SUARA NTB 9 FEBRUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 285 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 9 FEBRUARI 2013

12 HALAMAN

Pilkada NTB 2013

KPU Diharapkan Bisa Hadapi Tekanan

Mataram (Suara NTB) Sebagai penyelenggara Pilkada NTB 2013, kinerja KPU NTB saat ini tengah menjadi sorotan banyak kalangan. Terlebih, bagi mereka yang nasibnya akan ditentukan oleh hasil penilaian atau verifikasi KPU NTB. Karenanya, meski ada tekanan yang muncul, KPU NTB diharapkan tidak akan tergoyahkan dan sanggup menyiasati tekanan tersebut.

Menjadi penyelenggara sebuah suksesi kepemimpinan di tingkat provinsi tentu saja akan selalu diwarnai dengan berbagai tekanan. Terlebih, di fase – fase krusial seperti verifikasi dukungan dan

persyaratan pasangan calon yang akan dilakukan KPU NTB beberapa waktu mendatang. Mengantisipasi itu, tim pendukung pasangan calon peserta Pilkada NTB pun memberikan

dukungan moral buat KPU NTB. Ketua Tim Pilkada DPW PAN NTB yang juga menjadi pengusung pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H. M. Amin, SH (TGB – Amin), Rizali Hadi, S.Pd, menilai, sejauh ini KPU NTB masih menjalankan tahapan demi tahapan pilkada sesuai aturan yang berlaku. ‘’Kami melihat, KPU masih berjalan pada track-nya.

Sebab, pilkada ini juga memiliki rule of law. Kami melihat KPU masih berada pada garis itu,” tandasnya.

Menurut Rizali, sebagai pengusung pasangan calon incumbent yang men-

gantongi dukungan mayoritas parpol, duet TGB – Amin sudah tidak diragukan lagi mampu memenuhi persyaratan dukungan politik yang disyaratkan oleh ketentuan undang – undang.

Karenanya, Rizali berharap pihaknya tidak akan menemui kesulitan yang berarti dalam proses verifikasi nanti.

Rizali tak menampik bahwa tekanan terhadap KPU NTB akan muncul saat mereka memutuskan lolos atau tidaknya pasangan calon tertentu sebagai peserta Pilkada NTB 2013.

Bersambung ke hal 5

BBPOM Mataram Temukan Produksi 39 Macam Kosmetik Palsu

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Tim gabungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram bersama Direkrimsus Polda NTB, berhasil mengungkap pusat produksi 39 macam kosmetik palsu di Pelembak, Ampenan Mataram, Kamis (7/2) sekitar pukul 09.30 Wita.

Berkedok sebagai klinik kesehatan, produksi kosmetik palsu tak memiliki izin edar ini, telah melakukan produksi selama lima tahun terakhir.

Produknya, diketahui tidak saja dipasarkan di NTB, melainkan telah beredar secara luas melalui pemasaran online dan menerapkan sistem MLM (Multy Level Marketing).

Diketahui, pihak tunggal yang memproduksi produk kecantikan tak layak edar ini, berinisial AW dibantu istrinya BNH. Keduanya PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan.

“Barang bukti kosmetik siap edar dan bahan baku dengan total nilai ratusan juta sudah kita amankan. Pelakunya sendiri masih dilakukan pendalaman dan belum ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Dra. N.Suarningsih, Apt MH Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidakan BBPOM Mataram, Bersambung ke hal 5

KOSMETIK PALSU - Beberapa jenis kosmetik palsu disita pihak BBPOM Mataram.

(Suara NTB/bul)

Daerah Bebas Teroris

H. Bambang M Yasin

BUPATI Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengumpulkan kepala desa di Kabupaten Dompu untuk rencana menjadikan Dompu sebagai daerah yang bebas dari narkoba, teroris, judi, dan tawuran. Deklarasi ini akan dimulai dari tingkat desa dan mendapat sambutan dari Pemerintah Desa (Pemdes). Bahkan Desa Oo sudah lebih awal mendeklarasikan tidak ada hiburan di malam hari dan acara sosial pada waktu salat.

Bersambung ke hal 5

Pemprov Lakukan Uji Kelayakan Puluhan Investor Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan melakukan uji kelayakan terhadap puluhan investor yang berminat mengembangkan dan memanfaatkan tiga aset daerah. Puluhan investor yang beminat memanfaatkan dan mengembangakan tiga aset daerah masing-masing delapan investor yang berminat membangun NTB Convention Centre (NCC). Kemudian 11 investor yang akan membangun hotel syariah berbintang dan pusat perdagangan pada kompleks Islamic Centre (IC) serta lima investor yang berminat membangun rumah kantor (rukan) pada aset pemerintah provinsi di eks rumah jabatan Pimpinan DPRD NTB di Karang Jangkong Mataram.

Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam (KSDA) NTB, Drs. H. Muhammad Nasir mengatakan uji kelayakan yang akan dilakukan oleh tim dari Pemprov NTB tersebut

akan dilaksanakan pada minggu depan. ‘’Mulai hari Senin sampai Rabu semua investor di ke tiga lokasi yang akan dimanfaatkan itu, kita undang.

Nanti tim pengkaji itu yang menilai kelayakannya,’’ kata Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/2).

Dikatakan, sebelumnya tim dari Pemprov NTB telah mengkaji dan meneliti puluhan investor yang telah memasukkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan tiga aset Pemprov NTB itu. ‘’Setelah uji kelayakan itu baru bisa ditentukan siapa yang layak. Setelah itu kita ajukan ke Pak Gubernur, setelah disetujui baru kita lakukan lelang,’’ jelasnya.

Dalam uji kelayakan tersebut, lanjut Muhammad Nasir tim akan melihat layak atau tidaknya investor tersebut.

Bersambung ke hal 5

Selidiki Elpiji Oplosan

Ditreskrimsus Telusuri Distributor ke Bali Mataram (Suara NTB) Penemuan 67 tabung LPG yang diduga hasil oplosan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng), menjadi atensi pihak Ditreskrimsus Polda NTB. Saat ini tim tengah menelusuri distributor elpiji di Provinsi Bali yang mensuplai ke Lombok.

“Sampai sekarang kami belum menemukan alamat ELPIJI yang bersangkutan,” kata OPLOSAN Kasubdit IV Ditreskrimsus Salah satu Polda NTB, AKBP Wasis tabung elpiji menjawab Suara NTB, Ju12 Kg diduga mat (8/2). Selama penelusuoplosan yang ran itu, pihaknya belum disita dan juga menemukan alamat ditunjukkan orang berinisial ND terseKetua Hiswana but di Bali. “Tapi kami Migas, Nurdin akan tetap mencari, guna Ending saat memastikan apakah benar dilakukan elpiji yang beredar di penimbangan Lombok ini dioplos atau beberapa tidak,” terangnya. waktu lalu.

Bersambung ke hal 5

Empat Parpol Daftarkan Pasangan ’’Zul-Ichsan’’ ke KPU NTB

(Suara NTB/ist)

MENDAFTAR - Pasangan KH. Zulkifli Muhadli dan H Muhammad Ichsan, (Zul-Ichsan), memberi keterangan kepada media saat mendaftar di KPU NTB, Jumat (8/2).

Mataram (Suara NTB) Empat parpol yang memiliki kursi di DPRD NTB mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM dan Prof.Dr. H Muhammad Ichsan, MS (Zul-Ichsan) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Mataram, Jumat (8/2). Keempat parpol tersebut, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Ketua dan Sekretaris Dew-

an Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari keempat parpol itu hadir dalam pendaftaran kemarin. Dukungan dari empat parpol itu menghasilkan sembilan kursi atau 15 persen dari total 55 kursi di DPRD NTB, sehingga memenuhi syarat minimal mengusung pasangan calon.

Pasangan ini, dideklarasi oleh parpol pengusungnya pada 24 Januari 2013, bertepatan dengan hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW. KH.Zulkifli Muhadli merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah

(DPW) PBB NTB, yang masih menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat untuk periode keduanya. Jabatan bupati itu diraih sejak 2005. Sementara Ichsan adalah mantan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) yang kini menjabat Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) NTB. Paket ‘’Zul Ichsan’’ merupakan pasangan calon kedua yang mendaftar semenjak KPU NTB membuka tahapan pendaftaran pasangan calon, pada 5 Februari yang akan berakhir 11 Februari mendatang. (yan/ant/Bali Post)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Polsek Mataram Amankan Tiga Sepeda Motor Wisata untuk Rakyat KAWASAN Tanjung Karang menyimpan potensi wisata pantai yang cukup menjanjikan. Sayangnya, potensi itu belum dikelola dengan maksimal. Menyadari hal itu, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram menjadikan pengembangan pariwisata sebagai salah satu andalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lurah Tanjung Karang, Edy Suharto, S.Sos, Jumat (8/2) menjelaskan, potensi pariwisata yang ada di wilayahnya sedang dipromosikan pihak kelurahan, terutama pengembangan wisata religi dan pantai yang sudah ada di Tanjung Karang.

Terlebih selama ini beberapa pengembangan pariwisata cukup membantu pengembangan ekonomi warga yang ada di sekitar kawasan wisata.

“Setelah ada pengembangan Taman Makam Loang Baloq, ekonomi warga setempat cukup meningkat, pendapatan mereka bertambah,” klaimnya.

Pengembangan pariwisata, menurutnya, berjalan lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin banyak warga memetik manfaatnya. Warga bisa memilih profesi sebagai pedagang atau paling tidak menjadi tukang parkir. Pengaruh postif inilah yang kemudian terus dikembangkan, agar bisa semakin baik dan makin mensejahterakan masyarakat.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pariwisata di kelurahan Tanjung Karang, salah satunya adalah dengan membentuk kelompok sadar pariwisata “Bajang Maju”. Tujuannya, berperan memberikan penyadaran kepada warga untuk sadar dalam mengembangkan wisata di kelurahan tersebut. Sebagian besar mereka terdiri dari karang taruna. “Mereka yang memberikan penyadaran tentang pentingnya menjaga kawasan pariwisata, pokoknya Sapta Pesona pariwisata lah,” katanya.

Selain itu, untuk mendukung usaha para pedagang pihak kelurahan juga telah memberikan bantuan modal kepada para PKL di kawasan Makam Loang Baloq masing-masing sebanyak Rp 1 juta, untuk 10 orang pedagang.

Meski demikian, menurut Suharto salah satu kendala yang masih dihadapi dalam upaya pengembangan daerah pariwisata masalah kebersihan. Ia mengakui jika sampah masih banyak berserakan di kawasan wisata di Tanjung Karang.

Untuk itu, pihak kelurahan terus bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Kebersihan dan Dinas Pariwisata untuk menata dan membersihkan kawasan pantai dan Taman Makam Loang Baloq.

“Harapan kami dinas pariwisata membantu kami dalam penataan daerah wisata ini,”harapnya. (sir)

DIAMANKAN - Barang bukti sepeda motor yang berhasil diamankan Polsek Mataram.

(Suara NTB/sir)

Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan pengintaian cukup lama, jajaran Polsek Mataram akhirnya mengamankan tiga buah sepeda motor yang sempat dicuri di Kota Mataram. Namun para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sampai saat ini masih buron. Tiga sepeda motor tersebut, yakni Honda Mio warna biru, Honda Vario warna hitam, dan Satria F warna biru. Dua di antaranya sudah diakui pemiliknya. Namun sepeda motor Satria F belum diketahui pemiliknya.

Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Junaedi, Jumat (8/2) menerangkan, tiga buah motor hasil curian tersebut diamankan di lokasi yang berbeda. Satria F diamankan di kawasan Jalan Airlangga, Mataram saat sedang dibawa salah seorang yang diduga pelaku curanmor bernama Jancuk. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Mataram sebagai saksi bersama empat orang temannya. Sampai saat ini belum ada pemilik yang mengakui sepeda motor tersebut.

Sementara Yamaha Mio diamankan di kawasan Taman Baru, saat itu motor digunakan oleh pelaku saat sedang melancarkan aksinya di kawasan Perumahan Taman Baru. Namun aksi tersebut gagal, karena diteriaki warga. Saat kabur motor tersebut ditinggalkan pelaku di lokasi. Setelah diamankan, sepeda motor tersebut adalah milik Dahlan warga Pagesangan.

Sepeda motor merek Honda Vario berhasil diamankan di Narmada Lombok Barat di rumah Edo, yang diduga menjadi penadah. Pengamanan barang bukti itu menurut Yunus berkat kerjasama pihak Polres Mataram dan warga.

Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Kota Mataram diduga dilakukan oleh kalangan profesional yang telah berulang kali melancarkan aksinya di berbagai tempat. “Mereka sudah profesional,” katanya. (sir)

Tunggakan Pembayaran Sertifikasi Guru Capai Rp 100 Miliar Lebih

”

Mataram (Suara NTB) Pemerintah kabupaten/kota di NTB masih menunggak pembayaran tunjangan sertifikasi guru selama dua bulan untuk tahun 2012. Total jumlah tunggakan pembayaran tunjangan bagi 18.551 guru seluruh NTB tersebut mencapai Rp 100 miliar lebih. Pemerintah daerah kabupaten/kota diminta segera melakukan pembayaran tunggakan, mengingat tunjangan sertifikasi tersebut adalah hak para guru.

Edy Suharto

F IGUR

(Suara NTB/sir)

Pertahankan Sistem Lama

MEMPERSIAPKAN diri menghadapi Ujian Nasional (UN), seluruh sekolah baik negeri maupun swasta berlomba-lomba mempersiapkan diri. SMAN Hang Tuah 3 Mataram pun tetap mempertahankan sistem lama dalam menghadapi UN tahun ini.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd Jumat (8/ 2), mengaku, SMA Hang Tuah masih mempertahankan sistem lama dalam mempersiapkan diri menghadapi UN tahun ini. “Kita masih mempertahankan sistem lama, karena terbukti ampuh meluluskan seluruh siswa,” terangnya, seraya menyebut, tahun lalu 100 persen siswa SMA Hang Tuah lulus UN. Untuk tahun ini pun, sekolah tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan UN dengan mengadakan try out dan melakukan pengayaan setiap hari. Meski masih mempertahankan syst e m lama, dengan 20 tipe soal yang akan diterapkan pada U N 2013 SMA Hang Tuah semakin rutin melakukan pengayaan setiap usai pulang sekolah. Pengayaan ini semakin diperketat baik pengayaan secara mandiri atau bersama.

Tahun ini rencananya, SMA Hang Tuah akan menggelar UN untuk 3 kelas, yaitu, 21 siswa untuk jurusan IPA dan 76 siswa untuk jurusan IPS. Dengan persiapan yang telah dilakukan ini sekolah berharap siswa bisa lulus 100 persen seperti tahun sebelumnya. Untuk itu, sekolah mengajak siswa untuk bisa lebih fokus belajar dalam menghadapi UN. Selain mengadakan pendalaman materi, sekolah juga menggembleng siswa dengan menanamkan sikap disiplin. Sehingga dengan kedua persiapan ini, UN akan bisa terlaksana dengan hasil yang baik. (nia)

Muhiddin (Suara NTB/ nia)

Demikian diungkapkan Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali A. Rahim saat dikonfirmasi Suara NTB di kantor Gubernur NTB, Jumat (8/2). “Secara nasional tunggakan ini sebesar Rp 10 triliun dari Rp 40 triliun yang ada. Tahun 2012, rata-rata dana sertifikasi guru yang dibayarkan baru 10 bulan, masih ada dua bulan yang belum terbayarkan. Nilainya diperkirakan Rp 100 miliar lebih,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, jumlah guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi di NTB sebanyak 18. 551 orang. Besar

tunjangan sertifikasi guru tersebut untuk satu tahun mencapai Rp 665 miliar lebih.

“Secara teknis kendalanya dari Dinas Pendidikan kabupaten/ kota itu katanya menyangkut masalah administrasi Sementara dana itu sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke kas daerah masing-masing kabupaten/kota,” terang Ali. Untuk itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera melakukan pembayaran, karena dananya sudah tersedia. “Jika terjadi selisih pengurangan dana itu harus disampaikan secara tertulis dan

ditembuskan kepada PGRI kabupaten/kota dan provinsi.

Nanti kita akan himpun sekaligus untuk mediasi memperjuangkan agar dana itu terselesaikan dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, terkait dengan tunjangan guru daerah terpencil (gudacil), Ali menegaskan tetap menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menerima tunjangan gudacil, juga berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi, jika sudah lulus sertifikasi.

“Kalau gudacil itu memenuhi syarat kegiatan belajar mengajarnya 24 jam, aktivi-

86 Ribu RTSM di NTB Dapat Dana Tunai Bersyarat Mataram (Suara NTB) Sebanyak 86 ribu lebih Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di NTB tahun 2013 ini masuk dalam program dana tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Masyarakat yang diberikan PKH adalah RTSM yang memiliki ibu hamil atau balita serta RTSM yang memiliki anak didik usia 6-15 tahun anak usia SD/SMP sederajat.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd, mengatakan dana PKH yang diperoleh NTB tahun 2013 ini lebih dari Rp 99 miliar atau mendekati Rp 100 miliar.

Dalam hal ini, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan dana terbesar mencapai Rp 20 miliar per tahun, disusul Lombok

Tengah dan Lombok Barat.

“Dananya memang Rp 100 miliar untuk NTB itu, per kabupaten itu dapat per tahun misalnya Lombok Timur hampir Rp 20 miliar. Kemudian kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan kabupaten lainnya.

Besaran dananya tergantung jumlah RTSM di kabupaten/ kota,”jelas Bachrudin di Kantor Gubernur NTB belum lama ini.

Ia menerangkan, keseluruhan dana tersebut diambil melaui kantor pos. Besaran yang diterima masing-masing Kepala Keluarga (KK) RTSM tergantung rajin tidaknya RTSM memeriksa kehamilannya bagi ibu hamil.

Rata-rata bantuan setiap RTSM mencapai Rp1,39 juta per tahun, terdiri atas bantuan tetap sebesar Rp 200 ribu per tahun. Bantuan untuk RTSM

yang memiliki anak usia di bawah enam tahun Rp 800 ribu per tahun, ibu hamil atau menyusui Rp 800 ribu per tahun, anak usia SD/MI sebesar Rp 400 ribu per tahun dan anak usia SMP/ MTs Rp 800 ribu per tahun.

Dalam hal ini, bantuan tunai bersyarat itu minimal Rp 600 ribu per tahun (bantuan tetap dan memiliki anak usia SD/MI) bagi setiap RTSM. Bantuan juga akan diberikan bagi RTSM yang memiliki ibu hamil dengan maksimal Rp 2,2 juta per tahun.

Bachrudin menyebutkan, untuk memantau setiap RTSM, kementerian Sosial sudah menunjuk ribuan pendamping di NTB. Masingmasing pendamping menangani 200 orang. Para pendamping tersebut, selanjutnya diberikan gaji sebesar Rp 1.750.000 per bulan. (nas)

Meningkat, Peserta SNMPTN Jalur PPA Mataram (Suara NTB) – Jumlah peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur Penjaringan Prestasi Akademik (PPA) meningkat tajam. Peningkatan ini, menurut Pembantu Rektor (PR) I Universitas Mataram (Unram) Prof. Lalu Wira Sapta Karyadi, terjadi karena tahun ini pendaftaran SNMPTN tidak dibatasi dengan jumlah sekolah dan jumlah siswa.

“Peningkatannya sangat tinggi karena sekarang ketentuannya semua sekolah boleh mendaftar. Tidak dibatasi oleh akreditasi sekolah dan ranking siswa. Jadi semua sekolah dan siswa boleh mengikuti SNMPTN ini selama sekolah itu mendaftarkan,” terangnya pada Suara NTB, Jumat (8/2).

Menurutnya, pada proses awal pendaftaran PPA yang berakhir kemarin, jumlah sekolah di NTB yang telah mendaftarkan sekolahnya sebanyak 248 sekolah dari 764 sekolah yang terdaftar di Kemendikbud. Persentasenya pun dinilainya meningkat tajam dari tahun sebelumnya.

Dimana tahun 2012 lalu hanya ada 116 sekolah. Sementara tahun ini terdapat 248 sekolah atau naik 249 persen.

Penerimaan mahasiswa baru melalui penjaringan ini, lanjutnya, menampung sejumlah 50 persen untuk jalur PPA, yaitu sesuai dengan hasil nilai UN dan nilai rapor semester siswa yang dikirim di Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS). Sementara 30 persen lainnya akan diseleksi melalui jalur tulis dan 20 persen melalui jalur mandiri, yang akan diselenggarakan setelah jalur PPA selesai.

Di Unram, katanya, ada 45 program studi, termasuk program magister (S2) dan S3.

Sementara untuk jenjang S1 yang akan diseleksi melalui PPA jalur tulis dan jalur mandiri berjumlah 29 program studi. Salah satu yang terbaru di antaranya adalah program studi Teknik Informatika.

Dengan peningkatan persentase sekolah yang mendaftar tahun 2013 ini, pihaknya yakin jumlah calon mahasiswa baru yang akan mendaftarkan diri di Unram

pun akan meningkat. Tahun lalu, Unram mencatat sebanyak 28.000 mahasiswa untuk jalur nasional dan tahun ini ia yakin jumlah pesertanya akan bertambah seiring dengan keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat. (nia)

(Suara NTB/dok)

H. Ali A. Rahim

tasnya belajar mengajarnya satu minggu, maka dia juga diberikan tunjangan sertifikasi. Jadi, ada dua tunjangan yang berbeda untuk daerah terpencil, memang itu adalah haknya dan dilindungi oleh UU,” ujarnya. (nas)

Secara nasional tunggakan ini sebesar Rp 10 triliun dari Rp 40 triliun yang ada. Tahun 2012, rata-rata dana sertifikasi guru yang dibayarkan baru 10 bulan, masih ada dua bulan yang belum terbayarkan.

Nilainya diperkirakan Rp 100 miliar lebih, H. Ali A. Rahim

Dewan Minta Investasi Tidak Korbankan Pendidikan Mataram (Suara NTB) Adanya rencana pihak investor yang ingin membangun hotel di lahan SDN 2 Cakranegara ditentang kalangan Dewan.

Sebab jika disetujui, pembangunan itu akan merugikan banyak, pihak seperti siswa dan orang tuanya. Terlebih pembangunan hotel di kawasan itu sangat tidak sesuai tata ruang.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, Jumat (8/2), mengharapkan, Pemkot Mataram tidak menyetujui keinginan investor yang akan membangun hotel di lahan SDN 2 Cakranegara. Selain akan menyalahi aturan tata ruang, perlu juga dipertimbangkan sekolah tersebut merupakan sekolah yang memiliki prestasi yang cukup bagus dengan sejarah panjang dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sahram mengakui investasi memang penting, namun jangan sampai mengorbankan fasilitas pendidikan. Sebaliknya investasi harus berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat.

“Kalau saya melihat investasi boleh, tapi jangan sampai mengorbankan fasilitas pendidikan.

Apalagi SDN 2 Cakranegara itu memiliki sejarah yang panjang dan merupakan SD internasional. Itu harus dipertimbangkan,”

ujarnya mengingatkan.

Jika benar rencana tersebut akan direalisasikan, eksekutif harus melibatkan Dewan. Alasannya, sebagai wakil rakyat mereka memandang perlu untuk ikut mengkaji kelayakan investasi tersebut. Jangan sampai malah menjadi beban psikologi bagi guru, siswa dan orang tua.

Pandangan serupa juga dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik yang mengharapkan proses investasi di Kota Mataram tidak sampai mengorbankan fasilitas pendidikan dasar. Sebab, pendidikan adalah hal yang utama diupayakan pemerintah bagi warga negaranya dengan menyediakan fasilitas yang lengkap.

Menurutnya, sebuah sekolah pasti dibangun di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga, para siswa lebih mudah untuk menjangkaunya. Nantinya, ketika sebuah sekolah akan dipindahkan akan makin menyulitkan para siswa dan orang tua, termasuk guru yang mengajar di sana. Meski demikian, ia beranggapan kalau ada lahan yang lebih bagus dan layak mengapa tidak dibangun.

Namun kalau sekiranya menimbulkan pertentangan dan gejolak di kalangan warga sebaiknya tidak dilakukan. (sir)

Status PNS Oknum Guru Cabul Terancam Dicabut Mataram (Suara NTB) Pasca putusan hakim yang mengganjar Dewa Sutama dengan vonis hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp 60 juta, status PNS Dewa Sutama terancam dicabut.

Saat ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram tengah mempersiapkan surat pengajuan untuk usulan pemberhentian.

“Kalau sekarang sudah ada vonis seperti itu tanpa saya ngomong apa-apa, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sudah proses itu.

Diusulkan untuk diberhentikan sebagai PNS,” tegas

Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Ruslan Effendy M. Pd pada Suara NTB, Jumat (8/2).

Menurut Ruslan, setelah vonis yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut, Dewa Sutama hanya tinggal menunggu SK pemberhentian, karena yang bersangkutan sudah tidak lagi berada di kantor dan mengajar di kelas. Pemberhentian sebagai PNS tambahnya, sepenuhnya berada di bawah BKD Kota Mataram.

Terhadap kasus ini, ujar Ruslan, proses ini tidak akan memakan waktu lama, mengingat mantan guru SDN 2 Cakranegara yang terbukti melakukan tindak asusila ini

sudah ditahan pihak yang berwajib.

Sementara itu ditemui terpisah, Sekda Kota Mataram Ir. H. L. Makmur Said, MM, menyebutkan Pemkot Mataram belum bisa mencopot status PNS Dewa Sutama. Alasannya, belum ada keputusan inkrah dari pengadilan.

“Kan belum di inkrah baru diproses banding. Tetapi selama itu kan kita nggak kasih dia ngajar sementara proses hukum berakhir. Sekarang masih status PNS, tetapi kalau kita sudah terima inkrahnya ya kita proses,” terang Makmur. (nia)

SUARA NTB

Sabtu, 9 Februari 2013

Halaman 3

(Suara NTB/ist)

MELANGKAH PASTI - Pasangan Cagub dan Cawagub NTB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH.,MM – Prof. Dr. Ir. M. Ichsan, MS (Zul-Ichsan) melangkah pasti menuju Kantor KPU NTB untuk mendaftar Jumat, kemarin.

Pasangan Zul-Ichsan Mendaftar di KPU

Mengabdi Demi Kesejahteraan Masyarakat NTB

“Saya ingin koalisi ini koalisi rakyat, bukan hanya sekadar koalisi parpol,” Dr.KH.Zulkifli Muhadli, SH,MM (Suara NTB/ist)

PASANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH.,MM – Prof. Dr. Ir. M. Ichsan, MS mendaftar ke Kantor KPU NTB, Jumat (8/2) pagi.

Pasangan ini disertai dengan partai politik (parpol) pengusung dan diikuti oleh massa pendukungnya yang memadati halaman Kantor KPU NTB. Kedatangan pasangan ini juga diiringi kesenian gendang beleq.

Pasangan ini diterima komisioner dan petugas pendaftaran KPU NTB. Pasangan ini diusung oleh empat partai yaitu PBB, PKPB, PKNU, dan PPPI. Keempat partai pengusung ini memiliki sembilan kursi di DPRD NTB. Dengan demikian keempat partai pengusung ini sudah dapat memenuhi ketentuan UU yaitu 15 persen dari perolehan kursi yang ada.

KH. Zulkifli Muhadli atau yang akrab disapa Kyai Zul mengatakan bahwa pihaknya tidak terlalu berharap ada dukungan lagi dari parpol lain selain keempat partai tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya lebih melihat pada dukungan dari rakyat. “Saya ingin koalisi ini koalisi rakyat, bukan hanya sekadar koalisi parpol,” tegasnya.

Ia mengklaim bahwa basis massa dukungan untuk dia dan pasan-

gannya merata tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Disamping itu juga dukungan dari beberapa pondok pesantren dan kalangan Nahdlatul Ulama (NU). “Kita tidak berharap ada dukungan institusional karena NU tidak bisa memberikan dukungan institusional,” ujarnya. Namun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj lanjutnya, akan turun membantu pasangan ini pada saat masa kampanye nanti.

Kyai Zul menjanjikan jika ia dan pasangannya terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, akan mengabdi demi kesejahteraan masyarakat NTB. Bupati Kabupaten Sumbawa Barat ini menyampaikan ada empat unsur kesejahteraan yang akan ia perjuangkan yaitu; kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan rasa aman.

Selain itu hal paling pertama yang akan dilakukan nanti ialah reformasi birokrasi di internal pemerintah provinsi (pemprov). “Jadi yang pertama kali adalah mari kita lihat ke dalam. Ada apa di pemerintahan provinsi. Itu yang harus kita benahi. Mustahil kita bisa berbuat kalau kita sendiri belum siap, belum berbenah,” ujarnya.

Untuk mewujudkan good and

clean governance, ia juga akan membuat MoU dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, BPK, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan BPKP. Untuk menggalang dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung di lapangan, ia juga mengatakan akan membuat mobile office (kantor berjalan).

Sementara itu, calon Wakil Gubernur, Prof. Dr. Ir. M. Ichsan, MS menyampaikan jika mereka terpilih, mereka akan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. “Kami ingin menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Karena sesungguhnya desa itulah yang memberikan pelayanan terdepan kepada masyarakat sehingga lembaga desa harus diperkuat,” ujarnya.

Pihaknya pun akan memperjuangkan agar pondok pesantren dan lembaga pendidikan swasta lainnya masuk dalam sistem penganggaran dalam APBD. Selain itu mereka juga berjanji akan meningkatkan peran dan pembinaan lembaga-lembaga sosial. Agar orang-orang yang tidak beruntung secara sosial seperti orang cacat, jompo, kaum dhuafa, yatim piatu, dan lainnya bisa diberdayakan dan disejahterakan. (yan/*)

“Kami ingin menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan Prof. Dr. Ir. M. Ichsan, MS (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Calon Gubernur (Cagub) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH.,MM saat mengisi daftar hadir di KPU NTB.

(Suara NTB/ist)

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Prof. Dr. Ir. M. Ichsan, MS mengisi daftar hadir di KPU NTB

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si didampingi anggota KPU NTB, Drs. Darmansyah, M.Si dan Sekretaris KPU, Hj. Desak Putu Yuliastini, SH,. MH saat menyambut pasangan Zul-Ichsan

(Suara NTB/ist)

Pasangan Zul-Ichsan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran dan diterima oleh Sekretaris KPU NTB, Hj. Desak Putu Yuliastini, SH,. MH.

(Suara NTB/ist)

Pendukung pasangan Zul-Ichsan menyaksikan kandidatnya saat mendaftar di KPU NTB.

(Suara NTB/ist)

Pendukung pasangan Zul-Ichsan memadati halaman KPU NTB mengantar pasangan ini mendaftar.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

Halaman 4

DPRD KSB Nilai Menkeu Langgar Putusan MK Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menilai Menteri Keuangan (Menkeu) RI Agus Martowardoyo telah melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembelian saham divestasi 7 persen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Anggota Komisi II DPRD KSB, M. Sahril Amin mengatakan, seharusnya saat ini Menkeu segera mengajukan permohonan persetujuan pembelian saham tersebut ke DPR RI. Pasalnya dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait pembelian saham tersebut, MK telah memutuskan harus adanya persetujuan DPR jika pemerintah ingin membeli saham divestasi terakhir PT NNT itu. “Ini yang seharusnya langkah yang diambil Menkeu. Bukan malah memperpanjang perjanjian jual belinya,” tandasnya kepada wartawan, Jum’at (8/2).

Menurutnya, keputusan memperpanjang perjanjian jual beli saham 7 persen itu merugikan pemerintah. Dan sebaliknya memberikan keuntungan PT NNT selaku empunya saham karena selama belum berpindah tangan, saham tersebut tiap sen keuntungan dari saham (dividen, red) akan mengucur ke saku Newmont. “Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri karena memang seperti itu adanya,” timpalnya.

Keuntungan lain yang didapatkan PT NNT lanjut dia, dari sisi kebijakan di internal perusahaan. Politisi dari Partai Persatuan Daerah (PPD) ini mengatakan, seharusnya Newmont sejak tahun 2010 tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas yang kemudian menjadi pemegang kendali arah kebijakan perusahaan. Namun nyatanya hingga detik ini dengan belum selesainya proses divestasi PT NNT tetap menjadi pemegang kendali kebijakan di proyek Batu Hijau, Sekongkang. “Newmont tetap menjadi penguasa karena Newmont dengan sindikat korporasinya masih menjadi mayoritas,” pungkasnya.

Sahril menambahkan, agar tidak terus berlarut proses divestasi tersebut ditegaskannya agar seluruh pihak berperan aktif. Terutama kepada presiden direktur PT NNT, Martiono Hadianto ia meminta agar memberikan atensi khusus atas berlarutnya proses divestasi itu. “Saya coba kroscek ke Komisi VII DPR RI, hanya saja tidak satu pun surat dari Menkeu dan Newmont untuk membahas soal pembelian saham itu. Dan saya kira ini akan menjadi preseden tidak baik bagi DPR sebagai lembaga karena terkesan tidak dihormati,” imbuhnya. (bug)

Kasus Bantuan Bencana

Kejaksaan Mulai Periksa Pejabat BPBD

M. Junaidi HS

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Kasus bantuan untuk korban bencana angin puting beliung tahun 2012 memasuki pemeriksaan pejabat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu setelah warga penerima bantuan diperiksa sebagai saksi. Tersangka A dan H yang menjadi penanggungjawab di Hu’u dan Kempo diperiksa untuk menjadi saksi tersangka Ir E. Humas Kejari Dompu, M Junaidi HS, SH kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (8/2), membenarkan ada pemeriksaan terhadap tersangka H yang menjadi penanggungjawab pendistribusian bantuan korban bencana angin puting beliung di Kempo. Namun pemeriksaan H bukan sebagai tersangka, tetapi ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ir E. “Hari ini kita periksa H sebagai saksi untuk tersangka Ir E,” katanya.

Sebelum H dipanggil dan dimintai keterangan, Kejaksaan juga telah memanggil dan memeriksa tersangka A untuk menjadi saksi bagi tersangka Ir E. Pekan depan direncanakan akan ada lagi pemeriksaan terhadap tersangka M dan tersangka Ir E. “Sampai hari ini pemeriksaan masih sebagai saksi. Untuk pemeriksaan terhadap Ir E, mudah-mudahan pekan depan bisa kita panggil, tapi belum kita layangkan surat panggilannya,” ungkapnya.

Junaidin juga mengaku, pihaknya masih memperkuat saksi dan alat bukti sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Karenanya, hingga saat ini masih difokuskan untuk pemeriksaan saksi dan belum pada pemeriksaan tersangka.

“Hingga saat ini sudah 100 orang warga sebagai saksi yang telah kita periksa, tinggal beberapa saksi yang belum kita mintai keterangan,” katanya.

Kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung tahun 2012 yang disalurkan BPBD Dompu yang diselidiki Kejari Dompu telah menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya berinisial Ir E sebagai Plt Kepala BPBD, H sebagai penanggungjawab wilayah Kempo, M sebagai penanggungjawab wilayah Riwo dan A sebagai penanggungjawab wilayah Hu’u. Keempatnya merupakan pejabat di BPBD Dompu.

Bantuan angin puting beliung tahun 2012 untuk 99 unit rumah warga ini dialokasikan sebesar Rp 700 juta lebih dari Rp 800 juta lebih bantuan BNPB dan dikelola oleh BPBD Dompu.

Namun dalam pelaksanaannya diduga diselewengkan para tersangka dengan modus menggelembungkan kuitansi untuk warga. Karena merasa ditipu, warga pun melaporkan kasus ini ke Kejaksaan.

Hasil penyelidikan di Kasi Intelijen Kejari Dompu menemukan kerugian Negara sekitar Rp 200 juta. (ula)

(Suara NTB/bug)

TANPA IZIN – Pertambangan di bukit Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hingga kini masih berlangsung. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini, seperti halnya PETI yang berlangsung di beberapa wilayah di KSB dan Sumbawa, penambangnya berasal dari berbagai daerah di NTB, dan bahkan dari luar NTB.

Tangani Dugaan Penyelewengan APBD

Kejaksaan Berkoordinasi dengan Polres Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu akan berkoordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Dompu dalam menangani kasus dugaan korupsi penyelewengan dana APBD Dompu tahun 2011 yang dilaporkan Alamsyah Cs beberapa waktu lalu. Koordinasi dilakukan karena kasus serupa juga telah ditangani lebih awal oleh Polres Dompu.

Bila dugaan penyelewengan dana Rp 543 juta lebih itu menjadi bagian dalam penyelidikan Polres, Kejaksaan hanya akan menunggu hasil proses penyelidikan pihak Kepolisian.

Humas Kejari Dompu, M Junaidi HS, SH kepada Suara NTB saat dihubungi di kantornya, Jumat (8/2) mengatakan, pihaknya telah memanggil Muhammad, SE selaku mantan bendahara Setda Dompu untuk dikroscek ter-

kait laporan dugaan penyelewengan dana APBD Dompu tahun 2011 sebesar Rp 543 juta lebih. “Kita masih sebatas kroscek dan kemarin (Rabu,red) kita telah mintai keterangannya,” kata Junaidi.

Kasus dugaan penyelewengan dana APBD Dompu tahun 2011 yang dilaporkan ke Kejari Dompu, diakui Junaidi, juga tengah diselidiki Polres Dompu. Karena Polres Dompu dikabarkan menyelidiki kasus

dugaan korupsi pada pos anggaran Setda Dompu tahun 2011. “Karena yang ditangani Polres secara menyeluruh pengelolaan anggaran pos Setda tahun 2011, tentu kasus Rp 543 juta yang dilaporkan ke kita juga menjadi bagian di dalamnya,” ungkap Junaidi.

Untuk itu, Junaidi mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Dompu untuk penyelidikannya. “Karena Polres juga menangani ka-

Tersangka Bantuan Rumah Kumuh Diperiksa Delapan Jam Mataram (Suara NTB) Hingga awal Februari, Kejaksaan Tinggi NTB belum juga menuntaskan kasus bantuan rumah kumuh di Kabupaten Dompu. Rangkaian penyidikan terbaru, Kejaksaan memeriksa tersangka Nunung Nurhayati, dalam kapasitas sebagai direktur Koperasi yang seharusnya menyalurkan bantuan tersebut.

Sejak ditahan tanggal 30 Januari lalu, Nunung kembali menjalani pemeriksaan di Pidsus Kejati NTB, Kamis (7/2) lalu. Ini merupakan pemeriksaan kedua, kaitan dengan dana Rp 511 juta yang seharusnya disalurkan ke lima titik ka-

wasan pesisir di Kabupaten Dompu. “Untuk mendalami keterangannya, kemarin tersangka kami periksa sejak Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa SH, dihubungi Jumat (8/2).

Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk memperdalam keterangan tersangka, dikonfrontir dengan bukti bukti lapangan yang ditemukan tim penyidik sebelumnya.

Setelah pemeriksaan itu, langkah lanjutan tim penyidik dengan mengevaluasi untuk menentukan apakah kasus itu sudah layak ditingkatkan ke tahap

penuntutan, atau ada bagian dari keterangan atau dokumen yang harus dilengkapi lagi. “Setelah ini tidak ada lagi saksi yang kami periksa, karena semua keterangan sudah cukup. Tapi kita lihat nanti, apakah masih ada yang kita harus mintai keterangan lagi, akan tergantung dari hasil evaluasi,” terangnya.

Nunung diketahui ditahan dalam kasus bantuan dana subsidi rumah kumuh di Kabupaten Dompu tahun 2010. Tim menemukan, dana ratusan juta yang harusnya disalurkan itu, tidak sampai kepada penerimanya. Nunung sebagai direktur koperasi diduga menggelapkan dana tersebut. (ars)

Bupati Kumpulkan Kades

Dompu Bebas Penyakit Sosial Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengumpulkan Kepala Desa di Kabupaten Dompu untuk rencana menjadi Dompu sebagai daerah yang bebas dari Narkoba, Teroris, Judi, dan Tawuran. Deklarasi ini akan dimulai dari tingkat Desa dan mendapat sambutan dari Pemerintah Desa (Pemdes). Bahkan Desa Oo sudah lebih awal mendeklarasikan tidak ada hiburan di malam hari dan acara sosial pada waktu shalat.

Hal itu disampaikan Drs. H. Bambang M Yasin kepada wartawan, Jumat (8/2) usai memimpin rapat dengan Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan Dompu. “Pertemuan ini untuk memperkuat rencana deklarasi Desa bebas dari narkoba, bebas judi, bebas teroris, dan bebas tawuran. Kita berharap, setiap Desa minimal mendeklarasikan bebas dari 2 hal,” kata H. Bambang.

Dikatakan H. Bambang, ia menduga rencana setiap Desa mendeklarasikan diri sebagai daer-

ah yang bebas dari teroris, narkoba, judi dan tawuran ini tidak direspon Kepala Desa. Tapi justru ada Desa yang sudah lebih dulu membuat aturan bebas dari hiburan malam, bebas acara sosial saat waktu ibadah shalat. “Di Desa Dorebara, desanya sudah mendeklarasikan bebas acara hiburan malam dan di Desa Oo menyatakan bebas acara sosial saat waktu shalat. Kalau ada warga yang membuat acara saat waktu shalat, maka tidak akan dihadiri oleh aparat Desa,” ungkapnya. (ula)

sus dugaan korupsi APBD 2011, makanya kita akan koordinasikan. Bila kasus Rp 543 juta lebih ini menjadi bagian dari kasus yang ditangani Polres, kita tinggal serahkan ke Polres penanganannya. Kita tinggal menunggu hasil penyelidikan saja,” ungkap Junaidi.

Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana APBD Dompu tahun 2011 ditangani Kepolisian Dompu, menyusul mencuatnya kasus bendahara Setda Dompu tahun 2011 yang meminjam uang pada warga untuk kepentingan dinas yang tidak bisa dikembalikan. Bupati membantah pinjaman itu, karena Pemda memiliki anggaran untuk membiayai kegiatan dinas. Namun penyelidi-

kan kasus dugaan korupsi ini terhambat lantaran hasil audit investigasi BPKP perwakilan NTB yang dilakukan sejak Mei 2012 lalu hingga saat ini belum diserahkan ke Polres.

Sebelumnya, mantan bendahara Setda Dompu, Muhammad, SE mengaku SP2D yang dicairkan 31 November 2011 lalu sebesar Rp 543 juta lebih itu ia delegasikan ke staf pembantunya di PT Bank NTB. Namun uang itu tidak sampai ke kas daerah, karena langsung diambil oleh beberapa warga dan pejabat yang dipinjam uangnya oleh dirinya. “Karena tidak ada uang itulah, makanya saya pinjam di luar untuk membiayai kegiatan dinas,” katanya. (ula)

Dinas PU KSB Pastikan Saluran Pengelak Bintang Bano Rampung Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan pembangunan saluran pengelak Bendungan Bintang Bano akan rampung di tahun 2013 ini, kendati dana pembangunannya sebesar Rp 70 miliar dipangkas menjadi Rp 40 miliar oleh DPRD setempat.

“Pasti bisa selesai dengan dana itu,” jelas kepala Dinas PU KSB, Mashur Yusuf, MT kepada wartawan, Jumat (8/2).

Menurutnya, pengurangan anggaran pembangunan saluran pengelak itu sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah dan DPRD. Termasuk dengan tetap memprioritaskan target mengejar pendanaan pusat untuk melanjutkan pembangunan bendungan tersebut. “Kita tahu itu (saluran pengelak) sebagai syarat turunnya dana APBN tahun 2013 nanti. Tapi tidak masalah, karena dengan dana yang ada saluran itu bisa selesai tepat waktu,” klaimnya.

Sebelumnya Kabid Pengairan Dinas PU, Amar Nurmansyah, ST menyatakan hal yang sama. Di mana anggaran untuk membangun saluran pengelak Bintang Bano akan mencukupi. “Insya Allah cukup karena itu (pengurangan) sudah melalui analisis baik oleh kita dan DPRD,” timpalnya.

Pembangunan saluran pengelak tersebut diperkirakan akan memakan waktu sekitar lima bulan. Amar mengaku, proses pengerjaan saluran pengelak berlangsung lambat mengingat progres kedalaman galian hanya sepanjang 1,5 meter per hari. “Kalau tiap hari ada kegiatan blasting (peledakan) maka butuh waktu sekitar lima bulan selesai saluran itu. Dan kalau sudah selesai, kita tinggal tunggu dana APBN 2014 untuk mendanai kelanjutan pembangunan bendungan itu,” paparnya. (bug)

L ENSA

Pemkab Bima Percepat Penyaluran Raskin Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berencana mempercepat penyaluran beras miskin (raskin) pada tahun 2013 ini. Untuk itu Pemkab menggelar rakor percepatan penyaluran raskin tahun 2013 sekaligus mengevaliasi penyaluran raskin tahun 2012.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Jumat (8/2), acara Rakor ini digelar beberapa waktu lalu di aula Kantor Bupati Bima.

Acara tersebut dihadiri Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST, Wakil Bupati Bima Drs H. Syafruddin HM Nur, M.Pd yang sekaligus membuka kegiatan. Selain itu seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bima, perwakilan dari Kasub Divre Dolog, serta Kepala BPMDES. Wabup Drs H. Syafrudin HM Nur M.Pd mengatakan rakor percepatan penyaluran raskin ini dimaksudkan untuk menjamin

penyeluran beras secara cepat ke tangan masyarakat RTSM penerima. Sehingga kebutuhan mereka akan terpenuhi demi menunjang kelangsungan hidup.

Untuk itu kepada para Camat, Kepala Desa diminta agar dapat berkoordinasi dengan Sub Divre Bulog Bima agar beras dapat disalurkan dengan cepat dan bisa dinikmati warga.

Sementara Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST menyempatkan diri untuk menyampaikan beberapa hal. Terutama masalah mutu beras bagi masyarakat miskin. Dia berharap kepada para penyalur raskin agar kualitas beras yang disalurkan tak rusak.

“Apabila terjadi kerusakan kualitas beras, kepala desa maupun camat sesegera mungkin untuk melaporkan ke pihak Bulog untuk digantikan dengan beras yang baru,” ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan

jumlah beras per karung yang akan diberikan kepada masyarakat pihak Bulog harus dapat menyalurkan sesuai dengan kebutuhan. Selain soal penyaluran, pihak penerima beras juga harus jelas. Diharapkannya pula kepada para camat dan kepala desa agar raskin tak diberikan kepada PNS sebab beras ini murni untuk kebutuhan masyarakat miskin.

Kasubag Divre Dolog Bima M. Saukani dalam penyampaiannya mengatakan, stok beras raskin di tahun 2013 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima raskin. Agar kebutuhan dapat disalurkan secara tepat, pihaknya berharap kepada pihak BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima untuk dapat menghitung secara cermat berapa jumlah kebutuhan bagi RTSM. Data BPS akan menjadi acuan pihak Bulog sebagai penyedia raskin. (use)

(Suara NTB/bug)

LIMBAH BATU KARANG - Aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan kecamatan Poto Tano turut merusak ekosistem batu karang di sana.

Tampak serpihan tumpukan batu karang yang terhempas ombak ke pesisir pantai akibat sisa kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

KPU Diharapkan Bisa Hadapi Tekanan Dari Hal. 1 Menghadapi tekanan itu, Rizali berpesan agar KPU NTB tetap menjaga integritas mereka. ‘’Saya meyakini kiprah mereka selama ini sudah teruji,’’ ujarnya.

Namun, Rizali juga mengingatkan jika KPU menyimpang dari ketentuan, maka hal itu bisa berdampak pada hancurnya tatanan demokrasi yang selama ini sudah terbangun dan terlembagakan dengan baik di masa kepemimpinan TGB sebagai Gubernur NTB. “Selama lima tahun terakhir, TGB sudah memberikan nuansa berdemokrasi yang sehat dan terkonsolidasi. Kalau ini dilengkapi dengan kinerja KPU NTB yang baik dalam menjalankan pilkada, maka kualitas demokrasi di NTB tentu akan semakin meningkat, itu menjadi harapan kami,’’ tandas politisi asal Lombok Timur ini.

Koordinator Forum Parpol Non Parlemen yang mendukung pasangan calon Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. L. Abdul Muhyi Abidin (Harum), Gede Wenten, Sm.Hk, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat kemarin mengungkapkan harapan agar KPU NTB tetap menjaga independensi dan netralitasnya dalam melakukan verifikasi kelengkapan syarat yang diajukan oleh pasangan calon peserta Pilkada NTB. ‘’Sebagai penyelenggara pemilu, dia tidak boleh berpihak kepada siapapun,’’ tandas Wenten.

Imbauan Wenten tersebut

disampaikan karena melihat banyak daerah yang terjerambab dalam konflik politik yang dipicu kelalaian atau keberpihakan aparat penyelenggara pilkada ke pasangan calon tertentu.

Namun, Wenten meyakini bahwa para anggota KPU NTB saat ini adalah orang – orang teruji yang tentu saja memiliki integritas yang sudah teruji pula.

Wenten mengimbau, KPU NTB agar tetap mengacu pada aturan perundang – undangan yang ada dalam melakukan verifikasi persyaratan. Ia juga tidak menginginkan KPU NTB mencari – cari kekurangan atau kesalahan pasangan calon tertentu hanya untuk menggagalkan pencalonannya. ‘’Jangan mencari – cari kesalahan. Kalau sesuai aturan, apapun hasilnya, pasti kita terima,’’ tandas politisi PNBK ini.

Terpisah, tim pemenangan pasangan Dr.KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM dan Prof.Dr. H. M. Ichsan, MS Ikhsan Gemala Putra, mengutarakan keyakinannya bahwa KPU NTB saat ini diisi oleh orang – orang yang cukup mumpuni sehingga diyakini akan mampu mengatasi tekanan yang muncul dalam proses tersebut.

Senada dengan Wenten, Ikhsan mengharapkan pula netralitas KPU NTB dalam menyelenggarakan Pilkada NTB. ‘’Saya yakin mereka punya integritas yang baik,’’ tandasnya. (aan)

Halaman 5

11.000 IRT di Lotim Berusia di Bawah 20 Tahun Selong (Suara NTB) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih membutuhkan perhatian serius.

Salah satu pemicu tingginya AKI an AKB karena banyaknya ibu rumah tangga (IRT) yang usianya di bawah 20 tahun. Disebut ada 11 ribu IRT dari 25 ribu IRT se Kabupaten Lotim yang usianya terbilang belia itu.

Demikian digambarkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, H. Suroto, SKm. M.Kes di Selong, Jumat (8/2) kemarin.

Ibu terlalu muda sehingga sebagian besar pengurusan anak diserahkan kepada neneknya.

“Ini perlu menjadi perhatian serius, karenanya kita gencarkan sosialisasi kesehatan reproduksi (Kespro) di sekolahsekolah,” ungkap Suroto.

Kadikes Lotim itu menerangkan, pihaknya dalam melakukan sosialisasi tidak lagi menunggu ibu hamil. Langkah preventif dengan sosial-

isasi langsung ke sekolahsekolah tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat ini gencar dilakukan.

Catatan Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim menyebut AKI di Lotim pada tahun 2011 ditemukan 38 kasus. Terbilang memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang dicatat hanya 25 kasus. Sejauh ini, sebagian besar yakni sekitar 90 persen ibu meninggal saat berada di rumah sakit. Hal itu ditafsirkan Suroto, proses rujukan sudah berjalan cukup baik.

Kasus AKB, tidak mengalami perubahan signifikant karena angka tidak berubah.

Tahun 2011 dan 2012 samasama 24 kasus. Penyebab utama kematian bayi ini ditemukan karena mengalami berat badan bayi rendah (BBBR).

Yakni kurang dari 2,5 kg.

Adapun kasus gizi buruk, catatan pada tahun 2012 terungkap 200 kasus. Berhasil disembuhkan sebanyak 191 kasus, sisanya 49 kasus masih dinyatakan gizi buruk.

Proses penangannya tetap berlanjut tahun 2013 ini. (rus)

Daerah Bebas Teroris Dari Hal. 1 Hal itu disampaikan Drs. H. Bambang M Yasin kepada wartawan, Jumat (8/2) kemarin usai memimpin rapat dengan kepala desa/kelurahan.

“Pertemuan ini untuk memperkuat rencana deklarasi desa bebas dari narkoba, bebas judi, bebas teroris, dan bebas tawuran. Kita berharap, setiap desa minimal mendeklarasikan bebas dari masalah tersebut,’’ kata H. Bambang.

Ia menduga rencana setiap desa mendeklarasikan diri sebagai daerah yang bebas dari

teroris, narkoba, judi dan tawuran ini tidak direspon kepala desa. Tapi justru ada desa yang sudah lebih dulu membuat aturan bebas dari hiburan malam, bebas acara sosial saat waktu ibadah salat. “Di Desa Dorebara, sudah mendeklarasikan bebas acara hiburan malam dan di Desa Oo menyatakan bebas acara sosial saat waktu salat.

Kalau ada warga yang membuat acara saat waktu salat, maka tidak akan dihadiri oleh aparat desa,” ungkap H. Bambang. (ula)

Ditreskrimsus Telusuri Distributor ke Bali Dari Hal. 1 Ke 67 elpiji oplosan itu sebelumnya ditemukan pihaknya di agen – agen di Lotim dan sebagian di Loteng. Barang bukti diamankan untuk bahan penyelidikan. Kecurigaan pihaknya sehingga barang bukti diamankan, karena dijual murah hanya Rp 80.000 sampai Rp 83.000. Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) mencapai Rp 86.500.

Perbandingan harga yang berbeda itu berlaku untuk tabung dengan elpiji 12 Kg. Kecurigaan kedua, karena indikasi berat tabung berisi gas berkurang, yang seharusnya 12 Kg, hanya 10,5 Kg. Namun pihaknya belum bisa menyimpulkan, apakah kecurigaan ini bisa dijadikan dasar untuk memastikan elpiji tersebut dioplos. “Sehingga kita belum bisa menerapkan, apakah ada pelanggaran Undang – Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, jadi kasus ini masih kami kaji,” terangnya.

Sementara terkait pelanggaran pidana yang diindikasikan dilakukan oleh agen karena diduga menjual elpiji oplosan, tidak bisa diterapkannya. Sebab agen memiliki izin penjualan resmi. Namun mengenai barang yang dijual, agen tidak bisa dijerat dengan ketentuan tersebut.

Dari hasil evaluasi, kasus ini akan bisa diungkap setelah ND ditemukan dan dimintai penjelasan terkait barang yang didistribusikan ke Lombok tersebut. Baik kaitan dengan berat isi tabung yang kurang, juga dugaan zat lain yang dipakai untuk mengoplos.

Belum Terbongkar Sementara pihak Kepolisian, Pertamina dan Hiswana Migas belum mampu membongkar sindikat yang diduga mengoplos elpiji 12 Kg. Pihak berwenang masih melakukan penyisiran di agen-agen penjualan pada dua kabupaten yang diduga kuat sebagai basis peredarannya, yakni Loteng dan Lotim.

SR Elpiji Depo Ampenanan, Walid Akbar, Jumat (8/2) menegaskan, belum ada kejelasan siapa pihak yang bermain di belakang bisnis yang dapat menimbulkan ancaman bagi banyak orang ini. Untuk urusan hukumnya, sepenuh-

nya kasus ini menurutnya diserahkan langsung ke pihak Polda NTB. Puluhan tabung elpiji yang disita pada sidak langsung yang dilakukan beberapa waktu lalu, hingga kini masih dititipkan di Pertamina, sebagai barang bukti.

“Masyarakat sebaiknya tetap berhati-hati, tabung elpiji ini masih beredar.

Wilayah penjualannya masih pada jalur besar di dua wilayah tersebut, meskipun ada kemungkinan berkurang peredarannya. Tetapi selain merugikan, juga dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya,” terangnya menjawab Suara NTB. Dijelaskan, tabung ukuran 12 Kg yang terindikasi oplosan ini menggunakan nama perusahaan yang ada di Bali pada penutup segelnya yang daerah kewenangannya hanya di perbolehkan untuk Pulau Bali.

Bahkan pihak perusahaan yang namanya tertempel di segel tabung tersebut menyatakan ketegasan tidak mengedarkan elpijinya di Pulau Lombok.

Banyak hal yang menjadi kekhawatiran. Tidak hanya isinya yang berkurang 2 Kg, tetapi bagian penutup yang menggunakan karet terkesan dipaksa dan dapat meledak sewaktu-waktu.

“Banyak kerugian sebenarnya yang diterima konsumen, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pertamina, karena penjualan melalui agen berkurang.

Harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga normal, karena kecenderungan kosumen lebih memilih yang murah tapi tidak memikirkan dampak negatifnya,” tambahnya.

Ditegaskannya, untuk Pulau Lombok, Pertamina hanya memberikan izin kepada enam agen penjualan, di antaranya PT. Lombok Mitra Utama, PT. Sari Hasil Niaga Tama, PT. Dawita Anugerah Perkasa, PT. Alam Lombok Raya, PT. Kemuning Inti Semesta dan PT. Migas Mitra Tani.

Selain dari perusahaan yang disebutkan tersebut, Walid menyebut dipastikan ilegal. (bul)

(Suara NTB/smd)

PELABUHAN LEMBAR - Suasana pelabuhan Niaga Lembar. Pelabuhan ini menurut rencana akan dijadikan sebagai pelabuhan ‘’cruise’’ nasional.

Pelabuhan Lembar Dirancang sebagai Pelabuhan ’’Cruise’’ Nasional Giri Menang (Suara NTB) Sering masuknya kapal pesiar ke NTB melalui pintu Pelabuhan Lembar, mendapat perhatian serius dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Pemerintah pusat berencana merancang Pelabuhan Lembar menjadi pelabuhan cruise atau pelabuhan tempat bersandarnya kapal pesiar dengan kapasitas besar.

Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setempat pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan telah mengusulkan agar pelabuhan itu diperluas.

Demikian disampaikan Kepala Dishubkominfo Lobar, M. Djunaedi SH, Jumat (8/2).

Djunaedi berpendapat,

dirancangnya Pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan cruise karena pelabuhan terbesar di NTB itu sering disinggahi kapal pesiar dari luar negeri.

Dijelaskannya, melihat perkembangan perekonomian Lobar berdampak terhadap perlunya peningkatan infrastruktur pendukung baik di darat dan laut.

Khusus di Lobar, terdapat pelabuhan nasional yang hampir setiap hari selalu ramai.

Untuk mendukung peningkatan infrastruktur di Lembar, pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan Adpel dan Syahbandar. Pihak terkait merencanakan akan ada pengembangan pelabuhan untuk dijadikan pelabuhan tempat bersandarnya kapal pesiar dan peti kemas. (smd)

Lonjakan Harga Tanah Pengaruhi Iklim Investasi di KLU (Suara NTB/bul)

PESANAN CETAK - Beberapa pekerja sedang mengerjakan pesanan cetak berbagai atribut kampanye.

Meningkat, Pesanan Cetak Atribut Kampanye Mataram (Suara NTB) Jelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang berlangsung sekitar pertengahan tahun ini, nampaknya menjadi peluang besar bagi perkembangan bisnis percetakan. Pasalnya, berbagai atribut kampanye mulai dipesan cetak dalam jumlah banyak, dari baliho, spanduk hingga stiker.

Beberapa agen percetakan sudah mulai merasakan dampak dari perang politik ini, meskipun jumlah pesanan belumlah terlalu besar.

“Pesanan sudah mulai ada, kebanyakan dari partai politik yang mengusung calon Gubernur dan wakil Gubernur, baru mulai terasa sekitar dua minggu ini pesanan masuk.

Tapi belum secara keseluruhan,” demikian disebutkan Direktur Good Advertising, M. Romzy kepada Suara NTB. Belum dipastikan berapa kenaikan omsetnya, tetapi menurutnya sudah ada peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya. Bahkan diperkirakan dalam waktu dekat ini,

secara serempak semua partai politik yang mengusung pasangan calonnya dalam pilkada mendatang, akan berlomba-lomba memesan berbagai atribut dukungan, baik baliho, stiker, hingga beberapa jenis kreasi imbauan sebagai bahan kampanye.

“Tetapi tidak sebagus pada pemilihan sebelumnya. Saat itu betul-betul yang punya percetakan panen keuntungan. Kemungkinan sekarang ini karena banyaknya penyedia jasa printing, makanya tidak begitu besar juga,” tambahnya lagi.

Untuk mengantisipasi lonjakan pesanan, diharapkan sama dengan pemilu sebelumnya, Romzy menyebutkan berbagai peralatan dan perlengkapan percetakan disiapkan secara maksimal, dari mesin printing ukuran kecil hingga yang terbesar, kebutuhan tinta, dan sejenisnya.

Sementara itu, penyedia jasa printing lainnya, pemilik Bendera Desain, Emma menyebutkan, sebenarnya saat ini sudah mulai banyak

pesanan yang masuk menyangkut atribut kampanye.

Hanya saja, diakomodir langsung oleh pihak pemesan, dalam hal ini hampir masingmasing partai sudah memiliki percetakan khusus, mengingat anggotanya kebanyakan bergerak di bidang bisnis. Bahkan pada momen sekarang ini, biasanya dijadikan sebagai kesempatan untuk membuka bisnis di bidang ini.

“Belum ada pesanan yang besar, karena biasanya masing-masing partai sekarang ini memiliki usaha sendiri, termasuk berbagai atribut lainnya dipasok dari luar daerah.

Belum terasa cukup besar dampaknya bagi pelaku jasa percetakan,” sebutnya.

Namun secara umum ia gambarkan, tingkat pesanan sudah mulai marak, jelang pelaksanaan pilkada sekarang, tetapi secara merata.

Mengingat banyaknya perusahaan yang mulai bergerak pada jasa ini, sehingga persainganpun dianggap cukup padat. (bul)

Dewan akan Panggil Direksi PT DMB Mataram (Suara NTB) Realisasi penerimaan dividen dari PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dianggap tak sesuai dengan yang sudah dilaporkan. Untuk itu DPRD NTB akan memanggil Direksi PT DMB untuk menjelaskan hal tersebut. Disamping itu, Dewan akan mempertanyakan persoalan masih tersendatnya pembagian dividen dari PT DMB ke pemerintah daerah.

“Komisi II akan kita minta untuk memanggil Direktur PT DMB untuk menjelaskan kenapa hingga saat ini realisasi penerimaan dividen dari PT DMB itu tidak sesuai dengan yang sudah dilaporkan. Ini

masalah serius karena akan mempengaruhi kerjasama ke depan,” terang Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, Jumat (8/2).

Jika nanti mitra dari PT DMB yaitu PT Multi Daerah Bersaing (MDB) wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, Suryadi menegaskan bahwa Dewan akan mengambil sikap untuk mengevaluasi kerjasama itu. “Sehingga kerjasama yang sudah ada bisa kita evaluasi, demikian juga untuk di masa yang akan soal sisa saham yang belum terbeli itu,” jelasnya.

DPRD NTB lanjutnya juga akan mengevaluasi kinerja dari PT MDB. Saat ini pihakn-

ya sedang mencari opsi agar PT MDB berpisah dengan PT DMB. Jika opsi itu disepakati, akan diberlakukan pembagian “gono-gini”. Pemisahan PT MDB dengan DMB dihajatkan agar daerah langsung punya akses ke Newmont, tidak melalui PT MDB. Selama ini saham di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tercatat atas nama PT MDB. “Sementara saham MDB itu ada DMB. Kalau PT MDB tidak kooperatif atau wanprestasi dengan DMB, maka PT DMB juga berhak untuk mengambil saham itu dan langsung memiliki akses ke Newmont,” demikian Suryadi Jaya Purnama. (yan)

Pemprov Lakukan Uji Kelayakan Puluhan Investor Dari Hal. 1 Karena mereka akan dilihat kemampuan finansial dan komitmennya pada daerah. Untuk itu, sebagai komitmen nantinya, investor yang direkomendasikan atau diberikan izin akan diminta memberikan jaminan di bank pemerintah daerah. ‘’Kita akan minta komit-

mennya dia, kita sepakati supaya tidak lari. Harus ada jaminan di bank daerah, kalau dia lari jaminannya kita ambil.

Dari hasil uji kelayakan itu, yang paling banyak skornya , mana yang terbaik itu yang kita serahkan hasilnya kepada Pak Gubernur,”tandasnya.

Hal tersebut, lanjutnya untuk mengantisipasi dan mencegah adanya investor yang

tidak serius dalam pengelolaan aset daerah sehingga menyebabkan aset tak kunjung dimanfaatkan atau dikembangkan. “Jangan sampai ada investor “akan”. Harus kita pastikan investor yang kita tunjuk itu yang melaksanakan, bukan yang akan melaksanakan perjanjiannya sesuai dengan yang disepakati bersama,”kata tegasnya. (nas)

Tanjung (Suara NTB) Setelah resmi menjadi daerah otonomi baru (DOB), empat tahun lalu, geliat masyarakat di berbagai sektor di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai terlihat. Psikologisnya pun berdampak terhadap eskalasi bisnis di KLU, tak terkecuali harga tanah yang semakin melonjak.

Asisten II Setda KLU, H. Ali Ansari kepada wartawan, Jumat (8/2), tak menyangkal harga aset khususnya tanah paling diuntungkan dari maraknya pembangunan yang terjadi di Lombok Utara. Di berbagai titik yang telah dibangun kantor pemerintah, sekolah, infrastruktur jalan dan sebagainya, nilai pasar aset mulai meningkat dengan sendirinya. Kondisi ini pun lantas berdampak signifikan terhadap iklim investasi yang ada.

“Tingginya harga tanah di KLU ini sedikit tidak berpengaruh terhadap perkembangan iklim investasi di kalangan pengusaha yang ingin menjalankan usahanya di KLU. Kalau harga tidak realistis menurut pengusaha, bisa saja usaha yang akan dibuka tidak terealisasi,” imbuh Ali. Menurut mantan Kadis PU Tamben KLU ini, harga tanah tersebut pada prinsipnya tergantung pasar yang dipengaruhi oleh strategis tidaknya letak aset. Namun demikian, berbicara wilayah Ibu Kota yang pengembangannya dilakukan hingga ke Kecamatan Gangga, maka harga aset di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga dapat dipastikan mengalami lonjakan lebih cepat dibandingkan Kecamatan lain. Mengingat pemerataan pembangunan yang didesain Pemda

KLU, menempatkan potensi munculnya sumber ekonomi baru di tingkat masyarakat.

Pengaruh langsung harga aset itu terhadap investasi kata Ali, tak dapat diintervensi oleh Pemerintah. Pemda sifatnya hanya dapat mengeluarkan imbauan agar investasi dapat berjalan lancar di tengah masyarakat tanpa kendala yang muncul dari fenomena harga tanah.

Menurut dia, iklim investasi itu pasti bersaing juga dengan daerah lain. Selain itu juga sangat mempengaruhi biaya investasi itu sendiri. Tingginya tawaran harga tanah yang diberikan oleh pemilik, bisa juga karena pemilik tidak ingin menjual lahan mereka.

“Seperti halnya rencana Pemda yang ingin merelokasi warga Teluk Nare, Bupati menghimbau warga yang memiliki lahan sebagai tempat relokasi warga supaya tidak menjual tanahnya dengan harga tinggi, meski pemerintah juga belum menentukan lokasi yang tepat,” kata Ali. Ia menambahkan, seolah menjadi fenomena di masyarakat apabila mendengar isu tanahnya dilirik pemerintah, maka harga tanah mulai melambung terlebih karena intervensi calo. Terhadap kepentingan aset untuk kemaslahatan masyarakat banyak, Ali menilai tidak seharusnya harga tanah dinaikkan secara tidak wajar.

“Kalau sekian banyak pemilik tanah setuju, tidak masalah.

Tapi kalau hanya ada satu orang yang tidak setuju dan lainnya setuju, pembebasan tanah untuk relokasi bisa saja diselesaikan melalui pengadilan,” tandasnya. (ari)

BBPOM Mataram Temukan Produksi 39 Macam Kosmetik Palsu Dari Hal. 1 didampingi, Drs. IMB Gerametta, Apt dan Kasi Penyidikan, M. Kashuri S.Se. Apt, Jumat (8/2).

Modus operandinya, secara rinci disebutkan, pelaku tersebut membuka layanan klinik kesehatan yang diinisialkan klinik AW, serta melayani penjualan kosmetika secara langsung, khususnya kepada para pasiennya. Keberadaan pabrik rumahan ilegal ini, diketahui berdasarkan laporan dari beberapa korban pengguna kosmetik tersebut, sejak beberapa waktu lalu. Sehingga dalam tiga bulan terakhir dilakukan penyelidikan, Bahkan terakhir pihak BBPOM dan Kepolisian melakukan penyamaran langsung sebagai pembeli.

Setelah dilakukan tes laboratorium, benar diketahui, kosmetik dan alat-alat kecantikan yang dipasarkan Rp 200 ribu hingga Rp 600 ribu tersebut, menggunakan bahan baku kimia untuk jenis obat. Yang tidak diperbolehkan untuk cream, karena akan mengakibatkan pengelupasan pada kulit wajah.

Suarningsih menyebutkan, pada intinya, kegiatan tersebut telah melanggar pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009, tentang kesehatan. Yaitu memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, yang ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara, serta denda maksimal Rp 1,5 miliar.

Beberapa barang bukti yang ditemukan petugas, dirinci antara lain, 39 macam kosmetika yang telah dikemas, lima macam bahan yang dilarang ditambahkan dalam kosmetika, diantaranya, tretipoin, hidrokinon, fluocinanide cream, qian yan day cream, qian yan night cream dan maxi peel cream.

Selain itu, terdapat enam macam bahan baku kosmetika, tiga macam perlatan produksi berupa, mixer, mortar dan stamper, 27 koli wadah dan kemasan, etiket dan stiker sebanyak 19 kotak, serta beberapa lembar bukti pengiriman kosmetika keluar daerah, dan beberapa lembar formulasi kosmetika. (bul)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

Halaman 6

Terminal dan Kriminalitas Destinasi Siap, Baru Promosi NTB merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam luar biasa dan budaya yang sangat kental. Keindahan alam NTB sudah tak diragukan lagi. Mulai dari pantai hingga pegunungannya. Pujian datang dari berbagai penjuru sebagai bentuk kagumnya akan keindahan alam NTB. Demikian pula dengan budayanya yang beragam.

Namun sangat disayangkan, potensi alam yang demikian luar biasa belum dikelola maksimal. Masih banyak objek wisata yang belum ditata sehingga belum layak jual. Demikian juga infrastruktur pendukungnya, belum menjadi prioritas untuk diperbaiki. Seperti sarana pendukung jalan misalnya. Tidak sedikit jalan-jalan menuju kawasan wisata potensial di daerah ini rusak parah.

Demikian pula dengan budayanya yang berasal dari kekuatan tiga etnis besar di daerah ini, Sasak, Samawa Mbojo. Potensi budaya ini diyakini mampu meningkatkan daya tarik dan nilai jual pariwisata NTB. Namun tampaknya, kekuatan budaya belum dikemas sedemikian rupa, sehingga belum ‘’melekat’’ dengan pariwisata. Kalau pun ada atraksi-atraksi budaya yang ditampilkan pada event-event, cenderung masih terbatas dari satu etnis saja.

Terkait dengan pembangunan pariwisata, selain promosi, menyiapkan destinasi serta berbagai sarana pendukungnya merupakan prioritas dan bisa dikatakan sebagai yang utama. Namun, dalam pelaksanaannya ada kecenderungan, justru eksekusinya terbalik.

Yang diutamakan adalah promosi, sementara penataan destinasi menjadi pilihan kemudian.

Kebijakan yang seperti ini sempat dikritisi Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Dalam sebuah rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB, gubernur menyoroti kebiasaan melakukan promosi pariwisata ke luar negeri yang dilakukan beberapa daerah. Menurut gubernur, promosi itu memang penting, namun yang lebih penting adalah penataan destinasi.

Kenapa penataan destinasi lebih penting? Karena, promosi dilakukan untuk memperkenalkan dan menjual destinasi yang ada.

Kalau destinasi tidak ditata dengan baik, apa yang dipromosikan?

Karena itu, sangat tepat jika Gubernur NTB meminta agar kabupaten/ kota lebih fokus menata objek wisatanya masing-masing. Karena selama ini, kabupaten/kota masih lebih banyak melakukan promosi daripada menata objek wisatanya. Padahal, tugas promosi sebenarnya menjadi tugas pemerintah provinsi. Hal itu sesuai dengan pembagian tugas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Jika pembagian tugas antara promosi dengan penataan destinasi berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, diyakini hasilnya akan lebih baik. Karena ketika objek wisata di daerah telah tertata dengan baik disertai dengan fasilitas pendukung yang memadai, maka itu akan memuaskan wisatawan. Karena wisatawan pasti menilai setiap objek wisata yang dikunjunginya. Tidak adanya penataan yang baik, seperti kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya akan membuat wisatawan kecewa. Jika itu terjadi, maka objek wisata itu hanya sekali dikunjungi dan selanjutnya mereka kapok datang.

Promosi membutuhkan biaya besar. Jika promosi dilakukan, sementara penataan destinasi diabaikan, hasilnya akan sia-sia. Karena itu, pilihan menata destinasi adalah sebuah keharusan. Setelah destinasi siap, baru dilanjutkan dengan promosi. (*)

Oleh : EBAGAI ruang transit, dimana mereka yang pergi dan mereka yang datang bertemu, terminal antar kota cenderung menjadi medan dimana kriminalitas dimaklumi. Pergilah dengan jalur darat ke berbagai kota di Indonesia, kita seperti telah membuat semacam perspektif bahwa di terminal kehatihatian mesti ditingkatkan, bila tidak ingin mengalami peristiwa pencopetan, penipuan, penggamparan dan serangkaian kengerian lain.

Rasa aman di terminal sejauh ini tidak berhasil dibangun meskipun pos-pos polisi selalu ada dan berdiri di sekitarnya. Dan lambat laun rasa tidak aman tersebut menjadi kelaziman yang di sisi lain berarti sama dengan menerima kezaliman yang bakal menimpa kita. Di terminal keramaian dan simpang siur menyebabkan kita susah mengenali dan menandai person-person yang bergerak cepat. Para preman, pencopet, pedagang asongan, makelar tiket, buruh panggul, orang yang datang, orang yang pergi berbaur dalam alur bergelombang. Dan masing-masing di antaranya punya peluang untuk bertindak kriminal.

Pada medan dimana kriminalitas mendapat banyak peluang tersebut, kebutuhan akan transportasi menemukan titik kulminasinya. Maka yang terbentang adalah tegangan ironik, bahwa ketika kebutuhan banyak orang diserahkan pada sebuah ruang sosio-komunal, maka yang namanya kebutuhan itu dapat malih menjadi seribu rupa. Portal transportasi hanya garis yang menghubungkan. Siapakah orang-orang yang berada di terminal? Mereka yang datang (atau pergi) untuk bekerja, mereka yang membawa kerinduan pada keluarga, teman, atau kekasih yang sudah lama tak dijumpa. Di dalam kepala dan hati mereka berjejal macam-macam harapan, kecemasan, kenangan, yang bakal dihantarkan ke titik sini atau ke titik sana.

Tetapi bukan itu saja, kebutuhan akan tranportasi bisa saja tidak berhubungan langsung dengan mesin transportasi tersebut. Dengan kata lain, kebutuhan macam ini lebih pada apa yang akan dibawa mesin transportasi tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Semacam jasa yang timbul dari pintu-pintu bus yang terbuka. Disinilah aktivitas para pedagang asongan, makelar tiket, buruh panggul, tukang palak, juru pungli sampai pencopet dan penipu dengan medium cincin batu atau arloji.

Stigma rawan tindak kriminal pada tubuh terminal tak bisa dilepaskan dari banyak faktor yang saling kait-kelindan. Tingkat pengangguran dan minimnya sumber penghasilan, kebiasaan tidak berpendidi-

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram) kan dan tumpukan beban ekonomi, lemahnya wibawa hukum dan rasa enggan melaporkan tindak kejahatan serta pelbagai faktor lain. Janganjangan, di Indonesia hiruk-pikuk terminal dengan segala kerawanan akan kriminalitasnya merupakan cermin dari “terminal” lain, apalagi kalau bukan terminal politik. Para “wakil rakyat” namanya saja yang mewakili, pada kenyataannya tak ada keterwakilan disana. Sebagian orang dengan nada parodik bilang, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu memang “benar “telah mewakili rakyat, artinya karena seluruh rakyat ingin makmur dan sejahtera merekalah yang mewakili kemakmuran dan kesejahteraan itu. Bukankah itu artinya sudah “terwakili”?

Di “terminal” yang satu ini tak bisa disangsikan rawan pula dengan tindak kriminal yang nominalnya jauh lebih besar dan mengorbankan lebih banyak orang. Mafia anggaran, kebiasaan Mark-Up, kesenangan yang akut pada penumpukan dan hedonisme. Yah, tentu saja semua itu memang nikmat badani yang barangkali didamba sebagian besar manusia di dunia. Dan seperti di terminal bus, di “terminal” yang satu ini pun tindakan-tindakan seperti itu telah menjadi kelaziman. Sebuah kezaliman yang dilazimkan.

Kalau di terminal bus antar kota kita bisa saja menjadi korban langsung maka dari “terminal” yang satu ini, melalui pelbagai instrumennya kita sudah menjadi korban sejak lama. Dan hebatnya, sebagian kita sungguh-sungguh tak pernah menyadarinya.

Dua Cerita Tapi cukuplah intermeso di atas sebagai bagian dari wacana tentang terminal, ruang transit, dan stigma kerawanan dengan terjemah yang lebih familiar yakni terminal sebagai medan kebutuhan dan kepentingan. Kita kembali ke terminal bus antar kota- yang bagi sebagian orang telah begitu akrab dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya- melalui dua cerita di bawah ini.

Pada suatu hari, di terminal Ubung, Denpasar, dalam perjalanan ke Lombok ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Dia baru saja membeli tiket jurusan Lombok dari seorang makelar tiket. Makelar yang sama tempat saya juga mendapatkan tiket. Pada saat itu yang ada hanya sobekan tiket, sementara bus yang akan mengantar kami tak nampak sama sekali. Kata si makelar busnya akan datang agak sore. Kami menunggu di sebuah ruangan yang

tak begitu jelas milik siapa. Saya memperhatikan ibu yang gelisah itu, dan kami sempat bercakap-cakap sebentar sebelum menyadari bahwa bus yang kami tunggu tak bakalan datang. Memang si makelar “bertanggung jawab” dengan berdusta mengatakan bahwa bus yang kami tunggu mengalami masalah di jalan.

Saat itu kami, atau setidaknya saya, sudah mulai mafhum bahwa tindak kriminal telah menimpa kami.

Ujung-ujungnya kami naik semacam mini bus bobrok yang berputar-putar mencari penumpang sepanjang jalan sebelum meluncur dengan terbatuk-batuk ke Pelabuhan Padang Bai. Urusan jelas belum selesai, karena kami tak mungkin meminta uang kami kembali pada si makelar yang entah sudah berada dimana.

Sedangkan kami hanya akan sampai di Pelabuhan Lembar, dan dari sana kami harus membayar lagi sampai di Mataram. Saya bayangkan, bagaimana bila si ibu itu tak memiliki cukup uang. Bagaimana bila di jalan ia mengalami tindakan kriminal yang lain. Siapakah yang bakal bertanggung jawab?

Dengan modus yang lain peristiwa semacam itu terjadi juga di terminal Mandalika. Kawan saya, seorang penyair, hendak pulang ke Surabaya setelah beberapa hari mengunjungi Lombok. Dia membeli tiket jurusan Surabaya di dalam terminal Mandalika. Seperti saya waktu di Ubung, bus yang akan ditumpangi teman saya ini juga tidak jelas yang mana gerangan. Ada beberapa bus dengan nama yang sama, tapi entah mana diantaranya yang telah mencatat nama kawan saya sebagai orang yang sudah membayar. Lama menunggu, bus-bus sudah berangkat. Kawan saya mulai cemas, sebab tak satu pun bus yang tampaknya memeriksa bahwa ada penumpangnya yang belum naik. Tiba-tiba seseorang bersepeda motor berkata bahwa bus yang seharusnya mengantar kawan saya itu sudah berangkat. Tentu saja penyair ini gelagapan. Lalu orang tersebut menawarkan jasa mengantar kawan saya untuk mengejar bus tersebut.

Lalu begitulah, meskipun kawan saya ini datang ke terminal Mandalika dengan diantar dan ditemani oleh seorang rekan dari Lombok, terpaksalah ia menerima jasa orang tersebut sebab tak tahu bus mana yang dimaksud. Singkatnya, begitulah, sampai di bus yang rupanya sengaja menunggu di tempat yang tak begitu jauh, orang tersebut minta upah jasa yang jumlahnya secara logis terlalu berlebihan. Terjadi pertengkaran, orang tersebut ngotot

STASIUN RADIO

dan akhirnya terpaksalah kawan saya membayar dengan dongkol.

Dari kedua peristiwa tersebut, perlu dicatat, tak ada satu pun petugas, juru penerang atau apalah namanya yang kira-kira bisa dimintai perlindungan atau bantuan. Dan tentu juga tak ada seorangpun yang tampaknya ambil pusing. Ya, sekali lagi kezaliman yang dianggap sudah lazim.

Dengan begitu pula kita dapat menyimpulkan bahwa struktur aturan dalam terminal menyangkut keamanan dan kenyamanan sama sekali belum memenuhi standar.

Padahal rasa aman dan nyaman adalah kebutuhan masyarakat saat berada di ruang sosio-komunal atau ruang publik. Partisipasi petugas dalam menjamin rasa aman dan nyaman itu bisa dibilang hampir nihil. Kriminalitas dapat berlangsung atau telah berlangsung setiap hari di terminal, sehingga orang menganggap itu sudah biasa. Disinilah celakanya, menganggap hal yang merugikan menjadi hal yang biasa adalah kebiasaan yang tak semestinya dipelihara.

Atau seperti intermeso di atas, terminal memang merupakan cermin dari perilaku kita. Yang berwajib acuh tak acuh, sementara tindakan kriminal seperti telah dilegalkan oleh “kepasrahan” kita yang menganggap bahwa semua itu biasa adanya.

POJOK Pilkada NTB 2013, KPU diharapkan bisa hadapi tekanan KPU harus jadi wasit yang jurdil

***

BBPOM Mataram temukan produksi 39 macam kosmetik palsu Hati-hati membeli kosmetik

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SOLUSI Berlakukan SKTM di Puskesmas BUPATI Lombok Timur (Lotim) H.M. Sukiman Azmy menginstruksikan pemberlakukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di seluruh Puskesmas se Kabupaten Lotim.

Sebelumnya, SKTM hanya berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong.

“Terima SKTM, risikonya biar ditanggung Pemda,” instruksi Bupati kepada Pimpinan 29 Puskesmas se Kabupaten Lotim dan jajaran Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim di H.M. Sukiman Azmy Kantor Bupati Lotim, Jumat (8/2) kemarin. Kebijakan Bupati ini menyusul adanya keluhan masyarakat kurang mampu ketika menerima pelayanan kesehatan di puskesmas.

Mulai tahun 2013 ini, Pemkab Lotim akan menganggarkan dana Rp 100 juta sebagai klaim. Dana untuk SKTM ini akan diambilkan dari bantuan sosial (Bansos). “Berlakukan SKTM itu biar klaimnya nanti kita ambilkan dari dana bansos,” ungkapnya. Bagi Sukiman, ia lebih memilih memberikan dana Bansos ke arah pelayanan kesehatan yang dipandang lebih menyentuh dibandingkan disalurkan ke masjid-masjid.

Disepakati dalam pertemuan tersebut, SKTM cukup ditandatangani oleh Kepala Desa (Kades) di tempat warga tidak mampu tinggal. Hanya saja diingatkan Bupati, SKTM diberikan hendaknya betul-betul selektif. “Pemberian SKTM ini harus betul-betul diklasifikasi oleh desa, berikan kepada orang yang betul-betul berhak,” imbaunya.

Ditegaskan pula, SKTM yang diberikan kepada warga yang tidak mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ini berlaku hanya sekali pakai. Seperti diketahui, RSUD Dr. R. Soedjono Selong telah mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar untuk klaim SKTM pada tahun anggaran 2013 ini. Satu-satunya rumah sakit yang menerima SKTM ini siap memberikan kesempatan kepada warga Lotim yang tidak mampu bayar untuk membuat SKTM. (rus)

Penerima Kartu Jamkesmas di Lotim 638.952 Jiwa Selong (Suara NTB) Dari 1,2 juta jiwa penduduk Lombok Timur (Lotim), 638.952 jiwa adalah penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tahun 2013 ini, semua penerima Jamkesmas menerima kartu baru.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, H. M. Suroto saat pertemuan sosialisasi Jamkesmas di Kantor Bupati Lotim, Jumat (8/2) kemarin. Dijelaskan, H. M. Suroto penerima Jamkesmas itu terbagi menjadi tiga cluster. Yakni, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM).

“70 persen sudah distribusikan ke kecamatan,” ucap Kadikes. Warga Lotim yang tidak mendapatkan Jamkesmas akan diberikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari Provinsi NTB. Jatah Lotim 71.386 orang. Ada juga pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 19 ribu jiwa.

Suroto menjelaskan, sekali dalam lima tahun Jamkesmas diperbaharui kartunya. Kartu baru yang diberikan berbeda dengan kartu lama. Setelah yang bersangkutan menerima kartu baru, kartu lama dinyatakan tidak berlaku. Untuk Jamkesda, saat ini tengah dalam proses pendataan. Siapa-siapa yang nantinya berhak mendapatkan Jamkesda sedang dicari.

Mengacu pada data penerima Jamkesmas tersebut, pernah dinyatakan Suroto sudah jauh melampui separuh penduduk Lotim. Terlebih setelah ditambah dengan pemberian Jamkesda serta adanya pemberlakuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). (rus)

Pengamanan Kantor Bupati Loteng Diperketat Praya (Suara NTB) Sebagai pusat pemerintahan, Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) tidak luput jadi sasaran aksi para pelaku pencurian. Selama Bulan Januari saja, ada dua kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di lingkungan Kantor Bupati Loteng. Ditambahkan kasus pencurian helm dan beberapa kasus pencurian lainnya.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Loteng pun langsung mengambil langkah-langkah antisipasi.

Salah satunya kini memperketat pengamanan di lingkungan Kantor Bupati. Dengan menambah personel pengamanan dari anggota Satpol PP Loteng. “Mulai bulan ini (Februari, red) pengamanan di Kantor Bupati Loteng memang kita perketat,” ungkap Kabag Umum Setda Loteng, Drs. H. Supardan, kepada Suara NTB, Jumat (8/2) kemarin.

Ia menjelaskanya, salah satu objek pengamanan yakni arus keluar masuk kendaraan. Terutama kendaraan roda dua. Dimana kini, bagi setiap pemilik sepeda motor yang masuk maupun keluar di lingkungan Kantor Bupati harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Selain itu, para pemilik kendaraan juga diberikan kartu khusus saat masuk dan harus diserahkan kembali saat keluar. Langkah tersebut diambil, sebagai upaya mengantisipasi masuknya para pelaku pencurian sepeda motor. Tidak hanya itu, di semua area parkir juga diawasi oleh petugas setiap saat.

Kebijakan tersebut, lanjut Supardan, sebenarnya masih dalam tahap uji coba dan ke depan akan terus dievaluasi. Untuk melihat efektivitasnya. “Kalau ternyata efektif akan terus dilanjutkan dan disempurnakan. Tapi kalau tidak, akan dipikirkan pola lainnya,” terangnya.

Kedepan, selain itu pihaknyaa juga sudah merencanakan penataan area parkir. Dengan menambah luasan area parkir yang sudah ada. Mengingat area parkir yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Terbukti, banyak pegawai sekretariat daerah maupun tamu yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Dengan begitu ke depan, semua sepeda motor harus diparkir di tempat parkir yang ada. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 7

MACET - Kemacetan seolah sudah menjadi pemandangan tetap setiap hari di depan Pasar Lendang Bajur, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kemacetan terparah terjadi pada pagi hingga siang hari.

Ruas jalan yang relatif sempit tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melewatinya.

(Suara NTB/fit)

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

Jadi Lumbung Padi NTB

Layani Warga Terpencil

Loteng Daerah Paling Rawan Pangan Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) boleh bangga menjadi salah satu daerah andalan pangan di NTB bahkan nasional. Ironisnya, Loteng justru merupakan daerah paling rawan pangan di NTB, dibandingkan dengan sembilan kabupaten/kota lainnya. Terbukti, banyak kasus kurang pangan dan kemiskinan ditemukan d Loteng.

Hal itu diakui Wakil Direktur World Food Program (WFP) Indonesia Peter Guest, kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Pemkan Loteng, di Pendopo Bupati Loteng, Jumat (8/2) kemarin. Ia mengungkapkan, ketersedian pangan di suatu daerah termasuk Loteng dalam hal ini tidak menjamin daerah itu terbebas dari kerawanan pangan. Karena belum tentu daerah yang memiliki ketersedian pangan yang mencukupi, bebas dari kerawanan pangan.

Ia menjelaskan, ada tiga indaktor yang menentukan tingkat ketahanan pangan suatu daerah. Pertama ketersedian pangan di daerah tersebut, tingkat distribusi pangan serta pemanfaatan pangan itu sendiri. “Kondisi Loteng, ketersedian pangan cukup. Bahkan lebih dari kebutuhan. Namun pemerataan distribusi dalam hal ini daya beli serta pemanfaatkan pangan oleh masyarakat Loteng masih rendah,” jelasnya.

Dengan kata lain, masih banyak masyarakat Loteng yang belum bisa mengakses sumber-sumber pangan. Sementara di satu sisi, sumbersumber pangan yang ada di Loteng justru lebih banyak dibawa ke luar daerah. “Inilah kondisinya Loteng saat ini dan itu dipengaruhi pula oleh kondisi ekonomi masyarakat

(Suara NTB/kir))

BERI KETERANGAN - Wakil Direktur WFP, Peter Guest (kiri) didampingi dari WFP Indonesia memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (8/2) kemarin.

Loteng,” tegasnya.

Untuk itu, sejak tahun 2012 lalu hingga 2015 mendatang, WFP dalam hal ini akan memfokuskan perhatian dengan membantu berbagai program ketahanan pangan di Loteng. Sehingga diharapkan bisa mendorong peningkatan ketahanan pangan di Loteng.

Sekaligus mendorong peningkatan indek pembangunan manusia (IPM).

Pasalnya, tingkat IPM masyarakat secara tidak langsung juga saling berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan masyarakat itu sendiri. Tahun ini, lanjut Peter, pihaknya sudah merancang sejumlah program

yang memang dikhususnya di Loteng. Tentunya dengan dukungan pemerintah daerah setempat dan berbagai pihak di daerah ini. Seperti pembuatan embung dan waduk masyarakat, rehabilitasi hutan, penataan kawasan pantai serta programprogram yang berkaitan dengan ketahanan pangan lainnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat pertama kali masuk di NTB tahun 2005 lalu, selain Loteng WFP sudah membantu tiga daerah lain. Masing-masing Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat serta Lombok Utara. Tapi sejak tahun 2012 lalu, fokus perhatian WFP hanya di Loteng. (kir)

Polres Lobar Kumpulkan Babinkamtibmas

Amankan Pilkada, Antisipasi Masuknya Teroris Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat (Lobar) nampaknya tak ingin kecolongan dalam hal pengamanan masuknya teroris di wilayah hukum polres setempat. Terkait itu, Jumat (8/2) kemarin, Kapolres melalui Waka Polres Lobar Kompol M. Lutfi, SIK mengumpulkan ratusan Babinkamtibmas guna memberikan pengarahan terkait ancaman teroris dan pengamanan pelaksanaan Pilkada mendatang.

Dalam pemaparannya di hadapan 103 orang Babinkamtibmas se-Lobar dan KLU, Lutfi menyampaikan ancaman teroris yang kini sudah mulai menggerogoti wilayah NTB. Kendati wilayah hukum Polres Lobar termasuk daerah yang kondusif, langkah antisipasi dirasa perlu dilakukan oleh jajarannya di garis terdepan dalam hal ini Babinkamtib-

mas. “Tugas berat menanti kita, pengamanan Pilkada dan juga ancaman teroris harus kita antisipasi. Informasi sekecil apapun harus diketahui oleh Babinkamtibmas,” tegasnya.

Selain pengamanan pelaksanaan Pilkada mendatang dan antisipasi teroris, jajaran Babinkamtibmas juga harus konsen dalam mencegah terjadinya tindak pidana lainnya. “Kita berusaha mengimbangi masyarakat yang nampaknya enggan melaporkan beberapa kejadian yang terjadi. Untuk itulah kita melaksanakan program 1 desa 1 polisi, dan itu sudah kita laksanakan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Lobar, AKP Fauzan Wadi menjelaskan, sejauh ini jumlah Babinkamtibmas di wilayah hukum Polres Lobar berjumlah 104 orang termasuk KLU. Untuk Lobar, jumlah

Babinkamtibmas 71 orang dan KLU 33 orang. “Jumlah itu berkurang karena Lingsar, Narmada dan Gunung Sari sudah masuk ke wilayah hukum Polres Mataram,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan Babinkamtibmas, Fauzan menjelaskan secara rinci, bahwa tugas pokok dari Babinkamtibmas adalah memberikan pembinaan terhadap masyarakat. Selain itu, sebagai perpanjangan tangan Polres dan Polsek, Babinkamtibmas juga diharapkan bisa mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat. “Babinkamtibmas juga diharapkan bisa membimbing masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kamtibmas, terutama dalam upaya menetralisir isu-isu agar tidak mudah terprovokasi,” pungkasnya. (her)

Pemkab Lobar Siapkan 20 Unit Kendaraan Perintis Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat di Lombok Barat yang tinggal di daerah terpencil lumayan banyak, hampir di 10 kecamatan terdapat daerah terpencil yang didiami warga yang belum bisa dijangkau pelayanan transportasi yang memadai.

Untuk menjangkaunya, Pemkab setempat setiap tahun melakukan pengadaan kendaraan perintis khusus untuk melayani warga terpencil.

“Tahun ini kita siapkan 20 unit kendaraan roda tiga khusus melayani daerah terpencil yang sulit dijangkau, kalau tahun lalu sekitar sembilan unit roda empat,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, M. Djunaedi SH, Jumat (8/2).

Warga yang tinggal di daerah terpencil, jelasnya, sejauh ini kesulitan dalam hal transportasi untuk kegiatan ekononi, pendidikan dan kesehatan.

Seperti halnya di daerah Giri Madia, terdapat daerah yang jauh dari jangkauan pelayanan transportasi. Penyebabnya, warga sekitar untuk pergi ke pasar harus berjalan kaki.

Demikian pula untuk anak sekolah, kesulitan untuk turun dari tempat tinggalnya menuju ke sekolah.

Dari hasil kunjungannya bersama Sekda, masyarakat setempat meminta agar

dibantu kendaraan massal yang bisa membantu beraktivitas. Usulan itupun langsung direspon, pihaknya langsung memberikan satu unit kendaraan roda empat di kantor desa setempat.

Tahun lalu, pengadaan sembilan unit kendaraan roda empat diberikan tersebar di seluruh daerah terutama daerah tidak terjangkau pelayanan. Seperti di Lingsar, Gunung Sari dan beberapa kecamatan lain. Anggaran untuk pengadaan sembilan unit kendaraan itu mencapai Rp 1 miliar. Sedangkan untuk pengadaan 20 unit roda tiga baru tahun ini, saat ini sedang proses tender. Peruntukannya lebih spesifik untuk membantu mengangkut komoditi warga di daerah terpencil. Anggaran untuk pengadaan 20 unit kendaraan itu sekitar Rp 400 juta.

Untuk bagaimana mekanisme pemanfaatannya masih menunggu instruksi Bupati, apakah kendaraan itu akan disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar bisa menyumbang PAD bagi daerah. Atau kendaraan itu dihibahkan langsung ke desa terkait. Daerah yang akan diberikan bantuan kendaraan roda tiga lebih spesifik daerah sentra ekonomi namun tak terjangkau pelayanan. (her)

Belum Optimal, Pemanfaatan Sumber Air di Loteng Praya (Suara NTB) Sumber air bersih yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) termasuk yang paling banyak sampai saat ini. Dikawasan utara Loteng saja, sekarang ada 18 sungai yang airnya bersumber dari Gunung Rinjani. Sayangnya, pemanfaatkan sumber air tersebut belum bisa maksimal dan optimal oleh masyarakat.

Justru keberadaan sumbersumber air tersebut terkesan mubasir dan disia-siakan.

Demikian diakui Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, saat berbicara dengan Wakil Direktur World Food Program (WFP), Peter Guest, di pendopo Bupati Loteng, Jumat (8/2) kemarin. Ia menjelaskan, dari 18 sungai yang ada di kawasan Loteng bagian utara tersebut, ada delapan sungai diantaranya yang airnya justru mengalir ke daerah lain. Seperi Lombok Timur dan Lombok Barat.

Sementara 10 sungai yang tersisa tersebut, nyatanya tidak dimaksimalkan keberadaannya. Padahal jika mampu dimanfaatkan secara optimal, keberadaan sumber-sumber air tersebut akan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat keberadaan sumber-sumber air tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan. Baik untuk pertanian, perikanan dan sektor lainnya. “Potensi sumber air yang kita miliki cukup bany-

ak. Hanya saja pemanfaatannya belum maksimal. Sehingga keberadaan sumber air tersebut belum mampu mendatangkan manfaatkan yang besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Bupati, selama ini sumber-sumber air yang ada hanya digunakan untuk kebutuhan pertanian. Sementara manfaat lainnya belum bisa dikembangkan. “Kenapa tidak sumber-sumber air yang ada dimanfaatkan masyarakat untuk membuat embung dan waduk. Yang kemudian bisa digunakan untuk mengembangkan perikananan dan potensi lainnya,” sebutnya.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya tergantung pada sektor pertanian saja. Tetapi banyak sektor yang bisa dijalankan. Dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Loteng. “Inilah yang kini tengah direncanakan, bagaimana kemudian potensi sumber-sumber air yang ada tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal,” timpal Bupati.

Sejumlah program kini sudah mulai diarahkan untuk bisa memaksimalkan keberadaan sumber-sumber air tersebut.

Karena pemerintah daerah tentunya berharap potensi yang itu tidak sia-sia. Apalagi sampai harus dimanfaatkan oleh daerah lain. Sementara daerah sendiri tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. “Bila perlu sumber air yang ada dimanfaatkan terlebih dahulu oleh masyarakat Loteng, sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat didaerah lain,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

Sekjen KOI: IOC Tidak Pernah Akui KONI Jakarta (Suara NTB) – Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Timbul Thomas Lubis mengatakan Komite Olimpiade Internasional (IOC) tidak pernah mengakui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan olimpiade di wilayah Indonesia.

Timbul Thomas Lubis

“IOC tidak pernah mengakui KONI,” kata Timbul dalam konferensi pers di kantor KOI di Jakarta, Kamis lalu.

Timbul memperlihatkan surat berlogo IOC yang berkedudukan di Lausanne, Swiss dengan nomor 2012/jpy bertanggalkan 27 Juni 2012 dan ditujukan kepada Ketua Umum KOI Rita Subowo.

“Kami ingin mengkonfirmasi bahwa hanya ada satu Komite Olimpiade Nasional yang diakui oleh IOC dan Dewan Olimpiade Asia (OCA) untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu bernama Komite Olimpiade Indonesia (KOI),” sebagaimana tertulis dalam surat IOC tersebut.

“Tidak ada organisasi lain di Indonesia yang diperkenankan mengidentifikasi diri sebagai Komite Olimpiade Nasional di wilayah Indonesia,” lanjut surat tersebut.

Selain surat pengakuan keberadaan KOI, Timbul juga memberikan salinan Bab IX dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Pasal 4 sampai 9 dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007.

Menurut Pasal 44 ayat 2 UU 3/2005 KOI memiliki wewenang untuk melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional.

Demikian juga hal yang sama disebutkan dalam Pasal

(ant/bali post)

Jelang Laga Divisi II

Alex Khawatir Persiapan PS Mataram Mataram (Suara NTB) Persatuan Sepakbola (PS) Mataram akan mengincar nilai penuh di laga Divisi II Nasional yang digulirkan sekitar Maret 2013. Namun Pelatih tim asal Kota Mataram, Alex Sungkar masih mengkhawatirkan persiapan PS Mataram, karena belum menjalani pemusatan latihan.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (8/2), Alex mengaku, manajemen tim PS Mataram belum melakukan penjaringan atlet. Ia sendiri selaku pelatih PS Mataram belum tahu kapan penjaringan atlet dilakukan.

Menurut Alex, semua tim yang tampil di ajang kompetisi

5 ayat 2 PP 17/2007. Oleh karena itu, lanjut Timbul, sudah sepantasnya KONI untuk mawas diri dan membatalkan rencana pengambilalihan tugas dan fungsi yang berada di wilayah kerja KOI. Ketua Umum KONI sempat memunculkan wacana untuk mengubah fungsi dan tugas komitenya melalui revisi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang rencananya akan digulirkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Juni mendatang di Bandung.

Sebelumnya, pada Rabu (6/ 2) Ketua Umum KONI Tono Suratman sempat mempertanyakan peran KOI dalam hal pembinaan atlet, sementara komitenya yang tersebar hingga ke kecamatan berperan dalam hal itu. “Aneh mereka (KOI) menentukan berapa banyak atlet yang berangkat, 500? 1000? Itu angkanya dari mana?,” kata Tono.

Selain itu Tono juga mengklaim bahwa KOI sebetulnya merupakan semacam kementerian luar negeri dari KONI, yang mengurusi keperluan hubungan dengan pihak internasional seperti IOC. (ant/bali post)

Lotim Seleksi Atlet Kejurda

Skuad PSSB Berlaga Tanpa Pemain Asing Taliwang (Suara NTB) Skuad Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB) yang akan memulai laga perdana 9 Februari ini tidak akan diperkuat oleh dua pemain asing yang direkrut sebelumnya.

Manager Komunikasi PSSB Manurung yang dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, kedua pemain asing yang sebelumnya sempat direkrut masing-masing pada posisi striker dan stopper akhirnya diberhentikan oleh manajemen.

Keputusan pemberhentian itu diambil setelah keduanya diketahui tidak memiliki kelengkapan persyaratan izin tinggal di Indonesia sebagai warga asing. “Sony dan Yakubu ternyata tidak punya kelengkapan administrasi izin tinggal (Kitas, red), makanya kita tidak berani melanjutkan dan membatalkan kontraknya,” jelasnya kepada media ini, Jumat (8/2) kemarin.

Manajemen PSSB baru mengetahui tidak lengkapnya dokumen administrasi izin tinggal kedua pemaing asingnya itu

ketika akan mendaftar ke liga divisi utama sebagai peserta pada pekan lalu. Manurung mengakui, telatnya manajemen mengetahui pemain asingnya tersebut tidak punya izin lengkap merupakan bagian kesalahan manajemen sendiri.

Sebab sejak awal, ketika kedua pemain asing tersebut direkrut manajemen tidak mendahului dengan menanyakan kelengkapan Kitas keduanya. “Kita memang kecolongan. Tapi mau apa lagi sudah terlanjur. Dan akhirnya kita putuskan untuk bermain di putaran pertama ini tanpa pemain asing, karena kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari gara-gara kedua pemain itu,” tukasnya.

Hengkangnya Sony Oboh dan Yakubu, masing-masing berposisi sebagai striker dan stopper itu dikatakan Manurung tidak akan menurunkan performa dan kekuatan permainan skuad PSSB. Ia optimis pemain-pemain pengganti yang telah disiapkan untuk mengisi kekosongan posisi Sony dan Yakubu di tim inti sama-sama

memiliki skill dan dan performa permainan yang setara.

“Jadi kepergian dua pemain asing itu tidak membuat kekuatan tim menjadi lemah,” jaminnya sembari mengatakan, untuk pengganti Yakubu manajemen telah mendatangkan Joko Puspito salah satu pemain senior nasional.

“Joko ini sudah bermain di banyak klub dan kemampuannya sebagai stopper di atas rata-rata. Sementara pengganti Sony Oboh yang sebelumnya akan kita jadikan tandem Saddam (Saddam Husein) ada lokal Mataram.

Dan mainnya juga sangat bagus,” sambungnya.

Sementara itu pada bagian lain ditanya soal sponsorship? Manurung mengatakan, kemungkinan besar perusahaan yang akan menyokong pendanaan PSSB selama kompetisi divisi utama musim 2013-2014 adalah PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Pembicaraan manajemen kepada PTNNT telah mencapai kesepakatan sebagai donatur. (bug)

tentu akan mengincar peretasi terbaik, begitu juga dengan tim PS Mataram pun juga akan mengincar juara dalam laga sepak bola divisi nasional. Sayangnya, PS Mataram belum melakukan persiapan. Hal ini tentu akan menjadi kekhawatiran semua pencinta sepak bola di Kota Mataram.

Alex berharap manajemen PS Mataram segera menjaring atlet untuk persiapan mengikuti Divisi II Nasional, karena dengan latihan lebih awal tentu persiapan tim akan lebih mantap menghadapi liga tersebut. Dirinya yakin PS Mataram tidak sulit mencari materi pemain untuk liga tersebut, sebab Kota Mataram memiliki banyak stok pemain berbakat. (fan)

(ant/bali post)

MENANG - Pebulutangkis putri peringkat 12 asal Taiwan yang membela PB Djarum mengembalikan bola ke pebulutangkis putri Renesas Badminton Klub Japan, Ayumi Mine pada perebutan juara ketiga dan keempat Djarum Superliga Badminton 2013 di DBL Arena, Surabaya, Jatim, Jumat (8/2). Tai Tzu Ying berhasil unggul atas Ayumi Mine dengan skor 21-17, 21-15.

Selong (Suara NTB) Sebanyak 18 perguruan silat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan berlaga dalam ajang Kejuaraan Cabang (Kejurcab), Sabtu (9/2) hingga Rabu (13/2) mendatang.

Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) NTB, M. Said kepada wartawan di Selong, Jumat (8/2), menjelaskan, atlet-atlet yang akan bertarung di semua kelas tercatat sebanyak 400 lebih.

Kegiatan Kejurcab selama empat hari itu ditujukan untuk menjaring atlet-atlet silat Lotim yang akan berlaga dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Silat yang dijadwalkan berlangsung Maret mendatang.

Untuk itu, lanjutnya, atletatlet Lotim yang akan dikirim dalam laga Kejurda tersebut berkekuatan penuh. Semua kelas akan diikuti. Sejauh ini paling diandalkan adalah tingkat remaja. Pasalnya, untuk tingkat remaja ini, Lotim selalu meraih juara umum. ‘’Target Juara

umum pada laga Kejurda yang akan berlangsung di Sumbawa Maret mendatang siap direbut atlet Lotim,’’ terangnya.

Untuk kelas dewasa, disadari sejauh ini masih kalah jauh.

Keberadaan Milasari selaku atlet Pekan Olah Raga Nasional (PON) masih sulit untuk dilengserkan. Hanya saja, untuk atlet putra yang sejauh ini dipandang masih minim.

Di tempat terpisah, Sekretaris Pengprov IPSI Juniadi Atma menegaskan, Pengprov IPSI NTB segera melakukan Musyawarah Provinsi (Musprov) periode 2013-2017 di luar Pulau Lombok. Rencananya Musprov dengan agenda pemilihan ketua itu akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat akhir Februari ini.

Diakuinya, periode kepengurusan IPSI NTB yang saat ini tengah dipimpin oleh Qiyamudin sudah berakhir bulan Desember 2012.

Pihak IPSI NTB diberikan kelonggaran waktu enam bulan untuk menggelar Musprov. (rus/fan)

Messi Bertahan di Barcelona hingga 2018 Madrid Pemain terbaik dunia tahun ini, Lionel Messi, menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona hingga 30 Juni 2018. Demikian diumumkan klub pimpinan klasemen Liga Spanyol itu, Kamis waktu setempat.

Pemain berusia 25 tahun itu sudah menyatakan setuju dengan perpanjangan itu pada Desember lalu, termasuk per-

panjangan dua tahun dari persetujuan sebelumnya dan ia akan berada di klub itu hingga berusia 31 tahun.

Kapten tim Argentina itu bergabung dalam akademi junior Barcelona ketika ia berusia 13 tahun dan melakukan debutnya dalam tim utama pada usia 16 tahun.

Messi merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Ia sebagai pencetak gol

terbanyak pada kompetisi Liga Champions selama empat tahun terakhir dan mencatat rekor terbanyak dengan 91 gol untuk klub dan negaranya pada 2012. (ant/ b a l i post) Lionel Messi (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 9 Februari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

Sabtu, 9 Februari 2013

SUARA NTB

Halaman 10

PEMIMPIN YANG BERKARAKTER DAN BERAKHLAQ MULIA

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

Anas : Pertemuan Dewan Pembina Jangan Disalahartikan Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta pertemuan petinggi partai di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Kamis malam (7/2) tidak ditafsirkan secara keliru.

“Kalau ada rapat Dewan Pembina, jangan ditafsirkan yang tidak-tidak,” kata Anas di Jakarta, Jumat kemarin. Ia mengatakan, pertemuan semalam merupakan pertemuan rutin anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. “Emang ru(ant/bali post) tin rapat Dewan Pembina, DPP Anas Urbaningrum PD rutin, rapat Majelis Tinggi saat dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis, memang harus begitu,” katanya. Anas juga membantah rumor bahwa ada dua kubu di Partai Demokrat. “Tidak ada kelompok tua dan muda. Di Partai Demokrat itu satu kelompok,” kata dia.

Anas Urbaningrum, menyatakan yakin masalah internal dalam partainya akan segera selesai. “Hal ini sebetulnya tidak perlu muncul keluar. Kalau urusan di dapur diselesaikan di dapur saja dan tetangga tidak tahu. Saya yakin segera selesai,” kata Anas.

Dia mengatakan, seluruh anggota partai harus menyikapi persoalan-persoalan internal partai secara dewasa dan menyelesaikannya bersama. “Tantangan dari dalam yang utama adalah cara berfikir dan kedewasaan. PD sedang berproses, bekerja keras untuk makin dewasa dengan paradigma yang tepat,” katanya.

Anas juga meminta anggota partainya menjaga kekompakan untuk menghadapi tantangan eksternal partai. “Kalau tidak kompak, biasanya mengurangi daya kesuksesan dan saya yakin itu menjadi kesadaran seluruh kader untuk solid,” katanya. Saat ini, ia menjelaskan, semua partai politik harus menghadapi masalah penurunan tingkat kepercayaan publik kepada partai politik.

Terkait berkembangnya isu di media massa pasca pertemuan Cikeas, petinggi Partai Demokrat membantah kabar bahwa Ketua Umum PD Anas Urbaningrum telah ditetapkan menjadi tersangka.

“Sayayakinituhoaxyangdibangunolehjaringantertentuuntukmelakukan peradilan opini dengan mengambil momentum dinamisnya internal demokrat,” kata ketua Divisi Komunikasi Publik Gede Pasek Suardika, di Jakarta, Jumat kemarin. Apalagi, kata Ketua Komisi III DPR RI itu, KPK secara resmi sudah menyatakan hal itu tidak benar.

Sehingga sewajarnya isu seperti itu tidak perlu dijadikan berita lagi.

“Apalagi dengan menyebut-nyebut orang dalam KPK dalam pemberitaan. Itu menyesatkan dan bisa merugikan citra KPK yang sudah dalam posisi yang on track saat ini,” kata Pasek. Ia sangat yakin komisioner KPK yang saat ini sangat tangguh untuk menghadapi intervensi dari kekuatan sebesar apapun. “Saya merasakan dan mengamati kekuatan itu. Hasilnya sudah nyata. Mereka yang salah, ya dinyatakan salah, yang tidak, ya tidak dipaksakan untuk itu,” kata dia. “Mari urusan hukum dijaga di rel hukum, urusan politik berkompetisi di jalur politik,” demikian Pasek. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

KPK Tak Merasa Ditekan Presiden Medan (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak merasa mengalami tekanan atas imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kejelasan status hukum Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Setelah menutup latihan bersama dengan tema “Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” di Medan, Jumat, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan imbauan itu muncul karena Presiden Yudhoyono juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pihaknya menilai imbauan Presiden Yudhoyono tersebut tidak salah dalam konteks mendukung upaya penegakan hukum yang dijalankan KPK. Namun, yang penting, pihaknya tidak menganggap atau menjadikan imbauan tersebut sebagai faktor penekan proses hukum yang dijalankan KPK. Apalagi selama ini, baik sebagai Presiden RI mau pun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, pihaknya yakin sosok Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menekan KPK. “Sejak dulu hingga sekarang, KPK tidak pernah mengalami intervensi oleh Presiden (Yudhoyono),” katanya.

Menurut Busyro, sebagai aparatur penegak hukum, pihaknya tidak pernah memiliki keinginan menunda penyelesaian penyidikan kasus dugaan korupsi. “Itu dapat menimbulkan masalah yang tidak sederhana,” katanya.

Penundaan tersebut, kata dia, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap

unsur penegak hukum yang ada di Tanah Air. Sedangkan secara politik, penundaan penyelesaian kasus dugaan juga menimbulknan kerawanan terhadap penguatan legitimasi kekuasaan pemerintah. “Jadi, aparat penegak hukum penting sebagai pilar dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Mantan bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, menyerahkan dokumen mengenai transaksi proyek Hambalang yang langsung digunakan untuk kepentingan Anas Urbaningrum senilai Rp 1,2 triliun. “Saya jelaskan waktu APBNP 2010, ada anggaran Rp 1,2 triliun yang dikelola Fraksi Partai Demokrat,” kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, transaksi Proyek Hambalang itu langsung digunakan untuk kepentingan Anas Urbaningrum secara pribadi, seperti pemenangan di Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Menurut dia, anggaran senilai Rp 1,2 triliun itu dikelola Fraksi Demokrat melalui Angelina Sondakh.

Uang tersebut menurut dia digunakan untuk membayar keperluan antara lain untuk iklan Anas saat mencalonkan diri sebagai ketua umum Demokrat.

“Uang itu dipakai untuk bayar Hotel Sultan, bayar iklan-

nya mas Anas di tv ketika mau nyalon ketua umum, dan pembayaran beberapa perancang gelaran hampir Rp 5 miliar dan semua sudah dikasihkan pada penyidik,” ujarnya.

Terkait kepemilikan mobil Toyota Harrier, menurut dia hal itu sudah dijelaskan kepada penyidik bahwa BPKB mobil itu atas nama Anas Urbaningrum.

Menurut dia, uang pembelian mobil tersebut berasal dari proyek Hambalang. “Nanti biar penyidik lah, serahkan saja semuanya pada KPK. Mudahmudahan bisa kerja benar dan pimpinannya tidak ada yang bisa diintervensi,” kata Nazar.

Menurut dia, posisi Anas sangat diistimewakan dalam kasus ini, padahal sudah terlihat keterlibatan Anas. Dia mengatakan bahwa pernyataan Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY bahwa semua orang dimata hukum tidak boleh mendapatkan keistimewaan. Nazar diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Alifian Mallarangeng.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Andi Alifian Malarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3 SON) Hambalang, Jawa Barat tahun anggaran 2010-2012.

Andi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menpora dan pengguna anggaran proyek Hambalang.

Andi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK sebelumnya telah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Deddy Kusdinar, sebagai tersangka kasus pengadaan pembangunan sarana dan prasarana P3SON Bukit Hambalang, Jawa Barat.

Deddy ditetapkan tersangka terkait jabatannya dulu sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemenpora. Deddy diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). KPK menyangkakan Deddy dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. KPK mulai menyelidiki kasus Hambalang sejak Agustus 2011.

Setidaknya ada dua peristiwa yang terindikasi korupsi dalam proyek Hambalang yangg ditaksir KPK mencapai Rp2,5 triliun.

Pertama, pada proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang di Jawa Barat dan pengadaan proyek Hambalang yang dilakukan secara multiyears.

Pengadaan proyek Hambalang ditangani Kerjasama Operasi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Untuk mengem-

(ant/bali post)

Busyro Muqoddas

bangkan penyelidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sekitar 70 orang, antara lain mantan Kepala BPN Joyo Winoto, anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono. Selain itu Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang, Menpora Andi Mallarangeng, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Athiyya Laila.

KPK juga melarang beberapa orang pengusaha berpergian ke luar negeri. Mereka adalah Direktur Ceriajasa Cipta Mandiri Aman Santoso, Direktur Yodha Karya Yudi Wahyono, Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati, dan Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan nilai kerugian negara dalam proyek Hambalang senilai Rp 243,6 miliar. (ant/bali post)

Gubernur Riau Tersangka Kasus Pengelolaan Hutan Pelalawan Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka dalam korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pelalawan Riau periode 2001-2006.

“Penyidik KPK telah menemukan 2 alat bukti yang cukup dan sejak 8 Februari 2013 dikeluarkan surat perintah penyidikan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman periode 20012006 dengan tersangka RZ (Rusli Zainal),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Jumat kemarin.

Rusli dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undangundang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi atas pengeluaran izin pengelolaan hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau dengan sejumlah pejabat setempat telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Riau.

Mereka adalah Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak), Asral Rahman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2002-2003), Syuhada Tasman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2003-2004) dan Burhanuddin Husin (eks kepala dinas kehutanan propinsi riau 2005-2006).

Kasus kehutanan Pelalawan bermula pada dispensasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada 12 perusahaan di Riau yang diduga merugikan negara hingga Rp 500 miliar.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau pada tahun 2004 telah menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) IUPHHKHT atau Hutan Tanaman Industri (HTI).

Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002 dan dua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 dan Nomor 151/Kpts-II/2003 menyebutkan kewenangan pengesahan dan penerbitan RKT merupakan kewenanangan Menteri Kehutanan sehingga Rusli selaku Gubernur Riau tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan mengesahkan RKT atau Bagan Kerja IUPHHK-HT. Terdapat 37 IUPHHK dengan luas total 403,5 hektar yang dikeluarkan setelah kewenangan kepala daerah tidak berlaku yang masing-masing dikeluarkan Bupati Pelalawan (Azmun Jaafar) 23 Izin dengan luas total 176 ribu hektar, Bupati Indragiri Hulu (Tahmsir Rahman) 5 izin dengan luas total 70 ribu hektar, Bupati Siak (Arwin) 6 izin dengan luas total 105 Ribu hektar dan Bupati Indragiri Hilir (era Rusli Zainal) 3 izin dengan luas 51 Ribu hektar. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KUMUH - Suasana rumah-rumah kumuh di sekitar waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/2). Pemprov DKI akan targetkan Tata Kota Jakarta bebas dari pemukiman kumuh dalam 5 tahun ke depan, dan di Jakarta terdapat sekitar 360 kawasan area kumuh.

Loncat ke Nasdem, Akbar Faizal Tinggalkan Hanura Jakarta (Suara NTB) Politisi Akbar Faizal menyatakan keluar dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan sebagai anggota DPR dari partai tersebut.

“Saya keluar dari Partai Hanura dan sebagai anggota DPR RI. Dan ini sebuah pilihan.

Tidak ada masalah sama sekali di partai,” katanya, dalam jumpa pers di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Namun, ia tidak menyebutkan di partai politik mana ia akan berlabuh. Ia hanya mengatakan tidak peduli disebut kutu loncat jika bergabung dengan partai lain nantinya.

“Saya dulu Ketua Pemuda Partai Demokrat tapi tak diakui DPP Partai Demokrat, lalu saya pindah ke Partai Hanura karena saya harus melanjutkan masa depan politik saya,” ujarnya “Saya siap terima risiko disebut sebagai kutu loncat dan risiko politik. Sikap kritis saya tidak berubah walaupun beda rumah,” kata Akbar melanjutkan.

Dalam kesempatan terse-

LOWONGAN DICARI APOTEKER. SYRT: WNT=30 TH BERIJIN KJA APOTEKR,BERIJAZAH APOTEKER LEGAL, SANGGUP BERTGJWB DI INDUSTRI OBT TRADISIONAL. PNMPTN DI LOMBOK. LMRN KE: JL.JEMBER 3 NO.5 MATARAM/yayukmtr@gmail.com

but, Akbar menyinggung soal hasil survei terhadap Hanura yang terus menurun. “Saya mengeluhkan survei yang menempatkan Partai Hanura di tingkat bawah. Saya juga bingung bahwa Hanura bersih tapi tidak dapat respek masyarakat yang tercermin dari survei,” kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Menurut Akbar, orang-orang yang ada di Partai Hanura merupakan orang-orang yang hebat.

“Kalau memang rakyat Indonesia fokus bahwa partai yang bersih, itulah yang dipilih. Keluarnya saya tak ada pengaruh bagi Partai Hanura,” kata Akbar.

Akbar Faizal mengatakan alasan dirinya mundur dari keanggotaan Partai Hanura dan DPR adalah untuk menata karier politiknya ke depan. “Saya mundur dari anggota anggota

DPR RI dan dari Partai Hanura karena ingin melakukan kontemplasi,” katanya.

Sehari sebelumnya Akbar menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Hanura kepada Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Akbar mengatakan jenuh menjadi anggota DPR. Menurut dia, anggota DPR sering melakukan perdebatan tidak substansial dan terjadi saling sandera di antara tiga pilar utama demokrasi yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan ini diambil bukan karena adanya masalah dalam partai. Ia juga menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki konflik dengan pengurus dan kader Partai Hanura. Menurut dia, Partai Hanura berisi para politisi yang tangguh dan solid

dengan integritas dan kinerja waktu yang akan menjawabnya,” yang baik. Ketua Umum Hanu- katanya. (ant/bali post) ra, Wiranto, adalah sosok yang dipandang Akbar sebagai pemimpin yang tangguh dan berjiwa negarawan.

“Saya banyak belajar dari Pak Wiranto bagaimana berkarier di dunia politik,” katanya. Ketika ditanya, apakah ia akan pindah ke partai politik lain, Akbar mengatakan belum bisa menjawabnya sekarang. Bahkan ketika ditanya tentang kemungkinan ia pindah ke Partai NasDem, Akbar tidak memberi jawaban pasti. “Biarlah Akbar Faizal (ant/bali post)

Jokowi Ingin Fokus Mengurus Jakarta Jakarta (Suara NTB) Meski beberapa survei mengunggulkannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia terfavorit, Joko Widodo mengaku belum ingin memikirkan hal-hal selain tugas pokoknya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Ndak mikir itu,” katanya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat kemarin. Dia menyatakan ingin memfokuskan perhatian-

nya kepada masalah-masalah yang masih membelit Jakarta. “Saya mau fokus ke banjir dan macet,” katanya.

Dia juga mengaku ingin memberikan yang terbaik untuk warga DKI Jakarta, terutama mencari solusi dalam meminimalkan genangan air dan banjir. “Saya mau yang begitu yang saya urus. Melakukan yang baik untuk masyarakat, seperti kemarin melakukan

modifikasi cuaca,” katanya.

Cara lain yang dia lakukan adalah memperbaiki sistem drainase dan saluran agar saat hujan tidak melumpuhkan Jakarta seperti terjadi beberapa hari lalu. “Biar nanti tidak ada lagi genangangenangan,” katanya.

Survei terbaru Pusat Data Bersatu (PDB) menujukkkan nama Jokowi melejit sebagai calon presiden terfavorit pada

Pemilu 2014 mendatang. Berdasarkan survei ini, Jokowi menduduki posisi teratas dari 29 calon presiden dengan elektabilitas 21,2 persen, menggeser Prabowo Subianto (17,2 persen) dan Megawati (11,5 persen). PDB adalah lembaga survei yang digawangi Didik J Rachbini, pengusaha Peter F Gontha, dan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2013

Musik Digital Jadi Favorit di Inggris Jakarta (Suara NTB) Menurut survey di Inggris, penikmat musik di Inggris Raya kini menyukai musik dalam bentuk digital. British Phonographic Industry (BPI) menyatakan satu dari lima konsumen (19,6 persen) kini lebih menyukai mengunduh lagu secara legal.

Tahun lalu, 27,7 persen penggemar musik di Inggris mengunduh lagu dari toko digital seperti iTunes dan Amazon, atau mendengarkannya melalui streaming di YouTube atau Spotify.

Kepala Eksekutif BPI, Geoff Taylor, melalui rilis mengatakan telah ada fokus untuk toko-toko yang menjual album fisik.

“Itu akan berlanjut. Kami harus melakukan semuanya untuk menyenangkan mereka yang menggemari CD dan piringan hitam,” katanya, seperti yang dikutip dari BbC. Lagu dari Gotye yang berjudul “Somebody That I Used To Know” menjadi lagu yang paling diputar secara streaming tahun 2012.

“Call Me Maybe” dari Carly Rae Jepsen berada di bawahnya dan telah ditonton sebanyak 3,7 juta kali di Inggris Raya pada tahun 2012. Menurut BPI, empat dari lima konsumen setidaknya pernah mendengar salah satu layanan penyedia audio streaming itu.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan sendiri oleh Spotify menunjukkan Edinburgh menjadi kota yang paling banyak menggunakan jasa streaming, diikuti oleh Cardiff dan Southampton. (ant/bali post)

Myanmar Buka Hubungan Diplomatik dengan Armenia (ant/bali post)

TEWAS - Massa mengantarkan jenazah Chokri Belaid tokoh oposisi yang tewas ditembak.

Tokoh Oposisi Tunisia Dibunuh

Prancis Hentikan Aktivitas Belajar Paris Prancis, pada Kamis waktu Paris, memerintahkan penutupan 10 sekolah milik negara itu di seluruh Tunisia dan menyerukan warganya agar lebih waspada setelah Chokri Belaid, seorang tokoh oposisi utama tewas, Rabu.

Dalam sebuah pernyataan tertulis di situs resmi kedutaan Besar Prancis di Tunisia, disebutkan bahwa sekolah Prancis di negara itu tidak akan beraktivitas atau tutup pada hari Jumat dan

Sabtu menyusul kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan setelah terjadi pembunuhan oposan Belaid.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga memberikan rekomendasi kewaspadaan

kepada warganya dan menjauh dari setiap aksi demonstrasi terutama di tempattempat yang rentan konflik dan sensitif.

Chokri Belaid, Sekretaris Jenderal Partai Patriot

Demokratik, tertembak di kepala dan leher saat ia berada di luar rumahnya. Pembunuhan itu merupakan insiden pembunuhan besar pertama kali terjadi di Tunisia sejak mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali digulingkan pada awal tahun 2011. Kematian Belaid memicu demonstrasi besar di seluruh negeri di Afrika Utara itu.

Tak kurang dari 3.000 war-

ga berkumpul di luar bangunan di Jabal Jallud, sebuah pedesaan di Tunisia dimana jenazah Belaid disemayamkan. Massa meneriakkan kecamanan yang menuding pemerintahan yang didukung oleh kekuatan ennahda berada di balik pembunuhan tersebut.

“Dengan darah dan jiwa kita, kita akan korbankan diri untuk berjihad,” tandas salah seorang warga. (ant/bali post)

Singapura - Jepang Gelar Pelatihan Penjaga Pantai Singapura Pasukan Polisi Singapura dan Penjaga Pantai Jepang mengadakan pelatihan bersama selama setengah hari di Pelabuhan Raffles negara kota itu, Kamis, demikian laporan Straits Times.

Pelatihan penjaga pantai itu, menurut laporan tersebut, merupakan bagian dari pertemuan para Kepala Badan Penjaga Pantai Asia, satu forum yang beranggota 18 lembaga penjaga pantai utama dari seluruh Asia.

Komandan Polisi Penjaga Pantai Singapura, Asisten Komisaris Polisi Hsu Yun Sin, mengatakan bahwa pelatihan itu menegaskan kembali “hubungan baik” yang dinikmati oleh berbagai instansi. Pertemuan tersebut menjadi ajang untuk bertukar ide dan meningkatkan kerja sama dalam isu-isu seperti penegakan hukum, keamanan maritim, pencegahan bencana dan bantuan, serta pembangunan kapasitas. Cina adalah salah satu negara anggota forum tersebut, demikian seperti yang dilaporkan oleh Xinhua. (ant/bali post)

Feri Tenggelam di Bangladesh, Sejumlah Penumpang Hilang Dhaka Sebuah kapal feri yang mengangkut lebih dari 50 orang, tenggelam di Sungai Meghna di Bangladesh, Jumat, setelah bertabrakan dengan kapal pengangkut pasir. Sejumlah orang hilang dalam kecelakaan tersebut dan sekitar setengah dari penumpang berusaha berenang ke tepi sungai besar itu untuk menyelamatkan diri.

Pencarian terhadap mereka yang masih hilang sedang dilakukan, kata Mohammad Saiful Hassan Badal, administrator distrik Munshiganj, tempat kecelakaan itu terjadi. Sungai Meghna adalah salah satu dari tiga sungai yang membentuk Delta Gangga. Para penumpang yang selamat mengatakan feri itu mengangkut sekitar 100 orang.

Namun, para pejabat distrik mengatakan penumpang kapal itu tidak berlebih, demikian seperti yang dikutip dari Reuters. (ant/bali post)

(ant/bali post)

ki hubungan dengan Myanmar mencapai 111, sejak Myanmar mendapatkan kembali kemerdekaan pada 1948.

Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataanya menyebutkan sejauh ini Yangon telah mendirikan kedutaan di 30 negara dan dua misi permanen di New York serta Jenewa, selain empat konsulat jenderal di Hongkong, Kunming dan Nanning (China) serta Kalkuta (India).

Sementara itu, 28 negara memiliki kedutaan mereka di Myanmar. Di samping itu, China dan India telah menyiapkan masing-masing konsulat jenderal di Mandalay, kota kedua terbesar Myanmar, sementara Swiss di Yangon dan Bangladesh di Sittway. (ant/bali post)

Bom Mobil Tewaskan PM Jepang Takkan Ungkap Sikapnya 16 Orang di Irak dalam Perundingan TPP

Latihan Perang (ilustrasi)

Yangon Myanmar telah membuka hubungan diplomatik dengan Armenia di tingkat duta besar, demikian menurut media resmi, Jumat.

Armenia adalah negara pertama yang menjalin hubungan dengan Myanmar pada tahun 2013 setelah Malawi, Bhutan, Luksemburg, Latvia, Estonia dan Islandia pada tahun 2012. Xinhua melaporkan, satu komunike bersama mengenai pembentukan hubungan diplomatik ditandatangani antara perwakilan tetap Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan timpalannya wakil tetap Armenia di New York pada 31 Januari.

Pembentukan hubungan diplomatik dengan Armenia ini telah menjadikan jumlah negara di dunia yang memili-

Tokyo Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tidak akan mengumumkan apakah Jepang bergabung dengan perundingan perdagangan bebas Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat ketika ia mengunjungi Washington akhir bulan ini untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Barack Obama., sumber pemerintah mengatakan Kamis.

Abe mencapai keputusan seperti banyak anggota Partai Liberal Demokrat berhati-hati tentang partisipasi Jepang dalam perundingan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) di tengah protes keras dari para petani, pendukung tradisional LDP, yang takut masuknya potensi impor murah di bawah perjanjian perdagangan bebas.

Abe mengatakan pada pertemuan komite Diet pada Kamis, bahwa “Ini bukan berarti saya harus menyatakan apakah Jepang akan bergabung (dengan pembicaraan TPP) menjelang KTT Jepang-AS.” Bulan Januari, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan pertama ke luar negeri ke negara-negara Asia termasuk Vietnam, Thailand dan Indonesia sebelum melakukan lawatan ke Amerika Serikat.

“Kini, lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik terus berubah secara dinamis. Dalam

perubahan ini, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara ASEAN membantu perdamaian dan stabilitas kawasan itu dan ini adalah kepentingan nasional Jepang,” katanya.

Sementara itu, Dua pesawat tempur Rusia sempat menerobos ke wilayah udara Jepang di lepas pantai Hokkaido pada Kamis, insiden pertama dalam lima tahun, kata Kementerian Pertahanan Jepang. Kementerian Luar Negeri Jepang mengajukan protes kepada Kedutaan Besar Rusia di Tokyo atas insiden tersebut, dam meminta pihak Rusia untuk memeriksa kasus ini, kata kementerian tersebut, lapor Kyodo.

Namun seorang pejabat senior Distrik Timur Militer Rusia, yang mengawasi wilayah Timur Jauh Rusia, kemudian membantah bahwa pesawat tempur mereka telah memasuki wilayah udara negara lain, menurut laporan media Rusia.

Dari Moskow, Kantor Berita RIA Novosti mengatakan, Jepang pada Kamis bergegas menurunkan jet militernya untuk mencegat dua pesawat tempur Rusia yang diyakini telah melanggar wilayah udaranya.

Namun militer Rusia membantah bahwa pesawatnya telah memasuki wilayah udara Jepang, seperti yang diberitakan Kyodo mengutip Kementerian Pertahanan negara itu.

Tokyo mengajukan protes resmi kepada Moskow setelah insiden itu, dan mengatakan bahwa dua jet tempur Su-27 Rusia telah menghabiskan satu menit dan 11 detik di barat daya wilayah udara Jepang, pulau Rishiri, tidak jauh dari Hokkaido.

Insiden itu terjadi di dekat satu mata rantai dari gugusan empat pulau yang disengketakan kedua negara yang telah meletakkan klaim sejak akhir Perang Dunia II, yang disebut Wilayah Utara di Jepang dan bagian dari Kepulauan Kuril oleh Rusia.

Pasukan Rusia, pesawat dan kapal telah melakukan latihan militer skala besar di Kuril sejak Rabu. “Penerbangan oleh pesawat Armada Pasifik angkatan laut berlangsung secara teratur di daerah ini dan benar-benar mengikuti aturan internasional mengenai penggunaan wilayah udara, tanpa melanggar perbatasan negara lain,” kata Kapten Satu Roman Martov, juru bicara Daerah Militer Rusia Timur kepada RIA Novosti.

Tokyo telah berulang kali menuduh pesawat militer Rusia melanggar wilayah udaranya dan Departemen Pertahanan Rusia telah secara rutin membantah tuduhan. Kyodo mengutip Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan insiden terbaru itu adalah intrusi pertama dalam lima tahun. (ant/bali post)

Baghdad Serangkaian serangan bom mobil di daerah Syiah Irak termasuk dua ledakan dalam serangan selang beberapa menit di satu pasar burung terkenal, menewaskan sedikitnya 16 orang Jumat.

Serangan-serangan yang juga mencederai lebih dari 40 orang itu terutama ditargetkan pada pasar-pasar yang sering ramai pada setiap Jumat, yang merupakan hari libur di Irak, menewaskan hampir 90 orang dalam sepekan aksi kekerasan.

Dua ledakan kembar yang menghantam satu pasar burung di daerah Kadhimiyah yang berpenduduk mayoritas Syiah menewaskan setidaknya 11 orang dan mencderai 30 orang lainnya, kata para perwira keamanan dan para pejabat medis.

Dua bom mobil meledak setelah pukul 09.00 waktu setempat di pasar itu yang biasanya ramai dikunjungi pada setiap Jumat. Dan di provinsi Babil yang berpenduduk mayoritas Syiah, dua bom mobil di kota Shomali, selatan Baghdad, menewaskan lima orang dan mencederai 11 orang lainnya, kata para aparat keamanan dan para

dokter. Ledakan pertama terjadi di pinggiran kota itu kedua terjadi di satu pasar.

Para anggota kelompok garis keras Sunni, termasuk kelompok garis depan Al Qaida di Irak, sering menargetkan perkampungan Syiah dengan serangan-serangan berdarah dalam usaha mendorong negara itu kembali ke pertumpahan darah sektarian yang memuncak dari tahun 2005 sampai 2008.

Aksi kekerasan itu adalah terbaru dalam rangkaian kerusuhan di Irak, yang telah dilanda gelombang ledakan bom mobil dan serangan bunuh diri dalam pekan-pekan belakangan ini di tengah-tengah krisis politik dan gelombang unjuk rasa di daerah mayorits Sunni yang menyerukan penggulingan Perdana Menteri Nuri al-Maliki yang Syiah.

Sejumlah 89 orang tewas dalam aksi kekerasan di seluruh negara itu dalam pekan lalu, dan Januari adalah bulan yang paling banyak korban tewas di Irak sejak September, kata data AFP. Di antara serangan sejak Sabtu itu ada tiga serangan bom bunuh diri dalam beberapa hari, demikian AFP melaporkan. (ant/bali post)