HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500
Rp. 75.000 Rp. 80.000
SUARA NTB
JUMAT, 8 MEI 2015
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 55 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dari Rakorda Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2015
Disepakati Upaya Penyiapan SDM yang Tangguh Kuasai Asean Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah
(Rakorda) Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2015. Menghadirkan semua elemen dan stakeholders terkait di tingkat provinsi
(Suara NTB/bul)
MOU - Sekda menandatangani MoU antara Kadisnakertrans dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
dan kabupaaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 6-8 Mei di Hotel Lombok Raya ini agendanya memantapkan kesepakatan bersama mematangkan SDM yang terampil, berkualitas, dan berdaya saing dalam rencana besar menguasai pasar kerja di seluruh negara-negara Asia Tenggara (Asean). Seperti diketahui, Indonesia, NTB pada khususnya akan berhadapan langsung dengan ketatnya persaingan hidup manusia jelang diberlakukannya sistem pemerataan ekonomi di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Rakorda yang dilaksanakan, akan menjadi acuan bagaimana mempersiapkan SDM, sarana dan prasana pendukung untuk menunjang rencana besar tersebut. Pada kegiatan pembukaan, hadir Sekda NTB, H.M. Nur., SH.,MH, Kadisnaketrans NTB,
H. Wildan beserta jajaran, Biro Perencanaan Kemenaker RI, dan Biro Perencananaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Kepala Dinas
(Suara NTB/bul)
DIALOG - H. Wildan (kiri) dan Sekda NTB dalam dialog dengan semua pihak terkait.
Kehadiran TNI di Daerah Mampu Minimalisir Sikap Primordialisme Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi mengapresiasi kehadiran jajaran keluarga besar TNI/AD di NTB. Kehadiran TNI ke daerah sangat perlu dan harus sering dilakukan. Kehadiran TNI di daerah juga dapat menjadi perekat dan mampu meminimalisir sikap primordialisme. ‘’Sehingga pada akhirnya ketahanan sebagai suatu bangsa dan wawasan kebangsaan akan tetap hidup,’’ ujar orang nomor satu di NTB ini saat memberikan sambutan pada acara ceramah kebangsaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Gra-
Nakertrans dan yang membidangi di tingkat kabupaten/ kota, dan UPTD lingkup Disnakertrans Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15
CINDERAMATA - KSAD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyerahkan cinderamata kepada Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi.
ha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Kamis (7/5). Terkait dengan kehadiran TNI di daerah, Gubernur menyatakan kesiapannya semaksimal mungkin untuk mendukung segala bentuk program TNI yang bisa disinergikan dengan pemerintah daerah. Kehadiran TNI baik dalam kegiatan pokok maupun kegiatan lain yang semuanya bermuara dalam mensukseskan pembangunan nasional. ‘’Ada banyak manfaat yang didapatkan jika TNI lebih sering turun ke daerah, diantaranya akan semakin memperkokoh kemanunggalan TNI bersama rakyat,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/Humas Setda NTB)
TO K O H Waspadai ’’Proxy War’’ KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo meminta seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai perang proxy atau proxy war. Proxy war, merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung yang berisiko kehancuran fatal. ‘’Melalui proxy war ini tidak dikenal siapa lawan dan siapa kawan. Karena musuh mengendalikan non state actors dari jauh. Bersambung ke hal 15 Gatot Nurmantyo (Suara NTB/Humas Setda NTB)
MoU Pembangunan Hotel Syariah dan Rukan Terancam Diputus Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terancam akan memutus nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua mitra pemerintah daerah atau investor yang akan membangun hotel syariah dan rumah kantor (rukan). Pasalnya, hampir dua tahun sejak penandatangan MoU yang dilakukan 10 Juni 2013, hingga saat ini belum ada progres pembangunan yang tampak. ‘’Yang dua ini (hotel syariah dan rukan) berpeluang dievaluasi ulang. Sesuai ketentuan bisa diperpanjang satu kali, setelah itu putus. MoU nya sampai 9 Juni ini,” ujar Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. Fathurahman, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/5) siang kemarin. Dijelaskan, MoU pemanfaatan aset daerah dengan tiga investor yang menjadi pemenang sesuai dengan hasil beauty contest yang dilakukan tim terpadu Pemprov NTB itu sudah dilakukan perpanjangan selama satu kali. Penan-
datangan MoU sendiri dilakukan antara Gubernur dengan investor pada 10 Juni 2013 lalu. MoU itu berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Sehingga, ketiga MoU itu batas waktunya habis pada Juni mendatang. “Kita akan evaluasi sampai berakhirnya MoU itu dulu. Juni ini berakhirnya. Tentu ada mekanismenya, proses, sesuai dengan aturan,” imbuhnya. Sementara, MoU untuk pembangunan NTB Convention Center (NCC) berpeluang akan dilanjutkan ke penandatangan
Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) karena investor telah melaksanakan kewajibannya. Mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB ini mengatakan, tiga investor yang menjadi mitra pemda itu dulunya disaring melalui beauty contest. Dari hasil beauty contest yang dilakukan tim terpadu Pemprov NTB ada tiga calon pemenang untuk masingmasing pemanfaatan tigas aset milik pemda itu. Dari tiga calon pemennag itu, ketiga investor inilah yang menjadi pemenang pertama. Bersambung ke hal 15
Perkara Bupati Lobar Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Giri Menang (Suara NTB) Pemeriksaan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony dalam perkara dugaan pemerasan terhadap investor pariwisata yang akan mengembangkan kawasan Meang, Sekotong, Lobar hampir rampung. Saat ini penyidik KPK tengah melakukan proses pemberkasan perkara untuk segera berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan. Berkas kasus orang nomor
satu di Lobar ini pun akan masuk tahap II. Diperkirakan sebelum tanggal 15 Mei, perkara ini dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Demikian disampaikan Tim Pengacara Bupati Lobar dari NTB, Irpan Suriadinata SHI, MH, Kamis (7/5) kemarin. “BAP terakhir sudah selesai, kata penyidik sedang dalam proses pemberkasan,’’ kata Irpan yang dikonfirmasi via telepon seluler. Bersambung ke hal 15
Terdakwa Kasus BSS Merasa Ditipu
Tanda Tangan Kelompok Ternak Dipalsukan Mataram (Suara NTB) Di depan persidangan, salah seorang terdakwa kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit sapi pada program Bumi Sejuta Sapi (BSS), Samsul Bahri membeberkan dugaan penipuan, yang akhirnya menyebabkan dirinya dijadikan tersangka oleh Kejaksaan. Dia mengaku menjadi korban, lantaran salah satu kelompok ternak penerima bantuan ternyata identitasnya palsu. Tanda tangan ketua kelompok pun palsu. Melalui tim kuasa hukumnya, Denny Nur Indra, SH, terdakwa menuturkan kronologi kroditnya bantuan sapi ke salah satu kelompok bernama A S. “Klien saya dibo-
(Suara NTB/ars)
hongi oleh anak buahnya bernama E (disebut nama lengkap),’’ kata Denny kepada Suara NTB, Kamis (7/5) kemarin. E dipercaya untuk membeli sapi sejumlah 37 ekor betina dan dua jantan ke peternak. Hewan itu lantas akan diserahkan kepada kelompok AS, sesuai proposal yang diajukan. Uang yang diserahkan Rp 164 juta untuk membeli 39 ekor sapi, sesuai dengan kontrak Samsul Bahri sebagai Direktur CV. Risma Sehati dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Di tengah jalan E diduga membelot. Menurut Denny, E tidak membeli, tapi meminjam sapi sapi milik peternak lain. Kemudian muncul nama Bad (disebut
TUNJUKKAN SURAT - Denny Nur Indra saat menunjukkan surat Inspektorat terkait temuan bantuan sapi.
namanya lengkap) sebagai ketua kelompok AS tersebut. “Karena saling percaya, uang diserahkan ke istri Bad bernama Ja (disebut namanya lengkap) yang mengaku sebagai bendahara kelompok,” kata Denny. Ketika tim pemeriksa barang dan inspektorat datang, E membawa kliennye ke kelompok tersebut. Karena jumlah dan ukuran sapi sesuai dengan juklak juknis, tim membuat berita acara hasil pemeriksaan. Sampai akhirnya dugaan konspirasi itu terbongkar. Pemilik sapi meminta ternaknya dikembalikan. Rupanya, uang tadi tidak dipakai untuk membeli sapi sesuai dengan arahan terdakwa kepada E. Dari total uang Rp 164 juta itu, E diduga hanya menyerahkan Rp 90 juta. Bersambung ke hal 15