Snt08072014

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 8 JULI 2014

16 HALAMAN NOMOR 102 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPU Ingatkan Ancaman Pembengkakan Pemilih Mataram (Suara NTB) Pembengkakan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Pileg 2014 lalu harus diantisipasi oleh petugas KPPS yang bertugas di TPS-TPS pada hari pemungutan suara Pilpres 9 Juli 2014 besok. Peringatan mengenai ancaman pembengkakan data pemilih itu disampaikan oleh Anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/7) kemarin. Yan Marli menegaskan pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, pemilih yang datang ke TPS tanpa membawa formulir C6 dan menunjukkan identitas kependudukan seringkali langsung dicatat oleh petugas di TPS di Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tanpa terlebih dulu mengecek apakah yang bersangkutan te-

RAKYAT KECIL – Seorang penyabit rumput mengenakan kaos salah satu pasangan Capres Cawapres, melintas di Jalan Srwijaya Mataram, dengan sepeda ontel dan sekarung rumput untuk pakan ternak. Ada seabrek janji manis untuk kesejahteraan rakyat dilontarkan dalam visi misi dua pasangan capres yang bertarung pada Pilpres tahun ini. Apakah janji itu benar bisa diwujudkan? Penyabit rumput ini bersama seluruh rakyat menunggu realisasi janji presiden terpilih.

lah tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Jadi tidak dicek lagi di DPT, DPK, tapi langsung dicatat di DPKTb. Padahal namanya ada di DPT atau DPK. Jadinya (jumlah pemilih yang tercatat) membengkak,” ujar Yan Marli. Ia menegaskan, seharusnya, jika ada penduduk yang tidak membawa formulir C6 dan hanya membawa KTP, penduduk tersebut dicek terlebih dulu apakah yang bersangkutan terdaftar di DPT atau DPK. Jika tidak tercantum namanya, barulah ia dimasukkan dalam DPKTb. “Itu yang terjadi kemarin di Pemilu Legislatif, yang ada kasusnya di Kota Mataram,” ujarnya. Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi terulangnya kesalahan serupa, pihaknya telah menegaskan berulangkali dalam berbagai kegiatan bimbingan teknis (bintek) Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

Tuntaskan Terminal Haji BIL

Pemprov akan Bertemu Khusus dengan Kepolisian

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan terus berikhtiar untuk menuntaskan proyek terminal haji/TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL). Proses pembangunan gedung utama terminal haji/TKI di BIL saat ini terhenti karena pengerjaan proyek tersebut diduga menyimpang dan kini kasusnya sedang diproses Polda NTB. Terkait dengan keberlangsungan atau penuntasan pembangunan terminal haji/ TKI itu, Pemprov NTB akan melakukan pertemuan khusus dengan kepolisian. “Kita memang berikhtiar untuk menuntaskan tetapi saya kemarin sudah merencanakan dengan dinas terkait untuk kita melakukan pertemuan khusus termasuk dengan pihak kepolisian. Karena ini salah satunya adalah sudah masuk ke ranah penyelidikan. Jadi kita juga berhati-hati, karena menyangkut institusi penegak hukum,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ditemui usai menghadiri sidang paripurna di DPRD NTB, Senin (7/

TO K O H Jangan Percaya Spekulan SELEKSI Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Mataram (Unram) jalur tes mandiri online dimulai. Hari pertama kemarin, data jumlah pendaftar yang diterima oleh panitia penerimaan mahasiswa baru (Maba) mencapai 34 orang. Dipastikan, data tersebut akan terus bertambah pada hari-hari berikutnya sampai pada batas penerimaan jalur tes mandiri tanggal 19 Juli mendatang. Bersambung ke hal 5 Lalu Wirasapta Karyadi (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, kepada wartawan, di kantornya, Senin (7/ 7) kemarin. Ia menjelaskan, ke tiga saksi baru yang akan dimintai keterangan terkait proses pengadaan mesin penghancur enceng gondok tersebut, berasal dari pejabat penetapan lelang. Keterangan dari pejabat penetapan lelang tersebut diperlukan sebagai bahan tambahan dari pemeriksaan terhadap

saksi sebelumnya. Untuk jadwal pemerikasaan sendiri, kata Tamiana, direncanakan digelar usai Pilpres mendatang. Supaya fokus perhatian tidak terpecah, karena adanya agenda politik yang harus dikawal. “Fokus kita untuk pilpres dulu saat ini. Baru setelah Pilpres pemeriksaan saksi tambahan untuk kasus BWS kita lanjutnya,” ujarnya. Bersambung ke hal 5

Fraksi PDI-P Nilai Pemberian Subsidi Tak Wajar

H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

12:22

Praya (Suara NTB) Proses penyelidikan terkait kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat berat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Lombok Tengah, dipastikan tetap berlanjut. Setelah menuntaskan pemeriksaan terhadap 11 saksi sebelumnya, penyidik Polres Loteng berencana bakal memeriksa tiga saksi baru. “Surat panggilan terhadap ke tiga saksi tersebut sudah kita layangkan,” sebut Kasat

Silang Pendapat Soal Jetstar

PULUHAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov NTB terancam diberhentikan karena ditemukan tidak disiplin masuk kerja. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelusuran tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB yang sejak tiga minggu terakhir melakukan penyisiran di seluruh kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bersambung ke hal 5

05:10

Penyidik Panggil Tiga Saksi Baru Terkait BWS

PROSES penyidikan kasus Terminal Haji/TKI Bandara Internasional Lombok (BIL) yang dianggap Pemprov NTB sebagai hambatan pembangunan, ditanggapi pihak Polda NTB. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bahkan mempersilahkan pemerintah melanjutkan pembangunan gedung jika merasa diperlukan. Lagi pula menurut Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol Drs. Triyono BP melalui Kasubdit III Tipikor AKBP Nurodin, SIK, cek fisik sebagai bahan penyidikan kasus itu sudah selesai. ‘’Jadi silahkan saja kalau mau dibangun, bagi kami tidak ada masalah,” kata Nurodin menjawab Suara NTB, Senin (7/7). Bersambung ke hal 5 Nurodin (Suara NTB/dok)

Terancam Diberhentikan

05:00

7) siang kemarin. Pertemuan khusus dengan pihak kepolisian itu untuk memastikan mana lokasi yang tak bisa dilakukan kegiatan pembangunan dan mana lokasi di sekitar proyek itu yang masih dalam status quo. Menurutnya, hal ini harus jelas sehingga pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan pembangunan terminal haji sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Bersambung ke hal 5

Polda NTB Persilakan Pemprov Bangun Terminal Haji BIL

15:43

18:12

19:26

Mataram (Suara NTB) Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Golkar DPRD NTB silang pendapat soal langkah yang dilakukan Pemprov NTB untuk mempertahankan penerbangan langsung Jetstar Airways rute Perth-Lombok (BIL). Fraksi PDI-P berpendapat langkah Pemprov yang akan mengalokasikan market fund sebesar Rp 1 miliar dalam APBD Perubahan 2014 harus merujuk pada PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sementara Fraksi Partai Golkar meminta Pemprov NTB dapat melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang strategis sehingga rencana penutupan rute Perth-Lombok

dapat ditinjau kembali. Hal tersebut terungkap dalam pemandangan umum kedua fraksi itu dalam rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD Perubahan 2014 di DPRD NTB, Senin (7/7) siang kemarin. Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM dalam pemandangan umum fraksinya menyoroti dukungan market fund ke maskapai penerbangan Jetstar Airways sebesar Rp 1 miliar yang akan diajukan dalam APBD Perubahan 2014 untuk mendukung keberlanjutan rute penerbangan langsung Perth-Lombok. Bersambung ke hal 5

PERDANA - Landing perdana Jetstar Australia di Bandara Internasional Lombok (BIL), Selasa (24/9) tahun 2013 lalu. Pendaratan perdana itu, penanda resminya dibuka penerbangan langsung internasional Perth-Lombok (BIL).

(Suara NTB/dok)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.