Snt09102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 178 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 9 OKTOBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kanwil DJP Nusra Resmikan ’’Pojok Pajak’’ Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Demi semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara (Nusra) membangun ‘’Pojok Pajak’’ (tax corner) di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Pembuatan fasilitas pelayanan pajak ini di Kantor Dusun Gili Trawangan, diharapkan memaksimalkan serapan setoran waijib pajak.

Peresmian ‘’Pojok Pajak’’ ini dipimpin Penjabat Bupati

KLU, H. Ashari, SH, MH, disaksikan Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor, SE, M.Sc bersama jajaran. Hadir juga Area Head Bank Mandiri Mataram, Putu Apriyanto.

Disaksikan juga Kepala Dusun Gili Trawangan, H. Lukman A.Md, PAR. Tax corner itu selanjutnya akan melayani pembayaran pajak hotel, restoran, travel, vila

dan berbagai bentuk usaha lainnya di kawasan Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan). Sebelum peresmian tax corner, digelar sosialisasi di Hotel Villa Ombak menghadirkan puluhan pengusaha wajib pajak.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor dalam sambutannya, menginginkan nama besar Gili Trawangan, Bersambung ke hal 15

POJOK PAJAK - Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor (berdiri empat dari kanan) bersama jajarannya pose di ‘’Pojok Pajak’’ yang dibangun di Kantor Dusun Gili Trawangan, yang diresmikan Kamis (10/8).

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

JALAN LINGKAR Angkutan tradisional Cidomo melintas di jalan Lingkar Gili Trawangan yang dikeluhkan warga.

Habiskan Rp 3,5 Miliar

Proyek Jalan Lingkar Trawangan Dikeluhkan TO K O H

(Suara NTB/ist)

BPK Pangkas Birokrasi

Bahrullah Akbar

ANGGOTA VI BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CMPM mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memangkas birokrasi. Hal ini dilakukan, untuk memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan audit investigasi terhadap suatu kasus yang sedang ditangani.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Cermati Anggaran Kesehatan

H. MNS. Kasdiono

TINGGINYA jumlah bayi yang lahir dengan berat badan di bawah rata-rata memberikan gambaran bahwa prioritas pemerintah daerah di sektor kesehatan masih perlu dicermati. Selain itu, dibutuhkan adanya dukungan regulasi atau kebijakan khusus untuk membenahi kondisi ini.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Proyek Jalan Lingkar Gili Trawangan, di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan sudah rampung. Namun hasil pantauan di lapangan, ruas jalan yang dibangun diduga hanya sekitar empat kilometer dari total delapan kilometer. Dana APBD yang dialokasikan untuk proyek itu Rp 3,5 miliar.

Jalan Lingkar Gili Trawangan diketahui dibangun 2014 lalu.

Proyek dimenangkan PT.Bumi Madu dengan nomor kontrak 029.875-E/Budpar-IV/2014.

Proyek sempat mengalami keterlambatan pengerjaan, karena digarap akhir tahun. Batas akhir pengerjaan sesuai kontrak, per tanggal 19 Desember 2014.

Proyek diawasi PT. Surya Praga.

Ternyata sampai batas waktu, hanya 40 persen yang rampung, sampai akhirnya diberi kesempatan di masa pemeliharaan 60 hari di awal 2015.

Kepala Dusun Gili Indah, H.Lukman Am.d, PAR mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata NTB tersebut.

Alih- alih membantu memudahkan akses jalan untuk mendukung pariwisata setempat, malah menurut dia kondisinya tidak ada pengaruh dibandingkan ketika proyek itu belum turun.

Dia juga tak melihat proyek itu digarap maksimal, karena tidak semua permukaan jalan lingkar sepanjang 8 kilometer itu dilakukan pengerasan dan pemasangan paving. ‘’Kalau saya lihat, hanya empat kilometer, dari Ombak Sunset sampai Vila Bede,’’ kata Lukman kepada Suara NTB, Kamis (8/10). Ruas permukaannya pun berubah-ubah, Bersambung ke hal 15

Atasi Defisit, Gubernur Tuntut Realisasi Pembangkit Listrik 500 MW

TGH.M.Zainul Majdi

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi angkat bicara terkait dengan pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat dan pelaku perhotelan di daerah ini. Ia meminta PLN untuk menambah pasokan daya jika terjadi defisit. Selain itu, gubernur juga menuntut pemerintah pusat melalui PLN segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik kapasitas 500 MW yang sudah dijanjikan akan dibangun dalam lima tahun mendatang.

“PLN tambah daya kalau memang kurang. Kemudian, dalam lima tahun mendatang kita di NTB akan dapat 500 MW menurut PLN. Kita tunggu realisasinya,” Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Bayi Lahir di Bawah Berat Rata-rata di NTB Tinggi

Pernikahan Dini Diduga sebagai Salah Satu Pemicu

(Suara NTB/dok)

Yohana S. Yembise (Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) – Jumlah pernikahan dini di NTB dinilai masih tinggi. Hal ini juga diduga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka bayi lahir dengan berat di bawah rata-rata.

Pasalnya hal ini juga memengaruhi kesehatan ibu hamil karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi. ‘’Ini adalah masalah yang cukup serius. Sebab anak-anak yang belum cukup usia belum siap mentalnya untuk membina rumah tangga. Sehingga menyebabkan angka perceraian menjadi tinggi pula,’’ ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Prof. Dr. Yohana S. Yembise, di Mataram, Kamis (8/10).

Akibat pernikana dini,

tidak heran jika masih banyak bayi yang dilahirkan di bawah garis merah. Disebutkan, hingga saat ini, jumlah pernikahan dini di NTB mencapai 51,8 persen dari jumlah pernikahan yang ada. Sementara untuk rata-rata nasional, angka pernikahan dini hanya mencapai 20,3 persen.

Pernikahan dini ini disebabkan oleh banyak hal. Seperti budaya dan kurangnya pemahaman akan bahaya menikah di usia dini.

Selain usia dan emosional yang belum matang, organ reproduksi pun belum siap difungsikan. Kendati pun telah melahirkan, namun riiko melahirkan anak dengan berat di bawah rata-rata menjadi lebih tinggi.

Salah satu hal yang cukup memengaruhi banyaknya pernikahan dini adalah penetapan jam malam oleh orang tua anak. Di NTB pada umumnya jika anak gadis keluar melewati jam yang ditentukan yaitu jam 22.00, maka sudah dinyatakan merariq (kawin). Penetapan

jam malam ini adalah penyumbang pernikahan dini terbesar, selain pemahaman yang kurang dan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD).

Banyak efek yang ditimbulkan akibat dari pernikahan usia dini. Beberapa diantaranya adalah putus sekolah, kesehatan reproduksi terganggu dan yang paling penting adalah sebagai penyumbang IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terendah. Sebab pembentukan keluarga yang tidak optimal dan pemikiran yang belum matang juga sangat memengaruhi tingkat IPM daerah. ‘’Kita akan meningkatkan peran keluarga, karena anak-anak adalah tanggung jawab keluarga. Kita berharap pernikahan dini ini dapat dikurangi sehingga anak-anak kita dapat berkembang dengan baik, dan menikah pada usia yang sudah matang.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

Halaman 2

Dua Tahun Tak Masuk Kantor

Kasubid BPM Pemkot Mataram Dicopot

PEMKOT Mataram beberapa waktu lalu telah menormalisasi Sungai Jangkok serta mengeruk tumpukan pasir di hulu.

Rencananya, bantaran sungai sudah ditata akan dimaksimalkan sebagai tujuan wisata.

Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana dikonfirmasi lewat ponselnya, Kamis (8/10) menjelaskan, sebelumnya bagian hulu Sungai Jangkok terjadi penyempitan akibat tumpukan pasir, sehingga sampah menumpuk dan mengeluarkan bau.

Karena berada di hulu, masyarakat mengeluh dan mengusulkan ke kelurahan agar segera dinormalisasi.

Pihaknya kata Elya, bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar menormalisasi. “Kemarin kan kita bersurat supaya dinormalisasi karena sampah itu menimbulkan jentik nyamuk,” kata Elya.

Turunnya Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si diapresiasi, sebab alat berat dikerahkan untuk menormalisasi. Saat ini lanjutnya, nelayan bisa menikmati diantara perahu mereka mulai bersandar di dalam. Kedua, tak ada tumpukan sampah. Masih menjadi perhatian yakni, soal kesadaran masyarakat. Karena percuma pemerintah mengintervensi tapi masyarakat tidak ikut membantu.

“Tolonglah kesadaran warga. Kalau buang sampah jangan lagi ke sungai,” ajaknya.

Pengembangan program eco wisata oleh Kelurahan Banjar dinilai akan berimbas terhadap wilayahnya. Bagaimanapun juga Kelurahan Banjar dan Ampenan Tengah menjadi satu kesatuan. Bisa jadi penataan sungai dan sinkronisasi program nantinya, menjadi altenatif bagi wisatawan lokal, domestik dan mancanegara untuk tujuan wisata kuliner.

Pola pemberdayaan masyarakat dikedepankan. Hasil tangkapan nelayan misalnya, tidak serta merta dijual ke pasar tapi disuguhkan kepada pengunjung. “Begitu ada hasil tangkapan kemudian dibakar. Kan itu lebih menarik,” pungkasnya.

Ini aku Elya, sebagai pengembangan ekonomi kreatif serta menopang perekonomian masyarakat. Selain konsep ini berjalan, tapi ke depan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat menjaga serta memelihara kebersihan sungai sebagai penopang perekoHj. Elya Hadiana. nomian. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Mataram masih menjadi pekerjaan rumah. Sebab, salah satu kepala sub bidang (kasubid) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dicopot alias dikembalikan menjadi staf biasa, karena diduga dua tahun tidak masuk kerja.

Asisten III Setda Kota Mataram, Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri

sipil. “ASN selama 46 hari meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi tegas,” katanya, Kamis (8/10).

Mekanisme pengawasan dan pembinaan kata Evi, dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SKPD masing -

masing. Artinya, Kepala Dinas memiliki kewenangan memberikan sanksi. Jika tidak ada efek jera, maka tim penegakan disiplin PNS mengambil alih.

Kaitannya dengan Kasubdit di BPM lanjut mantan Kepala BKD Kota Mataram

ini, dikenakan sanksi dicopot dari jabatannya alias dikembalikan menjadi staf.

“Kita bebaskan dari jabatannya dan kembalikan jadi staf,” terangnya.

Lebih jauh disampaikan, sanksi disiplin ASN dilihat dari tingkat pelanggarannya, diantaranya teguran lisan, pengurangan gaji, penundaan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat. Evi menambahkan, usai diberikan sanksi kemudian tidak diindahkan maka diberikan

sanksi berat dengan memberhentikannya.

Kasus seperti ini juga terjadi di Kelurahan Sapta Marga, tapi sudah ditindaklanjuti. Diakui, pelanggaran kedisiplinan ASN paling banyak yakni kasus percerian. Biasanya, pegawai jarang mengkomunikasikan ke pimpinan padahal kasusnya sudah vonis di Pengadilan Agama.

Tapi pihaknya tetap menjatuhkan sanksi kepada bersangkutan. “Pokoknya banyak,” kata Evi. (cem)

Kedepankan Komunikasi KETEGASAN Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani terhadap pembangunan hotel dan juga perumahan yang tidak berizin, diapresiasi oleh kalangan DPRD Kota Mataram. ‘’Dibilang tegas, ya tegas. Tapi jangan sampai ketegasan itu berujung pada persoalan hukum,’’ demikian Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., mengingatkan.

Karena biasanya, lanjut Syamsul, pengembang juga tentu tidak mau menabrak aturan-aturan yang ada terkait hal itu. Ia mengimbau Pemkot Mataram mempertimbangkan kearifan local yang ditopang dengan visi Kota Mataram ‘’maju, religius dan berbuda’’. Artinya, dalam melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak berizin, harus ada dasar hukumnya.

Kalau penertiban dilakukan tanpa alas dasar yang jelas, bukan tidak mungkin itu akan menyulitkan Pemkot Mataram dalam melakukan klarifikasi informasi dari bawah. Terkait izin, lanjutnya, ada tiga hal yang berpotensi menjadi masalah. ‘’Bangunan yang sudah dibangun, yang sedang mengajukan izin, maupun yang sudah selesai izinnya tetapi melanggar aturan. Tidak segampang itu melakukan tindakan-tindakan penertiban,’’ terangnya.

Syamsul menyarankan Pemkot Mataram untuk memaksimalkan komunikasi antar semua pihak terkait. ‘’Pertama memanggil, ketika ada suatu pelangaran baik secara administrasi maupun secara aturan,’’ ucapnya. Jangan sampai akibat tindakan yang tidak mengedepankan komunikasi dapat berimplikasi pada konflik vertikal maupun horizontal. ‘’Sehingga alangkah baiknya, sebelum melakukan tindakan, memanggil dulu SKPD yang masing-masing membidangi hal tersebut supaya jelas arah komunikasinya ke depan.

Syamsul mengaku antusias terhadap ketegasan Penjabat Walikota Mataram yang ingin menertibkan pembangunan perumahan dan juga hotel yang tidak berizin. ‘’Wajar seorang Penjabat Walikota ini ingin membuat cerita bagus di akhir masa jabatannya. Kami sangat apresiasi,’’ ujarnya. Hanya saja, politisi Nasdem ini menyayangkan istilah-istilah ekstrem yang digunakan Penjabat Walikota Mataram untuk menggambarkan ketegasannya itu. Karena bagaimanapun, tanpa pengusaha dan penggiat investasi, Mataram mungkin tidak akan semaju sekarang ini.

Syamsul melihat ada pembelajaran yang kurang baik dari pemerintah. Banyak hal yang perlu dikomunikasikan.

Sebab, Kota Mataram yang tata ruangnya telah terencana, sekarang bisa berubah. (fit) Syamsul Bahri

(Suara NTB/ynt)

JALAN LINGKUNGAN - Tahun ini Pemkot Mataram akan memperbaiki seluruh jalan lingkungan yang rusak. Dana perbaikan jalan lingkungan ini disiapkan Rp 50 miliar bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Salah satu ruas jalan lingkungan di Kelurahan Cakranegara Barat yang mulai diperbaiki.

Persiapan FHN

Antisipasi Lonjakan Harga Cabai

Dinas PKP Siapkan Seribu Bibit Unggulan

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/dok)

Tujuan Wisata

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram menyiapkan seribu bibit tanaman unggulan Kota Mataram pada saat pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional (FHN) yang akan dibuka Sabtu (10/ 10). Bibit tanaman unggulan ini disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli disiapkan untuk dijual kepada pengunjung yang datang ke pameran tanaman hortikultura sebagai salah satu rangkaian FHN. Ia menyebutkan beberapa jenis tanaman unggulan yang disiapkan bibirnya yaitu mangga Mentaram, duku Ruslan, dan alpukat Moncok.

“Bibit-bibit itu siap dijual.

Itu sudah kita siapkan dan memang dijadikan unggulan,” cetusnya. Mutawalli mengatakan jika memang banyak peminatnya, maka pihaknya akan menambah bibit unggulan yang akan dipamerkan. “Akan kita lihat nati kalau banyak pembelinya kita akan ambil bibit di

tempat lain,” jelasnya.

Lokasi pelaksanaan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan telah ditutup untuk umum. Hal ini untuk mematangkan persiapan pembukaan dan menjaga lokasi tersebut dari hal-hal yang tak diinginkan seperti pencurian buah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kehadiran perwakilan daerah juga disebutkan Mutawalli telah dikonfirmasi.

“Hampir semua daerah sudah konfirmasi,” ujarnya.

Peserta juga disebutkan telah mulai berdatangan sejak hari Rabu (7/10). “Ada yang bawa bunga dan tanaman sendiri,” jelasnya.

Dinas PKP Kota Mataram juga telah menyiapkan penanaman karpet bunga di RTH Pagutan untuk menyambut kegiatan nasional ini. Semua tanaman baik bunga, sayur, dan berbagai jenis buah yang ditanam sejak beberapa bulan lalu telah mulai berbuah. “Semua sudah siap dan tinggal dipelihara,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu banyak tanaman buah dan sayuran di RTH tersebut yang dicuri. Padahal tanaman tersebut sengaja dibiarkan berbunga dan berbuah sampai hari H pelaksanaan festival.

Sejak beberapa waktu lalu, Dinas PKP Kota Mataram mulai menanam beberapa jenis tanaman buah, sayur, maupun bunga agar pada saat pelaksanaan hari H bisa berbuah atau minimal berbunga. Tapi setelah tanaman berbuah, banyak buah yang dipetik tanpa izin atau dicuri.

Untuk meningkatkan pengamanan, Mutawalli mengatakan pihaknya telah menyiapkan penjaga dan bekerja sama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Selain itu pihaknya juga merekrut warga setempat menjaga keamanan di areal RTH Pagutan.

“Dari masyarakat ada 14 orang untuk pengamanan. Sedangkan 25 warga yang ada di lingkungan dekat RTH kita rekrut untuk menyapu lokasi,” tandasnya. (ynt)

Masyarakat Masih Enggan Beli Beras Bulog Mataram (Suara NTB) – Perum Bulog Divisi Regional (Bulog Divre) NTB melakukan operasi pasar beras murah serentak di beberapa pasar di Kota Mataram mulai Kamis (8/ 10) kemarin di pasar Pagesangan, pasar Sindu, dan pasar Kebon Roek, Mataram. Bulog melancarkan operasi pasar beras murah hingga sepekan ke depan untuk menstabilkan harga beras yang belakangan ini merangkak naik.

Namun, masyarakat masih merespon skeptis dan enggan membeli beras dari Bulog.

Menganggap beras Bulog sedikit bau dan matang tidak sempurna saat dimasak. “Berasnya kadang bau. Mungkin terlalu lama disimpan di gudang.

Cuma cocok kalau dimasak jadi lontong, tidak untuk kebutuhan makan rumah tangga sehari-hari,” kata salah seorang pengunjung pasar Kebon Roek, Hadijah kepada Suara NTB, Kamis (8/10). Ia masih rela membeli beras kualitas premi-

um di pedagang pasar. Di pasar Kebon Roek, harga beras premium atau super masih pada rentang antara Rp 9.500 sampai Rp 10.000.

Salah seorang pedagang beras di Pasar Kebon Roek, Hj. Rohaeni mengatakan, ia menjual beras premium berdasarkan harga beras yang ia beli dari pengusaha penggilingan padi ditambah ongkos antar dan buruh angkut. “Saya beli di heler Lombok Timur Rp 9.250. Ditambah ongkos sanasini jadi saya jual Rp 10.000.

Normalnya kalau lagi panen, lagi banyak stok, harganya bisa Rp 8.500-Rp 9.000. Kalau kualitas, mungkin sama ya sama beras Bulog. Tapi bagusan ini sedikitlah, yang Bulog kan stok yang lama disimpan di gudang,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat ini sedang musim kering sehingga persediaan menipis dan berimbas pada naiknya harga.

Sementara warga Kelurahan Punia, Murtini, memang

kerap membeli beras Bulog untuk keperluan usahanya.

“Saya sehari menghabiskan 25 Kg beras untuk bikin lontong.

Biasanya kalau ramai bisa sampai 30-35 Kg,” ungkapnya.

Hari itu ia membeli beras di stand operasi pasar beras murah Bulog sebanyak 200 Kg. Melalui operasi pasar yang digelar di halaman depan pasar Kebon Roek itu, Bulog menjual beras yang diklaim berkualitas premium 15 persen dengan harga Rp 9.100. Beras dibeli dari penggilingan-penggilingan padi mitra Bulog dengan harga Rp 8.600. Premium 15 persen yang dimaksud adalah perkiraan jumlah bulir beras yang patah atau tidak utuh.

“Semakin sedikit bulir yang patah-patah, semakin bagus kualitas beras. Nah, yang kita jual untuk operasi pasar beras murah ini persentase bulir patahnya 15 persen. Ini beda persepsi kita sama pedagang. Premium dengan super itu sebenarnya sama saja, yang beda

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengantisipasi melonjaknya harga cabai, Kota Mataram telah menerapkan TGTC (Teknik Gerakan Tanam Cabai) pada musim kemarau. Kepala Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan untuk progam ini pihaknya menyiapkan lahan 23 hektar untuk menanam cabai. Lahan ini menyebar di semua kecamatan.

“Kota Mataram ditargetkan 23 hektar dan itu bisa selamatkan kita agar tidak kekurangan persediaan cabai pada saat harga melonjak,” jelasnya. Selain itu biasanya pada saat musim hujan biasanya persediaan cabai cukup banyak dan harganya anjlok, hal inilah yang juga diantisipasi pihaknya melalui program ini.

Program ini disebutkan Mutawalli mulai dilaksanakan tahun ini dan akan diteruskan di tahun-tahun mendatang. Setiap kecamatan ada yang luas lahannya 2 hektar dan 3 hektar yang khusus ditanami cabai. “Ini sudah lama dicanangkan dan untuk persiapan seperti sekarang ini. Karena ini berkaitan dengan siklus, setiap September dan Oktober harga cabai mulai naik,” jelasnya. Saat ini ada beberapa

lahan yang sudah mulai panen tanaman cabai. “Ada beberapa yang sudah panen. Itu yang dipanen tiap hari untuk memenuhi stok lokal di Mataram saja,” jelasnya.

Sementara itu untuk mengatasi anjloknya harga tomat yang bahkan bisa mencapai Rp 500 per kilogram, Dinas PKP Kota Mataram mengarahkan para petani untuk mengolahnya.

Tomat bisa diolah menjadi berbagai jenis panganan seperti dodol dan manisan. “Kita anjurkan untuk diolah seperti dibuat dodol atau dikeringkan, daripada dibuang,” ujarnya.

Biasanya tomat dari para petani Kota Mataram juga diambil oleh kelompok-kelompok pengolah hasil pertanian yang menjadi binaan Dinas PKP Kota Mataram. Tomat ini kemudian diolah dan dikemas sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan hanya dijual mentah. “Kita kemas dan kita masukkan ke pusat oleh-oleh. Itu untuk meningkatkan nilai jual,” jelasnya.

Jika sudah dikemas dan dimasukkan ke pusat oleh-oleh, Mutawalli mengatakan harganya bisa jauh lebih tinggi berkali-kali lipat. Biasanya satu bungkus dodol atau manisan tomat dijual seharga Rp 15 ribu dengan berat 200 gram. (ynt)

Penjabat Walikota Anggap Job Fair Solusi Masalah Pengangguran

(Suara NTB/why)

OPERASI PASAR - Murtini sedang memeriksa kualitas beras yang dijual Bulog dalam operasi pasar beras murah di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Kamis (8/10). Bulog akan terus melakukan operasi pasar hingga sepekan mendatang. itu jumlah bulir patah dan utuhnya,” jelas Asisten Pemasaran Bulog Divre NTB, Eryk Latuperisa saat ditemui di stand penjualan beras Bulog di pasar Kebon Roek.

Bulog menyediakan stok beras sebanyak 30 ribu ton

Mataram Terapkan TGTC

yang diklaim cukup untuk kebutuhan NTB hingga Desember mendatang, saat beberapa daerah akan memanen padi. Operasi pasar beras murah Bulog akan terus dilakukan sampai kestabilan harga beras tercapai. (why)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menjelaskan job fair yang dilaksanakan oleh Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, dianggap sebagai salah satu solusi mengentaskan pengangguran terdidik di Mataram.

Seperti diketahui pada Februari 2015, tingkat pengangguran terbuka di NTB pada penduduk dengan pendidikan SMK menempati posisi tertinggi yaitu 16,89 persen. Disusul diploma 15,15 persen dan terendah pendidikan sekolah dasar 2,98 persen. Angka ini berbanding lurus dengan pengangguran terdidik di Kota Mataram dari sekitar 9.825 pengangguran, sedikitnya 40 - 50 persen berasal dari lulusan SMK dan Perguruan Tinggi dan sisanya adalah tamatan SD. Meskipun banyak saingan

dikatakan Selly, calon pekerja harus mampu berkompetisi dan juga cerdas. “Yah saingan dong dan harus pinter juga. Gimana mau kerja kalau ndak pinter,” pungkasnya.

Angkatan kerja tinggi setiap tahun, bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Dikatakan, hotel, mall dan perusahaan di Mataram terus tumbuh serta membutuhkan tenaga kerja banyak.

Itu bisa dijadikan peluang dan mengentaskan pengangguran.

Belakangan diketahui, lulusan menginginkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi mereka dan menyebabkan bertambahnya pengangguran terdidik. “Hotel dan perusahaan banyak. Yah kerja di sana saja,” jawabnya singkat.

Selly enggan menjelaskan secara detail langkah Pemkot Mataram menuntaskan pengangguran terdidik di Mataram. (cem)

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bulog ”Bom” Pasar dan Pusat Keramaian Mataram (Suara NTB) Perum Bulog mulai bergerak. Mahalnya harga beras premium yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat perlahan akan distabilkan. Jurus jitunya, mengguyur pasarpasar tradisional dan pusat-pusat keramian dengan beras premium (super) yang harganya di bawah harga pasaran.

Bulog mulai menempatkan truk-truk berasnya sejak Kamis (8/10), hingga batas waktu kondisi harga pasar dipandang sudah stabil. Beberapa pasar di ibukota Provinsi NTB yang menjadi sasaran awal, Pasar Kebon Roek Ampenan, Pasar Pagesangan dan Pasar Sindu Cakranegara.

Masing-masing pasar, Bulog menyiapkan minimal 1,5 ton hingga berapapun permintaan ton beras super. Harga penjualannya Rp 9.100/Kg, dengan kualitas yang sama, haragnya dijual Rp 10.000-an/Kg di pedagang-pedagang pasar.

Secara bertahap, menurut Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono, Bulog akan menyasar perkampungan-perkampungan yang notabenenya menjadi basis masyarakat.

Bahkan jika masyarakat pesisir (nelayan) mempersoalkan mahalnya harga beras, Bulog akan berupaya memenuhinya dengan cara mobile, mengoptimalkan mobil penjualannya ketempat-tempat yang telah dipetakan tersebut.

Mewakili unsur pemerintah daerah lainnya, launching operasi pasar mulai kemarin didukung dan disaksikan Asisten II Setda NTB, L. Gita Ariadi, Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Prijono yang juga Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi NTB. Hadir juga Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Manggaukang Raba, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Husni Fahri, dan Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB, Husnul Fauzi.

Dalam kesempatan tersebut, Sugit mengungkapkan kembali upaya lain Bulog untuk menstabilkan harga, dengan menurunkan harga standar pembelian (serapan).

Sebelumnya harga pembelian Rp 8.600/Kg, kebijakan pemerintah pusat, diturunkan menjadi Rp 8.250/Kg (sesuai standar kualitas). Bisa saja Bulog membeli dengan harga beli tengkulak, tetapi pertimbangan pemerintah, harga beras yang terjual lagi di masyarakat akan semakin tinggi.

“Jika terjadi inflasi, Bulog lagi yang dicecar,” katanya.

Dengan diturunkannya harga pembelian Bulog per regional secara nasional, diharapkan secara bertahap harga beras dipasaran akan semakin turun. Sehingga masyarakat tak perlu lagi “berteriak” mahal.

Tiga tugas utama Bulog, menyiapkan beras PSO (pemerintah), menyediakan beras komersil dan menstabilkan harga. Soal serapan, ia katakan Bulog tetap membeli dengan harga yang ditentukan pemerintah.

“Kalau misalnya kami berkreasi, dan kami langgar ketentuan pembelian tersebut, ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kejaksaan, termasuk saudara kita KPK. Kalau ada yang minta, naikkan harga pembelian, kami tidak punya kewenangan,” demikian Sugit. (bul/*)

Kadivre Bulog, M. Sugit bersama Karo Ekonomi Setda NTB, Manggaukang Raba (tengah) memperlihatkan kualitas beras operasi pasar kepada salah satu pembeli Asisten II Setda NTB dan pejabat lainnya saat me-launching operasi pasar

Melakukan perbandingan harga beras OP Bulog dengan harga beras di pasar

Kunjungan Wisatawan ke NTB Timbulkan Inflasi kan Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan menyetop penangkapan benih lobster dianggap ikut andil.

L. Gita mengatakan saat ini terjadi anomali, NTB sebagai daerah penyumbang pa-

sokan beras bagi nasional memang mengalami inflasi, di tengah catatan secara nasional Indonesia justru sebaliknya (deflasi). Beras sebagai komoditas utama yang paling besar dihasilkan di NTB justru menyumbang angka inflasi tersebut setengah dari total inflasi yang dibukukan Badan Pusat Statistik (BPS).

L. Gita memberikan alasan dugaan mengapa beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi terbesar?

Kunjungan wisatawan yang datang ke daerah ini ditengarai membawa pengaruh beras terhadap inflasi tersebut.

“Wisatawan yang datang kebanyakan wisatawan domestik.

Dan rata-rata sama seperti kita, maniak karbohidrat,” ungkap mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini di kantor Bulog NTB, Kamis (8/10).

Kuliner yang saat ini laris, ayam Taliwang biasanya paling dicari oleh wisatawan yang berkunjung. Tentu dalam kaitannya dengan kuliner andalan tersebut, konsumsi nasi tak bisa dilepaskan. Akibatnya, terjadi peningkatan kebutuhan beras.

Tantangan kedepan, pertengahan 2016 mendatang kegiatan MTQ nasional yang berlang-

sung di Mataram akan mendatangkan sebanyak 5.000 kafilah dari berbagai penjuru di Indonesia. Tentu, gawe tersebut membutuhkan ketersediaan beras yang cukup selama para kafilah itu barada di Kota Mataram.

Inflasi inipun tak lepas dari persoalan kemiskinan. L. Gita menduga kebijakan Menteri Susi menyetop penangkapan benih lobster memicu kenaikan inflasi dimaksud. Alasannya, ketika harga beras men-

galami kenaikan, seketika itu juga kebijakan menteri Susi telah merenggut penopang ekonomi para nelayan, terutama yang ada di kawasan pesisir di Lombok bagian selatan.

“Tadinya masyarakat pesisir banyak mengandalkan baby lobster dijual untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dengan distop penangkapan, otomatis daya beli nelayan akan semakin lemah,” demikian diterangkan. (bul)

Tak Dilibatkan ASOSIASI Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram mengaku belum dilibatkan dalam kegiatan besar Festival Hortikultura Nasional (FHN) 2015, yang akan dilaksanakan 10-14 Oktober di RTH Pagutan Mataram. Padahal, pemerintah daerah punya harapan besar gawe tersebut mendatangkan kesejahteraan bagi pedagang kecil.

Dalam jumpa persnya Kamis (8/10), Ketua Panitia kegiatan, Husnul Fauzi bersama Wakil Gubernur NTB, H. Moh. Amin, dan jajaran Pemkot Mataram dilaporkan bahwa kesiapan menyambut 2.000-an tamu se Indonesia ini telah rampung 90-an persen.

Presiden diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut, bahkan beberapa menteri kemungkinan besar hadir. Ratusan jenis komoditas hortikultura dan buah dipamerkan. Alih teknologi pertanian juga menjadi prioritas dipersentasekan. Sekaligus akan terjadi transaksi beberapa komoditas utama unggulan NTB pada FHN nanti. Dipastikan kegiatan tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar secara ekonomis di Kota Mataram khususnya.

Wakil Gubernur NTB, H. Moh. Amin mengatakan kesempatan ini sebagai momentum untuk memperkenalkan seluruh potensi yang ada di NTB. Mempromosikan tidak saja komoditas buah dan hortikultura, pariwisata, tetapi yang tak kalah penting manfaatnya bagi pedagang kecil. Di antaranya pedagang kaki lima, pedagang kerajinan dan pernak-pernik khas NTB. “Manfaat ekonomi yang paling kita tonjolkan pada FHN ini, sekaligus memperkenalkan seluruh potensi yang kita miliki secara nasional. Hotel-hotel hidup, pedagang kecil hidup, dan pedagang-pedagang souvenir juga hidup,” demikian Wagub.

Terpisah, KetuaAPKLI Kota Mataram, Muhammad Sahidin mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui betul adanya kegiatan besar tersebut. “Kami belum terima pemberitahuan apapun, mungkin APKLI provinsi yang dilibatkan, tapi kalau APKLI provinsi juga dilibatkan, pasti ada koordinasi dengan APKLI kota,” ungkapnya..

Hajatan pemerintah tersebut nampaknya belum terkoneksi dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Asisten II Setda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengklaim terjadinya inflasi sebesar 0,44 persen pada bulan September akibat aktivitas kunjungan wisatawan. Kebija-

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Unsur Paling Vital OBAT dinilai merupakan unsur paling vital dalam pelayanan kesehatan. Karenanya ketersediaan obat harus terjamin.

Hanya saja selama dua tahun terakhir ini, obat-obatan yang masuk ke puskesmas di Lombok Timur (Lotim) terbilang minim. Hal ini dinilai cukup mengganggu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama ini.

Kepala Puskesmas Aikmel, Satar, SKm. M.Kes, kepada Suara NTB, mengungkapkan, situasi yang dialaminya itu.

Keterbatasan obat-obatan ini terjadi sejak diberlakukannya sistem pengadaan obat melalui internet. Atau disebut e-katalog. Di mana, dalam pemesanan obat-obatan medis ini dilalui melalui proses pemesanan di internet.

Sistem e-katalog ini diakui cukup ampuh untuk mengurangi tingkat kebocoran keuangan sebagaimana diniatkan pemerintah pusat. Hanya saja, kendalanya di tingkat daerah, termasuk di Lotim, yang terbatas jaringan internet. “Kita kalah karena terbatas teknologi,” akunya.

Pengalaman tahun sebelumnya, pengadaan obat-obatan ini dikabarkan sempat gagal tender. Kondisi itu jelas berpengaruh sampai ke daerah. Tenaga medis di tingkat puskesmas sering mengeluh, karena obat yang direkomendasikan untuk pasien tidak tersedia.

Permintaan Dikes Lotim agar puskesmas rasional dalam penggunaan obat sudah dilakukan. Akan tetapi, tenaga medis mengeluhkan, karena yang tersedia hanya satu jenis saja.

Tidak jarang pasien melayangkan protes juga.

Akibat minimnya obat medis ini, membuat puskesmas memberikan rujukan. Karenanya selama ini rujukan pun meningkat. “Rujukan kita tinggi karena memang puskesmas sekarang terbatas obat,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak Puskesmas sebenarnya sudah pernah membicarakan persoalan tersebut ke Inspektorat. Para pimpinan puskesmas menggelar hearing ke Inspektorat dan mengharapkan ada celah dalam sistem pengadaan obat yang lebih cepat. Akan tetapi tidak bisa dipenuhi, karena terbentur aturan hukum.

Ditambahkan, di Puskesmas Aikmel ini memliki dana kapitasi cukup besar, yakni mencapai Rp 1 miliar tiap tahunnya. Ada dana sekitar 25 persen dalam setiap tahap pencairannya diperuntukkan bagi pengadaan obat. Akan tetapi, acap kali tidak bisa sepenuhnya digunakan. Sehingga pihak puskesmas mengalihkan penggunaan dana kapitasi untuk kegiatan lain. (rus)

(Suara NTB/yon)

PROTES - Ratusan pedagang pasar umum Masbagik saat mendatangi pasar baru Masbagik beberapa waktu lalu. Wabup menegaskan, jika relokasi pedagang hanya untuk sementara.

Relokasi Pedagang Pasar Masbagik Bukan Selamanya Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin menegaskan, relokasi pedagang Pasar Masbagik ke pasar baru Masbagik yang berlokasi berdekatan dengan pasar hewan Masbagik itu bukan untuk selamanya. Relokasi pedagang hanya untuk sementara, karena pasar umum Masbagik yang lama akan direnovasi atau diperlebar.

“Pedagang itu bukan untuk dipindahkan selamanya, namun hanya sementara. Tidak mungkin pada saat proses

pengerjaan pelebaran pasar itu ada masyarakat yang masih berjualan di sana,” terangnya, Kamis (8/10).

Selain itu, katanya, relokasi pedagang Pasar Masbagik harus tetap dilakukan, mengingat proses pelebaran pasar yang lama akan dilakukan dalam waktu dekat ini sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Untuk itu, ia berharap kepada para pedagang supaya bisa memahami dan mengerti apa maksud pemerintah daerah membangun dua pasar di

Kecamatan Masbagik, karena Masbagik merupakan mayoritas penduduknya memiliki jiwa usaha yang cukup tinggi.

“Tetap dua pasar akan beroperasi di Kecamatan Masbagik, bukannya satu. Namun, untuk sementara ini para pedagang akan kita pindahkan dulu ke pasar yang baru, karena pasar yang lama akan kita perlebar. Nanti kalau sudah jadi barulah pedagang bisa kembali lagi,” tegasnya.

Terkait dengan relokasi pedagang yang diduga secara

sepihak sebagaimana yang dituduhkan para pedagang, wabup membantahnya. Menurutnya, penentuan lokasi pedagang sudah dikaji terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hanya saja, lanjut Wabup, setelah pasar umum Masbagik selesai dikerjakan, para pedagang akan lebih ditata kembali lokasi berjualannya. Hal itu dilakukan supaya masyarakat maupun pedagang yang masuk ke pasar akan merasa aman dan nyaman.

“Nanti akan lebih ditata lagi, misalnya di mana lokasi antara pedagang pakaian dan pedagang ikan,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, pasar lama Masbagik yang akan diperlebar itu akan dijadikan sebagai pasar kering atau pasar higienis oleh Pemkab Lotim. Selain itu, pemanfaatan pasar baru akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan yang ada di Kecamatan Masbagik, mengingat lokasi tersebut berada di jalan provinsi. (yon)

Satar (Suara NTB/rus)

Tergantung Hasil Kajian

Penjabat Bisa Cabut atau Lanjutkan Izin PT. BAL Tanjung (Suara NTB) Keberadaan PT. Berkat Air Laut (BAL) di Gili Trawangan masih belum menemui titik terang. Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) di bawah nakhoda mantan Bupati H. Djohan Sjamsu, SH, dan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, tetap menolak memberi izin operasional, meski perusahaan telah mengantongi 3 izin, masing-masing IPPT, UPL/UKL dan IMB. Tidak dikeluarkannya IO untuk PT. BAL lantas disikapi Penjabat Bupati KLU, H. Ashari, SH. MH. “Saya sudah minta tim yang beranggotakan beberapa staf ahli dan SKPD terkait untuk mengkaji dan menelusuri seluruh dokumen perizinan PT. BAL, termasuk kajian secara hukum, sehingga perusahaan tersebut beroperasi,” kata Ashari, Kamis (8/10).

Menurut dia, apabila tim menemukan kelayakan penerbitan izin, maka dirinya bisa saja mengevaluasi atau merekomendasikan penerbitan izin operasional bagi PT. BAL. Sebaliknya, kajiannya tidak sesuai, maka izin PT. BAL tidak akan dilanjutkan walaupun perusahaan mengajukan kembali izin dimaksud. “Kajian ini kita lakukan untuk melihat apakah benar PT BAL melakukan aktivitas sesuai izin awal atau tidak,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PT. BAL telah memperoleh izin prinsip atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang ditandatangani Bupati KLU. Dalam izin itu, mantan bupati, bersikeras, izin yang diajukan PT itu adalah mengolah air laut menjadi air tawar dengan menjorokkan pipa ke laut.

Sebaliknya, perusahaan justru melakukan aktivitas berbeda, yakni menggali dua unit sumur bor kemudian mengolahnya menjadi air tawar.

Sebelumnya, Kantor Lingkungan Hidup KLU, Rusdianto, mempertegas pada dokumen UPL/UKL peruasahaan itu, bukan mengambil air bawah tanah melainkan mengambil air dari samudra lepas. Praktik perusahaan yang hingga kini masih berlangsung pun ditegaskan tidak sesuai dengan izin IPPT awal, sehingga sangat wajar mantan bupati tidak menggubris permintaan BAL untuk memperoleh IO. Menjadi sorotan kemudian, bagaimana status hukum jual beli air yang dilakukan oleh PT. BAL? Dan, selama menjual air 3 tahun lalu, perusahaan ini dikabarkan menawarkan retribusi ke Dispenda KLU, namun ditolak oleh Dispenda, karena landasan hukum operasional BAL tidak lengkap.

“Seharusnya tanpa izin operasional dari awal, perusahan tidak boleh beroperasi. Ini juga yang akan kita cari tahu apa penyebabnya perusahan boleh beroperasi,” sebut Ashari heran.

Ia menegaskan, apabila hasil kajian Pemda menyatakan PT. BAL menyalahi aturan maka Pemkab akan menghentikan operasional. Sebagai tindaklanjut kebijakan solutif, Ashari meminta agar PDAM Tanjung segera memberikan solusi penyediaan air bersih di Gili Trawangan manakala perusahaan tersebut tidak diperbolehkan lagi beroperasi.

“Jika memang harus ditutup ya kita tutup. Tetapi pemkab juga harus memikirikan solusi apabila PT BAL ditutup agar masyarakat tidak menjadi korban, karena tidak ada suplai air bersih,” tutupnya. (ari)

Tarif MBLB Naik

Wabup: Tak Sebanding dengan Kerusakan Alam Lotim Selong (Suara NTB) Kenaikan tarif pajak hasil penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dinilai sangat wajar. Bahkan kenaikan tarif dinilai tidaklah sebanding dengan tingkat kerusakan alam Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Demikian penegasan Wakil Bupati (Wabup) Lotim. H. Haerul Warisin kepada Suara NTB via ponselnya, Kamis (8/10).

Wabup menegaskan, penarikan pajak MBLB yang lama mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 tahun 2011.

Terakhir diH. Haerul Warisin

perbaharui menjadi Perbup Nomor 18 tahun 2015 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Harga standar yang lama perlu penyesuaian dengan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lotim. Perbup lama dianggap sudah tidak sesuai dnegan harga

standar. ‘’Dulunya harga pasir Rp 12 ribu per kubik. Sedangkan saat ini sudah tembus Rp 45 ribu per kubik. “Jadi sangat wajar dilakukan penyesuaian,” paparnya.

Menurutnya, jumlah yang harus dibayar para sopir hanya Rp 4 x 9 ribu. Angka itu ditegaskan lagi dibandingkan dengan tingkat kerusakan alam sangat jauh. Pemkab Lotim juga merencanakan akan melakukan evaluasi juga terhadap perizinan sejumlah kegiatan tambang MBLB atau dulu disebut Bahan Galian Golongan C (BBGC) ini.

“Kita akan melakukan eval-

uasi terhadap izin kelayakan, apakah penambangan-penambangan tersbeut bisa dilanjutkan atau tidak,” tegas wabup.

Diketahui, jumlah material galian dari Lotim yang dibawa ke luar daerah Kabupaten Lotim setiap hari cukup besar.

Regulasi terbaru Lotim itu diyatakan tidak akan diubah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) sama sekali tidak boleh merubah.

Apalagi akan disesuaikan sesuai permintaan para sopir Rp 10 ribu per truk. “Perbup itu tetap berlaku,” demikian tegasnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

Antisipasi KLB Kekeringan, Lotim Belum Bebas dari Kasus Gizi Buruk Pemda Siapkan Rp 1 Miliar Tanjung (Suara NTB) Kekeringan yang terjadi dan diprediksi masih akan terjadi hingga Desember mendatang diantisipasi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Melalui dana APBD, Pemda menyiapkan Rp 1 miliar yang dapat dicairkan sewaktu-waktu, jika dampak el nino mencapai level Kejadian Luar Biasa (KLB) atau kejadian bencana lain yang tidak terduga.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lombok Utara, M. Irwan, M.Si, Kamis (8/10), mengatakan anggaran yang sudah disiapkan itu tinggal dicairkan. Namun tentu, instansi terkait - BPBD KLU, tidak serta merta dapat mengeksekusi anggaran yang ada, karena harus melalui rekomendasi dari bupati.

“Itu bisa digunakan kalau ada bencana yang tidak terduga terjadi. Jadi dana ini sifatnya sebagai cadangan untuk

mengantisipasi,” kata Irwan.

Terhadap kondisi kekeringan yang terjadi belakangan ini, Irwan mengutarakan dana cadangan ini juga bisa digunakan. Hanya saja, proses pencairannya harus memastikan anggaran BPBD sudah habis dan mengalami defisit untuk situasi yang tidak bisa ditanggulangi.

Menurut dia, kekeringan yang terjadi di Lombok Utara menjadi atensi Pemda KLU untuk menyiapkan anggaran dimaksud. Dampak kekeringan hingga saat ini tergolong dapat ditanggulangi dengan dana yang ada. Sebaliknya jika terjadi KLB dan kejadian post majeur, maka dana ini bisa diusulkan untuk digunakan.

“Ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pengalokasiannya nanti. Tidak hanya kekeringan, bisa juga kejadian-kejadian lain yang memang harus ditanggulangi oleh Pemda,” sambungnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum terbebas dari kasus gizi buruk. Jajaran Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lotim mengakui kasus gizi buruk masih cukup sulit dihilangkan.

Dikes Lotim selama mencatat empat tahun terakhir terjadi penurunan kasus.

Sekretaris Dikes Lotim, drg.

Made Pradnya Adi Putra, menyebut, pada tahun 2012 jumlah kasus gizi buruk ditemukan sebanyak 226 kasus.

Tahun 2013 menurun menjadi 220 kasus. 2014 loncatan penurunan kasus cukug signifikan, yakni tersisa 132 kasus. Sementara, sampai Agustus 2015 ini dilaporkan sebanyak 67 kasus.

Semua kasus gizi buruk dipastikan sudah bisa ditangani.

Semua yang sebelumnya gizi

buruk bisa tertangani dengan baik. Saat ini masih tersisa sekitar 17 kasus. Jajaran Dikes cukup kesulitan, karena adanya penyakit penyerta yang memperparah kasus gizi buruk. Penyakit penyerta dimaksudkan antara lain, seperti TBC dan lainnya.

Penanganan kasus gizi buruk ditegaskan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dikes. Namun dibutuhkan sentuhan dari berbagai pihak. Seperti yang dilakukan pihak perbankan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) yang salah satunya diwakili dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong di Puskesmas Aikmel, Kamis (8/10).

Menurut Made Pradnya, keterlibatan semua pihak termasuk dari perbankan ini cukup membantu mengurangi beban mengurangi kasus gizi buruk.

Untuk pemulihan kasus gizi buruk ini, harus dilakukan di lintas sektor.

Kepada masyarakat, diingatkan agar rajin membawa anakanaknya mengikuti posyandu.

“Kita minta ibu-ibu lebih aktif lakukan penimbangan, jangan hanya pada usia 0-9 bulan saja rajin, tapi juga selama masa balita harus tetap rajin membawa anaknya ke posyandu,” pintanya Mewakili anggota BMPD, Pimpinan Cabang BRI Selong, Dwi Hendro Susatyo menerangkan, pemberian paket sembako sebanyak 42 paket ini diharapkan bisa kurangi beban keluarga dalam menanggulangi kasus gizi buruk. Keberadaan perbankan diharapkan bisa dirasakan manfaatnya. “Semoga paket bantuan sembako, bisa dimanfaatkan maksimal,” demikian terangnya. (rus)

DWP Diminta Tingkatkan Eksistensi Selong (Suara NTB) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lombok Timur (Lotim) diminta agar meningkatkan eksistensi, khususnya pada pengurus baru yang segera dibentuk melalui gelaran Musyawarah Daerah (Musda), Kamis (8/10).

Ketua Dewan Penasehat DWP Lotim Hj. Supinah Ali Bin Dachlan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Hj. Ra’yal Ain Haerul Warisin mengharapkan pengurus yang baru untuk dapat melakukan aksi nyata bagi kaum perem-

puan, sehingga dapat lebih meningkatkan kiprahnya.

Dalam penyusunan program nyata, ujarnya, diharapkan lebih ditingkatkan lagi dibanding tahun sebelumnya dalam mendukung program Pemkab Lotim. Program yang harus mendapat dukungan adalah membantu menuntaskan sejumlah persoalan, seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatkan kerjasama dengan ormas wanita lainnya.

Sementara Bupati Lotim H.

Moch. Ali Bin Dachlan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Lotim Syarif Waliyullah memberikan apresiasi atas kiprah DWP sebagai organisasi istri PNS, khususnya dalam mendukung kebijakan pemda. Selain itu, pihaknya mengharapkan kinerja DWP lebih baik lagi.

Ketua DWP Kabupaten Lotim periode 2014-2019 Hj. Siti Sukaenah Rohman Farly, berterima kasih pada semua pihak, karena mendukung pel-

aksanaan musda. Amanah yang diberikan sebagai ketua DWP dan pengurus berharap dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tupoksinya Ia mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam menjalankan tugasnya serta mengajak kepada semua unit DWP masingmasing SKPD dan kecamatan meningkatkan kinerja, meningkatkan persatuan dan menyusun program kerja yang mengacu pada program yang ditetapkan kabupaten. (rus)

(Suara NTB/rus)

PAKET - Pemberian bantuan paket untuk keluarga gizi buruk yang dilakukan kalangan perbankan di Lotim, Kamis (8/10).

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Kontes Kambing Etawa Semarakkan Perayaan HUT Loteng

(Suara NTB/kir)

KONTES - Inilah kambing etawa yang ikut kontes dalam Kontes Kambing Etawa yang digelar Pemkab Loteng di Lapangan PSLT Praya, Kamis (8/10).

MEMERIAHKAN Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015, pihak panitia HUT menggelar Kontes Kambing Etawa yang dipusatkan di Lapangan PSLT Praya.

Kontes ini dibuka langsung Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, SH. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Peserta kontes pun tidak hanya dari wilayah Kota Praya.

Hampir seluruh perwakilan kecamatan di Loteng, ambil bagian dalam kontes yang baru pertama kalinya digelar oleh

Pemkab Loteng ini.

Kendati baru pertama kali digelar, antusiasme masyarakat khususnya peternak kambing jenis etawa cukup tinggi. Terbukti dengan membeludaknya jumlah peserta yang ikut ambil bagian dalam kontes. “Untuk peserta, awalnya kita targetkan sekitar 60 ekor. Tapi ternyata yang datang dua kali lipatnya,” aku Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng yang juga panitia penyelenggara, Ir. Nasrun.

Dalam kontes ini, ada beberapa kriteria yang dinilai.

Misalnya, panjang badan, panjang telinga hingga diameter perut, karena hal-hal tersebut bisa menunjukkan

kualitas kambing itu sendiri.

Termasuk berat badan kambing juga jadi kriteria. “Banyak hal yang jadi kriteria penilai.

Ada yang bisa dilihat ada juga yang harus diukur. Semakin baik kriteria-kriteria tersebut, maka kualitas kambing tersebut semakin baik pula,” terangnya seraya menambahkan bagi pemenang kontes, panitia penyelenggara sudah menyiapkan hadiah khusus.

Lebih lanjut Nasrun menjelaskan, banyak hal yang menjadi pertimbangan pihaknya sampai menggelar kontes kambing etawa. Selain sebagai ajang silaturahmi para peternak kambing jenis etawa. Sekaligus untuk memberikan motivasi dan menso-

sialisasikan kambing etawa tersebut kepada masyarakat.

Sehingga ke depan, masyarakat bisa semakin terdorong untuk mengembangkan kambing etawa, karena secara ekonomi, mengembangkan kambing etawa cukup menjanjikan. “Prospek pengembangan kambing etawa ke depan sangat menjanjikan. Nah, dengan adanya kontes ini, masyarakat bisa termotivasi untuk mengembangan ternak kambing jenis etawa ini,” ujar Asisten II Setda Loteng ini.

Khusus bagi Pemkab Loteng, kegiatan kontes kambing etawa bisa menjadi ajang evaluasi keberhasilan program.

Mengingat pengembangan kambing etawa merupakan pro-

gram baru yang dilaksanakan oleh Pemkab Loteng. “Program pengembangan kambing etawa baru sekitar tiga tahun dilakukan. Melalui kontes inilah, kita akan evaluasi keberhasilan programnya seperti apa?” ujar Nasrun.

Dengan begitu, nantinya ada gambaran program tersebut sudah bisa dikatakan berhasil atau tidak. Jika ada kekurangan, tentu akan ada penyempurnaan di masa yang akan datang. Kalau berhasil, tentunya akan terus dikembangkan. “Jadi melalui kontes ini, bukan hanya soal kontesnya saja yang bisa diambil. Tetapi banyak hal yang juga bisa dipetik,” pungkasnya. (kir/*)

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tinggi Prediksi Banyak Gugatan PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lombok Tengah (Loteng) yang hanya satu putaran diprediksi bakal memicu banyak gugatan hukum, khususnya selisih hasil pemungutan suara. Hanya saja, tidak semua persoalan selisih suara bisa digugat. ‘’Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa melayangkan gugatan tersebut. Salah satunya, selisih suara antara pihak penggugat dengan tergugat harus memenuhi ketentuan yang ada,’’ ungkap Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/10).

Ia menjelaskan, ambang batas persentase selisih suara untuk bisa melayangkan gugatan di masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Karena itu sangat tergantung dari jumlah penduduk daerah bersangkutan. Di mana untuk daerah dengan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa, ambang batas selisih suara untuk bisa melayangkan gugatan maksimal 0,5 persen.

“Nah karena jumlah penduduk Loteng sudah di atas 1 juta jiwa, maka ambang batas selisih suara yang bisa digugat ialah maksimal 0,5 persen,” terangnya. Dengan kata lain, kalau selisih suara antara pihak penggugat dengan tergugat lebih atau di atas ketentuan itu, maka gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan diterima apalagi sampai diproses.

Menurutnya, gugatan harus masuk ke MK, maksimal 3 x 24 jam, setelah ada pengumuman resmi dari KPU. Terkait hasil pemungutan suara pilkada setempat. Di luar itu, gugatan juga tidak akan diterima.

Loteng, rencana pengumuman hasil pemungutan suaranya akan digelar pada tanggal 18 Desember. Artinya, jika ada pasangan calon kepala daerah yang merasa tidak puas dengan hasil pemungutan suara bisa melayangkan gugatan, selama tiga hari setelahnya, yakni mulai tanggal 19 sampai 21 Desember.

Ari menjelaskan, adanya aturan yang lebih rinci terkait persyaratan untuk melayangkan gugatan tersebut dimaksud untuk meminimalisir gugatan-gugatan yang tidak perlu. Sehingga proses pelaksanaan pilkada sampai penetapan pemenang pilkada tidak harus terganggu.

Hanya karena persoalan gugat Ari Wahyudi menggugat. (kir) (Suara NTB/dok)

NTB Tetap Tolak Daging Impor Praya (Suara NTB) Pemprov NTB dipastikan tetap akan menolak masuknya daging impor ke NTB. Daging impor ini dikhawatirkan bakal menimbulkan efek negatif, khususnya bagi para peternak di daerah ini.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani di Praya, Kamis (8/10).

Budi mengakui kalau penolakan tersebut bukan berarti, Pemprov NTB menentang kebijakan pemerintah pusat melakukan impor daging. Tetapi lebih pada upaya menjaga dan melindungi peternak di daerah dari masuknya daging impor. “Kalau ada daging impor, pasti akan kita tolak,” tegasnya.

Lagi pula, kondisi persediaan daging di dalam daerah mencukupi. Bahkan bisa dikatakan lebih dari kebutuhan masyarakat, sehingga masuknya daging impor tidak begitu penting dan mendesak. Justru kalau diberikan masuk, dikhawatirkan bakal membawa efek negatif. “Persediaan daging didalam daerah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat,” ujarnya.

Apalagi populasi ternak di NTB cukup besar, baik sapi, kerbau dan kambing. Salah satunya kambing etawa yang populasinya saat ini sudah mencapai 540 ribu ekor lebih.

Bahkan khusus untuk ternak kambing, ke depannya akan diatur lagi, sehingga lebih fokus untuk pengembangan populasi dan tidak untuk pedaging. “Jadi untuk kambing-kambing produktif di daerah ini, akan kita atur supaya tidak dipotong. Tetapi dikembangkan, karena memang potensi pengembangan ternak kambing khususnya kambing jenis etawa masih sangat besar,” tegasnya.

Diakuinya, sekarang ini, induk kambing etawa masih banyak didatangkan dari luar NTB. Jika potensi ini dikembangkan, maka di masa mendatang, NTB bisa mensuplai kebutuhan kambing untuk daerah lain. (kir)

Plt Bupati Lobar Minta Perhatian Pusat Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data sepanjang dua tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Barat (Lobar) meningkat tajam.

Dari tahun 2013 sebanyak 132 kasus naik menjadi 138 kasus. Per Agustus tahun ini terjadi kasus 46 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Tingginya kasus kekerasan ini menjadi keprihatinan dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, saat menerima kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, di Lobar, Kamis (8/10).

Menurutnya, kasus kekerasan di Lobar meningkat.

Karena itu butuh perhatian dari semua pihak khsusunya pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri PP dan PA. Sehingga ia berharap kasus kekerasan tidak lagi bertambah di Lobar. Salah satu upaya pemda dengan menggenjot program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yakni program zero tolerance kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini,

jelasnya, akan terus dikampanyekan dengan menggandeng semua instansi dan lapisan masyarakat.

Beberapa kendala dalam hal penanganan kasus kekerasan ini, lanjut Fauzan, karena minimnya perhatian pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari minimnya anggaran untuk kegiatan dan operasional P2TP2A di Lobar. Selain itu, faktor lainnya kebutuhan layanan terhadap korban kekerasan. Di samping data dan informasi terkait kasus kekerasan masih bersifat manual. “Kantor saja minjam, begitu pula alatnya sisa-sisa.

Kami berharap ada anggaran untuk bangun kantor sekretariat,‘’ jelasnya.

Menanggapi keluhan Plt Bupati itu, Menteri PP dan PA RI, Yohana Susana Yembise menyatakan akan berupaya

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Menteri PP dan PA Yohana Susana Yembise dan rombongan saat diterima Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Kantor Bupati Lobar, Kamis (8/10). membantu anggaran untuk pembangunan Kantor Sekretariat P2TP2A Lobar tahun depan.

Ia menekankan kepada Plt bupati agar persoalan anak

Diduga Tak Berizin

Bangunan Liar di Bangko-Bangko Harus Dibongkar Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat menilai Pemda Lombok Barat (Lobar) tidak tegas menangani persoalan bangunan vila diduga bodong yang kian marak di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bangko Bangko Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pasalnya, sejak lama bangunan ini dibiarkan begitu saja, padahal jelasjelas bangunan ini liar, karena tak ada izin dari pemda.

Abdul Majid dari Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi (AMPT) Lobar, mengungkapkan, jika Pemkab Lobar beberapa kali turun melakukan pengecekan, hasilnya bangunan tersebut tidak berizin di Pemda. Akan tetapi, Pemda seolah melakukan pembiaran terhadap bangunan, karena tidak ada pemasukan dari PAD. Menurutnya, kawasan TWA itu masuk kawasan konservasi, sehingga tidak boleh ada pembangunan kecuali ada izin dari pemerintah pusat. Selaku perwakilan di daerah, mestinya pemda tegas membongkar bangunan itu, karena melanggar ketentuan.

“Jika pemda tidak bertindak, maka masyarakat yang akan berindak,” ancamnya, Kamis (8/10).

Di lokasi itu, ujarnya, dibangun belasan bahkan puluhan vila semi permanen. Bangunan ini diduga milik perorangan dari WNA. Ia mempertanyakan dari mana diperoleh izin membangun, sementara kewenangan pemda tidak ada untuk menerbitkan izin. Hal ini menurutnya, jangan dibiarkan pemda.

Beberapa waktu lalu dari hasil pengecekan tim gabungan penertiban Pemda Lobar yang turun ke lokasi menemukan bangunan

(Suara NTB/dok)

VILA - Satu bangunan vila di Lobar yang diduga tak berizin.

Aparat Pemkab Lobar diminta bertindak tegas, karena tidak memberikan kontribusi bagi daerah. ini diduga banyak dikuasai dan dimiliki orang asing. Saat itu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) akan mengambil tindakan tegas bilamana bangunan itu terbukti tak berizin. “Tapi mana buktinya?” tanyanya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Batu Putih, Nurzaeni, mempertanyakan komitmen pemda menertibkan bangunan liar. Ia menilai pemda tidak tegas menuntaskan persoalan bangunan liar di daerah Bangko-bangko. “Kami sangat mendukung upaya penertiban itu, tapi kok tidak ada tindaklanjutnya,” tegas Nurzaeni.

Ia khawair dengan sikap pembiaran ddari pemda dan BKSDA selaku yang memiliki wilayah menyebabkan timbul kecemburuan antara warga lokal dengan warga luar yang tinggal di sana.

Sebab, warga luar itu dibiarkan membangun dan membalak hutan, sedangkan warga lokal just-

ru dilarang. Kondisi ini, jelasnya, menyebabkan pihak desa serba salah. Menurutnya bangunan ini semakin bertambah. Terkait perizinannya tidak ada satupun diketahui desa, karena tidak ada izin dari desa.

Menanggapi hal ini, Kepala BPMP2T, Rusman Hadi, mengaku akan menindak tegas, jika bangunan itu tidak memiliki izin. “Jika tak berizin kami akan tertibkan,” tegasnya.

Meski demikian, bangunan tersebut berada di kawasan hutan, sehingga pihaknya belum bisa mengambil langkah-langkah penindakan. Sebab kemungkinan, pemiliknya ini sudah mengurus di Kementerian Kehutanan.

Ia menegaskan, izin pemanfaatan di kawasan hutan tidak melalui daerah, namun pengurusannya di pusat. Untuk mengetahui izin tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Lobar maupun provinsi. (her)

dan perempuan menjadi perhatian khusus. Sebab masalah anak dan perempuan ini bukan saja isu nasional, namun internasional. Ia ber-

harap agar keberadaan P2TP2A, lebih dioptimalkan dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (her)

Lokasi Proyek Embung Provinsi di Kedaro Belum Dibebaskan Giri Menang (Suara NTB) Proyek embung tahap II senilai Rp 1,5 miliar yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi di Desa Kedaro Kecamatan Sekotong mulai dikerjakan. Proyek ini diharapkan membantu masyarakat setempat keluar dari bencana kekeringan.

Namun proyek ini justru sedikit menuai kedala. Lahan milik warga yang terkena dampak genangan air embung belum dibebaskan, sehingga masyarakat menuntut ganti rugi direalisasikan seperti janji pemerintah.

Baharudin, salah seorang warga Kedaro yang lahannya terkena imbas proyek embung mempertanyakan kapan lahannya dibayar pemerintah.

Sementara, proyek sudah dikerjakan.”Beberapa warga lahannya terkena dampak pembangunan proyek embung, itu belum dibayar,” akunya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, pada saat pengukuran tahun 2013 termasuk lahannya dan empat warga lainnya diperkirakan terkena imbas genangan air. Saat itu pemerintah berkomitmen

mengganti rugi lahan, namun belakangan justru ganti rugi itu belum jelas. Dinas PU kabupaten pernah memanggil warga, karena informasinya warga akan melakukan aksi pencegatan pengerjaan proyek embung. Namun warga tidak melakukan tindakan itu.

Menurutnya, informasi itu sengaja dihembuskan pihak tertentu, karena ingin mencari keuntungan di balik pembangunan embung. Sesuai janji pemerintah, ganti rugi akan dibayarkan setelah diketahui luas genangan yang terkena.

Pembayaran akan dilakukan tahun 2016. Ia berharap pemerintah menepati janjinya.

Ia menyebut, ada lima warga yang lahannya terkena imbas dengan luas sekitar 1 hektar.

Beberapa nama warga tersebut, antara lain Baharudin, H Safii, Amaq Sul, Amaq Rumanis dan Amaq Fat. Sementara Kepala Desa Kedaro, L. Hamzan Wadi menyatakan pihaknya akan mengupayakan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan ganti rugi warga.

“Desa akan berupaya membantu warga untuk menyelesaikan ganti rugi ini,” terangnya. (her)

Pemda Lobar Tegaskan Tak Ada Celah Dana Dikorupsi Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menegaskan dalam proses penggunaan DAK tambahan yang masuk belakangan setelah APBD diketok dijamin tidak ada “main mata” dengan legislatif. Dalam hal penggunaan dana sesuai juklak dan juknis, sehingga kecil kemungkinan bisa dikorupsi.

Demikian ditegaskan Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq menanggapi adanya

kekhawatiran dana senilai Rp 23 miliar rawan disalahgunakan, Kamis (8/10). Menurutnya, peruntukan DAK sudah jelas diatur dalam juklak dan juknis. Kecuali peruntukannya belum diatur, barulah dana ini berpotensi dikorupsi. “Penggunaan dana ini baku, sudah jelas, jadi tidak mungkin ada celahnya disimpangkan,”tegasnya.

Dijelaskannya, keterlambatan DAK tambahan itu ma-

suk ke APBD, karena keterlambatan pemberitahuan dari pusat. Sehingga bagi daerah, tidak saja Lobar yang sudah mengetik APBDnya agar diberitahukan ke dewan.

“Karena ini DAK tambahan maka setelah APBD diketok barulah nilainya ketahuan,” imbuhnya.

Pemda, ujarnya, bukan tidak aktif menanyakan ke pusat terkait dana ini. Pemda dalam hal ini Dinas Pengelo-

laan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) Lobar sudah menanyakan ke pusat, namun penjelasannya bahwa dana ini terlambat. “Jadi pemda bukan tidak aktif,” kilahnya.

Diberitakan sebelumnya, mencuatnya dana yang diduga “siluman” senilai Rp 23 miliar, lantaran masuk belakangan setelah APBD diketok mendapat perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya, Government and Parliament

Watch (GOMPAR).

Menurut Koordinator GOMPAR Muazzam Fadli, adanya anggaran itu membuka peluang bagi eksekutif dan legislatif menyalahgunakan dana tersebut. Sebab kedua belah pihak bisa saja “main mata”, apalagi penggunaan dana ini hanya sebatas diberitahukan ke unsur pimpinan dan tidak melalui proses pembahasan dengan dewan secara menyeluruh. (her)

(Suara NTB/her)

DIKERJAKAN - Inilah proyek embung Dinas PU Provinsi yang sedang dikerjakan di Desa Kedaro. Namun, lahan yang menjadi lokasi pembangunan embung belum dibebaskan.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

Halaman 6

Kerjasama KPU Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Debat Kandidat Pilkada Sumbawa Berlangsung Dinamis dan ’’Maras’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Debat kandidat putaran pertama zona tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang digelar di halaman kantor Bupati Sumbawa, Kamis (8/ 10), berlangsung aman, damai dan Maras (asyik dan semarak). Dipandu moderator, seorang pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr. Mada Sukmajati, proses debat berjalan dinamis dan konstruktif. Ketiga pasangan calon, nomor urut 1, Jack Morsa H. Abdullah-H. Irwan Rahadi (JIWA), nomor urut 2, H. A.Saat Abdullah-

calon dalam mengolaborasi secara lebih mendalam tentang visi dan misi mereka masing-masing. Dalam menyampaikan visi misinya ataupun dalam menjawab setiap pertanyaan, ketiga pasangan calon memberikan argumentasi yang masih dalam koridor normatif. Tanpa saling menjelekkan satu sama lain.

“Kita semua mengapresiasi ketiga pasangan calon. Termasuk sikap yang ditunjukkan, semuanya masih dalam batas kewajaran dan itulah dinamika,” terangnya.

Pada debat kali ini, tema besar yang dijawab paslon sesuai pertanyaan dari moderator Mada Sukmajati, berkaitan dengan birokrasi pe-

Candra Wijaya Rayes (SaatJaya) dan pasangan nomor urut 3, H. Husni Djibril-H. Mahmud Abdullah (HusniMo) menyampaikan jawaban dengan lugas. Atas materi pertanyaan yang disusun bersama tim pakar yang dibentuk KPU Sumbawa yang juga cukup berbobot. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi melihat debat kandidat ini.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, melihat debat kandidat putaran pertama ini berlangsung sukses. Debat berjalan aman, damai dan maras. Dinamis dan konstruktif sehingga kini pilihan sepenuhnya kembali kepada pemilih. Momentum debat, wadah bagi pasangan

merintahan, kesehatan, pendidikan, kependudukan, infrastruktur jalan dan industri.

Salah satu pertanyaannya terkait birokrasi, bagaimana komitmen dan kebijakan paslon dalam rangka mengubah paradigma dan kultur birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

Mengingat salah satu tantangan besar dalam melakukan reformasi birokrasi adalah masih dominannya budaya patronase dan feodalisme di tubuh birokrasi saat ini.

KPU juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim pasangan calon, tim kampanye dan para simpatisan ketiga paslon. Ke-

pada Pemkab Sumbawa yang telah banyak membantu, Polres Sumbawa, Kodim 1607, Panwas Sumbawa yang telah ikut mengawasi, rekan-rekan PPK dan lainnya yang telah ikut menjaga situasi aman selama proses debat berlangsung. “Semoga situasi ini tetap tejaga sampai hari pemungutan suara, 9 Desember nanti,” harap Syukri.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan debat putaran kedua (zona barat), 27 Oktober mendatang di kecamatan Alas dan putaran debat ketiga (zona timur), 12 November mendatang di kecamatan Pelampang, KPU akan menyiapkan moderator yang berbeda. Yang jelas, KPU akan mencari seorang

(Suara NTB/arn)

Ketua KPU Sumbawa menyampaikan sambutan

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sesosok mayat ditemukan dalam kondisi terbakar di Kokar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Tempoa, Dusun Lamurung, Desa Ledang, kecamatan Lenang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 guar, kabupaten Sumbawa, Rabu (7/10) sekitar pukul 12.00 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Wita ,tepatnya di ruas jalan Sumbawa- Lunyuk KM 56. Sete1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 lah dicek, jasad tersebut diketahui bernama Supri Haryanto 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 (50), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggal di jalan Pendid1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ikan RT 2 RW 6 Kelurahan Lempeh, kecamatan Sumbawa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kepada Suara NTB, Kepala Balai Jalan Provinsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 wilayah Sumbawa, Jamaluddin Maladi, MT men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gatakan korban adalah pegawai Kementerian PU 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yang bertugas sebagai Pengawas Pekerjaan Jalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Hotmix Wilayah Selatan Sumbawa. Korban berada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 di bawah PPK 07 Satker PJN Wilayah II Pulau Sum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bawa yang juga masih di bawah koordinasinya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Tidak diketahui kejadiannya secara pasti. Jelasnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 jasadnya ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Ia menuturkan sebelumnya korban berangkat ke lokasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 proyek pada Minggu (4/10) lalu untuk melakukan penga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 wasan di lokasi proyek. Sorenya sekitar pukul 15.00 Wita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 korban meninggalkan lokasi untuk pulang ke Sumbawa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Dalam hal ini korban pulang bersama rekan pengawasn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ya masing-masing menggunakan sepeda motor.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Di tengah perjalanan, lantaran temannya sedikit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kencang, korban tidak lagi dilihat. “Pulangnya sa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 maan, cuma pakai motor masing-masing. Begitu di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tengah perjalanan, korban tak lagi dilihat oleh te1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mannya itu, karena temannya agak ngebut. Mungkin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dikira berhenti kencing, sehingga temannya itu lang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sung jalan. Bahkan tidak memikirkan akan terjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuh Jamal.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kata Jamal, dari lokasi Proyek sampai ke Lokasi tempat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ditemukan mayat paling tidak sekitar tiga jam. Dan malam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 harinya sudah sampai di Sumbawa. Namun korban tak kun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 jung tiba di rumah, bahkan berlangsung hingga beberapa hari.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sehingga baik keluarga maupun rekannya melakukan pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 carian. Akhirnya korban ditemukan pada pada Rabu (7/10) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 siang dengan keadaan tubuh terbakar di lokasi kokar (sungai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kecil) di Lamurung. Anehnya sepeda motor korban berada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tidak jauh dari jasad korban dan tidak lecet sedikitpun.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sebagai rekan kerja, Jamaluddin atas nama pribadi dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 institusi menyampaikan duka yang mendalam. ”Kami turut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berbela sungkawa atas apa yang menimpa beliau, semoga ar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 wahnya diterima di sisi Allah. Kami juga mengucapkan terima 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kasih atas kerja yang dilakukan selama ini,” tukas Jamal.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sementara Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 SIK mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 penyelidikan secara intensif terhadap kasus kematian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Supri Haryanto (50), yang ditemukan dalam kondisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 seperti terbakar. Meskipun demikian, pihaknya belum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bisa memastikan apakah mayat tersebut dibakar atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tidak. “Kalau kita melihat kondisi mayat itu memang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 seperti terbakar, tapi kami belum bisa menyimpulkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tanpa ada penelitian dari ahlinya,” imbuhnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Untuk mengungkap hal tersebut, pihaknya sudah men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 datangi keluarga untuk melakukan otopsi, namun keluarga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tidak mengizinkan untuk melakukan otopsi. Pihaknya juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 telah berkoordinasi dengan dokter yang melakukan identi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 fikasi dan melakukan pemeriksaan luar terhadap kondisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 korban, namun hasilnya belum dikeluarkan. “Kami masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian kor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ban. Kami juga sudah menghubungi pihak Laboratorium 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Forensik (Labfor) Bali untuk bersama-sama melakukan olah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 TKP. Secepatnya lah akan datang,” imbuh Muhammad se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 raya berharap kepada masyarakat di sekitar kejadian apa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bila ada yang melihat, mendengar, ataupun menyaksikan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 agar dapat menghubungi pihak kepolisian, supaya bisa men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gungkap hal tersebut. Begitupula untuk keluarga, apabila 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 korban pernah ada masalah dengan orang lain ataupun pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 hak lain, agar memberikan informasi kepada polisi. (ind) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Sempat Hilang

Pegawai PU Ditemukan Tewas Terbakar

Kualitas pertanyaan sangat up to date dan kekinian. Jadi, memang paslon harus menyiapkan diri soal pemahaman pengetahuan dan penguasaan terhadap isu aktual. Paling menarik antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa, melingkari arena debat. Antar pasangan calon juga tidak ada sekat, dan suasana seperti ini jarang sekali hadir didebat pasangan calon Pilkada daerah lain. “Dengan mekanisme debat yang bagus, moderatornya juga mengendalikan situasi juga cukup bagus, antar pasangan calon terjalin komunikasi yang baik dan diharapkan pada debat berikutnya paslon bisa menawarkan sesuatu yang lebih menarik,” tukasnya. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Moderator Mada Sukmajati yang mampu mengendalikan jalannya debat

(Suara NTB/arn)

Pasangan nomor urut 2, Saat Jaya

moderator yang memiliki kapasitas minimal setara dan sama baiknya dengan moderator pada debat putaran pertama ini. “Kami ingin memberikan yang terbaik. Kita tidak ingin bekerja asalasalan. Kami ingin debat berikutnya sukses sama seperti putaran pertama ini. Dari beberapa telepon yang masuk, kami mendapat apsresiasi dari banyak pihak atas kesuksesan debat awal ini. Alhamdulillah semua merasa puas, meski juga masih ada kekurangan sebagai bahan evaluasi kami berikutnya,” tandas Syukri.

Komisioner KPU NTB, Suhardi Soud, S.E, yang ikut memantau jalannya debat, menilai pelaksanaan debat kali ini berjalan baik.

Pasangan nomor urut 1 JIWA

(Suara NTB/arn)

Pasangan nomor urut 3, Husni-Mo

(Suara NTB/arn)

Wabup, Komisioner KPU Sumbawa bersama ketiga paslon foto bersama

Warga Sumbawa Antusias Tonton Debat Kandidat Sumbawa Besar (Suara NTB) Debat kandidat Pilkada Sumbawa yang digelar KPU Sumbawa di halaman kantor Bupati, Kamis (8/10) berlangsung menarik. Tampak sekali antusiasme warga menyaksikan jalannya debat, termasuk para ANS di lingkup Setda Sumbawa yang ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Seperti pantauan Suara NTB, pengendara jalan yang melintas di sekitar halaman kantor Bupati pun berhenti ikut menonton jalannya debat. Selaian massa simpatisan ketiga pasangan calon yang memang diundnag untuk hadir. Termasuk para kepala SKPD juga diundang dalam kegiatan ini.

Kegiatan debat kandidat ini dihadiri pula Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, bersama para kepala SKPD lingkup Pemkab Sumbawa. Selain itu hadir pula para pimpinan Universitas di Sumbawa, serta mahasiswa. “Kenapa kita laksana-

kan di halaman kantor Bupati, kita ingin sekaligus juga memberikan kesempatan bagi teman-teman ANS, agar bisa menyaksikan secara langsung. Para aparatur sipil negara (ANS) ini memang kita undang untuk menyaksikan,’’ tandas Ketua KPU, Syukri Rakhmat.

Debat kandidat dipandu moderator dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Mada Sukmajati. Ketiga pasangan calon masing-masing, nomor urut 1 Jack Morsa H. Abdulah – H. Irwan Rahadi (Jiwa), nomor urut 2 H. Asaat Abdullah – Chan-

(Suara NTB/arn)

MENONTON DEBAT- Antusiasme warga menonton debat publik termasuk pengendara jalan yang berhenti menonton debat hingga dari luar halaman kantor Bupati. dra Wijaya Rayes (Saat-Jaya), dan nomor urut 3 H Husni Jibril – H. Mahmud Abdullah (HusniMo), diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misinya. Setelah itu, Dr Mada Sukmajati memberikan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon

terkait visi misi yang disampaikan, terutama materi tentang pemerintahan dan birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, kependudukan serta infrastruktur. Kemudian pasangan calon juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada pasangan lainnya.

Pelaksanaan debat mendapat penjagaan ketat aparat Kepolisian Sumbawa. “Tidak boleh ada suasana ketegangan sedikit pun dalam Pilkada. Apalagi kita semua Tau Samawa yang pada prinsipnya adalah bersaudara,” pungkas Syukri. (arn)

Kecamatan di KSB Minta PLTU Kertasari Belum Kantongi IMB Anggaran Ditingkatkan Taliwang (Suara NTB) Alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan minta untuk ditingkatkan. Permintaan ini keluar dari kalangan Komisi II yang menjadi mitra kerja pemerintah kecamatan di lembaga legislatif.

Anggota Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP, Kamis (8/10) menyatakan, sudah seharusnya pemerintah meningkatkan anggaran operasional kecamatan. Sebab ke depan beban kerja instansi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten itu akan semakin berat. “Kami menilai pemerintah harus tambah anggaran kecamatan,” cetusnya kepada media ini.

Seharusnya kata dia, anggaran kecamatan itu sudah mulai didongkrakterhitungtahunini.Adanya tambahan kerja pemerintah kecamatanturutmengawasipenyaluran dana desa (DD), membuat beban kerja kecamatan semakin berat karena tidak didukung anggaranyangcukupmemadai.“Bayangkan saja hanya ratusan juta setahun, padahal banyak tupoksi pemerintah kabupaten yang didelegasikan ke kecamatan,” timpalnya.

Terlebih sekarang ini lanjut dia,

anggaran kecamatan terkesan timpang dengan anggaran yang dilelola desa. Pasalnya untuk desa selainAlokasiDanaDesa(ADD)yang bersumber dari daerah, desa juga mengelolaDDyangbersumberdari pusat. Di mana akumulasi anggaran itu bisa mencapai Rp 500 juta lebih per desa. Sementara anggaran yang dikelola kecamatan hanya setengah dari yang dimiliki desa.

“Dalam satu kecamatan itu kan terdiri dari beberapa desa. Bagaimana koordinasi kecamatan bisa maksimal kalau anggaran operasionalnya jauh lebih kecil dari yang dikeloladesa,”timpalAbidin.Iamengakui,sebagaiperpanjangantangan pemerintah kabupaten, kecamatan hanya sifatnya koordinasi. Hanya saja diakui atau tidak setiap kegiatanmemerlukanbiaya.“Pemerintah kecamatan ke depan harus kita topangdengananggaranyangproporsional.Denganbegitukinerjapemerintah di tingkat kecamatan dapat maksimal,” tandas politisi ini.

“Saya sudah lihat (anggaran) yang sekarang masih kecil untuk kecamatan. Makanya di 2016 akan kami suarakan hal ini melalui Komisi II,” pungkasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari, hingga kini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kondisi ini pun dibenarkan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku pihak yang berwenang menerbitkan IMB. “Benar, untuk PLTU kita belum menerbitkan IMBnya,” jelas kepala BPMPPT KSB, Drs. Hajamuddin kepada wartawan, Kamis (8/10).

Sebenarnya kata dia, PLTU Kertasari bukannya tidak mengurusi IMB-nya. Hanya saja proses penerbitannya sejauh ini masih tertunda karena sejumlah berkas persyaratan yang dibutuhkan belum dilengkapi.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi IMB sejumlah dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon IMB harus menyampaikan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.

Untuk dokumen administrasi terdiridari,tandabuktistatuskepemilikan tanah atau perjanjian pemanfaatan atas tanah, data kondisi atau situasi tanah yang menandakan letak dan topografi, data pemilik bangunan, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa, surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan, serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UPL-UKL) bagi yang terkena kewajiban.

“Dari syarat yang tertera itu, pihak perusahaan pelaksana pembangunan PLTU belum bisa menunjukkan UPL dan UKL. Karena itu dianggap belum memenuhi syarat untuk dikeluarkan IMB,” papar Hajamuddin.

Atas kekurangan berkas persyaratan tersebut, BPMPPT KSB akan kembali menyurati pihak pelaksana pembangunan PLTU Kertasari agar segera melengkapinya. “Begitu mereka lengkapi semua persyaratannya kami akan segera menerbitkan IMB-nya,” janjinya.

Disinggung soal syarat lain

penerbitan IMB yakni membayar pajak Galian C? Hajamuddin mengaku, tak menampiknya. Namun ia menyampaikan sesuai pasal 4 Perda Nomor 11 Tahun 2010 memberikan pengecualian terhadap fasilitas bangunan milik pemerintah dan TNI/ Polri, bangunan-bangunan darurat untuk kepentingan yang bersifat sementara atau tidak lebih dari 100 hari, serta bangunan jalan dan buangan air yang dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah kecuali yang bersifat usaha.

Mengacu pada ketentuan itu lanjutnya, maka untuk pembangunan PLTU yang termasuk fasilitas pemerintah, BPMPTT awalnya menilai bahwa tidak wajib mengantongi IMB. Karenanya saat awal dimulai pembangunan diberikan kelonggaran untuk melanjutkan pekerjaan. Akan tetapi di sisi lain bahwa IMB tetap harus dimiliki sebuah bangunan. “Kami masih terus melakukan konsultasi untuk urusan IMB PLTU ini,” tukasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

Halaman 7

Program Kesehatan Gratis, Dompu Berutang Rp 5,2 Miliar Dompu (Suara NTB) Program kesehatan gratis kini kembali menjadi bahan kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Dompu tahun 2015.

Program yang dirintis Bupati, H. Syaifurrahman Salman, SE tahun 2007 justru menyisakan masalah. Daerah tidak mampu membayar klaim pelayanan dari RSUD dan Puskesmas sejak 2014.

Kepala UPTD Jakkad Kabupaten Dompu, drg Yuni kepada Suara NTB di kantor Dewan, Rabu (7/10) mengaku, hingga saat ini pihaknya selaku pengelola program jaminan kesehatan masyarakat Dompu (Jakkad) masih menunggak tagihan klaim dari RSUD dan sembilan Puskesmas se Kabupaten Dompu. Bahkan di RSUD Dompu tunggakannya sejak 2014 lalu. “Sisa tunggakan tahun 2014 di RSUD Rp 1,314 miliar,” katanya.

Klaim untuk pelayanan tahun 2015, dikatakan drg Yuni, sejak Januari hingga di Juni juga belum dibayarkan sedikitpun dengan total klaim sebesar Rp 3,644 miliar. Sehingga total klaim dari RSUD yang mampu dibayarkan Pemda hingga Juni sebesar Rp 4,958 miliar. Sementara untuk Puskesmas se Kabupaten Dompu, jasa klaimnya hanya Rp 255,089 juta untuk periode Januari – Juli 2015.

Yuni mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat kepastian akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015 atau tidak untuk membayar tunggakan klaim layanan kesehatan gratis. “Kita tidak tahu, tapi data (tunggakan) ini diminta (Dinas PPKAD),” ungkapnya.

Tingginya tunggakan dari RSUD, dikatakan drg Yuni, karena layanan yang diberikan mengarah pada spesialisasi dan tarifnya pun berbeda dengan di Puskesmas. Berbeda dengan di Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan dasar dan tarifnya hanya Rp 5.000/pasien, sehingga klaimnya pun kecil.

Pada masa kampanye jelang pemilihan kepala daerah, beberapa pasangan calon menjadikan program pendidikan dan kesehatan gratis sebaga salah satu program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Padahal program ini, belum berubah kendati terjadi peralihan kepemimpinan dari H Syaifurrahman Salman, SE ke Drs. H. Bambang M. Yasin – Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM tahun 2010 – 2015. (ula)

(Suara NTB/uki)

DINONAKTIFKAN - Setelah dinonaktifkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) belum lama ini, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bima nampak terlihat sepi, Kamis (8/10). Aktivitas kampus yang teletak di Jalan Imam Bonjol Salama Kota Bima ini lumpuh total.

Pemkab Bima Tidak Akomodir Program Aspirasi Dewan Salah satunya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bima, H. Samaila, SH. Duta Partai PKB ini, Kamis (8/ 10) mengaku tidak satupun program yang diusulkannya diakomodir oleh pemerintah.

“Sangat keliru jika pemerintah tidak mengakomidir aspirasi masyarakat melalui kami di Dewan,” tegasnya.

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Upah Pekerja di Bima Tertinggi di NTB

khusus,” sambungnya.

Tidak hanya Samaila, anggota Dewan lainnya, Ahmad HM Saleh juga menyesalkan.

Bahkan anggota Komisi IV ini menyoroti sikap Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik, M.Si yang beda pendapat dan dinilainya tidak sejalan dengan Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd. “Saya men-

Dompu (Suara NTB)Bantuan bibit jagung seluas 20.000 ha tahun 2015 merupakan bibit bantuan dari Kementerian Pertanian RI. Bibit ini diarahkan untuk pengembangan jagung petani dalam rangka mendukung program swasembada jagung nasional. Pendistribusian bibit jagung diberikan kepada kelompok tani yang telah ditetapkan melalui KCD Pertanian Kecamatan.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (8/10) menegaskan, bantuan tersebut tengah didistriH. Fakhrurrazi

busikan kepada kelompok tani melalui UPTD Pertanian masing – masing Kecamatan. Kelompok penerima bantuan juga telah diSK-kan jauh sebelumnya.

Bibit jagung bantuan KementerianPertanianRIinisemuladirencanakan untuk ditanam pada musim kemarau (MK) 1. Tapi karena proses pengadaan bibit oleh Provinsi dan tidak bisa dipacu untuk ditanam pada MK 1, sehingga diarahkan pada musim hujan (MH) 2015.Apalagi di Dompu mengalami kekeringan dan beberapa jaringan irigasi tengah diperbaiki.

Sebelumnya, bantuan bibit jagung ini sempat dipolitisir oleh pasangan calon Bupati tertentu menjelang Pilkada Dompu. Bibit tersebut diklaim sebagai bibit bantuan yang diperjuangkan bersama timnya, sehingga petani bisa menghubungi Dinas Pertanian Dompu. (ula)

es hukum. “Kita sudah janjian dengan bidang Pertambangan dan Energi untuk turun ke lapangan siang ini,” ungkap Sofian Parsan kemarin.

Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, Sukarno, ST, MT mengatakan, pihaknya telah turun lapangan untuk mengecek praktik pertambangan pasir Hodo. Di lokasi pertambangan ditemukan ada dua alat berat eksavator yang sedang beroperasi dan terdapat papan mengatasnamakan CV WL. “Di lingkungan hidup tidak ada izinnya. Dari pertambangan juga tidak ada izin,” ungkap Sukarno.

Selain tidak memiliki izin, operasi pertambangan galian golongan C oleh CV WL juga telah melanggar ketentuan sempadan jalan. Ketentuannya, dalam jarak 100 meter tidak boleh ada aktivitas pertambangan. Namun kenyataannya, praktik galian pasir Hodo menggunakan alat berat ini jaraknya dengan jalan di bawah 100 meter.

Namun tinjauan lapan-

gan yang dilakukan pihaknya bersama kantor LH, dikatakan Sukarno, bukan karena adanya laporan ke Kepolisian.

Namun pihaknya telah merencanakan sebelumnya untuk mengetahui secara pasti apa masalahnya. “Kita sedang merekapnya. Tapi tadi LH langsung perintahkan untuk menghentikan pertambangan.

Mereka menghentikan aktivitasnya, t a p i tidak tahu setel a h kita p u lang,” ungkapnya. (ula)

Sofian Parsan

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pertambangan galian golongan C pasir Hodo di Sorinomo Pekat diduga tanpa izin dan melanggar izin lingkungan. Pertambangan oleh CV WL ini diduga telah melanggar ketentuan sempadan jalan dan telah dilaporkan ke Kepolisian. Pihak Pertambangan dan Energi serta kantor Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan langsung menginstruksikan dua alat berat yang sedang beroperasi dihentikan.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Dompu, Sofian Parsan kepada Suara NTB, Kamis (8/10) mengatakan, praktik pertambangan galian pasir di Hodo Pekat oleh CV WL tanpa izin dari pihaknya. Namun beberapa waktu lalu, pemilik berinisial Drs. AJ mengajukan izin lingkungan kepada pihaknya dan diminta untuk melengkapi berkas. “Tapi hingga saat ini belum kembali (memproses izinnya),” kata Parsan.

Selain tidak mengantongi izin lingkungan, praktik pertambangan bahan galian golong C ini juga tidak memiliki izin dari pertambangan. Sehingga tidak heran ada pihak yang melaporkannya ke pros-

rakat, karena masyarakat sendiri yang mengusulkan pada pihaknya ketika melakukan reses di setiap daerah pemilihan (Dapil). Dana ini diperuntukan untuk berbagai program, sesuai kebutuhan masyarat yang sangat krusial,” tambahnya.

Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik, M.Si hendak dikonfirmasi mengenai tudingan para Dewan tersebut, namun Sekda tidak berada di ruangannya. “Pak Sekda sedang berada di luar daerah,” pungkas stafnya. (uki)

KPU dan Panwas Minta Pemda Penuhi Anggaran Pilkada Dompu

Dompu Instruksikan Pertambangan di Hodo Dihentikan

(Suara NTB/uki)

Leo Muslim

Lebih lanjut dikatakannya ada sejumlah program yang diusulkannya untuk tiga kecamatan yang dinilainya sama sekali tidak diakomodir pemerintah dalam rancangan anggaran tahun 2016 mendatang, di antaranya kecamatan Soromandi, Madapangga dan Belo. “Saya pikir ketiga wilayah ini harus diprogramkan secara

Dompu Distribusikan Bibit Jagung untuk 20.000 Hektar

Yuni

Bima (Suara NTB) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bima mengklaim Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk wilayah setempat mencapai Rp 1,5 juta per bulan. UMK itu dinilai paling besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yakni sebesar Rp 1,3 juta.

“Upah tenaga kerja di Bima capai Rp 1,5 juta per bulan dan upah ini tertinggi dibanding upah Provinsi,” terang Kabid Hubungan Industri (HI) dan Keselamatan Kerja (K2) Disnakertrans Kabupaten Bima, Leo Muslim, M. Ap kepada Suara NTB, Kamis (8/10).

Menurut Leo, di Kabupaten Bima terdapat satu perusahaan besar yakni Tambang Mutiara (BSM) berlokasi di Kecamatan Sape. Sementara perusahaan sedang sekitar 30an dan perusahaan kecil berjumlah ratusan. Kendati jumlah perusahaan tidak begitu banyak, namun soal upah tetap diberikan layak sesuai dengan standar UMK. “Belum ada keluhan soal pembayaran upah, yang jelas tetap diberikan sesuai UMK kita,” sambungnya.

Untuk memperjelas pembayaran mengenai upah, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mengetahui hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan perusahaan.

Apabila di kemudian hari tersangkut masalah, surat tersebut akan menjadi dasar untuk menyelesaikannya. “Ini adalah kesepakatan kita bersama, dan tetap akan difasilitasi oleh Disnakertrans jika ada sengketa,” jelasnya.

Soal pemberian upah yang tidak sesuai UMK, kelebihan jam kerja atau karyawan di-PHK, hingga kini belum ada laporan yang diterima oleh pihaknya.

“Mudah – mudahan tidak akan terjadi di Bima,” harapnya.

Akan tetapi Leo mengeluhkan, para pekerja di Bima masih banyak yang belum mengurus BPJS ketenagakerjaan, padahal hal itu sangat bermanfaat bagi masa yang akan datang sebagai jaminan di hari tua (JHT). “Para pekerja di Bima yang baru memiliki BPJS mencapai 30 persen sementara 70 persen belum. Namun berhubung kantor BPJS khusus menangani tenaga kerja sudah ada di Bima, nanti kita akan langsung arahkan kesana untuk mengurusnya,” pungkasnya. (uki)

duga Sekda tidak melaporkan hal ini ke Penjabat Bupati, sehingga semua usulan tidak diakomodir,” katanya.

Ahmad mengaku setiap tahun program, salah satunya dana aspirasi selalu diusulkan oleh pihaknya kepada eksekutif. Namun pada tahun ini satupun usulan Dewan tidak pernah diakomodir. “Aturan mana sebagai dasar acuannya menghapus dana aspirasi kami,” jelasnya.

Ahmad menambahkan dana aspirasi itu diperuntukkan langsung pada masya-

Bima (Suara NTB) Beberapa anggota DPRD Kabupaten Bima menyesalkan sikap eksekutif yang dinilai tidak mengakomodir sejumlah program aspirasi dari Dewan. Padahal aspirasi itu muncul dari hasil reses beberapa waktu lalu di tengah masyarakat.

Dompu (Suara NTB) Anggaran Pilkada untuk KPU dan Panwas Kabupaten Dompu diajukan pemerintah tidak sesuai perencanaan yang dibutuhkan. Pemda pun dituntut memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada sesuai perencanaan. Selain mengacu kebutuhan riil anggaran, penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 51 tahun 2015.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST kepada Suara NTB, Kamis (8/10), mengaku belum mendapatkan informasi alokasi anggaran yang diberikan pemerintah melalui APBD perubahan 2015. Namun berdasarkan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Bupati, untuk KPU sebesar Rp 15 miliar dan dicairkan tahap pertama sebesar Rp 9 miliar.

Karena alokasi Rp 15 miliar disusun dengan perencanaan delapan pasangan calon (paslon) kepala daerah, sehingga dilakukan revisi dengan hanya empat paslon.

Berdasarkan Permendagri No 51 tahun 2015 sebagai perubahan pertama dari Permendagri No 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana Pilkada diatur, masa kerja penyelenggara Pilkada tingkat Kabupaten selama 12 bulan hingga Maret 2016 dari sebelumnya hanya delapan bulan. Perubahan masa kerja ini berimbas pada pembiayaan yang harus dikeluarkan berupa honor. “Kita sudah lakukan revisi dari rencana semula Rp 15 miliar menjadi Rp 13,5 miliar,” kata Rusdyanto.

Rusdyanto mengharapkan, pemerintah dapat merealisasikan kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2015. Bila dialokasikan pada APBD 2016 dikhawatirkan akan terkendala pencairan dan menghambat proses Pilkada. Karena tahapan Pilkada akan dilangsungkan hingga Maret 2016 dengan agenda kegiatan melayani gugatan hasil Pilkada, evaluasi dan pelaporan serta berbagai kegiatan lainnya

(Suara NTB/ula)

Rusdiyanto yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 miliar lebih. “Kalau dianggarkan dalam APBD 2016, kita khawatirkan akan terkendala proses pencairan.

Kita berharap agar bisa dianggarkan tahun 2015 ini,” ungkapnya.

Anggota Panwas Kabupaten Dompu, M. Zaelani, SE yang dihubungi mengatakan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar sudah menjadi kebutuhan riil pengawasan. Pengawasan ini tidak hanya sampai di tingkat Desa/Kelurahan, tapi sesuai amanat undang – undang tentang Pilkada juga terdapat pengawas TPS. Sesuai jumlah TPS pada Pilkada Dompu sebanyak 458, sehingga jumlah pengawasnya 458 orang. “Hasil rakor kita dengan Bappeda dan Linmas memang disepakati anggaranya Rp 2,250 miliar sesuai Permendagri No 44. Keluarnya Permendagri No 51 tahun 2015 tentang revisi Permendagri No 44, dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan riil anggarannya Rp 3,5 miliar,” ungkap Zaelani.

Berdasarkan nota keuangan RAPBD Perubahan 2015 yang diajukan pemerintah kepada DPRD Dompu, disebutkan total anggaran Pilkada untuk KPU sebesar Rp 11,5 miliar, untuk Panwas sebesar Rp 2,250 miliar, dan untuk keamanan sebesar Rp 2,5 miliar. (ula)

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Kejaksaan Cekal Istri Mantan Wabup Lobar Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengeluarkan surat pencekalan terhadap tersangka kasus tanah hutan lindung Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Salah seorang tersangka yang dicekal yakni IM yang merupakan istri mantan Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar) H. Mahrip.

Kajari Mataram melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH yang dikonfirmasi, Kamis (8/10) siang,

menyebutkan surat pencekalan terhadap IM dikeluarkan begitu status tersangka disandang. Surat

pencekalan ini untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri. Sebab, jika sudah ke luar negeri apalagi

ke Singapura tentu akan mempersulit proses penyidikan yang dilakukan pihaknya. Terlebih, IM juga berprofesi sebagai pengusaha yang kerap ke luar negeri. “Kalau dia sudah keluar negeri pasti menyusahkan penyidikan,” tuturnya.

Tidak hanya IM, status pencekalan ini juga diter-

bitkan untuk tersangka lain.

Seperti diketahui, Kejari juga telah menetapkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), berinisial IBB sebagai tersangka. Para pihak ini pun sudah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Selain IBB, dalam kasus ini juga ditetapkan dua tersangka lainnya, IMB

dan ZA, masih dari kalangan BPN. Keduanya juga terlibat dalam proses pengukuran lahan Kedaro. Terkait kasus penjualan hutan lindung, Kejaksaan juga sudah menyita dokumen termasuk sertifikat yang dipegang tersangka IM, termasuk dokumen dari pihak BPN. Mengenai audit BPK yang

sudah diminta untuk menentukan nilai kerugian negara, tak disebutkan apakah sudah dikantongi atau tidak. Namun dari hasil analisa internal dan ekspos bersama pihak Kejati NTB, indikasi keterlibatan pihakpihak lain dalam kasus ini, semakin menguat, termasuk BPN. (use)

Mandek, Kasus Asrama PAUD-NI Mataram (Suara NTB) Setelah pemeriksaan tiga orang pejabat dari PAUD, penanganan perkara dugaan korupsi asrama PAUD-NI NTB tahun 2012 senilai Rp 2,1 miliar lama tak terdengar kabarnya. Kabar terakhir, Kejaksaan telah meminta dilakukan audit terhadap proyek yang berlangsung sejak tahun 2013 ini. Namun BPKP Provinsi NTB membantah adanya audit tersebut.

Sebelumnya terkait kasus ini, Kajati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku telah meminta audit kerugian negara terhadap BPKP. Pasalnya, seluruh tahapan penyidikan sudah dilakukan pihaknya. Termasuk telah meminta keterangan saksi yang merupakan pejabat dari PAUD. Hanya saja, mengenai klaim adanya permintaana audit ini dibantah oleh BPKP Provinsi NTB. Saat dikonfirmasi Kamis (8/10) siang, Kepala BPKP melalui Korwas Investigasi Ngatno, SE membantah adanya permintaan tersebut. Saat ini sama sekali tak ada audit yang dilakukan pihaknya mengenai kasus tersebut. “Tak ada audit kasus asrama PAUDNI,” bantahnya. Dia pun mempertanyakan sumber yang menyebutkan adanya audit kasus ini. Saat disebutkan pernyataan tersebut berasal dari Kasi Penkum dan Humas Kejati, Ngatno menyebutkan akan menanyakan kembali ke Kejaksaan. “Saya tanyakan dulu dengan Sutapa,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kasus PAUD-NI ini memeriksa tiga orang pejabat dari PAUD. Pemeriksaan dilakukan pada September 2014. Tiga orang pejabat tersebut masing-masing, pejabat pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), Ahmad Bawazir, Bendahara Pengeluaran Farida dan PPK untuk proyek tahun 2011, Khairudin. Pemeriksaan ketiganya untuk memperdalam penyidikan. Kasus tersebut telah menetapkan tiga orang tersangka. (use)

Indonesia Darurat Kekerasan Anak Mataram (Suara NTB) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof. DR. Yohana Susana Yembise, mengatakan Indonesia saat ini dalam keadaan darurat kekerasan terhadap anak. “Kekerasan terhadap anak di NTB cukup tinggi, nomor lima ya?, Tidak saja hanya di NTB, Dimanamana juga terjadi. Malah semakin meningkat angka kekerasan,” kata Yohana kepada wartawan, di sela-sela kunjungannya ke Taman Baca di Lapangan Sangkareang, Mataram, Kamis (8/10).

Harus ada perhatian dari pemerintah melalui Kementerian PPPA. “Indikator-indikator kota layak anak harus dijawab semua. Koordinasi dari pusat, provinsi, kota, bahkan sampai desa-desa harus berjalan dengan baik,” tegasnya. Kementerian sedang membuat assesment dan evaluasi tentang pemenuhan hak-hak anak, tumbuh kembang anak, dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua dan sekolah.

“Sehingga nanti bisa dibuat guidelines atau standar operasional yang dibagikan ke sekolah-sekolah dan ke seluruh keluarga sebagai pedoman melakukan kegiatan yang ramah dan layak anak,” jelasnya.

Saat ini pihkanya sedang menindaklanjuti pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas P2A). Kementerian sudah meminta kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di setiap provinsi untuk mengirimkan satu perempuan. “Kita mulai dari 34 orang, satu perempuan satu provinsi untuk dilantik di Jayapura.

Nanti akan dibuat Rakornas. Setelah itu mereka kembali untuk membentuk Satgas sampai ke desa-desa,” jelasnya.

Pihak kementerian akan membuat MoU dengan Polwan untuk bekerja bersama-sama dalam memerangi kekerasan perempuan dan anak. “Begitu ada kejadian kekerasan, mereka sudah ada disana,” demikian Yohana.

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengungkapkan, bahwa NTB berada di peringkat kelima kasus kekerasan anak saat menghadiri perayaan Hari Anak Nasional di Mataram beberapa waktu lalu. (why)

DPS Ganda Berkurang Menjadi 1.507 Pemilih Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram merilis bahwa daftar pemilih sementara (DPS) ganda, sebenarnya 1.507 pemilih. Data itu bukan karena adanya kesamaan nomor induk kependudukan (NIK), tetapi hanya kemiripan nama saja. “Bukan NIK -nya yang sama. Namanya sama, tapi alamat, tanggal lahirnya berbeda,” kata Bedi dikonfirmasi, Kamis (8/10).

Seperti diketahui sebelumnya,daftar pemilih sementara (DPS) diduga ganda, dirilis oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Mataram 30.450 pemilih. Jumlah ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Mataram. Paling banyak DPS ganda yakni di Kecamatan Sekarbela 7.749 padahal jumlah penduduknya sedikit. Kecamatan Sandubaya 6.678 pemilih. Kecamatan Cakranegara 5.103 pemilih, Selaparang 5.082 pemilih, Ampenan 3.402 pemilih dan terakhir Kecamatan Mataram 2.436 pemilih.

Bedi menambahkan, hasil pencermatan ulang oleh Panwaslu kemudian dikomparasikan dengan hasil analisis PPS dan PPK, bahwa angka sebenarnya 1.507.

Artinya, ada kesalahan penginputan dan sistem digunakan oleh Panwaslu. Pada prinsipnya, pihaknya menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dan meminta PPK dan PPS mengecek kembali di lapangan. “Itu kesalahan sistem mereka,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan pemilih sudah meninggal dan pindah? Bedi enggan menjelaskan secara pasti.

Yang jelas, jumlah pemilih meninggal dan pindah ada, karena data DPT diberikan oleh Kemendagri. Ini bisa saja berubah sehingga akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Paling tidak menghapus NIK pemilih yang sudah meninggal atau pindah.

Sebagai gambaran DPS di enam kecamatan sebanyak 301.131 pemilih. Kecamatan Ampenan 64.307 pemilih, Kecamatan Mataram 56.885, Cakranegara 47.616, Sandubaya 45.545, Selaparang 49.365 dan Sekarbela 37.413 pemilih. (cem)

(Suara NTB/yon)

CEK PESERTA - Kasdam IX Udayana, Hadi Kusnandar melakukan pengecekan peserta apel pembukaan TMMD di Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel,

TNI Diminta Menyatu dengan Masyarakat Selong (Suara NTB) – Kasdam IX Udayana, Brigjen Hadi Kusnandar, mengatakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat. Dimana, katanya, melalui program ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan

kepentingan masyarakat di daerah pedesaan khususnya di wilayah Kodim 1615 Lotim.

“Kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh 61 wilayah se-Indonesia selama 21 hari ini harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektoral yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun kesatuan bangsa

dalam NKRI,” jelasnya dalam apel pembukaan TMMD ke95 di Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lotim, Kamis (8/10).

Kasdam IX Udayana yang bertugas selaku inspektur upacara menegaskan, kegiatan TMMD ini dilaksanakan sejalan dengan sebagaimana visi-misi bangsa Indonesia yang bertujuan mewujudkan kedaulatan serta menambah

wawasan kebangsaan dan menumbuhkan sifat gotong royong di tengah masyarakat.

Dandim Lotim, Letkol Infanteri Mustofa, mengungkapkan latar belakang dilakukannya TMMD karena masih banyak ditemukan desa maupun dusun yang terisolir khususnya di Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel yang menjadi pusat pelaksanaan TMMD tersebut. Sehingga,

dalam kegiatan TMMD itu nantinya sejumlah program akan dilaksanakan mulai dari pembukaan maupun pembangunan infrastruktur jalan sebagai penghubung antara dusun/desa yang satu dengan yang lainnya. Sementara, untuk non fisik akan dilakukan pengobatan gratis, penyuluhan di bidang pendidikan, kesehatan, Kamtibmas, dan sejumlah penyuluhan lainnya. (yon)

Polres Lobar Sita Dokumen Transaksi Jual Beli Lahan Kantor Gerindra Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat terus mendalami kasus jual beli lahan Kantor DPC Gerindra Lobar. Polres telah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam proses penyidikan ini, Polres akan menyita alat bukti transaksi jual beli lahan tersebut. atas dasar itu nanti akan dilakukan penyidikan lanjutan.

Demikian disampaikan Kasatreskrim Polres Lobar, AKP sidik Priamursita kepa-

da wartawan. Dijelaskan, tahapan penanganan kasus ini telah dilalui mulai dari penyelidikan mencari tindak pidana. Setelah mengetahui ada peristiwa pidana, pihaknya menggelar perkara. Lalu kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. “Kami akan fokus pada dua alat bukti itu. Kami akan lakukan penyitaan dokumen transaksi,’’ terangnya. Dokumen ini bisa saja diambil dari pelapor dan terlapor.

Beberapa dokumen yang akan disita, seperti kwitansi,

akta jual beli dan bukti notaris. Dari hasil penyidikan jelasnya, kasus ini termasuk tindakan penggelapan, karena pembayaran lahan tidak diberikan ke pemiliknya.

Selain itu, Polres juga tengah mendalami transaksi pembayaran lahan tersebut antara dewan dengan kuasa pemilik lahan. Untuk menelusuri transaksi tersebut, pihak Polres telah memeriksa Wakil Ketua DPRD Lobar, HM Nursaid. Demikian disampaikan Kasatreskrim Polres Lo-

PPP Ajukan Pengganti Bahrul Fahmi Giri Menang (Suara NTB) – Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan anggota DPRD Lobar, H Bahrul Fahmi akan segera dilaksanakan. PPP telah mengusulkan nama pengganti mantan Ketua Komisi IV tersebut. PPP mengajukan nama Drs. Iskandar sebagai pengganti terdakwa kasus Aset ini.

Namun untuk melaksanakan PAW ini, Sekretariat DPRD Lobar masih perlu menunggu SK pengangkatan dari Gubernur. “Sudah masuk surat usulan dari PPP pengganti Bahrul Fahmi, diusulkan Drs. H Iskandar. Tapi kami masih menunggu SK pemberhetian dari Gubernur,” terang Sekwan Lobar, HL Saswadi.

Dijelaskan, surat usulan dari PP masuk pekan lalu.

Setelah menerima surat usulan tersebut pihaknya langsung memprosesnya. Pihaknya juga sudah mengusulkan ke Gubernur untuk menerbitkn SK pemberhentian Bahrul Fahmi. Surat itu dikirim seminggu yang lalu namun belum ditanggapi, karena kendalanya menunggu SK pemberhentian dari PPP. SK itu sudah terbit dan dilayangkan ke provinsi sejak enam hari lalu.

Setelah semua proses iini selesai, maka pihaknya segera bersurat ke KPU untuk mencocokkan data. Karena KPU

(Suara NTB/dok)

HL Saswadi sendiri memiliki rakapan suara Pileg 2013 lalu. Setelah ada data dari KPU, maka pihaknya akan menindaklanjutinya dengan mengusulkan kembali ke provinsi dalam hal ini Gubernur untuk menerbitkan SK pengangkatan Drs. Iskandar.

Selanjutnya, setelah ada SK dari Gubernur tersebut maka barulah akan dijadwalkan di Banmus terkait kapan pelantikan. “Kapan targetnya?, yang jelas dalam waktu dekat ini, paling tidak Bulan November,’’ jelas Saswadi.

Sementara itu, Ketua

DPRD Lobar Hj Sumiatun mengaku bahwa surat usulan dari PPP sudah diterima. Pihaknya langsung meminta ke Sekwan untuk memprosesnya.

“Kami sudah proses,” terangnya cetusnya.

Pihaknya sudah melakukan pergantian pimpinan di Komisi IV pascaditinggal oleh Bahrul Fahmi. Sesuai aturan jelasnya, terkait pergantian pimpinan, komisi IV bersurat ke ketua DPRD selanjutnya Ketua DPRD akan melanjutkan ke sekretariat dewan untuk diproses. komisi IV diketuai Munawir Haris. (her)

bar, AKP Sidik Priamursita kepada wartawan kemarin.

Dijelaskan, pihaknya telah melakukan gelar perkara kasus jual beli lahan lokasi pembangunan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra yang berlokasi di Dusun Aik Ampat Kelurahan Dasan Geres. Dari hasil gelar perkara tersebut, Polres menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Polres pun telah mengantongi calon tersangka.

Dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang

ada, kasus ini sangat memungkinkan dinaikkan ke penyidikan. Namun terkait siapa calon tersangkanya, pihaknya masih merahasiakan untuk keperluan penyidikan.

Kasus ini mencuat setelah ibu Rona mempersoalkan jual beli lahan seluas 4,1 are miliknya. Pasalnya, ia sampai saat ini belum menerima sisa pembayaran lahannya Rp 60 juta lebih dari harga lahan Rp 200 juta. Pemilik lahan pun melaporkan persoalan jual beli lahan ini ke Polres Lobar. (her)

Penahanan Tersangka BSPS Tunggu Audit Mataram (Suara NTB) Meski telah ditetapkan statusnya, tersangka dugaan korupsi Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) belum juga ditahan. Kejaksaan baru akan menahan tersangka setelah menerima hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi NTB. Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH., yang dikonfirmasi di Kejaksaan, Kamis (8/10) siang, menyebutkan saat ini BPKP tengah dalam proses penghitungan kerugian negara. Menurutnya, proses audit tinggal dilakukan penghitungan dan tak ada lagi kegiatan tim untuk turun ke lapangan. Terlebih pihaknya sudah menyerahkan seluruh data yang diperlukan untuk melakukan audit.

Menurutnya, dalam proyek senilai Rp 5,5 miliar tersebut, pihaknya sudah memiliki kesimpulan awal mengenai kerugian, yakni sebesar Rp 500 juta.

Namun untuk memastikan berapa kerugiannya tentu harus menunggu hasil audit dari BPKP. Hasil audit ini juga sekaligus untuk menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, Ruslan, selaku penyuplai material bangunan.

Untuk saksi sudah rampung dilakukan, terakhir yang diperiksa pihaknya yakni dua orang masing-masing Koordinator Pendataan Perencanaan dan Supervisi Program BSPS

Wilayah NTB tahun 2013 Drs Alimudin dan Koordinator Perencanaan dan Supervisi Program BSPS Wilayah KLU Zaldi Ruhadian. Keduanya diperiksa secara terpisah pada Selasa (22/9) dan Rabu (23/9).

Ditanya apakah akan ada penambahan tersangka dalam perkara ini? Herya menyebutkan adanya kemungkinan tersebut. Hal itu juga tentu akan mengacu dari hasil audit. Dari hasil audit tersebut, tentunya BPKP akan memberikan pendapat pihak mana saja yang akan bertanggungjawab. Hanya saja pihaknya belum memastikan apakah tambahan tersangka ini berasal dari kalangan pejabat atau pihak lain. “Dari hasil audit itu kan, BPKP akan berpendapat,” paparnya.

Sembari menunggu hasil audit dari BPKP Perwakilan di Mataram terkait kerugian negara, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengintensifkan pemeriksaan saksi dalam kasus Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah adanya penetapan tersangka, beberapa waktu lalu penyidik memeriksa dua orang saksi dari pihak ke-3 dalam proyek dimaksud.

Seperti diketahui, dana BSPS sebesar Rp 5,2 miliar bersumber dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sementara leading sector melalui BMPDes KLU. (use)

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 PARA MAHASISWI dari Unit Kegiatan Mahasiswa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (UKM) Tari, Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Negeri Gde Pudja Mataram berlatih menari, Kamis (8/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 10) pagi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mereka yang sedang menari berbaris dan berpacak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gulu. Sesekali tangannya yang terangkat, turun men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gibas selendang yang terikat di pinggang masing-mas1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ing. Bola matanya bergerak liar, bak sedang melihat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sesuatu yang tak terlihat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Adalah I Gusti Ayu Desi, yang duduk di hadapan para 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penari yang berkonsentrasi merangkai gerak tubuhnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ia adalah Pembina UKM Tari yang memang sengaja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 datang memantau sekaligus melatih para mahasiswi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 binaanya. Ia menyambut hangat kedatangan Suara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 NTB yang ingin mewawancara seputar ilmu tari yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dikuasainya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Dalam tari tradisi, utamanya tari Bali, terdapat ger1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan-gerakan yang lembut. Setiap gerakannya juga men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gandung makna tersendiri. Seperti misalnya dalam Tari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Rengganis. Dalam tarian ini terdapat sembilan jenis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gerakan yang menandakan sembilan arah penjuru mata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 angin,” tuturnya, didampingi Ketua UKM Tari STAH 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Negeri Gde Pudja Mataram, Ni Luh Novianti.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ia mengatakan, tari tradisi biasanya dipentaskan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 saat perayaan upacara-upacara keagamaan (Hindu). Tak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 segan, disebutnya bahwa tarian tersebut juga merupa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan rangkaian dari prosesi upacara keagamaan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dilakukan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Dalam dunia tari, ada yang disebut Tari Wali. Tari1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 an inilah yang kita sebut sebagai tari tradisi dan bi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 asanya dipentaskan saat upacara-upacara keagamaan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kita biasa menyebutnya Ngayah,” imbuhnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Nilai estetika (keindahan) seni tari itu, lanjutnya, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak hanya terletak pada lembut atau lenturnya gera1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan. Tetapi, di balik sebuah tarian, ada pesona lain yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bisa dinikmati dalam satu sajian karya seni tari. Peso1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 na lain itu, bisa saja berbentuk makna keseluruhan atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bahkan pesan yang ingin disampaikan melalui karya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 seni, baik tari kreasi maupun tari wali atau tari tradisi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Menari ke India 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Pertunjukan seni yang dilakukan UKM ini tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hanya menawan di dalam “Kandang” semata. Melain1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan, beberapa waktu lalu, UKM ini melalui misi kam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pusnya, pernah menyajikan hasil kreativitasnya ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 negeri India. Para penari berkolaborasi antara maha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 siswi dengan dosen dan juga staf Kampus.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Kalau pas ke India, yang kami tampilkan adalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tari Rhamayana. Itu memang tari tradisi yang muncul 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dari kisah Rhamayana,” bebernya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Sederet tari tradisi yang mampu menaut hati saat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dipentaskan diantaranya; tari Pendet, tari Rangga Dewa, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dan banyak lagi tarian lainnya. Seni tari, menurut umat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Hindu, merupakan kesenian yang disakralkan oleh se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mua kalangan mereka. Beberapa jenis gerakan tari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dalam tari tradisi diantaranya, Tandang, Tangkep dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Tangkis.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Selepas pembinanya memberikan komentar tentang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 seputar dunia tari, Ketua UKM Tari, Ni Luh Novianti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mencetuskan bahwa sejak 14 -21 November nanti, kam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pusnya akan menyelenggarakan Pekan Seni (Peksi).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 UKM-nya kebagian jatah untuk melaksanakan lomba 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tari dengan berbagai jenjang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Lomba tari yang akan diselenggarakan UKM ini akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 berlangsung pada, Minggu, 15 November mendatang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mereka akan melombakan tari tradisi yang sudah me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 miliki pakem dengan kategori penari tunggal usia 14 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tahun kebawah, penari tunggal 14 tahun keatas dan juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penari kelompok yang ingin menampilkan tari kreasi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Lomba tarinya ada tiga kategori, pertama, untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penari tunggal 14 tahun kebawah kita lombakan tari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Sekarjagad dan tari Puspanjali. Kedua, penari tunggal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dengan usia 14 tahun keatas, kita minta pentaskan tari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 selat segare dan tari kondong. Kalau tari kelompok, itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bebas, yang penting tari bali,” bebernya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Melalui kegiatan lomba tari itu, mereka ingin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menumbuhkan minat dan bakat generasi muda agar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 terus mempelajari kesenian yang disakralkan ini. Dis1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 amping itu, lomba tersebut juga bertujuan memacu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kreativitas anak dalam membantu daya tumbuh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kembangnya, kemudian dilengkapi dengan pemaha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 man dan wawasan yang luas tentang berbagai bidang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ilmu, utamanya ilmu tari. (met) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Tari Tradisi, Lentur dan Menautkan Hati

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sekretariat Dibongkar Sepihak

Ketua Dewan Kesenian Geram, Kepala Taman Budaya Bungkam Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Kesenian NTB, Kongso Sukoco geram atas pembongkaran gedung kesekretariatannya yang dilakukan secara sepihak. Kepala Taman Budaya NTB Dra. Endah Setyorini bungkam ketika ditanya menyangkut persoalan itu.

“Kalau masalah yang itu, silakan tanyakan ke pak Kadisbudpar NTB,” tanggapnya dengan singkat, Kamis (8/ 10) kepada Suara NTB, via telepon.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kesenian NTB menuturkan, pembongkaran sekretarianya itu dilakukan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepadanya. Ia menilai, tindakan tersebut merupakan upaya mengusir secara tidak hormat.

Padahal, Dewan Kesenian adalah lembaga resmi dan menempati kesekretariatan di Gedung Panggung Tertutup Taman Budaya itu berdasarkan Surat Keterangan (SK) Gubernur tahun 2010 lalu.

“Dewan Kesenian ini adalah lembaga resmi yang bekerja berdasarkan SK Gubernur. Kalau kita melihat, peristiwa pembongkarannya ini, menurut kami ini adalah upaya mengusir secara tidak

hormat,” tegas Kongso.

Ia mengungkapkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak birokrasi terhadapnya terasa masih kental dengan pendekatan kekuasaan. Padahal, pola-pola semacam itu semestinya sudah lenyap dari peradaban masa sekarang.

“Tindakan ini, jelas menunjukan sikap yang tidak etis. Justru hal-hal semacam ini, membangun komunikasi yang semakin tidak kondusif,”

cetusnya.

Dibeberkan, aksi-aksi pembongkaran sepihak atas kebijakan pejabat birokrasi tersebut sudah menimpanya berulang kali. “Ini bukan kali pertama, bahkan sebelumnya juga pernah. Tetapi masih bisa kami maklumi. Dan sekarang ini, menurut kami sudah betul-betul keterlaluan,” lanjutnya.

Akibat pembongkaran sepihak itu, sejumlah arsip penting milik Dewan Kesenian menghilang karena tercecer tidak karuan. Arsip-arsip yang menghilang berupa, bukubuku kesenian dan kesusastraan yang pernah diterbitkan oleh dewan kesenian. Pihak-

nya, berencana mengadukan perkara ini ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTB. Pengaduan akan dilakukanya untuk melihat potensi-potensi yang pengerusakan yang bisa dilaporkan ke kepolisian.

Kongso juga menyesalkan pernyataan Kepala Taman Budaya. Ia menilai, semestinya Kepala Taman Budaya NTB berkomentar terkait perkara ini. “Semestinya Kepala Taman Budaya tahu dan harus berkomentar soal ini. Kalau dia tidak tahu, berarti dia tidak memimpin di areal yang luasnya tidak lebih dari tiga hektar ini,” tandasnya. (met)

Gendang Beleq dan Penginang Pidada Jadi Tari Penyambutan Mataram (Suara NTB) Kota Mataram menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional yang akan dibuka pada Sabtu (10/10) esok. Sebagai tuan rumah, Kota Mataram akan mempersembahkan sebuah tari penyambutan untuk menyambut berbagai tamu yang datang pada saat pembukaan kegiatan bertaraf nasional tersebut. Tari yang akan dipersembahkan untuk menyambut tamu adalah Tari Gendang Beleq dan Penginang Pidada.

Tari ini disiapkan oleh seniman tari Kota Mataram, H. Abdul Hamid. Kepada Suara NTB, Kamis (8/10), Hamid mengatakan untuk persiapan menampilkan tari ini, pihaknya hanya perlu latihan selama tiga kali. Untuk memantapkan penampilan sebelum hari H, pihaknya akan menggelar gladi kotor dan gladi bersih.

Hamid mengatakan tari ini merupakan tari garapannya sejak beberapa waktu lalu dan kerap ditampilkan di berbagai kesempatan. “Tari ini sebe-

narnya sudah ada tapi digarap lagi dan dilatih kembali. Insya Allah kami siap tampil untuk menyambut Menteri (Menteri Pertanian),” cetusnya.

Untuk tari garapan ini, Hamid melibatkan empat orang untuk penari Gendang Beleq, enam orang pembawa Penginang Pidada, penabuh sebanyak 14 orang, dan dua orang pembawa payung. Tari ini khusus digarap sebagai tari penyambutan dalam berbagai kegiatan.

Hamid menjelaskan bahwa Tari Gendang Beleq kerap ditampilkan sebagai tari penyambutan. Tari ini pun digabung dengan Penginang Pidada.

Penginang Pidada adalah sebuah wadah untuk menyimpan kapur sirih yang melambangkan sebuah persembahan untuk menghormati tamu yang datang ke daerah ini.

Festival Hortikultura Nasional akan dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan. Rencananya kegiatan ini akan dibuka oleh Menter Pertanian dan dihadiri peserta dari berbagai daerah di Indonesia. (ynt)

Proses Regenerasi Dalang Wayang Dinilai Lambat Mataram (Suara NTB)Proses regenerasi dalang pewayangan di Pulau Lombok dinilai berjalan lambat. Regenerasi dibutuhkan untuk melestarikan tradisi dengan mentranformasikan pemahaman ilmu-ilmu pewayangan dan pedalangan.

Regenerasi penting dilakukan demi mengganti pada ki dalang yang sudah menjadi sesepuh.

“Proses regenerasi yang kita

lakukan saat ini, jika diamati memang berjalan lambat. Faktor penyebabnya tidak lain karena kurangnya tenaga pengajar yang siap mentransformasikan ilmu-ilmu pedalangan dan pewayangan terhadap generasi muda kita,” tutur Sunardi, salah satu pengajar mendalang di Sanggar Wayang Ajar Wali, Kamis (8/10).

Menumbuhkan, minat dan kecintaan anak-anak muda terhadap seni tradisi pewayangan bukanlah perkara yang mudah.

Hal ini sekaligus menjadi kesulitan para pepadi (Ki Dalang) untuk membagi ilmunya kepada yang lebih muda. Kendati demikian, membangkitkan kemauan anak-anak untuk melanjutkan kesenian tradisi ini bukan berarti tidak bisa dilakukan.

“Di Mataram, kami sedang membina sedikitnya 20 orang dalang cilik. Ini yang kita harapkan nanti dalam pertumbuhannya bisa menjadi generasi penerus ditengah masyarakat,” lanjutnya.

Dikatakan, salah satu langkah membangkitkan kecintaan generasi muda terhadp wayang yakni dengan menggelar pentas secara intensif. Selain itu, kesenian ini juga harus memiliki inovasi-inovasi dalam setiap kreasinya sehingga kesan yang muncul terhadap pewayangan itu tidak mentok pada satu warna.

“Tanggal 14 Oktober, kita akan menyelenggarakan pagelaran wayang di Lombok Tengah. Kita masih menunggu konfirmasi dari dua orang dalang di sana yang akan menampilkan, wayang pakem dan wayang kontemporer,” lanjutnya.

Pementasan wayang tradisi atau wayang pakem yang akan dilakukan kali ini tidak akan menampilkan serat menak. Pihaknya, akan mengangkat naskah kawitan berupa rekonstruksi cerita dari para pujangga di pulau Lombok.

“Naskah kawitan ini tidak berasal dari serat menak. Melainkan muncul dari hasil-hasil tulisan para pujangga di Lombok ini,” terangnya.

Dibeberkan, cerita yang terkandung dalam naskah kawitan tersebut berupa kisah Ajar Wali, Rengganis dan cerita-cerita berbau legenda yang muncul di tanah Lombok. wayang tradisi akan dipentakan oleh Ki Dalang Saefudin, sementara pementasan wayang kontemporer akan diperankan oleh Ki Dalang Rusnadi. “Kita masih menunggu konfirmasi kedua dalang tersebut, semoga kedua-duanya bisa tampil,” tandasnya. (met)

(ant/bali post)

SEWAKAN KAMERA - Seorang laki-laki memajang kamera-kamera bawah air jenis Go-Pro yang disewakan di kawasan wisata Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Rabu (30/9). Kamera bawah air tersebut disewakan untuk para wisatawan seharga Rp 300 ribu perhari.

Pekan Sinema Pasirputih

Film sebagai Produksi Pengetahuan Mataram (Suara NTB) – Film tidak hanya sebatas media hiburan dan masalah teknis semata. Film juga merupakan produksi pengetahuan.

Itulah yang dipercayai oleh Komunitas Pasirputih, seperti dikatakan oleh Manajer Program Komunitas Pasirputih, Muhammad Sibawaihi, yang dihubungi Rabu (7/10) lalu.

Setiap dua pekan sekali, Komunitas Pasirputih mengadakan Pekan Sinema Pasirputih. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2010 dan bergiat dalam pengembangan seni serta studi sosial budaya ini mengadakan pemutaran film sebagai ruang pembacaan terhadap film. Film-film yang diputar adalah film-film yang dianggap penting untuk studi bahasa film.

“Sebab film-film yang ada di pustaka film Komunitas

Pasirputih adalah film-film yang memengaruhi sinema film dunia. Sehingga perlu dikaji dan didiskusikan. Sebab erat kaitannya dengan sejarah dunia,” terang Sibawaihi.

Dalam waktu dekat, Komunitas Pasirputih akan mengadakan pemutaran film dan diskusi. Pemutaran film berjudul La Terra Trema (Bumi Bergejolak) besutan sutradara Luchino Visconty direncanakan dihelat di aula kantor Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, besok (10/10).

Film yang diputar di Pekan Sinema Pasirputih dikurasi terlebih dahulu oleh tim kurasi. Tim kurasi memilih film yang sesuai dengan momen tertentu setiap bulannya.

Ketita ditanya mengapa memilih film La Terra Trema, Sibawaihi mengatakan Pasirputih ingin melihat sejarah

kelam bangsa Indonesia dalam tragedi 1965. “Karena dalam film La Terra Trema berbicara tentang sosialis komunis di Italia. Maksudnya, di bulan ini kita ingin melihat negara mengekang banyak hal, termasuk ideologi masyarakatnya,” kata Siba, sapaan akrabnya.

Pekan Sinema ini diharapkan mampu membangun wacana sinema di Lombok.

Menurut Siba, membangun wacana sinema bukan dengan membuat film sebanyak-banyaknya. Namun dengan membangun kultur menonton dan semangat belajar sinema.

“Jika sinema hanya dipahami sebatas teknis dan cerita, bikin film itu terlihat mudah. Akhirnya tidak ada unsur pendidikan dan pengetahuan. Hanya berakhir sebagai hiburan semata,” ujar Siba mengingatkan. (ron)

Pantai Mujang Dijadikan Objek Wisata Baru di Mataram Mataram (Suara NTB) Pantai Mujang (Muara Jangkok) di Kelurahan Banjar, Ampenan rencananya akan dikembangkan jadi objek wisata baru di Kota Mataram. Berbagai rencana telah disusun oleh Lurah Banjar, Muzakkir Walad. Kepada Suara NTB, Kamis (8/10), Muzakkir mengatakan pihaknya berencana untuk membuat area terapi pasir (sand therapy) atau betalet di sekitar pantai.

“Itu rencananya di sebelah utara dekat muara. Kemudian akan ada juga tambatan perahu untuk caraka pantai, line (garis) voli pantai dan kuliner ikan bakar,” jelasnya.

Muzakkir menambahkan pihaknya juga ingin membuat arena paint ball, sebuah arena permainan pertarungan di sekitar pantai. Saat ini pihaknya sedang mengupayakan penyediaan anggaran untuk hal tersebut. “Jika ada anggaran untuk paint ball kita akan usahakan,” jelasnya. Pi-

haknya pun sudah menyusun proposal untuk rencana pembuatan arena itu.

Ia berharap rencana pengembangan Pantai Mujang menjadi salah satu objek wisata baru di Kota Mataram dapat segera terwujud. Ia ingin nantinya bisa memberikan dampak berantai bagi masyarakat sekitarnya. “Ini sebesar-besarnya diniatkan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa mendongkrak ekonomi kerakyatan,” harapnya.

Pemerintah Kelurahan Banjar juga tetap berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram untuk rencana pengembangan Pantai Mujang. Beberapa waktu lalu Disbudpar Kota Mataram membangun dua unit gazebo atau berugak di areal pantai.

“Insya Allah tahun depan kita bisa koordinasikan kembali untuk instrumen-instrumen yang lain dan berbagai fasilitas bisa dilengkapi termasuk

pengelolaan oleh masyarakat setempat,” terangnya.

Di sekitar pantai tersebut juga telah dibangun Taman Mujang yang merupakan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Muzakkir menceritakan dulu di sekitar Taman Mujang banyak terdapat pohon bakau tapi saat ini telah menghilang karena abrasi, air pasang, dan angin barat. Hal ini terjadi setiap tahun yang berdampak pada banjir dan berkurangnya hamparan garis pesisir.

“Pemkot Mataram membuat jeti atau pemecah ombak di mulut muara serta tanggul pembatas untuk menghindari hantaman ombak ke rumah warga. Sehingga ruang pesisir di Pantai Mujang masih bisa luas hamparannya,” ujarnya.

Kawasan tersebut saat ini cukup bersih karena warga sekitar rutin memberikan pantai. “Ada tiga orang warga setempat yang rutin setiap hari membersihkan,” ujarnya. (ynt)

Pantai Mujang (Suara NTB/ynt)

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

Senang Bahasa Inggris SAHIBUL Haflah Karomi, bocah lima tahun ini sudah jago berbahasa Inggris. Bocah cilik yang akrab disapa Haflah ini mengaku senang belajar bahasa Inggris sejak beberapa tahun terakhir. Ditemui Suara NTB, Kamis (8/10), Haflah Bahasa Inggris tidak hanya dipelajari di sekolah, tapi juga di rumah oleh kedua orang tuanya.

Menurut Haflah, orang tua sangat mendukung perkembangan dirinya, sehingga tak henti-hentinya memberikan pelajaran tambahan di rumah tanpa harus mengabaikan perkembangan sosialnya. Haflah tetaplah bocah kecil umur lima tahun yang senang bermain.

Ketertarikan bocah cilik yang kini duduk di bangku kelas TK A PAUD Permata Hati Islamic Preschool (PHIP) Mataram terhadap Bahasa Inggris semakin membuatnya senang belajar bahasa Inggris. Ia pun kerap mengikuti lomba-lomba bahasa inggris, terakhir menjadi juara dua dalam ajang “Spelling Be Competition Category A” beberapa waktu lalu.

Meski jago bahasa inggris, bocah kelahiran14 November 2010 silam ini bercitacita menjadi dokter agar dapat mengobati masyarakat yang membutuhkan. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Menteri PP dan PA Instruksikan Kampus di NTB Harus Terima ABK Mataram (Suara NTB) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, menginstruksikan kepada seluruh perguruan tinggi di NTB menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). Jangan sampai ada diskriminasi ataupun intimidasi terhadap anak.

“Semua anak harus sekolah dan belajar, perguruan tinggi dalam negeri harus menerima ABK,” tegasnya dalam kunjungan kerja di Mataram, Kamis (8/10).

Penegasan disampaikan Yohana, ketika salah seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) mengeluhkan universi-

tas atau kampus di NTB tidak menerima mahasiswa yang memiliki gangguan/cacat fisik.

Pengalamannya menyeleksi penerima beasiswa luar negeri. Salah satu di antara mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Artinya, tidak ada sekat atau yang membedakan antara anak

satu dan lainnya. Bahkan, pendidikan di Australia tidak ada diskriminasi.

Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyurati Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Di samping itu, gubernur dan walikota diminta menyurati

(Suara NTB/dys)

Pelarangan Iklan Bantu Lindungi Anak dari Rokok

Melatih Emosi Anak Lewat Permainan Menang-Kalah Jakarta (Suara NTB) Ada kalanya anak selalu ingin menang dan marah bila kalah dalam permainan kompetitif. Dokter spesialis anak, dr Markus Danusantoso, mengatakan, orangtua tidak boleh membuat anak menjadi depresi, karena kalah saat bermain.

“Mainan itu harus dibuat menyenangkan,” katanya di Jakarta, Rabu (7/10) lalu.

Justru, orangtua sebaiknya memanfaatkan permainan seperti itu untuk membimbing anak untuk memahami konsekuensi dari setiap perbuatan. ”Misalnya catur, kita bimbing agar anak berpikir kalau jalan ke sini jadi kalah,” ujar dia Justru, anak diajarkan mengetahui ada dampak dari setiap pilihan langkah yang diambilnya, baik itu menang maupun kalah. Ajak anak berdiskusi agar dapat memutuskan pilihan yang tepat.

“Bimbing anak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya,” ujar dia. Permainan menang-kalah sebaiknya dipraktikkan saat anak sudah berusia di atas tiga tahun.

“Permainan 0-3 tahun sebaiknya tidak mengutamakan jadi pemenang, tapi mengajarkan anak untuk bisa mengetahui cara memainkan mainan,” jelas dia.

Mendampingi anak saat bermain juga berguna agar dia dapat mengendalikan emosi saat mengalami kesulitan kala bermain. Orangtua dapat segera memberitahu solusi bila anak mengalami kendala. ”Kalau dia kesal atau bingung bagaimana cara mainnya, harusnya orangtua mendampingi dan bilang pelan-pelan bahwa anak tidak perlu emosi,” papar dia.

Dengan demikian, anak dapat mengerti bahwa kesulitan dapat diatas bila dibantu tanpa perlu meledakkan kemarahan. Orangtua pun harus tanggap bila anak terlihat kebingungan saat bermain.

“Jangan tunggu sampai dia nangis baru orangtua mendatangi,” kata dia. Anak yang didampingi saat bermain lama kelamaan akan menjadi “master” permainan yang melatih untuk menjadi mandiri. (ant/bali post)

wenangan tersendiri. “Iya, kita akan berikan permakluman,” jawabnya singkat.

Salah satu ABK Teguh menyayangkan, kampus di NTB tidak menerima mahasiswa seperti dirinya. Padahal, semua orang memiliki hak untuk sekolah. Selama ini rekannya yang ingin melanjutkan pendidikan, terpaksa ke luar daerah. Padahal itu membutuhkan biaya lebih besar.

“Tahun depan saya harapkan kampus di NTB mau menerima mahasiswa seperti kami,” pintanya. (cem)

Dikpora Bela Sekolah yang Lakukan Pungutan

Sahibul Haflah Karomi

Jakarta (Suara NTB) Salah satu upaya yang dirasa ampuh melindungi anakanak dari paparan rokok adalah adanya aturan yang melarang pemasangan iklan rokok di sekitar sekolah, menurut aktivis Smoke Free Agents, Hasna Pradityas.

“Agar anak terlindungi dari paparan dan produk rokok, menurut saya, ketiadaan iklan, promosi dan sponsor rokok di sekitar sekolah sangat berpengaruh untuk anak-anak,” ujar Tyas – nama panggilannya di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, iklan disertai penjualan rokok di sekitar sekolah selain memudahkan anak terpapar rokok, juga bisa menjadi celah bagi anak untuk mencoba produk tembakau itu. ”Jika lingkungan sekolah saja ‘diserbu’ iklan-iklan dan promosi rokok, maka anak akan lebih mudah terpapar rokok. Iklan juga akan ada penjualan rokok di sekitar sekolah, ini juga bahaya untuk anak jadi lebih mudah mencoba rokok,” kata dia.

Selain itu, lanjut Tyas, peran guru dan orang tua juga diperlukan dalam hal edukasi bahaya merokok bagi kesehatan.

Namun, kata dia, hal ini tak akan berefek bila iklan rokok masih saja muncul di sekitar anak. “Guru dan orangtua juga berperan penting untuk memberikan edukasi bahaya rokok pada anak, namun kembali lagi, jika guru dan orang tua sudah memberikan edukasi, namun belum demikian lingkungannya di luar rumah dan sekolah,” kata Tyas.

Masalah rokok masih menjadi masalah besar di Indonesia. Data dari Global Adult Tobacco Survey 2011 (GATS 2011) menunjukkan prevalensi perokok di Indonesia terutama untuk laki-laki dewasa menempati urutan pertama dalam hal jumlah di antara 16 negara berkembang di seluruh dunia (67 persen laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok).

Sementara itu, berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014 oleh Kementerian Kesehatan RI dan WHO, ditemukan bahwa 20 persen anak usia 13-15 tahun merupakan perokok aktif.

Bahkan, diperkirakan ada lebih dari 190.000 penduduk Indonesia yang meninggal karena penyakit yang terkait dengan tembakau pada 2012. (ant/bali post)

kampus-kampus di NTB, agar tidak membedakan ABK dan mahasiswa pada umumnya. ‘’Di samping, korban pelecehan seksual harus diberikan hak sama untuk sekolah, karena mereka adalah korban,’’ ujarnya mengingatkan.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, mengaku akan berusaha menyurati dengan mengimbau kampus di Mataram agar mau menerima ABK. Surat itu sebatas memberikan permakluman, karena perguruan tinggi memiliki ke-

(Suara NTB/dys)

SEKRETARIAT - Inilah Sekretariat Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mataram yang terletak di Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram setelah sebelumnya berada di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Mataram di Labuapi Lombok Barat. Di lokasi itu ada informasi pengumuman pelaksanaan wisuda angkatan ketiga tanggal 24 Oktober 2015 yang ditempel di papan informasi. Kemungkinan, wisuda tersebut akan menjadi wisuda terakhir bagi AKN, karena Pemkot Mataram tidak bisa menyediakan lahan seluas dua hektar sebagaimana yang disyaratkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom membela sejumlah kepala sekolah yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswanya.

Menurut Sudenom, apa yang dilakukan oleh sejumlah sekolah di bawah kepemimpinannya itu tidak ada aturan yang dilanggar. Terlebih lagi, yang melakukan pertemuan rapat bersama wali murid adalah komite sekolah.

“Tidak ada pungutan liar itu. Karena saat rapat Dewan Komite Sekolah itu tidak ditetapkan nominal, tapi menyebarkan blangko kosong untuk diisi sesuai keinginan wali murid,” terangnya pada Suara NTB, Kamis (8/10).

Sudenom mengaku sudah memanggil sejumlah kepala sekolah yang mencuat namanya, karena laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli yang jumlah sumbangannya ditentukan oleh sekolah dengan nominal bervariasi dari Rp1,7 juta hingga Rp 2,5 juta.

“Saya sudah memanggil sejumlah kepala sekolah dan mereka membantah telah melakukan dugaan pungli. Karena itu adalah hasil keputusan rapat komite sekolah bersama wali murid,” jelas Sudenom.

Sudenom mengatakan, sebelum rapat komite sekolah bersama wali murid dimulai, terlebih dahulu diberikan blanko kosong kepada wali murid. Di blangko kosong itu wali murid bisa mengisi nominal sumbangannya sesuai kemampuannya.

Jika wali murid itu tidak mampu untuk menyumbang, maka blanko kosong tersebut bisa di nol rupiahkan. Selain itu pula walu murid bisa langsung menemui komite sekolah atau kepala sekolah jika tidak mampu memberi sumbangan sukarela ke sekolah.

(Suara NTB/dok)

H. Sudenom Menurut Sudenom, mekanisme dalam meminta sumbangan partisipasi wali murid dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan pihak sekolah melalui komite sekolah tidak ada aturan yang dilanggar. Karena tidak ada pemaksaan dan pembatasan waktu mencicil sumbangan sesuai kemampuan wali murid.

“Sumbangan partisipasi wali murid dalam meningkatkan mutu pendidikan itu berdasarkan rapat. Dalam rapat itu antara komite sekolah dan wali murid. Disini kepala sekolah tidak aktif dalam minta sumbangan. Kalau kepala sekolah yang aktif baru itu tidak dibenarkan,” terangnya.

Sudenom menambahkan, dalam meminta sumbangan pendidikan kepada wali murid pihak sekolah bersama komite memiliki acuan kuat. Seperti berdasarkan RAPBS, tidak menentukan nominal sumbangan dan menjamin siswa miskin tidak dibebani sumbangan, namun justru harus digratiskan.

“Sekolah memiliki acuan mungut sumbangan tidak asal pungut. Tapi kalau ada aturan yang dilanggar maka sekolah harus menghentikan pungutan sumbangan itu,” tegasnya. (dys)

Pastikan Kesehatan Siswa

PAUD PHIP Datangkan Dokter Gigi Mataram (Suara NTB) Kesehatan peserta didik menjadi aspek penting bagi pengelola PAUD Permata Hati Islamic Preschool (PHIP)

Mataram. Oleh sebab itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala dilakukan terhadap para peserta didik guna memastikan kesehatan mereka.

(Suara NTB/dys)

PERIKSA - Dokter sedang memeriksa kesehatan gigi salah seorang siswi. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk memastikan kesehatan gigi anak.

Ditemui Suara NTB, Kamis (8/10), Kepala PAUD Permata Hati Islamic Preschool (PHIP) Mataram, Elly, S.Pd, menegaskan kesehatan peserta didik adalah hal utama yang terus diperhatikan mengingat kesehatan sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, prestasi anak juga memiliki relevansi dengan tingkat kesehatan mereka.

Di PAUD PHIP Mataram, kata Elly, pemeriksaan kesehatan peserta didik dilakukan rutin setiap bulan. Mendatangkan berbagai dokter dari rumah sakit dan puskesmas yang telah bekerja sama dengan PAUDPHIP Mataram.

“Kita panggil dokter anak, dokter umum dan setiap bulan itu yang rutin itu adalah ditimbang, diukur tinggi badannya, dan besar lingkar kepala. Kalau untuk dokter, kita bergilir memanggil, kalau bulan lalu kita panggil dokter umum, sekarang ini dokter gigi, dua bulan ke depan kita panggil dokter mata dan THT. Jadi secara bergilir kita periksa kesehatan anak,” terangnya.

Elly menyebut pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kesehatan anak secara berkala. Karena ada anak-anak yang secara kasat mata terlihat sehat, tapi berdasarkan pengetahuan dokter mereka sakit. “Menurut kita matanya sehat, tetapi menurut dokter gak sehat. Jadi dengan memanggil dokternya langsung kita berharap bisa membantu segala kebutuhan anak tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga kesahatannya,” ujarnya. (dys)

Banyak SMA Sederajat di Lobar Kekurangan RKB dan Ruang Laboratorium

(Suara NTB/dok)

H. Maad Adnan SARANA dan prasarana SMA sederajat di Lombok Barat (Lobar) belum memadai, lantaran banyak SMA dan SMK yang kekurangan ruang kelas baru dan ruang laboratorium. Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sekitar 20 persen SMA dan SMK dalam kekurangan RKB. Untuk mengatasi persoalan kekurangan RKB ini, Dikbud akan berupaya mengusulkan ke pusat. Selain itu, Dikbud akan berupaya mengalokasikan dari bansos APBD. Demikian dikatakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikbud Lobar Drs. Maad Adnan di ruang kerjanya, belum lama ini. “Dari sisi kualitas saraana prasarana sudah memadai, tapi

beberapa SMA negeri dan SMK kekurangan RKB dan ruang laboratorium,” akunya.

Dijelaskan, dari jumlah sekolah SMA dan SMK baik swasta dan negeri sekitar 20 persen kekurangan RKB, ruangan laboratorium dan perpustakaan. Kekurangan ruangan ini, jelasnya, di beberapa sekolah bervariasi, ada yang kurang dua hingga tiga ruangan. Upaya Dikbud memenuhi kekurangan RKB ini diupayakan melalui dana APBD provinsi dan APBD kabupaten serta APBN dalam bentuk DAK. “Tiga sumber pendanaan ini akan mengeroyok,” imbuhnya.

DAK tahun ini jelasnya, untuk SMA dan SMK mencapai Rp 9 miliar. Dari jumlah DAK ini proporsinya lebih besar ke SMK, karena pertimbangan SMK lebih banyak memerlukan peralatan untuk praktik seperti alat otomotif, bengkel dan bangunan. “Jadi porsinya SMK 60 persen,sedangkan SMK 40 persen,” terangnya.

Tahun depan, pihaknya menargetkan DAK akan bertambah sekitar 40-60 persen dari DAK tahun ini. Setelah sarana dan prasarana dipenuhi selanjutnya pihaknya tinggal meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. ‘’Kaitan mutu sekolah sudah kompetitif di tingkat provinsi. Karena beberapa lomba di provinsi, Lobar selalu ada wakil yang memperoleh juara,’’ klaimnya. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

NAMA Dedi S. Darere tidak asing lagi di dunia olahraga pencak silat NTB. Pelatih berambut gondrong ini sudah banyak mencetak atlet berprestasi nasional. Terakhir dia berhasil mencetak dua atlet putri, Mariati dan Milasari peraih medali emas E dan F putri di PON, Riau 2012 lalu.

Keberhasilannya Dedi mencetak atlet berprestasi membuat dia kembali dipercaya melatih atlet pencak silat Pelatda NTB dalam rangka persiapan mengikuti Pra-PON pencak silat silat di Kaltim, 9 November mendatang hingga persiapan PON Jabar 2016. Lantas apa yang menjadi rahasia kesuksesan pelatih berdarah Bima itu?

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (8/10) kemarin Dedi mengatakan keberhasilan dirinya mencetak atlet nasional tidak terlepas dari kecintaannya kepada dunia olahraga pencak silat. Kecintaan terhadap olahraga beladiri tradisional Indonesia itu memotivasi dirinya untuk melahirkan atletatlet nasional. Sehingga sampai saat ini dia pun masih terus berjuang untuk melatih atlet-telet trebaik NTB. Menurutnya menjadi pelatih tidak boleh sekedarnya saja, namun pelatih juga harus menguasai teknik pencak silat yang diajarkan kepada atletnya. Untuk meningkatkan kualitas kepelatihan, dia tak pernah malu belajar dengan pelatih muda lainnya. Dia juga selalu membaca buku ilmu kepelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepelatihannya. Yang pasti dia juga selalu membagi ilmu kepelatihan dengan pelatih yang memang membutuhkan bimbingan darinya.

Namun ia menegaskan pelatih harus tetap konsisten dan fokus melatih atlet meskipun harus mengorbankan tenaga dan waktu yang cukup lama dari keluarga. Selama ini dia langsung terjun melatih atlet di lapangan. Tantangan terberat yang diterima pelatih saat melatih atlet yakni saat melatih dengan pacing pad (target pukul).

Te n dangan dan pukulan atlet membuat tangannya sering kram. Namun demikian dia tak pernah kapok dan sampai saat ini tetap melatih.

“Disitulah tantangan seorang pelatih. Kita harus menerima tendangan dan pukulan atlet. Tiap kali latihan tangan saya selalu kram akibat menahan pukulan dan tendangan atlet,” terangnya. (fan) Dedi S. Darere

Mataram (Suara NTB) Menu makanan atlet di kegiatan Pelatda Sentralisasi mendapat kritik dari atlet. Sebagian besar atlet yang mengikuti Pelatda mengaku kehilangan selera makan lantaran rasa makanan yang disajikan pihak katering akhir-akhir ini kurang enak. Namun, panitia pelatda belum bersikap terkait keluhan atlet tersebut. Alasannya, panitia menilai makanan yang disajikan untuk atlet itu telah memenuhi kalori atlet.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Kamis (8/10) kemarin, keluhan itu sebenarnya sudah disampaikan atlet sejak beberapa hari yang lalu. Namun keluhan itu belum direspon secara serius oleh panitia Pelatda. Hal itu dikarenakan panitia Pelatda belum mendengar laporan secara langsung dari atlet. Untuk memastikan adanya masalah di menu makan atlet itu, pihak panitia mencoba mencari tahu persoalan itu.

Tepatnya pukul 12.30 wita saat atlet makan siang, panitia Pelatda mendatangi tempat makan atlet, tepatnya di pondok penginapan atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram. Di

makanan di GOR kurang cocok dengan selera.

Di tempat terpisah, pelatih Pelatda, Dedi Noor Choliesh juga mengungkapkan hal yang sama. Meski pelatih tarung derajat ini tidak pernah makan di lokasi Pelatda , namun dia sering mendengar atletnya mengeluhkan makanan yang kurang enak. Hal itu juga berdampak pada kegiatan latihan atlet yang tak maksimal.

Menanggapai hal itu, Panitia Pelatda, Bowo Budi Santoso membantah bila makanan yang disediakan kurang enak.

Menurutnya keluhan atlet itu bukan karena makanan yang kurang enak, namun hal itu bisa

lokasi itu Panitia menemukan lima orang atlet , mereka Abdul Rajak, Fifit Marlena, Murdani dan dua atlet tarung derajat lainnya.

Pada kesempatan itu, Abdul Rajak salah seorang atlet yang dimintai tangapannya soal makanan yang disajikan oleh pihak katering saat itu mengakui makanannya kurang enak dan membosankan.

“Makanannya itu-itu aja.

Setiap hari kita dikasih makan daging, ayam, tempe dan sayur bening. Kita bosan juga,” ucapnya sereya menambahkan bahwa sebagian besar atlet terpaksa memilih makan di luar lokasi Pelatda karena menu

jadi karena selera makan atlet saat itu kurang. Sehingga atlet mudah menjustifikasi makanan yang kurang enak.

“Coba anda lihat makanannya. Semua lengkap, ada tempe, ayam, udang dan sayur-sayurannya juga segar,”ujar Bowo sembari menunjuk makanan.

Makanan yang disajikan pihak katering memang sudah memenuhi kalori yang dibutuhkan. Hanya saja rasa makanan kurang disukai atlet, sehingga atlet kurang berselera. Menurut Bowo pihak panitia telah membuat nota kesepahaman dengan dua katering, yakni katering satu dan katering dua (Katering UD Risky). Setiap tiga bulan sekali katering itu diganti.

Untuk katering pertama tidak pernah dipersoalkan atlet, namun yang dipersoalkan atlet saat itu katering yang kedua.

Menurut Bowo, persoalan itu muncul bisa jadi karena rasa dan penyajian kedua katering itu berbeda. Bisa jadi katering yang pertama memberikan pen-

yajian yang lebih baik daripada katering yang kedua, sehingga atlet lebih berselera makan makanan katering yang pertama. Menurut Bowo persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan pihak katering. Dalam hal ini pihak katering harus memberikan pelayanan yang baik serta menyajikan rasa makanan yang baik juga.

“Saya mendengar katering pertama memasak makanan di GOR, sementara katering yang kedua masak makanannya di rumah sehingga ketika dibawa di GOR kurang hangat,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, pihak Katering, Mariati mengatakannya pihaknya sudah berusaha memberikan penyajian makanan sebaik mungkin untuk makanan atlet, bahkan dia juga selalu meminta tanggapan atlet soal rasa makanannya. Namun dia tidak menyangka atlet mengeluh soal rasa makanannya yang kurang enak. “Menu makan kita ganti tiap hari, dan semuanya baik-baik saja,” akunya. (fan)

Atletik Siapkan Sembilan Atlet di POMNAS Mataram (Suara NTB) Meski BAPOMI NTB belum melakukan komunikasi secara intens terkait keikutsertaan NTB di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Aceh , 10 November 2015 mendatang, namun pengurus cabor atletik sudah menyiapkan sembilan atlet untuk ambil bagian di event tingkat mahasiswa nasional itu.

Pelatih Atletik PPLM NTB, I Gusti Bagus Wirasantana, yang dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (8/10) kemarin mengatakan pihaknya siap menurunkan sembilan atlet di POMNAS. Kesembilan atlet itu terdiri dari enam atlet PPLM dan tiga atlet Pelatda Sentralisasi KONI NTB. “Kita punya sembilan atlet yang siap bertanding di POMNAS. Mereka adalah Riski Amelia, Rohani, Kokom Supriyatna, Suriyono, Ni Putu Yogiswari dan Nanang Fahmi dari atlet binaan PPLM NTB. Sementara tiga atlet Pelatda lainnya Iswandi, Safwaturrahman dan Adrian,” ucapnya.

Dikatakannya kesembilan atlet itu akan turun di nomor 100 meter, 200 meter putra, 100 meter gawang putri, 400 meter gawang putra, loncat tinggi putri, tolak peluru putra/ putri, lompat jauh dan lompat tinggi. Menurut Bagus, sembilan atlet siap bersaing dan menyumbangkan medali di sejumlah nomor yang diikuti kejuaraan tingkat mahasiswa level nasional. Pasalnya mereka sudah menjalani persiapan yang cukup panjang untuk mengikuti event bergengsi tingkat mahasiswa se-Indonesia tersebut.

Menurut Bagus, peluang NTB meraih medali emas di event tersebut ada di lima nomor pertandingan, yakni di nomor 100 meter, 200 meter, 100 meter gawang putri, 400 meter gawang putra dan tolak peluru putri. Di nomor 100 dan 200 meter, NTB mengandalkan Iswandi di nomor jarak pendek, pasalnya Iswandi merupakan salah satu pelari NTB yang pernah sukses peraih medali emas di PON Riau 2012 lalu.

Peluang medali emasnya selanjutnya di nomor 400 meter gawang diperkuat Adrian peraih medali emas di Pra-PON Atletik di Jakarta belum lama ini. Kemudian Ni Putu Yogiswari peraih medali perak di nomor tolak peluru Pra-PON di Jakarta, September lalu dan Rohani juara 100 meter gawang Pra-PON Jatim Open Maret lalu. (fan)

Panitia Pelatda Cari Tahu Atlet yang Tidak Disiplin Mataram (Suara NTB) Mencuatnya kabar atlet Pelatda yang tidak disiplin tidak saja menjadi perhatian KONI NTB. Panitia Pelatda Sentralisasi juga akan bertindak tegas. Panitia Pelatda kini tengah mengidentifikasi nama-nama atlet yang dinilai tidak disiplin. Dan diakui sudah ada beberapa nama atlet yang dinilai tidak disiplin.

“Kita menunggu rekomendasi dari pelatih, kalau pelatih merekomendasikan atletnya dicoret tentu akan kami proses,” ucap Ketua Satgas Pelatda Sentralisasi, Wibowo Budisantoso saat ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (8/10) kemarin.

Dikatakan Wibowo, sejauh ini mereka sudah mengantongi beberapa nama atlet yang dilaporkan kurang disiplin.

Namun pihaknya tidak langsung memberikan tindakan tegas. Dalam hal ini pihaknya akan mencari tahu kenapa atletnya tidak disiplin, dengan tujuan untuk mencarikan solusi apakah atletnya masih bisa dibina atau tidak.

“Memang ada beberapa atlet yang tidak disiplin. Namun kita akan cari tahu dulu masalah mereka tidak disiplin.

Apakah mereka masih dibina atau tidak,” terangnya.

Menurut Bowo, persoalan coret -mencoret atlet yang tidak disiplin bukanlah hal yang sulit bagi pihaknya. Sebelumnya pihaknya juga pernah mencoret atlet kempo yang direkomendasi pelatih untuk dicoret. “Beberapa bulan yang lalu kita juga pernah mencoret atlet kempo yang tidak disiplin.

Jadi kalau ada atlet yang direkomendasi pelatih harus dicoret, tentu kita coret,” tegasnya.

Namun ditegaskannya, sebelum mencoret atlet pihaknya akan mencarikan solusi lebih dulu. Tentunya dengan mencari tahu alasan atlet sampai tidak disiplin. Diakuinya, ada beberapa alasan yang mebuat atlet tidak disiplin, yakni bisa jadi karena tidak cocok dengan pelatih secara personal atau bisa jadi karena tidak suka dengan program latihan. Itu artinya, sebaik apapun program yang dibuat, namun tidak disukai oleh atlet maka program tersebut tidak akan jalan. (fan)

(Suara NTB/ist)

PAKAI MASKER - Sejumlah pebalap sepeda menggunakan masker saat beradu kecepatan di Tour De Singkarak Etape Keenam di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (8/10). Kabut asap di wilayah Bukittinggi dan Agam serta sekitarnya merupakan kiriman dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi yang berlangsung dalam beberapa pekan.

Arvin Ambil Alih Blatter Disebut Hadapi Skors 90 Hari dari FIFA Yellow Jersey Tour de Singkarak Tanah Datar (Suara NTB) Arvin Moazemi Goudarzi mengambilalih yellow jersey atau pemegang klasemen umum Tour de Singkarak (TDS) 2015 dari Amir Zargari setelah pada etape enam dari Bukittinggi menuju Istano Basa Pagaruyung, Tanah Datar, Kamis mampu finis diurutan kedua.

Dengan posisi tersebut, pebalap dari Pishgaman Giant Team Iran ini menggeser rekan satu timnya yang sejak etape dua memimpin kejuaraan balap sepeda internasional yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata itu. Amir Zargari bahkan tergeser hingga posisi ketiga.

Pebalap berusia 25 tahun tersebut hingga etape enam ini mengumpulkan total catatan waktu 20:12:38 atau unggul 25 detik dengan rekan Rahim Emami. Sedangkan Amir Zargari yang merupakan juara bertahan kejuaraan yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata itu membukukan waktu 20:14:20.

Arvin mengaku hasil yang diraih pada etape enam kejuaraan dengan total hadiah Rp2,5 miliar ini merupakan buah dari kerja sama tim yang solid. Bahkan dirinya bersama dengan pebalap satu timnya yang lain mampu mendorong Hossein Askari untuk menjadi yang tercepat di etape ini.

“Sejak awal kami bersama tim terus berusaha mempertahankan posisi. Kerja sama tim terus kami lakukan hingga finis disini (Istano Basa Pagaruyung),” kata Arvin Moazemi Goudarzi usai menyelesaikan perlombaan.

Pebalap dengan nomor 136 sejak etape awal terus konsisten dipapan atas klasemen meski hingga saat ini belum mampu menjadi juara etape.

Bahkan, Arvin cukup konsis-

ten dalam mengejar jersey lain yaitu Polkadot jersey atau lebih dikenal dengan predikat raja tanjakan.

Saat ini Arvin juga memegang predikat raja tanjakan karena hingga etape enam ini mampu mengumpulkan 77 poin. Diposisi dua ada nama Ahad Kazemi Sarai dari Tabriz Petrochemical Team dengan 52 poin dan ketiga diisi pebalap Pishgaman lainnya yaitu Rahim Emami dengan 29 poin.

“Hasil yang kami raih karena konsistensi. Termasuk saat mengumpulkan poin KOM (king of mountain). Itu salah satu kuncinya,” kata Arvin menegaskan.

Sementara itu untuk pemegang green jersey atau raja sprint juga terjadi perubahan.

Mark John Lexer Galedo dari 7 Eleven Filipina yang perkasa sejak etape kedua harus merelakan posisinya diambilalih oleh pemenang etape delapan dari Pishgaman Giant Team, Hossein Askari. Hingga etap ini mampu membukukan 14 poin disusul rekan satu timnya, Arvin Moazemi dengan 13 poin.

Keperkasaan Pishgaman ini bisa dipastikan akan terus berlangsung disisa etape meski saat ini terus mendapatkan tekanan dari tim asal Iran lainnya yaitu Tabriz Petrochemical Team. Selain itu juga diganggu oleh pebalap Kinan Cycling Team maupun Bridgestone Anchor Cycling Team yang keduanya dari Jepang.

Jika dilihat karakteristik etape tujuh dari Pasaman menuju Pasaman Barat, Jumat (9/10) yaitu lintasan datar serta terdapat beberapa titik king of mountain (KOM), maka sang penguasa klasemen sementara TDS 2015 kemungkinan besar akan sulit untuk dikalahkan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

Tangan Sering Kram

Atlet Pelatda Keluhkan Menu Makanan

Zurich Presiden FIFA Sepp Blatter menghadapi skors 90 hari dari sepak bola jika hakim etik organisasi sepak bola itu mendukung rekomendasi para jaksa, kata teman dekat dan mantan penasehat Blatter kepada Reuters.

Sosok yang lama menjadi orang kepercayaan Blatter Klaus Stoehlker mengatakan keputusan oleh hakim hans-Joachim Eckert pada skors sementara diperkirakan diputuskan pada Jumat hari ini.

“Tidak ada keputusan final, ini merupakan rekomendasi dari bagian bawah Komite Etik kepada bagian atas,” kata Stoehlker, yang menambahi bahwa Blatter telah diinformasikan mengenai perkembangan yang ada.

“Presiden Blatter akan berada di kantornya di FIFA besok,” ucapnya. Juru bicara FIFA mengarahkan pertanyaan kepada para pengacara Blatter yang berasal dari AS, yang tidak merespon permintaan untuk berkomentar.

Juru bicara untuk Eckert menolak berkomentar.

Juru bic a r a Sepp Blatter untuk

Kamar Penyelidikan Komite Etik tidak dapat dimintai komentarnya saat ini.

Para jaksa Swiss pada bulan lalu membuka penyelidikan kriminal terhadap Blatter terkait kontrak hak-hak televisi Piala Dunia Karibia yang ia tandatangani, dan pembayaran sebesar dua juta franc Swiss kepada Michel Platini pada 2011, di mana status Platini oleh jaksa agung Swiss masih berada antara saksi dan terduga bersalah.

Keduanya menolak tudingan telah melanggar peraturan. Laporan-laporan media mengindikasikan bahwa Platini juga diperiksa oleh Komite Etik. Terikat oleh peraturanperaturan kerahasiaan, Komite Etik FIFA tidak berkomentar mengenai apakah Platini saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Juru bicara Platini saat ini tidak dapat dimintai komentarnya.

Komisi Etika badan sepak bola dunia FIFA menggelar pertemuan di Zurich untuk membahas kasus presiden Sepp Blatter dan dua kandidat yang berusaha untuk menggantikannya, Michel Platini dan Chung Moon-Joon, kata Anggota Komisi Abdoulaye Diop.

Pejabat Senegal itu, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di Dakar, mengatakan bahwa komisi telah bertemu di kota Swiss sejak Senin dan akan terus berdiskusi sampai Jumat.

Blatter saat ini menjadi target penyelidikan oleh Jaksa Swiss ke ”salah urus kriminal” di FIFA, sementara Platini telah dipertanyakan atas pembayaran yang ia terima dari FIFA pada tahun 2011. Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 9 Oktober 2015

Halaman 12

Dinilai Merugikan, Karyawan Protes Kebijakan Ketua Yayasan RSI Mataram (Suara NTB) Karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) Mataram yang tergabung dalam Forum Karyawan (FK) RSI bersama Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) mendatangi RSI, Kamis (8/10) kemarin. Mereka mengkritik manajemen dan pimpinan RSI yang dinilai otoriter. Mereka menilai kebijakan yang dikeluarkan menyimpang dari aturan sehingga kondisi rumah sakit semakin buruk. Kebijakan mereka dinilai telah merugikan yayasan hingga Rp 9,6 miliar.

Indikasi krisis keuangan itu dilihat dari krisis obat-obatan yang tidak seperti biasa. Selain itu, saat ini masih banyak ruangan rumah sakit yang tidak difungsikan lagi. Tidak kalah penting yang berkaitan dengan karyawan adalah uang intensif, uang jasa pelayanan, uang lembur dan uang buka puasa tidak diberikan kepada karyawan hingga saat ini. Be-

lum lagi untuk operasional berupa uang seragam dan sepatu yang tidak pernah diberikan pula. Semua itu disampaikan oleh ratusan massa yang mendatangi RSI dan menyampaikan berbagai tuntutan.

Dari sekian tuntutan itu, dua hal yang paling mendasari massa merasa perlu untuk menyampaikan aspirasinya adalah masalah skorsing dan

kenaikan gaji berkala. FKRSI menilai skorsing yang dilakukan kepada lima orang karyawan dinilai semenamena dan otoriter. Padahal kelima karyawan telah melakukan tanggungjawab dan tugasnya. Sementara untuk kenaikan gaji berkala yang sudah diatur dalam aturan kepegawaian tidak pernah diberikan sejak April hingga saat ini.

“Kami ingin menuntut hakhak kami, jangan hanya menuntut tanggungjawab saja. Kami telah melakukan tanggungjawab kami namun ketua yayasan malah melakukan skorsing tanpa alasan.

Kami sangat dirugikan. Jika terus begini maka kami akan melakukan mogok kerja,” seru Sayadi yang merupakan Koordinator Lapangan Aksi dari AMB dan FKRSI, di Mataram, Kamis kemarin.

Atas kekecewaannya, para karyawan itu meminta agar ketua yayasan mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu massa meminta agar kepolisian dan kejaksaan segera melakukan penyelidikan atas dugaan

adanya mafia pajak di RSI. FKRSI menilai adanya oknum kepolisian yang kongkalikong dengan oknum konsultan perpajakan. Selain itu, massa juga meminta agar BPJS mencabut kemitraan dengan RSI karena dirasa ada yang mengganjal.

Massa juga mengancam akan mogok kerja apabila tuntutannya tidak diindahkan.

Sementara itu, Direktur RSI Lalu Ahmadi menemui massa untuk mendengarkan tuntutan dan keluhannya. Ahmadi akan meneruskan tuntutan massa kepada ketua yayasan yang saat itu berada di luar daerah. Namun massa belum puas hingga tuntutannya benar-benar dikabulkan

dan meminta agar ketua yayasan secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya.

“Semua aspirasi rekan-rekan akan saya sampaikan kepada ketua yayasan, dan yang kena skorsing akan kita cabut SK skorsingnya dan bisa masuk bekerja lagi. Semua bisa kita bicarakan dengan baikbaik,” ungkap Ahmadi.

Di sisi lain massa merasa khawatir akan diberhentikan, sebab malam sebelumnya mereka mengaku telah mendapatkan pesan singkat yang berbau ancaman. Namun hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap melaksanakan aksi di depan RSI. “Ini SMS yang dikirim ke-

pada kami, isinya mengancam kami apabila kami melakukan demo maka kami akan dipecat. Ini Pak lihat SMS-nya. Ini sudah tidak benar, kami hanya ingin menyuarakan aspirasi kami malah mau dipecat.

Kami ingin ketua yayasan mengundurkan diri,” kata salah seorang pendemo.

Namun hal itu ditampik oleh Ahmadi. Dia mengatakan bahwa yang akan dipecat itu apabila aksi yang dilakukan itu berujung anarkis. “Tidak ada pemecatan apabila aksi demonya aman begini, bukan itu maksudnya bu,” imbuhnya. Sebab jika dilakukan secara anarkis, maka akan merusak reputasi dan citra yayasan. (lin)

BKPRD Belum Ambil Keputusan

Di Indonesia

Dua Investor akan Keruk 70 Juta Meter Kubik Pasir Laut Lombok

NTB Urutan Kedua Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Mataram (Suara NTB) Dua investor yang sudah memperoleh izin prinsip penanaman modal untuk pengerukan pasir laut di Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobar) memaparkan rencana investasinya di hadapan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB, Kamis (8/10) siang kemarin. Dua investor yang berencana akan mengeruk 70 juta meter kubik pasir laut untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali itu masing-masing PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Timur Sukses Bersama.

Dari hasil pemaparan kedua investor dan mendapatkan masukan-masukan dari Pemda Lobar dan pihak terkait lainnya itu, BKPRD NTB belum mengambil keputusan. BKPRD akan melakukan kajian teknis bersama SKPD terkait sebelum mengeluarkan rekomendasi, apakah rencana pengerukan pasir laut tersebut sesuai dari sisi pemanfaatan ruang.

Sekretaris BKPRD NTB, Chairul Mahsul, SH, MM ditemui usai pertemuan mengatakan rekomendasi BKPRD akan keluar setelah adanya rapat lebih lanjut dengan SKPD teknis lainnya seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) dan lainnya.

“Kami akan menguji semua peraturan Bupati, meskipun sudah tak punya kewenangan tetap jadi pertimbangan kami di BKPRD,” kata Chairul.

Dikatakan, dari penjelasan dua investor tersebut, pemaparan dari PT. Dinamika Atria Jaya dinilai lebih jelas. Sementara PT. Timur Sukses Bersama masih belum jelas.

“Belum kita rapatkan bersama BKPRD. Karena ini baru pertama kali diekspose,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, BKPRD sebenarnya mengundang Pemkab Lotim dan pemkab Lobar. Namun, perwakilan dari Pemkab Lotim tak ada satupun yang hadir.

Sementara dari Pemkab Lobar banyak yang hadir seperti pejabat dari Bappeda, Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pada kesempatan tersebut, pejabat dari Bappeda Lobar menjelaskan bahwa lokasi yang akan menjadi pengerukan pasir laut di Sekotong Lobar itu berdekatan dengan Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Tangkong. Tiga gili tersebut merupakan kawasan Taman perairan. Selain itu, kawasankawasan Lobar sebelah utara merupakan kawasan wisata.

Selain itu, dari sisi pertambangan, Lobar tak mengenal adanya wilayah pertambangan di pesisir pantai apalagi di laut.

Perwakilan PT. Dinamika Atria Jaya, Zainal Abidin mengatakan mereka berencana akan melakukan pengerukan pasir di perairan Lotim sebanyak 60 juta meter kubik selama lima tahun sesuai dengan umur tambang. Setiap tahunnya, mereka berencana akan melakukan pengerukan pasir sebanyak 12 juta meter kubik.

Dari hasil suvei yang dilakukan, cadangan pasir laut di Selat Lombok Timur pada blok 1 sebanyak 49,980 juta meter kubik. Sedangkan pada blok dua sebanyak 20,615 juta meter kubik. Sehingga total cadangan pasir laut di Lotim sebanyak 70,595 meter kubik.

Sementara itu, Perwakilan PT Timur Sukses Bersama, Darmaputra mengatakan jumlah pasir laut yang akan diambil sekitar 10 juta meter kubik. Karena lokasinya berada sekitar enam kilometer dari bibir pantai atau alur pelayaran maka pihaknya akan menggunakan kapal yang ukurannya relatif kecil. Direncanakan, jika memperoleh izin maka umur pengerukan pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun. (nas)

RUPA-RUPA

(Suara NTB/lin)

AKSI DEMO - Karyawan RSI Mataram yang tergabung dalam FK RSI bersama AMB menggelar aksi demo ke RSI Mataram, Kamis (8/10) kemarin.

Paslon Diduga Tidak Jujur Laporkan Dana Kampanye Mataram (Suara NTB) Pasangan calon (Paslon) kepala daerah di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, diindikasikan tidak jujur melaporkan dana kampanye. Indikasi tersebut berdasarkan laporan jumlah dana kampanye yang dilaporkan paslon tidak sesuai dengan biaya kegiatan kampanye yang sudah berlangsung.

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawas Pemilu (TP3) Panwaslu NTB, Nasruddin, S.IP pada Suara NTB, Kamis (8/10) di ruangannya mensinyalir adanya indikasi paslon tidak jujur melaporkan jumlah dana kampanye.

“Paslon terindikasi tidak jujur melaporkan dana kampanye mereka, dari dana yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang ditemukan panwaslu di lapangan untuk membiayai kampanye mereka,” katanya.

Sejauh ini, menurut Nasruddin, tidak ada satupun pasangan calon yang melaporkan dana kampanye sampai dengan nominal dua miliar rupiah.

“Mereka (paslon) baru hanya melaporkan dana kampanye sebesar kurang dari dua miliar rupiah, tapi jika dilihat di lapangan saat mereka kampanye, biayanya melebihi dari yang dilaporkan,” terangnya.

Dari kegiatan kampanye yang diselenggarakan paslon, untuk satu kali kampanye akan menghabiskan dana yang cukup besar, namun dana kampanye yang dilaporkan justru sangat kecil, katanya. “Kita bayangkan untuk biaya snack, makan dan mobilisasi peserta ka-

mpanye, kan butuh dana yang besar, sementara yang dilaporkan sedikit. Nah itu kami curigai paslon tidak jujur dalam melaporkan dana kamapanyenya,” kata Nasruddin, Namun pihaknya akan terus memantau penyelenggaraan kamapanye paslon untuk memastikan dugaan itu. “Untuk lebih lanjutnya, kita akan teliti dulu kepastiannya. Nanti kita akan adakan rapat dengan seluruh panwaslu di tujuh kabupaten/kota untuk mendengar perkembangannya,” jelas Nasruddin.

Selain ketidakjujuran laporan dana kampanye paslon, Nasruddin juga sangat menyayangkan bentrokan antar pendukung calon yang terjadi di Kabupaten Bima saat penyelenggaraan kampanye. Padahal pihaknya telah mengingatkan KPU untuk menyusun jadwal kampanye agar tidak bersamaan.

“Saya sangat sesalkan bentrokan antar pendukung di Kabupaten Bima, padahal sudah kita ingatkan agar jadwal kampanye tidak bersamaan. Ya jangan setelah terjadi seperti ini baru kita sepakat,” imbuhnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB kini menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah tengah gencar melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat akan bahaya kekerasan. Pada tahun 2014 sebanyak 1.129 kasus kekerasan. Tahun 2015 diperkirakan akan meningkat.

Angka ini cukup tinggi dan menjadi perhatian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP dan PA) Republik Indonesia.

Jika dilihat kembali, angka itu merupakan sebagian kecil dari angka sebenarnya. Sebab tidak semua korban kekerasan melaporkan kekerasan yang dialami. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya patriaki yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan sub ordinasi. Dimana patriaki mengharuskan lakilaki diletakkan pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan.

Budaya yang berkembang bukan hanya di NTB namun secara nasional bahkan internasional ini perlu diluruskan. Sebab pemikiran-pemikiran semacam ini dapat memengaruhi perilaku kekerasan oleh laki-laki terutama suami kepada isterinya.

Sementara untuk pelaku kekerasan terhadap anak bukan hanya dilakukan oleh ayah, namun bisa juga dilakukan oleh ibu. Kondisi semacam ini biasanya dipengaruhi oleh perilaku suami terhadap isteri. Sehingga isteri atau ibu melampiaskan amarahnya atau kekesalannya terhadap anaknya. Sementara untuk suami yang biasa melakukan kekerasan terhadap isterinya memiliki pelu-

RUPA-RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

ang yang besar untuk melakukan kekerasan pula terhadap anaknya.

“Saat ini telah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada orang tua terutama, untuk menjaga anaknya dari tindakan kekerasan. Upaya ini akan terus kami lakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan,” kata Menteri PP dan PA Prof Dr. Yohana S. Yembise, di Mataram, Kamis (8/10).

Salah satu faktor penting yang menyebabkan tingginya angka kekerasan itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait bahaya kekerasan yang dilakukan. Padahal Pemerintah, LSM dan mitramitra terkait telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Hal itu dilakukan agar dapat menekan bahkan meniadakan kekerasan di NTB khususnya, dan di tingkat nasional pada umumnya. Padahal di daerah yang terkenal dengan seribu masjid ini, semestinya angka kekerasan dapat ditekan.

Kekerasan terhadap anak ini masih menjadi perdebatan di kalangan pemuka agama dan pemerintah. Sebab pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan larangan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.

Sementara dalam agama Islam memperbolehkan untuk memukul anak dengan maksud untuk mendidik. Karena hal itu merupakan sunnah Rasul yamg menyatakan jika anak tidak mau salat maka ingatkan, jika tidak bisa diingatkan maka pukul. Mesksipun pukul yang dimaksud adalah pukulan yang bersifat mendidik dan tidak menyakiti. (lin)

SUARA NTB

Jumat, 9 Oktober 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

Halaman Halaman 14 14

APBDP NTB Bermakna Politis Dampak Nikah Dini NTB pernah dihadapkan dengan sejarah banyaknya angka kasus gizi buruk dan gizi kurang 10 tahun silam. Waktu itu, NTB menjadi fokus perhatian pemerintah nasional dengan banyaknya kasus gizi buruk yang menimpa bayi dan anak-anak. Bahkan, jumlah bayi dan anak-anak yang meninggal akibat gizi buruk hingga busung lapar cukup banyak.

Selain itu, istri Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla Hj. Mufidah Jusuf Kalla yang waktu itu berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono melihat kondisi anak-anak yang menderita gizi buruk menjalani perawatan di RSUP NTB. Tidak hanya itu, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari beberapa kali berkunjung ke NTB dengan tujuan memantau secara langsung perkembangan anak gizi buruk yang sedang menjalani proses perawatan.

Setelah beberapa tahun berlalu hingga tahun 2015, kondisi perkembangan bayi lahir di NTB masih memerlukan perhatian serius. Padahal, pemerintah daerah sudah me-launching beberapa program yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan yang lebih baik, khususnya bagi ibu dan bayi. Namun, tidak diingkari di lapangan, masih banyak bayi yang lahir dengan berat rata-rata. Termasuk dalam kondisi meninggal.

Inilah yang terus menjadi fokus perhatian jajaran seluruh aparatur pemerintah di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, dalam menjadikan tingkat kesehatan bayi dan anak-anak NTB menjadi lebih baik.

Sebagai contoh, hingga Juli 2015 sebanyak 5.808 bayi lahir berada dalam kondisi garis merah dengan berat di bawah ratarata. Sebuah kondisi yang tidak menggembirakan bagi pemerintah daerah. Itu artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan jajaran Pemprov NTB, agar jumlah ini bisa ditekan.

Padahal, di bidang kesehatan perhatian pemerintah daerah maupun pusat cukup besar, seperti memberdayakan tenaga posyandu se NTB. Termasuk mendistribusikan makanan pendamping (MP) ASI agar kesehatan dan berat bayi menjadi seimbang.

Jika nanti, kesadaran ibu hamil memeriksakan kesehatan kandungannya ke posyandu masih kurang dan tidak memperhatikan nutrisi saat mengandung menjadi tugas pemerintah daerah dan petugas di tingkat paling bawah dalam memberikan penyadaran.

Meski demikian, apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Prof Dr. Yohana S. Yembise, jika penyebab banyaknya bayi lahir dengan berat di bawah rata-rata akibat pernikahan dini harus diakui pemerintah daerah. Terlebih dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah pernikahan dini di NTB mencapai 51,8 persen dari jumlah pernikahan yang ada. Sementara rata-rata nasional hanya mencapai 20,3 persen. Meski sudah ada upaya dari Tim Penggerak PKK NTB bersama Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana NTB, pemerintah kabupaten/kota masih banyak ditemukan kasus nikah dini. Untuk itu, sosialisasi dan pendekatan pada generasi muda dan masyarakat agar pendewasaan usia perkawinan harus terus dilakukan. Hal ini penting dilakukan agar kelahiran bayi tidak ada lagi dengan berat di bawah rata-rata dan dalam kondisi meninggal. Kita berharap pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan mampu menekan kasus bayi bermasalah, seperti gizi kurang dan berat di bawah rata-rata. Kita tidak mengharapkan kasus nikah dini terus bertambah, karena berpengaruh pada kelahiran dan kesehatan bayi setelah dilahirkan. Untuk itu, kasus nikah dini harus ditekan dengan melibatkan semua unsur, khususnya orang tua, sekolah dan elemen masyarakat lainnya. (*)

Oleh: EMERINTAH Daerah dan DPRD Provinsi NTB barus saja menyelesaikan salah satu tugas mulia mereka yaitu menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015.

Sayangnya tugas mulia mereka itu tak semulia perilaku politik mereka dalam menyusun dan menetapkan APBDP. Pasalnya, mereka lebih mementingkan kepentingan pragmatis masing-masing daripada kepentingan masyarakat NTB (baca Harian Suara NTB, 06/10/2015).

Rupanya hati nurani mereka telah mati suri, morality politik telah diabaikan demi kepentingan sesaat, dan mata hati serta akal pikiran mereka telah ditutupi kabut hitam yang tak lagi bisa melihat tanggungjawab dan amanah rakyat yang mereka pikuli. Dari tahun ke tahun, dan dari periode ke periode, perilaku kepemimpinan pemerintahan kita tidak ada perubahan menuju yang lebih baik.

Karena itu pula, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mereka dari tahun ke tahun, dan dari periode ke periode tidak ada yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

APBD dan APBD-P, selalu saja menjadi sasaran kerakusan politik mereka. Mereka memanfaatkan posisi, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki untuk menyusun dan menetapkan APBD dan APBD-P yang berpihak kepada kepentingan mereka masing-masing. Sebagaimana yang diberitakan harian suara NTB, Pemerintah Daerah dan DPRD NTB telah menetapkan APBDP-P tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat NTB. Anggaran dalam APBD-P Tahuan Anggaran (TA) 2015 NTB lebih banyak membiayai kegiatan-kegiatan serimonial para pejabat pemerintah dan DPRD. Dalam APBD-P TA 2015 NTB, tercatat adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan serimonial pemerintah dan DPRD. Berdasarkan catatan harian suara NTB bahwa dana reses DPRD NTB yang naik dari Rp 7,94 miliar pada APBD Murni 2015 menjadi Rp 11,61 miliar pada APBD Perubahan 2015.

Selain reses, item anggaran kunjungan kerja dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD NTB, juga mengalami kenaikan dari Rp 4 miliar menjadi Rp 7,5 miliar di

Salahudin

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, SaatAs ini sedang studi program master Local Government di Gollege of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand) APBD Perubahan. Tidak hanya legislatif, pejabat eksekutif juga seolah tak ingin ketinggalan. Sebelumnya kita juga mendengar sejumlah pejabat eksekutif yang jalan-jalan ke luar negeri dengan dana puluhan juta per orang (baca Harian Suara NTB, 06/10/2015).

Perilaku politik mereka (pemerintah dan DPRD) betul-betul kejam.

Sebenarnya mereka sangat tau dan paham tentang kebutuhan masyarakat NTB saat ini. Dalam indeks statistik nasional, sebagian besar masyarakat NTB masih hidup dibawa garis kemiskinan.

Karena itu, sebagian besar daerah kabupaten/kota di propinsi “sejuta sapi” ini dikategorikan sebagai daerah terpinggir, terpencil, dan tertinggal (DT3). Para pejabat pemerintah dan politisi DPRD NTB, paham betul akan prestasi NTB sebagai daerah 3T tersebut. Rupanya mereka bahagia dengan prestasi buruk itu.

Masyarakat NTB masih sangat membutuhkan uluran kebaikan politik pemerintah dan DPRD untuk bersama-sama membuat kebijakan termasuk kebijakan APBD dan APBD-P yang berpihak kepada kepentingan masyarakat NTB. Karena kekejaman perilaku politik yang dimiliki mereka (pemerintah dan DPRD), kebijakan yang berpihak kepada rakyat tak pernah terwujud.

Iya memang kita mendengar beberapa tahun yang lalu, pemerintah NTB mencanangkan dan menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat (jika ini dikatan berpihak kepada rakyat) melalui program PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut).

Kini, PIJAR itu entah kemana arahnya, entah apa dampaknya, dan entah apa isinya. Masyarakat NTB seolah bingung dengan PIJAR itu. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan manfaat realnya dari PIJAR itu. Katanya sejuta sapi untuk masyarakat NTB, mana sapi itu? Katanya lumbung jagung, tapi saat ini masyarakat sangat kecewa dengan harga jagung. Katanya budidaya rumput laut, tapi rupanya rumput laut itu tidak tumbuh-tumbuh hingga saat ini.

Lagi-lagi program PIJAR itu, hanya sekedar tools politik para pejabat pemerintah dan DPRD untuk meraup keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. PIJAR telah melahirkan efek domino yaitu para pejabat pemerintah dan para pengelola PIJAR itu terlibat dalam kasus korupsi. Para penegak hukum pun bermain dalam kasus PIJAR itu, buktinya, pelaku korupsi yang dihukum hanya kelompok masyarakat se-

bagai pengelola di lapangan, sedangkan para pejabat elit pemerintah dan DPRD tidak pernah disentuh oleh mereka.

Jika perilaku politik para elit pemerintah dan DPRD kita terus dan terus begini, lalu apa yang akan terjadi dengan pembangunan NTB di masa yang akan datang, dan bagimana nasib masa depan masyarakat NTB. Tentunya, jika perilaku politik mereka terus dan terus menampakkan kerakusan dan kekejaman, maka pembangunan daerah NTB tidak akan mengalami kemajuan, justru akan terlilit dalam identitasnya sebagai daerah tertinggal, terpencil, dan terbelakang.

Sebaiknya, pemerintah dan DPRD NTB segera membangkitkan kesadaran dan semangat menumbuhkembangkan good and political will untuk membangun propinsi NTB menuju propinsi yang jaya, sejahtera, dan berkemajuan dalam segala aspek. Pemerintah dan DPRD NTB jangan melihat tetangga sebelah (Propinsi NTT, Papuan, dll) untuk dijadikan acuan atau contoh karena sesungguhnya mereka sama saja minim perilaku politik untuk membangun (karena sesungguhnya pembangunan daerah di seluruh Indonesia sama lambat dan persoalannya).

Pemerintah dan DPRD NTB harus melihat nasib dan masa depan masyarakat NTB seutuhnya, dan harus milihat kompetisi pembangunan di level international minimal level ASEAN. Pemerintah dan DPRD NTB harus berusaha keras untuk membangun NTB, dan mensejahterakan masyarakat NTB, sehingga masyarakat NTB nanti dapat berkompetisi di tingkat international minimal level ASEAN. Pada gilirannya nanti, mata dunia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lain, akan memandang NTB sebagai daerah yang berkemajuan dan berdaya saing.

Kalau boleh mengandai-andai, dengan modal good and political will para pejabat pemerintah dan DPRD untuk membangun NTB, maka NTB nanti kira-kira akan menjadi Kota seperti Singapore, Italy, America, dan kota-kota negara maju lainnya. Pembangunan jalan raya NTB akan diperluas, tata kota NTB akan didesain ramah lingkungan, bersih, indah, dan berserih. Masyarakat NTB hidup dalam kemakmuran, kecanggihan teknologi, para petani tidak lagi perlu kerja keras karena sudah disediakan mesin-mesin canggih, para pelajar bisa mendapatkan pendidikan yang murah,

berkualitas, dan dipenuhi sarana dan prasaran pendukung yang lengkap. Kira-kira beginilah NTB nanti, jika perilaku para pejabat pemerintah dan DPRD bersamasama untuk membangun NTB dengan baik dan benar.

Apa ini hanya sebuah mimpi belaka yang tidak mungkin dapat diwujudkan secara nyata di propinsi NTB? Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, apalagi masyarakat dan pemerintah NTB merupakan mayoritas muslim, tentunya yakin dengan firman Allah kurang lebih “Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya”. Artinya, kalau pemerintah dan DPRD memiliki kemauan kuat untuk bersama-sama membangun NTB, maka apa yang dicita-cita kan itu pasti terwujud.

Akhirnya, saya sebagai bagian dari masyarakat NTB ingin menyampaikan, sebaiknya pemerintah dan DPRD NTB sudah mulai meninggalkan perilaku-perilaku politik pragmatis, transaksioanal politik, dan meninggalkan politik balas jasa. Sebaliknya, pemerintah dan DPRD NTB sudah saatnya mulai membangkitkan semangat good and political will untuk bersama-sama membangun NTB yang berkemajuan dan berdaya saing.

Saatnya, APBD dan APBD-P diarahkan untuk pembangunan NTB yang lebih baik. Semoga!!

Habiskan Rp 3,5 miliar, proyek jalan Lingkar Trawangan dikeluhkan Bisa merusak citra pariwisata

*** Masyarakat masih enggan beli beras Bulog Kualitasnya harus diperbaiki

***

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NTB TAHUN 2015 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Pimpinan Pondok Pesantren MA NW Haramain Narmada, H.Khairi Habibullah, S.Ag (dua dari kanan) dan kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Provinsi NTB, H.Al Imran, ST (ke dua dari kiri), foto bersama usai pembukaan Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penata Ruang Untuk Pelajar SMA/SMK Provinsi NTB, Kamis (8/10) kemarin di Pondok Pesantren MA NW Haramain Narmada.

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 9 Oktober 2015

Halaman 15

’’Ditantang’’ Gubernur, BPK Rancang Audit Kinerja Pelaksanaan APBD (Suara NTB/ndi)

RAPAT - Panwaslu tujuh kabupaten/kota rapat hasil pengawasan penetapan DPT, di Kantor Panwaslu NTB, kemarirn.

Panwaslu Koordinasikan Hasil Pengawasan Penetapan DPT Mataram (Suara NTB) Seluruh Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, menggelar rapat kerja terkait hasil pengawasan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), Kamis (8/10), di Kantor Bawaslu Provinsi NTB. Masing-masing Pawaslu di tujuh kabupaten/kota menyampaikan laporannya terkait hasil kerja pengawasan dalam penetapan DPT pada Bawaslu NTB. Dari hasil laporan itu, Suara NTB mencatat beberapa poin penting yang masih menjadi permasalahan dalam penetapan DPT yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu poin penting yang menjadi temuan Panwaslu adalah penetapan DPT dari kalangan mahasiswa yang berpotensi sebagai pemilih ganda. Karena selain terdaftar di daerah asalnya, juga terdaftar sebagai pemilih di daerah tempatnya kuliah.

Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin mengatakan, pihaknya menemukan banyak mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih ganda. Karena mereka selain terdaftar di daerah masing-masing, juga terdaftar di tempatnya kuliah. Di satu sisi jika merujuk pada peraturan KPU nomor 4 tahu 2015, mahasiswa juga bisa memiliki hak pilih jika sudah berdomisili sekurang-kurangnya enam bulan.

Sementara itu, Panwaslu kabupaten/kota lainnya merekomendasikan pada Panwaslu Kota Mataram untuk mencoret para mahasiswa yang terdaftar di DPT Kota Mataram. ‘’Karena para mahasiswa tersebut sudah terlebih dahulu terdaftar di kabupaten kota asalnya,’’ Ketua Panwaslu Lombok Tengah, Lalu Darmawan.

Menanggapi permasalah itu,Kepala Sub Bagian TP3 (Tehnis Penyelenggaraan dan Pengawas Pemilu) Panwaslu NTB, Nasruddin, SIP mengatakan, Panwaslu tetap berjalan sesuai dengan aturan. “Jika memang KPU menetapkan para mahasiswa dalam DPT, tidak apa-apa, tapi perlu untuk kita (Panwaslu) tetap mengawasinya,’’ jelasnya.

Nasruddin mengingatkan pada Panwaslu di tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, untuk tetap lebih cermat dalam mengawasi penetapan DPT. Keakuratan DPT memang hampir selalu menjadi permasalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Karena akibat ketidakakuratan DPT sangat rentan untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan tidak jarang, tidak akuratnya DPT dijadikan dalih oleh pasangan calon untuk menggugat ke Pengadilan.

KPU sebagai lembaga yang bertugas untuk mendata jumlah pemilih tetap diminta agar lebih cermat. Karena ketidakcermatan dalam pendataan DPT bisa menyebabkan seseorang kehilangan hak pilihnya. (ndi)

BPK Pangkas Birokrasi Dari Hal. 1 Diakuinya, baru-baru ini pimpinan BPK membicarakan mengenai hal tersebut.

“Kemarin baru kita bicarakan. Kita rapikan, masalah birokrasi terkadang itu.

Birokrasi itu agak repot. Besok kita pangkas semua supaya APH itu segera dapat hasil audit investigasi. Auditor kita yang investigasi segera melayani secepatnya,” tegas Bahrullah dikonfirmasi usai menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan NTB, Kamis (8/10) siang kemarin di Mataram.

Dikatakan, hasil penghitungan kerugian negara melalui audit investigasi yang selama ini dilakukan, antara BPK dan BPKP sama saja.

Namun ia mengatakan lambatnya audit investigasi yang dilakukan BPK kemungkinan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya isu politik yang tinggi.

“Jadi, maunya cepat semua, kita kan pakai prosedur. Sekarang ini sedang

berkembang. Auditor BPK kita minta cepat, kalau tidak kita pindahin,” tandasnya.

Salah satu kasus di NTB yang berkaitan dengan hal ini adalah permintaan audit investigasi dari Kejaksaan Negeri Sumbawa kepada BPK Perwakilan NTB dalam kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pihak BPK tidak bisa memenuhi permintaan audit dari Kejaksaan, dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke audit investigasi.

Keputusan tersebut diambil setelah pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa mendatangi auditor BPK dalam rangka ekspose indikasi penyimpangan pada proyek DAK KSB senilai Rp 14 miliar. Namun setelah ditelaah oleh auditor, berkas yang disodorkan tidak dapat dijadikan dasar untuk audit investigasi, apalagi untuk menentukan nilai kerugian negara. (nas)

Cermati Anggaran Kesehatan Dari Hal. 1 Wakil Ketua Komisi V (Bidang Kesehatan) DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, yang dikonfirmasi Kamis (8/ 10) kemarin, mengakui bahwa kondisi kesehatan ibu dan bayi di NTB memang masih membutuhkan perhatian serius.

Temuan soal 5.808 bayi yang lahir dengan bobot di bawah rata-rata hingga Juli 2015 membuktikan masih diperlukannya dukungan anggaran untuk menekan angka ini.

Terkait dukungan anggaran untuk menekan temuan ini, Kasdiono menegaskan pihaknya memang belum mencapai tahapan pembicaraan yang lebih terperinci. Khususnya dalam pembahasan APBD 2016. “Tadi kita sudah mulai bahas. Tapi kita memang belum bicara lebih rinci.

Belum mengerucut,” ujarnya.

Kasdiono mengakui banyaknya bayi yang lahir dengan bobot di bawah standar minimal ini adalah sesuatu yang menghawatirkan. Apalagi, kondisi bayi yang demikian dapat memicu lahirnya berbagai penyakit bagi bayi, semisal gizi kurang atau gizi buruk. Kasdiono menegaskan, bobot bayi yang rendah pasti tak bisa dilepaskan dari nutrisi yang mereka peroleh sejak dalam kandungan. Hal

inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian khusus.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, ia menilai perlu dibuat sebuah kebijakan khusus. Misalnya saja, saat ini Gubernur NTB telah mengajukan sebuah Raperda tentang Pemerataan Akses Air Bersih. “Standar kehidupan yang layak itu biasanya dimulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti air bersih,” ujarnya. Jika air bersih saja tidak tersedia, Kasdiono menilai akan memicu persoalan turunan seperti bayi yang lahir dengan gizi kurang dan problem kesehatan lainnya.

Untuk itulah, ia menegaskan Raperda ini nantinya perlu didukung dan dicermati bersama sebagai salah satu solusi mendasar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar masyarakat NTB. Tentunya, kebijakan ini juga harus didukung dengan tersedianya anggaran untuk menekan tingkat kelahiran bayi dengan bobot di bawah ratarata. ‘’Yang jelas hal-hal seperti itu memang perlu menjadi catatan khusus untuk kita perjuangkan,’’ ujarnya. (aan)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) diharapkan semakin terwujud. Tata kelola keuangan yang baik dalam bentuk pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan salah satu ukuran bahwa pembangunan sudah menghadirkan kesejahteraan.

Namun, hal itu adalah suatu tahapan yang harus ada dalam suatu pemerintahan.

Harus dipastikan tata kelola keuangan dapat terwujud dengan baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota fokus untuk mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Ke depan, orang nomor satu di NTB ini, mengharapkan dilakukan audit kinerja atas pelaksanaan APBD. Sementara itu, BPK akan mulai merancang audit kinerja pelaksanaan APBD mulai tahun depan. ‘’Jadi tidak hanya kita memastikan bahwa secara prosedural, secara pencatatan akuntansi standar yang ada sudah memenuhi. Tapi, sudah memastikan agar anggaran (APBD) itu betul-betul memiliki kinerja yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat kita. Saya pikir kita perlu berpikir untuk itu,” kata Zainul Majdi saat menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan NTB, Kamis (8/10) kemarin.

Berbicara masalah kinerja, kata gubernur, proses perencanaan pembangunan di NTB harus terus menerus dibenahi. Menurutnya, rekoemndasi dan temuan BPK, BPKP dan aparat hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan semuanya menjadi bahan masukan pemda supaya perencanaan pembangunan lebih baik lagi.

“Komitmen untuk ini, saya rasakan sangat kuat di jajaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota,”ucapnya.

Terpisah, Anggota VI BPK RI Prof Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CMPM usai serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan NTB mengatakan dari sisi audit laporan keuangan, sudah 80 persen pemda di NTB mendapatkan opini WTP. Sementara dua kabupaten lainnya yakni Lombok Timur dan kabupaten Bima masih belum mendapatkan opini WTP. Artinya, penyampaian pengendalian intern dan kepatuhan Pemda di NTB dalam pengelolaan laporan keuangan sudah bagus.

“Tetapi, BPK ke depan me-

(Suara NTB/nas)

UCAPAN SELAMAT - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi bersama anggota Komisi XI DPR RI, H. Zulkieflimansyah, diikuti pejabat lainnya, memberikan ucapan selamat kepada Kepala BPK NTB yang baru, Sumardi, kemarin. lihat pemeriksaan (audit) kinerja. Kinerja itu menurut saya, memeriksa efektivitas belanja publik untuk kesejahteraan masyarakat, itu yang kita lihat ke depan,”ujarnya.

Selain itu, BPK juga akan mendesain pemeriksaan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Artinya, seberapa besar kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. “Sehingga uangnya bisa kita lihat. Agar uang ini betul-betul untuk rakyat, itu audit kinerja ini,”-

imbuhnya.

Bahrullah mengatakan, audit kinerja pelaksanaan anggaran untuk di NTB akan mulai dilaksanakan oleh BPK pada tahun depan. Harapannya, uang yang digelontorkan dari APBD dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, ada sejumlah provinsi di Indonesia yang memiliki belanja pegawai lebih besar daripada belanja publik. Artinya, APBD lebih banyak digunakan untuk menggaji pegawai daripada meningkatkan kesejahteraan masyakat. “Tapi di NTB al-

hamdulilah persentasenya jauh lebih banyak untuk publik. Tapi efektivitasnya nanti kita lihat melalui audit kinerja itu,”terangnya.

Ditanya apakah audit kinerja ini mempunyai hubungan dengan audit keuangan? Bahrullah menjelaskan, audit kinerja tak akan mempengaruhi audit keuangan. Pasalnya audit keuangan sudah memiliki standar yakni standar akuntasi pemerintah. Sementara itu, audit kinerja akan dibicarakan lagi tolok ukurnya. Tolok ukur audit kinerja ini nantinya akan dibicarakan bersama. (nas)

AHM Ingin Selenggarakan Festival Kopi Mataram (Suara NTB) Asosiasi Hotel Mataram (AHM) ingin menyelenggarakan Festival Kopi sebagai salah satu kegiatan yang bisa mendongkrak sektor pariwisata daerah. Festival ini rencananya akan dilaksanakan tahun 2016 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua AHM, Reza Bovier.

Reza mengatakan dalam rencananya ini, pihaknya ingin mengajak semua pedagang kopi mulai dari kaki lima sampai hotel bintang lima. Untuk itu pihaknya akan mendata dulu para penjual kopi di Kota Mataram. “Kita akan ajak se-

mua. Saya yakin mereka mau dan mereka akan mempromosikan dirinya melalui festival itu,” jelasnya.

Mengenai tempat pelaksanaan, Reza mengatakan bisa dimanfaatkan trotoar jalan yang rindang dan sejuk. Nantinya di sepanjang trotoar itu dijajarkan para pedagang kopi untuk memperkenalkan kopi-kopi unggulan mereka. “Jalanan yang adem bisa kita manfaatkan misalnya Jalan Sriwijaya atau Jalan Majapahit,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini bisa juga dilakukan lomba barista atau lomba meracik kopi. Sebagai tim penilai, juri bisa didatang-

kan dari luar daerah. “Juri bisa kita datangkan dari luar daerah seperti Jakarta, Bali, Bandung, dan Surabaya,” jelasnya.

Reza mengatakan daerah ini memiliki banyak potensi, misalnya dari segi kekayaan kuliner. Hal itu bisa digali dan dikembangkan untuk mendongkrak sektor pariwisata.

Pihaknya juga berkeinginan memanfaatkan momen-momen tertentu untuk membuat kegiatan dimana semua hotel di Mataram menampilkan menu terbaiknya.

“Rencana ada satu hari di momen-momen tertentu semua hotel menampilkan ma-

Pernikahan Dini Diduga sebagai Salah Satu Pemicu Dari Hal. 1 Sehingga angka perceraian dapat berkurang,” kata Yohanna.

Meskipun demikian, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi anak-anak yang dulunya putus sekolah akibat pernikahan. Yaitu dengan melanjutkan menggunakan paket B dan paket C. Sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ke depan, Kementerian Negara PP dan PA akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu bertujuan agar anak perempuan yang sudah menikah karena KTD dapat melanjutkan sekolah. Jika anak terse-

but malu, maka dapat dilakukan dengan home schooling (sekolah di rumah) atau dipindahkan ke sekolah lain. Sehingga pendidikan anak dapat terjamin meskipun telah hamil atau menikah. ‘’Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, semoga ke depannya anak-anak yang sudah menikah atau sedang hamil dapat melanjutkan pendidikan formalnya. Sehingga dapat mengikuti ujian seperti yang lain,’’ harap Yohanna.

Kendati demikian, penetapan usia pernikahan masih perlu dipertanyakan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa usia diperbolehkannya melakukan pernikahan adalah 16 tahun untuk

wanita, dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun secara medis dan secara emosional usia 16 tahun masih sangat dini untuk melakukan perkawinan.

Apalagi usia itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum genap berusia 18 tahun. Bukan hanya itu saja, dalam keperdataan pun usia yang dianggap dewasa adalah mereka yang berusia di atas 21 tahun.

Ketiga aturan yang berbeda ini tentu saja perlu pengkajian ulang. Sebab jika dilihat lagi, pemicu tingginya angka pernikahan dini selain budaya adalah kelonggaran yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan. (lin)

Kanwil DJP Nusra Resmikan ’’Pojok Pajak’’ Gili Trawangan Dari Hal. 1 Gili Meno dan Gili Air sebagai ikon wisata dunia, sama besarnya dengan pemasukan pajak untuk negara. Jika berharap fasilitas yang dibangun negara maksimal untuk mendukung pariwisata, maka serapan pajak juga diharapkannya bisa maksimal. “Kalau saya lihat, dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat untuk KLU, masih jauh lebih besar dari penerimaan pajak masyarakat,” sebutnya.

Dia menghitung, dari total target untuk NTB serapan pajak, baru mendekati 50 persen.

Jika setoran pajak masih minim dari daerah tertentu di NTB, tentu akan berpengaruh ke dana alokasi dari pemerintah pusat.

Dia menekankan kepada pelaku ekonomi, khususnya bidang pariwisata di tiga gili tersebut, dengan kesadaran penuh menyelesaikan kewajibannya membayar pajak.

“Saya sudah bicara dengan asosiasi hotel di sini, sebagai wajib pajak harus terus berkontribusi. Walaupun belum maksimal, tapi kita bersama berusaha terus,” harapnya.

Penekanannya, seharusnya ada perubahan mindset dari para wajib pajak, bahwa pajak bukan sepenuhnya tugas dari jajarannya yang saat ini 750 personel. Kalau pun di-

rinya bersama pegawai terus bekerja 24 jam, jika tidak ada kepedulian masyarakat, tidak ada kerjasama pemda dan swasta untuk memuluskan pembayaran pajak, maka target penerimaan negara tidak akan terealisasi dengn baik.

“Bahwa pajak ini punya kita semua. Mari kita buktikan, apa yang akan terjadi dalam bentuk kemajuan daerah kita mendatang,” harapnya lagi.

Selama 20 tahun bertugas di Kantor Pajak, dia menyebut ada beberapa kategori yag menyebabkan rendahnya kensadaran pembayaran pajak.

Ada yang tidak memahami prosedur, ada yang memahami prosedur tapi tidak melaksanakan kewajiban. Namun kategori ini tetap berusaha dijembatani agar tidak terkena sanksi.

Penjabat Bupati KLU, H. Ashari, memastikan bahwa potensi wisata di KLU luar biasa khususnya di tiga gili tersebut. “Dengan potensi yang ada, mestinya kita bisa optimalisasi pajak. Apalagi tahun 2016 nanti akan ada dermaga, yang di konsep dalam satu pintu masuk. Ini kan bagian dari infrastruktur yang akan dibangun pemerintah dari pajak yang kita bayar,’’ ujarnya mengingatkan.

Sesuai visi Kanwil DJP Nusra, harus ada optimalisasi

pajak melalui sektor ekonomi setempat. Karena bagaimana pun juga ini sesuai hajat Pasal 33 UUD 1945, basisnya ada di masyarakat. ‘’Apapun itu, kalau libatkan masyarakat, sangat bisa. Pajak akan maksimal,” tegasnya.

Ahli ekonomi pernah meneliti bahwa tiga gili punya potensi besar, tapi apa yang didapatkan daerah dan negara masih jauh dari harapan.

“Apapun itu, apa yang jadi target (pajak), harus ada keinginan bersama mulai dari Kadus, Kades, kita semua punya kenginan yang sama, pasti akan tercapai,” ujarnya optimis.

Di acara yang sama, DJP Nusra memberikan apresiasi kepada semua wajib pajak khususnya di Gili Trawangan yang hadir saat itu, dengan memberikan penghargaan kepada dua perwakilan wajib pajak. Digelar juga testimoni salah seorang pelaku usaha yang dinilai taat membayar pajak.

Sementara Kadus Gili Trawangan, H. Lukman berterima kasih, dengan hadirnya pelayanan ‘’Pojok Pajak’’ tersebut, akan memudahkan pihaknya berkoordinasi dengan pengusaha setempat. “Pojok Pajak’’ ini bisa lebih memberi pendekatan pelayanan dengan pengusaha di sini, juga sebagai tempat konsultasi pajak,” harapnya. (ars/*)

kanan terbaiknya, minimal 10 porsi. Dan pada saat itu warga Mataram bisa makan gratis,” jelasnya. Kegiatan seperti ini belum akan dilaksanakan tahun ini, karena menurutnya perlu persiapan matang seperti koordinasi dengan sponsor.

Selain itu untuk kegiatan seperti ini perlu dukungan dari pemerintah. “Dukungan dari pemerintah daerah itu bisa berupa penyediaan alat memasak dan bahan-bahannya.

Itu juga bisa saving (hemat) untuk kita,” jelasnya. (ynt)

Atasi Defisit, Gubernur Tuntut Realisasi Pembangkit Listrik 500 MW Dari Hal. 1 kata gubernur ketika dikonfirmasi usai menghadiri serah terima jabatan Pimpinan BPK Perwakilan NTB, Kamis (8/10) siang kemarin.

Orang nomor satu di NTB ini juga mengingatkan jajaran PLN di daerah ini supaya menjaga dan merawat dengan baik mesin-mesin pembangkit yang ada. Jangan sampai mesin-mesin pembangkit yang baru dioperasionalkan cepat rusak, seperti yang terjadi di beberapa pembangkit di PLTU Jeranjang Lombok Barat. “(Mesin pembangkit) yang ada ini dirawat benar.

Jangan sedikit-sedikit rusak,” pintanya.

Mengenai molornya sejumlah pengerjaan proyek pembangkit listrik seperti PLTU Jeranjang Unit I, gubernur meminta PLN segera menuntaskannya. “Kasih tahu dia (PLN) supaya cepat (menyelesaikan),”pungkasnya.

Sistem kelistrikan Pulau Lombok saat ini mengalami defisit daya sekitar 7 MW. Daya mampu yang dihasilkan

mesin pembangkit sebesar 183 MW, sementara beban puncak sudah mencapai 190 MW. Akibatnya, terjadi pemadaman bergilir sampai November mendatang. Selain gubernur, kalangan DPRD NTB juga mendesak pemerintah dalam hal ini PLN segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik kapasitas 500 MW yang telah direncanakan.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM. Hadi.

Katanya, pembangkit yang sudah siap digunakan harus segera dimanfaatkan. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik yang sudah direncanakan harus segera dipercepat. Ia mengatakan, pembangunan PLTU Jeranjang unit III yang sampai saat ini belum tuntas harus segera dituntaskan. Menurutnya, molornya pembangunan PLTU Jeranjang unit III harus menjadi pelajaran dalam pembangunan PLTU-PLTU lainnya di NTB. Jangan sampai PLTU yang dibangun sering mengalami kerusakan yang berakibat terhadap kurangnya pasokan listrik. (nas)

Proyek Jalan Lingkar Trawangan Dikeluhkan Dari Hal. 1 ada yang di paving, sebagian di-cor dengan semen campur pasir batu (sirtu).

Kondisi sampai dengan Oktober 2015, masih sama dengan ketika usai dikerjakan Desember 2014 lalu. Pantauan Suara NTB Kamis (8/ 10) siang kemarin, pengerasan hanya terlihat di beberapa ruas, mulai dari pintu masuk dermaga, ke utara hingga di dermaga alternatif di depan gang Kantor Dusun Gili Indah. Ke arah utara, masih berupa pengerasan, dilanjutkan paving.

Seperti di depan Juku Restoran sampai Manta Dive sepanjang lima meter berupa paving, dilanjutkan pengerasan sekitar 100 meter. Selebihnya permukaan jalan masih sama, berupa tanah dan sebagian ada yang beton sisa pengerasan jauh sebelumnya. Di depan Hotel Villa Ombak misalnya, ke sunset point yang ditempuh dalam waktu 15 menit jalan kaki, permukaannya masih berupa tanah dan semen pengerasan. Ada juga yang dipaving, tapi menurut warga merupakan proyek lama. Padahal total ruas jalan mencapai delapan kilometer.

Penjabat Bupati KLU, H.

Ashari, SH, MH juga mengeluhkan kondisi jalan yang seharusnya jauh lebih baik karena status Gili Trawangan saat ini sebagai ikon wisata dunia.

Namun dimasa jabatannya yang masih hitungan bulan, dia mengaku akan berusaha melakukan perbaikan. Karena proyek itu pernah dikerjakan Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pihaknya akan berusaha berkoordinasi lagi. ‘’Sayang kalau jalannya masih rusak, sedangkan ini ikon wisata dunia,” keluhnya ditemui di Hotel Villa Ombak, siang kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi KLU, Sinar Wugiyarno mengeluhkan kondisi yang sama.

Jika untuk akses jalan yang hanya dilalui sepeda dan angkutan tradisional cidomo, sebenarnya masih layak untuk dilalui. Tapi sebaiknya menurut dia, semua ruas jalan itu segera dibangun.

Informasi yang diketahui mantan Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo NTB ini, proyek itu sebenarnya ada dua tahap, berlanjut di 2015. ‘’Tapi saya tidak mau komentar, nanti salah-salah. Ditanyakan saja ke Dinas Kebudayan dan Pariwisata NTB,’’ sarannya. (ars)

Jumat, 9 Oktober 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Teh Pucuk Harum Dukung ”Bursa Clotingan Terbesar di NTB” ANTUSIASME masyarakat, khususnya generasi muda terhadap “Bursa Clotingan Terbesar di NTB” sangat besar, buktinya sepanjang bursa digelar selalu penuh dengan pengunjung, guna membeli ataupun sekedar melihat-lihat pameran produk baju kaos yang memang sangat digandrungi anak muda.

Suasanapun terlihat begitu ramai, apalagi didukung para penjual baju kaos spesialis disaint anak muda ini yang banyak membuat stand, dengan menampilkan ciri khas yang berbeda dan terlihat sangat menarik. Mahdi, salah satu pemilik stan mengatakan, omzet penjualannya cukup lumayan, karena banyak kaos dagangannya laku terjual. “ untuk pameran kali ini cukup bagus, rata-rata anak muda disini sangat suka dengan disain yang saya tampilkan” katanya.

Tak hanya dimanjakan dengan berbagai suguhan berbagai disaint kaos yang menarik, pengunjung juga kelihatan begitu bersemangat menyaksikan berbagai hiburan atraksi panggung band local yang digelar panitia, yang tentunya

membuat suasana semakin ramai. Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine bekualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkuallitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division. Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari daun teh teratas, sehingga membuat Teh Pucuk Harum memiliki kualitas rasa teh terbaik.

Produk teh Pucuk Harum diproses dengan teknologi canggih, dan tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertahan selama 12 Bulan.

Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna.

Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang berkualitas diseduh secara langsung (real brewed). Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali proses produksi teh pucuk harum, sehingga rasa dan aroma teh dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh. Teh Pucuk Harum, manisnya pas, gak nyangkut dileher dan gak bikin haus lagi.

Teh Pucuk Harum, selalu berpartisipasi dalam setiap event yang bisa menghadirkan massa yang banyak.

BPK NTB Siap Lakukan Audit Kinerja Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang baru, Sumardi, SH mengatakan, salah satu program prioritas yang akan dilakukan ke depan adalah melakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi supaya anggaran yang digelontorkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan benar-benar untuk kemaslahatan atau kemakmuran rakyat.

(Suara NTB/nas)

Sumardi

“Prioritas kedepan seperti tadi Pak Gubernur menghendaki adanya pemeriksaan atau audit kinerja. Nah disitulah kita bekerja. Karena selama ini audit kinerja ini kurang mendapat perhatian. Yang sifatnya audit keuangan dengan tujuan tertentu,’’ kata Sumardi dikonfirmasi usai serah terima jabatan di Kantor BPK perwakilan NTB, Kamis (8/10) siang kemarin.

Serah terima jabatan Pimpinan BPK Perwakilan NTB itu dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, anggota VI BPK RI Prof DR Bahrullah Akbar, MBA, CMPM, anggota Komisi XI DPR RI, H. Wilgo Zainar, MBA dan Dr. Zulkieflimansyah. Hadir juga para bupati/walikota se NTB.

Kepala BPK Perwakilan NTB sebelumnya, H. Eldy Mustafa, SH, MH dimutasi menjadi Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat. Sementara, Kepala BPK NTB yang baru, Sumardi, SH sebelumnya menjabat Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI. Sumardi mengatakan, tujuan akhir dari pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat. Artinya, setiap rupiah uang daerah yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan harus

benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ‘’Setiap rupiah yang dibelanjakan punya manfaat bagi kesejahteraan rakyat,’’ ucapnya.

Ditanya gebrakan yang akan dilakukan dalam memimpin BPK Perwakilan NTB, Sumardi mengatakan dirinya belum punya gebrakan. Ia akan melanjutkan program Kepala BPK Perwakilan NTB sebelumnya. “Sementara ini kita melanjutkan apa yang dicapai sebelumnya. Kalau ada yang kurang-kurang, ini disisa waktu yang ada bisa dilakukan perbaikan. Itu saja kami, belum ada program baru,”imbuhnya.

Terkait dengan dua kabupaten yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Lombok Timur dan Bima, pihaknya akan terus mendorong dua daerah itu untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Salah satu bentuk dorongannya adalah tindak lanjut semua rekomendasi yang diberikan BPK atas laporan hasil pemeriksaan. (nas)

(ant/Bali Post)

KRISIS AIR UNTUK PERTANIAN - Warga mengairi sawah yang mengering menggunakan selang di Desa Malebo, Kandangan, Temanggung, Jateng, Kamis (8/10). Petani setempat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa mesin penyedot air sebesar Rp100 ribu per hari ditambah bahan bakar 15 liter per hari untuk mengairi satu hektar lahan pertanian mereka.

Survei: Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Turun Jakarta (Suara NTB) Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan hasil survei yang dilakukannya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun 11,5 persen dibandingan survei enam bulan sebelumnya.

“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46,0 persen, yang tidak puas 51,1 persen.

Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Kamis (8/10).

Indo Barometer secara periodik melakukan survei setiap enam bulansekali.Surveiinidilakukanpada tanggal 14-22 September 2015 di 34 propinsi dengan jumlah responden1.200orangdengan margin error sebesar 3,0 persen.

Lebih lanjut Qodari menjelaskan hasil survei juga memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres M Jusuf Kalla juga turun menjadi 42,1 persen.

“Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen

maka penurunannya hingga 11,2. persen,” kata Qodari.

Lebih lanjut Qodari juga menjelaskan bahwa dalam survei kali ini memperlihatkan bahwa hubungan antar lembaga yang terbaik menurut kacamata publik adalah Presiden dan Wapres.

“Jadi skor tertinggi justru hubungan terbaik antara Presiden Jokowi dan Wapres M Jusuf Kalla yakni sebesar 83,7 persen.

Jadi di mata publik nggak benar itu isu-isu hubungan tak baik presiden-wapres,” kata Qodari.

Sementara hubungan terendah adalah antara Presiden dengan DPR RI yang hanya 64.9 persen.

“Ini survei dengan jawaban terbuka. Jadi semua jawaban tidak kami konstruksikan, ini jawaban terbuka dari masyarakat, sehingga kadang-kadang tidak menyambung”,” kata Qodari.

Yang menarik tambah Qodari, jawabannya masyarakat atas keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi pada pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 15,5 persen.

Disusul pemberantasan KKN sebesar 6,5 persen dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 5,1 persen.

Kemudian pembangunan infrastruktur sebesar 4,5 persen dan hukuman mati narkoba sebesar 3,4 persen.

“Namun yang menarik justru jawaban tidak tahu atau tidak menjawab apa keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang sebesar 38,1 persen,” kata Qodari.

Sementara soal kegagalan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi soal harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 17,3 persen, disusul tidak mampu mengatasi masalah ekonomi sebesar 13,3 persen dan melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 7,4 persen serta meningkatnya harga BBM sebesar 4,3 persen. (ant/Bali Post)