Snt09042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 9 APRIL 2014

NOMOR 32 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Catatan DPRD NTB

Dewan Kawal Kebijakan Strategis Gubernur WAKIL Ketua DPRD NTB Lalu Abdul Halik Iskandar, S.Sos menilai, DPRD NTB telah berupaya maksimal untuk mengawal kebijakan Gubernur NTB yang berorientasi pada peningkatan kemakmuLalu Abdul Halik Iskandar

ran masyarakat NTB. Termasuk dalam sektor pariwisata yang selama beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Salah satu kebijakan Gubernur yang menurutnya patut untuk mendapatkan dukungan adalah upaya membangun pencitraan Lombok dan Sumbawa dengan mengedepankan potensi lokal.

Halik Iskandar mencontoh-

kan, salah satu kebijakan Gubernur yang patut diapresiasi adalah keberhasilan menjadikan Kawasan Mandalika di Lombok bagian Selatan tersebut sebagai kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional (Ekparnas).

Sebagai pelaku wisata di kawasan Kuta yang merupakan bagian dari Mandalika Resort, politisi Partai Demokrat ini menegaskan, keberhasilan ini perlu terus dikawal hingga kelak kawasan tersebut benar – benar

berhasil disulap menjadi daerah pariwisata terkemuka di dunia.

“Gubernur bersama pemerintah pusat telah membuka satu tahap untuk memajukan kawasan Lombok Tengah bagian selatan. Sekarang tinggal kita kawal bersama agar kawasan ini benar – benar mengalami kemajuan,” ujar Halik Iskandar.

Halik meyakini, pengembangan pariwisata akan dapat membuka lapangan kerja baru, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

Jelang Pencoblosan

Dari Janji Siapkan Lahan Kuburan hingga Marak Transaksi ”Prabayar” Mataram (Suara NTB) Model transaksi ‘’prabayar” alias memberikan uang sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya menjadi modus yang paling dominan ditemukan menjelang Pileg yang akan berlangsung Rabu (9/4) hari ini. Tidak itu saja, di daerah Tinggar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, seorang caleg menjanjikan akan menyiapkan lahan kuburan kepada warga jika terpilih nanti.

Demikian hasil temuan dari Jaringan Anti Politik Uang yang dirilis di Mataram, Selasa (8/4) kemarin.

Koordinator Pemantau Jaringan Anti Politik Uang NTB, Ramli Ernanda, dalam

keterangan persnya, membeberkan temuan adanya 15 kasus dugaan politik uang yang sudah dihimpun pihaknya.

Dari 15 kasus itu, ada sembilan partai yang terlibat.

Bersambung ke hal 5

TO K O H Praperadilan Hal Biasa

(Suara NTB/ari)

DISTRIBUSI - KPU Kabupaten Lombok Utara, mendistribusikan logistik pemilu ke tiga gili, Selasa (8/4) kemarin. Pendistribusian menggunakan boat untuk selanjutnya diteruskan ke masing-masing TPS menggunakan cidomo karena di kawasan wisata tersebut tidak ada kendaraan bermotor. Berita selengkapnya di halaman 3.

KAJATI NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH memberi tanggapan terkait langkah praperadilan yang dilakukan kuasa hukum PT. Citra Gading Asritama (CGA).

Kajati Selasa (8/4) kemarin, menanggapi santai praperadilan tersebut dan dianggapnya sebagai hal biasa dalam dinamika proses hukum.

Menurutnya, praperadilan adalah langkah hukum yang diupayakan pihak tertentu untuk menguji kepatuhan terhadap proses hukum yang dianggap tidak tepat.

“Kita jawab sesuai apa yang dimohonkan. Tapi intinya semua tindakan penyidikan sudah sesuai ketentuan yang ada, sudah sah.

Sugeng Pudjianto Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

KPU: NTB Siap Laksanakan Pemilu KPU NTB menegaskan kesiapan Provinsi NTB dalam melaksanakan pemungutan suara Pemilu Legislatif hari ini di 12.020 TPS. Para pemilih diimbau untuk tidak menggadaikan hak pilih mereka dengan iming – iming materi yang hanya akan merugikan diri sendiri.

Penegasan disampaikan Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/4) kemarin.

Aksar menyampaikan harapannya agar seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melay-

ani sebaik – baiknya pemilih yang datang ke TPS hari ini.

Pemilih yang dimaksud adalah 3.468.251 pemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), 22.910 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Ia juga menyerukan kepada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat terbawah untuk melayani sebaik – baiknya pemilih yang ada di pengungsian, Lapas, Bersambung ke hal 5

Lahirkan Bibit Kapitalis PENCOBLOSAN pada pemilihan legislatif (Pileg) tanggal 9 April - hari ini, sangat dikhawatirkan akan dilalui dengan praktik politik uang sejumlah oknum. Jual beli suara ini dinilai Wakil Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, mencederai demokrasi dan merusak masa depan bangsa. ‘’Money politics tidak mencerdaskan, tetapi mengajak masyarakat transaksional dan tidak berpikir objektif.

Kalau bangsa dididik seperti itu, bisa melahirkan negara menjadi negara kapitalis,” kata Najmul kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (8/4).

Wakil Bupati mengisyaratkan, menjadi kerugian tersendiri bagi pemerintahan baik di level kabupaten, Bersambung H. Najmul Akhyar ke hal 5 (Suara NTB/dok)

’’Suara NTB’’ Digugat

Hakim akan Bacakan Putusan Sela Mataram (Suara NTB) Sidang gugatan perdata warga Negara Italia, Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB, masuk tahap krusial. Setelah kedua kubu diberi kesempatan menyampaikan replik duplik, Selasa (15/4) pekan depan, hakim mengagendakan pembacaan putusan sela.

Rencana pembacaan putusan sela itu disampaikan Ketua Majelis Hakim, Dr. Sutarno, SH, MH, pada sidang lanjutan Selasa (8/4) kemarin.

Sutarno mengatakan, tahapan persidangan, mulai dari pembacaan materi tuntutan penggugat, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

SIDANG - Kuasa Hukum Suara NTB, Umaiyah dalam sidang gugatan warga Negara Italia, Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB, dengan majelis hakim dipimpin Sutarno Selasa kemarin.

Ikhtiar Membangun NTB (3)

Tingkatkan Derajat Kesehatan, NTB Galakkan Program Ashar (Suara NTB/ist)

TINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN - Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di NTB, berbagai program diluncurkan Pemprov NTB bersinergi dengan kabupaten/kota. Diantaranya, Program Ashar, sebuah program terintegrasi yang komprehensif memelihara kesehatan sejak ibu hamil sampai bayi berumur 2 tahun Tampak ibu-ibu dengan bayinya mendatangi Posyandu.

Dalam rencana strategis Pemprov NTB lima tahun mendatang, pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas. Pasalnya, kedua sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTB.

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyebutkan pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari enam isu strategis yang harus ditangani pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan sinergitas dan keterpaduan program di masa mendatang.

“Karena dua sektor inilah yang merupakan penyumbang terbesar di dalam peningkatan IPM di Provinsi NTB. Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

Hindari Golput PEMILIHAN Umum legislatif, merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang diikuti oleh partai peserta pemilu. Pemilu ini pun, sebagai langkah menentukan perwakilan yang akan duduk di kursi dewan. Karena dirasa penting, Lurah Mataram Barat pun mengimbau masyarakat untuk menghindari golongan putih (Golput).

Lurah Mataram Barat, Lisdiyanto mengakui hingga kini masih fokus mengurus untuk mensuk(Suara NTB/dok) seskan Pemilu legislatif. MenurutLisdiyanto nya, pesta demokrasi lima tahunan ini, adalah salah satu cara untuk menentukan perwakilan – perwakilan di kursi Dewan Perwakilan Raykat. “Ini kan momen untuk menentukan perwakilan kita di DPR,” ungkap Lisdiyanto yang dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Selasa (8/4).

Selain itu, katanya, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik tata cara pemilihan maupun hal – hal teknis lainnya.

Tidak hanya itu, masyarakat pun diimbau untuk menghindari golput.

Artinya, kepedulian maupun kesadaran masyarakat harus diutamakan untuk menentukan nasib lima tahun ke depan. “Kami sih selalu mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Diakui, keamanan dan ketertiban menjelang maupun proses pemilihan berlangsung, dilakukan dengan melakukan pemantauan di setiap lingkungan serta berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan, Babinsa dan Babinmaspol. Hasil pemantauannya pun, secara keseluruhan di 14 Tempat Pemilihan Suara (TPS) masih kondisi aman. “Alhamdulillah, masih aman – aman saja,” akunya.

Menyinggung antisipasi politik uang di wilayahnya? Ia mengatakan bukan menjadi kewenangannya untuk melakukan tindakan terhadap oknum – oknum yang memberikan uang kepada warga. Tetapi, pada prinsipnya masyarakat telah cerdas menentukan sikap maupun menentukan pilihan. “Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas,” ujarnya. (cem)

Dukung Pembangunan Jalan Terowongan RENCANA Pemkot Mataram membangun jalan terowongan (underpass) dari pertigaan eks Bandara Selaparang hingga tembus ke Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, mendapat dukungan dari kalangan Dewan. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (8/4) kemarin menyatakan dukungannya.

(Suara NTB/fit) Menurut dia, dengan dioperaI Gusti Made Winantara sionalkannya kembali eks Bandara Selaparang sebagai sekolah penerbangan, Gusti memandang pembangunan jalan terowongan memang sangat pas. Meskipun, dengan aktivitas penerbangan non komersil masyarakat lingkar bandara tidak akan terlalu mendapatkan dampak yang signifikan. Demikian pula terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram.

Selain untuk kepentingan masyarakat luas, seharusnya dipikirkan pula keuntungan finansial seperti apa yang bisa didapatkan Pemkot Mataram dari beroperasinya kembali eks Bandara Selaparang itu. Apalagi, lanjut Gusti, pembangunan jalan terowongan sudah pasti bakal menelan anggaran yang tidak kecil. ‘’Kemarin itu dengan pindahnya bandara ke Lombok Tengah, aktivitas di eks Bandara Selaparang mati suri,’’ cetusnya.

Politisi PDIP ini tidak mempersoalkan pembangunan jalan terowongan meskipun difungsikannya kembali eks Bandara Selaparang sebagai sekolah penerbangan. Ia menyakini dengan dibukanya akses jalan tembus ke Kecamatan Gunung Sari bakal membawa dampak positif. Salah satunya dampak secara ekonomi. Ia mencontohkan siswa dari sekolah penerbangan itu tentu saja akan mencari rumah kos atau kontrakan. ‘’Pasti secara tidak langsung akan menyentuh ekonomi,’’ imbuhnya.

Apalagi, selain sekolah penerbangan, pemanfaatan lahan eks Bandara Selaparang juga sebagai lokasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Sehingga, sambung Gusti sangat pas jika Pemkot Mataram membuka akses jalan kemana-mana menuju Kota Mataram. Terlebih Kota Mataram memang memiliki orientasi yang cukup jelas sebagai kota jasa perdagangan.

Dengan MICE, secara tidak langsung, katanya, pasti akan membawa dampak signifikan. Seperti kunjungan wisatawan. Ia melihat, rencana pembangunan jalan terowongan sebagai alternatif solusi untuk menghidupkan kembali eks Bandara Selaparang. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rumah Sakit Siapkan UGD untuk Caleg Stres Mataram (Suara NTB) – Pesta demokrasi yang berlangsung 9 April (hari ini), diikuti oleh sedikitnya 477 calon legislatif (caleg) dari 12 partai politik di Kota Mataram. Mereka akan memperebutkan 40 kursi DPRD Kota Mataram. Sisanya 437 caleg dipastikan bakal terpental. Menyikapi banyaknya caleg yang bakal gigit jari, pihak RSUD Kota Mataram tidak menyiapkan kamar khusus untuk menampung caleg stres akibat tidak terpilih. Namun justru pihak rumah sakit menyiapkan ruang UGD (Unit Gawat Darurat) untuk caleg stres.

Humas RSUD Kota Mataram, Putu Widhi S mengakui tidak ada kamar khusus yang disediakan untuk calon legislatif yang stres karena gagal menjadi anggota dewan. Pasalnya, rumah sakit hanya menyediakan ruang untuk pasien rawat inap dengan katagori penyakit yang sudah jelas. “Kalau itu kami tidak menyediakan kamar,” aku Widi ditemui Suara NTB, Selasa (8/4).

Kalaupun ada, sambungnya, pihaknya hanya menyediakan ruang unit gawat darurat (UGD) untuk penanganan dan secara medis dokter psikiater akan memeriksa. Selain itu, RSUD tidak memiliki peralatan untuk memeriksa gangguan kejiwaan, sehingga akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB “Kita siap menerima, tapi kalau penyakitnya itu, kita akan rujuk ke

RSJ,” katanya.

Hal senada dikatakan, Direktur Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) Kota Mataram, dr. Ristina Basri.

Ia mengatakan pihaknya tidak menyediakan ruang – ruang khusus bagi caleg yang mengalami gangguan jiwa (stres) akibat tidak terpilih menjadi anggota dewan. Kendati demikian, sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan, akan tetap menerima pasien. “Kalau ada yang datang kita akan terima,” kata Ristina.

Adapun tindakan selanjutnya, pihaknya akan merujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sebagai upaya garis koordinasi dengan rumah sakit lain. Ia berharap Pemkot Mataram, harus mulai berpikir menyiapkan ruang khusus bagi caleg yang gagal. (cem)

Pengoperasian Eks Bandara Selaparang

BERI KETERANGAN Sekda Kota Mataram, Lalu Makmur Said memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya.

(Suara NTB/cem)

Gelar Rapat Tertutup

Sekda Pastikan Tak Ada SK Bermasalah Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram terus mendalami dugaan SK siluman dikeluarkan beberapa SKPD, kelurahan serta sekolah – sekolah, yang diadukan oleh forum komunikasi K2 Kota Mataram. Selasa (8/4) kemarin digelar rapat tertutup di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram utuk membahas masalah tersebut.

Usai rapat yang tertutup untuk kalangan umum dan media itu, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said kepada Wartawan di ruangannya, Selasa (8/4) menegaskan tidak ada SK bermasalah.

Berdasarkan data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus melalui jalur K2 serta apa yang dilaporkan oleh Forum K2 Kota Mataram, dipastikan tidak ada SK yang bermasalah. Pasalnya, tidak

mungkin Kepala SKPD, Lurah maupun Kepala Sekolah berani menandatangani SK yang tidak benar.

Menurut Sekda, ada yang tidak diketahui oleh forum K2 tersebut. Salah satunya, riwayat kerja yang telah mengabdi tidak hanya pada satu instansi. Dianalogikan, seseorang yang bekerja dibawah tahun 2005, kemudian pindah di SKPD lainnya di tahun 2007.

Artinya, secara administrasi telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes. “Harus dilihat dulu riwayat kerjanya orang tersebut, karena banyak yang pindah dari satu SKPD ke SKPD lainnya,” terangnya.

Kalaupun ada Kepala SKPD maupun Kepsek yang menandatangani SK tidak benar, secara resmi, ia akan memanggil kepala sekolah maupun kepala SKPD terkait, un-

tuk dimintai pertanggungjawaban. Secara hukum tambahnya, telah jelas mengatur sanksi – sanksi yang akan diberikan baik secara hukum administrasi maupun pidana.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan berkas – berkas yang masuk, akan tetap diteliti dan dilakukan verifikasi kembali.

Sehingga, finalisasi verifikasi data Bulan April mendatang hingga proses pemberkasan yang dijadwalkan 31 Mei mendatang. Katanya, rapat tertutup yang dihadiri 39 SKPD, baik dari kepala dinas, camat dan lurah, membahas data–data atau SK yang direkomendasikan. Sehingga, ada pertanggungjawaban dari masing – masing kepala SKPD. (cem)

PU NTB Tuding Pemkot Walikota dan Wakil Walikota akan Pantau 12 TPS Mataram Terburu–buru

Mataram (Suara NTB) – Pengoperasian kembali Eks Bandara Selaparang menjadi sekolah penerbangan oleh PT Angkasa Pura, adalah sesuatu yang positif yang diupayakan oleh Pemkot Mataram. Tetapi, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB menuding Pemkot Mataram terkesan terburu – buru. Pasalnya, pengoperasian sebagai sekolah penerbangan belum ada payung hukum yang kuat.

Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, I GD Supartha memberikan apresiasi upaya Pemkot Mataram, untuk mengoperasikan Eks Bandara Selaparang. Akan tetapi, pengoperasian tersebut perlu dikaji terlebih dahulu payung hukum yang jelas. “Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi, harus jelas payung hukumnya,” ungkapnya ditemui Suara NTB, Senin (7/4).

MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) katanya, memiliki pengertian tersendiri, bukan ciptaan Rencana Ruang Rencana Wilayah (RTRW) Provinsi maupun Pemkot Mataram. Sehingga,

Pemkot Mataram, harus menjelaskan terlebih dahulu definisi dari MICE itu sendiri.

Tidak lantas tergesa – gesa memberikan izin pengoperasian melihat running regulation tidak ada yang menjalankan.

Dibandingkan dengan daerah lain, seperti Denpasar, Jakarta, Medan dan sebagainya, telah jauh memiliki MICE di kawasan pariwisata berskala besar, daripada Kota Mataram. Ia menambahkan kalaupun Eks Bandara Selaparang dipaksakan menjadi kawasan MICE, harus jelas rencana detail tata ruangnya.

Sehingga, mendukung akses pariwisata berskala besar.

Apakah tidak mengkhawatirkan nantinya kalau sewaktu – waktu ada insiden ketika praktik terbang? Ia mengatakan pada dasarnya hal itu yang dikhawatirkan terjadi, sehingga jangan sampai ketika ada persoalan di tengah masyarakat, pemerintah yang disalahkan karena memberikan izin. Seharusnya, sambungnya, PT Angkasa Pura yang memiliki gagasan harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun melalui pameran – pameran.

Ditempat terpisah, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan apa yang dilakukan oleh Pemkot Mataram, tidak lain untuk menghidupkan kembali Eks Bandara Selaparang, dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya, peningkatan ekonomi masyarakat dan lainya sebagainya. “Sekarang, mari kita berikan manfaat saja kepada masyarakat,” ungkap Martawang. (cem)

Mataram (Suara NTB) Hari ini Walikota dan Wakil Walikota Mataram dijadwalkan akan turun langsung melakukan pemantauan di 12 TPS di enam kecamatan. Di setiap kecamatan, kedua pimpinan ini akan mengunjungi satu TPS dan pemantauan dijadwalkan mulai jam 09.00-12.00 Wita.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi menyampaikan bahwa Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dijadwalkan akan memantau TPS yang ada di Kelurahan Monjok Barat (Selaparang), Kelurahan Pagutan (Mataram), Cilinaya (Cakranegara), Bertais (Sandubaya), Dayan

Peken (Ampenan), dan Jempong (Sekarbela). Sedangkan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana akan memantau di Kelurahan Pagesangan Barat (Mataram), Perumnas (Sekarbela), Banjar (Ampenan), Dasan Agung (Selaparang), Cakranegara Selatan (Cakranegara), dan Mandalika (Sandubaya).

Alwan juga menyampaikan Walikota dan Wakil Walikota Mataram hari ini akan melakukan pencoblosan di TPS berbeda. Walikota akan mencoblos di TPS 9 Dasan Agung Perigi sedangkan Wakil Walikota akan mencoblos di TPS 15 Kali Berantas Karang Sukun.

Pada saat menggunakan hak

pilihnya di TPS, kedua pimpinan Kota Mataram ini akan tetap dikawal oleh ajudannya.

“Pengawalan tetap. Kan sudah ada juga jadwalnya untuk pemantauan ke TPS,” ujarnya.

Walikota Mataram disampaikan Alwan juga mengimbau kepada seluruh warga Kota Mataram untuk menggunakan hak pilihnya hari ini dengan mendatangi TPS yang ada. Warga juga diminta untuk tidak golput, dan harus ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini dengan memilih wakil rakyat sesuai hati nurani masing-masing dan harus memilih tanpa adanya intimidasi atau paksaan dari pihak manapun. (yan)

Soal Libur Nasional

Perusahaan Diminta Patuhi Surat Edaran Menakertrans Mataram (Suara NTB) Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram diminta untuk mematuhi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk meliburkan seluruh karyawannya hari ini, Rabu (9/4) yang bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Surat Edaran Menakertrans Nomor Se.2/Men/III/2014 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh itu juga telah disebarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram kepada seluruh perusahaan swasta maupun pusat perbelanjaan dan toko-toko yang ada di Mataram.

Demikian disampaikan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos di kantornya, Selasa (8/ 4). “Kita menghimbau semua perusahaan yang ada di Kota

Mataram ini mematuhi apa yang menjadi edaran Menakertrans. Karena pengusaha juga harus memberikan dukungan nyata dengan meliburkan pekerjanya untuk terselenggaranya Pemilu yang lebih baik,” terangnya.

Hari ini pihaknya juga akan melakukan pemantauan apakah semua perusahaan di kota ini mematuhi Surat Edaran tersebut atau tidak. Jika ada perusahaan yang karyawannya tetap masuk setelah pemungutan suara berakhir, hal itu bisa dimaklumi.

“Setelah selesai pemilihan barangkali masuk, tapi kita harap mereka libur semua.

Kalau ada yang tidak meliburkan karyawannya nanti kita lihat. Kalau ada yang diatas jam satu berarti sudah tidak ada pemilihan, tidak ada masalah,” jelasnya.

Namun jika tetap mengacu

pada SE maupun Keppres Nomor 4 Tahun 2014, hari ini adalah hari libur nasional baik untuk pegawai negeri maupun swasta. “Kalau tidak libur pada hari itu maka jatuh menjadi lembur pegawainya,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14/2014 yang menetapkan 9 April 2014 sebagai hari libur nasional untuk pelaksanaan Pemilu.

Keppres itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menakertrans dengan mengeluarkan Surat Edaran. Surat Edaran itu disebutkan Khalik telah sampai ke pihaknya pekan lalu dan daerah diminta untuk menindaklanjutinya. “Keyakinan saya seperti tahun-tahun yang dulu biasanya sepi, pasti banyak yang libur. Tapi besok akan tetap kita pantau,” pungkasnya. (yan)

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Minta Proyek

Pembayaran Tepat Waktu KETERLAMBATAN pembayaran honor bagi petugas Linmas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan terjadi.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng memastikan kalau pembayaran honor Linmas TPS tersebut, tepat waktu. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, kepada wartawan di kantornya, Selasa (8/4).

Dikatakannya, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk anggaran honor petugas Linmas TPS Loteng sudah dikeluarkan pihak Kan(Suara NTB/kir) Gede Suantara tor Pelayanan Perbendaharaan Nasional (KPPN) dan disampaikan ke Bank Mandiri selaku juru bayar ke KPU Loteng. “Jadi untuk pembayaran honor petugas Linmas TPS sudah tidak ada masalah. Karena SP2D-nya sendiri sudah dikeluarkan,” jelasnya.

Untuk Loteng, besaran anggaran bagi petugas Linmas sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Dengan jumlah petugas Linmas sebanyak 4.464 orang yang tersebar di 2.232 TPS. Terdiri dari masing-masing Rp 250 ribu untuk honor ditambah uang konsumsi sebesar Rp 35 ribu, sehingga berjumlah total sebesar Rp 285 ribu, dipotong pajak sebesar 5 persen. (kir)

Sejumlah Oknum Catut Nama Bupati Selong (Suara NTB) Demi hasrat mendapatkan proyek, sejumlah oknum yang mengaku tim sukses disinyalir menjual nama Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati, H. Haerul Warisin. Hal ini disampaikan Bupati Lotim di depan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati, Selasa (8/4).

Bupati mengancam akan menyeret oknum tersebut ke ranah hukum. Ia menegaskan, tindakan menjual namanya demi proyek bisa ditindak pidana. “Hati-hati sudah ada yang saya temukan ini,” ujarnya mengingatkan.

Diakuinya, ada yang mengaku-ngaku sebagai tim sukses Ali BD-Haerul Warisin (Alkhaer). Mereka mendatangi Kepa-

la SKPD dan meminta agar perusahaannya dimenangkan. Terkait hal ini, bupati menegaskan, tim sukses hanya berlaku saat gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). ‘’Saat ini yang berlaku adalah perintah bupati dan wakil bupati,’’ tegasnya.

Pihaknya menyebut ada dinas tertentu yang memecahmecah proyek agar bisa membagi-baginya. “Proyek dipecah-

pecah menjadi seratus dua ratus supaya bisa dibagi-bagi, jika ini dilakukan nanti akan kesulitan mereka,” paparnya.

Bupati meminta agar hal tersebut segera diluruskan dan aparat pemerintah lingkup Pemkab Lotim dapat menjalankan tugas sesuai aturan pemerintahan yang benar.

Menjadi pimpinan SKPD, sambungnya, harus kuat dan

tidak mudah diatur-atur oleh orang yang mengaku-ngaku utusan bupati. “Kalau kepala dinas lemah tidak usah menjadi kepala dinas,” terangnya.

Para kepala dinas diminta dapat menjalankan tugas dengan baik. Kepala dinas bukanlah kepala kantor dan diminta meningkatkan terus profesionalismenya serta melakukan gebrakan perubahan.

Jika kepala SKPD bersangkutan tidak memiliki gebrakan, bupati berjanji melakukan perombakan besar-besaran.

Hal senada diutarakan Wakil Bupati, H. Haerul Warisin. Ia meminta bupati dan wakil bupati tidak dinodai den-

Logistik Terakhir ke Tiga Gili Sudah Didistribusikan

60 Pelanggaran Selama Kampanye KETUA Panwaslu Lombok Barat (Lobar), Suryadi Hidayat menyebutkan sedikitnya 60 temuan pelanggaran yang dicatat selama proses kampanye berlangsung beberapa waktu lalu.

Pelanggaran ini diidentifikasi saat proses kampanye dan aktivitas kampanye baik parpol dan caleg. Dari 60 itu, terdapat lima pelanggaran menonjol, tiga di antaranya administrasi, dua termasuk katagori tindak pidana pemilu (tipilu). Dua temuan tipilu itu, terkait dugaan keterlibatan aparat desa dalam hal ini salah seorang oknum kepala desa di Batulayar. Selain itu, pelaku mengacak-acak nama caleg pada surat suara yang beredar. KPU Lobar melalui Divisi Hukum, Umar Seith menyatakan, sebelumnya pernah menolak laporan dana kampanye sejumlah parpol, karena tak sesuai ketentuan. Kebanyakan laporan diserahkan pada hari terakhir penyerahan laporan.

“Untuk laporan tahap ketiga ini, harus lebih awal,”ujarnya. (her)

Uji Coba Absensi Sidik Jari UNTUK meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai Senin (7/4) lalu mulai melakukan uji coba absensi sidik jari. Karena baru pada tahap uji coba, maka penerapan absensi dengan menggunakan monitor ini baru dilakukan pada PNS lingkup Sekretariat Daerah (Setda) KLU saja. Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, kepada Suara NTB, Selasa (8/4), mengungkapkan uji coba tersebut mulai diterapkan sejak Senin lalu.

Bagian Kepegawaian telah menyediakan perangkat monitor absensi sidik jari sebanyak 2 unit, masing-masing ditempatkan di bagian lobi tunggu bupati/wakil bupati dan di bagian Lobi dekat ruang Sekda. Selain 2 unit mesin sidik jari itu, kontrol absensi juga dilengkapi dengan memasang alat CCTV yang terpasang di pojok ruang lobi. Pemasangan alat CCTV tersebut memudahkan Bagian Kepegawaian mengontrol proses absensi yang melibatkan PNS via monitor yang terhubung di ruangan Bagian Kepegawaian. Ia menyatakan, aplikasi absensi serupa akan mengarah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemda KLU yang tersebar di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga. Hanya saja, pihaknya belum memastikan kapan aplikasi mesin sidik jari untuk tingkat SKPD bisa diterapkan. Sampai saat ini, jumlah pegawai Pemda KLU tercatat sebanyak 2.552 orang. Angka ini berkurang dari jumlah sebelumnya sebanyak 2.616 orang, karena banyaknya pegawai yang pensiun, meninggal dan pindah ke daerah lain. (ari)

Pemeriksaan SKPD

Inspektorat Lotim Temukan Banyak Dugaan Penyimpangan Keuangan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku telah memerintahkan Inspektorat untuk intensif melakukan pemeriksaan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan penyimpangan keuangan yang cukup besar.

“Kita sedang periksa banyak dinas ada penyimpangan keuangan besar di Lotim secara nyata,” ungkap bupati di Selong, Selasa (8/4). Mengetahui hal itu, ia pun memikirkan untuk dilanjutkan ke ranah hukum. “Ada yang sudah ditemukan, tapi masih banyak lagi yang belum,” tambahnya.

Upaya penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan korupsi menjadi salah satu atensi pihaknya. Ditegaskan, upaya mengungkap dugaan penyimpangan itu menjadi pertanyaan sendiri apakah bisa memberantas praktik korupsi atau tidak. “Jika tidak ada perubahan sistem dan mekanisme, maka belum tentu bisa memberantas korupsi,” katanya.

Dicontohkan, kasus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong dinilai pencatatan laporan keuangan cukup lemah, sehingga ditaksir terjadi kerugian sebesar Rp 4 miliar. Pihak yang diperiksa mengaku siap akan mengganti. Begitu juga oknum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) siap akan diperiksa, karena ditemukan ada indikasi penyimpangan.

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, lanjut bupati tidak perlu ditakuti, karena merupakan pemeriksaan rutin. Inspektorat diperintahkan lebih tegas dalam melakukan pemeriksaan, karena menyangkut hukum.

Terhadap para pejabat lingkup Pemkab Lotim yang sudah divonis hakim serta sejumlah pejabat lainnya yang sedang dalam proses hukum, karena dugaan melakukan tindak pidana bukan berarti harus dibenci. Ia menyatakan, siapapun tidak kebal hukum, termasuk bupati dan wakil bupati suatu saat bisa terseret kasus hukum, jika melakukan tindakan melanggar hukum.

Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Drg. Made Pradnya AP menyampaikan, temuan di institusinya itu hasil pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan di era kepemimpinan sebelumnya. Hasil pemeriksaan khusus Inspektorat untuk anggaran 2012 dan 2013 belum diketahui, karena menjadi kewenangan Inspektorat.

Menyikapi munculnya dugaan tersebut, di era kepemimpinannya Made Pradnya menyatakan memberlakukan sistem yang berbeda dibanding sebelumnya. Pihaknya telah membentuk bendahara penerima secara khusus menerima segala pemasukan, sehingga tidak campur aduk dengan dana dari sumber lain. (rus)

gan proyek. Ia menuturkan, pernah ada salah seorang pejabat yang menyampaikan laporan kepadanya mengenai ada yang mencatut namanya. Perkiraan awalnya yang dilaporkan soal pekerjaannya. Namun setelah melihat map yang disodorkan kepada bupati, tertulis namanama perusahaan kontraktor.

Kepala SKPD diminta meningkatkan pemahamannya terhadap tugas pokok dan fungsinya. Pascakehadiran UU ASN, katanya, mengancam posisi PNS. Adanya UU ASN ini pejabat bisa diangkat dari luar PNS yang dilihat berdasarkan profesionalisme kerja. (rus)

(Suara NTB/kir)

KAWAT BERDURI - Pengamanan terhadap kantor KPU Loteng sudah mulai dipersiapkan aparat kepolisian. Salah satunya dengan memasang kawat berduri di sepanjang pagar depan hingga sampai kantor penyelenggaraan pemilu tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya gerakan politik. Mengingat setiap kali pemilu, Kantor KPU sering menjadi sasaran pihak yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu.

Banyak Perusahaan di Loteng Langgar Standar UMP Praya (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah melayangkan surat teguran ke sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Bumi Tatas Tuhu Trasna. Terkait adanya dugaan pelanggaran pembayaran upah pekerja yang melanggar standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Disostektrans Loteng, H.M. Nazili, S.IP, kepada Suara NTB, Senin (7/4). Ditemui di

Kantor Bupati Loteng, Nazili mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut diberi teguran, karena ada karyawannya yang digaji di bawah standar UMP. Padahal, sesuai aturan yang ada, perusahan diwajibkan memberikan upah sesuai UMP, terhitung sejak karyawan tersebut mulai bekerja di perusahaan bersangkutan.

“Rata-rata perusahaan yang diberi teguran tersebut perusahan yang sudah berskala nasional. Termasuk ada juga perusahaan lokal di sini,” jelasnya. Meski demikian, Nazili

tidak merinci perusahaan mana saja yang diberi teguran.

Tapi ada di antaranya, hotel serta beberapa dealer sepeda motor, super market dan pertokoan lainnya.

Terhadap perusahaan-perusahan tersebut, pihaknya memberikan toleransi hingga dua bulan ke depan. Untuk bisa menaikkan gaji karyawan di atas atau paling tidak sesuai dengan standar UMP yang ada, yakni sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Jika tidak, tentunya akan sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku. (kir)

Aset Pemkab Lobar di Labuapi Diduga Sudah Dikapling Giri Menang (Suara NTB) Sekitar satu hektar lebih lahan milik Pemkab Lombok Barat (Lobar) di Dusun Labuapi Utara diduga di kapling-kapling oleh warga. Tanah yang awalnya eks pecatu Kota Mataram ini telah lama disewakan Pemda. Belakangan lahan tersebut dikuasai oleh warga lalu diduga diperjual-belikan.

Fakta ini diungkapkan mantan Kepala Kantor Aset Daerah (KAD) Lobar Burhanudin yang diperkuat pihak desa dan Kepala Dusun Labuapi Utara Abdul Karim. Mantan KAD Lobar, Burhanudin via telepon mengungkapkan, lahan seluas sekitar 1,7 hektar di Labuapi tercatat sebagai lahan milik Pemda. “Itu dulu eks pecatu Kota Mataram, tercatat di Aset Lobar,” ungkap Burhanudin kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan lahan seluas 1,7 hektar merupakan lahan milik pemerintah daerah eks pecatu Kota Mataram. Lahan ini diserahterimakan ke Pemda Lobar, karena Kota Mataram berpisah dari Lobar. Burhanudin merincikan, luas lahan tersebut, yakni 86 are di sebelah barat Pukesmas Labuapi dan sekitar 85 are di sebelah utara Kantor UPT Pertanian dan UPT Kesehatan Hewan.

Belakangan, sebelum ia berhenti menjabat sebagai KAD lahan itu dikapling-kapling oleh warga luar Lobar. Ia sendiri tidak tahu, siapa yang menjual lahan tersebut. Tidak itu saja, diduga lahan pemda seluas 40 are di Selat Narmada juga diduga dijual.

Kadus Labuapi Utara, Abdul

(Suara NTB/her)

TUNJUK – Kepala Dusun Labuapi Utara Abdul Karim menunjuk lahan yang diklaim milik Pemkab Lobar di sekitar Puskesmas Labuapi yang diduga sudah dikapling warga.

Karim, ditemui di rumahnya membenarkan kalau lahan itu silsilahnya milik Pemda. Setahunya, lahan itu eks pecatu Kota Mataram yang diserahterimakan ke Pemkab Lobar. Terkait kepemilikan aset ini sendiri bukan rahasia umum, karena diketahui hampir semua warga tahu, jika lahan itu milik pemda.

Lahan ini disewakan selama 40 tahun ke penggarap. Namun, belakangan lahan ini justru diklaim warga yang justru bukan lokasi tanahnya. Untuk mempertegas lahan itu milik Pemda, pihak desa memegang sejumlah bukti. Namun berkali-kali pihak desa bersurat ke Pemda untuk memperjelas perihal lahan ini, pemda tak kunjung meresponnya. Bahkan atas inisiatif pihak desa, bersurat ke pemda, Polres dan Polda untuk menelusuri lahan ini. “Jangan sampai pihak desa dan dusun yang dikira menjual nanti,” ujarnya. Namun, jelasnya, ada sebagian dari lah-

an itu milik warga yang telah ditukar guling dengan lahan lain di Terong Tawah. Tapi Pemda belum mengambil sertifikatnya, pemilik lahan ini pun diduga menjual lahan itu. “Di sinilah awal mula tanah itu dikapling,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala KAD Lobar, Mahnan, SST, menyatakan pihaknya masih melakukan inventarisasi aset tidak saja di Labuapi melainkan di seluruh kecamatan. Terkait aset yang diduga dikapling, pihaknya pun masih melakukan penelusuran terhadap status aset itu. Mantan Camat Gerung ini menyebut terkait data rekapan aset yang berlokasi di sekitar Puskesmas Labuapi belum berani dipastikan siapa yang menjual. Statusnya juga masih ditelusuri. Aset Pemda, ujarnya, berada di sekitar Puskesmas dan sekitar Kantor UPT Pertanian tak jauh dari puskesmas. (her)

Tanjung (Suara NTB) Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digelar Rabu, 9 April - hari ini siap dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara. Sebagaimana logistik terakhir untuk kawasan 3 Gili (Desa Gili Indah) telah didistribusikan Selasa (8/4) pagi.

Ketua Divisi Logistik KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU), Muzakar, M.Pd., kepada wartawan, Selasa (8/4), memastikan logistik untuk Desa Gili Indah adalah logistik terakhir yang akan didistribusikan KPU ke PPS (Petugas Pemungutan Suara) Desa.

Sejak didistribusikan tanggal 5 April lalu, dalam 3 hari KPU telah merampungkan seluruh logistik ke desa.

“Semua logistik sudah semua dikirim, dalam berita acara sudah 100 persen logistik ada di PPS. Sampai dengan tadi (Selasa) pagi, 60 persen surat suara maupun kotak suara sudah dikirim oleh PPS ke masing-masing TPS,” papar Muzakar.

Pengiriman untuk 3 Gili, jelas Muzakar, dijadwalkan KPU pada hari terakhir distribusi. KPU lebih dulu memastikan distribusi ke 32 desa lain di KLU selesai, kemudian menyasar Desa Gili Indah. Mengingat desa dengan sebaran 3 pulau kecil di KLU ini memiliki tingkat kerumitan distribusi sendiri serta memerlukan pengamanan ekstra sebab melalui jalur laut.

Di Gili Indah, menurut catatan KPU KLU, jumlah pemilih pada Pileg kali ini sebanyak 3.394 orang. Masing-masing pemilih laki-laki sebanyak 1.666 orang dan pemilih perempuan sedikit lebih banyak, 1.728 orang. (ari)

Honorer K2

Sebagian Besar Tidak Memenuhi Syarat Selong (Suara NTB) Dari 669 orang yang dinyatakan lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari katagori 2 (K2) diidentifikasi hanya 19 orang yang memenuhi syarat. Sebagian besar lulusan K2 ini dilihat dari data yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Penegasan ini disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan di depan seluruh pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Lotim, Selasa (8/4). Ia menyatakan, yang tidak memenuhi syarat itu palsu datanya. Bupati mengingatkan kepada seluruh jajaran perangkat Pemkab Lotim ini untuk berhenti berbuat tidak adil dan bersikap jujur.

Ketua Tim Investigasi K2, Yanis Maladi yang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan apa yang disampaikan bupati. Ia menyampaikan, jika mengacu pada syarat yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) cukup banyak yang

tidak memenuhi syarat.

Sampai saat ini, dikatakan Yanis Maladi yang juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim ini menyampaikan pihaknya masih dalam proses memverifikasi datadata yang sudah lulus K2. Belum ada kesimpulan dari hasil tim yang dibentuk Pemkab Lotim bersama DPRD Lotim tersebut.

Dari seluruh K2 yang masuk sebagian besar dikatakan berada di bawah naungan Dikpora, yakni para guru. Hasil deteksi awal dari Kadis Dikpora, tergambar dalam dokumen suratsurat bukti menjadi tenaga honorer K2 ada yang tidak sesuai.

Kecurigaan Yanis, seperti pada dokumen Surat Keterangan (SK) pengangkatan. Sejatinya terangkat tahun 2004, namun SK pengesahannya tahun 2011. Kadis Dikpora mengaku sulit menerima fakta itu. Pasalnya, logika hukumnya tidak mungkin SK lama ada pengesahan oleh pejabat baru. (rus)

Bupati Loteng dan Lobar Nyoblos di TPS Dekat Rumah Dinas Praya (Suara NTB) Para petinggi daerah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal memberikan hak suara pada Pemilu legislatif, Rabu (9/4) ini di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda-beda. Bupati Loteng H. M. Suhaili FT, SH, dan Wakil Bupati Loteng Drs. H. L. Normal Suzana bakal menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan rumah dinasnya. Sementara Ketua DPRD Loteng, justru memilih pindah tempat memilih ke daerah pemilihan lain.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Bupati Loteng menggunakan hak suara di TPS 10 Kampung Jawa Praya. Kemudian Wabup Loteng dan Sekda Loteng, masing-masing memilih di TPS 2 Kelurahan Leneng serta TPS 11 Balungadang Lauk Praya. Sedangkan Ketua DPRD Loteng, H.M.Yusuf Saleh, S.H, bakal memilih di TPS 9 Bilemantik Desa Gemel Jonggat.

Ketua DPRD Loteng dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat di Kampung Kemulah Prapen Praya. Namun karena tercatat

sebagai salah satu caleg daerah pemilihan VIII, Ketua DPRD Loteng memutuskan untuk pindah tempat memilih di wilayah Jonggat sesuai daerah pemilihanya.

“Untuk Ketua DPRD Loteng memang sudah menyatakan pindah memilih,” aku Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H, Senin (7/4) lalu.

Sementara di Lombok Barat (Lobar), Bupati Dr. H. Zaini Arony, terdaftar sebagai DPT di TPS 8 Dasan Tapen. Orang nomor satu di Lobar ini pun direncanakan akan nyoblos di TPS dekat kediamannya tersebut. Begitu pula Wakil bupati Lobar, H. Mahrip akan mencoblos di TPS 4 tempatnya nyoblos saat Pilkada lalu.

Sementara itu, di TPS 4 Labuapi Timur, tempat Wakil Bupati, H. Mahrip mencoblos juga tengah mempersiapkan pembangunan TPS. Dikatakan, I TPS 4 ini, Wabup akan menggunakan hak pilihnya. Ia menyatakan, seperti biasanya, wakil bupati menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 10.00-11.00. (kir/her)

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

Diputus Kontrak

Karyawan Lokal Trakindo Protes Taliwang (Suara NTB) Puluhan karyawan lokal memprotes kebijakan pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh PT Trakindo.

Mereka menilai langkah yang diambil salah satu perusahaan sub kontraktor (Subkont) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu, tidak sesuai dengan komitmen awal yang tertuang dalam program rekrutmen tenaga kerja lokal.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Hamid, M.Pd membenarkan adan(Suara NTB/dok) ya protes tersebut. DijelaskanAbdul Hamid nya, latar belakang protes para pekerja lokal itu berawal dari tidak diperpanjangnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap mereka oleh pihak Trakindo. “Jumlah mereka sekitar 40 orang dan sekarang mereka sudah tidak lagi dipekerjakan,” terangnya kepada wartawan, Selasa (8/4).

Kekecewaan para pekerja lokal tersebut sebenarnya tidak hanya soal dihentikannya kontrak kerja mereka. Hamid menuturkan, mereka yang direkrut dari program rekrutmen karyawan lokal tahun sekitar tahun 2011 silam atas inisiatif PT NNT dan Pemda KSB itu juga kecewa dengan komitmen PT NNT. Pasalnya saat direkrut melalui program tenaga kerja lokal, mereka berharap bekerja sebagai pegawai PT NNT. Namun pada kenyataannya hanya diarahkan ke PT Trakindo yang notabene hanya sebagai perusahaan subkont pada perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu.

Saat diarahkan ke PT Trakindo, para pekerja lokal tersebut sempat menyatakan protes karena janji dapat dipekerjakan di PT NNT tidak terbukti. Atas protes itu PT NNT pun berkomitmen bahwa mereka akan dipekerjakan dengan kontrak jangka panjang karena PT Trakindo merupakan salah satu Subkont permanen di proyek Batu Hijau. “Tapi walau mereka sudah diberikan training ternyata mereka hanya dipekerjakan dengan sistem kontrak dengan durasi PKWT antara 6 bulan sampai setahun saja. Bahkan menurut pengakuan beberapa dari mereka ada yang belum dibayarkan gaji terakhirnya,” ungkap Hamid.

Dari hasil konfirmasi Disosnakertans KSB ke PT Trakindo, Hamid memaparkan langkah yang diambil perusahaan penyedia alat berat itu bahwa kebijakan pemutusan kontrak terhadap karyawan lokal itu merupakan imbas dari kondisi PT NNT terkini. Trakindo harus melakukan pengurangan karyawan karena volume pekerjaan di proyek Batu Hijau turut dikurangi. Namun demikian, Disosnakertrans berdasarkan komitmen program rekrutmen tenaga kerja lokal yang dibuat bersama, tetap mendesak Trakindo untuk mengakomodir para pekerja lokal itu.

“Sebelum melakukan PHK, Trakindo sempat datang ke kami menjelaskan kondisinya. Saat itu kita minta kalau pun alasan itu yang menjadi dasar pengurangan, jangan pekerja lokal dulu yang dikenakan. Apalagi ini lokal hasil rekrutmen Naker lokal.

Tapi nyatanya mereka tetap melakukan juga,” sesalnya.

“Memang persoalan ini sudah masuk dalam perselisihan hubungan industrial tapi kita tetap mendorong agar Newmont juga tidak lepas tanggung jawab karena keberadaan pekerja lokal kita itu merupakan hasil dari inisiatif mereka melalui program rekrutmen Naker lokal sebelumnya,” imbuhnya. (bug)

Honor Dipotong Pajak

Petugas KPPS Mengeluh Taliwang (Suara NTB) Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Kuang, mengeluhkan dikenakannnya pajak terhadap seluruh anggaran Tempat Pemungutan Suara (PTS). Pengenaan pajak tersebut mereka nilai sangat berlebihan karena dihitung per item anggaran. “Semua potong pajak.

Anggaran pembuatan TPS, uang makan, sampai honor petugas KPPS kita kena pajak juga. Padahal kalau dilihat nilainya tidak seberapa besarnya,” cetus Ketua KPPS TPS I Kelurahan Kuang Manawari kepada wartawan, Selasa (8/4).

Manawari yang mengaku mewakili 16 TPS yang ada di wilayah kelurahan Kuang ini menyatakan, pemotongan pajak tersebut terkesan di luar kewajaran. Pasalnya jika seluruh anggaran diperuntukkan untuk satu kegiatan, kenapa pajaknya tidak disatukan saja. “Kan lebih mudah saya kira. Ini kok dana pembuatan TPS dipajak sendiri, honorer dipajak sendiri bahkan uang makan sebesar Rp 35 ribu saja dipajak juga,” sesalnya.

Selain dikenakan pajak, Manawari menilai ada kerancuan terhadap penganggaran kegiatan di tingkat TPS. Ia mengungkapkan, pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bintek) disepakati anggaran pembuatan TPS sebesar Rp 500 ribu, honorer KPPS untuk ketua Rp 400 ribu dan anggota Rp 350 ribu. Namun belakangan anggaran tersebut berubah dengan adanya tambahan dana pembuatan TPS sebesar Rp 250 ribu sehingga totalnya menjadi Rp 750 ribu serta uang makan sebesar Rp 35 ribu yang sebelumnya tidak pernah muncul di Bintek awal.

“Setelah Bintek awal kita sempat protes kenapa nilai pembuatan TPS hanya Rp 500 ribu dan tidak ada uang makan kepada PPS tingkat kelurahan. Kata mereka akan melakukan negosiasi dan akhirnya ada tambahan Rp 250.000 itu serta uang makan. Ini kan buat heran, kok anggaran yang seharusnya sudah jelas, kok pakai acara nego,” ungkap Manawari.

Tak hanya soal soal anggaran, para anggota KPPS kelurahan Kuang juga memprotes tidak adanya pembagian baju seragam bagi mereka. Padahal PPS sebelumnya sempat menjanjikan setelah mereka mendesak agar pakaian seragam tersebut diadakan. “Kemarin kita ketemu PPS katanya tidak ada baju itu dan itu buat kami kecewa. Makanya kalau sampai nanti tidak ada diserahkan beserta uang tambahan pembuatan TPS itu, kami besok (hari ini, red) hanya akan pakai celana pendek dan baju singlet melakukan tugas kami di TPS,” ancamnya.

Sementara itu ketua KPU KSB Kheruddin, SE yang dikonfirmasi, terpisah mengaku tak mengetahui secara detail mekanisme pemotongan pajak terhadap anggaran kegiatan di tingkat TPS itu. “Karena itu cost (anggaran) negara pasti ada pajaknya, tapi bukan KPU untuk mekanismenya. Coba dikonfirmasi ke skertariat saja langsung,” pungkasnya.

Terkait penambahan anggaran pembuatan TPS, ia membenarkannya. Kheruddin mengatakan, kebijakan penambahan anggaran pembuatan TPS sebesar Rp 250 ribu itu bersamaan dengan kepastian anggaran anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Konfirmasi penambahan anggaran itu sendiri baru diperoleh pihaknya pada hari Jumat pekan lalu, sehingga belum sempat disosialiasikan ke jajaran di bawahnya. “Revisi anggarannya baru Jumat, karena Sabtu dan Minggu libur. Akhirnya baru kemarin kita sampaikan.

Tapi itu sesuai intruksi pusat, bukan kita buat-buat,” tandasnya seraya menambahkan jika hingga saat ini pihaknya masih menunggu proses pencairan anggaran Limnas dan tambahan dana pembuatan TPS itu di Bank.

“Kita janji sampai sore ini. Tapi sepertinya sedikit molor karena orang sekretariat yang menunggu di Bank masih mengantre. Namun yang jelas kita upayakan tambahan anggaran pembuatan TPS dan honor Linmas itu akan kita salurkan,” tambah Khaeruddin.

Selanjutnya terkait baju seragam Kaheruddin mengatakan, sejak awal tidak ada ketentuan pada Pemilu kali ini adanya pengadaan seragam tingkat KPPS. Ia pun berharap agar petugas KPPS mengerti dan tetap menjalankan tugasnya untuk kesuksesan proses pencoblosan hari ini. “Sampai detik ini kita di kabupaten tidak ada membicarakan soal seragam KPPS itu. Mungkin ada kesalahan informasi yang diterima KPPS dan itu tidak benar,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Sekretaris KPU KSB, Surayah yang ditanya seputar pemotongan pajak per item anggaran TPS menjelaskan, jika ketentuan tersebut sesuai dengan arahan kantor pajak. Di mana penentuan pajak atas dana yang bersumber dari anggaran pemerintah dikenai pajak berdasarkan per item kegiatannya. “Jadi memang seperti itu aturannya. Kalau mau informasi lebih jelas silahkan saja hubungi pihak perpajakan,” katanya singkat (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kabupaten Bima Raih MDGs Award Kota Bima (Suara NTB) Tahun 2014 ini, Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd kembali meraih anugerah di tingkat nasional. Penghargaan tersebut adalah Anugerah Tujuan Pembangunan Milenium/ Millenium Development Goals (MDGs) Award atas keberhasilan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima dalam program penanganan balita kurang gizi.

Pada ajang ini, Kabupaten Bima berhasil menyisihkan sejumlah kabupaten/kota lainnya se-Indonesia dan meraih juara 1 tingkat Nasional pada katagori nutrisi melalui program kelas gizi balita kurang energi protein. Presiden RI melalui Prof. DR. Nila F. Moeloek dari kantor utusan khusus Presiden RI untuk MDGs menyerahkan penghargaan tersebut

di Jakarta, 15 Maret 2014.

Disamping itu, Kabupaten Bima berhasil menyabet penghargaan sebagai kabupaten/ kota terbaik III dalam pencapaian terbaik MDGs bidang kesehatan provinsi NTB. Penghargaan diserahkan oleh kepala Dinas Provinsi NTB Drg. Eka Junaidi kepada Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM.Nur.M.Pd. tanggal 28 Maret 2014. Kedua penghargaan ini kemudian diserahkan pada saat apel gabungan pada Senin (7/4) di halaman kantor Bupati Bima.

Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd pada kesempatan tersebut secara khusus menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dikes Kabupaten Bima atas kerja keras sehingga Kabupaten Bima berhasil meraih juara pertama dalam kategori Nutrisi dan berharap prestasi ini dapat dipertahankan.

Bupati berharap prestasi ini akan dapat menjadi motivasi tidak hanya kepada pegawai di lingkup Dikes namun seluruh jajaran Pemkab Bima untuk terus bekerja keras dan menata lingkungan kerja masing-masing agar dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Dikes Kabupaten Bima Drs. H. Hefdin Umar, APT mengatakan lomba MDGs ini merupakan upaya pemerintah agar balita dan ibu mendapatkan asupan nutrisi yang memadai.

Dengan adanya program kategori nutrisi ini, Dikes Kabupaten Bima selama 12 hari kerja memberikan paket kelas gizi/ kelompok gizi di tiap kecamatan. “Asupan nutrisi yang cukup ini pada gilirannya dapat menurunkan angka kematian ibu, balita dan bayi akibat gizi buruk,” terang Hefdin.

(Suara NTB/use)

PENGHARGAAN - Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nur M.Pd (kanan) saat serah terima dua penghargaann dalam apel gabungan, Senin (7/4).

Ditambahkannya, mengacu pada hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak tahun 2007 sam-

pai dengan tahun 2013 jumlah penderita gizi kurang berkurang dari 15,7 % pada tahun 2007 menjadi 9,5 % pada tahun 2013. (use/*)

Jelang Pencoblosan

Ribuan KTP ”Palsu” Beredar Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 6.696 KTP “palsu” diketahui beredar menjelang hari pencoblosan.

Bupati Sumbawa dibantu FKPD, langsung mengambil langkah antisipasi.

Begitu pula dengan KPU dan Panwaslu yang telah mengimbau kepada struktur jajaran mereka di bawah agar mengantisipasi pemilih yang menggunakan KTP “palsu” ini. Bagi yang merasa memiliki KTP namun umurnya belum memenuhi syarat, maka diingatkan untuk tidak mencoblos ke TPS. Sebagaimana disampaikan Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, usai pertemuan dengan FKPD dan SKPD serta camat, Selasa (8/4), KTP “palsu” dimaksud, berupa adanya perekaman KTP di sejumlah sekolah pada anak yang belum memenuhi syarat umur mengantongi KTP. Bupati pun baru mengetahui hal ini dalam dua minggu terakhir, setelah menerima banyak laporan, kalau ada KTP tidak sah ini beredar yang nantinya bisa berujung ke KTP palsu. “Ternyata dua minggu terakhir ditemukan di lapangan, saya baru tahu Kamis sore menjelang pulang kantor, kalau ada KTP yang umurnya tidak memenuhi syarat beredar.

Sudah disebarkan 6.696 KTP direkam melalui sekolahsekolah,” sebutnya.

Menurut Bupati, kejadian ini berawal dari Surat Kepala Dinas Dukcapil ke Menteri dalam Negeri tanggal 24 Februari 2014. Yang menanyakan tentang kesulitan menertibkan dokumen kependudukan, karena mereka tidak memiliki identitas berupa KK, KTP, akte kelahiran, bahkan surat pindah dari daerah asal. Secara administratif sebenarnya tidak ada masalah dengan isi isi surat Dukcapil yang bertanya ke Kemendagri. Tetapi dari sisi ke-

wenagan tidak tepat atau keliru. Kenapa? Karena kemudian rentetannya adalah kebijakan.

Sementara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hanya Bupati sebagai Kepala Daerah.

Ketika Dukcapil bertanya ke Kemendagri soal langkah apa yang akan diambil, dijawab melalui surat Dirjen tertanggal 21 Maret 2014, sehubungan dengan banyaknya wilayah kerja, maka dapat diambil kebijakan, boleh tidak diberlakukan surat keterangan pindah asal ada pernyataan riel dari RT/RW setempat, yang menyatakan orang yang bersangkutan benar berdomisili di wilayanh setempat yang mengetahui lurah atau kepala desa setempat. Agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan, tidak memiliki dokumen dan mendaftar di Sumbawa serta belum pernah melakukan perekaman. “Masalahnya ini menyangkut masalah pengambilan kebijakan. Nah, ketika disebutkan diambil kebijakan, maka itu bukan lagi kewenangan Kepala Dukcapil, tetapi kewenangan Bupati,” tandas bupati.

Lucunya, Dukcapil tanpa ada koordinasi dengan Bupati, nyelonong melakukan pereka-

man ke kecamatan dan sekolah sejak Desember 2013 jauh sebelum edaran dikeluarkan tertanggal 3 Maret 2014. Disposisi Bupati waktu itu, pending surat edaran ini sementara waktu. “Selain menjadi Bupati, saya juga Ketua Partai, rawannya di situ.

Sementara saya baru tahu ada temuan ini. Ternyata sebelum edaran ini dilakukan, sudah dilakukan perekaman. Seharusnya dia (Dukcapil), koordinasi dengan saya dan Dinas Diknas. Kalau yang direkam sesuai UU berlaku tidak jadi masalah. Tetapi sekitar 6.696 orang yang sudah dilakukan perekaman jauh sebelum ini, sejak Desember 2013.

Ini kan luar biasa, tanpa koordinasi dan pemberitahuan,” terangnya panjang lebar.

Camat Sumbawa, lanjut bupati, telah melaporkan ada sekitar 200 lebih KTP yang tidak memenuhi syarat yang berhasil diamankan. Begitu direkam, bawa ke Dukcapil langsung dikirim lewat kantor pos ke alamat masing-masing, bukan melalui camat.

Ternyata dari 200 lebih KTP yang ditahan, tidak memenuhi syarat karena usianya baru 16 tahun bahkan ada yang di bawah itu.

Padahal syarat penerbitan KTP harus berumur minimal 17 tahun.

“Itu pelanggaran terhadap UU Kependudukan. Boleh usia belum 17 tahun tetapi sudah pernah

kawin,” tandas bupati.

Padahal, menurut Jamaluddin Malik, pihaknya sudah berkalikali menyampaikan hasil rapat koordinasi, yang menyatakan NTB, sebagai salah satu daerah kondusif. Karena kondusif diingatkan pimpinan agar terus meningkatkan kewaspadaan. Sebab ketika dianggap aman, maka bisa menjadi tempat persembunyian orang –orang yang dicari seperti teroris, DPO dan lainnya yang bermasalah. Dalam Perda tahun 2010 pun dijelaskan, siapa saja punya hak yang sama dengan warga lain untuk menjadi penduduk Sumbawa. Syaratnya harus memiliki surat keterangan pindah dari daerah asalnya. Kenapa harus ada surat pindah? untuk mendeteksi orang-orang yang bermasalah, orang yang bukan pelarian. Makanya, Bupati tetap mengambil kebijakan, menambah syarat wajib memiliki surat keterangan pindah.

Terlepas dari itu semua, Bupati ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Terutama kepada seluruh petugas di TPS, KPPS, PPK, KPU dan Panwas berserta jajarannya untuk bersamasama mengeliminir KTP tidak memenuhi syarat pada hari pemungutan suara. Agar tidak memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat yang belum berusia 17 tahun meski memegang KTP. “Diperiksa teliti. Terima kasih kepada KPU dan Panwas sudah jauh lebih dulu mengambil tindakan preventif. Teman pers agar hal ini juga ikut disebarkan ke masyarakat. Kami juga sudah mengambil langkah preventif. Jangan coba datang ke TPS, bagi mereka yang belum memenu-

hi syarat. Tanpa dicegah, mereka mencegah dirinya sendiri. Saya sudah sampaikan ke Camat, lewat FKPD kita dengan camat agar proaktif membantu petugas d i lapangan mencegah hal seperti ini,” ajak bupati.

Terus Dipantau KPU Sumbawa dan Panwaslu secara bersama-sama menekankan kepada petugasnya di lapangan, Untuk lebih teliti dan cermat memantau KTP tidak memenuhi syarat yang mungkin saja digunakan pada hari pencoblosan.

“Berkaitan dengan masalah tersebut, kami secara teknis peyelenggaraan sudah mengambil langkah anstisipasi. Beberapa minggu lalu sudah menyampaikan ini ke PPK. Agar semua pemilih yang punya KTP dan masih dibawah umur agar tidak diberikan hak memilih. Ini juga berkat bantuan teman Panwas. Sebab hal ini sangat berisiko,” tandas Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, kepada wartawan, Selasa (8/4).

“Yang bisa kita lakukan mengambil tindakan preventif, terutama untuk tanggal 9 April,’’ katanya.

Sementara Ketua Panwaslu, Mahyuddin Soud, S.E, menambahkan, temuan ini sudah pasti akan ditemukan pula oleh petugas PPL di lapangan. PPL difokuskan pada daerah yang pernah terjadi konflik. Kemudian pada daerah dengan aspek keterjangkauannya sulit akan menjaid fokus pengawasannya di lapangan. “Kami juga memfokuskan pada daerah atau TPS yang ada Calegnya. Itu fokus kami. Proses pencegahan,” pungkasnya. (arn)

Dugaan Politik Uang

Panwaslu Dompu Amankan Uang dan Stiker Caleg

(Suara NTB/ula)

SIAP PEMILU - Salah satu TPS di Kelurahan Simpasai yang terlihat cukup siap melaksakan pemilu dan semarak dengan pemasangan umbul-umbul mejelang hari pencoblosan, Rabu (9/4) kemarin.

Polres Dompu Siap Amankan Hari Pencoblosan Dompu (Suara NTB) Menjelang hari pencoblosan pemilu legislatif, 9 April 2014, semua logistik pemilu telah didistribusikan ke PPS dan TPS. Sebanyak 396 orang anggota Polisi siap mengamankan hari pencoblosan dan 218 orang di antaranya akan mengamankan 577 TPS se-Kabupaten Dompu. Menjelang hari pencoblosan, alat peraga kampanye (APK) masih terpasang di beberapa titik.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST kepada Suara NTB, Selasa (8/4) memastikan semua logistik telah sampai di PPS dan Selasa sore langsung didistribusikan ke TPS. Kebutuhan akan logistik telah terpenuhi semua, karena hingga saat ini kekurangan beberaia formulir telah dipenuhi. “Sejauh ini tidak ada masalah soal logistik. Semua sudah terpenuhi,” katanya.

Terkait logistik pemilu un-

tuk PPS Madaprama dan Mumbu yang terkena air hujan saat pendistribusian logistik, dikatakan Rusdyanto, setelah dilakukan pengecekan tidak sampai merusak surat suara.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK mengatakan, sejauh ini kondisi keamanan menjelang hari pencoblosan relatif aman dan kondusif.

Untuk mendukung pengamanan pada hari pencoblosan, disiapkan 396 orang anggota Polisi, 218 orang di antaranya akan mengamankan 577 TPS se-Kabupaten Dompu dan dikoordinir oleh 8 orang perwira.

Sebanyak 106 anggota Brimob Dompu akan disiagakan di Kecamatan Pekat, Kilo, Manggelewa dan Pajo.

Kecamatan Kempo, Huu, Dompu dan Woja akan di-back up oleh anggota Polda NTB sebanyak 35 orang. Kua cadangan berupa dalmas 35 orang disiagakan di Polres dan giat

rutin sebanyak 84 orang. “Anggota pam TPS sudah berada di TPS dan ditugasi untuk mengenali lokasi tugasnya.

Mereka ini juga ditugasi untuk mencatat hasil pemilu untuk antisipasi bila terjadi sengketa,” katanya.

Purnama juga mengaku, menjelang hari pencoblosan masih ditemukan ada beberapa alat peraga kampanye milik partai politik dan caleg.

Selain itu, juga ditemukan ada sekitar 34 orang yang tercatat sebagai pemilih ganda dan langsung dicoret.

Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Arif Rahman, SH mengaku, masih adanya beberapa alat peraga kampanye di beberapa titik yang lulut dari pantau pihaknya. Namun semua alat peraga tersebut sudah ditertibkan. “Kita pulang dari Kempo untuk menertibkan alat peraga yang masih tersisa,” ungkapnya. (ula)

Dompu (Suara NTB) SimpatisancalonanggotaDPRD Dompu dari Partai Golkar, SV warga Bali 1 dilaporkan ke Panwaslu terkait kasus dugaan politik uang (money politic). Barang bukti (BB) uang pecahan Rp 100 ribu bersama specimen surat suara dan stiker caleg diamankan Panwaslu. Laporan iniditudingsebagaiupayapenjegalan dan pembusukan terhadap caleg.

Ketua Panwaslu Kecamatan Dompu,MJaelani,SEkepadaSuara NTB, Selasa (8/4) mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari informan yang menjadi temuan Panwaslu terkait kasus dugaan politik uangitu.UangpecahanRp100ribu, specimen surat suara dan stiker calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Dompu dapil 1 dari partai Golkar, MSI diamankan dari dari DW warga Bali. “DW mengaku dikasi uang untuk mencoblos MSI,” katanya.

NamundikatakanJaelani,DWdikasi uang oleh SV warga Bali yang berstatus sebagai PNS untuk mencoblos MSI, Senin (7/4), dan dilaporkan ke Panwaslu Selasa (12/4) sekitar pukul12.30wita.Kasusiniakandiserahkan ke Panwaslu Kabupaten Dompu.“Ini(kasus)sudahmemenuhi unsur,” kata Jaelani.

Drs. M Satria Irawan, caleg partai Golkar dapil 1 menegaskan, dirinya tidak memiliki tim pemenangan di Bali 1. Namun SV yang disebut-sebut menyerahkan uang ke warga itu sebagai simpatisannya yang ikut mendukung atas sikap dan pergaulannya selama ini.

“Saya sebagai seorang politisi, komit untuk melaksanakan pemilu ini secara jujur dan tidak melanggaraturan,”tegasnya.Mantananggota KPU Dompu ini mensinyalir ada caleg dan tim sukses caleg lain yang merasa terusik dengan dirinya sehingga melakukan upaya penjebakan dan penjegalan. Ia pun menghimbau untuk tidak berbuat tidak fair dengan memprovokasi orang lain sehingga bisa menjegal dirinya. “Ini merupakan langkah

orang tertentu untuk membunuh karakter saya menjelang hari pencoblosan,” ungkap Satria Irawan.

Bagi-bagi Uang Dari Bima dilaporkan, Panwaslu Kota Bima, Selasa (8/4) siang menerima laporan atas dugaan kasus yang sama. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Ir Khairudin M. Ali yang dikonfirmasi, Selasa siang, menyebutkan dugaan pelanggaran tersebut terjadi di Lingkungan sarata Kelurahan Kelurahan Paruga Kecamatan Rasa NaE Barat pada Senin (7/4) malam. Sesuai laporan yang masuk ke pihaknya, caleg dimaksud diduga membagi-bagikan uang ke wargadengannominalRp100ribu.

Aksi bagi-bagi uang ini rupanya mengundang reaksi dari warga sehingga melaporkan ke pihaknya.

Laporantersebut,katanya,diterima secara resmi pada Selasa siang.

Sementara pelapornya adalah salah satu warga RT 8 Lingkungan Sarata atas nama Zainudin. Hanyasaja,saatditanyaiidentitasmaupun partai caleg bersangkutan, Khairudin belum bersedia menyebutkan. Pasalnya, pihaknya akan melakukanklarifikasiterlebihdahulu untuk memastikan. “Kalau dalamlaporannyasihcaleginimembagi-bagikanuang,”tandasKhairudin. Selanjutnya, setelah menerima laporaninipihaknyaakanmengundang caleg bersangkutan..

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bima Dra Asmah yang dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kasus ini akan dilanjutkan (direkomendasikan, red) ke Gakkumdu. Untuk itu, selain meminta klarifikasi terhadap caleg dimaksud, Panwaslu juga akan mengumpulkan bukti-bukti. “Terbukti atau tidak terbukti tetap kita tindaklanjutia,” tukasnya. (ula/use)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

DPD RI Lakukan Pemantauan Pemilu

Tingkatkan Derajat Kesehatan, NTB Galakkan Program Ashar Aspek pendidikan dan kesehatan ini harus kita tingkatkan kualitas pelayanannya dan aksesibilitasnya,” ujarnya pada kegiatan Musrenbang 2014 tingkat Provinsi NTB, belum lama ini. Kegiatan Musrenbang 2014 itu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015.

Sejak lima tahun terakhir, Pemprov NTB terus berikhtiar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ikhtiar yang dilakukan sejak kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada periode pertama 2008-2013 melalui berbagai program strategis seperti Gerakan Akino (Angka Kematian Ibu Menuju Nol), Gizi Buruk Nol (Giburno) dan Buang Air Sembarangan Nol (Giburno).

Gerakan Akino merupakan bagian dari gerakan 3A, yakni Akino, Absano, dan Adono. Fokus Akino adalah memperkuat sistem pada saat proses melahirkan pada ibu sehingga angka kematian bayi dapat dicegah di setiap desa/ kelurahan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya, meningkatkan kuantitas, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan di tingkat desa, yaitu bidan di desa.

Pada tahun 2009 terdapat 913 bidan desa, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.487 bidan desa, atau rata-rata setiap desa terdapat lebih dari 1 orang bidan desa. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah menambah jumlah pos kesehatan desa (poskesdes), dari 552 buah pada tahun 2009 menjadi 864 buah pada tahun 2012. Kemudian menata sistem rujukan dengan bantuan dana bok, peningkatan fungsi puskesmas poned, bantuan biaya persalinan gratis di puskesmas dan rumah sakit kelas III pada tahun 2010.

Kemudian dilanjutkan dengan dana jaminan persalinan (jampersal) dari pemerintah pusat sejak tahun 2011. Pemantapan regulasi dengan ditetapkannya Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2011, tentang peningkatan dan perlindungan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.

Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu sebanyak 117 orang, bertambah dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk jumlah kematian bayi pada tahun 2013 sebanyak 1.299 orang, jauh menurun dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 1.426 bayi.

Selain itu, untuk menurunkan angka kesakitan masyarakat, pemantapan Desa Siaga adalah salah satu pendekatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mendeteksi secara dini (preventif dan promotif) setiap masalah kesehatan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Upaya yang dilakukan untuk memantapkan Desa Siaga antara lain pembangunan sarana dan prasarana Poskesdes, penempatan bidan desa, pelatihan kader dan fasilitator desa.

Secara kelembagaan, desa siaga ditandai oleh keberadaan bidan di desa yang dibantu oleh kader desa serta adanya forum Desa Siaga. Dalam kurun waktu 2009-2012 telah terbentuk 993 Desa Siaga dan 955 desa diantaranya menjadi Desa Siaga aktif. Ciri dari Desa Siaga aktif antara lain berjalannya forum Desa Siaga, adanya upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), adanya peraturan desa / kelurahan yang mendukung program kesehatan, adanya peran pihak ketiga/ swasta dan adanya alokasi pendanaan dari pemerintah desa/kelurahan.

Dampak dari berbagai aktivitas ini adalah makin meningkatnya jumlah desa Akino, dari 862 desa atau 89,13 persen pada tahun 2010 menjadi 1.019 desa atau 91,4 persen pada tahun 2012. Dengan berbagai upaya tersebut, hingga tahun 2013, angka kematian ibu melahirkan dapat terus ditekan, dengan angka 245 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi 57 per 1.000 kelahiran hidup.

Gerakan Basno merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. Gerakan tersebut bertujuan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan melalui perbaikan perilaku dan penurunan kasus penyakit berbasis air (water born diseases), penyakit berbasis makanan (food born diseases) dan penyakit infeksi lainnya.

Hingga tahun 2013, cakupan jamban keluarga di Provinsi NTB mencapai 72,15 persen. Gerakan ini diawali tahun 2010 dengan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Pada saat itu sebanyak 60 desa di 6 kabupaten telah berhasil mencapai status ODF/Basno (Open Devication Free/buang air besar sembarangan nol). Pada tahun 2011, semua kabupaten/kota telah mengembangkan STBM, dengan dukungan dana APBD Provinsi NTB, APBD kabupaten/ kota, serta bantuan Bank Dunia/WSLIC-2 (2010).

Pada tahun 2012 telah terwujud 155 desa Basno dan dua kecamatan Basno. Kepada desa/kelurahan yang mencapai taraf Basno diberikan insentif Rp 10 juta dan kepada petugas sanitarian diberikan reward sepeda motor. Hingga tahun 2013, cakupan jamban keluarga di Provinsi NTB mencapai 72,15 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 68,91 persen.

Sementara itu untuk penanganan gizi buruk, prevalensi gizi buruk pada balita telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan percepatan penurunannya telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2013 yaitu 4,12 persen. Indikasi perbaikan prevalensi gizi buruk ini antara lain didukung oleh menurunnya jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan, yaitu 926 kasus pada tahun 2009, menjadi 767 kasus pada tahun 2012.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Eka Junaidi, mengatakan pada masa kempimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si periode 2013-2018 mendatang akan fokus terhadap peningkatan pembangunan derajat kesehatan masyarakat melalui program Aksi Seribu Hari Kehidupan atau Ashar.

Di dalamnya terdapat berbagai program yang dilaksanakan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya seperti Akino, Giburno dan Basno menjadi satu kesatuan dalam program Ashar.

Dijelaskan, program Ashar merupakan program terintegrasi yang komprehensif sejak seorang ibu hamil sampai bayi berumur 2 tahun yang terus dipantau perkembangannya oleh petugas. “Program Akino, Giburno, Basno tergabung di sana. Pemantauan gizi bayi sampai usia dua tahun dipantau secara ketat. Bagaimana hidup bersih dan sehat, semuanya lebih komprehensif. Semua kita fokus disana, semua sektor terkait di sana bukan hanya Dinas Kesehatan tetapi juga Dikpora, dan Dinas Sosial,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, hingga tahun 2013 bidan yang diterjunkan ke desa-desa tercatat sebanyak 1.428 orang, yang menyebar di 1.113 desa di 10 kabupaten/kota. Sementara, jumlah poskesdes di NTB tercatat sebanyak 700 unit, yang mengalami peningkatan cukup signifikan bila dibandingkan dengan 2012 yang mencapai 500 unit. (nas/*)

Dari Hal. 1

Lahirkan Bibit Kapitalis provinsi hingga pusat apabila Dari Hal. 1 Pileg kali ini diwarnai transaksi suara. Dalam praktik jangka panjang demokrasi, masyarakat dididik hanya untuk memikirkan jangka pendek. Apa yang diperoleh hari ini, kata Wabup, hanya akan dinikmati hari ini juga karena ternyata nilai rupiah jual beli suara tidaklah seberapa.

Menurutnya, sudut pandang agama, money politics dalam demokrasi dilarang. Pengaruh uang dalam demokrasi adalah sama dengan memaksa orang untuk mengambil keputusan dengan sistem “sogok”.

“Money politics seolah berjalan seiring waktu dari dulu, apalagi sekarang di mana caleg sangatlah banyak. Jual beli satu suara sangat tidak mencerdaskan,” tegasnya.

Menurut Najmul, dalam praktik money politics oknum caleg, besar kemungkinan oknum bersangkutan akan lebih dulu memikirkan kembali modal pada saat menjabat. Ia bahkan meyakini, oknum bersangkutan tidak akan pernah semangat untuk mengurus rakyat yang diwakilinya karena adanya anggapan sudah membayar suara. ‘’Beda dengan caleg yang duduk di DPRD karena mengemban amanah, akan memegang teguh kepercayaan.”

Wakil Bupati KLU sekaligus mengimbau agar seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya. Mencoblos caleg merupakan salah satu ruang yang diberikan oleh negara untuk masyarakat dapat berpartisipasi aktif menentukan dan melahirkan pemimpin yang amanah. Ia juga mengharapkan agar caleg-caleg yang nasibnya akan ditentukan 9 April ini, akan melaksanakan demokrasi sesuai ramburambu yang ditetapkan pemerintah melalui regulasi yang ada.

“Yang kebetulan mempunyai akses atau fasilitas agar tidak manfaatkan untuk money politics,” tutup Najmul. (ari)

Halaman 5

(Suara NTB/aan)

H. Farouk Muhammad

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad, menegaskan DPD RI melakukan peman-

tauan penyelenggaraan pemilu.

Salah satu aspek yang akan menjadi fokus pemantauan adalah peluang terjadinya politik uang untuk mempengaruhi pemilih.

Farouk menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan salah satu tugas DPD RI dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di NTB. “Ini memang program DPD untuk melakukan pengawasan,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa kemarin.

Dalam pelaksanaan pengawasan itulah, Farouk mendapatkan sejumlah temuan yang cukup menghawatirkannya.

Misalnya saja, ia didatangi oleh sejumlah tokoh yang menawarinya jasa berupa mobilisasi suara untuk ratusan ribu pemilih dengan menyertakan bukti – bukti berupa tandatangan kepala desa. “Saya ditawari 100 ribu suara, dia memperlihat-

kan saya ‘ini, ada tandatangan kepala desa’,” ujar Farouk.

Modus lain, yang juga langsung ia alami sendiri adalah orang yang menawarkan bisa mendatangkan 38 Ketua KPPS di salah satu daerah di Mataram untuk mengatur perolehan suara di TPS – TPS tersebut.

Farouk menyebutkan, oknum tersebut meminta uang Rp 1 juta untuk setiap perwakilan KPPS demi melicinkan jasa tersebut.

Modus lain yang paling ringan adalah oknum yang mengaku akan menyelenggarakan kegiatan makan – makan untuk mengkondisikan warga agar memilihnya di pemungutan suara hari ini. Seperti modus – modus sebelumnya, orang yang menawarkan jasa makan – makan ini juga ujung – ujungnya meminta uang dalam jum-

lah tertentu.

“Dalam proses pengawasan itulah, saya justru menemukan praktik – praktik seperti ini,” ungkap Farouk.

Farouk mengaku prihatin dengan fenomena ini karena mengindikasikan banyaknya oknum yang memanfaatkan pesta demokrasi sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi atau keuntungan berupa materi.

Problem yang juga menghawatirkan adalah, terkait beragamnya modus yang ditawarkan oleh oknum – oknum tersebut.

“Pertanyaannya, orang seperti ini, apakah dia gambling (spekulasi). Ataukah dia memang bisa melakukan manipulasi suara, dukungan dan lain sebagainya?”

Terlepas dari mampu atau tidaknya oknum tersebut, Farouk tetap menganggap tren

semacam ini bisa menjadi problem bagi pembangunan demokrasi di NTB pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Padahal, menurut Farouk, tanpa politik uang ataupun trik kecurangan, seseorang tetap bisa memenangkan pemilihan umum. Asalkan, calon itu memang memiliki kemampuan dan prestasi yang memang bisa ‘dijual’ kepada masyarakat pemilih.

“Tapi kalau yang dijual adalah materi, maka ini sama saja menyuburkan korupsi. Saya sendiri, secara moral lebih baik tidak terpilih daripada saya ikut menyuburkan praktik seperti ini,” ujar Farouk, yang menjadi Anggota DPD RI peraih suara terbanyak di NTB setelah meraih 190.343 suara pada Pemilu 2009. (aan/*)

PT.CGA Praperadilankan Kejati NTB Mataram (Suara NTB) Kubu PT. Citra Gading Asritama (CGA) belum juga puas dalam kaitan kasus penyidikan dugaan korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Setelah berulangkali protes tentang penyitaan uang Rp 8,9 miliar, langkah hukum dilakukan dengan mempraperadilankan Kejati NTB, terkait penyitaan uang itu.

Sidang perdana praperadilan berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (8/4), menghadirkan kedua belah pihak. Kejati NTB diwakili tiga jaksa, Made Sutapa, SH, Yonnie E. Malaka, SH dan Ihsan Asri, SH. Sedangkan pemohon diwakili kuasa hukumnya, Nurjihad, SH,MH, Teguh SR, SH, Oto Bismarch, SH. Sisi lain yang menjadi perhatian dalam persidangan itu, hadirnya Direktur Utama PT. CGA, Ichsan Suaidi. Puluhan warga yang menjadi pendukung CGA juga hadir meramaikan pengadilan.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal I Made Pasek, SH, MH itu diawali dengan penyampaian materi praperadilan dari pemohon PT. CGA dan ditanggapi pledoi oleh termohon Kejati NTB. Materi praperadilan yang diajukan PT. CGA disampaikan bergilir tiga kuasa hukum. “Dengan ini mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi NTB,” Oto Bos-

march mengawali pembacaan materi praperadilan.

Kemudian pertimbangan hukum disampaikan, mulai dari proses penyidikan kasus Dermaga Labuhan Haji yang berlanjut pada terbitnya surat perintah penahanan Tanggal 20 Februari 2014. Terbitnya penetapan tersangka berujung penahanan itu, dipersoalkan karena alat bukti dituding tidak cukup.

Polemik muncul ketika pihak Kejaksaan meminta pengacara Ichsan Suaidi, Muhammad Antonius, SH memberi jaminan uang jika ingin ditangguhkan penahanan. Atas permintaan dari penyidik itu, Antonius memenuhi permintaan dan dilakukan penyerahan uang ke Kejati NTB, Tanggal 28 Februari 2014.

“Tidak sampai disana, ternyata Jumat 28 Februari uang milik pemohon disita, yang sebenarnya itu sebagai uang jaminan untuk penanguhan penahanan,” tegasnya. Penyitaan uang itu pun dinilai tidak sah karena tidak berdasarkan penetapan pengadilan, namun penentuan jumlahnya berdasarkan asumsi dari penyidik.

Dibeberkannya, ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. “Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan melawan hukum, penetapan penahanan tidak sah, penyitaan uang Rp 8,9 miliar milik pemohon tidak sah dan melawan hukum,” tegas Nurjihat, tim kua-

sa hukum lainnya.

Kepada hakim, pihaknya memohon agar pembatalan penetapan tersangka terhadap Ichsan Suaidi karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Oleh sebab bukti permulaan tidak cukup, maka penahanan oleh termohon Kejati NTB tidak sah.

Diklaim, pembangunan dermaga sudah selesai dan sudah diserahterimakan kepada Pemkab Lotim. Bahkan hasil audit BPKP, pemohon masih punya sisa pembayaran Rp 11 miliar dan jadi hak pemohon.

Atas materi praperadilan itu, tiga Jaksa membawa bergilir pledoinya. Ihsan Asri, SH menyebut, dalil dalil yang diajukan pemohon dalam praperadilan itu dinilai sebagai upaya pengulangan terhadap hal yang sudah diketahui.

“Sehingga apa yang menjadi materi pemohon, dari semua dalil - dalil yang diajukan pemohon, tidak satu pun yang memenuhi ketentuan pasal 1 butir 10 KUHAP jo Pasal 77. Artinya semua materi yang diajukan pemohon dalam dalil dalinya, sudah diluar jalur pera peradilan,” kata Ihsan.

Meski sudah menyampaikan itu sebagai kesimpulan, namun Ihsan kembali membaca poin per poin tanggapan atas materi praperadilan pemohon.

Seperti, dalam hal penetapan terhadap Ichsan Suaidi, pihak kuasa hukum pemohon sudah memahami itu sebagai

Hakim akan Bacakan Putusan Sela Dari Hal. 1 pledoi tergugat, sampai replik dan duplik sudah berakhir. ‘’Sehingga saya tinggal membuat putusan sela atas materi gugatan yang disampaikan penggugat dan terakhir duplik yang disampaikan tergugat,’’ kata Sutarno.

Setelah penyampaian singkat itu, Sutarno menutup sidang dan memastikan akan melanjutkan sidang Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sela.

Kuasa Hukum Suara NTB, Dr. Umaiyah, SH, MH berharap ada putusan seadil adilnya dari maje-

lis hakim berdasarkan materi pembelaan yang disampaikan selama ini sebagai penggugat. ‘’Ya , kita harapkan putusan yang seadiladilnya. Tapi nanti sepenuhnya menjadikewenanganhakimuntuk memutuskan perkara ini dalam putusan sela nanti. Jadi kita tunggu saja,’’ pungkas Umaiyah. (ars)

Dewan Kawal Kebijakan Strategis Gubernur Dari Hal. 1 meningkatkan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di wilayah sekitar kawasan. Selain itu, pariwisata adalah sebuah industri yang bisa menghasilkan multiplyer effect, dan tidak akan pernah surut seiring kebutuhan manusia tersebut.

Karena itu, ia juga mengingatkan agar BTDC selaku pengelola kawasan prestisius itu benar – benar memberdayakan potensi lokal agar masyarakat Lombok Tengah Bagian Selatan juga benar – benar menikmati manfaat.

“Prinsipnya, jika pariwisata itu berkembang, masyarakatnya pasti maju. Nah, yang dapat mengontrol para pekerja lokal tidak lain adalah BUMD yang akan digandeng oleh PT. BTDC. Ini maksud pak Gubernur, masyarakat dan pihak DPRD NTB yang juga harus dipahami posisinya oleh pihak BTDC itu,” ujar Halik Iskandar.

Dikatakannya, Presiden SBY pun saat ground breaking Mandalika Resort beberapa waktu lalu itu, telah mewanti-wanti BTDC agar lebih memprioritaskan ten-

aga lokal bagi provinsi maupun daerah sekitar untuk bisa masuk bekerja di kawasan BTDC itu.

Mamik Alek – panggilan akrabnya itu mengatakan, walaupun hidup di era globalisasi, para stakeholder tidak boleh meninggalkan kepentingan nasional, apalagi kepedulian terhadap bangsa sendiri.

Karenanya, ia menyarankan agar BTDC bersama BUMD sebagai perusahan bersama, harus bisa mendorong terbentuknya sekolah tinggi pariwisata di lokasi Mandalika Resort itu. Harapannya, dari sekolah tinggi itu akan lahir lulusan – lulusan yang benar-benar mengerti bagaimana melayani dengan hati “How To Serve“. Yakni bagaimana membuat orang lain senang dan ingin kembali mengunjungi Pulau Lombok kedepannya.

Apalagi faktanya, program pengembangan pariwisata yang menjadi andalan provinsi NTB sejak lima tahun lalu lalu hingga kini, telah berhasil mendongkrak kunjungan wisata ke daerah ini.

“Adanya, BTDC di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan, jangan sampai membuat

masyarakat di sekitar kawasan Mandalika Resort malah menjadi penonton di rumahnya sendiri.

Kami tidak ingin itu terjadi, sudah mulai BTDC menggandeng BUMD NTB untuk menyiapkan lokasi sekolah tinggi pariwisata itu. Ini agar ada kebanggan warga lokal, bila perlu ada belasan warga disana yang masuk dalam top managemant hotel-hotel mewah kedepannya,” tandas Caleg incumbent yang akan maju kembali dalam Pemilu 2014 ini.

Ia menambahkan, adanya masalah lahan yang belum tuntas terbayar diatas HPL yang dikelola BTDC hingga kini, akan bisa selesai manakala BTDC mengikuti saran dan masukan dari Pemda NTB maupun Pemkab Loteng hingga Presiden SBY. “Insya Allah, warga lokal akan malu dan pemda pun akan membantu penuh BTDC menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas.

Tapi syaratnya, BTDC mematuhi keinginan masyarakat, Pemda NTB hingga Pak Presiden.

Jangan mendengarkan diri sendiri, namun mengabaikan masukan dan saran pihak lain,” pungkas Lalu Abdul Halik Iskandar. (aan/*)

KPU: NTB Siap Laksanakan Pemilu Dari Hal. 1 rumah sakit pemerintah maupun swasta, rumah tahanan, panti jompo hingga warga penyandang disabilitas. ‘’Ini adalah untuk memberikan jaminan hak konstitusional warga yang telah memenuhi syarat. Karena kami melayani semua, harus diberikan pelayanan,” ujarnya.

Menurutnya, jika penyelenggara mendapati adanya permasalahan di lapangan, maka langkah yang harus segera dilakukan adalah menyampaikan laporan kepada penyelenggara di atasnya. “Atau bisa juga ke KPU Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Kemarin KPU NTB juga telah mendapatkan laporan kendala kesiapan logistik jelang pemungutan suara. Salah satunya adalah ditemukannya kekurangan 400 surat suara

DPRD Provinsi NTB untuk Kabupaten Sumbawa. Untuk memastikan kekurangan itu tertutupi, KPU NTB bahkan terpaksa berkoordinasi dengan Polda NTB untuk meminjam helikopter guna membawa surat suara itu dari Bali ke Bandara Internasional Lombok (BIL). Dari BIL, surat suara lalu dibawa ke Sumbawa dan dijemput di Pelabuhan Poto Tano oleh petugas KPU Sumbawa.

Selain itu, KPU NTB juga berkoordinasi dengan KPU Kota Mataram untuk menyelesaikan temuan adanya ratusan warga wajib pilih di RT 3, Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung Baru, yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. “Itu sudah ditindaklanjuti dan sudah disiapkan surat suara dari 12 TPS yang akan melayani jika kekurangan surat suara

di satu TPS,” ujarnya.

Temuan serupa di Pondok Prasi menurutnya juga sudah masuk dalam Daftar Pemilih Khusus. “Jadi sudah ada solusinya,” ujar Aksar.

Singkatnya, ujar Aksar, dari aspek teknis, KPU NTB dan jajarannya telah siap untuk menyelenggarakan pemungutan suara hari ini. “NTB sudah siap melaksanakan pemilu. Jadi jangan sampai masyarakat yang justru menyiakan hak konstitusionalnya untuk memilih para pemimpin.

Jangan sampai menggadaikan hak konstitusional ini hanya dengan uang, materi dalam jumlah tertentu. Karena itu bukan menjadi jaminan kualitas pemimpin yang terpilih,” tegasnya.

Aksar juga berharap agar seluruh peserta pemilu berbesar hati menerima hasil pemungutan suara hari ini. (aan)

langkah hukum yang harus dilakukan oleh kejaksaan dalam kasus Dermaga Labuhan Haji.

Terkait penetapan tersangka tidak sah menurut hukum belum disertai bukti permulaan.

“Termohon mestinya diartikan setidak tidaknya telah tersedianya dua alat bukti yang cukup, yang sah sesuai 183 Jo 184 KUHAP,” kata Ihsan.

Menanggapi terkait penetapan penahanan pemohon, dilalukan penyidik beradasarkan ketentuan KUHAP dan sudah sah, demikian juga dengan penyitaan uang kerugian negara Rp 8,9 miliar tersebut.

“Atas materi praperadilan ini, kami sebagai pemohon meminta kepada hakim agar pemohon membuktikan dalil dalilnya tentang ketidakcukupan alat bukti untuk penetapan dan

penahanan Ichsan Suaidi,” sambung Made Sutapa.

Sedangkan penyitaan uang sebesar Rp 8,9 miliar yang dinilai tidak sah menurut hukum.

Dalam hal ini penyidik sudah mengajukan izin penyitaan kepada Ketua PN Mataram.

Dibantah juga soal tudingan penyitaan uang itu dengan modus pengecohan dan pembohongan terhadap pemohon.

Diakhir materi pledoinya, Sutapa yang membacakan tanggapan mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini sehingga tidak cukup untuk melanjutkan.

Sidang akan dilanjutkan Kamis (10/4) mendatang dengan agenda pembacaan replik dan dilanjutkan duplik dari termohon. (ars)

Dari Janji Siapkan Lahan Kuburan hingga Marak Transaksi ”Prabayar” Dari Hal. 1 “Dari sembilan partai yang ditemukan diatas, semuanya melakukan transaksi secara langsung atau istilahnya ‘’prabayar” seperti yang dirilis koran hari ini,” ujar Ramli sembari mengutip informasi yang dilansir Suara NTB edisi Selasa kemarin.

Informasi lainnya menyebutkan, modus transaksi ‘’pascabayar” dilakukan dengan pola menyerupai mobilisasi bertingkat.

Jaringan Anti Politik Uang juga mengungkapkan semakin lihainya praktik politik yang yang dilakukan. Salah seorang pemantau Jaringan Anti Politik Uang, Deny Hartawan, mengungkapkan adanya indikasi pembagian uang yang dilakukan dengan cara sangat tertutup. Caranya adalah dengan menjemput pemilih dari tempat tinggal masing – masing, lalu mereka dikumpulkan di salah satu tempat untuk kemudian dibagikan uang. ‘’Masing – masing orang senilai Rp 25 ribu,” sebutnya. Dengan modus yang demikian rapi, praktik politik uang menjadi sangat sulit untuk dibuktikan.

Selain itu, Jaringan Anti Politik Uang NTB juga mencatat temuan di daerah Tinggar, Kecamatan Ampenan di Kota Mataram.

Di daerah tersebut, seorang caleg diduga telah menjanjikan kepada warga untuk menyiapkan lahan kuburan. Sementara di Lombok Timur, seorang caleg DPR RI diduga mengiming – imingi fasilitas laboratorium untuk 20 sekolah swasta.

Jaringan Anti Politik Uang NTB adalah lembaga pemantauan pemilu yang digagas oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB dengan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Diduga Bagi-bagi Uang Sementara itu, meski menjadi calon incumbent, ternyata tidak serta merta membuat sang caleg percaya diri bisa memenangkan Pileg yang berlangsung hari ini.

Cara-cara kotorpun ditempuh untuk mendapatkan suara yang cukupuntukmengantarkannyaduduk kembali di kursi wakil rakyat.

Bahkan, caleg ini berani membayar Rp 50 ribu per satu suara.

Hal inilah yang diduga dilakukan tim sukses seorang caleg incumbent dari daerah pemilihan (dapil) Selaparang. Pagi-pagi, sekitar pukul 08.00 Wita, Selasa (8/4) kemarin, seorang pria paruh baya mendatangi sejumlah rumah warga yang bakal menyalurkan hak pilihnya di TPS 7 pada salah satu lingkungan di dapil itu. Pria yang belakangan diketahui sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) di TPS 7 tersebut menyodorkan amplop berisi uang Rp 50 ribu berikut stiker sang caleg.

Secara terang-terangan anggota PPS pada TPS 7 itu meminta warga yang telah menerima amplop berisi uang itu agar mencoblos caleg yang namanya tertera di stiker yang dilengkapi uang pecahan Rp 50 ribu itu. Beberapa warga yang menerima amplop ketika dikonfirmasi Suara NTB mengaku bagi-bagi uang yang dilakukan tim sukses caleg tersebut merupakan rezeki nomplok.

Namun, mengenai pilihan di bilik suara hari ini, warga yang enggan dikorankan namanya itu mengatakan, belum pasti akan memilih caleg yang memberi uang tersebut. Tetapi ada pula yang memastikan diri akan memilih sang caleg sebagai bentuk terimakasih. Seperti diketahui, di dapil Selaparang terdapat tujuh caleg incumbent. Belum lagi persaingan dari caleg-caleg baru yang jumlahnya tidak sedikit.

Sementara Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponsel, Selasa malam akan menindaklanjuti informasi tersebut. Panwaslu Kota Mataram katanya telah berkoordinasi dengan Panwascam setempat untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut. ‘’Jika benar ditemukan (politik uang), pelaku (caleg) akan diproses (sesuai ketentuan berlaku),” jelas Srino. (aan/fit/ami)

Praperadilan Hal Biasa Dari Hal. 1 Baik masalah penahanan penyitaan maupun yang lain-lain,” tegasnya, seraya menambahkan, penyitaan uang Rp 8,9 miliar lebih itu sudah sesuai prosedur dan melalui persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Ditanya lagi soal penyerahan uang Rp 8,9 miliar sebagai jaminan untuk penangguhan penahanan Ichsan Suaidi, Kajati membantah itu. Tidak ada janji dari jajarannya untuk penangguhan penahanan setelah uang diserahkan. ‘’O.. tidak, tidak, tidak ada itu (janji penangguhan),” tegasnya.

Dia menegaskan lagi bahwa uang itu sebagai kerugian negara berdasarkan hitungan riil dan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Bahkan terkait penyitaan, Kajati membantah melakukan pemaksaan dan pelanggaran atas hak Ichsan Suaidi sebagai tersangka dalam kasus ini. Proses penyitaan uang sudah melalui prosedur yang tepat dan pihaknya bisa per-

tanggungjawabkan. Bahkan penyitaan itu sudah didasarkan dengan penetapan pengadilan.

“Sudah ada penetapan pengadilan, jadi kami tidak sembarang menyita,” tegasnya.

Wartawan juga menanyakan posisi dana yang sudah disita tersebut. Diyakinkan Kajati, dana itu tidak disimpan dalam bentuk deposito untuk tujuan mencari keuntungan dari bunga bank. Uang itu dalam posisi utuh dan disimpan di rekening Kejati NTB. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Dipastikannya, tiga tersangka, Ichsan Suaidi, KPA Gafar Ismail dan Konsultan Manajemen M Zuhri dalam waktu dekat berkasnya akan selesai dan dilimpahkan ke persidangan. Pihaknya juga mengajukan perpanjangan penahanan terhadap tiga tersangka, karena berkasnya masih belum rampung. Dia memberi jaminan, proses penyidikan akan profesional dan proporsional. Jajarannya sudah diwanti wanti agar tidak main – main. (ars)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

Waspadai Politik Uang HARI ini 9 April, seluruh masyarakat Indonesia yang telah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) akan menyalurkan hak pilihnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Euforia pesta demokrasi guna memilih wakil rakyat, makin terasa H-1 Pemilu, berikut riak-riak masalah yang menyertainya.

Yang paling rawan terjadi jelang pemilu, adalah ‘’tradisi’’ sogok menyogok atau politik uang. Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) kabupaten/kota atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) meski mengklaim telah melakukan pengawasan ekstra ketat, tetap saja tidak sepenuhnya mampu membendung kebiasaan oknum caleg membeli suara pemilih. Beragam modus yang dijalankan oknum caleg berikut tim suksesnya untuk mempengaruhi masyarakat pemilih agar mencoblosnya hari ini.

Bahkan cara-cara curang ini, ada yang sudah menjalankannya sejak jauh-jauh hari. Tetapi, tidak sedikit pula oknum caleg ataupun tim suksesnya beranggapan bahwa sogokan kepada calon pemilih pada H-2 atau H-1 lebih efektif ketimbang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Benar kata Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Hamdan Zoelva, bahwa tipikal pemilih ada tiga macam. Pertama pemilih cerdas yang memang menentukan pilihannya berdasarkan pilihannya sendiri tanpa bisa dipengaruhi orang lain. Pemilih cerdas akan memilih setelah mengetahui referensi caleg yang akan dipilihnya.

Kedua pemilih emosional yang akan memilih berdasarkan rasa suka sesaat dan ketiga adalah pemilih transaksional.

Jenis pemilih yang ketiga ini yang paling harus diwaspadai. Banyaknya caleg mengumbar janji rupanya membuat masyarakat kurang simpati. Sehingga, jika datang ajakan untuk memilih caleg tertentu, masyarakat pemilih ini akan meminta imbalan. Jumlah pemilih transaksional diyakini lebih banyak ketimbang pemilih cerdas. Panwaslu maupun Bawaslu dinilai kalah cepat dengan sepak terjang oknum caleg maupun tim suksesnya.

Banyak pelanggaran pemilu pada masa tenang diduga tidak diketahui oleh Panwaslu maupun Bawaslu. Terutama pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang. Masyarakat yang menikmati uang caleg tentu tidak mau ambil pusing. Meskipun tindakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran.

Masyarakat juga nampaknya tidak mau direpotkan misalnya dengan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu maupun Bawaslu.

Kecuali, jika kalangan masyarakat yang mengetahui terjadinya politik uang itu ada hubungannya dengan partai atau caleg lain, maka disitulah akan ada laporan yang masuk ke Panwaslu atau Bawaslu. Lembaga pengawas pemilu ini bukan malaikat yang selalu tahu dimana pelanggaran pemilu itu terjadi. Sebetulnya kerja-kerja Panwaslu ataupun Bawaslu harus mendatang dukungan dari masyarakat.

Kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah KPU dan Bawaslu untuk mencetak lebih banyak lagi pemilih cerdas. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Pada Hari Ketika Para Wakil Dipilih Oleh : ADA hari ketika para wakil dipilih, sekian banyak harapan, kecemasan, dan anganangan berkelindan dengan sekian gumpal ketidakpedulian, ketidak percayaan dan apatisme yang akut. Hari itu dibayangkan sebagai titikmula dimana perubahan ke arah yang lebih baik dapat terwujudkan. Sesuatu yang serius, mahal, dan menyangkut kehidupan yang luas. Apalagi itu terjadi di sebuah negara yang telah mengubah satu pusat menjadi banyak pusat. Desentralisasi berbiaya besar dan menimbulkan banyak kerentanan. Tapi itulah jalan yang sudah dipilih, dan ketika jalan sudah dipilih maka semua risiko yang menyertainya mesti dihadapi dengan besar hati.

Pada hari ketika para wakil dipilih banyak hal yang dipertaruhkan. Ada jarak yang belum sepenuhnya bisa dipangkas, antara yang mewakili dan yang diwakili. Keduanya adalah kerumunan yang terjebak dalam struktur dan sistem yang sekian lama diyakini sebagai metode pembentukan dan pembangunan tata hidup yang baik. Jarak itu tak jarang menimbulkan benturan yang keras, bahwa yang diwakili merasa terabaikan dan yang mewakili belum mampu menunjukkan kinerja yang maksimal. Meski tak mungkin mengharapkan maksimalisasi yang paten di tengah persoalan yang sedemikian kompleks dan berlapis-lapis.

Yang bisa diharapkan adalah relasi atau komunikasi yang sehat, sehingga apa yang disuarakan dapat didengar dan memperoleh tanggapan yang cukup.

Sebagai aplikasi dari sistem demokrasi, pemilihan secara langsung menyebabkan politik jadi akrab di tengah-tengah masyarakat. Politik tak lagi dibicarakan dengan bisik-bisik dan setiap individu berhak punya opini sendiri terhadap pilihannya.

Memilih jadi sebuah sikap mandiri, bukan sikap tunduk dan takluk. Ada semacam kesadaran yang terbit, bahwa pilihan nanti akan menentukan sesuatu. Akan punya akibat yang bisa dirasakan langsung. Tetapi sekali lagi ini masalah relasi. Dan relasi dibangun di atas fondasi kepercayaan.

Komunikasi yang menjadi tanda

Kiki Sulistyo

(Pegiat Komunitas Akarpohon, Mataram) dari hadirnya relasi, bisa berlangsung tanpa kepercayaan, tapi itu hanya mengakibatkan banjir basa-basi, banjir janji, tapi miskin realisasi. Dalam keadaan seperti itu antara yang berjanji dan diberi janji sama-sama mafhum bahwa itu hanya basa-basi.

Yang hadir sebagai jembatan bagi ke-mafhum-an itu adalah transaksi singkat, transaksi yang pragmatis dan akibatnya tak ada kontrak moral, kontrak sosial yang cukup kuat untuk dijadikan pegangan yang bisa dipercaya.

Mungkin benar, tak ada yang benar-benar bisa digeneralisasi. Selalu ada anomali, selalu ada yang berbeda dan tak bisa dimasukkan dalam arus besar. Tapi sejauh manakah kekuatan dan daya jangkaunya? Sedang di tengah arus besar kita cepat berubah haluan, kita mudah pesimis dan patah arang. Memilih membuat kita, dalam kadar tertentu, memiliki andil, minimal terhadap yang kita pilih. Dan bila yang kita pilih itu terpilih dengan suara besar dan berhak atas kedudukan, andil kita terasa semakin besar. Andil itu adalah pinjaman yang kita berikan pada si terpilih, kita berhak menagih hutang itu apabila si terpilih berubah jadi kacang yang lupa pada kulitnya. Itu terdengar sederhana, tapi sudah pasti itu lebih rumit dari perhitungan rumus matematika. Sebab situasi tak mengenal kata pasti dan hutangpiutang yang sudah terjadi tak memiliki bukti yang jelas siapa yang harus membayar pada siapa.

Itulah jarak itu, jarak yang dipaksa susut dengan tiba-tiba manakala musim pemilihan tiba, dan bisa melar demikian jauhnya manakala musim berganti dan kehidupan berlangsung sebagaimana biasa.

Disitulah kecemasan dapat dimaklumi kehadirannya.

Golput Golongan putih adalah fenomena yang lahir dari kecemasan itu, meski kehadiran golput kerap dilandasi sikap apatis dan skeptis. Lalu pada gilirannya ancaman golput juga menimbulkan kecemasan di seberang yang lain.

Karena itulah golput menjadi kata yang kemudian ditempatkan

dalam karakter antagonisnya. Di tengah-tengah euforia memilih, tidak memilih bukanlah sikap yang bijak. Tetapi yang penting bukanlah orang memilih atau tak memilih, tapi pertanyaan kenapa orang memilih dan tidak memilih? Lagi-lagi kita harus berbicara perihal jarak dalam relasi antara yang memilih dan yang dipilih.

Saya percaya orang memilih karena percaya dan orang tidak memilih karena tidak percaya.

Dalam pemilihan calon anggota legislatif relasi itu bisa berlangsung lebih intim. Seberapa kenal si terpilih pada pemilihnya, dan sebaliknya seberapa kenal si pemilih terhadap yang dipilihnya.

Memang, sebelum datangnya hari ketika para wakil dipilih, mereka yang mencalonkan diri sudah memberi introduksi yang massif melalui baliho, poster dan stiker.

Tapi pada tingkatan itu saja sudah banyak kecaman, kritik, bahkan olok-olok terhadap metode visual yang sedemikian banal itu. Kecaman, kritik dan olok-olok itu bukan tidak memiliki sumber yang jelas.

Sumbernya adalah komparasi antara tabiat dan kinerja kerja. Tabiat para pejabat benar-benar berada di titik nadir di mata masyarakat. Berlimpahnya kasus korupsi, tindakan-tindakan buruk yang dilakukan ketika kuasa ada di tangan, dalih-dalih yang menyakiti hati. Betapa semua itu telah menjadi komplikasi yang berat dan membuat posisi-posisi itu dipandang dengan sikap sinis.

Karena itu jika golput dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi, sesuatu yang masih bisa kita diskusikan itu, buatlah orang-orang dari golongan itu untuk percaya dengan memperbaiki sistem relasi, komunikasi dan kepercayaan yang terpancar dari perubahan tabiat dan terlihat dari kinerja kerja yang terus diusahakan mendekati maksimal. Harus ada yang mau berkorban,dan bukankah tidak layak jika yang harus berkorban itu adalah masyarakat, yang sebagian di antaranya masih bersusah payah untuk memikirkan persoalan hidup sehari-hari?

Pernyataan, “jangan tanya apa

yang negara telah berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk negara” sudah tak pantas lagi dilontarkan di hadapan masyarakat.

Pada hari ketika para wakil dipilih, kita akan melihat apakah fundamen paling penting dari sebuah relasi, yakni kepercayaan, telah tumbuh benih-benihnya.

Apabila tidak, jalan yang sudah dipilih itu rupanya masih akan penuh belukar. Diperlukan upaya lebih sungguh-sungguh, lebih keras dan lebih tulus untuk membersihkan belukar-belukar itu, untuk merabas tabiat yang tak pantas ada dalam diri orang-orang yang mewakili. Orang-orang yang di pundaknya terdapat beban besar, tanggung jawab besar yang menyangkut hidup orang lain. Kita bisa berharap, sebab, meminjam frasa Victor Hugo, harapan adalah kata yang tercetak di tiap kening manusia. Tapi kita juga tak bisa menyalahkan mereka yang ragu dan pesimis sebab persoalan kepercayaan ini sudah berlangsung sekian lama.

Dan cahaya yang sungguh-sungguh cahaya belum benar-benar terbit di ufuk sana.

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

NTB Siapkan Paket Lelang Proyek Senilai Rp 258,6 Miliar

Konsumen Harus Cerdas BALAI Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram masih menemukan produk pangan menggunakan bahan-bahan kimia dan pengawet beredar di pasar-pasar tradisional. Hal ini pada gilirannya membahayakan jiwa konsumen.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi penganan bebas bahan pengawet sebenarnya tak bisa ditawar.

Kasi Sertifikasi BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan mengatakan, terus melakukan pemantauan di beberapa pasarpasar percontohan yang ada di Mataram. Di antaranya penganan yang paling rawan ada terasi non kemasan.

Dari hasil uji yang dilakukan, 90 persen lebih terasi yang dijual ecer oleh pedagang menggunakan pewarna kimia yang dapat mengganggu kelangsungan jiwa masyarakat. Ciri-cirinya dengan warna merah terang, dan terlihat bintik merah apabila dibelah. Ciri itu menurutnya patut diwaspadai oleh konsumen, karena terasi yang paling aman adalah terasi yang sudah memiliki sertifikasi resmi dari BBPOM. Dan terlihat dari sisi tampilan, biasanya terasi yang berwarna kecokelatan tidak dicampurkan dengan pangawet atau zat kimia lainnya.

“Masyarakat harus cerdas sebagai konsumen, harus konsumsi penganan yang tak berpengawet, dengan melihat rekomendasi yang dikeluarkan BBPOM, tertera di labelnya,”terang Yosef. Lainnya yang paling rentan menggunakan rodhamin adalah mi basah dan kerupuk. Penganan-penganan jenis yang dimaksud itu sedang menjadi favorit masyarakat, tentu hal ini menjadi ancaman sebenarnya.

Uji sampel diambil dari beberapa pasar percontohan NTB yang ada di Mataram. Pasar Mandalika, Kebon Roek, Pagesangan dan pasar ACC. Dari pasar percontohan ini, masih disimpulkan perlu proses untuk menyadarkan pedagangnya menjual bahan pangan tak berpengawet atau bercampur bahan kimia. Yosef mengatakan pada intinya semua pasar menjadi atensi, tetapi mana yang bisa dijangkau.

Untuk sementara ini, beberapa pasar di kota Mataram akan dijadikan pasar percontohan bebas bahan-bahan berpengawet.

Selain identifikasi terus di lapangan, perlu ditingkatkan upaya pembinaan tidak saja kepada pedagangnya. Tetapi yang paling inti adalah sentra-sentra produksinya yang harus diberi penyadaran untuk tidak mencampurkan bahan pengawet dan bahan pewarna tekstil pada pangan.

Membebaskan pasar tradisional dari panganan berbahan pengawet menurutnya sangat penting dilakukan. NTB sudah menjadi sasaran pariwisata, sehingga jaminan keamanan pada penganannya, juga menjadi pencitraan di mata nasional, bahkan internasional. (bul) Yosef Dwi Irwan

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3184BY, NOKA/NOSIN : MH1JBE118CK366097 / JBE11E-1358449 AN. SILVESTER SUDIN. HLG DISKTR MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4420BY, NOKA/NOSIN : MH1JBE110CK377336 / JBE1E1366489 AN. SILVESTER SUDIN. HLG DISKTR MATARAM

(Suara NTB/bul)

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

RAZIA - Razia supermarket oleh Disperindag NTB, BBPOM dan YPK, Selasa (8/4).

Supermarket Penjual Produk Kedaluwarsa akan Ditutup Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB menyiapkan sanksi tegas kepada supermarket atau pasar-pasar modern yang teridentifikasi menjajakan produk-produk kedaluwarsa. Pemerintah selama ini sudah melakukan pembinaan dan memberi teguran-teguran jika terdapat pelanggaran. Maksimal sanksi yang disiapkannya ini adalah penutupan sementara bagi outlet-outlet nakal.

Razia gabungan digelar bersama BBPOM Mataram, dan Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK).Darisatusupermarketyang disasar, yakni HERO (di Mataram Mall) dan beberapa di antaranya di wilayah Cakranegara dan Mataram yang notabene menjual produk-produk kelistrikan dan elektronik. Belum ditemukan produkproduk yang dianggap membahayakan bagi konsumen (kedaluwarsa), namun tetap tidak memungkinkan bagi supermarket atau pasar-pasar modern lainnya yang harus diantisipasi.

Tim gabungan selama ini selama empat jam menggelar razia mendadak di beberapa supermarket, termasuk di antaranya pasar percontohan. Sortir produk, mencatat jenis produk, baik makanan dan minuman dalam kemasasan, serta pengecekan lang-

HILANG

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR6516DW NOKA/NOSIN:MH1JF31189K026627/ JF31E-0026572 AN.NUR KARTIKA SARI HILANG DISEKITAR JL. RAYA SENGGIGI

sung masa berlaku produk yang dijajakan supermarket. Dari kegiatan rutin pemantauan lapangan ini, belum ditemukan adanya produk-produk yang membahayakan bagi konsumen.

Pengakuan salah satu manajemen supermarket yang dirazia, bahwa produk-produk yang dipajang di seluruh gerai tetap disortir secara rutin. Bahkan, produk yang akan kedaluwarsa biasanya ditarik sebulan sebelum masa berlaku habis.

Tetapi, untuk meminimalisir produk kedaluwarsa terjual di konsumen, ketentuannya tiga bulan sebelum batas kedaluwarsa produk-produk tersebut dijual dengan diskon hingga 50 persen. Dua bulan, masih bisa diperbolehkan beredar, tetapi satu bulan bahkan 10 hari maksimal, dilakukan penarikan produk untuk pemusnahan.

Razia masih akan terus di-

lakukan. Hanya saja, di pasar percontohan masih ditemukan adanya makanan dan minuman dalam kemasan yang dijual bebas dengan batas waktu melebihi ketentuan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki MM, Selasa (8/4) mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sanksi khusus kepada supermarket nakal nantinya.

Sanksinya dalam bentuk penutupan sementara, dalam batas waktu beberapa hari. Guna memberi efek jera kepada pemiliknya.

“Pengawasan dan pembinaan sudah sering kita lakukan, dan itu rutin. Kalau masih ada supermarket yang menjual produk kedaluwarsa atau yang tidak ber-SNI, kita rekomendasikan ditutup sementara,” sebut Maliki.

Tidak etis jika pedagang besar, modern masih menjual barangbarang kedaluwarsa, apapun dalilnya. Jangan sampai upaya yang dilakukan pemerintah selama ini tidak memberi efek jera kepada manajemen pedagang-pedagang besar yang ia maksudkan.

“Selama ini yang normatif, kalau itu barang yang kedaluwarsa, kita Police Line, lalu surat teguran.

Sanksi akan tetap diberikan, tetapi tetap mengacu pada aturannya,” demikian Maliki.(bul)

Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi dari Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB hingga 8 April 2014, dari 18 paket lelang proyek strategis Pemprov NTB tahun 2014 dengan pagu Rp 258,639 miliar, baru dua paket yang sudah tuntas lelang. Sementara, lima paket masih dalam proses lelang dan 11 masih dalam penyusunan desain atau review desain pada SKPD bersangkutan.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB, Ir. Muhammad Rum, MT, Selasa (8/4) menyebutkan, dua paket proyek strategis yang sudah tuntas lelang tersebut adalah proyek pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB yakni Paket I Rembiga-Pemenang-Tanjung-Bayan-Ds. Biluk-Sambelia-Lb.Lombok senilai Rp 10 miliar. Kemudian paket 2 yakni Sumbawa Besar-Semongkat-Batu Dulang-Sebewe-Lua Air senilai Rp 8 miliar.

“Harapannya teman-teman SKPD berpacu untuk menyelesaikan. Kami selalu pantau untuk mennggenjot progres lelang,” ujarnya.

Rum mengatakan pihaknya terus mengingatkan SKPD terkait dengan lelang tersebut. Bahkan, Biro AP juga rutin melaporkan progres lelang ke Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Selain itu juga diberikan peringatan kepada SKPD yang belum mengajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB melalui SMS center. “Kendalanya memang di situ, mengenai desain memang. Semuanya berpulang pada desain. Ada yang desainnya belum ada.

Ada yang desainnya perlu review,” imbuhnya.

Ia berharap pada Mei mendatang semua paket lelang proyek strategis itu sudah tuntas semuanya.”

Namun, ini berpulang lagi kepada teman-teman SKPD untuk segera mengoptimalkan sumberdaya untuk mempercepat ini,” tandasnya.

Sementara itu, lima paket lelang proyek strategis yang masih dalam proses lelang di ULP antara lain proyek pengadaan konstruksi fasilitas umum dan sosial Islamic

Center senilai Rp 50,737 miliar. Dua paket proyek pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB yakni PrayaKeruak-Simpang PengantapMt.Ajan-Kuta, MT. AjanPenujak senilai Rp 6 miliar dan Simpang Kempo-Simpang Kore, Tawali-Sape, Karumbu-Sape senilai Rp 12 miliar. Kemudian proyek lanjutan pembangunan gedung RSUP NTB yakni pembangunan gedung I senilai Rp 66 miliar lebih dan pembangunan gedung J senilai Rp 43 miliar lebih.

Sedangkan 11 paket lelang yang masih dalam proses penyusunan desain atau review desain antara lain proyek pembangunan perumahan layak huni di Loteng senilai Rp 5 miliar lebih, Lotim Rp 4,5 miliar lebih, Kota Mataram, KLU dan Lobar Rp 4,5 miliar lebih, Kabupaten Sumbawa dan KSB senilai Rp 2,2 miliar lebih dan Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima senilai Rp 2,8 miliar lebih.

Kemudian, dua paket proyek strategis pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB yakni Pal IV-Lenangguar, Lenangguar-Lunyuk senilai Rp 5,5 miliar dan Kawinda To’i-Piong, Piong-Simpang Kore, Simpang Kore-Kiwu, Kiwu-Sampungu, SampunguBajo, Sila-Bajo senilai Rp 8 miliar.

Selanjutnya, tiga paket pada proyek strategis lanjutan pembangunan RSUP NTB yakni pembangunan gedung N senilai Rp 7,8 miliar, pembangunan gedung T senilai Rp 7,3 miliar dan pembangunan Y1 senilai Rp 12 miliar. Serta proyek strategis renovasi dan perluasan bangunan RSJ NTB senilai Rp 11 miliar dan proyek konstruksi pembangunan lobby utama kantor Gubernur senilai Rp 9,3 miliar lebih. (nas)

KECANTIKAN

Dicari Coaster Bisa Potong Tampil Cantik Tidak Harus Mahal

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUPA-RUPA

MEBEL

08

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

08

Drs. L. Imam Maliki, MM NIP. 195812231985031007

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

Halaman 8

Waspada Serangan Fajar, Panwaslu Lobar Siaga I

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Panwaslu Lombok Barat, Suryadi Hidayat mengaku Panwaslu dalam kondisi siaga I pada H-1 dan hari H pileg tanggal 9 April hari ini. Panwaslu mewaspadai praktek ilegal seperti politik uang dan jual beli suara yang bisa saja dilakukan oknum perserta melibatkan penyelenggara.

“Mewaspadai politik uang dan jual beli suara, Kami (panwaslu) siaga I, semua anggota menyebar ke lapangan,” ungkap Suryadi Hi-

dayat, Selasa kemarin.

Dijelaskan, praktik politik uang ini sangat berpotensi terjadi melibatkan peserta pileg dan penyelenggara. Hal

ini didorong untuk meraup suara. Hal klasik masih saja terjadi, seperti serangan fajar. Dimana tim dari oknum perserta pemilu mendatangi

dusun untuk membagi-bagikan uang ke warga dengan catatan memilih bersangkutan.

Selain itu, Panwaslu juga mewaspadai praktik politik transaksional yang terbilang baru. Seperti pemilih menggunakan HPnya memotret oknum caleg yang dipilih.

Lalu, foto hasilnya yang diserahkan sebagai bukti bahwa pemilih itu mencoblos yang bersangkutan. Pemilih selanjutnya meminta imbal balik uang.

Karena itu, pihaknya berupayaa melakukan antisipasi dan pencegahan dengan melibatkan semua unsur terkait.

Khusus anggota Panwaslu disebar ke lapangan untuk mengidentifikasi praktikpraktik ini. Ia juga mengimbau saksi-saksi agar melihat proses pemungutan suara hingga akhir.

Mengantisipasi praktik ilegal itu, Panwaslu juga melarang pemilih membawa

HP saat mencoblos. Sementara itu, warga di Desa Babussalam digegerkan informasi Serangan Fajar yang akan dilakukan para Caleg. Kades Babussalam, Redwan mengaku serangan fajar justru merusak masyarakat, karena masyarakat menjadi labil dan berorientasi uang. (her)

MITAN - Sejumlah minyak tanah (mitan) yang diduga merupakan selundupan diamankan oleh jajaran Polres Mataram.

(Suara NTB/met)

Polres Mataram Amankan Mitan Diduga Selundupan Mataram (Suara NTB) Razia yang digelar Polres Mataram dalam rangka menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu, tidak hanya fokus pada pemeriksaan kelengkapan surat – surat kendaraan bermotor. Polisi juga memeriksa sejumlah pengendara yang membawa senjata tajam (Sajam). Selain itu, Puluhan liter Minyak Tanah (Mitan) yang diduga selundupan diamankan oleh jajaran Polres

Mataram.

Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, Senin (7/4) malam lalu menerangkan, razia yang digelar oleh jajarannya itu akan berlangsung terus menerus. Hal itu bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif ditengan Masyarakat. Lebih – lebih dalam perayaan pesta demokrasi. “Jadi dalam Razia yang sudah digelar selama beberapa malam terakhir ini, kami dari Pol-

Warga Keluhkan Karut Marut DPT Mataram (Suara NTB) – Rabu (9/4) hari ini, proses pemungutan suara berlangsung serentak di Indonesia. Sayangnya, meski sudah menjelang hari H, ternyata banyak wajib pilih yang masih bermasalah dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Seperti diungkapkan Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (8/4) kemarin.

Wayan mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat di empat lingkungan di Kecamatan Cakranegara. Masing-masing Lingkungan Wanasaba, Panaraga, Karang Sampalan dan Karang Jagu. ‘’Namanya ada di DPT tapi yang bersangkutan tidak mendapatkan form C6 atau surat panggilan memilih,’’ terangnya.

Adapula laporan warga yang mengaku mendapat surat panggilan ganda. ‘’Saya malah dapat dua surat panggilan memilih di dua TPS berbeda,’’ aku Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.

Selain itu, ada surat panggilan yang ternyata pemilihnya tidak ada di TPS yang disebutkan di surat panggilan memilih tersebut.

Wayan mengaku prihatin dengan kinerja KPU. Ia khawatir karut marut DPT ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat curang. ‘’Kasihan juga masyarakat yang benar-benar ingin menyalurkan suaranya justru tidak dapat surat panggilan memilih dan lain sebagainya,’’ terangnya.

Memang, warga bisa menggunakan KTP dan kartu keluarga, tetapi lanjut Wayan, mekanismenya tidak semudah jika mereka memiliki surat panggilan resmi. ‘’Mereka harus menunggu sampai di atas jam 12 dulu baru bisa memilih,’’ imbuhnya. Dikonfirmasi terpisah, komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Suparwadi menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. KPU Kota Mataram, katanya akan berkoordinasi dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) serta petugas TPS di lingkungan. ‘’Laporan ini akan segera kita follow up,’’ janjinya. (fit/cem)

Polres Lotim Tingkatkan Frekuensi Pengamanan Selong (Suara NTB) Memasuki hari H pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) Rabu (9/4) hari ini, aparat Polres Lombok Timur mengingkatkan fekuensi pengamanan. Antara lain melakukan razia tiap malam, termasuk malam hari menjelang pemungutan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya terus menciptakan keamanan dan ketertiban pada setiap tahap pelaksanaan pesta demokrasi.

Hal ini disampaikan Kapolres Lombok Timur, AKPB Dede Alamsyah, SIK kepada wartawan di kantornya usai menggelar apel siaga menghadirkan seluruh personel yang akan melakukan pengamanan, Selasa (7/4) kemarin. Aparat keamanan tetap terjaga, tidak tidur malam melakukan pengamanan. Kondisi Lotim saat ini pun diklaim cukup kondusif dan berharap tetap kondusif hingga berakhirnya pesta demokrasi.

Diketahui jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lotim ini terbanyak se NTB, 3.077 unit tersebar di 254 Desa dan 20 kecamatan. Untuk melakukan pengamanan, telah disiagakan personel khusus pengamanan (Pam TPS) sebanyak 807 orang personel Polres Lotim yang dibantu dari Polda NTB. Hasil analisa Polres Lotim, dari ribuan TPS se Lotim itu dicatat masuk katergori TPS rawan sebanyak 100 TPS. Terdiri dari rawan II sebanyak 25 TPS dan rawan I 75 TPS. Sistem pengamanan pun dibedakan. TPS aman dengan pola 2 anggota Polisi, 16 tenaga linmas yang melakukan pengamanan di 8 TPS. Sedangkan TPS rawan I dengan pola 2 polisi, 8 Linmas di 4 TPS. Diluar personel pengaman TPS, tetap disiagakan personel sebanyak 250 orang yang melakukan backup dan pengamanan di luar. Termasuk pengamanan di kantor KPU dan Panwaslu. (rus)

res Mataram berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam). Kemarin malam (Minggu malam, red) kami berhasil mengamankan satu unit sajam, kemudian malam ini (Senin Malam, Red) satu unit sajam juga berhasil kami amankan.

Selain itu, puluhan liter mitan yang diduga merupakan hasil selundupan juga telah kami angkut kemari,” Katanya.

Sebelumnya, pemilik minyak tanah

tersebut mengaku bahwa mitan yang dibawanya adalah Mitan nonsubsidi. Sayangnya saat diperiksa polisi, pemilik mitan tersebut tidak mampu menunjukkan surat – surat atau dokumen yang menjadi keterangan tertulis. Demikian pula terkait sejumlah sepeda motor yang diamankan ke Mapolres karena tidak dilengkapi dengan surat – surat. Polisi akan melakukan penilangan serta diproses secara hukum.

Warga Mataram Diminta Ciptakan Kondusivitas Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada seluruh warga Kota Mataram untuk menciptakan kondusivitas pada saat berlangsungnya Pemilu Legislatif hari ini. Mohan mengatakan semua orang bertanggung jawab untuk mencipatakan suasana yang aman dan damai pada saat berlangsungnya pesta demokrasi ini.

Menurutnya hal yang paling penting adalah bukan soal menang dan kalah, tapi bagaimana keamanan dan ketertiban daerah dapat terus terjaga. Walaupun tensi politik pada saat pesta demokrasi seperti sekarang ini cenderung meningkat.

“Kita semua bertanggung jawab.

Ini bukan persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi bagaimana menciptakan kondusifitas,” ujarnya, Selasa (8/4) di ruang kerjanya.

Mohan juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijak. Karena nantinya mereka akan

menjadi duta masyarakat di legislatif. Untuk menghindari politik uang, para caleg juga diimbau untuk tidak melakukan politik uang.

Para caleg seharusnya memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

Camat dan Lurah juga diimbau untuk lebih peka dengan kondisi wilayah masing-masing. Jika ditemukan ada persoalan yang mengancam kondusifitas, maka diminta segera diselesaikan.

Terkait netralitas PNS, beberapa waktu lalu Wakil Walikota juga mengimbau para PNS lingkup Pemkot Mataram untuk tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan politik praktis. Karena PNS diatur dalam UU dilarang terlibat langsung dalam politik praktis. “Kalau ada dukungan karena keterlibatan emosional dan historis dengan calon atau partai tertentu silahkan diselesaikan di bilik suara,” ujarnya. Jika terbukti ada PNS yang terlibat, maka akan ditindak tegas sesuai dengan UU yang berlaku. (yan)

Hari Pemungutan Suara, Bawaslu Telusuri Kebenaran DPK Mataram (Suara NTB) Meski hari pemungutan suara pemilu 2014 digelar hari ini, Bawaslu tetap menelusuri kebenaran Daftar Pemilih Khusu (DPK) yang ada di semua kabupaten/kota. Alhasil, di beberapa kabupaten/kota, masih ada PPS yang mengaku belum merekomendasikan orang yang terdaftar di DPK, untuk memilih di PPS yang telah ditetapkan KPU. Ketua Divisi Pengawasaln dan Penindakan, Badan Pengawas Pemilu, (Bawaslu) NTB, Bambang Karyono, yang ditemui di ruang kerjanya Selasa (8/4) kemarin, mengatakan sampai saat ini, Bawaslu masih fokus mencari kebenaran data DPK. “Hingga saat ini, yang menjadi fokus kami adalah mencari kebenaran data DPK yang ada,” ujarnya. Beberapa PPS di kabupaten/kota ternyata belum merekomendasikan DPK untuk memilih. “Di Kabupaten Bima,

ada 150 orang lebih yang dicatat KPU sebagai DPK, setelah ditelusuri, ternyata PPS belum merekomendasikan,” tambahnya.

Menurutnya, penelusuran kebenaran DPK ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya susuatu yang tidak diinginkan. “DPK ini kan tidak punya surat suara, jangan sampai nanti surat suara yang dicanangkan KPU digunakan oleh orang yang tidak jelas atau fiktif,” tukasnya. Ditegaskan Bambang, yang memiliki hak pilih adalah orang yang memiliki data identitas yang valid. “Jika ada orang yang datang ke TPS kemudian ingin memilih dengan identitas yang tidak jelas atau fiktif. Maka kami tidak akan memberikannya memilih,” tegasnya.

Sementara itu, pihaknya mengapresiasi KPU yang telah memberikan by name by address DPK yang ada kepada pihaknya. (ami)

Selain itu, polisi juga telah melakukan pelacakan terkait indikasi kendaraan yang tidak dilengkapi surat – surat tersebut merupakan barang curian.

Kapolres tersebut akhirnya melayangkan imbauan kepada seluruh pengendara maupun pengemudi agar tidak membawa senjata tajam. Sebab, hal tersebut akan bertentangan dengan undang – undang yang berlaku. (met)

Tahanan dan Pasien Rumah Sakit akan Didatangi Petugas TPS Giri Menang (Suara NTB) KPUD Lombok Barat sesuai ketentuan KPU pusat menjamin semua warga yang telah memiliki hak pilih bisa menggunakan haknya. Terkait hak memilih, KPU menegaskan tidak ada satupun warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat memberikan hak suara tidak bisa memberikan hak pilihnya. Termasuk tahanan kepolisian dan pasien akan dilayani petugas TPS yang dekat dengan lokasi itu.

“Karena KPU mengokomodir semua warga,” ujar, Divisi Sosialisiasi KPUD Lobar Suhardi, Selasa kemarin. Ia menegaskan, bagi pemilih yang tak terdaftar pada DPT namun memiliki hak pilih masih bisa mencoblos dengan menunjukkan bukti-bukti identitas seperti KTP. Bagi warga yang merantau, namun pulang saat pemilu dan belum terdaftar juga bisa menggunakan

hak pilihnya.

Pemilih yang berada di tahanan dan rumah sakit juga terlayani saat pencoblosan. Mereka tetap bisa memberikan hak suaranya. Petugas TPS terdekat akan mendatangi Polres dan Rumah Sakit untuk memberikan hak piliih bagi pemiilih. “Kami sudah bersurat ke polres untuk minta data pemilih ditahanan, begitu pula ke rumah sakit,” kata Suhardi.

Ia mengklaim tak ada kendala yang berarti dalam persiapan pelaksanaan pemilihan legislatif yang tinggal dua hari lagi. Hal ini mengacu persiapan penyelenggara mulai tingkat KPPS, PPS dan PPK sudah dipersiapkan dengan segala regulasi yang menjadi pemandu pelaksanaan pemilu. Kesiapan vital lain, seperti logistik sampai saat ini tidak ada kendala terkait distribusi logistik. (her)

Tangani Pengguna Narkoba

Kapolres Tak Setuju Langkah Rehabilitasi ganan dengan langkah Mataram (Suara NTB) Rehabilitasi itu tadi.

Langkah penanganSebab, kita ketahui an pengguna narkoba penggunaan narkotika, yang tercantum dalam maupun peredarannya, undang – undang nomor merupakan salah satu 35 tahun 2009 tentang tindak kriminal yang narkotika, tercantum harus diberikan efek dua langkah penanganjera. Dan polisi juga an yang harus dijalantidak mau melangkahi kan oleh kepolisian kewenangan hakim. maupun instansi peneTerkait masalah menugak hukum lainnya. ju penjara maupun reKedua langkah tersehabilitasi itukan terbut antara lain yakni gantung vonis yang pertama memasukkan akan menjadi keputupengguna narkotika ke san hakim,” jelasnya. dalam penjara, kedua Meski beberapa melakukan rehabilitasi (Suara NTB/dok) waktu lalu sempat dikaterhadap pengguna denKurnianto Purwoko takan oleh Kepala Pugan memasukkan ke sat Penelitian Badan tempat karantina.

Sepanjang perjalanan penanganan Narkotika Nasional Kombes Pol Darterhadap pengguna narkoba, polisi win Butar Butar, bahwa langkah Rehanya masih tetap menggunakan lang- habilitasi merupakan satu langkah kah yang pertama yakni memasukkan- yang lebih efektif dalam penanganan nya ke dalam penjara. Dikatakan up- pengguna narkoba dibanding dengan aya Rehabilitasi sangat jarang, dan langkah penjara. Ia juga menyampaibahkan tidak pernah dilakukan. kan harapannya agar pusat karantina Demikian disampaikan oleh Kapolres dan rehabilitasi pengguna narkotika di Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, NTB diperbanyak. Tujuannya adalah untuk memberikan penyembuhan dan Selasa (8/4) kemarin.

“Kalau pendapat saya secara prib- pemulihan terhadap para pecandu adi, saya tidak sepakat dengan penan- narkotika itu sendiri. (met)

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Politikus Harus Yakinkan Rakyat Agar Tidak Golput Jakarta (Suara NTB) – Komedian Indro Warkop berpendapat para politikus seharusnya bisa meyakinkan rakyat agar mereka tidak menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu.

“Kalau tidak mau ada golput, perkecil hal-hal yang merugikan rakyat,” katanya saat ditemui di di pemutaran film Crush, di Kuningan, sore ini.

Ia menilai masih ada politikus yang berpolitik demi kepentingan partai-nya, bukan demi kepentingan rakyat. Menurutnya itu lah yang meyebabkan timbulnya golongan putih.

Indonesia akan menggelar Pemilu Legislatif lusa, 9 April.

Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri telah lebih mengikuti Pemilu, yaitu pada 30 Maret hingga 6 April.

Di Oman, Pemilu diadakan pada tanggal 4 April. WNI di Singapura mendatangi TPS yang berada di KBRI pada hari Minggu (6/4) kemarin.

Pemilu di China, Hingkong, Brasil, Denmark, dan Cile, diadakan pada 30 Maret.

Meskipun pemungutan suara di luar negeri dilakukan mendahului pelaksanaan di dalam negeri, penghitungan surat suara akan dilakukan secara bersama-sama pada 15 April di masingmasing Panitia Pemilihan Luar Negeri. (ant/balipost)

Indro Warkop

Putri Rocker Bob Geldof Meninggal Diusia Muda

North Carolina Elvis Presley mengendarai salah satu mobil favoritnya, yang menjadi saat berkendaranya yang terakhir, pada 1977.

Saat itu, dia menyetir Stutz Blackhawk III keluaran 1973 beberapa jam sebelum ia meninggal.

Mobil itu dipajang untuk pertama kalinya setelah mengalami perbaikan, di North Carolina, Amerika Serikat. Mobil itu diperbaiki tanpa menghilangkan keterikatannya dengan King of Rock and Roll.

“Masih ada DNA Elvis di situ,” kata Walt Hollifield, kolektor mobil dan orang yang dipilih untuk merestorasi mobil itu selama 12 minggu, seperti yang dikutip dari Reuters.

Stutz akan dipajang di pameran otomotif di Charlotte Motor Speedway pada hari Minggu lalu.

Mobil itu kemudian dikembalikan ke museum otomotif di Graceland di Memphis untuk dipamerkan.

Justin Timberlake dan Miley Cyrus Bisa Konser di Finlandia Jakarta (Suara NTB) Bintang pop Miley Cyrus dan Justin Timberlake bisa melaksanakan konser mereka di Finlandia meski Amerika Serikat menjatuhkan sangsi terhadap pemilik lokasi acara yang berkewarganegaraan Rusia, kata promotor.

Konser tersebut sebelumnya hampir dibatalkan karena pemilik gedung konser Hartwall Arena adalah Gennady Timchenko, Boris dan Arkady Rotenberg yang masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat dan pembekuan aset terkait penyerobotan Krimea dari Ukraina.

Promotor konser, seperti dilansir laman Reuters, menyebutkan bahwa pihak Amerika Serikat sudah mengindikasikan pada akhir minggu bahwa sangsi tersebut tidak akan memengaruhi konser.

“Sangsinya tidak akan memengaruhi bisnis kami di Hartwall Arena,” kata Chief Executive Live Nation Findland, Nina Castren.

Justin Timberlaku, yang direncanakan konser pada Mei sudah menjual habis tiket konsernya sementara Cyrus akan mengadakan konser di lokasi terbesar di Finlandia tersebut pada Juni. (ant/balipost)

Jakarta (Suara NTB) Peaches Geldof, putri dari pasangan musisi Irlandia Bob Geldof dan mendiang presenter TV Paula Yates, meninggal dunia dalam usia 25 tahun.

Presenter TV Inggris, penulis dan sosialita itu ditemukan meninggal dunia oleh petugas gawat darurat di rumahnya di Kent, lapor news.com.au.

Polisi Kent menolak menyebutkan penyebab kematian Peaches namun menggambarkan kematian tersebut sebagai “tak terjelaskan dan mendadak”.

Seorang polisi mengatakan bahwa paramedis mendapati tubuh ibu dua anak itu dalam keadaan meninggal dunia setelah seorang perempuan meneleponnya namun tak diangkat oleh Peaches yang kemudian diketahui sudah meninggal dunia.

Peaches bercerai hanya dua jam setelah dia memposting foto dirinya sewaktu bayi bersama mendiang ibunya di Instagram.

Pada hari yang sama, foto dan video kedua anaknya juga diposting di laman Instagram-nya.

Dengan nada sedih dan terluka Bob Geldof sang ayah berkata, “Kami sakit sekali. Dia yang terliar, terlucu, terpandai, tercerdik dan tergila dari kami semua.

“Alangkah cantik anak ini. Bagaimana mungkin kami tak akan melihatnya lagi? Kami menyayanginya dan akan merindukan dia selamanya. Betapa menyedihkan hukuman itu. “(Sang suami) Tom (Cohen) dan kedua putra Astala dan Phaedra akan senantiasa menjadi milik keluarga kami, begitu sering retak, namun tak pernah pecah. Bob, Jeanne, Fifi, Pixie and Tiger Geldof,” tulis Bob Geldof.

Peaches Geldof meninggalkan seorang suami Thomas Cohen, vokalis S.C.U.M., dan dua anaknya Astala Dylan Willow yang berumur 20 bulan dan Phaedra Bloom Forever yang berusia 10 bulan.

Cohen, yang menikahi Peaches tahun 2012, berkata, “Kami akan mencintai dia selamanya.”

Sosialita cantik ini adalah putri kedua dari mendiang Paula Yates yang meninggal dunia secara tragis pada September 2000 ketika Peaches barulah berusia 11 tahun. Yates merana sepeninggal kematian kekasihnya yakni pentolan band INXS Michael Hutchence.

Kepada Elle Magazine pada 2012, Peaches Geldof pernah berkata perlu bertahun-tahun baginya untuk bisa menerima kematian ibunya, demikian news.com.au.(ant/Bali Post) Peaches

Geldof

Presley umumnya mengendarai mobil tersebut selama enam bulan sebelum menjual atau memberinya kepada orang lain. Tetapi, 1973 Stutz ini menjadi favoritnya, kata Angie Marchese, direktur arsip di Graceland.

Ia mengendarai mobil itu selama 8.450 mil selama tiga tahun. Tidak seperti mobil lainnya, kata Marchese, ia tidak mengizinkan orang-orang di sekelilingnya untuk mengendarai mobil tersebut.

Salah seorang penggemar sempat mengabadikan Presley di selewat tengah malam pada 16 Agustus 1977, sepulang dari dokter gigi. Ia ditemukan tewas di rumahnya beberapa jam kemudian.

Tim di Graceland mengganti ban dengan duplikat yang mirip versi aslinya. Interior mobil tidak dibersihkan untuk menjaga kualitas lorong waktu.

“Sangat penting menjaga integritas mobil itu sama seperti saat Elvis memilikinya,” kata Marchese. (ant/balipost)

Enggan Berpolitik Bogor (Suara NTB) Lama tidak tersiar kabarnya, artis senior Grace Simon memilih menghabiskan waktunya bermukim di Bogor, Jawa Barat, mengurus yayasan pendidikan anak tidak mampu dan putus sekolah, namun menghindari kegiatan politik praktis walau banyak yang menawarinya.

“Berkali-kali ditawarkan, tetapi tidak tertarik. Lebih baik di jalur seni dan sosial,” ungkap Grace saat menjadi salah seorang tamu undangan pelantikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Usmar Hariman di Plaza Balai Kota, Senin kemarin (7/4).

Penyanyi dan pemain film yang popular pada 1970-an

tersebut menyatakan, tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik, dan sejak 20 tahun silam tetap pada pendiriannya.

Pelantun tembang “Bing”, ciptaan Titiek Puspa untuk seniman kawakan Bing Slamet, menilai bahwa seniman seharusnya tidak berpolitik, karena seorang seniman berkarya atas nama seni yang universal.

“Sebagai seniman harus punya prinsip, kalau menclamencle nanti akhirnya tidak jelas mau kemana,” ujar pelantun lagu “Renjana” ciptaan Guruh Soekarnoputra, yang sempat menjuarai berbagai festival musik di dalam dan luar negeri itu.

Wanita peranakan Ambon dan Belanda itu menyatakan,

dirinya bukan anti politi, namun seni adalah jalan baginya untuk tetap berkreativitas tanpa harus ikut berpolitik praktis.

“Banyak ditawari kerja sama, kalau untuk berkolaborasi saya terima tawarannya, tapi dengan kapasitas saya berkesenian bukan harus terjun berpolitik menjadi caleg atau kader,” ujarnya.

Sebagai pemilik Yayasan Cahaya Anugrah yang dirintisnya sejak 1990 di Bali dan Bogor (Jawa Barat), Grace tetap eksis membiayai sekolah anak-anak tidak mampu lewat dukungan dana para sponsor.

Baginya, banyak berdoa dan percaya dengan kekuatan doa menjadi jalan buatnya untuk tetap bisa mempertahankan yayasan menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu dan putus sekolah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bogor.

Grace juga berpendapat, dalam kemenangan pemilihan kepada daerah atau presiden, setiap pemimpin yang menang adalah pilihan Tuhan.

“Pemimpin itu Tuhan yang memilih, karena suara rakyat walau seberapa jumlahnya

karena suara rakyat mewakili suara Tuhan. Di sini Tuhan berkenan memilih dia sebagai pemimpin,” ujar pemain film “Lagu Untukmu” bersama Broery Pesolima (kini almarhum) dan “Cincin Berdarah” bersama Muni Cader (almarhum). (ant/balipost)

Grace Simon

LAUNDRY

CORAL&BATU ALAM

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

Halaman 10

2016, UN Diganti Ujian Tingkat Kompetensi

BJ Habibie Setuju Namanya Jadi Pengganti UNG

Surabaya (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) akan digantikan dengan ujian tingkat kompetensi pada tahun 2016 untuk menyesuaikan dengan Kurikulum 2013.

“Bisa jadi, UN akan digantikan dengan ujian tingkat kompetensi pada tahun 2016 sesuai Kurikulum 2013, tapi belum ada keputusan final,” kata staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sukemi di Surabaya beberapa waktu lalu.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media itu mengemukakan hal itu di sela-sela “Dialog Pendidikan” yang juga menampilkan Staf Ahli Mendikbud Bidang Manajemen dan Organisasi, Prof Abdullah Alkaf. “Kalau UN masih dilaksanakan pada tahun ini, karena tahun ini penerapan Kurikulum 2013 masih kelas 1,2,4,5 SD, 7,8 SMP, dan 9,10 SMA,” kata Sukemi.

Dalam dialog bertajuk “Implementasi Kurikulum 2013 dan UN 2014” itu, staf ahli Mendikbud Abdullah Alkaf menyatakan ujian tingkat kompetensi itu masih akan dirumuskan lebih lanjut.

“Bedanya, kalau UN hanya diadakan sekali pada akhir studi, maka ujian tingkat kompetensi itu akan dilakukan dari kelas 1 SMP/SMA ke kelas 2, dan seterusnya, bahkan pada akhir studi akan ada dua kali ujian tingkat kompetensi, sehingga tidak seram lagi,” katanya.

Menurut dia, ujian tingkat kompetensi itu akan dilaksanakan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sedangkan di tingkat nasional akan ada ujian mutu tingkat kompetensi yang diadakan Kemendikbud. “Yang jelas, UN akan berubah pada tahun 2016, karena Kurikulum 2013 menghasilkan lulusan dengan kompeten berbeda yang sifatnya terpadu yakni sikap, keterampilan dan pengetahuan,” katanya.

Selain itu, Kurikulum 2013 juga berbasis aktivitas siswa dan pendekatan kontekstual dan tematik. “Kalau SD akan banyak tanya dan menulis, SMP merujuk buku dan sumber lain, sedangkan SMA merujuk pada buku, sumber lain, dan pengembangan,” katanya.

Pada bagian lain, pihaknya mengharapkan siapapun yang menemukan dugaan kebocoran soal UN melapor lewat Posko Pengaduan Kemendikbud pada alamat pengaduan@kemdikbud.go.id. “Tapi, indikasi kebocoran itu harus dilaporkan sebelum pelaksanaan UN 2014, lalu kami akan turun untuk melakukan investigasi. Kalau dilaporkan sesudah UN, maka hal itu patut dicurigai untuk mengacaukan situasi,” katanya.

Ia mengakui pihaknya hingga kini masih mengalami kesulitan untuk membuktikan laporan dugaan kecurangan soal UN, karena laporan seringkali tanpa dilengkapi bukti, padahal bila memang benar adanya, maka akan dilakukan investigasi serta ke depan akan ada evaluasi.

“Tidak ada cara lain untuk menerima kebenaran adanya kebocoran soal UN itu tanpa ada bukti kebocoran itu sendiri. Saat ini, kita sudah melakukan evaluasi untuk antisipasi, di antaranya membuat soal 20 paket, melakukan pengawasan silang,” katanya. (ant/bali post)

Presiden Resmikan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Bandung (Suara NTB) Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Negara, Ani Bambang Yudhoyono, meresmikan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDB), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Sentul Bogor, Senin (7/4).

Turut hadir, Wakil Presiden, Boediono, Mendikbud, Mohammad Nuh, Menko Polhukam, Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Ma’arif, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme, Ansyaad Mbai, Wamenhan, Sjafrie Sjamsoeddin. Serta hadir pula Ketua MPR RI, Sidarto Danusubroto, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan lainnya.

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Bahasa dibangun di kawasan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, bersama enam fasilitas lainnya, yaitu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Pusat Olah Raga Militer, Pusat Pasukan Siaga TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Pertahanan.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahsun, di kantor PPSDB menjelaskan cakupan kerja PPSDB adalah kajian strategi dan forensik kebahasaan, kajian kebinekaan bahasa, pemodelan solusi konflik dalam komunitas atau multi bahasa, penyebaran bahasa negara ke luar negeri, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, peningkatan kompetensi berbahasa asing strategis, dan penerjemahan teks atau dokumentasi bernilai strategis.

“Mendikbud memberikan amanah kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2012 untuk membuat perencanaan, kemudian mendapatkan anggaran pada tahun 2013. Mendikbud menugasi saya dan temanteman untuk membuat naskah akademiknya. Saya membuat naskah tersebut untuk setingkat eselon dua untuk PPSDB, dan Alhamdullilah di tahun 2014 bisa berdiri bangunannya.” tutur Mahsun sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (8/4).

Mahsun berharap PPSDB semakin mampu memberikan kiprah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, jika persoalan kebahasaan bukan hanya persoalan sarana komunikasi, tetapi di dalamnya ada jati diri, cara berpikir, cara bekerja sama sebagai bangsa Indonesia. (ham)

Jago Pencak Silat PENCAK silat menjadi salah satu olahraga bela diri khas Indonesia yang kini digandrungi banyak kalangan, termasuk siswa-siswa SMPN 7 Mataram. Tegar Mahendra adalah siswa yang telah mencatatkan namanya dalam sederet prestasi di cabang olahraga pencak silat ini.

Pada kejuaraan O2SN Tingkat Kota Mataram tahun 2014 belum lama ini, Tegar Mahendra meraih trofi juara I pencak silat. Tidak itu saja, Tegar Mahendra juga meraih juara I pada kejuaraan yang digelar antar perkumpulan silat.

Siswa kelahiran 26 Mei 1999 Mataram ini mengaku menggemari olahraga pencak silat disebabkan keinginannya untuk melestarikan olahraga yang juga budaya khas Indonesia ini. “Saya suka pencak silat, karena ingin melestarikan budaya pencak silat khas Indonesia,” terangnya pada Suara NTB, Selasa (8/4).

Diakuinya, ia belajar pencak silat melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Ia mengaku mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolahn y a . Te r l e b i h s a l a h s a t u v i s i sekolah adalah melestarikan budaya khas Indonesia, seperti pencak silat. Putra pasangan Kamarudin dan Fatmi Marwa Toen ini berharap cita-citanya menjadi seorang atlet pencak silat kelas internasional terTegar Mahendra capai. (dys)

(Suara NTB/ham)

LATIHAN PRAMUKA - Pramuka adalah satu kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti siswa di sekolah. Pramuka merupakan salah satu cara membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang disiplin dan berprestasi. Seperti dilakukan belasan siswa SMPN 11 Mataram saat latihan Pramuka di Pantai Kuranji Lombok Barat beberapa waktu lalu.

Mendikbud Imbau Pemilih Pemula Tidak Golput Jakarta (Suara NTB) – Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada pemilu 2014 mencapai 20 persen dari total jumlah pemilih. Mereka adalah kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, antara lain mereka yang masih duduk di bangku SMA/ SMK/MA dan telah berusia 17 tahun atau mahasiswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengimbau para pemilih pemula tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. “Imbauan saya, manfaatkan betul kesempatan untuk ikut nyoblos itu. Pertama, jangan golput.

Yang kedua, pelajari betul para caleg atau partai yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu,” ujar Mendikbud di Jakarta sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id,

Selasa (8/4).

Ia menyarankan para pemilih pemula mempelajari profil para calon legislatif dan partai politik sesuai dengan pertimbangan yang baik dan rasional. “Silakan. Saya tidak punya arahan harus partai X, Y, atau Z,” katanya.

Mendikbud menambahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan sosialisasi ten-

tang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. “Kaitannya dengan proses demokratisasi kita,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan untuk ikut memantau dan membantu pelaksanaan pemilu sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik setiap anak bangsa. Mendikbud meminta mahasiswa tidak abai terhadap proses demokratisasi. “Mereka semua harus punya perhatian terhadap proses pemilihan umum itu,” pungkas Mendikbud. (ham)

Mendikbud Jamin Kerahasiaan Soal UN Jakarta (Suara NTB) – Ujian Nasional (UN) 2014 untuk SMA/SMK/MA akan berlangsung kurang dari seminggu lagi. Saat ini naskah soal UN sedang dalam proses distribusi ke kabupaten dan kota.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, unsur kerahasiaan soal UN akan tetap dijaga selama proses distribusi di kabupaten dan kota, hingga tiba di sekolah pada hari pelaksanaan.

“Oleh karena itu soal (UN) itu mulai dari perjalanan proses percetakan atau proses nyetak, selalu ada tiga pihak yang melekat, yaitu dinas pendidikan, kepolisian, dan perguruan tinggi. Tiga pihak ini melekat,” ujar Mendikbud di Gedung A Kemdikbud, Jakarta sebagaimana dikutip dari

laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (8/4).

Ia menceritakan, pada Sabtu (5/4) lalu, ia melihat langsung tempat penyimpanan naskah UN di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur.

Pengecekan dilakukan mendadak, dengan ditemani Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo W.S. Saat melihat ruang penyimpanan soal UN, Mendikbud dan rombongan melihat pintu ruang penyimpanan masih tersegel.

Bentuk pengamanan terhadap ruang penyimpanan soal UN, jelas Mendikbud, menggunakan tiga macam gembok dan kunci yang berbeda. Setiap pihak (dinas pendidikan, kepolisian dan perguruan tinggi) yang mendampingi pengawalan soal UN masing-masing membawa

satu kunci.

“Sehingga kalau tiga pihak ini tidak bersepakat, tidak bisa dibuka. Kecuali kalau ketiganya itu sepakat. Sepakatnya itu kapan? Ada waktunya, yaitu pada saat H-1 dibuka,” ujar Mendikbud.

Ia menjelaskan, pada H-1 pelaksanaan UN, ketiga pihak tersebut akan bersepakat bersama-sama membuka ruang penyimpanan soal UN. Selanjutnya soal-soal tersebut akan didistribusikan ke rayon. Kemudian pada pagi-pagi keesokan harinya, yaitu hari-H, soalsoal UN akan dibawa dari rayon ke sekolah-sekolah.

Mendikbud menegaskan dirinya optimis unsur kerahasiaan UN akan terjaga dan UN bisa berjalan dengan baik dan lancar. “Bacaan batin saya aman,” pungkasnya. (ham)

SMPN 7 Mataram Kembangkan Kelas Olahraga Mataram (Suara NTB) SMPN 7 Mataram tercatat sebagai satu-satunya sekolah di Kota Mataram yang mengembangkan program unggulan kelas olahraga dan mencatatkan namanya sebagai salah satu dari 100 kelas olahraga se-Indonesia.

Sejak dibuka beberapa tahun lalu, banyak siswa yang meminati kelas unggulan yang sudah melahirkan banyak atlet berprestasi, seperti atlet atletik dan bola voli.

Ditemui Suara NTB Selasa (8/4), Kepala SMPN 7 Mataram H. Sibawaih mengaku keberadaan kelas olahraga sebagai salah satu program unggulan sekolahnya hingga kini telah berhasil melahirkan segudang atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama sekolah dan Kota Mataram.

Diakuinya, di berbagai level pertandingan dan lomba, kelas olahraga SMPN 7 Mataram selalu mencatatkan n a m a n y a dalam daftar peraih trofi, baik di cabang olahraga atletik, voli dan sepak bola. ’’Itu semua merupakan buah dari kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung program unggulan kelas olahraga,’’ klaimnya.

Guna mendukung per-

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Kepala SMPN 7 Mataram foto bersama siswa kelas olahraga yang telah meraih prestasi pada kejuaraan O2SN Kota Mataram, Selasa (8/4). kembangan siswa-siswanya, Sibawaih mengaku untuk penajaman setiap mata pelajaran olahraga, porsi belajar setiap mata pelajarannya berkisar antara 5 sampai 6 jam setiap harinya. Tidak hanya itu, setiap seminggu sekali, semua siswa kelas olahraga diberikan susu secara gratis hasil dari program block grant dari pemerintah pusat.

“Semua siswa diberikan susu gratis setiap minggunya, itu diberikan agar gizi siswa kelas olahraga semakin baik.

Mereka dibagikan secara gratis,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) di tingkat kota maupun provinsi. Sementara itu, untuk urusan pembinaan dan kepelatihan, Sibawaih men-

gaku sengaja mendatangkan pelatih khusus dari luar sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka.

Alhasil, dari proses pembinaan yang baik dan berkelanjutan, hingga saat ini puluhan siswanya memborong berbagai prestasi dalam bidang olahraga, seperti pada saat O2SN tingkat Kota Mataram dan provinsi.

Meski siswa-siswanya berprestasi, sayangnya, hingga saat ini SMPN 7 Mataram belum mempunyai lintasan yang representatif yang bisa digunakan seluruh siswanya.

“Karena tidak punya lintasan, siswa berlatih di lintasan GOR 17 Desember dan Lapangan Atletik. Mudahan ke depan bisa kita bangun lintasan untuk para siswa,” harapnya. (dys)

Gorontalo (Suara NTB) Mantan Presiden, Baharuddin Jusuf Habibie (BJ) merestui penggunaan namanya sebagai pengganti nama Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Jika terwujud, maka nama universitas itu adalah Universitas BJ Habibie.

Persetujuan tersebut disampaikan Habibie kepada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Rektor UNG, Syamsu Qomar Badu, Ketua Dewan Adat, Karim Pateda, dan para wali kota/bupati se-Gorontalo yang menemui presiden ketiga Indonesia itu di kediamannya di Jakarta, Minggu (7/4).

Sepulang dari memimpin delegasi Gorontalo kepada tokoh nasional itu, Gubernur Gorontalo mengemukakan, di Gorontalo, Selasa, kedatangannya bersama rombongan membawa surat pernyataan resmi secara tertulis untuk meminta persetujuan Habibie menjadi nama baru UNG. Surat itu ditandatangani rektor, para kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat Gorontalo.

Peggunaan nama BJ Habibie sebagai nama UNG dinilai pantas mengingat jasa dan dedikasi presiden ketiga Indonesia itu. Selain itu, kiprahnya sebagai ilmuwan dan teknokrat yang mendunia dinilai layak untuk diabadikan sebagai nama kampus.

“Penggantian nama ini sudah lama diwacana-

kan bahkan jauh sebelum saya jadi gubernur. Usulan ini bukan karena saya gubernur dan beliau paman saya, tapi atas pertimbangan jasa dan dedikasi beliau. Itu kita buktikan dengan surat resmi yang ditandatangai tokoh-tokoh masyarakat,” jelas Rusli.

Sebagai kampus tertua yang berawal dari FKIP itu, penggunaan nama UNG dinilai tidak memiliki daya tarik khusus, seperti universitas ternama di Pulau Jawa. “Kelahiran nama Universitas BJ Habibie bisa membuat posisi perguruan tinggi kita sama dengan ITB, ITS 10 November, dan Airlangga. Kami harap ada fakultas unggulan yang lahir di Gorontalo sehingga masyarakat Indonesia bahkan luar negeri bisa kuliah di Gorontalo,” imbuhnya.

Sementara itu, BJ Habibie mengucapkan terima kasih atas perhatian warga Gorontalo yang mengabadikan namanya sebagai nama kampus.

Permintaan nama ini, menurut Habibie, bukan hal baru.

Sulawesi Selatan dan Parepare sudah pernah meminta restu untuk menjadikan namanya sebagai nama universitas. Permintaan tersebut ditolaknya dan memilih merestui Gorontalo untuk penggunaan namanya.

“Wajar jikalau mereka mengusulkan UNG menggunakan nama Baharuddin Jusuf Habibie. Saya atas nama Habibie dan keluarga besar di Gorontalo mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat dengan pemberian nama ini,” tambahnya seperti dikutip Rusli Habibie.

Sebagai kampung halamannya, BJ Habibie berharap Gorontalo bisa menjadi barometer pengembangan sumber daya manusia di Indonesia Timur.

Awal Maret 2014 saat berkunjung ke Gorontalo, BJ Habibie menghibahkan 50 hektare tanahnya ke UNG untuk kepentingan pengembangan kampus merah marun itu. (ant/bali post)

Peresmian PTN Baru Berdampak pada Penelantaran Pegawai Jakarta (Suara NTB) Kebijakan pemerintah mengalihkan status universitas dan politeknik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi perguruan tinggi negeri berdampak pada penelantaran dosen dan pegawai, karena tidak dibarengi dengan alih status sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Awalnya penegerian sebanyak lima universitas dan politeknik di daerah 3T pada 2010 lalu disambut gembira seluruh pegawai dan dosen di masing-masing kampus tersebut. Tetapi dengan berjalan waktu ternyata penegerian itu tidak otomatis mengalihkan status pegawai dan dosen menjadi PNS,” kata juru bicara Ikatan Lintas Pegawai PTN Baru Fadilah Sabri di Jakarta beberapa waktu lalu.

Alih status menjadi PTN Baru pada 2010 diberikan pada Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Musamus Merauke, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dan Politeknik Negeri Batam.

Selanjutnya diikuti penetapan delapan PTN Baru, antara lain Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Fak Fak Papua, Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Balikpapan. “Sejak penegerian 13 PT tersebut muncul berbagai masalah, seperti alokasi gaji pegawai yang belum bersumber dari APBN. Selama ini alokasi gaji sebanyak 9 PTN Baru bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bantuan pemerintah daerah,” kata Fadilah yang dalam penjelasannya didampingi perwakilan dari PTNB lainnya.

Selanjutnya masalah tenaga struktural di fakultas dan jurusan dan tenaga kepegawaian yang seharusnya ditempati tenaga PNS hingga kini seluruhnya masih berstatus swasta sehingga menghambat proses pengembangan institusi.

Fadilah mengatakan selain itu proses penerimaan PNS secara reguler yang telah berlangsung di 13 PTN Baru menimbulkan dikotomi perlakuan hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan masalah psikologis tersendiri dalam menjaga stabilitas kerja.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah melakukan proses dan

pembahasan mengenai status dosen dan karyawan untuk diangkat menjadi PNS. Pembahasan Rancangan PP untuk alih status pegawai di PTNB menjadi PNS telah dilakukan dan memakan waktu panjang sejak 2010.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, setidaknya ada dua hal yang harus dipenuhi terhadap PTS yang dinegerikan. Pertama, penyerahan aset ke negara dan adanya kesepakatan dosen dan pegawai di PTS itu tidak serta merta berubah status menjadi PNS. “Tidak bisa serta merta, karena sudah ada undang-undang pegawai negeri sendiri. Kalau mau jadi PNS itu ada prosedur dan mekanismenya sendiri. Dan itu bagian dari perjanjian atau kesepakatan kalau mau dikonversi,” tegas Mendikbud di Jakarta, Senin (7/4).

Ia mengatakan, meski status kepegawaian tidak serta merta berubah menjadi PNS, hak-hak dasar dosen dan pegawai di PTS yang dinegerikan tetap diberikan. Mereka tetap menerima gaji seperti biasa.

Penggajian mereka bisa dilakukan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PTN tersebut atau dengan menggunakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

“Gajinya dapat tapi statusnya tidak atau belum PNS,” kata Mendikbud. Untuk menjadi PNS, lanjutnya, bisa mengikuti seleksi penerimaan CPNS sesuai prosedur bagi yang usianya masih memenuhi persyaratan.

Terkait fasilitas jaminan pensiun yang dimiliki PNS, Mendikbud mengatakan pegawai swasta bisa memiliki jaminan pensiun. Caranya adalah dengan menjadi peserta asuransi. Ia menuturkan, jaminan pensiun bagi pegawai swasta bisa didapat dari asuransi yang bisa diambilnya setelah melewati batas waktu tertentu, seperti halnya PNS yang menjadi anggota Taspen.

“Gaji pegawai negeri setiap bulan dipotong terus disisihkan. Pada saat dia pensiun dicairkan. Ini juga bisa di PTS, bisa membuat asuransi. Jadi jaminan hari tua atau jaminan kesehatan disisihkan dari penghasilan dia. Bedanya satu pakai topi PNS, satunya pakai topi biasa. Kan sama aja,” ucapnya. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

IMI Diminta Tinjau Aturan Batasan Usia Atlet Mataram (Suara NTB) KONI NTB meminta pengurus IMI NTB meninjau kembali terkait peraturan batasan usia atlet yang diberlakukan pengurus olahraga balap motor di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang akan berlangsung di Mataram 15-21 Juni mendatang. Regulasi batasan usia yang diajukan oleh pengurus balap motor itu dirasa tidak selaras dengan multi event diatas Porprov yakni Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Pemberlakukan batasan usia itu harusnya mengacu pada aturan Pengurus Pusat (PP) IMI atau PON, bila PP IMI tidak memberlakukan batas usia di PON maka sebaiknya tak perlu dibatasi usia atlet yang mengikuti Porprov,” ucap Wakil Sekretaris KONI NTB, Moh. Iqbal, kepada Ketua Harian Pengprov IMI NTB, Sayuti di Sekretariat KONI NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (8/4) kemarin. Kehadiran Sayuti saat itu untuk meminta petunjuk KONI NTB tentang keputusan Pengprov IMI NTB memberlakukan batasan usia di Porprov NTB 2014.

Dikatakan Sayuti, pemberlakukan batasan usia atlet itu diputusan dalam Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) IMI kabupaten/kota dan IMI NTB yang digelar di Mataram bulan Februari lalu. Pihak IMI NTB akan menetapkan batasan usia atlet di Porprov NTB sesuai usulan Pengcab atau Korwil IMI di kabupaten/kota di NTB. Selain putusan Rakorprov IMI NTB, pemberlakuan batasan usia atlet di balap motor itu juga pernah disampaikan oleh PP IMI di Musornas PP IMI dengan IMI Provinsi di Jakarta tahun 2013 lalu. Namun diakuinya sampai saat ini pihak PP IMI belum mengeluarkan aturan pemberlakuan batasan usia atlet yang tampil di PON. Hal tersebut mengakibatkan IMI NTB ragu mengeluarkan regulasi batasan usia tersebut oleh karen itu Sayuti meminta petunjuk dari pengurus KONI NTB. Menanggapi hal itu, Iqbal mengatakan bahwa alasan pihak IMI NTB untuk menetapkan batasan usia di pertandingan balap motor di Porprov NTB 2014 belum cukup kuat.

Pasalnya, belum ada keputusan PP IMI memberlakukan batasan usia untuk atlet yang tampil di PON. Oleh karena itu Pengprov IMI NTB diminta untuk meninjau ulang keputusan pemberlakuan batasan itu, sehingga keputusan-keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Iqbal pemberlakuan batasan usia atlet itu harus mengacu pada aturan PP IMI atau PON, sebab pelaksanaan Porprov NTB itu merupakan ajang untuk penjaringan atlet - atlet terbaik yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON hingga Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung di Jawa Barat (Jabar) XIX 2016. (fan)

Anker Lombok Kontrak Junika Rahmat Selama Satu Musim Mataram (Suara NTB) Pemilik Tim Anker Lombok, Arianto Prametu tak akan membeberkan nominal biaya kontrak pelatih Junika Rahmat. Meski demikian Ketua Badan Futsal Daearah (BFD) NTB mengakui bila mantan pelatih tim Futsal DKI Jakarta itu telah dikontrak oleh manajemen Anker selama satu musim.

“Kita mengontrak dia (Junika Rahmat) selama satu musim kompetisi Liga Futsal Indonesia (IFL). Kontraknya akan selesai akhir bulan Desember 2014,” ucap Arianto Prametu di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (8/3) kemarin. Saat ditanya oleh Suara NTB soal jumlah nilai kontrak Junika Rahmat.

Keberadaan Junika Rahmat diharapkan dapat meramu tim Angker Lombok agar dapat tampil lebih maksimal di Liga Futsal Indonesia (LFI) tahun ini, pasalnya pelatih muda yang sedang naik daun itu dinilai memiliki kemampuan untuk meramu tim agar dapat tampil lebih baik. Junika Rahmat yang biasa disapa Doni Zola ini merupakan mantan pelatih My Futsal yang merupakan tim futsal papan atas di Liga Futsal Indonesia.

Keberadaan Doni Zola di markas Anker Lombok itu sudah berjalan satu Minggu, sejak 1 April lalu dia resmi melatih tim Anker Lombok yang diperkuat beberapa pemain dari Jatim, Jabar, Jateng, Ambon dan NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

SERIUS MELATIH - Tampak manatan pelatih My Futsal, Junika Rahmat alias Doni Zola (seragam kuning) sedang serius melatih tim futsal Anker Lombok di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (7/4) lalu.

Barca Bidik Penampilan Sempurna Madrid Barcelona harus tampil sempurna jika ingin melewati hadangan Atletico Madrid dalam laga perempat final leg kedua Liga Champions, dini hari nanti.

Andres Iniesta menekankan pentingnya Barcelona bisa memainkan permainan sempurna mereka saat dijamu Atletico Madrid di Vicente Calderon.

Dengan hasil imbang 1-1 di Nou Camp pada leg pertama, Barcelona butuh kemenangan untuk melenggang ke semi-final Liga Champions musim ini.

“Kami harus memainkan permainan sempurna kami untuk bisa bertahan di jalur ke semifinal,” kata Iniesta, Selasa (8/ 4), seperti dilansir oleh goal.com.

Iniesta memaklumi bagaimana peta kekuatan Atletico Madrid. Hal itu setidaknya terlihat dari konsistensi permainan mereka yang membuat mereka kini duduk di puncak klasemen Liga Spanyol.

“Kami tahu kami menghadapi lawan yang sulit, meli-

hat semua pertandingan yang sudah kami mainkan menghadapi mereka.”

Karena itulah, ia menegaskan syarat untuk memenangi laga ini hanyalah dengan cara menampilkan penampilan terbaik mereka.

“Kami harus bisa mencetak gol, bagaimana pun caranya, dan harus waspada setiap saat. Kami akan ke sana dengan kepercayaan diri memainkan permainan terbaik kami, yakin bisa lolos dari laga ini dan tak sabar kembali berlaga di semi-final.”

“Kami tahu akan sulit melakukannya, tapi tim ini mampu untuk bisa menembus ke semi-final,” tandasnya.

Di kubu Atletico, Diego Costa masih diragukan bisa tampil menjamu Barcelona.

Pemain yang tengah berada dalam performa terbaiknya

itu tampak masih bermasalah dengan cedera dan harus absen di sesi latihan kemarin. Kondisinya terus dipantau tim medis Atletico Madrid.

Jika situasinya tak memungkinkan, Koke menyarankan tidak memaksakan Diego Costa bermain. “Keputusan ada pada dokter dan fisio,” kata Koke, Selasa (8/4).

“Costa terlihat gembira bagi saya, ia menjalani perawatan, beristiraat, saya harap ia bisa pulih. Ia sangat ingin bermain di laga ini, dan semua laga lainnya.”

“Kami tahu ini adalah perempat-final Liga Champions.

Siapa sih yang tak ingin bertanding melawan Barcelona? Tapi ia harus bersabar karena risikonya ia bisa absen lebih lama,” tandasnya. (ant/bali post)

Evra Yakin MU Ikuti Jejak Chelsea pada 2012 London Bek Manchester United Patrice Evra mengatakan kejutan Chelsea yang menjuarai Liga Champions pada 2012 menawarkan harapan kepada timnya untuk mencapai final turnamen ini pada musim yang sulit bagi raksasa Old Trafford tersebut.

United seri 1-1 di kandangnya melawan juara bertahan Bayern Munchen pada leg pertama perempatfinal turnamen ini. Dan kini menghadapi tugas sulit di Allianz Arena Rabu lusa pada leg kedua untuk menghidup-

kan peluangnya.

Ada isyarat United telah menemukan performanya dengan mengalahkan Newcastle United 4-0 di kandangnya.

Situasi MU sekarang mirip dengan pengalaman Chelsea dua tahun lalu yang sukses merebut gelar juara Liga Champions. “ S a y a akan bilang sesuatu pada Anda,” kata Evra.

“Lucu saja karena semua musim ini mengingatkan saya pada m u s i m Chelsea

Patrice Evra

(menjuari Liga Champions pada 2012) ketika mereka tak bermain bagus di liga.

“Saya tidak bilang kami akan melakukan hal yang sama namun kadang Anda harus positif, jadi kenapa tidak? Anda harus yakin.”

Chelsea mengalahkan Bayern dalam adu penalti pada final di Munchen musim itu, dan lalu lolos ke turnamen ini musim berikutnya kendati tidak masuk empat besar Liga Premier.

Bayern memang difavoritkan menang dari United hari Rabu nanti, tapi Evra mengatakan timnya diharapkan lebih dari sekadar seri.

“Ini bukan karena Anda menang 4-0 melawan Newcastle yang membuat kami yakin bisa menang dari Bayern,” kata dia. “Sebelum leg pertama, semua orang mengira kami akan kalah 0-5 atau seburuk itu, tapi akhirnya kami seri”.

“Saya kira itu bukan hasil yang bagus namun itu juga bukan hasil yang buruk karena mereka mencetak satu gol tandang. Saya percaya kami bisa mencetak satu gol tandang di Bayern,” sambung Evra.

“Tim tengah percaya diri dan ketika Anda bermain untuk Manchester United maka Anda harus percaya diri, bahkan ketika Anda kandang menghadapi momen yang sulit,” demikia n Evra.

Evra tidak bermain saat leg perta-ma di Old Trafford karena terkena larangan bermain dan berjuang mengatasi cedera lututnya namun ingin sekali bermain melawan Bayern pekan ini. “Saya kira saya akan bugar,” kata dia seperti dikutip Reuters. (ant/ bali post)

O2SN NTB akan Digulirkan Akhir April Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Dasar (SD) tingkat nasional yang akan berlangsung di Jakarta, 15-21 Juni mendatang, pihak Dikpora NTB akan melakukan seleksi atlet. Seleksi atlet O2SN NTB akan dilakukan lewat O2SN SD Provinsi NTB yang akan digelar di Mataram, 28 - 30 April mendatang.

Ketua Panitia O2SN NTB, H. Surya Bahari yang dihubungi Suara NTB di Kantor Dikpora NTB, Selasa (8/4) kemarin mengatakan bahwa penyelenggaraan O2SN SD NTB nanti akan melibatkan 270 siswa sekolah dasar dari 10 kabupaten/kota di NTB. Masing-masing kabupaten akan menurunkan 27 atlet dan 9 pelatih atau official. Itu

artinya bila semua kabupaten/kota mengirimkan masingmasing 27 orang siswa maka jumlahnya akan mencapai 270 siswa.

“Kita akan mengambil atlet-atlet terbaik lewat O2SN nanti untuk di kirim ke ajang O2SN tingkat nasional, dan semua atlet dari kabupaten/ kota akan ikut karena mereka punya anggaran untuk mengikuti kegiatan O2SN,” ucapnya.

Penyelenggaran O2SN yang merupakan agenda tahunan Dikpora NTB ini akan mempertandingkan sembilan cabang olahraga, terdiri dari atletik, senam, renang, catur, karate, tenis meja, bulutangkis, voli mini dan pencak silat. Pihak panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan serta piagam penghargaan untuk

atlet yang sukses mengukir prestasi di ajang bergengsi tersebut.

Di tempat yang sama, penanggungjawab Pertandingan O2SN SD, H. Lalu Suparno mengatakan kegiatan O2SN ini merupakan agenda tahunan Dikpora NTB dalam rangka menjaring atlet usia dini yang dipersiapkan mengikuti jejang yang lebih tinggi. Event ini dilaksanakan oleh Dikpora NTB Bidang Dikdas (Pendidikan Dasar).

Tujuan event ini dalam rangka mengembangkan minat dan bakat minat olahragawan tingkat siswa usia dini yang dipersiapkan ke ajang tingkat nasional. mereka berharap, hasil O2SN SD tingkat NTB ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet yang mampu berrestasi di level nasional. (fan)

Andres Iniesta

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sepakbola memang menjadi magnet bagi masyarakat banyak. Sakit kuatnya, magnet olahraga yang satu ini bahkan dikhawatirkan bisa mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Seperti diketahui, laga – laga Liga Champions biasanya ditayangkan secara langsung pada dini hari, sekitar pukul 03.30 dan baru akan berakhir menjelang matahari terbit.

Meski ditayangkan pada dini hari, jumlah penonton siaran Liga Champions tentu saja tidaklah sedikit. Jutaan pasang mata dipastikan akan menonton secara langsung kompetisi antarklub paling prestisius di muka bumi ini.

Apalagi, jika laga yang disiarkan mempertemukan klub – klub dengan basis penggemar yang sangat luas dan fanatik. Bisa dipastikan, para penggemar akan rela begadang untuk menyaksikan siaran langsung pertandingan yang akan menentukan lolos tidaknya klub kesayangan mereka itu.

Kondisi ini tentu saja menghawatirkan. Terlebih, tepat pada tanggal 9 dini hari, tepat di hari pemungutan suara, akan digelar pertandingan mempertemukan Chelsea melawan PSG dan Real Madrid dan Borussia Dortmund.

Bentrokan jadwal pertandingan Liga Champions dengan pemungutan suara ini bisa saja membuat banyak pemilih yang akhirnya melewatkan hari pemungutan suara dengan karena semalaman begadang menunggu tayangan pertandingan.

Hal inilah yang tampaknya membuat risau Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP. Karena itulah, meski hanya melalui status blackberry messenger-nya, ia berharap agar tontonan sepakbola itu tidak sampai mempengaruhi pelaksanaan pemilu hari ini.

“Jangan sampai Liga Champions turunkan partisipasi,” tulisanya singkat dalam status-nya, Selasa kemarin. (aan)

(Suara NTB/ist)

Ketua KPU NTB Khawatir Liga Champions Pengaruhi Pemilu

Bayern Terima Permohonan Maaf Harian The Sun Muenchen Bayern Muenchen menerima permintaan maaf surat kabar The Sun sehingga diizinkan untuk mengirim wartawan meliput laga leg kedua Liga Champions melawan Manchester United di Allianz Arena.

Sebelumnya, Bayern melarang The Sun dan Daily Mirror datang ke Allianz Arena sebagai respon terhadap pemberitaan usai laga imbang 1-1 di Old Trafford pekan lalu.

Muenchen menganggap judul berita dua surat kabar Inggris tersebut menghina Bastian Schweinsteiger secara pribadi. Daily Mirror menulis judul “You Dirty Schwein,”sementara harian The Sun edisi online menulis, “You Schwein”.

Bayern mengutuk judul berita tersebut dengan mengatakan, “mereka tanpa rasa hormat, diskriminatif dan menghina secara pribadi.”

Marcus Hoerwick, direktur media Muenchen mengatakan surat kabar harus meminta

maaf jika ingin diizinkan meliput di Allianz Arena.

ESPN mewartakan Senin (7/4), harian The Sun mengeluarkan permintaan maaf yang tertulis, “Sorry, Bastian.”

Surat kabar itu menyatakan, “tidak ada niat kami untuk mempermalukan Bayern Muenchen atau Bastian dan judul berita sudah dihapus setelah satu jam dan tidak pernah muncul pada setiap edisi (cetak) The Sun”.

Hasilnya, Bayern mengumumkan pada Minggu lalu bahwa mereka telah menerima permintaan maaf dan mengizinkan wartawan The Sun meliput laga leg kedua di Muenchen.

“The Sun sudah melakukannya, juga meminta maaf dalam kapasitas yang sesuai, Dengan demikian ini adalah sejarah bagi kami sekarang,” kata Marcus Hoerwick direktur media Bayern Muenchen. Sebaliknya, laman Daily Mirror sejauh ini belum merilis permohonan maaf. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 9 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 9 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

PENGABDIAN

Halaman 14

Ellena Khusnul Rachmawati

”Tidak Ada Kata Tak Bisa untuk Sebuah Kebaikan” Ellena Khusnul Rachmawati atau lebih akrab dipanggil Ellena adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bergelut bidang LSM ini sekitar tahun 2000 silam menempanya menjadi orang yang tangguh. Pendiri sekaligus menjadi Direktur Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB yang berkantor di Lombok Timur itu kini terlihat menikmati dunia LSM itu. Salah satu alasannya, melalui LSM berjuang melakukan perubahan ke arah lebih baik. Berikut hasil wawancara Rusliadi, Wartawan Suara NTB dengan Ellena di kantornya, belum lama ini.

BIODATA Nama Tempat Tanggal Lahir Alamat

Hobi

: Ellena Khusnul Rachmawati : Semarang, 28 Februari 1969 : Jln. Pejanggik 65, Mekarsari Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat : Membaca dan Traveling

Penghargaan : 1. Penghargaan “10 Wanita Inspiratif” bidang Penggerak Pemberdayaan Masyarakat, Unilever Indonesia tahun 2012.

2. Bintang Tamu Program Kick Andy-Metro TV dalam Episode “Bukan Perempuan Biasa” Tahun 2012.

3. Nominator ASHOKA Award 2014.

“TIDAK ada kata tidak bisa untuk sebuah kebaikan.

Perbaiki niat kemudian ikhlas, doa dan ikhtiar, tawakkal Insya Allah barokah,” demikian motto hidup wanita yang lahir di Semarang tanggal 28 Februari 1969 silam ini.

Berangkat dari motto hidupya inilah, ia membuktikan perjuangannya bisa membuahkan hasil. Terang saja, sejumlah bukti dari perjuangan dan pengorbanannya berbuah manis. Banyak pihak yang menginginkan lahir sosok-sosok Ellena baru yang ada ditengah masyarakat. Bupati Lotim, H. Moch Ali BD pun memberikan pujian terhadap jerih payah dan pola gerakan YMP yang digawanginya karena dianggap cukup berhasil. Para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim pun diminta Bupati belajar ke YMP NTB ini bagaimana membangun.

LSM itu kata salah satu dari 10 Wanita Inspiratif yang diberikan penghargaan dari PT Unilever ini adalah yang lembaga yang suka berbagi program kepada masyarakat.

Tahun 2000 kala itu, ia mengaktakan LSM-nya bernama YMP NTB. Melalui LSM inilah sampai saat ini Ellena terus mencoba dan bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sudut pandang perempuan yang juga pernah tampik pada acara Talk Show Kick Andy di sebuah TV Swasta Nasional, ketika ia diberikan kepercayaan oleh seseorang atau lembaga donor, sekecil apapun kepercayaan itu (Dana diberikan-maksudnya), akan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. “Kesuksesan itu lahir dari kepercayaan,” tegasnya.

Belasan tahun lalu itu, ada LSM juga yang disebut bernama Yayasan DIAN Desa memberikannya dukungan dana Rp 2 juta. Dan awal ini dipergunakan untuk satu Dusun.

Dusun Labuhan Haji menjadi pilihan pertama gerakan pembangunan bidang kesehatan dari LSM yang digalakannya.

Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak

PKK Lotim saat itu, Ellena yang juga pernah sebagai Sekretaris Tim PKK Lotim ini menunjukkan eksistensinya.

Terasa sangat mustahil dalam kacamata saat ini, dengan dana Rp 2 juta untuk satu dusun bisa dikembangkan sasarannya menjadi tujuh dusun.

Penyandang dana dari DIAN Desa pun sangat takjub.

Ibu Christina sang pemilik Yayasan yang memberikan dana awal itu sangat surprise melihat ada LSM yang mampu bekerja luar biasa. Dana kecil bisa menghasilkan karya yang besar. “Satu dusun kok bisa jadi tujuh dusun,”. Saat itulah, Ellena ditantang lagi dengan diberikan dukungan dana kedua yang nilainya jauh lebih besar, Rp 37 juta. Dana ini dicanangkan untuk menyentuh delapan dusun.

Langkah pasti Ellena bersama YMP-nya ini terus menorehkan kepercayaan dari lembaga donor. Alhasil, dari Rp 2 juta meningkat menjadi Rp 37 juta lalu ke Rp 200 juta sampai sekarang akhirnya bisa bekerja di 47 desa di 7 kecamatan dengan kontrak tiga tahun 2012-2014, dikelola dana sebesar Rp 4,5 miliar.

Dulunya, lanjut Ellena, ia single fighter. Berjuang sendiri tanpa memiliki staf yang seperti saat ini. Orientasinya saat awal gerakannya hanya proyek. Datang ke masyarakat dan berikan bantuan tanpa mengetahui lebih jauh apakah bantuan itu digunakan atau tidak. Bertahun-tahun lamanya, pola lama itu digunakan.

Dahsyatnya Sedekah Menjadi LSM, selama bertahun-tahun itu ia tidak pernah mengajukan proposal.

Tetapi selalu ada penyandang dana yang datang menghampirinya menawarkan kegiatan. Keberhasilannya mengelola dana yang kecil sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang besar diceritakan pada lembaga donornya. Situasi yang dirasakan itu kemudian menimbulkan pertanyaan tersendiri baginya.

Jadikan Masyarakat Pintar SALAH satu tugas LSM sebenarnya adalah menjadikan masyarakat di desa pintar. Masyarakat di desa itu sebenarnya memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa digunakan untuk membangun. Membangun itu bisa tanpa harus bergantung kepada masyarakat.

Inilah yang coba terus ditanamkan di masyarakat oleh YMP di bawah komando Ellena Khusnul Rachmawati. Seperti telah dibuktikan YMP di Desa Sajang Kecamatan Sembalun beberapa waktu lalu.

Desa yang sakit parah karena berpuluh-puluh tahun tidak memiliki air bersih. Hidup di lereng gunung Rinjani namun tidak bisa menikmati air Gunung Rinjani.

Tidak saja Desa Sajang, namun desa lainnya juga mengalami hal serupa.

Bilepetung, Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang.

Tiga desa lainnya tidak melanjutkan untuk merealisasikan konsep yang ditawarkan YMP. Membangun tanpa uang bisa dilakukan.

Perjuangan di Desa Sajang luar biasa berat. Karena air yang ingin didatangkan jaraknya 26 km dari pusat perkampungan Desa Sajang. Artinya, sepanjang itu harus dipasang pipa. Diperparah lagi dengan topografi yang harus dilalui.

Keberhasilan YMP memompa semangat warga membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Warga Desa Sajang ini pun ikhlas dengan cara iuran. Tidak mampu iuran, membantu dengan tenaga.

Tanpa diketahui warga Sajang karena sengaja tidak diberitahu, YMP melalui SIMAVI Belanja kemudian datangkan

stimulan Rp 675 juta. Melalui semangat dan perjuangan luar biasa dari warga itulah membuat air kini bisa mengalir dengan deras ke perkampungan Desa Sajang. Tidak ada musholla yang tidak berair. Tidak seperti sebelumnya.

Ilmu yang diperoleh sebagai Master Fasilitator CBIA itulah yang diterapkan Ellena di Sajang. Masyarakat diajak menganalisa masalahnya dan mencari sendiri solusi atas masalahnya itu. Kemampuan masyarakat Desa Sajang menyelesaikan persoalannya yang sudah mengakar bertahun-tahun itulah ingin sekali bisa ditularkan terus ke seluruh desa yang ada di Lotim.

Termasuk terhadap pemerintah dalam menjalankan seluruh program pembangunannya. Pasalnya, sejauh ini sebagian besar program pemer-

intah yang digelontorkan acap kali menuai kegagalan. Pola pendekatan hanya pada proyek. Tidak menjadikan masyarakat sebagai pelaksana sendiri dalam upaya menyelesaikan masalahnya.

Diketahui Ellena, tidak terhitung banyaknya dana yang mengalir ke desa. Beragam bentuk program pembangunan dihadirkan, termasuk Prorgam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Bagi Direktur Eksekutif YMP NTB ini, setelah dibuktikan di Sajang sebenarnya tidak ada masyarakat miskin, yang ada adalah masyarakat memiskinkan dirinya sendiri.

Para pejabat penentu kebijakan ini harus tahu soal itu.

Jika disadari dengan baik, maka tidak akan muncul katakata anggapan anggaran kecil sehingga kita tidak bisa ber-

buat banyak. Paradigma pejabat utamanya terkait hal ini perlu dirubah. Ingin sekali Ellena ada dari para penentu kebijakan di Lotim ini, utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa mengajaknya berdiskusi.

Ajak pejabat melihat apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Para pejabat ini perlu “cuci otak”. Cuci otak dimaksudkan karena secara prinsip semua program yang dihadirkan pemerintah adalah bermuara pada pemberdayaan masyarakat. Jika prinsip ini ada didalam pejabat, diyakini akan lahir perubahan yang lebih baik.

Masyarakat bisa menganalisa sendiri masalahnya dan mampu menyelesaikan sendiri dan dana yang dihadirkan pemerintah disadari hanya sebagai stimulan. (*)

“Mengapa begini ya...?”

Jawabannya, karena kedahsyatan sedekah. Ellena yakin dan percaya melalui sedekah segala yang telah dikeluarkan kembali lebih besar. Dimana, setiap honor yang diterimanya separuhnya selalu dipergunakan kembali bagi daerah yang tidak mendapatkan proyek.

“Dapat gaji Rp 1 juta, Rp 500 ribu disedekahkan. Dana itu kita pakai untuk masuk ke desa yang tidak ada proyek,” urainya.

Menjadi orang terdepan di sebuah lembaga berjudul LSM yang tidak memiliki sumber dana tetap bukan berarti tanpa cobaan. Tahun 2008 lalu, mobil pun terpaksa terjual demi melaksanakan program kegiatan. Sampai dengan tahun 2010, hampir tidak pernah berpikir kesejahteraan. Tidak terpikir harus punya ini dan punya itu.

Tapi karena kepedulian amat sangat selalu memanggil.

Meski bertahun-tahun lamanya sudah bergelut di bidang LSM, dipandang Ellena belum cukup pengalaman dan pengetahuannya untuk meningkatkan kapasitas dan perjuangannya di tengah masyarakat. Ia menuturkan, ia pun mengikuti sejumlah pelatihan.

Panggilan mengikuti pelatihan ini berawal dari pengalaman pribadinya bertemu dengan salah seorang berwarganegaraan Jepang bernama Nobuhu Kiwada. Ellena memanggilnya dengan nama Wada-San. Ellena bertemu Wada-San saat ia berada di Sulawesi. Ia berada di Sulawesi karena panggilan kerja sebagai Konsultan yang dikontrak selama tiga tahun oleh AusAid Australia. Saat melakukan satu kegiatan bersama LSM lokal di Sulawesi, Wada-San datang. Dalam komunikasi dengannya, WadaSan menanyakan soal peta.

“Ellena apa itu peta?” tutur Ellena menyebut pertanyaan Wada-San. Dijawab Ellena, peta itu mengambarkan kondisi suatu wilayah termasuk

potensi wilayah. Seperti gambar padi menunjukkan potensi tanaman padi. Wada-San lanjut bertanya, “Kalau peta ini tidak ada apakah masyarakat ini tidak tahu mereka penghasil padi,” dijawab Ellena “Masyarakat tahu penghasil padi,”. Lalu ditanya lagi, lalu apa itu peta?

Pernyataan si Jepang ini membuat Ellena seperti tidak tahu apa-apa dan sempat merasa jengkel. Saat balik ke Lombok, Ellena pun menelusuri siapa sebenarnya Wada-San. Baru diketahui, si Wada-San ini ternyata merupakan konsultan Japan International Corporate Agency (JICA) Jepang.

Oleh temannya itu, Ellena kemudian diarahkan untuk mengikuti sebuah program pendidikan dan pelatihan di Jakarta. Meski orang yang mengikuti pendidikan itu gratis, namun Ellena sanggup bayar sendiri. Tahun 2006 waktu itu, katanya menjadi titik balik bagi sang Ellena bagaimana kemudian pasca menempuh pendidikan dan pelatihan ada yang berubah dalam melihat masyarakat. Saat di pelatihan itulah, Ellena bertemu kembali dengan Wada-San. Ellena lulus dalam pelatihan itu. Pelatihan yang disebut cukup rumit karena yang disanyatakan lulus hanya 10 orang se Indonesia, dan Ellena satu-satunya perempuan asal NTB. Lulus mendapat predikat Master Fasilitator Community Base Issue Analysis (CBIA).

Dalam penutupan acara, WadaSan menyampaikan “Saya ajarkan kalian cara mencetak uang”. Tidak ada penjelasan dari konsultan JICA itu soal pernyataannya itu.

Spirit CBIA inilah yang dibawa sampai saat ini oleh Ellena dalam menggalakkan program di LSM-nya. Teranyar sedang digalakkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) lima Pilar di tujuh Desa yang akan berakhir kontraknya dengan dukungan anggaran dari lembaga donor bernama SIMAVI dari Belanda. (*)

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

44 Distrik di Papua Terancam Tidak Ikut Pemilu Legislatif 2014 Jayapura (Suara NTB) Sebanyak 44 distrik (kecamatan) di Papua saat ini terancam tidak ikut pemungutan suara saat Pemilu Legislatif 2014, pada 9 April mendatang. “Hal itu karena surat suara belum tiba di 44 distrik yang tersebar di empat kabupaten itu,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, di Jayapura, Selasa (8/4).

Dikatakan dia, ke 44 distrik itu tersebar di Kabupaten Yahukimo sebanyak 35 distrik, delapan distrik di Kabupaten Nduga, dan satu distrik di Kabupaten Lanny Jaya.

Khusus untuk Kabupaten Yahokimo disebabkan proses tender untuk angkutan yang terlambat sehingga perusahaan penerbangan mendahului melayani kabupaten lain.

Selain itu faktor cuaca juga menentukan sehingga bila cua-

(ant/Bali Post)

Surabaya (Suara NTB) Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan perwakilan korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo sepakat akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta pemerintah menjamin pembayaran ganti rugi.

“Prinsipnya, pemerintah dengan kekuasaannya memberikan jaminan kepastian atas ganti kerugian pada warga di area peta terdampak oleh PT Minarak Lapindo Jaya,” kata Soekarwo usai menemui perwakilan korban di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (8/4).

“Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan pembayaran secepatnya. Dengan surat ini maka diketahui jadwal-jadwalnya dan negara harus menjamin,” katanya.

Masih ada sekitar 3.000 kepala keluarga yang pembayaran ganti ruginya belum tuntas dengan total tunggakan pembayaran sekitar Rp730 Miliar.

Sekitar 50 perwakilan korban luapan lumpur menemui Soekarwo untuk menuntut pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembayaran ganti rugi.

Koordinator warga Sunarto mengatakan dia datang untuk meminta kepastian pembayaran setelah Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah menjamin pembayaran ganti rugi korban lumpur di wilayah terdampak dan mendesak PT Minarak Lapindo Jaya segera melunasi ganti rugi warga.

“Sudah delapan tahun, cukup rasanya menunggu kepastian pembayaran ganti rugi,” katanya. (ant/Bali Post)

Ketua KIP Aceh Timur Ditangkap Polisi Banda Aceh (Suara NTB) Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, Ismail, ditangkap polisi karena membawa surat suara tanpa prosedur. Informasi penangkapan tersebut disampaikan Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi di Media Center KIP, Banda Aceh, Selasa (8/4).

“Benar, informasi ditangkapnya Ketua KIP Aceh Timur.

Informasi tersebut kami terima sekitar pukul 05.00 WIB. Yang bersangkutan ditangkap saat razia polisi,” ujar Basri M Sabi.

Ia menyebutkan, Ketua KIP Aceh Timur ditangkap karena mobil dikemudikannya memuat surat suara untuk DPD, DPR, dan DPR Aceh. Ismail membawa surat suara tanpa prosedur yang sah.

“Untuk membawa surat suara harus didamping PPS, PPK, aparat kepolisian, termasuk petugas Linmas. Namun, yang bersangkutan membawanya sendiri dengan mobil,” ungkap Basri.

Mengenai motif Ketua KIP Aceh Timur membawa surat suara sendiri, Wakil Ketua KIP Banda Aceh itu mengatakan tidak tahu. “Kami belum tahu motifnya apa dan tujuannya membawa surat suara tanpa pengawalan. Yang pasti apa yang dilakukannya menyalahi prosedur. Dan polisi sudah benar menangkap yang bersangkutan,” ujarnya.

KIP Aceh sedang menunggu proses pemeriksaan oleh pihak Polres Aceh Timur terkait kasus tersebut. Ia pun berharap peristiwa itu tidak mengganggu jalannya pemungutan suara calon legislatif 9 April 2014 “Permasalahan ini kami serahkan semuanya kepada kepolisian. Kami juga berharap kasus ini diselesaikan secepatnya serta tidak mengganggu jalannya pemilu di Aceh Timur,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Perwakilan 28 Negara akan Pantau Pelaksanaan Pemilu Jakarta (Suara NTB) Perwakilan dari 28 negara yang akan melihat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta, Selasa (8/4), untuk memberitahukan keberadaan mereka saat pemungutan suara Rabu (9/4).

“Mereka, para visitor, ingin melihat, mempelajari bagaimana pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia, khususnya besok di sejumlah tempat pemungutan suara,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar Nafis Gumay usai menerima para perwakilan pengunjung tersebut.

Para pengunjung dari mancanegara bisa melihat proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan

Suara (TPS) untuk mengetahui pelaksanaan pesta demokrasi di Tanah Air. Namun sebagai pengunjung mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat kepada publik mengenai hasil pengamatan di TPS. “Mereka hanya visitor, bukan pemantau. Sehingga tidak perlu membuat laporan dan tidak bisa mempublikasikan pendapatnya secara formal tentang apa yang mereka lihat,” jelas Hadar.

Para pengunjung dari 28 negara serta kelompok independen yang jumlahnya 154 orang akan melihat pemungutan suara di berbagai kota termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Ambon dan

DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan pihaknya membawa sepuluh pengunjung dari tiga negara yaitu Tiongkok, Bangladesh dan Amerika Serikat.

“Mereka terbagi dalam dua tim untuk melihat pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta dan DKI Jakarta. Nanti sore, mereka akan keliling melihat persiapan pembangunan TPS, lalu besok berkeliling melihat pelaksanaan pemungutan suara,” kata Titi.

Para pengunjung mancanegara yang lain berasal dari Jerman, Rusia, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, Hungaria, Malaysia dan Libya. (ant/Bali Post)

PEMBUATAN BILIK SUARA Warga bergotong royong mendirikan bilik suara secara sederhana di lapangan Wouma, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, Selasa (8/4). Distrik Wouma memusatkan tempat pemungutan suara Pemilu Legislatif di Lapangan Wouma untuk memfasilitasi warga yang tinggal di tujuh kampung yang minim akses jalan umum.

RSUD Purwakarta Siapkan Ruangan Khusus Caleg Stres Karawang (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyiapkan ruangan khusus untuk para calon legislatif yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014.

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Purwakarta Diky Darmawan di Purwakarta, Selasa, mengatakan, potensi calon legislatif (caleg) yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilu Legislatif tetap ada. Karena itu pihaknya menyiapkan ruangan dan pelayanan khusus untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Ada tiga ruangan khusus yang kami siapkan untuk menangani para caleg yang

stres atau depresi. Ruangannya terpisah dengan ruang perawatan pasien umum,” katanya.

Ia mengatakan, model pelayanan bagi caleg yang mengalami depresi itu adalah rawat jalan dan rawat inap. Bagi caleg depresi yang akan menjalani rawat jalan disiapkan poliklinik dan dokter kejiwaan.

Untuk rawat inap, nantinya para caleg akan dirawat di ruang dan dokter khusus dengan fasilitas kamar VIP. Pihak RSUD Bayu Asih Purwakarta menyiapkan pelayanan dan ruangan khusus bagi caleg yang mengalami depresi, sebagai bentuk antisipasi jika di daerahnya terdapat caleg gagal terpilih kemudian mengalami stres. (ant/Bali Post)

Pengakuan Mengejutkan, Corby Tahu Bawa Narkoba ke Bali Jakarta (Suara NTB) Terpidana penyelundup narkotika Renae Lawrence menyampaikan pengakuan mengejutkan dari balik LP Kerobokan, Bali, bahwa mantan rekan sepenjaranya Schapelle Corby memang tahu dirinya membawa mariyuana ke Indonesia.

Dalam video yang direkam secara rahasia untuk jaringan televisi Network Ten dan ditayangkan pada bagian program malam “Eyewitness News” di televisi tersebut, Lawrence terlihat berbicara dengan seseorang di balik kamera. “(Schapelle) pintar menyimpan rahasia.

(Tapi) Suatu malam dia keceletot lidah,” kata Lawrence.

Lawrence, yang dihukum delapan tahun penjara bersama Corby dan masih menjalani tahanan karena tuduhan penyelundupan narkotika, mengatakan dia sempat tidak yakin mengapa Corby bersaksi untuknya.

“Dia bilang pada saya dan tahanan lainnya bahwa dia melakukan itu (menyelundupkan mariyuana) lebih dari seka-

li. Dia pernah melakukan itu sebelumnya. Dia mengaku telah tiga kali membawa obatobatan terlarang. Yang pertama dia memang tak tahu apaapa sampai dia tiba di bandara, namun di waktu lainnya dia tahu.”

Lawrence melanjutkan, “Dia bilang dia memakai (obat-obatan terlarang) sejak dia masih remaja.”

Lawrence juga menegaskan Corby sadar”...telah berpura-pura gila, dia sungguh mengatakan itu, dia berlagak gila sehingga dia bisa mendapatkan banyak simpati dan berharap pengurangan hukuman dari Presiden Indonesia.”

“Dia makin berakting manakala orang-orang penting masuk (penjara) entah dokter atau kepala penjara.

Dia tidak gila, dia hanya berlagak seperti itu,” kata Lawrence seperti dikutip news.com.au Australia.

Lawrence juga mengklarifikasi pandangan salah bahwa dia dan Corby tidak akur.

(ant/Bali Post)

Korban Lumpur Lapindo akan Kirim Surat ke Presiden

ca tidak berubah maka pengiriman logistik tidak dapat dilakukan.

Menyikapi kasus tersebut, maka KPU Papua akan menyurati KPU Pusat agar pelaksanaan pileg di Kabupaten Yahukimo ditunda.

“Kami akan menyurati KPU Pusat dengan mengungkapkan permasalahan didaerah tersebut sehingga pelaksanaan pileg ditunda,” kata Arisoy. (ant/Bali Post)

Schapelle Corby

“Kami tidak bermusuhan seperti diberitakan media.

Kami sungguh berteman di setiap waktu. Kadang kami berbantah tapi itu karena orang menggunjingkan kami dan itu tidak benar.”

Program Eyewitness News dari Network Ten menyatakan Lawrence tidak berkeberatan direkam saat pembicaraan itu dilakukan, namun dia mengkhawatirkan ada tape perekam.

Segera setelah pengakuan Lawrence ini, keluarga Corby mengeluarkan pernyataan yang membantah tuduhan Lawrence tersebut.

“Schapelle membantah pengakuan Renae Lawrence atau siapa pun. Klaim Renae Lawrence bahwa Schapelle telah melakukan itu di banyak kesempatan adalah tidak masuk akal, dusta dengki dan karangan dari fantasi dia sendiri. Tindakan Ten Network dalam menyelenggarakan dan mungkin membayar wawancara ini, adalah amat menyak-

itkan dan telah membuat Schapelle dan keluarga besarnya gelisah dan dalam kesulitan besar.”

Keluarga Corby juga mengatakan kredibilitas Renae Lawrence semestinya dipertanyakan dan tuduhan-tuduhan tak berdasar seharusnya tidak disiarkan hanya demi rating dan uang.

Wawancara dengan Lawrence membersitkan pertanyaan mengenai apakah Lawrence dibayar untuk wawancara Ten tersebut, dan jika demikian maka dia bisa dianggap melanggar hukum Australia mengenai larangan membayar para kriminal.

Kemarin sebuah penyelidikan Senat di Canberra memperdengarkan bukti mengenai hubungan Seven Network dengan Keluarga Corby.

Direktur Komersial Bruce McWilliam mengatakan citra korporat Seven Network rusak gara-gara wawancara itu, demikian news.com.au. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 9 April 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ban Ki-moon Kutuk Pembunuhan Konsultan PBB di Somalia New York Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Senin (7/4) waktu setempat mengutuk pembunuhan berdarah dingin terhadap dua rekan yang bekerja untuk Kantor PBB urusan Narkotika dan Kejahatan (UNODC) di Bandar Udara Galkayo di Puntland, Somalia. (ant/bali post)

PENGUNGSI - Pengungsi yang kebanyakan perempuan menunggu untuk mendapatkan air bersih di kamp Misi PBB di Sudan Selatan beberapa waktu lalu. Mereka kehilangan rumah akibat pertempuran yang masih terus berlanjut di wilayahnya.

New York Sebanyak 413 warga sipil, Senin (7/4), secara suka rela pindah dari Kamp Tomping di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, ke Rumah PBB untuk berlindung akibat kondisi yang memburuk di sana. “Lokasi Rumah PBB belum lama ini telah dikembangkan,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB, dalam taklimat di Markas PBB, New York, sebagaimana dikutip Xinhua.

“Sejak relokasi dimulai pada 12 Maret, lebih dari 1.345 warga sipil telah pindah dari Tomping ke Rumah PBB,” kata Haq, yang mengutip Misi PBB di Sudan Selatan.

Wakil Khusus PBB Hilde Johnson pekan lalu mengatakan dengan mulainya musim hujan, kondisi menjadi bertambah buruk —lokasi di Tomping dan Malakal, khususnya, menghadapi risiko wabah penyakit, terutama kolera.

“Oleh karena itu, relokasi warga yang menjadi pengungsi di dalam negeri mereka dari lokasi ini perlu dilakukan,” kata Haq. Lebih dari 700.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka sejak pertengahan Desember, ketika kerusuhan meletus antara pasukan yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan petempur yang beraliansi dengan mantan wakil presiden Riek Machar.

Sebanyak 250.000 orang telah mengungsi ke Uganda, Ethiopia, Kenya dan Sudan —yang bertetangga. Kedua pihak yang berperang menandatangani kesepakatan untuk menghentikan permusuhan pada akhir Januari, sebelum babak pertama pembicaraan berakhir. Namun, keduanya telah saling menuduh bahwa masingmasing melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Pada Selasa (1/4) pemimpin Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan UNHCR mengakhiri kunjungan dua hari ke Sudan Selatan, dan mengatakan mereka terkejut oleh besarnya kebutuhan yang muncul dari krisis dan menyerukan penyelesaian segera.

Di dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir kunjungan dua hari mereka, Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Antonio Guterres dan Direktur Pelaksana WFP Ertharin Cousin memperingatkan krisis di Sudan Selatan membahayakan jutaan nyawa dalam beberapa bulan ke depan jika tindakan mendesak tak dilakukan guna mengakhiri konflik tersebut dan mendukung warga sipil —yang berjuang untuk bertahan hidup. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

413 Warga Sipil Mengungsi di Sudan Selatan

Ban meminta dilakukannya penyelidikan penuh untuk menyeret para pelakunya ke pengadilan. Ban menyampaikan belasungkawa yang paling dalam kepada keluarga, teman, dan rekan korban.

Pemimpin PBB itu mendesak lembaga terkait untuk sepenuhnya menyelidiki kejahatan tersebut dan menyeret para pelakunya ke pengadilan tanpa ditunda-tunda lagi.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada semua staf PBB di Ban Ki-moon

Somalia atas dedikasi mereka yang berlanjut dalam kondisi sulit.

Kedua orang asing itu yang bekerja untuk lembaga antinarkotika PBB dan kewarganegaraannya belum diketahui, dibunuh di bandara, Senin (7/4), ketika seseorang yang berseragam polisi menembak mereka, kata Mohamed Ali, seorang perwira polisi lokal, kepada Xinhua.

Aleem Siddique, Juru Bicara bagi Misi Bantuan PBB di Somalia (UNSOM), mengatakan belum diketahui siapa yang berada di balik pembunuhan ked-

ua orang itu. PBB takkan menyiarkan kewarganegaraan dan nama mereka sampai keluarga mereka diberitahu.

Sementara Yury Fedotov, Direktur Pelaksana Kantor PBB urusan Narkotika dan Kejahatan (UNODC) mengutuk pembunuhan kedua rekannya dalam serangan “yang kejam dan tanpa perasaan” di Bandar Udara Galkayo. “Saya berharap lembaga terkait di Somalia akan melakukan setiap upaya untuk menjamin bahwa pembunuh mereka segera dibekuk dan diseret ke pengadilan,” kata Fedotov di dalam satu pernyataan.

“Saya ingin menyampaikan belasungkawa paling dalam saya kepada keluarga, orang yang tercinta, teman dan rekan kedua orang ini, yang san-

gat terikat komitmen dan berdedikasi pada pekerjaan UNODC,” katanya.

Nicholas Kay, pejabat senior PBB di Somalia, juga mengutuk “pembunuhan brutal” kedua konsultan internasional itu, yang berada di Galkayo untuk mendukung upaya UNODC di wilayah tersebut. “Rekan PBB kami bekerja untuk mendukung aspirasi rakyat Somalia bagi masa depan yang stabil dan damai. Tak ada pembenaran bagi serangan tanpa perasaan semacam itu,” kata Kay, wakil khusus Sekretaris Jenderal dan pemimpin UNSOM. Ia juga menyeru pemerintah agar segera melakukan penyelidikan penuh dan menyeret para pelakunya ke pengadilan. (ant/bali post)

Australia Buat Kesepakatan Pertahanan dengan Jepang Sydney Hubungan pertahanan yang makin erat antara Australia dan Jepang diharapkan tidak meningkatkan kecemasan regional di Cina. Demikian disampaikan Perdana Menteri Australia Tony Abbott setelah mengesahkan perjanjian perdagangan bebas dan keamanan dengan Tokyo, Selasa.

Canberra dan Tokyo mencapai kesepakatan pada Senin untuk meningkatkan hubungan dagang dan pertahanan, termasuk pembangunan bersama peralatan pertahanan, yang berarti meningkatkan hubungan kedua negara pada tingkat baru.

Abbott mengatakan kepada Radio Australia, jika pihaknya tidak memihak dalam sengketa wilayah antara Cina dengan negara-negara lain.

Termasuk peningkatan hubungan dengan Jepang tidak menyasar pada pihak mana pun.

“Ini bukan menentang negara tertentu dan sejauh yang saya perhatikan seperti juga kepedulian setiap negara —yang kami harapkan adalah melihat keadaan lebih demokrasi, lebih bebas, lebih saling menghargai hukum,” katanya ketika ditanya mengenai Tiongkok.

“Menurut kami akan lebih baik bila tidak ada peluang untuk status quo yang terjadi akibat paksaan atau ancaman paksaan,” katanya.

Abbott mencatat sudah ada kerjasama yang tinggi di bidang pertahanan antara Australia dan Jepang yang terlibat percekcokan perbatasan dengan Cina.

Pasukan keamanan Australia dan Jepang mengadakan latihan bersama dan Jepang sebelumnya juga membeli dari Australia sejumlah peralatan pertahanan termasuk kendaraan lapis baja infanteri

Bushmaster.

“Kami ingin lebih dapat menjalankan operasi militer bersama, lebih banyak latihan militer bersama dan juga seiring waktu ingin melihat lebih banyak kerjasama penting di bidang intelijen,” kata Perdana Menteri kepada Radio ABC. Australia juga direncanakan menandatangani pakta perdagangan bebas dengan Korea Selatan setelah melakukan perundingan selama empat tahun.

Setelah mengunjungi Seoul, Abbott akan menuju Cina Rabu ini.

Kesepakatan Senin untuk meningkatkan kerjasama keamanan dilakukan setelah Jepang pekan lalu melonggarkan sendiri larangan ekspor senjata, suatu langkah yang membuat lemas Cina.

Jepang dan Australia pada Senin mengumumkan “kesepakatan yang penting” akan sesuatu yang sudah lama dinantikan, kesepakatan perdagangan bebas, dalam suatu hal yang langka bagi Jepang yang melindungi pasarnya.

Di Tokyo, Abbott mengatakan hal tersebut kali pertama Jepang melakukan kesepakatan perundingan kerjasama ekonomi yang luas atau mencapai kesepakatan perjanjian perdagangan bebas.

Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu menandai “suatu peristiwa bersejarah yang sejati bagi kedua negara,” dan kesepakatan keamanan termasuk pembangunan peralatan pertahanan.

Di Jepang, harian terlaris, Yomiuri Shimbun menyambut baik kesepakatan pertahanan itu yang cocok dengan pelonggaran aturan yang melarang ekspor senjata dan akan mengarah pada kemajuan teknologi pertahanan serta mengendalikan biaya pembangunan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KAPAL PERANG - Inilah kapal perang USS Donald Cook yang dikirim AS ke Laut Hitam setelah Rusia dinilai merebut Krimea dari tangan Ukraina.

AS Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam Washington Amerika Serikat (AS) sedang mengirimkan kapal perusak berpeluru kendali ke Laut Hitam dalam rangka meyakinkan sekutu Eropa.

Pengiriman kapal perang ini dilakukan setelah aneksasi Rusia atas Krimea.

“Kami telah memutuskan untuk mengirim kapal ke Laut Hitam. Kami berharap kapal tersebut akan tiba dalam sepekan,” kata Juru Bicara Pentagon Kolonel Steven Warren, tanpa mengungkapkan nama atau jenis kapal merujuk demi “keamanan operasional,” lapor AFP. Sebuah sumber di Departemen Pertahanan mengkonfirmasikan kepada AFP kapal perang yang dikirim ke wilayah tersebut adalah USS Donald Cook, kapal perusak

William dan Keluarga Berlibur di Selandia Baru Wellington Udara basah Wellington menyambut Duke dan Duchess of Cambridge begitu pasangan Kerajaan Inggris itu mendarat di Selandia Baru guna memulai kunjungan resminya sebagai keluarga kerajaan bersama putra mereka yang baru berusia delapan bulan Pangeran George.

Kate Middleton dan Pangeran William mendarat singkat di Australia Senin lalu sebelum dibawa ke sebuah pangkalan jet pribadi di mana mereka menumpang satu pesawat Angkatan Udara Selandia Baru.

Kate dengan anggun menyibakkan gaunnya begitu tersapu angin saat dia keluar dari pesawat menuju Wellington yang berkabut.

Pangeran William dan Kate diterima di Gedung Pemerintah guna menerima selamat tradisional dari para pejuang Maori.

Keluarga kerajaan ini akan menghabiskan sembilan hari di Selandia Baru, lalu tiba di Syd-

(Suara NTB/ist)

TIBA - Pangeran William dan Kate Middleton serta putranya saat tiba menggunakan pesawat pribadi di Wellington Selandia Baru. ney 16 April untuk tur selama 16 hari di Australia, diantaranya mengunjungi Opera House di Sidney dan Blue Mountains.

Setelah melawat ke Brisbane, Uluru, Adelaide dan Canberra, Pangeran William dan Kate akan menghadiri Hari Anzac sebelum kembali ke Inggris. Orangtua William —men-

diang Putri Diana dan Pangeran Charles— pernah mengunjungi Australia pada 1983.

Untuk tur sekarang, keluarga kerajaan Inggris akan ditemani 12 orang termasuk seorang pengasuh Pangeran George dan seorang penata rambut Kate, demikian Sidney Morning Herald. (ant/bali post)

berpeluru kendali.

Kapal itu baru-baru ini ditingkatkan untuk membuatnya mampu menembakkan rudal SM-3, menjadikan kapal berfungsi sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Rudal Balistik Aegis.

Kapal telah dikerahkan di pangkalan Angkatan Laut Spanyol di Rota untuk berfungsi sebagai bagian dari perisai rudal usulan NATO. NATO bersikeras perisai rudal adalah sistem murni defensif yang dirancang untuk melawan ancaman rudal potensial dari negara-negara seperti Iran. Namun ia menjadi sumber ketegangan lama antara NATO dan Rusia, yang melihat proyek itu sebagai ancaman terhadap keamanannya.

Warren menegaskan, penyebaran Donald Cook dimaksud-

kan hanya untuk meyakinkan sekutu regional. “Tujuannya adalah untuk meyakinkan sekutu dan mitra kami terutama di wilayah ini, bahwa kami berkomitmen untuk wilayah tersebut,” katanya.

“Kami masih merencanakan rincian operasi kami di Laut Hitam, tetapi kami mengharapkan singgah dan melakukan pelatihan-pelatihan dengan negara-negara Laut Hitam lainnya,” tambahnya.

Tak satu pun dari latihan yang direncanakan itu akan berlangsung di pelabuhan Ukraina, menurut Warren.

Kapal perusak Amerika lain, USS Truxtun, dikirim ke Laut Hitam pada saat krisis antara Ukraina dan Rusia meletus, tetapi kemudian meninggalkan wilayah tersebut 21 Maret. (ant/bali post)