Snt09072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 9 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 104 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Demo Ricuh di Lotim

Kejari Selong Diduga Dilempari Bom Molotov Selong (Suara NTB) Aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Senin (8/ 7) berlangsung ricuh. Massa yang menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi tanah pecatu yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di Lombok Timur (Lotim) melakukan aksi pelemparan ke Gedung Kejari. Tidak ayal kaca jendela kantor hancur. Massa yang emosi juga melempari Kantor Kejari dengan sebuah benda menimbulkan ledakan yang diduga bom molotov dan petasan.

Aksi massa yang mengatasnamakan diri dari Penegak Demokrasi di bawah komando Syahfi Wijaya ini mulai sekitar pukul 10.00 Wita. Bermula aksi berlangsung tertib.

Namun tidak lama kemudian, emosi massa meledak menyebabkan terjadi hujan batu ke kantor Kejari Selong.

Komando dari sejumlah pimpinan massa agar tidak bertindak anarkis tidak digubris.

Syahfi Wijaya bersama sejumlah perwakilan dipersilahkan memasuki kantor Kejari. Di dalam gedung, perwakilan massa yang diterima Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Selong, Fajar Alamsah Malo, SH. Be-

lum lama berbicara, emosi salah seorang warga tampak tersulut yang membuat ia mengangkat kursi yang didudukinya lalu melemparkannya ke arah Kasi Intelijen. Pertemuan pun menjadi kacau dan memaksa aparat keamanan berupaya keras menenangkan.

Bersambung ke hal 5

RICUH - Suasana aksi di depan kantor Kejari Selong berlangsung ricuh Senin kemarin.

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Rabu, Muhammadiyah Hari Ini Mataram (Suara NTB) Hasil hitungan dan pengamatan tim hisab rukyat Kementerian Agama NTB pada Senin (8/7) pukul 18.10 Wita di kawasan Pantai Tanjung Karang atau Taman Loang Baloq Ampenan, Kota Mataram bahwa posisi hilal masih di bawah 0 derajat atau sekitar 0 derajat 35 menit 26,94 detik. Artinya, hilal di NTB tidak kelihatan atau belum tampak. Sehingga bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari atau awal puasa akan dimulai pada hari Rabu (10/7) besok.

Pengamatan hilal ini juga menguatkan penetapan awal Ramadhan sebagaimana hasil sidang isbat Menteri Agama RI Senin malam kemarin bahwa awal Ramadhan dimulai Rabu (10/7) esok.

Bersambung ke hal 5 MELIHAT HILAL - Petugas dari Kementerian Agama NTB sedang mengamati hilal dari Pantai Tanjung Karang, Ampenan, Kota Mataram.

Karena hilal tak tampak, pemerintah akhirnya memutuskan dalam sidang Isbat, Ramadhan dimulai Rabu (10/7) esok. Sementara warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah puasa mulai Selasa hari ini.

(Suara NTB/nas)

Kasus Puskesmas Gangga

(Suara NTB/dok)

Perbedaan Hal Biasa MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) NTB meminta perbedaan penentuan awal puasa 1 Ramadhan 1434 Hijriah jangan terlalu dibesar-besarkan. Potensi perbedaan penentuan awal puasa memang ada seperti Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan besar di Indonesia memutuskan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada Selasa 9 Juli 2013 hari ini. Kelompok keagamaan lainnya seperti di Sulawesi bahkan Senin (8/7) kemarin sudah mulai melaksanakan puasa.

Bersambung H. Saiful Muslim ke hal 5

Harga Daging Sapi Melambung Mataram (Suara NTB) Pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan, harga daging di pasar tradisional secara perlahan naik dan sudah menembus harga Rp 100 ribu/Kg. Pedagangpun kebingungan dan menyesalkan kebijakan pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pengiriman sapi ke luar daerah secara besar-besaran.

Harga daging sapi sebelumnya bertahan Rp 85 ribu/Kg. Bersambung ke hal 5 MELAMBUNG - Harga daging sapi memasuki bulan puasa melambung.

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB terus melakukan pendalaman awal terkait dugaan penyimpangan pada proyek Puskesmas Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah menemukan dokumen kontrak, hasil puldata akan disimpulkan untuk menentukan langkah berikutnya. Kejaksaan juga sudah mengagendakan untuk koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil audit proyek senilai Rp 1,2 miliar tersebut.

Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH ditemui di Mapolda NTB, Senin (8/7) menginformasikan, kasus itu masih terus dalam penyelidikan. Adapun rencana berkoordinasi dengan BPK, dilakukan setelah dokumen ditelaah. ‘’Kita lihat dulu, bagaimana hasil kajian dokumennya dan penyelidikan umumnya, apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,’’ kata Kajati.

Ia mengakui sudah mendapat laporan dari tim terkait dokumen kontrak tiga rekanan dengan pihak Dikes KLU, untuk menggarap proek di Kecamatan Gangga itu.

Bersambung ke hal 5

05:00

05:10

12:23

15:43

18:13

19:27

Destinasi Terpopuler, Lombok Kalahkan Hawaii Mataram (Suara NTB) Popularitas Lombok sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia semakin meningkat. Bahkan tidak hanya bagi wisatawan domestik, popularitas Lombok ini telah mendunia. Hal ini terbukti dari hasil analisis Prapancha Research yang menyimpulkan bahwa Lombok jauh lebih populer dari Hawaii di media sosial Twitter. Demikian diberitakan salah satu laman berita online www.viva.co.id pada tanggal 5 Juli 2013.

Tentu ini menjadi kabar menggembirakan

dan membanggakan bagi masyarakat NTB khususnya Lombok. Berita menggembirakan ini menurut anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi pariwisata, Baiq Indah Puspitasari, SE harus dijadikan motivasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata.

“Kita bangga sekali. Apalagi bisa mengalahkan Hawaii. Ini menjadi motivasi yang sangat bagus bagi kita dan pemerintah. Orang lain saja menghargai, kok kita nggak.

Bersambung ke hal 5

EKSOTIS - Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak dan Gunung Barujari nan eksostis serta keindaan Pantai Tanjung Aan, dua dari sekian banyak destinasi yang memikat wisatawan sehingga menjadikan Lombok lebih populer dari Hawaii.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

(Suara NTB/ist)

TO K O H

Kejati Agendakan Koordinasi dengan BPK

SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rapat Evaluasi BLSM Penanaman Pohon Penghijauan DALAM rangka hari lingkungan hidup sedunia, Kecamatan Cakranegara mulai melakukan penghijauan. Penanaman pohon penghijauan ini ditanam di beberapa titik yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Cakranegara.

Camat Cakranegara Salman Rusdi menyebutkan, dalam rangka mewujudkan kota Mataram yang hijau, seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cakranegara diminta untuk melakukan penanaman pohon penghijauan. Saat ini penghijauan sudah dimulai secara bertahab.

“Semua kelurahan menanam pohon penghijauan. Mas(Suara NTB/nia) ing-masing kelurahan minimal Salman Rusdi menanam 50 bibit,” terangnya.

Menurut Salman, khusus di jalan Imam Bonjol jalur ini akan ditanami pohon angsana. Pemilihan pohon angsana ini menurutnya, selain cepat tumbuh dan mudah distek.

Penanaman pohon angsana ini dilakukan untuk memberikan ciri khas jalan, layaknya pohon kenari yang ditanam di ruas jalan Pejanggik Kota Mataram.

“Kalau ini berhasil akan kita kembangkan ke tempat lain karena jenis pohon ini cepat tumbuh besar,” terangnya.

Untuk jenis pohon angsana, pihaknya sudah menanam sebanyak 300 pohon. Sementara untuk jenis pohon lain seperti trembesi dan mahoni, sudah ditanam di empat kelurahan, atau sejumlah 200 pohon. Pihaknya juga melibatkan masyarakat terutama untuk menjaga dan merawat pohon-pohon pelindung.

“Terutama masyarakat yang ada di pinggir jalan tempat ditanamnya pohon, kami minta untuk ikut memelihara karena ini juga tanggungjawab masyarakat,” pungkasnya. (nia)

Pemkot Minta Data Penerima Diperbarui Mataram (Suara NTB) – Kacaunya pendataan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Mataram Lalu Martawang karena pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan penerima BLSM. Karena itulah, Pemkot meminta data penerima BLSM diperbarui dan melibatkan Pemda setempat saat pendataan.

Hal ini disampaikan usai rapat evaluasi pendistribusian BLSM di ruang Kenari kantor Walikota Mataram Senin (8/7) kemarin. Menurut Martawang, dari hasil rapat tersebut ternyata ditemukan adanya beberapa data BLSM yang tidak tepat sasaran. Ada masyarakat yang tidak seharusnya meneri-

ma tetapi menerima dan ada masyarakat yang tidak ditemukan namanya tetapi menerima.

“Terkait hal ini kita mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penyempurnaan data rumah tangga sasaran penerima kartu RTS,” terangnya.

Selain melakukan penyempurnaan data, Pemkot Mat-

aram juga meminta membenahi sistem pendistribusian BLSM yang dilakukan oleh PT POS Indonesia. Untuk itu pihaknya meminta kepada pusat untuk merilis data yang sudah direvisi. Martawang meminta pusat melibatkan Pemda setempat, dalam hal ini camat dan Lurah. Dengan adanya keterli-

(Suara NTB/ars)

Sambut Ramadhan MENJADI salah satu sekolah yang akan dijadikan pilot project kurikulum 2013, SMAN 4 Mataram mulai berbenah. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas proses pembelajaran.

Kepala SMAN 4 Mataram Drs. Abdurrosyidin R. M.Pd., menyebutkan, memasuki tahun ajaran baru 2013/2014, SMAN 4 Mataram akan lebih fokus untuk meningkatkan kapasitas proses pembelajaran.

Dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik akan didorong untuk lebih memperkaya metode dan strategi pembelajarannya.

Dalam kurikulum 2013 (Suara NTB/nia) nantinya, nuansa sekolah Abdurrosyidin R melayani peserta didik berdasarkan minat dan bakat itu akan lebih menonjol dibandingkan kurikulum sebelumnya. Sekolah akan menuruti dan melayani apa yang menjadi minat dan bakat siswa. Tentu sebelumnya akan dikompromikan dengan kondisi di sekolah. ”Saya kira kalau metode dan strategi pembelajaran sudah bagus, nanti yang lain-lain ini akan mengikuti,” terangnya.

Termasuk dengan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Karena menurutnya inti dari keberhasilan ini adalah membenahi mainset para pendidik dan tenaga kependidikan tentang pelayanan pendidikan. Inilah yang nantinya akan menjadi inovasi SMAN 4 Mataram dalam rangka meningkatkan kapasitas proses pembelajaran, di tahun ajaran baru.

“Kalau mainset sudah dibenahi apapun label dari kurikulum saya kira bisa berjalan baik,” pungkasnya. (nia)

sabar mengambil BLSM. Padahal kantor pos sendiri telah mengatur jadwal pengambilan di masing-masing kelurahan.

KedepanpihakkantorPOSakan lebih intens menjalin koordinasi dengan aparat keamanan agar memastikan masyarakat datang sesuai jadwal. Saat ini ada sebanyak 28.533 RTS atau sebesar Rp 8.599.000.000yangterdaftardiKota Mataram. Dari jumlah tersebut sebesar91,98persenRTStelahmengambil jatah BLSM, yaitu sejumlah 26.244 RTS atau sebesar Rp 7.873.200.000. Sisanya yang belum mengambil sejumlah 2.289 RTS atau Rp 686.700.000. (nia)

Walikota Ajak Masyarakat Kelola Sampah Secara Ramah Lingkungan

MELEMPAR - Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir MM, bersama pejabat Muspida NTB melempar botol miras, sebagai tanda dimulainya pemusnahan.

Layani Minat Siswa

batan ini diharapkan akan ada proses klarifikasi sebelumnya.

Pemkot Mataram melalui tim penanggulangan kemiskinan Kota Mataram, akan menyiapkan surat yang nantinya akan ditandatangani oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang akan ditujukan kepada Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI dan ditembuskan kepada berbagai stakeholder tekait.

Sementara itu ditemui terpisah, Kepala Kantor POS Mataram Jaka Sunara menyebutkan kekacauan dan penumpukan yang terjadi di beberapa kantor POS saat pembagian BLSM ini terjadi akibat masyarakat yang tidak

Polda NTB Musnahkan Puluhan Ribu Liter Miras Mataram (Suara NTB) Menyambut Ramadhan, jajaran Polda NTB mengeluarkan seluruh barang bukti berupa miras hasil sitaan tindak pidana.

Barang bukti yang mencapai puluhan ribu liter itu dimusnahkan, Senin (8/7) kemarin, di hadapan Wakil Gubernur NTB, Ir.H. Badrul Munir, MM, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, SH,MH, Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH serta utusan Korem 162/WB, utusan Lanud dan Lanal. Hadir juga Kepala BNN NTB, Kombes Pol. Mufti Djusnir, utusan Balai POM dan sejumlah kapolres.

Pada kesempatan itu, dimusnahkan barang bukti jenis miras

tradisional diantaranya arak, 975 liter, tuak 7.245, brem 950 liter.

Selain itu, diamankan juga miras bermerk seperti bir 2.011 botol, anggur 34 botol, dan Mc Donald 13 botol. Barang bukti lainnya adalah narkoba jenis sabu sabu 7,3 gram dan ganja 500 gram. Ada juga barang bukti sajam 20 buah dan obat penenang 1.148 butir.

Barang bukti itu sebagian besar merupakan hasil ungkap kasus di jajaran Polda NTB, termasuk dari sejumlah Polres.

Dir Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Richty Simon Pyaas menyebut, jumlah barang bukti ini lebih sedikit dari pemusnahan hasil operasi jelang Natal dan Tahun Baru. “Karena me-

mang di Polres Polres sudah ada yang memusnahkan barang bukti sendiri,” terangnya. Wakil Gubernur dalam kesempatan pidatonya menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah Polda NTB tersebut. Sebab bagaimana pun juga menurut Gubernur, miras dan narkoba selama ini selalu menjadi pemicu gangguan kamtibmas.

Prosesi pemusnahan diawali dengan melempar botol miras oleh para pejabat muspida ke tumpukan botol miras lainnya.berlanjut pada pembakaran barang bukti narkoba dan pemusnahan sajam.

Sementara barang bukti miras dimusnahkan dengan cara digilas buldozer. (ars)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H Ahyar Abduh mengajak semua masyarakat untuk konsen pada aksi penanaman pohon. ‘’Kita harus menanam pohon sebanyak-banyaknya agar bisa swasembada oksigen,’’ katanya saat menerimaprasastilingkunganhidup dariKepalaBadanLingkunganHidup danPenelitian(BLHP)ProvinsiNTB di Pendopo Walikota Mataram, Senin(8/7)kemarin.

Menurut Ahyar, prasasti yang diterima jangan sekadar tulisan.

Melainkan harus menjadi doronganmotivasibagisemuakomponen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengelola sampah secara ramah lingkungan. Selain itu, Walikota juga mengingatkan agar masyarakatgemarmenanam,merawatpohon.‘’Janganmeracunapalagimenebangpohon,’’cetusnya.

DitambahkanKepalaBLHKota Mataram M Saleh, prasasti yang sudahdiserahkanrencananyaakan dipasangpadalokasistrategis.Saleh mengusulkan, prasasti dipasang di Udayana.Sehinggakeberadaannya

menjadi bentuk motivasi bagi seluruhmasyarakatuntukmelestarikan lingkungan hidup. ‘’Prasasti ini semacam dorongan moril untuk seluruhkomponenmasyarakatdiNTB dan Kota Mataram agar samasama memelihara kelestarian lingkungan hidup,’’ jelas Saleh.

Kepala BLHP Provinsi NTB, Dr Ir H Syamsul Hidayat Dilaga MS menyerahkan prasasti itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram M Saleh dan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram Effendi Eko Saswito. Prasasti telah ditandangani bersama oleh Gubernur NTB, Walikota Mataram, kelompok wanita peduli lingkungan, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Penandatangan dilakukan tanggal 2 Juni 2013, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi NTB. Prasasti ini bertajuk, NTB bersatu untuk aksi menghijaukan NTB dan kesatuan aksi untuk membersihkan Kota Mataram dari sampah. (fit)

(suara NTB/ist)

SERAHKAN PRASASTI - Kepala BLHP Provinsi NTB, Dr Ir H Syamsul Hidayat Dilaga MS menyerahkan prasasti lingkungan hidup kepada Walikota Mataram H Ahyar Abduh di Pendopo Walikota Mataram, Senin (8/7) kemarin.

Tidak Ada Permakluman

Hari Pertama Puasa, PNS Kota Mataram Ngantor Hanya Tiga jam Mataram (Suara NTB) – Hari pertama menjalankan ibadah puasa, PNS Kota Mataram dipastikan ngantor hanya tiga jam. ‘’Hari pertama, kita masuk jam 08.00 Wita, pulangnya jam 11.00 Wita,’’ terang Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Drs. Cukup Wibowo, MMPd., menjawab Suara NTB via ponsel, Senin (8/7) kemarin.

Selanjutnya, jam kerja Senin sampai Kamis pukul 08.00 – 14.00 wita. Hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 wita dan hari Sabtu pukul 08.00 – 12.30 wita. Artinya, hanya jam masuk kerja saja yang mundur satu jam dari jam masuk kerja semula pukul 07.00 wita.

Selain jam masuk kerja yang mundur, apel Senin dan senam pagi setiap hari Sabtu, sela-

ma pelaksanaan ibadah puasa, ditiadakan.

Sedangkan apel di instansi masing-masing tetap dilakukan seperti biasa dengan menyesuaikan dengan jam kerja. Cukup menegaskan, tidak ada permakluman bagi PNS yang telat masuk kantor, apalagi bolos pada hari pertama. ‘’Tidak ada kata dimaklumi,’’ tandasnya. Puasa, kata

dia, bukan ajang untuk bermalas-malasan. Justru puasa menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Puasa itu untuk meningkatkan kesadaran,’’ imbuhnya. Ia mengatakan, akan tetap ada absensi untuk mengetahui tingkat kehadiran para pegawai setiap harinya.

Kepala SKPD, turut bertang-

gungjawab terhadap tingkat kedisiplinan anak buahnya. ‘’Ada edaran Walikota, diminta kepada semua kepala dinas agar turut bertanggung jawab,’’ ucapnya. Khusu di Humas, meski jam masuk kerja mundur menjadi jam 8, bukan tidak mungkin pihaknya akan datang lebih awal dari jam tersebut untuk mengejar jadwal keprotokolan. (fit)

Tak Keluarkan Izin PEMERINTAH memang telah memutuskan jatuhnya 1 Ramadhan 1434 H, aparat kepolisianpun sudah siaga. Selain siaga soal pengamanan, antisipasi potensi gangguan kekhusyukan ibadah Ummat Muslim pun sudah dilakukan. Salah satunya dengan cara menutup celah izin tempat hiburan malam, berkoordinasi dengan Pemda.

Kapolda NTB, Brigjen Pol. MochammadIriawan,SH,MM,MHmengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh Kapolres jajarannya. Koordinasi sekaligus intruksi itu berisi larangan mengeluarkan izin keramaian.

“Izin keramaian tidak akan dikeluarkan, saya sudah sampaikan ini ke seluruh Kapolres,” kata Kapolda usai pemusnahan miras, Senin kemarin.

Soal kewenangan izin memang diakuinya menjadi otoritas pemerintah, dalam hal ini instansi terkait. Namun tetap saja pihaknya punya tanggungjawab dalam hal pengamanan. Kapolda dalam kesempatan itu sekaligus mengimbau kepada pemilik tempat hiburan, agar menutup tempat usahanyatanpaharusdiminta.Langkahpreventif ini sementara dianggap efektif, karena ia yakin para pengusaha pun paham bagaimana memberi rasa nyaman kepada umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa.

Membahas soal miras, Kapolda memastikan tidak akan sampai pada pemusnahan itu. Karena operasi dan pengawasan akan terus berlanjut selama ramadhan. Ia khawatir, peredaran miras dan narkoba tidak terhenti, sehingga penyitaan masih harus terus dilakukan. “Sebab 90 persen perkelahian antarpemuda, perkelahian antarkampung, selalu diawali dengan minuman keras, ini yang sama sama kita hindari,” tegas Kapolda. (ars)

SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2013

(Suara NTB/dok)

Libatkan 16 Ekonom DINAS Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPKAD) KLU, secara resmi menunjuk jajaran ekonom Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mataram untuk memutakhirkan data objek pajak dan retribusi potensial dan objek pajak dan retribusi riil di KLU. Dipimpin Dekan FE, Prof. Dr. H. Tatok Asmony, MBA., 16 ekonom ini ditenggat 3 bulan efektif untuk merampungkan data tersebut.

Kepala Dispenda KLU, M. Irwan, M.Si., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (8/7), mengutarakan penunjukan ke 16 orang dalam tim itu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/ B20/DPPKAD/2013 ditandatangani Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Dalam susunan tim tersebut, Pembantu Dekan I, PD II dan PD III juga terlibat, berikut sejumlah nama dosen pengajar mata kuliah Akuntansi, dan Mata Kuliah Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Unram.

Pemutakhiran data obyek pajak dan retribusi di KLU, sebut Kadispenda, tidak lepas dari dibutuhkan data yang akurat se Lombok Utara. Tidak lain orientasinya adalah memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sisi pajak dan retribusi. Apalagi dalam banyak kegiatan sidang DPRD, kinerja perolehan PAD selalu menjadi sorotan. Untuk itulah, pihaknya akan mencoba merinci kembali jumlah objek pajak dan retribusi badan usaha dan perseorangan yang ada di KLU dari Pemenang hingga Senaru, serta yang ada di kawasan wisata 3 Gili.

Irwan mengutarakan, kajian akademik ini perlu dilakukan guna perencanaan dan penetapan program jangka panjang di Dispenda terkait dengan sisi Pendapatan daerah. Namun tentu, perencanaannya tidak mampu dilakukan oleh Staf Dinas KLU, karena keterbatasan sumber daya. Untuk itu pula, Dispenda atas persetujuan bupati, mengajukan para pakar ekonomi, FE Unram untuk mengerjakan sesuai dengan waktu yang dibebankan. Bukan tidak mungkin, di antara objek pajak ada di antaranya yang terkena gulung tikar, namun masih tercatat sebagai penyumbang pajak. Objek pajak tersebut apabila tidak segera reaktualisasi, akan berdampak terhadap tagihan piutang pajak di Dispenda.

“Obyek pajak yang tercatat sampai saat ini, antara lain ada di Trawangan sejumlah 176 usaha, dengan jumlah kamar 1.547 unit, di Gili Meno sebanyak 29 usaha dengan 197 unit, dan di Gili Air sebanyak 39 usaha dengan 327 unit, sehingga total kamar sebanyak 2.328 unit, inilah yang kita mutakhirkan lewat kajian akad e m i s ,” paparn y a (ari) M. Irwan

SUARA PULAU LOMBOK

Di KLU, Penerima BLSM Seorang Manajer Hotel Tanjung (Suara NTB) Akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 terhadap penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kompensasi kenaikan BBM kembali dikritik. Di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, seorang Manajer Hotel yang bekerja di Gili Meno, diketahui memperoleh BLSM. Kepala Dusun Karang Bedil, Mohammad Ihsan, kepada Suara NTB Senin (8/7), mengakui menjadi bulananbulanan kritik warganya.

Pasalnya penerima BLSM jauh dari akurat terhadap kondisi riil tingkat ekonomi warga penerima. Di Dusun Karang Bedil, dari 280 KK, hanya 28 KK saja yang memperoleh BLSM. Padahal jika divalidasi, maka jumlah penerima se Dusun harusnya sebanyak 86 KK. Sementara seDesa Pemenang Timur, jumlah total penerima di 13 Dusun diketahui sebanyak 980 KK. “Masih banyak orang tua jompo yang berhak menerima justru tidak didata oleh BPS. Akhirnya Kepala Dusun selalu menjadi cemooh warga karena tidak akuratnya data ini,” ungkap Ihsan.

Ia menjelaskan, di dusunnya saja, terdapat kejanggalan KK sasaran. Identifikasinya salah seorang Manajer Hotel di Gili Meno, yang berdomisili di Karang Bedil dengan inisial IWK, diketahui

menerima BLSM. Yang bersangkutan bahkan memiliki 2 unit rumah, satu di depan TK dusun setempat dan 1 rumah lagi berada di perbatasan antara Karang Baru dan Karang Bedil.

Ditanya mengenai kemungkinan kondisi IWK tahun 2011 lalu, M. Ihsan tak menyangkal jika saat itu yang bersangkutan dalam kondisi ekonomi menengah, dan tidak sengsara amat dibandingkan dengan orang tua jompo, janda tidak mampu yang tidak memperoleh di Karang Bedil.

Tidak hanya itu, di dusun ini juga salah seorang warga atas nama Sanipah, justru memiliki panggilan ganda untuk mencairkan BLSM. “Akibat penerima sasaran yang amburadul ini, saya turun langsung melakukan sosialisasi dan meminta kepada kepala desa agar pencairannya di-pending dulu.

Dalam rapat dengan semua kadus, saya sendiri bersikeras dan meminta simpati kadus lain terhadap masalah ini,” ungkapnya.

Bangun Rumdis Karyawan BERBAGAI upaya dilakukan PT. Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk bisa terus memacu kinerja para karyawannya dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya, PT. AP I BIL sedang menyiapkan fasilitas rumah dinas (rumdis) khusus karyawan operasional bandara. Demikian diungkapkan General Affair dan Comunication Section Head PT. AP I BIL, Made Agus Nugraha, S.E., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/7). Ia menjelaskan, adanya pembangunan rumdis tersebut diharapkan kinerja para karyawan bisa lebih baik lagi ke depan. Pasalnya, selama ini hampir semua karyawan PT. AP I BIL, khususnya di bagian operasional bertempat tinggal di Kota Mataram. Anggaran pembangunan rumdis tersebut bersumber dari anggaran PT. AP I pusat dengan nilai lebih dari Rp 18 miliar untuk 71 unit rumah. Rumdis tersebut direncanakan tuntas pembangunannya akhir bulan Desember 2013, sehingga awal tahun 2014, sudah bisa ditinggali. (kir)

DPRD Proses Pengunduran Diri Wabup Lotim Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai memproses surat pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) HM. Syamsul Luthfi. Proses pengunduran diri ini dilakukan, karena Syamsul Luthfi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil NTB. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori kepada wartawan, Senin (8/7). Pihak DPRD Lotim, katanya, sudah menerima surat pengunduran diri Ketua DPC Partai Demokrat Lotim itu sebagai Wabup. “Kan salah satu syarat untuk bisa ikut Pileg harus mundur,” terangnya.

Setelah menerima surat dari Wabup tersebut, DPRD Lotim akan menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTB. Dijelaskan, sepanjang belum disetujui posisi Wabup masih akan dijabat kakak kandung Gubernur NTB itu.

“Insya Allah pengunduran diri Wabup ini juga beriringan dengan habisnya masa jabatan beliau,” ucapnya. Diketahui, masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lotim pada 30 Agustus 2013 mendatang. Bersamaan dengan dilantiknya bupati baru Lotim. (rus)

(Suara NTB/ari)

SEPEDA MOTOR - Jejeran sepeda motor milik warga yang mengambil BLSM di Kantor Pos Gangga, Senin (8/7).

Anggota Komisi I DPRD KLU Daerah Pemilihan (Dapil) Pemenang ) – Tanjung, Sopian Lamajidho, SIP., menyuarakan agar pencairan BLSM di KLU dikaji kembali. Pengkajian dilakukan untuk memvalidasi dan mengakurasi data penerima. Meski tidak semua masyarakat berhak memperoleh BLSM, namun ia mengharapkan penerima berasal dari warga den-

gan katagori ekonomi tidak mampu.

“Dinas Sosial harus tegas di sini, sekalipun data dari pusat, tetapi perlu juga dicek di lapangan. Karena data akurat sebenarnya adalah data Kadus, bukan BPS. BPS itu kan melakukan pendataan hanya berdasarkan sampel,” cetus Sopian.

Kepala Dinas Sosial Nakertrans KLU, Intiha, SIP., dikon-

firmasi sebelumnya mengakui jika data penerima BLSM yang digunakan pemerintah mengacu pada angka statistik kemiskinan tahun 2011. Di KLU sendiri, jumlah penerima BLSM tercatat di atas 30.686 KK, dengan nominal rupiah yang diterima sekitar Rp 9,205 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat selama 4 kali dalam setahun. (ari)

Tarif Angkutan Loteng Naik 30 Persen Praya (Suara NTB) Besaran kenaikan tarif angkutan baik angkutan dalam kota maupun angkutan pedesaan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih belum ditetapkan. Namun demikian, dari draf yang sudah ada kenaikan tarif angkutan berkisar antara 25 sampai 30 persen dari tarif lama.

“Kalau besaran kenaikan belum bisa dipastikan, karena drafnya belum ditandatangani Bupati,” sebut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikas dan Informatika (Dishubkominfo) Loteng, L. Purna Agung, Senin (8/7) sore kemarin dihubungi di sela-sela mutasi pejabat lingk-

Sidang Paripurna Ditunda AGENDA sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah digelar, Senin (8/7). Namun, karena alasan bahan belum lengkap membuat sidang tersebut batal digelar dan menunggu sampai bahan lengkap. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, kepada wartawan di kantornya, Senin (8/7). Ia mengakui sudah ada agenda sidang paripurna membahas rencana penyertaan modal untuk PT Bank NTB. “Ada data yang belum sinkron membuat sidang tidak bisa dilaksanakan,” ucapnya.

Untuk melengkapi bahan, komisi akan mengundang Bank NTB. Coba digali berapa dividen yang akan dikembalikan untuk daerah pascapenyertaan modal ini. Wakil Ketua DPRD Lotim lainnya, Khaerul Rizal, menambahkan tahun 2013 ini Pemkab Lotim sudah menyertakan modal senilai Rp 5 miliar. Dividen dari Bank NTB setahun Rp 8,1 miliar. Total dividen Rp 8,1 miliar itulah yang diminta lagi oleh Bank NTB untuk penyertaan modal. “Maunya BPD NTB begitu, dividen tidak usah diserahkan ke daerah. Tapi langsung mau dijadikan penyertaan modal,” ujarnya demikian. (rus)

Halaman 3

up Pemkab Loteng.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyelesaikan draf rencana besaran kenaikan tarif angkutan. Untuk semua jenis angkutan dan rute yang ada. Tapi drafnya belum bisa disahkan sampai sat ini karena belum ditandatangani bupati. “Rencana draf akan segera disodorkan ke Bupati. Sehingga diharapkan, pada minggu ini juga tarif baru sesuai besaran kenaikan yang ada sudah bisa diterapkan,” jelasnya.

Menurutnya, besaran kenaikan yang ada di atas ketentuan pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 20 persen.

Karena kalau tetap dipaksa-

kan kenaikan sesuai ketentuan pemerintah pusat, tidak akan sesuai dengan kondisi tarif yang sudah ada sebelumnya. Belum lagi banyak faktor yang ikut berpengaruh, misalnya nominal uang yang beredar masyarakat.

Diakuinya, penentuan besaran kenaikan tarif angkutan pemerintah daerah sedikit lamban, karena dalam menentukan besaran kenaikan pihaknya harus memperhatikan aspirasi dan keinginan berbagai pihak. “Dalam penentuan kenaikan tarif kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Supaya besaran kenaikan bisa diterima semua pihak,” tandasnya. (kir)

Terganjal Masalah Lahan

Pembangunan Jalur Dua Praya-Batujai Terancam Batal (Suara NTB/kir)

TINJAU - Sekda Loteng H. L. Supardan saat meninjau tempat relokasi PKL di BIL, Senin (8/7).

Pengelolaan PKL BIL Diserahkan ke Pemda Praya (Suara NTB) Pihak PT. Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Lombok (BIL) menyerahkan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di kawasan bandara, termasuk pengaturan dan penertiban pada PKL tersebut. Harapannya, persoalan kesemrawutan yang selama ini terjadi di bandara terkait keberadan PKL BIL bisa segera diatasi.

“Secara resmi memang belum. Tetapi pada intinya kita sudah menyepakati untuk menyerahkan pengelolaan para PKL yang ada ke pemerintah daerah,” sebut Sales Departement Head PT. AP I BIL, Iwan S. Libere, kepada Suara NTB, Senin (8/7) siang kemarin.

Iwan menjelaskan, adanya kesepakatan tersebut PT. AP I BIL dalam hal ini hanya menyiapkan lahan saja. Sementara untuk fasilitas penunjang bagi para PKL, akan dibangun Pemkab Loteng, termasuk akomodasi pendukung bagi para PKL nantinya. “Sekarang lahan sudah kita siapkan. Tinggal fasilitas tempat para PKL berjualan diserahkan pembangunannya kepada pemerintah daerah. Termasuk pengelolaannya,” tegasnya.

Untuk lahan bagi para PKL, pihaknya sudah menyiapkan sekitar 700 are yang berlokasi di sebelah barat terminal bandara. Nantinya, pemda diserahkan kewenangan untuk membangun fasilitas pendukung para PKL yang sejauh ini sudah terdata hampir 100 orang.

Adanya penyerahan tersebut, harapnya, tidak ada lagi PKL yang berkeliaran di area terminal yang selama ini san-

gat mengganggu dan membuat area bandara terkesan semrawut. “Kalau lahan sudah kita serahkan, fasilitas sudah disiapkan tapi masih ada PKL yang berkeliaran.

Maka tidak ada toleransi lagi akan langsung kita angkut,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., mengaku sangat bersyukur dengan adanya penyerahan pengelolaan lahan bagi PKL BIL tersebut. Pihaknya berjanji akan mengelola mengelola lokasi yang diberikan dengan sebaik-baiknya. “Hal ini sebenarnya sudah lama kita minta, tapi bagi bisa terea l i a s i sekarang,” jelasnya.

Sebagai tahap awal untuk jangka p e n d e k , Pemkab Loteng akan membangunkan 15 tenda.

Harapannya, PKL bisa berdagang lebih rapi, sehingga pedagang maupun pembeli bisa sama-sama nyaman. Selain pembangunan fasilitas tempat berjualan, pemerintah daerah akan menyiapkan fasilitas pengelolaan sampah. (kir)

Praya (Suara NTB) Proses pembangunan jalur dua dari Praya sampai jalur by pass Bandara Internasional Lombok (BIL) di Desa Batujai, saat ini masih tersendat.

Alasannya, proses pembebasan lahan yang terkena pelebaran jalan di sepanjang jalur yang akan dibangun belum selesai. Proyek itu pun terancam batal, jika persoalan pembebasan lahan tidak kunjung diselesaikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, M.M., yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (7/ 7), mengaku belum bisa memastikan apakah rencananya pembangunan jalur dua di ruas jalan Taman Biao-PrayaBy Pass Batujai tersebut, bisa terlaksana, karena kendala utamanya, persoalan lahan yang belum selesai.

Dengan kata lain, jadi tidak pembangunan dua jalur diruas jalan tersebut sangat tergantung dari komitmen dan

(Suara NTB/kir)

BANGUN JALAN - Proses pembangunan jalan by pass menuju BIL di Kota Praya. Namun, pembangunannya terancam batal, karena terkendala pembebasan lahan. kesiapan Pemkab Loteng dalam penyiapan lahan.

Ia mengakui, sebelumnya Pemkab Loteng berjanji akan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan pada bulan Juni atau Juli. Tapi nyatanya, sampai sekarang proses pembebasan lahan belum dilakukan sama sekali. Tetapi pihaknya masih memberi toleransi kepada Pemkab Loteng, bahwa sampai akhir tahun ini pembebasan lahan

sudah selesai. Sehingga pada tahun 2014 mendatang, pembangunan jalur dua bisa dilakukan.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng, H.L. Rasidi, S.T., mengaku pihaknya tidak bisa memastikan pembangunan jalur dua Praya-Batujai tetap atau batal, karena kewenangan ada di tangan pemerintah provinsi. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2013

Halaman 4

Tuntut Percepatan Pembentukan PPS

Lagi, Massa Gelar Aksi di Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Desakan mempercepat terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali digelar warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Poto Tano, Senin (8/7). Aksi ini merupakan kali kedua setelah pada pekan sebelumnya, ratusan warga yang menamakan diri Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS itu menggelar kegiatan yang sama dan sempat melumpuhkan akses pelabuhan Poto Tano selama empat jam lamanya.

Pantauan media ini di lapangan, aksi tersebut dimulai sekitar pukul 11.30 wita.

Berlokasi di tugu simpang tiga Kemutar Telu, massa yang sejak awal dihadang puluhan aparat Polres KSB ini melakukan orasi menuntut kejelasan seputar komitmen para penentu kebijakan guna memastikan PPS masuk dalam daftar pembahasan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) pada agenda pembahasan sidang kedua DPR RI tahun ini.

“Kita dapat informasi katanya sudah masuk dalam daftar DOB, tapi kami belum percaya dan kami ingin ada kepastian pada hari ini. Jangan-jangan itu hanya kebohongan dan PPS gagal ditetapkan pada tahun ini,” tandas massa aksi melalui salah seorang oratornya.

Tuntutan utama massa aksi kemarin, meminta kepastian informasi tersebut.

Karenanya mereka pun meminta pihak Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) untuk memberi konfirmasi. Karenanya massa mendesak Polres KSB menghadirkan jajaran pengurus KP3S untuk memberikan klarifikasi langsung di tempat. “Kepada pak Kapolres, kami mohon hadirkan orang KP3S di hadapan kami,” sorak para pendemo.

Pihak Polres KSB melalui Kapolres AKBP Teddy. S mengakomodir tuntutan massa dalam bentuk lain. Di hadapan massa Kapolres menyatakan jika dirinya telah bertemu dengan pengurus KP3S dan menjamin PPS masuk dalam daftar DOB tahun ini.

“Saya sudah bertemu dengan Dr. Salim dari KP3S. Beliau menyatakan, PPS sudah tidak ada masalah lagi dan pasti akan masuk dalam daftar DOB untuk dibahas pada sidang DPR tahun ini juga,” terang Kapolres.

Harga Sembako di Dompu Melonjak Dompu (Suara NTB) Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (Sembako) di Dompu mengalami kenaikan cukup drastis menjelang puasa Ramadhan 1434/2013. Kenaikan harga di pasar bahkan menyampai 400 persen, walaupun hasil produksi lokal seperti bawang merah. Namun kenaikan ini tidak terjadi pada barang pabrikan seperti gula dan minyak goreng.

Yulianti, salah seorang pedagang sembako di pasar Dompu, Senin (8/7) mengaku naiknya harga jual sejumlah barang lantaran dibeli dengan harga mahal. Sehingga pihaknya tidak mungkin menjual dengan harga normal. “Memang ada kenaikan harga pada beberapa bahan pokok seperti bawang merah dan tomat,” katanya.

Bawang merah di pasaran dijual Rp 40 ribu/kg dari biasanya Rp 10 ribu/kg, tomat Rp 25 ribu/kg dari biasanya Rp 10 ribu/ kg, cabai rawit Rp 90 ribu/kg dari biasanya Rp 45 ribu/kg.

Sejumlah barang ini banyak diproduksi dalam daerah. Sementara untuk bawang putih yang didatangkan dari luar daerah justru mengalami penurunan drastis dari biasanya dijual hingga Rp 100 ribu/kg, kini dijual di pasaran hingga Rp 15 ribu/kg.

Selain jenis sayur, daging juga mengalami kenaikan hingga Rp 70 ribu/kg untuk sapi dan kerbau dari biasanya Rp 60 ribu/kg.

Ayam potong dari biasanya Rp 30 ribu/kg menjadi Rp 40 ribu/kg.

Telur juga mengalami kenaikan cukup drastis dari biasanya Rp 1.000/butir kini dijual di pasaran hingga Rp 1.400/butir. “Ketersediaan barang dan biaya angkut yang mahal juga memberi andil naiknya harga saat ini,” kata salah seorang pedagang telur.

Namun kenaikan harga sembako ini tidak terlalu berpengaruh pada harga pabrikan seperti gula pasir yang masih dijual Rp 14.000/kg, minyak goreng curah Rp 8.000/botol ukuran 600 ml dan Rp 18.000 ukuran 1,5 L. “Kalau gula per zak ada kenaikan Rp 10 ribu, tapi ecerannya tetap seperti biasa,” kata Sri pedagang sembako. (ula)

(Suara NTB/ula)

MELONJAK - Pedagang sembako di pasar tradisional Dompu, dengan harga barang yang melonjak menjelang puasa Ramadhan.

Keterangan yang disampaikan Kapolres nyatanya tak membuat massa puas. Usai mendengar pidato Kapolres, massa tetap menuntut agar jajaran KP3S yang memberikan keterangan langsung kepada mereka. Kepada polisi massa pun meminta agar dihubungkan langsung dengan jajaran PPS (Dr. Salim, red) yang telah memberikan pernyataan tersebut. “Kalau tidak bisa dihadirkan, hubungi Dr. Salim (via ponsel) agar dia menjelaskan kepada kami secara langsung jangan melalui mulut pak Kapolres,” tandas massa.

Permintaan tersebut sempat tak digubris oleh aparat.

Massa pun beberapa kali menggebrak barikade polisi sehingga terjadi aksi saling dorong. Namun setelah dilakukan negosiasi, Kapolres pun akhirnya memenuhi permintaan massa aksi. Menggunakan ponselnya, Kapolres

langsung menghubungi Dr. Salim. Salim dalam penjelasannya via ponsel memastikan PPS masuk dalam daftar DOB dan akan dibahas pada masa sidang kedua di DPR RI tahun ini. “DPR melalui sektretariatnya sudah menyurati kami (KP3S). Dan menyatakan PPS masuk dalam daftar 18 DOB yang akan dibahas,” paparnya via ponsel yang didengarkan oleh seluruh massa aksi melalui pengeras suara.

Salim juga menjelaskan, PPS secara persyaratan juga telah dinyatakan lengkap.

Mulai dari batas wilayah, pemetaan, dan dukungan anggaran pasca pemekaran serta wilayah administrasi ibu kota semuanya telah terpenuhi.

“Batas wilayahnya baik yang berbatasan dengan pulau Lombok sebagai bagian dari provinsi NTB sudah selesai, begitu juga dengan batas wilayah PPS dengan provinsi NTT di bagian timur. Soal peta, Bakorsustanal telah mempersiapkan peta baru untuk PPS sebagai daerah pemekaran baru. Demikian pula soal anggaran, Provinsi NTB sebagai daerah induk sudah menyatakan kesediannya akan membantu dana sebesar Rp 24 miliar kepada PPS selama 2 tahun jika PPS nanti

hadap mayat korban yang hanya berupa badan dengan kedua tangan dan tanpa kepala serta kaki itu, tidak memberikan informasi berarti kepada aparat. Menurut Kapolres berdasarkan hasil autopsi menyeluruh, pihaknya hanya mengetahui jika korban sempat mendapatkan penganiayaan berat sebelum dimutilasi. “Banyak memar di tubuh korban, itu menandakan dia dianiaya. Sedangkan untuk identitas korban kita sementara ini belum punya informasi banyak,” timpalnya sembari menambahkan jika potongan bagian tubuh lainnya belum ditemukan.

“Bagian tubuh lainnya berupa kepala dan kaki korban belum ditemukan. Kami juga belum terima laporan dari masyarakat jika ada temuan bagian-bagian tubuh tersebut.

Kalau usianya kita perkirakan sekitar umur 23 tahunan,” sambung Teddy.

Tak hanya identitas korban, Polres KSB pun hingga kini juga kesulitan melacak pelakunya. Teddy mengungkap-

telah dimekarkan,” papar Salim sembari menambahkan terkait ibukota provinsi PPS juga telah ditetapkan di Kabupaten Sumbawa.

“Kalau soal ibukota ditetapkan di Sumbawa. Nanti untuk sementara kantor gubernurnya menggunakan asrama daerah, sedang kantor DPRDnya menggunakan kantor bekas kantor DPRD Sumbawa,” terang sekretaris KP3S tingkat provinsi itu.

Salim memperkirakan, jika proses pembahasan di DPR berjalan lancer, PPS akan dapat ditetapkan sebagai daerah pemekaran baru di tahun 2013 ini. Bahkan ia optimis pada masa sidang ketiga tahun ini, DPR telah mengesahkan Undang-Undang yang menjadi legalitas pemekaran PPS sebagai salah satu

provinsi baru di Indonesia.

“Sekarang semua sudah beres soal administrasinya dan siap dibahas di DPR. Jadi tinggal dukungan warga pulau Sumbawa beserta doa’anya agar semuanya nanti berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, PPS sudah resmi terbentuk,” pintanya.

Meski telah mendengar keterangan Dr. Salim, kembali massa tak langsung percaya.

Kepada Dr. Salim massa mendesak agar surat pemberitahuan dari sekretariat DPR RI seputar masuknya PPS dalam daftar DOB dan akan dibahas di masa sidang kedua DPR itu. Permintaan tersebut pun langsung disanggupi, Dr. Salim berjanji akan mempublikasikan surat DPR tersebut dan mengirimkannya ke email massa aksi. “Saya akan

kirim ke e-mail teman-teman dan akan saya sampaikan juga secara luas melalui media massa,” timpal Dr. Salim yang langsung disambut sorak sorai gembira massa.

Usai melakukan dialog jarak jauh, massa koalisi akhirnya bersepakat membubarkan diri. Kepada aparat kepolisian, massa menyampaikan rasa terima kasih dan simpatiknya karena telah memfasilitasi untuk berdialog langsung dengan jajaran KP3S guna memperoleh kepastian atas tuntutan mereka. “Kami mengapresiasi tindakan pak Kapolres,” tandas mereka.

Aksi ini sendiri berlangsung hanya sekiatr dua jam lamanya. Selama aksi pun tidak terjadi kemacetan berarti, karena massa tidak menutup penuh badan jalan. (bug)

Anggota Kopassus Gadungan Warga Rusak Kantor Diduga Aniaya Warga

Kades Diduga Selingkuh

Desa Woro

Bima (Suara NTB) Ratusan warga Desa Woro Kecamatan Bolo Kabupaten Bima merusak kantor desa setempat. Aksi perusakan ini sebagai buntut atas kekecewaan mereka terhadap Bupati Bima yang masih mempertahankan Kades yang diduga berselingkuh dengan istri salah seorang warga.

Aksi perusakan ini berlangsung Senin (8/7), mengakibatkan tembok bangunan, kaca, pintu dan jendela rusak.

Aparat Kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) bersama aparat Sat Pol PP tak mampu meredam aksi ini. Namun aksi massa tak sampai merusak seluruh bangunan kantor desa dimaksud. Setelah melakukan aksi perusakan, warga kemudian pulang.

Koordinator aksi, Habe yang ditemui wartawan sebelum perusakan menuturkan, aksi ini dilakukan lantaran hingga kini oknum Kepala Desa (Kades) setempat yang diduga melakukan tindakan amoral yakni berselingkuh dengan istri salah seorang warga belum juga diturunkan dari jabatannya.

Padahal, pihaknya sudah berulang kali melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan sebelumnya warga sudah pernah melampiaskan emosi dengan merusak pagar Kantor Desa. Alasannya, Pemerintah belum bisa memutuskan lantaran laporan yang dilayangkan pihaknya hanya berdasarkan informasi dan isu yang tak jelas.

Namun, pihaknya mera-

sa yakin bahwa oknum Kades telah melakukan tindakan dimaksud. “Hari ini merupakan sikap masyarakat Woro yang tak ingin dipimpin lagi oleh oknum Kades,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya menolak Kades mendapat pembelaan atau diberi perlindungan oleh Bupati Bima.

Jika masih dilindungi dan tak diturunkan dari jabatannya, pihaknya mengancam akan berdampak pada politik pemilihan legislatif mendatang (2014, red).

Disinggungnya, bahwa istri Bupati akan maju dan pihaknya menolak keras istri Bupati hadir di Woro. “Bupati Bima segera membuka mata, buka telinga terhadap masalah yang terjadi di bawah,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menolak segala kegiatan pemerintah termasuk kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan, yang diatur oleh RT, Kepala Dusun lebih-lebih oknum Kades. Termasuk juga pengumpulan zakat pada waktunya nanti akan ditolak keras bila orang-orang yang memiliki legalitas yang ditandatangani olek oknum Kades.

“Pokoknya segala kegiatan pemerintahan akan ditolak bila Kades masih dilindungi dan dibela,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Tramtib Sat Pol PP Kecamatan Bolo Ahmad Sahrudin yang ditemui menuturkan jika masalah oknum Kades tersebut masih dalam proses. Pihaknya berada di lokasi hanya untuk mengawal jalannya aksi. “Saat ini kasusnya masih dalam proses,” ujarnya singkat. (use)

Polisi Kesulitan Ungkap Identitas Korban Mutilasi Taliwang (Suara NTB) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini masih kesulitan mengungkap identitas mayat diduga korban mutilasi yang ditemukan warga pada 4 Juli lalu. Satusatunya kepastian informasi berdasarkan pengembangan yang dilakukan sejauh ini, aparat Polres setempat baru memastikan jika korban bukanlah warga KSB. Kapolres KSB AKBP Teddy. S mengatakan, pascapenemuan mayat tersebut pihaknya telah meminta keterangan ke sejumlah warga di lokasi kejadian. Namun tak satu pun warga yang mengetahui terkait identitas korban apalagi merasa kehilangan sanak keluarganya. “Tidak ada warga yang kehilangan sanak saudaranya. Dan memang ada info orang hilang, tapi setelah kita identifikasi ternyata ciri-cirinya tidak sama dengan korban. Makanya kita dapat pastikan korban itu orang dari luar,” jelasnya, Senin (8/7).

Proses identifikasi pun ter-

(Suara NTB/bug)

SALING DORONG - Massa dan aparat saling dorong saat massa meminta agar pihak KP3S hadir memberikan klarifikasi langsung.

kan, melihat dari aksinya diduga pelaku cukup rapi karena menghilangkan identitas korban (bagian kepala, red) yang dapat cepat dikenali. “Pelaku sangat rapi dalam melancarkan aksinya, ia memisahkan bagian tubuh korban yang dapat memberikan informasi korban,” urainya.

Meski kesulitan melakukan identifkasi karena minimnya informasi yang dapat dikumpulkan, pihak Polres KSB tetap akan melakukan penyelidikan kasus yang sempat membuat geger warga tersebut. Karenanya Teddy menga-

”

Bagian tubuh lainnya berupa kepala dan kaki korban belum ditemukan Teddy S

takan, kepada warga jika memiliki informasi seputar kasus tersebut dapat menyampaikan ke aparat kepolisian untuk memudahkan penyelidikan.

“Kasus ini tetap akan kita tindaklanjuti,” pungkasnya. (bug)

Kota Bima (Suara NTB) Petualangan MS (19), warga Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang mengaku sebagai anggota kesatuan elit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) harus berakhir di Kantor Polisi. Pasalnya, MS yang berbadan tegap dan berambut cepak ini ternyata hanya anggota TNI gadungan. Dia ditangkap oleh Polisi dan Denpom setelah memukul seorang warga dan sempat menodongkan pistol mainan (korek gas, red) ke warga lainnya.

Peristiwa terungkapnya identitas Kopassus gadungan ini terjadi pada Senin (8/7) dini hari, di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasa NaE Timur Kota Bima. Saat itu, belum diketahui sebabnya, MS mendatangi seorang warga berinisial AI (19) yang tengah duduk di berugak. MS kemudian menganiaya warga tersebut serta menyetrumnya. Peristiwa penganiayaan oleh oknum anggota Kopassus gadungan pun diketahui warga lainnya.

Tak berhenti sampai di situ, MS bahkan sempat menodongkan pistol gas ke warga lainnya. Sontak saja, warga sekitar yang berdatangan merasa berang. Warga kemudian menganiaya pelaku hingga wajahnya babak belur. Untuk mengantisipasi tindakan warga lebih jauh, aparat Polsek Rasa NaE Timur yang tiba di lokasi kemudian mengamankannya.

Saat diamankan di Polsek inilah awal diketahui MS hanya oknum TNI gadungan. Lantaran mengaku sebagai anggota TNI, aparat setempat kemudian menyerahkannya ke Denpom. Oleh anggota Denpom, MS kemudian ditanyai kesatuan, pangkat serta NRP. Kepada aparat Denpom, MS

(Suara NTB/use)

BARANG BUKTI – Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS menunjukkan beberapa atribut anggota Kopassus gadungan yang diamankannya, Senin (8/7). mengaku berpangkat serda serta menyebutkan NRP-nya.

Hanya saja, NRP yang disebutkan hanya delapan digit sementara NRP anggota TNI tak sejumlah itu namun lebih.

Anggota Denpom pun mulai curiga dan meminta menyebutkan Satpa Marga. “Pas disuruh menyebutkan Sapta Marga dia tidak bisa, ketahuanlah dia gadungan,” terang Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK, SH saat memberikan keterangan pers, Senin (8/7) siang.

Setelah diketahui gadungan, bersama Kepolisian Dempom menanyai lebih lanjut.

Hingga akhirnya untuk penanganan lebih lanjut diserahkan ke Sat Reskrim termasuk mengenai tindakan penganiayaan serta penodongan.

Saat diinterogasi, MS mengaku merupakan keturunan Bima yang tinggal di Kecamatan Ampenan. Dia baru tiba sekitar empat hari lalu, bahkan saat razia dia pun mengaku sebagai anggota TNI. Dalam pengakuannya itu pun, yang bersangkutan mengaku menjadi anggota TNI gadungan karena selalu gagal dalam

tes penerimaan. “Dia ini ingin jadi anggota TNI, tapi saat mendaftar selalu gagal,” katanya.

Atas perbuatannya ini, untuk sementara yang bersangkutan dikenakan tindak pidana penganiayaan dengan pasal 351 KUHP serta dugaan pengancaman karena saat itu MS juga sempat menodongkan pistol meski belakangan diketahui merupakan korek gas.

Atas tindakannya itu dia diancam pidana penjara antara dua hingga tiga tahun. Selain tersangka, pihaknya juga mengamankan sejumlah atribut TNI, sabuk bertuliskan infantri, pistol (korek gas), sarung pistol, serta tiga butir selongsong peluru. Tak hanya itu, pihaknya juga mengamankan handphone BB yang berisi gambar MS dengan seragam TNI lengkap dengan baret merah.

Saat ini penyelidikan masih terus didalami, termasuk sejak kapan yang bersangkutan mengaku sebagai anggota TNI. “Tak menutup kemungkinan juga nanti dikenakan pemalsuan identitas karena mengaku sebagai anggota TNI,” pungkasnya. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2013

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Rabu, Muhammadiyah Hari Ini Dari Hal. 1 Ketua Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama NTB, Drs.TGH.Mustamiudin Ibrahim,SH mengatakan hasil pengamatan yang dilakukan bulan pada hari ini tidak terlihat. ‘’Menurut aturan agama kalau bulan tidak kelihatan bulan Sya’ban tambah satu hari lagi menjadi 30 hari.

Sehingga menurut kenyataan ini awal puasa nanti pada hari Rabu lusa (besok,red),’’ ungkapnya.

Ia mengatakan, bagi umat Islam seperti Muhammadiyah yang akan melaksanakan puasa mulai Selasa (9/7) hari ini disilahkan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.

Tetapi perbedaan itu tidak lantas membuat perpecahan.

Kepala Kemenag NTB,Drs.H. Usman di tempat yang sama mengatakan ada dua kriteria utama hilal yang tidak dapat dipenuhi oleh hilal agar hilal tersebut dapat dirukyat atau diamati yakni tinggi hilal minimal 2 derajat dan umur bulan minimal 8 jam sejak terjadi ijtima’ (konjungsi).

Ia pun mengharapkan perbedaan awal Ramadhan ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Bagi masyarakat yang melaksanakan puasa mulai Selasa 9 Juli hari ini ia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.

Sementara Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memutuskan pene-

tapan Ramadhan 1 Syawal 1434 Hijriyah, jatuh pada Selasa (9/7) hari ini.

Keputusan ini diikuti seluruh jemaah Muhammadiyah se Indonesia, termasuk di NTB. Hal ini ditandai dengan salat tarawih yang berlangsung Senin (8/7) malam kemarin.

Salah seorang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, Ahsanul Khalik kepada Suara NTB Senin petang kemarin mengatakan bahwa keputusan bulat organisasi itu berlaku setelah melalui proses hisab terpusat di Pimpinan Pusat. Sehingga praktir terjadi perbedaan dengan pemerintah yang menetapkan 1 Ramadhan Rabu (10/ 7) esok. ‘’Tapi perbedaan ini kita yakini dan masyarakat sudah memakluminya. Sehingga masyarakat pun bias saling menghargai dan menghormati,’’ katanya.

Yang terpenting menurutnya, di balik saling menghargai dan menghormati ini, sama-sama memegang princip bahwa tujuannya baik meski ada perbedaan keputusan. ‘’Tidak ada yang saling mengklaim dirinya benar, ini yang penting,’’ harapnya, seraya menambahkan, bagaimana pentingnya melaksanakan kegiatan puasa di Ramadhan ini mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. (nas/ ars)

Perbedaan Hal Biasa Dari Hal. 1 Sedangkan pemerintah akan menggelar sidang isbat atau penentuan awal puasa Ramadhan 1534 Hijriah pada Senin sore kemarin. ‘’Muhammadiyah mulai puasa besok (hari ini) dan ada juga yang sudah mulai puasa hari ini (kemarin) seperti di salah satu daerah di Sulawesi. Kemudian pemerintah Insya Allah sesuai dengan hasil isbat nanti sore (kemarin). Kemudian nanti akan diumumkan oleh Kementerian Agama sebagai otoritas pemerintah. Itu yang kita tunggu,” kata Ketua MUI NTB, Prof.

H. Saiful Muslim dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/7).

Dijelaskan, perbedaan kesimpulan penentuan awal puasa dan lebaran merupakan hal yang sering terjadi. ”Karena ini sudah sangat sering berbeda pandangan, berbeda kesimpulan hari awalnya mulai puasa maupun hari lebaran. Jadi kita tidak perlu terlalu membesarkan perbedaan itu. Jadi kita biasa-biasa saja, jangan dikembangkan, jangan dibesarbesarkan karena itu menyangkut keyakinan,” harapnya.

Ditambahnkan, pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan metode perhitungan yang berbeda yakni metode rukyat. Sedangkan Muhammadiyah memakai metode hisab. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah.

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop setelah

matahari terbenam. Di Indonesia, perbedaan awal puasa terjadi beberapa kali.

Pada bagian lain, MUI NTB mengharapkan supaya tempat-tempat hiburan malam, tempat karoka, kafe supaya ditutup selama bulan Ramadhan. Selain itu, warung dan rumah makan juga diharapkan untuk tidak buka di siang hari sampai waktu berbuka puasa tiba. Ia sangat mengapresiasi sikap pemerintah Kota Mataram yang sudah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat tetapi pihaknya meminta penjual petasan dirazia. Pasalnya, hal tersebut sangat mengganggu kekhusukan warga dalam melaksanakan ibadah puasa.

Selain itu, ia mengajak supaya umat Islam di daerah ini melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kekhusukan dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Bagi umat non muslim diharapkan menunjukkan toleransinya dengan tidak melakukan hal-hal yang terlalu vulgar.

Seperti merokok, makan sembarang tempat dan lain sebagainya. “Mari kita saling menghormati antara pemeluk agama di NTB ini supaya tetap rukun, damai dan harmonis,” ajak pengurus FKUB NTB ini.

Umat Islam di daerah ini juga diminta meningkatkan ukhuwah, tidak hanya puasa untuk menahan haus dan lapar. Tetapi lebih dari itu meningkatkan ibadahibadah yang mengiringi bulan suci Ramadhan seperti tadarusan, salat tarawih dan meningkatkan kepekaan sosial kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. (nas)

BLSM Banyak Salah Sasaran di Dompu, Kacau di Bima Dompu (Suara NTB) Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM di Kabupaten Dompu banyak yang tidak tepat sasaran. Penerimanya banyak dari kelompok ekonomi mampu. Kurang baiknya data kependudukan dan kurang pekanya pemerintah diduga menjadi pemicu tidak tepatnya sasaran bantuan. Sementara di Bima, BLSM juga kacau Mantan anggota DPRD Dompu, M Zaharuddin, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (8/7) kemarin, mengatakan, masalah pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran dan menjadi gejolak di tengah masyarakat sepertinya terjadi di hamper semua Desa. Di Desa Ranggo dan Tembalae Kecamatan Pajo ditemukan banyak penerimanya justru berekonomi mampu, tapi banyak warga miskin justru tidak memperoleh bantuan. “Kepala Desa bersama aparatnya justru mengaku tidak tahu soal pendataan penerima BLSM, karena pihaknya tidak pernah dikonfirmasi,” kata Zaharuddin.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya tidak lepas tangan dalam menyikapi BLSM di Dompu. Walaupun program ini dikucurkan pemerintah pusat dan pendataannya dilakukan oleh BPS berdasarkan data tahun 2011, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan verifikasi penerima BLSM di tingkat desa/kelurahan. “Kekeliruan pasti ada dan tugas kita meminimalisir setiap kesalahan yang terjadi,” kata Abdul Sahid.

Bupati Dompu melalui Sekda, lanjut Sahid, telah menginstruksikan kepada seluruh kepala desa/ lurah untuk melakukan verifikasi data penerima BLSM dan dibuatkan keputusan desa yang dikoordinir camat. Hasil keputusan dilanjutkan ke pemda melalui camat untuk dilaporkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan perbaikan data penerima BLSM. “Upaya kita hanya bisa melalui verifikasi data penerima BLSM untuk dilakukan perbaikan. Kita tidak bisa langsung merubahnya

di daerah, karena pendistribusian BLSM langsung dilakukan pemerintah pusat melalui PT Pos Indonesia,” terangnya.

Sementara, warga dari sejumlah kelurahan mendatangi Kantor BPS Kota Bima, Senin (8/7).

Kedatangan sejumlah warga ini terkait pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS sehingga banyaknya warga miskin yang tak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM).

Ketua remaja masjid pendamping warga menuturkan, mereka sengajadatanguntukmenanyakan pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS. Pasalnya, banyak wargadikelurahantempatdiatinggal yakni Kelurahan Lela Mase Kecamatan Rasa NaE Timur tak mendapatkan jatah BLSM. Padahal mereka tersebut merupakan warga miskin. Sementara, saat pembagian justru ada warga yang kaya raya. “Bahkan ada yang punya banyak ternak sapi, kok mereka bisa mendapatkan BLSM,” ujarnya. Untuk itu dia pun datang mendampingiwargagunamenanyakan kejelasannya. Pasalnya, saat diprotes ke aparat kelurahan dan RT mereka mengaku tak tahu.

Pasalnya yang mendata penerima BLSM adalah BPS. Kepala Kantor BPS Kota Bima, Drs Sapirin yang ditemui mengungkapkan terkait masyarakat miskin banyak yang tak mendapatkan BLSM diiyakannya. Sebab dana yang diturunkan oleh TNP2K yang berada di bawah naungan langsung Wakil Presiden memang jumlahnya sedikit. Dicontohkannya, jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang diusulkan pihaknya 100, sementara yang diturunkan oleh pusat hanya 40. “Jadi sudah pasti banyak yang tidak dapat,” katanya.

Dijelaskannya, data penerima BLSM ini merupakan data tahun 2011. Mungkin saja selama dua tahun ini banyak terjadi perubahan. Misalnya, ada yang meninggal, sudah menjadi pegawai dan adanya perpindahan penduduk.

Pada pendataan tahun 2011 pendataan dilakukan bukan hanya untuk BLSM, melainkan untuk banyak program. Petugasnya direkrut dari Kelurahan setempat dan atas sepengetahuan lurah dan camat. (ula/use)

Kejari Selong Diduga Dilempari Bom Molotov Dari Hal. 1 Sebelumnya, dalam keterangannya, Fajar menyampaikan pihaknya sudah mendengar sebagian terkait kasus tanah pecatu Apitaik. Ia menjelaskan, penanganan kasus tanah pecatu sudah sampai pada penetapan sejumlah tersangkadanadayangterpidanaberdasarkan putusan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Mataram. Namun, dari sejumlahnamatersangkayangdisebut Fajar, tidak menyebut salah satupejabatpentingtersebut.Karena itulah, perwakilan massa yang menemui jaksa ini marah dan melakukan perusakan.

Di luar gedung, teriakan massa kian menyulut emosi. Aksi pelemparan terus menghujani kantor Kejari Selong. Keranda dan gambar tokoh yang dicecar sebagai dalang kejahatan korupsi pun dibakar. Melihat situasi tidak kondusif, polisi terpaksa menembakkan gas air mata mencoba memukul mundur massa.

Water canon bergerak bersamaan dengan barisan blokade aparat mendesak massa.

Keributan antara massa den-

gan aparat pun tidak bisa dihindari. Meski telah ditembakkan gas air mata dan semburan air dari mobil water canon belum memukul mundur massa. Setelah ditenangkan dan Syahfi Wijaya menyampaikan hasil pertemuannya dengan pihak Kejari Selong, sekitar pukul 12.39 Wita, massa kemudian membuarkan diri.

Kapolres Lombok Timur (Lotim) AKBP Dede Alamsyah, SIK, kepada wartawan menilai proses pengamanan jalannya aksi unjuk rasa berjalan baik. Diakui, sempat terjadi bentrokkan, tapi tidak ada yang terluka. Adanya upaya paksa memukul mundur karena dinilai ada aksi yang dilakukan tidak semestinya. ‘’Ada pelemparan ,’’ tandasnya.

Akibat aksi tersebut, diketahui sejumlah fasilitas kantor Kejari Selong rusak. Selanjutnya diharapkan Kapolres, kalau berlanjut demo hendaknya berjalan tertib. Mengenai tuntutan massa aksi agar proses hukum salah satu orang terpenting di Lotim di proses segera bukan kewenangan aparat Kepolisian. (rus)

Destinasi Terpopuler, Lombok Kalahkan Hawaii Dari Hal. 1 Ini motivasi yang sangat besar bagi kita bagaimana kita benar-benar memanfaatkan apresiasi dari masyarakat ini terhadap potensi wisata kita di NTB khususnya di Lombok ini,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (8/7).

Dengan jutaan penyebutan (mention) di jejaring sosial Twitter sampai mengalahkan Hawaii dan Tahiti yang juga merupakan negara tropis, Indah mengatakan itu menjadi bukti bahwa tidak hanya wisatawan domestik, tapi wisatawan mancanegara juga telah menjadikan Lombok sebagai destinasi favoritnya.

Namun tidak hanya cukup dengan potensi keindahan alam nan eksotis, pembenahan objek-objek wisata dengan fasilitas pendukung juga diperlukan dan harus menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah maupun masyarakat juga harus ikut menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan objek-objek wisata. Sehingga wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan betah berlibur di daerah kita. Indah mengungkapkan, di salah satu objek wisata di Lombok Tengah pantainya dicemari mercuri. Hal ini mengundang ketidaknyamanan bagi wisatawan yang ingin mandi di pantai.

“Banyak orang yang mengeluhkan tentang itu dan orang

tidak berani mandi di pantai.

Ini harus cepat ditanggapi pemerintah di samping infrastruktur-infrastruktur di kawasan wisata juga harus terus dibenahi,” ujarnya. Selain pembenahan infrastruktur, fasilitas pendukung juga perlu diperhatikan keberadaannya di objek-objek wisata.

Objek-objek wisata juga harus memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat sekitarnya. Banyaknya objek-objek wisata yang berkembang belakangan ini menurutnya belum maksimal menyumbangkan PAD. “Jadi yang penting bagaimana mengelola kawasan yang indah ini, jangan disia-siakan.

Bagaimana mengelola kawasan ini menjadi destinasi yang bermanfaat lebih tinggi baik untuk masyarakat dan daerah. Sekarang tergantung dari pemerintah bagaimana perizinan-perizinan investasi dipermudah,” terangnya.

Ia melihat banyak kawasan di Senggigi yang terbengkalai.

Tanah-tanah telah dikapling tapi tidak ada pembangunan.

Ia mengingatkan jangan sampai di kawasan wisata yang baru berkembang seperti di Lombok Tengah bagian selatan dan kawasan Sekotong Lombok Barat bernasib sama.

“Jangan sampai terjadi pembiaran terhadap kawasan-kawasan kosong padahal itu potensial sekali. Itu harus jadi perhatian pemerintah,”

demikian Baiq Indah Puspitasari.

Sementara itu, pemerhati pariwisata NTB, H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd menyampaikan untuk mempersiapkan NTB menjadi pariwisata yang mendunia, peningkatan SDM perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia menyebutkan seperti pemandu wisata, pegawai hotel non bintang, sopir, pelayan art shop, pelayan restoran, dan lainnya.

Di samping itu, mantan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB ini menyebutkan pentingnya pembenahan desa-desa wisata, pengelolaan objek wisata secara tegas. “Ini saja yang menjadi fokus setiap kepala daerah. Dua tahun ke depan pasti Lombok bisa bersaing dengan Bali,” tandasnya.

Peningkatan Kualitas Destinasi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si kepada Suara NTB mengungkapkan pemberitaan di laman berita nasional tersebut menambah optimisme pihaknya untuk terus berupaya mengembangkan dan membenahi sektor pariwisata. Setelah upaya promosi gencar dilaksanakan, ke depan ia beserta jajarannya akan fokus pada peningkatan kualitas destinasi.

“Ke depan yang paling penting adalah meningkatkan

kualitas destinasi kita. Ke depan perlu kita ciptakan zero complain. Jadi semua fasilitas pendukung tersedia dan SDMSDM kita khususnya bidang pariwisata semakin berkualiats. Kalau itu bisa kita tingkatkan, maka pariwisata kita akan semakin berkembang pesat dan semakin berdaya saing,” terangnya.

Dengan peningkatan kualitas destinasi, diharapkan pariwisata NTB semakin berkembang pesat yang akan berdampak pada tingginya arus kunjungan wisatawan. ‘’Dengan demikian semua akan terbenahi. Sikap mental masyarakat akan semakin sadar wisata dan ikut menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, ramah, serta menjadikan kunjungan wisatawan penuh kenangan. Itu akan terus kita sosialisasikan,” tandasnya.

Sebelumnya, laman berita online www.viva.co.id memberitakan Lombok lebih populer dibandingkan Hawaii dan Tahiti. Berdasarkan analisis Prapancha Research terhadap 4.113.072 kicauan di Twitter mengenai tempat-tempat liburan selama kurun waktu dua tahun (Juli 2011-Juli 2013), Lombok jauh lebih terkenal dari Hawaii dan Tahiti.

Perbincangan mengenai Lombok di Twitter mencapai 2.549.505 penyebutan (mention). Sementara Hawaii sebanyak 433.812 penyebutan dan Tahiti sebanyak 232.687 penyebutan. (yan)

Halaman 5

Protes Kemenag, Mahasiswa IAIN Bakar Fasilitas Kampus Mataram (Suara NTB) Aksi anarkis dilakukan puluhan mahasiswa IAIN Mataram, Senin (8/7) pagi kemarin di kampus setempat. Mereka membakar sejumlah fasilitas kampus, bahkan menyegel salah satu ruangan. Aksi ini terkait protes mahasiswa kepada Kementerian Agama RI atas pengangkatan Kepala Biro Administrasi Umum dan Akademik (AUAK). Padahal yang diusulkan adalah Drs. H. Subuhi, M.Pd Aksi protes mahasiswa ini sebenarnya berawal damai, dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Mahasiswa yang dimotori Ketua BEM IAIN Mataram, Iwan S menolak pengangkatan Kepala Biro. Alasan mereka,keputusanKemenagtidak sesuai dengan surat yang diajukan Rektor IAIN Mataram Nomor In.12KP.07.1/928/2013 yang meminta Subuhi didefinitifkan sebagai Kepala AUAK. Namun dari pemerintah pusat justru memutuskan nama Drs. Usman Aban. “Dan nama lain itu bukan berasal dari NTB, tapi dari daerah lain,” protes Iwan dalam orasinya.

Padahal menurut mereka penunjukan Subuhi, diawali dari posisinya sebagai Plt pada biro tersebut. Karena jabatan itu ditinggalkan Hj. Hatiyatul Malichah yang divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan gedung IAIN Mataram.

Sementara penunjukan dan usulan Subuhi sebagai pengganti, sudah dianggap tepat.

Namun Kementerian justru memutuskan nama lain.

Sementara dari sisi persyaratan, Subuhi dinilai sudah memenuhi syarat golongan dan

(Suara NTB/ars)

DIBAKAR - Aksi bakar fasilitas kampus oleh mahasiswa IAIN Mataram, kemarin . kepangkatan IV A sehingga di- jukrasa, hanya 50 meter dari ruanggap layak untuk posisi jaba- ang rektor. tan Kepala Biro. Sebaliknya peTanpa mampu dibendung, jabat baru, masih golongan III B mahasisiwa mengambil sebotdan akan masuki masa purna ol bensin dan menuang ketumtugas l 15 Juli mendatang. pukan meubeler itu,dalam seke‘’Kami tidak terima dengan jap api pun berkobar. Saat berkeputusan Kementerian Aga- samaan, aksi mahasiswa terus ma RI ini, karena dasarnya tidak berlangsung. Sementara itu sejelas,’’ protesnya. orang petugas keamanan kamAksi damai ini berubah anarkis pus yang berusaha menghalanketika jumlah mahasiswa makin gi aksi itu nyaris menjadi korbanyak. Terlebih saat itu banyak ban dihakimi. yangikutmemanasikeadaaan.MaAkhirnya aksi berujung hasiswa yang terpancing emosinya anarkis itu selesai sekitar pukul kemudian meluapkan emosi den- 11.30 Wita, tanpa ada satu pun ganmenyegelruanganAUAK.Sep- pejabat kampus lainnya yang asang daun pintu itu dipasak den- bisa mencegah. gan kayu dan bambu. Seorang maSementara itu Rektor IAIN hasiswakemudianmenulisdengan Drs. Hasnuddin, M.Pd belum pilox, “ruangan disegel”. memberi keterangan terkait Tidak sampai disana, bela- aksi mahasiswa ini. Sementasan mahasiswa mengeluarkan ra kubu mahasiswa sendiri akan sejumlah kursi dan meja dari melanjutkan aksinya besok salah satu ruangan kampus, ke- (hari ini), masih dengan isu yang mudian ditumpuk di lokasi un- sama. (ars)

Tak Ada Tanggapan Masuk, KPU Sumbawa Koordinasikan DCS Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai dengan waktu yang ditetapkan habis, tak ada satupun tanggapan ataupun laporan dari masyarakat yang masuk ke KPU Sumbawa, soal bakal calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang sebelumnya telah diumumkan KPU Sumbawa.

Hal itulah yang disampaikan KPU Sumbawa dalam rapat koordinasi dengan mengundang partai politik dan Panwaslu, Senin (8/7) kemarin. Menurut Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, jadwal meminta klarifikasi atas tanggapan masyarakat sebenarnya berakhir 18 Juli. Namun sampai batas waktu 27 Juni, tak ada satupun laporan dari masyarakat yang masuk ke KPU. “Maka

inilah KPU menyampaikan informasi ke parpol yang mengusulkan bacaleg yang sudah diumumkan dalam DCS. Tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat,” terangnya.

Meski sebenarnya, lanjut Sudirman, menurut Peraturan KPU No. 13 tahun 2013, tentang pencalonan anggota DPRD, masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan dan masukan harus tertulis dan menyampaikan identitas diri.

Namun, sampai 27 Juni, tak ada laporan yang masuk.

Pertemuan ini, sekaligus pula pemberitahuan awal kepada parpol. Apabila ada tanggapan dan masukan yang diproses Panwaslsu terkait keabsahan atau terindikasi tidak aslinya dokumen atau nilai kebenarannya masih diragukan.

Sebab tidak menutup kemu-

ngkinan ada laporan dari Panwslu sebelum DCT. ‘’Kami memberitahu lebih awal, agar parpol, memahami tahapanm di KPU. Tetap apabila ada masyarakat yang menyampaikan lewat Panwalsu, berkoordinasi dengan kami sebelum DCT. Nanti kita akan beritahukan ke parpol, kalau memang ada temuan Panwas terhadap bacaleg yang sudah diumumkan.

Artinya ada dua pintu, KPU dan Panwaslu,”tandasnya.

Selain itu, juga diberitahukan kepada parpol tahapan kampanye, yang dilakukan parpol.

Apakah sudah bisa berkampanye atau belum. Dalam hal ini, KPU Sumbawa akan meminta nomor rekening parpol, sebagai bahan verifikasi dan audit dana kampanye parpol. ‘’Inilah makanya kami rapat koordinasi dengan parpol,’’demikian Sudirman. (arn)

Belum Ditindaklanjuti, Paripurna Pengunduran Diri Wagub Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, SH.,MH mengatakan pihaknya belum menindaklanjuti hasil keputusan rapat paripurna DPRD NTB perihal persetujuan pengunduran diri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM yang berlangsung pada Selasa (2/7) malam lalu.

Radjendi mengatakan tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan setelah rapat pimpinan. “Mungkin selesai saya dari sini akan ada rapat pimpinan. Tadi juga kegiatan pimpinan masih terbagi,” terangnnya ditemui usai menjadi narasumber dalam acara Forum Parlemen, Senin (8/7) kemarin.

Untuk keputusan hal-hal penting seperti kelanjutan proses pengunduran diri wagub tersebut dikatakan Radjendi harus melalui rapat pimpinan lengkap yaitu empat orang pimpinan DPRD NTB. Menurut Radjendi, pihaknya belum bisa menyimpulkan jika dari keempat pimpinan DPRD ada yang tidak menyetujui hasil keputusan paripurna, apakah suratnya bisa ditindaklanjuti ke presiden melalui

Mendagri.

“Kita lihat nanti hasil perkembangan rapat pimpinan ini apakah empat pimpinan ini sepakat atau bagaimana,” ujarnya. Surat yang harus dikirimkan ke presiden melalui Mendagri disebutkannya harus atas nama lembaga DPRD NTB. Pada rapat paripurna pengunduran diri wagub, kalangan dewan tidak satu suara menyetujui pengunduran diri tersebut. Tiga fraksi walk out dalam paripurna yang berlangsung malam hari tersebut. Tiga fraksi yang tidak setuju yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Pada saat paripurna berlangsung, anggota dewan yang mengisi daftar hadir hanya 15 orang dimana jumlah tersebut belum kuorum. Seharusnya harus dihadiri 42 orang dari 55 anggota DPRD NTB. Namun pimpinan sidang saat itu mengambil keputusan menyetujui pengunduran diri wagub untuk dilanjutkan ke presiden melalu Mendagri. Hal ini pun menuai kontroversi dan dianggap tidak sah karena dinilai melanggar Pasal 93 mengenai Tata Tertib. (yan)

Kejati Agendakan Koordinasi dengan BPK Dari Hal. 1 Dokumen itu masih diteliti hingga kni, dengan harapan bisa menemukan titik terang. ‘’Setelah proses penyelidikan ini selesai, baru kemudian berkoordinasi dengan BPK. Sebab data BPK ini juga kami anggap penting sebagai bahan penyelidikan,’’ terangnya.

Ditanya terkait penunjukan

langsung (PL) terhadap salah satu rekanan yang mengerjakan proyek itu, Kajati mengaku belum mendapat laporan dari tim.

Kasus Puskesmas Gangga ini disebutnya salah satu prioritas penanganan , di samping sejumlah kasus lainnya.

Salah satunya adalah proyek Labuhan Haji Lotim. “Dua kasus ini masih dalam pen-

dalaman oleh tim. Jadi sudah masuk prioritas,” tegasnya.

Ditanya kapan batas akhir penyelidikan sampai dengan ditemukan bukti cukup, ia tidak berani memastikan karena masih menunggu perkembangan dari tim penyelidik. ‘’Saya kontrol terus setiap perkembangannya seperti apa,’’ tutup Kajati. (ars)

Harga Daging Sapi Melambung Dari Hal. 1 Tetapi persentase kenaikannya cukup cepat hingga menembus Rp 100 ribu/Kg pada Senin (8/ 7). Harga ini masih dimungkinkan akan naik pada bulan Ramadhan ini, jika ketersediaan sapi potong dari Pulau Sumbawa ke Lombok akan akan semakin berkurang.

“Sudah sekitar satu minggu harga daging naik terus. Persoalannya karena pemerintah membatasi sapi yang masuk ke Lombok dari Sumbawa. Kemudian yang paling banyak dijual ke luar daerah,’’ aku Hj. Rohil, salah satu pedagang di Pasar Mandalika Mataram, Senin (8/7).

Mahalnya harga sapi potong saat ini menurutnya, sejak diberlakukannya izin-izin masuk sapi Sumbawa ke Lombok.

Harga sapi saat ini saja disebut sudah mencapai Rp 10 juta/ ekor. Bahkan sudah menembus harga belasan juta/ekor. Hal ini menurutnya semakin memperberat kondisi pengusaha jagal. ‘’Harga sapi ini naik setelah adanya izin-izin pengiriman dari Sumbawa ke Lombok. Kalau dulu mana begini caranya, semuanya lancar dan harga daging paling tinggi Rp 45.000,’’ katanya.

Untuk memperkecil pembiayaan, para pejagal saat ini menjadi pekerja tunggal. Artinya, mendatangkan langsung

barang, memotong sampai pada penjualan di pasar-pasar tradisional sendiri.

Yang paling membaratkan, kebijakan yang membebaskan pengusaha dari luar untuk membeli sapi dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli lokal. Hal ini menurut pedagang harus dipertimbangkan kembali sehingga tidak memberatkan pembeli.

Pedagang lainnya, Ainun menyebut hal yang sama. Harga penjualan yang Rp 100 ribu/Kg ini tidak sengaja dinaikan para pedagang jelang Ramadhan. Tetapi disesuaikan dengan harga pembelian awal. Harga ini dimungkinkan akan naik terus, apalagi saat bulan puasa dan lebaran. (bul)

SUARA NTB

Selasa, 9 Juli 2013

paten Sumbawa, tampak bahwa 74% adalah sarana pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan SMP atau sederajat). Ketersediaan sarana pendidikan ini merupakan prasyarat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan.

Adapun deskripsi proporsi sekolah dalam keadaan baik sebagaimana tampak pada Grafik 1.3. sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pertanggungjawaban kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban yaitu : Pertama kepada Pemerintah : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kedua kepada DPRD selaku mitra pemerintah daerah : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LKPJ). Ketiga kepada masyarakat : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2012 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah No. 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.

1.1. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan seterusnya….

1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa 1.2.1. Kondisi Geografis Daerah 1.2.1.1. Batas wilayah administratif Kabupaten Sumbawa secara administratif merupakan salah satu kabupaten dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari 24 kecamatan dan secara geografis terletak diantara 116042’–118022’ BT, 808’–907’ LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. · Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores; · Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu; · Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan · Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

1.2.1.2. Luas wilayah Kabupaten Sumbawa memiliki wilayah 11.556,44 km² (45,52% NTB), yang terdiri dari luas wilayah daratan 6.643,98 km², dan luas wilayah lautan sebesar 4.912,46 km².

1.2.1.3. Topografis Menurut karakteristik topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 – 1.730 meter di atas permukaan laut (mdpal), dimana sebagian besar diantaranya (355.108 Ha) berada pada ketinggian 100 hingga 500 mdpal (41,81%). Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan berkisar antara 10 hingga 650 mdpal. Dari keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Sumbawa, 54,38% dikategorikan ke dalam kawasan lindung, dengan klasifikasi kemiringan lahan dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 0-5%, 5-15%, 15-40%, dan >40%.

1.2.1.4. Jumlah Bangunan Rumah Data jumlah rumah penduduk dapat menggambarkan pola distribusi permukiman yang dapat digunakan dalam penyediaan utilitas publik yang dibutuhkan. Jumlah bangunan rumah se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 84.164 unit, jika luas kawasan budidaya 45,62% atau 3.030,98 Km2 maka jumlah bangunan rumah per luas lahan budidaya adalah 27,76 atau rata-rata terdapat 28 unit rumah per 1 Km2.

1.2.2. Gambaran Umum Demografis Gambaran demografis merupakan kondisi kependudukan yang mencakup beragam informasi kuantitas/kualitas penduduk, kesejahteraan penduduk, perkembangan penduduk, mobilitas. Data dan informasi kependudukan menggambarkan karakteristik penduduk yang berguna untuk merumuskan kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

1.2.2.1. Jumlah Penduduk Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2008 sampai 2012), penduduk Kabupaten Sumbawa telah meningkat sampai 23,5% yaitu dari 408.889 pada tahun 2008 menjadi 501.138 pada tahun 2012. Tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 19801990 adalah 2,26 turun menjadi 1,67 pada periode tahun 1990-2000. Sementara itu rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2000-2010 adalah pada kisaran 1,55%. Sedangkan jika dilakukan perhitungan tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 2008 sampai 2012, maka tampak bahwa pertumbuhan penduduk rata sebesar 4,7%. Tingkat laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan berdistribusi normal (relatif merata), artinya tidak ada kecamatan yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk sebagai angka pertumbuhan pencilan kecuali Kecamatan Sumbawa yang jauh di atas kecamatan lainnya. Hal ini cukup dipahami karena dinamika penduduk di kecamatan ini relatif tinggi disebabkan oleh posisinya sebagai ibukota kabupaten dan sekaligus sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Berdasarkan rincian penduduk Kabupaten Sumbawa menurut golongan umur dan jenis kelamin menunjukkan ciri antara lain. Pertama, struktur umur penduduk Kabupaten Sumbawa masih tergolong “muda”, walaupun terjadi penurunan pada dua tahun terakhir. Proporsi penduduk di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, yaitu 33,43% pada tahun 2007, menjadi 30,13% pada tahun 2008, menjadi 30,10% pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebesar 30,44%. Sedangkan penduduk usia lebih besar dari 15 tahun (Usia Produktif) cukup signifikan yaitu lebih dari separuh total jumlah penduduk yaitu sebesar 62,70% pada tahun 2007, tahun 2008 meningkat menjadi 66,26%, 66,45% pada tahun 2009, dan tahun 2010 turun menjadi 64,68%. Kedua, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) menunjukkan 3,87% pada tahun 2007, 3,61% pada tahun 2008, 3,45% pada tahun 2009, dan 4,88% pada tahun 2010. Sehubungan dengan struktur penduduk ini, rasio ketergantungan (dependensi Ratio) penduduk Kabupaten Sumbawa cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Rasio ketergantungan ini menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (penduduk usia antara 16-64 tahun) terhadap kelompok usia tidak produktif (penduduk usia muda 0-15 tahun dan usia tua 65 tahun ke atas).

Dari struktur umur penduduk Kabupaten Sumbawa dari tahun 2007 sampai tahun 2011, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas (Usia Produktif) di atas 66%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sumbawa tahun 2006 sebesar 72,32%, sebesar 73% pada tahun 2007, 72% tahun 2008, 65,51% tahun 2009, dan 75,21% pada tahun 2010 dan 78,85 pada tahun 2012 dengan lapangan usaha terbesar pada sektor pertanian.

Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan setiap kurun waktu 10 tahun, secara rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa 1,5%. Data SP dalam kurun waktu 1971-2010 untuk kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 1.5. berikut ini.

Tabel 1.5.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk

Dari tabel di atas dalam kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 2000-2010 terjadi penambahan penduduk sebanyak 55.210 jiwa sedikit lebih tinggi dibandingkan periode 1990-2000 yang bertambah sebanyak 55.048 jiwa. Namun bila dibandingkan periode 1980-1990 yang bertambah 61.148 jiwa maka penambahan penduduk sepuluh tahun terakhir masih lebih rendah. Adapun sex rasio atau perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dalam kurun waktu 1971-2010 tidak banyak mengalami perubahan yakni berkisar antara 1,00 (tahun 1990) dan 1,04 (tahun 2000 dan 2010). Sehingg komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin relative tidak mengalami perubahan.

1.1.1.1. Jumlah Kepala Keluarga

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, juga terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK). Jika pada tahun 2010 jumlah KK mencapai 108.611 KK maka pada tahun2011berjumlah 110.109 KK bertambah 1.498 KK atau mengalami peningkatan 1,38%.

1.1.1.2. Ketenagakerjaan

Pergerakan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan.

Dari struktur umur penduduk Kabupaten Sumbawa dari tahun 2000 sampai tahun 2009, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas tidak mengalami perubahan siginifikan, dimana proporsi penduduk usia angkatan kerja (15 tahun ke atas) tersebut berkisar 66,89% pada tahun 2000 dan 66,26% pada tahun 2008 dan tahun 2012 sebesar 69,03%. Sehingga berdasarkan data ini, permasalahan ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian terutama permasalahan gejolak sosial utamanya dalam hal mengatasi pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sumbawa tahun 2005 adalah 71,37% sedangkan tahun 2006 sebesar 72,32% dan tahun 2008 sebesar 72% sementara 74% pada tahun 2009 serta tahun 2012 sebesar 78,85% dengan lapangan usaha terbesar masih pada sektor pertanian.

Berdasarkan data jumlah pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, tercatat sebesar 5.368 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 4.500 orang (83,83%). Penyerapan tenaga kerja dari Kabupaten Sumbawa di luar negeri menunjukkan kecenderungan fluktuatif dengan tingkat rata-rata pertumbuhan pertahun (tahun 2004-2009) sekitar 1,34%, dan di tahun 2010 menurun sebesar 39,73% dari tahun 2009.

1.2.2.6. Pendidikan

Fasilitas Pendidikan. Untuk menjamin akses pendidikan masyarakat dilakukan dengan memadainya sarana dan prasarana pendidikan. Keadaan lembaga pendidikan, siswa dan guru pada setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Sumbawa menjadi indikator tentang kondisi umum infrastruktur pendidikan untuk aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini setidaknya dapat dilihat dengan memperhatikan indikator-indikator seperti rasio jumlah siswa per sekolah, sebaran sekolah, rasio ruang kelas terhahadap jumlah siswa. Indikator ini menjadi ukuran daya tampung dan efektivitas proses belajar-mengajar. Tampak bahwa jumlah siswa yang menempati ruangan kelas belum sepenuhnya memadai terutama pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Sarana pendidikan formal, ada yang dibangun dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. TK/sederajat umumnya disediakan dan dilaksanakan oleh swasta.

Sedangkan SD, SMP, SMA pada umumnya disediakan oleh pemerintah. Aksesibilitas sarana pendidikan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk (siswa) sasaran dan luas wilayah kerja (layanan). Sebaran penduduk yang tidak merata dan wilayah layanan yang terlalu luas dapat menurunkan tingkat aksesibilitas sarana pendidikan. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat menurunkan derajat pendidikan penduduk. Dari sisi ketersediaan fasilitas, jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/sederajat adalah 363 sekolah, SMP/sederajat 91 sekolah, SMA/SMK/sederajat 38 sekolah. Sebaran fasilitas gedung sekolah untuk SD relatif merata sampai ke tingkat desa, dimana tampak dari rasio jumlah desa/kelurahan terhadap jumlah sekolah sebesar 2,2. Artinya secara rata-rata, setiap desa setidaknya terdapat 2 SD. Sementara SMP rasio jumlah sekolah terhadap jumlah kecamatan sebesar 3,8 dan SMA sebesar 1,5.

Sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, sarana pendidikan di Kabu-

Partisipasi Sekolah. Secara umum derajat pendidikan penduduk baik formal maupun non-formal kecenderungannnya semakin tinggi, maka hal tersebut sudah mengarah pada indikasi adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Angka partisipasi masing-masing tingkat pendidikan dapat ditinjau dari dua hal yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 99.9%, meningkat dari angka tahun 2011 yaitu 57,91% dan tahun 2010 yaitu 37,36%. Pada tahun 2011 jumlah siswa pada jenjang TK/RA sebesar 12.986 dan jumlah anak usia 4-6 tahun sebesar 22.423. Catatan penting yang menjadi sentral perluasan cakupan PAUD ini adalah ketersebaran sarana dan prasarana PAUD/TK. Tahun 2011, jumlah TK/RA terdapat sebanyak 178 sekolah.

Halaman 6

Misi pertama ini sangat terkait dengan misi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu misi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan didukung oleh semangat yang religius serta terciptanya suasana yang mendukung untuk peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat. Melalui misi pertama juga dilakukan optimalisasi sumberdaya manusia yang semakin mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam keberagaman, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada umumnya dan khususnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan tetap mengedepankan kesadaran dan penegakan hukum.

Misi kedua ini sangat terkait dengan misi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu mengembangkan budaya inovatif yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, serta misi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Melalui misi kedua juga Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian pada persoalanpersoalan sosial kemasyarakatan terutama dalam mengantisipasi pengaruh global yang cenderung memberi pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial tersebut.

Misi ini sangat terkait dengan misi pada RPJMD Tahun 2005 - 2010 yaitu misi meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, “mara tali ontar telu”, antara pemerintah - dunia usaha - masyarakat dalam mengisi pembangunan. Partisipasi merupakan salah satu kata kunci dalam mewujudkan good local governance di Kabupaten Sumbawa, serta misi menciptakan rasa aman dan mandiri. Terciptanya rasa aman akan menjadi jaminan bagi berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Kemandirian masyarakat diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subjek yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat.

1.2.2.7. Kesehatan

Indikator kesehatan dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Harapan Hidup (AHH) dan penderita gizi buruk. AKB di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2005 tercatat sebanyak 121 kasus bayi lahir mati (1,42%) dari jumlah kelahiran, tahun 2008 tercatat sebanyak 93 kasus (0.92%) dari jumlah kelahiran, dan pada tahun 2010 turun menjadi 81 kasus (0,74%). AKI juga menunjukkan trend penurunan dari 136 kasus di tahun 2005, menjadi menjadi 87 kasus pada tahun 2008 dan turun lagi menjadi 62 kasus pada tahun 2009 serta .Adapun AHH menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 menjadi sekitar 68 tahun dari kondisi 66 tahun pada tahun 2005. Sedangkan prevalensi gizi buruk juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 197 (2009) menjadi 180 pada tahun 2010. Perbaikan indikator kesehatan masyarakat ini didorong oleh berhasilnya program revitalisasi puskesmas dan kampanye PHBS yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

1.1.1. Kondisi Perekonomian 1.1.1.1. Potensi Unggulan Daerah

Secara umum dalam lima tahun terakhir, berdasarkan perhitungan analisis Location Quotien (LQ) bahwa dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa memiliki keunggulan pada sektor pertanian, sektor listrik dan sektor bangunan dengan nilai masing-masing LQ>1, sedangkan sektor lainnya memiliki LQ<1, di mana sektor pertanian menunjukkan LQ tertinggi (1,29). Komoditi pertanian yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Sumbawa antara lain padi, jagung, sapi, kerbau, rumput laut, udang dan kerapu. Berikut realisasi pengembangan potensi unggulan tersebut.

Tabel 1.14.

Realisasi Pengembangan Komoditi Unggulan kabupaten Sumbawa Tahun 2009-2012

Pada tabel yang disajikan di atas, terlihat beberapa potensi Kabupaten Sumbawa yang menjadi unggulan atau primadona saat ini dan menjadi salah satu kegiatan usaha masyarakat Sumbawa khususnya di sub sector pertanian dan peternakan. Secara singkat dapat dijelaskan potensi unggulan di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

Padi. Produksi pada pada tahun 2011 memberikan hasil yag mengembirakan. Dengan luas panen mencapai 73.588 Ha atau 86,86% dari luas areal yang tersedia dapat menghasilkan panen mencapai 394.985 Ton dengan tingkat produktivitas sekitar 5.368 Ton/Ha. Keberhasilan ini didukung oleh berjalannya program pemiliharaan daerah irigasi, penyediaan bibit unggul, pencegahan penyakit dan organisme penggerek tanaman, dan lancarnya distribusi pupuk di kalangan petani. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 realisasi pertumbuhan produksi padi menunjukkan trend positif pertumbuhan positif.

Jagung. Produksi jagung pada tahun 2011 mencapai 59.846 Ton, mengalami peningkatan 10,84% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 59.846 Ton. Walaupun pada periode sebelumnya mengalami penurunan produksi yang disebabkan oleh gagal panen akibat kekeringan yang melanda sebagian besar sentra produksi jagung yang mencapai luas 10.197 Ha, namun selama periode 2009-2012 produksi jagung di Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan rerata yang positif. Intervensi program untuk memacu produksi jagung ini adalah program PIJAR (Program Provinsi NTB) dan program sektoral pertanian lainnya dalam rangka meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Sumbawa.

Sapi. Jumlah populasi sapi bali tahun 2011 mencapai 164.505 ekor meningkat 6,64% dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 193.907 ekor. Dari tabel yang tersaji di atas, maka selama periode 2009-2012 produksi sapi bali di Kabupaten Sumbawa menunjukkan rerata pertumbuhan positif. Sedangkan populasi sapi Sumbawa sebagai komoditas local juga menunjukan pertambahan populasi yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah populasi sapi Sumbawa telah mencapai 2.803 ekor dan 3.234 pada tahun 2012. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh keberhasilan program yang terkait dengan pengembangan ternak pola kawasan, pencegahan penyakit ternak, pengendalian pemotongan dan pengiriman sapi produktif serta redistribusi ternak di kalangan peternak.

Kerbau. Kerbau merupakan salah satu ikon Sumbawa Kabupaten Peternakan. Namun dalam beberapa tahun belakang ini, jumlah populasi kerbau mengalami penurunan. Tahun 2010 populasi kerbau berjumlah 54.535 ekor dan tahun 2012 sebesar 54.022 ekor. Penurunan ini disebabkan lebih tingginya angka kematian, pemotongan dan penjualan ternak kerbau dibandingkan penambahan populasi yang masih didorong oleh kelahiran alami dimana rata-rata 1 ekor anakan setiap tahun. Pemerintah daerah terus berupaya menekan laju penurunan ternak kerbau antara lain melalui pengembangan pola kawasan dan distribusi bibit kerbau kepada kelompok tani.

Komoditi kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa sangat ditunjang oleh perairan lautnya yang luas. Semua Kecamatan di Kabupaten Sumbawa berpotensi untuk menghasilkan ikan kecuali Kecamatan Batulanteh, hal ini disebabkan karena kecamatan ini tidak mempunyai pantai. Perikanan memiliki share dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumbawa cukup tinggi yaitu mencapai 9% lebih. Hal ini secara komparatif didukung oleh luas wilayah perairan yang sangat luas dan potensial. Luas wilayah perairan Kabupaten Sumbawa 3.831,72 ha (58% dari luas Kabupaten Sumbawa).

1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peranan sektor pertanian dalam membentuk struktur ekonomi mencapai 40,62% pada tahun 2011. Disamping itu, peran sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan indikasi yang menggembirakan dalam terbentuknya struktur ekonomi. Pada tahun 2011 sektor ini mampu memberikan kontribusi terbesarnya setelah sektor pertanian, yakni mencapai 19,55%, sedangkan kontribusi peran pembangunan ekonomi yang diberikan sektor jasajasa mencapai 11,55% dan menjadi penyumbang terbesar ketiga pada tahun 2011. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa didorong oleh pertumbuhan pada subsector jasa pemerintahan umum yang bersumber dari belanja pemerintah (government expenditure) baik yang berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa maupun APBD Provinsi dan APBN yang berhasil kita tarik untuk dibelanjakan daerah.

Kecenderungan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan beberapa sektor primer secara nominal terus meningkat namun secara proporsi terhadap keseluruhan sektor lapangan usaha cenderung menurun.

Hal ini menandakan sektor pertanian sebagai sektor basis telah mampu mendorong berkembangnya sektor-sektor lainnya. Pendapatan perkapita ADHB Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.3.600.114 tahun 2005 menjadi Rp.4.409.005 tahun 2010 dan Rp 4.642.102 tahun 2011.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang konsisten tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah bersama swasta dan masyarakat dalam melaksanakan serangkaian program dan kegiatan pembangunan terutama yang berdampak pada penguatan basis pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan ketergantungan terhadap sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian).

Untuk kedepannya, sasaran pembangunan ekonomi adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa-jasa) agar mampu mengimbangi ketergantungan terhadap sektor primer.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 20112015 menjadi peta jalan dalam mewujudkan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16a Tahun 2011 dimana pada tahun 2012 akan diadakan penyesuaian regulasi dengan Peraturan Daerah serta diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dimana arah kebijakan dan program pembangunan diklasifikasikan menurut bidang urusan pemerintahan yakni 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

2.1. Visi dan Misi 2.1.1. Visi Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011 - 2015 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA BERDAYASAING DALAM MEMANTAPKAN SAMAWA MAMPIS RUNGAN”.

2.1.2. Misi Agar visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tersebut dapat diwujudkan serta mampu mendorong efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 sebagai berikut.

Misi ini sangat terkait dengan misi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu misi meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai hasil usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia. Dalam periode tahun 2011-2015 diupayakan pemantapan dan peningkatan daya dukung infrastruktur wilayah terutama terutama yang mendorong pengembangan investasi di daerah baik yang berskala kecil, menengah maupun besar dalam rangka memacu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Misi ini sangat terkait dengan misi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu misi meningkatkan kemakmuran masyarakat, misi meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, “mara tali ontar telu”, antara pemerintah - dunia usaha - masyarakat dalam mengisi pembangunan. Misi memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, juga merupakan langkah antisipatif terhadap perubahan yang muncul dimasa mendatang terutama terkait dengan kelestarian alam lingkungan hidup.

2. 2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 2.2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Perkembangan perekonomian Kabupaten Sumbawa berdasarkan indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa pada periode 2006 - 2011 memperlihatkan kondisi yang dinamis antara pertumbuhan sektor pertanian dan non pertanian. Jika antara tahun 2006-2011 memperlihatkan gejala menurunnya share sektor pertanian, dan dalam kurun waktu yang sama peningkatan terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa.

Dinamika ini memperlihatkan sudah terjadi proses transisi dari perekonomian agraris ke sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa. Meskipun demikian, dalam banyak kasus perkembangan struktur ekonomi suatu daerah yang mengalami transformasi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian tidak mesti diikuti oleh perubahan struktur mata pencaharian penduduk. Bisa saja terjadi penurunan share sektor pertanian dalam perekonomian secara keseluruhan, namun jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih tetap besar dan bahkan mengalami peningkatan mengingat sektor ini lebih bersifat padat karya dibandingkan sektor-sektor lain yang padat modal.

2.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013 Pertumbuhan PDRB menjadi indikator perkembangan perekonomian daerah, sehingga maju mundurnya perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya laju pertumbuhan PDRB daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tahun 2012 diperkirakan tetap tumbuh pada kisaran 5 – 6 persen, dan tahun 2013 diperkirakan sekitar diatas 6 %. Adapun asumsi pertumbuhan PDRB tahun 2012 dan estimasi tahun 2013 didasarkan atas forecast angka PDRB tahun-tahun sebelumnya terlihat pada Tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Berdasarkan Tabel 2.5. dapat disimpulkan bahwa asumsi laju pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 13,45% dan asumsi laju pertumbuhan PDRB ADHK 6,11%.

Untuk Kabupaten Sumbawa karena tidak ada aktivitas di bidang migas, maka PDRB Migas dan Non Migas tidak ada perbedaan.

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Ringkasan Urusan Desentralisasi

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Dalam mengintegrasikan pembagian urusan-urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa, yaitu terdiri dari 34 urusan pemerintahan daerah meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 pada sisi belanja, dianggarkan sebesar Rp. 929.427.076.837,05 dengan realisasi sebesar Rp. 851.444.744.476,87 atau 91,61%. Pos-pos belanja pada APBD Kabupaten Sumbawa meliputi : Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 592,618,590,954.66 dengan realisasi sebesar Rp. 551,494,227,334.57 atau 93.06% Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 336,808,485,882.39 dengan realisasi sebesar Rp. 299,950,517,142.30 atau 89.06%.

Berikut disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Sumbawa tahun 2012. Secara ringkas, besaran anggaran dan realisasi dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi tahun 2012 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana urusan beserta jumlah personil adalah sebagai berikut:

3.1.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumbawa terdiri dari lembaga teknis daerah, dinas daerah dan sekretariat. Secara makro, jumlah pegawai lingkup Pemerintah kabupaten Sumbawa adalah 8.196 orang dengan proporsi terbesar adalah pada jabatan fungsional. Adapun distribusi menurut karakteristik jabatan yaitu: - Pejabat struktural : 899 orang - Pejabat fungsional : 5045 orang - Pejabat fungsional umum : 2252 orang

3.2. Urusan Wajib 3.2.1. TATARANPELAKSANAKEBIJAKANASPEKTINGKATCAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAANURUSANWAJIBDANURUSANPILIHAN

Pada tataran pelaksana kebijakan aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan.

a. Urusan Wajib 1) Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan dapat diketahui dari pengukuran terhadap 14 indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci pendidikan anak usia dini Kabupaten Sumbawa adalah 77,62%. Angka ini merupakan Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak terhadap Jumlah anak usia 4 – 6 tahun. Tahun 2012 Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak adalah 20.179 dan Jumlah anak usia 4 – 6 tahun sebesar 25.998.

- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Sumbawa adalah 99,52%. Angka ini merupakan Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis terhadap Jumlah penduduk usia 15th ke atas. Tahun 2012 Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis sebesar 222.997 terhadap Jumlah penduduk usia 15 th ke atas sebesar 224.076.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A Kabupaten Sumbawa adalah 99,02%. Angka ini merupakan Jumlah Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A terhadap Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn. Tahun 2012 Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A sebesar 49.953 dan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebesar 50.445.

Selasa, 9 Juli 2013 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Sumbawa adalah 89,40%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B terhadap Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn. Tahun 2012 Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 21.270 dan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn sebesar 23.793.

- Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Sumbawa adalah 63,82%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C terhadap Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn. Tahun 2012. Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 13.302 dan Jumlah Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn sebesar 20.685.

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Sumbawa adalah 0,10%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI terhadap Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI sebesar 54 dan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya sebesar 53.750.

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kabupaten Sumbawa adalah 0,53%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs sebesar 126 dan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 23.611.

- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/ MA Kabupaten Sumbawa adalah 0,59%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMA/SMK/MA sebesar 1119 dan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 20.049.

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Sumbawa adalah 100%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI terhadap Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI terhadap Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI sebesar 8.321 dan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 8321.

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kabupaten Sumbawa adalah 99,66%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs sebesar 4.948 dan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 6.972.

- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/ MA Kabupaten Sumbawa adalah 99,64%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 4.469 dan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 4.485.

- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/MTs Kabupaten Sumbawa adalah 99,31%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebesar 7.304 dan Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran tahun ajaran sebelumnya sebesar 7.355.

- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Sumbawa adalah 96,57%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran tahun ajaran sebelumnya. Tahun 2012 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 4792 dan Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebesar 4962.

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Sumbawa adalah 78,35%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV terhadap Jumlah Guru SD/ MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Tahun 2012 Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/DIV sebesar 6717 dan Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebesar 8573.

2) Kesehatan

Capaian indikator kinerja urusan kesehatan dapat diketahui dari pengukuran terhadap delapan indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Sumbawa adalah 87,89%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu terhadap Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama. Tahun 2012 Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu sebesar 1961 dan Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja sebesar 2231.

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Sumbawa adalah 92,80%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu terhadap Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama. Tahun 2012 Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 9881 dan Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama sebesar 10.647.

- Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Sumbawa adalah 92,72%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah Desa / Kelurahan UCI terhadap Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan. Jumlah Desa / Kelurahan UCI sampai tahun 2012 adalah sebesar 153, sedangkan jumlah Seluruh Desa / Kelurahan sebesar 165.

- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Sumbawa adalah 100%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di saran Pelay. Kesehatan Di satu wilayah Kerja pd kurun wkt tertentu terhadap Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama. Tahun 2012 Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan sebesar 91.

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Sumbawa adalah 42,28%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 th terhadap Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama. Tahun 2012 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 th sebesar 285 dan Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama sebesar 674.

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Kabupaten Sumbawa adalah 100%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 th terhadap Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama. Tahun 2012 Jumlah penderita DBD yang ditemukan sebesar 35.

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Sumbawa adalah 41,39%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 terhadap Jumlah seluruh miskin di Kab/Kota. Tahun 2012 Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 sebesar 96.436 dan Jumlah seluruh miskin di Kabupaten Sumbawa sebesar 231.969.

Cakupan Jamkesmas Pusat adalah 44,98 (78.423/174.565), Jamkesmas NTB adalah 15,94% (5903/37.020) dan Bansos/SKTM adalah 56,16% (12.010/21.384).

- Cakupan kunjungan bayi Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Sumbawa adalah 92,21%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama. Tahun 2012 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebesar 9.076 dan Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama sebesar 9.843.

3) Lingkungan Hidup Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dapat diketahui dari pengukuran terhadap empat indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Penanganan Sampah Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Penanganan sampah Kabupaten Sumbawa adalah 9,98%. Volume sampah yang ditangani sebesar 60.480 m3 dan volume produksi sampah sebesar 605.880 m3.

- Kebersihan Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci kebersihan Kabupaten Sumbawa adalah 9,98%. Angka ini merupakan rasio perbandingan antara Jumlah Pasar Tradisional Tergolong Baik terhadap Jumlah Seluruh Pasar Tradisional. Tahun 2012 jumlah pasar tradisional di kabupaten Sumbawa adalah 13.

- Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kabupaten Sumbawa adalah 12,12%. Angka ini merupakan rasio perbandingan antara Jumlah daya tampung TPS (m3) terhadap Jumlah penduduk. Tahun 2012 jumlah daya tamping TPS di kabupaten Sumbawa sebesar 50.916.

- Penegakan Hukum Lingkungan Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Penegakan hukum lingkungan Kabupaten Sumbawa adalah 100%. Jumlah kasus lingkungan tahun 2012 adalah sebesar 4 kasus.

4) Pekerjaan Umum Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dapat diketahui dari pengukuran terhadap tiga indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Rasio jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 51,57%. Nilai capaian ini merupakan perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 490,72 Km dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Sumbawa yaitu 951,51Km. - Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

SUARA NTB Proporsi luas irigasi dalam kondisi baik adalah 57,60%. Luas irigasi Kabupaten Sumbawa 11.228 dan luas irigasi yang berkondisi baik sebesar 6.467.

- Rumah Tangga Per Sanitasi Rasio rumah tangga bersanitasi Kabupaten Sumbawa capaian kinerjanya sebesar 57,20%, yang merupakanperbandingan antara jumlah rumah yang bersanitasi (sebesar 62.608) dengan jumlah total rumah tangga (109.456).

- Kawasan Kumuh Rasio capaian kinerja kawasan kumuh Kabupaten Sumbawa sebesar 0,88%, yang merupakan rasio luas kawasan kumuh (23,31) terhadap luas wilayah (2.644).

5) Penataan Ruang Capaian indikator kinerja urusan penataan ruang dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Tingkat capaian rata-rata rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/ HGB di Kabupaten Sumbawa sebesar 30 %. Nilai capaian ini diperoleh dari perbandingan antara luas ruang terbuka hijau (199.935) dengan luas wilayah ber HPL/HGB (664.398).

6) Perencanaan Pembangunan Capaian indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat diketahui dari pengukuran terhadap empat indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA RPJP Kabupaten Sumbawa sudah ditetapkan dengan Perda yaitu Perda Nomor : 31 Tahun 2010 Tentang RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 – 2025.

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada RPJMD kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dengan Perda yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2015.

- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA RKPD Kabupaten Sumbawa tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2011 tentang RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.

- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Program-program dalam RKPD merupakan turunan dari RPJMD sebagai penjabaran program-program RPJMD. Secara kuantitatif, proporsi penjabaran program RPJMD pada RKPD Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah 100%.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengacu RPJMD 20112015 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012, tema dasar pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah “Percepatan Pembangunan Melalui Peningkatan Pelayanan Publik”. Prioritas Pembangunan daerah (RKPD 2012) Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: - Pemantapan layanan birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Peningkatan sistem perlindungan social dan ketenagakerjaan serta penataan kelembagaan.

- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

- Pengembangan pemanfaatan komoditi unggulan serta peningkatan produksi pertanian dan pertumbuhan UMKM. - Peningkatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi serta Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam.

7) Perumahan Capaian indikator kinerja urusan perumahan dapat diketahui dari pengukuran terhadap 3 indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sumbawa sebesar 64,02%. Angka ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih (66.659) dengan jumlah seluruh rumah tangga (104.130).

- Lingkungan Pemukiman Kumuh Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci lingkungan pemukiman kumuh Kabupaten Sumbawa sebesar 0,88%, yang merupakan perbandingan antara luas lingkungan kumuh (23,31) dengan luas wilayah (2.644).

- Rumah Layak Huni Rasio capaian kinerja jumlah rumah layak huni sebesar 91,02% merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni (94.774) dengan jumlah seluruh rumah di wilayah Kabupaten Sumbawa (104.130).

8) Kepemudaan dan Olah Raga Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) Rasio gelanggang/balai remaja capaian kinerja sebesar 0.01%. Jumlah gelanggang/balai remaja Kabupaten Sumbawa adalah 24 unit.

- Lapangan Olah Raga Rasio keberadaan lapangan olah raga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 0.08%.

Jumlah lapangan olahraga di kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah 329 terdiri dari Lapangan Sepakbola (49 Lapangan), Lapangan Basket (34 Lapangan), Lapangan Volley (102 apangan), Lapangan Bulu Tangkis (138 Lapangan), Kolam Renang (6 Lapangan).

9) Penanaman Modal Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN Rasio kenaikan / penurun nilai realisai PMDN capaian kinerjanya sebesar 16,01%. Nilai realisasi PMA tahun 2011 sebesar Rp. 707.12.034.307,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 820.336.110.109.

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Capaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Koperasi Aktif Capaian kinerja koperasi aktif Kabupaten Sumbawa sebesar 46,48%. Angka ini diperoleh dari perbandingan koperasi aktif dengan seluruh jumlah koperasi. Secara kuantitatif, jumlah koperasi di Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah 355 meningkat dibanding tahun 2011 adalah 353 buah, tahun 2010 yang berjumlah 345 buah. Jika dilihat kualitasnya maka dapat dipetakan 114 atau 32,11% diantaranya termasuk dalam kategori berkualitas dan cukup berkualitas, meningkat dibanding tahun 2011 yang mencapai 29,75%.

- Usaha Mikro dan Kecil Capaian kinerja Usaha mikro dan kecil sebesar 97,93%. Angka ini merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil (15.397) dibanding jumlah seluruh UKM (15.722).

11) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Kepemilikan KTP Capaian kinerja kepemilikan sebesar 68,91%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah penduduk yang memiliki KTP (256.305) dibanding jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) yaitu 371.955 - Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk Capaian kinerja Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 56,79%. Angka ini merupakan perbandingan antara Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Tahun 2012, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran adalah 238.511.

- Penerapan KTP Nasional berbasis NIK ( SUDAH ) Kabupaten Sumbawa tahun 2012 telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK, yaitu penerapan e-KTP. 12) Ketenagakerjaan Capaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja / Buruh Capaian kinerja Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja / Buruh sebesar 45,17% yaitu rasio perbandingan antara Jumlah Pekerja / Buruh peserta Program Jamsostek Aktif sebesar 2.874 dibanding Jumlah Pekerja / Buruh sebesar 6.363.

- Tingkat partisipasi angkatan kerja Capaian kinerja Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 78,85% yaitu rasio perbandingan antara Jumlah penduduk Angkatan Kerja sebesar 236.670 dibanding Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) sebesar 300.138. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sumbawa tahun 2006 sebesar 72,32%, sebesar 73% pada tahun 2007, 72% tahun 2008, 65,51% tahun 2009, dan 75,21% pada tahun 2010 dan 78,85 pada tahun 2012 dengan lapangan usaha terbesar pada sektor pertanian.

- Pencari kerja yang ditempatkan Capaian kinerja pencari kerja yang ditempatkan sebesar 72,68% yaitu rasio perbandingan antara jumlah pencarai kerja yang ditempatkan sebesar 2.622 dibanding Jumlah pencari kerja yang mendaftar sebesar 3.608.

13) Ketahanan Pangan Dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Regulasi Ketahanan Pangan Secara khusus, belum ada regulasi tentang ketahanan pangan. Program aksi desa mandiri pangan merupakan program penanganan daerah rawan pangan yang dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat miskin di Desa rawan pangan dalam pelaksanaannya program aksi desa mandiri pangan.

- Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan di Kabupaten Sumbawa dihitung dari Neraca Bahan Makanan.

Capaian kinerja ketersediaan pangan diukur dari ketersediaan energi dan protein per kapita. Berdasarkan analisa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Sumbawa yang dipantau perkembangannya melalui kegiatan SKPG secara umum berada pada kondisi aman, ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang menjadi acuan dalam pengambilan data mengenai status pangan dan gizi masyarakat. Meskipun demikian masih terdapat dimana kondisi pangan dan gizi masyarakat yang memerlukan intervensi (rawan) dan waspada.

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 43,29%. Nilai capaian ini diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dengan jumlah pekerja perempuan.

- Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Rasio partisipasi angkatan kerja perempuan capaian nilai kinerjanya sebesar 2,06%.

Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Hal ini menunjukan masih rendahnya partisipasi perempuan di Kabupaten Sumbawa dalam dunia kerja.

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Capaian indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan capaian nilai kinerjanya sebesar 2,06%.

- Prevalensi Peserta KB Aktif Capaian ini diperoleh dari prosentase perbandingan jumlah peserta program KB aktif

Halaman 7 (PA) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). Capaian kinerja indicator ini adalah sebesar 71,77%. Besar prevalensi peserta (perbandingan antara perserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur) KB aktif adalah 60,27% turun disbanding tahun 2011 yang mencapai 69,9%. Jumlah pasangan usia subur (PUS) Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah sebesar 87.345 dan tahun 2012 sebesar 70.547 dengan proporsi terbesar berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 66,98%. Selanjutnya jika diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan masing-masing PUS, menunjukkan bahwa Keluarga Pra Sejahtera sebesar 18,58% dan Keluarga Sejahtera I sebesar 23,84%.

16) Perhubungan Capaian indikator kinerja urusan perhubungan dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Angkutan Darat Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci angkutan darat sebesar 0,14%.

Angka ini diperoleh dari hasil perbandingan jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat.

17) Komunikasi dan Informatika Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Website milik pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah memiliki website sebagai pusat informasi yaitu www.sumbawakab.go.id ; http://bappeda.sumbawakab.go.id.

- Pameran/Expo Yang Telah Dilaksanakan Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci pameran/expo yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama tahun 2012 sebanyak 1 kali pameran/expo.

18) Pertanahan Capaian indikator kinerja urusan pertanahan dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Luas Lahan Bersertifikat Rasio luas tanah bersertifikat di Kabupaten Sumbawa sebesar ….%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara luas bidang tanah bersertifikat dibandingkan luas bidang tanah.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Dalam rangka meningkatkan upaya kualitas dan intensitas komunikasi politik antara organisasi sosial dan politik, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyelenggarakan 25 kegiatan.

- Kegiatan Pembinaan terhadap LSM , Ormas dan OKP Kompleksitas permasalahan dan dinamika sosial politik nasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap situasi dan kondisi sosial politik di daerah, begitu pula permasalahan dinamika sosial politik di tingkat lokal diperlukan sinergitas penanganannya oleh pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyelenggarakan 3 kegiatan.

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian.

Capaian indikator kinerja urusan pertanahan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Sistem Informasi manajemen Pemda Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs, antara lain : 1) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA KEUANGAN) 2) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 3) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 4) Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) 5) Sistem Informasi Pengelolaan Badan Daerah (SIMDA-BMD) 6) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) - Indeks kepuasan Layanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Sumbawa setiap tahun melakukan fasilitasi survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2012, dilaukan survey IKM terhadap beberapa unit pelayanan yaitu: 1) Pelayanan Pendidikan (SMAN 3 Sumbawa, SMPN 1 Unter Iwes); 2) Pelayanan kesehatan (UPT Puskesmas Moyo Hilir, UPT Puskesmas Moyo Utara); 3) Pelayanan persampahan (UPT Persampahan); 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor (UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor); 5) Pelayanan pengujian peralatan (UPT Pengujian Peralatan dan bahan).

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - PKK Aktif Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci PKK aktif di Kabupaten Sumbawa menunjukkan nilai capaian sebesar 100%. Nilai capaian kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah PKK yang ada secara keseluruhan di Kabupaten Sumbawa. Data tahun 2012, bahwa jumlah PKK adalah 165.

- Posyandu Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci posyandu di Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 100%, yang merupakan perbandingan antara jumlah possyandu aktif dengan jumlah posyandu yang ada secara keseluruhan di Kabupaten Sumbawa. Jumlah posyandu di Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah 647. Perkembangan jumlah Posyandu dan balita terlayani di Kabupaten Sumbawa tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.30 Jumlah Posyandu dan Balita di Kab. Sumbawa (2007-2012)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

22) Sosial Capaian indikator kinerja urusan sosial dapat diketahui dari pengukuran terhadap 3 indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Presentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang potensial yang telah menerima jaminan social Capaian kinerja indicator ini adalah sebesar 2,03%, sebagai perbandingan antara Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun terhadap Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun.

Situasi penyandang cacat di Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah: a) Cacat Berat: 78; b) Lansia: 40; c) Cacat Tubuh: 1009; d) Cacat Mental: 394; e) Lansia terlantar: 4404.

- Jumlah Sarana Sosial Jumlah sarana sosial di Kabupaten Sumbawa seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang dikelola Dinas Sosial Provinsi DIY ada sebanyak 12 buah dengan perincian : a) Panti Jimpo : 1 Buah b) Panti Asuhan : 10 Buah c) Rumah Singgah : 1 Buah - Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani sebanyak 20.294 orang tahun 2012 dan jumlah PMKS yang ada adalah sebesar 71.165 orang. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2011 berjumlah 84.903 jiwa, sehingga menunjukkan bahwa PMKS tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 19,3% dibandingkan tahun 2011.

23) Kebudayaan Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan dapat diketahui dari pengukuran terhadap 3 indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci penyelenggaraan festival seni dan budaya selama tahun 2012 yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berjumlah 12 kali. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat guna memenuhi kebudayaan lokal diantaranya melalui penyelenggaraan gugus seni dan budaya lokal yang diharapkan dengan semakin banyaknya penyelenggaraan event-event seni dan budaya dapat meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat untuk lebih mencintai budaya lokal.

Festival seni dan budaya ini antara lain dalam bentuk gelar seni tradisi, festival seni budaya, festival seni pertunjukan.

- Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Sumbawa sebanyak 18 buah.

- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Sumbawa memiliki benda, situs cagar budaya sebanyak 43 buah, dimana jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan adalah 14.

24) Statistik Capaian indikator kinerja urusan statistik dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua kinerja kunci (IKK), yaitu : - Buku Kabupaten Dalam Angka Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara rutin menerbitkan Buku Kabupaten Sumbawa Dalam Angka sebagai salah satu sumber data daerah. Penerbitan ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

- Buku PDRB Kabupaten Penerbitan PDRB Kabupaten Sumbawa secara rutin tiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai sumber data ekonomi daerah, yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

25) Kearsipan Capaian indikator kinerja urusan kearsipan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Penerapan Arsip Secara Baku Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 0,06%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap totalitas SKPD. - Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan Dalam rangka meningkatkan mutu SDM pengelolaan kearsipan, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa telah mengadakan kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan antara lain Pengembangan dan peningkatan angka kredit arsiparis.

26) Perpustakaan Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : - Koleksi Bahan Pustaka Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci koleksi bahan pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah meningkat 23,17%. Angka ini adalah perbandingan antara jumlah koleksi bahan pustaka (19.950) dengan jumlah koleksi bahan pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah (86.104).

BERSAMBUNG

Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2013

Inggris Terpuruk ke Peringkat 15 FIFA

(ant/bali post)

PERUBAHAN - Zinedine Zidane, sosok di balik angin perubahan di Madrid. Keberadaannya, ditambah dengan masuknya Pelatih Carlo Ancelotti, mengisyaratkan Madrid akan lebih fokus pada pemain muda lokal.

Madrid Andalkan Talenta Muda Madrid Angin perubahan tengah berhembus di kubu Bernabeu. Kini Real Madrid mengandalkan pasukan berusia muda dan bertalenta untuk maju di medan laga La Liga.

Bernabeu disebut-sebut punya lima sekawan yang siap mengukir prestasi di jagat sepak bola Spanyol dan memenuhi oksigen sepak bola dunia. Mereka adalah Isco Alarcon, Carvajal, Jesé, Morata dan Illarramendi, sebagaimana dikutip dari situs Marca.

Terinspirasi oleh Zidane, yang paham benar akan seluk beluk Real Madrid, kini Florentino Perez mewujudkan tekad dengan membentuk tim inti beranggotakan pemain asal negeri “Matador”.

Sejak 2005/2006, Presiden Real Madrid itu telah

mendatangkan 12 pemain lokal dengan menggelontorkan dana sebanyak 151 juta euro (sekitar Rp 1,92 trilyun).

Kubu Real Madrid berujar lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Di bawah kemilau sinar Isco Alarcon, skuat asuhan pelatih Carlo Ancelotti ini di-

huni oleh para pemain muda dan bertalenta asal Spanyol.

Asier Illarramendi segera bergabung menjadi pemain yang masuk ke jajaran lima sekawan Real Madrid. Jika Jose Mourinho mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman di musim lalu, kini Ancelotti siap berlaga bermodal para pemain muda bertalenta. Tinggal sekarang menanti pembuktian dari kelima sekawan Real Madrid itu. (ant/ bali post)

London Timnas Inggris kini terpuruk ke peringkat 15 menurut catatan badan federasi sepak bola internasional (FIFA). Capaian ini jelasjelas terburuk sejak 2008.

Timnas Inggris yang kini dilatih Roy Hodgson terlempar dari peringkat sepuluh besar FIFA. Posisi Inggris berada di bawah Pantai Gading (peringkat 13), dan Bosnia-Herzegovina (peringkat 14), sebagaimana dikutip dari laman Guardian.

Capaian ini tercatat terburuk selama lima tahun belakangan, sejak tim ditangani Steve McClaren yang gagal meloloskan Inggris di Piala Eropa 2008. Sementara Brazil kini masuk ke jajaran 10 besar FIFA setelah Selecao memenangi gelar Piala Konfederasi 2013. Spanyol masih bertengger di perin-

KONI NTB Siap Wujudkan Target 15 Medali Emas Mataram (Suara NTB) Ibarat kapal, layar telah dikembangkan, KONI NTB siap untuk menuju tujuan meskipun di tengah perjalan akan diuji oleh badai. Mereka pantang untuk mundur kebelakang. Begitulah gambaran komitmen Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH dalam mewujudkan mimpi meraih 15 medali emas di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Pengandaian itu disampaikan Kasdiono pada Suara NTB di Mataram, Senin (8/7) kemarin. Dikatakannya komitmen pihaknya untuk meningkatkan prestasi olahraga sudah bulat. Mereka berjanji akan meningkatkan prestasi di PON XIX di Jabar 2016 mendatang.

“Insya Allah prestasi ini akan mampu ditingkatkan di PON 2016. Kami tidak ingin

masuk kelompok orang-orang yang celaka atupun merugi, yaitu kita ingin masuk pada orang-orang yang lebih baik dengan hari ini,” ucapnya.

Dalam hal ini orang nomor satu di KONI NTB optimis dengan dibantu jajaran pengurus KONI NTB yang baru saja dilantik Ketua Umum Pusat, Tono Suratman itu siap meningkatkan prestasi. Sesuai target Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bahwa target NTB di PON XIX lebih dari 10 medali emas yakni 15 medali emas.

Pernyataan pengusaha PJTKI NTB ini memiliki tolak ukur yang jelas. Dimana hasil beberapa event tahun ini sejumah NTB sudah mengalami kemajuan yang signifikan, khusunya atlet unggulan NTB dan non unggulan NTB mengalami pencapaian prestasi yang luar biasa di tahun ini.

Diantaranya atlet atlet, seperti Adrian berhasil meningkatkan limit dan meraih medali emas di nomor lari 400 meter gawang putra pada kejuaraan tingkat internasional di Hongkong baru-baru ini.

Begitu juga atlet atletik lainnya, seperti Fadlin , Iswando dan Ridwan sedang mewakil tim atletik Indonesia di event internasional. Yang mengejutkan lagi prestasi yang diraih oleh atlet non unggulan, atlet menembak menyumbangkan medali 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu di Pra-PON di Kaltim.

Tak hanya dilihat dari prestasi tersebut, namun dukungan Gubernur NTB kepada olahraga prestasi yang luar biasa menambah keyakinan Kasdiono untuk bisa meraih 15 medali emas di PON XIX di Riau 2016 mendatang.

Kedepannya, Kasdiono

gkat pertama, diikuti Jerman di peringkat kedua.

Kolombia membuat kejutan dengan menempati peringkat ketiga setelah mereka meraih hasil mengesankan di babak penyisihan Piala Dunia. Belgia juga mampu menyodok ke peringkat sepuluh besar. Ini kali pertama dalam catatan sejarah negeri itu masuk dalam 10 besar peringkat FIFA. Sementara timnas Inggris tengah terpuruk, persaingan antara klub – klub penguasa Liga Premier Inggris justru semakin memanas. Klub – klub raksasa tersebut tidak saja mulai pasang target namun juga melakukan perekrutan – perekrutan baru dengan mendatangkan pemain non inggris – sesuatu yang selama ini kerap memicu buruknya kualitas pemain asli Inggris.

Manchester United (MU) misalnya, makin dekat menggaet gelandang Barcelona, Thiago Alcantara. Perkembangan ini bukan warta gembira bagi Tom Cleverley yang juga menempati posisi gelandang di skuat Setan Merah.

Cleverley yang kini berusia 24 tahun itu memang belum lama ini penampilannya tengah bersinar. Pada usia yang sama, Roy Keane justru telah cemerlang sebagai gelandang di ajang Liga Inggris (Pre-

kembali akan memperkuat tiga pilar, yakni pilar pemerintah, pilar perguruan tinggi, KONI NTB dan dunia usaha yang dinilai sangat membantu peningkatan prestasi olahraga di NTB. Kasdiono yakin bila pilarpilar tersebut bekerjasama maka target 15 medali emas tersebut akan bisa diwujudk a n . (fan)

mier League).

Pada usia yang sama pula, Bryan Robson telah menjadi pemain sepak bola Inggris dengan nilai bayaran termahal. Ini jelas-jelas menjadi catatan tersendiri bagi Cleverley, sebagaimana dikutip dari situs ESPN. Jelas, tidak berimbang bila menyamakan begitu saja dengan gelandang berkualitas yang kini menghuni kubu MU. Dua tahun lalu, penampilan Cleverley tampak menjanjikan di ajang Community Shield ketika MU melawan Manchester City. Meski catatan itu dapat saja tinggal kenangan.

Pelatih MU, David Moyes melontarkan janji bahwa MU bakal meraih “qiuntuple” gelar Liga Inggris (Premier League), gelar Liga Champions, Piala FA, Piala Capital One, dan Community Shield. Rangkaian janji itu terlontar ketika Moyes bakal melakoni debut musim ini di Old Trafford, sebagaimana dikutip dari situs ESPN. Manajer MU itu bahkan ingin meluapkan asa dengan memenangi seluruh gelar.

Ia juga mengajukan pertanyaan mengenai laga yang relatif ketat di awal musim ini. Ia yakin dapat mendulang hasil positif di awal musim.

Pelatih asal Skotlandia hanya meraih satu trofi di ajang League One ketika menangani Preston pada 2000.

Ia mengatakan, “Jika anda menangani Manchester United, maka anda harus berpikir dapat meraih segala sesuatunya. Anda harus berusaha memenangi segala hal. Mungkin anda gagal suatu ketika, tetapi anda harus berusaha memenangi seluruh trofi.”

Mantan pelatih Manchester City Roberto Mancini melontarkan prediksi mengenai masa depan tim berjuluk The Citizens bila memang ingin memenuhi ambisi menjadi penguasa di ajang sepak bola Eropa. Juru taktik asal Italia itu kehilangan pekerjaan setelah didepak dari City dan didaulat berbicara kepada La Gazzetta dello Sport.

“Di ajang Liga Champions, kami berada di grup keras. Sekarang mereka kehilangan dua pemain penting, yakni Carlos Tevez dan Mario Balotelli,” kata Mancini yang menangani City pada 2009-2013. (ant/bali post) Pelatih Timnas Inggris, Roy Hodgson

(Suara NTB/ist)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 9 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2013

Sambut Ramadhan

Ribuan Warga Ikuti Pawai Tarhib Nabi Muhammad SAW Bersabda : ‘’Apabila kamu melihat bulan Ramadhan, hendaklah berpuasa. Dan apabila kamu melihat bulan Syawal hendaklah kamu berbuka.

Tapi jika tidak tampak olehmu, maka hendaklah kamu perhitungkan jumlah hari dalam satu bulan’’. (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Saat Bulan Puasa Bulan Ramadhan sudah tiba. Biasanya saat berpuasa berbagai makanan enak disajikan sebagai hindangan. Namun, penting untuk memilih dan memperhatikan asupan makanan kedalam tubuh saat berpuasa. Karena bila sembarangan makan atau minum bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Nah, sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadhan, simak makanan dan minuman yang perlu dihindari saat berpuasa :

Mataram (Suara NTB) Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1434 Hijriah, Senin (8/7) ratusan pelajar, remaja dan ormas Islam di Kota Mataram menggelar pawai tarhib Ramadhan.

Pawai ini dimulai dari Taman Udayana hingga Taman Sangkareang Mataram.

Koordinator Lapangan Pawai Tarhib Ramadhan Nanang Edward, menjelaskan, kegiatan yang dimotori oleh Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI) Kota Mataram dan Keluarga Besar Hidayatullah

NTB ini juga diikuti seluruh ormas Islam yang ada di Kota Mataram, Taman Belajar AlQuran dan tim PAUD, Hijaber, termasuk Tagana dan beberapa pondok pesantren. “Ini adalah wujud aplikasi kita dalam mewujudkan Mataram yang maju, religius dan berbudaya,” terangnya.

Meski baru kali pertama diselenggarakan secara serempak, pihaknya berharap kegiatan pawai Tarhib Ramadhan dapat diusulkan menjadi agenda tahunan Pemkot Mataram, sehingga di tahun-tahun mendatang

agenda rutin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dapat diselenggarakan lebih meriah.

“Sehingga tidak hanya pawai takbiran yang dimeriahkan saja, tetapi juga pawai menyambut bulan Ramadhan, itu yang terpenting,” sarannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan membagikan bunga kepada masyarakat sekitar Kantor Walikota Mataram, termasuk pada pimpinan SKPD dan Karyawan di lingkup Pemerintah Kota Mataram. (nia)

Keju dan Coklat Cheese cake dan berbagai makanan berbahan keju dan coklat memang menggoda. Setelah seharian berpuasa makanan manis sangat menggoda. Namun, sebaiknya hindari makanan ini atau jangan dikonsumsi berlebihan. Sebabnya, makanan tersebut sulit dicerna. Karena sulit dicerna maka lambung kita akan lambat untuk memprosesnya, sehingga perut bisa menjadi kembung.

Kopi Kopi mengandung kafein yang tinggi. Kafein pada kopi sangat tidak baik untuk lambung kita. Apalagi saat berpuasa lambung kita tidak terisi lebih dari 14 jam. Secara otomatis asam lambung akan meningkat. Kopi sendiri merangsang pengeluaran asam lambung.

Produksi asam lambung berlebih akan membuat kita merasa mual.

Makanan pedas dan banyak merica Makanan pedas selalu menggoda selera makan. Rasa pedas bisa meningkatkan nafsu makan kita. Apalagi setelah seharian berpuasa. Hati-hati mengkonsumsi makanan pedas karena makanan pedas dapat merusak dinding lambung. Karena dinding lambung juga sensitif terhadap pedas.

Permen karet dan gorengan Asam lambung sangat berbahaya bagi tubuh kita. Permen dan gorengan bisa memicu keluarnya asam lambung. Maka hindari memakan permen dan gorengan saat berbuka puasa, Karena saat berpuasa perut sangat sensitif dan asam lambung mudah meningkat. Itulah beberapa makanan serta minuman yang baiknya tidak dikonsumsi secara belebihan dan dihindari saat berpuasa nanti. (berbagai sumber)

(Suara NTB/nia)

PAWAI - Ribuan pelajar dan organisasi kemasyarakatan di Kota Mataram mengikuti pawai tarhib Ramadhan di Jalan Udayana Mataram, Senin (8/7).

Bacaleg Harus Santun di Bulan Ramadhan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) H. Nasibun, SH, MTP, mengingatkan para bakal calon legislatif (bacaleg) di daerah ini tidak me-

Bubur Asyura Resep masakan dan minuman sangat diperlukan, khususnya bulan Ramadhan. Banyak orang berbuka dengan makanan-makanan favorit kesukaan mereka. Namun sebagai referensi, berikut ini kami sajikan beberapa resep makanan yang bisa jadi panduan sebagai menu berbuka atau sahur.

Bahan * 100 gram beras, cuci bersih * 400 cc santan cair/encer * 200 cc santan kental * 1 sdt garam * 2 lembar daun salam Pelengkap: * Opor ayam * Abon daging sapi * Serundeng * Sambal goreng kering tempe * Dadar telur, dipotong tipis Cara Membuat: * Bawang goreng 1. Rebus santan cair, masukkan beras, garam dan daun * Cabai, potong halus, digoreng salam. Masak hingga beras lunak. * Kacang kedelai goreng 2. Masukkan santan kental, masak terus hingga menja * Daun kemangi di bubur. * Biji delima atau jeruk bali 3. Sajikan bubur selagi hangat dengan bahan pelengkap.

manfaatkan bulan Ramadhan untuk mencari dukungan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan. Bacaleg tidak dipermasalahkan mencari dukungan masyarakat, asalkan cara yang dilakukan dengan cara santun atau konstruktif. ‘’Kita harus memanfaatkan bulan Ramadhan untuk melakukan hal-hal positif dan baik. Jadi para bakal calon yang akan bertarung di pemilu tidak dibenarkan melakukan pengerahan massa yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,’’ ungkapnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur belum lama ini.

Hal lain yang mesti dilakukan dalam menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadhan, lanjutnya, adalah mengawasi peredaran minuman keras (miras) di masyarakat. Mantan Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB ini, mengakui, penyebab beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat adalah maraknya peredaran miras. Dicontohkannya, perkelahian antarpemuda saat menonton hiburan yang mengarah pada perkelahian antarkampung.

Terkait hal ini, Nasibun

mengharapkan peran serta masyarakat dan aparatur pemerintah kabupaten/kota melakukan penertiban terhadap peredaran miras.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota memiliki Perda Penggendalian Miras di wilayahnya masing-masing. ‘’Kalau bisa penggunaan miras dihentikan. Tapi kalau tidak bisa dihentikan, ya dikurangi,’’ ujarnya mengingatkan.

Mengenai kondisi NTB secara umum pascapemilihan Gubernur NTB beberapa waktu lalu, Nasibun mengakui, sudah mulai kondusif. Hal ini bisa dilihat dari beberapa calon yang menerima kekalahan saat pilkada. Meski demikian, Nasibun mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap perbuatan yang mengarah pada tindakan anarkis.

Begitu juga setelah pemerintah menaikkan harga BBM, ujarnya, tidak ada tindakan-tindakan warga yang membuat situasi daerah bergejolak. Meski harga kebutuhan pokok melambung, masyarakat masih bisa menerima. Apalagi, pemerintah sudah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan. (ham)

Satpol PP Ancam Tindak Tegas Pedagang Nakal Mataram (Suara NTB) – Sebagai upaya mengamankan surat edaran walikota, terkait kekhusyukan pelaksanaan bulan suci Ramdhan. Satpol PP Kota Mataram tidak segansegan melakukan tindakan tegas, bagi para pedagang atau pengusaha makanan yang membandel.

Kepala Bidang Tramtibum Satpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati, menegaskan, selain akan melakukan razia terhadap warung-warung yang buka di siang hari, pihaknya juga tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi para pedagang atau pengusaha makanan yang membandel.

“Kami berniat akan menindak tegas pengusaha khususnya makanan yang melanggar surat edaran Walikota,” tegasnya, Senin (8/7).

Saat ini, lanjutnya, surat edaran walikota terkait pelaksanaan bulan Ramadhan telah dibagikan ke seluruh kelurahan dan kecamatan. Sementara untuk di daerah non Muslim, Pemkot masih memberikan kelonggaran dengan catatan harus saling menghormati. Jangan ada yang dengan demonstratif melaksanakan aktivitas berjualan terutama makanan.

“Sudah ada surat edaran, boleh berjualan dan melakukan aktivitas setelah pukul 16.00. dibawah itu silahkan disesuaikan. Jangan coba-coba untuk berjualan,’’ ancamnya.

Dari pengalaman sebelumnya, selalu ada pedagang yang masih membandel. Bahkan beberapa pedagang masih ada yang kucing-kucingan dengan petugas. Terutama pedagang di kawasan jalan Peresean, Ismail Marzuki, Pantai Ampenan dan mal. Khusus untuk di mall karena itu merupakan fasilitas umum, pengusaha makanan masih diberi kelonggaran menjual makanan asal tidak melay-

ani makan di tempat.

Untuk itu pihaknya meminta kepada para pengusaha makanan, mematuhi aturan dan bekerjasama dengan pemerintah. Pihaknya ingin di Kota Mataram, masyarakat Muslim dapat tenang menjalankan ibadah puasa.

Sementara untuk pengamanan petasan dan miras, Satpol PP Kota Mataram hanya akan memback up pihak kepolisian. Terutama untuk mengamankan gangguan petasan dan miras yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Di Lombok Timur (Lotim), Sat Pol PP juga tidak akan memberikan toleransi pada pedagang nakal. Kasat Pol PP Lotim Salmun Rahman, menegaskan, pada hari pertama pelaksanaan puasa, pihaknya masih akan mentolerir warung yang buka. Setelah hari kedua dan seterusnya pihaknya akan melakukan tindakan tegas, jika masih menemukan pedagang yang masih membandel.

“Hari pertama kita akan sampaikan peringatan saja, tapi kalau sudah hari kedua siap kita tindak,” tegasnya.

Titik-titik rawan yang kerap melanggar, kafe di Labuhan Haji dan warung-warung nasi di Selong. Terara dan Pringgabaya. “Termasuk di lokasilokasi objek wisata tidak akan luput dari perhatian kita,” ucapnya. Khusus kafe, selama bulan puasa juga dibatasi operasinya. Ketika masih jam tarawih diingatkan untuk tidak buka sama sekali. (nia/rus)

Selama Ramadhan, Jam Kerja PNS Disesuaikan Mataram (Suara NTB) Selama bulan Ramadhan 1434 Hijriah tahun ini, jam kerja PNS lingkup Pemprov NTB disesuaikan. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi Nomor 060/ 449/org tertanggal 1 Juli 2013.

Kabag Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si mengungkapkan, sesuai dengan surat edaran tersebut bagi SKPD

yang memberlakukan lima hari kerja, pada hari pertama pelaksanaan puasa seluruh PNS masuk jam 08.00 WITA dan pulang pada jam 11.00 WITA. Untuk hari Senin-Kamis, katanya, PNS masuk pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 15.30 wita, sementara waktu istirahat sejak pukul 12.00-13.00 wita. Sedangkan untuk hari Jumat, PNS masuk pukul 08.00 wita dan pulang pukul 16.30 wita, sementara waktu istirahat pukul 11.30 – 13.30 WITA. Sedangkan bagi SKPD yang memberlakukan enam hari kerja, kata Tri pada hari pertama puasa jam kerjanya sama dengan SKPD yang memberlakukan lima hari kerja. Untuk hari Senin-Kamis, jam kerja PNS sejak pukul 08.00-14.00 wita.

Hari Jumat, sejak pukul 08.0011.00 wita, sementara kegiatan iman dan takwa dilaksanakan sejak pukul 08.00-09.00 wita.

Sementara untuk hari Sabtu, tambahnya, jam kerja PNS sejak pukul 08.00-12.00 wita.

“Selama bulan Ramadhan upacara hari Senin ditiadakan,” tuturnya.

Sementara itu, SKPD yang bersifat layanan umum seperti Rumah Sakit, pimpinannya diminta mengatur penugasan pegawai sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. “Pengaturan jam kerja selama bulan Ramadhan ini untuk lebih khidmatnya pelaksanaan ibadah puasa serta terpeliharanya disiplin kerja pegawai,” tandasnya.

Surat edaran gubernur tersebut, katanya sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2179/ M.PAN RB/6/2013 dan Surat edaran Men PAN RB RI Nomor 07 tahun 2013 tentang penetapan jam kerja PNS pada bulan Ramadhan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM, dijadwalkan tetap akan melakukan kegiatan Safari Ramadhan ke seluruh kabupaten/kota. Bahkan, khusus Safari Ramadhan tahun ini, akan diwarnai salam perpisahan wakil gubernur, karena masa jabatannya akan segera berakhir. ‘’Bentuknya seperti apa, masih dalam pembahasan tim,’’ ujarnya. (nas/ham)

SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 11

Masyarakat Harus Hati-hati Kartu Termurah Sambut Ramadhan SAMBUT bulan Ramadhan tahun ini, Telkomsel kembali meluncurkan kartu terbaru dengan tarif super murah untuk pelanggan. Produk terbaru Kartu Lombok Murah Banget yang ditelurkan untuk kesekian kali ini karena memandang Indonesia Timur, NTB khususnya sebagai pasar potensial.

GM Sales & Customer Care Telkomsel Regional Bali - Nusra Hasan Kurdi didampingi Head of Sales & Aoutlet Operation Branch Mataram, Arief Maulan dan Head of radio Acces Network Branch Mataram, Priambodo Kurniawan menjelaskan, Kartu perdana yang dipersembahkan spesial bagi masyarakat Lombok ini memberikan gratis 10.000 SMS ke semua operator, gratis nelepon selama 300 menit ke sesama pelanggan Telkomsel, dan gratis internetan 10 MB seharian.

“Masyarakat Lombok bisa langsung menikmati tarif termurah seharian penuh dengan cara yang sangat mudah, tanpa perlu registrasi, cukup dengan membeli perdana Kartu Lombok seharga Rp 2.000, sudah termasuk pulsa senilai Rp 2.000,” katanya saat jumpa pers di Mataram, Senin (8/7). Pelangganpun bisa menikmati gratis 10.000 SMS yang terdiri dari 9.900 SMS ke sesama pelanggan Telkomsel dan 100 SMS ke semua operator yang bisa dimanfaatkan selama 24 jam penuh, hanya dengan mengirimkan satu SMS senilai Rp 299.

Nelepon selama 50 detik, pelanggan Kartu Lombok juga langsung mendapatkan gratis nelepon selama 300 menit mulai pukul 00:00 hingga pukul 23:59. Gratis nelepon selama 24 jam ini berlaku untuk panggilan ke sesama pengguna Kartu Lombok serta semua pelanggan Kartu As, simPATI, dan kartuHalo di seluruh Indonesia.

“Sebagai pelopor kartu perdana termurah di Lombok, kami menyediakan tarif komunikasi murah banget yang memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat Lombok. Cukup dengan membeli perdana Kartu Lombok, pelanggan langsung dapat menikmati tarif SMS, nelepon, dan internetan termurah di Lombok yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi hemat mulai bulan suci Ramadhan ini hingga seterusnya,” terang Hasan Kurdi.

Untuk pelanggan Kartu Lombok yang ingin berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat di Malaysia dan Arab Saudi juga bisa menikmati promo tarif panggilan internasional hanya Rp 5.000 untuk tiga hari, di mana pelanggan bebas nelepon berkali-kali hingga 30 menit untuk satu kali panggilan telepon. Untuk registrasi paket, cukup hubungi *266*30#, selanjutnya pelanggan dapat melakukan panggilan dengan menghubungi 01017+kode negara+nomor tujuan. caranya, untuk menghubungi keluarga di Arab Saudi: 01017+966+552055xxx.

Seluruh kemanfaatan Kartu Lombok tersebut bisa diperoleh cukup dengan memiliki pulsa minimal Rp 1.000.Telkomsel juga menyediakan akses *100# bagi pelanggan Kartu Lombok yang ingin menikmati paket murah lainnya. Kartu Lombok bergambar dua lelaki Sasak sedang melakukan budaya tarung Presean bisa diperoleh di GraPARI Mataram, GeraiHALO atau GraPARI Kios se-Lombok, serta seluruh outlet seluler yang tersebar di Pulau Lombok.

Yang menarik lainnya disebut, Telkomsel kembali menggelar program Kejutan Isi Pulsa berhadiah senilai total miliaran rupiah bagi para pelanggan setia di wilayah Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlaku hingga 31 Januari 2014. Tersedia hadiah sembilan unit Mobil Honda Brio, 18 unit sepeda motor Honda Revo, 18 unit iPhone 5, dan 180 voucher pulsa masing-masing senilai Rp 100.000.

Program loyalitas ini ditujukan bagi pelanggan prabayar Telkomsel, yakni simPATI, Kartu As, Facebook, dan Flash. Untuk berpartisipasi dalam program ini caranya cukup mudah. Pelanggan hanya perlu melakukan isi ulang pulsa tanpa batas minimal dan mengumpulkan minimal 20 bintang. Untuk mengecek jumlah bintang yang terkumpul, cukup kirim SMS gratis dengan format: Kejutan(spasi)Kota/ Kabupaten, contoh: Kejutan Mataram, kirim ke 3934. (bul)

(Suara NTB/bul)

GM Sales & Customer Care Telkomsel Regional Bali Nusra Hasan Kurdi (tengah) didampingi Head of Sales & AoutletOperation Branch Mataran, Arief Maulana (kiri) dan Head of radio Acces Network Branch Mataram, Priambodo Kurniawan.

Makanan Berpengawet Banyak Beredar Mataram (Suara NTB) Masyarakat konsumen diharap lebih berhati-jati memilih bahan makanan untuk konsumsi, menyusul masih banyaknya bahan-bahan berpengawet yang berbahaya berada dalam produk makanan dan minuman tersebut.

Demikian antara lain ditemukan tim gabungan yang terdiri dari BPOM Mataram, Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK), Diskoperindag Kota Mataram dan Satpol PP Kota Mataram, Senin (8/7), saat menggelar sidak di pasar induk Mandalika, Mataram. Hasilnya ditemukan banyak beredar bahanbahan makanan berbahan pengawet terlarang dan produk kecantikan yang tak memiliki izin resmi dari BPOM. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan, tetapi kali ini berkaitan erat dengan upaya menjaga higienitas produk-produk konsumsi masyarakat saat bulan Ramadhan.

Tim dibagi dua. Satu tim menyisir makanan dan bahan campuran makanan, satu tim lainnya menelusuri batas waktu layak edar produk-produk kemasan. Masing-masing tim ini berhasil mengidentifikasi produk dan bahan makanan yang sesungguhnya dilarang untuk diedarkan.

Beberapa bahan campuran makanan yang mengandung boraks dan rodhamin di antaranya mie kuning basah, terasi, kerupuk bungkus. Kemudian cincau campuran es dan cendol yang biasanya menjadi menu berbuka puasa ditemukan tak higienis.

Karena diketahui menggunakan wadah dari kaleng, serta alas pemotongannya yang tak sesuai standar kebersihan.

Kemudian untuk produk kecantikannya, ditemukan beberapa produk yang mendompleng merek produk terkenal lainnya yang tak memiliki izin edar resmi dari BPOM. Tentu produk tersebut terindikasi masih ilegal.

Selanjutnya, produk-produk tersebut dibawa langsung ke BPOM untuk dikomunikasikan tindakan selanjutnya.

Kasi Sertifikasi BPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan mengatakan, sidak tersebut dilakukan untuk memberi rasa aman kepada konsumen. Sekaligus memberikan teguran kepada pedagang yang masih menjual

(Suara NTB/bul)

BAHAN BERBAHAYA - tim melakukan uji langsung produk campuran dan makanan di Pasar Mandalika Sweta, hasilnya ditemukan banyak yang menggunakan bahan pengawet berbahaya. produk-produk yang tidak diperbolehkan peredarannya.

“Kita lakukan teguran secara tertulis, ada beberapa temuan pedagang yang masih mencampur tempat penyimpanan produk makanan siap saji dengan bahan-bahan lainnya. Itu yang juga kita kasi peringatan,” terangnya.

Pada tindakan selanjutnya, akan dilakukan penelusuran kepada distributor pemasok bahan-bahan pengawet yang dilarang. Produk-produk yang dite-

mukan bercampur bahan pengawet kimia ini menurutnya produk-produk yang paling banyak dicari konsumen. Karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok.

Sementara untuk bumbubumbuan jadi, juga dilakukan pengawasan tetapi pengujiannya memerlukan waktu lama karena memerlukan laboratorium khusus.

Sementara itu, Ketua YPK, M. Saleh mengatakan, masyarakat

kecil sangat rentan mengkonsumsi bahan campuran dan makanan murah. Tentunya hal ini akan menjadi ancaman kesehatan dalam kurun waktu yang lama.

“Masyarakat kita himbau jangan tergiur dengan makanan murah tetapi menjadi ancaman kesehatan. Hati-hati terhadap produk yang beredar dengan bahan pengawet, karena tidak menutup kemungkinan barang-barang tersebut hanya beredar saat bulan puasa,” katanya. (bul)

Petani Tembakau Nunggak Relokasi Pasar Mandalika Terkendala Lapak Rp 26,9 Miliar Dana Bergulir Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perkebunan (Disbun) mengaku kesulitan menagih pengembalian dana bergulir DBH-CHT yang disalurkan kepada 5.400 petani tembakau di Lombok Tengah dan Lombok Timur pada 2010 lalu. Hingga saat ini, pengembalian dana bergulir yang disalurkan melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lombok Tengah dan Lombok Timur itu oleh ribuan petani penerima masih nihil, padahal petugas Disbun sudah melakukan penagihan secara langsung dan menyurati para petani.

Kepala Dinas Perkebunan NTB, Dra. Hj. Hartina, MM mengungkapkan ribuan petani yang tidak bisa mengembalikan dana bergulir tersebut karena pada 2010 lalu mereka merugi akibat anomali iklim pada saat itu. Sehingga kualitas dan harga jual tembakau mnejadi rendah. Namun, katanya, pihaknya terus melakukan penagihan kepada petani penerima bantuan dana bergulir tersebut. “Sejak 2010 sudah kita tagih secara langsung dan melalui surat tetapi sampai saat ini belum ada yang mengembalikannya,” katanya di konfirmasi di kantornya, Senin (8/7).

Hartina menjelaskan, ratusan petani malah meminta supaya dana bergulir sebesar Rp 5 juta untuk satu orang petani tersebut diminta untuk diputihkan oleh pemerintah daerah. Pasalnya, mereka merugi pada musim tanam tembakau 2010 tersebut. “Kita sudah menerima surat dari ratusan petani penerima bantuan.

Mereka meminta dilakukan pemutihan,” tuturnya.

Terhadap permintaan petani tersebut, lanjutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sambil membawa surat permohonan permintaan pemutihan dari ratusan petani penerima asal Lombok Tengah dan Lombok Timur tersebut. “Suara hati petani ini kami tampung dan disampaikan apakah bisa dilakukan pemutihan atau tidak,” imbuhnya.

Disebutkan, besar dana bergulir DBH-CHT untuk alat omprongan tembakau tahun 2010 sebesar Rp 26, 950 miliar yang disalurkan kepada petani di dua sentra tembakau Virginia di Pulau Lombok. Sebanyak 2.790 petani di Lombok Tengah mendapatkan dana sebesar Rp 13, 960 miliar dan sebanyak 2.598 petani di Lombok Timur mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 12, 990 miliar. Masing-maisng petani mendapatkan dana pinjaman bergulir sebesar Rp 5 juta.

Karena kesulitan dalam penagihan tersebut, petugas Disbun membeirkan keringanan dengan melakukan angsuran selama lima tahun. Dimana petani diminta mengangsur sebesar Rp 1,250 juta per tahun. Namun, hingga saat ini pengembaliannya nol alias belum ada petani yang mengembalikan dana bergulir tersebut. (nas)

Mataram (Suara NTB) Para pedagang di pasar percontohan terbesar di Provinsi NTB hingga saat ini masih belum bisa bernafas lega. Meski kondisi di pasar tersebut kerap dikeluhkan para pedagang, dari sisi padatnya jumlah pedagang hingga akses di dalam pasar yang amburadul. Bahkan terkesan kumuh jika terjadi hujan.

Hal ini disebut-sebut yang menjadi pemicu semakin enggannya masyarakat berkunjung ke pasar tradisional.

Pemkot Mataram sendiri pernah mengusulkan untuk melakukan revitalisasi pasar tersebut menjadi pasar percontohan modern dengan ruang terbuka hijau. Namun hingga saat ini keinginan tersebut sepertinya belum terealisasi.

Kepala Pasar Mandalika, Ismail dikonfirmasi media, Senin (8/7) mengatakan, ada dela-

blok, blok A dan blok B. Blok C sampai H tidak tahu kapan bisa tuntas. Untuk sementara kemungkinan selesai lebaran pedagang yang sudah memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) dipindahkan, sesuai keinginan mereka,” terangnya.

Blok A atau disebut blok basah ini rencananya akan diperuntukkan kepada para pedagang daging. Sementara blok B, atau blok kering akan ditempati oleh para pedagang sayur-sayuran dan komoditi hortikultura lainnya. (bul)

Ismail

(Suara NTB/bul)

pan blok yang yang direncanakan untuk merelokasi pada pedagang. Tetapi dari delapan blok tersebut, yang sudah terealisasi hingga saat ini hanya sepertiga dari total proyek yang didanai pemerintah pusat itu.

“Yang rampung baru dua

HILANG STNK R2 HONDA DR6486CB NOKA/NOSIN: MH1JFA110CK121582/JFA1E1120353 AN.MARINA MAHARANI HILANG DISEKITAR JL.PANJI TILAR NEGARA AMPENAN

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PETS SHOP

LAUNDRY

HOTEL

PELATIHAN

SABLON & KONVEKSI

FINANCE

JUAL MOBIL

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

Dari Hal. 1

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selasa, 9 Juli 2013

Suasana Penarikan Undian / Gathering Teh Pucuk Harum yang dilaksanakan tanggal 07 Juli 2013 di Kantor VETERAN Kota Mataram bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) di Kota Mataram.

Pemenang Hadiah TV, Di serahkan Oleh Ketua APKLI.

Suasana Gathering APKLI Kota Mataram.

Pengundian Hadiah Untuk Anggota APKLI.

"Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh beraroma melati dibuat dengan pucuk daun teh pilihan dengan ekstrak melati yang menyegarkan"

Pemenang Hadiah Uang Tunai, Diserahkan Oleh Bapak Anno Aprilio.

Jangan Berselisih Karena Perbedaan Jakarta (Suara NTB) Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin meminta masyarakat untuk tidak berselisih karena perbedaan awal Ramadhan.

(ant/bali post)

JABAT TANGAN - Ketua KPK Abraham Samad berjabat tangan dengan politisi PKS Fahri Hamzah (kiri) usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Anas Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan aliran dana dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum pada kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010.

“Pendalaman dilakukan dengan menelaah hasil temuan awal. Tidak boleh membuat kesimpulan dari temuan awal, tapi dugaan. Karena itu kita buat penelusuran-penelusuran intensif untuk mendalaminya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, menjelang rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Namun, Samad tidak menyebutkan berapa jumlah aliran dan serta BUMN yang menjadi penyandang dana pada pemenangan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat, karena KPK masih terus mendalami dugaan tersebut.

Setelah melakukan pendalaman secara intensif, menurut Samad, KPK akan melakukan kajian untuk mendapatkan bukti konkret.

“Kita juga tidak ingin menutup mata terhadap informasi-informasi yang masuk dan fakta-fakta awal. Kita masih dalami terus bagaimana hubungan antara kasus Hambalang dengan pemenangan Anas,” katanya.

Menurut Samad, KPK akan terus mendalami agar kasus dugaan korupsi proyek Hamba-

lang bisa terbongkar secara utuh, tidak hanya parsial, sehingga tidak menyisakan persoalan di kemudian hari. Anas Urbaningrum saat ini berstatus sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah mobil yang merupakan gratifikasi.

Abraham Samad berjanji untuk terus membongkar kasus Hambalang sampai kasus ini tidak menyisakan satu pun problem. “Kita tidak ingin menutup mata terhadap informasi yang masuk dan fakta-fakta awal, kita dalami terus agar kasus Hambalang ini bisa terbongkar secara utuh, tidak parsial, dan tidak menyisakan problem,” kata Abraham.

Namun dia menyatakan bahwa dia belum dapat menyimpulkan keterkaitan kasus Hambalang dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. “Masih belum ada kesimpulan, belum bisa dibuktikan,” kata Abraham.

Ia menyebutkan KPK akan mengklarifikasi temuan-temuan awal dari pemeriksaan pendahuluan, termasuk peran BUMN pada Kongres tersebut, namun KPK belum bisa menyimpulkan apa-apa.

“Ada dugaan, maka kita perlu periksa intensif, telaah secara mendalam untuk mendapatkan fakta dan bukti kongkret bahwa ada dugaan itu,” kata Samad. Dia menambahkan, KPK akan terus memantau informasi sekecil apapun menyangkut kasus Hambalang. (ant/bali post)

Pemerintah bersama ormas Islam memutuskan awal puasa Ramadhan tahun ini jatuh pada Rabu (10 /7), berdasarkan Sidang Itsbat yang berlangsung di Gedung Kementerian Agama, Jakarta. Sidang Itsbat ini dipimpin Menteri Agama Surya Dharma Ali serta dihadiri oleh perwakilan sejumlah Ormas Islam.

Ma’ruf Amin, mengatakan, masyarakat mengikuti ketentuan awal puasa Ramadhan yang ditetapkan pemerintah.

“Perbedaan awal ramadhan sebelum penetapan oleh pemerintah boleh saja terjadi, namun kalau sudah ditetapkan, ya harus mengikuti pemerintah,” ujar Amin pada Sidang Itsbat di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, pemerin-

tah menggunakan dua kriteria untuk menentukan awal puasa Ramadhan, yaitu dengan metode melihat hisab dan rukiyat. Menurut dia, metode yang paling mungkin digunakan adalah rukiyat, yaitu aktivitas mengamati hilal atau penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak.

Ma’ruf mengatakan perbedaan terjadi karena metode yang digunakan untuk menentukan awal puasa di Indonesia memang berbeda. Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal, sementara NU berpegang pada rukyat.

Masyarakat, kata Ma’ruf, hendaknya bersikap toleran dan tidak terjebak pada pertentangan

KPK Periksa Maharany Terkait Suap Impor Daging Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Maharany Suciono dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

“Dia diperiksa untuk tersangka MEL (Maria Elizabeth Liman),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Senin kemarin. Maharany datang sekitar pukul 11.00 WIB bersama dengan pamannya. Namun dia tidak menjawab pertanyaan wartawan, hanya tersenyum sambil masuk ke gedung KPK. Mahasiswi itu didapati ada bersama Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, saat operasi tangkap tangan KPK di Hotel Le Meredien Jakarta pada 29

Januari 2013.

Maharany mengakui bahwa ia berhubungan intim dengan Ahmad Fathanah dan mendapatkan imbalan Rp 10 juta.

Uang tersebut merupakan bagian dari dana Rp 1 miliar yang didapat Fathanah dari Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendy dan Arya Abdi Effendi.

Uang tersebut adalah bagian dari komisi yang diberikan Juard dan Arya untuk mendapat kuota impor daging sapi 8.000 ton dengan perjanjian besar imbalan Rp 5.000/kilogramsehinggajumlahkomisi total mencapai Rp 40 miliar.

Pengadilan sudah menjatuhkan vonis terhadap Juard dan Arya berupa hukuman penjara selama dua tahun tiga bulan dan denda Rp 150 juta karena dianggap memberikan suap kepada pejabat negara Luthfi Hasan Ishaaq. (ant/bali post)

dan perselisihan termasuk perbedaan paham keagamaan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Umat Islam hendaknya tetap menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah dengan tetap mendudukkan perbedaan sebagai rahmat, kata Ma’ruf.

“Masyarakat juga jangan melakukan pemborosan yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri,” ujarnya.

KH Ma‘ruf Amin juga menambahkan pihaknya tidak menyetujui adanya penyapuan atau sweeping yang dilakukan oleh organisasi masyarakat.

“Pada dasarnya kami tidak menyetujui adanya sweeping yang dilakukan ormas atau kelompok masyarakat. Penertiban hendaknya dilakukan oleh apar-

at penegak hukum,” ujar KH Ma`ruf dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ma‘ruf menghimbau kelompok masyarakat agar menghindari tindakan kekerasan seperti main hakim sendiri, “sweeping” dan pelanggaran hukum lainnya. “Aparat penegak hukum juga menindak pelanggaran hukum yang dapat mengganggu kekhidmatan menjalankan ibadah puasa,” tambah dia.

Aparat penegak hukum, sambung dia, harus mengawasi dan melakukan upaya hukum atas peredaran minuman keras, tempat hiburan malam dan praktek prostitusi. “Tempat hiburan malam juga harus tutup,” cetus dia. Selain itu, MUI menyerukan kepada umat Islam untuk membacakan qunut nazillah untuk keselamatan Bangsa Indonesia pada khususnya dan dunia Islam umumnya. (ant/bali post)