Snt09012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SABTU, 9 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 253 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Disperindag Batal Bangun Pusat Penjualan Suvenir di Kawasan ’’Horti Park’’ Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB mengatakan mempertimbangkan saran dari Bappeda supaya tak mengeksekusi anggaran pembangunan pusat penjualan suvenir di kawasan horti park Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya, masih terjadi persoalan terkait dengan masalah lahan. Disperindag akan fokus membangun lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lima kawasan wisata di daerah ini. di kawasan-kawasan strategis. Kawasan strategis itu bisa kawasan wisata, perdagangan dan sebagainya. Yang sudah disepakati, kata Husni adalah pembangunan lapak-lapak PKL di kawasan wisata berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dikatakan, hal ini dalam rangka menata destinasi wisata yang ada di NTB. ‘’Kemarin amanatnya Pak Gubernur saat Rapim supaya bersih destinasi wisata itu.

Ini salah satu menjaga kebersihannya, kita akan menata lapak-lapak itu di kawasan-kawasan wisata.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

‘’Adapun untuk horti park, sebenarnya kemarin sudah jelas disampaikan oleh Bagian Hukum Pemkab Loteng, persoalan lahan sudah jelas. Dengan demikian sebenarnya sudah tak masalah kalaupun kita mau membangun di sana. Tetapi kita juga perlu pertimbangkan sarannya Pak Kepala Bappeda. Oke, kita tak membangunnya (di kawasan horti park) , nggak apa-apa,” kata Kepala Disperindag NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/1) siang kemarin.

Husni menjelaskan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Disperindag tahun 2016, bunyi kegiatannya adalah pemberdayaan PKL

KAWASAN BIORIVERSITY Air terjun Benang Stokel dengan tinggi sekitar 30 meter di wilayah Lombok Tengah, merupakan salah satu dari lima air terjun yang masuk kawasan Bioriversity Aik Berik. Objek wisata ini mulai banyak dikunjungi wisatawan khususnya wisatawan lokal pada hari-hari libur.

TO K O H Ajaran yang Salah

Tepis Anggapan Jabatan Sekda ’’Jatah’’ Bima-Dompu

MASALAH kemiskinan dan pemahaman ajaran agama yang salah menyebabkan seseorang mudah terjerumus pada gerakan radikalisme dan terorisme. Itu juga yang disinyalir menjadi dasar direkrutnya tiga orang janda terduga teroris yang bergabung d e n g a n kelompok teroris Santoso di Poso.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menjamin tak ada intervensi dalam seleksi terbuka jabatan Sekda NTB. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani SK Panitia Seleksi (Pansel) penjaringan Sekda

dengan mekanisme, regulasi yang ada. Apapun nanti hasilnya kita serahkan pada mekanismenya, regulasi yang berlaku tentang seleksi Sekda. Pak Gubernur juga sudah menandatangani SK Pansel.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/humas Setda NTB)

Usut Kasus Bansos

Penyidik Polda NTB Turun ke Dompu

H. Syahdan Ilyas

KO M E N TTAA R

NTB, beberapa hari lalu.

Setelah SK Pansel ditandatangani, maka Pemprov menyerahkan seleksi terbuka yang dilakukan Pansel sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Biarlah berproses sesuai

(Suara NTB/dok)

Malas Hadiri Paripurna SEPANJANG tahun 2015, anggota DPRD NTB dinilai sangat malas mengikuti rapat paripurna. Pasalnya setiap kali rapat paripurna digelar, rapat tidak pernah dimulai tepat waktu, bahkan molor sampai tiga jam lebih.

Catatan itu disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, I r. H . B u s r a h Hasan, MM, Jumat (8/1) kemarin. ‘’Menjadi catatan kita sepanjang 2015, sidang selalu molornya jadwal sidang, sidang tidak pernah tepat waktu.

Bersambung ke hal 15 H. Busrah Hasan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pihak Polda NTB menegaskan, kasus dugaan penyimpangan dana Bansos Dompu tahun 2011 dan 2012 berlanjut. Ini ditandai dengan turunnya tim penyidik untuk memulai pemeriksaan tambahan dan penyitaan barang bukti yang diperlukan. ‘’Tim Krimsus sudah turun, tapi saya belum pastikan, apakah kemarin atau hari ini (turun),” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj.Tribudi Pangastuti, MM kepada Suara NTB, Jumat (8/1).

Turunnya tim dari Subdit III itu dalam rangka melengkapi kebutuhan data dan keterangan yang diperlukan.

Karena penyitaam enam kardus dokumen sekitar September 2015 lalu itu belum cukup. ‘’Jadi tim turun untuk kebutuhan melengkapi dokumen yang diperkukan, termasuk keterangan saksi- saksi,’’ kata Kabid Humas. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan saksi-saksi tambahan di Dompu.

Bersambung ke hal 15

POSE BERSAMA - Menteri PUPR M. Basoeki Hadimoeljono pose bersama rombongan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi di ruang rapat menteri di Jakarta, Jumat (8/1).

Menteri PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Mandalika Mataram (Suara NTB) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr. Ir. M. Basoeki Hadimoeljono, M.Sc, mengapresiasi, komitmen Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi memperjuangkan dan memba-

Hj.Tribudi Pangastuti

ngun infrastruktur di NTB. Bahkan, Menteri PUPR siap mendukung beberapa proyek pembangunan berskala besar di NTB, khususnya Kawasan Mandalika yang masuk dalam 10 kawasan strategis nasional.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Bunyi mesin truk dan beton yang sedang dipancang di seberang jalan terdengar sayup dari sawah itu.

Petak-petak sawah dan padi di daerah Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram itu tidak memantulkannya, melainkan meredamnya. Menyerap suara mesin-mesin itu ke dalam tubuh mereka.

Meresapkannya jauh, jauh ke dalam bumi.

BEBERAPA meter dari jalan yang baru berumur setahun lebih itu, Rifai dan Kartini cukup sibuk. Maklum, padipadi yang belum dipanen masih sangat banyak sementara mereka hanya bekerja berdua di areal tersebut. “Sulit sekarang mencari teman ngerampek. Lebih banyak yang pergi kerja di proyek,” ujar Rifai.

Dengan punggung tangan, ia menyeka keringat di wajahnya.

Siang itu angin seperti hilang.

Membuat sinar matahari awal

Januari leluasa menguarkan panas. Hawa panas memantul di jalan, memantul di bangunan hotel baru yang penuh kaca di utara sawah itu.

Rifai menengok Kartini.

Mengenakan caping sebagai peneduh, perempuan itu mengumpulkan padi-padi yang telah dipotongnya dalam tumpukan-tumpukan kecil.

“Itu saja grup (teman) saya,” katanya sembari melanjutkan pekerjaannya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/aan)

MENGANGKAT PADI – Rifai, petani asal Monjok, mengangkat padi yang baru dipanen untuk dirontokkan bulir-bulirnya.

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Persoalan Sampah di Mataram Terkendala Modal DI beberapa kelurahan di Kota Mataram telah memiliki kelompok yang melakukan pengolahan sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis. Hal ini sebagai salah satu upaya mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik mulai dari rumah tangga. Di Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang juga pernah memiliki program pemilahan sampah dan mengkreasikan sampah anorganik menjadi berbagai jenis barang.

Namun saat ini disampaikan Lurah Gomong, Muhammad Erwan kepada Suara NTB program tersebut tak lagi berjalan karena terkendala modal. Memang di wilayahnya telah ada para perajin sampah yang bisa membuat berbagai jenis kreasi dari sampah plastik. “Kalaupun ada perajin sampah, tapi memang belum bisa mengcover seluruh sampah plastik. Dulu kita pernah kreasikan sampah plastik tapi terkendala modal,” jelasnya.

Pola yang bisa diterapkan agar program ini tetap konsisten menurut Erwan tak bisa seperti pola yang diterapkan perusahaan, dimana ketika ada warga yang mengantarkan sampah yang berhasil dikumpulkan lantas langsung dibayar di tempat. Ini juga menjadi salah satu kendala pihaknya.

Terkait penanganan sampah di wilayahnya, Erwan mengatakan masih menggunakan pola angkut-buang.

Di wilayahnya telah ada petugas sampah yang mengangkut sampah dari setiap lingkungan untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS). Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk pengelolaan kebersihan juga cukup memadai, tapi ada beberapa yang rusak dan harus diperbaharui.

Dengan penambahan anggaran untuk kelurahan pada 2016 ini, Kelurahan Gomong akan membeli gerobak sampah. Di setiap RT, pihaknya juga akan menyiapkan karung.

Diharapkan dengan pemberian karung ini, warga bisa melakukan pemilahan sampah. “Kalau bisa dipilah, alhamdulilah.

Kita terus imbau agar terus memilah dan terus kita ajarkan. Kalau kita sudah siapkan karung mungkin akan jauh lebih mudah,” jelasnya.

Erwan juga terus mengingatkan warganya agar jangan membuang sampah di saluran untuk antisipasi genangan. Tapi kesadaran warga diakuinya masih rendah. “Saluran di Sakura itu sudah beberapa kali kita bersihkan, tapi tetap saja ada yang buang sampah,” cetusnya. (ynt)

Selly : Sektor Swasta Jangan Jadi Penonton Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., geram melihat pihak swasta yang hanya menjadi penonton tatkala pemerintah kesulitan mengatasi permasalahan sampah perkotaan pascaditutupnya TPA Kebon Kongok oleh warga tiga desa di Kabupaten Lombok Barat. “Jangan dia yang buang sampah kemudian diam jadi penonton saja,” kritik Selly Jumat (8/1).

Menurutnya, permasalahan sampah tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah.

Tapi harus ada peran serta masyarakat dan sektor swasta. Sarana prasarana seperti mobil pengangkutan sampah, kontainer dan lain sebagainya masih minim serta tidak bisa sepenuhnya diadakan melalui

anggaran APBD Kota Mataram. Sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) membantu pemerintah. “Kalau diserahkan ke kami (pemerintah, red) ndak bisa dong. APBD kita saja kecil,” pungkasnya.

Selly menyesalkan jika masyarakat mengkritisi soal

gagalnya Pemkot Mataram meraih piala Adipura. Padahal, kriteria untuk memperoleh Adipura sangat banyak. Sejauh ini, partisipasi masyarakat dan swasta masih kecil terutama perilaku membuang sampah.

“Jangan salahkan pemerintah saja dong kalau ndak dapat Adipura,” kritiknya.

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Alat berat jenis loader milik Dinas Kebersihan Kota Mataram mengangkat sampah ke atas truk yang sekitar sepekan menumpuk di depo transfer Lawata, Dasan Agung Baru untuk diangkut ke TPA Kebon Kongok, Jumat (8/1).

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyayangkan sebagian besar program aspirasi anggota DPRD Kota Mataram yang dianggarkan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2015, tidak terlaksana. Namun demikian, legislator lingkar selatan ini, dapat memahami kondisi tersebut. ‘’Itu karena teknis, timing APBDP sudah mau tuntas, diulang lagi dibahas,’’ kata Husni Thamrin menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (8/1). Kondisi itu, ucapnya, membuat pekerjaan berat sulit diselesaikan. Kendati begitu, Dewan tentu tidak bisa menyalahkan eksekutif. Sebab, interval waktu yang tersisa memang sangat mepet.

Atas kondisi tersebut, Husni meminta program-program aspirasi wakil rakyat yang tidak terlaksana tahun 2015 akibat kendala teknis, agar tercover pada tahun anggaran 2016 ini. ‘’Kita harapkan itu tercover di APBDP,’’ cetusnya. Politisi PPP ini bersyukur APBDP 2015 bisa diselesaikan meskipun waktu yang tersisa sangat singkat.

Amanah undang-undang sudah jelas, usulan SKPD, hasil MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) dan program aspirasi Dewan. ‘’Itulah yang diramu menjadi APBD,’’ imbuhnya. Husni berpesan kepada SKPD lingkup Pemkot Mataram. Bahwa ketika melihat APBD, agar tidak memilahmilah program tersebut berasal dari usulan siapa. ‘’Harus sama rata,’’ pintanya. Sehingga program yang terlaksana tidak terkesan sebagai program yang lahir dari eksekutif dapat diselesaikan semua sedangkan program yang notabene berasal daru usulun legislatif justru tidak selesai.

Walaupun untuk program aspirasi Dewan yang dianggarkan dalam APBDP 2015 dapat dimaklumi akibat timing yang singkat.

Husni menekankan, SKPD dalam melaksanakan program harus berimbang, antara program yang merupakan usulan SKPD tersebut, usulan dalam MPBM maupun program aspirasi anggota Dewan. ‘’Untuk apa kita buat program, menyiapkan anggaran, kalau pada tahap eksekusi, ndak bisa selesai. Kasian anggarannya,’’ sesalnya.

Apalagi program aspirasi menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Husni tidak menyangkal pada tahun anggaran 2014 pun, program aspirasi anggota Dewan masih ada juga yang tidak tuntas terlaksana. Namun, katanya, penyebab tidak tuntasnya program tersebut lantaran kesalahan oknum anggota Dewan. ‘’Kadang-kadang programnya tidak nyambung dengan kondisi di masyarakat,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/dok)

Dinas Pertamanan, THL Dinas PU dan Kebersihan Kota Mataram. Ditekankan, gotong royong ini terus dilakukan hingga sampah di Kota Mataram habis terangkut. Informasi didapatkan pascapenutupan TPA Kebon Kongok baru 80 persen sampah Kota Mataram terangkut dan 20 persen belum tuntas. “Kalau selama tiga hari tidak selesai. Kita tetap lanjutkan,” ujarnya.

Selly mengharapkan melalui imbauan diedarkan Pemkot Mataram, pihak swasta dan masyarakat ikut andil mengatasi permasalahan sampah tersebut. (cem)

Selly Ingin Insinerator Segera Dioperasikan

(Suara NTB/ynt)

Harus Berimbang

Dia mensyukuri ada pihak swasta turun andil dalam persoalan tersebut, dengan memberikan bantuan tujuh truk sampah dan alat berat untuk mengangkut sampah. Ini kata Selly, harus ditiru oleh pihak swasta lainnya. “Kami berterima kasih ke Pak Faridz. Beliau turun tangan masalah ini,” pujinya.

Dia menyebutkan ada tujuh titik lokasi gotong royong, Jumat (8/1) kemarin yakni, Taman Udayana, Lawata, Jalan Adi Sucipto, Otak Desa, Pagesangan, Majeluk dan Pagutan. Gotong royong ini bukan dari PNS, melainkan pihak swasta dan dibantu oleh

30 Truk Sampah di Lawata Diangkut ke Kebon Kongok Mataram (Suara NTB) Depo transfer sampah di Lawata, Jalan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru tak boleh lagi dijadikan tempat pembuangan sampah. Untuk itulah pada Jumat (8/1) kemarin Dinas Kebersihan mulai mengangkut sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok. Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si langsung memantau pengangkatan sampah menggunakan alat berat jenis loader.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Mataram, H. Muzahar memperkirakan jumlah sampah yang tertampung di Lawata sekitar 40 sampai 50 ton atau setara dengan pengangkutan menggunakan 30 truk. Sebelumnya pihaknya telah berhasil mengangkut 10 truk sampah ke TPA, tapi setelah itu alat berat yang dimiliki tersebut rusak.

“Kalau tenaga manusia yang naikkan sampah-sampah ini, satu minggu tidak akan bisa tuntas. Makanya alat be-

rat ini tetap stand by di sini,” ujarnya. Sampah di Lawata ini disebutkan Muzahar telah menumpuk sejak sepekan lalu, saat akses ke Kebon Kongok ditutup warga. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah dari Lawata ke Kebon Kongo adalah bukan milik Dinas Kebersihan, tapi milik sebuah perusahaan properti.

Pengangkutan sampah tersebut disampaikan Muzahar dilakukan dari pagi sampai sore hari. Satu kendaraan akan melakukan pengangkutan tiga sampai empat kali. Selain menggunakan truk milik perusahaan yang dipinjamkan ke Pemkot Mataram, Dinas Kebersihan juga mengerahkan dump truck miliknya setelah tuntas melakukan pengangkutan di jalur reguler. Jika tak bisa tuntas dalam sehari, hari ini pihaknya akan kembali melakukan pengangkutan. “Paling lambat besok (hari ini) harus sudah selesai,” imbuhnya.

Muzahar mengatakan tidak mengetahui apakah Lawata akan ditutup seterusnya atau

hanya sementara. Hal itu merupakan kebijakan dari pimpinan daerah. Namun dengan ditutupnya depo transfer yang telah dimanfaatkan sejak sekitar 15 tahun lalu ini, ia tidak tahu kemana warga sekitar yang biasanya membuang sampah di Lawata akan membuang sampahnya. “Warga yang biasanya membuang sampah menggunakan cikar (gerobak) atau Tossa (kendaraan roda) tiga mau buang kemana, itu jadi masalah. Kita belum tahu mereka harus buang kemana,” ujarnya.

Muzahar menyampaikan sekitar 15 tahun lalu sejak depo transfer ini baru dimanfaatkan, sampah yang dibuang hanya mencapai satu sampai dua truk sehari. Tapi belakangan ini sampah dari satu kelurahan saja mencapai satu sampai dua truk sehari yang diangkut pihaknya. Sementara ada beberapa kelurahan yang membuang sampah ke Lawata. Hal ini menurutnya sebagai dampak dari pertambahan jumlah penduduk. (ynt)

yang akan diserahkan, tapi semua hasil kerja yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Penjabat Walikota Mataram sejak Bulan Agustus 2015 lalu. “Hasilnya yang saya kerjakan akan saya serahkan ke Walikota definitif,” cetusnya.

LHP tersebut disampaikan Selly telah diterima dari Inspektur Inspektorat Kota Mataram. Selanjutnya LHP tersebut diserahkan pada Asisten I Setda Kota Mataram untuk ditindaklanjuti. Temuan yang ada dalam LHP tersebut diminta agar kerugiannya dikembalikan ke kas daerah.

Terkait total kerugian daerah berdasarkan LHP tersebut, Selly mengatakan belum tahu jumlahnya secara keseluruhan. Ia hanya tahu bahwa Bakesbangpol Kota Mataram harus mengembalikan Rp 50 juta. “Ini bukan masalah besaran tapi perilaku,” cetusnya.

Pemkot Segera Angkat Tenaga Kontrak

HL. Makmur Said

Penjabat Walikota akan Tegur Pimpinan SKPD Ia juga menegaskan tidak boleh diberlakukan potongan apapun terhadap staf. “Tidak boleh ada potongan apapun untuk fee dan apa pun jenisnya,” cetusnya. Ia mengatakan setiap apel dengan seluruh jajarannya selalu mengingatkan hal ini.

“Walaupun Rp 1 yang dipotong, itu menzalimi staf. Tidak boleh mengambil hak orang lain,” tegasnya. Meskipun telah ada kesepakatann ditegaskan Selly tetap tidak diperbolehkan memotong gaji staf.

Pada November 2015 lalu, Penjabat Walikota menyerahkan kembali hasil pemeriksaan Inspektorat karena dinilai hasil laporannya belum lengkap. Pada saat itu Selly menilai apa yang diserahkan Inspektorat masih dalam bentuk NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan), bukan LHP. Atas dasar itulah Inspektorat Kota Mataram kembali melakukan penyempurnaan. (ynt)

hal itu belum dipikirkan pihaknya. Terpenting adalah bagaimana persoalan sampah bisa segera teratasi. “Insinerator akan terus dibenahi. Nanti setelah ini digunakan baru kita bahas soal emisi. Sampah yang banyak berceceran juga berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan,” jelasnya.

Sampah yang ditampung sementara di Loang Baloq beberapa hari terakhir pengangkutannya harus segera dituntaskan setelah akses ke Kebon Kongok kembali dibuka setelah pihaknya menjanjikan akan memberikan dana hibah Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan. Ia pun tidak ingin Pemkot Mataram dikatakan ingkar janji terkait persoalan jalan tersebut. “Kita sudah berbuat, permintaan mereka sudah dituruti. Jadi jangan bilang Pemkot ingkar janji. Ini tentang kewenangan pembagian urusan pemerintah,” jelasnya.

Selly juga meminta kepada semua pihak untuk jangan banyak bicara terkait tudingan kepadanya yang menyebutkan ia gagal menangani sampah di Mataram. Persoalan sampah menurutnya sudah ada sejak ia belum dilantik sebagai Penjabat Walikota pada Agustus 2015 lalu. “Jangan banyak bicara.

Lihat fakta di lapangan, sampah ini sudah ada sejak saya belum jadi Penjabat Walikota.

Jadi jangan bilang ini kegagalan saya, saya tidak mau jadi apaapa kok,” tandasnya. (ynt)

Kekurangan Dokter di Puskesmas

(Suara NTB/dok)

LHP Inspektorat

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan akan memberi teguran kepada pimpinan SKPD yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Mataram diharuskan mengembalikan kerugian daerah. Hal itu disampaikan Selly di Kelurahan Dayan Peken usai memantau pengangkutan sampah, Jumat (8/1).

Selly mengatakan ia akan memberi teguran secara lisan kepada pimpinan SKPD. “Akan ada surat teguran kepada Kepala SKPD,” cetusnya. Rencananya surat ini akan dilayangkan pekan depan.

LHP Inspektorat tersebut juga nantinya akan diserahkan Selly kepada Walikota definitif sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil berbagai kebijakan.

Tidak hanya LHP Inspektorat

Mataram (Suara NTB) Sekitar sepekan ini, persoalan sampah Kota Mataram menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan Penjabat Walikota Mataram dituding gagal menangani persoalan sampah di Mataram. Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si ingin Kota Mataram bebas dari sampah dan untuk itulah ia ingin agar alat penghancur sampah atau insinerator segera dioperasikan. “Kita akan lakukan uji coba dalam waktu dekat dan insinerator adalah salah satu solusi untuk menangani sampah,” jelasnya di Kelurahan Dayan Peken, Jumat (8/1) saat memantau pengangkutan tumpukan sampah di wilayah itu.

Pengadaan insinerator yang akan ditempatkan di tempat pembuangan sampah sementara terpadu (TPST) di Kecamatan Sandubaya telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015 lalu. Ia mengatakan insinerator ini dapat menghancurkan sampah sebanyak 400 ton dalam sehari.

“400 ton sampah bisa dihancurkan dalam waktu satu jam karena kapasitasnya besar,” jelasnya.

Dengan ini sampah di Kota Mataram bisa teratasi dan sedikit volume sampah yang harus dibawa ke TPA Kebon Kongok. Bahkan Selly ingin agar tak ada lagi sampah yang dibuang ke TPA, tetapi sampah diupayakan bisa selesai di tingkat kelurahan.

Terkait persoalan emisi sebagai dampak operasional insinerator, Selly mengatakan

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sejauh ini masih kekurangan tenaga medis khususnya pelayanan di 11 puskesmas. Kekurangan dokter ini dinilai menghambat pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pemkot Mataram rencananya akan segera mengangkat tenaga kontrak. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram HL. Makmur Said menanggapi keluhan Dinas Kesehatan dikonfirmasi usai menghadiri perayaan Maulid, Jumat (8/1).

Dijelaskan, salah satu jalan untuk menutupi kekurangan tenaga medis saat ini dengan diperbantukannya dokter - dokter muda yang praktik di rumah sakit dan puskesmas. Pemkot Mataram sudah bekerjasama dengan Unizar Mataram untuk penempatan praktik dokter. “Saya kira ini membantu,” kata Sekda.

Solusi jangka panjang kata Sekda, dengan mengontrak tenaga medis seperti yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram.

Sebab, pemerintah pusat tidak memberikan jatah pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) untuk tenaga medis.

Disinggung pengangkatan tenaga kontrak tim medis karena tidak dialokasikan anggaran

di APBD, Makmur mengatakan persoalan anggaran sebenarnya tidak masalah bahkan akan diprioritaskan. Tetapi pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah. Dimana, tidak boleh ada pengangkatan tenaga kontrak.

Dia mencontohkan pengangkatan tenaga kontrak sopir dan cleaning service. Dalam aturan sebenarnya tidak diperbolehkan. Pemerintah menerjemahkan sedikit aturan itu.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengeluhkan kekurangan tenaga medis.

Sebab, untuk menangani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) minimal satu dokter memegang lima ribu pasien. Kenyataannya, satu dokter memegang hingga 15 ribu pasien. “Kalau mau pelayanan maksimal minimal itu satu dokter melayani pasien BPJS 5 ribu orang. Sekarang dokter di sini megang pasien sampai 15 ribu pasien,” keluh Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi.

Hal ini tentunya berakibat kurang maksimalnya pelayanan ke masyarakat. Secara spesifik tidak disebutkan berapa jumlah tim medis dibutuhkan. Tapi idealnya 11 puskesmas se-Kota Mataram memiliki satu dokter.

Untuk memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan pelayanan lanjutnya, Puskesmas berinisiatif mengontrak dokter - dokter baru selesai sekolah. Tak jarang dokter menolak karena gaji mereka tidak sesuai bahkan lebih tertarik bertugas ke Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah bahkan Lombok Timur.

Di daerah lain, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk gaji dokter kontrak melalui dana APBD. Sementara di Kota Mataram itu tidak ada, sehingga ini menjadi kendala. “Saya dapat informasi di Lobar itu dokternya digaji Rp 2 juta dari APBD. Belum dapat dari gaji di puskesmas. Kita ini tidak ada dari APBD. Mungkin ini jadi alasan dokternya ndak mau kerja di Mataram,” ungkapnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

Halaman 3

MUI Haramkan Bisnis Berkeuntungan Tak Wajar Mataram (Suara NTB) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. H. Saiful Muslim menyatakan mengharamkan bisnis dengan keuntungan tak wajar yang belakangan cukup marak di NTB. Bumi Seribu Masjid mulai terperangkap ekonomi riba. Menyusul, makin maraknya investasi bodong dengan beragam tawaran investasi menggiurkan.

Terlepas apakah regulator (Otoritas Jasa Keuangan ) memberikan atau tidak memberikan izin operasional penggerak investasi investasi

tersebut. Dilihat dari hukum Islam, tawaran investasi dengan pola rekrutmen member berantai, dan setiap leader menyerahkan sejumlah dana

kepada pihak tertentu. Kemudian imbalannya dengan memberikan keutungan bunga yang tidak wajar secara berkala (mingguan/bulanan),

jelas-jelas haram.

“Jika berbicara pada ranah hukum secara Islam, dari mana dasarnya kok ada keuntungan rutin dengan hanya menyetorkan modal, tetapi model bisnisnya tidak diketahui,” ujarnya, Jumat (8/1).

Informasi yang berkembang di lapangan, model bisnis seperti ini berkembang marak di NTB. Sasarannyapun tidak hanya masyarakat rendah,

bahkan banyak di antaranya kalangan intelektual, bahkan pejabat sekalipun tergiur dan ikut menjadi bagian dari bisnis tersebut.

Dalam hukum Islam, bisnis tersebut diperbolehkan (halal), ketika perjanjian kerjasama terlaksana, dengan kesepakatan modal dan bisnis yang akan dilaksanakan jelas. Bukan dengan terlebih dahulu meminta modal, lalu

Menurut Prof. H. Saiful Muslim jelas-jelas pola bisnis tersebut tidak benar dalam pandangan Islam. Bahkan, kecenderungannya makin memiskinkan masyarakat.

Sebab, tidak jarang bisnis-besnis seperti itu benar memberikan keuntungan menggiurkan di awal. Tetapi, pada dasarnya tidak berlangsung lama dan akan merugikan member itu sendiri. (bul)

Jasa Raharja Fasilitasi Pertukaran Siswa Babel ke NTB

Sembako Masih Mahal PENURUNAN harga bahan bakar minyak (BBM) tidak berimbas terhadap penurunan harga kebutuhan bahan pokok atau sembako di pasaran. Hingga kini komoditi seperti beras, daging dan telur masih mahal.

Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH,MH., memprediksi masih mahalnya harga kebutuhan ini dipengaruhi perayaan maulid. “Saya tidak tahu kok bisa tidak turun padahal BBM mulai turun. Mungkin ini karena perayaan maulid kebutuhan meningkat,” kata Wartan ditemui Jumat (8/1).

Hukum pasar menurutnya, selalu terjadi seperti ini. Dinas tidak bisa berbuat apa - apa terlebih menegur pedagang.

Kecuali kekurangan stok kebutuhan pokok di pasar, Diskoperindag bisa meminta distributor untuk mengeluarkan barangnya bahkan menggelar pasar murah.

Dia menyebutkan, kebutuhan pokok masih mahal seperti beras, daging, telur dan lain sebagainya. Dia memastikan dalam waktu dekat ini atau paling lambat Februari harga sudah mulai normal di pasaran. Sementara elpiji dipastikan ikut turun.

Salah seorang pembeli, Rabiatul mengeluhkan masih mahalnya harga kebutuhan pokok, padahal pemerintah telah menurunkan harga BBM. “Apanya turun, harga mahal semua,” keluhnya seraya mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan soal harga di pasar.

Diketahui, Pemerintah Pusat menurunkan harga bahan bakar jenis premium sejak 5 Januari kemarin. Harga BBM jenis premium sebelumnya Rp 7.300, di luar Pulau Jawa seperti Bali dan Lombok harga premium Rp 6.950 atau turun Rp 450.

Meskipun terjadi penurunan tapi harga kebutuhan pokok tetap mahal. (cem)

(Suara NTB/bul)

MEMANCING - Seorang nelayan warga Lembar, Lombok Barat (Lobar), memanfaatkan fondasi menara di Pelabuhan Lembar untuk memancing. Nelayan ini masih enggan menangkap ikan menggunakan sampan karena cuaca ekstrem kerap datang di tengah laut dalam beberapa pekan terakhir.

Kontrak Lapangan Golf Golong akan Ditinjau

(Suara NTB/cem)

Wartan

penyuplay modal (member) dipatok akan diberikan keuntungan secara rutin.

Pengakuan salah satu member di salah satu bisnis berantai, biasanya awal menjadi member harus menyetorkan sebesar Rp 10 juta. Jika tak mencari member lain, bunga uang yang diterima sebulan minimal Rp 3 juta. Jika aktif mengembangkan member, keuntungan tentu lebih besar.

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si menyatakan pemda akan meninjau kembali kontrak pemanfaatan aset pemerintah berupa lapangan golf di Golong dan segala sarana prasarana yang ada di dalamnya.

Pemprov sudah menerima laporan langsung terkait minimnya PAD yang masuk dari fasilitas hotel, restoran, kolam renang dan lapangan golf seluas 80 hektar di Golong, Lombok Barat itu.

Wakil Gubernur menyebut memang tidak sebanding nilai aset pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh PT. GEC dengan nilai pemasukan sebesar Rp 30 juta/tahun. “Kita akan tinjau kembali kontrak yang sudah ditandatangani kedua belah pihak selama 70 tahun. Jika ada klausul yang membolehkan revisi PAD yang masuk, perjanjian-perjanjian di dalamnya bisa saja disepakati ulang,” katanya ditemui Suara NTB di kantornya, Rabu (6/1).

“Saya sudah lihat langsung aset itu. Kalau memang nilai yang dihasilkan kecil, ada klausul yang memperbolehkan, kita bisa addendum,”

demikian Wakil Gubernur.

Saat ini pengelolanya nampak kesulitan.

Tamu-tamu yang menggunakan fasilitas tersbut masih minim. Hingga pihak manajemen meminta bantu langsung kepada pemerintah daerah untuk mendukung terlaksananya event-event nasional maupun internasional di sana.

Wakil Gubernur mengatakan, bahkan tahun ini merencanakan SKPD-SKPD pada waktu-waktu tertentu berkegiatan di Golong. Kegiatan-kegiatan MICE bisa dilaksanakan lebih banyak lagi di sana.

Ketua PGI Provinsi NTB, H. Yudistira Capriyadi dalam pertemuannya dengan pengurus PGI lainnya menyuarakan evaluasi kontrak itu karena pengelolaan aset yang dirasa tidak profesional oleh investornya.

Lapangan golf seluas 80 hektar itu hanya hijau di musim hujan. Fasilitas kolam renang, hotel dan fasilitas pendukung lainnyapun tak dimanfaatkan dan tak terawat.”Ini kami suarakan sebagai anakanak NTB, karena kami anggap tidak ada yang profesional di situ,” ujarnya.

“Lapngan golf adalah salah satu media untuk berkumpul dan bertransaksinya para pengusaha. Kita wajib punya lapangan golf yang memadai. Banyak event-event golf nasional yang terpaksa tidak dilaksanakan karena lapangan yang tidak memadai. Padahal, di dalamnya ada pengusaha-pengusaha besar yang bisa didatangkan langsung. Kita kehilangan banyak moment,” demikian ditambahkan.

Kepala Desa Golong, HM. Zainuddin juga menyatakan sepakat dengan sikap PGI NTB. Ia mengakui, keberadaan lapangan golf golong sangat bermanfaat dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pekerja dari masyarakat setempat juga tak mendapatkan gaji sesuai berdasarkan UMK. Disamping PAD kepada desa setempat juga sangat minim. Sehingga pihaknya juga berharap agar pemprov NTB mengevaluasi serta mengkaji ulang perjanjian kerjasama dengan investor dari negeri Sakura itu. (bul)

Mataram (Suara NTB) Jasa Raharja menjadi salah satu BUMN yang diminta mendukung suksesnya program pertukaran antarpelajar di Indonesia. Ratusan juta dialokasikan khusus untuk memfasilitasi program bertajuk siswa mengenal nusantara.

Lembaga asuransi kecelakaan lalu lintas milik pemerintah ini, mendapat jatah memfasilitasi akomodasi siswa-siswa terpilih dari Bangka Belitung (Babel), yang mendapat agenda berkunjung ke Provinsi NTB. Para siswa yang difasilitasi itu tiba di Mataram, Kamis (7/1) dan diterima pemerintah daerah, diwakili oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Kepala Urusan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Jasa Raharja Persero, Heri Mudjiono, hadir dalam kegiatan lepas sambut pertukaran pelajar di gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Program layaknya pertukaran pelajar tingkat SMA ini, merupakan rangkaian dari kegiatan HUT RI ke-70. Yang sebelumnya dilaksanakan, apel HUT RI, jalan sehat, sembako murah, bedah rumah veteran, dan terakhir program pertukaran pelajar.

Program siswa mengenal nusantara ini, bagaimana siswa di masing-masing daerah mendapatkan pengalaman di bidang entertainer, budaya dan pariwisata dari daerah yang dikunjunginya.

Para siswa juga akan mendapat masukan-masukan pendidikan dari setiap daerah. Selanjutnya, perwakilan siswa inilah

yang akan menjadi corong di daerahnya, menyampaikan apa pengalaman dan motivasi yang mereka dapatkan dari daerah yang dikunjungi.

Sebelumnya, Jasa Raharja, lanjut Heri, mendukung sekolahsekolah yang masih kekurangan fasilitas teknologi informasi.

“Kita peduli di situ. Kita berikan seperangkat komputer dan LCD untuk menunjang proses belajar mengajar siswa,” tambahnya.

Secara keseluruhan, fitur pelaksanaan program Bina Lingkungan Jasa Raharja mencakup beasiswa, renovasi dan membangun sarana prasarana umum, tempat ibadah, peningkatan kualitas pendidikan dan beberapa di antaranya. Total tahun 2015 sudah terealisasi sebesar Rp 14 miliar dana Bina Lingkungan.

Untuk progam kemitraan, Jasa Raharja menyiapkan kredit super lunak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan batasan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 70 juta dapat diajukan. Bunga kredit diberlakukan sebesar 6 persen/tahun.

Sedangkan untuk wilayah NTB di Tahun 2015, Jasa Raharja sudah menyalurkan sebesar Rp 690 juta kredit kemitraan dan sebesar Rp Rp 373 juta lebih untuk bina lingkungan.”Kredit yang kami siapkan untuk program kemitraan, untuk memenuhi kebutuhan modal para UMKM yang belum bankable. Secara bertahap, jika UMKM-nya sudah bankable, kami rekomendasikan ke bankbank BUMN untuk mendapatkan kredit yang lebih besar,” demikian Heri. (bul)

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Kepala Urusan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Jasa Raharja Persero, Heri Mudjiono menerima cinderamata dari Wakil Gubernur NTB pada kegiatan lepas sambut pertukaran siswa.

Trotoar di Jalan Panca Usaha Diduga Disewakan untuk PKL Mataram (Suara NTB) Trotoar seharusnya hak para pejalan kaki tapi banyak trotoar di berbagai ruas jalan beralih fungsi menjadi tempat para pedagangkreatiflapangan(PKL)menggelar dagangan. Diduga trotoar yang merupakanmilikpemerintahyangdiperuntukkan bagi publik disewakan oleh oknum tertentu, khususnya di Jalan Panca Usaha. Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Tramtibum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, Bayu Pancapati kepada Suara NTB. Bayu mengatakan informasi ini didapatkan dari warga pada saat melakukan penertiban para PKL yang masih berjua-

JUMAT, 08/01/16

lan di trotoar maupun di atas saluran belum lama ini. “Ada informasi dari warga sekitar yang saya dengar bahwa itu disewakan,” jelasnya.

Ia mengatakan sangat aneh jika trotoar tersebut disewakan karena merupakan milik pemerintah dan merupakan bagian dari jalan. Sementara batas lahan yang dimiliki warga adalah tembok. “Sangat aneh kalau disewakan karena itu badan jalan.

Batas hak milik warga itu hanya tembok, sampai tembok itu saja. Di dalam tembok adalah milik warga dan di luar tembok milik pemerintah. Dan itu badan jalan yang dibuatkan un-

tuk saluran dan trotoar. Tapi malah ada informasi ini disewakan,” jelasnya.

Para PKL yang ditegur pihaknya disampaikan Bayu kerap menutupi bahwa mereka membayar sewa. “Tapi orang di sekitar sana yang bilang, ‘Mereka bayar itu pak’,” jelasnya. Penyewaan trotoar ini disampaikan Bayu melanggar Peraturan Daerah (Perda) dan untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya berkoordinasi dengan lurah setempat supaya mengingatkan warganya agar tidak menyewakan trotoar. “Pak lurahnya kita minta untuk dikomunikasikan agar jangan ada pemahaman dari warga setempat atau di pinggir-pinggir jalan protokol bahwa itu hak milik mereka, itu milik pemerintah. Itu melanggar dan s a n g a t menyalahi aturan dan yang dimintai bayaran kok mau-maunya disuruh bayar,” terangnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak melarang warga untuk mencari penghidupan melalui berjualan dengan membukalapak,asal tempat yang dimanfaatkanuntuk berjualan tidak melanggar atau sesuai aturan. “Kalau mau berjualan kitatidaklarang selama di tempat-tempat yangtidakmengganggu dan tidak dilarang,” demikian Bayu Pancapati.(ynt)

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Penggunaan Dana Desa Banyak Aturan

BPMPD Lotim Akui Bingung Selong (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Timur (Lotim) mengakui aturan yang mengikat desa selama ini sangat banyak. Apalagi peningkatan alokasi anggaran yang dikelola di desa selama ini membuat jajaran pemerintah pusat latah dengan membuatkan seabrek regulasi anyar, sehingga membuat aparatur di daerah bingung. juga turun dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Kementerian Keuangan (Pemenkeu),’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat (8/1).

Diakuinya, aturan yang muncul itu datang secara beruntun. Akibatnya, pihak BPMPD ini pun mengaku bingung, karena aturan mana yang harus ditaati. Dicontohkannya, aturan penggunaan dana desa diawali dengan Permendagri datang

Maret 2015 lalu, selang beberapa bulan kemudian, pemda menerima aturan baru dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. ‘’Tidak lama kemudian datang Permenkeu. Bagaimana kita bisa terapkan secara utuh,” tanyanya Peraturan Menteri Desa (Permendes) pun tidak satu buah. Ada Permendes 1 dan 5 tahun 2015. Terbaru yang

di tingkat desa, seperti pembangunan jalan. Namun, dalam Pemenkeu Nomor 93 ada yang membolehkan sepanjang ada kebijakan bupati.

Melihat aturan-aturan yang terkesan tumpang tindih tersebut, BPMPD pun menyarankan desa-desa untuk mencari celah-celah saja di balik aplikasi sejumlah aturan yang bersumber dari pusat tersebut.

Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan pun pernah menyindir persoalan terlalu banyaknya aturan yang melilit desa. Di sisi lain, pemerintah daerah dilarang untuk menghalang-halangi penggunaan dana desa. (rus) (Suara NTB/dok)

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Lotim Khaerul Amri, hadirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan yang lebih teknis tidak cukup sebagai dasar hukum pelaksanaan penggunaan anggaran desa. Sejumlah produk hukum lain bermunculan turun. ‘’Selain dari Peraturan Menteri Desa (Permendes), aturan

muncul Permendes Nomor 21 2016. Begitu juga Permendagri ada nomor 113 dan ada nomor 114. Sedangkan Permenkeu Nomor 93 tahun 2015.

Semua regulasi yang dikirim ke daerah tidak nyambung. Di mana, turunan dari UU 23 tahun 2014 tidak matcing atau merata. Tidak ayal kondisi ini membuat BPMPD dan desadesa di Lotim menjadi ragu, karena aturan menuntut semua harus diikuti.

Desa-desa pun jelas turut kebingungan dengan regulasi yang terlalu banyak. Contoh yang membingungkan, dalam Permendagri tidak boleh menggunakan dana desa untuk membangun sebuah item

MIRAS - Inilah miras yang dimusnahkan Satpol PP Lotim beberapa waktu lalu. Barang haram ini kerap menjadi pemicu terjadinya tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Lotim.

Selong (Suara NTB) – Banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) tidak jarang dipicu minuman keras (miras) yang dikonsumsi pelaku tindak kejahatan dan lainnya. Untuk itu, persoalan miras yang kerap menjadi

Awasi Peredaran Makanan

pemicu terjadi aksi kriminalitas harus disikapi bersama oleh semua pihak.

Demikian disampaikan Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Muhammad Efendi, Jumat (8/ 1) menurutnya, dalam pencegahan terhadap masyarakat untuk mengkonsumsi barang haram tersebut, peran serta

tokoh agama, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya sangat penting. Alasannya, persoalan miras ini tidak akan bisa tertangani dengan baik, apabila yang bergerak di dalamnya hanyalah aparat kepolisian.

“Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memerangi peredaran miras itu, maka

akan tercipta kondisi yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Selain itu, Kabupaten Lotim yang dikenal pulau seribu masjid dengan mayoritas penduduknya Muslim harus memiliki kesadaran yang kuat dalam memberantas peredaran miras.

Sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam memberantas

DALAM mengawasi peredaran makanan berbahaya, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera bertindak dengan terjun langsung ke lapangan.

Bahkan, jika ada makanan yang berbahaya tersebut masuk ke Gumi Selaparang ini, pihaknya mengaku akan langsung mengambil langkah untuk melakukan survai dengan melibatkan Balai Besar Pengawasasn Obat dan Makanan (BBPOM).

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (8/1), Plt. Kepala Dinas ESDM PP Lotim, Teguh Sutrisman mengatakan, pengkonsumsian makanan yang mengandung zatzat berbahaya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, langkah cepat sangat dibutuhkan dalam menyikapi persoalan tersebut sebelum menjadi persoalan pelik yang bisa merugikan masyarakat. “Makanan-makanan yang mengandung zat kimia itu cukup membahayakan, akibatnya masyarakat sendiri yang akan terkena dampaknya,”tegasnya.

Disinggung masalah adanya makan ringan atau gorengan yang diduga berbahan plastik seperti isu yang beredar dimasyarakat. Dirinya mengaku hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait hal itu. Namun, katanya, jika ada ditemukan makanan seperti apa yang disampaikan masyarakat tersebut, pihaknya mengaku akan segera mencari dan mendeteksi keberadaan makanan yang diduga mengandung plastik tersebut.

Diketahui, isu terkait dengan peredaran makanan yang terbuat dari plastik terdengar dari masyarakat Lombok Tengah (Loteng) yang saat itu sedang membeli gorengan di salah satu pedagang gorengan setempat. Curiga dengan rasa gorengan yang berbeda, masyarakat tersebut membakar gorengan itu dan ternyata gorengan tersebut terbakar dan gosong. Sehingga, mereka menduga bahwa tepung atau bahan yang digunakan untuk membuat gorengan tersebut mengandung plastik.

“Sampai saat ini belum ada informasinya jika ada makanan yang mengandung plastik itu, namun jika sampai masuk Lotim kita akan langsung cek keberadaannya dengan melibatkan Balai Besar POM langsung,” ujarnya. (yon)

peredaran miras di Lotim yang disinyalir sebagai sumber terjadinya tindak kriminalitas, Pemda Lotim juga sudah membuat aturan tentang miras yang tertuang dalam Perda No 8 Tahun 2002, bahwa setiap masyarakat dilarang keras untuk memproduksi, menjual dan mengedarkan miras. (yon)

Wakili NTB ke Tingkat Nasional

Desa Labuapi Tertinggi PKDRT butkan lomba ini merupakan gagasan dari Ketua TP PKK Provinsi NTB. Sebelumnya, TP PKK membentuk Satgas PKDRT pada tahun 2014. Hadirnya, Satgas PKDRT ini untuk menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi. Lomba yang dinilai langsung oleh TP PKK Provinsi NTB ini pun diikuti oleh desa-desa termasuk Desa Labuapi mewakili Kabupaten Lombok Barat.

Dari hasil penilaian itu pun, Desa Labuapi mendapat peringkat tertinggi dengan menyisihkan Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Sehingga

karena menempati peringkat tertinggi, Desa Labuapi pun didaulat mewakili Provinsi NTB untuk mengikuti lomba PKDRT tingkat nasional dan mendapatkan hadiah berupa uang. Itu pun, uang diperoleh digunakan untuk pemanfaatan PKDRT. Sementara itu, lomba tingkat nasional akan dilaksanakan dalam beberapa bulan lagi, sementara penilaian akan dilaksanakan pada bulan Maret. Nantinya, tim dari pusat yang akan turun melakukan penilaian, dengan mewawancarai langsung masyarakat desa, lembaga

desa, aparat desa serta lainnya. “Tapi sebelum itu, Bulan Januari kita diminta mengirim berkasnya terlebih dahulu,” terang Rifai.

Ditanyai faktor yang menyebabkan, Desa Labuapi menang dalam lomba tersebut? Rifai menyebutkan ada beberapa faktor yang dilakukan pihaknya. Mulai dari keaktifan pihaknya dalam mengkampanyekan masalah dampak KDRT. Kampanye tersebut dengan aktif melakukan sosialisasi ke dusundusun hingga dari rumah ke rumah serta membagi-bagikan stiker di tiap-tiap rumah.

Selain itu, administrasi di Sekretariat Satgas PKDRT Labuapi sendiri pun ditata dengan baik. Jika ada kasus KDRT, pihaknya mengupayakan semaksimal mungkin agar tidak keluar dari tingkat desa.

“Cukup sampai desa saja,” ujar Rifai yang didampingi oleh Konselor Hikmatulhasanah.

Namun yang lebih penting, desa setempat menyiapkan ‘rumah aman’ bagi semua warga khususnya wanita yang memiliki masalah. Di rumah aman ini memiliki pendamping yang akan menjaga hingga masalah yang dihadapi kembali pulih. (use)

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat patut berbangga diri.

Pasalnya, Desa Labuapi meraih juara 1 dalam lomba Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) atau karena mampu menekan tingkat KDRT. Karena prestasi tersebut Desa Labuapi akan mewakili Provinsi NTB di tingkat nasional. Sementara penilaian rencananya akan dilakukan pada bulan Maret oleh tim dari pusat.

Kepala Desa Labuapi Muhammad Rifai yang dikonfirmasi, belum lama ini, menye-

PDAM Lotim Mulai Terapkan Sistem Pembayaran ’’Online’’

Tenaga Sukarela hanya Bebani Keuangan Daerah BKD. BKD, katanya, hanya mengurus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki nomor induk kepegawaian..

Informasi adanya pemecatan sejumlah tenaga honorer yang tidak mengantongi SK Bupati itu tidak diketahui pihak BKD. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Lotim ini, mengaku, pihaknya hanya meneirma tembusan surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait penyampaian terima kasihnya kepada sejumlah tenaga sukarela yang diberhentikan. “Kita tidak tahu ada pemecatan yang lain,” ucapnya.

Ia menambahkan, tenagatenaga honorer terakhir pengangkatan pada tahun 2005 silam. Setelah itu sebenarnya sudah habis. Akan tetapi mulai banyak yang muncul lagi.

Tenaga sukarela yang ada di masing-masing SKPD itu saja yang tahu soal datanya, karena tidak ada laporan ke BKD.

“Itu masalah intern di SKPD. Jadi BKD tidak tahu dan kita tidak bisa deteksi,” urainya.

Tertibkan Administrasi Kepala Bidang Pengembangan BKD Lotim, Ahmad Sazali selanjutnya mengutarakan, BKD akan membuat SK perpanjangan satu pintu dari pemilik SK Bupati, khususnya para pegawai dengan perjanjian kerja yang SKnya dievaluasi tiap tahun.

Wewenang layanan satu pintu ini dikecualikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan.

“Yang sudah ada tinggal diperpanjang, kalau bilahari ada SKPD yang buat sendiri jadi SK itu tidak seragam,” ucapnya. Langkah itu diakukan BKD guna untuk menertibkan administrasi tenaga non PNS. Saat ini, lanjutnya, BKD tengah dalam proses verifikasi. Hasil sementara ditemukan pada dua SKPD, yakni

Bagian Umum dan Satpol PP ada puluhan tenaga yang belum tidak melalui BKD pembuatan SKnya. Semuanya akan diseragamkan, sehingga administrasi kepegawaian di Lotim bisa lebih rapi. (rus)

Hj. Sumantiar

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Keberadaan tenaga honorer atau tenaga sukarela yang berada di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengantongi SK Bupati dinilai hanya akan membebani keuangan daerah.

Karenanya tegas, pengangkatan tenaga kerja di lingkup SKPD dilarang keras tanpa keputusan dari Bupati Lotim.

Hal ini diungkap Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim Hj. Sumantiar kepada wartawan di Selong, Jumat (8/1).

Menurutnya, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachan sudah tegas tidak boleh ada pengangkatan lagi dengan SK pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Terhadap keberadaan tenaga sukarela yang ada di masing-masing SKPD itu tidak ada dalam daftar

Selong (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim), bulan Januari ini mulai menerapkan sistem pembayaran tagihan secara online. Secara bertahap 21.800 pelanggan PDAM nantinya akan bisa melakukan transaksi pembayaran tanpa harus datang ke kantor PDAM. Pelanggan bisa membayar melalui perbankan, kantor pos atau tempat layanan pembayaran online lainnya.

Direktur Utama PDAM Lotim, Muhammad Isroi didampingi Kepala Bagian Umum PDAM Irawan di Selong, Jumat (8/1), menjelaskan, penggunaan sistem online ini bisa dimulai dari kantor cabang, lanjut di Masbagik, Sukamulia, Labuhan Lombok, Labuhan Haji, Sambelia. ‘’Sisanya diakhir Januari diyakinkan akan rampung semua menggunakan sistem online,’’ janjinya.

Sistem yang lama masih menggunakan billing sistem.

Sistem yang merupakan bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu dinilai sudah kurang bagus untuk diterapkan. Pasalnya, saat terjadi gangguan, sulit diatasi.

Sedangkan sistem yang baru diaplikasikan secara online ini dinamakan Sistem Informasi Akuntansi (SISKA). Sistem ini dinilai akan bisa lebih memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun akan dilakukan.

Sementara itu, soal air PDAM ini sendiri saat ini diakui masih ada masalah debit. Hujan yang turun selama ini dianggap belum menunjukkan tanda-tanda akan terjadi peningkatan debit air. Seperti terlihat di Mata Air Mencerit yang diketahui merupakan sumber air PDAM terbesar di Lotim. Hasil pengukuran pada tanggal Desember lalu menunjukkan angka 27. Pengukuran terakhir awal Januari ini angkanya cenderung menurun ke 25.

Sumber-sumber air yang kecil juga belum tampak ada perubahan akan terjadi penambahan debut. Kondisi ini pun membuat pihak PDAM heran. Ia berharap sumber air PDAM ini bisa kembali normal, sehingga masyarakat kembali menikmati air tanpa ada masalah. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Tertagih Kembalikan pada Negara KALANGAN DPRD Lombok Barat meminta agar PT Indoran Lombok Barat Bangkit (PT ILBB) angkat kaki dari Lombok Barat (Lobar), jika tak mampu memenuhi izin ke tahap eksploitasi (produksi).

Pasalnya sesuai ketentuan dalam UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) nomor 4 tahun 2004, setelah izin eksplorasi PT Indotan berakhir tanggal 6 Januari lalu tidak bisa diperpanjang lagi kecuali pihak perusahaan mengajukan izin ke tahap produksi. ‘’Jika pihak perusahaan terkait tak mampu memenuhi izin ke tahap eksploitasi maka izinnya tak bisa diperpanjang. Lahan tambang di (Suara NTB/dok) wilayah Sekotong yang Indra Jaya Usman dikuasaipun harus dikembalikan sebagai cadangan negara, selanjutnya pemerintah akan melelangnya ke investor lain yang lebih serius,’’ ujar Anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman kepada wartawan, Jumat (8/1).

Menurutnya, aturan izin eksplorasi berlaku kurang lebih 8 tahun. Selama kegiatan eksplorasi ini pihak perusahaan melakukan penelitian terhadap kandungan bebatuan yang ada di wilayah tambang. Setelah tahap eksplorasi, pihak perusahaan harus masuk ke tahap eksploitasi. Meski pada tahap eksploitasi ini ada kegiatan pendahuluan, namun yang jelas yang harus diajukan ke tahap eksplorasi.

Menurutnya waktu yang diberikan untuk kegiatan eksplorasi sudah cukup. Seharusnya jika hasil penelitian berpotensi, maka perusahaan harus menaikkan ke tahap produksi, namun jika dinilai tidak berpotensi maka pihak perusahaan juga jangan menyandera izin pertambangan. Sebab, pihak perusahaan tidak bisa lagi memperpanjang izin eksploitasi.

“Tidak ada aturan untuk perpanjangan eskploitasi,” ujarnya.

Ditegaskannya, jika pihak PT Indotan tak sanggup mengelola lahan tambang dengan melakukan produksi maka perusahaan terkait harus keluar supaya wilayah tambang yang dikuasai seluas 18 ribu hektar di Sekotong dijadikan pencadangan nasional. Setelah lahan itu masuk pencadangan nasional, pemerintah selanjutnya akan melelangnya lagi ke perusahaan lain yang lebih mampu. Pelelangan akan dilakukan di pusat, karena kaitan dengan investasi PMA, jika investasinya PMDN prosesnya ada di tingkat provinsi.

Menurutnya, PT Indotan kurang serius menggarap pertambangan di wilayah Sekotong, sebab selama 3 tahun aktivitas perusahaan vakum. Kondisinya semakin tidak jelas, meski ada rencana PT Indotan akan diakuisisi oleh PT Indotan Sumbawa. Namun ia menilai hal ini adalah persoalan internal perusahaan, yang jelas, Pemkab Lobar memiliki urusan terkait wilayah tambang.

Ia juga mempertanyakan perihal golden share atau saham Pemda Lobar sebesar 10 persen. Saham 10 persen ini, lanjutnya, masuk pada neraca APBD, namun selama ini tidak pernah masuk ke APBD, lantaran PT Indotan tidak beroperasi. (her)

15 Ribu Hektar Lahan Hutan di Sekotong Kritis Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lombok Barat (Lobar), Agus Gunawan, mengungkapkan, dari data luas lahan hutan di Lobar mencapai 41.981 hektar, luas lahan yang kritis mencapai 17 ribu hektar. Dari 17 ribu hektar lahan kritis ini 15 ribu hektar di antaranya berada di wilayah Sekotong. ‘’Untuk mengatasi lahan kritis ini, Dinas kehutanan telah menyusun strategi dengan penghijauan, reboisasi. Untuk upaya penghijauan sendiri dinas terkait (Suara NTB/her) lebih banyak mencari konAgus Gunawan tribusi dari pihak ketiga berupa CSR. Sebab sokongan dari anggaran APBD sendiri tidak besar,’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat (8/1).

Sejauh ini lanjutnya, dari tahun 2014-2015 ini pihaknya sudah menanam 1,2 juta bibit pohon. Dari hasil penanaman lahan tersebut, mampu menurunkan lahan kritis seluas 1.100 hektar. Menurutnya penanaman pohon ini lebih banyak dari pihak ketiga. Sedangkan dibandingkan dari bantuan Pemda dan DAK masih kecil, hanya mampu menanam 200 hektar.

Ke depan, program Dishut di bawah kepemimpinannya akan mengupayakan rehabilitasi hutan melalui penanaman.

Pihaknya akan berupaya menggalang sebanyak-banyaknya dukungan pihak ketiga untuk menanam pohon, sehingga diharapkan, setiap bulan tiada henti tanpa menanam pohon. Program ini baru dari satu sisi rehabilitasi hutan.

Ke depan, pihaknya akan berupaya meningkatkan program pengamanan dan perlindungan hutan. Sebab penanaman pohon tanpa perlindungan hutan tidak akan mampu menjaga kelestarian hutan. Sebaliknya, perlindungan tanpa penananam pohon juga tidak bisa melestarikan hutan. Dua program ini, menurutnya, seiring dan sejalan satu sama lain.

Terkait hal ini pihaknya akan membentuk forum perlindungan hutan, satu kecamatan telah membentuk forum, yakni Kecamatan Lingsar. Forum ini terdiri dari tim muspika, Dishut, Polhut dan Lang-Lang serta petani Hkm Ia menambahkan, pihaknya juga memprogramkan penghjauan ke sekolah melalui kegiatan MOS di tingkat SMP dan SMA. Kegiatan ini dharapkan bisa dikembangkan menjadi kebun bibit sekolah (KBS). Di samping itu, jelasnya, pihaknya mengharapkan kontribusi dari desa melalui dana desa. Sebab jika 119 desa menanam 10 ribu saja, maka ratusan ribu bibit pohon akan bisa tertanam. Terkait penanaman pohon ini akan dikoordinasikan dengan kepala desa, sebab pada dana desa itu terdapat anggaran untuk lingkungan. “Jangka pendek ini kami akan akan tanam pohon di jalur BIL dan di Gunung Sasak Kuripan,” imbuhnya. (her)

Rp 6 Miliar Klaim Pembayaran BPJS Loteng Melayang Praya (Suara NTB) Miliaran dana yang bersumber dari klaim pembayaran BPJS tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan melayang. Alasannya, dana tersebut tidak bisa tertagih hingga akhir tahun 2015 lalu oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng.

(Suara NTB/kir)

JUAL BENSIN - Usaha penjualan bensin dengan lebih baik dan mampu mengundang minat pembeli atau dikenal dengan “Pertamini” di Lombok Tengah (Loteng) kian menjamur. Tidak hanya di desa-desa saja. Di wilayah perkotaan, usaha tersebut juga semakin banyak digeluti di tengah sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Seperti yang dilakukan salah satu penjual di bensin di taman kota di samping Masjid Jamiq Praya sebagai tempat berjualan.

DPRD Minta Pengawasan pada Anak Diperketat Praya (Suara NTB) Banyaknya oknum pelajar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ditangkap aparat kepolisian lantaran terlibat dalam aksi kejahatan, mengundang keprihatinan kalangan DPRD. DPRD meminta kepada seluruh unsur terkait, terutama sekolah, guru dan para orang tua/ wali untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anakanaknya supaya tidak terjerumus dan terlibat kejahatan.

Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, S.E., saat dihubungi Suara NTB, Jumat (8/1), mengatakan, sekolah, guru dan orang tua merupakan tiga unsur utama yang bisa membentuk karakter siswa. Baik atau tidaknya siswa sangat tergantung dari pola pembinaan dan pendidikan oleh unsur-unsur utama ini, sehingga sinergitas ketiga unsur utama sangat diperlukan dalam membentuk watak dan sifat siswa.

Menurutnya, munculnya

aksi kejahatan yang melibatkan oknum pelajar disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan ketiga unsur, yakni sekolah dan guru, ketika anak berada di lingkungan sekolah.

Atau orang tua, ketika anak berada di rumah. Akibatnya, para siswa menjadi kurang terkontrol, sehingga pengaruhpengaruh buruk bisa dengan mudah merasuki para siswa.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini melihat, orang tua, kebanyakan kurang begitu waspada dengan kondisi anaknya di sekolah. Orang tua terkesan melepas begitu saja anaknya dalam bergaul tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang ketat.

Meski demikian, ujarnya, mengekang pergaulan anak juga bukan solusi, karena berdampak kurang baik bagi perkembangan anak. “Pengawasan yang ketat terhadap anak itu bukan berarti mengekang pergaulan anak. Tapi bagaimana aktivitas anak tersebut bisa tetap terpan-

tau. Sehingga ketika ada dampak negatif yang masuk bisa segera ditangkal,” terang Puaddi.

Di era keterbukaan informasi sekarang ini, ujarnya, anak bisa dengan cepat mengakses segala bentuk informasi dari luar. Atas dasar itu, pengawasan orang tua menjadi sangat penting dalam upaya menangkal segala bentuk informasi negatif yang bisa mempengaruhi pola pikir anak.

Di sinilah kemudian diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, guru dan orang tua, sehingga ketika ada persoalan yang muncul terhadap anak, bisa segera diatasi. Apalagi tanggung jawab membentuk watak siswa tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada sekolah atau guru. Tapi orang tua juga harus mampu mengambil peran. “Jadi dalam membentuk karakter siswa yang baik, komunikasi antara unsur-unsur utama tersebut haruslah kuat,” tandasnya. (kir)

Antisipasi Peredaran Narkoba

Pembentukan BNN Loteng Dipercepat Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal mempercepat proses pengusulan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah ini. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan pencegahan sekaligus menekan peredaran narkoba di Loteng.

Demikian ditegaskan, Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, menjawab Suara NTB di Kantor Bupati Loteng, Kamis (7/1)lalu.

Keberadaan BNN di daerah ini akan sangat vital dan strategis, sehingga sudah sewajarnya BNN ada di Loteng. Apalagi dengan fenomena peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan, diperlukan satu lembaga khusus yang fokus menangani narkoba.

“Jadi selain aparat kepolisian, kita butuh lembaga khusus yang memang fokus pada persoalan narkoba, yakni BNN. Dengan begitu, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di Loteng bisa leb-

ih maksimal lagi,’’ ujarnya.

Selain itu, adanya Bandara Internasional Lombok (BIL), menjadikan Loteng kini menjadi salah pintu gerbang masuknya masyarakat luar melalui jalur udara ke NTB dan berpotensi menjadi pintu masuk bagi peredaran narkoba. Untuk itu, harus ada upaya pencegahan dan antisipasi sejak dini dalam menekan peredaran narkoba di NTB dan Loteng pada khususnya.

Diakuinya, tahun 2014 lalu Pemkab Loteng sudah sempat mengajukan usulan pembentukan BNN di daerah ini. Hanya saja usulan tersebut terkendala beberapa persoalan, sehingga menyebabkan, proses pembentukan BNN Loteng menjadi tersendat sampai sekarang ini.

“Tapi tahun ini, usulan pembentukan akan kita kawal betul. Supaya harapan adanya BNN Loteng bisa segera terwujud,” tandasnya. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pembentukan BNN secepatnya akan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Mulai dari persiapan untuk kantor sampai

persiapan personel.

Pasalnya, untuk bisa membentukan BNN di daerah, dukungan kantor dan sumber daya manusia (SDM) pendukung paling tidak sudah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kebutuhan lainnya selanjutnya akan dipenuhi bersama-sama dengan BNN pusat.

“Terakhir komunikasi kita dengan BNN NTB, sangat merespon rencana pembentukan BNN Loteng,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Jumat (8/1), Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puddi, S.E., mendukung penuh rencana percepatan pembentukan BNN Loteng.

Harapannya, kasus-kasus peredaran narkoba di Loteng bisa diminimalisir, karena peredaran narkoba di Loteng dinilai sudah memprihatinkan. Bahkan narkoba sudah merambah hingga kalangan pelajar. “Kita dukung penuh, upaya-upaya menekan peredaran narkoba di daerah ini. Termasuk pembentukan BNN Loteng, kita sambut positif,” tegas politisi Partai Golkar ini. (kir)

Pembangunan Gedung DPRD Loteng Ditargetkan Tuntas Akhir 2017 Praya (Suara NTB) Tidak tuntasnya pembangunan gedung DPRD Lombok Tengah (Loteng) tahap II tahun 2015 lalu dipastikan tidak akan mengubah target penyelesaian secara menyeluruh.

Gedung baru bagi para wakil rakyat yang berlokasi di Kelurahan Jontlak ini tetap harus selesai dalam dua tahun ke depan. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/1).

Menurutnya, target penye-

lesaian pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru tidak berubah. Walaupun pada pengerjaan pembangunan tahap II tahun kemarin, tidak tuntas. “Target kita akhir 2017 gedung baru ini harus sudah selesai,” ujarnya.

Bila perlu penyelesaian dipercepat lagi. Supaya pada akhir tahun 2017 tersebut, gedung baru sudah bisa digunakan secara menyeluruh, sehingga menggantikan fungsi gedung yang lama sekarang ini.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dalam hal

ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM, benar-benar serius mengejar target penyelesaian gedung baru. Persoalan anggaran, Dewan akan menjamin tetap tersedia.

Pada tahun anggaran 2016 ini saja, anggaran yang disiapkan untuk kelanjutan pembangunan gedung baru sebesar Rp 15 miliar. Jumlah anggaran ini nantinya akan ditambah pada APBD perubahan guna membiayai penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai pada tahun 2015.

Adapun terkait kontraktor

pengerjaan gedung DPRD Loteng tahun II yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati, Ziadi, meminta harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan tidak perlu ragu-ragu untuk mengambil sikap. “Informasinya pemerintah daerah rencananya akan mem-blacklist kontraktor bersangkutan. Itu sangat kita dukung,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.

Apalagi menurut aturannya, kalau ada kontraktor yang dinyatakan gagal menyelesai-

kan kontrak, ada sanksi tegas yang dijatuhkan. Tapi dalam ini, aturan harus tetap dipegang oleh pemerintah dan tidak salah mengambil kebijakan.

Pada tahun 2015, pembangunan gedung DPRD Loteng masuk tahap II dengan pagu anggaran mencapai Rp 13 miliar. Sayangnya, sampai akhir tahun capaian pekerjaan pembangunan gedung wakil rakyat hanya mencapai 87 persen.

Akibatnya, PT. Ayu Mustika Rizky selaku rekanan proyek diputus kontraknya oleh Pemkab Loteng. (kir)

Kepala Dikes Loteng, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, kepada Suara NTB, Kamis (7/1), mengungkapkan, tahun 2015 lalu, total klaim pembayaran pelayanan kesehatan oleh pihak BPJS Loteng ke pemerintah daerah tercatat mencapai Rp 16 miliar. ‘’Namun yang dibayar oleh pihak BPJS Loteng hanya Rp 10 miliar. Sisanya sebanyak Rp 6 miliar tak terbayar sampai akhir tahun kemarin,” sebutnya.

Ironisnya, sisa klaim pembayaran pelayanan kesehatan yang tidak terbayar oleh pihak BPJS merupakan sisa tunggakan klaim pembayaran tahun sebelumnya. Sementara aturan baru BPJS menyebutkan, tunggakan klaim pembayaran yang sudah mencapai dua tahun tidak bisa dibayar.

Padahal pihaknya sudah menargetkan tahun 2016 ini, sisa tunggakan klaim pembayaran pelayanan kesehatan harus tuntas. Apalagi pihaknya sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS sesuai standar pelayanan yang ditentukan oleh pihak BPJS. “Tapi karena ada aturan baru dari BPJS tersebut, maka bisa dipastikan sisa tunggakan klaim tersebut tidak akan bisa terbayar. Itu artinya, dana tersebut dipastikan hangus dan tidak akan bisa disetor ke kas daerah,” terangnya.

Ditegasnya, pihaknya sudah berupaya melakukan klaim pembayaran ke pihak BPJS.

Namun karena terbentur perubahan aturan dan persyaratan klaim pembayaran, dana tidak juga bisa ditagih sampai akhir tahun. Sementara petugas kesehatan di bawah selaku pemberi pelayanan mempertanyakan kejelasan pembayaran klaim tersebut.

“Kita mau cari masyarakat yang dulu memperoleh pelayanan kesehatan, juga tidak bisa karena memang sudah cukup lama. Sehingga kita juga tidak bisa berbuat apaapa untuk bisa menagih dana tersebut. Jadi mau tidak mau, dana tersebut harus melayang,” tambah Eka. Lebih lanjut mantan Direktur RSUD Praya ini menjelaskan, tidak tertagihnya klaim pembayaran BPJS secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan Dikes Loteng. Karena bisa dipastikan, serapan dan capaian keuangan Dikes Loteng tidak tercapai. Atas dasar itu, ujarnya, sesuai hasil akhir evaluasi kinerja anggaran tahun 2015, kinerja Dikes Loteng tercatat paling rendah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng lainnya dinilai wajar.

Ke depan, pihaknya berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Untuk itu, proses pengajuan klaim pembayaran pelayanan kesehatan akan dipercepat untuk menghindari terjadi penumpukan tunggakan pembayaran di BPJS. (kir)

Defisit Darah di NTB Capai 1.000 Kantong Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat yang ada di NTB mengalami defisit darah mencapai 1.000 kantong lebih setiap bulannya. Kekurangan ini disebabkan, pasokan darah yang mampu dihimpun di Palang Merah Indonesia (PMI) hanya mampu memenuhi 2.000 ribu lebih kantong. Sementara kebutuhan darah 3.000 kantong lebih tiap tahunnya. ‘’Untuk memenuhi defisit darah tersebut, PMI NTB menambah armada untuk unit donor darah. Selain itu, PMI Lobar terus menambah anggota PMR di sekolah-sekolah untuk membantu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mendonorkan darah,’’ terang Ketua PMI NTB, H. Mesir Suryadi, SH, kepada wartawan ketika temu relawan PMI di Cemara, Jumat (8/1).

Diakuinya, untuk pasokan darah di NTB paling banyak dipasok dari PMI Lobar, karena PMI Lobar relatif memiliki alat donor yang lumayan lengkap.

Namun pasokan darah ini dinilai kurang maksimal, sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu, PMI Provinsi NTB akan mengupayakan menambah armada donor darah untuk ditempatkan di Lobar.

Sejauh ini Lobar memiliki 2-3 unit kendaraan donor darah yang keliling ke masyarakat untuk menghimpun darah dari masyarakat yang mau mendonorkan darah.”Kami akan tambah lagi satu unit kendaraan donor darah untuk Lobar untuk menambah pasokan darah,” kata Mesir.

Selain itu, ujarnya, untuk memenuhi defisit darah sekitar 1.000 kantong didatangkan dari luar daerah. Defisit darah ini, jelasnya, kemungkinan akan bertambah terus, sebab rumah sakit rujukan di Sumbawa telah beroperasi. Defisit darah ini, jelasnya, berimbas terhadap pemenuhah permintaan darah dari masyarakat lamban

dipenuhi. Bahkan, masyarakat mesti antre untuk mendapatkan donor darah.

Pasokan darah yang dihimpun oleh PMI dipasok ke sejumlah rumah sakit di NTB, termasuk di RS Gerung. Di masingmasing rumah sakit memiliki bank darah tempat dipasok darah. Selama ini, lanjutnya, golongan darah yang sulit adalah AB dan O, sehingga masyarakat yang mencari donor darah tersebut agak sulit dipenuhi. “Yang sulit itu jenis darah AB, sehingga masyarakat yang meminta pasokan daarah juga agak lamban dipenuhi,” akunya.

Di tempat yang sama, Ketua PMI Lobar, H. Fauzan Khalid menyatakan terkait kegiatan temu relawan yang digelar oleh PMI salah satunya bertujuan memberikan kebanggaan kepada anggota PMR (Palang Merah Remaja).

Kegiatan ini, jelas Plt Bupati Lobar ini akan rutin dilakukan untuk memberikan kesadaran terhadap anggota PMR dan masyarakat terkait pentingnya keberadaan PMI. Selain itu, anggota juga diharapkan terus menarik anggota baru untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya donor darah. “Donor darah ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat, karena itu penting anggota PMR didorong untuk memberi kesadaran kepada masyarakat,” imbuhnya.

Terkait keanggotaan PMR sendiri, Fauzan mengaku optimis tahun ini akan bertambah 500 orang anggota.

Dengan penambahan ini, maka anggota PMR di Lobar mencapai ribuan. Anggota PMR ini, jelasnya, memiliki peranan menggerakkan dan memberi contoh untuk donor darah. Di samping itu, Pemkab Lobar berupaya mendorong kegiatan donor di lingkup pemda dengan mengadakan donor darah ketika ada kegiatan Pemda. (her)

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Ketua PMI Lobar H. Fauzan Khalid bersama Ketua PMI NTB, H. Mesir Suryadi di sela acara Temu Relawan PMI di Cemara Lobar, Jumat (8/1).

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Komposisi Alat Kelengkapan DPRD KSB Berubah Taliwang (Suara NTB) Komposisi keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) khususnya Komisi di DPRD Sumbawa Barat mengalami perubahan. Mustakim Patawari dan Masjadi yang sebelumnya berada di Komisi I dan II berpindah ke Komisi III. Kepindahan dua anggota tersebut secara resmi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD KSB, Jumat (8/1). Dalam kegiatan tersebut, DPRD sekaligus melakukan Penetapan Rencana Kalender Kerja Dewan (RKKD) tahun 2016.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST sebelumnya mengatakan, perpindahan anggota AKD tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Perpindahan dilakukan sesuai dengan pertimbangan masing-masing fraksi yang membawahi anggota. “Jadi ini hal biasa. Dan perpindahan mereka itu ditetapkan oleh fraksi masing-masing yang mendelegasikannya ke AKD,” terangnya.

Secara aturan, Nasir menyebutkan hal tersebut dibolehkan.

Dalam ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, fraksi-fraksi yang mendelegasikan anggota ke Komisi-komisi dapat mengusulkan rotasi anggota yang dibawahinya dalam keanggotaan Komisi. “Prosedurnya jelas. Nanti setelah diusulkan, selanjutnya akan kita tetapkan melalui sidang paripurna,” urainya.

Selain menetapkan perpindahan dua anggota ke Komisi III dan penetapan RKKD 2016, dalam paripurna kemarin, Dewan juga melakukan penetapan pengisian ketua fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). F-Gerindra yang sebelumnya diisi oleh Mustafa. HMS yang telah didapuk sebagai wakil ketua DPRD, kini diisi oleh Abdul Haman. (bug)

Polres Sumbawa Siap Amankan Distribusi Pupuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK mengatakan pihak kepolisian mendukung langkah-langkah program dari pemerintah terkait swasembada pangan, terutama masalah padi. Mengingat Kabupaten Sumbawa cukup berpengaruh dalam penyediaan padi ataupun beras. Salah satunya dalam pengamanan pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi. “Kita akan tindak tegas nanti kalau ada oknum ataupun pihak yang bermain dengan masalah pupuk,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Ketika ada permainan dalam penyalutran, pihaknya siap memonitor dan mengawasi. Bila perlu melakukan pengamanan. Supaya penyaluran pupuk tersebut betul-betul berjalan ke masyarakat. Selain itu, juga melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya peredaran pupuk palsu.

Dalam tahun 2015 sepanjang monitor yang dilakukan, diakui Kapolres tidak ada penyalahgunaan pupukpupuk palsu yang beredar di Kabupaten Sumbawa. Diharapkan awal musim panen ini juga tidak terjadi adanya peredaran-peredaran pupuk-palsu. “Nanti kita berkoordinasi dari pihak Koramil, Kapolsek, Babinkamtibmas, dan para Babinsa untuk mengawasi program pemerintah tanam padi ini,’’ katanya. ”Bahkan semuanya akan kita awasi mulai dari pengecer sampai dengan gudang-gudang. Akan kita lakukan pengawsan dan akan kita cek semuanya,” pungkas Kapolres. (ind)

Pemda KSB Bantah Manipulasi Data Tanah Negara Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Sumbawa Barat menyatakan, bahwa sebanyak 37 warga yang sebelumnya mengklaim kepemilikan tanah di atas lahan Tanah Negara Blok Batu Nampar (TNBBN) dan saat ini telah menyerahkannya ke pemerintah adalah benar adanya.

Pernyataan yang ditegaskan oleh kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd ini untuk mengklarifikasi adanya klaim dari pihak warga yang selama ini masih bertahan di lahan pemerintah tersebut, bahwa belum ada penyerahan satu pun oleh warga pemilik lahan di TNBBN kepada pemerintah. “Kami punya data warga yang telah menyerahkan kembali lahan TNBBN itu,” tandasnya, Jumat (8/1).

Ia memastikan bahwa 37 warga yang telah melakukan penyerahan lahan TNBBN itu adalah mereka yang sebelumnya mengklaim lahan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah data, baik secara fisik berupa surat pernyataan penyerahan dan administrasi lainnya yakni data pribadi warga. “Kita punya fotokopi KTP, bukti-bukti kepemilikan lahan yang selama ini mereka klaim. Jadi jelas sudah ada penyerahan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, untuk memastikan warga yang menyerahkan lahan TNBBN adalah mereka yang selama ini mengklaim tanah negara itu. Para warga diminta untuk menunjukkan langsung lahan-lahan yang selam ini mereka klaim sebagai miliknya. “Mereka bisa menunjukkan dengan jelas lahan yang mereka klaim itu. Dan mereka juga sesuai dengan tiga syarat yang kami tetapkan,” paparnya.

Sejauh ini lanjut dia, pemerintah tetap akan menempuh dua jalur pendekatan untuk menuntaskan klaim lahan TNBBN oleh warga yang berada di Talonang kecamatan Sekongkang tersebut. Pertama pendekatan persuasif dengan memberikan penyadaran kepada warga bahwa lahan TNBBN adalah milik pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan kedua pendekatan secara hukum.

Untuk pendekatan hokum, Hamid mengungkapkan, pelaporannya ke pihak kepolisian terus berlanjut. Terbaru selaku pihak pelapor, dirinya mewakili pemerintah KSB telah dimintai keterangan oleh pikah kepolisian. “Polisi juga sudah melakukan puldata untuk kepentingan penyelidikan mereka,” tukasnya.

Sementara untuk pendekatan persuasif, ia berharap warga yang selama ini bertahan dengan klaimnya tidak terus melanjutkannya. Sebab sesuai data dan fakta yang ada, lahan ratusan hektar yang ada di TNBBN sebenarnya adalah milik pemerintah. “Jadi ada data yang jelas secara hukum bahwa lahan itu memang milik pemerintah,” imbuhnya. (bug)

Rekening Tersangka Kredit Macet Diblokir Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemeriksaan dan penahanan terhadap mantan pejabat Bank NTB, tersangka dugaan penyimpangan pemberian kredit mitra wirausaha sudah dilakukan. Selanjutnya pihak kepolisian akan mengajukan pemblokiran rekening ketiga tersangka ke Bareskrim.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim AKP Tri Prasetiyo, Jumat (8/1) menerangkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemberkasan, tinggal menunggu petunjuk dari Kejaksaan. Hanya saja pihaknya masih akan melakukan pengusulan untuk dilakukan pemblokiran rekening ketiga tersangka. Sebelumnya pihaknya pernah mengirimkan pengajuan tersebut, namun ditolak Bareskrim. Mengingat, pada saat itu pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. “Karena saat ini sudah kami periksa para tersangka, jadi kami melakukan pengiriman kembali pengajuan pemblokiran rekening untuk ketiga tersangka tersebut,” imbuhnya.

Hal ini dilakukan dengan acuan rekening tersebut merupakan salah satu alat bukti. Sehingga akan kelihatan jumlah isi dari rekening para tersangka dan kemana saja telah melakukan transfer. Ia mengakui, pihaknya belum memegang dan mengetahui jumlah dari dana yang berada di dalam rekening tersebut. “Nanti akan kelihatan jumlah isinya dari rekening tersebut dan telah ditransfernya ke mana saja,” pungkas AKP Tri. (ind)

DISEGEL - Kantor kelurahan Bugis, kecamatan Taliwang, KSB yang disegel warga yang memprotes program bedah rumah, Jumat (8/1).

(Suara NTB/bug)

Protes Program Bedah Rumah, Warga Segel Kantor Kelurahan Bugis Taliwang (Suara NTB) Protes warga terhadap pelaksanaan program bedah rumah perkotaan berimbas pada lumpuhnya pelayanan di kantor kelurahan Bugis kecamatan Taliwang. Jumat (8/1), warga melakukan aksi penyegelan kantor kelurahan setelah protes mereka tidak diindahkan.

Aksi tersebut bermula saat warga datang ke kantor kelurahan setempat mempertanyakan adanya sejumlah penerima program yang sebelumnya telah pernah mendapatkan bantuan yang sama.

Harapan warga untuk memperoleh penjelasan ke pemerintah kelurahan tidak tercapai, sebab aparatur kelurahan tidak bisa memberikan penjelasan. Terlebih sang lurah selaku pimpinan wilayah tidak berada di tempat.

Warga yang kesal karena tidak memperoleh penjelasan itu pun langsung mengambil tindakan sendiri. Tanpa dikomando, sejumlah warga langsung menutup pintu kantor kelurahan termasuk gerbang pagar tangga besi yang berada di dalam kantor.

Tidak hanya itu dalam

aksinya, warga tak lupa menutupi gerbang pagar dengan spanduk bertuliskan kata “disegel”. Tak lupa juga tembok bagian depan tepatnya pintu utama kantor turut pula dituliskan kata yang sama menggunakan cat semprot.

Salah seorang warga yang turut dalam aksi protes, Zulkarnaen kepada media ini menyebutkan, penunjukan warga penerima program bedah rumah kali ini tidak tepat sasaran. Pasalnya beberapa penerima yang berada di kelurahan Bugis, pada program yang sama di tahuntahun sebelumnya sudah pernah mendapatkan. “Ada 15 KK (kepala keluarga) yang dapat di Bugis ini. Dari jumlah itu ada beberapa yang sudah dua kali dapat bantuan yang sama,” terangnya.

Adanya penerima program yang lebih dari sekali itulah, kata Zulkarnaen, membuat warga lainnya merasa pemerintah tidak adil. Sebab di luar penerima yang telah ditetapkan sebanyak 15 orang itu masih banyak warga yang lebih membutuhkan dan layak untuk mendapatkan program perbaikan rumah tersebut.

“Dulu waktu pendataan, katanya yang belum dapat akan digilir pada tahun-tahun berikutnya. Tapi faktanya ini ada orang yang dua kali dapat. Terus apa pertimbangannya,” tandasnya.

Senada dengan Zulkarnaen, Ibrahim, warga lainnya juga sangat menyesalkan penetapan calon penerima program bedah rumah tersebut yang tidak transparan. Padahal jumlah warga yang membutuh-

kan bantuan tersebut banyak sehingga perlu pemerataan.

“Kenapa kami tidak protes, kalau ada warga yang mendapatkan lebih dari sekali. Padahal katanya mau digilir karena banyak warga yang butuh rumahnya mendapatkan sentuhan program itu supaya bisa lebih layak lagi dihuni,” paparnya seraya menyampaikan, warga akan terus menuntut pemerintah baik kelurahan, kecamatan hingga dinas terkait yang mengelola program bedah rumah tersebut.

Belum Melaporkan Sementara itu Kabid Sosial pada Disosnakertrans KSB, Manurung, SPd selaku pengelola program yang dikonfirmasi terpisah mengaku, pihaknya telah mengetahui persoalan yang terjadi di kelurahan Bugis tersebut. Hanya saja pihaknya belum memperoleh informasi mendalam dari pemerintah kelurahan. “Saya baru tahu penyegelan itu karena program bedah rumah. Itu saja. Karena Lurah belum

memberikan laporan sampai sekarang ke kami,” jelasnya kepada media ini.

Berdasarkan informasi awal yang diserap di tingkat warga, Manurung mengaku, protes warga itu memang dipicu karena adanya beberapa penerima pernah memperoleh bantuan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kami tidak tahu program bedah rumah dari mana. Tapi yang jelas kata warga ada yang sudah lebih dari satu kali dapat bantuan itu,” terangnya.

Terkait prosedur penunjukan calon penerima program bedah rumah yang saat ini dikelolanya, Manurung mengungkapkan, data penerima diperoleh langsung dari pihak kelurahan. Pemerintah kelurahan mengusulkan warga calon penerima bantuan selanjutnya, tim teknis dinas melakukan survei. Sampai berita ini ditulis, Lurah Bugis belum dapat dikonfirmasi. ‘’Pak Lurah sedang ke Mataram,’’ kata seorang stafnya. (bug)

Pasar Desa Kawasan Agoropolitan Alas Utan Mubazir (Suara NTB/arn)

MANGKRAK - Jembatan timbang di Poto Tano, KSB, yang mangkrak sejak dibangun tahun 2009 silam

Jembatan Timbang Poto Tano Mangkrak Sumbawa Besar (Suara NTB) Jembatan timbang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mangkrak sejak dibangun 2009 hingga selesai pengerjaan 2014 lalu. Padahal pembangunan jembatan timbang tersebut memakan biaya yang cukup besar, Rp 3,6 miliar.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani S.H, M.H, Jumat (8/1) usai mengecek kondisi jembatan timbang menyatakan, dalam tiga tahun anggaran, jembatan tersebut dibangun. Mulai dari pembebasan lahan seluas 1,6 hektar dengan harga waktu itu sekitar Rp 900 juta. Kemudian bangunan fisik sebesar Rp 1,5 miliar dan akses jalan masuk saja yang membutuhkan biaya sekitar Rp 800 juta. Ditambah biaya pemagaran sekitar Rp 400 juta. “Jadi kita perkirakan sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 3,6 miliar sampai saat ini,” sebutnya.

Dana tersebut berasal dari APBN untuk bangunan fisik dan selebihnya dianggarkan melalui APBD Provinsi NTB. Namun dana besar itu terlihat mubazir, karena sampai saat ini belum diman(Suara NTB/ind)

faatkan. Terkait hal ini, Komisi IV DPRD NTB sudah pernah memanggil SKPD terkait. Namun dengan berbagai alasan yang menurutnya tidak teknis dan tidak rasional. Dinas terkait beralasan kekurangan tenaga. Termasuk soal kewenangan jembatan timbang yang sampai sekarang masih menjadi kewenangan Provinsi. Tetapi pusat ingin menarik kewenangan dimaksud. “Inilah yang dijadikan tameng bagi Dishub Kominfo NTB kenapa jembatan tersebut belum dioperasionalkan,” cetus Nurdin.

Sementara menurut Komisi IV, alasan penarikan kewenangan tersebut cukup mengadaada, walaupun wacana yang berkembang seperti itu. Mengingat wacana ini sudah ada sejak dikeluarkannya UU No. 23 tentang pemerintahan daerah.

Sebab sampai saat ini, wacana itupun belum terjadi. Kemudian alasan kekurangan personel karena petugas piket yang berjaga takut karena lokasi jembatan timbang yang angker dan menyeramkan juga seolah olah dibuat-buat. “Sehingga bagi kami tidak masuk akal. Dan saya sudah sampaikan itu ke Wagub dan Pemprov merespon melalui Rapim yang dipimpin langsung Gubernur kemarin dan memang menyayangkan hal itu,” kata Politisi PPP ini.

Untuk itu, Komisi IV mengeluarkan rekomendasi agar jembatan timbang dimaksud

segera dioperasikan. Apalagi Gubernur NTB juga sudah meminta jembatan segera dioperasionalkan.

Mangkraknya jembatan timbang ini tentu merugikan daerah termasuk Sumbawa.

Sebab hasil dari dari Pulau Sumbawa yang dikirimkan ke luar daerah tidak bisa terdeteksi. Terutama komoditi stategis yang mestinya diproteksi.

Soal keselamatan transportasi baik darat maupun laut juga berimbas. Karena kita tidak bisa tahu berapa berat beban dari sebuah kendaraan yang naik ke kapal. Kita tidak bisa tahu berapa beban jalan yang dilalui oleh kendaraan ini. ‘’Hal-hal seperti ini kita tidak bisa deteksi,” ujarnya.

“Itu yang saya tinjau kemarin. Kemudian kebocoran kita di pendapatan daerah tidak bisa kita hitung prediksi. Sementara kalau ini dihitung akan ada penambahan kalau menurut estimasi saya sekitar Rp 15 miliar sampai Rp 25 miliar per tahun dari lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Apalagi selama ini, komoditas pertanian perikanan, kehutanan, peternakan itu lebih besar dari pulau Sumbawa yang keluar. Komoditas kita dikirim ke luar.

Sementara pintu kendali kita bolong. Lolos begitu saja. Ternak, daging, perikanan kita hasil hutan kita lolos begitu saja,” tukasnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bangunan pasar desa Kawasan Agropolitan Alas Utan, kabupaten Sumbawa, mulai rusak. Pasar desa yang dibangun tahun 2003 silam itu berada di dusun Wanagiri desa Sebedo Kecamatan Utan.

Bangunan tersebut terdiri dari dua los pasar sama dua los kios yang pembangunannya dibiayai APBN sharing APBD NTB. Sebab diperuntukkan bag kawasan agropolitan Alas Utan yang dihajatkan bagi warga Wanagiri. Terdapat sebanyak 12 petak kios yang sampai sekarang tidak pernah dimanfaatkan.

“Saya lihat itu sudah dalam kondisi rusak. Tidak terurus, bahkan bisa jadi disalahgunakan. Kalau melihat itu sekarang disalahgunakan.

Ada yang dijadikan gudang,” cetus anggota DPRD NTB daerah pemilihan Sumbawa, Nurdin Ranggabarani, S.H. Pihaknya meminta agar bangunan tersebut dibenahi.

Serta memastikan bagaimana solusi terbaik untuk pemanfaatan bangunan tersebut. Bagaimana mengarahkan produk-produk agropolitan

agar dapat dipasarkan di pasar desa tersebut. Dinas teknis yang mestinya melakukan pengkajian. Sebab dari hasil penelusurannya dengan masyarakat setempat, beralasan lokasi tersebut kurang strategis, karena berada di bawah. Sementara pengendara lebih memilih berbelanja di atas daerah milik jalan.

“Keterangan ibu Luh Uri dan ibu Komang, pasar tersebut sempat dimanfaatkan 12 hari saja pada saat pembukaan.

Tetapi begitu dicoba 12 hari tidak ada satupun pengendara yang mau turun berbelanja ke kios yang ada di situ, semuanya lolos. Pengendara ini lebih memilih berhenti tidak turun dari kendaraannya,”sebutnya.

Hal ini mestinya dibicarakan dengan dinas teknis yang melibatkan seluruh stakeholders, seperti pedagang dan tokoh masyarakat setempat. Agar pasar ini dapat segera dimanfaatkan. Artinya harus ada solusi bersama agar tidak menjadi bangunan yang mubazir. “Apakah ini direlokasi atau dilepas ke pengusaha dijadikan gudang segala macam hasil bumi, atau menjadi gudang bersama,”pungkas Nurdin. (arn)

(Suara NTB/arn)

MUBAZIR - Bangunan pasar desa Kawasan Agropolitan Alas Utan, kabupaten Sumbawa, yang mubazir dan tak pernah dimanfaatkan sejak dibangun tahun 2003 silam.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

Halaman 7

Polres akan ’’Sweeping’’ Kampus di Bima

Polisi Masih Buru Tersangka Pemicu Konflik Lepadi Dompu (Suara NTB) Polres Dompu masih memburu empat dari delapan warga yang diduga pelaku penganiayaan Dafid (21) warga Dusun Jati Desa Lepadi Kecamatan Pajo hingga meninggal dunia. Penganiayaan ini menjadi pemicu kemarahan warga Jati dan melakukan penyerangan pelaku di kampungnya, Dusun Lepadi Desa Lepadi Kecamatan Pajo.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada Suara NTB, Jumat (8/1) mengungkapkan, pihaknya tengah mencari empat warga Lepadi yang diduga ikut terlibat penganiayaan Dafid hingga meninggal dunia. Sementara empat pelaku lain telah diamankan di Polres untuk diproses. Keempat pelaku yang diamankan berinisial JH, AT, KP, dan Dg warga Dusun Lepadi. “Hingga tadi malam baru empat orang yang sudah diamankan. Kita masih mencari empat pelaku lain,” jelasnya.

Kondisi keamanan di Lepadi pasca penyerangan oleh warga Jati terhadap warga Lepadi hingga saat ini relatif kondusif. Tokoh masyarakat dan tokoh agama di kedua Dusun telah dikumpulkan dan dihimbau untuk menjaga keamanan. “Tadi saya kumpulkan tokoh masyarakat dari kedua Dusun dan dihimbau untuk menahan diri dan menjaga keamanan,” katanya.

Perkelahian antarwarga Dusun Jati dengan warga Dusun Lepadi dipicu kasus penganiayaan Dafid warga Jati Desa Lepadi pada Senin (4/1) sekitar pukul 23.30 wita di sekitar kediaman korban. Akibat penganiayaan itu, Dafid dirawat intensif di RSUD Dompu karena luka yang dideritanya hingga meninggal dunia, Kamis (7/1) sekitar pukul 10.00 wita.

Keluarga korban dan warga yang tidak terima atas kematian Dafid melakukan penyerangan pasca pemakaman Dafid sekitar pukul 14.40 wita, Kamis. Satu rumah pelaku pun rata dengan tanah, dua terbakar dan lima unit rumah lainnya rusak akibat kena lemparan.

Kasus penganiayaan itu sendiri dipicu kesalahpahaman pelaku. Karena sebelumnya, Gnw mencari pelaku yang hendak menganiaya adiknya di Dusun Lepadi. Namun Gnw tidak sampai menganiaya warga Lepadi dan langsung pulang. Para pelaku dari Lepadi tidak terima dengan tindakan Gnw, kemudian mendatangi di kampungnya. Gnw yang sedang duduk bersama Dafid, langsung dianiaya. Gnw berhasil melarikan diri, tapi Dafid yang merasa tidak tahu persoalan tidak berusaha melarikan diri. Komplotan warga dari Lepadi yang kesal kemudian melampiaskan kemarahannya pada Dafid hingga mengalami luka parah dan dilarikan ke RSUD Dompu. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Kapolres Bima Kota, AKBP Nurman Ismail, SIK berencana akan melakukan sweeping ke setiap kampus. Pihaknya akan melakukan penggeledahan kepada mahasiswa yang membawa senjata api (Senpi) dan sejata tajam (Sajam).

Kata dia, sebelum itu, pihaknya membangun koordinasi. Jika diizinkan, akan melakukan sweeping. “Sudah kita agendakan sweeping, namun harus bekerja sama dengan pihak kampus,” ucapnya kepada Suara NTB, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan, kasus pertikaian hingga pembacokan itu disebabkan karena lemahnya pengawasan. Untuk itu kedepan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan keamanan, merazia sajam dan senpi. “Selama ini, kami sudah melakukan sosialisasi

tentang bahaya memiliki benda tajam dan senpi,” katanya.

Nurman menuturkan, kejadian tewasnya Rhoma Irama alias Oman (22) mahasiswa STKIP Bima menjadi pelajaran bagi mahasiswa. Kejadian itu merupakan sikap yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan apalagi di lingkungan kampus. “Kampus bukan tempat untuk kita menyakiti dan membunuh sesama manusia, namun sebagai wadah intelektual,” tuturnya.

Akibat adanya kasus pembacokan itu, pihak kampus

STKIP Bima terpaksa meliburkan aktivitas kampus hingga situasi kembali kondusif.

Imbas dari kejadian itu, rumah salah satu dosen STKIP Bima, yang terletak di lingkungan Al Muhajirin Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda, dilempar orang tak dikenal (OTK), Rabu, (6/1) malam, tepat selesai Adzan Magrib. Akibatnya, kaca jendela dan pagar pintu kediamannya rusak.

“Jumlah orang melempar sekitar 15 orang. Semuanya menggunakan tutup kepala, dengan membawa sajam,” katanya.

Kata dia, sebelum para pelaku melempar menggunakan batu bata, dia dipanggil untuk keluar dari rumah. Karena ditahan sang istri dan ibu mertua, Tahir mengurungkan niatnya.

“Setelah melempar dan saya tidak menemui. Akhirnya mereka langsung pulang,” tuturnya.

Tahir menegaskan, selama ini tidak ada masalah atau sengketa dengan siapapun.

Hingga saat ini, dosen Sosiologi masih merasa heran. Kasus pelemparan itu telah dilaporkan ke pihak berwajib dengan harapan agar kasus bisa itu diungkap. Mengingat hingga kini, kondisi tiga orang anaknya mengalami trauma dan ketakutan. Istri dan anak saya masih dihantui rasa takut,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Ahmad Nurman (Suara NTB/ula)

TERLAMBAT – Beberapa pekerja sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung pelayanan RSUD Dompu yang terlambat diselesaikan pelaksana hingga akhir masa kontrak.

Proyek Terlambat Diselesaikan Brury Soekotjo

Pimpinan SKPD Harus Bersikap Tegas

(Suara NTB/ula)

Kuota Pupuk untuk Dompu Belum Ditetapkan

Dompu (Suara NTB) Penjabat bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD untuk bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku bagi proyek yang belum rampung dikerjakan hingga berakhirnya masa kontrak. Kontraktor pelaksana bisa diberi waktu 50

Warga Bima Banyak Tumpangi Mobil Terbuka Bima (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Zunaidin, S.Sos, MM, menyatakan, masih banyak warga yang menggunakan mobil terbuka (Pick up) sebagai kendaraan penumpang. Padahal hal itu mengancam keselamatan nyawa penumpang itu sendiri dan orang lain, jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kata dia, pihaknya selama ini kerap melakukan razia khusus untuk menertibkan kendaraan tersebut, yang bekerja sama dengan pihak kepolisian Hasilnya, banyak ditemukan pelanggaran. “Kami sudah seringkali turun ke jalan, namun masih banyak yang melanggar,” ucapnya kepada Suara NTB, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan, meskipun telah diberi himbauan, peringatan hingga penindakan, namun pemilik kendaraan membandel, bahkan tetap saja menggunakan mobil bak terbuka sebagai kendaraan penumpang.

(Suara NTB/uki)

Zunaidin “Seharusnya mobil pick up berfungsi mengangkut barang, namun kenyataannya mengangkut penumpang,” jelasnya.

Selama menggelar razia, pihaknya juga langsung menilang dengan menyita buku layak jalan (kir) kendaraan terse-

but. Namun pemilik lebih senang membuat ulang ketimbang membayar denda ataupun dibina oleh pihaknya. Hal itu terus dilakukan dan tidak ada efek jera. “Memang tidak ada kesadaran dari para pemilik mobil ini,” tuturnya.

Zunaidin menyebutkan, mobil bak terbuka rata -rata ditumpangi warga yang berdomisili di pelosok dan terpencil di Bima.

“Mereka beralasan, memilih mobil pick up karena lebih praktis dan tidak membuat mabuk, daripada menumpangi bus umum,” sebutnya.

Untuk itu, pada tahun 2016 ini, Dishubkominfo setempat akan intensif melakukan penertiban bekerjama dengan pihak terkait. Jika dibiarkan, akan mengancam keselamatan nyawa penumpang dan pengguna kendaraan lain.

“Kita sudah programkan untuk menertibkan dan memberikan pembinaan secara intensif kepada pemilik dan pengguna mobil pick up ini,” pungkasnya. (uki)

Pemkab Bima Juara Keterbukaan Informasi

(Suara NTB/ula)

H. Fakhrurrazi

lantai dua RSUD Dompu, dan pembangunan pasar bawah.

“Saya sampai hari ini belum mendapat laporan proyek yang belum rampung hingga akhir 2015,” kata Agus Patria kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin.

Sesuai ketentuan, lanjut Agus Patria, kontraktor bisa diberi waktu 50 hari untuk

Bima (Suara NTB) – Dalam tiga tahun berturutturut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima berhasil meraih juara pertama pada ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTB. Hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat PPID yang juga Kabid DishubKominfo Kabupaten Bima, Muhammad Irfan, ST., M.Eng. Kata dia, penganugerahan Peringkatan keterbukaan informasi itu berlangsung di Mataram, Kamis (7/1).

Dia menjelaskan, dalam penganugerahan itu memperlombakan tiga kategori yaitu kategori PPID Kabupaten/

kota, Kategori SKPD NTB dan Kategori Partai Politik. Setelah dilakukan serangkaian tahapan verifikasi dan kunjungan lapangan ke PPID Kabupaten/kota, SKPD provinsi NTB dan Parpol, oleh Tim Komisi Informasi pada bulan Desember 2015, para juara pun diumumkan.

Hasilnya PPID Kabupaten Bima berhasil meraih peringkat I karena dinilai telah memenuhi syarat antara lain, data yang dibutuhkan sebagai standar pelayanan semua tersedia di sekretariat PPID. Disamping itu, PPID Kabupaten Bima sudah membentuk 191 PPID Desa, dan ada inovasi berupa pembuatan majalah PPID, Buku Himpunan

Peraturan PPID dan Papan Informasi ke semua SKPD dan Kantor Camat. “Alhamdullilah prestasi ini dapat kita pertahankan,” katanya.

Untuk mempertahankan hasil itu, pihaknya kedepan akan melakukan penguatan SDM pelayanan dan pembinaan sampai ke tingkat desa, koordinasi dengan SKPD akan makin diintensifkan. Sehingga informasi berkala harus sudah ada di Sekretariat tepat waktu dan perlu melakukan inovasi layanan informasi online. “Penghargaan tersebut itu diterima Kepala DishubKominfo yang juga Ketua PPID Kabupaten Bima, Zunaidin, S.Sos., MM,” pungkasnya. (uki)

menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung. Namun diberi sanksi denda selama waktu perpanjangan dilakukan. “Kalau belum rampung juga, biar diputuskan kontraknya,” jelasnya.

Proyek pembangunan gedung pelayanan RSUD Dompu senilai Rp 8,364 miliar tahun 2015 oleh PT Putra Jaya sejak

23 Juli ini mestinya berakhir hingga 29 Desember 2015. Pihak pelaksana berjanji akan menyelesaikan pekerjaan hingga waktu perpanjangan. Begitu juga dengan pembangunan pasar bawah Dompu mengalami keterlambatan akibat terhambat proses pembebasan lahan, sehingga pembangunan terlambat dimulai. (ula)

Walikota Bima Siapkan Insentif bagi Kader Posyandu Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin mengingatkan kepada para kader Posyandu dan jajaran SKPD terkait, bersama masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan selama musim penghujan. Seperti tidak membuang sampah sembarangan baik di sungai maupun di selokan.

“Pada saat musim hujan, apabila aliran air tersumbat akan menyebabkan banjir. Sehingga penyebaran penyakit juga lebih gampang terjadi,” ucap Walikota Bima, belum lama ini.

Kata dia, kader posyandu diharapkan mampu menjadi pelopor atau duta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitar. “Saya berharap kader Posyandu mampu menjadi “mata dan telinga” pemerintah terhadap kondisi masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, selama ini banyak kejadian, yang di mana penderita sakit tidak mampu berobat karena terkendala biaya. Pihak RT dan RW, lanjutnya, kadang tidak mengetahui hal itu, sehingga penderita sakit telantar cukup lama. “Jika RT/RW atau lurah lambat bertindak.

Maka para kader posyandu yang berperan dengan menyampaikan kepada dinas terkait, atau langsung ke Walikota/Wakil Walikota melalui Humas.

Jan-

gan sampai hal semacam ini terjadi lagi,” jelasnya.

Walikota menyebutkan, sebanyak 515 kader Posyandu seKota Bima belum lama ini, telah menerima dana bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima. Dana tersebut, hasil zakat profesi pegawai lingkup Pemerintah Kota Bima.

Disamping itu, Walikota Bima juga berjanji akan mengupayakan pemberian insentif kepada kader Posyandu.

Pemberian insentif tersebut, dinilai merupakan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan. Mengingat peran Posyandu merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat yang digerakkan oleh kader-kader. “Kami usahakan insentif untuk Kader Posyandu yang dituangkan dalam APBD Kota Bima,” janjinya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) Kebutuhan pupuk bersubsidi bukan hanya diperuntukkan bagi tanaman padi dan jagung, tapi juga diperuntukkan bagi tanaman perkebunan dan perikanan. Instansi terkait pun dituntut proaktif terhadap kebutuhan pupuk untuk menghindari konflik petani membutuhkan pupuk. Untuk sementara Dinas Pertanian menjadikan kuota pupuk tahun 2015 menjadi dasar pendistribusian, Belum ditetapkan kuota pupuk tahun 2016.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada wartawan di kantornya, Jumat (8/1) mengungkapkan, kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Gubernur dan menjadi kuota pupuk di masing-masing Kabupaten/Kota tidak hanya untuk kebutuhan tanaman padi dan jagung. Tapi kuota pupuk tersebut juga diperuntukkan bagi tanaman perkebunan seperti tebu rakyat dan tambak perikanan rakyat. ‘’Kita juga berharap ada pro aktif dari satker lain terkait pupuk subsidi ini,” kata Fakhrurrazi.

Kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten/Kota hingga saat ini belum ada penetapan dari Pemprov. Sementara kebutuhan pupuk di awal tahun cukup tinggi karena bertepatan dengan musim tanam pada musim hujan (MH). “Agar ada dasar hukum, kita tetapkan kuota pupuk tahun 2015 lalu sebagai acuan sementara kuota pupuk tahun 2016,” terangnya.

Kuota pupuk tahun 2015 untuk Kabupaten Dompu setelah dikurangi menjadi 11.750 ton. Sementara yang diusulkan pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2016 sebanyak 18 ribu ton. Permohonan ini seiring dengan kebutuhan pupuk bagi tanaman pertanian, perkebunan dan perikanan rakyat yang tinggi tahun 2016.

Target luasan area tanam tahun 2016 di Dompu untuk komoditi padi 40.948 ha terdiri dari tanaman pada musim hujan seluas 34.102 ha dan musim kemarau 6.846 ha. Jagung ditargetkan seluas 38.546 ha dengan rincian pada musim hujan seluas 34.196 ha dan musim kemarau seluas 4.350 ha. Sementara untuk komoditi kedelai ditargetkan 17.380 ha dengan rincian pada musim hujan 8.500 ha dan musim kemarau 8.880 ha.

Hingga pekan pertama Januari 2016, luas area yang telah ditanam untuk komoditi padi 11.643 ha, jagung seluas 15.304 ha, dan kedelai 4.022 ha. Masih rendahnya realisasi luas area tanam dari target direncanakan, Fakhrurrazi menjelaskan, akibat kemunduran musim hujan. “Desember dan Januari biasanya menjadi puncak tingginya permintaan pupuk oleh petani. Karena terjadi kemunduran musim hujan, juga terjadi kemunduran musim tanam oleh petani, sehingga permintaan pupuk untuk saat ini belum banyak bila dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.

Ia perkirakan, kebutuhan akan pupuk di Dompu semakin tinggi pada 2016.

Karena program tebu rakyat untuk mendukung swasembada gula nasional sejak 2014 dan puncaknya di tahun 2016. Perluasan tebu rakyat juga akan berdampak pada tingginya kebutuhan pup u k . (ula)

hari untuk menyelesaikan kontrak, tapi dikenakan denda atas keterlambatan.

Namun Agus Patria mengaku belum mendapat laporan dari jajarannya, proyek mana saja yang belum rampung dikerjakan hingga 31 Desember 2015. Di antara proyek yang belum rampung dikerjakan seperti pembangunan gedung

H. M. Qurais H. Abidin

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

Halaman 8 (Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - Barang bukti kayu diduga Ilegal Logging beserta mobil Pickup yang berhasil diamankan Polsek Narmada, Jumat (8/1) pagi.

Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga SELAMA ini kaum perempuan selalu diposisikan lebih rendah dari kaum laki-laki. Padahal kenyataannya, tidak sedikit kaum perempuan yang memiliki kemampuan setara, bahkan melebihi laki-laki. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi perempuan untuk selalu merasa menjadi manusia kelas dua.

Demikian ditegaskan oleh anggota Komisi V DPRD NTB, Hj. Nurlaela Chaerunisa, SE kepada Suara NTB Jumat (8/ 1) kemarin. Menurutnya, perempuan juga memiliki kekuatan untuk bisa menghidupi keluarga. Sehingga sudah saatnya perempuan untuk bangkit dan kuat, agar tidak selalu hanya bisa bergantung dari suaminya.

“Perempuan itu harus mulai bangkit, harus kuat,’’ cetusnya. Perempuan memiliki kemampuan yang sama di bidang ekonomi dengan kaum laki-laki. Sudah banyak yang membuktikan bahwa perempuan itu bisa.

Dikatakan Nurlaela, selama ini kaum perempuan tidak pernah menyadari jika sebenarnya justru merekalah yang menggerakan roda perekonomian keluarga. Berbagai penghasilan yang didapatkan perempuan tidak pernah disadari. Tapi selama ini yang selalu tampak memang adalah peran laki-laki.

Dari pengakuan Nurlaela, bahwa ditempatnya ia sudah mulai menggerakkan kaum ibu untuk mulai bangkit. Ia telah membentuk kelompok ibu rumah tangga untuk bersama-sama membangun dirinya, sehingga para istri tersebut tidak selamanya selalu bergantung pada sang suami.

“Ditempat saya sudah mulai saya bentuk kelompok ibuibu rumah tangga untuk membangun usaha rumahan. Selain itu, saya juga mengajak mereka untuk mulai menabung dan melatihnya bagaimana cara mengelola keuangan. Sehingga dengan begitu, pembangunan masa depan keluarga menjadi lebih terencana. Misalnya untuk biaya sekolah anak, untuk biaya berobat dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Dikatakan nurlaela, apa yang dilakukannya untuk mengajak para kaum ibu rumah tangga ditempatnya, kini sudah menampakkan hasilnya. Para ibu sudah bisa lebih mandiri dan hal tersebut telah membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama.

“Persoalannya sekarang tinggal bagaimana perempuan menyikapinya. Apakah selamanya ingin bergantung pada lakilaki atau justru bangkit untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” cetusnya. (ndi) (Suara NTB/ndi)

Kerja Ekstra KECAMATAN Cakranegara dikenal sebagai pusat perekonomian Kota Mataram bahkan NTB. Oleh karenanya, polisi dituntut untuk bekerja lebih ekstra dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakatnya. “Kita melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan kriminalitas. Kemudian berupaya bekerja lebih ekstra menjadikan daerah itu aman lagi,” terang Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gusti Putu Suarnaya, SH, kepada Suara NTB, di Mapolsek Cakrane(Suara NTB/why) gara, Jumat (8/1).

I Gusti Putu Suarnaya Kerawanan yang dimaksud adalah potensi maraknya kasus 3C, yaitu curat, curas dan curanmor, mengingat keramaian dan hiruk-pikuk penduduk saat melakukan kegiatan bisnisnya. Wilayah hukum Polsek Cakranegara yang meliputi Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya memiliki karakteristik tersendiri terhadap potensi kerawanan tersebut, seperti cakupan wilayah yang luas dengan banyaknya ruko dan pusat perbelanjaan, serta gudang-gudang penyimpanan barang.

Sandubaya juga menjadi pusat pintu masuknya orang dan barang melalui jalur darat, yaitu terminal Mandalika.

“Untuk itu kita mengedepankan fungsi preventif dengan menggelar patroli rutin pada jam-jam rawan, penjagaan di pospos sementara, serta mengedepankan peran pembinaan masyarakat melalui fungsi Bhabinkamtibmas yang melekat di masyarakat. Dengan demikian, potensi itu dapat dicegah atau kalau sudah terjadi dapat ditangani dengan cepat,” jelas Kapolsek yang mulai bertugas sejak November 2014 silam ini.

Ia mengimbau masyarakat agar bahu-membahu untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Termasuk ketika sedang berkegiatan. Hal itu dapat dilakukan, salah satunya dengan cara tidak menggunakan perhiasan atau barang mewah secara berlebihan ketika bepergian. Dapat pula dengan menghindari menyimpan barang berharga di dalam jok sepeda motor dan di dalam mobil pada saat parkir. “Agar tidak menjadi perhatian para pelaku kejahatan,” pesannya.

Hal itu terkait sejumlah modus kejahatan yang berkembang akhir-akhir ini, contohnya dengan memecahkan kaca mobil dan mencongkel jok sepeda motor yang cukup meresahkan beberapa waktu lalu, dengan TKP beragam. Mulai dari parkir pinggir jalan hingga tempat parkir terpadu di pusat-pusat perbelanjaan atau mall.

Cakranegara juga menjadi pusat kantor-kantor cabang dan perwakilan sejumlah bank. (why)

Mataram (Suara NTB) – Polisi mengamankan mobil pick-up dengan muatan kayu diduga hasil illegal logging beserta seorang pengemudinya, Jumat (8/1) pagi. RA ditangkap di kawasan hutan Pesuren, Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat saat sedang mengangkut kayu tersebut

menuju salah satu Sawmill.

“Berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan akan ada pengangkutan sebelum subuh,” terang Kapolsek Narmada, AKP Setia Wijatono, SH, melalui pesan singkat yang diterima Suara NTB. Ia menambahkan, informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan

menerjunkan tim Opsnal Polsek Narmada menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian sejak pukul 04.00 Wita.

Yang ditunggu pun akhirnya muncul juga. Sebuah mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DR 9408 TZ melintas melalui jalan tanah di sekitar hutan Pesuren seki-

Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah di Lobar Dibedah Ulang Giri Menang (Suara NTB) – Jajaran Polres Lombok Barat membedah ulang sejumlah kasus dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah. Beberapa diantaranya, kasus bantuan sosial bumi sejuta sapi senilai Rp 740 juta, kasus PJU Lobar Rp 3 miliar lebih dan kasus ADD di beberapa desa.

Kasus-kasus ini dibedah untuk mengetahui kendalakendala yang menghambat penanganan kasus tersebut.

Kasus-kasus yang masuk ranah penyelidikan akan dliengkapi datanya. Jika telah memenuhi cukup bukti permulaan, kasus tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP. Joko Tamtomo Jumat (8/1) menjelaskan, salah satu kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan adalah Kasus Landscape Kantor Bupati KLU. Ia membantah penanganan sejumlah kasus melempem.

Polres Lobar, katanya, menangani belasan kasus dugaan korupsi yang melibat-

kan oknum warga, kades, kepala sekolah hingga kalangan pejabat Lobar. Dari belasan kasus yang ditangani tersebut nilainya menembus mencapai miliaran rupiah. Catatan Suara NTB kasus yang sudah ditangani dan sudah disidangkan adalah dugaan korupsi SMP 3 Gerung dengan tersangka oknum kepsek dan dua staf. Kemudian kasus aset Jagaraga dengan tersangka mantan kepala Kantor Aset, kasus prona dengan tersangka mantan kades. Beberapa diantara kasus ini tengah dikembangkan. Contohnya kasus Aset Jagaraga, tengah didalami pengakuan terdakwa mantan kepala kantor aset yang memberikan uang ke oknum DPRD Lobar

senilai Rp 200 juta. Begitu pula kasus SMP 3 Gerung.

Dua tersangka lainnya dari staf bendahara di sekolah itu akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Sedangkan kasus yang sedang dalam tahap penyidikan, antara lain kasus Bansos BSS. Tersangka kasus ini berasal dari pengurus kelompok di Desa Banyumulek selaku penerima bantuan tersebut.

Selain itu ada juga kasus PJU pada Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar senilai Rp 3,1 miliar.

Penanganan kasus ini masih berlangsung di Polres.

Polres kesulitan memeriksa saksi-saksi dari rekanan pengadaan barang sebab saksi ini berada di daerah Jawa. (her)

Musda Golkar NTB Direncanakan 17 Januari Mataram (Suara NTB) Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, SH memastikan dalam waktu dekat akan segera mengelar musyawarah daerah (musda), untuk mengangkat kepengurusan yang baru. Pasalnya, masa bakti kepengurusan Zaini Aroni - M. Amin, sudah berakhir Desember tahun lalu jika dihitung sejak tanggal pelantikan 20 Desember 2009.

Kepastian DPD Partai Golkar NTB akan segera menggelar musda tersebut, disampaikan oleh politisi Partai Golkar di DPRD NTB, yakni Ir. Busrah Hasan, MM. Menurutnya Golkar NTB di bawah kepemimpinan sementara, H. Suhaili FT akan seg-

era menggelar musda.

“Golkar kepemimpinan Suhaili FT, dalam waktu dekat akan segera menggelar musda. Insya Allah pada tanggal 17 Januari ini akan dilaksanakan, jika tidak ada kendala apapun,” terang Busrah kepada Suara NTB, Jumat (8/1) kemarin.

Sebelumnya fungsionaris DPP Partai Golkar, Chris Parangan, SE telah menyarankan kepada Golkar NTB untuk segera menggelar musda, munyusul status Partai Golkar dalam posisi tidak jelas. Karena dua kubu kepengurusan DPP Partai Golkar kini sama-sama telah berada dalam setatus ilegal.

Menyusul dicabutnya surat

pengesahan Kementrian Hukum dan HAM terhadap kepengurusan hasil munas Jakarta dan juga hasil munas Bali.

Selain itu, keputusan Mahkamah Agung yang mengembalikan kepenggurusan Partai Golkar ke hasil munas Riau 2009, dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum juga telah habis masa baktinya.

DPP menyarankan Golkar NTB, jika akan mengelar musda, maka penentuan komposisi panitia musda bisa saja dikembalikan sementara kepada M. Amin selaku sekertaris yang mengambil alih kepemimpinan Zaini Arony yang tengah terjerat persoalan hukum. (ndi)

TNI Gandeng Bank Mandiri Bedah Rumah Veteran

(Suara NTB/penrem)

KERJASAMA - Penandatanganan MoU antara Korem 162/WB dengan Bank Mandiri terkait kerjasama program bedah rumah veteran.

Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggandeng Bank Mandiri dalam rangkaian kegiatan bedah rumah bagi Veteran. Jumat (8/1) kemarin dilakukan pertemuan kedua pihak di Rumah Makan Langko Mataram.

Sebelum pertemuan itu, kedua pihak sudah sepakat dalam bentuk penandatanganan penyerahan bedah rumah veteran sebanyak 45 rumah dari Danrem 162/WB kepada Putu Aprianto selaku Area Head Bank Mandiri seNusa Tenggara.

Penyerahan rumah secara simbolis oleh Sentot A Santausa selaku Direktur Distribution Bank Mandiri kepada Ketua LVRI Brigjen TNI purnawirawan H.A. Kadir S.Ip, di gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Kegiatan itu dirangkaikan dengan

acara penerimaan dan pelepasan program siswa mengenal nusantara tahun 2016 NTB. Sementara dalam pertemuan lanjutan di Rumah Langko, Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede menyebut, kerjasama pihaknya dengan perbankan sudah cukup panjang, termasuk program jambanisasi di desa-desa di NTB. Kemitraan itu sudah sering dilakukan sejak 2007 lalu, termasuk dalam bidang alat utama sistem pertahanan (Alutsista). “Makanya kerjasama itu sekarang progresnya dilanjutkan ke pembangunan rumah veteran,” kata Danrem.

Menurut Danrem, kerjasama dengan Bank Mandiri tersebut, semua anggota dan veteran akan dibuat rumah layak huni akan ditindaklanjuti dalam bentuk MoU. (ars/*)

tar pukul 05.30 Wita. Mobil tersebut kemudian dihentikan polisi lalu dilakukan pemeriksaan surat-surat beserta isi barang yang diangkut.

Pelaku asal Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada pun diamankan, sementara buruh pengangkut melarikan diri ke tengah hutan.

Pengemudi tidak dapat

menunjukkan dokumen yang diminta. Barang bukti yang diamankan diantaranya, 24 balok kayu diduga hasil illegal logging dengan ukuran bervariasi mulai dari yang berukuran 12x20x4 meter. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus tersebut terkait asal kayu serta tujuan kayu itu akan dibawa. (why)

Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur

Mantan TKI Ditangkap Saat Hendak Menikah Giri Menang (Suara NTB) Seorang mantan TKI berinisial S dari Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar diduga memperkosa anak di bawah umur hingga hamil. Perbuatan bejat ini dilakukan tiga kali, sejak Bulan November 2015. Akibat perbuatannya ini, terduga pelaku yang baru pulang merantau dari Malaysia di gelandang ke Mapolres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terduka pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Demikian disampaikan Kapolres Lobar AKBP Winky Adhitya Kusumo melalui Kapolsek Lembar, AKP Wayan Wendra. Dijelaskan, kasus ini terungkap Senin (4/1) lalu. Korban berinsial E (13) diantar bapaknya ke Polsek terkait pemerkosaan yang menimpanya.

Terduga pelaku memperkosa korban pertama kali di Dusun Ketirek sekitar pukul 00.00 Wita.

Saat melakukan aksinya ini, pelaku diduga membekap mulut korban menggunakan kain. Dua minggu setelah kejadian itu, terduga pelaku kembali menggagahi korban di tengah kebun jagung sebanyak dua kali.

Korban mengadu kepada keluarganya, bahwa di-

rinya diperkosa, setelah diketahui telat datang bulan. Korban memiliki hubungan asmara dengan terduga pelaku. Jalinan asmara ini diduga belum terlalu lama. Korban pun mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Korban tak terima kalau pelaku menikah dengan wanita lain. Namun saat ke rumah pelaku, korban ditemui oleh calon istri pelaku. Saat itu, calon istri pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya. “Pelaku sendiri mau nikah tapi batal karena pelaku ditangkap,” jelasnya.

Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung memeriksa saksi-saksi. Lalu aparatnya membawa korban ke RS Gerung Selasa lalu untuk divisum. Namun pihak rumah sakit menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Hasil visum belum keluar. Pada hari yang sama, pihaknya juga menangkap pelaku di rumahnya sekitar pukul 11.00 Wita. Saat ditangkap, pelaku tengah mempersiapkan pernikahannya dengan calon istrinya. Namun pernikahan itu batal karena pelaku ditangkap polisi. Pelaku disangkakan pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak. (her)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

CERPEN

Halaman 9

Janji Sebelum Bertempur Riza Multazam Luthfy

ITULAH markah perpisahan antara Sadalus dan Arycine. Dua anak Adam yang sedang dimabuk kasmaran.

Sadalus sadar, bahwa menundukkan pasukan Gomu bukanlah perkara mudah. Namun, bagaimanapun, ia tetap berupaya mengulurkan keyakinan pada tambatan hatinya.

Arycine memeluk erat-erat tubuh Sadalus. Jemarinya seakan enggan lepas. Dagunya yang runcing menempel di pundak Sadalus. Betapa getirnya ia. Hamparan pipinya becek digenangi air tumpahan dari dua netranya.

“Arycine sayang. Sanggupkah kau menungguku?”

Puan berambut gelombang itu mengangguk. Mengangguk? Ya, miskin kuasa lidahnya mengalirkan sebiji kata.

Sebulir isyarat terkadang lebih dahsyat dari sekadar buah cakap. “ Te r s e n y u m l a h . .

Tersenyumlah, Arycine. Karena hanya dengan melihatmu tersenyum, aku bisa berangkat ke medan perang dengan tenang.”

Gigi Arycine tak sanggup berpura-pura. Sekeras apa pun usaha menghapus gundah, nyatanya masih nihil.

Malah, tangisnya kian membuncah dan merenyuhkan suasana. Pertembungan dua insan itu lebih banyak diwarnai air mata.

Udara membeku. Cahaya bulan meredup. Rerumputan bungkam. Dan, hening. Mereka turut mengulun kesedihan yang memantul dari hati sepasang kekasih. *** “Hari ini kita semua layak waspada. Ini merupakan perang terbesar yang bakal kita hadapi. Kalian tahu? Pasukan Gomu berkisar 120 ribu. Sedang jumlah pasukan kita hanya 40 ribu. Itu pun termasuk mereka yang sakit dan terluka. Bisa jadi, sekitar 650 orang tak ikut berperang.” Suara Sadalus menggema. Di tengah padang Fozcha, ia memberi pengarahan pada anak buahnya.

“Perhatikan! Pasukan kita bagi tiga: pasukan pemanah, pasukan pembawa tombak, serta pasukan pembawa pedang. Masing-masing pasukan wajib berpencar.”

“Kenapa kita tak beradu kekuatan saja bersamaan, layaknya pertempuran-pertempuran sebelumnya?” Verhin, si juling, menyela.

Dengan tangkas, Sadalus melempar jawaban. “Ini lain.

Kali ini berbeda dengan pertempuran-pertempuran kemarin. Jumlah musuh kita tiga kali lebih besar. Betulbetul tak sebanding. Harus

ada siasat tepat guna menaklukkan lawan.”

Sejenak, Sadalus bernapas panjang. Sesetel alisnya mengait. Gerahamnya merapat.

Genggaman tangan kanannya kian mengencang. Itu kali, amarahnya sukar diredam.

“Diamlah dulu! Atau kau kuperintahkan menjelaskan strategi ini.”

“Baik, ksatria.”

“Dengarkan! Pertama, pasukan pemanah. Mereka adalah orang-orang yang punya kelebihan dalam memanah.

Siapa saja yang belum lihai benar, maka jangan sekali-kali ikut bergabung di dalamnya.

Saya ulangi, siapa pun yang belum benar-benar lihai, ia tidak boleh bergabung. Pasukan pemanah menempati hutan Jymer. Tugasnya yaitu menahan pasukan Gomu agar tidak masuk ke lembah Pohan. Ingat! Orang-orang yang tergabung dalam pasukan pemanah tidak boleh lengah.

Harus selalu berada di posisi.

Bagaimana pun keadaannya.”

“Borras.” Sadalus memanggil si jakung bercambang tebal.

“Kaulah pemimpin pasukan pemanah. Arahkan mereka sesuai kemampuanmu.”

“Kedua, pasukan pembawa tombak. Semisal pasukan pertama, pasukan ini terdiri dari mereka yang ahli dalam bidangnya. Ya. Cuma si lihai dalam membidikkan tombak.

Jangan sampai ada sebagian di antara kalian berpura-pura cekatan menggunakan tombak. Ini bukanlah permainan.

Ini perang agung yang patut dilayani dengan perjuangan.

Apa tugas pasukan pembawa tombak? Menyerang orang-orang Gomu jika berhasil memasuki lembah Pohan. Pasukan pembawa tombak bertempat di pinggiran lembah Pohan.

Cermat-cermat ucapanku!

Pasukan ini harus tetap berada dalam barisan. Jangan ada yang terburu-buru membantu pasukan pemanah. Sesulit apapun situasi. Sebelum orang-orang Gomu kelihatan, tak ada yang berpindah ke tengah lembah. Kalian boleh bergerak, apabila sudah menerima intruksi. Pasukan ini kupercayakan pada Reyyco.

Semua yang terhimpun dalam pasukan pembawa tombak, haruslah mematuhinya.”

Sambil membasuh keringat, dengan berapi-api, Sadalus melanjutkan penjelasan. “Ketiga, pasukan pembawa pedang.

Pasukan ini menampung semua prajurit yang belum terhimpun dalam pasukan pemanah maupun pasukan pembawa tombak. Aku paham, bahwa sejak kecil kalian sudah dilatih bagaimana cara meng-

(TS Lan)

“Kau harus percaya, Arycine. Kau harus percaya bahwa aku akan kembali dan meminangmu.”

gunakan pedang. Dan saat inilah.. Saat inilah, aku ingin mengetahui, adakah ayah kalian berhasil mendidik anaknya dengan baik. Ketahuilah! Dari dulu, pasukan kita terkenal unggul dalam melesatkan pedang. Jangan buat leluhur kita malu atau kecewa. Tunjukkan, bahwa kalian memang prajurit pedang terhebat. Untuk pasukan ini, aku sendiri yang bertindak selaku pemimpin.” *** Di malam menggigil itu, 330 bujang sibuk mengasah senjata. Sesuatu yang didaulat sebagai modal utama di medan laga. Tentunya, selain keberanian, mental teguh, serta strategi ampuh. Bila senjata—isi

panah, tombak dan pedang— tersebut genap tajam, lekas mereka menaruhnya di tempat yang disediakan. Kermuel tampak mengacung-acungkan telunjuk, mengarahkan orang-orang bekerja. Wajar jikalau ia membanting tulang, memeras pikiran. Sebab, tanggung jawab persiapan prajurit Vebr teronggok di pundaknya.

Sementara itu, di waktu yang sama, beberapa prajurit Vebr mengerjakan hal lain. Ratusan kantong berisi arang mereka panggul ke depan tenda Loppiye. Setelah semua terkumpul, 215 orang ditugaskan membagi-bagikan ke tenda. Ya, benda yang seakan miskin guna itu terpaksa dimanfaatkan oleh

pasukan Verb untuk berperang.

Esok pagi, sebelum fajar belum jangkap mendarat, mereka mengoleskannya pada rambut, kumis, cambang, juga jenggot; sampai tiada lagi warna putih atau kelabu dijumpai. Ini merupakan salah satu muslihat supaya pasukan Gomu gentar. Orang-orang bertangan besi itu akan menaruh syak-wasangka, bahwa pasukan Vebr masih berusia belia, selingkar 18 hingga 27 tahun. Atau 30 tahun maksimal.

Saking repotnya, pasukan Verb lupa mengirim surat kepada keluarga yang ditinggalkan. Menjadi budaya turun-temurun dari nenek moyang, bahwa sehari sebelum men-

darat di mandala yuda, biasanya para prajurit menitahkan 10 atau 11 budak untuk menyampaikan wasiat yang digores di atas daun laune. Apa untungnya? Dalam surat itulah tertera harapan-harapan prajurit—tentang kehidupan anak-istri, tentang nasib hewan piaraan, tentang siapa penggarap ladang selanjutnya, atau bisa juga tentang utang yang belum lunas—, jika ternyata ajal bertandang. *** Kegembiraan hinggap di setiap wajah pasukan pemanah.

Antara percaya dan tidak, nyatanya mereka tunai memukul mundur pasukan Gomu. Mengikuti isyarat Borras, ribuan biji panah berhasil mereka lejitkan ke dada dan kepala orang-orang perkasa itu.

Celakanya, mereka lalai diri.

Begitulah, tatkala gembira menyapa, siaga gemar meluap seketika. Usai menanti beberapa saat, mereka mengira kalau segenap pasukan Gomu berkalang tanah. Padahal, sebenarnya masih tersisa puluhan ribu lainnya di belakang barisan pertama—yang makbul diluluhlantakkan.

Mayoritas pasukan pemanah bubar dan menuju lembah Pohan. Borras berdengking, memperingatkan agar mereka segera kembali ke tempat semula. Sebiji pekerjaan yang siasia. Ya, sia-sia. Tiada mereka sama sekali menghiraukan.

Borras mematung, memperhatikan kepala mereka yang di dalamnya tergeletak kegembiraan bercampur kelengahan.

“Kalian semua bakal menyesal.” Desis Borras geram.

Memirsa pasukan pemanah bersenang-senang, pasukan pembawa tombak ikut girang. Mereka terpancing meninggalkan tempatnya lalu bergerumbul di tengah lembah Pohan. Terbius keadaan, Reyyco pun larut dalam kegirangan.

Ia biarkan para pembagul tombak itu teledor.

Dalam kelengahan itulah, sekonyong-konyong menyembul pasukan besar dari arah utara.

Pasukan Vebr tercekat sekaligus gelagapan. Apa yang berulang kali dikhawatirkan Sadalus akhirnya terbukti. Sebagus apa pun strategi, tanpa dibarengi komitmen tinggi, adalah omong kosong belaka.

Alangkah beringas dan bengisnya pasukan Gomu menghabisi seteru. Sepertinya, darah telah dijadikan minuman. Minuman?

Benar.

Usai mengkhatami nyawa orang-orang Vebr, pasukan Gomu menyeruput darah yang muncrat dari urat leher si korban.

Dalam sejurus saja, mereka

kocar-kacir bagai rayap dicecar minyak tanah. Sebuah kondisi yang terlampau di luar dugaan.

Sececah kemudian, atas komando Sadalus, pasukan pembawa pedang datang menolong kawan-kawan mereka. Akan tetapi, dengan mudahnya pasukan Gomu—yang sedang haus darah—membabat tubuh mereka satu persatu. Kala itu, lembah Pohan menjadi saksi atas kekalahan telak pasukan yang dikenal piawai dalam berperang dan selalu mengantongi kemenangan.

Di mana Sadalus? Ia tengah beradu kening dengan 15 orang sekaligus. Usai bertarung mati-matian, takah-takahnya ia layak mengunyah kepahitan yang dijejalkan oleh para seterunya. Dengan membabi buta, Sadalus diperlakukan tak ubahnya pencuri yang tertangkap tangan ketika melancarkan aksi. Orang-orang fakir perasaan itu menghujaninya dengan pukulan dan tendangan di serata badannya. Lantas, dengan tubuh begitu lemah dan berpeluh darah, ia diserahkan pada pemimpin pasukan Gomu guna menadah siksaan selanjutnya.

Biadab. Itulah ucapan yang pantas disematkan pada Cronn. Betapa tidak. Dengan kuasa yang ada di genggaman, sesungguhnya ia mampu menyita nyawa Sadalus dengan sekali tebas. Anehnya, ia urung melakukan. Ksatria macam apa ia; lebih suka memergoki sang rival memelihara penderitaan daripada menemui keabadian.

Dengan berdekah-dekah, bibirnya yang hitam menghembuskan kata-kata memekakkan telinga. “Berbahagialah, ksatria! Berbahagialah! Karena aku akan membiarkanmu menghirup udara lebih lama. Pedangku kurang tega memandangimu mampus begitu saja.”

Krsssshhh.. Darah segar berhamburan. *** Mata Arycine membelalak sempurna. Di hadapannya, di bawah rindang pohon gyun, tengah menggelesot sosok tanpa lengan dan kaki. Meski dibalut kain lusuh, compang-camping, dan digenapi dengan muka kusut, Arycine mafhum siapa lelaki itu sebenarnya. Sungguh, kini, usai pencarian begitu panjang dan melelahkan, Arycine disergap gamang. Terdesak antara dua pilihan: menuruti bisikan hati atau mengingkari janji yang terlanjur ia gulirkan.

Riza Multazam Luthfy kontributor tetap di Grup Sastra Minggu.

PUISI Dedy Ahmad Hermansyah

jam istirah

ada yang berlari tergesa-gesa

untuk apa kau menanam cahaya di rimba hutan sementara tubuhmu merindu gelap buat terlelap jangan paksa jasadmu setubuhi matahari tanpa henti sebab dendam akan lahir dari poripori dada dan tenggorokan yang dehidrasi

ada yang berlari tergesagesa kala hari hendak senja menapaki trotoar yang lebam oleh kakikaki letih pedestrian

aku tahu, kembara bahagiamu melebihi hasrat sokrates menanam jiwajiwa mempertanyakan hidup pada orangorang di pasarpasar dan aku tahu, sedikitpun kau tak akan pernah – mungkin – berdamai dengan norma-norma yang kau anggap serupa sulursulur membelenggumu tapi kekasih, ada saat kau harus selimuti tubuhmu sebab ketelanjangan hanya akan mengundang ingatan purba tentang khuldi yang menjelma jakun dan payudara ada saat kau berhenti, menghitung kerutan dahi dan duri di kaki atau menyisir rambut yang beranjak menguban dan berketombe sebab mataharipun akan merasa letih dan memilih mengakhiri hari dengan berenang di laut sunyi 2014

mungkin ia hendak ke laut melarung segala kalut yang mengabut membasuh lesuh yang kian lusuh pada busabusa ombak yang meluruh ada yang berlari tergesagesa kala langit beringsut memburam serupa pendaran bohlam di ambang kiamat padam mungkin ia akan ke rimba hutan mengerat kembara yang kerap tersesat sebab perjalanan yang kadang hilang peta pada pohonpohon yang menjulang lantang ada yang berlari tergesagesa pada hidup yang entah bertuju kemana 2014

seusai perang, kita menghitung bintang seusai perang kita akan menghitung bintang memetik gitar sambil bernyanyi lagu paling riang di atap, di atap rumah kita. tempat anak-anak sembunyi dari serbuan penculikan tentara ceritakan tentang perang kita, tentang musuh musuh kita yang lucu. menjadikan batang daun pisang sebagai senjata yang garang yang peluru-pelurunya adalah tiruan dordor dari mulut sendiri

puisi terang bulan bulan terang nelayan pulang isteri senang suami datang bawa cinta dan rindu segantang tambahan bumbu masakan di dandang pinta isteri bawa aku ke tengah lautan kita bercumbu di atas sampan kata orang di bawah terang bulan kelak anak kita cantik dan tampan 2014

lalu kita mendengar kisah perang dari buku cerita tentang rumah-rumah yang hancur, orang orang yang terkubur, harapan-harapan yang lebur kita memainkan kembali sandiwara itu di belakang kebun saling memburu dan membunuh tanpa jatuh haru hanya menangis ketika kaki tersandung batu atau panggilan pulang dari ibu seusai perang kita akan menghitung bintang memintanya berkisah tentang perang atau mendengar lagu kita sehabis bermain di belakang kebun 2014

Dedy Ahmad Hermansyah adalah penulis lepas kelahiran Sumbawa Besar.

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10 (Suara NTB/Humas Setda NTB)

SEMATKAN - Wagub NTB H. Muh. Amin saat menyematkan pin Siswa Mengenal Nusantara pada salah satu pelajar di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (8/1).

Daftar UNBK MADRASAH Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram telah mendaftarkan diri mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016. Berdasarkan prosedur pendaftaran, bagi sekolah yang ingin melaksanakan UNBK, pihak sekolah harus mendaftar secara online terlebih dahulu.

“Ini sudah kita daftar untuk pakai CBT atau UNBK itu tinggal kita siapkan server-nya saja,” terang Kepala MAN 1 Mataram Drs. H. Moh Mohan, Jumat (8/1).

Sementara untuk kelengkapan komputer termasuk server, MAN 1 Mataram membutuhkan empat server dengan rasio satu server maksimal untuk 40 orang siswa. “Satu server itu kan untuk 30 sampai 35 orang siswa maksimal 40 orang siswa.

Kalau unit komputer yang sudah ada itu baru 30,” jelasnya.

Di MAN 1 Mataram, kata Mohan, jumlah komputer yang saat ini tersedia sebanyak 30 unit komputer, jumlah tersebut masih sangat kurang. Kekurangannya tersebut, lanjutnya, akan dikomunikasikan ke siswa dan orang tua siswa agar setiap siswa yang memiliki laptop dapat dipinjam sekolah saat pelaksanaan UNBK. “Kekurangannya itu kita kerjasama dengan siswa, bisa dipinjamkan laptop kita pakai nanti, itu bisa diinformasikan begitu sama Dikpora,” ujarnya.

Nantinya setelah server sekolah telah terpenuhi, Dikpora aku Mohan akan memberikan pelatihan bagi operator komputer. Pelatihan tersebut penting agar semua petugas yang nantinya bertugas pada UNBK dapat benarbenar siap melaksanakan tug a s . (dys) H.Moh. Mohan (Suara NTB/dok)

Jaringan Internet Belum Memadai

SMKN 9 Mataram Tak Gunakan UNBK Mataram (Suara NTB) Jaringan internet yang belum memadai memaksa SMKN 9 Mataram harus membatalkan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada UN 2016 mendatang.

“Untuk sementara belum karena jaringan belum bisa diperluas dan band internet yang tidak muat di sini”, terang Kepala SMKN 9 Mataram, Muh. Ridwan pada Suara NTB Jumat (8/1).

Dikatakan Ridwan, beberapakali pihaknya mengusulkan ke pihak telkom untuk menambah bandwidth internet, hanya saja keinginan tersebut belum bisa terpenuhi karena jaringan telkom ke arah jalur lingkar selatan yang dinilai masih kurang.

Bagi sekolah yang ingin melaksanakan UNBK, setidaknya sekolah bersangkutan harus menyiapkan semua perlengkapan teknis, seperti fasilitas komputer dan jaringan internat. Jika merasa mampu sekolah tersebut bisa langsung mendaftar lewat online ke direktorat dan langsung tim dari direktorat akan turun survei. “Jadi kalau kita belum siap nggak bisa, kalau kebetulan yang kemarin-kemarin daftar itu dapat bantuan server ada, tapi minimal kita harus punya dulu kan,” terangnya.

Di SMKN 9 Mataram, kata Ridwan, sudah mempunyai server termasuk juga internet meski unitnya masih sangat terbatas untuk 116 siswa calon peserta UN. “Kita punya tapi jaringan yang belum bisa diperluas, sehingga tidak muat kalau sekian unit komputer yang aktif itu nggak mampu. Ya kita kan khawatir kalau nggak bisa minimal sepertiga dari jumlah siswa calon peserta UN itu juga belum bisa memadai secara keseluruh a n ” , pungkasn y a . (dys) Muh. Ridwan

(Suara NTB/dys)

Perbanyak Bank Soal untuk UN Giri Menang (Suara NTB) Seperti tahun-tahun sebeumnya, kelulusan siswa 100 persen pada Ujian Nasional (UN) menjadi target yang akan dicapai SMPN 1 Lingsar. Menghadapi UN tahun ajaran 2015/ 2016, SMPN 1 Lingsar pun melakukan program persiapan, salah satunya dengan menggelar les dan pengayaan bagi siswa.

Kepala SMPN 1 Lingsar, Drs. H. Jundul Mujtahidin, A.Ma yang dikonfirmasi, Jumat (8/1), menyebutkan UN tahun ini pihaknya sudah menyiapkan program yang sudah dilaksanakan. Salah satunya yakni dengan mengadakan les di luar jam wajib belajar.

Meski sebelum-sebelumnya, tanpa adanya les pihaknya juga tetap menguji soal-soal yang ada oleh guru masingmasing mata pelajaran. seperti try out. Mereka akan dibuatkan kelompok-kelompok belajar di tempat masing-masing.

Kelompok belajar, dinilai penting agar para siswa bisa saling berinteraksi dan saling mengisi satu sama lain.

Untuk menunjang pelaksanaan try out dan pengayaan pihaknya akan menambah soal-soal untuk para siswa. Pihaknya akan meminta bank soal tidak hanya di Lombok Barat, namun juga dari luar seperti Kota Mataram. Adanya bank soal-soal ini, makin meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal UN yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Sementara, untuk UN sendiri ada empat mata pelajaran yang diuji, masing-masing Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika.

Menurutnya, les, pengayaan dan tray out ini merupakan salah satu bekal lahiriah yang diberikan oleh sekolah. Sementara bekal, rohaniah juga diberikan. Biasanya, setiap akan menggelar UN, sekolah mengajak anak-anak untuk menggelar shalat istigotsah. Hal ini dimaksudkan, agar para siswa tenang dan fokus dalam melaksanakan ujian dengan meminta ridho dari Allah SWT. “Sehingga saat UN nanti bisa lulus 100 persen,” tandasnya.

Sementara itu tahun sebelumnya siswa kelas 9 yang mengikuti UN lulus 100 persen. Pihaknya pun berharap tahun ini, bisa mencapai kelulusan 100 persen. Kecuali, ada faktor lain seperti adanya siswa yang menikah, tentu jumlah kelulusan 100 persen tak bisa dicapai. Ditambahkannya, dari jumlah siswa 300 lebih siswa, yang ikut UN sebanyak 96 orang. Namun jumlah tersebut masih daftar sementara dan belum masuk daftar tetap.(use)

Kenalkan Budaya Daerah

17 Pelajar NTB Dikirim ke Papua Mataram (Suara NTB) Sebanyak 17 pelajar NTB dari sejumlah SMA di daerah ini dikirim ke Papua untuk mengikuti program pertukaran pelajar bertajuk “Siswa Mengenal Nusantara”. Melalui program ini diharapkan ikut memperkuat kebanggaan siswa atas keanekaragaman budaya nusantara.

Hal tersebut dikatakan Direktur Distribusi Bank Mandiri, Sentot A Sentausa pada acara penerimaan dan pelepasan Program Siswa Mengenal Nusantara Tahun 2015, di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (8/1). Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN ikut memfasilitasi program tersebut.

“Mereka dipilih oleh sekolahnya masing-masing, siswa yang berprestasi. Mereka sebagian besar direkrut oleh sekolahnya. Program ini memperluas wawasan. Anak NTB

tahu Papua. Lebih kepada membuka wawasan mereka, mengenalkan keanekragaman. Bahwa mereka bukan satu suku, bahasa, agama. Tapi mereka bisa lihat begitu luas Indonesia itu,” kata Sentot.

Dikatakan, melalui program ini para pelajar diharapkan memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Selama dua minggu mengikuti program ini, para pelajar akan tinggal di rumah-rumah penduduk.

Mereka akan mengenal dan mempelajari lebih jauh budaya, bahasa dan adat istia-

dat masyarakat Papua. “Ini program BUMN yang baru tahun ini, wawasan nusantara.

Memahami adat isitiadat masyarakat setempat yang dikunjungi,” pungkasnya. Selain mengirim 17 pelajar NTB ke Papua, Bank Mandiri juga memfasilitasi kedatangan 17 pelajar dari Bangka Belitung ke daerah ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, saat membuka kegiatan itu berpesan kepada segenap pelajar untuk menjadi pelopor pemersatu bangsa.

HIMPAUDI Mataram Sambut Kenaikan Dana BOP Mataram (Suara NTB) Himpunan Pengurus PAUD Indonesia (HIMPAUDI) Kota Mataram menyambut baik kenaikan anggaran dana Bantuan Operasional PAUD (BOP) tahun 2016, terlebih kenaikan anggaran BOP mencapai dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya.

Kepada Suara NTB, belum lama ini, Ketua HIMPAUDI Kota Mataram, Elly mengapresiasi kebijakan pemerintah dan menganggap langkah tersebut sebagai lengkah maju dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas PAUD. Dikatakan Elly, lembaga PAUD yang akan menerima dana BOP merupakan sekolah-sekolah yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) pemerintah pusat dan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Sementara untuk pencairan dana BOP, terdapat perbedaan pola pencairan dengan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu pencairan melalui Dikpora, sekarang pencairan langsung dari pemerintah pusat ke PAUD bersangkutan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD yang masuk ke pemerintah pusat.

Hal itu, lanjutnya, membuat oknum tak bertanggung jawab tidak lagi memperoleh peluang untuk mengambil ke-

untungan dana BOP. “Kalau dulu mungkin ada peluang mereka untuk terjadinya itu, tapi sekarang pencairan berdasarkan data dapodik ke masing-masing PAUD. Jadi kita tidak perlu mendaftar ke siapa, melobi siapa, kalau sekolah kita sudah terdaftar di dapodik, secara otomatis PAUD yang sudah terdaftar dan sudah keluar Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) itu yang akan mendapatkan dana BOP tanpa mengurus di sini, tak perlu lobi di sini”.

Sementara bagi PAUD yang belum terdaftar dalam dapodik, otomatis tidak akan memperoleh dana BOP. Elly menyebut tak terdaftarnya PAUD

ke dalam dapodik lantaran kelalaian pengelola PAUD yang belum mengisi data.

“Itu karena kesalahan dari PAUD sendiri misalnya mereka belum masuk, belum selesai data dan belum keluar NPSN, tapi sekarang masih dibuka lagi dapodik untuk tahun 2016 untuk melengkapi data, itu kan banyak juga yang belum lengkap”.

Untuk jumlah PAUD di Kota Mataram saat ini sebanyak 600, hanya saja HIMPAUDI Kota Mataram belum mengetahui pasti jumlah PAUD yang terdaftar di dapodik. (dys)

Elly

Mengingat pelajar merupakan calon pemimpin masa depan.

Sebagai calon pemimpin masa depan, pelajar harus terus menambah wawasan tentang keindonesiaan.

“Negara kita memiliki ratusan kebudayaan yang harus kita pelajari. Kalau kita sudah paham kebudayaan daerah lain, maka pemuda ini layak menjadi sosok pemersatu bangsa, karena Indonesia adalah kita,” kata Amin.

Program Siswa Mengenal Nusantara tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri dalam rangka memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka. Program yang diinisisasi oleh Bank Mandiri tersebut dimaksudkan untuk menanamkan rasa bangga se-

bagai bangsa beserta keanekaragaman budayanya.

Program tersebut melibatkan siswa-siswi terbaik NTB hasil seleksi untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Papua. Pelajar NTB tersebut akan didampingi pelajar yang berasal dari daerah Bangka Belitung.

Wagub mengatakan semangat pembangunan harus tetap ditumbuhkan oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar. Peran BUMN dalam membangun daerah dinilai cukup besar. Amin menyebutkan, sudah banyak kemajuan yang diraih NTB, salah satunya pembangunan industri pariwisata. “Ini berarti, kita memiliki semangat yang sama untuk memajukan daerah,” ujarnya.(nas)

Bahasa Inggris Latih Percaya Diri Siswa Selong (Suara NTB) Keberadaan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memiliki peranan yang cukup signifikan di setiap ranah kehidupan, tak terkecuali dalam menumbuhkembangkan karakter siswa pada jenjang pendidikan SMA. Selain sebagai pembelajaran yang bisa meningkatkan pengalaman siswa di bidang bahasa asing, penguasaan bahasa Inggris juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa.

Kepada Suara NTB, Jumat (8/1), Pembina English Speaking Club (ESC) SMAN 1 Aikmel Kecamatan Aikmel, Lalu Mulyadi, S.Pd, mengatakan, pembinaan terhadap siswa yang masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler ESC ini rutin dilaksanakan setiap hari Minggu.

Hal itu dilakukan agar para siswa tidak merasa terbebani seiring dengan padatnya jadwal sekolah setiap harinya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembinaan ESC dengan menggunakan hari Minggu ini diharapkan dapat tetap memberikan rasa nyaman terhadap siswa, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa.

“Kita pembinaan seminggu sekali dengan menggunakan hari Minggu. Karena, pembelajaran bahasa Inggris ini harus bisa dinikmati oleh siswa sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada siswa. Dengan siswa mengua-

sai bahasa Inggris, maka kondisi tersebut akan mampu melatih kepercayaan diri siswa,” tegasnya.

Disebutkannya, jumlah anggota ESC yang ada di SMAN 1 Aikmel hingga saat ini sebanyak 15-20 siswa yang terdiri dari kelas 10, 11 dan 12. Adapun, katanya, pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ditujukan untuk memunculkan empat kompetensi dasar (KD) siswa dalam mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.

Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, maka dapat difokuskan dalam bentuk pembinaan keterampilan hidup kebahasaan. Kemunculan keterampilan hidup kebahasaan inilah yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan karakter siswa dengan berbahasa Inggris.

Selain itu, katanya, peranan bahasa khususnya Bahasa Inggris bagi pelajar sangatlah penting terutama untuk bertutur lisan maupun tulisan, sehingga mampu membantu peserta didik untuk membentuk karakternya dan mengarah pada meningkatnya kepercayaan diri siswa. “Dengan bahasa Inggris, maka pengalaman siswa akan terus berkembang, karena mereka bisa berinteraksi dengan siapapun termasuk dengan para wisatawan asing. Sehingga, motivasi siswa untuk terus belajar bahasa Inggris terus kita genjot,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/dys)

Pembuatan Soal UN Libatkan Guru Kurikulum 2013 dan 2006 Jakarta (Suara NTB) Tujuan capaian pengetahuan atau standar kompetensi lulusan (SKL) atau kompetensi dasar (KD) antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum 2006 hampir sama. Kesamaan SKL itu kemudian disampaikan Kemendikbud ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai rujukan dalam membuat kisi-kisi ujian nasional (UN). Proses pembuatan kisikisi UN tahun pelajaran 2015/ 2016 pun turut melibatkan guru-guru di sekolah yang telah menerapkan Kurikulum

2013 maupun yang masih menerapkan Kurikulum 2006.

“Waktu menyusun kisi-kisi UN, kita juga mengundang guruguru yang mengajar Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Kisikisi itu kemudian dikembangkan, kemudian diserahkan ke BSNP. Setelah itu ditelaah oleh BSNP untuk kemudian ditetapkan secara resmi sebagai kisikisi ujian nasional,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam, seperti dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (8/1).

Nizam mengatakan,

dalam tahap penyusunan kisikisi, Kemendikbud mengajak guru-guru dari Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 untuk duduk bersama dan berdiskusi tentang materi yang akan dimasukkan ke dalam kisi-kisi. “Apakah sudah diajarkan? Kalau sudah diajarkan oleh guru yang mengajar Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 itu lalu dimasukkan ke dalam kisi-kisi,” tuturnya.

Setelah kisi-kisi ujian nasional resmi ditetapkan oleh BSNP, tahap selanjutnya adalah menjadikan kisi-kisi tersebut sebagai rujukan untuk

membuat soal UN. Tim pembuat soal UN terdiri dari beberapa elemen, yaitu dari perguruan tinggi, ahli pengukuran, dosen, hingga guru-guru yang mengajar Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. Setelah soal UN dibuat, tahap selanjutnya adalah review atau mengkaji kembali.

“Setelah yakin sudah benar semua, kemudian buat try out untuk dua kelompok, yaitu Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Kemudian masuk tahap validasi. Apakah semua soal sudah meng-cover semua yang akan diuji? Jadi kita pas-

tikan tidak hanya sekali (proses), jadi dimulai dari kisi-kisi, pembuatan soal, try out, hingga tahap validasi,” kata Nizam.

Ia mengatakan, review atau kajian kembali untuk tahap terakhir dilakukan dalam bentuk panel. Setelah review panel dilakukan, ada tahap yang disebut providence. Semua proses tahapan pembuatan kisi-kisi dan soal ujian nasional itu dilakukan agar kualitas soal UN benar-benar terjaga, dan tentunya melibatkan guru-guru yang mengajar Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

FA Cup Sabtu, 9 Januari 2016 23.00 Arsenal vs Sunderland @beIn Sport 1 23.00 Norwich vs Man City Minggu, 10 Januari 2016 01.30 Man United vs Sheff Wednesday @beIn Sport 1 22.00 Chelsea vs Scunthorpe United @beIn Sport 1 24.00 Tottenham Hotspur vs Leicester City @beIn Sport 1 La Liga Spanyol Sabtu, 9 Januari 2016 23.00 Barcelona vs Granada @RCTI/Festival Minggu, 10 Januari 2016 03.30 Real Madrid vs Deportivo la Coruna @Festival 23.00 Real Sociedad vs Valencia @Festival Senin, 11 Januari 2016 03.30 Celta Vigo vs Atletico Madrid @Festival

IKIP Mataram Diminta Permudah Izin Atlet Mataram (Suara NTB) Mantan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB mengatakan salah satu masalah yang akan dihadapi atlet dalam mengikuti Pelatda Sentralisasi PON 2016 adalah soal izin atlet meninggalkan pekerjaan atau kuliah.

Oleh karena itu, pihaknya akan bersilaturahmi dengan perguruan tinggi untuk meminta agar mahasiswa yang menjadi atlet peserta Pelatda Sentralisasi mendapatkan kemudahan mengikuti Pelat-

da Sentralisasi dalam rangka persiapan PON 2016 itu.

Pernyataan ini disampaikan Kasdiono saat menghadiri acara silaturahmi dengan Pengprov PASI NTB belum lama ini.

Salah satu perguruan tinggi

yang akan didatangi pertamakali adalah pihak IKIP Mataram. Pasalnya sebagian besar atlet unggulan NTB merupakan Mahasiswa IKIP Mataram. Dalam hal ini pihaknya akan berbicara dengan kampus

Serie A Italia Minggu, 10 Januari 2016 01.00 Fiorentina vs Lazio @beIn Sport 2 03.45 AS Roma vs AC Milan @beIn Sport 1 19.30 Inter Milan vs Sassuolo @beIN Sport 2 22.00 Frosinone vs Napoli @beIN Sport 2 Senin, 11 Januari 2016 03.45 Sampdoria vs Juventus @Quad Sports4

(Suara NTB/ist)

pada Mahasiswa yang merupakan atlet PON,” ucapnya.

Menurut Kasdiono, rencana kunjungan Komisi V DPRD NTB ke IKIP Mataram itu akan dijadwalkan bulan ini. Inti dari kunjungan nanti adalah meminta perhatian IKIP Mataram kepada mahasiswanya yang menjadi atlet peserta Pelatda.

Dengan demikian, para atlet itu akan lebih fokus latihan karena diberi kemudahan oleh pihak IKIP Mataram. (fan)

Atlet Renang Masih Menunggu Hasil Pra-PON

Platini Mengundurkan Diri dari Bursa Presiden FIFA Zurich Petinggi sepak bola Eropa yang sedang terkena skors Michel Platini mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden badan sepak bola dunia yang tercemar skandal FIFA, ucapnya kepada harian olahraga Prancis LEquipe pada Kamis kemarin.

Platini, kepala badan sepak bola Eropa UEFA, mendapat skors delapan tahun dari aktivitas terkait sepak bola bersama dengan presiden FIFA Sepp Blatter. Sanksi itu dijatuhkan oleh Komite Etik independen FIFA pada 21 Desember.

Keduanya tersangkut skandal korupsi terburuk sepanjang sejarah FIFA, ketika organisasi itu menghadapi investigasi-investigasi kriminal di Swiss dan AS, tempat 41 ofisial sepak bola dan entitas-entitas olahraga ditahan karena dakwaan-dakwaan terkait korupsi.

Mantan pemain internasional Prancis Platini menegaskan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, dan sempat berharap dapat memenangi banding dengan tepat waktu agar dapat kembali mengikuti persaingan untuk pemilihan presiden pada 26 Februari, namun kini ia mengatakan telah berubah pikiran.

“Saya mengundurkan diri dari pencalonan saya. Saya tidak dapat lagi (mengikutinya). Saya tidak memiliki waktu, ataupun arti untuk pergi dan menemui para pemilih, untuk bertemu orang-orang, dan untuk bersaing dengan yang lainnya,” ucapnya pada wawancara yang dipublikasi LEquipe melalui situsnya.

“Dengan mengundurkan diri, saya memilih untuk fokus sepenuhnya pada pertahanan saya pada kasus di mana tidak ada pembicaraan tentang korupsi, pemalsuan apapun, yang tidak ada satupun yang tersisa.”

“Ini adalah urusan penjadwalan, namun bukan hanya itu.

Bagaimana Anda dapat memenangi pemilihan ketika Anda dicegah melakukan kampanye?”

Blatter dan Platini diskors terkait pembayaran senilai dua juta franc Swiss yang diberikan kepada pria Prancis itu oleh FIFA dengan persetujuan Blatter pada 2011 untuk pekerjaan yang telah selesai satu dekade sebelumnya.

Komite mengatakan bahwa pembayaran itu, yang dilakukan ketika Blatter mengincar untuk dapat kembali menduduki kursi presiden FIFA, kurang transparan dan memperlihatkan konflik kepentingan.

Baik Blatter maupun Platini menyangkal tuduhan telah melakukan pelanggaran.

Platini awalnya dinilai sebagai calon favorit untuk menggantikan Blatter pada pemilihan 26 Februari, tempat masing-masing dari 209 asosiasi sepak bola nasional yang merupakan anggota FIFA memberikan satu suara.

“Saya memiliki... sekitar ratusan surat dukungan dari federasi-federasi dan sekitar 50 janji, dalam dua hari,” kata Platini seperti dikutip Reuters.

Lima kandidat, tidak seorang pun di antaranya merupakan favorit kuat, akan ambil bagian pada proses pemilihan dan kesempatan untuk memperbaiki badan sepak bola yang telah ternoda itu.

Mereka adalah Pangeran Ali bin Al Hussein dari Jordania, presiden Konfederasi Sepak Bola Asia Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa dari Bahrain, mantan ofisial FIFA Jerome Champagne dari Prancis, sekretaris jenderal UEFA Gianni Infantino dari Swiss, dan pengusaha asal Afrika Selatan Tokyo Sexwale.

Infantino merupakan tangan kanan Platini di UEFA dan mengumumkan pencalonannya setelah pria Prancis itu mendapat skors awal pada Oktober.

Champagne, meski merupakan kompatriot Platini, tidak memiliki hubungan dengan UEFA dan mengatakan bahwa prioritas FIFA mestinya adalah untuk menyebarkan kekayakan olahraga ini di seluruh dunia. (ant/bali post) Michel Platini

agar memberikan kemudahan kepada atlet yang akan mengikuti Pelatda Sentralisasi persiapan PON Jabar 2016.

Dalam hal ini para atlet harus fokus latihan agar mampu mengangkat marwah NTB lewat prestasi olahraga di kancah nasional. “Kami akan menitikberatkan perhatian IKIP Mataram kepada atletatlet yang kuliah di IKIP Mataram. Pihak IKIP diharapkan memberikan kemudahan ke-

(Suara NTB/ist)

PILIHAN ZIDANE – Salah satu dari Raphael Varane dan Pepe, atau keduanya bisa saja menjadi pilihan di pos pertahanan yang diracik Zidane di laga pertamanya melawan Deportivo La Coruna, Minggu dini hari nanti.

Real Madrid vs Deportivo

Mataram (Suara NTB) Kendati sudah mengikuti Pra-PON Renang di Jakarta, 26-31 Desember lalu, namun atlet cabang olahraga renang belum mendapat hasil resmi Pra-PON. Kedua atlet renang NTB, Putri Angky dan Putu Agus masih menunggu hasil resmi Pra-PON renang yang akan diumumkan Pengurus Besar (PB) PRSI pertengahan bulan Januari 2016.

“Kita masih menunggu hasil resmi Pra-PON, soalnya poin hasil Pra-PON masih dihitung. Kemungkinan hasilnya akan diumumkan pertengahan Januari nanti, kita berharap dua atlet kita bisa lolos PON,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PRSI NTB, Ahmad Musyofa saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (8/1) kemarin.

Dikatakan Musyofa, bila dihitung dari hasil catatan waktunya, kedua perenang

Ujian Pertama untuk Zizou Madrid Minggu dini hari nanti akan menjadi hari penting bagi Zinedine ‘Zizou’ Zidane. Sebagai pelatih baru, ia mutlak harus mempersembahkan kemenangan. Namun, sejumlah tantangan menunggu untuk ia pecahkan terlebih dulu.

Salah satu tantangan yang mengemuka adalah menyiapkan starting line-up. Di sejumlah pos, Zidane kemungkinan harus memutar otak untuk memilih siapa yang diturunkan. Misalnya saja, siapa yang akan mendampingi Sergio Ramos di pos bek tengah? Seperti dilansir marca online, Zidane punya dua pilihan pendamping Ramos, yaitu Pepe dan Raphael Varane.

Zidane sejak lama telah mengakui reputasi Pepe sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia. Bahkan, dalam sebuah wawancara dengan Canal Plus Prancis, setahun lalu, Zidane memilih Pepe, bersama Sergio Ramos di pos bek tengah, pemain Madrid lainnya, Marcelo mengisi pos bek kiri idamannya, plus satu pos bek kanan untuk Dani Alves yang merupakan pemain Barcelona. Di sektor tengah, Zidane kala itu memilih menduetkan Yaya

Toure dengan Luka Modric. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovich diduetkannya di pos gelandang serang sementara satu pos penyerang tunggal diberikan kepada Karim Benzema.

Zidane senang memainkan skema 4-2-3-1. Skema ini juga menjadi skema favoritnya saat melatih Real Madrid Castilla. Hanya saja, ia tidak menggunakan gelandang bertahan. Goal Indonesia memperkirakan, lini tengah El Real akan dipadati pemain yang punya kemampuan teknik di atas rata-rata. Fakta ini bisa jadi ancaman keberadaan Casemiro yang merupakan satu-satunya gelandang bertahan murni dalam skuat.

Namun, berbeda dengan Marca, goal memperkirakan di lini bertahan, Zidane kemungkinan akan memasang Raphael Varane berduet dengan Sergio Ramos. Zidane adalah otak di balik kedatangan bek muda Prancis hingga Pepe bakal menghabiskan banyak waktu di bench. Dani Carvajal, Marcelo dan Keylor Navas diperkirakan akan jadi penyempurna formasi.

Dua gelandang top, Toni Kroos dan Luca Modric dipastikan jadi

NTB, Putri Angky dan Putu Agus sudah menembus catatan limit PON. Di Pra-PON, Putri Angky mencatat limit waktu 30,23 detik di nomor 50 meter gaya bebas putri. Limit tersebut kata Musyofa melampau limit lolos PON yakni 30,46 detik.

Selanjutnya, atlet putra NTB, Putu Bagus juga diakui Musyofa berhasil lolos limit waktu menuju PON , dengan mencatat waktu 26, 63 detik di nomor 50 meter gaya bebas putra.

Namun demikian ditegaskan Musyofa, pihaknya tidak berani berspekulasi. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil Pra-PON yang akan dimumkan PB PRSI pertengahan Januari 2016. Dia berharap kedua atletnya bisa lolos PON karena catatan waktu kedua atletnya sudah mencapai limit lmengikuti PON 2016. (fan)

Liverpool Incar Mario Goetze

pilar di lini tengah Madrid. Terbuka kans untuk Mateo Kovacic bermain andai salah satu pemain penting tersebut mendapat cidera atau terkena sanksi. Lebih ke depan lagi, tiga gelandang serang Madrid akan dihuni Gareth Bale, Cristiano Ronaldo dan James Rodriguez.

Bale yang berharap beroperasi di area tengah serangan di era Benitez akan bergerak di kanan sementara James yang selalu tergusur ke area sayap akan menikmati lagi peran naturalnya dengan Isco sebagai pelapis.

Pos sebagai striker tunggal praktis menjadi milik Karim Benzema. Zidane adalah pengagum berat penyerang Prancis dan perannya sebagai ujung tombak tim hampir dipastikan tak akan tergusur.

Jelang laga ini, Zidane memiliki kebebasan untuk memilih pemain mana yang dipasang mengingat skuat Madrid yang penuh bintang itu memang sepi dari cidera. Menarik untuk ditunggu siapa yang dipasang sang entrenador baru ini. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Muenchen Harian terkemuka Jerman, Bild memuat berita di halaman depan pada Jumat dengan menurunkan berita rumor bahwa Liverpool sedang mengincar pemain bintang Bayern Muenchen Mario Goetze.

Dasar pemberitaan itu bahwa ada hubungan positif antara Goetze dengan pelatih Liverpool, Juergen Klopp. Sementara kubu Anfield kini sedang mengalami badai cedera pemain. Nyaris separuh pilar The Reds masuk ruang perawatan.

Dalam laga melawan Stoke yang berakhir dengan kemenangan bagi Liverpool dengan skor 0-1 dalam Piala Liga pada Selasa pekan ini, Dejan Lovren bersama dengan Phillipe Coutinho mengalami cedera hamstring.

Sebelumnya, sederet pemain Liverpool mengalami cedera, yakni Mamadou Sakho, Jordan Henderson, Divock Origi, Daniel Sturridge, Martin Skrtel, Danny Ings, Joe Gomez, dan Jordan Rossiter. Apakah keduanya bakal bersua kembali di Anfield? Ya, ada kemungkinan, ditegaskan oleh Bild.

Goetze masih berada di bawah kontrak Bayern Muenchen sampai 2017.

Di sini Bild tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai soal kontrak tersebut. Jika gelandang serang Muenchen itu memang diboyong ke Liverpool maka ia akan dibanderol sebanyak 50 juta euro.

Goetze memang siap tampil setelah ia dibekap cedera paha. Soalnya sekarang, apakah ia memang benarbenar siap dalam bursa transfer pada Januari 2016 ini? (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 9 Januari 2016

Tinggi, Angka Perceraian di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Perceraian di Kota Mataram cukup tinggi. Baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Hingga Desember 2015 jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram sebanyak 520 kasus. ‘’Kalau jumlah perkara secara keseluruhan itu cenderung menurun di bandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk perkara perceraian ini masih terbilang tinggi, jumlahnya saja mencapai ratusan,’’ Kata Sekertaris Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram H. Lalu Muhammad Taufik, SH kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (8/1) kemarin.

Perkara cerai gugat sebanyak 374 kasus, dan perkara cerai talak sebanyak 146 kasus. Artinya sepanjang tahun 2015 jumlah duda dan janda masing-masing sebanyak 520 orang.

Jumlah itu bertambah dari jumlah pada tahun sebelumnya.

Data Desember 2014 jumlah perceraian di Kota Mataram mencapai 450 pasang. Jumlah kasus cerai gugat tahun 2014 sebanyak 323 kasus. Sementara untuk cerai talak sebanyak 127 kasus. Jumlah itu meningkat pada tahun 2015.

Penyebabceraigugatlebihbanyak karenasuamiyangberisikomelakukan penyimpangan dalam rumah tangga. Beberapa faktor yang menyebabkan jumlah perceraian meningkat diantaranya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Selain itu faktor ekonomi, melihat tingginya kebutuhan hidup. Tidak jarang terjadi perkelahian akibat dari tidak teraturnya kondisi keuangan dalam keluarga.

Belum lagi tingkat konsumtif yang tinggi dan kurangnya kemampuan salah satu pihak dalam mengatur kondisi keuangannya. Selain itu, kekerasan juga menjadi salah satu pemicu yang tinggi. Kekerasan yang dimaksud disini bukan hanya kekerasan fisik, namun meliputi kekerasan emosional.

Taufik menyebutkan bahwa dari beberapa faktor itu, faktor yang paling dominan penyebab perceraian di Kota Mataram adalah faktor ekonomi. Sebab perekonomian merupakan salah satu hal yang sangat sensitif dalam hubungan rumah tangga.

Tingginya angka perceraian juga dipicu dari tingginya jumlah pernikahan dini di NTB. Sebab secara emosional, remaja yang melakukan pernikahan dini belum siap. Sehingga rentan terjadi perkelahian, kekerasan hingga perceraian. Sehingga untuk dapat menekan angka perceraian juga perlunya menekan angka pernikahan dini. Meskipun dalam beberapa hal perceraian terjadi karena ketidaksamaan pemikiran dalam membina rumah tangga.

Sementara pasutri yang melakukan perceraian lebih banyak berasal dari masyarakat yang bekerja di sektor swasta. ‘’Perceraian yang terjadi di kalangan wiraswasta sebanyak 80 persen, sisanya itu dari PNS dan yang lain-lain. Kalau yang PNS itu tidak terlalu banyak, karena juga prosesnya banyak. Jadi agak sulit,’’ kata Taufik. (lin)

Halaman 12

Bakal Panggil Pengusaha Hotel

Pemprov Haruskan Hotel Gunakan Produk Lokal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bakal memanggil pengusaha hotel dan restoran di daerah ini pada pekan mendatang. Pemanggilan ini dimaksudkan supaya para pengusaha hotel dan restoran di daerah ini menggunakan produk-produk lokal. Selain itu, mereka juga akan diminta untuk menyiapkan penunjuk arah kiblat, sajadah dan kitab suci pada setiap ruangan hotel.

“Minggu besok akan kita panggil PHRI di ruang PakGubernur,kitakumpulkan.Supaya label wisata syariah itu ada di hotel. Minimal arah kiblat itu ada pada setiap ruangan hotel, sajadah ada, Al Quran ada, Injil ada. Minimal itu dulu. Yang kedua, kita minta semua makanan, kopi dan teh yang ada di kamar hotel itu harus produk lokal,” kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dikonfirmasi di Mataram, Jumat (8/1) siang kemarin.

Menurut Syafi’i, para pengusaha hotel dan restoran di daerah ini akan dikumpulkan pada hari Selasa atau Rabu pekan depan. Terkait dengan anjuran supaya hotel menggunakan produk lokal dan menyediakan fasilitas yang terkait dengan wisata syariah, akan dikawal terus. Dikatakan,

(Suara NTB/bul)

UNGGULAN - Pemprov NTB menempatkan pembangunan di bidang pariwisata sebagai salah satu program unggulan.

Pilihan tersebut sangat tepat, karena seluruh syarat menjadi destinasi wisata terpenuhi. Salah satunya objek wisata yang indak, seperti pemandangan alam Pantai Gunung Tunak, di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan ini.

Pemprov akan melakukan sidak kepada hotel-hotel yang tak mengindahkan anjuran tersebut.

Syafi’i menambahkan, para pengusaha hotel juga diminta untuk memajang pemandangan alam NTB pada setiap kamar hotel. Hal ini dimaksudkan untuk menarik

para tamu yang menginap supaya lebih betah tinggal di NTB. Pajangan pemandangan NTB pada setiap kamar hotel itu diharapkan bisa menarik perhatian dan minat wisatawan. Pajangan pemandangan tentang NTB itu bisa berupa gunung, laut, pemandangan pantai dan lainnya.

‘’Kan capek kita, kedatangan tamu ndak ada yang dilihat. Kita punya teh Ashitaba di Sembalun. Produk lokal juga ditaruh.

Ndak boleh ndak. Kan kita yang carikan dia tamu. Bayangkan keuntungan yang mereka peroleh. Masa begitu saja mereka tak mau,’’ katanya. (nas)

Masa Bakti Berakhir

Pemprov Keluarkan Surat Tugas Cegah Kevakuman KI NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah mengeluarkan surat tugas kepada komisioner Komisi Informasi (KI) NTB yang telah berakhir masa baktinya pada 31 Desember 2015 lalu. Untuk mencegah terjadinya kevakuman, gubernur mengeluarkan surat tugas kepada komisioner KI NTB yang lama sampai dilantiknya komisioner KI NTB yang baru.

Hal tersebut dikatakan Asis-

ten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/1) siang kemarin. “KI itu berdasarkan SK Gubernur berakhir pada 31 Desember masa baktinya. Kita sudah berkonsultasi dengan Komisi Informasi Pusat bahwa masa bakti pengurus lama itu, boleh Bapak Gubernur memberikan surat tugas sambil menunggu pelantikan komisioner yang baru,’’

ujarnya.

Lima nama komisioner KI NTB masing-masing Agus Marta Haryadi, SE, Ir. Drs. M. Syauqie, MM, Andayani, SE, MM, Ajeng Roslinda, S.Pt dan Muharis Asni, SH masih menjalankan tugas sebagai komisioner KI NTB sampai pelantikan komisioner yang baru. Menurut rencana, komisioner KI NTB yang baru akan dilantik pada pertengahan Januari ini.

Syafi’i menjelaskan, sebenarnya Pemprov sudah membuat schedule pada 29 Desember 2015 sudah dilantik komisioner KI NTB yang baru.

Sehingga tidak terjadi kevaku-

man. Namun, schedule tersebut banyak terjadi perubahan.

Pasalnya pada akhir Desember lalu banyak sekali hari libur. Sementara itu, 15 nama calon komisioner KI NTB sudah diserahkan gubernur kepada DPRD NTB pada 20 Desember 2015.

“Tapi pada saat itu libur, sehingga tidak bisa Komisi I DPRD NTB itu mengadakan uji kepatutan dan kelayakan dalam waktu singkat. Terjadilah ketidaksesuain jadwal yang semestinya kita akan lantik tanggal 1 Januari 2016,”imbuhnya.

Ia mengatakan pada pertengahan Januari ini akan dilakukan pelantikan komisioner KI

NTB yang baru. “Terus kita komunikasi dengan Dewan dan disanggupi paling telat tanggal 15 Januari sudah tuntas uji kepatutan dan kelayakan,” tandasnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyerahkan 15 nama calon komisioner KI NTB ke DPRD NTB. Tahapan selanjutnya, 15 nama calon komisoner KI NTB itu menjalani fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB. 15 nama calon komisioner KI NTB yang dilakukan Timsel Pemprov NTB masing-masing Agus Marta Hariyadi, SE, Ajeng

Roslinda Motimori, S.Pt, Andayani, SE, MM, Dachlan A Bandu, SH, M.Si, Dr. M. Junaidi, MM, Drs. M. Zaini, Drs. Umar Baktir, SH, MKn, Hendri Salahudin, S.IP. Selanjutnya, Hendriadi, SE, Ir. Abdul Haris, Ir. Sukirman, Lalu Ahmad Busyairi, S.sos, M. Nur Rahmat, SE, Najamuddin Amy, S.Sos, MM dan Yuni Riawati. (nas)

KOST

LOWONGAN DIBUTUHKAN TENAGA DELIVERY/HELPER KIRIM LAMARAN KE JL. PARIWISATA NO.11 BANYUMULEK KEDIRI, PERSYARATAN: LAKI-LAKI,USIA MAXIMAL 35 TAHUN, MINIMAL SMA DAN BISA MENGEMUDI

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp.

(0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 9 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

Sesuaikan Tarif Angkutan PEMERINTAH menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 5 Januari 2016 yang lalu. Seperti diketahui harga BBM untuk jenis solar turun dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650.

Harga premium untuk non-Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) turun dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.950, sedangkan harga premium untuk Jamali turun dari Rp 7.400 menjadi Rp 7.050.

Dengan penurunan harga BBM yang cukup signifikan, besar harapan masyarakat agar pemerintah melakukan penyesuaian terhadap tarif angkutan. Desakan adanya penyesuaian tarif angkutan menyusul penurunan harga BBM, sangat beralasan.

Pasalnya, persoalan angkutan sangat berhubungan erat dengan banyak hal.

Sepeprti diketahui bahwa efek domino kenaikan harga BBM tersebut adalah kenaikan harga bahan pokok, kenaikan ongkos moda transportasi publik, dan tarif logistik. Terhadap kenaikan harga sembako misalnya. Ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM, jauh-jauh hari sebelum kenaikan harga BBM waktunya ditetapkan pemerintah, para pedagang sudah mendahului menaikkan harga sembakonya. Naiknya harga sembako tentu memberatkan masyarakat.

Menyadari kenaikan harga BBM begitu besar pengaruhnya terhadap kenaikan harga sembako, besar harapan masyarakat dengan turunnya harga BBM ini juga disikapi dengan penurunan harga-harga. Salah satu upaya untuk bisa menurunkan harga sembako, misalnya dengan menurunkan tarif transportasi.

Desakan penurunan tarif transportasi juga menguat di NTB. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB diminta segera mengkaji penyesuaian tarif angkutan dan penyeberangan KayanganPoto Tano menyusul penurunan harga BBM. Desakan penurunan tarif memang baru mengemuka untuk penyeberangan ini, mengingat keputusan tarif berada di tangan provinsi.

Berbeda dengan tarif penyeberangan untuk lintas provinsi seperti Lembar-Padangabi (Bali) atau Sape –NTT. Desakan penurunan tariff angkutan tidak hanya berlaku untuk penyeberangan saja.

Angkutan lain yang penentuan tarifnya berada di daerah ini, juga diharapkan bisa disesuaikan menyusul penurunan harga BBM. Karena dengan penurunan seluruh ongkos moda transportasi publik ini, diyakini akan mempengaruhi harga sembako. Ketika seluruh ongkos angkutan turun, maka diyakini harga sembako akan mengikuti.

Karena itu sangat beralasan jika Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, meminta dinas terkait melakukan kajian serta penyesuaian menyusul turunnya harga BBM, sehingga bisa meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Karena yang paling terdampak dari kenaikan harga BBM sebagian besar adalah amsyarakat miskin yang jumlahnya di NTB masih cukup tinggi.

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Orang Tua dan Pemodelan Karakter Anak AYA sangat miris dengan trend perilaku amoral yang terjadi pada anak yang menunjukan angka tinggi.

Kasus pecurian, pembegalan, pelecehan seksual bahkan pembunuhan justru pelakunya adalah anak-anak dengan tentang usia 10-21 tahun. Data dari KPAI tahun 2014 menunjukan bahwa terdapat 114 kasus pencurian, pembegalan dan penjambretan yang dilakukan anak-anak, dan kini mereka sedang menghadapi tuntutan hukum. Tentunya kasus-kasus amoral anak ibarat gunung es, yang jika ditelisik lebih dalam maka jumlahnya akan lebih banyak. Fakta yang terungkap, bahwa anak dengan prilaku amoral tersebut ternyata lahir dan dibesarkan dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Temuan ini dikuatkan oleh tim Litbang KPAI tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak 60.5% karena anak berada dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis (brokenhome), sedangkan faktor lingkungan menymbang 30%. Pada poin ini saya menybat impulkan bahwa peran keluarga yang harmonis sangat besar dalam rangka mencegah, menangkal dan memfilter munculnya perilaku amoral pada anak. Sehingga orang tua sebagai model dalam keluarga memiliki peran strategis untuk menguatkan karakter anak.

Dalam pandangan Greenberg & Cohen (1982) bahwa anak belajar salah satunya melalui pemodelan manusia (baca: orang tua). Kemampuan otak anak menerma dan melalukan imitasi dipengaruhi oleh keberadaan neuron-neuron tertentu di otak menjadi aktif baik ketika anak mengamati orang lain terlibat dalam perilaku tertentu ataupun ketika anak sendiri terlibat dalam perilaku yang sama. Keberdaan neuron cermin (mirror neuroun) mengisyaratkan bahwa otak sebelumnya dihubungkan (prewired) untuk membuat koneksi antara observing dengan doing. Deskripsi tersebut saya paparkan untuk menjelaskan bahwa bagaimana seorang anak memilki kemampuan imitasi, meniru, mengamati dan selanjutnya melakukan apa yang direkam dalam memori otaknya kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Ilustrasi ini menunjukan bahwa kita harus

Oleh:

Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan)

Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga akan sangat efektif jika selalu melibatkan anak dalam setiap kegiatan keluarga. Kehangatan dan keharmonisan keluarga memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan anak. hati-hati dalam berbuat dan berperilaku didepan anak-anak.

Orang tua sebagai model utama dalam memberikan teladan memberikan makna bahwa begitu besarnya peran orang tua, dalam memberikan warna kehidupan kepada anak.

Bandura , Rosenthal dan Zimmerman kembali menegaskan bahwa betapa pemodelan orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelajar. Dalam pandangan mereka bahwa minimal terdapat 4 efek pemodelan yaitu pertama efek pembelajaran konvensional, hasil perolehan dari peragaan oleh model, kedua efek pemfasilitasi respon, yaitu perilaku yang telah dipelajari lebih sering setelah melihat seorang model, ketiga efek penghambat yaitu bagaimana model hukuman atas perilaku yang ditunjukan dan terakhir adalah respon disinhibitasi efek yaitu pengamat menunjukan perilaku yang dilarang atau dihukum lebih sering setelah melihat seseorang model menunjukan perilaku tersebut tanpa mendapatkan konsekwensi yang merugikan. Efek pemodelan yang ditunjukan oleh orang dewasa sangat mempengaruhi pola tindak, pikir dan perilaku dari anak yang mencoba memodel apa yang diperagakan oleh orang dewasa.

Jika Pestalozi, Motessori, Piaget sering menyebutkan bahwa anak dalam masa sensori, masa peka dan masa sensitif, maka kemampuan anak pada usia tersebut sangat rentan dengan pengaruh lingkungan dan pemodelan yang diperagakan oleh orang tua atau lngkungan belajarnya.

Sebagai sebuah kertas kosong, maka selembar kertas tersebut akan penuh dengan coretan atau catatan yang menunjukan bagaimana anak hidup. coretancoretan dalam kehidupan anak harus bermakna dan membangun karakter anak yang baik.

Orang tua dan rumah sebagai wujud dari keluarga, maka keluargalah yang menjadi soko guru pendidikan karakter anak. Jika dalam keluarga antara ayah dan bunda selalu bertengkar, mencaci maki, berkata-kata kotor, maka itulah model orang tua yang huruk. Keluarga yang broken home tidak harmonis dan jauh dari nilai-nilai spiritual akhlak dan moral maka akan melahirkan

anak yang buruk masa depannya. Disinilah makna dari konsep Pastelozi, Piaget dan Motessori yang selalu mengingatkan kepada orang tua agar memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik.

Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga akan sangat efektif jika selalu melibatkan anak dalam setiap kegiatan keluarga. Kehangatan dan keharmonisan keluarga memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Menarik temuan dari hasil kajian BPPAUDNI regional V Mataram terkait dengan pola asuh orang tua, bahwa ternyata 65% orang tua di Provinsi NTB dan Bali bersifat otoriter, cenderung demokratis, 25% demokratis dan sisanya permisif. Pola asuh orang tua yang cenderung otoriter menunjukan bahwa pengasuhan orang tua masih banyak larangan, mentabukan sesuatu. Orang tua kurang memberikan ruang kebebasan kepada anak, anak tidak terbiasa menyampaikan argumentasi mengapa ia melakukan sesuatu, ruang demokrasi kepada anak juga cenderung dibatasi. Makna apa yang tersampaikan dari pola asuh yang cenderung otoriter? Adalah bahwa sulit mengharapkan karakter anak tumbuh dengan baik dalam aspek demokrasi, kebebasan berpikir dan berpendapat, jika orang tua terlalu dominan dalam mengontrol gerakan anak.

Pada saat sekolah sudah mengalami degradasi peran, fungsi dan pemodelan yang efektif bagi anak, maka peran keluarga menjadi tulang punggung pencetakan anak generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat. Dalam konteks sekolah kembali, kita perlu merenungkan kritikan Kent Robbinson dalam Creative School dimana selama pengukuran hasil sekolah selayaknya sebuah pabrik atau kegiatan industri, yang hnaya melihat dai unsur masukan-proses dan keluaran, maka selama itupula fungsi sekolah menjadi sangat terbatas dalam menghasilan keluaran yang bermutu. Terrma pendidikan karakter dalam sekolah akan banyak tidak bermakna tanpa didukung oleh lingkungan keluarga yang harmonis. Kondisi

RADIO

tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang memerankan sepenuhnya sebagai kendali perilaku anak.

Orang tua sebagai guru pertama dan utama harus memberikan model-model karakter yang baik kepada anak. Sebagai orang tua maka karakteristik model yang efektif adalah pertama orang tua memperagakan diri melalui teladan. Menyuruh anak jangan berbohong tentunya harus dimulai dari pemberian teladan orang tua yang selalu jujur, sopan dan menjaga norma moral dan etika. Kedua melalui fasilitasi lingkungan belajar yang kondusif, mengajarkan dan memberikan ruang kebebasan mengungkapkan tanggapan persetujuan dan ketidaksetujuan, dengan kata lain memberikan ruang kepada anak untuk merespon dan berpendapat apa yang menurut anak baik dan nyaman. Ketiga menciptakan lingkungan keluarga yang indah bagi anak, orang tua membangun komunikasi sesama anggota keluarga sehingga ada keterbukaan, dan kehangatan dalam keluarga. Luangkan waktu yang sedkit untuk anak, bangun percakapan dan dialog yang berkualitas. Terakhir adalah berikan apresiasi kepada anggota keluarga, sekecil apapun prestasi atau capaian usaha dari anak, maka orang tua harus menyampaikan pujian, hadiah kecil sebagai ungkapan bahagia atas capaian usaha anak. Semoga kita semua menjadi orang tua yang mampu memberikan teladan sehingga menguatkan karakter anak.

Anak yang berkarakter tumbuh dari lingkungan keluarga yang harmonis.

Disperindag batal bangun pusat penjualan suvenir di kawasan ‘’horti park’’ Kebijkan untuk menghindari persoalan hukum

*** Trotoar di Jalan Panca Usaha diduga disewakan untuk PKL Kawasan ini terancam semrawut

***

SUARA NTB Sabtu, 9 Januari 2016

Menteri PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Mandalika Dari Hal. 1 Apresiasi ini disampaikan Menteri PUPR saat menerima rombongan Gubernur NTB TGH. M.Zainul Majdi yang didampingi Plt Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTB Ir. Wedha Magma Ardi, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM, di ruang rapat menteri, Jumat (8/1) sore.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, menjelaskan, Menteri PUPR akan mendorong pembangunan di 10 kawasan tersebut dimulai tahun 2016 ini dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi, sebelum menerima rombongan gubernur, Menteri PUPR sudah bertemu dengan jajaran Bank Dunia (World Bank) untuk membahas dukungan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya di kawasan strategis nasional, termasuk Kawasan Mandalika.

Sementara Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, ujarnya, saat bertemu Menteri PUPR meminta dukungan dari pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur strategis yang ada di NTB, khususnya by pass inner Pulau Lombok dari Lembar-Mataram-Labuhan Kayangan. Gubernur mengharapkan, pembangunan by pass ini menjadi prioritas, karena merupakan

jalan lintas nasional yang mendukung trans darat Aceh-NTT. Adanya jalan ini akan mendukung pergerakan dan mobilitas barang dan jasa, termasuk orang secara nasional. ‘’Pengembangan jalan by pass port to port ini menjadi rencana baru melanjutkan program pembangunan jalan nasional di NTB yang telah dibangun selama ini,’’ ujar Yusron mengutip pernyataan gubernur.

Menurutnya, bila bypass Lembar-Mataram-Labuhan Lombok terbangun akan berdampak bagi pembangunan daerah. Bahkan, di NTB ada rencana pengembangan global hub di Lombok Utara diyakini memiliki dampak.‘ ’Dan di masa depan, jika global hub terealisasi, tidak menutup kemungkinan bypass inner Pulau Lombok akan terkoneksi dengan global hub juga,’’ ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, lanjutnya, Gubernur NTB mengundang Menteri PUPR hadir pada acara seminar investasi yang akan digelar di NTB serangkaian Hari Pers Nasional di Mataram bulan Februari mendatang. ‘’Pak menteri siap hadir dalam acara HPN memberikan materi dalam acara tersebut dan juga akan mengatensi usulan Pemprov NTB,’’ ujarnya. (ham)

Penyidik Polda NTB Turun ke Dompu Dari Hal. 1 Sebelumnya disebutkan Tribudi, sudah ada tiga saksi dimintai keterangan. Diantaranya bendahara bansos, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kabid Belanja. ‘’Tiga saksi sudah diperiksa sekitar November 2015,” sebutnya. Karena saksi itu belum menyentuh ke kebutuhan pembuktian, sehingga dilakukan pendalaman untuk saksi- saksi lainnya. Tim akan membutuhkan waktu untuk melengkapi dokumen dan keterangan di lapangan, sehingga Tribudi belum bisa memastikan berakhirnya kegiatan penyelidikan lapangan di Kabupaten Dompu.

Diusutnya kasus dugaan penyimpangan pada Bansos Kabupaten Dompu berawal dari laporan masyarakat ke Subdit III Tipikor, terkait penggunaan dana Bansos 2011 senilai Rp 19 miliar dan dana Bansos 2012 senilai 13,6 miliar.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH juga mengatensi kasus ini.

Sebelumnya Kapolda sudah meminta kepada Direskrimsus Kombes Pol. Prasetijo Utomo menggenjot penangan-

an kasus ini,mengingat penyelenggaraan Pilkada sudah berakhir. Memang sebelumnya ada instruksi agar perkara yang ditangani di daerah Pilkada cooling down agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Ditambahkan Tribudi, dengan berakhirnya Pilkada, berarti penyelidikan kasus berlanjut. Sementara untuk kasus K2 Bima, belum dipastikannya, apakah tim akan berlanjut ke daerah itu atau hanya terhenti sampai Dompu. Secara umum Tribudi mengulas, instruksi Kapolda lainnya agar penanganan perkara berlanjut setelah Pilkada, diantaranya proyek gedung evakuasi dengan nilai proyek Rp 21 miliar yang sudah masuk tahap uji laboratorium di Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Kasus lainnya, dugaan penyimpangan proyek pembangunan Sungai Unus Kota Mataram senilai Rp 10 miliar lebih, melibatkan ahli yang sama. Salah satu kasus kakap yang sedang diusut lainnya, terkait proyek pengadaan mesin Cina PLTU Jeranjang senilai hampir Rp 350 miliar. (ars)

Tepis Anggapan Jabatan Sekda ’’Jatah’’ Bima-Dompu Dari Hal. 1 Memang sudah ada waktunya, mereka (Pansel) sudah punya schedule yang jelas, yang mereka sudah sepakati,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Jumat (8/1) siang kemarin.

Wagub menepis anggapan sejumlah pihak yang mengatakan jabatan Sekda NTB yang akan datang sudah diberikan ‘’jatah’’ kepada pejabat Pemprov yang berasal dari BimaDompu. Sejumlah pihak menganggap Sekda NTB yang akan datang menggantikan, H. Muhammad Nur, SH, MH juga akan berasal dari daerah BimaDompu. Jika Gubernur dan Wakil Gubernur berasal dari Lombok dan Sumbawa, sejumlah pihak menganggap Sekda akan berasal dari wilayah paling timur NTB tersebut.

“Pak Gubernur, saya tidak intervensi, menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel sesuai UU ASN (Aparatur

Sipil Negara). Sudah ada ketentuannya, pokoknya disesuaikan dengan UU ASN. Itu UU dalam penentuan karir dalam penentuan jabatan pimpinan tinggi seluruh Indonesia. Saya sama Pak Gubernur menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel,”tambah Wagub.

Amin berharap seleksi terbuka Sekda NTB berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada.

Sehingga hasilnya tidak dipolemikkan di kemudian hari yang dapat dijadikan komoditas politik. Ditegaskan, jabatan sebagai Sekda adalah jabatan karir.

Menurutnya, banyak ASN di daerah ini yang mempunyai potensi menjadi Sekda. ‘’Pokoknya kita tidak campuri, tidak intervensi. Ini akan berjalan sesuai mekanisme, prosedur. Pokoknya disesuaikan dengan regulasinya. Ada ketentuan, ada aturan yang berlaku,”tandas Wagub. (nas)

Malas Hadiri Paripurna Dari Hal. 1 Kondisi itu tentu memberikan kesan para anggota dewan ini malas. Tapi harus kita akui, memang para anggota Dewan ini tentu juga lalai, sehingga rapat menjadi molor. Misalnya seperti kemarin,ada persoalan yang harus dibahas oleh fraksi, tapi karena belum ada yang datang, menjadi molor sampai tiga jam,” ujarnya.

Busrah Hasan menjadikan persoalan ini sebagai Pekerjaan Rumah (PR) BK yang harus diselesaikan.Karena jika tidak, kondisi tersebut akan sangat berisiko.

Selain itu, di tahun 2016 ini, BK DPRD NTB akan berupaya memperbaiki pola komunikasi di internal Dewan.

Sehingga komunikasi diantara para anggota dan fraksi disampaikan dengan caracara yang santun. “Ya, mu-

ngkin komunikasi diinternal akan coba kita benahi, meskipun selama ini komunikasi di internal sudah cukup baik, dan tidak terlalu keras. Tapi kita harus cegah, agar komunikasi disampaikan dengan caracara yang sopan dan santun. Karena kita ini orang timur, maka harus menjaga sikap,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan kehadiran anggota Dewan untuk dating ke kantor, dikatakan masih dalam kondisi normal.Karena tingkat kehadirannya masih di atas 70 persen.

Dan itu sudah melampui standar dalam tata tertib anggota Dewan. ‘’Kalau kehadiran masih normal, di atas 70 persen.

Itu sudah melewati standar yang ditentukan dalam tata tertib,’’ ujarnya. (ndi)

RAGAM BPR Ditargetkan Untung Rp 1 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB selaku pemilik saham, memberikan target setoran keuntungan minimal Rp 1 miliar dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Sebanyak delapan jumlah BPR pelat merah tersebar di sepuluh kabupaten/ kota, tahun ini diharuskan seluruhnya menyetor sebanyak Rp 10 miliar keuntungan.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM, Jumat (8/1) mengatakan, hasil penilaian terakhir, berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), semua BPR terhitung masih sehat.

Ada 25 indikator penilaian hingga BPR-BPR milik Pemprov NTB dikatakan sehat.

Dengan dasar indikator-indikator itulah, Pemprov kemudian memberikan target setoran keuntungan minimal Rp 1 miliar tahun 2016 ini.

“Dari delapan BPR milik Pemprov NTB, rata-rata sudah membukukan keuntungan sebesar Rp 1 miliar lebih.

Hanya BPR di

takan, sudah ada kesepakatan dengan direksi masing-masing BPR. Pemprov NTB saat ini sudah mewacanakan akan tetap melakukan merger terhadap seluruh BPR milik pemerintah daerah.

Eksekutif akan menggunakan hak inisiatifnya untuk tetap menggabungkan BPR Pemprov NTB menjadi satu perusahaan. Namanya, PT. BPR NTB. Rencana merger ini sudah masuk dalam agenda Badan Pembuat Perda. Serta akan diajukan untuk dibahas pada masa sidang pertama di DPRD NTB. Diharapkan tahun ini Pergubnya bisa digolkan. Kedati delapan BPR ini akan dimerger, tetap tidak mempengaruhi target setoran keuntungannya Rp 1 miliar minimal satu BPR. Manggaukang meyakini keuntungan tersebut dapat dicapai.

Meskipun secara nasional, pemerintah telah memperkirakan masih terjadi perlambatan ekonomi masyarakat.

H. Manggaukang Raba (bul)

Kabupaten Sumbawa Barat yang keuntungannya masih di bawah Rp 1 miliar. Dengan pertimbangan keuntungan yang didapatkan inilah, di pasang target penyetoran minial Rp 1 miliar kepada pemegang saham,” ujarnya.

Kepada Suara NTB, Manggaukang Raba menga-

(Suara NTB/dok)

Johan Budi: Jubir Presiden hanya Rumor MANTAN Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi menyatakan bahwa kabar mengenai tawaran sebagai juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo sejauh ini hanyalah rumor.

“Saya sampai hari ini menurut saya itu sebatas rumor yang belum terkonfirmasi. Memang kemarin saya ketemu Pak Teten ketika melayat Ibu Pak Pram (Pramono Anung) meninggal, sampai hari ini belum ada permintaan dari presiden,” kata Johan di gedung KPK Jakarta, Jumat (8/1).

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan bahwa Johan Budi cocok menjadi juru bicara Presiden Joko Widodo dengan melihat pengalamannya sebagai jubir di KPK

pada periode 2006-2014. “Kalaupun nanti ada (tawaran) saya mau lihat dulu tugas jubir itu apa,” tambah Johan.

Namun Johan mengaku siap membantu Presiden Joko Widodo sebagai jubir. “Kalau saya tentu siap membantu Pak Presiden Jokowi kalau diminta jadi jubir. Tapi kan saya harus tahu dulu tugas jubir seperti apa,” jelas Johan.

Johan sendiri mundur sebagai karyawan KPK sejak 22 Desember 2015 lalu. Johan pun mengaku belum bertemu dengan Presiden Jokowi.

“Kalau bertemu Pak Jokowi belum pernah. Waktu ke tempat melayat Pak Pram sempat melihat Pak Presiden,” tambah Johan.

Meski demikian, Johan

mengaku bahwa sebagai jubir Presiden tugasnya akan berbeda dengan jubir KPK. “Jubir KPK mungkin bisa beda dengan jubir Presiden,” kata Johan.

Sepanjang menjadi jubir KPK sejak 2006 hingga menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 17 Oktober 2014, Johan dengan telaten memberikan konferensi pers kepada wartawan setiap sore di KPK. Isi konferensi pers itu memang “hanya” mengenai pemeriksaan saksi atau perkembangan normatif pengusutan kasus, namun pernyataan resmi jubir sudah cukup untuk menjadikan KPK sebagai motor utama pemberantasan korupsi khususnya di mata awak media. (ant/Bali Post)

Disperindag Batal Bangun Pusat Penjualan Suvenir di Kawasan ’’Horti Park’’ Dari Hal. 1 Oleh Kadisbudpar sudah ada usulannya untuk lima kawasan pariwisata, nanti yang kita bangun,’’ terang Husni.

Dengan membangun lapaklapak PKL yang bagus dan bersih di kawasan-kawasan wisata, katanya maka akan turut membantu kebersihan destinasi wisata unggulan yang ada di daerah ini. ‘’Pembangunan lapak untuk horti park ini kami menunggu.

Kan sekarang lahannya mulai clear. Kami menunggu, kita Disperindag mendukung sifatnya. Kami sekarang di Disperindag, semangatnya sinergitas. Jadi untuk lapaklapak itu kami arahkan untuk kawasan-kawasan wisata. Dari segi industrinya, kami mendukung industrialisasi Pijar,’’ imbuhnya.

Husni menambahkan, total dana yang dianggarkan untuk pembangunan lapaklapak PKL di kawasan strat-

egis itu sebesar Rp 800 juta lebih. Dijelaskan, Disperindag bersinergi dengan SKPD lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Distan TPH dalam proses hilirisasi dalam bentuk program pelatihan dan lainnya. “Di samping memang pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah) terutama kerajinan gerabah, ketak dan tenun perlu dapat perhatian,’’tandasnya. (nas)

Ajaran yang Salah Dari Hal. 1 Menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas, Jumat (8/1), masalah kemiskinan menjadi alasan yang paling menonjol yang menyebabkan seseorang untuk mengikuti aliran terorisme atau radikalisme.

Selain itu, adanya kesalahan memahami ajaraan agama.

“Otaknya dicuci dengan ajaran agama yang menyimpang. Itu terjadi karena adanya kesalahan memahami ajaraan agama.

Padahal tidak ada satu ajaran agamapun yang mengajarkan

kekerasan,” ujar Syahdan Ilyas.

Tapi, menurut Syahdan Ilyas, kerukunan umat beragama di NTB tetap kondusif.

Meskipun tetap ada indikasi aliran radikal di beberapa wilayah. Untuk mengatasi itu, FKUB, katanya terus melakukan pendekatan dan sosialisasi ke berbagai pihak.

“Sekarang ini FKUB tetap merawat kerukunan, kedamaian, keharmonisan, ketenteraman dan kenyamanan, bersama aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Termasuk juga melakukan pencegahan terhadap gerakan terorisme dan

radikalisme,” jelasnya.

Syahdan Ilyas juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu yang sifatnya provokatif tentang agama. Terlebih lagi isu-isu yang dapat merusak kondisi kerukunan antarumat beragama. ‘’Jika mendengar isu provokatif terkait agama, mohon masyarakat bertanya dulu ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Untuk memastikan kebenarannya. Masyarakat jangan mudah terpancing dan langsung bereaksi. Agar kita bisa membangun bersama wawasaan kebangsaan yang lebih baik,’’ pungkas Syahdan Ilyas. (ron)

Halaman 15

Kapolri Harap Setya Novanto Penuhi Panggilan Bareskrim Mataram (Suara NTB) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berharap mantan Ketua DPR Setya Novanto mau memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian terkait kasus dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kalau memang (proses kasusnya) masih mau dilanjutkan, ya mau tidak mau, harus di-BAP. Tidak bisa kuasa hukumnya saja (yang diperiksa),” kata Badrodin di Jakarta, Jumat (8/1). Pasalnya, menurut Kapolri, posisi Setya Novanto merupakan pelapor atas laporan yang dibuatnya tersebut sehingga ia seharusnya mau memenuhi panggilan Bareskrim untuk memberikan kesaksian sebagai saksi pelapor.

Pada Jumat, kuasa hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya menyambangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait persiapan pemeriksaan kliennya sebagai saksi pelapor atas laporan yang dibuat Setya Novanto.

“Koordinasi dulu dengan Bareskrim terkait kelengkapan berkas dan persiapan pemeriksaan soal tindak lanjut laporan Pak Setnov,” kata Firman Wijaya. Pihaknya berharap

polisi serius dalam menangani kasus ini sehingga dapat segera naik ke tahap penyidikan.

“Semoga bukti-bukti yang sudah kami serahkan, cukup dan penyidik segera melakukan pemanggilan (pemeriksaan),” katanya.

Sebelumnya pada 11 Desember 2015, Setya Novanto melalui kuasa hukumnya Firman Wijaya melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin ke Bareskrim Polri.

Sudirman dan Maroef diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman PT Freeport Indonesia yang berisi pembicaraan antara Setya Novanto, Maroef dan pengusaha minyak Riza Chalid.

Pelaporan dengan nomor LP/1385/XII/2015/Bareskrim tertanggal 11 Desember 2015 ini menyebutkan Sudirman dan Maroef atas dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan UU ITE dan atau berita bohong sebagaimana dimaksud dengan Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 36 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946. (ant/Bali Post)

Siswa SD Ciptakan Alat BantuTetes Mata SEORANG anak dari Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al Islam Kudus, Jawa Tengah, berhasil memunculkan ide kreatifnya lewat pembuatan alat bantu untuk pemakaian obat tetes mata menggunakan bahan sederhana dan mudah didapat.

Menurut Wakil Kepala SD IT Al Islam Kudus, Novita Kristianti, di Kudus, Jumat (8/1), perlombaan yang diikuti siswanya bernama Izza Aulia Putri Purwanto yang masih duduk di kelas IV itu berkolaborasi dengan Hanun Dzatirrajwa siswa dari SD IT Bina Amal Semarang.

Perlombaan yang diikutinya, kata dia, bukan atas nama sekolah, melainkan perlombaan mandiri.

Sekolah, lanjut dia, sebatas mendapatkan pemberitahuan ketika mereka mempersiapkan diri mengikuti perlombaan National Young Inventors Award 2015 pada Agustus 2015.

“Kami juga hanya bisa memotivasi mereka agar perlombaan yang diikuti membawa hasil,” ujarnya.

Persiapan untuk mengikuti perlombaan, kata dia, lebih banyak dilakukan di rumah mereka, sehingga sekolah hanya mengetahuinya dalam bentuk hasil temuan yang sudah dirakit.

Ia mengapresiasi, anak didiknya yang berkolaborasi dengan siswa SD IT Bina Amal Semarang berhasil meraih predikat special award National Young Inventors Award (NYIA) ke-8 tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Penge-

tahuan Indonesia (LIPI).

Siswa lain yang hendak mengikuti jejak Izza, kata dia, tentu akan dimotivasi karena prestasinya juga membawa nama harum sekolah.

Sementara itu, Izza didampingi Hanun mengungkapkan, ide awal membuat alat bantu tetes mata berawal dari kebiasaan Hanun menggunakan obat tetes mata.

“Karena sering tidak mengenai sasaran, maka muncul ide untuk menggunakan alat bantu cermin dan penerangan,” ujarnya.

Merasa kesulitan menyelesaikan idenya itu hingga membentuk sebuah alat, kata dia, dirinya diajak berkolaborasi untuk membuatnya yang kebetulan Hanun merupakan saudara.

Akhirnya, kata dia, setelah melakukan beberapa kali eksperimen, ditemukan bahan yang cocok untuk disusun menjadi alat bantu untuk pemakaian obat tetes mata.

Di antaranya, cermin cembung mini yang biasa dipakai di mobil, tutup botol minuman, dan lampu led.

Fungsi lampu tersebut, kata dia, untuk pemakaian pada kondisi gelap.

Dengan alat sederhana dan berukuran kecil tersebut, penderita sakit mata bisa menggunakan obat tetes mata tanpa memerlukan cermin yang besar maupun bantuan orang lain.

Biaya untuk membuatnya, lanjut dia, cukup murah karena hanya menghabiskan uang sekitar Rp13.500. (ant/ Bali Post)

Kisah Para Petani Monjok Terakhir Dari Hal. 1 Dengan baju lengan panjang, celana selutut dan topi Jepang buatan sebuah produsen semen, Rifai menyatukan beberapa tumpukan kecil padi yang telah dipotong Kartini. Tubuh kecilnya sesekali limbung mengangkat padi-padi itu. Rifai memindahkan tumpukan-tumpukan kecil itu dalam satu baris tumpukan besar. Besok, ia akan merontokkan bulir-bulirnya.

Musim ini, bulir-bulir itu tidak seperti harapannya. Banyak yang hampa. Cuaca yang terlalu panas sepanjang musim tanam ini membuat padi tidak melahirkan bulir-bulir yang gemuk. Belum lagi burung-burung pipit yang selalu datang dan banyak memakan bulir-bulir itu. Jika tak berjaga, Rifai harus rela berbagi hasil panen dengan pipit-pipit nakal itu.

Musim ini tampaknya akan menjadi musim yang paling memprihatinkan untuk Rifai.

Dari satu kuintal gabah, menurutnya hanya 40 hingga 45 persen yang akhirnya akan men-

jadi beras. “Tahun ini saja yang seperti ini,” ujarnya.

Seperti kebanyakan petani penggarap di kawasan itu, Rifai mengaku lahan tersebut bukanlah miliknya. Modal yang ia punya hanya cukup untuk menyewa lahan itu. “Semua yang di pinggir ini punya Pak Farid,” ujarnya. Sudah tiga tahun terakhir Rifai menggarap lahan itu. Dan ia pun tak menampik kapanpun, sawah-sawah itu bisa saja dialihfungsikan oleh pemiliknya menjadi areal pertokoan atau perumahan. Panen kali ini, bisa saja menjadi panen terakhirnya di lahan itu.

Rifai mengakui sudah banyak kabar yang didengarnya soal rencana pembangunan di petak-petak sawah itu. Namun ia menegaskan sudah siap beralih pekerjaan jika nantinya sawah itu akhirnya dialihfungsikan.

Rifai dan Kartini boleh dibilang merupakan petani-petani terakhir di kawasan Monjok tersebut. Mereka masih bertahan di sektor agraria,

sektor yang telah mengharumkan sekaligus membuat NTB hingga kini masih dikenal sebagai Bumi Gora.

Rifai lahir dan besar di Monjok Kebon. Dan ia tentu saja ikut menyaksikan pergeseran di kampungnya tersebut. Terutama, setelah dibukanya jalan baru yang membelah Monjok di selatan dan menghubungkannya dengan Gegutu di sebelah utara.

Jalan itu tidak saja melancarkan mobilitas warga, namun juga membuka pintu bagi tumbuhnya hal-hal baru.

Hotel di sebelah utara, mesin-mesin pemancang beton di sebelah barat jalan, seolah memberikan sinyal tegas bahwa Monjok dan sekitarnya harus segera mempersiapkan diri menerima perubahan yang datang. Kini, malam-malam di kawasan itu diwarnai dengan tumbuhnya puluhan lapak kecil tempat para remaja laki dan perempuan berkumpul.

Saat malam semakin larut, beberapa diantara mereka akan

menggelar balap motor kecilkecilan. Sebagian lainnya hanya menghabiskan malam untuk duduk-duduk dan menyaksikan keramaian. “Waktu malam tahun baru, orang berkumpul di sini sampai terang,” ujar Murzaeni dan Yuliati, pasangan suami istri yang membuka lapak di pinggir jalan itu. Keduanya sama-sama lahir, besar dan tinggal di Monjok Kebon.

Yuliati menuturkan, dulunya sebagian besar warga Monjok dan sekitarnya memang bekerja sebagai petani.

Sebagian lagi membuat sendok dan menjualnya ke pasar, termasuk dirinya. Terkadang, Yuliati juga mengangkat pasir dari dasar kali Jangkuk yang melintasi daerah itu – juga untuk dijual.

“Setelah dibangun jalan, pekerjaan mengangkat pasir jadi macet, karena sudah ditumpuk-tumpuk. Hanya lumpur yang ada sekarang,” ujarnya.

Namun, lapak sederhana yang mereka gelar di pinggir jalan telah memberikan kehidupan baru untuk mereka.

Para remaja dan masyarakat yang berkumpul senang berbelanja di lapak mereka, membuat dapur mereka tetap mengepul setiap hari. Uang hasil berjualan malam hari mereka pakai membeli beras, juga uang sekolah anakanaknya. Sebagian lagi dipakai untuk modal berjualan.

Di sela kesibukannya setiap malam, rasa khawatir akan digusur oleh pemerintah Kota Mataram kerap mengganggu keduanya. Apalagi, sebentar lagi di barat jalan itu akan dibangun salah satu gerai perbelanjaan terbesar di Lombok. “Ini mau dibangun Giant. Tapi ini Giant yang paling besar di Lombok, begitu katanya,” ujar Yuliati.

Yuliati memaklumi, mereka tidak memiliki alas hak yang kuat untuk mempertahankan lapak kecilnya di trotoar tersebut. Namun, Yuliati tetap menyimpan harapan, kelak, setelah pusat perbelanjaan modern itu berdiri, ia dan Muzaini bisa tetap diberi kesempatan. (aan)

Sabtu, 9 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diare Akibat Sampah Melimpah Mataram (Suara NTB) Salah satu permasalahan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Mataram adalah sampah yang semakin melimpah. Tak ayal ini menyebabkan penyakit di tengah masyarakat. Salah satunya penyakit diare.

“Sampah itu banyak efeknya, yaitu dapat menimbulkan penyakit Diare, Tifus, DBD, dan lain sebagainya. Kunjungan pasien penyakit diare selama ini mencapai 10 persen dari total kunjungan,” kata Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dr. Emirald Isfihan kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (8/1) kemarin.

Kaitan sampah dengan penyakit-penyakit itu karena sampah merupakan sarang kuman, bakteri, nyamuk, dan lalat.

Semua hewan kecil itu merupakan sumber dari penyakit, terutama Diare. Sebab diare bisa timbul akibat dari kebersihan lingkungan yang kurang baik.

Lalat yang hinggap pada sampah kemudian sampai ke rumah warga merupakan salah satu penyebaran bakteri.

Sehingga masyarakat harus terus menjaga lingkungan dan mengurus sampah dengan baik.

“Sebenarnya jika masyarakat bisa mengatur sampah dengan baik, itu bisa mengurangi volume sampah kita. Misalnya sampah organik dibuatkan lubang kemudian dijadikan pupuk. Sehingga jumlah sampah bisa berkurang hingga 50 persen,” kata dr. Emirald.

Selama ini pemerintah Kota Mataram memberikan perhatian lebih terhadap penanganan sampah. Namun tetap saja masih ada sampah yang tidak dapat diangkut oleh dinas kebersihan. Sehingga selalu menumpuk di TPA masingmasing kecamatan.

Sampah bukan hanya pekerjaan pemerintah, namun juga harus diperhatikan oleh masyarakat selaku penghasil (sampah). Sampah rumah tangga yang merupakan salah satu penyumbang terbesar di Kota Mataram pada dasarnya dapat dikurangi. Hanya saja kesadaran masyatakat untuk melakukan hal-hal sederhana seperti membuat kompos sampah organik masih kurang.

“Masyarakat harus berperan aktif juga dalam mengurangi jumlah sampah. Karena bagaimanapun juga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri,” tutup dr Emirald. (lin)

Sampah, Momok Menakutkan bagi Wisatawan Mataram (Suara NTB) Permasalahan menumpuknya sampah di Kota Mataram selama seminggu terakhir ini dikhawatirkan dapat mengganggu dunia pariwisata. Karena sampah merupakan momok menakutkan bagi wisatawan.

“Sampah sangat ditakuti oleh wisatawan, wisatawan bisa tidak jadi ke lokasi akibat melihat begitu banyaknya sampah,” ujar pengamat pariwisata dari Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram, Drs. I Putu Gede, M. Par., Jumat (8/1).

Kurang lebih sepekan belakangan ini, sampah terlihat menumpuk di pinggir jalan. Karena tak bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat yang aksesnya ditutup warga karena ditengarai tuntutan perbaikan jalan yang tak kunjung dipenuhi pemerintah.

Menurutnya, sampah menjadi momok yang menakutkan bagi dunia pariwisata. Apalagi di tengah gencarnya pemerintah mempromosikan wisata di NTB. “Kita gencar-gencarnya mempromosikan sapta pesona: aman, bersih, tertib, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Memang tidak boleh ada sampah. Kalau di daerah wisata, itu sangat mengganggu,” ujar Putu Gede.

Dicontohkan, di Rinjani saja ketika banyak sampah plastik yang tidak berbau, membuat banyak wisatawan yang enggan datang. Apalagi yang terjadi di Kota Mataram, sampah terlihat menumpuk di jalan-jalan protokol. Bahkan tumpukan sampah, kata Putu, bersandingan dengan salah satu tempat makan.

“Itu baunya sangat menyengat, bisa menjadi bahan yang menurunkan minat wisatawan. Wisatawan tidak mau melihat hal seperti itu,” tegas Putu Gede.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan juga masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai. Serta penyuluhan yang rutin kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan.

Selama ini, kata Putu Gede, sampah hanya diangkut saja, tanpa ada pemilahan terlebih dahulu. Dinas Kebersihan selama ini dianggap tidak maksimal menyelesaian masalah sampah. “Barangkali ini menjadi pekerjaan rumah untuk walikota dan wakil walikota Mataram yang baru,” ujarnya.

Di samping itu, Putu Gede juga menekankan, perlu ada kesadaran masyarakat terkait kebersihan. “Masyarakat kita belum maksimal menjaga kebersihan, seperti membuang sampah di tempat yang benar,” ujarnya.

Ia kembali menekankan, dalam dunia pariwisata, kebersihan lingkungan hidup menjadi faktor kuat yang berpengaruh dalam promosi pariwisata. (ron)

(Suara NTB/aan)

MENARIK JARING – Sejumlah nelayan tengah menarik jaring di kawasan Pantai Senggigi. Meski sebagian besar kawasan itu sudah menjadi lokasi berdirinya bangunan-bangunan wisata, namun sejumlah kecil nelayan masih bertahan hidup dari menangkap ikan di kawasan tersebut.

Harga BBM Turun

Kaji Penyesuaian Tarif Angkutan dan Penyeberangan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB diminta segera mengkaji penyesuaian tarif angkutan dan penyeberangan Kayangan-Poto Tano menyusul penurunan harga BBM jenis premium dan solar mulai Selasa, 5 Januari lalu.

Harga solar turun dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650. Harga premium untuk non-Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) turun dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.950, sedangkan harga premium untuk Jamali turun dari Rp 7.400 menjadi Rp 7.050.

“Nanti Dinas terkait yang harus melakukan kajian serta penyesuaian sehingga tak

memberatkan masyarakat,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Jumat (8/ 1) siang kemarin.

Menurut Wagub, penyesuaian tarif angkutan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi mesti dilakukan penyesuaian dengan turunnya harga BBM ini. Penyesuaian tarif an-

gkutan yang menjadi kewenagan provinsi yakni Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), tarif penyeberangan KayanganPoto Tano dan taksi.

“Tarif angkutan harus disesuaikan dengan situasi penurunan harga BBM. Dishub saya minta segera mengkaji penyesuaian tarif ini,” pinta orang nomor dua di NTB ini.

Sebelumnya, Dishubkominfo mengatakan akan mengkaji penyesuaian tarif angkutan dan penyeberangan Kayangan-Poto Tano menyusul penurunan harga BBM beberapa hari lalu. Namun, Dishubkominfo masih menunggu petunjuk dari Kementerian Perhubungan terkait hal ini.

Besaran tarif AKDP yang berlaku saat ini ditetapkan pada akhir 2014 lalu. Tarif AKDP untuk jaringan trayek Mandalika-Praya-PP sebesar Rp 6.000, Mandalika-PancorPP Rp 10.000, Mandalika-Labuhan Kayangan-PP Rp

15.000, Mandalika-PrayaKeruak-PP Rp 9.000.

Selanjutnya, trayek Mandalika- Tanjung-Bayan-Sembalun-PP Rp 24.000, MandalikaMasbagik-Labuhan LombokSembalun-PP Rp 25.000. Kemudian, Mandalika-Praya-Kopang-Sumbawa Besar-Plampang-PP tarifnya sebesar Rp 77.000, Mandalika-TaliwangPP Rp 58.000, Mandalika-Sumbawa Besar-PP Rp 68.000. Mandalika-Dompu-PP Rp 98.000, Mandalika-Bima-PP Rp 109.000, Mandalika-DompuCalabai-PP Rp 118.000, Mandalika-Sape-PP Rp 117.000. (nas)

Janda Terduga Teroris, Sebuah Fenomena Baru Mataram (Suara NTB) Dugaan keterlibatan janda terduga teroris yang bergabung dengan jaringan teroris Santoso di Poso, dianggap sebagai sebuah fenomena yang baru. Mengingat kapasitas perempuan, terlebih janda untuk bergabung dalam kegiatan destruktif teroris masih diragukan.

“Dugaan keterlibatan janda yang bergabung dengan jaringan teroris Santoso di Poso merupakan indikasi bahwa teroris mulai merekrut berbagai elemen dari lapisan masyarakat. Fenomena tersebut merupakan gambaran dari dinamika rekruitmen anggota teroris yang semakin dinamis,” ujar akademisi sosiologi Universitas Mataram, Anisa Puspa Rani, S.Pd., M.A., Jumat (8/1).

Menurutnya, dahulu rekrutan anggota teroris bersifat ekslusif, yakni menargetkan

kelompok atau golongan yang memiliki pengalaman berafiliasi dengan kelompok eks-separatis, kelompok pro-disintegrasi, eks-narapidana, ekstrimis atau kelompok yang tidak puas atau memiliki ideologi yang berseberangan dengan pemerintah.

“Jikapun ada, keterlibatan wanita atau janda teroris lebih kepada keterlibatan pasif yakni dengan membantu menyembunyikan identitas atau informasi teroris. Sedangkan fenomena janda yang diduga ikut bergabung dengan kelompok membuktikan bahwa telah terjadi inklusifitas dalam target rekrutan anggota teroris,” katanya.

Kondisi tersebut perlu disikapi, karena, bagi Anisa, perekrutan kelompok wanita atau janda merupakan sebuah anomali atau fenomena baru. Mengingat kapasitas perempuan, terlebih janda untuk bergabung dalam kegiatan destruktif teroris masih diragukan.

Pergeseran sifat ekslusifitas rekruitmen anggota teroris sangat memungkinkan secara sosiologis. Karena wanita, khususnya janda merupakan salah satu bentuk kelompok rentan dalam masyarakat. Sifat kerentanan janda tersebut memiliki intensitas yang cenderung sama dengan kelompok minoritas separatisme atau kelompok ekstrimis.

Anisa menjelaskan, secara substansial, menjadi dasar kerentanan adalah rasa tidak puas atau tidak terima akan

kondisi tertentu. Dalam struktur masyarakat, kelompok rentan adalah kelompok yang rawan terjadi anomie, yakni kondisi dimana tidak adanya seperangkat norma atau nilai yang dapat menjadi pegangan atau pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kaedah-kaedah moral yang berlaku di dalam masyarakat.

“Kondisi kerentanan pada janda dapat muncul dipicu oleh kerentanan ekonomi, yakni kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. Belum lagi jika berbicara stigma negatif masyarakat tentang status janda. Seringkali menjadi hambatan-hambatan bagi janda untuk menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya,” jelas Anisa.

Dalam kondisi tersebut, janda dapat dengan mudah untuk dipengaruhi untuk bergabung kelompok teroris. Karena faktor rasa ketidakpuasaan, tekanan ekonomi dan stigma masyarakat. Terakumulasi menjadi pendorong untuk bergabung dalam kelompok teroris.

Tidak Boleh Diabaikan Menurut Anisa, fenomena pelibatan wanita atau janda dalam kelompok teroris tidak dapat diabaikan. Sebagai negara yang cenderung memiliki budaya patriarkis, terlebih untuk NTB. keterlibatan perempuan dalam berbagai tindakan destruktif masih dianggap tabu. Jika mengacu pada

persepsi tersebut, maka perempuan atau janda dapat dijadikan alat untuk menyamarkan tindakan terorisme.

Hal tersebut, lanjut Anisa, sejalan dengan logika terorisme yang menargetkan tempat atau lokasi di mana kalangan umum merasa aman. Serta didukung oleh pelaku-pelaku teroris di mana orang tidak menaruh rasa curiga. Dalam hal ini, wanita atau janda yang mengalami kondisi anomie menjadi alat penyamaran tin-

dakan terorisme baru yang perlu diwaspadai.

“Lantas cara mengatasinya kondisi tersebut tentu harus dikembalikan pada penyebab utama, yakni kondisi anomie yang dialami janda harus diminimalisir. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan peluang dan akses bagi janda untuk berperan dalam kegiatan ekonomi, sosial, hingga pembangunan tanpa dibebani stigma tertentu,” kata Anisa. (ron)