Snt08092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 152 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 8 SEPTEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bupati Lobar Non Aktif Dituntut 7 Tahun Penjara

(Kmb/Bali Post)

TUNTUTAN - Bupati Lobar non aktif, H. Zaini Arony, memasuki ruang sidang dalam sidang dengan agenda tuntutan dari jaksa KPK, di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Senin (7/9) kemarin. Zaini dituntut pidana penjara selama 7 tahun.

Denpasar (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr.H.Zaini Arony, dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh jaksa penuntut umum KPK dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Senin (7/9) kemarin. Selain dituntut pidana penjara selama 7 tahun, KPK juga menuntut supaya hak politik Zainy Arony, dicabut. Sebagaimana diketahui, Bupati Lobar non aktif ini, menjabat sebagai mantan Ketua DPD Golkar NTB. Selain pidana penjara, jaksa KPK Sri Kuncoro, Kiki Ahmad Yani dan Titto Jaelani, di depan majelis hakim pimpinan Prim Haryadi, juga menuntut supaya terdakwa membayar denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum dari pidana pokok ditambah satu tahun. ‘’Tuntutan kami adalah pencopotan hak dipilih dan memilih sesuai putusan hakim ditambah satu tahun,’’ tuntut KPK. Dalam surat tuntutan lainnya, jaksa KPK menyatakan bahwa terdakwa Zaini Arony terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.

Bersambung ke hal 15

Tinggal Empat Bulan

Enam Paket Proyek Disbudpar NTB Belum Tuntas

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan APBD Perubahan (APBDP) NTB tahun 2015 tersisa waktu kurang lebih tinggal empat bulan. Namun, ada beberapa paket proyek strategis yang baru tuntas lelang dan ada juga belum tuntas lelang. Dua paket proyek di RSUP NTB masing-masing lanjutan pembangunan gedung I dan K sudah tuntas lelang, tinggal tandatangan kontrak. Sementara, enam paket proyek di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB masih belum tuntas lelang.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. IGB. Sugiharta, MT mengatakan, proyek lanjutan pemban-

gunan gedung I dan K RSUP NTB di Dasan Cermen sudah tuntas lelang. Proyek lanjutan pembangunan dua gedung yang tak tuntas tahun 2014 lalu itu masing-masing dimenangkan

oleh PT. Adhi Karya dengan harga penawaran Rp 52,8 miliar lebih dan PT. Verbeck Mega Perkasa dengan harga penawaran Rp 5,15 miliar lebih.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Kasus BSS, Dua Terpidana Belum Ada Solusi Diperiksa untuk Dua Tersangka Baru

H. Suhaimi Ismy

ANGGOTA Komite II DPD RI Dapil NTB, Drs. H. Suhaimi Ismy mengatakan sampai saat ini belum ada solusi berupa program kompensasi yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada nelayan penangkap lobster di daerah ini. Selama belum ada solusi, ia meminta aparat dalam hal ini Balai Karantina Ikan tak menangkap nelayan yang sudah lama menggantungkan hidupnya dari menangkap lobster.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Untuk Program Belanja Modal

H. Iswandi (Suara NTB/nas)

KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si mengatakan, Pemprov NTB langsung menindaklanjuti catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta supaya belanja hibah dan bansos dalam APBDP 2015 dikurangi.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi pada program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dibuka lagi. Dua terpidana, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.H.Zainul Wardi dan Direktur Risma Sehati, Samsul Bahri diperiksa tim penyidik Kejati NTB, Senin (7/9) kemarin. Keduanya diperiksa terkait keterlibatan dua tersangka baru.

Zainul Wardi diperiksa sejak pagi dan berakhir sekitar pukul 15.00 Wita. Penyidik Thailani, SH memeriksa yang bersangkutan seputar proses lelang proyek Rp 4,7 miliar itu. Serangkaian pertanyaan yang dilontarkan pada saat Zainul Wardi dengan status tersangka ditanyakan kembali kemarin.

Bersambung ke hal 15

Lagi, Dua JCH NTB Meninggal di Tanah Suci Mataram (Suara NTB) Jemaah Calon Haji (JCH) NTB Embarkasi Lombok yang meninggal dunia di Arab Saudi bertambah. Dua orang JCH NTB meninggal dunia di Tanah Suci, sehingga sampai 7 September 2015, jumlah JCH NTB yang meninggal di Tanah Suci sebanyak empat orang.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar, M.Pd menyebutkan, dua orang JCH NTB yang meninggal dunia pada 5 September 2015 adalah Muhammad Nur bin Mansyur (71) dari kloter 2 Embarkasi Lombok. Kloter 2 Embarkasi Lombok berasal dari Kabupaten Sumbawa. Almarhum meninggal dunia di RSAS Madinah karena respiratory diseases (penyakit pernafasan).

Bersambung ke hal 15

IPM NTB Terkoreksi Tiga Tingkat

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Zainul Wardi (kiri) terpidana dalam kasus BSS yang diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka baru, LF dan TKD, di Kejaksaan Tinggi NTB, Senin kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB terkoreksi dari posisi nomor dua dari urutan terbawah.

Kini, posisi IPM NTB berada di posisi 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Demikian hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Jakarta, Senin (7/ 9) kemarin.

Seperti diketahui, BPS RI telah mempublikasikan IPM terbaru. Indeks ini digunakan

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.

Kepala BPS RI, Suryamin menyebutkan, dirilisnya IPM tersebut adalah hasil kerjasama antara BPS, Bappenas, dan United Nations Development Programme (UNDP).

“UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses pilihan penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir,” ujar Suryamin, Bersambung ke hal 15

Hari Ini, AMAN dan SAHAJA akan Tes Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat tertunda dua kali, akhirnya tahapan Pilkada Kota Mataram berlanjut. Selasa (8/9) atau hari ini, pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dan SAHAJA (H. Salman, SH - Drs. Jana Hamdiana) dijadwalkan akan mengikuti tes kesehatan.

Proses tes kesehatan digelar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Massa pendukung tidak diizinkan masuk, hanya satu orang yang akan mendampingi masing - masing calon. Pengamanan dimaksimalkan dengan meminta back up dari Polda NTB dan Polres Mataram. “Yang boleh masuk itu pasangan calon dan satu pendamping,” terang Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra, M.Kes dikonfirmasi, Senin (7/9).

Pada prinsipnya, RSUD telah

siap melakukan tes kesehatan terhadap pasangan calon. Sekitar 11 tim medis yakni dokter spesialis mata, jantung, THT, psikologi dan lain sebagainya disiapkan. Dokter Jack sapaan akrab Direktur RSUD Mataram ini, mengatur kedatangan dan ruang kedua pasangan calon, agar tidak bertemu langsung. ‘’Kami usahakan kedua pasangan tidak bertemu dan siapa yang akan datang duluan, kami belum tahu,’’ terangnya.

Karena bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram, diyakini objektivitas hasil tes diutamakan. Pihaknya tidak ingin sembarangan memberikan keterangan atau hasil tidak jelas, karena berkaitan dengan calon pemimpin masyarakat.

Diperkirakan pemeriksaan pasangan calon ini, berlangsung dari pagi hingga sore hari.

Hasil pemeriksaan langsung diserahkan setelah melalui rapat pleno. KPU Kota Mataram memiliki kewenangan mempublish hasil pemeriksaan. ‘’Begitu hasilnya keluar, langsung kami serahkan dan KPU yang berkewajiban mempublish,’’ terangnya.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SH menerangkan tes kesehatan seyogyanya diselenggarakan tanggal 6 September. Tapi, kesanggupan RSUD tanggal 8 September (hari ini,red), sehingga pihaknya menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan kepada tim medis.

Pemeriksaan nanti, pasangan calon hanya boleh menunjuk satu pendamping.

Dan rumah sakit akan disterilkan, untuk menjaga kemungkinan – kemungkinan yang tidak diinginkan. ‘’Massa pendukung cukup di luar saja,’’ pungkasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

RUANG PEMERIKSAAN - Petugas RSUD Kota Mataram menunjukkan ruangan yang akan dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Mataram.

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

KPU Pangkas Tahapan Pilkada Kota Mataram

Masyarakat Sangat Siap RUANG terbuka hijau (RTH) Pagutan akan dijadikan lokasi pusat pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional. RTH ini terletak di Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram dan masyarakat setempat disampaikan Camat Mataram, Amran M. Amin sangat siap menyambut wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan nasional.

Amran mengatakan sejak jauh hari pihaknya telah menyampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan (Suara NTB/dok) ini. “Kita sudah sosialisasi Amran M. Amin ke masyarakat bahwa di sini akan diselenggarakan event nasional,” cetusnya ditemui di RTH Pagutan, Senin (7/9).

Terkait keamanan di wilayah tersebut, pihaknya telah meminta kepada Lurah Pagutan Timur berkoordinasi dengan Babinsa maupun Babinkamtibmas. Masyarakat setempat juga akan dilibatkan dalam menjaga keamanan wilayah khususnya kawasan RTH Pagutan. Tanaman-tanaman yang ada di dalam RTH ini seperti pohon-pohon yang sudah berbuah harus dijaga agar buahnya tidak hilang sampai pada pelaksanaan festival nanti. “Pohon-pohon yang sudah berbuah harus dijaga intensif sehingga perlu pelibatan masyarakat,” ujarnya.

Terpenting menurutnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat sehingga tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Pelibatan masyarakat juga akan berdampak pada kesuksesan acara. “Masyarakat kalau diberdayakan tidak akan ada masalah,” imbuhnya.

Menurutnya kondisi keamanan di wilayah Pagutan Timur cukup baik. Terpenting bagaimana mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga tidak akan ditemukan berbagai kesulitan karena masyarakat ikut berpartisipasi dan bisa membantu pelaksanaan acara agar bisa sukses seperti yang diharapkan bersama. “Terkait persoalan keamanan kami bisa jamin untuk terselenggaranya acara dengan baik,” jelasnya. (ynt)

Segera Dikomunikasikan RUSAKNYA aplikasi di Kementerian Dalam Negeri disayangkan berbagai kalangan. Pasalnya, dampak dari kerusakan aplikasi itu membuat pelayanan E-KTP di Kota Mataram tersendat.

Mengenai hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., menyarankan Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) segera berkomunikasi dengan stake holder terkait. ‘’Karena kalau dilihat mendesak atau tidaknya, (Suara NTB/fit) jelas ini sangat mendeHj. Kartini Irwarni sak,’’ tutur Kartini kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (7/9). Komunikasi dengan stake holder tertentu dipandang cukup penting guna mencari solusi terbaik. Karena bagaimanapun, tersendatnya pelayanan E-KTP diyakini akan berpengaruh terhadap data jumlah pemilih pada Pilkada Kota Mataram nantinya. ‘’Kalau kita cepat bekerja, program ke belakangnya juga akan tersendat-sendat,’’ cetusnya. Namun demikian politisi PKB ini berharap, macetnya pelayanan E-KTP di Dinas Dukcapil Kota Mataram, tidak menjadi sandungan terhadap pemilih yang hendak menyalurkan hak politiknya pada Pilkada Kota Mataram. Kartini berharap, warga yang belum memiliki KTP elektronik sebagai akibat rusaknya aplikasi di Kementerian Dalam Negeri supaya diberi kemudahan. ‘’Misalnya, pakai identitas yang lain. Yang penting hak suaranya terakomodir,’’ demikian Kartini. Ia memandang persoalan rusaknya aplikasi di Kementerian Dalam Negeri ini sebagai persoalan yang cukup serius sehingga harus segera dicarikan solusinya. Anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini yakin bahwa pihak Dinas Dukcapil Kota Mataram pun tidak ingin menunda-nunda pekerjaan.

Sembari menunggu aplikasi di Kementerian Dalam Negeri kembali normal, Kartini mengimbau agar Dinas Dukcapil Kota Mataram segera menuntaskan pencetakan E-KTP bagi warga yang sebelumnya telah melakukan perekaman biometrik berikut sidik jari.

Kartini tidak menampik, pelayanan yang masih tersentral di Dinas Dukcapil Kota Mataram masih dikeluhkan warga.

Masyarakat di tingkat bawah masih banyak yang tidak mengetahui syarat pembuatan KTP. ‘’Jadi saya bilang, untuk mempermudah itu, persyaratannya dulu di sosialisasikan,’’ ucapnya. Sehingga, warga yang datang ke Dukcapil bukan lagi sekadar menanyakan persyaratan, melainkan sudah siap melakukan perekaman KTP. (fit)

Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram, terpaksa harus memangkas tahapan Pilkada, setelah dua kali tahapan tertunda.Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE menjelaskan, KPU memutuskan tahapan Pilkada Kota Mataram berlanjut.

(Suara NTB/ist)

TINJAU – Wagub NTB H. Muh. Amin didampingi Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said dan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, H. Mutawalli saat meninjau persiapan RTH Pagutan sebagai lokasi festival florikultura tingkat nasional.

Sukseskan Festival Hortikultura Nasional

Wagub Minta Pemkot dan Pemprov NTB Tingkatkan Koordinasi Mataram (Suara NTB) NTB dipercaya pemerintah pusat sebagai tuan rumah pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional. Untuk menyukseskan festival yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober nanti, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.M. Amin, SH.,M.Si meminta kepada Pemkot Mataram dan Pemprov NTB meningkatkan koordinasi. Hal ini disampaikan Wagub usai mengikuti rapat persiapan bersama SKPD terkait baik lingkup Pemprov NTB dan Pemkot Mataram di ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan, Senin (7/9).

Waktu yang tersisa satu bulan ke depan menurutnya bukanlah waktu yang panjang.

Untuk itulah perlu dipersiapkan secara matang. Termasuk juga penyediaan infrastruktur yang ada di lokasi pelaksanaan festival. “Pemkot Mataram dan Pemprov harus bersinergi dan bekerja sama dengan baik untuk kesuksesan acaranya. Sinergi Pemkot Mataram dan Pemprov sangat

diperlukan,” ujar Wagub.

Ia pun meminta agar segala persiapan telah rampung dikerjakan H-3 festival yang dijadwalkan akan dibuka pada tanggal 10 Oktober. Sedianya festival ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, tapi Amin mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti apakah Presiden atau Menteri Pertanian yang dijadwalkan akan membuka kegiatan ini. “Siapa pun yang buka yang terpenting adalah bagaimana penyelenggaraan festival ini sukses,” ujarnya.

Amin berharap dengan dipercayanya NTB khususnya Kota Mataram sebagai tuan rumah dapat berdampak pada peningkatan ekonomi kreatif dan juga peningkatan produk hortikultura yang dihasilkan petani di NTB. Di samping itu juga diharapkan dapat berdampak pada sektor pariwisata daerah.

Wagub juga meminta kepada event organizer (EO) festival ini agar melakukan komparasi dengan pelaksanaan

festival tahun-tahun sebelumnya di provinsi lain. Pengalaman EO di daerah lain harus dievaluasi dan diperbaiki sehingga apa yang menjadi kekurangan sebelumnya bisa diantisipasi jangan sampai terjadi di Kota Mataram.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram, Ir.H. Lalu Makmur Said, MM menyampaikan festival ini dilaksanakan oleh tiga pihak; pemerintah pusat, Pemprov NTB, dan Pemkot Mataram. Kota Mataram sebagai lokasi pelaksanaan menyiapkan beberapa hal seperti lokasi, acara pembukaan, arena pameran, sistem keamanan, kesehatan, dan fasilitas lainnya.

Di lokasi pelaksanaan festival, Pemkot Mataram akan menyiapkan lima tandon air dengan kapasitas sekitar 2 ribu liter. Tangki juga telah disiapkan untuk mengisi tandon air ini. Untuk toilet bergerak, Sekda mengatakan Kota Mataram akan menyiapkan lima unit. Beberapa toilet bergerak yang ada akan diperbaiki pihaknya. (ynt)

Kadis Dikpora dan Bakesbangpol Jalani Uji Kompetensi Mataram (Suara NTB) Setelah lama menghilang tindaklanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pemkot Mataram akhirnya melakukan uji kompetensi terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadis Dikpora) H. Sudenom dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rudi Suryawan diduga bermasalah, karena kedua pejabat dipromosikan dari eselon III ke II ini tidak melalui tim panitia seleksi.

Uji kompetensi tersebut melibatkan tim akademisi Universitas Mataram dari disiplin ilmu pendidikan dan hukum.

“Uji kompetensi sudah kami lakukan dan hasilnya sudah keluar,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany.

Tidak dijelaskan hasil uji

kompetensi tersebut, tapi diakui kedua pejabat dipromosikan itu memiliki hasil memuaskan.

“Pokoknya hasil mereka memuaskan,” timpalnya.

Rekomendasi diberikan oleh KASN untuk melakukan uji kompetensi itu, pihaknya tidak tinggal diam. Beberapa kali berkonsultasi dengan BKN dan KASN, baik pembentukan tim pansel. Proporsi tim pansel lanjutnya, seharusnya 55 berbanding 45 persen. Untuk uji kompentensi itu, didominasi oleh eksternal Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yakni tujuh akademisi dan empat di internal Pemkot. “Seharusnya kan harus 55 : 45 persen. Tapi cari dari luar tujuh orang dan kita empat,” sebutnya.

Hasil dari tim pansel itu telah dikirim ke KASN pada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokra-

si. Diakui, KASN mengapresiasi tindaklanjut yang dilaksanakan oleh Pemkot Mataram. “Malahan mereka apresiasi kita kok,” pungkasnya.

Seperti diketahui, mutasi digelar Pemkot Mataram 14 Februari lalu menyisakan tanda tanya. Pasalnya, proses promosi eselon tiga ke eselon dua, tidak mengikuti assessment dan pembentukan tim pansel. H. Ibrahim sedianya pensiun satu tahun sembilan bulan kala itu dipensiunkan sehingga menimbulkan gejolak. KASN sempat menerima laporan dan mengkonfrontir Sekda, Asisten III dan BKD Kota Mataram.

Hasilnya, H. Ibrahim diminta kembali menduduki jabatannya sebagai staf ahli. Tapi, mantan Kadis Dukcapil itu menolak dengan alasan jabatannya sudah diisi oleh mantan Kepala Bakesbangpol H. Bondan Wisnu Jati. (cem)

Sekda Sebut Mutasi Tidak Dalam Waktu Dekat Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram berencana untuk melakukan mutasi. Terkait kapan mutasi akan dilaksanakan, Sekda Kota Mataram selaku Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), Ir.H. Lalu Makmur Said, MM menyebutkan tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau dalam pekan ini. Jadwal mutasi tersebut tergantung dari kebijakan Penjabat Walikota. “Mutasi belum ada (jadwal),” cetusnya, Senin (7/9).

Sekda mengatakan saat ini masih sedang dilakukan assesment untuk melihat kompetensi para pejabat apakah memang sesuai dengan disiplin

ilmu dan kapabilitasnya dalam menduduki jabatan tertentu.

Di samping itu pendataan jabatan-jabatan kosong juga sedang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram. Ia menyebutkan ada sekitar 24 jabatan kosong setingkat Kepala Seksi (Kasi) di pemerintah kelurahan. Jabatan inilah nantinya yang akan diisi dalam mutasi.

Apakah akan ada pejabat Eselon II yang akan dimutasi?

Terkait ini Makmur mengatakan saat ini belum ada jabatan Eselon II yang mengalami kekosongan. Baru pada bulan Desember nanti ada dua staf ahli yang akan memasuki masa pensiun.

Untuk mengisi kekosongan ini,

dibutuhkan promosi jabatan.

“Kita akan lihat apakah akan diisi nanti,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si memastikan dirinya akan melakukan mutasi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Selly mengatakan pihaknya akan mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya di lingkup Pemkot Mataram pada Bulan September ini.

Jika kinerja dinilai buruk dan tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing, maka menurut Selly percuma dipertahankan mengisi jabatan tertentu.

Mutasi yang akan dilakukan ini ditegaskannya bukan berdasarkan suka dan tidak suka, tapi berdasarkan penilaian terhadap kinerja masing-masing apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Sebelum mutasi dilakukan, pihaknya perlu mempelajari terlebih dulu bagaimana kinerja jajarannya. “Kita perlu lihat dulu. Orang ini mampu tidak di sini (SKPD), sesuai tidak dengan ilmu yang dimiliki. Harus itu,” tegasnya. (ynt)

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Bawaslu RI dan dikeluarkannya surat supervisi KPU NTB nomor 731, di mana salah satu poinnya mengakomodir rekomendasi dari Panwaslu terhadap hasil sengketa Pilkada 20 Agustus lalu. “Intinya, KPU melaksanakan hasil sengketa tentang penerimaan pasangan SAHAJA,” kata Bedi di kantornya, Senin (7/9).

Keputusan itu ujarnya, secara otomatis mengubah tahapan. Perubahan jadwal akan disosialisasikan ke seluruh partai pengusung. Dirincikan, tahapan Pilkada dimulai tes kesehatan, verifikasi administrasi pasangan calon, penarikan nomor urut serta penetapan pasangan calon.

Tahapan Pilkada dipangkas yakni, tahapan kampanye. Dimana, kampanye baik secara monologis dan terbuka dikurangi. Pengurangan itu selain akibat dua kali tertundanya tahapan Pilkada juga dengan maksud efisiensi anggaran.

Rencananya akan dibentuk FGD dari masing - masing tim sukses, menyepakati pemangkasan jadwal kampanye.

“Tahapan Pilkada kita

pangkas, terutama tahapan Pilkada,” ujarnya.

Untuk verifikasi berkas, pasangan calon diberikan waktu tiga hari untuk melengkapi kekurangan pendaftaran.

Lalu bagaimana dengan pemuktahiran data pemilih?

Pihaknya akan mensinkronkan data dari PPS dan PPK. Belum berani dipastikan berapa jumlah daftar pemilih tetap di Kota Mataram.

“Hari ini (kemarin, red) kita akan kumpulkan PPK dan PPS,” terangnya.

Bedi menambahkan, pasangan calon dalam verifikasi nantinya menyertakan laporan hasil kekayaan pribadi (LHKP) dan akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diberitakan sebelumnya, KPU Kota Mataram telah menetapkan dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yakni AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dan SAHAJA (H. Salman - Jana Hamdiana). Penetapan itu setelah Bawaslu RI meminta KPU agar menjalankan rekomendasi Panwaslu terhadap putusan sengketa Pilkada 20 Agustus lalu. (cem)

Lurah Pagutan Timur Bantah Lakukan Pungli Mataram (Suara NTB) Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra membantah melakukan pungutan liar (pungli) pada program penataan lingkungan berbasis komunitas (PPLBK). Menurutnya, kelurahan tidak pernah meminta masyarakat mengeluarkan uang.

Kalaupun ada, penarikan itu berdasarkan kesepakatan penerima manfaat. “Intervensi tidak sejauh itu dan kesepakatan penerima manfaat dan lurah tidak memerintahkan memungut apapun,” kata Irfan Senin (7/9).

Prinsipnya, program ini dihajatkan agar masyarakat bergotong royong mengerjakan program fisik di lingkungannya.

Warga berhalangan nantinya, digantikan secara swadaya untuk bayar ongkos tukang. PPLBK ini lanjutnya, memang ada dana dari pemerintah dan swadaya masyarakat. Tapi berapa jumlahnya, tidak dipatok. “Ya, kalau masyarakat mau bayar sekian silahkan. Tidak dipatok harus keluarkan sekian,” imbuhnya.

Misalnya, penalutan membutuhkan batu dua truk. Nah, warga tidak bisa bergotong royong sebagai penggantinya swadaya dikeluarkan itu sebagai pengganti.

Ia mempersoalkan dari mana kelurahan melakukan pungutan liar (pungli). Sebab, dana dikelola dan masuk di rekening kelompok. Bahkan, ada pendamping dari PNPM Kota Mataram dan tidak mungkin

terjadi pelanggaran.

Proses pelaporannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Hanya saja, pekerjaan fisik dan pelaporan belum tuntas dikerjakan.

Koordinator Kota PNPM Mataram, Faisal Ismail menjelaskan, program PPLBK di Kota Mataram ada empat lokasi. Diantaranya, Kelurahan Pagutan Timur, Pagesangan, Mandalika dan Bertais. Kelurahan mendapatkan anggaran Rp 1 miliar, di mana Rp 150 juta untuk perencanaan dan Rp 850 juta pelaksanaan program.

Program di Pagutan Timur sebutnya, dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pade Girang. Bentuknya tidak meski dalam bentuk uang tetapi bisa gotong royong dan lain sebagainya.

Yang dikerjakan di Lingkungan Petemon yakni, paving blok, penalutan dan rabat jalan. Total anggaran Rp 129 juta lebih dari pagu Rp 145 lebih. Sisa kebutuhan ini masyarakat memenuhinya secara swadaya yakni 80 : 20 persen. Tujuannya, agar ada rasa kepemilikan dari masyarakat.

Tidak dijelaskan nomenklatur dan juklak juknis soal swadaya masyarakat. Ditegaskan, partisipasi dari masyarakat baik itu program fisik dan ekonomi kreatif, sehingga ada kesan bahwa program tersebut lebih mudah dilaksanakan ketimbang ditender. (cem)

PKL Diberi Toleransi Berjualan di Depan Asrama Haji Mataram (Suara NTB) Pada saat musim pemberangkatan haji, banyak muncul pedagang kreatif lapangan (PKL) dadakan di kawasan Lingkar Selatan atau di depan Asrama Haji NTB. Banyaknya PKL yang berjualan baik di trotoar maupun boulevard jalan membuat kawasan tersebut semrawut. Namun Pemkot Mataram memberi toleransi kepada para PKL untuk berjualan dan memanfaatkan ramainya pengantar haji dari berbagai daerah untuk menuntut rezeki dengan berdagang.

Hal ini disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Selly mengatakan PKL yang berjualan di kawasan itu adalah PKL musiman dan mereka tidak akan menetap di sana. Usai musim pemberangkatan haji, maka kawasan tersebut akan kembali sepi.

“Seperti kata pepatah di mana ada gula, di sana ada semut. Tidak apa-apa orang berdagang sebentar,” cetusnya.

Asalkan para PKL ditegaskan Selly tetap menjaga kebersihan dan sampah harus menjadi perhatian mereka. “Setelah para jamaah berangkat, kita harapkan kembali bersih. Kita mem-

beri toleransi kepada mereka untuk berjualan,” imbuhnya.

Selly juga berencana untuk menata PKL di berbagai titik di Kota Mataram. Ia telah meminta bantuan 3 ribu tenda kepada Kementerian Perdagangan yang akan dibagikan kepada para PKL. Setengah dari jumlah tenda itu akan diarahkan untuk pedagang di Udayana agar tidak ada yang berjualan di trotoar yang sedianya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Rencananya bantuan tenda ini akan datang tahun ini dan juga tahun depan.

Sementara itu, Lurah Jempong Baru, H. Taswir menyampaikan biasanya para PKL akan memenuhi kawasan Lingkar Selatan selama dua pekan. Untuk menghalau kemacetan di jalan tersebut, pihaknya telah mengarahkan areal parkir kendaraan pengantar jamaah calon haji ke lahan kosong di samping Kantor Kelurahan Jempong Baru.

“Tapi terkadang ndak ada kendaraan yang mau parkir di sana.

Itu yang susah,” cetusnya.

Petani yang lahannya berada di sekitar asrama haji juga kerap khawatir tanaman mereka diinjak oleh ramainya pengantar jamaah calon haji. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Usaha Mikro Rawan Dikibuli

(Suara NTB/bul)

PETERNAK – Seorang peternak sapi di Desa Anjani, Lombok Timur, sedang memberikan pakan kepada hewan ternaknya. Pemprov NTB masih enggan membuka pintu masuk bagi ternak dari luar daerah, dengan beberapa alas an, salah satunya agar ternak di NTB tidak tertular oleh penyakit yang dibawa ternak dari luar.

NTB Tetap Tolak Masuknya Ternak Luar Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB tetap bersikukuh tak memperbolehkan ternak luar masuk, meskipun itu dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat. Ketegasan ini untuk membendung kerawanan berbagai jenis penyakit menular ternak.

(Suara NTB/dok)

RATUSAN ribu pelaku usaha mikro berpotensi masih rawan dikibuli mitra bisnisnya. Salah satu penyebabnya karena SDM yang tidak memadai, yang berimabas pada masih minimnya pengetahuan pelaku usaha untuk membuat bahkan belum memahami Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Hal ini menjadi prioritas yang dientaskan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi NTB. Namun menjadi PR bersama seluruhnya yang terkait di provinsi ini. Konsultan PLUT, Nur Rahmat, SE usai melaksanakan kegiatan Bimtek cara menyusun kontrak perjanjian kerjasama kepada puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Mataram, Senin (7/9) mengatakan, tema bimtek tersebut dianggap sebagai sesuai yang urgen diberikan kepada para pelaku usaha mikro.

Ketidakpahaman pelaku usaha mikro terkait cara menyusun PKS ini bisa menghambat kelangsungan bisnis para pelaku usaha mikro di provinsi ini. Ada kemungkinan, mereka yang tak paham PKS ini rawan dipermainkan para mitra bisnisnya. Apalagi kedepan dengan terbukanya MEA, mitra bisnis tak hanya dari dalam daerah. Melainkan dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri.

“Kalau pelaku usahanya tidak paham bagaimana membuat PKS, setidaknya mereka dapat memahami PKS sehingga tak mudah dipermainkan mitranya,” kata mantan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (Apkli) Kota Mataram ini.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM menegaskan butuh kerja ekstra bagi tujuh konsultan PLUT untuk terus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang PKS. Masih butuh lima tahun kedepan menurutnya agar pelaku usaha mikro ini terbebas dari ketidaktahuan dan ketidakpahamannya tentang PKS. “Bahkan PLUT ini harus jemput bola ke pelaku usaha mikronya. Berikan mereka pemahaman secara terus menerus,” tegas H. Supran.

Baginya, PR besar ini bukan saja menjadi tugas Dinas Koperasi dan PLUT, tetapi menjadi tugas bersama bagi semua dinas, hingga instansi-instansi vertikal lainnya.

Tantangan kedepan adalah persaingan di pasar global.

Jika pelaku usaha mikro tak memahami PKS ini, potensi kerugian tentunya juga besar. (bul) Nur Rahmat

“Kita tetap komit, apapun bentuknya jika ternak luar mau dimasukkan ke NTB, tetap kita tolak,” demikian Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Senin (7/9).

Menurut Hj. Budi, pemerintah pusat ingin menggelontorkan bantuan ke Provinsi NTB. Bentuk bantuan tersebut berupa ternak langsung yang dibeli dari luar daerah.

Namun, realisasi bantuan seperti itupun tetap tak diamini. Karena pemerintah ingin tegas melakukan antisipasi

penyakit ternak.

Provinsi NTB, Lombok, pada khususnya, boleh diklaim sudah clean and clear dari persoalan penyakit ternak. Bahkan, status bebas penyakit inipun telah disematkan oleh pemerintah pusat. Alasan itulah yang menguatkan pemprov NTB untuk mempertahankan status itu hingga kapanpun.

“Kalau saja kita masukkan ternak luar, bahkan satu saja, habis kita. Dan butuh waktu yang tidak singkat untuk membebaskan diri dari penyakit.

Bahkan, beberapa daerah tet-

angga sampai saat ini belum bisa menyandang status bebas penyakit ternak,” tambahnya.

Menurutnya berbagai macam cara dilakukan pihak luar agar mampu menyuplai ternaknya masuk ke NTB. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang mengancam akan menggunakan dukungan kebijakan pemerintah pusat. Namun sekali lagi, melalui kebijakan Disnakeswan, tantangan itu nekad ditentang.

“Sebab orang luar mau mengejar status bebas penyakit dari kita, jika ternak-ternak mereka berhasil dimasuk-

kan ke NTB,” ujar H. Budi.

Hingga saat ini, pemerintah daerah masih memberlakukan kebijakan menekan pengiriman ternak antarpulau.

Bahkan, sekadar ternak dari pulau Sumbawa yang masuk ke pulau Lombok.

Meski pulau Sumbawa sudah terbebas dari penyakit anthrax, mulut dan kuku. Namun harus tetap waspada.

Kecuali, ternak dari pulau Sumbawa yang masuk ke pulau Lombok catatannya harus yang dikirim ke Rumah Potong Hewan (RPH), bukan untuk dipelihara.

Demi mempertahankan status bebas penyakit inipun, Disnakeswan telah membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) yang sewaktu-waktu akan bergerak menangani indikasi

adanya kemungkinan ternak terkena penyakit, termasuk untuk mengantisipasi virus rabies dari gigitan anjing dan kucing.

“Apalagi ternak luar yang masuk. Mau dikirim lewat mana? lewat darat, Bali saja masih menolak daerahnya dilintasi ternak-ternak luar.

Tetap kita waspada ternak luar ini masuk,” katanya.

Soal bantuan pusat dalam bentuk ternak yang ditolak, Hj. Budi menegaskan tetap mengajukan kepada pemerintah pusat agar bantuannya diberikan dalam bentuk dana langsung. Dana tersebutlah yang kemudian diterima oleh kelompok untuk membeli ternak, dari petani-petani lokal. Karena dirasanya hanya cara itulah yang paling aman. (bul)

GIZ Dorong Perbankan Dukung Sektor Pariwisata Mataram (Suara NTB) Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mengharapkan seluruh perbankan dapat maksimal menyalurkan kreditnya untuk mendukung kegiatan sektor pariwisata. Hal ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Team Leader GUZ untuk NTB, Oliver Oehms menyebut GIZ saat ini sangat fokus mengembangkan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Oleh karenanya, perbankanpun harus berbuat maksimal

untuk kegiatan serupa.

Oliver di Mataram, Senin (7/ 9) mengatakan, salah satu kontribusi perbankan yang diharapkan adalah mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Misalnya, menyalurkan kredit untuk berbagai kegiatan perhotelan. Dukungan kredit yang dimaksud, yakni fasilitasi perbankan untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung hotel yang ramah lingkungan.

Menurut Oliver, hasil pengamatan GIZ, pembangunan ekonomi di NTB cukup pesat,

namun seringkali mengabaikan dampak lingkungan. Untuk itu, kedepan diharapkan kredit perbankkan lebih berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

“Sektor pariwisata NTB menjadi salah satu potensi besar perkembangan perekonomian di NTB. Fasilitas pendukungnya berupa perhotelan jika cukup bagus, kredit yag diusulkan perhotelan ini harus didukung maksimal, demi terpenuhinya sarana prasarana pendukung pariwisata di NTB,” jelas Oliver.

GIZ merupakan Perusahaan Internasional milik Pemerintah Federal Jerman yang yang fokus terhadap pembangunan perekonomian. Tercapainya harapan yang diinginkan, GIZ kemudian memfasilitasi sukses training kemarin, diantaranya dengan memberikan modul dan logistik bagi peserta pelatihan agar terpenuhi SDM yang berkualitas di bidang analisa kredit ramah lingkungan kepada kalangan perhotelan.

“Ada hotel yang misalnya ganti genset dengan mesin-

mesin yang lebih ramah lingkungan (tidak mengakibatkan polusi), harus segera ditindaklanjuti, karena itu berkaitan langsung dengan kenyamanan di hotel tersebut untuk mendukung kegiatan kepariwisataan,” ungkapnya.

Akan tetapi, kredit tersebut dipastikan untuk kegiatan ramah lingkungan. Para analis perbankanpun harus memiliki kualifikasi menganalisa kredit yang diusulkan oleh perhotalan apakah sudah memenuhi standar ramah lingkungan. (bul)

OJK Awasi Kredit Program Ramah Lingkungan Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan langsung terhadap realisasi kredit perbankan untuk mendukung berbagai jenis kegiatan program ramah lingkungan. Pengawasan akan dilakukan secara berkala kepada seluruh perbankan dan industri keuangan lainnya.

Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri menegaskan hal ini pada kegiatan Training Analisis Lingkungan Hidup pada Sektor Ekonomi Ramah Lingkungan (Green Hotel) Bagi

Kalangan Perbankan yang dilaksanakan di Mataram, Senin (7/9) bersama GIZ dan Bank NTB. Kegiatan ramah lingkungan menurutnya menjadi tanggung jawab seluruh pihak di negeri ini tanpa terkecuali, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Perbankan dan lembaga keuangan lain yang dimaksud, harus memberi kontribusi yang besar mendukung program kegiatan pelaku usaha (perhotelan)

maupun masyarakat, melalui penyaluran kreditnya. “OJK awasi terus sejauh mana perbankan dan lembaga keuangan lain menyalurkan kreditnya di berbagai sektor yang notabene adalah untuk gerakan ramah lingkungan,” ujarnya.

Namun dengan berbagai catatan, salah satunya kredit yang diusulkan kepada perbankan, harus mencantumkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Perbankanpun harus melek melakukan analisa Amdal tersebut.

Tentunya dibutuhkan SDM

Senin, 07/09/15

yang memadai.

Secara nasional, terdapat sebanyak 450 orang yang memiliki keahlian di bidang analisa dampak lingkungan. Seluruh perbankan dan lembaga keuangan lainnya di provinsi ini menurut Yusri juga harus tersedia SDM-nya yang faham tentang analisa kredit yang berkaitan dengan program kegiatan ramah lingkungan dimaksud.

Pada training kemarin, hadir beberapa perwakilan dari BPD di Indonesia. Di antaranya, Maluku Kalimantan Sela-

tan dan beberapa dari perbankan umum lainnya. Mendukung terciptanya program kegiatan yang ramah lingkungan.

OJK pusat juga telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Diantara poin dari kesepakatan kerjasama tersebut dengan menyangkut dukungan penyediaan pelayanan jasa keuangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Serta penyiapan SDM yang mampu menganalisa dampak lingkungan pada industri keuangan. (bul)

(Suara NTB/ynt)

LARANGAN - Spanduk yang dipasang Pemkot Mataram di sekitar Jalan Udayana yang berisi larangan bagi para pedagang berjualan di badan jalan dan trotoar pada hari Minggu pagi bertepatan dengan CFD.

Pol PP akan Angkut Barang Dagangan dari Jalan Udayana Mataram (Suara NTB) Arena car free day (CFD) di Jalan Udayana dinilai sudah tak sesuai dengan tujuan awal karena warga tak lagi leluasa memanfaatkan arena tersebut untuk berolahraga karena banyaknya pedagang yang membuka dagangan sampai di badan jalan. Untuk itulah mulai akhir pekan kemarin Pemkot Mataram melakukan penertiban dan melarang pedagang berjualan di badan jalan dan trotoar.

Kasatpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar menyampaikan pihaknya akan tetap melakukan pemantauan setiap hari Minggu pagi.

Jika pedagang tak tertib mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemkot Mataram dengan tetap berjualan di badan jalan dan trotoar, maka mereka akan ditertibkan dan akan diangkut barang dagangannya. “Kalau mereka tetap tak tertib, akan diamankan barang dagangannya,” cetusnya, Senin (7/9).

Chaerul mengatakan sebelum penertiban akhir pekan kemarin, pihaknya telah berulang

kali menertibkan pedagang beberapa waktu lalu. Tapi tetap ada saja pedagang yang kembali memanfaatkan badan jalan dan trotoar untuk berjualan.

Jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor dipenuhi oleh mobil dan bahkan odong-odong. “Sudah kelewatan pedagang memakai badan jalan dan sebelum bulan puasa kemarin juga kita lakukan penertiban,” ujarnya. Untuk itu ia meminta kesadaran pedagang untuk mengikuti aturan Pemkot Mataram. “Sudah beberapa kali kita melakukan penertiban,” ujarnya.

Setiap akhir pekan pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara intensif. Satpol PP Kota Mataram menyiapkan satu pleton pasukan untuk mengawasi arena CFD di akhir pekan. Tim yang akan mengawasi ini tidak hanya dari Satpol PP Kota Mataram, Chaerul mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian. “Kita akan tetap awasi agar para pedagang tetap tertib. Kita akan standby di arena CFD,” imbuhnya. Pengawasan disebutkan Chaerul akan dimulai sejak pukul 05.30 Wita -10.00 Wita.

Setelah menertibkan pedagang, Pemkot Mataram berencana akan menata para pedagang di arena CFD. Para pedagang akan diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang dijual mulai dari kuliner sampai pakaian dan mereka akan ditempatkan di lokasi terpisah sehingga terlihat rapi. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Selesaikan Kisruh Aset

Sekda KLU Gunakan Cara Kekeluargaan

Siapkan Dua Puskesmas SETELAH melewati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap I (2010-2014) dengan peningkatan sarana dan prasarana, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pada RPJMD tahap kedua. Di antara yang menjadi agenda pencapaian, 8 puskesmas yang ada diarahkan untuk mengantongi lisensi atau akreditasi dari pemerintah pusat.

“Sampai saat ini, kita sudah miliki 8 puskesmas, tetapi belum ada (Suara NTB/dok) yang terakreditasi. RenBenny Nugroho cananya, kita sedang menyiapkan 2 (dua) puskesmas yaitu Puskesmas Gangga dan Puskesmas Pemenang mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, dr. Benny Nugroho S., Senin (7/9).

Dikatakannya, kedua puskesmas tersebut harus sudah mengantongi akreditasi pada tahun 2016 mendatang. Mengingat kedua puskesmas tersebut sejauh ini memiliki kinerja pelayanan yang cukup baik dalam penilaian masyarakat. Sebaliknya dalam jangka panjang, 6 puskesmas lain di KLU, akan diarahkan untuk mengantongi akreditasi secara keseluruhan. Sehingga fungsi dan pelayanan kesehatan di puskesmas tidak diragukan lagi oleh masyarakat KLU. Dalam proses akreditasi 2 puskesmas ini, Tim Penilai dari Kementerian Kesehatan sudah berada di KLU dan memberikan penilaian. Tentunya, untuk memperoleh akreditasi sangat tergantung dari hasil penilaian tim, apakah dinyatakan lulus akreditasi atau tidak. Hasilnya sendiri baru akan diketahui pada tahun 2016 mendatang, menyusul banyaknya puskesmas yang harus dinilai dari daerah – daerah yang lain di Indonesia.

“Hampir semuanya dinilai, seperti manajemen, kegiatan apa saja yang dilakukan puskesmas serta seperti apa pelayanan kesehatan petugas kepada masyarakat. Kita optimis keduanya akan lulus, karena sebagian besar syarat – syarat telah dipenuhi oleh Puskesmas Gangga dan Pemenang,” terangnya.

Lantas dengan dikantonginya Akreditasi Puskesmas tersebut, apa saja manfaat yang dapat diambil dari status tersebut? Menjawab itu, Benny menjelaskan puskesmas yang mengantongi akreditasi berarti satu langkah menuju status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan semakin dapat dicapai. Artinya dengan BLUD ke depannya, puskesmas akan dengan mudah melakukan manajemen operasional di tingkat puskesmas. Puskesmas tidak lagi bergantung pada kebijakan yang ada di Dinas, namun tetap senantiasa berada pada kontrol Dinas agar tidak ada kebijakan yang menyimpang.

“Mereka akan semakin mudah mengatur manajemennya jika sudah berstatus BLUD, karena puskesmas tidak lagi bergantung pada dinas. Sewaktu-waktu mereka bisa menambah fasilitas, sarana dan prasarana sesuai kemampuannya,” demikian Benny Nugroho. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Polemik penyelesaian aset dengan kabupaten induk, yakni Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih belum menemukan titik temu. Jika sebelumnya, Pemda KLU di bawah kepemimpinan H. Djohan Sjamsu, SH, dan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, yang kini bersaing dalam pilkada KLU ngotot mengambil aset milik Lobar yang ada di KLU. Kini di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati H. Ashari, SH, MH, mencoba melunak.

Menurut Sekda KLU H. Suardi, SH, pihaknya akan menggunakan caracara kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa aset yang ada di Gili Trawangan (24 are) dan Amor-Amor (60 hektar). “Kita sedang selesaikan secara kekeluargaan, karena untuk kepentingan masyarakat, kami yakin ini akan segera selesai. Saya sudah bicara dengan Pak Fauzan, dan sekarang masih dalam proses penyelesaian,” kata Sekda kepada wartawan, Senin (7/9).

Suardi menilai tidak elok jika masalah ini digembor-gemborkan di media, bahkan disertai dengan saling membalas statemen dari satu pihak ke pihak lain. Dalam menyelesaikan sengketa aset ini, Sekda mensinyalir akan menyelesaikannya melalui fasil-

(Suara NTB/yon)

LAPOR - Siswa dari salah satu SD di Kecamatan Sakra yang menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan oknum gurunya saat dimintai keterangan aparat kepolisian, Senin (7/9).

PLANG - Plang aset yang dipasang Pemkab Lobar di Gili Trawangan. Lokasi ini aset menjadi sengketa antara Lobar dengan KLU dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

(Suara NTB/dok)

Keberadaan Kapal Bantuan

Diduga Banyak Disewakan di Bali Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan merasa gerah dengan tingkah para nelayan di Lombok Timur (Lotim) dan juga kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang kurang pengawasan. Pasalnya, sejumlah kapal nelayan hasil bantuan dari pemerintah yang seharusnya dipergunakan untuk dapat meningkatkan jumlah hasil tangkapannya, kini beralih penguasaannya kepada pihak luar daerah.

Oknum Guru SD di Lotim Diduga Cabuli Siswa Selong (Suara NTB) Salah satu oknum guru di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dilaporkan para wali murid di Polsek Sakra, Senin (7/9). Oknum guru berinisial G diduga telah melakukan tindakan yang tidak bermoral terhadap siswanya, yaitu menggarap bagian dada siswa.

Setelah sang guru melakukan aksi bejatnya itu, para siswa diancam dan diberikan uang Rp 10.000 supaya siswa yang telah menjadi korbannya tidak bercerita kepada siapapun.

Ahmad Yani, salah satu orang tua siswa menuturkan, kelakuan bejat oknum guru tersebut terungkap setelah anaknya NI (11 tahun) menjadi korban perlakuan bejat gurunya. “Hari Sabtu itu, anak saya dipegang bagian dadanya.

Namun, anak saya lari, karena ketakutan. Dan dia bercerita kepada temannya TA (12 tahun) yang saat ini duduk di bangku kelas dua SMP. Ternyata, TA juga pernah menjadi korban kelakuan guru itu ketika dia masih duduk di bangku kelas 6 SD,” tuturnya di Mapolsek Sakra.

Atas musibah yang menimpa buah hatinya itu, pihak keluarga meminta supaya aparat kepolisian menindak tegas oknum guru bersangkutan. “Berdasarkan pengakuan anak saya, bagian dadanya dipegang pada saat dia mengerjakan soal di dalam kelas. Tadi kami bersama masyarakat yang lainnya mendatangi sekolah, tapi guru itu tidak ada,” jelasnya.

Salah satu wali murid lainnya, Mansur meminta aparat kepolisian supaya menindak tegas oknum guru yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswa itu. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum guru itu sudah merusak citra dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Lotim.

“Guru itu adalah seorang pendidik untuk membawa generasi penerus bangsa ke arah yang lebih baik, bukan melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti ini. Jujur, saya sebagai wali murid sekaligus guru merasa tersinggung karena kejadian ini sudah merusak citra seorang guru,” kecamnya.

Sementara, Kapolsek Sakra, Iptu Ketut Regep membenarkan adanya laporan mengenai dugaan pencabulan oknum guru pada siswanya. Tindakan yang dilakukan oknum guru itu masuk dalam tindak pidana kesopanan UU No 35 Tahun 2014 Junto pasal 281 KUHP. Saat ini, katanya, kasus tersebut masih dalam pengembangan lebih lanjut dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk tiga siswa yang diduga menjadi korban perlakuan tidak bermoral yang dilakukan oleh gurunya.

“Untuk menjaga keamanan, terlapor kita sarankan untuk tidak masuk sekolah dulu. Dan masyarakat kita harapkan tidak main hakim sendiri dan kemungkinan juga ada korban yang lain lagi. Sementara kita mempelajari laporan masyarakat,” jelasnya. (yon)

itasi dari Pemprov NTB. Dengan satu keyakinan, siapa yang berhak atas aset–aset tersebut sangat jelas.

Sebelumnya, mantan Bupati KLU Djohan Sjamsu, tidak memusingkan klaim Lobar yang dicuatkan media lokal. Mengingat klaim Lobar “mentah” dan mental dengan sendirinya. Walaupun Lobar sampai saat ini masih memegang sertifikat atas lahan tersebut, ataupun dipertajam dengan plang klaim.

“Persoalan aset itu jelas akan kita selesaikan dengan Lobar. Kemungkinan lahan itu masuk menjadi bagian yang akan dipakai, baik oleh Global Hub maupun Pertamina. Oleh karena itu, kita akan minta Pak Gubernur dan BPKP agar difasilitasi penyelesaiannya,” sambung Djohan saat masih menjabat bupati. (ari)

H.Moch. Ali Bin Dachlan

‘’Sebab, kapal-kapal penangkap ikan tersebut telah disewakan kepada pemilik modal di Benoa, Bali,’’ ungkapnya dalam sebuah acara di Selong belum lama ini.

Menurutnya, DKP tidak hanya menyarankan masyarakat agar mau membudayakan konsumsi ikan.

Namun, ada hal yang lebih penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu ketersediaan ikan yang berkualitas itu sendiri dan harganya. Karena selama ini yang terjadi di tengah masyarakat, selain harganya relatif mahal, kualitas ikan yang dikonsumsi masyarakat

juga sangat rendah.

“Kalau masalah makan ikan, dari dulu masyarakat sudah suka makan ikan.

Akan tetapi, sebagian besar ikan yang dikonsumsi masyarakat merupakan ikan kualitas rendah. Sementara ikan yang bagus langsung dibawa ke Bali untuk diekspor oleh pengusaha. Bagaimana masyarakat akan bisa berkembang dan sehat.

Sebab, kualitas makanannya bukan yang baik,” sindirnya.

Sementara, Kepala DKP Lotim, M. Tasywiruddin membenarkan ada kapal milik nelayan yang merupakan bantuan dari pemerintah saat ini berada di Benoa, Bali. Keberadaan kapal-kapal tersebut, karena sedang menjalani perbaikan. ‘’Memang ada kapal penangkap ikan milik nelayan kita di sana. Menurut informasi yang diterima, kapal tersebut sedang dalam proses perbaikan. Namun, kami akan melakukan investigasi untuk mengetahui kabar tersebut untuk dapat memastikan langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Tak Puas dengan Pejabat

Sekda Minta Guru Lingkup Dikbudpora Netral Tanjung (Suara NTB) Meski mendapat sorotan dari kalangan Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sekda KLU, H. Suardi, SH, mengharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU untuk menandatangani Pakta Integritas netralitas dalam Pilkada. Tak pelak, sebanyak 1.686 ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Dikbudpora KLU mendapat giliran membubuhkan tanda tangan.

Penandatanganan ini sebagai antisipasi ASN – unsur guru untuk tidak terlibat politik praktis. Meski di sisi lain, Undang – Undang ASN telah jelas mengatur dan melarang keterlibatan guru dalam politik praktis. Penandatanganan ini untuk kali kedua digelar Sekda dan Penjabat Bupati, Ashari, SH, MH, setelah sebelumnya sebanyak 120 pejabat eselon II dan eselon III telah menandatangani surat pernyataan netralitas.

“Kita tegaskan kepada seluruh guru dan juga kepala sekolah agar menjaga netralitas sebagai PNS,” kata Suardi usai penandatanganan.

Suardi mengingatkan, netralitas dalam politik adalah harga mati bagi seorang PNS. Pemerintah bahkan telah mengatur, dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, oleh karena itu, penandatanganan surat pernyataan ini merupakan bentuk improvisasi dari regulasi yang ada. Dirinya selaku sekda, memiliki tugas dan fungsi selaku pengawas dan wajib mengingatkan satu sama lain untuk tetap berada di koridor netralitas.

“Kita mengimbau agar guru itu tetap bekerja pada tupoksinya. Kami tidak akan segan memberikan sanksi kepada para guru dan juga kepala sekolah jika ditemukan melanggar aturan,” tegasnya Sekda bahkan cukup keras memperingatkan, bahwa jika diketahui melanggar, maka guru dan ke-

pala sekolah tidak akan mendapat sanksi ringan, melainkan langsung memberi sanksi sedang dan berat. Implementasi sanksinya dapat berupa penurunan pangkat, gaji berkala, sampai dengan pemecatan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara, Drs. Suhrawardi, M.Pd., menyebut seluruh PNS lingkup Dikbudpora semua mendapat giliran untuk tanda tangan surat pernyataan netralitas.

Dari seluruh ASN di KLU yakni 2.943 orang, sebanyak 1.686 orang berada di lingkup Dinas Dikbudpora. Rinciannya, Kepsek sebanyak 172 orang, Pengawas Pendidikan sebanyak 52 orang, guru sejumlah 1.029 orang dan staf personal umum sebanyak 228 orang. “Semuanya hadir di sini, dan saya kira sanksi dalam Undang – Undang sudah keras, bagi yang melanggar siap menerima risiko sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” demikian Suhrawardi. (ari)

Terlambat, Realisasi PNPM GSC 2015 Selong (Suara NTB) Tahun 2015 ini, sebanyak 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan mendapatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Generasi Sehat Cerdas (GSC).

Dana alokasi ini mencapai Rp 10 miliar. Namun, realisasinya tahun ini terlambat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H. Syamsudin, menjelaskan, Agustus lalu proyek ini sudah mulai pada pengerjaan proyek.

Namun akibat terjadinya transisi era pemerintahan di tingkat pusat membuat realisasinya menjadi terhambat.

“Yang bisa diambil hanya untuk biaya operasional saja, sedangkan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat belum ada, padahal perencanaan sudah sangat m a tang,” terangnya pada wartawan di Selong, Senin (7/9).

A l a s a n adanya perubahan nomenkelatur kementerian dari era kepemimpinan sebelumnya katanya

yang menjadi penghambat. Perubahan itu berdampak langsung hingga ke daerah yang menyebabkan terlambatnya realisasi proyek. PNPM GSC ini, lanjutnya, dipilih di 9 kecamatan karena dilihat berdasarkan tingkat persentase kemiskinannya. ‘’Sesuai namanya, PNPM GSC diarahkan semua untuk kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Antara lain berupa bantuan kepada siswa tidak mampu. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Pemberian pakaian sekolah kepada siswa dan sejumlah kegiatan lainnya,’’ terangnya.

Dari PNPM GSC ini akan menambah besar dana yang akan digelontorkan ke masingmasing desa. Karena itu, di ADD tidak teralokasi dana untuk urusan pendidikan dan kesehatan. Selain dari PNPM, khusus persoalan pendidikan dan kesehatan sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). ‘’Penyusunan ADD itu berdasarkan Peraturan Bupati dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pedesaan.

Serta mengedepankan prioritas dari kabupaten,’’ ujarnya. (rus)

H. Syamsudin (Suara NTB/dok)

Budidaya Lobster di Labuhan Haji

Meski Dilarang, DKP Lotim Siap Membantu Selong (Suara NTB) Kegiatan Budidaya lobster yang dilakukan para pemburu di wilayah perairan Labuhan Haji dinyatakan tidak boleh sebetulnya mendapat dukungan. Pasalnya, cara nelayan mendapatkan lobster yang dibudidayakan juga tidak dibenarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski demikian jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lotim siap akan memberikan bantuan.

Kepala Bidang Budidaya pada DKP Lotim, Muhammad Iqbal, mengaku, kawasan perairan Labuhan Haji bukan kawasan konservasi. Hal ini karena kawasan tersebut dekat dengan dermaga Labuhan Haji.

Namun melihat eksistensi para pembudidaya ini cukup bagus, sehingga Pemkab Lotim akan mempersiapkan bantuannya.

DKP Lotim berkomitmen memberikan bantuan sarana untuk para pembudidaya.

Iqbal menuturkan, ia sudah dua kali mendatangi para nelayan yang selalu siaga di dekat perairan Labuhan Haji di wilayah Loang Sawak Kelurahan Suryawangi itu.

Selain itu, sudah melakukan sosialisasi terbatas dan langsung diberikan sinyal untuk dipersiapkan pemberian bantuan. ‘’Ada kegiatan budidaya lobster yang prinsipnya

sejalan dengan kegiatan yang diprogramkan DKP Lotim,’’ terangnya.

Kegiatan budidaya yang dijalankan para pemburu lobster itu dianggap sudah cukup efektif. Di mana, bantuan berupa KJA besar tidak cocok di kawasan tersebut. Terpenting saat ini, komitmen kembali dari para nelayan itu untuk melaksanakan bantuan yang diberikan. Disebutkan ada 17 orang yang sudah eksis melakukan budidaya. Sisanya, tiga orang sedang dibuatkan kerambanya.

Alasan lain DKP komitmen membantu, karena adanya penegasan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang juga menentang kehadiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanani. Aktivitas penangkapan lobster secara alami dilakukan warga Lotim, termasuk di Labuhan Haji sangat tradisional.

Hal ini diyakini tidak akan merusak dan mengancam keberadaan lobster. Terkecuali ada aktivitas penangkapan secara liar dan massal.

“Kalau penangkapan untuk kebutuhan lokal tidak masalah,” ucapnya. Nelayan yang menangkap lobster itu juga cukup selektif. Hal ini diyakini tidak akan membuat lobster punah seperti dikhawatirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (rus)

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Perkembangan Proyek Lamban

Bekukan Koperasi Fiktif SEJUMLAH koperasi pertambangan yang ada di Lombok Barat (Lobar) khususnya daerah Sekotong diduga fiktif. Koperasi ini diduga didirikan hanya sekadar untuk mendapatkan lahan garapan di lokasi tambang setempat.

Namun dari sisi keanggotaan diduga banyak yang fiktif.

Nama anggota yang dicantumkan pun diduga berasal dari luar daerah Sekotong.

Pengakuan salah serorang warga Sekotong, koperasi-koperasi ini sengaja didirikan untuk memperoleh pengakuan dari pemda agar (Suara NTB/dok) bisa mendapatkan lahan gaJoko Wiratno rapan di lokasi tambang.

“Diduga koperasi itu banyak yang fiktif, karena anggotanya ada yang tidak ada hanya numpang nama. Orang-orang itu juga dari luar sekotong,” ujar warga yang tak mau disebut namanya belum lama ini.

Menurutnya, semenjak pemerintah mewacanakan izin pertambangan rakyat (IPR), wargapun berlomba-lomba membuat surat izin menambang (SIM). Namun ketentuannya, SIM tidak bisa dijadikan alat mendapatkan lahan garapan. Pemda pun menyarankan agar penambang ni membuat koperasi. Akhirnya, wargapun beramai-ramai membuat koperasi untuk sekadar legalitas mendapatkan lahan.

Namun pada praktiknya, nama-nama anggota yang nota bene penambang justru sekadar numpang nama. Kebanyakan mereka ini berasal dari luar Sekotong. Setelah dibentuk, koperasi ini pun tidak beraktivitas layaknya sebagai koperasi. “Itu hanya sekadar koperasi saja,” ujarnya. Beberapa koperasi yang dimaksud ada di Sekotong Tengah, Cendi Manik dan Pelangan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kadis Koperasi dan UMKM Lombok Barat, Joko Wiratno mengaku banyak mendapatkan laporan terkait adanya koperasi tambang fiktif. Menurutnya, jika benar koperasi itu fiktif maka pihaknya tidak segan-segan akan membekukan.”Kami akan bekukan koperasi yang fiktif itu,” ancamnya.

Diakuinya, munculnya koperasi tambang ini karena sesuai ketentuan yang boleh mengelola tambang adalah koperasi, sehingga warga pun disarankan membuat koperasi. Sebelum ada koperasi, mereka membuat semacam izin menambang, namun itu tidak bisa dijadikan alas untuk mendapatkan lahan garapan tambang.

Terkait pengecekan kelayakan pendirian koperasi, tidak saja Dinas Koperasi yang melakukannya, namun juga melibatkan Dinas Pertambangan dan Energi terhadap pengurus yang layak diberikan semacam izin, namun jika tidak maka tidak akan dikeluarkan izinnya. “Lalu muncullah sejumlah usulan dari masyarakat yang ingin membentuk koperasi,” ujarnya.

Namun dalam perjalanannya, ada laporan banyak yang fiktif. Pihaknya lalu mengecek ke bawah. Saat itu, hasil temuannya tidak ada yang fiktif. Setelah disesuaikan namanama anggota dan KTP serta langsung melihat orangnya barulah diproses usulan itu.”Yang lengkap usulannya seperti bukti anggota, surat pernyataan bukti akte notaries, barulah dikukuhkan,” ujarnya.

Ia menyebut sampai saat ini ada 43 koperasi tambang yang rata-rata ada di Sekotong. Sejauh ini, pihaknya menemukan dari 43 koperasi ini semuanya melanggar aturan koperasi, karena tidak melakukan rapat akhir tahun (RAT). Pihaknya pun sudah mengeluarkan teguran dua kali kepada semua koperasi ini untuk mengadakan RAT. “Jika tidak dindahkan teguran ketiga kalinya, artinya koperasi tidak RAT selama tiga tahun berturut-turut maka kami akan bekukan,” tegasnya. (her)

Lobar Serahkan Persoalan Tapal Batas ke Kemendagri Giri Menang (suara NTB) – Persoalan tapal batas Lombok Barat (Lobar) dengan Lombok Tengah (Loteng) masih belum menemukan titik temu. Pemkab Loteng tetap ngotot mengklaim lokasi wisata Nambung tetap masuk daerahnya. Begitu juga Lobar, mengklaim wilayah Nambung masuk otoritas Pemkab Lobar Asisten I Setda Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, saat ini pihaknya tinggal menunggu hasil keputusan Kementerian (Suara NTB/dok) Dalam Negeri (Kemendagri) Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih terkait perbatasan dua wilayah. persoalan tapal batas ini masih belum menemukan titik temu, lantaran Loteng masih belum sepakat dengan titik batas wilayah. ‘’Antara Pemda Lobar dengan Loteng belum sama pemahaman,’’ terangnya di ruang kerjanya, Senin (7/9).

Menurutnya, dari peta yang dikeluarkan pusat lokasi wisata itu masuk Lobar, sehingga pemda telah membangun SD dan puskesmas di daerah itu. Namun belakangan di lokasi itu dibangun vila, konon vila itu diduga diurus di Loteng.

Namun Loteng tidak terima hasil pemetaan ini, karena kawasan Nambung masuk Lobar.

Karena tidak ada titik temu, akhirnya Pemda sama-sama turun ke Lokasi. Saat itu, Plt Bupati juga ikut turun. Masing-masing pemda mambawa GPS, untuk mengukur lokasi yang dimaksud. Setelah diukur ternyata sesuai dengan yang ada di dokumen dan tapal batas milik Lobar. “Tapi loteng tetap tidak mau, akhirnya diserahkan ke provinsi,” ujarnya.

Persoalan tapal batas ini sendiri tidak pernah diributkan sebelumnya. Karena di lokasi itu, ada tapak batas yang sudah terpasang sejak zaman pemerintahan Bupati Drs. H. L. Mudjitahid. “Itu tidak pernah dipersoalkan, kami heran kok dianggap masih bermasalah,” tanyanya. (her)

Tim Percepatan Pembangunan Lobar ’’Warning’’ SKPD dan Kontraktor Giri Menang (Suara NTB) – Tim Percepatan Pembangunan Lombok Barat (Lobar) intens memantau perkembangan atau progres pengerjaan proyek di sejumlah daerah di Lobar. Alhasil dari pantauan tim menemukan adanya proyek yang progresnya lamban.

Demikian disampaikan anggota Tim Percepatan Pembangunan Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/9). Asisten I Setda Lobar ini, mengaku, dari hasil pantauan pihaknya, beberapa perkembangan proyek masih lamban. ‘’Tapi tidak terlalu rendah sekali. Karena itu kami minta kepada SKPD untuk meningkatkan pengawasan.

Selain itu kontraktor juga diminta mempercepat pengerjaan,” tegasnya.

Untuk memantau ratusan proyek yang ada di Lobar, tim yang diketuai Asisten II Setda Loba itu dibagi menjadi tiga.

Ketiga tim ini pun mulai turun semenjak pekan lalu. beberapa waktu lalu ia memantau proyek di Sekotong, seperti proyek SMAN 1 Sekotong, Kantor Camat Sekotong dan proyek jalan di 1,9 kilometer di Loang Batu.

Perkembangan sejumlah

proyek ini dinilainya sedikit lamban, tidak seperti proyek lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan, jaraknya yang cukup jauh, sehingga membutuhkan material dari luar perlu waktu sampai ke lokasi.

Namun hal ini menurutnya harus bisa disiasati oleh kontraktor, supaya pengerjaan proyek segera tuntas tepat waktu, sehingga pengerjaan lebih cepat. Selain itu, pihak kontraktor agar menambah tenaga kerja. “Itu untuk mengejar progress proyek itu,” sarannya.

Sedangkan di daerah lain, seperti proyek Puskesmas Perampuan Labuapi hampir rampung. Hanya saja kontraktor diminta membereskan sisa pekerjaan. Terhitung proyek ini akan habis kontraknya bulan ini. Sedangkan proyek lain, masih dalam tahap pemantauan oleh tim lain.

Di samping menekankan ketepatan waktu, tim juga

(Suara NTB/her)

LAMBAN - Salah satu proyek jalan yang dikerjakan Dinas PU di Loang Batu dinilai lamban.

Pemkab Lobar meminta SKPD dan kontraktor mempercepat pelaksanaan proyek. menekankan kepada kontraktor agar jangan mengabaikan kualitas proyek. Karena itulah setiap turun, tim itu dilengkapi dari Dinas Pekerjaan

Umum mengecek spek kaitan dengan campuran semen, kualitas pasir dan batu bata. “Jangan sampai campuran semen 1:3 namun yang dipakai 1:6 ini

kan tidak sesuai,”imbuhnya, seraya menambahkan, Bagian Keuangan mengecek perkembangan proyek untuk keperluan pembayaran. (her)

Pemilih Loteng Tertinggi di NTB Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemilih tertinggi di NTB, pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Jumlah pemilih di Loteng mencapai 833.471 orang lebih.

Meski demikian, menurut Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, jumlah pemilih di Loteng berpotensi terus bertambah. Apalagi proses verifikasi data pemilih sampai saat ini masih terus berlangsung. “Angka ini merupakan jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Loteng. Artinya, masih ada ke-

mungkinan untuk bertambah,” ungkapnya, Senin (7/9).

Ia menjelaskan dari DPS pihaknya terus melakukan validasi data pemilih untuk menentukan Daftar Pemilh Tetap (DPT). Di mana selama proses validasi, calon pemilih yang sekiranya belum terdaftar dalam DPS bisa mengajukan diri sebagai calon pemilih.

Diakuinya, jika melihat secara keseluruhan di NTB, jumlah pemilih Loteng masih berada di bawah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tapi karena Lotim tahun ini tidak menggelar pilkada, maka Loteng-lah yang menjadi daerah dengan jumlah pemilih ter-

banyak di NTB. Selain itu, jika melihat jumlah pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pilpres, jumlah pemilih Loteng bertambah mencapai sekitar 100 ribu lebih pemilih.

Pasalnya, pada Pileg dan Pilpres yang baru lalu, jumlah pemilih Loteng berada di kisaran 726 ribu pemilih.

Hal ini dipengaruh beberapa faktor. Salah satunya, mobilitas masyarakat Loteng yang cukup tinggi serta banyaknya pemilih pemula. “Jadi yang banyak pada pemilih tambahan yang masuk pada pilkada kali ini, berasal dari pemilih pemula serta pemilih yang beralih status. Seperti

Perayaan HUT Loteng Sebulan

Hanya saja, KPU Loteng akan berupa semaksimal mungkin meminimalisir adanya pemilih yang menggunakan KTP, karena akan berpengaruh pada ketersediaan surat suara.

“Kan surat suara cadangan hanya disiapkan 2,5 persen dari jumlah pemilih. Kalau kemudian pemilih yang menggunakan KTP jumlah cukup banyak, khawatirnya surat suara tidak mencukupi,” tegas Ari. Sehingga semaksimal mungkin KPU Loteng akan berupaya meminimalisir pemilih menggunakan KTP. Caranya, yakni dengan memaksimalkan verifikasi dan validasi pemilih. (kir)

Kisruh Jalan LEM

Noah dan Slank Direncanakan Hadir Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) fokus menyiapkan perayaan hari jadi yang ke 70 tahun ini. Mengingat rentan waktu perayaan yang cukup panjang selama satu bulan penuh akan diisi dengan berbagai kegiatan. Bahkan untuk menyemarakkan HUT Loteng, grup band Noah dan Slank direncanakan hadir.

“Ada empat jenis kegiatan yang akan kita gelar selama perayaan HUT Loteng tahun ini,” jelas Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., saat memberikan keterangan pers, Senin (7/ 9) kemarin. Masing-masing Loteng Berlomba, Loteng Berdagang dan Berpameran, Loteng Berdzikir dan Berselawat serta Loteng Berdendang.

Pada masing-masing kegiatan, ujarnya, akan dibagi lagi menjadi beberapa kegiatan.

Misalnya untuk Loteng Berlomba banyak perlombaan yang digelar. Dari lomba menulis sampai lomba batu akik.

Baik untuk kalangan pelajar hingga untuk masyarakat umum. “Begitu pula untuk jenis kegiatan lainnya. Mulai yang tradisional hingga modern,” tambahnya.

Kegiatan perayaan akan mulai digelar tanggal 15 September mendatang dan puncak perayaan tanggal 15 Ok-

dari anggota TNI/Polri yang jadi masyarakat sipil biasa,” terangnya.

Untuk penetapan DPT Pilkada Loteng, Ari mengatakan akan dilakukan pada 2 Oktober mendatang. Namun demikian, validasi pemilih tidak selesai sampai di situ.

Karena setelah penetapan DPT, validasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi masih adanya calon pemilih yang tidak terdaftar.

Meski tidak masuk dalam DPT, bukan berarti hak pemilih calon pemilih tersebut hilang. Asalkan bisa menunjukkan kartu identitas berupa KTP, pemilih bersangkutan bisa menggunakan hak pilih.

(Suara NTB/kir)

L. Herdan tober yang menjadi hari jadi Loteng. Itu artinya, perayaan HUT Loteng tahun ini digelar selama satu bulan penuh. “Jadwal kegiatan dan perlombaan termasuk jenis perlombaan yang akan digelar sedang disusun,” tegas Herdan.

Disinggung kegiatan pada perayaan puncak HUT Loteng mendatang, mantan Camat Praya Barat ini mengaku, akan disemarakkan dengan berbagai hiburan, baik hiburan tradisional sampai hiburan modern. Dan, kemungkinan untuk lebih semaraknya,

akan ada artis ibu kota yang bakal hadir. Namun demikian, Herdan masih belum bersedia menyebut artis atau atau band ibu kota yang akan hadir tersebut.

Informasi yang diterima menyebutkan, ada dua grup band ibukota yang sedang diupayakan oleh panitia perayaan HUT Loteng untuk dihadirkan, yakni Noah dan Slank. Rencana menghadirkan grup band tersebut memangs sudah cukup lama diwacanakan. “Kita tunggu saja nanti,” jawab Herdan singkat. (kir)

Pemkab Lobar Tidak Ada Urusan Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menegaskan tidak punya urusan lagi terkait permasalahan jalan di lokasi pembangunan mall Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang dipersoalkan warga. Pemkab tidak lagi berwenang mengintervensi lantaran aset itu telah dijual ke PT Varindo Lombok Inti (VLI) beberapa tahun silam.

“Terkait polemik warga Mataram terhadap jalan masuk di samping LEM itu, Pemkab Lombok Barat tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam menyelesaikan, lantaran tanah yang dipersoalkan sudah milik PT Varindo selaku pemilik LEM,” tegas Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTP, kepada wartawan Senin (7/9).

Menurutnya, posisi dan kewenangan Lobar disini sudah tidak ada, karena tanah ini sudah dimiliki PT VLI. Pemkot Mataram dinilai keliru, jika meminta Lobar turun tangan, karena posisi Pemkab Lobar saat ini sudah tidak ada kewenangan lagi. Sebab, jalan yang diributkan itu sudah menjadi objek PT VLI. ‘’Seharusnya Pemkot Mataram harus duduk bersama PT Varindo untuk menyelesaikannya,’’ sarannya.

Aset itu, jelasnya, beberapa tahun silam telah dilakukan tukar guling dengan Varindo.

Dari hasil tukar guling itu, Pemkab Lobar mendapatkan fasilitas pembangunan gedung kantor Bupati Lobar di Gerung.

Ia menjelaskan yang dipersoalkan warga Kota Mataram itu bukan lahan eks kantor pemda yang kini dibangun LEM, namun yang dipersoalkan adalah akses jalan. Bahkan, bekas aset daerah itu pernah masuk ke ranah hukum. Namun, tanah itu berhasil dimenangkan Pemkab Lobar. “Jika tanah ini masih bermasalah, tentu PT Varindo tidak akan membangun LEM tersebut,” tegasnya.

Terkait persoalan aset ini, pihaknya sudah diundang provinsi beberapa hari lalu.

Provinsi meminta keterangan terkait tanah itu. Dalam pertemuan itu diundang juga pejabat-pejabat yang sudah pensiun diminta keterangannya untuk menelusuri tanah ini.

Pihaknya menghadiri undangan provinsi, bukan berarti mengintervensi masalah aset Kota. Namun posisi Pemda Lobar memberi keterangan terkait silsilah aset. Pihaknya tidak keberatan dimintai keterangan dan pendapat selama proses dilakukan secara sah.(her)

Nasib Warga di Dusun Terpencil di Sekotong Tengah

Dihantui Bencana Kekeringan, Warga Butuh Langkah Nyata Pemerintah Sejumlah dusun terpencil di Desa Sekotong Tengah yang menjadi lokasi fokus pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) masih perlu intervensi yang lebih besar lagi dari pemerintah. Pasalnya, Selain sarana dasar yang minim, daerah ini juga belum bisa terlepas dari kekeringan yang tiap tahun melanda.

MENURUT Kepala Dusun Loang Batu, Rahman setiap tahun sebanyak 200 lebih kepala keluarga (KK) yang mendiami dusun setempat dihantui bencana kekeringan. “Kalau sudah musim kering, kami mulai dihantui kekhawatiran soal air bersih,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Ketika musim kering seperti saat ini, warga sangat sulit memperoleh air bersih. Hal ini disebabkan, sungai dan

sumur milik warga mengering.

Mata air yang di dusun itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa menempuh jarak sekitar 34 kilometer. Selain jaraknya uang jauh, warga harus melewati medan jalan yang rusak parah. Jalan yang dilalui setapak dan sempit hasil swadaya dari masyarakat sendiri.

Karena mempertimbang-

(Suara NTB/her)

AMBIL AIR - Lokasi mata air ini berjarak 3-4 kilometer dari pemukiman warga di Dusun Loang Batu Desa Sekotong Tengah. Tampak seorang warga sedang mengambil air untuk keperluan sehari-hari. kan jauh dan sulitnya medan ke lokasi mata air tersebut, warga harus berangkat pagi-

pagi. Itupun belum tentu air masih ada, karena banyak warga yang berebut mengam-

bil air. “Karena saat pagi, sumber airnya banyak, kalau siang mengering,” akunya.

Untuk mengatasi persoalan kekeringan yang tiap tahun melanda ini, warga sangat berharap ada langkah real dari pemda. tidak saja sekadar membuat perencanaan yang muluk-muluk, namun tidak pernah direalisasikan.

Ia mengaku, warga sangat senang ketika dikunjungi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, beberapa waktu lalu.

Ketika itu, warga mengusulkan agar pemda membangun sumur bor disanggupi Plt. Bupati. “Kami harap itu direalisasikan,” harapnya.

Di tengah keterbatasan yang dialami warga di dusum

terpencil itu, namun ada potensi besar yang dikembangkan warga setempat yakni potensi budidaya lebah madu.

Warga sekitar mengembangkan budidaya lebah madu dari program pemerintah.

Di Dusun Loang Batu ada beberapa warga yang memulai mengembangkan budidaya lebah. Seperti Rahman, mengembangkan 30 unit stup (kotak) lebah. Hasil per sekali panen bisa 30 botol, dengan harga per botol Rp 150-200 ribu.

Namun kondisi saat ini banyak lebah yang dibudidaya meninggalkan stup. Hal ini dikarenakan kurang representatifnya stup yang dibuat. Selain itu, pengaruh musim panas juga menyebabkan lebah hutan lari ke tempat lain. Hal ini

menjadi kendala ketika pengembangan budidaya lebah.

Selama ini, ia bersama warga lain mendapatkan lebah dengan cara berburu ke hutan.

Setelah itu, lebah ini ditempatkan ke stup yang dibuat menggunakan kayu. Kendala yang dialami juga serangan hama seperti kecoak dan cicak yang masuk ke stup lebah.

Atas kendala itu, ia berharap agar pemda dalam hal ini dinas terkait mau membantu peralatan seperti stup yang lebih bagus agar lebah tidak lari. Selain itu, perhatian pembinaan dari segi usaha budidaya lebah madu.

Karena menurutnya jika serius dikembangkan, budidaya lebah ini bisa memberi pemasukan kepada warga. (her)

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

Kasut Rumah Adat

Kejari Sumbawa Periksa Pegawai PU Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah ditetapkan tersangka “YS” dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah adat di Taliwang, KSB, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kali ini pegawai honorer Dinas PU KSB, Rudi Candra diperiksa pada Senin (7/9).

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH membenarkan adanya pemeriksaan saksi dimaksud.

Dalam hal ini Rudi disebutkan oleh saksi yang sebelumnya diperiksa kejaksaan yaitu, Andi Yusuf pemilik alat berat yang digunakan untuk membersihkan lahan tempat dibangunnya rumah adat. Di mana Rudi dikatakan sebagai perantara dari Direktur CV Agung Sembada, Teguh Maramis untuk menghubungi Andi Yusuf dalam hal pengerjaan pembongkaran lokasi tempat pembangunan rumah adat. “Dia tidak terlibat secara langsung, hanya saja sebagai perantara untuk menghubungi pemilik alat berat untuk pembersihan lokasi rumah adat,” imbuhnya.

Kata Iwan, sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan yang melakukan penawaran dalam pembangunan. Di mana pemeriksaan tersebut dilakukan di Kejari Mataram pada Jumat (28/8) lalu. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Perencana. (ind)

Isu Mutasi Pejabat Menguat di KSB Taliwang (Suara NTB) Isu mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali bergulir. Isu ini menjadi prokontra, mengingat proses pergeseran dan pengisian jabatan di kalangan birokrasi tersebut akan dilakukan oleh penjabat Bupati.

Kabag Humas dan Protokoler Pemda KSB, Najamuddin Amy, S.Sos, Senin (7/ 9) mengatakan, kegiatan mutasi tersebut kemungki(Suara NTB/dok) nan besar akan terjadi. TerNajamuddin Amy lebih dalam berbagai kesempatan, Abdul Hakim selaku penjabat bupati sudah memberikan sinyal tersebut. “Beliau tegas menyampaikan, di saat apel pagi misalnya bahkan saat menggelar rapat kerja dengan Dewan. Hal itu (mutasi, red) juga disampaikan pak bupati,” katanya.

Secara aturan, Najamuddin kembali menyampaikan, bahwa seorang penjabat bupati memiliki kewenangan untuk menggelar mutasi. Bahkan untuk pergeseran dan pengisian jabatan di tingkat eselon III dan IV, seorang penjabat bupati tidak perlu pesetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melainkan hanya sesuai pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Nah soal mutasi eselon III dan IV ini juga sudah disampaikan ke Dewan. Bahwa ia (penjabat bupati) tidak akan menggeser pejabat eselon II karena kalau mengacu undang udang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dibentuk Pansel,” urainya.

Ditanya soal alasan penjabat bupati merencanakan mutasi bagi eselon III dan IV, Najamuddin mengatakan, bupati dalam pemaparannya menilai sejauh ini proses penempatan pegawai untuk sejumlah jabatan masih kurang proporsional karena tidak memperhatikan kompetensi para pegawai.

“Bupati mencontohkan, ada jabatan camat yang diisi oleh pejabat yang tidak memiliki basic pendidikan pemerintahan. Padahal di sisi lain sebenarnya ada pejabat kita yang kepangkatan dan eselonnya memiliki disiplin ilmu pemerintahan tapi tidak ditempatkan untuk mengisi jabatan camat itu,” beber Najamuddin.

Selanjutnya Najamuddin menyampaikan, terkait rencana mutasi yang akan dilaksanakan itu agar para pegawai tak memikirkannya. Terlebih hal tersebut memengaruhi kinerjanya sehingga mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Namanya juga PNS yang namanya mutasi itu hal biasa. Saya pun di posisi ini (Kabag Humas, red) bisa saja dimutasi. Dan saya tidak masalah kalau kemudian dipindahkan,” pungkasnya. (bug)

KSB Belum Mau Proses Izin Investor di Kertasari Taliwang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, tidak akan berani memproses penerbitan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT Wirata Karya Bhakti (WKB), salah satu investor pariwisata yang saat ini berinvestasi di desa Kertasari kecamatan Taliwang.

Kepala BLH KSB, H. (Suara NTB/bug) Usman HI menyatakan, H. Usman HI ketidakberanian pihaknya itu dikarenakan saat ini perusahaan yang menguasai puluhan hektar lahan di desa Kertasari itu tengah terbelit permasalahan hukum. “Kalau untuk lokasi yang di Kertasari kami tidak akan berani memprosesnya. Kan sedang ditangani kepolisian,” katanya kepada wartawan, Senin (7/9).

PT WKB sejauh ini memang belum pernah mengajukan permohonan UKL-UPL atau izin lingkungan ke BLH. Menurut H. Usman, beberapa kali pihak manajemen PT WKB mendatangi BLH dalam rangka berkonsultasi terkait prosedur penerbitan UKL-UPL untuk lokasi lahan yang dikuasainya di desa Kertasari. “Kalau sekadar konsultasi kami persilakan. Tapi kalau mengajukan permohonan, kami di BLH tidak akan berani memprosesnya sampai status hukumnya tuntas,” tegasnya.

Terkait kasus hukum PT WKB soal pengelolaan lahan di wilayah Kertasari, BLH KSB memang turut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang menangani kasusnya. Usman mengungkapkan, pihaknya telah beberapa kali dipanggil penyidik kepolisian guna dimintai keterangan. “Ada banyak hal yang saya sampaikan menjawab pertanyaan penyidik. Tapi yang jelas soal izin lingkungan berupa UKL-UPL PT WKB, saya bisa pastikan belum ada kami menerbitkan,” cetusnya.

Selain PT WKB terdapat pula perusahaan pariwisata lainnya yang mengelola wilayah pesisir desa Kertasari, yakni Whales & Waves (W&W). Ditanya soal perusahaan yang dimodali oleh pemodal asing itu, Usman mengaku, jika pihaknya telah menerbitkan UKL-UPL-nya. Perusahaan tersebut kata dia, beberapa waktu lalu telah mengajukan izin lingkungan dan setelah memenuhi seluruh seluruh syarat yang ditentukan, BLH pun menerbitkan UKL-UPL untuk W&W. “Waktu persisnya kapan saya lupa. Tapi sudah kita terbitkan untuk perusahaan itu (W&W),” tukasnya.

Terakhir Usman mengimbau, bagi seluruh perusahaan yang berinvestasi di daerah yang memerlukan izin lingkungan untuk kegiatannya agar segera mengurusinya sebelum melakukan aktivitas. “Datang ke kami, karena kami sudah punya Komisi Lingkungan. Jadi tidak ada alasan, kalau kemudian ada perusahaan yang sudah mulai membangun bahkan beraktivitas tapi tidak punya izin lingkungan, pemerintah akan tertibkan. Dan ingat pelanggaran terhadap lingkungan akan berdampak secara hukum,” pungkasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Aparat TNI Cegat Truk Gabah di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Sedikitnya 14 truk pengangkut gabah dicegat aparat TNI di wilayah kecamatan Alas, Minggu (6/9).

Truk-truk tersebut mengangkut gabah yang hendak dijual ke rekanan yang berada di luar Sumbawa.

Setelah ditelusuri, gabah-gabah tersebut diangkut dari pengepul gabah di wilayah Lape, Moyo Hilir, Empang, Brang Kolong, Moyo Hulu, dan Maronge.

Truk tersebut dibawa ke Makodim 1607 Sumbawa, untuk dilakukan kesepakatan harga dan diserap oleh Bulog.

Komandan Distrik Militer (Dandim), Letkol Inf. Agus Suprianto, kepada wartawan, Senin (7/9) membenarkan adanya sweeping terhadap 14 truk gabah tersebut. Di mana pihaknya mencegat truk tersebut di wilayah kecamatan Alas.

Setelah dibawa ke Makodim, terjadi kesepakatan antara pengusaha dengan Bulog terkait harga, gabah tersebut diserap oleh Bulog. “Setelah ada kesepakatan dengan para pengusaha, gabah tersebut diserap oleh Bulog. Tiga truk tidak cocok di harga. Tiga truk gabah itu kami kembalikan ke masing-masing pengusaha, namun tetap tidak boleh dijual ke luar sebelum target di Sumbawa tercapai,” imbuh Dandim.

Menurut Dandim, sweeping yang dilakukan untuk men-

indaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dilakukan sebelumnya dalam rangka menunjang Program Swasembada pangan.

Di mana target NTB untuk penyerapan beras sebanyak 100 ribu ton, dan baru tercapai 38 persen, khusus Sumbawa sebanyak 25 ribu ton. Saat ini serapan Sumbawa mencapai 15 persen, atau sekitar 4.500 ton. Hal ini masih sangat rendah dibandingkan dengan target. Adapun penyerapan target rencana awalnya dimulai dari 16 Juni lalu hingga akhir September. “Selama target di Sumbawa belum terpenuhi, kami tetap akan melakukan sweeping, dan mengarahkan gabah/beras ke Bulog,” pungkasnya.

Dandim berharap hasil panen kali ini tidak ada yang dijual ke luar daerah, dan diberikan kepada Bulog. Hal ini untuk memenuhi target yang saat ini penyerapannya masih rendah. Ia juga ber-

(Suara NTB/ind)

DICEGAT – Truk angkutan gabah yang dicegat aparat TNI Sumbawa. Gabah-gabah tersebut tidak diperkenankan dijual ke luar daerah sebelum target penyerapan Bulog Sumbawa terpenuhi. harap keberadaan Bulog juga dapat dioptimalkan. Apa yang menjadi permasalahan para pengusaha supaya disikapi.

Pembebasan Lahan Perluasan Bandara Dibatalkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2015 oleh DPRD dan eksekutif sepakat membatalkan anggaran ganti rugi perluasan lahan untuk runway bandara Sultan Muhammad Kaharuddin. Mengingat masih ada masyarakat yang keberatan melepaskan lahan yang bakal terkena imbas perluasan bandara dimaksud.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, H. Baharuddin, S.Sos, Senin (7/9), anggaran sebesar Rp 4,5 miliar yang semula direncanakan untuk perluasan lahan bandara terpaksa dibatalkan dalam APBDP tahun ini. Untuk kemudian dianggarkan kembali pada APBD murni 2016 mendatang. Selain karena keterbatasan anggaran, pembatalan ini menurut H. Bahar juga karena masih ada sebagain pemilik lahan yang tekena jalur perluasan bandara keber-

(Suara NTB/arn)

H. Baharuddin atan melepaskan lahannya.

Terkait anggaran tambahan untuk ganti rugi jalan nasional SAMOTA, sekitar Rp 10 miliar telah disepakati. Begitu pula dengan anggaran ganti rugi perluasan jalan Garuda sekitar Rp 4,5 miliar juga telah disepakati. Artinya kini tinggal direalisasikan. Mengingat pengerjaannya yang dilakukan pemerintah pusat.

Wakil Bupati, Drs. H. Arasy Muhkan, dalam sidang paripurna awal APBDP 2015 penjelasan Bupati, menyebutkan, beberapa prioritas yang disepakati dan diakomodir pada rancangan Perubahan APBDP 2015 ini di antaranya, dukungan alokasi anggaran untuk pemilihan kepala dareah dan wakil kepala daerah, penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk menjamin terlaksananya beberapa prioritas yang telah disepakati pada APBD 2015 seperti kekurangan anggaran pengadaan tanah jalan lingkar utara SAMOTA, jalan Garuda.

Selanjutnya, bantuan sosial bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, penyesuaian alokasi anggaran untuk dana desa, kekurangan pembayaran jasa layanan kesehatan 2014 pada RSUD Sumbawa, optimalisasi sisa dana alokasi khusus 2014, penyesuaian kekurangan alokasi DAK bidang pertanian dan lainnya. (arn)

Sehingga program swasembada pangan, terutama beras bisa tercapai. “Yang lain diperbolehkan ekspor. Kalau gabah

atau beras diserahkan kepada Bulog, dengan harga yang ditentukan oleh Pusat,” demikian Dandim. (ind)

Soal Pembangunan ’’Smelter’’

Gubernur NTB Diharap Tidak Melunak Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, meminta Gubernur untuk bersikap tegas, tidak melunak terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang memberikan kemudahan bagi PT NNT untuk membangun smelter di mana saja asalkan di Indonesia. Smelter harus dibangun di NTB. “Smelter harus dibangun di NTB. Urusan limbah itu urusan perusahaan. Kita berhak menekankan agar dibangun smelter kok, karena di Indonesia ini hanya ada dua tambang terbesar yakni, Freeport dan di Sumbawa. Gubernur tidak usah plin plan yang mau melunak terhadap Newmont,” tandas Jalo, sapaan akrabnya, Senin (7/9).

Masyarakat Sumbawa membutuhkan tambang untuk kesejahteraan. Siapapun

(Suara NTB/arn)

Salamuddin Maula tidak boleh mengkhianati masyarakat Sumbawa soal tambang ini. Pemerintah mesti mendukung rakyat dengan bersikap tegas terhadap perusahaan. (arn)

Hibah Bansos

Tak Ada Lagi Bantuan Aspirasi untuk Kelompok Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, H. Baharuddin, S.,Sos menjelaskan, mulai APBD Perubahan ini, tak ada lagi bantuan hibah bansos yang diperuntukkan bagi kelompok. Tetapi bagi

lembaga atau ormas dan mesti berbadan hukum.

“Tanggal 18 Agustus 2015, ada Surat Edaran (SE) dari Kemendagri, terkait bantuan hibah, kita harus mengacu pada pasal 298 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian mekanismenya juga tetap men-

gacu kepada Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang hibah bansos, mulai dari usulan proposal, perencanaan, rekomendasi SKPD, pertimbangan TAPD, kemudian disetujui atau tidak oleh Bupati. Kalau disetujui masuk dalam KUA/ PPAS da selanjutnya di RAPBD. Baru dibuatkan SK

penetapan,” terang H. Bahar, Senin (7/9).

Dalam UU No. 23 tahun 2014, hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, badan atau ormas yang harus berbadan hukum. Jadi tak boleh lagi dalam bentuk kelompok.

Hibah yang diberikan tidak bersifat nirlaba atau cari untung. Artinya bersifat sosial.

Dalam Surat Edaran Mendagri poin kesepuluh dijelaskan, usulan ini berlaku pada APBDP. “Ini untuk menertibkan penyaluran dana hibah bansos sesuai ketentuan berlaku,” tandasnya. (arn)

Proses Penertiban Tanah Negara Kembali Dilanjutkan Taliwang (Suara NTB) Sempat vakum beberapa bulan terakhir, upaya penertiban di lahan Tanah Negara Blok Batu Nampar (TNBBT) kembali dilanjutkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Untuk mengurai persoalan di atas lahan transmigrasi itu, pemda KSB pun kembali membuka komunikasi dengan warga yang mengklaimnya sebagai tanah adat selama ini.

Proses komunikasi dengan warga itu pun langsung dipimpin oleh penjabat bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM. Pada Jumat pekan lalu, bupati beserta rombongan menuju kantor desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang di mana warga di sanalah yang banyak mengklaim lahan-lahan TNBBT sebagai milik ulayat.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak pemerintah desa Talonang Baru itu, bupati tidak hadir sendiri. Ia menyertakan sejumlah pejabat lainnya seperti Asisten II, H. Masyhur Yusuf, ST, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) H. Abdul Hamid, M.Pd, pihak Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) , Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Amir, ST, kepla Badan Pertanahan Nasional (BPN) KSB, Camat Sekongkang, pihak Polsek Sekongkang, berikut anggota

DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) setempat.

Di hadapan warga dan pejabat yang hadir dalam dialog tersebut, Bupati menyatakan, status TNBBT sangat jelas.

Bahwa lahan tersebut merupakan Hak Pengelolaan Negara (HPN) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi (Kemenakertrans). “Jadi sebenarnya sudah sangat jelas. Bahwa Apabila sudah di-HPN-kan, maka tidak boleh dijadikan hak milik,” jelasnya.

Menurut dia, kepemilikan lahan di TNBBT oleh warga satu-satunya harus melalui kegiatan program transmigrasi. Sebab peruntukannya sejak awal dihajatkan untuk program transmigrasi. “Jangankan masyarakat, pemerintah saja tidak bisa masuk. Nah kalau ada pelanggaran maka menjadi kewenangan hukum untuk menindaklanjutinya,” tegasnya.

Kepala Desa Talonang Baru, Lalu Dedhi Juanda menyampaikan, selama ini selaku perpanjangan tangan pemerintah di lapangan pihaknya cukup dilematis untuk menuntaskan persoalan di TNBBT ini. Sebab di satu sisi harus menegakkan aturan. Namun di sisi lainnya ia terbentur dengan warganya sendiri. “Kondisi masyarakat kami juga di sisi lain selama ini memang memanfaatkan lahanlahan di sana sebagai penghidupan,” keluhnya.

Kepala Disosnakertrans KSB, Abdul Hamid menyatakan, dari luas lahan TNBBT seluas 1.048,8 hektar, sekitar 600 hingga 700 hektar dikelola masyarakat. “Lahan itu sejak awal memang diperuntukkan untuk program transmigrasi,” paparnya.

Dengan dasar hukum yang dipegang pemerintah, Hamid mengungkapkan, pemerintah sejak awal sebenarnya menginginkan agar warga yang mengklaim lahan di TNBBT untuk melepasnya. Bahkan Pemda KSB bersedia menyediakan dana sebesar Rp 2,5 juta/ hektar bagi mereka yang telah melakukan pembersihan di atas lahan yang selama ini diklaimnya. “Pemerintah bukan membayar lahan atau ganti rugi, tapi diberi pembayaran jasa pembersihan atau dana kerahiman,” tukasnya.

Namun strategi itu nampaknya tak mempan bagi warga yang mengklaim lahan TNBBT sebagai tanah ulayat. Pasalnya hingga kini, Pemda KSB belum berhasil mengklirkan lahan tersebut dari klaim-klaim masyarakat. Menurut Hamid, pemerintah tidak ingin berhadapan secara frontal dengan masyarakat dan terus mencari solusi terbaik agar masyarakat tidak dirugikan. “Sekarang ini kita buka komunikasi, kita cari solusi damai dan terbaik bagi semua pihak,” urainya.

(Suara NTB/bug)

DIALOG - Suasana dialog yang dipimpin penjabat bupati KSB, H. Abdul Hakim dengan warga desa Talonang Baru membahas soal lahan TNBBT, Senin (7/9).

Dalam dialog tersebut, Syaifullah, salah seorang warga yang mengklaim lahan TNBBT menyatakan, tetap akan mempertahankan haknya.

Bahkan terkait kasus itu ia dan warga lainnya sudah mengadukannya hingga ke tingkat nasional. “Kami memiliki hak atas tanah itu sebagai tanah adat, yang digunakan untuk bertani demi kesejahteraan. Apabila kami diproses, maka kami akan minta perlindungan hukum,” tegasnya .

Ia bahkan mengungkapkan, warga memiliki beberapa bukti legalitas atas kepemilikan lahan di TNBBT. Salah satunya

warga memiliki SPPT dan setiap tahunnya membayar.

“Kami setiap tahun membayar pajak pak. Jadi kami punya hak untuk memiliki lahan-lahan itu,” cetusnya.

Mendengar pengakuan warga itu, bupati meminta Tim Penertiban TNBBT untuk menelusurinya. Menurutnya, patut dipertanyakan jika tanah adat memiliki SPPT sebagai bukti hak milik. “Saya kira ini fakta baru dan harus ditelusuri.

Dan bagaimana pun lahan TNBBT ini harus segera dituntaskan tapi juga harus tetap memperhatikan masyarakat,” timpal Hakim. (bug)

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Warga Dompu Diduga Saling Klaim Kuasai Kawasan Hutan Dompu (Suara NTB) Kawasan hutan Ncando dan Lalembo Kecamatan Woja yang menjadi kawasan hutan lindung diduga telah dikuasai warga. Antara warga juga saling klaim kepemilikan lahan dalam kawasan hutan, sehingga memicu ketegangan antarwarga.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/9), membantah melakukan pembiaran terhadap penguasaan kawasan hutan oleh warga di kawasan hutan lindung so Ncando dan so Lalembo. Selama ini pihaknya tetap me-

lakukan upaya persuasif berupa sosialisasi kepada warga hahwa area tersebut kawasan hutan. “Kita sempat melakukan pengawasan, bahkan mesin sinso (mesin pemotong kayu) kita amankan, tapi dihadang oleh warga di Rababaka,” kata A. Gani.

Disinyalir di lokasi ka-

wasan hutan so Ncando dan Lalembo beredar senjata api (Senpi) rakitan. Selain untuk mengusir hama babi dan lainnya, juga untuk mengancam petugas bila melakukan patroli. “Saya rasa tidak juga digunakan untuk itu (mengancam petugas),” bantahnya.

Namun H. A. Gani mengaku,

telah mengajukan surat kepada Bupati untuk melakukan operasi gabungan dengan melibatkan aparat TNI/Polri di beberapa kawasan hutan. Pihaknya juga telah dipanggil Sekda Dompu untuk merapatkan soal kerusakan hutan di Dompu.

“Tadi saya sudah rapat bersama Sekda. Kesimpulannya, kasus kerusakan hutan harus ditindak tegas,” ungkap Gani.

Penindakan kasus kerusakan hutan, diakui Gani, tidak mungkin dilakukan pihaknya dengan aparat Polhutnya.

Tapi harus melibatkan aparat gabungan dari TNI/Polri.

Apalagi pengrusakan hutan sudah cukup massif dilakukan di beberapa tempat.

Penguasaan kawasan hutan di Dompu kini diduga telah menjadi komoditi politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kondisi ini diduga akan menjadi pemicu maraknya perambahan hutan untuk berladang. Bila tidak

segera ditindak tegas, pengrusakan hutan di kawasan so Ncando dan Lembo akan semakin luas. Bahkan akan mengancam proyek Rababaka kompleks untuk bendungan Mila yang mulai dikerjakan 2015 ini. (ula)

H. A. Gani (Suara NTB/ula)

Kota Bima Disiapkan Tangguh Hadapi Bencana Kota Bima (Suara NTB) Membangun kota yang tangguh menghadapi bencana pada hakikatnya mengimplementasikan konsep pengurangan resiko bencana, baik resiko kepada manusia maupun lingkungan. Kegiatan tersebut tidak semata mata menjadi tugas Pemerintah semata, karena persoalan kebencanaan bukan saja persoalan lokal atau nasional melainkan sudah menjadi persoalan global.

Menuju Kota Tangguh berbagai persiapan dilakukan oleh Kota Bima, melalui kerjasama BNPB dan BPBD. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Workshop Kota Tangguh yang dibuka oleh Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, Senin (7/9) di aula Kantor Walikota Bima. Acara ini dihadiri pula oleh Direktur Pengurangan Resiko Bencana, Dr. Raditya Jati, Kasdim 1608 Bima, Wakapolres Bima, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan BUMN/BUMD. Berdasarkan laporan Kepala BPBD Kota Bima H. Fakhrunraji ME, kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari sejak Senin hingga Rabu (9/9).

Dr. Raditya Jati dalam pemaparannya menyampaikan ancaman-ancaman terhadap peradaban kota selalu tidak bisa dipisahkan dari perjalanannya, khususnya bencana alam. Indonesia adalah salah satu contoh terbaiknya. Betapa berbagai bencana seperti tak hentihentinya mendera negeri ini. Misalnya kebakaran hutan dan kabut asap, banjir dan gunung meletus. Dampak dari bencanapun datang dari segala sisi, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Kota sebagai jantung kehidupan sebuah negara pun turut tidak luput dalam pusaran bencana ini. Menyadari hal itu, pada satu dekade terakhir ini timbul kesadaran dari para pemangku kebijakan, untuk mencari suatu paradigma dan perspektif berpikir baru mengenai kebencanaan. ”Oleh karenanya Kota Tangguh ini menjadi salah satu pilot project yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebencanaan ini, dan Kota Bima terpilih didalamnya,” ujar Raditya.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Bima H. A. Rahman H. Abidin SE menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terimakasih kepada BNPB yang telah memberikan perhatian khusus kepada Kota Bima. Ucapan terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada OXFAM yang telah menjadi mitra kerja dalam mengurangi risiko bencana di Kota Bima, juga atas kontribusi secara khusus mendukung Kota Bima menjadi Kota Tangguh. (use)

Mahasiswa di Bima Tuntut Jokowi – JK Stabilkan Rupiah Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan aktivis mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima, Senin (7/9) menggelar aksi ujuk rasa di perempatan gunung Dua, Pemkot Bima dan Kantor DPRD Kabupaten Bima. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi - JK untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasional yang saat ini sedang terpuruk.

Di balik nilai tukar rupiah yang rendah dengan kebijakan Presiden Jokowi- JK menjadi Rp 14.000 per dolar Amerika, mahasiswa menilai hal itu dilatarbelakangi oleh keadaan geopolitik yang tidak stabil, kiblat negara yang tidak terarah serta dilematis untuk menentukan sikap. “Bangsa ini dikendalikan oleh asing lewat perekonomian dan masyarakat jadi korban akibat hal ini,” ujar Ibrahim, korlap aksi.

Menurut para aktivis, selain perekonomian merosot, penegakan supremasi hukum di Indonesia dinilai masih lemah.

Berbagai sistem pincang dan keropos bahkan pemerintahan saat ini diibaratkan boneka kecil yang selalu dikendalikan oleh kebijakan negara luar. “Potret negara yang kian hari kian merosot, pemimpin banyak yang siap untuk memimpin dan jauh dari harapan,” kata Ibrahim.

Untuk itu, mahasiswa meminta kepada Jokowi – JK jika tidak siap untuk memimpin maka langkah yang harus diambil adalah segera mundur dan menyerahkan jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak hanya itu, mahasiswa IMM juga meminta kepada Pemerintahan Kota/Kabupaten Bima agar segera mengambil sikap dalam menyikapi persoalan yang telah melanda masyarakat Bima. Seperti kenaikan harga barang, yang kalau dibiarkan akan semakin mengakar sehingga masyarakat makin menjerit.

Massa juga memberikan solusi kepada pemerintah, untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan suprastruktur untuk memperlancar perputaran perekonomian. “Kita memiliki banyak SDM, tinggal difungsikan dan diarahkan untuk mengelola dengan seksama dengan satuan otonomi daerah,” pungkas Ibrahim.

Setelah beberapa jam melakukan orasi di tiga yakni Gunung Dua Kota Bima kemudian melanjutkan tuntutan di Kantor Pemkot Bima dan terakhir di Kantor DPRD Kabupaten Bima dengan pengawalan ketat aparat Keamanan Polres Bima Kota. Massa lalu membubarkan diri dengan tertib. (uki)

(Suara NTB/uki)

ORASI – Para aktivis mahasiswa IMM saat berorasi dalam aksi unjuk rasa di Bima, Senin (7/9).

(Suara NTB/ula)

DITUTUP - Ruas jalan H. Abubakar Ahmad di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja ditutup karena doa syukuran dan cukur rambut cucu pejabat, Senin (7/9).

Warga Sesalkan Ruas Jalan Negara Ditutup Dompu (Suara NTB) Warga menyoroti penutupan ruas jalan negara di jalan H. Abubakar, lingkungan Balibunga, Kandai Dua, Dompu.

Hanya gara-gara acara syukuran cukur rambut cucu oknum pejabat, arus lalulintas terpaksa dialihkan.

Sejumlah warga, Senin (7/9) menyebutkan, izin penutupan jalan tidak dilakukan, namun Dinas Perhubungan tidak bisa berbuat banyak dan justru melakukan pengawasan di lapangan untuk pengalihan jalur.

Pengalihan jalur ini dikecewakan pengguna jalan, apalagi harus mutar cukup jauh.

Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin kepada Suara NTB, Senin (7/9) mengaku, ren-

cana penggunaan ruas jalan itu sempat disampaikan pada dirinya untuk mengajukan izin secara resmi. Setelah dikoordinasikan dengan jajarannya, ternyata tidak ada suratnya.

“Penggunaan ruas jalan bisa saja dilakukan, tapi harus izin dulu termasuk dengan Lantas (Polres),” kata Syarifuddin.

Sebagai pejabat, Syarifuddin mengatakan, mestinya bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat. Kalaupun menggunakan jalan, tidak sampai menutup semua akses jalan.

Tapi karena sudah terlanjur dipasangi terop dan kursi, jajarannya hanya bisa mengawasi pengalihan jalur kendaraan lewat jalan Persinggahan – Rasanggaro untuk arah barat dan jalur Balibunga – simpang Cakre untuk arah timur. “Saat

apel pagi tadi, saya sudah ingatkan anggota untuk menjaga.

Ternyata saat anggota sampai, jalan sudah dipasangi terop oleh warga,” kata Syarifuddin.

Penutupan di sebelah barat SPBU Kandai Dua ini membuat pengguna jalan kecewa karena harus memilih jalan yang memutar ke Rasanggaro dan Montabaru.

Apalagi jalan ini ditutup total, sehingga pengguna sepeda motor pun tidak bisa lewat.

Penutupan jalan ini mulai dilakukan sekitar pukul 08.30 wita hingga siang setelah acara doa syukuran dan cukur rambut Senin siang.

Ruas jalan H. Abubakar Ahmad merupakan akses jalan nasional lingkar utara untuk akses kendaraan bertonase besar dan untuk jalur

CCTV Telat Diaktifkan

Satu Pengunjung Jadi Korban Pencopetan Kota Bima (Suara NTB) Tindak kriminal mulai membayangi pembeli maupun pedagang yang beraktivitas di pasar Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Asakota, Kota Bima. Seorang wanita yang tengah berbelanja diduga menjadi korban pencopetan.

Polisi pun kesulitan melacak pelaku, lantaran CCTV di ruang kontrol di salah satu ruangan terlambat diaktifkan.

Peristiwa pencopetan tersebut terjadi pada Senin (7/9) pagi. Saat itu korban yang merupakan mahasiswi salah satu Perguruan Tinggi (PT) di Kota Bima datang bersama teman wanitanya.

Namun saat tengah berbelanja, korban baru sadar dompetnya sudah tidak ada lagi. Peristiwa ini pun dilaporkan ke aparat Kepolisian yang ditempatkan untuk mengamankan pasar.

Kapolsek Rasa NaE Barat, Kompol H. Nurdin yang dikonfirmasi membenarkan adanya aduan dugaan pencopetan dimaksud. Yang hilang, katanya, adalah uang sebesar Rp 250.000 dan surat-surat lain.

“Tapi kita masih selidiki, apakah benar dicopet atau jatuh,” tutur Nurdin.

Diterangkannya, untuk mengamankan pasar telah disiapkan posko yang ditempati oleh dua aparat kepolisian dan aparat TNI serta aparat Sat Pol PP. Para petugas tersebut melakukan monitoring selama 1 kali 24 jam. Monitoring ini dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat berbelanja, begitu juga kepada para pedagang. “Tak menutup kemungkinan ada tindak kejahatan. Makanya kita antisipasi supaya masyarakat yang berbelanja ke sini bisa aman dan nyaman,” tandas Nurdin.

Sementara itu salah seorang pedagang yang enggan

(Suara NTB/use)

PASAR AMAHAMI - Pasar Amahami, di Asakota, Kota Bima, yang dioperasikan dengan pengamanan 1 x 24 jam. Namun Senin kemarin ada laporan bahwa terjadi pencopetan warga di pasar tersebut. disebutkan namannya menyebutkan sebenarnya di pasar, sudah ada CCTV untuk memantau aktivitas pedagang maupun pengunjung. Hanya saja, katanya, kemarin pagi CCTV telah

dihidupkan sehingga tak bisa menangkap gambar dugaan pencopetan yang mulai menghantui pembeli. “Sebenarnya ada CCTV tapi orangnya telah datang,” terang pria berbadan subur ini. (use)

kendaraan bus angkutan dalam provinsi dan antarprovinsi (AKADP) dan AKAP.

Akibat penutupan jalan ini, kendaraan dialihkan ke jalur dalam kota. (ula)

KPU Dompu Rencanakan Dua Kali Debat Paslon Bupati Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu merencanakan pelaksanaan debat pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Dompu selama dua kali selama masa kampanye. Masalah kesejahteraan rakyat menjadi materi debat pertama dan kedua terkait persoalan hukum. Untuk memberi kesiapan pasangan calon, KPU akan merapatkan dengan tim kampanye dan stakeholder.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST saat menggelar rapat bersama tokoh masyarakat, tokoh pers, akademisi, tokoh agama, Bappeda, dan BKD untuk mendapatkan masukan terkait materi debat di aula KPU Dompu, Senin (7/9) mengungkapkan, ada enam pokok yang direncanakan menjadi materi debat.

Di antaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten dan provinsi dengan nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. “Tadi disepakati dalam dua kali debat, materinya terkait kesejahteraan masyarakat untuk debat pertama dan persoalan hukum untuk debat kedua,” kata Rusdyanto usai rapat.

Untuk mendapatkan data dan profil daerah, Rusdyanto meminta, Bappeda Dompu untuk bisa melayani permintaan dari semua paslon. Karena bisa saja, paslon ingin mendapatkan data dan potensi daerah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi debat. “Ini bukan hanya debat, tapi

ini menjadi janji kampanye yang harus diwujudkan paslon saat memimpin,” terang Rusdyanto.

Rusdyanto juga mengaku, akan menggelar pertemuan dengan tim kampanye dan stakeholder lainnya terkait jadwal dan mekanisme debat agar pasangan calon bisa mempersiapkan diri. “Kita rencananya akan menggelar rapat Rabu dengan tim kampanye dan stakeholder terkait jadwal dan mekanisme debat,” ungkapnya.

Debat pasangan calon ini direncanakan akan disiarkan langsung oleh TV atau menggunakan siaran tunda agar bisa disaksikan oleh seluruh warga.

Karena TV lokal yang bisa diakses semua warga tidak ada dan bila anggaran tidak memungkinkan ditayangkan melalui TV nasional, KPU Dompu berencana akan direkam proses debat dan digandakan untuk disiarkan oleh masing-masing PPS bersama warga. “Kalau tidak bisa ditayangkan melalui TV, kita akan putar di masing-masing PPS, sehingga bisa disaksikan oleh seluruh warga Dompu,” harapnya.

Tokoh pers Dompu, Drs. H. Mokh. Nasuhi, M,Si mengingatkan KPU Dompu untuk menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilkada. Image ini sangat dampaknya terhadap kelangsungan debat, sehingga tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. “Kampanye rapat umum, walau melibatkan massa yang banyak, ada aparat keamanan yang mengaturnya.

Tapi debat, bebannya ada di KPU dan sangat besar dampaknya,” ungkap Nasuhi. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

Halaman 8

Polda Tetapkan Tiga Tersangka Penyelundup Bibit Lobster Ketiganya, dengan peran masing masing terbukti bertanggungjawab atas perbuatan pidana, menyelundupkan 43.500 benih lobster ke Vietnam, melalui BIL Senin tanggal 10 Agustus 2015 lalu dan transit di Jakarta. Bibit lobster yang berisi 2.500 ekor dalam satu kantong itu dibeli dari pengepul Rp 800 jutaan dan dijual lebih dari Rp 2 miliar ke Vietnam.

“Setelah melalui gelar

EKSEPSI - Suryadharma Ali membaca eksepsi atau nota keberatan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9).

Jakarta (Suara NTB) – Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) membantah mempergunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk keperluan pribadinya seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum KPK. “Saya selaku yang dituduh menggunakan DOM tersebut tidak pernah dikonfirmasi dalam penyidikan KPK tanggal 14 Juli 2015 oleh penyidik, saya hanya ditunjukkan Buku Kas DOM tahun 2011-2014,” kata Suryadharma saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/9).

Dia menambahkan Penuntut Umum KPK dalam dakwaannya kurang jelas, namun saya tetap akan memberikan bantahan dakwaan PU KPK. Dalam dakwaan, Suryadharma disebut menyalahgunakan DOM hingga Rp 1,821 miliar untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM. Pertama, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membantah menggunakan DOM untuk membayar pengobatannya sejumlah Rp 12,435 juta.

“Saya sebagai menteri memperoleh asuransi kesehatan VVIP dan istri saya sebagai anggota DPR juga punya kartu asuransi VVIP, jadi tidak masuk akal bila saya minta dibayarkan biaya pengobatan anak saya pakai uang DOM,” ungkap SDA. Jaksa juga mengungkapkan bahwa SDA menggunakan uang Rp 226,833 juta untuk membayar pengurusan visa, tiket pesawat, pelayanan bandara, transportasi dan akomodasi Suryadharma, keluarga dan ajudan ke Australia untuk mengunjungi anaknya bernama Sherlita Nabila.

“Saya tidak pernah mempergunakan uang DOM untuk keperluan biaya liburan saya dan keluarga di dalam maupun luar negeri. KPK telah menyita dan PU KPK telah mengetahui dokumen pembayaran tiket saya dan keluarga saat pergi haji.

Bila saya punya watak menggunakan uang DOM untuk biaya tiket dan liburan, maka saya akan melakukan pada setiap perjalanan liburan di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Sedangkan uang Rp 95,375 juta yang disebut untuk membayar transportasi dan akomodasi Suryadharma, keluarga dan ajudan dalam liburan dan kepentingan lain di Singapura menurut SDA digunakan oleh Kepala Bagian TU Kemenag bernama Saefuddin A Syafi’i.

Selanjutnya uang yang diberikan kepada saudara SDA bernama Titin Maryati senilai Rp 13,110 juta adalah uang milik SDA sendiri. (ant/bali post)

(Suara NTB/ars)

Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) AKBP Jon Wesley Arianto, SIK menambahkan, para tersangka akan dipanggil untuk dimintai keterangan pekan depan. “Kasus ini sudah ada tersangkanya, tinggal diperiksa pekan depan sebagai tersangka,” kata Jon kepada suara NTB. Mengenai keterlibatan tersangka lain dipastikannya akan terus berkembang. “Kami akan gelar perkara lagi. Terutama untuk mendalami keterlibatan MR, karena saat itu dia dalam posisi belum menerima barang. Koper lobster keburu terbongkar penyelundupannya di BIL,” jelasnya. (ars)

Diduga Curi Kabel Telkom

Dua Pelajar Asal Loteng Dibekuk Polisi Selong (Suara NTB) Tiga orang terduga pelaku pencurian kabel telkom di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dibekuk Satreskrim Polres Lotim. Masing-masing berinisial R, S dan W. Ketiga pelaku berasal dari Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dua diantaranya merupakan pelajar.

Kasatreskrim Polres Lotim, AKP Haris Dinzah, SH. SiK kepada wartawan di Selong, Senin (7/9) kemarin menjelaskan, sebenarnya ada lima orang terduga pelaku.

Namun yang berhasil diamankan tiga orang. Dua orang lainnya berhasil melarikan diri.

Satreskrim Polres Lotim berhasil menangkap pelaku setelah bekerjasama dengan Polsek Kopang Loteng. Kronologis kejadian, pada Minggu (6/ 9) kemarin, kelima orang pelaku setelah berhasil mencuri kabel membawa kabur menggunakan mobil pick up. Dari arah Pringgabaya menuju Loteng. Setibanya di Kopang, ter-

Kasus Dugaan Penembakan Warga Bima Diadukan ke Propam Polda NTB Mataram (Suara NTB) Sejumlah mahasiswa mendatangi Mapolda NTB, Senin (7/9) kemarin. Mereka meminta Propam Polda NTB turun tangan mengusut kasus dugaan penembakan yang melibatkan enam oknum anggota Polres Bima Kota. Korbannya Usman, asal Desa Sangiang, Kecamatan Sape, tewas diterjang peluru, Rabu 5 Agustus 2015 lalu.

Dua kelompok mahasiswa dari ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) dan Deras NTB, mendatangi ruang Direktur Reskrimum Kombes Pol Kurdi, SIK. Tapi mahasiswa ditemui langsung Kabid Propam AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK. Dua hal yang menjadi tuntutan mahasiswa yang dikomandoi Boim itu. Pertama, meminta enam anggota diproses atas pelanggaran pidana dan disiplin karena menghilangkan nyawa orang yang dituduh melakukan tindak kejahatan. Kedua, meminta kepolisian bertanggungjawab atas keluarga yang ditinggalkan, istri dan dua anak korban.

“Mereka minta segera tuntaskan laporan keluarga terhadap perbuatan enam oknum anggota Polisi. Saya sampaikan, silahkan adik-adik mengawal kasus ini,” kata Kabid Propam usai pertemuan dengan mahasiswa.

Dalam kasus ini, Polres Bima Kota pun dipastikan sudah memeriksa enam oknum anggota yang menangkap dan diduga menembak Usman. Keluarga korban dan mahasiswa menuduh tindakan itu tidak sesuai prosedur. “Kita sudah periksa saksi saksi, dari keluarga untuk memberikan penjelasan yang tidak prosedur itu seperti apa. Pemeriksaan ini masih berjalan. Saksi ahli dokter kita minta keterangan juga,” terang mantan Kapolres Bima Kota dan Kapolres Dompu ini.

Pihaknya menunggu pemeriksaan dari Propam Polres Bima Kota. Bentuk intervensi pihaknya, dengan memantau tiap perkembangan penanganannya.

Soal adakah pelanggaran prosedur atau tidak, pihaknya akan melihat perkembangan pemeriksaan. “Kalau ada pelanggaran, kita tindak. Pelanggarannya seperti apa, itu tindakan yang kita ambil,” terang dia.

Menurut keluarga, korban saat itu tidak melawan. Tapi enam polisi tetap menembak di kaki dan dada hingga korban tersungkur dan tewas saat dilarikan ke RSUD Bima.

Tapi keenam oknum anggota itu bela diri. Disampaikan Benny, penembakan itu sudah sesuai prosedur. Terbukti dengan adanya temuan peluru di kaki Almarhum Usman.

Proyektil peluru itu cocok dengan milik anggota. Ini menandakan bahwa sudah ada upaya melumpuhkan. “Tapi yang bersangkutan (korban), tetap melawan sehingga ditembak di bagian dada,” kata Benny. Sebagai bukti ancaman terhadap anggota, disita parang sebagai barang bukti.

Usman adalah DPO dalam kasus penganiayaan berat.

Bahkan Polisi punya catatan, korban tercatat dengan enam laporan (LP) penganiayaan.

Mengenai santunan, Polres Bima Kota sudah memfasilitasi santunan dari Pemda setempat.

“Sudah ada pendekatan dengan keluarga, ada jaminan dari pemerintah daerah, tapi bentuknya saya tidak tahu,” akunya. (ars)

menjadi kurir. LHY memuluskan proses pengiriman dari BIL, sedangkan MR melanjutkan dari Jakarta ke Vietnam.

Ketiganya disangkakan pasal 31 UU 16 tahun 1992 tentang syarat pengiriman hewan dari satu area ke area lain harus ada sertifikat dri Balai Karantina. Tersangka juga dijerat pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 huruf m, UU 45 thun 2009 tentang Perikanan, turunan Peraturan Menteri Peri-

(Suara NTB/kir)

SDA Bantah Pergunakan DOM untuk Keperluan Pribadi

perkara, kita tetapkan tiga tersangka itu,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo, SIK,M.Si kemarin.

Dalam keterangannya, tersangka Bun mengaku bertanggungjawab atas pengiriman barang bukti. Dia juga yang menemukan cara packing bibit lobster dalam plastik menggunakan spon lembab, sehingga bertahan seharian. Sedangkan dua tersangka lainnya

kanan dan Kelautan Nomor 1/ 2015 tentang larangan penangkapan dan pengiriman benih lobster.

Menurut Dir Reskrimsus, sudah ditemukan dua alat bukti cukup sehingga ketiga tersangka ditetapkan. Ditanya kemungkinan ada tersangka lain? Sebab, diperkirakan bukan tersangka Bun pemilik barang, ada orang kakap di balik penyelundupan itu.

“Yang itu (pemilik bibit, red), pasti kita akan ungkap,” janjinya, namun tenggat waktu belum bisa diperkirakan tergantung dukungan saksi dan bukti.

Sementara Kasubdit IV

DIGIRING - Terduga pelaku curanmor dan terduga begal wisatawan asing digiring ke sel tahanan usai menjalani pemeriksaan di Polres Loteng, Senin (7/9) kemarin.

Praya (Suara NTB) Upaya keras jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) untuk mengungkap pelaku kejahatan terhadap wisatawan mancanegara perlahan mulai membuahkan hasil. Dimana dalam operasi sepekan terakhir, tiga terduga pelaku begal wisatawan asing berhasil dibekuk. Bersama tiga penadah hasil pencurian sepeda motor yang selama ini kerap beraksi di wilayah hukum Polres Loteng.

“Jadi dalam sepekan kemarin, kita berhasil menangkap enam pelaku penadah hasil curanmor dan pelaku curanmor.

Tiga diantaranya merupakan pelaku begal terhadap wisatawan mancanegra,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., melalui Kaur. Bin. Ops. Reskrim Polres Loteng, IPDA Ery Arumanto, Senin (7/9) kemarin.

Ketiga pelaku begal wisatawan asing tersebut

masing-masing Mu, Ro, serta Da alias Amaq Doni. Semuanya warga Kecamatan Praya Timur. Kemudian tiga orang penadah yakni Fa alias Fathur alias Hur warga Desa Sengkerang, Ke alias Amaq Fery serta Pe alias Amaq Rido juga warga Praya Timur.

Ia menjelaskan, pengungkapan para pelaku curanmor serta penadah hasil curanmor tersebut tidak lepas dari dukungan informasi masyarakat.

Sehingga jajaran Polres Loteng bisa dengan mudah membekuk dan menangkap para pelaku.

Terlebih para pelaku yang ditangkap tersebut memang sudah cukup lama menjadi target operasi (TO) Polres Loteng.

Dari tangan pelaku, Polres Loteng berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor yang masih utuh. Ditambah 22 rangka sepeda motor yang sudah banyak diantaranya terpotong-potong. “Paling banyak kita dapatkan dari tangan

Fa, warga Desa Sengkerang.

Yakni 5 sepeda motor dan 22 rangka sepeda motor. Karena Fa juga berprofesi sebagai montir bengkel,” terangnya.

Dari pelaku Da alias Amaq Doni, sebanyak 6 sepeda motor. Sementara pelaku lainnya rata-rata satu sepeda motor.

Ironisnya, para pelaku curanmor berusia muda. Bahkan ada yang masih usia sekolah.

Adapun pelaku penadah, ratarata sudah berumur. Sehingga ada indikasi kalau pelaku curanmor lebih banyak pemuda. Sedangkan yang tua-tua lebih banyak jadi penadah.

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, lanjut Ery, pihaknya terus melakukan pengembangan. mengingat masih ada beberapa pelaku lainnya yang belum ditangkap.

Akan tetapi, dengan dukungan informasi masyarakat pihaknya optimis para pelaku kejahatan yang lain akan bisa ditangkap. (kir)

Soal Dana Siluman

jadi kecelakaan hingga salah seorang diantaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

Mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas, Polsek Kopang langsung ke tempat kejadian perkara. Setelah ditelisik lebih jauh, baru diketahui kabel-kabel Telkom yang dibawa para pengendara pick up ini merupakan hasil curian. Polisi pun langsung membekuk tersangka dan diseret ke Mapolres Lotim.

Polisi tidak berhasil menciduk kelima orang pelaku karena dua orang berhasil kabur.

Kini para pelaku terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Turut diamankan bersama pelaku barang bukti berupa cungkit dan kabel Telkom yang diduga dicuri. Penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini diserahkan sepenuhnya ke Mapolsek Pringgabaya dibawah komando Kapolsek Kompol Eko Mulyadi. (rus)

Satlantas Polres Lobar akan Tilang Truk Pengangkut Galian C Giri Menang (suara NTB) – Selain melakukan penertiban lalu lintas di jalan raya.

Satlantas Polres Lombok Barat juga turun melakukan penertiban truk pengangkut galian C. Hal ini dilakukan, lantaran lalu lalang kendaraan ini kerap kali dikeluhkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Selain itu, truk ini juga memicu kerusakan jalan.

Untuk itu, Satlantas pun memperketat pengawasan kendaraan truk pengangkut material galian C di sejumlah tempat di Lobar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya truk bermuatan over kapasitas. Truk yang muatannya melebihi kapasitas ini salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan. Truk yang ditemukan melebihi kapasitas muatan, akan ditilang.

Demikian Kasatlantas Polres Lobar, Iptu Gusriadi Abustam kepada wartawan kemarin di kantornya. Lebih jauh dijelaskan, salah satu contoh di Desa Montong Are. Pihak desa bersurat bahwa desanya dilintasi truk material galian C, namun lokasi pengambilan materialnya di daerah Loteng. Pihaknya pun langsung turun ke lokasi mengecek. Setelah dicek, ternyata dari sisi tonase (muatan) kendaraan tidak melebihi kapasitas.

Sesuai atuan, di jalan kabupaten itu tonase kendaraan yang melewati 8 ton lebih, sedangkan kendaraan yang melintas di bawah 7 ton. “Setelah kami kooridnasi dengan PU dan Dishub ternyata itu tidak melanggar dari sisi muatan,” katanya.

Pihaknya turun mengingatkan pihak sopir agar mematuhi aturan tonase kendaraan.

Selain itu, para sopir juga diminta agar menutup bak kendaraam ketika mengangkut galian C. Jika tidak ditutup material itu beterbangan sehingga menganggu pengendara lainnya. Pihaknya juga melakukan pengawalan alat berat yang hendak melintas di Lobar. Pengawalan kendaraan ini wajib dilakukan oleh satlantas.

Terkait tilang kendaraan, tahun ini Satlantas Lobar ditarget menghabiskan 12 ribu tilang. Sampai saat ini jelasnya, sudah 8.600 lebih tilang telah habis. Sisanya, pihaknya akan menghabiskan pada sisa beberapa bulan ke depan.

“Kami dituntut sampai akhir tahun selesai,” imbuhnya.

Untuk pengamanan di jalanan, ia menerjunkan hampir semua personelnya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan lalu lintas pada pagi hari, baik di persimpangan, tikungan dan tempat umum lain. (her)

GERAK Loteng Siapkan Laporan ke KPK Praya (Suara NTB) Dorongan supaya polemik terkait dugaan dana siluman pada APBD perubahan Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 ini diselesaikan ke proses hokum, terus disuarakan sejumlah elemen pegiat anti korupsi di daerah ini. Salah satunya dari Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Loteng.

Tidak hanya ke Polisi atau Kejaksaan saja. Bahkan GERAK Loteng siap membawa kasus tersebut ke Komisi Pemberataan Korupsi (KPK).

“Kita sedang persiapkan semua berkas pendukung untuk selanjutnya, kasus ini akan kita laporkan ke KPK,” ujar juru bicara GERAK Loteng, Bustomi Taefuri, Senin (7/9) kemarin. Menurutnya, dengan anggaran Rp 1,7 miliar, pihaknya optimis kasus tersebut akan mendapat perhatian KPK. Terlebih ada indikasi keterlibatan pejabat negara dalam kasus tersebut. Dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng serta pejabat

daerah setempat. Apalagi ada indikasi kalau itu dilakukan secara masif dan terstruktur. Dikhawatirkan bisa membawa dampak luas bagi masyarakat.

Diakuinya, anggaran Rp 1,7 miliar bagi KPK memang tergolong kecil. Namun kalau melihat pola dan dampaknya, maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.

Memang jika melihat gelagat yang ada, jika persoalan tersebut terus menggelinding, besar kemungkinan anggaran tersebut tidak akan dieksekusi oleh pemerintah daerah sampai akhir anggaran. Sehingga pada akhirnya tidak akan ditemukan kerugian negara.

Namun pihaknya melihat bukan ansih pada ada tidaknya kerugian negara yang timbul.

Tetapi lebih pada dugaan penyalahgunan kewenangan.

Lebih-lebih kalau melihat hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya, dalam kasus tersebut juga kuat indikasi telah terjadi dugaan gratifikasi.

Berupa suap menyuap. Dan, indikasi tersebut disampaikan oleh salah satu oknum anggota Dewan Loteng.

Dihubungi terpisah Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT, SE., enggan berkomentar banyak terkait persoalan tersebut. Karena masih mencoba menelusuri apa yang sesungguhnya terjadi. “Pada waktunya nanti saya akan berikan komentar terkait persoalan ini. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa berkomentar banyak,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, SH., menyarankan akan persoalan tersebut diserahkan ke Gubernur saja. Mengingat, APBD perubahan sudah diketok oleh DPRD Loteng dan saat ini tengah dalam proses evaluasi oleh Pemprov NTB. “Dari hasil evaluasi Gubernur, persoalan itu pasti akan terlihat nantinya. Jadi kita tunggu saja hasil evaluasi Gubenur saja,” imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini. (kir)

PANTAU - Kasatlantas turun langsung memantau kendaraan pengangkut galian C di Desa Montong Are, Kediri.

(Suara NTB/her)

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB akhirnya resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan bibit lobster. Tiga tersangka, petugas Balai Penyuluh Perikanan, Bun dan dua kurir, LHY (27) dan MR (32).

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Seni Pencak dalam Tari Sarome Suku Bajo Mataram (Suara NTB) Suku Bajo adalah warga Indonesia yang menyebar di berbagai pelosok nusantara. Suku ini biasanya bermukim tidak jauh dari kawasan pesisir. Rumah yang ditempatinya pun berupa rumah panggung yang terletak diatas permukaan air laut.

Selain di daerah Kalimantan, etnis ini juga menduduki sebuah permukiman yang terletak di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Mereka menetap dan menjadi bagian penduduk pulau ini. Berkembang di tengah mereka kesenian dan tradisi yang tidak jauh berbeda dengan yang digeluti masyarakat Suku Sasak pada umumnya.

Saat pagelaran pentas seni lintas etnis serangkaian perayaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) 2015 di Pantai Ampenan, masyarakat Suku Bajo dari Tanjung Luar ini menampilkan kekhasan seni tradisi yang mereka kembangkan. Tepatnya pada Minggu (6/9) September malam itu, mereka menyuguhkan sebuah garapan seni tari tradisional yang disebutnya sebagai Tari Sarome. Tarian itu diwarnai dengan hiasan gerak-gerik dalam ilmu pencak silat.

“Ini bisa kita katakan merupakan sisa-sisa pencak. Pencak suku bajo, sebab sejak tahun 1975 tidak pernah lagi digelar kegiatan seperti ini di Tanjung luar,” tutur Puang Abbas masyarakat Suku Bajo dari Tanjung Luar yang ikut tampil dalam pentas seni lintas etnis malam itu.

Setiap gerak-gerik dalam ilmu beladiri (pencak) tersebut dituang menjadi hiasan sebuah tarian. Tari tradisional tersebut kemudian acap menjadi sajian atraksi dalam menyambut tamu-tamu kehormatan di pemukiman mereka.

Atraksi budaya ini adalah bagian dari sapta pesona milik daerah ini. sebab, ini berkembang dan mengakar di tanah NTB. Melakukan atraksi dalam bentuk tarian adalah tradisi yang lekat dalam kehidupan sosial bermasyarakat suku bajo yang tinggal di pulau seribu masjid ini.

“Ini sudah mentradisi, jadi tarian ini adalah warisan dari para leluhur kami. Termasuk pencak itu tadi juga bagian dari warisan yang bersifat turun temurun,” terangnya.

Ciri musik pengiring Tari Sarome yang ditampilkan malam itu memiliki warna yang khas. Warna musiknya jauh berbeda dengan musik tradisional yang berkembang di tengah masyarakat suku sasak. Mereka lebih kental dengan nuansa-nuansa musik Islami laiknya rebana atau musik pengiring rudat di Lombok.

Begitu juga dengan syair-syair yang dilantunkan sebagai tembang hiasan musik dari tarian tersebut. Syairnya masih kental dengan nuansa hikayat serta didominasi dengan shalawat pujian untuk para Nabi dan Rasul (Muhammad S.A.W).

BBLS Pentas seni lintas etnis serangkaian BBLS malam itu juga diwarnai dengan seni tradisi masyarakat Provinsi Banten. Mereka menampilkan atraksi ekstrem berupa Debus.

Dari penampilan itu, disaksikan atraksi sedemikian rupa yang bertujuan menghibur para penonton.

Atraksi Debus dari provinsi terbarat di Pulau Jawa itu mengundang minat kalangan penonton. Para penonton rela berdesakan hanya untuk menyaksikan atraksi memakan api dan unjuk kekebalan dari kalangan masyarakat Banten.

Selain Debus mereka juga menyuguhkan seni tari yang tak kalah menariknya dengan tari sarome yang merupakan bagian dari kekayaan tradisi daerah NTB ini. (met)

(Suara NTB/met)

DEBUS - Salah satu personel TNI ketika menjajaki atraksi debus yang ditampilkan masyarakat dari Provinsi Banten di Kawasan Kota Tua, di Pantai Ampenan, Minggu (6/9) malam.

Hadiah Festival Teater Anak Nasional Diduga Disunat Mataram (Suara NTB) Sepulang mengikuti ajang kompetisi festival teater anak nasional, sanggar semesta yang mementaskan naskah teater “Perjuangan Semut” membuahkan hasil yang memuaskan. Sayangnya, uang pembinaan sebagai hak yang mereka raih itu diduga telah disunat oknum pejabat di Taman Budaya NTB. Saat ditemui Suara NTB, Senin (7/9) sutradara yang menggarap pementasan lakon tersebut, Abdul Latif Apriaman menuturkan, awalnya mereka disodori uang pembinaan tersebut sejumlah Rp 6 juta. Padahal, pihak penyelenggara festival menitipkan uang pembinaan untuk masing-masing sanggar berjumlah Rp 18 juta sebelum dipotong pajak.

“Awalnya kami hanya akan dikasi Rp 6 juta waktu di Jakarta. Sanggar kemudian menolak untuk menerimanya.

Kepala Taman Budaya sempat kami telepon, katanya akan menjelaskan hal terse-

but,” tutur Latif.

Mereka menolak lantaran tidak menerima perlakuan dari pihak Taman Budaya tersebut.

Ia menilai, hak para seniman khususnya di sanggar dipangkas begitu saja tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ditengarai, praktekpraktek serupa dengan yang dialaminya itu telah berlangsung lama dan menimpa seniman juga sanggar-sanggar yang lain.

“Dana itu sebetulnya menjadi hak sanggar sepenuhnya.

Dan harus dikelola oleh sanggar. Apa yang menjadi hak seniman, ya harus diberikan.

Jangan potong memotong anggaran seperti itu,” tegasnya.

Setelah melalui perdebatan panjang antara sutradara dengan Kepala Taman Budaya NTB, sanggar semesta akhirnya hanya menerima anggaran pembinaan senilai Rp 13 juta.

Total hadiah yang harus mereka terima sebenarnya mencapai Rp 16 juta. Akan tetapi, pihak Taman Budaya telah menggunakan Rp 2,9 Juta dari dana itu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan para seniman. Termasuk ongkos perjalanan dan biaya lainnya.

Ia berharap, hal tersebut dijadikan pelajaran oleh pihak Taman Budaya NTB. Hal ini demi memutus praktik pemangkasan hak yang seharus-

(Suara NTB/met)

Wahana Hiburan Tak Terpengaruh Melambannya Ekonomi

Wahana Hiburan Water Kingdom Mekarsari

hasilan mereka dalam mengharumkan nama daerah ini di tingkat nasional yang tidak mendapati apresiasi sama sekali. Ketika mereka pulang dan tiba di Taman Budaya, rombongan pemain teater “Perjuangan Semut” ini tidak mendapati sambutan sama sekali.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini yang dikonfirmasi secara terpisah terkait hal tersebut membantah jika pihaknya melakukan pemangkasan.

Dari dana produksi yang sebetulnya diperuntukkan kepada sanggar itu, ia hanya mengaku telah menggunakannya tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan sanggar.

“Intinya kita tidak pernah memotong anggaran mereka.

Hanya saja penggunaan uang itu tidak kami koordinasikan dengan pihak sanggar,” kilahnya. (met)

Masyarakat Bantik Gelar Festival Pahlawan Monginsidi

SAROME - Tari sarome suku bajo yang berkembang dan menjadi bagian dari sapta pesona atraksi budaya di NTB dipentaskan di Ampenan, Minggu (6/9) September malam.

Jakarta (Suara NTB) Melambannya pertumbuhan ekonomi pada semester satu pada tahun ini ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang bergerak pada wahana hiburan.

“Lesunya ekonomi memang tidak terlalu berpengaruh pada wahana hiburan. Pada 2014, pertumbuhan kami mencapai 30-40 persen. Pada tahun ini, cukup realistis untuk menargetkan 25 persen pertumbuhan,” ujar Direktur Pemasaran Wahana Hiburan Water Kingdom Mekarsari, S Widi Karyaningsih, di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan jumlah pengunjung pada hari kerja mencapai 200-300 orang, sedangkan akhir pekan mencapai 1.000-2.000 orang. Bahkan, Lebaran kemarin, jumlah pengunjung mencapai 8.500 per hari.

Beberapa strategi dijalankannya untuk mendorong masyarakat berkunjung ke wahana hiburan tersebut yakni memberikan potongan harga hingga 30 persen untuk segmen korporasi, dan berbagai promo lainnya. Selain itu, pihaknya rutin menggelar kegiatan setiap bulannya untuk menarik animo pengunjung misalnya konser musik dan sebagainya.

“Sampai saat ini, memang lebih banyak pengunjung dari segmen korporasi sebesar 60 persen, baik dari rombongan perusahaan maupun sekolah. Sisanya, 40 persen dari pengunjung individu. Untuk segmen korporasi atau rombongan, kami melayani sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka,” terang dia.

Dia juga menambahkan pengunjung wahana hiburan tersebut juga datang dari luar kota, seperti Bandung, Cirebon, Sukabumi, Kalimantan, Palembang, dan sebagainya.

Water Kingdom merupakan wahana rekreasi air terbesar di Asia yang terdiri dari sejumlah kolam main seperti Boomerang Slide, Racer Slide, Raft Slide, Octopus Splash Pool, Fruity Splash Pool, Toddler Pool, Olympic Pool, Whirl Pool, Leisure Pool, Lazy River, Dragon Boat, food court, klinik, dan sebagainya. (ant/bali post)

nya diraih secara penuh oleh para seniman. Terlebih ini juga menyangkut soal kesejahteraan pelaku-pelaku seni yang menggantungkan nasib melalui hasil kreativitas mereka.

Kasus ini, memang merupakan perkara yang kecil. Akan tetapi, praktik-praktik semacam ini diduga sudah lumrah berlaku di Taman Budaya.

Alasannya, pemerintah tidak memiliki anggaran dalam DPA untuk membiayai akomodasi dan transportasi keberangkatan seniman ketika hendak tampil di luar daerah.

“Keberangkatan kami ke Jakarta seolah-olah menjadi hutang yang kami tidak sadari bahwa kami berhutang. Setelah pulang baru kami ditagih,” jelas sutradara ini menganalogikan kasus yang dihadapi bersama sanggarnya.

Kemudian, satu hal yang paling disesalkannya adalah keber-

(http://warroomthemovie.com)

DI PUNCAK - Salah satu adegan “War Room”. Film ini menduduki puncak box office Amerika Serikat dengan meraup 9,3 juta dolar AS pekan lalu.

”War Room” Puncaki Box Office AS Jakarta (Suara NTB) Film arahan sutradara Alex Kendrick, “War Room”, merangsek ke puncak box office Amerika Serikat dengan meraup 9,3 juta dolar AS pekan lalu.

Film ini menggantikan “Straight Outta Compton” yang telah menduduki peringkat pertama selama dua pekan. Pada tempat ketiga

ada “A Walk in the Woods” dengan pendapatan 8,4 juta, sementara film yang dibintangi Tom Cruise “Mission: Impossible - Rogue Nation” turun ke peringkat empat.

“The Transporter Refueled” menduduki peringkat lima dengan meraup 7,13 juta dolar AS, serta “No Escape” turun dua peringkat ke nomor enam.

Posisi tujuh diisi “The Man

From U.N.C.L.E.”, sedangkan film yang baru dirilis “Un Gallo con Muchos Huevos” menempati posisi delapan, dan film misteri “Sinister 2” turun ke posisi sembilan.

Posisi 10 dihuni film Disney “Inside Out” yang naik dari urutan 19 dengan menghasilkan 3,1 juta dolar AS pekan lalu, demikian Digital Spy. (ant/bali post)

Manado (Suara NTB) Masyarakat Suku Bantik di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu, menggelar festival adat memperingati 66 tahun wafatnya pahlawan nasional Robert Wolter Monginsidi.

“Festival Bantik merupakan acara rutin tahunan yang digelar mempertemukan 11 kampung anak Suku Bantik di Sulawesi Utara, supaya tetap ingat dengan persaudaraan,” kata Wakil Wali Kota Manado, Harley Mangindaan, pada perayaan tersebut.

Mangindaan mengatakan, dalam pertemuan yang memperingati hari wafatnya Robert Wolter Monginsidi di Makassar, semua masyarakat keturunan suku Bantik serta warga Sulawesi Utara diajak untuk mengenang semangat patriotik pahlawan nasional tersebut.

“Apa yang dilakukan oleh Robert Mongisidi harus diteladani, bagaimana dia yang masih berusia muda, berani melawan penjajah, padahal di Makassar dia pergi untuk bersekolah, sampai akhirnya menghembuskan nafas di tangan regu tembak, di Makassar pada 5 September 1949,” katanya.

Dia mengingatkan keteladan seorang Monginsidi harus menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kekompakan, untuk

mengisi kemerdekaan dengan pembangunan fisik maupun mental.

Mangindaan juga mengingakan 11 kampung suku anak Bantik, untuk terus ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadikan festival tahunan tersebut sebagai agenda wisata untuk menarik pelancong dari luar Manado berkunjung sekaligus mengingat jiwa dan semangat perjuangan pahlawan muda asal Sulawesi Utara tersebut.

Mangindaan juga mengatakan, kedepannya festival tahunan budaya Bantik tersebut akan mendapatkan sentuhan dan dukungan dari pemerintah sehingga akan menjadi makin meriah, tanpa meninggalkan tujuan utamanya menjaga persatuan, kesatuan dan kekompakan dari seluruh masyarakatnya.

Festival budaya Bantik tersebut juga diisi dengan peragaan tari-tarian khas suku tersebut yakni mahamba serta cakalele berlokasi di lapangan Bantik Malalayang dan dihadiri ribuan warga.

Salah satu keturunan keluarga Mongisidi, bernama Erick mengatakan, peringatan tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka, sebab menjadi saat penghormatan bagi pahlawan asal suku Bantik tersebut. (ant/bali post)

Dari Wot Batu untuk Generasi Mendatang Bandung (Suara NTB) Ketika berkunjung ke Wot Batu kita akan menemukan angin, air, tanah, dan batu.

Unsur-unsur tersebut merupakan kombinasi yang luar biasa.

Dibalik Wot Batu ini terdapat sebuah pancang fondasi yang disiapkan bagi lintas generasi yang akan datang untuk menikmati dan memaknainya. Oleh karena itu yang berkunjung ke Wot Batu ini bukan saja untuk satu atau dua tahun yang akan datang tetapi untuk beberapa generasi mendatang.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, saat memberikan sambutan pada acara Peresmi-

an Proyek Wot Batu Mahakarya Seniman Sunaryo di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/9), seperti dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mendikbud mengungkapkan, Wot Batu karya Sunaryo ini diharapkan akan bertahan hingga seribu tahun yang akan datang. Wot Batu, kata dia, mengirimkan pesan bagi lintas generasi pada masa mendatang agar mampu berkarya di zamannya melebihi karya Sunaryo tersebut di 2015.

“Pak Naryo sudah mengingatkan kita semua dan kini giliran kita untuk bisa meneruskan pesan itu,” ujarnya.

Selain meresmikan proyek

(Suara NTB/ist)

Anies Baswedan Wot Batu tersebut, Mendikbud juga berkesempatan menuliskan pesan di salah

satu material batu plat Sunda bagi lintas generasi mendatang ketika mengunjungi tempat tersebut. Pesan dalam bentuk kalimat kutipan itu berbunyi ‘Kau dilahirkan untuk hadirkan karya bagi kemanusiaan, seorang Sunaryo di dua nol satu lima telah menjulurkan imajinasinya membelai imajinasimu. Tangkaplah dan tunjukkan bahwa kau juga akan pancarkan karya di masamu, sebagaimana Wot Batu telah lampaui sekat waktu untuk sampai kepadamu’.

Mendikbud menjelaskan, ketika beberapa bulan lalu menghadiri olimpiade astronomi dan astrofisika dunia di Candi Borobudur, Jawa

Tengah, ternyata penentuan titik pembangunan candi tersebut berdasarkan ilmu astronomi. “Paginya menyaksikan matahari terbit di puncak Borobudur dan di situ kemudian saya lihat ini Borobudur dibangun kira-kira 13 abad yang lalu. Menaiki batu itu yang ada di benak saya adalah Wot Batu,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sunaryo sang maestro seni Indonesia itu mengungkakan rasa harunya terkait kutipan Mendikbud.

“Quotes (kalimat kutipan) itu sungguh mengharukan. Semoga menggugah inspirasi generasi yang akan datang,” ucapnya. (berbagai sumber)

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Butuh Persiapan

BUKA - Asisten III Setda NTB H. L. Syafi’i didampingi Rektor IAIN Mataram, H. Mutawalli membuka Olimpiade Matematika se-NTB di IAIN Mataram, Senin (7/9).

(Suara NTB/dys)

Olimpiade Matematika Diperbanyak

Lalu Syafi’i : Ubah Image Menyeramkan (Suara NTB/ist)

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam mengatakan konsep pendidikan Kurikulum 2013 (K13) memang bagus. Namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan dan persiapan, karena pada umumnya beberapa sekolah terkesan memaksakan memberlakukan K13 tanpa didahului solusi.

“Saat pertama kali diterapkan K13, sekolah terkesan dipaksakan tanpa didahului sosialisasi yang memadai, sehingga saat ini Mendikbud sedang merevisinya dan masih belum mengetahui bagaimana hasilnya, apakah akan meneruskan K13 dengan konsep baru atau justru kembali ke KTSP,” kata anggota Fraksi Golkar ini di Surabaya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, setelah adanya evaluasi maka diharapkan ada pembenahan agar permasalahan guru pengajar bisa menguasai K13. Termasuk permasalahan buku yang digunakan dalam K13, maupun permasalahan dana BOS yang digunakan untuk mengatasi permasalahan buku tersebut.

“Menurut saya pelaksanaan K13 terkesan tergesa-gesa, karena perlu dilakukan sosialisasi terlebih dulu kepada gurugurunya agar tidak mengalami kesulitan seperti sekarang ini, misalnya saja SMA 5 dan SMP 1 Surabaya, bahwa gurunya harus pindah ke sekolah lain untuk menjadi pendamping di sekolah lain,” tuturnya.

Selain itu, ia menambahkan masalah lain adalah buku, baik buku untuk guru maupun buku siswa, namun di Jawa Timur sudah 17 kabupaten yang mendapatkan buku dari 38 kabupaten kota, sedangkan di tempat lain belum sama sekali menerima buku, seperti di Jambi dan Sulawesi Selatan.

Menurut dia yang menjadi permasalahan lain yaitu surat dari Mendikbud yang isinya dana BOS bisa dipakai sementara untuk menyelesaikan persoalan buku, sehingga pihaknya khawatir nanti ke depan jadi “double costing” karena adanya surat itu, maka dana BOS akan dipakai.

“Dana untuk mempersiapkan K13 ini sekitar Rp 3 triliun jadi tidak mungkin dibuang, sehingga seharusnya ada percontohan terlebih dahulu agar tidak menyulitkan berbagai pihak dan diharapkan K13 bisa berjalan lagi dengan hasil evaluasi yang lebih baik lagi,” tandasnya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 522 siswa dari seluruh sekolah di Provinsi NTB mengikuti Olimpiade Matematika yang digelar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram (7/9). Mereka berasal dari semua jenjang pendidikan yakni jenjang SD/MI sebanyak 84 orang, SMP/MTs 222 orang dan SMA/sederajat sebanyak 193 orang.

Kegiatan yang berlangsung di kampus II Jempong itu dihadiri Rektor IAIN Mataram, Kabid Mapenda Kanwil Kemenag NTB dan dibuka Asisten III (Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM. Dalam sambutannya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB ini mengapresiasi kegiatan Olimpiade Matematika yang merupakan agenda rutin setiap tahun Jurusan Pendidi-

kan Matematika IAIN. Menurutnya, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti Olimpiade Matematika ini dapat merubah image menyeramkan mata pelajaran matematika yang selama ini berkembang di masyarakat. Baginya, matematika adalah salah satu mata pelajaran menyenangkan dan mengasyikkan.

Diakuinya, banyak kegiatankegiatan di kampus, terutama di IAIN yang selama ini digelar, namun tidak terekspose

dengan baik. Untukitu, ujarnya, IAIN harus tetap istiqomah menyelenggarakan proses-proses pendidikan dengan baik, terlebih saat ini sebagai salah satu lembaga pendidikan cukup ternama di Indonesia bagian timur.

“NTB sangat berharap banyak pada IAIN dan bisa berharap lebih banyak lagi,” terangnya.

Sekarang ini, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, seperti IAIN Mataram telah mendukung upaya pembangunan daerah. Diakuinya saat

Sekolah Harus Kembangkan Pendidikan Berwawasan Lingkungan

DENGAR DONGENG - Siswa dan siswi SDN 1 Beleka saat mendengarkan dongeng tentang kebersihan.

Siswa SDN 1 Beleke Diajak Cinta Lingkungan Sejak Dini SEBANYAK 350 siswa-siswi SDN 1 Beleke Lombok Barat (Lobar) diajak cinta lingkungan. Para murid SD ini diajak cinta lingkungan melalui cerita dongeng yang disampaikan salah satu pendongeng nasional dan langsung mempraktikkannya.

Kepala SDN I Beleke, M. Muzhari menyampaikan melalui kegiatan yang diiniasi oleh Bank Sampah Sejahtera Unit Beleke sangat diapresiasi, karena kegiatan seperti ini dapat memberikan pemahaman kepada siswa untuk memahami manfaat dan dampak dari sampah. “Melalui kegiatan ini diberikan pelajaran sampah siswa juga diberikan motivasi untuk belajar,” katanya.

Kerjasama ini sebenarnya telah lama dilakukan, pada tahap awal pembelajaran siswa diajarkan menumpuk sampah pada satu tempat, kemudian pada tahap kedua ini siswa diajak memilih sampah mana yang bisa diolah dan tidak bisa. Jika banyak sampah yang sudah terkumpul, pihak sekolah akan mengirim sampah ini ke Bank Sampah Sejahtera sendiri.

Bahkan melalui kerjasama seperti ini beberapa program sekolah misalkan program perilaku hidup sejak dini, sekolah sehat. Semua program berkaitan. Bahkan, dalam sebulan sekali siswa per kelas dilombakan, kelas mana yang paling bersih akan diberikan hadiah dalam tiga bulan sekali.

Sementara, direktur Bank Sampah Sejahtera NTB, Sawaludin menyampaikan kegiatan ini murni sebagaimana kepedulian menjaga kebersihan lingkungan dengan menanamkan sejak dini. Pihaknya melakukan kegiatan seperti ini telah bekerjasama dengan sekolahsekolah, dan tokoh yang ingin terlibat.

Kunjungan sekolah telah sering kali dilakukan melalui pendongengan hingga mempraktikkannya. Mulai dari memungut sampah, memilah sampah dan mengolah sampah itu sendiri.(her)

belajaran Al Qur’an dan pendidikan berwawasan lingkungan, dan misi melaksanakan nilai-nilai Al Qur’an melalui pembiasaan sehari-hari. Termasuk, memberikan pelayanan pendidikan cinta lingkungan dan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan.

Menurytnya, terdapat beberapa aspek sebagai unsur agar sekolah dapat dikatakan sebagai sekolah berbasis lingkungan atau adiwiyata, yakni aspek kurikulum dan sarana dan prasana. Dari aspek kurikulum, pihaknya mengajarkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni Budaya dan Keterampilan.

Sedangkan muatan lokal-

nya muatan yakni kerajinan.

Dari unsur sarana prasarana ia memilki fasilitas musala, gedung sekolah yang memadai, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, laboratorium IPA, perpustakaan keterampilan, kantin sehat, koperasi, pengolahan pupuk kompos. Selain itu, pihak sekolah juga telah menyiapkan toilet, tanaman obat-obatan, air macur, tempat cuci tangan, sumber air bersih, kamar mandi untuk toilet guru dan siswa, green house, komposting, tempat sampah, dan sumur resapan.

Sementara berbagai kegiatan rutin digelar seperti penyuluhan kebersihan lingkungan, kegiatan dokter cilik, penanaman pohon, pelatihan pengelolaan sampah, pembuatan biopori, praktik pembuatan kompos. (dys)

IAIN Terapkan Sistem Akademik Berbasis ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Mulai tahun ajaran 2015/ 2016 ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram untuk pertama kalinya menerapkan sistem akademik berbasis online khusus untuk mahasiswa baru (maba).

Menurut Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Masnun Tahir pengembangan pelayanan akademik berbasis online merupakan bagian dari upaya penting civitas akademika IAIN Mataram dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswanya.

Sistem akademik berbasis online, lanjutnya, akan digunakan dalam seluruh proses pelayanan akademik kampus. ‘’Adapun yang dapat diurus

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 41 Mataram salah satu sekolah di Kota Mataram yang fokus mengembangkan pendidikan berbasis pada lingkungan. Sekolah ingin siswa memahami bagaimana mencintai dan tetap berusaha melestarikan lingkungan.

Dihubungi belum lama ini, Kepala SDN 41 Mataram, Mar’aeni,mengharapkan setiap sekolah mampu mengembangkan konsep pendidikan berbasis lingkungan. Sekolah yang ia pimpin contohnya telah mengambangkan pendidikan berbasis lingkungan. Diakuinya, banyak prestasi yang telah diraihnya, baik di tingkat kota, provinsi dan tingkat nasional.

Sekolah yang memiliki visi unggul dalam prestasi berakhlakul karimah melalui pem-

melalui sistem online di antaranya yaitu pengurusan kartu rencana studi (KRS) dan kartu hasil studi (KHS),’’ terangnya pada Suara NTB, Senin (7/9).

Masnun berharap dengan pelayanan mengikuti per-

kembangan teknologi informasi saat ini dapat memberi kemudahan pelayanana bagi mahasiswa.

Sementara itu untuk mahasiswa lama, Masnun mengaku masih menggunakan sistem akademik manual. “Ini untuk mahasiswa baru saja dulu, masih kita lihat.

Kalau yang mahasiswa lama masih manual,” ujarnya.

Sementara itu, Humas IAIN Drs. Tamjidillah menilai pemberlakuan sistem akademik berbasis online merupakan tuntutan kebutuhan mahsiswa akibat dari perkembangan sistem informasi saat ini. Nantinya, setiap mahasiswa yang akan menikmati layanan berbasis online memiliki kemudahan, karena dapat diakses di mana saja baik di rumah dan kampus. (dys)

ini nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan di NTB sudah mulai membaik.

Begitupun dengan angka drop out sekolah sudah jauh di bawah 0,1 persen untuk jenjang SD dan SMP, sedang untuk jenjang SMA masih di angka 2 persen. Artinya bahwa hampir semua anak telah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sementara itu, Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag yang didampingi Ketua Panitia Olimpiade Matematika, Alfira Mulya Astuti menjelaskan Olimpiade Matematika hampir setiap tahun digelar Jurusan Pendidikan Matematika.

Setiap tahun selalu terjadi

perubahan model pelaksanaan Olimpiade Matematika.

Tahun lalu, tahapan seleksi digelar dengan cara lomba cerdas cermat. Sementara tahun ini seleksi hanya dilaksanakan melalui tes tertulis saja.

Perubahan model dilaksanakan agar kegiatan Olimpiade Matematika lebih kompetitif.

Sementara itu, setiap soal Olimpiade Matematika dibuat oleh para dosen matematika yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di antaranya, yaitu dosen matematika IAIN, IKIP, Unram, STKIP, UMM dan STMIK Bumi Gora.

“Jadi jurinya juga langsung dari para pembuat soal yang berasal dari beragam perguruan tinggi,” jelasnya. (dys)

Pendidikan Islam Indonesia Hadapi Tantangan Besar

Manado (Suara NTB) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, mengungkapkan, jika saat ini, kondisi pendidikan Indonesia sedang menghadapi tantangan luar biasa, berupa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurutnya, adanya MEA menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam, sehingga harus diantisipasi sejak awal.

“Apalagi kalau kita tidak berhasil menghandelnya secara baik akan menjadi tantangan yang betul-betul tidak produktif buat kita,” kata Amin usai menutup Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) di Manado, akhir pekan lalu.

Dikutip dari laman www.kemenag.go.id, Senin (7/ 9), Kamaruddin mengaku, angka partisipasi kasar pendidikan (APK) nasionalnya baru mencapai sekitar 30%.

Sementara anak-anak Indonesia yang berusia 18 sampai dengan 24 tahun seharusnya belajar di Perguruan Tinggi (PT) saat ini jumlahnya ada 21 juta orang, namun yang berkesempatan belajar di PT baru mencapai 30% atau sekitar 6 juta orang. ”Daya saingan suatu bangsa, sangat dibutuhkan kualitas dan mutu pendidikan,” tegasnya.

Diakuinya, APK pendidikan nasional kita masih rendah, apalagi dibandingkan dengan Negara Thailand yang sudah hampir 50%, Malaysia 40%, Philipina 35% sedangkan kita Indonesia baru 30% APK

nasional. Data tersebut menunjukkan, Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah, meski penelitan pendidikan global mengatakan, sistem pendidikan di Indonesia mempunyai karakteristik manajemen yang sangat luar biasa.

Menurut Kamaruddin, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu ekonomi kuat dunia pada tahun 2020, oleh karena itu kontribusi PT menjadi sangat fundamental, dalam memainkan perannya yang fundamental dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Ditambahkannya, PT tidak hanya menjadi tempat pendidikan saja, tetapi bagaimana PT mampu terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat luas, serta kebutuhan industri.

“PT tidak boleh lepas dari kebutuhan tersebut, sehingga antara pemerintah, masyarakat dan dunia industri harus duduk bersama dalam merumuskan bagaimana pendidikan PT dapat bersaing di masa yang akan datang,” ujar Kamaruddin.

“Konsorsium ilmu harus benar-benar kita retavilisasi, harus bisa kita hidupkan kembali dalam memberi jawaban fundamental terhadap permasalahan pendidikan di Tanah Air,” imbuhnya.

Pihaknya mengajak kepada seluruh peserta untuk memikirkan tema AICIS berikutnya, agar tidak terlepas kontekstualnya terhadap kebutuhan realnya di masa yang akan datang supaya tranformasi ide kita dapat dikembangkan secara maksimal.

“Semoga AICIS dapat menadi instrumen, mediasi dan ispirasi dalam pemahaman wawasan kita terhadap pemikiran-pemikiran Islam, dunia barat dalam literaturnya. Serta salah satu upaya yang dibutuhkan dalam membangun peradapan pendidikan Islam di Indonesia sehingga dapat melahirkan pemikir-pemikir Islam yang inklusif dan moderat serta dapat bersaing sejalan perkembangan zaman,” tutup Kamaruddin. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

Kasdiono : Jangan Dulu Vonis Atlet Kita Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V (Bidang Olahraga) DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, MH, meminta hasil yang diraih para atlet senior NTB di Kejurnas Atletik Pra-PON di Jakarta 1-5 September lalu jangan dijadikan sebagai vonis kegagalan mereka. Sebab, kegagalan hanya bisa diukur setelah mereka menjalani ujian sesungguhnya di PON 2016 mendatang.

Pendapat itu disampaikan Kasdiono saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (6/9) malam. “Bagi saya ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan mereka. Saya belum menganggap bahwa mereka ini gagal,” ujarnya.

Kasdiono menegaskan ia tidak ingin semua pihak menjatuhkan vonis kegagalan karena sesungguhnya hasil yang dicapai di PraPON tersebut adalah bagian dari strategi yang mereka buat.

“Ini yang mereka sampaikan kepada saya,” ujarnya. Ia pun men-

gaku bisa memaklumi dan meyakini bahwa strategi ini bisa menjadi salah satu siasat menghadapi persaingan sesungguhnya di PON nanti.

Menurut Kasdiono, cabor atletik di Indonesia masih memandang NTB sebagai raja di nomor lari 100 meter. Status sebagai penguasa nomor 100 meter ini semakin lekat dengan tampilnya Sudirman Hadi sebagai peraih medali emas di nomor tersebut.

Hadi finis lebih dulu ketimbang Fadlin di urutan kedua. Bahkan Iswandi yang merupakan peraih

medali emas nomor lari 100 meter di PON 2012 hanya berada di posisi keempat.

Kasdiono menilai, hasil ini memperlihatkan bahwa mata rantai regenerasi di nomor-nomor andalan NTB sudah mulai terlihat. “Dia bisa mengalahkan dalam tanda kutip dia melampaui kakak-kakaknya. Bagi saya, ini menggembirakan. Sementara, untuk yang senior, saya yakin, Insha Allah mereka masih punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Tergantung pelatih untuk memberikan

program-program untuk tetap menjaga semangat dan prestasi mereka,” tegasnya.

Kasdiono juga mengingatkan bahwa hasil di PraPON tersebut juga menjadi pintu pembuka kembalinya dominasi NTB yang sempat hilang di nomor 4x400 meter putra. Di mana, empat pelari NTB berhasil mempersembahkan emas di nomor tersebut. Dulu, target emas di nomor tersebut gagal di PON 2012 karena kendala teknis, yaitu hujan deras.

“Dan yang terjadi kita bisa mengembalikan 4x400 meter putra dan bisa juara. Saya ingin supaya ini harus kita kembalikan untuk PON 2016,” ujarnya.

Soal prestasi para atlet senior NTB, Kasdiono mengaku percaya bahwa mereka memang benarbenar ‘menyimpan’ kemampuan

sesungguhnya untuk diperlihatkan nanti pada PON 2016. “Untuk itu saya kira jangan patahkan semangat mereka. Saya tidak mau kita semua memvonis dan mematahkan semangat mereka dengan mengatakan anda gagal. Saya tidak mau. Karena mereka masih punya waktu sampai 2016,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika dibandingkan dengan hasil PraPON 2011 lalu, torehan kali ini memang bisa disebut menurun. Saat itu, ujarnya, NTB meraih sembilan medali emas di PraPON Atletik. Namun, menurutnya, kali ini strategi yang ditempuh berbeda karena yang dikejar dari PraPON kali ini hanya target minimal, yaitu bisa menembus limit PON. Target itupun sudah berhasil diraih.

“Makanya kalau kita lihat

Posisi Belanda Anjlok, Blind Enggan Mundur Den Haag Pelatih Belanda Danny Blind menyatakan belum mau mundur dari kursi kepelatihan kendati Tim Oranye dikalahkan Turki 0-3 dan anjlok ke posisi empat klasemen Grup A kualifikasi Piala Eropa.

Hasil tersebut membuat peluang Belanda untuk merebut posisi tiga dan tiket lolos dari babak play-off kian menipis karena kualifikasi tinggal menyisakan dua laga.

“Saya sama sekali tidak berpikir soal (pengunduran diri) itu,” Danny Blind kepada media Belanda NOS (Nederlandse Omroep Stichting) dilansir dari Football Oranje, Senin. Blind berpendapat bahwa kekalahan Belanda disebabkan tim tidak memaksimalkan potensi dan peuang yang mereka miliki.

“Kami tidak memaksimalkan potensi dengan cepat dan seolah memberikan gol begitu mudah,” kata Danny Blind.

“Kesalahan terjadi berkali-kali, pada awal pertandingan juga membuat kesalahan. Dengan cara itu kami melawan Turki,” keluh Blind.

Di sisi lain, Blind masih optimistis Belanda mampu meraih hasil maksimal di dua laga tersisa melawan Kazakhstan pada 10 Oktober dan Republik Ceko pada 14 Oktober.

“Namun kami juga punya peluang, bahkan lebih dari Turki.

Kami tidak menghargai diri sendiri. Luciano Narsingh mendapat kesempatan yang sama seperti yang dimiliki Turki ketika skor 1-0, tapi kami tidak berhasil,” katanya.

“Saya masih yakin bahwa kami memiliki kualitas yang mumpuni. Turki masih akan menghadapi Islandia dan Republik Ceko,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

REAKSI BLIND - Pelatih Belanda, Danny Blind (kiri) bereaksi saat menyaksikan anak asuhnya dihajar dengan skor telak 30 oleh Turki dalam laga kualifikasi Grup A Piala Eropa, kemarin.

Belanda kini anjlok ke posisi empat klasemen sementara dan hampir dipastikan kehilangan tiket ke Piala Eropa 2016.

PSG Tawar Ronaldo 110 Juta Pound

Voli Pantai Membanggakan Keberhasilan NTB meloloskan empat tim voli pasir ke ajang PON 2016 juga mendapatkan apresiasi Kasdiono.

Menurutnya, ini adalah sejarah di mana jumlah tim NTB yang lolos ke PON bisa mencapai empat tim.

“Saya sangat surprised, kita punya voli pantai empat tim lolos PON. Luar biasa,” ujarnya.

Hanya saja, ia menegaskan cabor voli pantai bisa memberikan harapan baru untuk menjaring

tambahan medali di PON nanti.

Menurutnya, apa yang diperlihatkan sejauh ini sudah menggambarkan bahwa KONI NTB masih berada di jalur yang tepat untuk meraih target 15 medali emas di PON 2016. Semangat para pengurus KONI menurutnya juga tetap terjaga. Ia pun menjanjikan akan tetap mendukung pengembangan olahraga di NTB melalui kebijakan di legislatif, khususnya yang terkait dengan anggaran KONI. “Saya sudah merasakan bagaimana susahnya mengelola KONI dengan anggaran yang sangat terbatas. Saya tidak ingin kawan-kawan saya di KONI sekarang merasakan apa yang saya rasakan dulu. Karena itu soal anggaran, kita komitmen akan kawal terus,” pungkasnya. (aan/fan)

Atletik dan Tinju Diprediksikan Bisa Sumbang Medali Emas

(Suara NTB/ist)

PENAMPILAN HAZARD – Eden Hazard mencetak gol penentu kemenangan Belgia atas Siprus dalam laga grup B kualifikasi grup Piala Eropa 2016 yang berlangsung pada Senin dini hari kemarin. Sayangnya, Hazard dianggap memperlihatkan penampilan yang kurang memuaskan pelatih Marc Wilmots.

Meski Cetak Gol, Wilmots Sebut Hazard Belum Maksimal London Pelatih timnas Belgia Marc Wilmots menyebut bahwa Eden Hazard melakukan kekeliruan telah memilih Chelsea sebagai tempat berlabuh. Ini merupakan salah satu kepenuhan dari kredo bahwa kualitas penampilan berada di atas segalanya bila sebuah tim ingin berada di tempat terhormat.

Pernyataan Wilmots itu terlontar lantaran Hazard mencetak gol semata wayang

bagi kemenangan Belgia atas Siprus dalam laga grup B kualifikasi grup Piala Eropa 2016 yang berlangsung pada Senin dini hari kemarin.

Hazard mencetak gol pada menit ke-85. Kemenangan itu membawa Belgia ke puncak klasemen, hanya saja Wilmots tidak ingin larut dengan kemenangan itu, sebagaimana dikutip dari laman Evening Standard.

Wilmots bahkan menyebut

penampilan anak asuhannya “kurang mengesankan”. “Ia (Hazard) melakoni laga yang berjalan buruk. Saya malah ingin mengganti dia, hanya saja 10 menit terakhir ia menunjukkan penampilan gemilang. Hal serupa terjadi ketika Piala Dunia berlangsung.”

“Saya berharap lebih kepada dia. Dan ia segera menunjukkan penampilan terbaik di musim yang masih terus berjalan.” (ant/bali post)

Wagub Janjikan Bonus untuk Peraih Medali di Popnas

Mataram (Suara NTB) Keberangkatan kontingen NTB ke Pekan Paris Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan Paris Saint-Germain (PSG) meluncurkan proposal penawaberlangsung di Jabar 8-18 September dilepas seran senilai 150 juta euro atau 110 juta pound untuk memboyong cara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh superstar Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Amin, SH, M.Si di Gelanggang Pemuda Mataram, Warta yang menghebohkan di akhir jendela transfer itu dikutip Senin (7/9) lalu. Pada acara pelepasan kontingen dari pemberitaan media Brasil Globo Esporte. Selain PSG, NTB yang diperkuat oleh 93 atlet dan 14 ofidisebut-sebut pula bahwa Manchester United (MU) penah sial itu Amin menjanjikan, Pemprov NTB berminat merekrut megabintang asal Portugal itu. akan memberikan bonus untuk atlet perWarta itu mencuat setelah menyaksikan aktivitas aih medali. agen Ronaldo, Jorge Mendes selama jendela transfer “Kita akanmemberikanpenghargaanberumusim ini. Globo menekankan bahwa penawaran pa bonus pada atlet peraih medali di Popnas, yang diluncurkan itu bakal menjadi jumlah transfer namunnilainyakitaakanhitung-hitungdulu,” termahal sepanjang sejarah sepak bola dunia. ucapAmin dalam sambutannya. Hadir pada Hanya saja Real Madrid menolak proposal itu denacara pelepasan kontingen Popnas itu, Ketua gan mengatakan tawaran itu demikian menorehkan seUmum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Wakil jarah berkaitan dengan masa depan pemain berusia 30 Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasditahun tersebut, sebagaimana dikutip dari laman Off The ono SH, Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj. Post. Ronaldo yang meraih penghargaan Ballon D’Or Wartiah, M.Pd, Plt. Kepala Dinas Dikmasih diikat kontrak di Madrid sampai Juni 2019. pora NTB, H. Wahibullah dan jaSebaliknya, Ezequiel Lavezzi menyatajarannya. kan akan meinggalkan klub Paris SaintMenurut Amin pembeGermain (PSG) pada akhir musim 2016 rian bonus kepada atlet atau bertepatan dengan berakhirnya adalah salah satu upaya kontrak kerja penyerang asal Argenmerangsang atlet agar tina itu. Pernyataan Lavezzi tersememiliki semangat but seolah memberikan isyarat keuntuk mengukir juapada klub peminat seperti Inter Mira di level nasional. lan dan Juventus untuk segera meOleh karena itu dia nyiapkan penawaran jika serius inpun meminta kegin memiliki Lavezzi. pada seluruh pe“Saya pikir ini akan menjamangku amanah di musim terakhir bagi saya di di NTB seperti Paris Saint-Germain. Saya KONI NTB, Diberharap bisa berakhir dennas Dikpora gan kesuksesan,” ungkap NTB yang meLavezzi kepada media Pranwakili pemerincis Telefoot dilansir dari Foottah untuk tetap ball Italia, Minggu. memberikan “Sebelumnya saya memudukungan penuh tuskan untuk tetap tinggal (di Cristiano Ronaldo kepada kegiatan PSG) karena memiliki keperpembinaan cayaan dalam skuat ini,” olahraga di NTB. kata Lavezzi.

Sebab, peningka“Tim ini lebih kuat dari tan prestasi tahun-tahun sebelumnya olahraga di dan persaingan untuk tim kancah nasional utama membuat saya adalah tanggungbergairah,” kata Lavezzi. jawab bersama.

Di sisi lain, jika PSG Ia menegaskan, tidak ingin kehilangan untuk bisa mencatat Lavezzi secara gratis atau prestasi di level nabebas transfer pada sional, para atlet musim panas mendatang, harus memiliki semanmaka mereka harus menjual gat dan mental juara yang Lavezzi pada Januari 2016. tinggi. Sebab, menurutnya (ant/bali post) sang juara bukan yang tak per(Suara NTB/ist)

strategi yang dimainkan, kita tidak bisa dikatakan gagal. Saya yakin, Ridwan itu 1.500 masih terbaik di Indonesia.Adrian itu masih terbaik, jaga dia. Iswandi, Fadlin, mereka masih simpan kekuatan.

Cuma saya minta kita persiapkan kita punya lapis dua,” sarannya.

nah kalah, namun sang juara itu yang memiliki semangat dan mental juara. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa kegiatan olahraga tidak serta merta mencetak atlet yang berprestasi, namun lewat kegiatan olahraga juga penting untuk membentuk karatek mental masyarakat NTB untuk menjadi manusia yang berdaya saing, jujur dan pantang menyerah.

Amin meyakini, berolahraga akan membentuk manusia yang sehat secara mental melalui penanaman nilai kejujuran, pantang menyerah dan sportifitas. Karenanya, kegiatan olahraga sangat perlu didukung Pemprov NTB. “Kalian ini bibit masa depan NTB. Kalian harus punya mental juara karena setelah dewasa nanti kalian juga akan bisa mewakili NTB di ajang lebih tinggi,” ucapnya.

Di tempat yang sama Wahibullah melaporkan bahwa kontingen Popnas NTB akan diperkuat 93 atlet dan 14 ofisial. Para kontingen NTB itu akan mengikuti pertandingan di 9 dari 21 cabor yang dipertandingkan. Yakni atletik, pencak silat, bola voli indoor putri , bola voli pantai putra/putri, bola basket, tinju, karate taekwondo, senam dan pertandingan eksebisi tarung derajat.

Para kontingen akan diberangkatkan lima tahap, yakni di tahap pertama tim voli indoor, bola basket dan atletik akan berangkat tanggal 8 September selanjutnya tahap kedua, tim tinju, voli pantai dan pencak silat berangkat tanggal 9 September.

Sedangkan Karate tanggal 11 September, Taekwondo tanggal 12 September dan senam tanggal 15 September. Kontingen NTB tidak mematok target muluk-muluk di event itu. Namun Wagub NTB berharap kontingen NTB bisa meningkatkan perolehan medali emas di event tersebut dan di Popnas sebelumnya NTB tahun 2013 lalu meraih empat medali emas dari cabor atletik dan pencak silat. (fan)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan dirinya memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuan kontingen NTB yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Popnas XIII di Bandung, Jawa Barat (Jabar) 8-18 September 2015. Khususnya atlet cabor atletik dan tinju dianilainya bisa menyumbang medali emas di event tersebut.

“Saya percaya bahwa cabor atletik dan tinju bisa mempersembahkan medali emas di Popnas. Karena beberapa atlet mereka pernah mengukir prestasi di kejuaraan nasional di level pelajar,” ucap Andy kepada Suara NTB usai menghadiri acara pelepasan kontingen NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Senin (7/9) kemarin.

Rasa optimis ketua KONI NTB memang tidak berlebihan mengingat beberapa pelatih dan pengurus dua cabor tersebut tidak meragukan kemampuan atlet. Diantaranya cabor atletik dan pengurus cabor tinju tidak meragukan pernyataan Andy. Pelatih cabor atletik NTB, I Wayan Gunaksi misalnya mengaku optimis atletik bisa menyumbangkan minimal satu medali emas.

Menurut Gunaksi peluang medali emas NTB di cabor atletik ada di nomor tolak peluru putri.

Gunaksi mengatakan salah satu atlet tolak peluru NTB, ItaArianti merupakan atlet peraih medali emas di PON Remaja putri tahun 2011 lalu. Dan dia pun sangat optimis bila atletnya itu bisa kembali mempersembahkan medali emas untuk NTB di Popnas 2015.

Sementara itu di cabang olahraga tinju Sekum Pertina NTB, Haryoto Az juga memiliki keyakinan sama. Menurut Haryoto petinju NTB memiliki peluang menyumbang medali emas.

Meskipun sejauh ini petinju NTB belum pernah menyumbangkan medali di Popnas , namun persiapan petinju NTB menghadapi Popnas diakui Haryoto sudah cukup maksimal.

Di tempat terpisah ofisial kontingen Popnas NTB, H. Hamzan Wadi tak berani sesumbar, namun Hamzan mengatakan bahwa kontingen NTB telah mempersiapkan atlet secara maksimal untuk menghadapi Popnas. Terutama atlet yang di bina di PPLP NTB diakui Hamzan memiliki peluang untuk merebut medali di multi event bergengsi tingkat pelajar nasional itu. (fan)

LPI NTB Tidak Digelar

Dikpora Lotim Mengaku Kebanjiran Pertanyaan Selong (Suara NTB) – Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat provinsi NTB dipastikan tidak dapat digelar.

Hal ini menyisakan tanda tanya bagi semua pihak terutama bagi kedua sekolah yang timnya masuk dalam ajang bergengsi itu yakni SMAN 3 Selong dan SMPN 1 Pringgabaya. Akibatnya, Dinas Dikpora Lotim menjadi sasaran pertanyaan bagi pihak sekolah dalam mencari kejelasan ajang bergengsi itu.

“Kita sangat sayangkan atas dipastikannya LPI NTB tidak akan digulirkan. Padahal, ajang bergengsi itu sudah dinanti-nantikan oleh para juara di tingkat kabupaten/ kota. Sehingga, kita selalu kebanjiran pertanyaan,” ungkap Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Kabid Pora) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (7/9).

Diketahui, dipastikannya LPI NTB tidak akan digulirkan lantaran Dinas Dikpora NTB selaku pihak yang akan memfasilitasi penyelenggaraan liga sepak bola antar pelajar itu dikarenakan belum menerima juklak dan juknis

pelaksanaan LPI tingkat provinsi NTB itu dari Kemenpora.

“Terkait dengan pembatalan ini saya rasa semua kabupaten/kota merasakan dampaknya karena mereka sudah melakukan persiapan. Tak terkecuali kita di Lotim yang paling dahulu melakukan persiapan dan seleksi,” tandasnya.

Selain event itu merupakan ajang untuk bersilaturrahmi, Hasanudin menegaskan bahwa LPI merupakan salah satu ajang untuk mengasah bakat siswa dan mengukir prestasi sampai ke tingkat nasional.

Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemangku kebijakan yang lebih tinggi supaya mencarikan solusi yang terbaik terkait dengan keberlanjutan pelaksanaan LPI NTB supaya motivasi para siswa tidak memudar.

“Sampai saat ini kita tetap menjalin koordinasi dengan Dikpora NTB untuk mencari keberlanjutan dari LPI itu.

Namun, kita berharap LPI tingkat provinsi NTB itu tetap digelar dengan alasan semangat siswa yang sudah masuk dalam daftar juara itu tidak terputus,” harapnya. (yon)

Selasa, 8 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Selasa, 8 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Catatan Kecil dari Venezia

Mutasi Harus Bijak GERBONG mutasi yang diungkapkan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., bakal bergerak dalam waktu dekat, membuat sejumlah pejabat Lingkup Pemkot Mataram mulai gelisah bahkan ketar-ketir. Meskipun lisan mereka mengungkapkan bahwa mutasi dalam sebuah birokrasi adalah hal yang lumrah terjadi dan mereka siap ditempatkan dimana saja, namun hal itu kerapkali menunjukkan hal yang berkebalikan.

Bukan tidak mungkin banyak dari pejabat lingkup Pemkot Mataram justru takut kehilangan jabatannya. Apalagi bagi pejabat yang saat ini sedang menikmati posisi cukup strategis. Meskipun baru menjabat, memang tidak ada salahnya kalau Penjabat Walikota ingin melakukan perombakan birokrasi. Tentu akan banyak pertimbangan dalam penempatan pejabat.

Mulai dari kecakapan pejabat bersangkutan hingga netralitas pejabat. Namun yang perlu digarisbawahi dari rencana mutasi itu adalah bahwa rotasi pejabat harus dilakukan dengan bijak, tanpa pretensi apapun. Jangan sampai mutasi dilakukan dengan niatan tertentu. Misalnya ingin menyingkirkan pejabat yang mungkin diyakini sebagai kaki tangan rezim terdahulu.

Meskipun mungkin pejabat bersangkutan dulunya loyal pada pemerintahan terdahulu, namun sepanjang pejabat itu mampu menunjukkan kinerja yang baik, tentu tidak ada alas an prinsip untuk mencopot pejabat tersebut. Lain halnya kalau pejabat itu sudah melanggar netralitas ASN atau aparatur sipil negara (dulu PNS, red), tentu tidak berlebihan juga kalau pejabat tersebut dimutasi ke tempat yang sesuai.

Langkah Penjabat Walikota Mataram yang meminta Sekda Kota Mataram yang juga Ketus Baperjakat Kota Mataram untuk mengkonfirmasi sikap pejabat-pejabat yang dicurigai ‘’bermain di dua kaki’’ harus dihargai sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dari hal-hal yang berbau politis. ASN memang memiliki hak politik, namun hak itu cukup disalurkan nanti saat Pilkada.

Namun hak politis ini kerap dimaknai kebablasan oleh ASN, sehingga baik sadar maupun tidak melakukan praktik-praktik yang sesungguhnya lebih pantas dilakukan oleh para politisi. Sehingga wajar kalau kemudian Penjabat Walikota Mataram memberi pilihan kepada pejabat bersangkutan, apakah tetap menjadi ASN atau ingin berpolitik. Apalagi, sejumlah daerah, termasuk Kota Mataram akan menghadapi momentum Pilkada serentak 9 Desember nanti.

Rencana mutasi sebelum Pilkada juga tidak pelak memunculkan beragam spekulasi. Tetapi masyarakatpun perlu memahami bahwa mutasi sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah.

Semua pihak berharap mutasi yang digelar nantinya, betul-betul berkiblat kepada kepentingan daerah. Seyogiyanya, kepala daerah harus memiliki ‘’pembantu’’ yang sejalan dengan dirinya agar dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga pembangunan di Kota Mataram. Kita tidak bisa menyalahkan Penjabat Walikota melakukan mutasi karena memang di Kota Mataram masih ada kesan bahwa penempatan pejabat bukan karena keahlian, melainkan karena faktor kedekatan.

Pada mutasi yang akan datang diharapkan pejabat yang dimutasi berlandaskan kompetensi. Dan, para pejabat lingkup Pemkot Mataram juga harus legowo menerima apapun hasil mutasi. (*)

Kokok Jangkuk, Kampung Pulo dan Venezia ABTU 5 September 2015, setelah menempuh penerbangan sembilan belasan jam lebih termasuk transit di Hamad Internasional AirPort Doha Qatar, akhirnya untuk pertama kali saya jejakkan kaki di Venezia (venice) italia disambut sepoi angin Venezia yang cukup bersahabat bersuhu 18 derajat Celcius. Bandara nya lumayan besar. Terminal kedatangan dan keberangkatan, apron, taxi way nya lebih besar dari BIL, tapi tentu tidak seluas dan semegah bandara transit di Doha. Berputar-putar bandara Venezia sejenak, teringat suasana yang kurang lebih sama dengan Bandara Bremen Jerman juga Bandara Gimpo di Korea Selatan.

Sepanjang AirPort menuju Kota Mestre Venezia, sesekali nampak hamparan persawahan dengan tanaman surgum dan gandum, sungai memanjang yang di tepiannya terlihat tambatan perahu dan ponton boat bersandar rapi, kapal kapal barang juga cruise besar melebihi Cruise Sun Pasific yang sering singgah di dermaga Lembar berjejer di Transeto Porta Venezia. Hotel berbintang juga Apartemen dengan arsitektur bangunan tua ala Eropa nampak dimana mana. lalu lintas jalan raya menuju objek wisata sangat ramai terlebih saat weekend, namun tetap terlihat tertib dan lancar. Tidak terlihat banyak sepeda motor, justru lebih sering berpapasan dengan goweser laki perempuan tua dan muda menggunakan sepeda jangkung model lama. Di Kota Mestre dan sekitar Hotel Ambasciatori tempat menginap tertata dengan baik dan pastilah bersih.

Banyak berjalan banyak dilihat, lama usia banyaklah dirasa. Meski terasa cukup melelahkan, namun tentu sayang sekali rasanya melewatkan malam Minggu berlalu begitu saja di kota dunia yang konon katanya romantis ini. Dibawah rinai gerimis yang datang dan pergi, berbekal jaket, slayer dan topi menutup telinga, ingin rasa nya menghabiskan malam minggu ini leyeh leyeh di piazzale roma San Marco, menelusuri kanal Rio Del Magazen, depan hotel arlecchino, hotel olimpia, sotoportego de ca fernardo, Cassa Di Risparmio, servicio Gandole, fondamenta Dei Tolentini dan lainnya sebelum keesokan harinya menyeberang menikmati jantungnya wisata Venezia di San Marco dengan katedral dan berbagai heritage yang masih terpelihara dengan baik sebagai ojek dan daya tarik wisata Venezia.

Malam kian larut, dinginpun kian menembus jaket. cafe cafe pinggir kanal kian ramai. Berpasang muda

Oleh:

H. Lalu Gita Aryadi (Asisten II Setda NTB)

Dalam hati lalu bertanya, apakah kita mampu melakukan penataan Kali Jangkuk dan revitalisasi Kota Tua Ampenan itu menjadi san Marco Venezia? Akan kah sampah-sampah di kota mampu dibersihkan sehingga Mataram menjadi bersih dan hijau royo royo menjelang pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional, Muktamar Nasional ICMI, pertemuan World Islamic Tourism Mart hingga menjelang MTQ Nasional 2016 yang sohibul bait nya Kota Mataram? mudi, sampai pasangan tua jompo keluar hotel menepi ke pinggir kanal menikmati aneka menu makanan italiano. Dengan sedikit memaksa lidah dan kompromi dengan perut mencoba mencicipi tawaran aneka menu yang ada kandungan ikannya. Di malam se dingin ini, menikmati menu makanan yang belum familier, justru jadi siksa tersendiri karena kian terbayang sambel ikan bakar Nipah, ikan rajang ragi kuning, rumah makan Sea Food 99 juga aneka sajian sea food remaja indah di lembar yang rasarasanya lebih familier dengan lidah di banding menu yang tersaji di Venezia. Perkara lidah dan perut ini memang seakan memaksa ingin segera pulang, menikmati beberok, cengeh, dan nasi balap puyung.

Suhu sekitar kanal terus menurun hingga mencapai 11 - 12 derajat. Meski tanpa kepulan asap rokok, melamun sambil merenung jadi kian nikmat. Terbayang Kali Jangkuk dan rencana revitalisasi kota tua Ampenan yang sudah di inisiasi Walikota mataram Ustaz Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Bung Mohan Roliskana, meski belum tuntas. Terbayang wajah Penjabat Walikota Mataram - Mbok Selly Andayani yang MACAN ( Manis dan Cantik, banyak ide dan konsisten ). Dalam hati lalu bertanya, apakah kita mampu melakukan penataan Kali Jangkuk dan revitalisasi Kota Tua Ampenan itu menjadi san Marco Venezia ? Akan kah sampah-sampah di kota mampu

dibersihkan sehingga Mataram menjadi bersih dan hijau royo royo menjelang pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional, Muktamar Nasional ICMI, pertemuan World Islamic Tourism Mart hingga menjelang MTQ Nasional 2016 yang sohibul bait nya Kota Mataram?

Berbagai lamunan berubah menjadi kegelisahan karena bagaimanapun juga merasa sebagai bagian dari panitia yang betanggung jawab mempersiapkan semua itu.

Ya, di tengah hiruk pikuk maju mundur nya Pilkada kota Mataram, masyarakat Mentaram dituntut bersiap diri menjadi tuan rumah yang baik untuk berbagai event nasional dan internasional di tahun 2015 dan 2016 mendatang. Selain harus menjalankan dua tugas utama sebagai Penjabat Walikota Mataram untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memfasilitasi suksesnya Pilkada Kota Mataram hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota definitif, penjabat juga harus berpacu dengan waktu mempersiapkan dan mensukseskan event nasional/internasional tersebut. Kota Mataram harus memenuhi kualifikasi sebagai kota yang Sapta Pesona, kota yang Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, penuh kenangan seperti halnya Kota Venezia yang memanjakan mata setiap wisatawan yang datang berkunjung. Dibutuhkan keberanian, ketegasan, komitmen yang kuat juga kecerdasan untuk mewujudkan Kota Tua Ampenan menjadi San

Marco atau wajah Venezia kecil di Kali Jangkuk, Kali Ancar hingga Meninting. Mampukah?

Di tengah lamunan dan kegelisah itu, tiba tiba terlintas sekelebat wajah garang Ahok - Basuki Tjahya Purnama, Gubernur DKI yang dengan komitmennya yang kuat kini sedang berjibaku menggebrak penataan Kampung Pulo. Pemukiman ratusan KK yang selalu tenggelam kala musim hujan tiba di ibukota, kini di bolduser rata dengan tanah, penghuninya di relokasi ke rumah susun yang sudah disediakan dan kini tentu akan dimulai penataan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Gubernur yang berani tidak populer ini berjibaku mengubah mind set masyarakat bantaran kali untuk tidak lagi mengganggap kali adalah kamar belakang dan tempat membuang sampah menjadi kali sebagai beranda depan yang harus ditata rapi jali dan bersih. Adakah Ahok juga sedang membangun mimpi menjadikan Kali Ciliwung sebagai kanal-kanal di Venezia yang bersih sebagai atraksi wisata sungai ? Bila Ahok sudah meledak ledak, tentu masyarakat menunggu “Bu Risma” Kota Mataram juga mulai bertindak. Bonjour Venesia.

Jabar butuh 20 ribu sapi impor Tidak harus impor, NTB bisa jadi pemasok

*** Tinggal empat bulan, enam paket proyek Disbudpar NTB belum tuntas Yang penting tidak molor eksekusinya

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 8 September 2015

Halaman 15

Jabar Butuh 20 Ribu Sapi Impor Bandung (Suara NTB) Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jabar Ferry Sofyan Arif menyatakan Provinsi itu butuh 20 ribu ekor sapi impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat termasuk menghadapi lonjakan permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha.

“Jabar butuh 20 ribu ekor sapi impor atau 40 persen dari total impor sapi nasional,” kata Ferry Sofyan Arief di Bandung, Senin (7/9).

Ferry menyatakan Jabar merupakan daerah dengan tingkat kebutuhan daging tergolong tinggi, sehingga alokasi sapi impor bagi Jabar pun cukup besar.

Pasokan daging sapi lokal saat ini berasal dari Jatim dan Jateng, disamping daging sapi impor.

“Bila melihat kebutuhannya, khususnya menjelang Idul Adha, alokasi Jabar untuk sapi impor cukup besar,” katanya.

Ia berharap pasokan daging impor itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsi sekaligus untuk menekan harga daging di pasaran yang saat masih termasuk tinggi.

Sementara itu, data Dinas Peternakan Jabar menunjukan, Jabar mengalami surplus 34 ribu ekor. Berdasarkan data, ketersediaan sapi di Jabar hingga saat ini sebanyak 116.444 ekor. Angka tersebut, melebihi kebutuhannya, yang jumlahnya 72.407 ekor.

Sedangkan ketersediaan kerbau hingga saat ini berjumlah 1.847 ekor dengan kebutuhannya sebanyak 700 ekor. (ant/Bali Post)

Istana Enggan Komentari Pertemuan Setya dengan Trump Jakarta (Suara NTB) Pihak Istana Kepresidenan enggan mengomentari pertemuan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Kandidat Capres AS dari Partai Republik Donald Trump.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9), mengatakan ia tidak bisa berkomentar karena dirinya juga bukan lagi anggota DPR. “Jadi intinya, saya nggak komentar, bukan anggota DPR dan tidak etis untuk dikomentari oleh pemerintah,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyebut bahwa kehadirannya menemui Trump salah satunya untuk membicarakan soal investasi. Namun, Pramono menegaskan pihaknya tidak akan berkomentar terkait hal yang bukan tugas utama pemerintah.

“Tetapi ada catatan saja, kalau ada hal yang bekaitan dengan investasi, itu tugasnya pemerintah,” ujarnya.

Sedangkan soal kehadiran Utusan Presiden untuk Garis Batas Malaysia dan Singapura Edy Pratomo yang ikut pimpinan DPR ke AS, Pramono menambahkan Eddy Pratomo hadir sebagai pribadi, bukan sebagai utusan khusus.

“Karena beliau adalah utusan khusus masalah garis perbatasan. Dan kebetulan ketika beliau mengajukan anggaran kepada kami, saya pada waktu itu belum menyetujui, sehingga pasti pada saat itu berangkat tidak pakai anggaran negara. Pakai anggaran siapa, saya nggak tahu,” tukasnya.

Kehadiran Setya Novanto dalam jumpa pers kampanye Donald Trump menuai banyak kontroversi bahkan menjadi pembahasan yang ramai di sosial media dalam beberapa waktu terakhir. (ant/Bali Post)

Belum Ada Solusi Dari Hal. 1 “Jangan nelayan ditangkap. Jadi negara ini, apapun usahanya, apapun upayanya ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita main tangkap (nelayan), main tangkap sendiri janganlah. Jadi, pemerintah itu mengayomi masyarakat kemudian berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan sebaliknya menyengsarakan rakyat,” kata senator asal NTB ini di Kantor Gubernur, Senin (7/9) siang kemarin.

Suhaimi mengungkapkan, Komite II DPD RI telah dua kali bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. DPD RI menyampaikan dua solusi kepada Menteri Susi mengenai larangan penangkapan benih lobster. Solusi yang ditawarkan DPD RI yakni Menteri Susi merevisi kembali Permen KP No. 1 Tahun 2015 ten-

tang larangan menangkap benih lobster.

“Jika itu tidak, maka kita berharap bahwa pemerintahlah yang harus menampung benih lobster hasil tangkapan nelayan.

Jadi nelayan penangkap lobster itu tetap bisa menangkap seperti kebiasaan selama ini. Kemudian pemerintah yang menampung itu dulu untuk memperbesar, sesuai keputusan,”ujarnya.

Namun, sampai saat ini belum ada solusi yang diambil KKP tekait larangan itu. Sementara, gejolak yang terjadi di daerah sudah cukup besar. Dimana, para nelayan sudah beberapa kali mendesak Gubernur NTB dan DPRD NTB supaya KKP merevisi bahkan mencabut Permen tersebut.

“Itu masih dikaji usulan itu,” pungkasnya. (nas)

Untuk Program Belanja Modal Dari Hal. 1 Sesuai dengan arahan Kemendagri itu, pemprov mengalihkan belanja hibah dan bansos untuk program belanja modal secara signifikan.

“Itu sudah dilaksanakan (catatan Kemendagri), sudah dilakukan penyesuaian,” kata Iswandi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (7/9) siang kemarin.

Dijelaskan, belanja hibah dan bansos memang dianggarkan ketika belanja wajib pemprov NTB telah dipenuhi.

Artinya, belanja hibah dan bansos dianggarkan ketika belanja lainnya yang menjadi fokus Pemprov NTB telah ditunaikan dalam APBD. ‘’Hibah dan bansos itu maksudnya dianggarkan ketika belanja wajib itu sudah ditunaikan. Jadi ini sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan catatan Kemendagri. Persentasenya cukup signifikanlah,’’ kata mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini.

Iswandi tak merinci seberapa besar pengurangan belanja hibah dan bansos yang dikurangi dalam APBDP 2015. Namun, ia memastikan, belanja hibah dan bansos dikurangi cukup signifikan. Belanja hibah dan bansos itu selanjutnya dialihkan untuk program-program lain-

nya seperti belanja modal.

“Dan ini program-program belanja modal di Dinas PU. Dialihkan ke program,” ucapnya.

Dalam APBD murni 2015, dari total APBD murni 2015 sebesar Rp 2,993 triliun, jumlah belanja hibah sebesar Rp 549,3 miliar dan belanja bansos sebesar Rp 36,5 miliar. APBDP NTB 2015 ditetapkan sebesar Rp 3,7 triliun lebih. Dengan rincian pendapatan, semula Rp 3,039 miliar lebih, bertambah Rp 515 miliar lebih.

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 3,555 miliar lebih. Belanja, semula Rp 2,993 miliar lebih kmeudian bertambah Rp 626 miliar lebih. Sehingga jumlah setelah perubahan Rp 3,619 miliar lebih. APBDP NTB 2015 mengalami defisit Rp 64 miliar lebih.

Pembiayaan, terdiri dari penerimaan, semula Rp 11,6 miliar lebih bertambah Rp 138 miliar lebih.

Jumlah setelah perubahan menjadi Rp 150 miliar.

Pengeluaran semula Rp 58 miliar lebih, bertambah setelah perubahan sebesar Rp 27,6 miliar lebih. Jumlah pengeluaran setelah perubahan menjadi Rp 85 miliar lebih. (nas)

Pemekaran Kecamatan Sekotong Belum Masuk Prioritas (Suara NTB/nas)

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi penatausahaan aset di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Senin (7/9) kemarin.

LKPD Berbasis Akrual

Pemprov NTB Genjot Seluruh SKPD Lakukan Validasi Aset Mataram (Suara NTB) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2015 sudah mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Sebelumnya, LKPD Provinsi NTB menggunakan sistem akuntasi berbasis kas. Untuk menerapkan sistem baru ini, Pemprov menggenjot seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB melakukan validasi aset.

“Yang paling membedakan sistem ini, kalau berbasis kas itu tak ada laporan operasional, tidak ada laporan ekuitas. Kemudian tidak pernah dilakukan perhitungan penyusutan nilai aset. Nah sekarang harus dilakukan perhitungan penyusutan nilai aset untuk mengetahui berapa beban kita,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si ditemui usai sosialisasi masalah penatausahaan aset di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur,

Senin (7/9) siang kemarin.

Iswandi mengatakan, salah satu tantangan dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam LKPD ini adalah jumlah item aset atau barang milik daerah (BMD) yang sangat banyak. Sehingga, seluruh SKPD perlu melakukan penelusuran dari sekarang. ‘’Sehinga perlu sekarang BMD itu ditelusuri itu umur ekonomisnya. Karena selama ini tidak pernah dihitung.

Seperti barang yang layak masih digunakan, ini harus divalidasi semua. Memvalidasi aset ini untuk menghitung penyusutan nilainya, ini yang paling berat. Paling krusial,” tambah Iswandi.

Untuk itu, kata Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini, hal itulah yang terus digenjot dan dipersiapkan saat ini. “Makanya kita lakukan sosialisasi pada tingkat kepala SKPD, kemudian pejabat pelaksana teknis. Kemudian nanti pada Di-

nas Pendapatan. Aset-aset yang merupakan belanja modal, ini umur ekonomisnya harus ditetapkan, seperti jalan, jembatan dan kendaraan itu jumlah itemnya banyak sekali,”imbuhnya.

Selain itu, kata Iswandi, seluruh SKPD juga harus membuat laporan keuangan. Sebanyak 80 persen laporan keuangan harus dibuat di masingmasing SKPD dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini. Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, laporan keuangan SKPD disiapkan oleh Biro Keuangan dan Biro Umum.

“Nah sekarang dengan sistem akuntasi berbasis akrual itu, karena ada laporan operasional dan ekuitas yang harus disusun SKPD, proses penyusunan SKPD harus tuntas sekurang-kurangnya 80 persen di tingkat SKPD. Baru pemprov bisa menyusun laporan keuangan, pengkonsolidasian,”terangnya. (nas)

Posisi Ketua Komisi II DPRD NTB Ditentukan dengan Tatib Mataram (Suara NTB) Posisi Ketua Komisi II DPRD NTB yang lowong pasca-ditinggalkan oleh Sarifudin yang kini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, segera dibahas. Mekanismenya ditentukan dengan mengacu pada tata tertib (Tatib) yang berlaku di DPRD NTB. “Untuk Ketua saja, tentu kita kembalikan ke Tatib.

Kalau di Tatib kan dari Anggota,” ujar Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM, yang dikonfirmasi Suara

NTB, Senin (7/9) kemarin.

Made menegaskan, nantinya tentu akan ada pembahasan di antara pimpinan fraksi-fraksi terkait siapa yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut. Made juga enggan menjamin bahwa posisi itu pasti diberikan kepada anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra. Menurutnya, semua akan ditentukan berdasarkan Tatib.

Ia menambahkan, sejauh ini Komisi II DPRD NTB memang cukup merasakan imbas dari kurang aktifnya pimpinan

mereka akibat keikutsertaan di Pilkada. “Bahkan di waktu pembahasan APBD kemarin beberapa kali rapat itu dipimpin oleh anggota,” ujarnya.

Untuk itulah ia berharap perubahan kepemimpinan di Komisi II DPRD NTB ini bisa membawa perubahan. Ia juga mengharapkan proses tersebut lahir dari komunikasi politik yang sehat di internal DPRD NTB. Meski, Made menegaskan pihaknya hingga kini masih belum melibatkan diri dalam proses koalisi membahas persoalan ini. (aan)

Kasus BSS, Dua Terpidana Diperiksa untuk Dua Tersangka Baru Dari Hal. 1 “Termasuk soal kontrak, sampai pembayaran, juga ditanyakan penyidik,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Senin (7/9).

Demikian juga terpidana Samsul Bahri. Rekanan yang memenangkan lelang proyek BSS 2013 ini, ditanya seputar proses serahterima bibit sapi kepada kelompok. Samsul diperiksa penyidik Hademan, SH. Keduanya diperiksa kaitan dua orang lainnya yang dijadikan tersangka, yakni LF dan TKD. Dua orang ini, dalam kapasitas sebagai panitia pemeriksa dan penerima barang, ditetapkan sebagai tersangka

karena dianggap lalai dalam kegiatannya sehingga dua kelompok tidak menerima bibit sapi sesuai ketentuan. Sehingga dari total 16 kelompok yang proyeknya dianggarkan senilai Rp 4,6 Miliar, ada dua kelompok yang bermasalah.

Ditambahkan Sutapa, LF dan TKD ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan rangkaian penyidikan didukung fakta persidangan. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan dana program BSS khusus dua kelompok tadi.

Sesuai putusan hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa Zainul Wardi dan Samsul Bahri diputus bersalah sesuai dak-

waan Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Masing masing divonis bersalah, Zainul Wardi diputus 1 tahun penjara dan Samsul Bahri 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam putusan hakim, menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang perbuatan pidana penyertaan. “Jadi sesuai putusan Pengadilan, tentang perbuatan penyertaan, menjadi alasan kami melanjutkan kasus ini,” tegas Sutapa. Mengenai kapan pemeriksaan kedua tersangka, itu katanya menunggu keputusan tim penyidik, setelah dua terpidana dimintai keterangan. (ars)

Lagi, Dua JCH NTB Meninggal di Tanah Suci Dari Hal. 1 Selanjutnya, kata Maad, JCH NTB kloter 3 Embarkasi Lombok atas nama Sueb Bin Muh. Tahir (83) meninggal dunia saat perjalanan dari Madinah ke Mekah pada Minggu (6/9) malam sekitar jam 20.00 waktu Arab Saudi karena sesak nafas. Almarhum berasal dari Dusun Cermen, Aik Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng).

“Sampai hari ini, jemaah (calon) haji NTB yang meninggal empat orang di Arab Sau-

di. Tiga dari Lombok Tengah,” kata Maad ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/9) siang kemarin.

Sebelumnya, dua JCH NTB yang meninggal di Arab Saudi itu yakni Harap Idris Dirakse (77) dari Mantang Loteng tergabung dalam kloter empat Embarkasi Lombok. Kemudian Sawiyah (59) dari Praya Barat, Loteng terkena serangan jantung saat beribadah di Masjid Nabawi Minggu (30/8).

Sementara itu, lanjutnya, tinggal kloter 11 JCH NTB Embarkasi Lombok yang be-

lum diberangkatkan ke Tanah Suci. Berdasarkan jadwal, kloter 11 akan diberangkatkan pada 17 September mendatang dengan jumlah jemaah sebanyak 144 orang. Maad mengatakan, JCH NTB kloter 11 tersebut rencananya akan digabung dengan JCH asal Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, apakah nanti JCH NTB yang akan diberangkatkan menuju Makassar sebelum bertolak ke Arab Saudi atau sebaliknya, masih menunggu informasi lebih lanjut. (nas)

IPM NTB Terkoreksi Tiga Tingkat Dari Hal. 1 dalam sambutannya membuka Sosialisasi IPM Metode Baru, di Gedung BPS, kemarin.

Sementara untuk NTB, sosialisasi itu memperlihatkan naiknya posisi IPM NTB dalam rangking IPM Provinsi di seluruh Indonesia. Sebuah foto yang di-posting Kepala Bappeda NTB, Chairul Mahsul, SH, MH di sebuah grup BBM memperlihatkan IPM NTB kini berada di posisi 30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Rangking IPM yang terbaru ini menempatkan NTB berada di atas NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua.

Dalam gambar tersebut, terlihat pula bahwa NTB menjadi salah satu provinsi yang berstatus “Top Movers” dalam kurun waktu 2004 hing-

ga 2014. Chairul juga mengakui adanya perubahan komponen penilaian IPM kali ini.

Salah satunya adalah ratarata lama sekolah yang diganti dengan angka harapan lama sekolah. Sementara untuk penghitungan paritas daya beli, komponennya bertambah dari 27 komoditas menjadi 96 komoditas.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, memberikan apresiasi atas meningkatnya ranking IPM NTB ini. ‘’Mudah-mudahan ini bisa memicu kita semua untuk terus meningkatkan.

Dan ‘jangan malu’ menjadikan indikator IPM ini sebagai standar kita dalam perencanaan pembangunan, memprioritaskan anggarannya, segalam macam,” ujarnya.

Ia menambahkan, seharus-

nya dalam proses pembahasan APBD prioritas anggaran untuk IPM benar-benar bisa dibuat secara lebih detail. ‘’Makanya kita Fraksi PKS sering bertanya, untuk meningkatkan satu strip saja itu butuh berapa duit. Supaya peningkatan IPM ini juga by design. Tidak semata-mata kemudian karena hanya perubahan komponen penilaian saja,’’ ujarnya.

Jika target untuk perbaikan IPM ini bisa dibuat secara rinci, maka bisa diketahui kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup manusia NTB itu. ‘’Kita butuh dana APBD sekian, butuh dukungan dana pusat berapa, sehingga naiknya itu memang benar-benar terukur secara jelas,’’ pungkasnya. (aan)

Giri Menang (suara NTB) – Pemekaran Kecamatan Sekotong belum masuk priositas bagi Pemkab Lombok Barat (Lobar). Hal ini disebabkan, Kemendagri masih memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

Pemkab Lobar lebih fokus membangun infrasturktur dasar di daerah itu. Setelah itu dilakukan, kemungkinan pemekaran akan diagendakan.

Hal ini disampaikan Asisten I Setda Lobar, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih kemarin.

Menurutnya, sampai saat ini usulan terkait pemekaran Kecamatan Sekotong belum secara resmi diusulkan. ‘’Tapi saya kira belum saatnya, lebih baik kita bangun saja dulu Sekotong,”kata Asisten I ini.

Menurutnya, terkait pemekaran Kecamatan Sekotong belumlah terlalu urgen. Karena disamping terbentur aturan Kemendagri yang memoratorium pemekaran daerah, pemda juga sebaiknya fokus membangun Sekotong baik dari SDM dan infrasturktur.

Sementara itu, Camat Sekotong, HL Edi Sadikin mewacanakan akan memekarkan Kecamatan Sekotong menjadi dua kecamatan. Wacana ini sendiri telah lama digagas oleh pihak kecamatan, menindaklanjuti aspiasi dari masyarakat setempat. “Memang kita sudah wacanakan itu (pemekaran Kecamatan Sekotong), kami juga sudah sampaikan ke pimpinan (Plt Bupati),”kata Camat Sekotong ini. (her)

Penjabat Bupati Berhaji, Sekda KLU Jadi Bupati Selama 20 Hari Mataram (Suara NTB) Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Ashari, SH, MH akan melaksanakan ibadah haji selama 20 hari. Selama melaksanakan ibadah haji, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan menunjuk Sekda KLU sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati untuk melaksanakan roda pemerintahan di Dayan Gunung.

“Nanti akan ada Plt, ditunjuk Sekda. Hanya 20 hari. Plt itu ditunjuk pak Gubernur,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB. Dijelaskan, Penjabat Bupati KLU, Ashari, SH, MH yang dilantik sebagai penjabat Bupati pada 3 Agustus lalu akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci selama 20 hari. Yang bersangkutan akan mengajukan izin cuti ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Senin ini. Setelah izin cuti dari Mendagri keluar, kata Dirjaharta maka Gubernur segera akan menunjuk Sekda KLU sebagai Plt Bupati.

“Setelah keluar izin cuti dari Mendagri baru pak Gubernur menunjuk Sekda sebagai Plt Bupati. Dialah yang melaksanakan tugas pemerintahan selama 20 hari selama Penjabat Bupati cuti,”pungkasnya.

Pengambian sumpah dan pelantikan Ashari, SH, MH sebagai Penjabat Bupati KLU merupakan tindaklanjut keputusan Mendagri No. 131.52 tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015. Ia merupakan Sekretaris DPRD NTB. Selam enjadi penjabat Bupati ia bertugas mensukseskan pelaksanaan Pilkada di KLU. Saat ini ada dua pasangan calon kepala daerah di KLU yang sudah ditetapkan oleh KPU setempat. Yakni pasangan H. Djohan Sjamsu-Mariadi (Jadi) dan H. Najmul Akhyar-Sarifudin (Nasa). Pilkada KLU dijadwalkan serentak bersama enam kabupaten/ kota lainnya di NTB seperti Lombok tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Mataram pada 9 Desember mendatang. (nas)

Bupati Lobar Non Aktif Dituntut 7 Tahun Penjara Dari Hal. 1 Sebagaimana ketentuan pasal 12 huruf e Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang peurbahan UU No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tipikor.

Sebelum membacakan tuntutannya, jaksa sebelumnya mengutarakan sejumlah pertimbangan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan di antaranya perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah atau negara sedang giat melakukan pemberantasan korupsi. Terdakwa tidak secara

tegas mengakui perbuatannya.

Sedangkan yang meringankan yaitu bersikap sopan dan menjadi tulang punggung keluarga.

“Menuntut supaya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini,supaya menghukum terdkawa Zainy Arony dengan pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan,” tuntut KPK. Atas tuntutan itu, Zainy Aony dan kuasa hukumnya yang diberikan kesempatan menanggapinyamelalui pledoi atau pembelaan. Bahkan pembelaan juga akan dilakukan secara pribadi oleh terdakwa,di samping melalui kuasa hukumnya. (Kmb37)

Enam Paket Proyek Disbudpar NTB Belum Tuntas Dari Hal. 1 “RSUP sudah ada pemenangnya Adi Karya. Tinggal teken kontrak saja,” kata Sugiharta ketika dikonfirmasi Suara NTB. Selain proyek lanjutan pembangunan dua gedung RSUP NTB itu, proyek lainnya yang cukup strategis adalah 11 paket lelang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Dari 11 paket pekerjaan yang dilaksanakan tahun ini, sebut Sugiharta, sebanyak empat paket sudah tuntas lelang dan dilakukan penandatangan kontrak. Sementara enam paket dalam proses lelang dan satu paket tak jadi dilaksanakan.

Khusus untuk dua paket proyek lanjutan pembangunan gedung RSUP NTB, penandatangan kontrak, kata Sugiharta tinggal menunggu nomor Daftar Pengisian Anggaran (DPA) Perubahan 2015. Dimana, APBDP NTB 2015 sudah dievaluasi dan disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pekan kemarin. Pengerjaan lanjutan dua gedung itu akan dilakukan oleh kontraktor selama empat bulan. ‘’Kalau itu sampai akhir Desember pekerjaannya,’’terangnya.

Ditanya antisipasi yang dilakukan supaya pembangunan dua gedung itu tak lagi molor atau sesuai dengan batas kontrak nantinya, mantan Kepala Bidang Sarana Prasaran Fisik dan Tata Ruang Bappeda NTB ini mengatakan sudah ada

schedule perencanaan yang dilakukan. Jika kontraktor bekerja sesuai dengan schedule yang ada maka ia yakin akan tuntas tepat waktu. ‘’Waktu empat bulan itu terpenuhi. Mudah-mudahan tak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan. Jadi masih tetap dalam konteks schedule,’’ imbuhnya.

Ditambahkan, meskipun saat ini sudah memasuki pekan pertama September namun belum dilakukan penandatangan kontrak untuk memenuhi empat bulan pelaksanaan pekerjaan. Sugiharta mengatakan sejak penetapan pemenang, rekanan atau kontraktor sudah bisa mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan. Namun, sebelum penandatangan kontrak, mereka belum bisa bekerja di lapangan. ‘’Misalnya cari tenaga kerja, itu sudah dipersiapkan. Sehingga begitu nomor DPA perubahannya ada tinggal tandatangan kontrak,’’ jelasnya.

Diketahui, sampai dengan batas kontrak pada akhir Desember tahun lalu, realisasi fisik pembangunan gedung I hanya mencapai 24,35 persen. Sedangkan untuk gedung K, realisasi fisiknya sampai batas kontrak hanya mampu dicapai 33,179 persen. Dua kontraktor yang mengerjakan proyek ini masing-masing PT. Pilar Persada Cabang Makassar dan PT. Pembangunan Nusantara Mandiri Lamongan telah di-blacklist. (nas)

Selasa, 8 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Setya Novanto dan Fadli Zon

MKD akan Gelar Sidang

Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menyidangkan laporan pertemuan Pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon dengan pebisnis Amerika Serikat Donald Trump di Negeri Paman Sam. “MKD akan bersidang pasti, memproses seluruh laporan dari rakyat maupun anggota dewan itu sendiri,” katanya di gedung parlemen, Jakarta, Senin (7/9), menyoal laporan sejumlah pihak ke MKD atas pertemuan pimpinan DPR RI dengan Donald Trump di AS. Agus Hermanto menekankan, MKD bekerja berdasarkan laporan, baik anggota dewan, maupun masyarakat.

Laporan itu akan dijadikan sebagai masukan untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.

(ant/Bali Post)

SERAH TERIMA JABATAN KABARESKRIM - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) berjabat komando bersama Komjen Pol Budi Waseso (tengah) dan Komjen Pol Anang Iskandar (kanan) usai serah terima jabatan (sertijab) di Ruptama Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/9). Budi Waseso resmi bertukar jabatan dengan Anang Iskandar dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Buwas Memang Dibutuhkan BNN Jakarta (Suara NTB) Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti mengatakan mutasi mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) karena sosok seperti Budi Waseso diperlukan untuk menangani kasus-kasus narkoba di Indonesia.

“Narkotika sudah darurat nasional. Dia (Budi Waseso) sudah teruji di Bareskrim, maka untuk berantas narkoba akan lebih baik. Bahkan

ada yang namanya program bebas narkoba, ini belum terwujud. Maka kita harus memberikan (kesempatan) pimpinan BNN yang mampu mewujudkan itu,” ujar dia di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/9).

Sebaliknya mengenai Komjen Anang Iskandar yang sebelumnya menjabat Kepala BNN, Badrodin menilai Anang perlu dirotasi. ‘’Anang sudah lama di BNN. Perlu ada penyegaran tugas,’’ kata Badrodin.

Kapolri berpesan kepada

Anang Iskandar untuk mendorong kinerja Bareskrim lebih baik dari sebelumnya.

“Saya harapkan kasus-kasus yang sudah ditangani Buwas (Komjen Budi Waseso) tetap diselesaikan, diproses hingga pengadilan,” ujar dia.

Komjen Polisi Budi Waseso dimutasi dari jabatan Kepala Bareskrim Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan

Komjen Polisi Anang Iskandar yang kini menjadi Kabareskrim.

Hal ini tertera dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/1847/IX/2015 tertanggal 3 September 2015. (ant/Bali Post)

Gerak Cepat di BNN TIDAK mau berlama-lama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen. Polisi Budi Waseso, akan segera mengevaluasi kinerja BNN dan cara penanggulangan narkoba selama ini untuk menentukan strategi lebih efektif dalam pemberantasan narkoba.

“Jadi begini, nanti kami evaluasi secara keseluruhan. Presiden khan bilang bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba, berarti kami harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kejahatan narkoba,” kata Waseso, di Jakarta, Jakarta, Senin (7/9).

Dia baru saja meninggalkan pos di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, yang digantikan koleganya, Komisaris Adang Iskandar. Jadi keduanya “tukar guling” saja.

Waseso membuka kemungkinan mengusulkan revisi UU Nomor 35/2009 Narkotika terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba.

“UU khan buatan manusia, bisa dirubah juga. Artinya setelah dievaluasi, (kalau) ada hal-hal yang perlu ditambahi ya kami sem-

purnakan. Intinya khanbagaimana penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba bisa efektif, efisien, dan berhasil,” ujarnya.

Semasa kepemimpinan Iskandar, BNN menerapkan konsep rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba.

Konsep rehabilitasi termaktub dalam Pasal 54 UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (ant/ Bali Post) (ant/Bali Post)

Kesehatan

Konsumsi Soda Berlebihan, Picu Serangan Jantung TERLALU banyak mengonsumsi minuman berkarbonasi bisa menaikkan risiko penyakit jantung fatal, simpul sebuah studi seperti dikutip Indian Express.

Dalam studi yang dipresentasikan pada kongres European Society od

Cardiology (ESC) di London beberapa waktu lalu, para peneliti menganalisis dampak berbagai minuman ringan terhadap 800 ribu orang pada 2005 dan 2011 di 47 lokasi di Jepang.

“Kebiasaan mengonsumsi minuman berkarbonasi secara signifikan berdampak pada

penyakit kardiovaskular yang fatal. Asam dalam minuman itu memainkan peran penting dalam serangan ini,” kata peneliti utama dari Universitas Fukuoka, Jepang, Keijiro Saku.

Mereka mengatakan, risiko penyakit jantung tak ditemukan pada jenis minuman lain

seperti teh hijau, teh hitam, kopi, jus buah, susu, air putih, atau minuman susu berfermentasi.

Peneliti mengingatkan masyarakat untuk membatasi konsumsi minuman berkarbonasi demi tubuh sehat mereka. (ant/Bali Post)

“Semuanya bisa melaporkan, termasuk media juga boleh.

MKD akan memproses laporan itu, dan barangkali kalau pak Setya Novanto datang (tiba di tanah air) akan diklarifikasi lebih dulu,” jelasnya.

Agus Hermanto mengatakan laporan yang dilayangkan ke MKD berawal dari adanya anggota dewan yang melihat di televisi bahwa Setya Novanto dan Fadli Zon hadir saat konferensi pers Donald Trump.

“Ada yang merasa kehadiran itu tidak pas dan melapor-

kan ke MKD,” katanya.

Agus Hermanto mengatakan MKD harus dan akan bekerja independen, serta transparan sehingga media dan publik bisa mengontrol.

Selanjutnya, kata dia, setelah proses sudah selesai akan disampaikan kepada pimpinan dewan, dan selanjutnya akan disampaikan ke paripurna apakah akan terbukti atau tidak terbukti melanggar etika, serta kategori pelanggaran apakah ringan atau berat. (ant/Bali Post)

Rizal Ramli Minta Token Pulsa Listrik Dikaji Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi.

Rizal dalam rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (7/9), mencontohkan ada banyak keluarga yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00 tapi pulsa listrik habis tibatiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut.

“Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp100.000, listriknya hanya Rp73.000.

Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia,” katanya.

Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli.

“Kalau pulsa telepon, kita beli Rp100.000, kita bayar Rp95.000, itu uang muka kita istilahnya,” katanya.

Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik lantaran ada

(ant/Bali Post)

Rizal Ramli monopoli di perusahaan listrik itu di masa lalu Oleh karena itu, ia meminta agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik.

Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.

“Kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, jadi rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp100.000, maksimal bi-

aya (administrasi) adalah Rp5.000 sehingga dia membayar listrik Rp95.000. Kami mohon ini segera dilakukan,” katanya.

Menanggapi permintaan Rizal, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik itu.

Menurut dia, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri.

“Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp100.000, mereka bisa bayar dua tiga kali. Misalnya dia beli Rp30.000, beli lagi Rp20.000 sehingga kadangkadang harga pulsa sendiri termakan dengan biaya administrasi,” katanya.

Atas pertimbangan tersebut, Sofyan mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik.

“Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat urgent (darurat) untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan semakin lebih ringan,” katanya. (ant/Bali Post)

Korban Tewas Perahu Migran Indonesia Bertambah Jadi 61 Orang Kuala Lumpur Pejabat Maritim Malysia pada Sabtu (5/9) melaporkan bahwa pihaknya telah menemukan sebanyak 61 jenazah korban tenggelamnya perahu kayu yang membawa puluhan imigran gelap Indonesia.

Sebagian besar korban tewas adalah laki-laki, dan seorang balita di papan, kata Direktur SAR Lembaga Maritim Malaysia Robert Teh. Dia menyebutkan, hanya 20 orang

yang diyakini telah selamat.

“Jika tidak ada jenazah lagi ditemukan hari ini, kita dapat menghentikan operasi pencarian dan penyelamatan besok,” kata Teh. Perahu yang mengangkut para WNI imigran gelap tersebut tenggelam di daerah Sabak Berenam, negara bagian Selangor, yaitu 10 mil dari pantai Malaysia. Perahu yang tenggelam itu adalah jenis kapal kayu dengan uku-

ran panjang sekitar 15 meter dengan lebar tiga meter.

Perahu itu diduga terbalik dan tenggelam akibat kelebihan muatan dan cuaca buruk ketika para imigran tersebut sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia untuk liburan Idul Adha.

Kecelakaan perahu tersebut dilaporkan oleh nelayan Malaysia pada Jumat pagi (4/9) pukul 10.30 waktu setempat.

Berdasarkan laporan yang diterima KBRI di Kuala Lumpur, kapal itu diduga tenggelam akibat jumlah penumpang yang melebihi kapasitas kapal.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal juga mengatakan bahwa penyebab kecelakaan kapal itu sementara ini diindikasikan akibat kelebihan muatan.

“Menurut nelayan Malaysia muatan kapal saat itu 100 orang penumpang padahal kapasitas kapal maksimal 70 orang,” kata Iqbal.

Kapal yang tenggelam di lepas pantai barat Malaysia dekat Selat Malaka tersebut dilaporkan mengangkut para imigran gelap asal Indonesia.

Terkait hal itu, Iqbal mengatakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan bekerjasama mencari cara untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

“Kami berkomitmen untuk melakukan diskusi bilateral dengan Pemmerintah Malaysia untuk memastikan insiden seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan,” kata dia. (ant/Bali Post)