokrat tidak bisa calonkan (sendirired), dan tantangan yang kedua, kami sudah melakukan konvensi , dan manakala hasil survei nanti tidak ada peserta konvensi yang elektabilitas tinggi dan tidak bisa bersaing dengan capres papan atas, dan jika kami miliki calon yang baik, suatu saat Demokrat membangun koalisi dengan partai lain itu bisa,” katanya.

Ditambahkannya,”ada sejumlah opsi, bisa calonkan sendiri (melalui koalisi dengan partai lain-red), dukung calon lain, dan nanti ada opsi lain, kita tunggu satu, dua minggu mendatang.” (ant/Bali Post)

AM Hendropriyono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Intelijen Jakarta (Suara NTB) Gelar Jenderal (Purnawirawan) TNI AM Hendropriyono bertambah lagi dengan gelar profesor, setelah dia dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu intelijen, usai menyampaikan pidato pengukuhannya, di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu membawakan pidatonya yang berjudul Filsafat Intelijen. Dalam pidatonya ia menyampaikan hakikat intelijen adalah tindakan yang cepat dan tepat demi keselamatan negara.

“Intelijen tidak beroperasi pasca kejadian selayaknya penegakan hukum. Intelijen mengumpulkan informasi secara cepat dan akurat untuk mencegah terjadinya kejadian yang membahayakan keselamatan negara,” ujar dia.

Untuk itu, ia mengatakan, dari segi epistemologi, intelijen tidak bergumul dengan pengetahuan ilmiah melainkan informasi. Intelijen tidak memiliki banyak waktu untuk memeriksa sebuah informasi melalui metode ilmiah.

“Sebab itu intelijen memeriksa informasi berdasarkan kesahihan sumber dan logika. Informasi yang diperoleh dari eks anggota kelompok radikal tentu lebih akurat dibanding informasi pengamat. Informasi yang diperoleh juga harus logis atau tidak memiliki kontradiksi dengan informasi-informasi lainnya, “ kata dia.

Meski selalu berpacu dengan waktu, intelijen tidak dapat begitu saja mengabaikan etika. Imperatif etika tertinggi yang menuntun praktik intelijen adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Bangsa adalah kolektivitas bukan individualitas.

Pancasila sebagai dasar Negara memuat prinsip-prinsip kolektivitas yang apabila diringkas berbunyi gotong-royong.

Ia mengutarakan realitas bagi intelijen bukan realitas normal melainkan abnormal yang dalam bahasa filsuf Jerman, Carl Schmitt, disebut kedaruratan. Kedaruratan adalah kondisi abnormal yang menuntut tindakan-tindakan ekstra-yudisial.

Sehingga, kedaruratan pada tataran operasional kerap kali memunculkan tindakan yang tidak masuk akal, sedangkan hukum positif mana pun tidak hadir di sana. “Selain itu, baik atau buruknya intelijen harus dilihat dari lingkup realitas yang goncang, yang merupakan ruang hampa hukum atau keadaan di mana hukum tidak mungkin lagi dieksekusi. Keluhuran moral pula merupakan modal yang utama bagi intelijen untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman perang dalam bentuk dan sifatnya yang baru,” ujar dia.

Ringkasnya, ia menjelaskan, demi keamanan bersama setiap individu warganegara, memang harus menyumbangkan sebagian hak asasi pribadinya. “Sebaliknya demi keamanan individu, keamanan kolektif harus perlu dibangun sesuai dengan konstruksi sosial bangsa kita,” kata dia.

Dengan demikian antara pengamanan bagi kebebasan individu dan pengamanan kolektif dalam pemahaman intelijen negara RI harus menyatu. Penyatuan itu untuk mencapai sinergitas, dalam usaha menghindarkan bangsa Indonesia dari kegamangan teoritis dan praktis yang sangat berbahaya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PENGUKUHAN - Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri (kanan), Ketua Umum Hanura Wiranto (tengah), Capres dari PDIP Joko Widodo (kedua kiri) dan Wakil DPR dari PDI P Pramono Anung (kiri) menghadiri pengukuhan mantan Ketua BIN A.M Hendropriyono sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari STIN, Rabu (7/5).

Halaman 15

Idealnya Pemerintahan Mendatang Inklusif, Tapi Bukan ”Dagang Sapi” Jakarta (Suara NTB) Dalam tayangan video yang diunggah di Youtube http://t.co/ yfPr29t57B pada Senin (5/5) dengan judul “Sikap SBY atas JanjiJanji Kampanye Para Capres”, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagi resep mengenai cara melakukan koalisi dan memilih calon wakil presiden (cawapres).

(ant/Bali Post)

Menurut Presiden SBY, idealnya pemerintahan mendatang bersifat inklusif, yang mau berbagi kekuasaan secara tulus bukan dengan cara ‘’politik dagang sapi” yang akan melukai hati rakyat. “Pemerintahan inklusif tersebut berjalan dengan menganut power sharing yakni bersama-sama menjalankan pemerintahan, termasuk berbagi tugas dan tanggung jawab,” paparnya.

Presiden SBY mengingatkan kepada para calon presiden untuk tidak menjalankan ‘’politik dagang sapi”.

Rakyat, kata Presiden, memberikan mandat kepada calon presiden bukan untuk membagi kursi kabinet ‘’Janganlah itung-itungan kursi, itung-itungan posisi, berapa menteri ini, berapa menteri itu. Saya kira nggak bagus. Rakyat memberikan mandatnya kepada partai-partai politik bukan untuk begitu,” tutur Kepala Negara.

Mengacu pada pengalaman dua kali mengikuti pemilihan presiden, 2004 dan 2014, Presiden SBY mengatakan bahwa dia paling anti dengan “politik membeli”, atau politik berbiaya tinggi.”Itu melukai hati rakyat. Yang penting niatnya harus baik, ketulusan, dengan demikian kebersamaannya akan bagus, koalisinya akan kokoh,”

jelas SBY. Ketika ditanya mekanisme yang digunakannya dalam memilih wakil presiden dalam dua kali pilpres, Presiden SBY mengaku tidak pernah mengobral janji kepada siapapun akan dijadikan sebagai cawapresnya.

“Berdosa memainkan orang. Wakil Presiden itu penting. Menurut pandangan saya, wakil presiden itu bukan ban serep. Saya menentukan sendiri calon wakil presiden, dan setelah saya putuskan saya tidak pernah berubah,” terang SBY. Menurut SBY, dalam proses penyaringan calon wakilnya itu, dia hanya meminta lembaga survei untuk memilih seorang calon yang terbaik dari tiga calon yang disodorkannya. Adapun dalam melakukan koalisi dengan parpol lain, menurut SBY, ia memulai dengan pemaparan visi, solusi, dan policynya di depan parpol.

“Kalau cocok ayo bareng-bareng, tapi kalau tidak cocok jangan. Karena bagi saya setelah bergabung dalam sebuah koalisi, visi, solusi dan policy itu harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN seteiap tahunnya,” ungkap SBY. (ant/Bali Post)

Suryadharma Tak Bisa Menjangkau Detail Terkait Korupsi Jakarta (Suara NTB)Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku, tidak mampu menjangkau terlalu detail ke jajaran di bawahnya terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu saya serahkan semuanya kepada pihak KPK yang pada saat ini melakukan penyelidikan.

Saya tidak bisa menjangkau terlalu detail, ke bawah, karena penyelenggaraan haji dengan total 194 ribu jamaah haji itu bukan pekerjaan yang mudah,” kata Suryadharma selepas diperiksa lebih dari 10 jam di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/5) malam.

Suryadharma mengatakan Tim Penyelidik KPK menanyakan penyelenggaraan haji pada 2012—2013 terutama pengadaan catering dan pengadaan perumahan di Arab Saudi.

“Itu juga ditanyakan kepada saya. Saya tidak tahu persis apakah ada permainan semcam itu yang dilakukan oleh Komisi VIII. Saya tidak tahu apakah ada anggota Komisi VIII yang melakukan bisnis-bisnis itu,” kata Suryadharma tentang dugaan bisnis pengadaan catering dan pengadaan perumahan oleh anggota DPR. Ketua Umum non-aktif Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan keberadaan pemondokan-pemondokan haji yang tidak layak baru diketahui ketika evaluasi penyelenggaraan pada empat hari hingga lima hari setelah penyelenggaraan haji.

“Di situlah muncul persoalan, antara lain perumahan yang dikat-

egorikan jelek. Perumahan itu dimiliki satu orang dan kami diminta ambil atau tidak ambil semuanya. Tim perumahan kami merasa terdesak karena terikat waktu dan pesaing dari negara lain yang juga butuh rumah,” kata Suryadharma.

Suryadharma mengatakan dana total haji selama satu tahun hingga saat ini berjumlah sekitar Rp70 triliun dan manfaat atau bunga dari dana itu dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk peningkatan kualitas layanan.

“Pertama untuk biaya asuransi, paspor, biaya layanan umum, biaya makan selama pemondokan, transportasi lokal, biaya denda haji (dam). Itu semua gratis,” kata Suryadharma. Komponen biaya yang harus dibayar jamaah haji Indonesia, lanjut Suryadharma, hanya dua, yaitu biaya tiket dan biaya perumahan.

“Perumahan pun disubsidi.

Pada 2012, subsidinya 850 real.

Pada 2013, 1.850 real. Pada 2014 disediakan .530 real.

Jamaah juga masih mendapatkan 1.500 real untuk biaya hidup selama berada di Mekah,” kata Suryadharma.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ada tiga fokus penanganan KPK terkait dengan perkara haji tersebut, yaitu pertama berkaitan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); kedua, akomodasi pengadaan; dan ketiga, orang-orang yang mendapat fasilitas-fasilitas untuk

(ant/Bali Post)

DIPERIKSA - Menteri Agama Suryadharma Ali, usai menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa malam lalu. dana Rp80 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji. pergi haji.

PPATK mengindikasikan lenggaraan ibadah haji ditempatHingga saat ini KPK juga telah minta keterangan anggota terjadi penyimpangan dalam kan pada bank tanpa ada stanDPR dalam penyelidikan terse- pengelolaan dana dana Biaya dardisasi penempatan yang jelas.

Terdapat ketidakjelasan but, yaitu mantan Wakil Ketua Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII dari Fraksi Partai (BPIH) Kementerian Agama standardisasi penempatan Keadilan Sejahtera Jazuli Ju- (Kemenag) sebesar Rp80 trili- dana haji, ditambah pembelian waini dan anggota Komisi VIII un dengan bunga sekitar Rp2,3 valuta asing untuk catering dari Fraksi Partai Persatuan triliun sepanjang 2004—2012. maupun akomodasi yang dinilai KPK juga telah mengirimkan oleh PPATK belum jelas dan Pembangunan Hasrul Azwar.

Pusat Pelaporan Analisis tim ke Madinah dan Mekkah penggunakan dana untuk opdan Transaksi Keuangan untuk melakukan pengecekan erasional kantor yang seharus(PPATK) sudah sejak awal 2013 langsung untuk katering dan ako- nya masuk dalam pos APBN, menyerahkan laporan hasil modasi dalam ibadah haji. tetapi dimasukkan ke dalam analisis (LHA) tentang penye- PPATK menjelaskan bahwa BPIH. (ant/Bali Post)

PKS Ungkap Koalisi Tenda Besar Gerindra Jakarta (Suara NTB) Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal mengungkapkan koalisi tenda besar yang selama ini tengah dibangun oleh Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres sedikitnya akan diperkuat enam partai politik.

“Insya Allah segera terbentuk koalisi PKS, Gerindra, Golkar dan Hanura serta bisa juga tambah PPP dan PAN,” kata Refrizal melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/5)

Dia mengatakan, koalisi itu hampir bisa dipastikan dan tidak akan berubahubah lagi. PKS bersama koalisi tenda besar itu siap berjuang untuk memenangkan Pilpres 2014.Menurut dia, bagi PKS yang terpenting adalah adanya semangat kebersamaan membangun bangsa dan negara.

“Bila koalisi tersebut ditakdirkan menang dalam pilpres maka akan sama-sama memerintah, dan bila takdirnya kalah sama-sama oposisi. Tetapi kami PKS akan berjuang untuk

menang,” ucapnya.

Sementara itu perihal sosok Prabowo yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Refrizal menyatakan hal itu sudah diklarifikasi oleh seluruh partai koalisi.

Sebelumnya Gerindra acap kali menyebut tengah membangun sebuah koalisi tenda besar yang terdiri dari banyak partai. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. (ant/Bali Post)

Jokowi Ingin Temui Presiden Perihal Permohonan Cuti Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memiliki rencana untuk bertemu dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait permohonan cuti. “Saya ada rencana bertemu dan tatap muka langsung dengan Presiden untuk membicarakan pengajuan cuti ini,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Menurut dia, secara administrasi, surat pengajuan permohonan cuti tersebut telah disampaikan kepada Presiden SBY, disertai dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Secara administratif, surat-surat sudah saya sampaikan. Tapi, saya akan menemui presiden secara langsung untuk meminta izin cuti tersebut,” ujar Jokowi.

Kendati demikian, mantan Walikota Solo itu tidak ingin menjelaskan lebih jauh berapa lama waktu cuti yang dia ajukan. Jokowi men-

gambil cuti untuk menjalani proses pencalonan presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketentuan cuti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013. Dalam aturan tersebut tercantum bahwa kepala daerah yang akan ikut dalam kampanye pemilihan presiden harus mengajukan cuti. Tenggat pengajuan adalah 12 hari sebelum pendaftaran presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dibuka pada 18 Mei 2014.

Aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009. Dalam aturan itu tercantum jika izin cuti yang bersangkutan disetujui, maka akan keluar keputusan presiden, sehingga gubernur dinyatakan non-aktif hingga KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil terpilih. (ant/Bali Post)

Duet Prabowo-Aburizal Bisa Kuat atau Antiklimaks Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan duet Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dan calon wakil presiden bisa menjadi pasangan kuat, namun sebaliknya bisa juga antiklimaks.

“Pasangan Prabowo dan Aburizal ibarat kutub magnet yakni bisa menjadi positif dan negatif,” kata Yunarto Wijaya ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Selasa.

Menurut Yunarto, Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie adalah tokoh utama di partai masing-masing yakni Gerindra dan Golkar.

Jika Prabowo dan Aburizal dapat memobilisasi massa secara optimal di berbagai daerah maka berpotensi menjadi pasangan kuat dan bisa jadi dapat mengalahkan pasangan calon presiden dari PDI Perjuangan.

“Partai Gerindra dan Partai Golkar memiliki mesin politik yang besar dan tersebar merata. Apalagi kedua tokoh itu memiliki kemampuan finansial yang besar,” katanya.

Menurut Yunarto, harus diakui bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dilandasi aspek partisipasi, tetapi masih didominansi aspek mobilisasi yang ditentukan oleh kekuatan partai dan kekuatan finansial untuk berkompetisi.

Berdasarkan hasil perolehan suara sementara pemilu legislatif, di mana Partai Golkar meraih 14 persen dan Partai Gerindra meraih 11 persen, Yunarto menilai kedua partai itu lebih memiliki persiapan berkompetisi

dibandingkan dengan PDI Perjuangan yang masih terkendala persoalan internal.

“Jika PDI Perjuangan tidak melakukan perubahan dalam strategi kampanye, maka tidak tertutup kemungkinan akan dikalahkan oleh pasangan Prabowo-Aburizal,” katanya.

Sebaliknya, kata Yunarto, jika pengelolaannya tidak tepat, pasangan Prabowo-Aburizal justru akan memunculkan citra negatif dan menjadi antiklimaks.

“Kemungkinan itu bisa saja muncul dan menjadi kartu mati jika tidak bisa menghindar dari persepsi negatif yang tumbuh di masyarakat,” katanya. Menurut Yunarto, Prabowo dan Aburizal adalah tokoh Orde Baru yang memiliki resistensi tinggi di publik karena beban politik di masa lalu yang melukai perasaan rakyat.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi menilai proses “perkawinan” Gerindra dan Golkar terpaksa dilakukan karena masing-masing parpol saling membutuhkan untuk dapat mengusung pasangan capres-cawapres. Menurut dia, Prabowo dan Aburizal saling mengetahui citra negatif calon pasangannya di masa lalu.

“Namun, dalam waktu yang mendesak, keduanya bersikap pragmatis,” katanya. Ari menambahkan, jika Prabowo dan Aburizal berpasangan sebagai capres-cawapres, citranya belum tentu semakin kuat, bahkan justru bisa semakin menurun. “Dalam politik satu tambah satu belum tentu dua, bisa lima atau bisa juga jadi nol,” katanya. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 8 Mei 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bumi Seribu Masjid Jadi ’’Pilot Project’’ Membumikan KSP Pembiayaan Syariah di Indonesia Mataram (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) tanggal 17 November 2013 di Silang Monas Jakarta. Terkait hal itu, Kementerian Koperasi dan UKM RI bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM NTB menindaklajutinya. Provinsi NTB yang dijuluki Bumi Seribu Masjid kemudian dijadikan pilot project program ini untuk selanjutnya dilaksanakan diseluruh Indonesia.

Mengambil tema “Membumikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Bumi Seribu Masjid”, kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, 7 hingga 8 Mei di hotel Grand Legi Mataram ini dirangkai dengan kegiatan dan bimbingan teknis, yakni Pengembangan dan Penerapan Prinsip Syariah pada KSP Pembiayaan Syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Untuk Mensejahterakan Umat Melalui KSP Pembiayaan Syariah oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik melalui KSP Pembiayaan Syariah Nasional oleh Baznas. Serta bimbingan teknis meliputi enam kegiatan, Bimtek Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bimtek Satgas Pengawas, Konversi Modal Usaha dan Anggaran Dasar Koperasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Strategi Perkuatan Permodalan KSP Pola Syariah serta Tata Cara Penyusunan Proposal Usaha.

Hadir pada kegiatan tersebut, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Pengurus Dewan Syariah Nasional, Pengurus Badan Wakaf Indonesia, Pengurus Baznas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTB, para asisten dan kepala dinas lingkup Pemprov NTB,

pimpinan perbankan dan BUMN, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM se-NTB. Dalam laporannya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM, menyebut, sebagai provinsi yang mayoritas Muslim sewajarnya KSP Pola Syariah mengambil peran dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang merupakan implementasi terhadap prinsip-prinsip syariah. “Diharapkan dengan ini dapat menekan berkembangnya praktik rentenir yang marak dan banyak mengatasnamakan koperasi,” katanya Diketahui bahwa jumlah koperasi di NTB 3.851 unit. Sementara yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam 2.596 unit yang terdiri dari USP-KOP sebanyak 2.439 koperasi dan KSP sebanyak 157 koperasi, dengan jumlah anggota yang dilayani sebanyak 563.010 orang dengan volume usaha KPS maupun USP sebesar Rp 1,41 triliun. Sementara jumlah koperasi yang melaksanakan usaha syariah sebanyak 61 unit yang tersebar di kabupaten/kota. Sedangkan koperasi pondok pesantren yang potensial melaksanakan pola syariah sebanyak 239 tersebar di NTB. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Khairul Djamhari, PhD, menjelaskan, data statistik menunjukkan terjadi peningkatan jumlah koperasi yang luar biasa di NTB, sehingga sangat tepat daerah bumi seribu masjid ini dijadikan pilot project pencanangan Gres KSP pembiayaan syariah di seluruh Indonesia.

Secara nasional, ada 70 masyarakatnya yang belum tersentuh lembaga pembiayaan. Hal itu didasarkan pada masih tradisionalnya masyarakat Indonesia, sehingga cukup berat bersentuhan langsung dengan perbankan dan lainnya.

Termasuk untuk istilah-istilah pada produk perbankan masih sulit dipahami, akibatnya masyarakat lebih suka menyimpan uang di bantal.

Bahkan secara geografis, perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan leb-

Pemberian materi tentang Gres KSP Pembiayaan Syariah

Dari kanan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H. Supran, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM Khairul Djamhari.

ih menitikberatkan membuka layanan pada daerah pusat keramaian/perkotaan. Sementara tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah non perkotaan. Di satu sisi, masyarakat saat ini membutuhkan produk-produk pembiayaan non ribawi, sehingga Gres KSP pembiayaan syariah ini diharapkan akan mengambil peran pada kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Sementara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyebut, dijadikannya NTB sebagai pilot project untuk Indonesia ini menjadi kepercayaan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam membumikan koperasi syariah di Bumi Seribu Masjid ini.

Perkembangan koperasi di NTB dipandangnya cukup bagus, terlebih dengan hadirnya koperasi-koperasi syariah. Bahkan pada banyaknya potensi koppontren yang bisa digerakkan untuk membumikan pola-pola syariah. “Banyak berkembang ponpes menjadi kuburan koperasi, jangan sampai seperti itu. Oleh karena ini menjadi tugas bersama dan menjadi tantangan untuk menjadikan koppontren tetap eksis,” pesannya.

Pemerintah dalam hal ini hanya mencanangkan dan memotivasi, selanjutnya membangun sinergi dengan kabupaten/kota. Dalam hal ini, pihaknya akan mencoba memfasilitasi Gres dengan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan ponpes yang ada. Salah satunya dengan mengeluarkan instruksi gubernur, surat edaran kepada seluruh instansi yang tidak di bawah gubernur secara langsung. Termasuk kemungkinan mengeluarkan Pergub, bahkan setelah berkonsultasi dengan DPRD, bisa dipikirkan untuk mengeluarkan Perda Sistem Koperasi Berbasis Syariah berkembang di NTB. “Tentang banyaknya koperasi yang belum berbasis syariah, di sinilah pentingnya dilakukan edukasi secara terus menerus,” tandasnya. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

Peserta dan tamu undangan lainnya

Tamu undangan dari pimpinan SKPD, pimpinan perbankan dan lintas sektor.

Pasukan Oposisi Suriah Serang Tentara Pemerintah Amman Sejumlah anggota pasukan oposisi Suriah menyerang pasukan pemerintah di Al-Sheikh Najjar, Aleppo dengan 40 roket Grad.

Sementara, pesawat-pesawat tempur rezim membombardir warga sipil hari kedua berturut-turut di kota Azaz.

Komando Revolusi Umum Suriah (SRGC), menyebut operasi militer sedang berlangsung di empat front dan menambahkan empat warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka setelah angkatan udara rezim membom Azaz di pinggiran kota Aleppo.

Laporan itu menambahkan pasukan pemerintah menembakkan rudal yang benar-benar menghancurkan sebuah bangunan lima lantai dan lima rumah di dekatnya, termasuk sejumlah toko di dekatnya.

Sementara itu, pria bersenjata oposisi menyerang pasukan rezim di daerah pegunungan dengan 40 roket Grad, membunuh dan melukai puluhan lainnya, termasuk milisi Syiah yang berkelahi dengan rezim.

Para pria bersenjata menguat di front Al-Sheikh Najjar, dalam upaya untuk menindak pasukan rezim yang terletak di Al-Barij.

SRGC mengatakan, jet-jet rezim Suriah melepaskan bom barel di daerah tersebut untuk menghentikan para pejuang terus maju, demikian laporan Kantor Berita Kuwait, KUNA. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RUNTUH - Warga mengendarai sepeda melewati masjid yang rusak di sepanjang jalan yang penuh reruntuhan di Deir al-Zor, salah satu bagian wilayah di Suriah yang paling parah kerusakan akibat perang bersaudara.

Calon Presiden Mesir Minta Israel Beri Konsesi ke Palestina Kairo Calon Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyatakan dia tidak akan menerima Perdana Menteri Israel tanpa pemberian konsesi atau kelonggaran pada Palestina dalam perundingan perdamaian.

“Mari kita buat mereka bahagia dengan memberikan sesuatu untuk rakyat Palestina,” katanya dalam satu wawancara televisi ketika ditanya apakah dia akan menerima perdana menteri Israel atau mengunjungi negara itu jika terpilih.

Mantan panglima militer Mesir yang menggulingkan presiden terpilih dari kubu Islam Mohamed Moursi pada Juli itu diperkirakan akan memenangi pemilihan umum 26-27 Mei. Saingan utamanya hanya politisi sayap kiri Hamdeen Sabbahi.

Mesir adalah negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada 1979, namun hubungan mereka secara resmi tetap dingin terkait kebijakankebijakan Israel terhadap Palestina.

Sisi menyarankan Israel pertama hendaknya setuju terhadap negara Palestina, dengan Jerusalem timur sebagai ibukotanya.

Pembicaraan-pembicaraan antara Israel

dan Palestina yang diperantarai Amerika Serikat runtuh bulan lalu, dengan kedua pihak saling menyalahkan atas kegagalan.

Militer Mesir terlibat dalam kampanye kontra pemberontakan terhadap gerilyawan Islam di Semenanjung Sinai dekat perbatasan Israel yang telah menewaskan ratusan personel keamanan, dan juga menyerang Israel.

Israel juga telah menyuarakan dukungan untuk tindakan keras Mesir terhadap penyelundupan terowongan yang menghubungkan Sinai dengan Jalur Gaza Palestina, yang dikendalikan oleh gerakan gerilyawan Hamas.

Hamas telah dilarang di Mesir dan para gerilyawannya dituduh terlibat dalam serangan-serangan dan pembobolan penjara di negara itu selama pemberontakan 2011 terhadap Hosni Mubarak.

Sisi mengatakan kampanye militer telah menghancurkan sebagian besar terowongan penyelundupan ke Gaza dan mengeringkan keuntungan Hamas dari penyelundupan tersebut.

Tetapi dia menolak mengatakan apakah Hamas “menentang” Mesir. “Saya ingin memberitahu Mesir: jangan biarkan situasi dan perasaan terhadap Hamas mempengaruhi posisi bersejarah Anda pada Palestina,” katanya. (ant/bali post)