Snt08082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 127 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 8 AGUSTUS 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diduga Banyak Bermasalah

BPKP akan Awasi Realisasi Proyek Pusat Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB Dr. Bunardo Hutauruk, AK, MM mengatakan, proyek fisik yang pendanaannya dari pusat diduga banyak bermasalah di NTB. Menyikapi persoalan ini, BPKP berkeinginan untuk mengawasi khusus realisasi proyek pusat itu. Khususnya yang bermasalah untuk dilakukan pendampingan agar keberadaan proyek itu bermanfaat.

Hal tersebut diungkapkan Bunardo Hutauruk, saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Jumat (7/8) kemarin. Dalam kunjungannya yang didampingi pejabat teras BPKP NTB, Bunardo Hutauruk diterima Penanggung Jawab

Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Berdasarkan catatan Suara NTB, dana pusat yang dikucurkan untuk sejumlah item kegiatan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Kepala BPKP NTB, Bunardo Hutauruk ( ke dua dari kiri) didampingi pejabat teras BPKP NTB, saat berdiskusi dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (paling kiri), ketika berkunjung ke Redaksi Suara NTB, kemarin.

(Suara NTB/aan)

TANAMAN BUNGA – Diantara lahan pertanian yang terancam kekeringan, tanaman bunga menjadi pilihan salah satu pengelola areal pertanian di Kota Mataram. Petani bunga tengah menyiangi lahan yang ditanami bunga tersebut, Jumat (7/8).

Penetapan APBDP Molor, Pemprov Susun Langkah Taktis

TO K O H (Suara NTB/dok)

Seperti Bermain Sepak Bola KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah pada tujuh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Mataram. KPU membuka lagi pendaftaran balon kepala daerah mulai 911 Agustus mendatang untuk daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) yang diminta tanggapannya mengenai Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Penetapan APBD Perubahan (APBDP) 2015 terbilang molor dari jadwal yang ditentukan. Semula, penetapan APBDP 2015 ditargetkan bisa ditetapkan pada minggu pertama Agustus 2015.

Namun, karena dilakukan penambahan waktu pembahasan di tingkat komisi, APBDP 2015 direncanakan akan ditetapkan pada Senin, 10 Agustus 2015.

“Insya Allah kita dorong, meski dalam kondisi yang molor atau apapun kita harus menyemangati diri dan menyusun langkah-langkah taktis yang terukur. Sehingga pada akhir tahun anggaran itu kita bisa menunaikan target-target itu,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH Bersambung ke hal 15

Isi Kekosongan, Sekda Bima Jadi Bupati Sehari Mataram (Suara NTB) Masa jabatan Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin HM Nur akan berakhir pada Minggu, 9 Agustus 2015 mendatang. Sementara pelantikan Penjabat Bupati akan dilakukan bersamaan dengan Penjabat Walikota Mataram pada tanggal 10 Agustus 2015. Mengisi keko-

(Suara NTB/dok)

songan jabatan Bupati Bima, Gubernur NTB akan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Bima untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bima selama satu hari, yakni tanggal 9 Agustus 2015.

“Kosong sehari, radiogram kita kirim sesuai ketentuan PP No. 49 tahun 2008. Jika bupati/

walikota berakhir masa jabatan dan belum ada penggantinya maka Gubernur menunjuk Sekda sebagai Pelaksana Harian, tanggal 9 Agustus saja,” terang Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi, Jumat (7/8) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

PPP dan Gerindra Menimbang Opsi Mataram (Suara NTB) Pilkada Kota Mataram memasuki fase baru dengan diperpanjangnya masa pendaftaran bakal pasangan calon oleh KPU Kota Mataram. Sejumlah parpol berpeluang membuat kejutan dengan mengusung bakal pasangan calon baru untuk menantang duet incumbent, H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN).

Sejauh ini, masih ada empat parpol pemilik kursi di DPRD Kota Mataram yang berpeluang mendaftarkan pasangan calonnya. Mereka adalah Gerindra dengan 6 kursi, PPP dengan 5 kursi, PDIP dengan 5 kursi dan Demokrat dengan 4 kursi. Secara matematis, empat parpol itu masih bisa mengusung dua pasangan calon jika terbagi dalam koalisi yang berbeda.

Sejauh ini, Gerindra, PDIP dan Demokrat masih berada di kubu pasangan Dr. H. Rosiady Sayuti – H. MNS. Kasdiono, SH (RIDO). Sementara PPP masih terbelah sikapnya. Kubu Romahurmuziy mendukung AMAN sementara kubu Djan Faridz mendukung RIDO. Namun, pendaftaran perpanjangan tampaknya telah melahirkan efek psikologis baru yang bisa menggeser peta tersebut. Khususnya di tubuh Gerindra dan PPP. Dua parpol ini disebut-sebut berpeluang melahirkan pasangan calon baru.

Terkait sinyalemen ini, Ketua Partai Gerindra NTB, H. Willgo Zainar, SE, MBA menegaskan, hingga kini pihaknya, baik di internal maupun di luar koalisi belum membahas Bersambung ke hal 15

Paket Lanjutan RSUP NTB Senilai Rp 53 Miliar Dikhawatirkan Tak Tuntas Mataram (Suara NTB) Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kota Mataram, H. Puji Raharjo, ST pesimis paket lanjutan pembangunan RSUP NTB di Dasan Cermen, Kota Mataram, senilai Rp 53 miliar dapat dikerjakan tuntas hingga akhir tahun ini. Pasalnya, mepetnya waktu pengerjaan yang tinggal beberapa bulan lagi sangat berat untuk menuntaskan proyek tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah daerah belum menetap-

kan pemenang tender proyek tersebut, padahal, hanya menghitung beberapa bulan saja sampai batas pengerjaan. ‘’Sepertinya berat terlaksana paket yang Rp 52 miliar di RSUP NTB,’’ujar Direktur Utama PT. Jaya Raharja ini.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (7/8) kemarin dijelaskan, untuk proyek fisik gedung dengan batas waktu hanya 3,4 bulan ini menurutnya hal berat dilaksanakan.

Sebab, untuk membangun gedung, ada tahapan-tahapan

tertentu yang tak bisa dikebut.

Misalnya penyiapan rancangan beton, masa ideal pengeringan bangunan, pemasangan infastruktur instalasi listrik, serta beberapa jenis kegiatan yang tak bisa dikebut sesuai keinginan.

Apalagi dengan nilai proyek sebesar Rp 52 miliar, dan ditargetkan hanya 3,4 bulan. ‘’Proyek fisik gedung tidak bisa dikerjakan dengan melibatkan massa untuk mengebut pembangunan misalnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

BELUM TUNTAS - Gedung I RSUP NTB di Dasan Cermen, Kota Mataram yang bangunannya belum tuntas.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Halaman 2

Mataram Miliki 800 Hektar Kawasan Kumuh

M. Fathurrahman

(Suara NTB/ynt)

Mataram (Suara NTB) Meskipun tergolong daerah perkotaan, tapi Kota Mataram masih memiliki 800 hektar kawasan kumuh yang tersebar di beberapa kecamatan. Hal ini berdasarkan hasil survei Bappeda Kota Mataram. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura, Jumat (7/8).

Sepakat Dilanjutkan PEMBANGUNAN rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dilaksanakan oleh salah satu kampus swasta di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya yang sempat dipersoalkan warga kini telah menemukan titik temu. Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH menyampaikan warganya dan pihak Amikom telah sepakat pembangunan rusunawa Amikom tetap dilanjutkan. Hanya saja pembangunan boleh dilanjutkan dengan syarat harus telah keluar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram.

Titik temu dan kesepakatan telah berhasil didapatkan kedua belah pihak setelah melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. “Kedua belah pihak sudah sepakat bahwa pembangunan di Amikom itu bisa dilanjutkan dan masyarakat tidak ada yang kontra lagi apabila IMB-nya sudah keluar. Alhamdulillah kedua belah pihak sudah menandatangani pernyataan kesepakatan,” jelasnya.

Pertemuan tersebut diikuti oleh sekitar 20 sampai 25 orang dari kedua belah pihak baik warga maupun pihak Amikom.

Hadir juga Ketua RT 04 dan RT 05 Lingkungan Kekalik Timur dan juga juru bicara dari warga serta Direktur Amikom. “Mereka saling curhat apa yang diinginkan bersama dan bersepakat,” ujarnya.

Dalam surat pernyataan tersebut, ada tiga poin yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Poin pertama menyatakan bahwa pembangunan boleh dilanjutkan setelah IMB dikeluarkan pemerintah; poin kedua menegaskan pihak Amikom tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum keluarnya IMB; dan poin ketiga masyarakat menyatakan tidak akan mempermasalahkan dan tidak akan melakukan penolakan terhadap proses pembangunan rusunawa dan fasilitasnya. “Yang bertanda tangan disini atas nama warga, Ketua RT, Direktur Amikom, saksi dari pihak masyarakat dua orang, dan saksi ada juga dari AMIKOM,” terang mantan Lurah Jempong Baru ini.

Fathurrahman menyatakan saat ini semua persoalan telah clear dan tinggal menunggu keluarnya IMB yang sedang diproses BPMP2T. Ia juga menyatakan tidak ada lagi pemblokiran jalan di sekitar lokasi pembangunan rusunawa tersebut. (ynt)

Mahmuddin mengatakan daerah kumuh ini paling banyak berada di Kecamatan Ampenan dan dalam program yang akan dilaksanakan pemerintah pusat, akan dititikberatkan di Ampenan. “Kita fokus di Ampenan terutama kawasan kota tua,” ujarnya.

Pemerintah pusat disampaikan Mahmuddin memiliki program “100 Nol 100” yang akan mengkover penanganan kawasan kumuh di daerah secara menyeluruh. “Seratus persen air bersih, nol persen rumah kumuh atau rumah tidak layak huni, dan seratus persen perbaikan sanitasi,” jelasnya.

Anggaran secara menyeluruh berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya membuat DED (Detail Engineering Design). DED disebutkan Mahmuddin sebagian telah disusun oleh Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Bankim). Tahun ini

telah dianggarkan Rp 4,5 miliar dan dikhususkan untuk penataan di kawasan kota tua Ampenan. “Tahun depan difokuskan untuk program Dengan dana tersebut, akan ditata beberapa ruas jalan dan pemasangan berbagai atribut atau aksesoris perkotaaan sehingga kawasan yang memiliki nilai sejarah tersebut menjadi lebih indah dan tertata. Beberapa kawasan atau jalan yang akan diintervensi adalah mulai dari Jalan Niaga, Jalan Pabean, kawasan simpang lima dan sekitarnya.Sementara untuk kawasan eks Pelabuhan Ampenan tidak termasuk dalam program ini. Segmen pertama adalah penataan di sekitar Jalan Pabean, segmen kedua di Jalan Energi, dan segmen ketiga di sekitar Kali Jangkuk.

Untuk penataan kawasan kumuh, Kota Mataram juga mendapatkan bantuan sebesar Rp 27 miliar dari Satker

Harus Segera Disikapi KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini menegaskan, masalah royalti Mataram mall harus disikapi dengan segera. Ini menyusul ketidakjelasan penentuan kenaikan nilai royalti Mataram Mall. ‘’Pemkot kan punya nilai perhitungan sendiri melalui tim appraisal dan juga akademisi dan mal juga nilai hitungan sendiri. Dua nilai ini kan tidak bisa bertemu,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendiskusikan hal ini di internal komisi II untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak terkait. Terutama BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) perlu dimintai klarifikasi terhadap persoalan royalti Mataram Mall yang tidak kunjung selesai. Termasuk keberadaan belasan ruko di samping Mataram Mall yang belakangan diklaim BPKAD masuk dalam royalti Mataram Mall.

Nilai royalti Mataram Mall mestinya harus memperhatikan kondisi daerah. Zaini mengatakan bahwa masalah asset di Kota Mataram ini merupakan masalah yang serius.

Apalagi, Kota Mataram baru saja mendapatkan opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Tentu tidak kunjung selesainya persoalan nilai royalti yang disetor PT. Pasifik Cilinaya Fantasi menjadi persoalan tersendiri bagi Kota Mataram yang telah menyandang status WTP. Padahal, dalam rekomendasi BPK, lanjut Zaini, Pemkot Mataram diminta memperhatikan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jika mengacu pada rekomendasi BPK itu, tentu Mataram Mall termasuk di dalamnya. Politisi Demokrat ini menyesalkan jawaban Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra yang terkesan tidak mempunyai data valid terkait keberadaan belasan ruko di samping Mataram Mall.

Sebab, awalnya, pihak BPKAD mengakui bahwa belasan ruko yang terletak menghadap Lingkungan Karang Tapen itu telah dilepas oleh PCF, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan nilai royalti Mataram Mall. Namun anehnya, belakangan BPKAD Kota Mataram meralat pernyataannya dengan mengklaim bahwa belasan ruko itu tidak membayar hak guna bangunan lantaran sudah include dalam pembayaran royalti Mataram Mall. ‘’Kesimpangsiuran ini kan jelas berimbas pada royalti Mataram Mall. Makanya saya katakana ini harus jelas dulu,’’ tandasnya. Karena bagaimanapun pemanfaatan ruko untuk kepentingan bisnis itu akan sangat mempengaruhi pendapatan daerah. (fit)

bantuan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas di kawasan kumuh seperti jalan lingkungan, perbaikan dan normalisasi saluran, penyediaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU),

IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), dan lainnya. Dana Rp 27 miliar ini dibagi dua. Sebesar Rp 15 miliar untuk Dasan Agung dan sekitarnya, dan Rp 12 miliar untuk kawasan Cakranegara. (ynt)

MCC Mulai Ditata

Sejumlah SKPD Masuk Zona Merah

Promosi Mutiara Libatkan Pelaku Pariwisata

Mataram (Suara NTB) Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram, masuk zona merah terkait serapan keuangan hingga triwulan ketiga.

Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, Sapruddin Ali tidak menyebutkan SKPD mana saja yang masuk zona merah. Namun diakui, sebagian besar instansi serapan keuangan masih sekitar 45 persen.

“Hingga akhir Juli serapan keuangan kita masih 45 persen,” sebutnya saat dikonfirmasi di ruangnya, Kamis (6/8).

Dari total anggaran keuangan Rp 1,3 triliun baru digunakan sekitar Rp 553.208.507.789. Sedangkan, serapan fisik baru sekitar 48,3 persen. Target serapan fisik dan keuangan pada triwulan ketiga yakni 60 persen. Safruddin menambahkan, capaian realisasi keuangan dan fisik triwulan ketiga akan diketahui pada akhir Bulan September mendatang. “Triwulan ketiga berakhir pada bulan September. Baru awal itu biasanya tahapan triwulan ketiga baru akan naik,” ujarnya.

Rendahnya realisasi keuangan disebabkan, perubahan anggaran di APBD Perubahan, sehingga harus dicairkan setelah DPA perubahan. Disamping itu, sumber anggaran dari pemerintah pusat seperti DAK menyesuaikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak - juknis). Perubahan aturan ini menurutnya, sangat berpengaruh terhadap pekerjaan fisik di lapangan. “Pekerjaan sumbernya DAK seperti milik Dikpora dan BPKAD ini, masih menunggu juklak - juknis,” terangnya.

Secara keseluruhan lanjutnya, tender proyek fisik persiapan terkontrak. Seperti halnya, tender PJU milik Dinas Pertamanan Rp 799 juta sedang persiapan dokumen. Pembangunan gedung sekolah oleh Dikpora, baru mengusulkan tender dan pihaknya menjadwalkan tender. Dengan progres yang ada, diharapkan capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD sesuai target. (cem)

(Suara NTB/fit)

Bankim di tahun ini. dua kawasan yang dinilai kumuh tersebut yaitu wilayah Dasan Agung dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di wilayah Kecamatan Cakranegara.

Mahmuddin menerangkan

Terkait Serapan Keuangan

Walikota Ingin Festival Mentaram Jadi Ikon Kota Mataram

HM. Zaini

(Suara NTB/ynt)

RUMAH - Beberapa rumah di Ampenan yang berada di pinggir kali, tepatnya di depan UPS Karang Buyuk, Ampenan Selatan.

Mataram (Suara NTB) Puncak acara Festival Mentaram akan dilaksanakan hari ini, Sabtu (8/8) siang berpusat di Taman Sangkareang, Jalan Pejanggik. Festival yang digadang-gadang akan dihadiri peserta dari luar negeri dan beberapa provinsi di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi ikon Kota Mataram yang akan dilaksanakan setiap tahun. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Kamis (6/8) malam pada saat grand final Pemilihan Terune Dedare Kota Mataram di Pendopo Walikota.

Walikota mengatakan dengan digelarnya kegiatan bertema budaya, bisa menjadi daya tarik tersendiri kepada wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik. Dengan demikian angka kunjungan wisatawan ke daerah ini terus meningkat setiap tahunnya. Nilai-nilai budaya di Kota Mataram disebutkan Walikota cukup tinggi dan juga ragam budaya di Mataram ini cukup banyak, mengingat kota ini ditinggali masyarakat yang heterogen.

Hal inilah bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. “Banyak aspek yang juga bisa dijadikan daya tarik di Mataram ini seperti kuliner dan lainnya,” ujarnya. Dengan diselenggarakannya Festival Mentaram, diharapkan juga bisa menjadi media dalam meningkatkan peran aspek budaya di Kota Mataram.

Untuk meramaikan acara tersebut, Walikota meminta agar seluruh sekolah yang ada di Kota Mataram dilibatkan. Sama seperti tahun 2013 lalu saat Kota Mataram menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Keraton Asia Tenggara. Walikota menginginkan para pelajar dari sekolahsekolah yang ada di Kota Mataram mengikuti kegiatan parade budaya. Selain itu diminta juga kepada semua kelurahan untuk terlibat dengan membawa rombongan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs.H. Abdul Latif Nadjib, MM menyampaikan puncak Festival Mentaram akan ditandai dengan digelarnya parade budaya dengan melibatkan 3 ribu peserta. Selain itu akan dihadirkan tarian massal dengan peserta sekitar 700 sampai 1.000 orang. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Sejumlah penari menampilkan tarian tradisional pada saat gladi bersih persiapan pembukaan Festival Mentaram di depan Taman Sangkareang, Jumat (7/8).

Mataram (Suara NTB) Mataram Craft Center (MCC) mulai dibenahi. Setelah sebelumnya, beberapa bagian seperti tembok, plafon, kaca dan gedung tidak terurus, Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) pun berencana akan melibatkan pelaku pariwisata, untuk mempromosikan sentra kerajinan di Kota Mataram. “Itu pasti, MCC kan bagian destinasi pariwisata,” ungkap Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, MH., Jumat (7/8).

Perbaikan bersumber dari APBD 2015 sebesar Rp 200 juta. Pihaknya akan mengumpulkan pedagang mutiara khususnya di Sekarbela. Wartan belum memastikan kapan para perajin

dan pedagang mutiara dikumpulkan, tetapi pihaknya konsentrasi menyelesaikan penataan tersebut.

Yang jelas tegas Wartan, kalau digunakan untuk perajin batu akik dinilai tidak akan cukup menampung.

Sebab, jumlah lokal di sana relatif sedikit dibandingkan jumlah perajin.

"Saya rasa ndak cukup, karena di atas itu cuma berapa lokal saja,” ujarnya.

Terkait inovasi apa dilakukan agar MCC ramai dikunjungi wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara, pihaknya masih melakukan kajian dan diskusi dengan para pedagang.

Ditekankan adalah, pedagang mutiara lebih pro aktif memanfaatkan serta meningkatkan produktifitas kerajinan mereka.

Sebagai gambaran, MCC sebelumnya dikelola oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Tahun 2014, pengelolaan tersebut dilimpahkan ke Diskoperindag.

Pasca peralihan itu, MCC seolah tidak terawat. Bahkan, pemanfaatnya beralih fungsi sebagai tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) Raudoh, serta digunakan sebagai kantor event organizier (EO).

Melihat kondisi itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menginstruksikan kepada Diskoperindag melakukan pengkajian terhadap kegunaan tersebut.

Pasalnya, MCC dihajatkan oleh mantan Walikota Mataram periode sebelumnya, HM. Ruslan (alm) sebagai sentra kerajinan mutiara Sekarbela. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Halaman 3

PDAM Giri Menang Manfaatkan Sumur Bor

Mataram (Suara NTB) PDAM Giri Menang Mataram mengeluarkan jurus andalannya. Menyikapi dampak kekeringan tahun ini, beberapa sumur bor yang dimilikinya dimanfaatkan, bahkan dilakukan penambahan jumlah sumur bor.

“Sumur bor itu difungsikan saatsaat emergency, misalnya saat kondisinya seperti ini (kekeringan),” kata Direktur Utama PDAM Giri Menang, L. Ahmad Zaini, ST., MT, Jumat (7/8).

PDAM Giri Menang Mataram telah membangun dua unit sumur bor sebagai langkah antisipasi tu-

L. Ahmad Zaini

runnya debit mata airnya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat selama musim kemarau.

Dua sumur bor tersebut di antaranya di Jalan Udayana Mataram, satu lainnya di Sandik, Gunung Sari, Lombok Barat.

Proses pembangunan sumur bor

di Jalan Udayana telah tuntas dan proses akhirnya akan dilakukan uji terhadap kualitas air termasuk dari dinas kesehatan. Selanjutnya air akan disalurkan setelah hasil uji kualitas air sesuai dengan standar yang ditentukan.

Untuk sumur bor di kawasan Sandik Lombok Barat, saat ini masih dalam proses pengeboran. Dalam waktu dekat, kata L. Zaini akan rampung. Sumur bor di Sandik ini, nantinya untuk memenuhi ke-

(Suara NTB/bul)

butuhan masyarakat di kawasan sekitarnya, termasuk kawasan wisata Senggigi.

Pembangunan dua sumur bor itu, lanjut L. Zaini, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan PDAM Giri Menang, baik yang ada di Mataram maupun Lombok Barat. Sebab seperti diketahui, jumlah pelanggan terus mengalami peningkatan, sementara di satu sisi debit mata air terus berkurang jika tak dilakukan pelestarian.

“Setiap tahun, ada pen-

gurangan debit, tahun ini masa kekeringan juga berpengaruh langsung di mata air yang kita andalkan.

Inilah alternatifnya, dengan sumur bor yang kedalamannya di bawah 100 meter,” ujarnya.

Setelah dua unit sumur bor yang dimaksud telah rampung, Perusda Patungan ini otomatis akan akan memiliki lima sumur bor seluruhnya.

Empat tersebar di Lombok Barat dan satu unit di Kota Mataram. (bul)

Wirausahawan Baru Minta Kelonggaran Pajak

Momok Calon Konsumen

Mataram (Suara NTB) Krisis ekonomi yang terjadi sekarang akan berdampak besar, terutama kepada dunia usaha yang notabene wirausaha baru. Pemerintah harus melunak, memberikan alternatif dengan tidak memperberat dengan pajak.

Hal ini disampaikan Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, Yudistira Capriyadi kepada Suara NTB, Jumat (7/8). Dia menilai wirausaha saat ini sedang mengalami perkembangan.

Tetapi di satu sisi, wirausaha yang rata-rata sedang merintis ini justru diburu oleh ketentuan membayar pajak.

“Bagaimana akan terpenuhi jumlah wirausaha untuk memenuhi standar idealnya negara atau daerah untuk maju. Jika belum apa-apa saja pengusaha sudah diburu pajak, kan tidak rasional,” sebut Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi NTB ini.

Pengusaha bukan tidak taat kepada aturan di negara ini untuk membayar pajak, tetapi tidak tepat menurutnya, pengusaha yang baru bermunculan ini diberikan beban pembayaran pajak. Padahal, pengusaha itu harus diberikan berkembang. Sampai pada waktunya, membayar pajak

SELAIN pengusaha property, konsumenpun masih wait and see terhadap situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) sepertinya menjadi momok menakutkan bagi calon konsumen.

Saat ini suku bunga KPR mengalami kenaikan, di tengah semakin menguatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah. Bisnis propery (perumahan) karenanya tidak seprogresif penjualan tahun-tahun sebelumnya. Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Miftahuddin Ma‘ruf, SH memaklumi itu.

Kecenderungan pendapatan masyarakat nilanya makin kecil, dengan kuatnya nilai tukar dolar sebesar Rp 13.500/ dolar. Otomatis suku bunga KPR komersil akan naik, karena acuannya adalah turun naiknya harga dollar.

Ma‘ruf mengakui kelesuan penjualan perumahan komersil adalah kekhawatiran beban akan tingginya suku bunga KPR. Meski, pengembang telah memberikan kebijakan untuk memperkecil Down Payment (DP) bagi calon konsumen perumahan, tetapi tidak lantas cara itu mampu menggenjot penjualan rumah.

“Pengusaha property tak mau mengambil resiko, konsumen juga demikian. Sama-sama wait and see,” ujar Ma`ruf pada Suara NTB di Mataram, Jumat (7/8). Kondisi ini masih dimungkinkan akan berlaku hingga akhir tahun.

Salah satu kebijakan yang paling tepat diambil oleh masyarakat, yakni harus memutar arah kepada perumahan yang disubsidi oleh pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beberapa perusahaan propery di NTB-pun telah menyiapkannya. Perumahan subsidi ini beban bunga KPR-nya hanya 5 persen, dengan ketentuan uang muka sebesar 1 persen dari harga rumah.

“Silakan, kita dorong masyarakat ambil perumahan yang subsidi. Karena ini salah satu solusi yang ditelurkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di tengah krisis ekonomi global. Suku bunganya tetap, DP juga rendah,” demikian Ma`ruf. (bul)

tentu menjadi kewajiban.

Kondisi perekonomian saat ini sedang tak stabil, menyusul ketidakstabilan ekonomi dunia. Di tengah kelesuan ini ia mempertanyakan, apakah lantas pajak menambah beban.

“Ekonomi anjlok, pajak nguber-uber, bagaimana bisa wirausaha kita tumbuh,” ujarnya. Ia juga mengibaratkan kondisi usaha di NTB saat ini mulai bergairah, dengan semakin melejitnya sektor pariwisata. Jika wirausaha yang baru ini seperti bayi, tentu ada tahapan bayi ini diberikan asupan makanan, merangkak, berjalan, hingga berlari.

“Nah kalau bayi yang baru lahir ini kalau dipaksa berlari kencang, masuk di logika ndak?

Bayangkan saja bagaimana akibatnya,” katanya.

Jika di tengah baru bermunculannya wirausaha ini, kemudian dihadapkan dengan situasi ekonomi yang sulit, ditambah lagi dengan ketentuan membayar pajak. Bukan tidak mungkin, usaha tersebut berpotensi ditutup.

“Sekarang untuk dapat gaji karyawan saja sudah syukur, jangan sampai ini pengusaha gulung tikar dan memicu pengangguran. Dampaknya akan lebih besar lagi,” demikian Yudistira. (bul)

(Suara NTB/bul)

BAWANG PUTIH IMPOR – Seorang pedagang di pasar tradisional Mandalika, Mataram, menunjukkan bawang putih impor yang tetap dicari konsumen.

Pedagang masih mengandalkan kebutuhan bawang putih impor, sebab selain kualitas bawangnya yang cukup baik, harganya juga relatif lebih murah dari bawang lokal. Hal ini perlu menjadi pemikiran pemerintah daerah.

Miftahuddin Ma`ruf (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Beli Gabah Petani

Bulog Bersaing dengan Tengkulak Selong (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) bersaing dengan tengkulak dalam pembelian gabah petani. Mengacu pada standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak ditampik, institusi penyalur beras miskin (raskin) itu kalah saing. Namun pihak Bulog pastikan, masih bisa bersaing karena diperbolehkan membeli dengan harga di luar HPP. Hal ini ditegaskan Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre) Bulog Lotim, Saefuddin kepada Suara NTB, Jumat (7/ 8). Disebut HPP Rp 7.300/kg itu katanya untuk pembelian beras medium yang nantinya akan diperuntukkan bagi raskin. Sedangkan di atas HPP disebut harganya Rp 8.400/kg. Harga melampui HPP ini diperuntukkan untuk pengadaan beras premium.

Sampai saat ini, Bulog Lotim sudah mampu mengadakan sebanyak 7.000 ton dari target 15.000 ton. Khusus beras premium, Bulog sudah berhasil membeli sebanyak 2.000 ton setara beras. Beras premium ini lanjutnya bukan untuk raskin. Tidak diketahui Bulog, ke mana nantinya akan diarahkan. “Kemungkinan besarnya untuk kegiatan operasi pasar,” imbuhnya.

(Suara NTB/rus)

PANEN - Petani di Lombok Timur terlihat masih banyak yang melakukan panen padi hingga awal pekan ini.

Diberlakukannya harga di luar HPP itu kata Saefuddin memberikan kesempatan bagi Bulog untuk membeli sebanyakbanyaknya beras premium. Kalau hanya mengandalkan HPP diakui jelas tidak bisa bersaing.

Yudistira Capriyadi

Soal HPP, lanjutnya merupakan ketetapan yang dibuat pemerintah pusat. Bulog sendiri tidak punya kewenangan mengubah. Bulog hanya mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah.

Meskipun faktanya, HPP kalah saing dari harga pembelian tengkulak, namun tidak bisa dilakukan perubahan di tengah jalan. Perubahan HPP biasanya dilakukan di akhir. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dugaan Pencaplokan Kawasan Hutan

Rampungkan Kasus Dugaan Pungli MENCUATNYA dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di tubuh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terhadap kepala sekolah yang dilantik beberapa waktu lalu menjadi salah satu atensi kasus yang harus segera diselesaikan Inspektorat Lotim. Inspektorat menargetkan penyelesaian kasus dugaan pungli pekan depan.

Pasalnya, dugaan pungli yang dilakukan oknum di Dinas Dikpora kepada kepsek sebagai (Suara NTB/yon) syarat mendapatkan SK Haris yang nominal bervariasi itu ditargetkan selesai pekan depan. “Semua kanit (kepala unit) sudah kita panggil. Namun kemungkinan kita tidak akan memanggil kepala sekolah, akan tetapi beberapa diantaranya akan kita datangi langsung untuk dijadikan sampel. Penyelesaian dugaan pungli ini juga sesuai perintah dari bupati dan kita target selesai minggu depan,” jelas Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, Jumat (7/8).

Hasil dari pemeriksaan Inspektorat, ungkapnya, selanjutnya akan diserahkan ke Bupati Lotim selaku pemegang kebijakan. “Kita dari Inspektorat hanya menyampaikan apakah ada tidaknya indikasi pungli yang dilakukan oleh Dinas Dikpora. Apakah dibawa ke ranah hukum atau tidak, itu nanti tergantung pak Bupati.

Kita di sini hanya sampai ke indikasinya saja, namun tetap berdasarkan data dan fakta,” tambahnya.

Menurutnya, apapun bentuk dan jenis pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat itu, di dalam intern pemerintah itu wajib hukumnya untuk menindaklanjutinya, baik pengaduan itu disampaikan melalui SMS, bersurat maupun secara langsung. Dalam hal ini, Inspektorat tidak melihat siapa yang melakukan pengaduan, tetap melihat materi atau isi dari pengaduannya itu.

Terkait dengan kasus dugaan pungli, Inspektorat Lotim akan memanggil sejumlah pihak baik yang melapor maupun terlapor pada hari Senin mendatang. “Pada hari Senin ini kita berencana akan panggil terlapor maupun yang melapor. Itu kita lakukan supaya penelusuran atas dugaan pungli itu tidak berkesan sepihak,” terangnya. (yon)

Peringati Hari Kemerdekaan

Bupati Minta Warga Tunjukkan Bukti Hak Ulayat

Selong (Suara NTB) Penyelesaian kasus pencaplokan hutan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh warga Dusun Jurang Koak dan Burne Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba belum menemukan benang merah. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan pejuang hak tanah adat masih tetap bertahan.

Mengetahui fakta itu, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menyarankan pihak terkait untuk berkoordinasi dalam proses penyelesaiannya. Klaim warga yang menyebut kawasan tersebut sebagai tanah adat harus dibuktikan.

“Kalau betul klaim warga kawasan itu tanah ulayat, tunjukkan buktinya. Pemerintah siap akan menetapkannya,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB, Jumat (7/8).

Bupati menjelaskan, dasar hukum adanya hak ulayat itu diatur dengan jelas dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Menurutnya, dalam Pasal 18B UUD 1945, ayat (1) menjelaskan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Begitu juga pada ayat 2, lanjutnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks kasus klaim hak ulayat Desa Bebidas, ungkapnya, bukti-bukti yang diajukan warga harus kuat. Bupati menyebut seperti fakta-fakta sejarah, jika kawasan tersebut merupakan daerah yang disucikan dan ada bukti, pihaknya siap menetapkannya sebagai lahan hak adat. “Pokoknya, tunjukkan buktinya pada pemerintah, kita siap akan berikan,”

janjinya.

Dalam hal ini, ujar bupati, masyarakat harus menjaga tanah adat. Bukan sebaliknya dilakukan perusakan, sehingga merugikan banyak pihak.

Begitu juga dalam proses penyelesaiannya, bupati mengingatkan semua instansi terkait agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Termasuk pihak-pihak yang mengklaim memiliki kewenangan atas kawasan hutan diminta tetap menjaga kawasan hutan itu.

Penyuluh Wilayah Kerja (Wilker) II TNGR, Zainduddin yang dikonfirmasi terpisah menegaskan kembali kawasan yang diduga dicaplok warga Bebidas itu merupakan areal konservasi dan bukan merupakan hak ulayat seperti pengakuan sejumlah oknum warga.

Pihak TNGR sudah mengantongi nama-nama oknumoknum yang bermain dalam melakukan perusakan kawasan hutan. Pihaknya menilai klaim warga terhadap kawasan itu dianggap hanya sebagai alasan saja. Pihaknya pun sudah menantang oknum warga untuk menunjukkan bukti keberadaan hak ulayat seperti yang disampaikan. ‘’Namun tidak bisa ditunjukkan. Namanya tanah adat itu kan ada syarat-syaratnya,” ungkapnya.

Sementara selama ini pengakuan kawasan tersebut sebagai tanah adat hanya cerita saja. Di mana, ada tokoh di desa tersebut yang sudah sejak lama masuk dan membuka akses di dalam kawasan

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN – Seorang petugas TNGR menunjukkan pal batas yang ada dalam kawasan hutan yang diduga telah dirusak oleh oknum. Sementara pihak warga mengklaim, kawasan itu masuk hak ulayat, sehingga tidak ada alasan bagi TNGR mengusir mereka. hutan.

Sementara Kepala Desa Bebidas, Sarafuddin menegaskan, para pejuang tanah

26 Randis Jenis Sepeda Motor Hilang Selong (Suara NTB) – Sebanyak 26 kendaraan dinas (randis) yang digunakan jajaran PNS di sejumlah SKPD lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) hilang. Namun, Pemkab Lotim belum memberikan kebijakan terhadap PNS yang menghilangkan randis.

“Yang sudah masuk datanya sebanyak 26 randis yang hilang. Terkait dengan ganti rugi yang dikeluarkan oleh pemegangnya. Inilah yang masih kita kaji supaya jumlah ganti rugi yang dikeluarkan itu sesuai dengan kondisi randis dan kapan randis itu hilang juga perlu dikaji supaya tidak terlalu memberatkan pihak yang mengganti rugi.

Selain itu, apakah randis itu hilang ketika dalam tugas atau di luar tugas juga akan menjadi pertimbangan,” ungkap Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, Jumat (7/8).

Diakuinya, yang menjadi kendala permasalahan randis yang hilang itu belum bisa disidangkan dikarenakan barangnya tidak ada, sehingga berdampak pada kerugian yang tidak bisa ditafsir. Namun, kata Haris, penertiban masalah aset terus dilakukan dan menargetkan pada bulan November mendatang pendataan masalah aset sudah selesai. “Saat ini kita sudah bersurat ke semua SKPD untuk melaporkan terkait dengan randis yang hilang di SKPD itu,”akunya.

Adapun, sejumlah randis) yang hilang di beberapa SKPD itu, di antaranya di Bappeda, Dinas Dukcapil, Dishutbun, Dinas PPKA, Dinas ESDM dan Dinas UKM dan Koperasi. Selain itu, kehilangan randis juga terjadi di RSUD Selong, Dinas Budpar, Dinas Dikpora dan sejumlah UPTD Dikpora Kecamatan. Selain itu, di tingkat puskesmas, kecamatan dan desa/kelurahan ada beberapa randis yang hilang. (yon)

sai. Warga sekitar hutan berencana menjadikan kawasan itu sebagai daerah wisata bertaraf internasional. (rus)

Polisi Bekuk Dua Terduga Pengedar Narkoba

Siswa SMAN 1 Aikmel Siap Berpartisipasi Selong (Suara NTB) – Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 tanggal 17 Agustus mendatang, sebanyak 52 siswa dari SMAN 1 Aikmel siap memberikan yang terbaik bagi daerah dan negara. Mereka akan bertugas menjadi pengibar bendera pusaka di Lapangan Umum Aikmel.

Wakil Kepala Humas SMAN 1 Aikmel, Syamsudin,SPd, mengungkapkan, jika pada peringatan proklamasi tahun 2015 ini, SMAN 1 Akimel mendapat giliran sebagai petugas upacara di tingkat kecamatan.

Untuk itu, pihaknya sudah mempersiapkan 52 siswa sebagai petugas, sehingga mampu memberikan yang terbaik saat bertugas. Siswa yang menjadi petugas upacara, katanya, dibina langsung aparat kepolisian dan koramil.

Pembina Paskibraka SMAN 1 Aikmel, Munawar, menambahkan, di tingkat kabupaten terdapat dua siswanya yang menjadi anggota Paskibraka dalam upacara 17 Agustus mendatang. Bahkan, untuk tahun lalu salah satu siswanya berhasil masuk dalam paskibraka tingkat nasional, namun siswa bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan lebih memilih mengikuti olimpiade.

“Selain sekarang ini kita yang punya giliran sebagai pengibar bendera di tingkat kecamatan, dua orang siswa kita juga terpilih sebagai paskibraka di tingkat kabupaten yang tahap penyeleksiannya begitu ketat,” ujarnya bangga. (yon)

adat memiliki bukti sejarah terhadap klaimnya. Di mana sebelum kemerdekaan, kawasan tersebut sudah dikua-

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Rombongan Biro Humas KPK saat berpose bersama dengan warga saat silaturahmi di KLU, Kamis (6/8) lalu.

Biro Humas KPK Ajak Warga KLU Berantas Korupsi Tanjung (Suara NTB) Bagian Pemberitaan Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyempatkan diri berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (6/8). Sebanyak 5 orang rombongan yang dipimpin Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas KPK, Priharsa Nugraha, tiba di KLU sekitar pukul 10.00 WITA dan kembali lagi setelah dua jam melakukan komunikasi dengan manajemen Radio Komunitas (Rakom) Primadona FM, Kecamatan Bayan.

Kunjungan Kabag Pemberitaan Biro Humas KPK ke KLU merupakan silaturahmi biasa. Namun dalam perjalanan singkat ke KLU, Priharsa dan rombongan yang diterima Kepala Desa Karang Bajo, manajemen Primadona FM dan LSM NPW KLU, mengajak warga Lombok Utara untuk memberantas korupsi.

Menurut Priharsa, merajalelanya kejahatan (korupsi) di In-

donesia bukan lantaran pelaku korupsinya banyak, melainkan lebih banyaknya orang-orang baik yang diam. “Untuk mengatasi korupsi, minimal masyarakat bawah harus berkontribusi dalam melakukan pencegahan. Masyarakat harus membuat sistem pengawasan, seperti anggaran desa bisa dibuat sistem transparansi dengan menggunakan sistem sederhana,” katanya.

Priharsa menyebut, mental masyarakat harus dibiasakan untuk tidak berperilaku mewah. Sebaliknya setiap keinginan yang berpotensi menjerumuskan diri pribadi maupun orang lain harus diminimalisir, dengan cara menekan keinginan sesuai dengan kemampuan (finansial).

Memberantas korupsi, kata Priharsa bukan hanya menjadi pekerjaan oleh pengurus KPK atau lembaga hukum di tingkat pusat saja. Tetapi memberantas korupsi harus dimulai den-

gan mengarahkan partisipasi bersama, baik masyarakat hingga kepada pejabat publik yang ada di daerah.

“Mencegah korupsi di daerah–daerah, KPK sudah menjalin kerjasama dengan radio komunitas yang ada di Indonesia, yang dikenal dengan istilah Kanal KPK,” ujarnya.

Priharsa lantas meminta agar pemerintahan di daerah, termasuk pemerintah desa untuk menjadikan media sebagai mitra kerja. Tidak hanya rakom tetapi juga media cetak, elektronik maupun media sosial untuk mempublikasikan dugaan korupsi yang mungkin terjadi di satu lembaga.

Di desa sendiri, pengelolaan ADD dan DD dari APBD dan APBN menjadi perhatian KPK. Dengan besarnya anggaran yang dikucurkan ke desa, bukan mustahil tidak siapnya SDM pengelola, justru menimbulkan salah kelola, sehingga memunculkan kerugian negara. (ari)

Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Reserse Narkoba Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil membekuk dua terduga pengedar narkoba.

Masing-masing LW dan H. Kedua pengedar ini langsung ditahan di Mapolres Lotim guna proses hukum lebih lanjut.

Kasat Narkoba Polres Lotim, AKP. Arjuna W, SIK yang dikonfirmasi, Jumat (7/ 8), menjelaskan, pihaknya sudah menginterogasi kedua terduga pengedar. Dari hasil interogasi, ujarnya, keduanya mengaku sebagai pengedar.

Begitu juga dari hasil tes urine, keduanya positif mengkonsumsi narkoba.

Bersamaan dengan kedua pelaku, ujarnya, polisi mengamankan barang bukti berupa tiga poket narkoba jenis sabusabu, uang hasil transaksi senilai Rp 700 ribu, ponsel dan mobil yang dikendarai pelaku.

Kedua terduga pengedar ini ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. LW ditangkap sekitar pukul 23.30 Wita pada Kamis (6/8) dini hari di wilayah

Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga. LW yang diidentifikasi merupakan warga Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia datang ke Gerung Permai untuk transaksi dengan pihak lain.

Selang beberapa jam kemudian, berasarkan hasil pengembangan penangkapan LW, polisi berhasil melacak keberadaan H. Pada pukul 05.00 Jumat (7/ 8) pagi, H diciduk anggota Satnakoba Polres Lotim di rumahnya di Sukamulia.

Pengakuan H, ia membeli barang haram itu dari LW. Sedangkan LW mengaku membeli dari H. Kasus ini, lanjutnya, akan terus dikembangkan. Apalagi Kabupaten Lotim menjadi daerah sasaran para pengedar untuk mengedarkan narkoba. “Kita tidak akan pandang bulu, termasuk terhadap anggota sekalipun kita akan berikan tindakan tegas,” ucap Arjuna.

Terhadap LW dan H, dijerat UU Narkotika pasal 114 dan 127. Ancaman hukuman 4 tahun penjara. (rus)

(Suara NTB/rus)

BARANG BUKTI– Kasat Narkoba Polres Lotim, Arjuna menunjukkan barang bukti tiga poket sabu, uang hasil transaksi dan dua terduga pelaku saat diperiksa penyidik Satnarkoba Polres Lotim, Jumat (7/8).

Napak Tilas Ketua Umum Tanfidziyah PB NW di Dusun Menak Kalijaga

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat melakukan silaturahmi dengan warga di Dusun Menak Desa Kalijaga Wanasaba Lombok Timur, Rabu (6/8) lalu.

DUSUN Menak Desa Kalijaga Kecamatan Wanasaba Lombok Timur (Lotim) memiliki sejarah khusus dalam perkembangan Nahdlatul Wathan (NW). Pendiri Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, lima kali berkunjung ke dusun ini untuk berdakwah.

Termasuk, melakukan peletakan batu pertama masjid yang ada di dusun ini.

Rupanya apa yang pernah dilakukan Al Magfurullahu Maulana Syeikh berkunjung hingga lima kali ke dusun itu juga diinginkan cucunya yang dipercaya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus

Besar NW Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Dalam silaturahmi sekaligus napak tilas pendiri NWDI ke Dusun Menak, Rabu (6/8) lalu, TGH. M. Zainul Majdi yang juga Gubernur NTB ini, mengharapkan bisa berkunjung ke dusun itu sebanyak kali atau lebih seperti apa yang pernah dilakukan kakeknya saat berdakwah beberapa tahun silam.

Selain itu, dirinya sebagai pimpinan daerah mengharapkan masyarakat mampu menciptakan suasana yang kondusif, sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan sesuai diharapkan. Salah satu caranya adalah dengan men-

ingkatkan hubungan silaturahmi satu sama lain.

Gubernur juga mengharapkan pada masyarakat untuk tetap bersyukur atas rezeki yang sudah diperoleh. Meski demikian, sebagai manusia harus tetap berikhtiar agar rezekinya bisa ditingkatkan.

Sementara salah satu tokoh agama masyarakat di dusun setempat, Ustadz H. Hariyono, menilai kedatangan gubernur ke tempat tersebut mampu memberikan keberkahan. Apalagi, pendiri NWDI almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sudah lima kali mendatangi dusun itu untuk berdakwah dan meletakkan batu pertama masjid. (ham)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Halaman 5

JEMUR RUMPUT LAUT Pemprov NTB sudah menjadikan rumput laut sebagai salah satu program unggulan.

Bersama sapi dan jagung, rumput laut (Pijar), pelaksanaan program di periode kedua ini membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Termasuk memberikan pembinaan dan sosialisasi ke tingkat petani mengenai cara melakukan penanaman dengan baik hingga proses akhir. Seperti petani rumput laut di bagian selatan Lombok Tengah ini membutuhkan cara menjemur hasil panen dengan baik, sehingga bernilai jual tinggi.

Antisipasi Potensi Konflik

(Suara NTB/bul)

SETIAP tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkad) Lombok Tengah (Loteng) memiliki tingkat kerawanan dan potensi konflik tersendiri. Untuk itu, guna mengantisipasi dan mencegah munculnya konflik pada tahapan Pilkada Loteng, koordinasi antarlini terus diperkuat. Harapannya, ketika ada potensi konflik yang muncul bisa dengan segera diredam.

“Kita secara simultan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan di daerah ini. Dalam (Suara NTB/dok) rangka mengawal seluruh H. M. Suhardi tahapan Pilkada Loteng. Supaya bisa berjalan aman dan lancar,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Loteng, H.M. Suhardi, SH, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Jumat (7/8).

Dalam hal ini, ujarnya, setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng terus diawasi secara ketat, khususnya perkembangan suhu politik daerah. Baginya, suhu politik bisa mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). ‘’Semakin tinggi suhu politik daerah, maka tingkat kerawanan akan gangguan kamtibmas di daerah tersebut juga ikut tinggi,’’ ujar mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng ini.

Suhardi mencontohkan, seperti yang terjadi saat ini. Meski masih terlihat aman-aman saja, tetapi suhu politik di Loteng sudah mulai meningkat. Apalagi tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng sudah memasuki fase-fase krusial dalam tahapan pesta demokrasi itu sendiri.

“Kelihatannya saja aman dan tenang. Tapi bukan berarti Loteng bebas dari potensi konflik. Justru dengan kondisi yang seperti saat ini, kewaspadaan sangat dibutuhkan. Karena bisa saja, konflik pecah secara tiba-tiba. Tanpa pernah diperkirakan sebelumnya,’’ ujarnya.

Atas dasar itu, lanjutnya, pemerintah daerah maupun aparat keamanan dituntut tetap waspada dan tidak lengah. “Di sinilah diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif.

Jangan sampai justru kita lengah. Sehingga gagal mengantisipasi potensi konflik di tengah masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat di daerah ini bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas menjelang gelaran Pilkada Loteng tahun ini. Karena tanpa dukungan masyarakat, upaya menjaga stabilitas kamtibmas daerah tidak akan bisa maksimal.

Masyarakat, lanjut Suhardi, dalam hal ini diharapkan tidak cepat terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak jelas. Terlebih lagi kalau itu berkaitan dengan isu-isu politik yang sangat rentan dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Pilkada Loteng berjalan aman sesuai apa yang diharapkan semua pihak.

“Masyarakat jangan pernah terpecah hanya karena politik.

Bahwa perbedaan pilihan dalam politik bukan sesuatu yang lantas membuat masyarakat terpecah. Apalagi sampai terkotak-kotak. Karena perbedaan pilihan, itulah demokrasi,’’ ujar mantan wartawan ini. (kir)

DPRD Lobar Temukan Dugaan Praktik Uang ”Pelicin” Proses Perizinan Giri Menang (suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyorot kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang dinilai sangat buruk. Pasalnya, Dewan menerima banyak keluhan dari para pengusaha, terkait berbelit-belitnya proses perizinan di Lobar. Bahkan, Dewan menemukan adanya indikasi praktik uang “pelicin” dalam proses perizinan.

Demikian diungkapkan anggota Komisi II DPRD Lobar, Hj. Nur Hidayah saat rapat antara eksekutif dan legislatif dengan agenda pembahasan lanjutan KUA-PPAS di ruang sidang DPRD Lobar, Kamis (6/8) sore.

Diakuinya, dirinya mendapatkan banyak keluhan dari phak pengusaha terkait pengurusan HO. Di mana, perpanjangan HO seperti mengurus baru. ‘’Ini kan tidak beres, ada pungutan yang tidak benar di sini,” protesnya.

Politisi Gerindra ini mempertanyakan pengurusan izin HO apakah perpanjangan HO harus mengurus seperti HO baru. Karena ada pengusaha yang mengaku, untuk mengurus perpanjangan HO saja membutuhkan biaya, seperti mengurus HO baru. Jika dibandingkan di Kota Mataram, katanya, proses perpanjangan izin dan biay-

BKD Lobar Bantah Pembentukan Pansel Tidak Jalan Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, H. M. Syukron menegaskan, pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk pejabat eselon II tengah berjalan. Ia menampik jika dinilai lamban dalam proses pembentukan pansel. Pihaknya tak mau gegabah dalam pembentukan pansel, karena khawatir keliru, sehingga ditegur Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Syukron mengakui hasil konsultasi ke Komisi ASN, sesuai Permenpan nomor 13 tahun 2014 ada tata cara pemilihan secara terbuka untuk pejabat tinggi pratama. Itu artinya, sebelum ada surat izin dari Komisi ASN, pihaknya tidak bisa melangkah lebih jauh.

“Tidak bisa gegabah lalu amburadul, kami tidak mau pembentukan pansel itu keliru, lalu ditegur Komisi ASN. Bukan berarti berlama-lama,” kilahnya, Jumat (7/8).

Dijelaskan lebih jauh, terkait pembentukan pansel, pihaknya berencana mengundang salah satu komisioner Komisi ASN untuk memberi sosialisasi, khususnya berkaitan dengan pola pansel.

Mengenai jumlah anggota pansel, Syukron mengaku, sesuai perintah Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menggunakan lima anggota. Kelima anggota ini terdiri dari dua pejabat provinsi dan tiga dari Universitas Mataram.

Dalam konsep, jelasnya, pansel ini akan diketuai dari pihak Unram, sedangkan sekretarisnya dari unsur provinsi. Sejauh ini dari nama-nama ini belum disetujui, karena belum dikirim ke Komisi ASN. “Nanti secara resmi drafnya akan dikirim ke Komisi ASN.”imbuhnya. Setelah pihak Komisi ASN menyetujui, pihaknya akan menindaklanjuti dengan memproses pembentukan pansel.

Terkait kesiapan di BKD, ujarnya, pihaknya sudah menyiapkan sekretariat dan tim rekam jejak. Tim ini terdiri dari BKD, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi Tata Laksana. Ia menampik jika sekretariat panitia ini, belum disiapkan, akan tetapi ia mengklaim bahwa sekretariat telah berjalan sejak beberapa waktu lalu.

Pola kerja untuk tim rekam jejak sendiri, akan bekerja untuk mencari rekam jejak para calon pejabat. Rekam jejak itu bisa diperoleh dari lingkungan sekitarnya, baik itu dari atasan dan bawahannya. Kerja tim ini nantinya akan membantu pansel bekerja dari sisi rekam jejak.

Setelah pansel terbentuk barulah akan dimulai proses penerimaan pendaftaran calon pejabat. Para pejabat yang memenuhi syarat selanjutnya akan melanjutkan ke tahapan assessment. (her)

anya tidak semahal di Lobar.

Ia pun mempertanyakan SOP pelayanan di BPMP2T terkait perpanjangan HO dan izin lainnya. Ia juga mempertanyakan, jika pengusaha membayar sebesar itu, ke mana dibayar dan apa landasan aturannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyoroti ribetnya birokrasi pengurusan izin di Lobar. Ia mempertanyakan, alasan proses izin itu selalu harus kembali meminta rekomendasi dari BKPRD, padahal Perda RTRW sudah ada. “Kenyataannya, perizinan itu berbelit-belit, belum mengurus ke desa, camat, lalu ke perizinan, setelah itu perlu ke BKPRD,” ujarnya.

Dalam rentetan proses ini, para pengusaha yang mengurus izin mengeluarkan dana tidak sedikit. Di mana, di tingkat desa, camat dan BPMP2T dimintai uang diduga sebagai peli-

cin untuk mempercepat pengurusan izin. “Mustahil ini tidak ada pelicinnya dan itu tidak masuk ke PAD,” kritiknya.

Ia juga mengkritisi pengawasan BPMP2T terkait peraturan desa (perdes) yang diberlakukan desa yang memerlukan rekomendasi dari desa. Ia menduga terkait proses perizinan yang berbelit-belit ini, BPMP2T melakukan pembiaran.

Pertanyaan senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Lobar, Khatib Qazwaini.

Khatib mempertanyakan ketidaksinkronan data izin antara Dinas PPKD dengan BPMP2T. “Data Dinas PPKD berbeda dengan BPMP2T. Ini mana yang benar?” tanyanya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris BPMP2T Lobar, H. Adya Utama yang hadir kewalahan menjawab pertanyaan anggota dewan. Ia menyampaikan, terkait data perizinan pihakn-

Tinggi, Angka Perceraian di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kasus perceraian di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi. Hampir tiap tahun kasus perceraian meningkat.

Tahun lalu sebanyak 508 kasus, tahun ini pun diprediksi meningkat, karena hingga pertengahan tahun saja sudah ada 248 kasus. Kasus perceraian ini didominasi kaum perempuan yang menggugat.

Berdasarkan data yang di Pengadilan Agama (PA) Giri Menang, dalam setahun jumlah pasangan suami-istri yang bercerai alias kandas membina rumah tangga mencapai 508 pasangan. “Tiap tahun kasus perceraian pasangan suami-istri di Lobar mengalami peningkatan,” kata Panitera Muda Hukum PA Giri Menang Lobar, Nasir di ruang kerjanya, Jumat (7/8).

Ia menyebutkan, perceraian pasangan suami-istri yang di-

catat PA Giri Menang pada tahun 2014 tercatat mencapai 508 terdiri dari cerai talak 93 pasangan dan cerai gugat sebanyak 415 pasangan. Sementara, pada tahun 2015 dimulai sejak Bulan Januari-Juli mencapai 248 pasangan terdiri dari, cerai talak 49 pasangan dan cerai gugat sebanyak 194 pasangan. ‘’Dari sekian banyak kasus ini kebanyakan kaum perempuan yang menggugat cerai,’’ ungkapnya.

Menurut Nasir, tingginya perkara perceraian yang disidang di PA Giri Menang bukan disebabkan kesadaran masyarakat terhadap hukum meningkat. Namun masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan gonta-ganti suami atau istri sesuatu yang biasa.

Pernikahan sudah tidak dianggap sebagai suatu yang sakral dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, perkara percera-

ian disebabkan paling utamanya faktor perekonomian, terutama kaum perempuan banyak mengguat cerai dengan alasan tidak dapat menafkahi anakistri. Selain itu, faktor kasus kekerasa dalam rumah tangga dan ditinggal pergi ke Malaysia. “Kebanyakan alasannya karena ekonomi ditinggal pergi ke Malaysia,” imbuhnya.

Dalam upaya menekan angka perceraian, PA Giri Menang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama melaksanakan sosialisasi ke masyarakat desa tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan dampak adanya perceraian.

Begitu juga saat prosesi akad nikah juga diingatkan agar mengindari perceraian. ‘’Sebelum pasangan suami-istri bercerai, sebelum memutuskan sahnya perceraian, terlebih dahulu diadakan mediasi kedua pasangan,’’ ungkapnya. (her)

Anggaran Belum Jelas

Penyelesaian Gedung DPRD Loteng Terancam Molor Praya (Suara NTB) Target penyelesaian pembangunan gedung DPRD Lombok Tengah (Loteng) baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah, diperkirakan bakal molor dari target awal tahun 2016 mendatang. Alasannya, belum adanya kejelasan anggaran tambahan pembangunan gedung wakil rakyat tersebut.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8), menjelaskan, saat ini proses pembangunan tahap II gedung DPRD baru sedang berjalan. Bagian yang akan diselesaikan adalah pembangunan ruang sidang paripurna utama ditambah beberapa bangunan pendukung lainnya dengan pagu anggaran sekitar Rp 15 miliar lebih. Namun yang bakal terserap sesuai kontrak, yakni sebesar Rp 13 miliar.

Sementara untuk rencana pembangunan tahap III, ujarnya, belum jelas anggaran, sehingga pihaknya belum bisa memastikan, apakah tahun 2016 mendatang sesuai target penyelesaian pembangunan atau tidak. Apalagi kepastian penyelesaiannya sangat tergantung kondisi anggaran. “Kalau anggaran mencukupi, sesuai kebutuhan untuk pembangunan tahap III, bisa jadi pembangunan gedung Dewan tersebut tuntas tahun depan,” klaimnya.

Tapi jika anggaran tidak mencukupi, maka besar kemungkinan bakal molor hingga tahun 2017 mendatang. Dengan begitu, maka rencana penggunaan gedung baru ikut molor.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan tahap III cukup besar. Alasannya, sekitar 80 persen kegiatan pembangunan gedung Dewan baru bakal dikerjakan

(Suara NTB/kir)

GEDUNG BARU - Pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah saat ini sudah memasuki tahap II. Namun, proses penyelesaiannya masih belum bisa dipastikan, karena membutuhkan dana besar. pada pembangunan tahap III tersebut. Biaya pembangunan yang dibutuhkan cukup besar pula, sehingga pihaknya masih belum bisa memastikan proses penyelesaiannya.

Diakuinya, dari hitungan yang ada kalau pembangunan tahap I dan II selesai tahun ini, maka progres pembangunan bisa mencapai 20 persen dari total progres secara menyelu-

ruh. “Tahun ini selain fokus menyelesaian pengerjaan pembangunan tahap II juga menyelesaikan sisa pekerjaan tahap I yang tidak selesai tahun lalu,” tambah Firman.

Pembangunan gedung Dewan Loteng yang baru, merupakan bagian dari rencana pengembangan kantor Bupati Loteng. Di mana pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru selesai dikerjakan dan sudah bisa ditempati.

Apalagi, gedung DPRD Loteng yang lama kemungkinan besar bakal dirobohkan, karena masuk sebagai area pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru.

“Harapanya kita anggaran mencukupi. Sehingga gedung Dewan baru bisa selesai sesuai target. Dan, pembangunan kantor Bupati Loteng baru bisa segera dilaksanakan,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Hj. Nur Hidayah

Khatib Qazwaini

ya tak ingin disalahkan ansih.

Pasalnya ada tim pengendali perizinan di Lobar yang terdiri dari BPMP2T, camat, Satpol PP. “Seandainya tidak tahu dan Satpol PP tidak tahu, itu perlu kami pertanyakan kepada tim anggotanya. Karena tim pengendali melakukan rapat tiga bulan sekali,” kilahnya.

Ia menekankan, BPMP2T sangat terbuka soal data.

Artinya, siapapun yang mau data tentang perizinan dimin-

ta datang ke BPMP2T. Meski demikian, pihaknya tak memiliki data perizinan per desa dan kecamatan. Alasannya data perizinan mulai ada sejak 2009, sementara dalam kurun waktu itu perizinan itu dikeluarkan oleh masing-maisng dinas. “Tahun 2005 ini mulai perizinan terpadu, sehingga kami tak punya data secara rinci,” akunya, seraya membantah adanya praktik uang pelicin. (her)

Tangani Krisis Pangan Akibat Kekeringan

Disosnakertrans Lobar Siapkan Beras Cadangan 100 Ton

(Suara NTB/dok)

H. Fathurrahim Giri Menang (Suara NTB) Untuk mengatasi dampak kekeringan, khususnya bagi petani yang mengalami gagal panen, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) telah menyiapkan langkah antisipasi.

Salah satunya dengan menyediakan beras cadangan pemerintah sebanyak 100 ton.

Menurut Kepala Disosnakertrans Lobar Drs. H. Fathurrahim, MSi, akibat dampak dari el nino, musim kemarau akan terjadi sampai September. Atas dasar itu, ujarnya, status darurat kekeringan pun diperkirakan hingga bulan September.

Sementara musim kemarau terjadi lebih panjang lagi.

Dikhawatirkan, akibat dari cuaca yang ekstrem ini terjadi kekeringan hingga berpotensi terjadi gagal panen. Jika itu terjadi, maka tentunya potensi terjadi krisis pangan akibat gagal panen.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan BKMG terkait iklim dan cuaca. Termasuk, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan terkait kondisi lahan pertanian.

Selain itu, pihaknya telah

menyiapkan langkah antisipasi dengan menyiapkan beras cadangan di Bulog. Beras cadangan sebanyak 100 ton ini merupakan dianggarkan dari pusat. Beras ini, jelasnya, bisa dikeluarkan oleh Bulog atas permintaan dari Plt Bupati jika terjadi tanggap darurat. ‘’Artinya terjadi gagal panen yang massif di suatu daerah tertentu,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, Plt Bupati Lobar akan menetapkan kondisi tanggap darurat, lalu bersurat ke Bulog untuk meminta agar beras cadangan itu dikeluarkan. Bantuan beras ini diberikan kepada warga miskin yang mengalami gagal panen.

Menurutnya, anggaran pengadaan beras ini sendiri berasal dari pemerintah pusat, sedangkan dari APBD tidak dialokasikan. Beras ini, ujarnya, khusus bagi penanganan tanggap darurat ketika terjadi bencana, tidak saja kekeringan, namun juga bencana lainnya.

Terkait penanganan kekeringan, sejauh ini pihaknya telah mendrop 50 ribu liter ke hampir 7 desa dan belasan dusun. Terakhir, ada tambahan permintaan air dari pihak desa yang ada di kawasan Sekotong. “Satu kali drop itu 5 ribu liter, kami sudah drop 10 tangki,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, dampak bencana kekeringan mulai menyerang lahan pertanian padi milik petani di Kuripan. Dari catatan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan hingga saat ini ada 2,8 hektar terkena dampak kekeringan. Dari luas lahan yang terkena kekeringan itu mampu diselamatkan seluas 1 hektar, sedangkan sisanya 1,8 hektar mengalami kekeringan, sehingga terancam gagal panen. Petani pun diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 15 juta. (her)

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Berkas Tiga Pasangan Bakal Cabup Sumbawa Sudah Lengkap Sumbawa Besar (Suara NTB) Verifikasi berkas calon untuk tiga pasangan bakal calon yang ikut berkompetisi pada Pilkada mendatang telah memenuhi syarat calon hingga waktu terakhir, Jumat (7/8).

Termasuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) setiap calon sudah diantar langsung oleh KPU Sumbawa ke KPK. Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, Jumat (7/ 8) menyatakan, dalam pemerik(Suara NTB/arn) saan awal memang hanya ada Syukri Rakhmat beberapa persyaratan calon yang belum lengkap. Seperti Surat Keterangan Tidak Dililt Utang, SKCK, termasuk LHKPN. Kini berkas tersebut telah dilengkapi.

“Untuk LHKPN sudah langsung dibawa Ketua Divisi Teknis KPU Sumbawa ke KPK. Tinggal kami memverifikasi kembali berkas persyaratan yang telah dilengkapi,” terangnya.

Khusus untuk LHKPN, saat ini pihaknya belum bisa membeberkan berapa besaran harta kekayaan setiap calon.

Namun nantinya setelah semunaya diperiksa, Syukri berjanji akan mengumumkannya secara terbuka kepada publik. “Kami akan umumkan lewat media harta kekayaan masing-masing calon,” jelasnya. Diketahui tiga pasangan calon yang ikut Pilkada di Sumbawa, yakni pasangan A.Saat Jaya, Husni-Mo dan JIWA. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Dugaan Kerugian Negara pada Proyek KTC KSB Belum Ada Laporan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa sejauh ini belum menerima laporan soal dugaan kerugian negara dalam proyek Kemutar Telu Center (KTC) di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) KSB. Kasus tersebut pernah disorot DPRD KSB, seperti dilansir Suara NTB beberapa waktu lalu.

Kalau nantinya ada laporan masuk, maka Kejaksaan akan menindaklanjuti sesuai SOP yang ada. ‘’Tapi kita belum terima. Kita juga belum dapat informasi soal KTC ini,’’ tandas Kajari melalui Kasi Pidsus, Iwan Kruniawan, S.H, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8).

Kalangan DPRD KSB akan mendalami kasus kerugian proyek pembangunan fasilitas KTC yang menjadi salah satu hasil temuan pemeriksaan Badan Pemerika Keuangan

(BPK). Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati, proyek yang dikerjakan pada tahun 2013 silam itu akan dikaji untuk memastikan seluruh kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh proyek tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

“Semua item kerugian dalam lima tahun pemerintahan ini akan kita kaji. Dan salah satunya soal proyek KTC itu,” cetus ketua Pansus LKPJ akhir

masa jabatan bupati, Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Kamis (23/7) waktu itu.

Ia mengatakan, ada dua jenis pelaku kerugian keuangan daerah. Pertama yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan kedua oleh pihak ketiga selaku pelaksana pengadaan barang dan jasa. Untuk kerugian akibat pihak ketiga, ratarata penyebabkan kelebihan pembayaran oleh pemerintah sementara volume pekerjaan yang dilaksanakan kurang dari nilai anggaran yang telah dic-

IKS Lombok Gelar Halal Bihalal Mataram (Suara NTB) Ikatan Keluarga Sumbawa (IKS) Lombok akan menggelar kegiatan halal bihalal. Kegiatan direncanakan berlangsung pada hari Minggu (9/8) besok.

Kepada Suara NTB, Jumat (7/8), Ketua IKS Lombok, Dr. H. Subhan Abdullah Acim mengemukakan bahwa kegiatan halal bihalal merupakan agenda rutin setiap tahun. Tujuannya mempererat silaturahim antara keluarga IKS yang tinggal (Suara NTB/dys) di pulau Lombok.

H. Subhan Subhan menyebut saat ini terAbdullah Acim dapat sekitar 2.000 anggota IKS yang tinggal di pulau Lombok. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda mulai dari mahasiswa, pengusaha, birokrat, politisi dan lainnya.

“Kita sudah undang semua, mudahan dapat hadir,” terang pria yang juga Dekan Fakultas Dakwah IAIN Mataram ini.

Tidak hanya itu, pelaksanaan halal bihalal ujar Subhan juga akan dihadiri oleh tokoh nasional yang juga Wakil Ketua DPR RI, Fachri Hamzah. Nantinya, Fahri dijadwalkan memberikan ceramah.

Selain Fachri, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin juga dijadwalkan menghadiri acara. Potensi yang dimiliki anggota IKS Lombok pada dasarnya cukup besar. Hal itu terlihat dari banyaknya anggota IKS Lombok yang saat ini duduk di jajaran strategis pemerintah dan swasta. (dys)

airkan. “Nah yang proyek KTC itu, ya seperti itu kasusnya kan,” timpalnya.

Salah satu hal yang akan didalami oleh Pansus soal kasus kerugian di proyek fasilitas KTC itu, terkait surat kesanggupan pihak ketiga dalam hal ini PT Trillion Glory Nusantara untuk membayar kerugian daerah yang disebabkannya. Menurut Dinata, pihaknya akan mengkonfirmasi pemerintah apakah surat kesanggupan tersebut benar-benar ada dan bisa dipastikan perusahaan akan memenuhi janjinya tersebut. “Kita akan tanyakan itu. Kalau benar ada kesanggupan, pemerintah bisa menjamin atau tidak perusahaan itu akan mem-

(Suara NTB/dok)

Iwan Kurniawan

bayar kerugian yang ditimbulkannya itu,” tegas politisi PAN ini. (arn/bug)

Pasangan Cabup K2 Lengkapi Berkas Dukungan

Sempat Mangkir, Kadis Dikpora KSB Minta Diperiksa Kejari Sumbawa Besar (Suara NTB) Kadis Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Mukhlis, datang ke Kejaksaan Negeri Sumbawa minta diperiksa di luar agenda pemanggilan. Sebelumnya yang bersangkutan sempat mangkir dari panggilan. Kejaksaan akhirnya melakukan pemeriksaan, Jumat (7/8), dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka YS. “Sebenarnya jadwal pemeriksaannya Rabu lalu. Namun tidak datang dengan alasan Kadis Dikpora baru menerima surat pemanggilan Kamis kemarin. Makanya datang sekarang minta diperiksa. Ya kami periksa, meski sudah kami jadwalkan ulang pemeriksaanya minggu depan,” kata Kajari melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, S.H. Menurut Iwan, pemeriksaan Kadis Dikpora tersebut pertama kalinya dalam proses penyidikan (dik) untuk tersangka YS (PPK dalam proyek ruamh adat KSB). Setelah sebelumnya juga sempat dipanggil dalam proses penyelidikan (lid). Kadis diperiksa seputar proses pembangunan rumah adat KSB. Selanjutnya, Kejari telah menjadwalkan pemanggilan untuk tiga orang rekanan. Salah satunya Direktur PT. AS, sebagai pelaksana proyek rumah adat dimaksud. “Direkturnya yang kita panggil,” tandaas Iwan.

Ditemui Suara NTB di Kejari Sumbawa, Kadis Dikpora KSB, Mukhlis, menjelaskan perihal kehadiranya tersebut. Dituturkannya, bahwa ada kekeliruan informasi atau miskomunikasi yang diterimanya. Mengingat minggu lalu Kadis berada di luar daerah. Sekembalinya ke kantor, Kadis tidak sempat diberitahukan oleh stafnya. Sehingga pada hari tersebut (Rabu 5/8) baru surat panggilan kejaksaan di berikan staf ke ruangannya pada siang hari. Mengingat hari sudah siang, sehingga tidak bisa menyempatkan untuk memenuhi panggilan. “Ada miskomunikasi, baru kemarin dinaikkan suratnya oleh staf saya ke ruangan. Dan itu sudah siang hari, Jadi untuk datang tidak sempat. Sehingga saya menghubungi Kasi Pidsus bahwa saya akan datang hari ini (kemarin red),” imbuhnya.

Kadis Dikpora menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan terkait tidak datangnnya pada jadwal yang ditentukan.

Saat ditanyakan kenapa proyek tersebut tidak berjalan dan dilakukan pemutusan sepihak oleh Dinas terhadap rekanan, Kadis Dikpora mengemukakan lantaran ada sejumlah perjanjian dalam kontrak itu yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak penyedia jasa. (ind)

Halaman 6

(Suara NTB/ind)

MUSNAHKAN - Kajari Sumbawa bersama Kasi Pidum dan Kasat Narkoba Polres Sumbawa saat menunjukkan sejumlah barang bukti kasus tindak pidana yang dimusnakan, Jumat (7/8).

Obat Ilegal dan Narkoba Dimusnahkan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Kejaksaan Negeri Sumbawa melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana, Jumat (7/8). Di antaranya barang bukti dari kasus pembunuhan, penganiayaan, pencabulan, narkoba, perjudian, obat-obatan hasil Operasi BPOM NTB dari penjual. Pemusnahan tersebut disaksikan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Sumbawa, jaksa, dan masyarakat, di halaman belakang Kejari Sumbawa.

Kajari Sumbawa melalui

Kasi Pidum, I.B.K Wiadnyana, SH, menyatakan, pemusnahan ini merupakan agenda rutin kejaksaan yang dilakukan dalam tiga bulan sekali dari Maret sampai Juli 2015. Dipaparkan dari barang bukti tersebut, semua alat-alat serta bahan-bahan dibakar semuanya. Dari kasus narkoba, empat poket sabu-sabu, dan tiga butir ekstasi dibakar.

Dalam hal ini juga ikut dimusnakan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar atau obat keras. Obat-obatan tersebut didapatkan dari hasil operasi

BPOM Mataram, terhadap dua penjual obat. Di antaranya penjual obat yang berada di jalan Osap Sio, penjual di jalan Sudirman Sumbawa.

Khusus terhadap barang bukti dari kasus perjudian, baik kartu maupun togel yang berupa uang langsung diserahkan ke Bendahara, yang selanjutnya akan dimasukkan ke kas negara, setelah terdakwa divonis. Sementara barang bukti yang berupa barang ataupun alat, dibakar bersamaan dengan barang bukti kasus lainnya. (ind)

Dana Desa Cair, SDM Pendamping Desa Direkrut Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, sudah sekitar 75 persen dana desa tahap kedua sudah dicairkan atau ditransfer ke rekening masing-masing desa di Sumbawa. Setelah menyelesaikan seluruh persyaratan terutama penetapan RAPBDes. Makanya pemerintah pusat melalui BPMPD langsung melakukan rekrutmen tenaga pendamping desa. Yang akan mengawal dan membantu pelaksanaan pembangunan di desa.

Kepala BPMPD Sumbawa, Tarunawan, S.Sos, kepada Suara NTB, Jumat (7/8) menyebutkan, terkait realisasi penggunaan dana, desa wajib butuh pendamping sesuai aturan. Untuk itu, BPMPD Provinsi sudah membuka rekrutmen tenaga pendamping. Dalam hal ini, ada tiga

jenis tenaga pendamping yang dibutuhkan, tenaga ahli tingkat Kabupaten sebanyak enam orang masing-masing tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, tenaga ahli infrastruktur desa, tenaga ahli pengembangan ekonomi desa, tenaga ahli pembangunan partisipatif, tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar, tenaga ahli pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Jenis kedua, tenaga pendamping kecamatan dan ketiga pendamping lokal desa. Jumlah tenaga pendamping desa yang dibutuhkan masing-masing satu setiap desa untuk 157 desa di Sumbawa. Rekrutmen telah dibuka mulai 510 Agustus. Lamaran bisa dikirimkan langsung secara online ke Kementerian Desa atau bisa menggunakan hardcopy disampaikan ke BPMPD Provinsi. “Kita berharap seluruh desa bisa terisi,” terangnya.

Tentunya pendamping yang ikut seleksi memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan di desa. Serta pernah berkerjasama dalam membangun desa. Artinya, paham tentang kondisi desa yang akan didampingi, baik secara kultur maupun budaya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Calon perseorangan di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pasangan Kusmayadi - Khairuddin Karim (K2), Jumat (7/8), kembali mendatangi KPU. Mereka menyerahkan kekurangan dokumen syarat dukungannya.

Pantauan media ini, dokumen dukungan berupa fotokopi KTP itu diangkut menggunakan mobil. Selama perjalanan, pasangan K2 bersama belasan simpatisan pendukungnya, diiringi kawalan aparat kepolisian setempat hingga memasuki gedung kantor KPU di jalan lintas Taliwang – Maluk. Sesampainya di kantor KPU, komisioner KPU dan tim pendaftaran menerima seluruh berkas yang diserahkan pasangan pertama mendaftar ke KPU ini sebelumnya.

Usai acara penyerahan, bakal calon bupati pasangan K2 Kusmayadi menyatakan, optimis dapat memenuhi syarat dukungan minimal yang ditetapkan KPU sehingga ia dan pasangannya bisa ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada KSB, 9 Desember mendatang. “Insya Allah dengan tambahan berkas dukungan yang kami serahkan hari ini, kami optimis bisa lolos sebagai kontestan di Pilkada nanti,” cetusnya.

Bukan tanpa alasan, Kusmayadi mengklaim bisa lolos sebagai kontestan di Pilkada KSB. Dalam berkas dukungan yang diserahkan ke KPU kemarin, pihaknya membawa sebanyak 21.009 berkas dukungan. Jumlah itu kata Kusmayadi, hampir mencapai tiga kali lipat dari kekurangan dukungan hasil verifikasi tahap pertama yang dilakukan KPU. “Kan kekurangan kita se-

banyak 7.426 berkas dari 13.222 syarat minimal dukungan. Sesuai ketentuan, kami diberikan kesempatan perbaikan dengan membawa dua kali lipat dari kekurangan sehingga kami diwajibkan membawa sebanyak 14.852 berkas. Tapi kami bawa lebih dari itu. Kami bawa 21.009 atau hampir tiga kali lipat dari yang disyaratkan,” klaim Kusmayadi.

Selain data dukungan yang disampaikannya saat ini, masih tambahan data lainnya. Saat ini ungkap Kusmayadi, di sekretariat tim pemenangannya masih terus berlangsung proses entri data.

Karenanya ia pun berani memastikan, jika 30 persen dari total jumlah dukungan yang diserahkannya kini terbukti sah, maka ia pun memastikan diri menjadi peserta Pilkada KSB. “Kami bersyukur karena masyarakat sangat antusias kepada kami. Buktinya banyak yang secara sukarela menjatuhkan dukungan kepada kami dengan memberikan KTP-nya sebagai bentuk dukungannya,” ujarnya.

Sementara itu ketua KPU KSB Khaeurddin, SE mengatakan, sejauh ini pihaknya baru menerima dua pasangan yang menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan pendaftarannya. Sesuai ketentuan, KPU hanya akan memberikan waktu hingga pukul 16.00 waktu setempat pada 7 Agustus bagi seluruh pasangan calon untuk melengkapi seluruh persyaratan pendaftarannya. “Mudah-mudahan sampai pukul 16.00 Wita nanti semua calon sudah menyampaikan kekurangan syarat pendaftarannya. Kalau tidak, maka kami akan mendiskualifikasi pencalonannya,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

SERAHKAN - Kusmayadi menjabat tangan ketua KPU KSB Khaeruddin saat menyerahkan dokumen kekurangan syarat dukungannya, Jumat (7/8).

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Pengedar Narkoba di Bima Dituntut Denda Rp 1 Miliar Kota Bima (Suara NTB) Seorang penjual/pengedar sabu, Muhammad Isnaini alias gembel, oknum PNS yang tertangkap saat bertransaksi sabu didenda Rp 1 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU). Denda tersebut sebagai bagian dari tuntutan penjara 7 tahun 6 bulan. JPU Abdul Haris, SH yang dikonfirmasi, Jumat (7/8) menyebutkan sidang pembacaan putusan terhadap oknum PNS Dishubkominfo tersebut dilangsungkan pada Kamis (6/8). Dalam sidang dimaksud, Isnaini dituntut pidana penjara 7 tahun 6 bulan. Dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

Menurut Haris, tuntutan terhadap terdakwa cukup tinggi karena perannya sebagai penjual. “Tuntutannya sesuai dengan pasal 114 ayat 1 huruf a,” terang Haris. Selain itu, tuntutan pidana penjara beserta denda yang tinggi tersebut karena yang bersangkutan adalah seorang PNS. Tidak hanya Isnaini, di saat bersamaan terdakwa lainnya yakni Rizalul Fikri yang merupakan oknum petugas Rumah Tahanan (Rutan) Raba Bima juga menjalani sidang tuntutan. Namun tuntutan terhadapnya jauh lebih ringan yakni pidana penjara 3 tahun 8 bulan sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a dengan ancaman 4 tahun penjara. “Saat itu, Rizal beli narkoba lewat Isnaini,” ujar Farhan SH, JPU yang menangani berkas Rizal. Dijelaskannya, usai pembacaan tuntutan, sidang perkara narkoba dua PNS ini akan dilanjutkan Kamis depan. “Agenda sidang pembacaan putusan,” tandas Farhan. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA Diduga Pesta Narkoba

Oknum Polisi Dibekuk Kota Bima (Suara NTB)Aipda SH (41), oknum anggota Polres Dompu dibekuk jajaran Sat Resnarkoba, Kamis (6/8) malam. Dia diamankan beserta empat orang lainnya di sebuah kamar kos yang diduga kerap digunakan untuk pesta narkoba. Delapan poket beserta 3 gram sabu-sabu juga diamankan sebagai barang bukti.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Resnarkoba, AKP H. Taufik, SH saat dikonfirmasi Jumat (7/8), menyebutkan penangkapan oknum Aipda SH beserta empat orang lainnya bermula adanya informasi yang didapat pihaknya. Sekitar pukul 15.00 Wita, anggotanya menerima informasi jika di sebuah kos-kosan di Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat kerap digunakan sebagai tempat pesta narkoba.

Menyusul informasi ini, ang-

gotanya turun melakukan penyelidikan (pengintaian, red) ke lokasi. Setelah yakin informasi yang didapat benar, pihaknya kemudian melakukan penggerebekan. Saat digerebek, dalam kamar kos anggotanya mendapati tiga orang yang diduga tengah pesta narkoba.

Di mana salah satunya adalah, Aipda HS. Sementara dua orang lainnya masingmasing Jum (36) dan seorang wanita berinisial YPH (19).

“Waktu kita gerebek SH sem-

pat lari masuk WC, begitu juga Jum,” tutur Taufik.

Setelah dilakukan penggeledahan, pihaknya menemukan dua alat bong lengkap dengan pipet, satu lembar plastik klip. Tak lama setelah dilakukan penggeledahan, muncul satu unit mobil avanza warna hitam dengan nomor plat B 1470 UKK menuju kos.

Kendaraan yang dikemudikan oleh AH (23) warga Lewirato dan ditumpangi HA (26) warga Kelurahan Dara.

Bima Siapkan Langkah Antisipasi Kekeringan

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kekeringan yang diperkirakan akan terjadi dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH. MH., kepada Suara NTB, Jumat (7/8) mengatakan, akibat badai el nino membuat perubahan iklim menjadi berubah, tanpa terkecuali di Kabupaten setempat, yang mengakibatkan berdampak pada bencana kekeringan. “Akibat badai ini, diprakirakan pada bulan Juli hingga November mendatang akan terjadi kekeringan di Kabupaten Bima,” ucapnya.

Sumarsono mengatakan, meskipun begitu, bencana kekeringan di Kabupaten Bima, diklaim olehnya tidak terlalu signifikan, dan masih bisa diatasi. “Di Bima ada 11 Kecamatan yang terdeteksi tapi tidak signifikan,” ungkapnya.

Diakuinya, apabila terjadi yang dampak kekeringan yang signifikan, misalnya ada masyarakat yang membutuhkkan air untuk persawahan sehingga mengakibatkan gagal panen, BPBD akan melakukan koordinasi ke semua instansi untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat seperti mie, beras dan air bersih. Pemkab Bima sudah mengantisipasi dengan menyiapkan juga beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

“Kalau berdampak, kami sudah menyiapkan surat yang akan diteruskan ke Bupati untuk membentuk siaga bencana kekeringan, kita hanya menunggu dan langsung bergerak,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk itu pihaknya sejak hari ini mulai melakukan pemantauan di beberapa kecamatan yang terdeteksi tersebut bersama dengan BPBD Provinsi. “Tidak semua kecamatan dilakukan pemantauan, hanya ada beberapa Kecamatan saja, untuk diambil sampelnya. Yakni Woha, Palibelo dan Donggo,” lanjutnya.

Sumarsono juga mengeluhkan, selama ini pompa air atau sumur bor yang ada di Kabupaten setempat untuk menampung air bersih masih minim. “Memang masih kurang dan kami juga sudah mengajukan permohonan bantuan di provinsi,” ujarnya. (uki)

H. Sumarsono

Lantaran curiga, mobil ini pun dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 2 gram dan satu poket kecil sabu. Pengakuan AH, barang tersebut dibeli dari seseorang tak dikenal di Kelurahan Tanjung. “Sabu ini dibeli menggunakan uang Jum,” terang Taufik seraya menambahkan untuk dua gram beserta 1 poket dibeli seharga Rp 3 juta.

Bersama barang bukti, kelima orang ini lantas dibawa ke Sat Resnarkoba. Saat dikantor, salah seorang yang ditangkap yakni YPH mengaku saat penggeledahan ada sabu yang dibuang. Berdasarkan keterangan dimaksud, pihaknya kembali ke lokasi pengger-

ebekan. “Maka ditemukanlah 7 poket dan 1 gram sabu. Saat itu juga disaksikan oleh masyarakat,” tandas Taufik.

Sementara itu, menyusul penangkapan ini terhadap kelimanya termasuk oknum Polisi masih dilakukan interogasi. Diketahui oknum Polisi merupakan warga Kota Baru Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Sesaat setelah penangkapan, Kabid Propam Polda NTB, AKBP Benny Basyir Warmansyah, SIK SH juga sempat mengecek keberadaan oknum dimaksud.

Sementara berdasarkan barang bukti yang ditemukan, salah seorang di antaranya yakni Jum juga berperan sebagai bandar. (use)

Sekda Bima Belum Terima Rekomendasi Panwaslu

Anggota DPRD Bima Belum Mengundurkan Diri Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Bima yang sudah mendaftar untuk bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang, hingga kini belum mengajukan surat pengunduran diri secara resmi.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman As, M.Si, kepada Suara NTB, Jumat (7/8) mengungkapkan, secara resmi, surat pengunduran diri anggota legislatif yang berniat maju pada Pilkada serentak belum diterima, baik dari pribadi anggota DPRD itu sendiri maupun dari partai pengusung. “Su(Suara NTB/uki) rat pengunduran diri angH. Supratman As gota DPRD harus dilakukan secara resmi, terutama surat keputusan dari partai pengusung, untuk diajukan ke Gubernur,” ungkapnya.

Supratman mengaku, meski ada satu anggota DPRD secara lisan maupun tertulis sudah menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan, namun hal itu belum dianggap resmi, karena partai pengusungnya belum mengajukan surat resmi pengunduran diri. “Yang baru kami terima hanya surat pemberitahuan saja, yang diajukan pada bulan Juli kemarin,” katanya.

Supratman mengatakan, untuk proses pergantian antar waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan, kata dia, merupakan urusan internal parpol, yang tidak bisa diintervensi oleh pihaknya. Satu – satunya anggota Dewan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Hj. Indah Damayanti Putri sudah menyatakan kesediaan dirinya untuk mundur dari keanggotaan dan wakil ketua, karena akan mencalonkan diri sebagai Bupati Bima, berpasangan dengan Drs. Dahlan H.M. Nur. (uki)

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

SIAGA - Anggota TNI gabungan dari Kodim Dompu dan Yonif 742 Bima ikut berjaga – jaga di kantor Camat Manggelewa, Jumat (7/8), pascapembakaran sepuluh rumah penduduk dalam konflik antarkampung di Manggelewa.

Konflik di Dompu

Sekolah Masih Diliburkan Dompu (Suara NTB)Warga Jatibaru dan Jatimengi Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa masih tegang pascaperkelahian antarkampung. Sekolah di Desa Tekasire pun masih diliburkan pasca penembakan warga Jatimengi yang memicu penyerangan terhadap warga Jatibaru.

Bupati pun meminta warga tidak mengganggu aktifitas sekolah dan perkantoran.

Himbauan itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang juga menyampaikan himbauan Kapolda NTB kepada masyarakat di kedua dusun usai shalat Jumat (7/8) di masjid Al Ikhlas Dusun Jatimengi dan masjid Bani Ahmad Dusun Jatibaru. “Hari Senin besok, anak sekolah harus sudah kembali bersekolah dan kantor kembali masuk bekerja. Kalau ada yang macam – macam, aparat keamanan tidak segan – segan untuk menindaknya secara represif,” tegas H. Bambang M. Yasin.

H. Bambang juga menghimbau warga yang memiliki senjata api rakitan (senpi) jenis peluru tajam atau peluru kelereng, senjata tajam, panah dan lainnya untuk menyerahkan secara sukarela kepada aparat keamanan. Bila diserahkan secara sukarela, aparat akan mempertimbangkan untuk tidak diproses secara hukum. “Tapi bila ditemukan,

maka proses penegakan hukum dan dikenakan undang – undang darurat,” ingatnya.

Ia juga menghimbau pelaku penembakan Yuliadin (22) warga Jatimengi dan pelaku pembakaran 10 unit rumah warga di Jatibaru maupun di Dusun Mekar untuk menyerahkan diri. Pemerintah daerah akan menanggung semua ganti rugi atas kerusakan rumah dan mengobati korban luka tembak, tapi pelaku harus diserahkan ke Kepolisian.

“Penegakan hukum terhadap pelaku penembakan dan pembakaran rumah harus tetap dilakukan,” katanya.

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Manggelewa, Jakariah mengatakan, pihaknya belum berani masuk kantor atau meminta anak sekolah untuk kembali ke sekolah sebelum ada jaminan keamanan dari aparat keamanan.

“Ketika sudah ada jaminan keamanan dari aparat, baru kita berani menyuruh anak sekolah untuk kembali sekolah. Apalagi anak sekolah sering menjadi sasaran,” ungkapnya.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo, SIK mengatakan, kondisi keamanan saat ini sudah kondusif. Namun upaya penyelidikan untuk menemukan pelaku penembakan dan pembakaran rumah warga tetap dilakukan. “Kita masih terus lakukan penyelidikan untuk menemukan pel-

Dilaporkan ke Panwaslu

Tim Indah - Dahlan Tidak Terpancing Bima (Suara NTB) – Tim koalisi pengusung bakal calon Bupati (Bacabup) Bima, Hj Indah Indah Damayanti Putri - Drs. Dahlan H.M. Nur, tidak akan terpancing dan menyerahkan sepenuhnya pada aturan yang berlaku, menyusul laporan Gabungan koalisi partai pengusung Adi Mahyudi – Zubair ke Panwaslu Kabupaten Bima, karena diduga telah melanggar PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang pendaftaran pasangan calon.

Sekretaris Koalisi Tim Pengusung Indah Damayanti Putri – Dahlan, Ir. Suryadin, kepada Suara NTB, Jumat (8/9) mengaku, perkara ada tim yang melaporkan ke pasangan dari koalisinya, merupakan hak mereka yang tidak bisa dicampuri oleh pihakya.

“Yang penting kita sudah melewati tahapan yang sudah sesuai dengan Peraturan KPU,” ucapnya.

Menurutnya, saat proses pendaftaran Dinda – Dahlan kemarin, Suryadin mengklaim tidak melanggar dan dibenarkan oleh undang – undang. “Saat pendaftaran di KPU, langsung disaksikan oleh Panwas selaku pengawas Pilkada,” katanya.

Untuk itu, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim yang telah melaporkan itu, dan tidak mau mengambil pusing dengan adanya laporan dugaan pelanggaran tersebut. “Jadi kita tidak boleh berandai andai dan kita lihat langkah mereka selanjutnya, karena ada soal pasti ada jawaban,” terangnya.

Sebelumnya, koalisi partai pengusung pasangan Adi Mahyudi dan Drs. Zubair, M.Si melaporkan dugaan pelanggaran pendaftaran oleh pasangan bacabup Dinda-Dahlan ke Panwaslu Kabupaten Bima, Senin (3/8) lalu. (uki)

aku penembakan dan pembakaran rumah. Kita juga akan terus lakukan sweeping untuk menemukan senpi rakitan dan sajam di tengah masyarakat,” katanya.

Hasil sementara sweeping pada Kamis (6/8) sore, sebanyak empat pucuk senjata api rakitan, 17 pucuk senjata kelereng, 24 biji peluru tajam aktif, dua botol bom molotof, dan 34 biji busur panah berhasil diamankan.

Sementara dampak keributan kedua Dusun ini, SMAN 1 Manggelewa, SMPN 7 Manggelewa, SDN 2 Manggelewa, kantor Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), dan KCD Dikpora Manggelewa masih ditutup. Apalagi kantor KCD Dikpora dan kantor Camat Manggelewa sempat diserang, sehingga kaca jedelanya pecah serta diserang warga. (ula)

Bima (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si, mengatakan belum mengetahui dan menerima surat rekomendasi dari Panwaslu, menyusul adanya belasan PNS yang diduga terlibat dalam politik praktis seperti yang menjadi temuan Panwaslu.

“Belum tahu, suratnya belum masuk dan intinya saya tidak tahu tentang laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan politik praktis,” ucap Sekda kepada Suara NTB, Jumat (7/8).

Menurutnya, masalah itu merupakan ranah Panwaslu sebagai Pengawas Pilkada.

Karena Pemkab jauh – jauh sudah mengeluarkan surat edaran, dan menghimbau kepada PNS agar tetap netral selama proses Pilkada berlangsung. Sehingga Pilkada aman tertib dan damai. “Intinya PNS harus netral, jangan membuat hasut – hasutan, itu prinsipnya,” katanya.

Diakuinya, terkait adanya beberapa kendaraan dinas (Randis) yang ditarik oleh Bagian Umum, baginya, harga sebuah mobi mahal. Andai misalnya Randis dibakar oleh orang, tentu agenda pelayanan akan terganggu.

“Hanya mengamankan saja, kalaupun satu atau dua hari sudah r e d a , nanti juga akan

dikembalikan,” akunya.

Untuk itu, Taufik mengharapkan, agar PNS atau pegawai di lingkungan pemkab Bima harus menjaga netralitas dan bekerja secara profesional. Tidak boleh aktif mendukung salah satu calon bupati atau calon wabup. Undang-Undang kan mengatur begitu,” terangnya.

Sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Bima membeberkan hasil temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pencalonan kepala daerah pada Pilkada, 9 Desember mendatang. Sampai saat ini, setidaknya ada 13 PNS yang menjadi temuan Panwaslu Kabupaten setempat, yang terdiri dari kepala Sekolah, Kepala UPTD, Camat, Sekcam dan pejabat eselon (Kepala Dinas). (uki)

H.M. Taufik HAK (Suara NTB/uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Seleksi Komisioner KI NTB Dikhawatirkan Ada Titipan

Mantan Ajudan Wabup Lobar Gagal Diperiksa

Bareskrim Selidiki Kasus ’’Dwelling Time’’ Pelabuhan Seluruh Indonesia

Mataram (Suara NTB) Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Publik (Pokja KIP) meminta proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB dilakukan secara terbuka, jujur dan objektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 UU No 14 Tahun 2008 bahwa proses seleksi calon anggota komisi informasi dilakukan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif. Hal ini penting untuk memastikan proses seleksi menghasilkan calon ideal yang berintegritas, tidak memunculkan kekhawatiran adanya titipan kepentingan tertentu pada calon tertentu.

Dalam keterangan persnya Jumat (7/8) kemarin, tim Pokja KIP NTB yang tergabung dalam berbagai unsur ini, mengimbau pemerintah mensosialisasikan nama panitia seleksi, tahapan dan prosedur serta syarat-syarat calon secara luas. “Agar masyarakat atau siapapun yang ingin tahu dapat mengetahuinya dengan segera,” kata juru bicara tim

Pokja KIP, Dwi Arie Santo.

Setelah itu jika pansel sudah terbentuk, dia meyakini, pansel terpilih harus melakukan proses seleksi secara proaktif. “Artinya tidak hanya menerima berkas calon dari sekretariat pansel,” sambungnya. Dalam hal ini, Pansel disarankan perlu melakukan jemput bola dengan turun langsung mencari

calon potensial seperti model yang diterapkan oleh pansel KPK. Ditambahkan Dwi, caloncalon yang terdaftar harus juga dilakukan proses tracking integritasnya. Jangan sampai daftar calon yang ada ini diisi oleh kelompok pencari kerja, kelompok kepentingan dan kelompok yang sengaja dititipkan untuk

menutup keran keterbukaan informasi publik. “Jika kondisi ini terjadi ini dikhawatirkan menjadi pukulan balik bagi upaya membumikan UU KIP di NTB. Apalagi tahun 2014 NTB menjadi daerah terbaik I tingkat Nasional untuk pemeringkatakn keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Jika calon yang tidak punya komitmen membumikan UU KIP ini terpilih, dikhawatirkan akan menurunkan peringkat keterbukaan informasi publik. Sehingga, melalui ini Pokja KIP NTB mendesak kepada seluruh elemen Keterbukaan Informasi dan pemerintah untuk mengawal proses seleksi calon komisioner komi-

si informasi NTB secara terus menerus, mendorong kelompok masyarakat dan calon potensial untuk mencalonkan komisioner yang berintegritas untuk mendaftar sebagai calon komisioner KI NTB. “Kemudian meminta pemerintah mempublikasikan calon pansel KI NTB ke masyarakat paling lambat 14 hari kerja,” sarannya. Selanjutnya, meminta pansel untuk memilih calon Komisioner KI NTB yang berintegritas, kapabel. “Dan tidak tercela dan terakhir, meminta DPRD Provinsi NTB melakukan proses fit and propertest calon komisioner KI Provinsi NTB secara terbuka, objektif dan jujur,” pungkas Dwi. (ars)

(Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) Sampai dengan Jumat (7/8) kemarin, LFA batal diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. Mantan ajudan Wakil Bupati H. Mahrip itu beralasan sedang mengikuti diklat di Jakarta. LFA akan dipanggil lagi pekan depan.

Menurut juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, surat panggilan dilayangkan ke LFA Selasa (4/8) lalu, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus SPPD fiktif Lombok Barat. Dalam kasus ini, tersangka utamanya adalah mantan Wabup Lobar, H. Mahrip yang sudah divonis 1 tahun penjara.

“Penyidik mengagendakan pemeriksaan, tapi sampai hari ini, dia (LFA, red) tidak hadir,” kata Sutapa setelah mendapat informasi dari penyidik Hademan, SH. Diakuinya, seharusnya LFA diperiksa dengan status sebagai tersangka, namun karena tidak hadir, terpaksa diagendakan lagi.

Peran LFA dalam kasus SPPD fiktif ini, dijelaskan Sutapa, sudah terungkap ketika kasus ini ditingkat dari penyelidikan dan penyidikan. Dalam perjalanan kasus ini ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, LFA dinyatakan turut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan Mahrip, sehingga dijerat Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini pengadilan memutuskan kerugian negara Rp 431.675.000 dan sudah dikembalikan oleh Mahrip secara utuh.

Dalam fakta persidangan, tersangka LFA terlibat karena menikmati dana SPPD fiktif itu. Bahkan dalam kesaksiannya, Mahrip menyebut, digunakan untuk biaya pernikahan LFA. Tersangka juga diduga merekayasa laporan perjalanan dinas itu, dengan membuat boarding pass maskapai penerbangan palsu, dan membuat tiket pesawat sebagai bahan laporan, bekerjasama dengan sebuah travel agent. (ars)

Halaman 8

Jakarta (Suara NTB) – Bareskrim Polri akan menyelidiki pelabuhan di seluruh Indonesia menyusul terkuaknya kasus dugaan korupsi penyuapan dan pencucian uang “dwelling time” (bongkar muat) di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok Jakarta Utara.

“Besar kemungkinan dikembangkan terus ke seluruh pelabuhan di Indonesia, kami tidak hanya fokus ke pelabuhan besar tapi juga pelabuhan kecil,” kata Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Sementara terkait kasus korupsi penyuapan dan pencucian uang “dwelling time” di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok Jakarta Utara yang ditangani Polda Metro Jaya, menurutnya, Bareskrim hanya membantu pendampingan pengusutan perkara saja.

“Tidak perlu (ditangani langsung Bareskrim), Polda saja cukup. Tim saya dari Bareskrim sudah mem-back up agar kasus ini dapat segera tuntas,” katanya.

Sejauh ini, polisi telah menahan lima tersangka yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI non-aktif Partogi Pangaribuan dan Kepala Subdirektorat Barang Modal Bukan Impor Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan RI Imam Aryanta.

Selanjutnya, seorang Pekerja Harian Lepas (PHL) Kemendag RI Musyafa, serta dua pengusaha importir yaitu Mingkeng dan Lusi. (ant/bali post)

Istri Gubernur Sumut Minta Pindah Tahanan Jakarta (Suara NTB) – Istri Gubernur Sumatera Utara Evi Susanti melalui pengacaranya Razman Arief Nasution meminta pemindahan tempat penahanan ke rumah tahanan Pondok Bambu.

“Saya datang ke sini dalam rangka menyampaikan surat kepada pimpinan KPK, kiranya dalam hal ini Ibu Evi bisa dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu,” kata Razman di Gedung KPK Jakarta, Jumat.

KPK pada Senin (3/8) sudah menahan Gatot dan Evi setelah keduanya diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya selama sekitar 10 jam. Gatot ditahan di rumah tahanan kelas I Cipinang sedangkan Evi di rutan kelas I Jakarta Timur di gedung KPK Jakarta.

Alasan permintaan penahanan tersebut, karena Evi baru saja menjalani operasi di bagian rahim.

“Ada operasi di bagian rahim, beliau itu juga punya penyakit asma yang cukup serius, karena itu kita berharap beliau bia dipindahkan supaya bisa bersosialisasi,” ungkap Razman.

Sejumlah kendala fasilitas menjadi alasan Evi mengajukan pemindahan penahanan.

“Kemudian di situ gak ada ventilasi udara, pengap, jadi kalau pun di situ ada AC, lumayan, tapi beliau karena secara psikologi mungkin berharap maka saya datang menyampaikan surat. Surat itu pun dibuat langsung oleh Evi,” tambah Razman.

Gatot dan Evi disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Selain Gatot dan Evi, KPK juga sudah menetapkan enam orang tersangka lain yaitu penerima suap terdiri atas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG) serta panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY), sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengacara senior OC Kaligis dan anak buahnya bernama M Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry. (ant/bali post)

BERKAS DUKUNGAN - KPU Loteng menerima berkas dukungan tambahan salah satu pasangan calon kepala daerah dari jalur indepeden, Jumat (7/8) kemarin.

Pilkada Loteng

Pasangan Calon Lengkapi Berkas Praya (Suara NTB) Sebanyak enam pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), akhirnya melengkapi persyaratan dan berkas dukungan tambahan ke KPU Loteng. Pasangan H.L. Wiratmaja – H. Badrun Nadianto (JADI) menjadi pasangan calon kepala daerah yang paling akhir menyerahkan berkas dukungan tambahannya ke KPU Loteng.

Setelah sebelumnya, pasangan Drs. Kurniawan

Armin – Drs. H. Mahdan Arkam (Kurma), juga menyerahkan berkas dukungan tambahan ke KPU Loteng, Jumat (7/8) sore. Informasinya, pasangan JADI menyerahkan tambahan 70 ribu dukungan.

Dari total 39 ribu dukungan tambahan yang diharuskan.

Adapun pasangan Kurma menyerahkan dukungan tambahan sekitar 135 ribu dukungan. Dari kewajiban 132 ribu dukungan. Baik berupa salinan KTP maupun surat domisili. Diantar oleh sejumlah

anggota tim suksesnya. Sedangkan H.L. Wiratmaja bersama H. Badrun, mengantar langsung berkas dukungan tambahnya ke KPU Loteng.

“Untuk jumlah dukungan tambahan saat ini masih kita hitung. Jadi berapa jumlah dukungan yang diserahkan dua pasangan calon kepala daerah ini, belum bisa kita pastikan,” aku Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt., kepada Suara NTB. Penghitungan jumlah dukungan tambahan tersebut pent-

ing untuk memastikan, jumlah dukungan tambahan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasalnya, jika berkas dukungan tambahan yang diserahkan kurang dari yang ditentukan maka, berkasnya tidak diterima oleh KPU Loteng.

Itu artinya, pasangan calon bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng mendatang. Karena pasangan calon tidak punya waktu lagi untuk melakukan perbaikan

maupun menambah dukungan yang ada.

Setelah memenuhi syarat jumlah, prosesnya tidak selesai sampai disitu. Berkas dukungan tambahan tersebut, selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi kembali. Proses verifikasi dan validasi sendiri akan dilaksanakan selama lima hari. Hingga proses pleno penetapan di KPU Loteng tanggal 19 Agustus mendatang. “Tahap akhirnya pada proses pleno di KPU Loteng,” timpalnya. (kir)

Pilkada Kota Mataram

Boikot Pilkada

PPP Wacanakan Galang Koalisi

Parpol Dinilai Rusak Tatanan Politik Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Mataram oleh Komisi Pemilihan Umum, dimanfaatkan oleh partai politik yang masih belum terdaftar sebagai partai pengusung untuk bertarung. Salah satunya adalah PPP. Partai berlambang ka’bah kubu Djan Faridz ini sebelumnya mendukung pasangan RIDO (Dr.H. Rosyadi Sayuti - HMNS. Kasdiono) mewacanakan menggalang koalisi dengan parpol lain untuk menantang AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana).

Pasalnya, pasangan RIDO tidak bisa diharapkan untuk mendaftar.

Seperti diketahui, Kota Mataram adalah satu dari tujuh kabupaten/kota di Indonesia hanya memiliki calon tunggal, sehingga KPU memberikan perpanjangan pendaftaran 9 - 11 Agustus.

Menurut Sekretaris DPD PPP versi Djan Faridz, Wildan mengatakan, perpanjangan pendaftaran tiga hari itu akan dimanfaatkan untuk menggalang koalisi. Dengan satu catatan, harus ada satu kesepakatan di internal PPP versi Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy.

RIDO diharapkan sebagai kompetitor melawan AMAN pada Pilkada kata Wildan, tidak bisa diharapkan. Sebab, ia melihat RIDO hanya sebagai pion politik saja, tetapi yang menggerakan adalah para elit politik.

“Perpanjangan masa pendaft-

aran ini sudah keharusan kami menggalang koalisi dan harus mulai dari nol. RIDO diharapkan jadi kompetitor sudah tidak bisa diharapkan lagi,” sesal Wildan via ponsel Jumat (7/8).

Melihat kemungkinan, PPP memiliki peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra, karena melihat koalisi di pusat. Selama pertemuan dengan Partai Gerindra pasca persoalan calon tunggal, diharapkan ada kecocokan sehingga bisa maju bertarung melawan AMAN. “Melihat peluang paling besar itu ada di Gerindra,” ujarnya.

Persoalan siapa kader terbaik dari PPP dan Gerindra akan diusung, dibahas setelah ada kesepakatan bersama. Yang terpenting menurutnya, pihaknya mempersiapkan amunisi. “Jangan dulu kita bicara soal siapa calon. Kami persiapkan dulu amunisi,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPD Gerindra NTB Wilgo Zainar belum berani memutuskan berkoalisi dengan parpol lain.

Sebab, pihaknya telah membangun komitmen dengan pasangan RIDO. Tapi tidak menutup kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung calon. “Saya kemarin baru pulang dari Jakarta dan belum ada informasi soal itu,” akunya.

Sambil berkelakar Wilgo mengatakan, Gerindra hanya ingin berkoalisi dengan Golkar, PDIP dan Demokrat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH menilai partai politik yang memboikot pelaksanaan pilkada, dinilai hanya merusak tatanan politik di Kota Mataram. Pasalnya, kedaulatan masyarakat untuk berdemokrasi akan terkikis. “Sesungguhnya ini waktu tepat untuk menilai kesungguhan parpol. Menunda atau boikot Pilkada sama halnya merusak tatanan politik,” kata Didi Jumat (7/8).

Perpanjangan masa pendaftaran ini menurutnya, semestinya dijadikan kesempatan membangun kesepahaman dan kepentingan bersama menjalankan sistem demokrasi agar berjalan sukses. Bagaimana pun juga, Pilkada menjadi amanah bersama. “Proses demokrasi ini dipikul bersama oleh pimpinan partai,” ujarnya.

Ia melihat munculnya calon tunggal di tujuh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Mataram. Presiden RI Joko Widodo turun tangan menyelamatkan agar penyelenggaraan Pilkada berlangusng. Artinya, tidak boleh Pilkada ini ditunda karena demokrasi bagian dari kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

“Presiden saja langsung turun tangan ingin menyelamatkan Pilkada,” sebutnya.

Apakah tidak terlalu

sempit melihat KPU memutuskan perpanjangan waktu pendaftaran hanya tiga hari? Katanya waktu terasa relatif pendek bagi calon karena harus menyiapkan hal teknis. Namun, perspektif semangat demokrasi di Kota Mataram tidak ada batas waktu.

Didi tidak menyentuh secara personal alasan pasangan RIDO tidak mendaftar. Tapi menurutnya, siapapun berencana maju di Pilkada Kota Mataram harus memiliki kesungguhan membangun demokrasi.

“Saya tidak mau terlalu jauh masuk ke urusan mereka, tapi siapapun

d i a kalau sudah mengatakan diri maju, mari bersama-sama mensukseskan Pilkada,” imbuhnya. (cem) (Suara NTB/dok)

Sabtu, 8 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 9

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kumpulkan Lima Medali Dihitung sebagai Jam Kerja MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan waktu guru melakukan aktivitas kreatif dalam mendidik siswa harus dihitung sebagai jam kerja.

Pada acara silaturahmi dengan guru kesenian di kampus Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, Jawa Barat, Anies mengatakan pemerintah ingin membuat aturan yang membuat waktu guru melakukan kegiatan kreatif semacam itu dihitung sebagai jam kerja.

Pembuatan aturan jam kerja guru seperti itu, menurut dia, merupakan upaya mendorong para guru lebih kreatif mendidik siswa.

Ia mengatakan selama ini guru yang menggunakan caracara kreatif dalam mendidik merasa terbebani, karena kegiatan mereka tidak masuk dalam jam kerja. “Kalau mereka melakukan aktivitas kreasi tetapi tidak dianggap jam kerja, ya akhirnya dobel bebannya, di situ yang akan kita lakukan soal mengajar 24 jam itu,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuan pendidikan di Indonesia bukan saja menghasilkan anak berintelektual tinggi tetapi juga berkarakter baik dan berbudi pekerti luhur.

Anies juga mengatakan pendidikan seni punya efek dalam membangun budaya dan para guru didorong berperan lebih aktif dan kreatif dalam mengajarkannya. “Sekolah kita bukan hanya menghasilkan alat-alat ini tapi juga bagaimana daya kreasi untuk menggunakan suatu hasil kreasi baru,” katanya. (ant/bali post)

DAK Dikbud Lobar Meningkat Rp 25 Miliar Giri Menang (Suara NTB) – Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp 25 miliar. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar Rp 24 miliar. DAK ini dibagikan ke SD dan SMP sebesar Rp 14 miliar lebih dan SMA/SMK sebesar Rp 10 miliar lebih.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, MPd, mengungkapkan, DAK ini secara umum dipergunakan ke seluruh sekolah di Lobar, khususnya pembangunan fisik. Dana ini terbagi peruntukan sebesar 80 persen ke pembangunan fisik dan 20 persennya dialokasikan ke kebutuhan sarana-prasarana di masing-masing sekolah.

Selain dari DAK ada juga dana yang bersumber dari APBD murni hingga total sebesar Rp 60 miliar dengan rincian dari APBD Rp 35 Miliar dan DAK Rp 25 Miliar. Anggaran ini dialokasikan kepada dua bidang, yakni Bidang Pendidikan Dasar tingkat SD dan SMP dan Bidang Pendidikan Menengah tingkat SMA sederajat sebesar Rp 30 Miliar. “Melalui anggaran ini akan bisa membangun 50 RKB,” jelasnya.

Melalui anggaran ini diperuntukkan untuk sekolahsekolah yang kekurangan lokal di 10 kecamatan di Lobar. ‘’Masing-masing sekolah ada yang dikasih dua lokal dan ada juga tiga lokal,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan, pada tahun ini Kecamatan Sekotong akan menjadi prioritas dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Alasannya, di kecamatan ini banyak sekolah sudah definitif beberapa tahun lalu dan banyak sekolah yang masih mengalami kerusakan dan kekurangan lokal belajar mengajar. (her)

NTB Juara Umum O2SN ABK Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB berhasil meraih juara umum dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK) tingkat nasional tahun 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kontingen NTB meraih 3 medali di jenjang pendidikan SD dan pendidikan menengah sebanyak dua medali.

Kepala Seksi Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Lalu Manan, SPd, menjelaskan O2SN ke-14 tahun 2015 ini, telah diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2015 lalu di Makassar.

Untuk jenjang pendidikan dasar, ujarnya, NTB berhasil meraih 3 medali dari cabang olahraga lari 80 meter putri, catur tunanetra dan bulutangkis putra. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah meraih 2 medali, yaitu dari cabang olahraga catur tunawicara dan bulu tangkis tunarungu.

“Insya Allah anak-anak yang berhasil mendapatkan juara akan mewakili Indonesia di ajang internasional yang diselenggarakan di Thailand pada tahun 2017 mendatang,” kata Manan saat bertemu dengan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si bersa-

ma kontingen O2SN NTB, Jumat (7/8).

Diharapkan, prestasi yang diraih oleh tim O2SN NTB ini, membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). “Harapannya, mereka bisa mendapatkan tambahan fasilitas yang memadai di sekolahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan prestasi yang diraih kontingen NTB itu cukup membanggakan. Ia mengatakan, prestasi ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda, karena di tengah keterbatasan yang dimiliki Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak patah semangat untuk meraih prestasi.

“Saya berterima kasih kepada pendamping dan pelatih yang sudah membimbing anak-anak ini, sehingga berhasil meraih juara dan berharap prestasi ini bisa dipertahankan,” katanya.

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Wagub NTB H. Muh. Amin saat menerima siswa peraih medali pada O2SN di Makassar di ruang kerjanya, Jumat (7/8).

Wagub juga berpesan supaya anakanak berkebutuhan khusus ini harus senantiasa diberi dukungan moril. “Tuhan sangat adil memberikan kelebihan dan kekurangan kepada manusia, namun anak-anak ini bisa mengubah kekurangan menjadi kelebihan yang

Hilangkan Pendidikan Terkesan Mahal

SMP IT Nurul Islam Korleko Bagikan Sepeda bagi Siswa Selong (Suara NTB) – Pada dasarnya pemerintah telah menjamin penyelenggaraan 9 tahun wajib belajar tanpa dipungut biaya. Artinya, kegiatan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselenggarakan dengan gratis. Namun, pada pelaksanaannya tidak demikian. Sebagian lembaga pendidikan masih menarik beberapa model pembiayaan pendidikan yang dimodifikasi bentuknya dari siswa.

Hal ini menyebabkan munculnya penilaian di tengah masyarakat yang menganggap sekolah mahal.

Lain halnya dengan SMP Islam Terpadu (IT) Nurul Islam Korleko Kecamatan Labuhan Haji. Sekolah yang terbilang cukup belia dan berada di bawah naungan Yayasan Nurul Islam Korleko ini berkomitmen menyelenggarakan pendidikan gratis. Bukan hanya tanpa pungutan biaya apapun dari siswa, SMP IT Nurul Islam Korleko juga menyediakan seragam lengkap dan bahkan, sepeda pun diberikan bagi seluruh siswanya dengan cuma-cuma.

Kepala Sekolah SMP IT Nurul Islam Korleko, Krisma Ali Gazali kepada Suara NTB,

(Suara NTB/yon)

FOTO BERSAMA - Kepala SMP IT Nurul Islam Korleko, Krisma Ali Gazali foto bersama siswa lengkap penerima bantuan sepeda dari sekolah.

Kamis (6/8) mengatakan, pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pihak sekolah tak lepas dari bentuk keprihatinan Ketua Yayasan Nurul Islam Korleko yang juga adalah Kepala Desa Korleko, Wildan, S.Pd yang melihat kondisi masyarakatnya yang selalu terbebani dengan biaya pendidikan semakin meningkat. Melalui pendidikan gratis ini, setidaknya mampu memberikan kontribusi dalam meringankan beban hidup warga Korleko.

“Seluruh siswa SMP IT Nurul Islam Korleko menda-

patkan pakaian seragam lengkap, dari bawah sampai atas. Sepatu, celana, rok, baju dan juga buku-buku beserta pulpennya secara cuma-cuma.

Bukan hanya itu, kita juga memberikan sepeda untuk masing-masing siswa agar mereka lebih giat belajar dan beban wali murid menjadi lebih ringan. Dan yang pasti, program pendidikan gratis ini akan terus dilaksanakan dari tahun ke tahun,” janjinya.

Tekad menjalankan pendidikan gratis yang diusung SMP IT Nurul Islam Korleko, menurut Krisma, bukan sematamata menarik minat siswa untuk masuk di sekolahnya.

Mutu pendidikan siswa pun menjadi acuan utama penyelenggaraan pendidikan di SMP IT Nurul Islam Korleko. Untuk mewujudkan siswa yang unggul, pihak sekolah melakukan pengembangan pendidikan siswanya dengan menambah kegiatan pelatihan keterampilan maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Ditambahkannya, kehadiran SMP IT Nurul Islam Korleko sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan membantu tugas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh masyarakat sesuai amanat UUD 1945, berangkat dari keberadaan Sekolah Dasar Islam (SDI) NW Korleko yang telah lebih dulu didirikan Yayasan Nurul Islam Korleko, yang saat ini sudah menamatkan siswa sebanyak dua kali.

“Sebenarnya, didirikannya SMP IT ini bertujuan untuk menampung siswa tamatan SDI miliki yayasan yang juga mendapatkan pendidikan gratis. Di SDI juga disediakan seragam gratis. Namun, tidak diberikan sepeda, seperti yang kita lakukan untuk siswa SMP IT. Kita ingin, program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sudah didapatkan di SDI bisa dilanjutkan di SMP IT, agar hasilnya maksimal,” klaimnya.

Sementara masalah sumber pendanaan sekolah, Krisma mengaku, murni swadaya dari pengurus yayasan. Bantuan ruang kelas baru (RKB) belum pernah dikucurkan pemerintah bagi lembaga pendidikan yang ada di bawah yayasan ini. (yon)

sangat membanggakan bagi kita semua,” ucapnya.

Pihaknya memberikan dukungan pemerintah bagi perkembangan dunia pendidikan di daerah ini. “Termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),” pungkasnya. (nas)

Aletheia Kembangkan Ekstrakurikuler Jurnalistik Mataram (Suara NTB) Memasuki tahun pelajaran 2015/2016, Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia, Ampenan mulai mengembangkan ekstrakurikuler jurnalistik. Sebagai ekstrakurikuler baru, ekskul jurnalistik diharapkan mampu menambah kemampuan siswa dalam bidang jurnalistik. Salah satunya ialah dalam aspek wawancara.

Kepala SMP Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Vironika Endras Bhirawati, mengaku jika jurnalistik merupakan ekstrakurikuler baru dan tergolong masih minim di sekolah-sekolah di Kota Mataram. “Ekskul ini masih tergolong baru tidak hanya di Aletheia tapi juga di Mataram,” terang Vironika pada Suara NTB, Jumat (7/8).

Diharapkan nantinya, siswa yang tergabung dalam anggota ekstrakuriler jurnal-

istik mempunyai kemampuan dalam bidang jurnalistik.

Selain itu, Vironika mengaku target jangka panjang atas keberadaan anggota ekstrakurikuler jurnalistik mampu membuat majalah atau buletin sekolah yang dijadikan media informasi kegiatan dan program sekolah ke masyarakat. “Target jangka panjangnya kan supaya ada buletin sekolah yang jadi media penyebar informasi sekolah,” ujarnya.

Diakuinya, keberadaan majalah atau buletin sekolah merupakan hal penting yang harus ada di setiap sekolah.

Tidak saja sebagai media penyebar informasi, tapi juga sebagai latihan bagi siswa dalam menulis. Selain itu, tulisan siswa yang dimuat dalam buletin sekolah akan jadi penyemangat bagi siswa untuk menulis. (dys)

(Suara NTB/dys)

WAWANCARA - Siswa SMP Aletheia Ampenan yang masuk sebagai anggota ekstrakurikuler jurnalistik sedang belajar wawancara. Jurnalistik merupakan salah satu jenis ekstrakurikuler yang dikembangkan pihak yayasan.

Tenaga Guru di Lobar Kurang

Pemkab Moratorium Penerimaan CPNS Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) tahun ini moratorium penerimaan PNS. Kebijakan ini mengacu dari keputusan Pemerintah Pusat yang memberlakukan moratorium penerimaan CPNS atas pertimbangan bahwa masih dilakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap PNS di daerah. Termasuk, tenaga guru juga tidak ada penerimaan. Padahal, di Lobar kekurangan 400 guru, karena banyak yang pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, H. M. Syukron kepada wartawan di ruang kerjanya, menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) telah mengeluarkan keputusan untuk tidak boleh melakukan penerimaan CPNS sementara waktu. kebijakan ini atas pertimbangan, perlu dilakukan pendataan ulang terhadap data PNS yang ada.

Kebijakan penghentian sementara penerimaan CPNS ini, jelasnya, tidak diketahui secara pasti ka-

pan berakhir. Namun setelah pendataan ulang beres barulah dibuka lagi pendaftaran CPNS. ‘’Tahun ini murni hanya dilakukan pendataan ulang terhadap besaran PNS yang dimiliki Lobar. Kami masih mendata ulang pegawai,” akunya.

Terkait adanya informmasi formasi formasi dibuka bagi daerah tertentu, Syukron mengaku belum tahu.

Sementara hingga tahun 2014 lalu Pemkab Lobar terhitung kekurangan guru sekitar 600 lebih orang. Namun setelah adanya K2, Lobar, kekurangan itu masih bisa diminimalisir. Namun, Pemkab Lobar masih kekurangan tenaga pengajar sekitar 400 orang lebih.

Terkait kekurangan ini, pihaknya telah mengusulkan formasi ke pusat dan masih menunggu balasan.

Mengenai tenaga kesehatan, ujarnya, Lobar masih kekurangan tenaga dokter.

Hanya saja, pihak Dinas Kesehatan berencana akan mengangkat tenaga dokter yang saat ini masih berstatus tenaga kontrak. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Usulan Rehab GOR Mini KLU Dipertanyakan Tanjung (Suara NTB) Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Tusen Lasima, mempertanyakan usulan anggaran senilai Rp 220 juta untuk rehab Gedung Olahraga (GOR) Mini. Dalam sidang Banggar, Jumat (7/8), usulan anggaran itu dinilai tidak logis karena keberadaan GOR KLU pun tergolong masih seumur jagung.

“GOR ini kan gedung baru, masa sudah harus direhab.

Dikbudpora jangan mengada-ada-lah,” tegas Tusen Lasima.

Menurut Ketua Komisi II DPRD KLU itu, usulan anggaran Dikbudpora untuk rehab GOR tersebut perlu dipertimbangkan oleh Banggar DPRD KLU. Ia menganggap, lebih urgen jika Dikbudpora lebih memprioritaskan anggaran yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas sektor pendidikan, dan tidak mengarah hanya kepada fisik.

Misalnya saja, kaya Tusen, dinas menginisiasi pendataan jumlah siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah, hingga diperoleh data valid terkait, siapa, dimana, dan berapa, jumlah siswa miskin. Selama ini termasuk DPRD hanya bisa meraba jumlah data dimaksud, karena tidak pernah ada data valid yang disodorkan oleh Dinas. Kondisi ini pun cukup rentan, di mana dalam penganggaran bantuan (baca: beasiswa dari Pemda KLU), sasaran yang menerima justru siswa yang ekonomi orang tuanya lebih mampu.

“Dikpora harusnya mengutamakan bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang itu, bukan menganggarkan gedung GOR yang usianya baru setahun (selesai 2013, red).

Ini patut dipertanyakan kalau Dikpora begini,” cetus Tusen.

Secara umum, Tusen mencatat, usulan anggaran Dikbudpora sebesar Rp 8,713 miliar. Dengan asumsi sekitar Rp 5 miliar untuk mengganti dana pengadaan buku yang sebelumnya sempat menjadi rekomendasi BPK untuk diselesaikan. Meski pada konteks anggaran, Dikbudpora menyumbang Silpa terbesar, tetapi dalam pengajuan anggaran pun, SKPD ini tidak lantas mengajukan anggaran lebih besar lagi dari SKPD lain.

“Masa iya rehab atap GOR saja menelan anggaran Rp 220 juta. Kalau anggaran ini dialihkan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, mengentaskan buta aksara yang masih tinggi ataupun kegiatan lainnya, saya akan sangat setuju,” lanjutnya.

Menjawab itu, Kepala Dinas Dikbudpora KLU melalui Kabid Dikdas, Furqan, M.Pd., mengungkapkan kondisi fisik GOR KLU yang terkena rehab adalah pada bagian atapnya.

Di mana pada bagian atap tersebut, rusak akibat angin puting beliung yang menghantam KLU beberapa waktu lalu.

“Rehab atap gedung GOR menjadi pertimbangan Dinas karena kondisinya atapnya cukup memperihatinkan. Atapnya sudah rusak akibat faktor cuaca, sehingga dinilai perlu diperbaiki,” kata Furqan singkat. (ari)

Rossi Percaya Diri di GP Indianapolis

Valentino Rossi

(Suara NTB/ist)

Indianapolis Bintang Italia Valentino Rossi akan memulai dorongan terakhirnya menuju gelar dunia MotoGP kedelapan yang bersejarah pada Minggu di Grand Prix Indianapolis, di mana kejuaraan dilanjutkan setelah rehat tengah musim.

Sembilan balap lagi memisahkan antara pebalap Yamaha 36 tahun itu dan mahkota dunia kedelapan, dan Rossi percaya diri dengan kemampuannya setelah ia mengisi ulang baterainya dengan libur musim panas. “Saya siap untuk kembali membalap,” kata Rossi.

“Saya telah beristirahat selama beberapa hari, saya pergi berlibur dengan teman-teman saya dan saya juga berlatih.”

“Terdapat sembilan balap lagi yang menanti kami dan masing-masing balap itu akan sangat penting bagi kejuaraan.”

Rossi terlibat persaingan sengit di pucuk klasemen kejuaraan dengan Jorge Lorenzo, mengungguli rekan setimnya itu di Yamaha dengan 179 angka berbanding 166 angka setelah sembilan putaran di mana ia finis di podium sebanyak sembilan kali.

Bagaimanapun, Sirkuit Indianapolis jarang menjadi tempat yang menyenangkan untuk Rossi, yang hanya menorehkan satu kemenangan di trek itu sepanjang karirnya, yakni pada 2008. Tahun lalu, Rossi finis di peringkat ketiga ketika pebalap Honda asal Spanyol Marc Marquez meraih kemenangan untuk tahun keempat secara berturut-turut.

Lorenzo juga menghadapi tantangan berat lain di Indianapolis. “Biasanya Indy bukan salah satu trek favorit saya, namun saya pernah menang di sana sebanyak tiga kali di masa lalu,” kata Lorenzo.

“Tahun lalu, aspalnya brkembang banyak namun layoutnya berbeda dari sirkuit-sirkuit lain.”

“Kami merasa sangat positif dan mudah-mudahan kami dapat bertarung pada cara sebaik mungkin dengan Valentino dan Marc.”

Sementara itu, juara dunia bertahan Marquez, bertekad mendulang kemenangan kelima secara beruntun di tanah AS setelah mengukir kemenangan di Indianapolis yang memiliki panjang 4,2 kilometer dalam empat tahun terakhir.

Marquez, yang menghabiskan libur musim panasnya di Ibiza, menuju GP Indianapolis dengan bekal semangat setelah meraih kemenangan di Jerman pada bulan lalu. Saat ini posisinya di klasemen kurang meyakinkan, tertinggal 65 angka dari Rossi dengan koleksi 114 angka.

Bagaimanapun Rossi dan Lorenzo akan mencemaskan bagaimana Marquez meraih sepuluh kemenangan beruntun pada awal kejuaraan tahun lalu, dan terus memandang pebalap Spanyol itu sebagai potensi ancaman.

“Saya pikir ia mampu memenangi banyak balap secara berturut-turut seperti yang ia demonstrasikan tahun lalu,” kata Lorenzo.

“Dengan sembilan balap sampai akhir, ia dapat memulihkan banyak angka atau kami melakukan kesalahan-kesalahan. Maka tentu saja ia merupakan salah satu favorit.”

Marquez juga meyakini defisit angka bukan sesuatu yang mustahil dikejar.

“Tentu saja 65 angka itu banyak, namun Anda tahu saya kalah pada paruh pertama musim — mungkin mereka kalah pada paruh kedua musim,” ucapnya, mengacu kepada Rossi dan Lorenzo.

“Saya tahu itu adalah selisih yang besar namun kami akan berusaha untuk fokus seperti pada dua balap terakhir.”

Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

FINIS - Tiga atlet Lombok Ultra Triathlon (LUT) NTB, Hendra Wijaya, Agus dan Eza sukses menyentuh garis finis di LUT NTB, Jumat (7/8) kemarin.

LUT NTB 2015

Tiga Atlet Berhasil Capai Finis Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menyelesaikan nomor renang sepanjang 12 Kilometer Km, kini peserta Lombok Ultra Triathlon (LUT) NTB berhasil menyelesaikan rute bersepeda sejauh 300 Kilometer (km).

Pantauan Suara NTB di lokasi, dari lima peserta LUT NTB itu terdapat tiga atlet yang berhasil menyentuh finis.

Hendra Wijaya, Sri Agus dan M. Wirawan Abdul Reza sama-sama masuk finis di Bukit Senaru tepatnya di Bale Bayan, sementara dua rekannya yang lain Jefri dan Fernando gagal melanjutkan balapan sepeda. Kedua atlet itu mengalami kram di bagian betis kakinya.

Medan Senaru memang

terkenal dengan tanjakan yang tinggi dan belokan berliku. Bahkan peserta LUT menamakan tanjakan Senaru sebagai jalur neraka.

Namun bagi peserta yang berhasil melewati tanjakan betul-betul merasakan kepuasan, ketiga peserta itu merasa senang dan haru karena berhasil sampai di garis akhir.

Kebanggaan mereka makin tampak karena sampai di finis para peserta diterima oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang juga ikut memeriahkan balapan sepeda. Sesampai di sana, Andy berpose bersama tiga peserta LUT yang sampai garis finis.

Panitia Lomba, Ruli mengatakan ketiga atlet yang masuk finis di balapan sepeda itu

akan tercatat sebagai peserta LUT NTB yang sukses menaklukan renang sejauh 6,5 Km, bersepeda 300 Kilometer.

Setelah sukes berenang dan bersepeda, peserta akan kembali melanjutkan LUT dengan lomba lari Mount Rinjani Ultra (MRU) sejauh 52 Kilometer lagi.

Untuk lari MRU sejauh 52 Km akan di ikuti sebanyak 200 lebih peserta dari 36 negara dan di lepas oleh Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto SH di Bukit Senaru tepatnya di Bale Bayan pukul 22.00 wita, Jumat (7/8) malam. Kemudian di lomba Rinjani Alritude Run (RAR) 21 Kilometer di ikuti 500 peserta dari 36 Negara di Dunia dan dimulai, Sabtu (8/8) pujul 05.00 dini hari.(fan)

NTB Terancam Kehilangan Medali Emas Mataram (Suara NTB) – Kontingen NTB terancam kehilangan medali emas di nomor 100 meter karena pelari tercepat nasional asal NTB, Iswandi tidak turun di nomor 100 meter di Kejurnas Atletik yang berlangsung di Jakarta, 2-5 September 2015.

“Saya tidak ikut di nomor 100 meter, rencananya saya akan ikuti nomor 200 meter untuk mengejar limit PON,” ucap Iswandi yang dihubungi Suara NTB, di Mataram, Jumat (7/8) kemarin.

Absennya Iswandi di nomor 100 meter itu karena dia belum siap bertanding di 100 meter. Pasalnya setelah tampil di SEA Games di Singapore Juni lalu atlet asal Sumbawa Barat ini tidak lagi fokus menjalani latihan di 100 meter, alasannya dia sudah lolos limit PON di nomor 100 meter.

Untuk bisa tampil di nomor 200 meter pada PON Jabar 2016 nanti dia akan fokus latihan di satu nomor saja. Dia

mengaku akan mengejar limit waktu di nomor lari 200 meter pada Pra-PON di Jakarta 2-5 September 2015.

Oleh karena itu dia hanya akan tampil 200 meter.

Keinginan Iswandi tampil di satu nomor pada Pra-PON sudah mendapat dukungan pelatih atletik NTB. Pelatih atletik NTB, I Gusti Bagus juga menyarankan Iswandi turun di satu nomor saja sehingga Iswandi bisa tampil maksimal. Untuk bisa lolos PON Iswandi minimal harus mampu mencatat limit waktu 22.00 detik, sementara catatan waktu Iswandi di PON 2012 lalu sudah melampau limit 22.00 detik. ( fan)

Presiden Ingin Piala Kemerdekaan Awali Perbaikan

(Suara NTB/ist)

MENGULANG SUKSES – Gelandang serang Chelsea dan Pemain Terbaik Liga Inggris, Eden Hazard bakal menjadi andalan Chelsea dalam mempertahankan gelar dan mengulang sukses musim lalu.

Liga Inggris Bergulir

Chelsea Hadapi Tantangan Berat London Manajer The Blues, Chelsea, Jose Mourinho mengakui mereka akan menghadapi tantangan berat untuk pertahankan gelar di Liga Inggris musim 2015/2016 yang mulai bergulir hari ini.

Seperti dikutip dari situs resmi Liga Inggris, The Blues finis dengan jarak delapan poin di musim 2014/15 saat mereka memastikan gelar Barclays Premier League keempat mereka, berada di puncak klasemen dengan rekor 274 hari. Namun, Mourinho memperkirakan menduga tantangan kali ini akan jauh lebih keras lagi, dengan penambahan kekuatan yang dilakukan para rival terdekat mereka di musim panas ini.

“Kami harus jauh lebih baik lagi untuk dapat mempertahankan gelar,” kata Mourinho saat acara peluncuran musim baru Premier League di Southfields Academy di London selatan. “Timtim lain pastinya akan meningkat, karena mereka banyak melakukan investasi terhadap skuad dan pasukan mereka jelas jauh lebih baik.

Kami juga sama, jadi kami harus lebih baik.

“Musim kemarin sudah berlalu. Sekarang kami memiliki nol poin, jumlah poin yang sama seperti tim lain, dan pada hari Sabtu, perjuangan untuk mengumpulkan poin akan dimulai.”

Berbicara kepada Sky

Sports saat peluncuran, Mourinho menyebut beberapa rival utamanya, namun ia juga berhati-hati dalam menyebut peluang tim-tim lain di liga yang bisa memupuskan harapan gelar, terutama setelah musim panas yang diwarnai investasi yang kuat dari tim lain.

“Lawan utama kami adalah, Liverpool, United, City dan Arsenal. Mereka dilengkapi skuad top,” katanya. “Mungkin saya bisa salah tapi saya punya firasat bahwa poin untuk memenangkan gelar musim ini, akan lebih sedikit.

“Tim-tim lain berinvestasi dengan sangat baik dan ini tidak biasa. Tim kecil mendapatkan beberapa pemain terbaik. Para pemain top seperti mereka biasanya hanya meninggalkan negara mereka untuk klub besar tapi sekarang mereka pergi untuk tim yang baru promosi.

“Sekarang sifat kompetitif dan kualitas mereka akan lebih sulit dilawan para tim top.

Chelsea akan memulai misi mempertahankan gelar dengan menjamu Swansea City pada hari Sabtu 8 Agustus sebelum bertandang ke markas Man City, dan Mourinho tampaknya tak terlalu tertarik untuk melihat terlalu jauh ke depan pada pertemuan dua tim teratas musim lalu tersebut.

“Saya hanya melirik ke pertandingan berikutnya, dan melihat pertandingan yang berat melawan Swansea,” bebernya. “Saya hanya memikir-

kan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan masing-masing pertandingan itu sangat sulit.”

Chelsea telah memperkuat diri, dan John Terry telah memberi pujian terhadap salah rekrutan anyar mereka.

Kapten Chelsea menyebutkan bahwa Radamel Falcao adalah salah satu striker terbaik di dunia, setelah pemain berdarah Kolombia itu bergabung dengan status pinjaman dari AS Monaco, tampil mengesankan ketika the Blues menghadapainya saat masih di Manchester United musim lalu. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi, Tim Transisi, perwakilan klub, dan wasit di Istana Negara, Jakarta, menyatakan keinginannya agar turnamen Piala Kemerdekaan bisa mengawali perbaikan tata kelola sepak bola nasional. “(Turnamen) ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki total tata kelola sepak bola nasional,” kata anggota Tim Transisi Zuhairi Misrawi dalam konferensi pers di Kemenpora, Jakarta, Jumat sore.

Zuhairi mengatakan bahwa menurut Presiden, sanksi yang dijatuhkan FIFA bagi federasi sepak bola Indonesia bukanlah musibah melainkan awal bagi kebangkitan sepak bola nasional.

“Diharapkan pembenahan tata kelola akan melahirkan sistem tata kelola yang lebih baik, transparan, dan profesional dan akan melahirkan timnas yang kuat dan lebih berprestasi di pentas internasional,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, selain membahas penyelenggaraan turnamen Piala

Kemerdekaan, Presiden juga mendengarkan keluhan dan usulan dari perwakilan 24 klub Divisi Utama yang hadir.

Tidak ingin menyiakan kesempatan tersebut, klub Persinga Ngawi langsung menyampaikan kepada Presiden terkait kesulitan mereka karena tidak memiliki stadion. Presiden langsung menyampaikan kepada pak Menteri agar diperhatikan untuk mewujudkan stadion di Ngawi.

“Ketika tahu anggarannya Rp 30 miliar, Presiden bilang masih bisa (diusahakan),” ujar Zuhairi. Pada intinya, Presiden sangat senang bahwa turnamen akan bergulir dan sepak bola Tanah Air akan bergairah kembali.

Piala Kemerdekaan akan diikuti oleh 24 klub Divisi Utama dan berlangsung pada 15 Agustus-7 September di enam kota di Indonesia yaitu Solo, Medan, Serang, Madiun, Bantul dan Cilegon.

Turnamen itu menggelar total 67 pertandingan itu terbagi dalam empat grup yakni Grup A di Medan, Grup B di Serang dan Cilegon, Grup C di Solo dan Bantul dan Grup D di Madiun. (ant/bali post)

Sabtu, 8 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Sabtu, 8 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

Awasi Dana Bansos Saat Pilkada PENCEGAHAN dan pemberantasan korupsi di negeri ini tidak saja menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum. Lembaga auditor negara juga ikut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan negara.

Adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selama ini diketahui sebagai lembaga yang bertugas menghitung kerugian negara atas permintaan penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Lembaga ini tugasnya tidak sekadar mengaudit penggunaan uang negara dalam sebuah proyek ketika ada permintaan dari penegak hukum.

Namun lebih dari itu, lembaga ini juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah agar keuangan negara agar tidak tidak dikorup.

Seperti disampaikan Kepala BPKP NTB, Dr. Bunardo Hutauruk, AK, MM bahwa pihaknya memantau penggunaan dana pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Khususnya terkait penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) dan dana desa. Menurutnya, dua sumber anggaran pusat yang begitu besar mengalir ke daerah, selama ini rawan disalahgunakan di NTB. Meski tak merinci dalam konteks kasus apa saja dan item dana yang dikorup itu, tapi Bunardo ingin menekankan soal bagaimana pencegahannya agar penyimpangan serupa tidak terulang. ‘’Kami juga berkepentingan, agar bagaimana penurunan jumlah kasus korupsi ini,’’ sebutnya.

Pada momentum Pilkada 2015 ini, penggunaan dana Bansos lebih potensial rawan untuk disimpangkan, ditunggangi untuk kepentingan pasangan calon.

Sebab seolah menjadi tradisi, setiap musim Pilkada, dua sumber dana dari pemerintah pusat ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Jika ini terjadi, maka kecenderungan akan disalahgunakan.

Selain dana Bansos, yang tengah dipatau pihaknya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah cair 40 persen di NTB. Program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui anggaran Rp 1 miliar per desa dan disalurkan bertahap ini, harus dikawal pihaknya agar terlaksana dengan baik.

Tapi sekali lagi masih ada kekhawatiran, pada Pilkada 2015 ini akan berpeluang disalahgunakan. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

Pemerintahan dengan Etiket dan Etika Prof.Koswara E Kertapraja, dosen Universitas TRILOGI/ STEKPI Jakarta, banyak berbicara soal etika dan etiket. Penulis kemudian mencoba menarik soal itu pada ranah pemerintahan. Kenapa pemerintahan? gerbong itulah yang didalamnya terdapat birokrasi lahir menjadi alat untuk melayani rakyat apalagi dihadapakan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menuntut aparatur untuk menjadi profesional kompeten dibidang tugasnya dan siap dalam persaingan global. Akan sangat elok jika kemudian birokrasi yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang kompeten memiliki etiket dan etika yang lengkap dalam menjalankan profesionalitas untuk melayani rakyat secara prima.

ILA melihat era kekinian, generasi baru aparatur pemerintahan dengan lahirnya UU ASN tersebut, jajaran birokrasi menempati posisi sebagai pelayanan masyarakat yang sebenarnya. Pelayanan yang dimaksudkan bukan pelayanan yang biasabiasa saja karena produknya bukan barang biasa. Selurus sebanding dengan itu, hemat penulis, perlu ada dalam tata kelola pemerintahan soal nilai etiket dan etika.

Menurut Prof. K Bertens Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Etiket hanya sebatas berlaku pada pergaulan, bila tidak ada orang lain yang hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak lagi menjadi aspek yang berpengaruh. Sebaliknya Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, etika tidak tergantung kepada hadir tidaknya orang lain, bila setelah makan di restoran, saya kabur tidak membayar, itu berlaku etis sekalipun tidak diketahui oleh pemilik restoran.

Larangan untuk mencuri/ korupsi selain menjadi persoalan hukum, berlaku pula norma etika, entah ada orang lain yang hadir atau tidak. Barang yang dipinjam harus dikembalikan kendati pemilik sudah melupakannya.

Etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam kebudayaan lain, bisa saja dianggap sopan di dalam kebudayan yang lain. Sedangkan etika bersifat mutlak/absolute seperti jangan mencuri. Jika berbicara etiket kita hanya memandang manusai dari segi lahiriyah saja, seperti cara berpakaian yang sopan, etika menyangkut manusia dari segi dalam, jiwa dan bathinnya. Bisa saja seorang yang tampil sempurna sebagai “musang berbulu domba” dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalamnya penuh dengan kebohongan. Banyak pula penipu berhasil dengan kejahatan mereka, justru karena penampilanya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah menyakinkan orang.

Tetapi, setiap orang yang etis sifatnya tidak mungkin bersikap munafik, sebab seandinya munafik, hal itu dengan sendirnya berati tidak bersikap etis. Kewajiban berpakaian sopan merupakan etiket, sedangkan larangan pulang duluan di jam kerja, atau menjiplak pekerjaan rekan kerja merupakan perbuatan tidak etis. Dalam sistem pemerintahan membutuhkan etiket sebagai performance aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima. Berpakaian rapi bagian penting bagi aparatur yang menjunjung ting-

Oleh:

Widiyanto

(Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Universitas TRILOGI /STEKPI Jakarta)

”

Hal tersebut sejalan pula seperti yang ditegaskan Bupati Lombok Timur Dr. H.M.Ali Bin Dachlan dalam berbagai kesempatan, pelayanan kepada masyarakat merupakan wajah pemerintahan. Baik buruk wajah pemeritahan terletak di etalase pelayanan tersebut. Berangkat dari itulah, pentingnya etika aparatur yang lengkap untuk pelayanan prima kepada masyarakat.

gi etiket. Itu hal yang terlihat/tangibel, namun ada yang tidak kalah penting sifatnya tidak terlihat/intangibel berupa norma dan moral bagian dari asset investasi yang harus ada dalam aparatur guna melayani masyarakat.

Tuntutan dari masyarakat akan pelayanan yang memuaskan kian hari semakin deras. Aparatur harus arif mengawinkan dua komponen yang ideal, baik secara etiket dan luhur budi pekerti secara etika. Merasa susah, gelisah, merasa bersalah jika gagal memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat. Jika itu tidak ada, patut diduga aparatur dengan birokrasinya sedang dalam kondisi menjaring angin dan menebar garam di lautan luas. Saya bukan pesimis, perlu waktu untuk menyakinkan masyarakat/publik telah lahir pelayanan yang prima sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Sebuah pelayanan dinilai sebagai pelayanan prima jika desain dan prosedurnya memenuhi kepentingan masyarakat, memiliki sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Bisa dibayangkan jika aparatur hanya terampil di aspek etiket, mahir berdandan rapi tidak dibarengi dengan adanya kepedulian besar pada kepentingan masyarakat. Jika itu ada, keadaan itulah kondisi yang parah.

Etika pemerintahan adalah bagian dari filsafat sosial yang menga-

jarkan tentang norma-norma dan nilai-nilai bagi tindakan dan kegiatan pemerintahan dalam mencapai tujuan pemerintahan. Suara hati menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya.

Dalam arti yang luas, konsep etika pemerintahan dalam Metode Ilmu Pemerintahan yaitu mengenai dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam konteks ini pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak penyelenggara yang diberi tanggung jawab.

Hal tersebut sejalan pula seperti yang ditegaskan Bupati Lombok Timur Dr. H.M.Ali Bin Dachlan dalam berbagai kesempatan, pelayanan kepada masyarakat merupakan wajah pemerintahan.Baik buruk wajah pemeritahan terletak di etalase pelayanan tersebut. Berangkat dari itulah, pentingnya etika aparatur yang lengkap untuk pelayanan prima kepada masyarakat.

Di sisi lain sekian banyak peraturan perundang-undangan, kemudian turunan variasnya apakah itu Peraturan Pemerintah dan setumpuk aturan lainnya, semestinya lebih cepat

membangun keteraturan sehingga tidak ada praktek korupsi dan lainya yang berpeluang merugikan keuangan Negara. Namun jika itu terjadi baik pula kita bertanya kepada nurani, kenapa itu masih terjadi.

Lagi,Prof. Koswara menjelaskan dari ajaran van vollenhoven ada asas “vrijbesture” atau lebih pada keluar dari ketentuan umum dalam penyelenggaran pemerintahan untuk membanguan terobosan guna menciptakan percepatan kesejahteran rakyat dengan cacatan tidak merugikan keuangan negera, tidak merugikan ekonomi masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan serta tidak membuat negara/daerah menjadi vakum.

Kita gembira ada aparatur yang menjunjung tinggi norma, sedih jika terlambat datang ke kantor karena ada masyarakat yang menunggu untuk dilayani. Kita senang melihat aparatur yang kaya akan inovasi pembaharuan untuk pelayanan prima membangun terobosan out the box untuk masa depan bangsa dan negara. Selamat datang era baru ASN, melekat profesi yang harus dikelola dengan profesional.

Paket lanjutan RSUP NTB senilai Rp 52 miliar dikhawatirkan tak tuntas Operasional terancam molor lagi

*** PPP dan Gerindra menimbang opsi AMAN berpeluang ada lawan

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2015

BPKP akan Awasi Realisasi Proyek Pusat Dari Hal. 1 tersebar hampir di seluruh daerah di NTB. Sumber anggaran diantaranya dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga yang dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Nilai anggarannya beragam, mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Proyek – proyek dari dana pusat yang sebenarnya dihajatkan untuk kehidupan masyarakat dan sangat dibutuhkan itu, seperti proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) dan proyek penyulingan air. Proyek ini sebenarnya sangat diperlukan ketika kekeringan sedang melanda daerah ini, seperti sekarang ini. Namun, proyek pusat yang menghabiskan dana besar itu, saat dibutuhkan tidak bisa difungsikan bahkan banyak yang mangkrak (pembangunannya tak tuntas).

Sejumlah item proyek juga berkaitan langsung dengan kemanusiaan seperti proyek alat alat kesehatan (alkes), yang sebenarnya ditunggu masyarakat namun justru mangkrak, seperti pengadaan alat-alat kesehatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebagian ada juga proyek berkaitan dengan pendidikan, seperti pengadaan alat peraga madrasah yang bersumber dari Kementerian Agama.

Dari segi penegakan hukum, proyek-proyek yang diduga bermasalah itu, sebenarnya sudah masuk desk aparat penegak hukum (APH).

Baik itu oleh Kejaksaan Tinggi NTB bersama Kejaksaan Negeri, juga Polda NTB bersama Polres Polres. Selebihnya, ditangani oleh Kejaksaan Agung, seperti proyek penyulingan air, proyek BLK Lombok Timur dan proyek BIL, meski ketiga kasus itu kini belum jelas juntrungannya. Masih dari sederet kasus itu, beberapa diantaranya tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan, seperti perkara alkes KLU

yang ditangani oleh Kejari Mataram.

Akan Audit Khusus Pihak BPKP sebelumnya mengamati hal sama, bahwa sederet proyek bersumber dari dana pusat di daerah ini banyak bermasalah. Menyadari hal itu, Bunardo Hutauruk, mengatakan, akan melakukan tracking khusus, akan masuk dalam agenda pengawasan yang sudah reguler dilakukan.

Pihaknya ingin mengecek sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemetaan risiko penyaluran anggarannya. Jika pemetaan risiko itu tidak dilakukan, maka tidak heran ketika banyak proyek pusat ini bermasalah di daerah.

Dari segi kewenangan, apakah proyek atau anggaran ini sepenuhnya ditangani pejabat pusat atau melibatkan daerah, dia mengaku perlu mengkaji lagi. Karena secara teknis, tanggung jawab pemerintah daerah akan masuk,berdasarkan SOP dari pemerintah pusat.

Bagaimana pun juga menurut dia, Pemprov NTB dan kabupaten serta kota sebagai pemilik wilayah, paling tahu topografi, demografi daerahnya, sehingga tetap dilibatkan. Tapi ada juga yang semua proses, mulai dari tender, penganggaran, sampai pelaksanaan, ditangani sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

“Akan cek prosedur alokasi anggaran itu, sehingga nanti kita evaluasi, apakah sudah sesuai SOP, sehingga bisa dicek apakah risiko-risiko ini sudah direspons dengan baik oleh pemerintah daerah atau tidak,” terangnya.

Lembaganya akan masuk dalam pengawasan soal risiko penggunaan anggaran pusat itu, melalui program Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Ini dalam rangka merespons banyaknya kegiatan pusat yang diduga bermasalah di NTB. (ars)

Isi Kekosongan, Sekda Bima Jadi Bupati Sehari Dari Hal. 1 Ia mengatakan, SK Penjabat Bupati Bima dan Penjabat Walikota Mataram telah ditandatangani Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. SK tersebut juga telah dilaporkan ke gubernur pada Jumat (7/8) pagi kemarin. Hanya saja, Dirjaharta masih belum mau menyebutkan siapa yang akan menjadi Penjabat Bupati Bima dan Penjabat Walikota Mataram tersebut.

Namun, informasi yang sudah santer terdengar, nama Kepala Dispenda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si akan menjadi Penjabat Walikota Mataram. Sementara, Penjabat Bupati Bima akan dijabat Kepala BPMPD NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd. Terkait dengan penunjukan Sekda Bima untuk memegang roda pemerintahan selama sehari di kabupaten ujung timur NTB itu, Dirjaharta mengatakan dia hanya menjadi Plh Bupati selama

satu hari atau 24 jam.

“Radiogram sedang kita buat. Sesuai ketentuan bupati/walikota yang belum terbit SK penjabatnya oleh menteri maka gubernur membuat radiogram, menunjuk Sekda sebagai Plh. Plh ini diperlukan, jika ada kejadian maka ada yang bertanggung jawab pada hari itu,”terangnya.

Mengenai kedatangan mantan bupati atau mantan walikota dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat Bupati/ Walikota itu, Dirjaharta mengatakan bahwa memang kehadirannya tak wajib. Artinya, dia boleh hadir atau tidak. Namun, untuk serah terima jabatan antara Penjabat Bupati/Walikota dengan bupati/walikota sebelumnya yang diadakan di daerah masing-masing, mantan bupati/walikota wajib hadir. (nas)

PPP dan Gerindra Menimbang Opsi Dari Hal. 1 persoalan apakah akan mendaftarkan pasangan calon atau tidak pada tahap pendaftaran ketiga ini.

Namun, Willgo secara implisit juga tak menepis kemungkinan bahwa mereka bisa mendaftarkan pasangan calon di masa pendaftaran ketiga ini. Sebab, bagi Willgo, “mendaftar atau tidak mendaftar adalah bagian dari hak dan daulat parpol pengusung yang tidak dapat diintervensi. Apalagi diintimidasi oleh pihak lainnya. Kita harus sama-sama hormati keputusan masing-masing parpol sebagai proses belajar berdemokrasi,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Suara NTB. Saat ditanya soal kemungkinan PPP bersatu lalu berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung pasangan calon lain, Willgo tak menampik, juga tak mengiyakannya. “Kita lihat perkembangan sampai dengan 11 Agustus ini,” ujarnya.

Sementara itu, dua kepengurusan PPP yang dikonfirmasi terpisah oleh Suara NTB kemarin juga tak menepis peluang untuk menyatukan langkah mereka di Pilkada 2015.

Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad, SH, kepada Suara NTB menegaskan bahwa pihaknya kini tengah menimbang semua opsi yang mungkin

diambil pihaknya di Pilkada Kota Mataram. “Kami akan mempertimbangkan semua itu. Pasti kami akan pertimbangkan,” ujarnya.

Muhammad menambahkan, dalam Rapimnas PPP yang terakhir Ketua Umum PPP Djan Faridz telah memberikan arahan secara spesifik terkait kekuatan koalisi yang harus dibangun PPP di Pilkada kali ini.

“Kalau PPP Djan Faridz tidak mengusung maka akan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Lebih khusus lagi Djan Faridz Ketua Umum mengatakan, akan kerjasama dengan Gerindra. Hal ini juga menjadi pedoman dan patokan kami di daerah,” ujarnya.

Sementara, PPP kubu Romahurmizy secara terbuka menegaskan pihaknya siap menempuh langkah-langkah untuk menyelamarkan Pilkada Kota Mataram tahun ini. “Kita ingin menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Pilkada pada prinsipnya. Bagaimana Pilkada di Kota Mataram ini terlaksana dengan baik. Kedua, hak konstitusional juga bisa terpenuhi, hak pilih orang bisa tersalurkan,” ujar Sekretaris DPW PPP NTB, M. Akri yang dikonfirmasi terpisah. (aan)

Halaman 15

Pembangunan Bandar Kayangan

Farouk : Masyarakat NTB Berhak Punya Mimpi WAKIL Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pembangunan di Provinsi NTB, khususnya dalam mendorong terealisasinya pembangunan Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara. Dengan dorongan Farouk dan rekanrekannya sesama anggota DPD RI, kini pembangunan Bandar Kayangan sudah memperlihatkan sejumlah kemajuan.

Demikian disampaikan Chairman New Town – Global Hub Bandar Kayangan, Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc, dalam rapat yang dikoordinir Farouk Muhammad di kantor Gubernur NTB, Kamis kemarin. Rapat tersebut dipimpin Farouk dan rekannya sesama Anggota DPD RI, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy. Hadir pula sejumlah pejabat teras lingkup Pemprov NTB. “Kemajuan yang sudah dicapai itu, berkat dorongan Pak

Farouk selaku Pimpinan DPD, kementerian-kementerian bereaksi, PU mengirimkan pejabatnya. Pak Hermanto Dardak, beserta 30 orang ke sini, meneliti ke lapangan.

Tata Ruang, sudah membentuk satu tim revisi tata ruang,” ujar Son Diamar.

Ia menyebutkan, Farouk juga telah dua kali bersurat ke sejumlah kementerian dan lembaga demi terwujudnya mimpi masyarakat NTB memiliki global hub tersebut.

“Intinya mendorong International, Global Hub Lombok,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada gambaran menyangkut dukungan pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang Bandar Kayangan tersebut. “Bahkan port of rotterdam sudah menulis surat ke Bappenas ingin ikut kerjasama. Satu hal yang sangat penting, Duta Besar Belanda ingin bertemu Bapak Farouk.

‘Tolong dong, fasilitasi kami

bertemu dengan Pak Farouk.’

Karena peran beliau sudah sangat terdengar. Prancis juga sudah dengar,” ujarnya.

Dalam pemaparannya Son Diamar mengakui konsep dasar Bandar Kayangan memang terdengar seperti mimpi yang jika bisa diwujudkan akan besar manfaatnya. Namun, bagi Farouk, meski nyaris seperti mimpi hal ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Farouk mengenang, di awal menjabat Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dulu. Awalnya, PTIK adalah kampus yang dalam situasi terpuruk hingga akhirnya ia datang.

Ia memaparkan mimpinya membangun kampus tersebut. Kala itu, Kapolri Jenderal Dai Bachtiar menilai rencana membangun PTIK tersebut seperti mimpi. “Tapi tidak ada orang yang berhak melarang bermimpi. Silakan saja. Siapa tahun sepuluh atau dua puluh tahun ke depan mimpi

(Suara NTB/aan)

KOORDINASI - Prof. Dr. Farouk Muhammad memimpin rapat koordinasi membahas rencana pembangunan Bandar Kayangan Lombok Utara, di Kantor Gubernur NTB, Kamis (6/8). itu terwujud,” ujar Farouk mengutip pidato Dai Bachtiar saat itu. Kenyataannya, dua tahun kemudian, Dai Bachtiar sudah meresmikan PTIK dan Farouk berhasil mewujudkan mimpinya.

Karena itulah, ia menegaskan tidak perlu khawatir untuk

memimpikan terwujudnya Bandar Kayangan yang dianggap bisa menjadi salah satu pelabuhan terbesar penghubung arus barang di dunia. “Saya itu paling senang bermimpi. Mari kita bermimpi, nggak apa-apa. Daripada kita berpangku tangan,” pungkasnya. (aan/*)

MTQ 2016, NTB Harus Sukses Larangan Menangkap Benih Lobster Belum Ada Solusi Penyelenggaraan dan Prestasi Mataram (Suara NTB) Tahun 2016 mendatang, NTB menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, sebagai tuan rumah, NTB bukan hanya harus sukses dalam penyelenggaraan namun juga harus sukses dalam prestasi.

“Kita punya kewajiban sebagai warga NTB untuk menyiapkan anak-anak kita sebaikbaiknya. Supaya nanti pada MTQ 2016 itu tidak hanya sukses penyelenggaraan tetapi juga suskses prestasi,” kata gubernur usai melepas kafilah NTB yang akan mengikuti Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional ke-23 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (7/8) siang kemarin.

Dikatakan, dulu NTB sebenarnya merupakan daerah yang menjadi gudang pencetak qori dan qoria’ah tingkat nasional bahkan internasional. Namun, akibat pembinaan yang terputus belakangan NTB jarang qori dan qoriah NTB yang menjadi juara di tingkat nasional maupun internasional.

Sehingga, momentum NTB menjadi tuan rumah MTQ tahun 2016 mendatang harus digunakan untuk membangun sistem pembinaan qori dan

(Suara NTB/ist)

DILEPAS - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat melepas kafilah NTB yang akan mengikuti Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional ke-23. qori’ah menjadi lebih baik lagi.

Gubernur meyakini, dengan pembinaan yang dilakukan bagi para wakil NTB yang mengikuti STQ tahun 2015 ini selama satu tahun terakhir akan membuahkan hasil yang maksimal.

Kalaupun nantinya, kafilah NTB yang ikut dalam seleksi tahun 2015 ini memperoleh hasil yang kurang maksimal, masih ada persiapan kurang lebih setahun lagi dalam menghadapi MTQ tahun 2016. “Tapi saya optimis, insya Allah bagus hasil STQ tahun ini. Targetnya meningkat di banding tahun sebelumnya,” ujarnya.

STQ ke 23 tahun 2015 diselenggarakan di DKI Jakarta pada tanggal 9-16 Agustus 2015.

Peserta NTB akan mengikuti seluruh cabang dan golongan yang di musabaqahkan. Antara lain Cabang Tilawah Al-Quran golongan anak-anak, Cabang Tilawah Al-Quran golongan dewasa, Cabang Hifzil Quran golongan 1 juz dan Tilawah, Cabang Hifzhil Quran golongan 5 juz dan Tilawah, Cabang Hifzhil Quran golongan 10 juz, Cabang Hifzhil Quran golongan 20 juz, Cabang Hifzhil Quran golongan 30 juz, dan Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Arab. (nas)

Daya Beli Masyarakat Turun, Target PKB akan Diturunkan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB mengatakan cukup berat untuk mencapai target (Pajak Kendaraan Bermotor) maupun pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD murni 2015. Untuk itu, dalam pembahasan RAPBDP 2015, Dispenda akan mengusulkan untuk menurunkan target PKB dan BBNKB tersebut.

“Memang kalau tahun ini, sampai saat ini belum mencapai target seperti yang diharapkan, karena pertumbuhan ekonomi kita di bawah empat persen. Sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kemudian BBNKB saya minta nanti kalau pembahsan di komisi, turun dari target 2015. Karena itu berat kita capai target 2015 ini,” kata Kepala Dispenda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Jumat (7/8) siang kemarin.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi NTB yang berada di bawah empat persen berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggenjot penerimaan PKB, BBNKB dan lainnya seperti membuat drive thru, samsat keliling, meengeluarkan Pergub No. 16 Tahun 2015 tentang kemudahan kendaraan plat luar daerah. Yakni mengenakan biaya nol untuk BBNKB dan 50 persen bagi PKB. Namun, hal tersebut belum

berdampak terhadap penerimaan pajak BBNKB. “Sampai saat ini belum mencapai 50 persen realisasinya. Tapi itu belum berdampak dari pendapatan dari BBNKB itu. Karena itu targetnya terlalu tinggi, naiknya dari 2014 itu tinggi sekali,”ucapnya.

Dikatakan, jumlah kendaraan bermotor di NTB menurun. Hal ini berbanding dengan menurunnya daya beli masyarakat. Namun, ia optimis dalam satu atau dua bulan ke depan, target penerimaan pajak daerah dari komponen pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan realisasi jika dibandingkan saat ini.

Data kendaraan bermotor di NTB tahun 2014 adalah sebesar 1.2 juta objek yang terdiri dari potensi aktif dan tidak aktif karena rusak berat, hilang, kredit macet, besi tua, dan sejenisnya. Potensi aktif kendaraan bermotor sejumlah 674.352 objek dan sisanya 540.064 objek merupakan kendaraan bermotor yang tidak aktif.

Pada tahun 2014, jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang (DU) pada Samsat seNTB adalah 540.064 objek dengan realisasi PKB Rp. 218.001.007.252. Dengan demikian, persentase daftar ulang dalam tahun 2014 adalah 540.064/674.352 x 100 = 80 persen. Dan sisanya 20 persen merupakan tunggakan/tidak melakukan daftar ulang. (nas)

Penetapan APBDP Molor, Pemprov Susun Langkah Taktis Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8) siang kemarin.

Dikatakan, untuk mengejar target-target serapan anggaran yang telah ditentukan di masing-masing SKPD, Sekda akan meminta semua Asisten Gubernur, mulai dari Asisten I Bidang Tata Praja dan Aparatur, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kesra untuk melakukan konsolidasi sesuai dengan bidang koordinasi mereka masing-masing.

Para asisten diminta agar

setiap saat dan setiap waktu melakukan langkah-langkah taktis berkoordinasi dengan SKPD. Memberikan solusi yang dihadapi SKPD serta memberikan langkah-langkah terukur agar target yang ditetapkan tercapai. Muhammad Nur menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pengawalan terhadap pengerjaan proyek-proyek fisik supaya bisa tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan kualitas pengerjaannya harus terjamin.

“Pengawalan juga akan pasti dilakukan untuk menjamin kualitas pekerjaan.

Ukuran kita menggapai target yang benar itu kan dilihat dari tiga perspektif yakni hasil, proses dan kebijakannya,” tandas Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB ini.

Postur RAPBDP 2015 yang saat ini masih dibahas di tingkat komisi-komisi Dewan, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pada tahun 2015, besaran pendapatan daerah pada RAPBDP 2015 direncanakan mencapai Rp 3,48 triliun lebih. Atau naik 14,62 persen dari target sebelum perubahan APBD tahun 2015. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Ir. Aminollah, M.Si mengatakan belum ada solusi diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan larangan menangkap benih lobster. Opsi yang diminta Pemprov NTB hingga saat ini belum ada tanggapan dari pusat.

“Opsi yang dibuat tim Kementerian yang datang kemarin(beberapa waktu lalu) itu sampai sekarang belum ada solusi yang diberikan.

Itu yang kemarin kita tanyakan bersama Pak Wagub saat pertemuan di Bali,” kata Aminollah ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat 97/8) siang kemarin.

Dikatakan, saat pertemuan di Bali membahas penyelamatan sumber daya kelautan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemprov NTB sebenarnya mau menyampaikan tentang penolakan para nelayan di Lombok atas Permen KP No 1 tahun 2015 yang melarang penangkapan benih lobster.

Aminollah mengatakan, seharusnya jika ingin menyelamatkan ekosistem laut, penangkapan lobster yang besar yang harus dilarang. Pemprov NTB telah membuat Pergub tahun 2006 yang telah melarang penangkapan lobster besar. Hal ini bertolak belakang dengan Permen No 1 tahun 2016 yang justru melarang penangkapan benih lobster.

“Kalau nangkap lobster yang besar lagi, potassium

merajalela, karang-karang akan mati. Sementara acara kemarin itu yang kerjasama dengan KPK, penyelamatan sumber daya laut. Itu yang kita pertanyakan. Artinya, supaya ada solusi yang rasional benih lobster ini tak ada dibelahan lain, hanya ada di NTB. Tapi jangan kita matikan mata pencaharian rakyat bahwa dia boleh menangkap tapi harus dibesarkan,”imbuhnya.

Menurutnya, seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat aturan yang ketat bagi para eksportir lobster, bukan melarang nelayan menangkap benih lobster. Jangan sampai para eksportir lobster ini kedoknya hanya membesarkan, sementara di belakang mereka tak melakukan itu.

Ditanya opsi yang diminta Pemprov NTB supaya Kementerian Kelautan dan Perikanan membeli benih lobster hasil tangkapan nelayan di daerah ini, sampai saat ini belum juga jelas kabarnya. “Opsi membelinya sampai sekarang kita tunggu-tunggu belum ada.

Itulah yang kita pertanyakan.

Harapan kita Permen KP No 1 tahun 2015 itu perlu peninjauan kembali, supaya lebih longgar. Jangan sampai kemudahan ekonomi rakyat kita matikan,”pungkasnya.(nas) Kalau dar segi aturan pemren tak boleh nangkap. Ada budidayanya di Lombok Timur. Budidaya lobster ritu berkembang sejak 98, kdia ngambil yang besar-besar.

Kita buatlah aturan. Opsinya itu yang kita pertanyakan dengan pak Wagub kemarin.

Seperti Bermain Sepak Bola Dari Hal. 1 perpanjangan waktu pendaftaran balon kepala daerah tersebut mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran balon itu seperti orang bermain sepakbola. “Perpanjangan waktu (pendaftaran)? Kayak main sepakbola saja ya,” ujarnya ketika dikonfirmasi usai melepas kontingan NTB yang akan mengikuti STQ tingkat nasional, Jumat (7/8) siang kemarin.

Ditanya lebih jauh, apakah pasangan Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc dan H. MNS. Kasdiono, SH (RIDO) yang diusung Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Gerindra itu akan mendaftar pada masa perpanjanganini? TGB tak memberi jawaban pasti.

“Iya kita lihat nanti,” katanya sambil berlalu.

Diketahui, saat ini di Kota Mataram hanya ada satu pasangan calon kepala daerah yakni pasangan petahana, H. Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana (AMAN). Pada masa perpanjangan pendaftaran pertama, 1-3 Agustus lalu, pasangan RIDO memutuskan batal mendaftar karena menilai demokrasi di Kota Mataram tercederai.

Pada tanggal 2 Agustus, pasangan SAHAJA yang diusung Partai Golkar mendaftar ke KPU Kota Mataram. Pasangan ini diantar langsung oleh pasangan AMAN untuk mendaftar. Be-

lakangan KPU Kota Mataram menganggap pasangan SAHAJA tak memenuhi syarat lantaran Golkar sudah dinyatakan sah mengusung pasangan AMAN. Sebelum proses pembukaan calon peserta dibuka pada Minggu, 9 Agustus 2015 mendatang, KPU akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi yang akan dilakukan kepada masyarakat dan partai politik itu akan dilakukan tiga hari sebelum perpanjangan pendaftaran dibuka dari tanggal 6-8 Agustus. Pembukaan kembali pendaftaran calon akan dimulai tanggal 9-11 Agustus 2015.

Hingga akhir masa tambahan pendaftaran calon kepala daerah pada 3 Agustus 2015, ada tujuh kabupaten/ kota yang memiliki calon tunggal. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur; Kota Mataram.

Kemudian Kota Samarinda di Kalimantan Timur; serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). Daerah-daerah tersebut terancam batal menggelar pilkada pada 9 Desember 2015 dan diundur hingga 2017. Sebab, peraturan KPU mensyaratkan bahwa pilkada harus diikuti sekurangnya dua pasang calon.(nas)

Paket Lanjutan RSUP NTB Senilai Rp 52 Miliar Dikhawatirkan Tak Tuntas Dari Hal. 1 Saya pikir berat kalau dikerjakan sekarang. Belum lagi tendernya belum tuntas,” katanya pesimis.

Bukan kualitas bangunan jika proyeknya dikebut yang dipersoalkan. Karena katanya, pengerjaan proyek biasa-

nya dengan melibatkan pengawas yang memiliki kompetensi. Dan setiap tahapan pembangunan, harus dengan melampirkan laporannya.

Bisa saja setiap fase dilaporkan secara mingguan untuk mengukur kualitasnya.

H. Puji menyebut berbeda halnya dengan pembangunan

infrastuktur jalan. Dengan nilai Rp 50 miliar, jika dikerjakan dalam waktu agak mepet, menurutnya masih memungkinkan. Karena cukup hanya dengan mengoptimalkan alat berat, dan setiap tahapan pengerjaannya bisa dilaksanakan secara bersamaan.

“Kalau fisik gedung, walau-

pun yang ditangani oleh perusahaan besar sekalipun, tetap saja berat,” katanya.

Disinggung soal proyekproyek lain yang belum dilaksanakan hingga saat ini (waktu tinggal 3,4 bulan) karena masih menunggu APBDP disahkan. Jika proyek fisik, nilainya di bawah Rp 10 mil-

iar menurutnya masih ada harapan dapat dilaksanakan sesuai batas waktu terakhir di akhir tahun. Tentunya ia berharap, jika masih memungkinkan, pemerintah dapat menyegerakan program-program yang sudah direncanakan. Apalagi selama anggarannya telah tersedia.(bul)

Sabtu, 8 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

”Mount Rinjani Ultra” Sumbang Lebih dari Seribu Wisatawan Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan event mount rinjani ultra, rangkaian kegiatan Lombok Ultra Triathlon (LUT) NTB, seolah menjadi angin segar bagi iklim pengembangan pariwisata daerah ini. Kegiatan tersebut dinilai mampu mendatangkan lebih dari seribu wisatawan yang berasal dari domestik dan mancanegara.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal S.Sos.,M.Si saat menyambut para tamu dan peserta Mount Rinjani Ultra dalam acara makan malam di Museum Negeri NTB, Kamis (6/8) malam, menghitung jumlah wisatawan yang menjadi peserta kegiatan itu mencapai 540 orang. Ia mengasumsikan, jika masing-masing peserta membawa keluarga atau kerabatnya untuk hadir sebagai pendukung dalam kegiatan ini, maka paling tidak jumlah wisatawan yang berkunjung melalui gerbong event ini mencapai seribu lebih.

Dikatakan, para peserta yang hadir dalam kegiatan itu selain berasal dari kalangan wisatawan domestik juga berasal dari kalangan turis mancanegara. Ada 35 negara yang terlibat sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.

“Minimal dalam kegiatan ini jumlah wisatawan kita meningkat, bayangkan jumlah pesertanya saja mencapai 540 orang.

Jika masing-masing di antara mereka didampingi satu atau dua

orang pendukung, maka jumlah wisatawan yang disumbangkan oleh agenda ini mencapai seribu lebih,” tuturnya usai memberikan sambutan di Museum.

Menurutnya, jika event-event semacam itu diselenggarakan secara rutin di daerah ini sepanjang tahun, maka pihaknya optimis bahwa target angka kunjungan wisatawan yang hanya 1,6 juta bisa terlampaui.

“Kalau saja event kepariwisataan semacam ini bisa kita selenggarakan secara rutin, maka saya yakin target angka kunjungan wisatawan yang kita tetapkan bisa terpenuhi,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut menyampaikan, jika seluruh elemen di daerah ini memantapkan sinergisitasnya, maka target angka kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 2 juta bisa terpenuhi dengan mudah. Ia menilai, target tersebut terlalu rendah jika setiap komponen di daerah ini benar-benar mengoptimalkan potensinya.

“Andai saja, jika Aparat Kepolisian, Pemda, Disbudpar, Pelaku Pariwisata dan Masyarakat saling bersatu dan menguatkan sinergi dengan matang, maka kalau target yang hanya dua juta wisatawan itu terasa ringan,” tuturnya.

Secara teknis, Kabid Pemasaran Disbudpar NTB, Muhariadi Kurniawan menyatakan para

wisatawan memiliki ketertarikan dan minat yang besar untuk ikut kegiatan ini adalah karena medannya yang cukup menantang.

Selain karena pesona alam yang cantik, Gunung Rinjani juga dianggap memiliki medan yang ekstrem dan berkelas bagi mereka dalam lomba lari gunung.

“Menurut para peserta, medan lomba lari khususnya di gunung rinjani ini dinilainya cukup ektrim dan menantang. Itulah yang kemudian memikat ketertarikan mereka untuk mengikuti Lombok Ultra Triathlon ini,” ujarnya.

Gala Dinner Agenda persembahan jamuan makan malam (Gala Dinner) untuk para peserta sekaligus wisatawan itu sengaja diselenggarakan di Museum. Harapannya, untuk memudahkan bagi dinas pariwisata dalam memperkenalkan sejumlah situs-situs kekayaan budaya yang dimiliki daerah ini. Paling tidak, ketika para peserta ini kembali ke negara asalnya membawa kesan sehingga berhasrat datang kembali melancong ke daerah ini.

Para peserta lomba tiga cabang olahraga tersebut diperkenalkan dengan beragama kearifan budaya dan tradisi masyarakat. Ragam kearifan budaya dan tradisi tersebut diwakili oleh sejumlah koleksi benda-benda peninggalan bersejarah yang kini menjadi koleksi dari Museum Negeri NTB. (met/*)

Kadis Budpar Provinsi NTB, H. L. Moh. Faozal S.Sos.,M.Si saat berbincang usai gala dinner.

Berkas Komisioner KY Sudah di Kejagung Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung diam-diam telah menerima berkas perkara komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri dalam kasus dugaan pencemaran nama baik hakim Sarpin dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak Senin (3/8).

“Saya mendapat info bahwa untuk berkas perkara Pak Taufiq sudah diterima Senin yang lalu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Jumat kemarin. Sedangkan berkas untuk Komisioner KY Suparman Marzuki belum sampai ke Kejaksaan Agung.

“Untuk Pak Taufiq sudah berkas tahap pertama, sedangkan Pak Suparman sampai siang ini belum,” kata Tony. Ia menambahkan, berkas Taufiqurrohman Syahuri saat ini masih ditangani jaksa peneliti guna menentukan lengkap atau tidaknya.

“Penyidik mempunyai waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, paling lama 14 hari harus disampaikan kepada penyidik apakah berkasnya itu sudah memenuhi syarat atau perlu dilengkapi,” kata Tony.

Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso menegaskan sudah memeriksa saksi ahli meringankan yang diajukan kuasa hukum anggota KY Taufiqurrohman Syahuri sebelum berkas pejabat KY itu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. “(Saksi) ahli sudah kami periksa, tapi tidak semua (saksi ahli yang diajukan) harus kita terima. Misal dari lima (saksi) cukup dua (yang diperiksa),” kata Budi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat kemarin. Taufiqurrohman Syahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan hakim Sarpin Rizaldi.

Budi Waseso pun membantah pelimpahan kasus ini ke Kejaksaan Agung dilakukan terburu-buru. “Kasus itu sudah empat bulan. Saksi-saksi sudah kami periksa semua. Sudah selesai,” ujar Budi. Pada 3 Agustus 2015, Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara anggota KY Taufiqurrohman Syahuri yang menjadi tersangka dalam kasus ini kepada Kejaksaan Agung.

Pelimpahan berkas tahap I ke Kejaksaan Agung ini tercatat sebagai nomor BP/24/VIII/2015/Dittipidum tertanggal 3 Agustus 2015. (ant/bali post)

Kadis Budpar Provinsi NTB, H. L. Moh. Faozal S.Sos.,M.Si saat memberikan sambutan dalam gala dinner peserta Mount Rinjani Ultra Lombuk Ultra Triathlon.

Salah satu peserta Mount Rinjani Ultra ketika menari di atas panggung saat berlangsungnya sesi hiburan.

Para peserta Mount Rinjani Ultra yang berasal dari luar negeri.

Para peserta Mount Rinjani Ultra ketika mengikuti gala dinner dan mendengarkan penjelasan seputar pesona budaya dan pariwisata NTB.

Muhammadiyah Hadapi Potensi Bahaya Makassar (Suara NTB) Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan PP Muhammadiyah periode lima tahun ke depan agar pandai-pandai memimpin organisasi umat Islam terbesar kedua itu karena potensi bahaya yang mengancam.

“Saya mengingatkan kepada Pak Haedar dan jajarannya untuk pandai dan cermat memimpin Muhammadiyah agar dapat membawa organisasi tersebut mengembangkan visi dan misinya yakni melakukan pencerahan,” kata Din Syamsuddin dalam pidatonya pada serah terima jabatan PP Muhammadiyah periode 2010-2015 kepada PP Muhammadiyah periode 2015-2020 di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jumat kemarin.

Menurut Din Syamsuddin, potensi bahaya yang mengancam Muhammadiyah adalah adanya dua kelompok yang memiliki paradigma berbeda yang menginginkan Muhammadiyah dapat mengikuti paradigma tersebut.

Kelompok pertama, kata dia, menginginkan agar Muhammadiyah menjadi organisasi ekslusif serta kelompok kedua organisasi yang liberal.

“Muhammadiyah harus tetap berjalan lurus dalam mengambangkan dakwahnya, karena kalau tidak tetap lurus maka dapat mengalami guncangan,” katanya.

Din menegaskan, bahwa Muhammadiyah bersikap independen, tidak berafiliasi pada kekuatan politik manapun tapi terbuka untuk menjalin komunikasi dengan siapapun. Menurut dia, Muhammadiyah harus terus beroriensi pada aksi dalam menjalankan dakwahnya.

Pada kesempatan tersebut, Din juga menyatakan pujian terhadap 13 nama anggota PP Muhammadiyah yang disebutnya sebagai figur-figur yang layak memimpin Muhammadiyah.

Dari 13 nama tersebut, sembilan adalah wajah lama yakni anggota PP Muhammadiyah periode 2010-2015 serta empat wajah baru yakni Busyro Muqoddas, Muhadjir

(ant/bali post)

SERAH TERIMA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin (kedua kanan) menyerahkan berkas serah terima jabatan kepada Ketua Umum Muhammadiyah terpilih Haedar Nashir (kedua kiri) pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/8). Haedar Nashir resmi menjabat sebagai Ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.

Effendi, Suyato, dan Hajriyanto Y Thohari.

“Keempat wajah baru itu

semuanya mumpuni. Kalau wajah lama saya sudah kenal semua, mereka mumpu-

ni dan layak jadi pimpinan Muhammadiyah,” katanya. (ant/bali post)

OC Kaligis Tolak Diperiksa Bukan Karena Takut Jakarta (Suara NTB) Humprey Djemat menyatakan alasan kliennya OC Kaligis menolak memberikan keterangan kepada KPK bukan karena takut.

“Ada alasan prinsip. Bukan dia takut, kalau dia takut kenapa cepat-cepat minta persidangan? Kan lebih terungkap lagi di persidangan,” kata Humprey di Jakarta, Jumat.

Kaligis menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kaligis selama ini hanya diperiksa sekali oleh penyidik KPK pada 14 Juli 2015, setelah itu ia terus menolak diperiksa sebagai tersangka dan saksi oleh KPK. “Jadi, dia itu merasa dia dipanggil sebagai saksi pada 13 Juli itu, dan dia sudah utarakan dengan surat bahwa dia saat itu tidak bisa hadir karena sedang di Makassar. Kemudian ada surat kedua yang dia minta penundaan waktu sam-

(Suara NTB/ist)

OC Kaligis pai tanggal 23 Juli, pada waktu dia dijemput KPK itu, dia berpikir bahwa dia masih diperiksa sebagai saksi, tapi pada waktu ke sini ternyata dia udah jadi tersangka,” papar Humprey.

Saat itu juga, menurut Humprey, Kaligis baru ditunjukkan bahwa sudah terbit surat perintah penyidikan (sprindik) OC Kaligis sebagai tersangka pada 13 Juli 2015.

“Sprindiknya sebagai tersangka 13 Juli juga. Padahal waktu itu dia dipanggil sebagai

saksi pada 13 Juli. Surat perintah penangkapannya pun 13 Juli, jadi dengan demikian, berarti 13 Juli itu, sudah ditentukan nasibnya sebagai tersangka, padahal dia belum pernah diperiksa sebagai saksi.

Itulah prinsip yang paling keras untuk dia. Kalau memang sudah dijadikan tersangka, kan sudah punya dua alat bukti, ya sudah, tidak perlu lagi dia bicara,” jelas Humprey.

Selain menolak diperiksa, Kaligis pun menolak menandatangani berkas perkara.

“Oh itu pasti tidak mau, tidak mau tanda tangan apa pun juga. Silakan, kan ada mekanismenya soal itu. KPK tidak boleh kehilangan akal dong,” tantang Humprey.

KPK kemarin memeriksa tiga orang saksi yaitu pensiunan hakim PTUN Lintong Oloan Siahaan, Staf di kantor pengacara OC Kaligis bernama Siska dan Ketua PTUN Medan yang juga tersangka dalam kasus ini Tripeni Irianto Putro. (ant/bali post)