Snt10012014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 10 JANUARI 2014

16 HALAMAN NOMOR 254 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Suap Jaksa Subri

Lagi, Bambang W. Soeharto Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali memeriksa politisi Partai Hanura non aktif, Bambang W. Soeharto terkait dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Lombok Tengah (Loteng). Bambang yang tiba di gedung KPK Jakarta tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya tersebut dan langsung masuk ke ruang tunggu KPK. Mantan Komisioner Komnas HAM ini diperiksa terkait suap kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya non aktif, Subri,SH.MH. ‘’Yang bersangkutan C.01.08.13

diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (9/1) kemarin.

Bersambung ke hal 5

Sengketa Tanah PT. Pantai Aan

Along Divonis Bebas Praya (Suara NTB) Sengketa lahan yang melibatkan Bambang W. Soeharto pemilik PT. Pantai Aan dengan pengusaha Sugiharta alias Along yang berujung ke meja hijau, mencapai klimaks.

Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Praya,

TO K O H

(Suara NTB/kir)

PENYIDIKAN dugaan penyimpangan proyek alat-alat kesehatan (alkes) Lombok Timur (Lotim) sepertinya masih akan alot. BPKP hingga kini belum beranjak untuk menghitung kerugian negara, karena sejumlah pertimbangan. Poin pokoknya, pada metoda penentuan kerugian negara. BPKP bahkan berencana akan mengajak Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB untuk duduk bersama membedah kasus tersebut.

Dari sisi kewenangan sebagai institusi yang menerima pelimpahan, Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH pun memastikan siap diajak koordinasi oleh BPKP dan Polda NTB. “Pada dasarnya saya siap saja, mau diajak ketemu kapan saja.

Bersambung ke hal 5 Sugeng Pudjianto

DIVONIS BEBAS - Sugiharta alias Along (kanan) mendengarkan pembacaan vonis di PN Praya, Kamis (9/1) kemarin. Bambang W.Soeharto memenuhi panggilan KPK, kemarin (atas)

Kejaksaan Kaji Laporan Dana Aspirasi Dewan Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Laporan dugaan penyimpangan dana aspirasi dewan Kota Mataram sudah masuk meja Pidsus Kejari Mataram. Saat ini pihak Kejaksaan masih mengkaji laporan tersebut dan belum melayangkan panggilan ke pihak terkait.

Kajari Mataram Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Intel Mawardi, SH mengatakan, penyelidikan kasus itu belum dimulai.

“Masih dikaji Pidsus laporannya. Apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak,” kata Mawardi.

Namun dipastikannya, jika bisa ditindaklanjuti, maka masuk tahap klarifikasi kepada pihak terkait, seperti pelapor dan terlapor.

APP Juga Tidak Tahu Sementara, Administrasi Pengawasan dan

Pembangunan (APP) Kota Mataram, mengaku tidak tahu menahu persoalan dana aspirasi dewan, untuk pembangunan Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SMKN 4 Mataram. Karena, APP hanya sebagai penyelenggaran tender. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian APP, Kota Mataram Rudi Suriawan, ketika dikonfirmasi di ruangnya, Kamis (9/1) kemarin.

Rudi Suriawan mengatakan, peran Bagian APP pada pengerjaan RKB SMKN 4 Mataram, hanya sebagai penyelenggara tender. Setelah selesai tender dan data masing – masing kontraktor diverifikasi, maka yang memiliki kewajiban selanjutnya adalah pengelola anggaran yakni instansi terkait (Dinas Dikpora Kota Mataram).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Destinasi Unggulan

TAHUN 2014 ini, Pemprov NTB mendorong Museum dan Taman Budaya NTB menjadi salah satu destinasi unggulan yang menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Untuk itu, dalam APBD 2014, untuk revitalisasi museum, pemprov menganggarkan dana sekitar Rp 1,2 miliar yang digunakan untuk membenahi sarana prasarana sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman.

Bersambung ke hal 5

250 PNS Pemprov NTB Dapat ’’Bonus’’ Usia Pensiun Mataram (Suara NTB) Sekitar 250 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemprov NTB bakal mendapatkan bonus penambahan usia pensiun jika pemerintah pusat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (juknis) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan DPR, akhir Desember lalu. Angka itu mengacu jika dilihat dari jumlah PNS lingkup pemprov NTB yang pensiun setiap tahunnya.

Hal tersebut dikatakan

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan kepegawaian Daerah dan Diklat NTB, Ahmad Masyhuri dkonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/1) kemarin. “Kalau dihitung jumlah rata-rata pegawai yang pensiun setiap tahun antara 240 sampai 250 orang pertahun di lingkungan Pemprov NTB. Sekitar itu, jumlah itulah yang nantinya pegawai yang mendapatkan bonus penambahan usia pensiun jika UU ASN diterapkan,”ujarnya.

Bersambung ke hal 5

SAR Hentikan Pencarian

Mataram (Suara NTB) Masuk hari ke tujuh pascatenggelamnya KMP Munawar Ferry, Tim SAR Mataram terpaksa menghentikan pencarian. Sampai Kamis (9/1) kemarin, petunjuk ke arah korban hilang maupun posisi kapal sama sekali tidak ditemukan. Bahkan kapal seberat 522 GT itu dipastikan hilang dari Selat Alas.

Penghentian sementara pencarian dibenarkan Koordinator Operasional SAR Pelabuhan Kayangan, Putu Arga Sujarwadi. Karena sesuai SOP, jika sampai tujuh hari pencarian tidak membuahkan hasil, maka kegiatan tim

dihentikan. “Itu SOP kita, dihentikan kalau sampai tujuh hari tidak ada tanda tanda korban atau kapal ditemukan. Tapi posisi kami tetap standby di Pelabuhan Kayangan,” kata Putu Arga Sujarwadi kepada Suara NTB, Kamis sore kemarin.

Ia sempat menginformasikan, dalam pencarian hari ke lima, sebenarnya sudah ditemukan seorang korban, yang masuk daftar tujuh korban hilang. Korban penumpang itu tidak ditemukan saat pencarian di laut, melainkan di salah satu desa di Lombok Timur.

Bersambung ke hal 5

STAND BY- Tim SAR Mataram berkumpul di Pelabuhan Kayangan.

Setelah tujuh hari hasil pencarian KMP Munawar Ferry nihil, mereka menghentikan aktivitas, namun tetap stand by.

(Suara NTB/ars)

C.03.08.13

Koordinasi Kapolda dan BPKP

H. L. Gita Aryadi

Kamis (9/1) kemarin, majelis hakim yang diketuai, H. Sumedi, SH, Along akhirnya divonis bebas tanpa syarat.

Dengan begitu, tanah yang menjadi sengketa tersebut otomatis menjadi hak Along.

Sidang digelar sekitar pukul 13.00 Wita. Pada awalnya, Along hadir sendirian tanpa didampingi para kuasa hukumnya. Beberapa anggota keluarga serta kerabat pengusaha tersebut juga tampak hadir menyaksikan.

Barulah setelah pada pertengahan jalannya sidang, para kuasa hukum Along hadir.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dibatasi 10 Hari Amankan Kebijakan SEJAK ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Mataram dengan Mas Murni Sejahtera, untuk pembangunan hotel di Taman Wisata Loang Baloq. Praktis, Pedagang Kaki Lima (PKL) bereaksi dengan melayangkan protes, karena pembangunan hotel tersebut berdampak akan digusurnya lapak PKL. Lurah Tanjung Karang, Edi Suharto ketika dikonfirmasi, Kamis (9/1) mengatakan pembangunan hotel di Loang Baloq, merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan pihak rekan(Suara NTB/dok) an yang akan mengelola Edi Suharto Wisata Taman Loang Baloq.

Ditambahkan, setelah penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU), pihaknya sebagai pemerintah paling bawah, hanya pelaksana dari kebijakan tersebut.

Oleh karenanya, sebagai aparat pemerintah di kelurahan, pihaknya memiliki kewajiban menjaga kebijakan atasannya. Soal apakah ada tuntutan warga atas kebijakan tersebut, pemerintah telah memikirkan tersebut. Diakui Edi, pemerintah tidak mungkin memberatkan masyarakat terhadap pembangunan tersebut, “Tidak mungkinlah pemerintah merugikan masyarakat,” terangnya.

Edi menyebutkan tanggal 20 Desember lalu, pihaknya telah melayangkan surat kepada pedagang. Isi surat tersebut, akhir Desember para pedagang diminta untuk mengosongkan lapak. Dikarenakan lanjutnya, awal Januari 2014, material pembangunan hotel akan masuk. Tetapi masyarakat (Pedagang, red) enggan untuk mengosongkan tempat, terkendala tempat relokasi tidak ada.

Ditambahkan, berdasarkan hasil rapat Kapolsek bersama dengan pedagang, Kamis (9/1), pedagang diberikan tegang waktu 10 hari untuk menempati lapak tersebut. Karena sementara waktu, pemerintah memikirkan lahan untuk ditempati pedagang. Disebutkan, ada salah satu lahan kosong milik warga didekat Loang Baloq. Namun, Edi tidak berani untuk memberikan izin kepada pedagang.

Ditanya apa yang menjadi alasan pedagang enggan pindah? Edi merincikan pertama, pedagang menuntut kebijakan tersebut dinilai tidak adil. Kedua, masyarakat meminta ada tempat relokasi. Ia menyebutkan jumlah lapak di Taman Loang Baloq, sekitar 40 lapak. (cem)

PKL Tuntut Pemkot Siapkan Lahan Pengganti Mataram (Suara NTB) – Keinginan Pemkot Mataram, menjadikan Taman Wisata Loang Baloq sebagai daerah pariwisata, dengan realisasi pembangunan Hotel, membuat sebagian besar PKL, resah. Pasalnya, lapak pedagang yang berada di pinggir maupun di dalam areal wisata diberikan batas 10 hari untuk ditempati, sementara PKL menuntut pemerintah menyiapkan tempat relokasi.

Salah seorang pedagang, Tutik ketika dikonfirmasi, Kamis (9/1) mengatakan merasa keberatan dengan keinginan pemerintah menggusur lapak miliknya. Padahal, lokasi lapaknya jauh dari lokasi pembangunan hotel. Ditambahkan, para pedagang diberikan batas waktu menempati selama 10 hari, sementara tempat relokasi pedagang, hingga saat ini belum ada.

“Kita diberikan batas waktu 10 hari, sedangkan tidak ada tempat,” akunya.

Dikatakan Tutik, Rabu (8/ 1) Pol PP Kota Mataram, hendak membongkar paksa lapak milik pedagang. Namun, warga sempat membron-

tak dan akhirnya pembongkaran tidak jadi dilakukan. Sebenarnya sambung Tutik, proses relokasi harus dilakukan secara bertahap. Artinya, sudah ada lokasi khusus disediakan pemerintah, sehingga pedagang dengan sukarela memindahkan barang – barang miliknya, “Siap tempat dulu, nanti kita pindah sendiri,” kata Tutik.

Pernyataan Tutik diamini oleh Ahmad Kamarudin, sebenarnya pedagang tidak keberatan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Hanya saja sambungnya, pedagang bertahan menempati lapak tersebut, karena tidak ada lokasi yang akan ditem-

pati. “Kita taati kebijakan pemerintah, tapi siapkan lahan dulu,” pintanya.

Dikatakan Ahmad, batas waktu menempati lapak selama 10 hari, adalah hasil rapat bersama dengan Kapolsek dan Lurah Tanjung Karang. Menurutnya, pemerintah sebagai pimpinan masyarakat kecil, harus mengerti kondisi masyarakat kecil. Jangan sampai lanjutnya, masyarakat kecil kembali dikucilkan lagi, sementara orang besar (Kaya, red) menguasai. “Jangan sih kita orang kecil dikucilkan lagi, sementara orang besar kembali menguasai,”keluhnya.

Diakui, rata – rata penghasilan PKL hanya menggan-

Penyelesaian Revitalisasi Pasar Mandalika Tergantung Anggaran Mataram (Suara NTB) Pasar Mandalika ditunjuk Kementerian Perdagangan RI sebagai salah satu pasar percontohan. Untuk itu pemerintah pusat menurunkan dana untuk program revitalisasi pasar tersebut. Dana yang dibutuhkan untuk program revitalisasi tersebut sebesar Rp 36 miliar.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH mengatakan target penyelesaian revitalisasi itu dapat selesai tergantung anggarannya. Karena dana untuk revitalisasi tersebut diturunkan secara bertahap.

“Target bisa selesai tergantung anggarannya. Tahun ini juga bisa selesai kalau ada dana ada. Tapi kan ini masalahnya uang,” ujarnya. Ia juga menambahkan ia sering bolakbalik ke Jakarta untuk melobi agar program revitalisasi ini terus mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.

Sejak dikerjakan mulai tahun 2011 hingga saat ini, dana yang sudah digunakan untuk revitalisasi sekitar Rp 12 miliar. “Dari dana yang dibutuhkan sebesar Rp 36 miliar. Untuk itu kita secara bertahap mengerjakannya,” terangnya.

Karena revitalisasi ini memerlukan dana yang besar, maka Wartan mengatakan perlu kombinasi pembiayaan dari anggaran pusat dan daerah. Sehingga program revitalisasi bisa selesai secepatnya.

Untuk tahun 2014 ini, Diskoperindag mendapatkan kucuran dana dari DAK sekitar Rp 3 miliar lebih untuk sarana perdagangan. Dana itu akan digunakan untuk kelanjutan revitalisasi Pasar Mandalika.

Disamping mendapatkan kucuran DAK untuk sarana perdagangan, Diskoperindag juga mendapatkan dana untuk pembangunan UPTD dan laboraturium metrologi sebesar Rp 3 miliar lebih. Dengan dana tersebut, pihaknya akan melengkapi fasilitas di Pasar Mandalika yang merupakan salah satu pasar induk di NTB ini.

“Unit metrologi itu untuk takar timbang dan nanti akan ada laboratorium khusus beserta peralatannya. Sementara sarana perdagangan itu bisa untuk pembangunan kios atau toko,” jelasnya.

Untuk pasar-pasar tradisional lainnya di Kota Mataram, Wartan mengatakan tetap melakukan upaya-upaya perbaikan dengan menggunakan dana dari APBD Kota Mataram. “Secara berkelanjutan tetap kita lakukan di pasar-pasar tradisional lainnya. Tidak hanya di Pasar Mandalika,” tandasnya. (yan)

tung pada hari – hari besar.

Seperti, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, musim haji dan tahun baru. Itu pun sambungnya, pedagang harus membayar ke koperasi dan membeli kebutuhan lainnya. Ahmad

mengatakan kalaupun tidak ada solusi, pihaknya meminta kebijakan Walikota Mataram.

“Kalau masih tidak ada solusi, kita sepakat untuk datang ke Walikota meminta kebijakan,” terang Ahmad. (cem)

Tingkatkan Kunjungan

Perpustakaan akan Tambah Koleksi Buku

Angka Kemiskinan Kota Mataram 2013 Dirilis Pertengahan Tahun Mataram (Suara NTB) Jumlah terbaru terkait angka kemiskinan di Kota Mataram tahun 2013 belum bisa dipastikan turun atau meningkat dari tahun sebelumnya. Pasalnya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram baru akan merilis jumlah kemiskinan Kota Mataram tahun 2013 pertengahan tahun ini. Demikian disampaikan Kepala BPS Kota Mataram, Ir. Lalu Putradi.

Saat ini Putradi mengatakan pihaknya masih dalam pengolahan data terakhir angka kemiskinan sebelum diserahkan ke BPS Provinsi. “Data kemiskinan triwulan keempat masih dalam pengolahan. Itu akan keluar sekitar bulan Juni,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/1) kemarin.

Jumlah angka kemiskinan ini nantinya akan dirilis bersamaan dengan jumlah kemiskinan di Indonesia yang akan dilakukan oleh BPS Pusat dan serentak di seluruh daerah di Indonesia. Putradi menambahkan proses pengolahan data yang dilakukan pihaknya nantinya akan diserahkan ke BPS Provinsi. Setelah itu dari BPS Provinsi akan dikirim ke BPS Pusat.

“Di BPS Kabupaten/Kota itu akan diolah terus dikirim ke BPS Provinsi dan akan diproses dan diperiksa baru dikirim ke Pusat. Dan di Pusat juga ada proses-prosesnya,” ujarnya.

Angka kemiskinan Kota Mataram saat ini menurut data BPS Kota Mataram menurun dari sebesar 13,18 persen tahun 2011 menjadi 11,87 persen di tahun 2012. Tahun 2011 tercatat penduduk miskin sebanyak 53.736 jiwa. Sementara data tahun 2012 sebanyak 49.633 jiwa.

Putradi menyebutkan selama lima tahun terakhir, dari tahun 2008-2012 terjadi tren penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun 2008 tercatat penduduk miskin di kota Mataram sebesar16,13 persen atau 61.173 jiwa, di tahun 2009 turun menjadi 15,41 persen atau 60.637 jiwa, tahun 2010 turun lagi menjadi 14,44 persen atau 58.272 jiwa. Sementara itu untuk angka pengangguran tahun 2012 sebanyak 6,53 persen. Sementara tahun 2011 besar pengangguran sebanyak 6,70 persen. Sektor yang paling banyak menyerap tenga kerja disebutkan yaitu sektor perdagangan, komunikasi, dan jasa. Sektor informal seperti UKM juga dinilai berkontribusi mengurangi angka pengangguran. (yan)

(Suara NTB/cem)

LAPAK PKL - Inilah Lapak PKL di Taman Wisata Loang Baloq. Pedagang diberikan kebijakan selama 10 hari untuk menempati.

(Suara NTB/ars)

JOROK - Harapan menuju pasar higienis di Kota Mataram agaknya masih anganangan semata. Sebagaimana pemandangan di jalan alternatif menuju Pasar Pagesangan ini, jorok akibat tumpukan sampah, becek akibat jalan tak terurus.

Lagi, Uang Nasabah BCA Raib Mataram (Suara NTB) – Setelah I Nyoman Juliandari kehilangan uang Rp 157 juta, kini giliran I Gusti Ngurah Yudha Putra, harus kehilangan uang Rp 137 juta, dengan kejadian yang sama. Anehnya, tabungan korban hari itu juga telah amblas.

Kronologis kejadiannya, tanggal 28 Desember pukul 13.30, I Gusti Ngurah Yudha Putra, akan melakukan transaksi di ATM BCA berlokasi di Kura – Kura Water Park Mataram. Namun, kartu ATM miliknya tertelan dan tidak bisa keluar.

Karena merasa khawatir, korban menghubungi halo BCA yang tertera di mesin ATM dengan nomor 081223687888. Setelah melakukan komunikasi dengan oknum yang mengaku sebagai teknisi ATM BCA ini. Korban diminta memasuki PIN, setelah dicek ke Bank BCA, ternyata uang korban raib Rp 137 juta.

Istri korban ketika ditemui wartawan, Kamis (9/1) menceritakan bahwa sua-

minya usai pulang kerja, ingin melakukan transaksi di ATM BCA Kura – Kura Water Park.

Namun, ATM miliknya tertelan dan merasa panik, korban menghubungi halo BCA yang ada ditempel di ATM. Setelah mengikuti petunjuk dari pelaku, praktis uang korban langsung hilang. “Kemarin suami saya mau transfer uang, tapi ATM- nya tertelan. Karena panik, langsung menghubungi halo BCA yang ditempel disana,” bebernya.

Dikatakan istri korban, dirinya langsung melapor kepada pihak bank. Ternyata uang korban telah ditransfer ke empat nomor rekening. Disebutkan Yudha yang juga mantan pegawai bank BI ini, uang miliknya ditransfer ke nasabah BCA yakni atas nama, Ni Kadek Sustini sebesar Rp 17 juta, Ahmad Zulkarnaen Rp 20 juta, Umar Masyur Rp 20 juta dan ditransfer ke Bank BRI senilai Rp 62. 500.000, dengan tiga kali transaksi.

Ditambahkan, pelaku yang ingin menghabiskan uang korban, juga melakukan transaksi melalui debet, dengan mem-

beli perhiasan di toko emas Cempaka senilai Rp 50 juta.

Pihaknya meminta pihak Bank BCA, untuk memblokir aliran dana tersebut.

Tapi, pihak BCA enggan merespon permintaan nasabah. “Saya minta diblokir rekening itu, tapi saya tidak direspon,” ungkapnya dengan nada kesal.

Ia sangat menyayangkan reaksi dari pihak BCA, seolah - olah yang tidak bertanggung jawab. Sepengetahuan Yudha sebagai mantan Kepala Seksi Akunting di BI, pihak bank memiliki wewenang memblokir aliran uang tersebut, apalagi sama – sama BCA. “Ini kan sama – sama BCA, dia (BCA, red) berhak memblokir rekening orang itu,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Bank BCA cabang Cakra ketika berusaha dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, enggan mengklarifikasi persoalan tersebut. Padahal, wartawan telah dua kali berusaha menemui. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tahun 2014, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram menargetkan peningkatan kunjungan. Untuk itu di tahun ini akan diadakan penambahan koleksi buku. “Untuk tahun 2014 tentu kita harap ada peningkatan kunjungan. Oleh sebab itu kita berusaha untuk memperbanyak koleksi,” terang Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Dra. Siti Miftahayatun, Kamis (9/1) di ruang kerjanya.

Di tahun 2013, selain anggaran dari APBD Kota Mataram, pihaknya juga mendapat bantuan dari dana aspirasi DPRD Kota Mataram sebesar Rp 150 juta pada triwulan terakhir. Dana itu digunakan untuk menambah jumlah koleksi. “Dari Dewan sempat hubungi saya akan ada lagi dana aspirasi untuk tahun 2014. Tapi belum tahu berapa jumlahnya,” terangnya.

Selain penambahan koleksi buku, usaha peningkatan kunjungan juga dilakukan dengan menyediakan internet gratis bagi pengunjung (hotspot). Di depan perpustakaan akan dibangun gazebo (berugak) sebagai tempat pengunjung bisa menikmati hotspot seperti yang ada di Perpustakaan Daerah (Pusda) NTB. “Untuk berugaknya baru bisa terealisasi di triwulan kedua. Tapi kalau internetnya sudah bisa nyambung,” ujarnya.

Dengan adanya fasilitas hotspot, pengunjung yang membawa laptop atau tablet bisa langsung

menikmati dengan gratis.

Rencaanya juga akan disediakan komputer bagi yang ingin internetan gratis. “Kita juga ingin ada ruangan khusus untuk internetan gratis dimana kita sediakan komputer. Tapi kita lihat dulu mana yang menjadi skala prioritas,” ujarnya.

Tahun ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram juga akan mulai pelayanan dengan sistem otomasi mulai dari pembuatan kartu anggota, registrasi pengunjung, pencarian buku, dan peminjaman. “Perangkatnya sudah lengkap semua tinggal pelaksanaan,” ujarnya. Sebelum sistem otomasi mulai digunakan, saat ini sedang dibuat data base koleksi buku yang akan dimasukkan ke dalam sistem digital. Saat ini tercatat jumlah koleksi di Perpustakaan Kota Mataram sebanyak 21.093 judul dan 47.753 eksemplar. Secara umum satu judul buku terdiri dari tiga eksemplar, tapi jika merupakan buku langka dan mahal biasanya hanya satu eksemplar. (yan)

Siti Miftahayatun (Suara NTB/yan)

Perpustakaan akan Buka Taman Baca di Eks Pelabuhan Ampenan

(Suara NTB/yan)

MENYIAPKAN - Beberapa pegawai Kantor Perpustakaan dan ArsipDaerahKotaMataramsedangmenyiapkanbuku-bukuyang akan segera disalurkan ke 19 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan rumah ibadah yang ada di Kota Mataram, Kamis (9/1).

Mataram (Suara NTB) Tidak hanya dilengkapi dengan taman bermain anak-

anak dan fasilitas lainnya, di sekitar kawasan eks Pelabuhan Ampenan juga akan seg-

era dibuka taman baca. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram telah membangun tempat disana dan dalam waktu dekat ini akan mulai dioperasikan.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Dra. Siti Miftahayatun, Kamis (9/1). Ia menilai anak-anak di sekitar eks Pelabuhan Ampenan itu termasuk anak-anak pecinta baca. Sehingga pihaknya akan segera membuka taman baca itu. Pengelolaan taman baca akan diserahkan kepada Komunitas Pecinta Baca.

Selain taman baca di eks Pelabuhan Ampenan, Miftahayatun mengatakan pihaknya juga akan segera membuka taman baca di sekitar Taman Udayana. “Pembangunan taman bacaan di Udayana dan Ampenan sudah selesai,

tinggal kita buka,” ujarnya.

Sejak beberapa waktu lalu pihaknya juga telah membuka taman baca di Taman Sangkareang. Tetapi dengan akan dibukanya dua taman bacaan baru maka pihaknya kewalahan untuk mengurus karena keterbatasan staf yang akan ditempatkan di taman baca. Untuk itu taman baca di Taman Sangkareang pengelolaannya diserahkan ke TP PKK Kota Mataram dan Dewan Anak Kota Mataram. “Kalau yang di Udayana dibawah pengelolaan kita. Sementara yang di pantai Ampenan akan dikelola remaja-remaja dari Komunitas Pecinta Baca,” ujarnya.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram juga akan memberikan bantuan buku ke 19 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang ada di Kota Mataram. Selain itu juga pihaknya mengirimkan bantu-

an buku ke rumah-rumah ibadah. Miftahayatun mengatakan tidak semua rumah ibadah diberikan bantuan buku-buku bacaan, tetapi pihaknya akan melihat apakah rumah ibadah itu mempunyai ruang baca atau tempat penyimapanan bukubuku bacaan. “Seperti Masjid Raya yang ada ruang khususnya kita berikan,” imbuhnya.

Pantauan Suara NTB, pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram pada Kamis (9/1) sedang menyiapkan buku-buku yang akan disalurkan ke TBM. Diperkirakan satu TBM akan mendapatkan 100 eksemplar buku bacaan berbagai genre baik agama, pengembangan diri, fiksi, dan lainnya.

TBM yang akan diberikan bantuan buku ialah TBM yang tetap aktif. Dengan ini diharapkan minat baca masyarakat semakin meningkat. (yan)

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Lampaui Target Nasional PERSENTASE penduduk usia subur yang ikut program Keluarga Berencana (KB) di Lombok Timur (Lotim) mencapai 71 persen. Angka ini sudah melampaui target rata-rata nasional sebesar 68 persen.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP2KKB) Lotim, H. Suroto, SKM, M.Kes di Selong, Kamis (9/1), menjelaskan, cara KB yang dilakukan sejauh ini sebagian besar masih dengan cara suntik.

Ke depan, ujarnya, akan dilakukan (Suara NTB/rus) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang H. Suroto (MKJP) yang diyakini jauh lebih efektif. “Semua orang kan harus ikut KB meski tidak bisa dipaksakan,” ucapnya. MKJP yang bisa dilakukan antara lain dengan cara IUD, implan dan metode lainnya yang jauh lebih baik.

Soal pemasangan dipastikan akan melalui proses konsultasi lebih dulu. Disesuaikan dengan kondisi tubuh. MKJP lebih diutamakan karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi.

“Kalau dengan cara suntik kan kemungkinan gagalnya lebih besar, dan efek sampingnya lebih besar,” papar mantan Kepala Dinas Kesehatan Lotim ini.

Selain angka KB, laju pertumbuhan penduduk pun berdasarkan terakhir Lotim terbilang masih cukup kecil, hanya 0,78 persen. Sedangkan nasional ditarget 1,1 persen dan sejauh ini baru dicapai 1,49 persen.

Penekanan terhadap laju pertumbuhan penduduk, katanya, merupakan dampak akhir dari program pembangunan yang dijalankan di BPP2KB ini.

Suroto menambahkan, salah satu cara untuk menekan laju penduduk lainnya adalah dengan menekan usia perkawinan. Lotim sejauh ini rata-rata usia 21 tahun remaja putri sudah menikah. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang sudah mencapai 22 tahun. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sejumlah Pejabat di Lobar Sekongkol Saling Menjatuhkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, tak menampik kalau selama ini penempatan pejabat di lingkup Pemkab Lobar hanya sebatas asumsi dan perkiraan saja. Tidak ada kajian khusus seperti halnya fit and proper test yang dilakukan saat ini.

Tak heran dalam pelaksanaannya ada sejumlah pejabat di SKPD yang bersekongkol saling menjatuhkan satu sama lain. “Ada pejabat yang bersekongkol antara sekretaris dengan kepala bidang menjatuhkan kepala dinasnya,” ungkap bupati menanggapi hasil fit and proper test pejabat di ruang kerjanya, Kamis (9/1).

Iklim kerja ini, katanya membuat kinerja SKPD terganggu. Karena itu, ia akan mencoba merotasi pejabat yang sesuai dan keinginannya bertugas di SKPD terkait.

Karena itu, Setelah tes eselon

II ini, pihaknya memberi kesempatan pejabat eselon III untuk dites, sehingga hasilnya nanti akan ada keterpaduan. ‘’Sehingga kepala dinas jalan sekretaris dan kepala bidangnya juga jalan,” terangnya.

Untuk itu, tegasnya, fit and proper test yang dilakukan Pemkab Lobar bukan sekadar formalitas saja. Namun hal ini menjadi bahan acuan bagi dirinya mengambil kebijakan.

Terkait pertimbangan mengambil kebijakan, dirinya memastikan tidak mengambil kebijakan hanya semata mengacu aspek politik, namun aspek kinerja paling diutama-

kannya. Ia berharap, dengan adanya tes ini penempatan pejabat lebih pas dan sesuai dengan keahliannya.

Sebagai bupati yang adalah pejabat politik ia tak mengenyampingkan kalau keputusannya juga bernuansa politik.

Namun, tentu dalam hal kebijakan penempatan ia mengacu pada kinerja dan berbagai aspek lainnya.

Ia mencontohkan seperti beberapa pejabat yang masuk usia pensiun, namun memiliki kemampuan yang masih diperlukan maka ia akan mempertimbangkannya. “Ini kan perlu saya pertimbangkan,”ujarnya.

”Ada pejabat yang bersekongkol antara sekretaris dengan kepala bidang menjatuhkan kepala dinasnya,” (Suara NTB/dok)

Ia menambahkan, setelah memperoleh hasil tes ini pihaknya akan membahasnya bersama badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan untuk menentukan waktu dilan-

H. Zaini Arony tik pejabat terkait. Menurut rencana, Senin depan para pejabat ini akan dilantik. Ia tak menyebut ke empat nama pejabat ini, karena masih dirahasiakan. (her)

Hasil ’’Fit and Proper Test’’

Empat Pejabat Penuhi Syarat Naik Eselon Giri Menang (Suara NTB) Hasil tes psikologi dan fit and proper test pejabat yang dilakukan tim independen di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar), resmi diumumkan Kamis (9/1). Dari hasil tes ini, dinyatakan empat pejabat memenuhi syarat promosi naik ke eselon II. Tim merekomendasikan ke empat pejabat ini naik eselon.

Hasil tes ini langsung disampaikan tim independen dari Universitas Mataram dihadiri Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, didampingi Sekda Lobar, H. M Uzair dan Asisten III Setda Lobar, H. M Taufiq. Tim terbagi menjadi dua, yakni tim untuk tes aspek psikotes dan tim fit and proper test.

Tim psikotes diwakili Dr. Muazzar Habibi, menyampaikan, tes ini diikuti 75 pejabat terdiri dari pejabat eselon II dan III. Beberapa aspek yang dinilai, terkait intelektual, keperibadian, dan kepemimpinan. Terkait aspek ini, tim tak membeberkan secara vulgar, karena terkait personal pejabat. “Di tes ini pejabat menjalani sejumlah bagian tes, salah satunya diinterview,” jelasnya.

Dari hasil tes ini, jelas Muazzar, ada empat orang dinyatakan memenuhi syarat dipromosikan ke jabatan lebih tinggi, 35 persen dimutasi sesuai keahliannya dan 50 persen tidak bisa dipromosi atau dimitasi sedangkan 5 persennya lagi perlu mendapatkan pembinaan. Dari hasil tes ini, sekitar 60 persen direkomendasikan dijadikan acuan ke bupati dan 40 persennya menjadi kewenangan bupati.

Menurutnya, 60 persen yang dijadikan sebagai bahan acuan bupati untuk mengurangi subjektivitas bupati dalam menempatkan bawahannya untuk duduk menjadi kepala dinas. ‘’Sehingga kalau bupati memiliki calon lain, namun tak memenuhi syarat tentunya bupati harus mengacu ke hasil tes ini,’’ sarannya.

Sementara hasil tes dari aspek fit and proper test disampaikan oleh Prof. L. M. Husni. Dari beberapa aspek penilaian, antara lain akademis, kerjasama atau koordinasi dan aspek manajerial. Kaitan tes ini mendorong penempatan pejabat yang tepat sesuai kapasitas untuk mendukung good governance. Tes ini diikuti 38 pejabat, eselon II dan III. Satu orang batal ikut, karena alasan tertentu. Hasil tes ini hampir sama dengan tes psikotes, yakni empat orang dinyatakan memenuhi syarat bisa dipromosi ke eselon II. Ia menjelaskan, dari nilai yang diperoleh hanya empat orang ini mendapatkan 80. Sedangkan sisanya hanya mendapatkan nilai 60 sampai 70 saja.

Di sisi lain, penguji lainnya, Dr. Basuki Prayitno menambahkan, ada sejumlah pejabat yang sudah mau masuk pensiun layak diberi kesempatan mengemban tugas. Alasannya, memiliki energi dan kapasitas yang layak. Namun ada juga yang perlu dipertimbangkan untuk diganti. Kegiatan ini, bisa menjadi tolok ukur bagi kabupaten/kota lain untuk menggelar kegiatan serupa.

Sementara itu, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony menambahkan, terkait kegiatan Ini ia telah melaporkan ke Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Bahkan, gubernur, katanya, memberi apresiasi atas kegiatan ini. “Termasuk saya juga lapor ke Beliau (Pak Gubernur, red) soal mutasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, memasuki tahun 2014 ini ingin suasana baru tentunya dengan kinerja lebih baik untuk melayani masyarakat. Hal ini tergantug dari tingkat kemampuan, motivasi dan komitmen semua jajaran. Belajar beberapa tahun terakhir, tentu tidak cukup dengan bupati dan wakil bupati. Namun perlu dukungan jajaran. Untuk itulah, Pemkab Lobar mencoba melakukan serangkaian tes ini. (her)

Atribut Tidak Lengkap

PNS Loteng Bakal Kena Sanksi Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ini bakal memberlakukan sanksi tegas bagi PNS yang tidak disiplin dan patuh pada aturan yang berlaku. Terutama terkait pemasangan kelengkapan atribut dan tanpa kepegawaian yang melekat para diri PNS lingkup Pemkab Loteng.

Demikian disampaikan Sekda Loteng, Drs. H. L. Supardan, kepada Suara NTB, Kamis (9/1). Supardan, menegaskan kalau penegakan aturan terkait penggunaan atribut kepegawaian tersebut akan mulai diberlakukan pada bulan ini juga. “Jadi nanti kalau ada PNS yang diketemukan tidak memasang atribut kepegawaian secara lengkap, akan kita berikan sanksi tegas,” ancamnya.

Menurutnya, pemasangan atribut dan tanda kepegawaian kelihatan sepele. Tapi hal itu sesungguhnya juga mencerminkan disiplin pegawai itu sendiri. Di mana kewajiban memasang tanda kepegawaian secara lengkap sudah diatur dengan Permendagri Nomor 53 tahun 2009. Dengan kata lain, kalau kemudian ada PNS yang tidak memasang atribut kepegawaian dengan lengkap, maka PNS bersangkutan sudah melanggar Permendagri tersebut.

Diakuinya, aturan tersebut untuk saat ini belum diberlakukan, karena pihaknya masih memberikan waktu bagi PNS lingkup Pemkab Loteng memasang semua kelengkapan atribut kepegawaian. Seperti ID card pegawai, lencana PNS, papan nama termasuk kelengkapan atribut lainnya.

Dalam mendukung semua ini, ujarnya, seluruh SKPD lingkup Pemkab Loteng sudah disurati agar memasang kelengkapan atribut tersebut. “Kita masih beri kesempatan sampai tanggal 19 Januari besok. Karena tanggal 20 Januari, semua PNS akan kita kumpulkan di Alun-alun Tastura untuk kemudian dicek kelengkapan atributnya. Kalau ada yang temukan diketemukan tidak lengkap atributnya, maka PNS bersangkutan akan langsung kita beri sanksi,” ancamnya. (kir)

(Suara NTB/rus)

RAKOR - Suasana rakor para pejabat eselon II dan III yang dipimpin Bupati Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati Haerul Warisin di Selong, Kamis.

Bupati Minta Tinggalkan Pikiran Negatif Selong (Suara NTB) Mengawali pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2014, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan mengajak seluruh pejabatnya untuk kompak dan bersatu. Terutama dalam membangun dengan semangat baru dan meninggalkan pikiran negatif.

“Saatnya kita konsolidasi dengan semangat persatuan.

Tidak boleh ada pikiran negatif. Karena bekerja dengan poikiran negatif itu tidak baik,” ungkapnya saat rapat lengkap seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Lotim di Selong, Kamis (9/1).

Persatuan dan kesatuan

yang dibangun, ujar bupati mengibaratkan seperti nada piano yang menghasillan suara yang indah. Tidak boleh ada nada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Ritme yang dihasilkan harus makin indah.

Menyinggung kembali soal kebijakan mutasi yang belum lama ini dilakukannya, ia mengharapkan semua pejabat menganggap hal itu biasa-biasa saja. Jabatan, katanya, bukan hak, melainkan amanah. Pejabat yang diganti katanya bukan tidak baik, akan tetapi ia hanya ingin melakukan penyegaran.

Ditempatkan di posisi lain karena utuk mebingkatkan pengalaman.

Selain itu, bupati meminta seluruh pimpinan SKPD tidak melaporkan hal-hal kecil padanya. Pimpinan SKPD disarankan bisa berbuat sendiri selesaikan persoalan dan melaporkan hasilnya ke bupati. “Kepala harus bisa atur pola kerja jangan keluhkan hal yang tidak perlu,” tegasnya. Membangun masyarakat Lotim ke arah yang lebih baik harus dengan pikiran besar.

Para pimpinan SKPD, lanjutnya, diminta bisa mendatangkan sumber anggaran sebanyak-banyaknya ke daerah selain dengan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Disebut, dana dari Pemerintah Pusat yang digel-

ontorkan ke daerah hanya 40 persen saja, sebagian besarnya masih berada di tingkat kementerian dan menunggu daerah untuk menjemput.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menambahkan, warga Lotim masih banyak yang miskin. Tahun 2014 merupakan tahun percepatan.

Ia meminta semua pejabat langsung bekerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan.

Dana yang masuk ke daerah harus habis digunakan dan tidak boleh ada dana yang tidak bisa dilaksanakan.

Pasalnya, upaya mencari sumber anggaran ke pusat cukup sulit. “Jangan sampai ada sisa, malu kita,” ucapnya.

Kepada pemerintah pusat

dan provinsi, diakui Wabup ia mengemis agar anggaran yang masuk ke daerah yang angka kemiskinannya saat ini tercatat 20,07 persen berdasarkan release Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir.

Dalam bidang pembangunan ekonomi, Lotim sebagian besar penduduknya adalah petani. Sejauh ini hanya mengandalkan hasil produksi bahan baku pertanian yang acap kali disebut mengalami swasembada. Swasembada tidak bisa diandalkan. Untuk bisa menghasilkan lebih untuk petani, dibutuhkan industri.

Jika tidak demikian, ia meyakini tetap saja sektor pertanian tidak akan mengalami perubahan. (rus)

FKKD Tuntut Pembayaran Tunggakan ADD-P 2013 Selong (Suara NTB) Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur (Lotim) mendatangi Kantor Bupati Lotim, Kamis (9/1) kemarin. FKKD ini menuntut pemerintah segera mencairkan tunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pembangunan tahun 2013 yang sebagian besar belum dicairkan.

Sebelum ke kantor bupati, mereka mendatangi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA). Tidak berhasil menemui kepala dinas, mereka langsung mendatangi Kantor Bupati Lotim.

Sekretaris FKKD, Umar Ubaid yang juga Kepala Desa Rempung Kecamatan Sukamulia, mengungkapkan, sudah cukup lama para kades ini menanti jawaban dari Pemda. Padahal semua syarat pencairan anggaran sudah dipenuhi. ‘’Jajaran Pemdes selalu dibenturkan dengan alasan anggaran defisit,’’ ungkapnya.

Disebut, ADD-P pencairannya terbagi dalam tiga termin. Selama tahun 2013 hanya termin pertama yang sudah dibayarkan. Pencairannya pun dilakukan berdasarkan progress capaian pembangunan yang dilakukan. Bahkan ada yang sudah mencapai 100 persen pelaksanaan tapi sampai sekarang tidak kunjung terbayarkan.

Pengalaman 2012, hanya dua termin dibayar. Sisa tidak terbayar namun diselesaikan tahun 2013. Sementara, sebagian besar untuk ADD P 2013 sendiri menurut penjelasan dari pemda justru ada ada yang menyebut tidak akan dibayar. Hal ini jelas membuat para kepala desa melayangkan protes keras. “Pertimbangan seperti apa itu,” ungkapnya.

Fakta yang dialami kepala desa,

ungkapnya, sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pembangunan dengan cara berutang. Langkah itu diambil karena adanya desakan dari masyarakat. Besaran utang yang menjadi beban desa sampai saat ini rata-rata Rp 50 juta.

Selain persoalan utang, mereka mengaku paling merasakan dampak lingkungan sosial di bawah. Hal ini memaksanya untuk segera mendesak Pemda agar segea menuntaskan pembayarannya. “Ini buat rakyat, bukan diri sendiri,” imbuhnya.

Hal senada diutarakan Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khaerul Ihsan. Ia menyampaikan, semua dokumen dan prosedur sesuai petunjuk Pemda sudah dilaksanakan untuk proses pencairan. ADD P 2013 itu juga dinyatakan sudah masuk APBD dan sudah harus dibayarkan.

Alasan Defisit Menjawab tuntutan para Kades, Kepala Dinas PPKA Lotim, Rohman Farly yang juga Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim ini menyampaikan belum terbayarkannya ADD-P itu, karena alasan defisit yang dialami Pemkab Lotim yang terbilang cukup besar.

Kadis yang menyatakan diri baru empat bulan menjabat itu setelah melihat postur APBD Lotim mengaku sangat sedih. Menjadi kepala dinas ia langsung dihadapkan pada masalah kompleks, sehingga Persoalan ADD belum dibayarkan. “Melihat postur APBD itu, hampir saya menangis.

Karena tidak saja ADD, kegiatan Posyandu, Kesra uang juga mengiba itu tidak bisa kita bayar,” ungkapnya.

Menurutnya, postur APBD 2013 ini mengalami defisit Rp 93 miliar akan jatuh tempo Rp 116 miliar. Tahun 2014

(Suara NTB/rus)

TUNTUT PEMBAYARAN – Kepala desa saat mendatangi Kantor Bupati Lotim. Mereka menuntut tunggakan ADD P 2013 segera dicairkan. utang yang harus dibayar Rp 80 miliar.

Ia mengutarakan, sebenarnya Lotim dihadapkan pada situasi keuangan yang sulit. “Kapan daerah ini bisa tuntas dari utang,” tanyanya sendiri.

Solusi ditawarkan Rohman yang kemudian disepakati para kepala desa, Dinas PPKA Lotim akan menggunakan anggaran ADD tahun 2014 untuk membayar utang-utang para kepala desa yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan. Pasalnya, anggaran tahun 2013 sudah tidak bisa digunakan untuk membayar, karena tidak ada dananya. Ia tegaskan, secara prinsip utang memang harus dibayar paling telat akhir Februari Sekretaris Dinas PPKA, H. Teguh Sutrisman yang sebelumnya menye-

butkan akumulasi defisit anggaran yang dialami Pemkab Lotim ini dicatat sebanyak Rp 234,5 miliar. Secara bertahap telah diselesaikan. Meski ada yang sudah diselesaikan, masih ada sisa puluhan miliar lagi yang belum.

Ia meluruskan, penyusunan APBD baik induk maupun perubahan dilakukan jajaran kepemimpinan bupati sebelumnya. Pejabat Lotim saat ini hanya melanjutkan apa yang telah dicanangkan sebelumnya itu. Terjadinya defisit, lanjutnya karena penghitungan APBD tidak berdasarkan potensi yang ada. Akibatnya, banyak kegiatan rutin tidak bisa dilaksanakan. Karena besarnya defisit itu. “Potensi penerimaan kita tidak sebanding dengan belanja,” ujarnya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Penambahan Usia Pensiun PNS Kejar Dividen PT.DMB Tunggu Peraturan Lebih Lanjut

Pemegang Saham Siapkan Kemungkinan Langkah Hukum

Taliwang (Suara NTB) Kemungkinan upaya hukum akan disiapkan para pemegang saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB) di tahun 2014 ini dalam rangka mengejar dividen saham yang dalam tiga tahun terakhir tak kunjung disalurkan oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB) – perusahaan patungan bentukan PTDMB dengan PT Multi Capital yang ditugaskan mengelola 24 persen saham di PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

Direktur PTDMB perwakilan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Drs. Nurdin Nur mengatakan, langkah hukum tersebut merupakan upaya alternatif yang diputuskan oleh pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan Sumbawa) selaku pemegang saham PTDMB. Jika akhirnya pasca dilakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan tidak membuahkan hasil yang menguntungkan bagi para pemegang saham. “Ini poin kedua yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PTDMB yang digelar di Mataram kemarin (Rabu, red),” terangnya kepada media ini, Kamis (9/1).

Meski menyiapkan lang-

kah hukum, para pemegang saham di awal tahun ini masih akan bertindak “arif” kepada PTMDB. Setidaknya sebelum sampai kepada proses hukum sebagai langkah terakhirnya, para pemegang saham akan memanggil manajemen PTMDB dan Multi Capital selaku mitra untuk meminta penjelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil guna menyelesaikan kewajiban pembayaran deviden kepada PTDMB. Menurut Nurdin, keputusan yang diambil para pemegang saham di PTDMB dengan memanggil PTDMB dan PT Multi Capital memang tidak sesuai prosedur.

Namun dalam semangat ke-

bersamaan dan dilandasi keinginan memenuhi kepentingan masyarakat umum, pemerintah tiga daerah sepakat mengambil langkah tersebut.

“Sebagaimana kita ketahui kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi APBD seluruh daerah pemegang saham di PTDMB. Jadi pemerintah tiga daerah menganggap penting secara langsung mendengarkan penjelasan mereka (MDB dan Multi Capital),” cetusnya.

Pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham PTDMB memang sudah selayaknya mengambil langkah tegas untuk memperoleh hak devidennya. Betapa tidak dalam tiga tahun terakhir angka kewajiban keuangan PTMDB kepa-

Nurdin Nur da PTDMB hingga kini terus meningkat. Berdasarkan data PTDMB hingga memasuki awal tahun ini kewajiban keuangan PTMDB terhadap PTDMB mencapai 10.780.000 USD atau sekitar Rp 129 miliar.

Angka itu pun belum termasuk advance deviden (deviden dimuka) sebesar 4 juta USD tahun 2014 yang menjadi komitmen PT Multi Capital untuk diberikan kepada

para pemegang saham di PTDMB. “Dari nilai itu kalau diambil 40 persen ke KSB, maka KSB dapat pembagian sekitar Rp 40 miliar. Jadi kita sangat berharap memang tahun ini deviden PTDMB bisa diterima daerah seluruhnya,” pungkas Nurdin yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) KSB. (bug)

Staf Dinas Peternakan Lapor Dugaan Penipuan

Pemerintah Pusat Dinilai Belum Satu Suara Taliwang (Suara NTB) Pemberlakuan larangan impor konsentrat bagi perusahaan tambang mineral mulai 12 Januari tinggal dua hari lagi. Namun demikian kebijakan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu di tingkat pusat terkesan belum satu suara.

Ini dibuktikan dengan pernyataan sejumlah kementerian yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan ekonomi terus mengeluarkan suara-suara yang berbeda. Sebagian menyatakan tetap mendukung dan lainnya sendiri terkesan masih membuka peluang agar kebijakan itu bisa dikompensasi.

Menanggapi kondisi tersebut kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap sebelum tanggal 12 Januari mendatang, pusat sudah benar-benar mengeluarkan kebijakan yang mengikat dan tidak lagi terkesan simpang siur.

Sebab ketidakpastian sikap pusat akan berdampak kepada kekhawatiran mendalam di masyarakat.

“Lihat saja hari ini. Diberitakan menteri ESDM menyatakan kemungkinan akan memberi kelonggaran bagi perusahaan yang sudah punya komitmen untuk menjalankan amanat UU nomor 4 itu. Dibagian lain menteri perindustrian dan DPR tetap kukuh dengan penyetopan impor per 12 Januari. Itu kan menandakan pusat belum satu suara,” tegas anggota Komisi III Abdul Hadi Al Habsyi, ST kepada media ini, Kamis (9/1).

Ia mengaku, sebelumnya Komisi III telah melakukan kunjungan ke Kementerian ESDM dan diterima oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Dede Suhendra. Dalam pertemuan tersebut Komisi III memperoleh informasi jika pusat masih tetap dengan keputusan semula yakni memberlakukan larangan impor per 12 Januari.

“Nah ini di kementerian ESDM saja ada yang beda lagi penjelasannya. Jadi masyarakat terkesan dibingungkan,” katanya.

Secara umum DPRD KSB, kata Hadi sangat mendukung apapun keputusan akhir yang akan diambil pemerintah pusat sebelum tanggal 12 Januari nanti. Baik itu tetap memberlakukan larangan impor atau sebaliknya memberikan kelonggaran waktu bagi seluruh perusahaan tambang mineral yang beroperasi di negeri ini. Hanya saja permintaannya, bahwa kebijakan itu kemudian tidak mengorbankan pemerintah daerah terutama daerah di mana perusahaan tambang mineral beroperasi.

“Itu gawenya pusat. Kita di daerah hanya menunggu dan siap mendukung apapun keputusannya,” tandasnya.

Sementara itu, ratusan karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) “bergerilya” di ibukota Jakarta jelang penyetopan impor tersebut. Dalam dua hari terakhir mereka yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Tambang Batu Hijau (APTBH) itu pun telah mendatangi sejumlah pihak agar kebijakan tersebut nantinya tidak merugikan mereka.

“Kita di sini sudah ketemu dengan seluruh pemangku kebijakan terkait pelaksanaan pelarangan ekspor konsentrat yang akan mulai berlaku 12 Januari nanti,” jelas perwakilan APTBH Abdul Azis yang dihubungi media ini via selulernya, Kamis (9/1).

Selama dua hari itu tercatat beberapa pihak yang telah disambangi para pekerja perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam ini. Di hari pertama kata Azis, ia dan rekanrekannya bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), selanjutnya bertemu dengan DPR RI Komisi yang membidangi persoalan pertambangan. (bug)

”

Kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi APBD seluruh daerah pemegang saham di PTDMB

(Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) Puluhan pejabat dan pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akan memasuki masa pensiunnya tahun 2014. Penambahan usia pensiun bagi PNS sesuai undang-undang aparatur sipil Negara (ASN) belum diterima BKD, sehingga ketentuan pensiun tetap mengacu peraturan sebelumnya. Bahkan beberapa pejabat eselon II dan III di Dompu tengah mengurus usulan pensiunnya.

Kepala BKD Kabupaten Dompu, H. Adil Paradi, MSI kepada Suara NTB, Kamis (9/1) kemarin, mengungkapkan, pihaknya tetap mengikuti perkembangan undang-undang ASN. Biasanya, akan ada penjelasan lebih lanjut untuk aturan pelaksananya dan hingga saat ini pihaknya belum menerimanya.

“Karena belum ada aturan pelaksananya, kita laksanakan sesuai peraturan yang sudah ada. Kita ndak berani member komentar lebih soal undang-undang ASN,” katanya.

Adil Paradi mengaku, beberapa pejabat dan pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu yang tengah mengurus usulan pensiun. Berdasarkan undang-undang kepegawaian sebelumnya, masa mengabdi PNS untuk tenaga administrasi maksimal 56 tahun. Diantara pejabat yang tengah mengurus pensiunnya yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Drs Diaul Anhar, Kepala Kantor Perijinan Terpadu, H Jauhari, S.Sos, dan Sekretaris Badan PP dan KB Dompu, Hj Jubaidah, S.Sos. “Bahkan H Jauhari sudah turun SK pensiunnya,” ungkap Adil Paradi.

Selain beberapa pejabat ini, ada beberapa pejabat eselon II juga akan memasuki usia pensiun sesuai undang-undang kepegawaian lama dalam tahun 2014 ini. Diantaranya Drs H A Gani, MSI (Asisten 1), Ir H Husni Thamrin, MSI (Kepala BKP3 Dompu), H Supardi, S.Sos (Kepala BPM PD) dan beberapa pejabat lainnya.

Tetapi yang sudah memasuki pensiun diantaranya kepala Sat Pol PP Dompu, Ismail, S.Sos, dan Camat Manggelewa, M Rais. “Kita tidak berani berkomentar apakah mereka yang akan pensiun beberapa bulan kedepan ini akan diperpanjang masa pensiunnya sesuai undang-undang ASN atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, Sekjen Kementrian PAN & RB RI, Tasdik Kinanto mengungkapkan, PNS yang pensiun mulai 1 Februari 2014 ke atas otomatis usia pensiunnya diperpanjang 2 tahun lagi. Untuk pengaturan secara tekhnis akan dikeluarkan surat edaran Kepala BKN. (ula)

(Suara NTB/bug)

PERTEMUAN - Pertemuan KAPAK KSB dengan ketua DPRD KSB HM. Syafi’i, Kamis (9/1) kemarin.

Mahasiswa Desak Pengusutan Sejumlah Dugaan Kasus Korupsi di Dikpora KSB Taliwang (Suara NTB) Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (9/1) kemarin, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati dan DPRD setempat. Dalam aksinya tersebut para mahasiswa ini mendesak kepada pemerintah agar segera melakukan pengusutan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB. Beberapa kasus yang disuarakan mereka diantaranya, dana kas Dinas Dikpora yang raib sekitar Rp 206 juta hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan raibnya Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 dan 2012 serta mendesak agar pemerintah segera mencairkan dana gratis sekolah yang belum dibayarkan selama 6 bulan di tahun 2013 dan gaji sertifikasi guru. “Ada banyak persoalan yang terjadi di dinas pendidikan kita dan kami mendesak pemerintah pro aktif menyelesaikannya,” cetus Romy selaku koordinator aksi.

Menurut mereka, penyele-

wangan anggaran dan tidak berjalannya program secara maksimal di Dinas Dikpora membuat proses pendidikan di daerah menjadi terganggu.

Hal itu selanjutnya berdampak pada kualitas pendidikan terus menurun dan tidak sesuai cita-cita Pemda KSB. “Kalau begini terus akan seperti apa ke depan daerah kita ini, pendidikan terpuruk dan aksi korupsi terus merajalela,” teriak orator lainnya.

Aksi yang berjalan damai ini sayangnya tidak membuat mereka puas, sebab baik di Pemda maupun DPRD para mahasiswa tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan.

Seperti misalnya di kantor bupati, mahasiswa yang mendesak untuk bertemu Bupati atau Wakil Bupati (Wabup) tidak berhasil. Meski Bupati dan Wabup berada di gedung Graha Fitrah mereka hanya ditemui oleh Asisten I dan Kabag Humas Pemda KSB. Demikian pula di saat menyambangi kantor DPRD KSB mereka yang mendesak dipertemukan dengan Komisi I faktanya hanya diterima oleh ketua DPRD HM. Syafi’i.

Dalam dialognya pun, para mahasiswa merasa tidak terpuaskan dengan setiapa jawaban ketua DPRD karena dianggap terlalu normatif dan tidak menjalankan tupoksi lembaga sesuai ketentuan.

“Kalau ketua bilang sudah menindaklanjuti dugaan itu mana buktinya? Kami ini pengen bukti riil, jangan seperti ini dewan terkesan mandul karena membiarkan kasus itu terjadi tanpa diawasi sebelumnya,” timpal Muhlisin di hadapan ketua DPRD. Di bawah pengamanan ketat apara kepolisian aksi para mahasiswa ini pun berakhir setelah mendapatkan jaminan dari ketua DPRD. Mereka menyatakan, akan kembali menggelar aksi serupa dan lebih besar jika dalam sebulan ke depan, tak satu pun tuntutannya yang ditindaklanjuti.

“Yang paling sederhana kita ingin pembayaran dana gratis bagi siswa SD dan sertifikasi guru cari bulan Januari ini juga. Kalau tidak kita akan aksi lagi dengan gerakan yang lebih besar,” pungkas mereka sesaat mengakhiri pertemuan dengan ketua DPRD. (bug)

Bima (Suara NTB) Permasalahan dugaan penipuan dan penggelapan setoran oleh oknum mantan Bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima, Hasnah yang berlangsung sejak tahun 2013 berbuntut panjang. Lantaran gaji dipotong oleh pihak bank untuk menutup angsuran ‘orang lain’, puluhan pegawai Dinas serta UPTD melapor ke Polres Bima Kota.

Total pinjaman yang harus ditutupi pun berjumlah sekitar Rp 450 juta lebih.

Koordinator Pelapor, Julkarnain ST, menyebutkan dia dan rekan-rekan melaporkan oknum mantan bendahara Hasnah karena Hasnah diduga telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan yang berdampak pada pihaknya. Di mana, oknum Hasnah telah memproses pinjaman orang di luar Dinas dan UPTD Peternakan.

Menurut Agus, ‘pihak lain’ yang meminjam tersebut awalnya berjumlah sembilan orang dengan nilai pinjaman sekitar Rp 1 Miliar di Bank NTB. Sebenarnya sudah ada solusi untuk menutupi pinjaman tersebut yakni dengan melakukan pertemuan dengan Dinas masing-masing yang difasilitasi oleh pihak Bank NTB. Dalam pertemuan tersebut masing-masing dinas yang tak disebutkan ini bersedia menyelesaikan masalah pinjaman sehingga lima diantaranya sudah tidak ada masalah. Namun yang menjadi masalah yakni 4 orang peminjam yang belum terselesaikan.

Keempat orang tersebut masing-masing atas nama Suryadin sebesar Rp 100 juta, Evti sebesar Rp 100 juta, Nurhayati sebesar Rp 120 juta serta Rita Elmah juga sekitar Rp 100 juta sehingga total pinjaman sekitar Rp 450 juta lebih.

Sementara pemotongan perbulan dari masing-masing peminjam tersebut sebesar Rp 2 juta. Memang sebelum selama enam bulan berturut-turut, angsuran keempat orang terse-

but ditalangi oleh Dinas Peternakan melalui uang koperasi dan sebagainya. Hanya saja, kini uang koperasi habis dan bank berencana akan memotong gaji para pegawai.

“Untuk bulan ini saja uang yang ditalangi sebesar Rp 8 juta,” kata Julkarnain yang mengaku hingga kini dia dan rekan-rekan masih merasa bingung lantaran adanya pihak luar yang menjadi peminjam melalui Dinas Peternakan. Sebenarnya, lanjutnya, pihaknya sudah mencoba mencari solusi dengan Hasnah. Namun rupanya tak niat baik bahkan sudah dua hari Hasnah sendiri menghilang.

Rupanya hanya permasalahan tersebut, Hasnah juga diduga melakukan penggelapan dana dari staf di internal Dinas maupun UPTD yang meminjam.

Salah seorang diantaranya, Ilham, menuturkan dia meminjam uang pada tahun 2006. Setelah lama mengangsur, pada tahun 2010 dia memilih untuk menutup pinjaman dengan menyerahkan uang sebesar Rp 40 juta.

“Setelah saya cek di rekening Koran baru saya tahu bahwa dia belum sampaikan ke BRI,” terangnya. Disebutkannya, dia pun pernah mengkomplain namun tak ada niat baik untuk menyelesaikan.

Farid yang juga staf di Dinas menuturkan hal yang sama. Disebutkannya, dia sendiri meminjam sejak tahun 2008 sebanyak Rp 50 juta, setelah lama mengangsur pinjaman yang tersisa sebesar Rp 35 juta. Pada tahun 2011, dia menyerahkan uang sebesar Rp 35 juta tersebut namun tak disetorkan juga oleh oknum mantan bendahara.

Hingga kini, katanya, pihak bank masih memotong gajinya sebesar Rp 1,04 juta.

Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir mengaku sempat kegat ketika pegawai Distanak ramai-ramai datang ke Polres.

Setelah dicek rupanya mereka hendak melaporkan kasus pemotongan gaji. Masalah itu pun diarahkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi. (use)

Bupati Sumbawa Dinilai Sedang Panik Sumbawa Besar (Suara NTB) Pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD Sumbawa gerah dan tidak terima dengan pernyataan Bupati Sumbawa yang menuding DPRD Sumbawa melakukan pembodohan terhadap rakyat. Mereka menilai pernyataan Bupati sebagai pernyataan orang yang sedang panik.

Sebagaimana disampaikan sejumlah pimpinan Komisi Fraksi, Burhanuddin J. Salam, S.H (Ketua Fraksi PAN/Wakil Ketua Komisi I), Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, (Ketua Fraksi Demokrat/Ketua Komisi I), Rusli Manawari (Ketua Fraksi PPP), Sambirang Ahmadi M.Si (Penasehat Fraksi PKS/Ketua Komisi IV), Ahmad Yamin (Fraksi Bintang Kebangsaan) didampingi Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah S.P dalam keterangan pers kepada wartawan, Kamis (9/1) kemarin.

Ketua Fraksi PAN, Burhanuddin J. Salam, atau akrab disapa BJS menilai, sebenarnya Bupati tidak usah panik

dengan mengeluarkan statemen seperti itu. Pernyataan dengan diksi seperti itu justru akan membuat suasana menjadi keruh. “Tidak perlu saling serang menyerang. Santai saja, tidak usah panik,” tandas BJS. Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri, mengaku sangat menyayangkan pernyataan Bupati tersebut.

Apalagi, pernyataan tersebut dilontarkan di tahun politik, dalam kapasitas sebagai Bupati yang juga Ketua Parpol.

“Katanya JM, dana aspirasi tidak bisa dicairkan sebelum Pemilu. Kalau bagi kami, sejak 2010 sudah ada dana aspirasi dan sudah dirasakan masyarakat dan kami tidak perlu klaim itu uang kami sendiri, karena jelas itu uang rakyat,” cetusnya.

Fikri juga kaget ketika dalam peryataannya, JM menyebut anggota DPRD sebagai penipu dan pembohong besar. Diasumsikannya, pernyataan tersebut keluar dari JM, karena mungkin ada gejolak di internal partainya

(Suara MTB/arn)

(Suara MTB/arn)

(Suara MTB/arn)

Sambirang Ahmadi

Syamsul Fikri

Burhanuddin J. Salam

yang digeneralisir. Untuk itu, pihaknya mengajak agar melakukan politik yang santun, elegan, dan terhormat.

“Jangan karena power, menghalalkan segala bentuk politik. Mari kita bangun tatanan politik dan kemitraan yang baik. Saya sebagai partai koalisi, yang masuk dalam pemenangan JM, sangat prihatin dengan pernyataan Bupati. Saya merasa tipe Bupati, dulunya tidak seperti itu,”

ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP, Rusli Manawari menyatakan dana aspirasi itu dibahas bersama Bupati. Pertanyaan besarnya, kenapa JM baru tahun ini mempersoalkan dan aspirasi ketika anggaran sudah dibahas dan disetujui bersama? Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dipersoalkan.

Toh, Dewan juga tidak pernah mengklaim dana aspirasi itu

sebagai miliknya pribadi.

“Kami juga tidak pernah mengatakan itu dana pribadi kami. Kami jelaskan, mana program yang tidak tercover oleh eksekutif, kami akomodir, ketika rakyat datang ke kami.

Toh juga angaran dia masuk lewat eksekutif dan JM sebagai komandannya di Sumbawa. Masalahnya, kenapa sekarang Bupati baru ngomong,”tandasnya.

Anggota Fraksi Bintang

Kebangsaan, Ahmad Yamin, S.H, menggarisbawahi anggota DPRD Sumbawa bukanlah penipu seperti yang dituding JM. Mereka menjalankan amanah rakyat dan bersama eksekutif melahirkan dana aspirasi yang disekusi oleh eksekutif. Artinya, mau dana itu diserahkan sebelum atau sesudah Pemilu Legislatif (Pileg) itu urusan eksekutif.

Menurutnya, pernyataan JM menandakan kecongkakan seorang penguasa. Eksekutif dan legislatif adalah mitra dalam menyelesaikan permasalahan rakyat Tanah Samawa. Jadi, janganlah melempar kesalahan kepada orang lain. Pemimpin itu harus santun. “Saya sebagai partai pengusung menyesal dan prihatin. Kami mempercayakan amanah itu, dan mestinya memberi keteladanan yang baik sebagai pemimpin,” pungkasnya.

Ketua PKS yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, M.Si, meminta Ketua DPRD Sumbawa memanggil Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaludin Malik. Agar mengklarifikasi pern-

yatannya soal dana aspirasi dan tudingan penipu bagi anggota dewan serta larangan Kepala Dinas berhubungan dengan DPRD tanpa seizin Bupati. Sebab ini bisa menjadi polemik berkepanjangan dan menjadi bola liar. Menurutnya, pernyataan JM tersebut bisa mengganggu psikologis bawahannya. “Kami juga tahu aturan main. Eksekutif diundang selama ini juga tujuannya jelas. mau yang hadir Kadis, Kabag, atau siapa, yang hadir itu mewakili lembaga eskekutif. Makanya tujuan surat, tetap Ketua DPRD tandatangan, tujuan ke Bupati.

Mau yang datang kabid, kabag tetap kita anggap itu Bupati,” tandasnya.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, dalam Rakor APBD di Wisma Daerah, menegaskan tidak ada yang namanya dana aspirasi, yang ada dana APBD. Untuk itu, jangan sampai dana aspirasi itu digunakan untuk membodohi masyarakat. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Lagi, Bambang W. Soeharto Diperiksa KPK Dari Hal. 1 Bambang tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Bambang yang mengenakan kemeja batik warna kuning itu enggan berkomentar perihal perkaranya.Kali ini merupakan pemeriksaan ke dua Bambang sebagai saksi. Mantan Ketua Badan Pengarah Bapilu Hanura itu sudah diperiksa sebagai saksi pada 24 Desember 2013 yang lalu.

Saat itu, Bambang diperiksa sebagai saksi untuk Lusita Ani Razak yang ditangkap bersama Subri.

KPK sebelumnya sudah menggeledah rumah mantan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura tersebut yang berada di Jalan Intan Nomor 8, Cilandak, Jakarta Selatan pada 17 Desember 2013. KPK juga menyita satu koper berisi dokumen terkait Bambang.

Bambang yang merupakan pemilik PT Pantai Aan di Loteng ini, pernah mengakui pernah bertemu dengan tersangka dalam kasus ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Praya non aktif, M. Subri SH.MH, setelah berkas penyidikan dari laporan Bambang masuk ke Kejaksaan. Bambang mengatakan, dirinya melaporkan Sugiharta alias Along ke Polres Loteng karena diduga membuat sertifikat kepemilikan lahan palsu di atas lahan milik PT Pantai Aan. Terkait kasus ini, Bambang juga sudah dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri.

Pencegahan selama 6 bulan itu berlaku sejak tanggal 15 Desember 2013.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Subri dan Lusita Anita Razak yang merupakan anak buah Bambang. Lusita diduga sebagai pemberi suap bersama barang bukti uang dolar Amerika senilai sekitar Rp 190 juta serta ratusan lembar rupiah dalam berbagai pecahan senilai Rp 23 juta, di kamar hotel di kawasan wisata

Senggigi, Sabtu (15/12).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bambang merupakan bos PT Pantai Aan. Ia melaporkan Sugiharta alias Along dengan tuduhan mengambil lahan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Loteng seluas 4,3 hektar. PT Pantai Aan dikabarkan akan membangun hotel di Praya. Lahan yang berlokasi di Selong Belanak, ini diklaim milik Along.

KPK menjerat Subri dan Lusita sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along.

Subri disangkakan sebagai penerima suap. Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Lusita dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subri terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Subri sudah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kajari Praya.

Ia diduga menerima suap untuk pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Lombok Tengah dengan tersangka Sugiharta alias Along.

Sedangkan Lusita Ani Razak terancam pidana penjara maksimal 5 tahun kurungan. Keduanya saat ini ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari pertama. (ant/Bali Post)

Along Divonis Bebas Dari Hal. 1 Setelah membacakan catatan dari fakta-fakta selama persidangan, majelis hakim akhirnya memutuskan membebaskan tanpa syarat Sugiharta alias Along dari semua tuntutan hukum . ‘’Sesuai fakta persidangan yang ada dengan ini membebaskan tanpa syarat saudara Sugiharta alias Along,” ungkap Sumedi.

Majelis hakim beralasan kalau kasus hukum yang melibatkan PT. Pantai Aan dalam hal ini Bambang W. Soeharto dengan Along “salah kamar”.

Di mana kasus tersebut seharusnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berkaitan dengan sengketa hak milik berupa tanah. Bukan kemudian dibawa ke ranah pidana.

Dari fakta persidangan yang ada juga terungkap beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut. Dimana pihak PT. Pantai Aan yang mengaku memiliki sertifikat tanah tersebut justru memiliki dua sertifikat dengan nomor berbeda. Yakni sertifikat No 04/ 1993/ds. Mangkung serta sertifikat No 99/2012/ds. Selong Belanak.

Dimana sertifikat No. 99/ 2012 tersebut muncul sebagai pengganti sertifikat no. 04/ 1993, yang oleh pihak PT. Pantai Aan diakui sudah hilang.

Padahal sesuai aturan yang ada, terkait sertifikat yang hilang luas lahan tanah harus mengacu pada catatan tanah yang sudah ada. Sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran ulang. Nomor sertifikat yang

baru juga tidak boleh berbeda. Yang membedakan hanya tulisan duplikat pada sampu depat sertifikat saja.

Sementara pada proses pengeluaran sertifikat pengganti milik PT. Pantai Aan yang baru tersebut, tidak mengacu pada catatan lahan sebelumnya. PT. Pantai Aan juga melakukan pengukuran ulang sebelum penerbitan sertifikat serta nomor sertifikat yang baru juga berbeda dengan yang lama.

Sedangkan pihak Along sendiri membeli tanah yang bersengketa tersebut tahun 2001 lalu dari masyarakat. Dimana awalnya, tanah tersebut berupa rawa-rawa, karena berada di dekat sungai. Dan waktu itu, tidak ada pihak yang mengaku menguasai.

Tanah itu sendiri dijual oleh masyarakat atas keputusan bersama, untuk keperluan pembangunan masjid dan madrasah di desa setempat.

Tanah tersebut kemudian menjadi sengketa setelah lahan yang awalnya berupa rawa-rawa menjadi tanah lapang. Padahal sebelumnya areal rawarawa itu ditimbun oleh Along sejak dibeli dari masyarakat. Atas putusan bebas tanpa syarat tersebut, JPU Hartana, SH mengatakan akan pikir-pikir dulu. Pihak Majelis hakim pun memberikan waktu seminggu bagi JPU untuk menentukan sikap. (kir)

Koordinasi Kapolda dan BPKP Dari Hal. 1 Kalau tujuannya menyamakan persepsi untuk penyelesaian kasus ini,” kata Kajati menjawab Suara NTB, Kamis (8/1).

Sepengetahuannya, memang kasus ini agak sulit masuk ke penuntutan karena pertimbangan model perhitungan kerugian negara saat itu, yang menggunakan harga pembanding penawaran antarrekanan. Karena tidak mungkin menyidangkan perkara dengan model perhitungan kerugian negara tersebut, sehingga pihaknya beberapa kali mengeluarkan P19. Kasus ini pun sempat dilakukan korsup oleh KPK, Kejagung dan Mabes Polri.

Dalam posisi ini, pihaknya menunggu perkembangan penyidikan dari kepolisian dan perhitungan kerugian negara dari BPKP.

“Ya kami sih menunggu saja sifatnya. Kalau ada berkas masuk, kami telaah. Kalau diajak untuk koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi, monggo,” ajaknya.

Mengenai pernyataan Kapolda soal akan menghentikan kasus Alkes jika berkas tiga kali P19 dari Kejaksaan, Kajati enggan menanggapi itu. Ia ingin mengecek lebih dulu terkait fakta dan data. “Kita lihat dulu berkasnya seperti apa, bisa masuk atau tidak (tahap dua, red),” terangnya.

Namun tidak ingin memperpanjang pembahasan, ia sepakat untuk duduk bersama dalam rangka menyamakan persepsi dimaksud. Sebab harapannya sama, agar perkara itu cepat terselesaikan penanganannya. Tidak lagi menjadi tunggakan di tahun berikutnya. (ars)

Halaman 5

Komisioner KY Laporkan Enam Hakim ke KPK Jakarta (Suara NTB) Komisioner Komisi Yudisial Eman Suparman melaporkan enam orang hakim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam pengurusan banding perkara korupsi dana bantuan sosial pemerintah Kota Bandung.

“Saya laporkan bersama surat dari terpidana, ada enam orang hakim, mohon maaf saya tidak boleh menyampaikan karena itu harus saya jaga baik sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan,” kata Eman, yang menjabat Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Eman bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono karena menerima laporan dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, yang divonis 12 tahun penjara karena menerima suap dalam penanganan band-

ing perkara dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

“Komisi Yudisial menerima laporan dari terpidana yang mantan hakim, dia katakan bersedia menjadi justice collaborator, dan karena ini menyangkut masalah tindak pidana yang dilakukan beberapa hakim yang dilaporkan dalam kasus itu, maka tindak pidananya adalah kewenangan KPK,” kata dia.

Menurut Eman, KPK akan segera menindaklanjuti laporan yang merupakan laporan Setyabudi itu.

“Dia akan segera dibawa ke majelis kehormatan hakim atas usulan Mahkamah Agung, jadi kami tinggal menunggu peneta-

pan dari Ketua Mahkamah Agung,” ungkap Eman.

Eman menolak menyebutkan nama enam orang hakim yang dilaporkan dan hanya mengatakan bahwa di antaranya ada yang sudah pensiun.

“Termasuk yang sudah pensiun, termasuk mantan ketua PT (Pengadilan Tinggi),” jelasnya.

Komisi Yudisial sudah tidak memiliki kewenangan terhadap hakim yang sudah pensiun, tapi KPK masih bisa menangani tindak pidananya.

“Tidak ada halangan bagi KPK untuk menindaklanjuti siapa pun selagi masih warga Indonesia dan masih hidup, itu intinya karena sesungguhnya

Belum Terungkap, Penyebab Tenggelamnya KMP Munawar Ferry Selong (Suara NTB) Sampai sepekan terakhir detail penyebab tenggelamnya kapal belum terungkap.

Direktur Operasional PT ASDP Kayangan, Muhammad Yasin mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang beberapa hari lalu telah melakukan investigasi dan menanyakan lang-

sung kepada para penumpang.

Kasus tenggelamnya KMP Munawar Ferry yang menyebabkan tiga penumpang tewas pun sampai saat ini belum ada kejelasan. “Kita tunggu dari KNKT sendiri aja yang menyampaikan,” imbuhnya.

Terkait jumlah penumpang yang disebut-sebut masih simpang siur itu dalam catatan sudah berhasil diselamatkan

sebanyak 49 orang. Diakuinya, sebelumnya ada dilaporkan sebanyak 11 orang yang dinyatakan hilang. Namun setelah ditelusuri lebih detail, dicatat hanya tujuh orang.

Setelah dilakukan pengecekan terakhir, tersisa tinggal enam orang saja. Satu orang bernama Usrin (35), seorang penumpang asal Lombok Barat katanya sudah ditemukan pihak keluarga. (rus)

Hari Ini, BK Panggil Oknum Dewan IH Giri Menang (Suara NTB) Hari ini Jumat (10/1) oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar), IH yang terbelit kasus narkoba dipanggil Badan Kehormatan DPRD Lobar untuk dimintai klarifikasi terkait kasus yang menyeretnya. BK menurut rencana memanggil IH, sebelum Senin depan akan dijatuhkan sanksi. Sanksi untuk IH, ia terancam dipecat sebagai Sekretaris Komisi sesuai tata tertib dalam lembaga. Bahkan sanksi berat menantinya jika keputusan hukumnya inkrah.

“Wajib BK beri sanksi set-

iap anggota Dewan yang melanggar kode etik, termsuk IH ini bisa saja diberhentikan sebagai Sekretaris Komisi,” tegas Ketua BK DPRD Lobar, L. Hermayadi di ruang sidang DPRD setempat, Kamis (9/1).

Kapan kepastian dijatuhkan sanski,? Hari senin depan BK bersama ketua akan rapat untuk menjatuhkan sanksi apa yang layak untuk IH. “Karena Jumat IH dipanggil BK, untuk diminta klarifikasi,’’ jelasnya.

Pihaknya sendiri telah surat resmi ke Polres terkait hasil pemeriksaan narkoba oknum Dewan. Atas dasar itu-

lah, pihaknya melakukan pendalaman dan penyelidikan. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan parpol bersangkutan dalam hal ini dengan Sekretaris P3I, Zahrul Maliki. Namun keputusan parpol juga masih menunggu hasil BK. Jika hasil BK telah keluar, baru dibuat rekomendasi kepada Pimpinan DPRD. Apabila dalam waktu 30 hari parpol tak merespons, maka pimpinan DPRD berwenang menyampaikan ke Gubernur melalui Bupati untuk memohon tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut. (her)

250 PNS Pemprov NTB Dapat ’’Bonus’’ Usia Pensiun Dari Hal. 1 Namun, kata Masyhuri, Pemprov NTB masih menunggu aturan pelaksanaan dari penerapan UU ASN tersebut. Saat ini, lanjutnya, pemerintah sedang membahas sekitar 17 Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal

tersebut. “Dari website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada sekitar 17 PP yang sedang digenjot sekarang untuk mendukung UU ASN itu. Sebagai peraturan organik dari UU ASN tersebut,’’ sebutnya.

Sesuai dengan UU ASN,

batas usia pensiun PNS eselon III ke bawah diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun.

Sedangkan untuk PNS eselon II dan I dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Ditambahkan, dari informasi yang diperoleh UU ASN tersebut akan diundangkan pada tanggal 19 Januari mendatang. (nas)

Destinasi Unggulan Dari Hal. 1 “Tahun ini dan seterusnya, pemprov fokus mendukung pariwisata melalui penataan destinasi. Museum dan Taman Budaya NTB termasuk destinasi berteknis budaya untuk dibenahi menjadi destinasi unggulan agar kunjungan wisatawan mancanegara dan

domestik serta lama tinggal bisa lebih meningkat,”kata Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si disela-sela acara pameran tenun NTB di Museum NTB, Kamis (9/1).

Dikatakan, ke depan museum akan dijadikan sebagai episentrum sumber informasi seni budaya warisan bangsa.

Berbagai warisan dari nenek moyang terdahulu harus dirawat dan dilestrikan di Museum sehingga bisa dipelajari oleh generasi penerus. Ditambahkan, museum merupakan sesuatu yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Keberadaan Museum juga sebagai pusat rekreasi yang bersifat mendidik. (nas)

Kejaksaan Kaji Laporan Dana Aspirasi Dewan Kota Mataram Dari Hal. 1 ‘’Kita disini (APP,red) hanya sebagai penyelenggara tender. Setelah selesai, SKPD terkait yang bertanggung jawab,” kata Rudi.

Ditambahkan, sesuai dengan Keputusan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang sistem tender, bahwa proyek di atas Rp 200 juta, harus melalui proses tender.

Karena menurutnya, dana aspirasi empat anggota Dewan tersebut senilai Rp 490 juta, maka sistem tender dilakukan melalui sistem eloktronik. Dipastikan Rudi, tidak mungkin ada kecurangan. Kalau sistem tender ini dipermainan, praktis akan terlihat di APP pusat. ‘’Jadi kalau sistem manual kemungkinan terjadi. Ini kita menggunakan sistem komputerisasi, tidak mungkin ada kecurangan,” tegasnya.

Diakui, proses tender untuk proyek RKB di SMKN 4 Mataram tahun 2012, diikuti 30 kontraktor. Masing – masing kontraktor melampirkan pen-

galamannya dan melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Saat itu sambungnya, CV LAJU memenangkan tender karena dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Dikpora, Rp 554. 386.000. Sedangkan RAB rekanan Rp. 471. 269.000. Diefisiensikan HPS Dikpora dengan CV LAJU selisihnya 15,41 persen.

Ditanya bagaimana bentuk pengawasan APP dalam proses pengawasan pengerjaan proyek? Rudi mengatakan, apabila proyek pengerjaan telah rampung 100 persen, APP mengoreksi hasil proyek yang dikerjakan oleh rekanan. “Kebetulan saya sebagai PHO, setelah rampung 100 persen.

Kemudian saya cek dan kalau sudah sesuai space, baru saya tandatangani persetujuan,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Kota Mataram, juga sebagai instansi pengelola anggaran, Drs. Abdul Hamid didampingi Kasi

Sarana Prasarana Lalu Ridwan mengatakan gambar RAB dibuat oleh konsultan pengerjaan pengawas, kemudian berdasarkan perencanaan konsultan tersebut diadakan pengumuman tender secara online oleh APP. Setelah itu, dievaluasi oleh Pokja dan ditentukan pemenang tender. “Setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja, itulah sebagai pemenang tender,” terangnya.

Disebutkan, konsultan perencanaan pembangunan RKB SMKN 4 Mataram, CV Citra Dimensi, dan sesuai dengan hasil prediksi konsultan, RKB tersebut dinilaikan RP. 557.049.000. Ditambahkan, dana aspirasi senilai Rp 490 juta, langsung masuk di Dipa (Daftar Isian Pelaksana Anggaran). Pihaknya pun, tidak mengetahui besaran dana aspirasi masing – masing Dewan, ‘’Kita dikasih tahu ada dana aspirasi, semua anggaran itu masuk di Dipa dan kita tidak kelola,” terangnya. (ars/cem)

KPK sendiri sedang berjalan, dan ditambah lagi informasi dari kami, yang jelas kalau KY hanya berwenang terhadap hakim yang masih aktif,” tambah Eman.

Guru Besar Hukum Perdata tersebut mengatakan bahwa pengusutan kasus tersebut di KPK sudah sampai ke tahap penyelidikan.

“Kalau yang saya dengar begitu, tapi saya tidak tanya lebih jauh tentang progress-nya, sedangkan proses untuk enam hakim di KY saat ini sudah berjalan dan sudah didalami juga,” ungkap dia.

Dalam kasus ini, KPK antara lain sudah pernah memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Bandung Singgih Budi Prakoso, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Wiwik Widjiastuti, dan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono.

(ant/ Bali Post)

Eman Suparman

KPK juga sudah memeriksa hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat CH Kristi Purnamiwulan serta dua rekan Setyabudi saat menangani perkara bantuan sosial yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djauhari. (ant/Bali Post)

PMK Loteng Minta Kepala BPBD Dicopot Praya (Suara NTB) Puluhan Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (9/1) kemarin, menggelar aksi protes di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Aksi ini dilakukan untuk meminta dan mendesak pimpinannya Kepala BPBD Loteng, L. Nurpuri, dicopot dari jabatannya.

Kepada wartawan, sejumlah PMK Loteng mengaku tidak puas dengan kepemimpinan L. Nurpuri yang dinilai tidak pernah memberikan perhatian kepada anak buahnya. Terutama dalam hal kesejahteraan para pegawai. Misalnya terkait tunjangan operasional, di mana sebelumnya para PMK memperoleh tunjangan operasional hingga Rp 200 ribu per bulan.

Namun sejak masa kepemimpinan L. Nurpuri, besaran tunjangan tersebut justru berkurang tinggal hanya Rp 150 per bulan. Para PMK pun menduga kalau tunjangan operasional tersebut sengaja dipotong. Bahkan untuk tahun ini, tunjangan operasional tersebut tidak ada alias dihapus. “Dia hanya perhatian mengurus proyeknya sendiri. Sedangkan kesejahteraan kita tidak pernah diperhatikan,” ungkap Anwar, perwakilan PMK Loteng.

Sementara itu Kepala BPBD

Loteng, L. Nurpuri sendiri yang dicoba dikonfirmasi sedang tidak berada di kantornya. Namun, Sekretaris BPBD Loteng, Sahabudin, S.H., yang dikonfirmasi via ponselnya, mengaku, apa yang menjadi aspirasi PMK sebenarnya sudah dibahas bersama dan tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi.

Terkait tunjangan operasional, ungkapnya, pihaknya sudah mengajukan ke pemerintah daerah.

Hanya saja, setelah melalui proses pembahasan bersama dengan Bappeda termasuk dengan DPRD Loteng,anggaran tersebut dihapus. “Jadi bukan kita tidak menganggarkan anggaran tunjangan operasional. Tapi karena memang dihapus,” jelasnya.

Hanya saja, penghapusan tunjangan operasional tersebut tidak seterusnya, karena anggaran tunjangan operasional itu nantinya akan diupayakan untuk dianggarkan kembali pada APBD perubahan. “Kan anggaran itu ada yang nama APBD murni dan APBD perubahan. Kalau pada APBD kali ini tidak dianggarkan. Nanti baru akan dianggarkan kembali pada APBD perubahan,” tegas Sahabudin.

Untuk itu, pihaknya berharap para PMK Loteng bisa lebih bersabar, karena apa yang menjadi keinginannya sebenarnya sudah diperjuangkan. (kir)

Hambit Bintih Tetap Dilantik Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan, Bupati terpilih Gunung Mas, Hambit Bintih, tetap akan dilantik dalam status hukumnya sebagai terdakwa suap terhadap bekas Ketua Mahkamah Agung, Akil Mochtar. Bintih kini dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah tertangkap tangan pada kasus itu, beberapa waktu lalu.

Langkah Kementerian Dalam Negeri tetap melantik Bintih sebagai bupati itu, kata Fauzi, di Jakarta, Kamis (10/1). ‘’Pelantikan itu menjadi pintu masuk untuk menonaktifkan bupati Gunung Mas. Bagaimana kami menonaktifkan, jika belum dilantik.’’

Dalam UU Nomor 32/2001 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terbukti secara inkraacht melakukan pidana kasus hukum, dapat diberhen-

tikan langsung oleh presiden tanpa melalui usul DPRD. Bintih sudah menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bersama dengan Cornelis Nalau. Bintih didakwa pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam pasal-pasal itu diatur mengenai orang yang memberikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara dengan ancaman penjara 3-15 tahun dan denda Rp150 juta - Rp750 juta.

Bintih dan wakilnya, Arton S Dohong, ditetapkan menjadi bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah memenangi perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. (ant/Bali Post)

KMP Munawar Hilang dari Selat Alas Dari Hal. 1 “Yang bersangkutan sudah dipulangkan ke Bima, daerah asalnya,” kata Putu. Sehingga diakuinya, masih tersisa enam korban belum ditemukan.

Mengenai pencarian korban selama tujuh hari terakhir, dipastikannya berbagai upaya sudah dilakukan.

Tiap jengkal laut sudah disusuri, namun pantauan manual maupun alat digital tak membaca petunjuk ke arah kapal dan korban. Di bagian tengah, pinggir, sampai pesisir Selat Alas sudah disusuri. Sejumlah pulau kecil di wilayah perairan Sumbawa Besar pun sudah disisir, tapi tidak ada petunjuk berarti. “Kami bahkan persempit pencarian. Sebenarnya jarak pencarian paling pendek itu lima meter, tapi kami persempit lagi.

Sampai seperti itu upaya kami, tapi tidak ada petunjuk berarti,” bebernya. Upaya lain dengan menginformasikan sekaligus bertanya kepada nelayan, juga tidak membuahkan hasil.

Juga mengenai posisi kapal. Alat ecosunder yang terpasang di rubber boat tak menunjukkan ada tanda titik posisi KMP Munawar terdampar di dasar laut. Diperkirakannya, kapal milik PT. Penyebrangan Munawar ini sudah tidak lagi terdampar di Selat Alas. “Perkiraan kami kapalnya sudah terseret jauh.

Karena jarak sehari atau dua hari saja setelah tenggelam, kapal bisa terseret jauh karena derasnya arus bawah,” terangnya, dan perkiraan itu pun ditaksir terjadi pada KMP Munawar Ferry.

Membaca arah angin yang kencang ke Selatan saat kejadian, diperkirakannya menjadi petunjuk radius terseretnya kapal. Arah Selatan dimaksudnya, adalah Benua Australia.

“Sangat memungkinkan kapal itu terseret sampai ke laut Australia, karena angin saat itu kearah selatan,” terangnya. Jika memang kapal terdampar di palung laut, akan tetap bisa terbaca, sepanjang posisinya di sekitar Selat Alas. “Tapi perkiraan kami (kapal) sudah jauh dari Selat Alas,” pungkasnya. (ars)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Halaman 6

Teror dan Investasi ’’Bonus’’ Pensiun Harus Tingkatkan Kinerja DISAHKANNYA Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tanggal 19 Desember 2013 lalu memberikan angin segar bagi PNS yang seharusnya pensiun untuk tetap menyandang status sebagai aparatur negara. Mereka masih bisa menerima gaji dan tunjangan dari negara hingga tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi.

Sebagai gambaran di lingkup Pemprov NTB, setiap tahunnya sekitar 250 lebih PNS yang pensiun. Belum lagi di lingkup pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya banyak pejabat yang pensiun. Namun, dengan diberlakukannya UU ASN, PNS (khususnya pejabat) yang seharusnya pensiun tersebut masih bisa menikmati berbagai fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan dan tunjangan lainnya.

Kita ketahui, sebelum pemberlakuan UU ASN tersebut, pemerintah harus mengeluarkan dana tidak sedikit untuk menggaji PNS, TNI/Polri dan penyelenggara negara lainnya. Bahkan, pemerintah sampai harus meminjam dana ke luar negeri. Namun, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sepertinya tidak merasa terbebani dengan pinjaman yang begitu besar. Bahkan pemerintah mengeluarkan UU ASN yang memperpanjang masa pensiun PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun untuk eselon III ke bawah. Sementara untuk eselon II dan I bisa pensiun hingga 60 tahun.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik, mengungkapkan, adanya kebijakan tersebut pada tahun 2014 sebanyak 11.000 PNS yang seharusnya pensiun masih memiliki kesempatan mengabdi pada negara. Padahal dengan memperpanjang masa pensiun PNS akan semakin menambah beban negara, terutama untuk biaya belanja pegawai yang terkadang lebih besar dibandingkan biaya untuk pembangunan.

Tidak hanya itu, kebijakan ini cenderung akan merugikan pejabat muda yang seharusnya mendapat promosi di posisi strategis lambat mendapat promosi ke eselon lebih tinggi. Seharusnya, pemerintah pusat membuat kebijakan yang lebih mengedepankan efisiensi tanpa harus membebani keuangan negara.

Di satu sisi, sistem yang diterapkan pada sekarang ini tidak mesti harus diubah. Artinya, jika ada pejabat yang masih dianggap memiliki kompetensi dan masih dibutuhkan daerah tidak ada salahnya tetap dipertahankan. Cara seperti ini tidak terlalu membebani keuangan daerah dan negara, karena hanya beberapa pejabat yang dipertahankan. Sebagai contoh, Pemkot Mataram yang masih mempertahankan beberapa pejabat eselon II di lingkup pemerintahan. Itu artinya, beban yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam memberikan gaji atau tunjangan tidak terlalu besar.

Namun, diberlakukannya UU ASN ini, PNS yang sudah tidak mampu bekerja dan melakukan inovasi masih terus akan membebani negara, karena belum pensiun. Pejabat muda yang masih memiliki ide-ide segar dan kreatif harus bersabar, karena untuk mendapatkan promosi jabatan harus menunggu waktu lama.

Meski demikian, penerapan UU ASN diharapkan tidak menjadi beban negara dan menghambat regenerasi pejabat dan karir PNS ke posisi yang lebih tinggi. Tidak hanya itu mampu menjadikan kinerja PNS lebih baik lagi dan tidak melempen seperti kebanyakan terjadi di sejumlah instansi, baik di instansi pemerintah daerah maupun pusat. (*)

Menyambut pagi serta membuka jendela rumah, kita berharap udara pagi dan sinar mentari yang masuk dapat membawa sebuah energi baru guna membangun aktivitas sepanjang hari. Begitu kira-kira paradoks pada judul diatas yang dapat menjadi cermin perilaku ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari belakangan. Dan tulisan ini juga bukan merupakan pleidoi.

Oleh : ajah keagamaan kita tercoreng oleh perilaku yang tidak sepantasnya. Antusiasme beragama dapat menciptakan konflik dan pergulatan hebat dalam diri seseorang dan kelompok, sehingga klaim kebenaran itu hadir. Tidak sepaham dalam keyakinan akan menciptakan bara yang tak kunjung padam. Jika klaim itu terjadi, maka sedari awal saja kita harus bertanya, “dimana alamat surga, dan berapa nomor telepon neraka?”, agar kita dapat “berangkat” lebih dulu dengan cara kita sendiri.

Kita menyaksikan berbagai kasus ekstremisme, prutanisme serta terorisme hanya di layar kaca saja, dan ternyata noda itu ada di depan mata. Tak terlihat dan tibatiba. Konflik itu masih terus berlangsung dan memakan korban kemanusiaan. Salah satu anggota polisi dipaksa “melenggang pulang”.

Merasa keyakinannya yang paling benar atau yang dalam bahasa sosiologi agama disebut ortodoksi. Sehingga keyakinan yang berlebihan ini dapat membentuk kristalisasi iman, meyakini sebenarbenarnya, mengamalkan bahkan boleh jadi untuk mempertahankan benteng eksistensinya. Akhirnya menabur kebencian dan teror.

Yang seiman disebut kawan, yang dicap munafik jadi lawan.

Egosentris atau akumulasi frustasi?

Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh seorang atau kelompok-kelompok radikal merupakan sebuah egosentrimisme. Dan yang dilupakan oleh pelaku adalah efek besar yang dapat menimpa orang perorang, kelompok serta turunnya kepercayaan publik atas keamanan di daerah. Dan yang paling menyedihkan adalah pudarnya kepercayaan pemodal, bahkan pemodal yang tadinya sudah ada dapat membawa asetnya keluar dari daerah.

Tidak mudah ditebak motif dari “kebencian” ini. Hukum harus menjadi panglima. Memang sudah selayaknya menghakimi orang atau kelompok yang menabur teror. Namun di balik aksi-aksi mereka yang tak luput dari kebencian, boleh jadi ketidakhadiran pemerintah yang menyentuh titik merah kesulitan di daerah, merupakan salah satu inspirasi dari upaya gerakan radikal.

Pemerintah juga seharusnya proaktif terhadap latar-masalah,

Ade Paranata

(Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNRAM)

Investasi akan menggerakkan sebuah polarisasi tenaga kerja yang akan mendorong sebuah garis pendapatan ke arah yang lebih baik. Sehingga rakyat akan sibuk dengan pekerjaan yang disediakan oleh pemodal.

Rakyat akan lupa pada hal-hal yang tidak menguntungkan. Tak lagi ribut urusan perut. Maka kita menjadi lebih bangga menyebut ”NTB Bersaing” bercermin karena memang masih banyak yang tidak tersentuh oleh hasil kebijakan dibalik meja.

Rakyat memang sudah terlalu lelah untuk susah, jangan lagi menimbun frustasi. Konsep kebijakan jangan hanya didasarkan kepentingan.

Kita sudah penat menyaksikan, orang diseret ke kursi pesakitan, karena kepentingan. Sekali lagi, kepentingan bertemu kepentingan, keinginan berjumpa kebutuhan. Jika itu terjadi, maka “kepentingan, keinginan serta kebutuhan” akan dihantam oleh amuk yang lebih besar.

Optimisme Tergerus Ketika kita sedang giat-giatnya menjaring investasi melalui bujukan-bujukan gombal, kita dihadiahi sebuah kenyataan mengerikan yang dapat menjadi toxic bagi suburnya investasi. Ketika pemodal merasa tidak aman, maka kita akan melihat statistik investasi yang negatif. Lantas kita sibuk mencari siapa yang patut disalahkan, buruk muka cermin dibelah.

Investasi butuh sebuah rasa aman. Diberbagai negara atau daerah yang sudah terjamin keamanannya, pertumbuhan ekonomi positif bukan perkara yang sulit. Dalam buku-buku teori ekonomi yang usang maupun terbaru, sudah pasti bahwa pendapatan yang mendorong pertumbuhan akan dibentuk oleh salah satu identitas yaitu investasi.

Investasi akan menggerakkan sebuah polarisasi tenaga kerja

yang akan mendorong sebuah garis pendapatan kearah yang lebih baik. Sehingga rakyat akan sibuk dengan pekerjaan yang disediakan oleh pemodal. Rakyat akan lupa pada hal-hal yang tidak menguntungkan. Tak lagi ribut urusan perut. Maka kita menjadi lebih bangga menyebut “NTB Bersaing”.

Pemerintah memang harus tahan godaan, dimana setiap langkah yang masiv akan selalu bertemu batu sandungan. Bayangkan, jika daerah tak mampu merebut investor, hanya karena faktor keamanan, lantas dimana petugas?

Jika daerah tak mampu menampung modal, rakyat tak mungkin mendapat ruang gerak untuk bekerja, tak mampu mengelola kehidupannya sendiri. Tak sanggup memenuhi kebutuhan lahiriah. Maka, setiap tahunnya kita akan memelihara ratusan anak yang putus sekolah dan sakit.

Memang pemerintah memberikan beberapa bantuan berupa BLT, subsidi BBM untuk masyarakat berpendapatan rendah, program PNPM, dan lain sebagainya. Namun, nampaknya kegiatan itu hanya bersifat karitatif, yang hasilnya jauh dari efektif.

Kita harus berdiri dengan kaki kita sendiri, kepala diangkat harga diri dijaga. Jika tidak ada kemauan kolektif, maka kusut benang itu tak tahu lagi jalan keluar. Sudah dapat dipastikan, daerah ini akan terus berada di posisi buncit kemiskinan. Rakyat-

nya-pun akan dipaksa berlari sekencang-kencangnya untuk megejar ketertinggalan.

Dimana kini tokoh-tokoh itu bersembunyi, diam saja, atau sedang mencari wangsit? Kerjasama lintas-sektoral sangat diperlukan saat ini. Kekerasan tidak sepantasnya dibalas dengan kekerasan, karena ini serupa menambah bensin pada api yang membara.

Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pakar sudah saatnya duduk bersama, membentuk sinergi baru. Demi tujuan yang mulia. Karena budaya timur masih sangat terbuka dan bisa memahami atas ragamnya perbedaan dan keyakinan.

Sekarang bibit kebencian telah muncul dalam bentuk yang menakutkan. Jangan sampai menuju sebuah kulminasi frustasi dalam masyarakat. Marilah secara sadar merawat harapan demi membangun daerah agar senantiasa aman dan jauh lebih baik.

Mistikus sufi Jalaluddin Rumi menulis, bahwa hidup serupa losmen, tiap hari berganti tamu, siapapun tamunya (susah, senang, suka-duka) tetaplah tersenyum.

Dengan segenap harapan agar optmisme tidak tergerus, dan semoga masih ada benang-benang pengertian yang dapat dirajut kembali. (*)

Sejumlah pejabat di Lobar sekongkol saling menjatuhkan Bisa merusak kinerja

*** Bupati imbau pelaku UKM kerajinan manfaatkan penjualan online Pelaku UKM harus melek IT

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/ kavling. Iklan Paket (ukuran max 700 mmk), - 5 kali muat Rp 900/mmk, - 10 kali muat Rp 800/mmk, - 15 kali muat Rp 700/mmk. - 20 kali muat Rp 600/mmk - 25 kali muat Rp 500/mmk Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Musim Paceklik Nelayan

”Perahu Parkir, Kami Juga Parkir” Beberapa bulan sudah, perahu-perahun nelayan diparkir. Gelombang laut adalah ancaman, meski disatu sisi ada tuntutan untuk pemenuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari, namun garangnya lautan nampaknya tak bisa dilawan.

Kondisi ini berlangsung sejak bulan tujuh tahun lalu.

Seperti biasa, akan berakhir pada bulan April tahun ini.

Rentang waktu beberapa bulan itu adalah musim”peceklik” bagi nelayan, adalah situasi yang tidak mengenakkan juga bagi buruh nelayan.

“Ini musim nganggur, dan hanya nganggur. Perahu parkir, kita juga parkir,” demikian kata-kata yang dilontarkan, Mukhlis, salah satu dari sekelompok buruh nelayan yang sedang bersantai memandangi deburan ombak di pe-

PARKIR PERAHU Seorang nelayan hanya bisa terpaku memandangi laut yang sedang tidak bersahabat untuk mencari nafkah.

(Suara NTB/bul)

Bupati Imbau Pelaku UKM Kerajinan Manfaatkan Penjualan ”Online” Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengaku bangga sekaligus memberi apresiasi terhadap kontinyuitas produksi kerajinan di Lombok Utara. Meski “finishing” sejumlah kerajinan sebagian besar masih dilakukan di luar daerah, namun Bupati mengimbau agar pelaku industri kreatif di daerah ini merubah pola pikir dengan melakukan inovasi “selling”.

Dikemukakan Djohan Sjamsu, Kamis (9/1), pemberian bantuan peralatan beberapa waktu lalu kepada sejumlah kelompok - termasuk kerajinan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha yang muaranya menaikkan omset usaha dan kesejahteraan pengrajin. Untuk itu pula, ia mengingatkan agar pelaku UKM kerajinan Lombok Utara tidak melulu berorientasi produksi tetapi juga mencari terobosan pasar. “Belum lama ini, kami menerima orderan dari pembeli asal Norwegia, yang ia pesen Kekelok, ternyata harganya mahal, mencapai 35 dolar Amerika. Melihat pangsa pasar ini, perajin dan pengusaha harus bisa menjual lewat online, bisa lewat email,” kata Djohan Sjamsu.

Ditekankannya, pelaku usaha kerajinan yang terlibat aktif dalam mengembangkan komoditas hand made di KLU harus mengikuti arus teknologi, atau dengan kata lain, tidak Gaptek (gagap teknologi). Pengenalan produk ke pasar tidak mesti dilakukan tatap muka, apalagi berjualan keliling. Sebut saja penjualan aneka gerabah, dijual dengan berkeliling tidak hanya membebani tetapi juga berisiko pecah.

Minat pengusaha asal Norwegia, sebut dia, memberi peluang bahwa hasil produksi kerajinan Lombok Utara bernilai jual tinggi. Dari informasi pengenalan produk yang ia peroleh, hasilnya sudah dinilai bagus. “Sudah dinilai bagus, tinggal ditingkatkan kualitasnya. Pesan saya, pengusaha dan pengrajin harus mengikuti irama kemajuan zaman. Pemda KLU sudah berikhtiar, salah satunya dengan membangun Pasar UMKM,” sambung Bupati.

Djohan Sjamsu mengisyaratkan, dibangunnya Pasar UMKM bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan akan sarana dan prasarana pasar yang diperlukan. Ia membayangkan, di Pasar UMKM nantinya akan tercipta transaksi dan deal-deal bisnis antara perajian lokal dan pengusaha luar baik secara langsung maupun melalui dunia maya (internet). Oleh karena itu pula, di Pasar UMKM nantinya akan disediakan layanan internet agar penjual dan pembeli dapat mengakses produk yang dibutuhkan.

Selain itu, Djohan Sjamsu juga menyoroti perkembangan dan dinamika usaha pangan lokal yang marak dan diminati oleh pasar wisatawan mancanegara. Salah satu pangan lokal yang ia sebut adalah Opak - Opak. Produksi komoditas ini masih konvensional dengan bentuk ukuran bundar dan lebar (sebesar piring). Kesan bentuk produk ini masih diasum- sikan tradisional.

“Opak – opak ini bisa diinovasi, kasi merek jadi Opak El Yu (LU). Tapi besarnya jangan sebesar piring, bisa diperkecil dan dibungkus menarik sehingga lebih diminati,” imbaunya. (ari)

Ilustrasi (Suara NTB/ist)

sisir pantai Pondok Prasi, Ampenan Kamis (9/1) kemarin.

Memang benar adanya, tampak terlihat perahu nelayan banyak terparkir di lorong-lorong gang komplek perkampungan yang sudah dikenal seantero Mataram sebagai ‘kampung nelayan’ ini. Waktu menunjukkan sekitar Pukul 10.00 Wita, pemandangan yang dilihat Suara NTB itu seolah sebagai simbol, lumpuhnya aktivitas nelayan dalam kurun waktu diatas.

Waktunya memoles, atau memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil perahu oleh nelayan disekitar. Atau ada juga yang membenahi jaring tangkap. Sementara para ibu dan anak-anak juga asyik ngerumpi. Yang dibahas adalah tentang kondisi laut yang sekarang tak bersahabat.

Jikapun ada beberapa nelayan yang nekad melaut, taruhannya adalah nyawa. Itupun perahunya harus dengan menggunakan mesin tenpel yang baru, sehingga jika terjadi ombak besar, nelayan lekas menuju tepian.

“Yang skali starter langsung idup dan tancap. Itu yang digunakan nelayan, tapi hanya beberapa nelayan yang punya

itu. Kalau yang tidak berani, ya tetap nganggur seperti kita sekarang,” sambut beberapa nelayan, sambil bersautan tetap menghisap rokok pilitan, saat media menyapa.

Mukhlis mengaku musimmusim sekarang adalah musim pasrah bagi para nelayan dan buruh nelayan. Saat inilah, tabungan para nelayan, atau buruh nelayan dikeluarkan, bagi yang memiliki simpanan pada bulan-bulan tenang laut sebelumnya.

Jika dibulan April hingga Juli, kalau beruntung dalam sehari satu nelayan bisa mendapatkan Rp 1,5 juta per hari.

Taruh saja itu bagi yang beruntung. Namun pada bulan-bulan cuaca ekstrim, hasil tangkapan sangat minus, bahkan nihil.

“Kalau tidak punya tabungan, otomatis bulan-bulan paceklik ini tidak bisa apa-apa. Hanya mengandalkan beras miskin yang datang dua bulan sekali, itupun hanya 7 kilo,” akuan.

Nelayan sebenarnya sangat mengharapkan dukungan semua pihak. Yang diinginkan adalah bekal pelatihan, atau berwirausaha. Sehingga tak monoton perputaran hidup dan ekonomi nelay-

an hanyalah pada lingkaran situasi seperti yang diceritakannya.

Para nelayan ini mengaku tidak bisa berbuat banyak disaat sepeti sekarang, membangun usaha lain, tidak ada modal.

Bercocok tanam, tidak ada lahan, atau menjalankan bidang usaha keterampilan lainnya, tak memiliki cukup bekal ilmu.

“Hasil dan tabungan sebelumnya hanyalah untuk menutupi saat musim sepi. Kalau bisa usaha lain mungkin tidak begini,” tambahnya.

Mukhlis sendiri menyebut, atas keterbatasan itu juga, ia dan beberapa buruh nelayan lainnya tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Bahkan banyak yang putus sekolah. Jika perempuan, larinya adalah menjadi TKI di Arab Saudi atau Malaysia, demikian juga laki-laki dan buruh nelayan yang tak mendapat perhatian bantuan lainnya, ujung-ujungnya adalah menjadi TKI bila bertekad ingin merubah nasib.

“Tolong disampaikan keinginan buruh nelayan ini. Apa kirakira usaha yang bisa kita kerjakan kalau sedang musim sepi,” demikian permintaannya. (bul)

Tenun NTB Diperjuangkan Jadi Warisan Dunia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sedang memperjuangkan tenun (wastra) NTB bisa menjadi salah satu warisan dunia seperti batik.

(Suara NTB/ham)

Hj. Syamsiah Amin sedang mencoba alat tenun tradisional di sela acara pameran tenun di Museum NTB, kemarin.

“Tenun NTB sebagai warisan dunia dari Indonesia, kita berjuang agar bisa menjadi warisan budaya dunia dari NTB,” kata Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ds. H. L. Gita Aryadi, M.Si pada acara pameran tenun/wastra NTB di Museum NTB, Kamis (9/1) kemarin.

Dikatakan, setelah batik, wayang dan keris ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Unesco, banyak warisan budaya lainnya yang berasal dari NTB yang patut menjadi warisan dunia. “Dalam upaya-upaya tersebut, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperjuangkan bagaimana agar ada wakil warisan dunia yang berasal dari NTB,” ujarnya.

Menurut Mantan Kepala

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB ini, banyak warisan budaya NTB yang patut menjadi warisan budaya dunia.

Seperti Presean, Gendang Beleq dan kerajinan tenun.

Kerajinan tenun di NTB cukup memiliki keunggulan dan keberagaman motif yang berasal dari suku Sasak, Samawa dan Mbojo (Sasambo).

Hanya saja saat ini, tenunan NTB masih relatif kalah saing dengan daerah lain. Walalupun ada yang mampu bersaing tetapi masih belum optimal. Untuk itu, melalui seminar dan pameran tenun NTB diketahui problem yang dihadapi selama ini dalam pengembangannya.

“Seiring perkembangan waktu, kita berharap bisa

menumbuhkan kreativitas untuk menghasilkan tenun yang lebih baik dan sempurna dengan motif-motif baru sesuai permintaan pasar. Motif-motif tenun dari NTB dengan promosi yang sedemikian rupa yang dilakukan Dekranasda akan bisa digunakan oleh desainerdesainer nasional. Dengan demikian permintaan pasar semakin meningkat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,”terangnya.

Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, maka kegiatan kesenian dan kebudayaan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. (nas)

Angkutan Umum Kian Terpinggirkan

Awasi Penjualan LPG KEPALA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lombok Timur, Framadi Anugrah Kartika menyatakan, akan memberikan pengawasan terhadap penjualan Liquied Petroleum Gas (LPG) di pasaran.

Pascapenurunan harga LPG sejauh ini dipandang perlu untuk mengecek perkembangan harga di lapangan.

“Nanti kita akan turun mengecek harganya,” ucap Kadis ESDM PP Lotim kepada wartawan di Selong, Kamis (9/1) kemarin. Diketahui sebelumnya, ditetapkan harga LPG ukuran 12 kilogram (kg) tembus Rp 138.100. Sedangkan terakhir LPG 12 kg ini ditetapan

(Suara NTB/rus)

Framadi Anugrah Kartika

harganya Rp 104.900 per tabung.

Terjadi penurunan harga cukup besar. Jika ada pedagang membeli dengan harga yang lama diakui akan cukup mengalami kerugian. Karena dipastikan, penjualannya akan memberlakukan harga baru. “Saya yakin pedagang tidak berani menjual dengan harga yang lebih mahal,” ucapnya.

Harga Rp 104.900 katanya merupakan harga yang ditetapkan secara nasional pada regional V wilayah Pulau Lombok.

Harga ini berlaku di tingkat pangkalan. Ketika sudah sampai di pengecek dimungkinkan bisa tembus lebih mahal. Bisa mencapai 120 ribu.

Mengenai harga LPG ukuran 3 kg sampai saat ini terbilang masih stabil. Harga Eceran Tertingginya (HET) Rp 15.500 per tabung. Sampai di pengecer diakui jauh lebih mahal dari itu. (rus)

HILANG BPKB R4 DAIHATSU NOPOL DH 1102 AM NOKA/NOSIN : MHKV1BA2JDJ003518/ MA91758 NO.BPKB: K02894306 A/N.PT. ANGKASA PURA LOGISTIK HILANG DISEKITAR RUMAH TAMAN KARANG BARU MATARAM. BPKB R4 DAIHATSU NOPOL DH 1396 AM NOKA/NOSIN : MHKV1BA2JDJ010537/ MA91758 NO.BPKB: K-02894320 A/N. PT. SERASI AUTORAYA HILANG DISEKITAR RUMAH TAMAN KARANG BARU MATARAM.

Sistem Transportasi Daerah Masih Amburadul Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB tak henti-hentinya menyuarakan semakin terpojoknya peran angkutan umum, lebih-lebih angkutan pedesaan.

Akibat dari semakin tak terbendungnya arus masuk unit kendaraan baru yang dikeluarkan para perusahaan otomotif.

Belum siapnya infrastruktur pendukung, akan memberatkan arus transportasi darat di Provinsi NTB dalam beberapa tahun kedepannya. Tumpang tindih jalur angkutan umum menjadi gejala yang mulai berkembang.

“Ini yang menjadi perhatian Organda sekarang. Bisa-bisa lenyap keberadaan para angkutan umum. Mau dikemanakan mereka kalau semakin tersingkir,” sebut Wakil Ketua Organda Provinsi NTB, Antonius Z Mustafa Kamal pada Suara NTB di Mataram, Kamis (9/1).

Secara umum ia gambarkan, banyak persoalan yang sebenarnya membelit sistem transportasi darat di provinsi ini. Diantaranya, banyaknya kendaraan baru ini, telah memicu perebutan trayak dengan angkutan umum.

Lihat saja disetiap pelabuhan, bandara maupun terminal.

Tak jarang kendaraan pribadi mendominasi menjadi angkutan penumpang.

Mestinya itu juga ada penertibannya, dengan memberlakukan stiker disetiap angkutan penumpang. Jika kemudian ada angkutan pribadi yang terkoreksi menjadi angkutan penumpang, tanpa adanya izin resmi, sanksinya dikenakan denda retribusi.

Dengan proses yang cukup mudah dan murah untuk mendapatkan kendaraan

Angkutan Umum (Suara NTB/ist)

baru, baik roda dua maupun roda empat, diklaim Anton telah berkontribusi langsung terhadap menjejalnya kendaraan di jalan-jalan umum.

“Jangan sampai kita seperti di Jakarta, atau Bali kedepannya, jika tak ada kesiapan solusi dari sekarang. Mumpung kita masih bisa menyikapinya, mari dirembugkan,” ajak Anton.

Pemeritah daerah dinilai masih acuh terhadap kondisi ini. Dilihat dari tidak jelasnya gambaran tata ruang daerah, yang didalamnya menjabarkan perkembangan transportasi dari pemetaan trayak bagi masing-masing angkutan umum, dan angkutan pribadi yang berizin resmi.

“Misalnya mana jalur-jalur yang akan dibuka, mestinya dibahas juga jenis angkutan apa yang akan mengisi jalur

tersebut. Sehingga tidak tumpang tindih yang mengisi jalur itu. Organda yang jadinya bingung,” katanya.

Dari uraian persoalan tersebut, idenya adalah pemerintah daerah tegas mengatur regulasi membludaknya kendaraan baru. Melakukan penyesuaian infrastruktur jalan yang mendukungnya. serta menertibkan banyaknya angkutan liar ini.

Kondisi para angkutan umum saat ini disebutnya sudah cukup memprihatinkan.

Besarnya biaya operasional berupa, harga BBM yang tinggi, meningkatnya harga spare part, semakin menyusutnya jumlah penumpang umum.

Tidak diimbangi dengan kenaikan ongkos angkutan umum.

Lambat laun, hilanglah mata pencaharian penyedia jasa ini menurut Anton. (bul)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Halaman 8

Kelan Dituntut 13 Tahun Penjara

Sudarmawan

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Setelah sempat mengalami penundaan beberapa kali, sidang tuntutan terhadap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.L. Kelan, S.Pd., Kamis (9/1) kemarin, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Setelah sebelumnya sempat terancam hukuman mati, politisi Partai Golkar Loteng tersebut akhirnya hanya dituntut hukuman 13 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan terhadap Sudirman, warga Kecamatan Janapria, awal tahun 2013 lalu.

Dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim, Sumedi, S.H., JPU Wahyudiono, S.H., mengungkapkan, terdakwa dituntut karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 jo pasal 355 ayat 1 ke 1 KHUP. Dimana terdakwa dengan sengaja memberikan atau menyediakan sarana dan fasilitas terhadap para pelaku. Sehingga pembunuhan bisa berlangsung.

Fasilitas tersebut berupa kendaraan roda empat yang disimpan di rumah terdakwa. “Kita menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 13 tahun, karena melanggar pasal 340 jo pasal 355 ayat 1 ke 1,” jelasnya.

Dihubungi usai sidang, Wahyudiono menerangkan, memang masih ada beberapa pasal alternatif yang dikenakan kepada terdakwa. Namun JPU

akhirnya memutuskan menjerat terdakwa dengan pasal 340 jo pasal 355 ayat 1 ke 1. Karena pasal itulah yang memenuhi unsur pidanannya. “Kalau pasal yang lainnya hanya alterntif saja. Tapi inilah yang dinalai cukup unsurnya,” tegas Kasi Pidum Kejakasaan Negeri (Kejari) Praya ini.

Terhadap tuntutan tersebut, pihak terdakwa oleh Majelis Hakim diberikan waktu satu minggu menyiapkan dan menyampaikan pembelaan. “Kita beri waktu minggu bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan,” ujar Sumedi.

Sementara itu, pantauan Suara NTB, jalannya sidang cukup tenang.

Puluhan anggota keluarga terdakwa tampak hadir untuk memberikan dorongan semangat kepada terdakwa.

Usai sidang, setelah mengetahui tuntutan JPU, sejumlah keluarga terdak-

(Suara NTB/kir)

DITUNTUT - H.Kelan mendengar tuntutan jaksa, Kamis kemarin.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 13 tahun. wa tampak meneteskan air mata.

Sedangkan terdakwa tampak tenang selama menjalani persidangan.

Tanpa memberikan komentar apapun, terdakwa langsung meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke Rutan Praya. Guna menunggu proses persidangan lebih lanjut Kamis (16/1) mendatang.

Sebelumnya dalam sidang dakwaan

Perekam dan Penyebar Video Segera Jadi Tersangka

Dikaji Ulang KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal melakukan kajian ulang terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembebasan lahan untuk pembangunan Pasar Desa Batunyala Praya Tengah tahun 2012 lalu. Setelah sebelumnya, proyek yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Loteng itu, dihentikan proses penyelidikannya. Lantaran tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, I Made Sudarmawan, S.H., saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/1).

Menurutnya, kasus tersebut sebelumnya sudah sempat dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Namun prosesnya penyelidikan dihentikan dengan alasan yang belum jelas. Terkait hal itu, ujarnya, untuk bisa menentukan kelanjutan kasus tersebut, tentu butuh kajian ulang. “Nanti awal Bulan Februari kasus ini (Pasar Batunyale,red) akan kita mulai kaji ulang. Dan, pertengahan Bulan Februari saya kabari bagaimana perkembangannya,” janji Sudarmawan.

Ia mengakui, di masa-masa transisi seperti saat ini pihaknya dihadapkan pada berbagai tugas yang cukup berat. Mengingat cukup banyak kasus yang harus diselesaikan. Dan, bukan hanya pada kasuskasus tindak pidana korupsi saja, tapi kasus-kasus tindak pidana umum yang harus diselesaikan.

Terlebih terkait kasus tindak pidana korupsi. Di mana pascapencopotan Kepala Seksi Pidana Khusus Kurniawan Aprianto, kinerja Kejari Praya dirasakan sedikit pincang. Walaupun sudah ada penunjukan pejabat sementara tetap saja kekosongan pejabat definitif pada jabatan sangat dirasakan dampaknya.

“Memang sudah ada penunjukan Kasi Intel Zulkarnaen sebagai pejabat Kasi Pidsus sementara.

Tapi itu tidak akan maksimal. Karena beban tugas yang semakin banyak,” ujarnya. Namun, pihaknya tidak akan menyerah. Semua kasus-kasus yang menjadi beban dan belum selesai akan tetap diselesaikan selama memenuhi unsur dan cukup bukti yang kuat.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Pengawas (Aswas) Kejati NTB ini, mengungkapkan saat ada sekitar empat kasus tindak pidana korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan. Seperti kasus dugaan korupsi pada program Keaksaraan Fungsional (KF) di PKBM Gemilang Praya Timur, kasus Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng 2010 serta kasus Alkes RSUD Praya tahun 2006. Ditambah kasus dugaan penggelapan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Serage tahun 2013 lalu.

Sementara kasus dugaan korupsi pada proyek pembebasan lahan Pasar Batunyala Praya Tengah masih pada tahap penyelidikan. Kendati demikian, kasus pembebasan Pasar Batunyala tersebut tetap akan jadi prioritas. “Kita dalam menyelesaikan perkara tentunya menggunakan skala prioritas. Mana yang lebih utama dan mendesak untuk diselesaikan, itulah yang akan didahulukan,” pungkasnya. (kir)

Terjerat UU ITE, Oknum Warga Ditahan Mataram (Suara NTB) Edy Saputra, tersangka dalam kasus pengancaman via Short Massage Service (SMS) akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Praya. Warga Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah ini sebelumnya diproses di Unti Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB dan dijerat Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Kanit II Cybercrime Subdit II Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Darsono, SIK membenarkan terkait penahanan tersangka tersebut. “Proses penahanannya akhir Desember 2013 lalu,” kata Darsono kepada Suara NTB, Kamis (9/12).

Penahanan dilakukan setelah berkasnya dinyatakan lengkap JPU, pihaknya pun melimpahkan berkas dan tersangka ke Kejari Praya. “Karena locus-nya di Lombok Tengah, sehingga kami limpahkan ke Kejari Praya, tersangka juga sudah ditahan,” sebut Darsono.

Sebelum dilimpahkan, dalam proses penyidikan tersangka dijerat dengan Pasal 29 UU ITE dengan ancaman 12 tahun penjara, karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi telah mengancam kepala Desa Rembitan Arifin Tomi melalui SMS. Kasus ini bermula ketika Kades mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang larangan mengadakan kecimol di kampung tersebut, sebab sering memicu keributan antarwarga. Tidak ingin kejadian sama terulang karena mengganggu keamanan desa, Arifin pun mengeluarkan Perdes. Karena mengeluarkan Perdes, ada warga yang tidak terima dan mengancam kades. Ancaman disampaikan melalui SMS itu dilakukan oleh warga, namun tidak jelas identitasnya. Yang muncul hanya nomor asing.

Namun kades berinisiatif melapor ke Polres Loteng, lantas Polres menyerahkan kasus itu ke pihaknya dan berhasil melacak pemilik nomor handphone. “Setelah kami usut dengan peralatan di cyber crime petunjuk mengarah ke Edy Saputra. Setelah mendapati bukti dan didukung keterangan saksi, dia kami jadikan tersangka,” tegasnya. Dengan kejadian itu, Darsono mengimbau agar menjadi pelajaran bagi masyarakat. Dengan harapan, warga tidak sembarang menggunakan media sosial untuk menebar ancaman atau terror kepada orang lain, baik melalui SMS, telepon, Facebook atau media sosial lainnya. Sebab menurutnya UU ITE ancaman hukumannya berat. (ars)

pada 25 September 2013 lalu, Sekretaris DPD Partai Golkar Loteng tersebut diancam hukuman pasal berlapis.

Masing-masing pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 338, tentang pembunuhan, pasal 320 tentang penculikan serta pasal 221 KUHP tentang perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan dan hasil kejahatan. (kir)

DIBOBOL Pintu dan jendela kantor SPBU Jakem dibobol kawanan perampok, Rp 80 juta lebih dibawa lari

Perampok Bersenjata Bobol Brankas SPBU Jakem Giri Menang (Suara NTB) Kawanan parampok bersenjata api rakitan kembali beraksi di wilayah hukum Lombok Barat. Kali ini perampok diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang membobol berangkas SPBU di Jembatan Kembar (Jakem). Lokasi perampokan ini tak jauh dari lokasi perampokan sebelumnya.

Setelah melumpuhkan penjaga malam perampok pun membobol brankas dan berhasil membawa lari sekitar Rp 80 juta di brankas SPBU tersebut. Petugas malam SPBU, Amaq Ending (56) menuturkan kejadian perampokan terjadi sekitar pukul 23.00. Saat itu laki-laki paruh baya ini istirahat di berugak.

Namun naas, ketika hendak merebahkan badannya, kawanan perampok bercadar hitam datang dari arah barat.

Parampok ini langsung mengancamnya. ‘’Salah satu dari mereka bilang, bunuh saja pak Ending ini supaya tidak ada yang dibocorkan,” tuturnya.

Lantas ia berlindung ke Musalla. Dibawah lantai musalla ia bersumbunyi. Namun perampok yang ia perkirakan berjumlah lebih dari 10 orang

memberondongnya dengan batu. Bagian perut dan punggungnya terkena lemparan batu. Ia pun tak mau kalah, ia balik melempar perampok dengan batu. Ditembak pakai rakitan tapi tidak kena oleh peluru. Salah satu perampok itu katanya ada yang menggunakan bahasa sasak ada yang tahu namanya. Selain menggunakan batu, perampok juga katanya sempat menembakkan senjata api ke arahnya.

Untungnya, ia berhasil menghindar. Sekitar sejam lebih ia berada di musalla diberondong batu, lalu sebagian pencuri menuju ke kantor SPBU. Perampok masuk dengan merusak kaca pintu dan jendela. Di ruangan kantor ini ada tiga orang petugas piket malam. Lalu petugas ini berhasil dilumpuhkan. Perampokpun berhasil membongkar berangkas, lalu menggasak semua uang didalam berangkas sekitar Rp 80 jutaan.

Setelah perampok lari, warga dan polisi pun datang ke lokasi. Setelah itu ia langsung dibawa ke rumah sakit Tripat Gerung oleh polisi. Setelah dari Rumah Sakit, ia dibawa ke Mapolres untuk di-

mintai keterangan. Ending mengaku sudah bekerja sebagai penjaga malam di SPBU semenjak dibukanya SPBU tersebut. Awalnya, ia bertugas penjaga malam berdua. Namun karena satu orang meninggal, akhirnya ia pun sendiri. Ia mengaku pemilik SPBU sudah datang menjenguknya dan memberikan sejumlah santunan. Amaq Ending menderita luka dalam di bagian perut kanan dan punggung serta siku kanan akibat berodongan batu.

Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi membenarkan kejadian perampokan itu. Windy menjelaskan, pihaknya sementara masih mendalami kasus ini. Untuk mengetahui keberadaan dan mempersempit ruang gerak perampok, pihaknya saat ini menggelar pos pantau di lima titik.

Anggotanya juga sudah diturunkan ke Daerah Sektong untuk melakukan pencarian terhadap pelaku-pelaku. “Karena pelaku lari kesana,” ujarnya. Pihaknya telah memeriksa tiga orang saksi dan penjaga SPBU, dari keterangan saksi akan dikembangkan lebih lanjut untuk ditindak lanjuti. (her)

Kasus Penipuan

Polisi Segera Tetapkan Oknum Dewan sebagai Tersangka Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat terus mengusut kasus penipuan Kaur desa yang diduga melibatkan 12 anggota DPRD Lombok Barat. Bahkan, Polres telah menetapkan calon tersangka dalam kasus ini, yakni Komisi I, H. Helmi. Selain itu, jumlah anggota Komisi I yang telah diperiksa juga bertambah menjadi enam orang. Oknum Dewan ini diperiksa sebagai saksi. Empat dari enam anggota anggota dewan itu adalah, I Nyoman Arsa, H. Misrun dan Hamroni dan H. Sabirin sempat mangkir.

Hal ini dibenarkan Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi ditemui di kantornya, Kamis (9/1) kemarin.

“Sementara ini sudah enam dewan diperiksa (dipanggil),” pungkasnya. Windy menerangkan, tiga anggota dewan terakhir yang diperiksa sekitar beberapa hari.

Diterangkan, dari hasil pe-

nyidikan kasus ini pihak Polres menetapkan H. Helmi sebagai calon tersangka dalam kasus ini. Untuk menyeretnya sebagai tersangka perlu tambahan sedikit saja. Dikatakan, pemanggilan anggota dewan ini dilakukan secara bertahap yakni masing-masing tiga sekali periksa. Sebelum natal lalu, seorang anggota dewan telah memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi. Kamis kemarin, dua anggota dewan telah memenuhi panggilan. Sebelumnya juga kata Windy, 12 aanggota dewan telah datang ke polres namun tak diperiksa karena bukan jadwal pemamnggilan. Dari 12 ini katanya, dua orang diantaranya tahanan dalam kasus berbeda. Sedangkan satu diantaranya meninggal dunia.

Diketahui, Polres Lombok Barat mulai memanggil 12 anggota Komisi I DPRD Lombok Barat yang diduga terlibat kasus penipuan petugas Kaur

Desa. Surat pemanggilan sudah mulai dikirim Polres beberapa waktu lalu, ke sejumlah anggota Dewan. Dikatakan, Windy surat dikirim sekitar hari Selasa lalu kepada tiga anggota dewan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar, HL. Saswadi mengaku telah menerima surat panggilan anggota dewan itu. Surat panggilan itu termasuk dari Polres dan izin pemeriksaan dari Gubernur.

Pemanggilan 12 anggota dewan yang ada di komisi I DPRD Lobar terkait penipuan yang diadukan AKUR (Asosiasi Kepala Urusan) se-Lobar.

Mereka diadukan atas penipuan, karena para Kaur ini sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk dibuatkan payung hukum kepada DPRD namun tidak juga direalisasikan. Setiap orang dimintai sekitar Rp 300 ribu, sedangkan yang merasa ditipu adalah Kaur seKabupaten Lobar. (her)

Giri menang (Suara NTB) Jajaran Satreskrim Polres Lombok Barat akan mengusut peredaran video mesum hingga tuntas. Peredaran video mesum yang menghebohkan warga Malaka, Pemenang KLU dilakukan sepasang remaja.

Dua orang yang diduga menjadi perekam dan penyebar video mesum tersebut yakni S dan H sudah diamankan di Mapolres Lobar. Jika terkumpul data dan keterangan saksi, maka dua orang ini akan segera ditetapkan tersangka.

Kasatreskrim Narkoba polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi menyatakan dua orang ini dibawa oleh Kades setempat untuk mengamankan diri ke Polres. “Saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti yang lain dan saksi-saksi untuk melengkapi data. Sedangkan sepasang remaja yang ada di dalam video tersebut masih dicari untuk dimintai keterangan. Jika terbukti, perekam dan penyebar video mesum ini bisa ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Windy, Kamis (9/1).

Dilkatakan, pemeran dalam video tersebut belum berhasil ditemukan, penyidik sedang melacak keberadaan

mereka untuk dimintai keterangan Akibat video itu, warga Desa Malaka Kecamatan Pemenang dibuat resah dengan beredarnya video mesum sepasang remaja yang diduga direkam oleh warga setempat.

Diduga oknum tersebut mengancam dan memaksa korban melakukan hubungan intim.

Berdasarkan kesaksian warga aksi dalam video tersebut dilakukan di sebuah pantai Dusun Lendang Luar Desa Malaka. Video yang berdurasi sekitar tujuh menit itu dilakukan oleh sepasang remaja disebuah tempat diduga gubuk biasa mereka berduaan. Saat itu dua remaja ini berduaan di sebuah gubuk dekat pantai kemudian didatangi dua oknum tersebut. Berada di bawah ancaman sepasang remaja tersebut dipaksa melakukan hubungan intim dengan wajah ketakutan.

Menurut warga jika oknum yang merekam video tersebut adalah S dan H ketika HP yang digunakan merekam digadaikan. Dari tempat gadai itulah video itu beredar. Lalu Kades setempat mengamankan dua oknum itu ke Mapolres dengan alasan keamanan. (her)

(Suara NTB/her)

MASIH DISEGEL - Pintu masuk Kantor Desa Jagaraga indah masih disegel warga

Warga Penyegel Kantor Desa Masih Ditahan Polisi Giri Menang (Suara NTB) Aksi nekat warga menyegel Kantor Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, lantaran menolak proses pemilihan Kadus, berakhir di Kepolisian.

Empat orang warga terpaksa ditahan di Polsek Kediri. Sampai saat ini, keempat warga ini masih diamankan dipolisi.

Kades Jagaraga Indah, Muhasim saat ditemui di kantornya menceritakan, aksi nekat ini dilakukan lantaran menolak proses pemilihan dan penjaringan bakal calon kadus yang dilakukan untuk mengisi dan menggati masa jabatan Kadus se-Jagaraga indah yang telah berakhir. Aksi itu dilakukan lebih kurang 15 orang dan saat itu mereka tidak berbuat anarkis, hanya menutup gerbang kantor desa dengan beberapa batang kayu dan batu saja. Mereka semua dari Dusun Timur Raya dan diduga ada kepentingan oknum tertentu yang menggerakannya.

Hasim menambahkan, penahan itu hanya untuk sementara saja dan tidak ada niatan untuk mengkriminalkan warganya. “Inikan persoalan sederhana dan kami pun sudah memediasinya, penahanan itu pun untuk mengantisispasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, keempat warga ini akan dilepas dan ditangguhkan penahananya. “Kita tunggu sikon yang

baik dulu baru kita lepas dan kembalikan mereka ke rumahnya masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Kediri Hamka menyatakan terkait pemekaran dusun itu wewenang Kades dan tidak ada larangan buatnya, karena itu termasuk perangkat desa sesuai dengan PP 72 tahun 2005, tentang perangkat desa.

Terkait persoalan ini, Hamka berharap Kades bisa segera menyelesaikannya secara arif dan bijaksana. Ini adalah masalah kecil yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. “jangan sampai ada yang merasa di krimanalkan dan dikatakan diskriminatif, sehingga timbul hal-hal yang menjurus pada konflik komunal,”papar Hamka.

Kapolsek Kediri, Iptu Burhanudin yang dikonfirmasi via telepon menyatakan ini masalah sederhana dan tidak mesti dibawa-bawa ke ranah hukum semestinya, jelasnya. Burhan menyarankan Kades segera melakukan mediasi dan meredam isu dan masalah yang timbul akibat aksi penyegelan itu.

Untuk diketahui, Desa Jagaraga Indah memiliki delapan dusun definitif dan satu dusun pemekaran. Pemekaran kadus inilah yang menjadi pemicu penyegelan ini dikarenakan warga setempat menolak adanya Plt Kadus yang tidak lain merupakan staf desa. (her)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Halaman 9

”Celebrity Millennium” Singgah di Lombok Mataram (Suara NTB) Kapal pesiar Celebrity Millennium berbendera Malta, Kamis (9/1) sekitar pukul 07.00 Wita singgah di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Kapal pesiar dengan kapasitas 2.217 orang tersebut membawa 2.000 orang lebih wisatawan mancanegara (wisman) yang berasal dari Australia, Eropa dan Amerika.

Dari 2.000 orang lebih penumpang kapal pesiar tersebut, sebanyak 1.054 orang wisatawan mengambil paket tour mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok yang difasilitasi oleh tour operator Lombok Paradise Tour and Travel. Dari 1.054 wisatawan mancanegara yang turun dari kapal pesiar Celebrity Millennium itu, sebanyak 450 orang akan mengunjungi museum NTB. Hal tersebut dikatakan Pengelola Lombok Paradise, Heny, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/1) siang kemarin disela-sela mendampingi wisatawan yang berkunjung di Museum NTB. “Wisatawan yang turun dan mengambil paket tour itu sebanyak 1.054 orang sisanya tinggal di dalam kapal. Sebanyak 1.054 itu mengambil paket tour, kalau penumpang kapalnya 2.000 orang lebih.

Wisatawan yang ke museum

itu 450 orang, sisanya ada yang ke Gili Trawangan, Senaru dan sejumlah obyek wisata lainnya di pulau Lombok,” bebernya.

Dijelaskan, kapal pesiar tersebut singgah di Pelabuhan Lembar sekitar pukul 07.00 wita dan akan kembali melanjutkan perjalanan ke pulau Komodo pada pukul 17.00 wita. Artinya, para wisatawan itu hanya setengah hari berada di Pulau Lombok.

Wisatawan tersebut berasal dari berbagai Negara di dunia seperti Australia, Eropa, Rusia dan Amerika.

Sejumlah destinasi wista yang biasanya dikunjungi para penunpang kapal pesiar tersebut seperti Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek Lombok Barat, Kerajinan Tenun Khas Sasak Desa Sukarara dan Desa Adat Sade Lombok Tengah. Kemudian Taman Narmada dan Ling-

sar Lombok Barat, Museum NTB dan Senggigi.

Kapal pesiar Celebrity Millennium dilengkapi dengan arena bermain golf, kasino atau latihan yoga. Kapal ini merupakan satu dari lima kapal pesiar termegah di dunia, selain The Royal Caribbean International, Seaborne, Silver Spirit, dan Norwegian Jewel.

Pantauan Suara NTB di Museum NTB, para wisatawan tersebut melihat berbagai koleksi museum termasuk salah satunya yang menarik perhatian mereka adalah rumah adat. Kepala Museum NTB, H. L. Moh. Faozal,

Busana Muslim Indonesia Mendunia, Ini Rahasianya KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis Indonesia dapat menjadipusat busana muslim dunia tahun 2020 karena memiliki keunggulan dibandingkan produk negara-negara lain.

“Kekuatan busana muslim kita ada di detail buatan tangan yang menjadikannya unik dan sangat khas Indonesia,” kata Direktur Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek Harry Waluyo, di Jakarta, Kamis.

Harry mengatakan Indonesia patut bangga memiliki seorang desainer busana muslim berbakat yang konsisten di bidangnya yakni Dian Pelangi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat busana muslim dunia.

Pihaknya telah membuktikan bahwa busana muslim layaknya karya-karya Dian Pelangi bisa diterima tidak hanya oleh negara-negara muslim namun juga negara dengan mayoritas penduduk non-muslim.

“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah mendukung Dian Pelangi dalam sebuah acara fashion show di Melbourne, Australia, dan di sana busana karya Dian diminati banyak bule. Mereka bisa mengenakan busana muslim karya Dian sebagai gaun untuk kegiatan formal karena begitu indahnya,” kata Harry.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan target Indonesia sebagai pusat busana muslim perlu mendapat dukungan sebab pasar busana muslim dunia begitu besar jika berpatokan pada jumlah penduduk muslim seluruh dunia yang mencapai 1,6 miliar jiwa.

“Kita tidak perlu takut (bersaing dengan busana muslim luar negeri) karena kita mempunyai keunggulan kompetitif tinggi dari sisi warna yang colorful, dan sentuhan desain yang khas,” kata Sapta Nirwandar.

Sapta mengingatkan kepada para desainer lokal untuk tidak berpikiran sempit dengan memperuntukan busana muslim hanya bagi kalangan muslim. Sebab faktanya banyak masyarakat non-muslim yang menggunakan busana muslim sebagai gaun atau hijab untuk menahan dingin. (ant/ balipost)

Kapal Celebrity Millennium M.Si mengatakan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan baik domestic dan mancanegara, pada tahun ini akan dilakukan pembangunan sejumlah fasilitas umum dan sarana prasarana museum

melalui program revitalisasi museum. Anggaran untuk merevitalisasi fasilitas Museum tersebut sebesar Rp. 1,2 milar.

Revitalisasi museum tersebut dilakukan untuk

memberikan kenyamanan dan keamanan untuk para wisatawan. Tahun ini, Museum akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk pengunjung pemakai kursi roda, sehingga perlu adanya

track atau jalan khusus untuk pengunjung yang berkebutuhan khusus. Jumlah kunjungan wisatawan ke Museum NTB ditargetkan sebanyak 100 ribu pengunjung untuk tahun 2014. (nas)

Berhijab Butuh Proses Penyanyi Dewi Sandra yang kini sudah mengenakan hijab mengaku untuk benar-benar menutup aurat secara syari dibutuhkan proses.

“Saya terima kritikan kalau dikatakan hijab yang saya kenakan belum syari. Saya mohon, saya butuh proses,” kata artis tersebut pada acara nonton bareng film “99 Cahaya di Langit Eropa” di Jakarta, Rabu.

Acara nonton bareng tersebut direncanakan dihadiri Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, namun Menristek batal menghadiri nonton bareng.

Dewi Sandra turut bermain dalam film yang disutradarai Guntur Soeharjanto, ia berperan sebagai Marion Latimer, seorang mualaf Perancis.

Dewi mulai mengenakan hijab pada akhir 2012. Tekadnya untuk menutup aurat semakin kuat setelah mempelajari agama lebih dalam dengan mengikuti pengajian-pengajian.

Ia mengaku tidak khawatir pekerjaannya sebagai artis terganggu dengan penampilannya yang serba tertutup.

“Saya percaya rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Niat saya lillahitaala,” kata Dewi.

Perubahannya dari berpakaian terbuka bahkan cenderung seksi menjadi serba tertutup dengan berhijab menurutnya memang belum sepenuhnya tertutup.

“Orang-orang seperti saya kalau disuruh pakaian muslim yang tertutup sekali itu juga butuh proses tidak bisa mendadak,” katanya. (ant/balipost)

Dewi Sandra

Rossa Dirawat di Singapura Seniman Jangan Mau Kuala Lumpur Penyanyi Rossa dirawat di rumah sakit di Singapura setelah mengaku tidak sehat saat berlibur di Taman Tema Legoland, Nusajaya, Johor bersama keluarganya.

A k i batnya

Rosa batal menghadiri acara jumpa pers mengenai konser amal Malam Gala Cinta Tanpa Sempadan yang digelar di Kuala Lumpur pada Rabu (8/ 1) malam.

Datuk Seri Rossa Roslaina Handiyani (35) seharusnya menghadiri jumpa pers itu bersama penyanyi terkenal lokal Datuk Jamal Abdillah dan seorang lagi penyanyi Indonesia Afgan di Hotel Royal Chulan, demikian dilaporkan media lokal di Kuala Lumpur, Kamis.

Rossa

Rossa diwakili oleh manajernya Puteri Intan dalam jumpa pers tersebut.

“Setelah mengadu kurang sehat saya membawa dia ke rumah sakit di Singapura untuk dirawat. Namun dia masih ditahan di rumah sakit itu. Keadaanya kini stabil dan diharapkan bisa diperbolehkan pulang dalam dua hari ini,” kata Puteri Intan.

Menurut dia, dokter menyatakan bahwa Rossa perlu banyak istirahat karena terlalu capek bekerja.

“Dokter memberitahu, mungkin dia terlalu penat tetapi keadaannya tidak serius.

Saya rasa dia cuma terlalu capek karena sejak sebelum tahun baru Rossa sibuk dengan berbagai acara,” katanya.

Terakhir kali ia tampil di Langkawi dalam acara Fiesta Magical Langkawi, kata Puteri Intan yang sudah menjadi manajer Rossa selama 14 tahun.

Pelantun lagu AyatAyat Cinta tersebut ditemani anak lelakinya Rizky Langit Ramadhan (8) di rumah sakit.

Rossa bakal menggelar konser amal eksklusif bersama Datuk Jamal dan Afgan di Hotel Royale Chulan pada 14 Februari. (ant/balipost)

Kalah Sama Politisi

Jakarta (Suara NTB) Aktris Happy Salma ingin mementaskan “Wayang Orang Rock Ekalaya” pada 15 Maret mendatang, agar di tahun politik 2014 ini, seniman juga dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi publik, tidak hanya para politisi yang berhasrat memamerkan program dan visimisinya untuk Pemilu 2014.

“Kami juga tidak mau kalah, kami juga ingin sama-sama memberikan kontribusi, tapi caranya memang berbeda, kami ingin memberikan nilai-nilai luhur melalui budaya,” kata Happy Salma di sela konferensi pers “Wayang Orang Rock Ekalaya” di Jakarta, Rabu malam.

Namun, aktris asal Sukabumi, Jawa Barat ini tetap tidak ingin pementasannya nanti mengganggu proses sosialisasi dan pendidikan politik menjelang pemilu legislatif 2014.

Happy selaku produser pentas tersebut, mengaku sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan juga restu dari sponsor untuk menyelenggarakan pentas akulturasi wayang dan “rock” yang diklaimnya sebagai yang pertama kali di Indonesia.

Wanita berusia 34 tahun ini juga akan mematuhi segala peraturan mengenai penyelenggaran acara baik dari sisi tek-

nis dan juga substansi, apalagi momentumnya yang dekat dengan penyelenggaran Pemilu legislatif pada 9 April mendatang.

“Saya sudah diizinkan.

Dalam jangka waktu beberapa hari sebelum Pemilu memang tidak boleh menggelar acara, dan pentas ini di luar jangka waktu peraturan itu,” ujar Happy.

Dari pementasan “Wayang Orang Rock Ekalaya”, Happy mengharapkan masyarakat dapat belajar mengenai berbagai filsafat hidup, seperti hanya nilai dari kegigihan manusia.

Ekalaya, dikisahkan sebagai ksatria yang sangat terampil memanah. Namun, meskipun sudah terampil, Ekalaya masih ingin terus belajar kepada seorang Resi bernama Durma.

Dalam proses untuk meningkatkan ilmunya itu, Ekalaya menghadapi berbagai hambatan.

Pentas wayang orang yang distrudarai pegiat seni Arie Dagienkz itu turut melibatkan beberapa nama pesohor di pentas seperti gitaris Rif Jikun, aktris Sophia Latjuba, gitaris Seringai Ricky Siahaan, gitaris Band Metal Deadsquad Stevie Item, dan beberapa nama lainnya. (ant/balipost)

50 Sineas Cilik Bangkitkan Dunia Perfilman Indonesia Sebanyak 50 sineas cilik dari kalangan pelajar sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia berkomitmen membangkitkan dunia perfilman nasional seiring awal eksistensi mereka melalui film perdananya, “1.000 Balon”.

“KAMI bangga bisa bergabung bersama puluhan sineas cilik lain di Tanah Air untuk memproduksi film layar lebar. Padahal, kemampuan kami masih jauh dibandingkan sineas yang sudah profesional,” kata sutradara film

“1.000 Balon” Muhammad Yunus Airlangga yang ditemui pada “road show” di Surabaya, Rabu.

Film yang didukung produsen biskuit nasional, Mondelez Indonesia melalui produk bermerek Biskuat,

jelas dia, sengaja dihadirkan agar seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya mereka yang masih usia di bawah 13 tahun untuk mulai meminati film karya anak dalam negeri.

“Sebelum memproduksi film ini, kami mendapat pelatihan dari sejumlah sineas profesional yang ditunjuk sebagai mentor,” ujarnya.

Beberapa di antaranya, ungkap dia, seperti sutradara ternama Ardy Octaviand, aktris film nasional bernama Jujuk, juru kamera yaitu Agung Dewantoro, penata

musik yakni Adrian Martadinata, Trisia Mawarti selaku mentor penata busana, Wencisius sebagai mentor penata artistik, dan Ilya Sigma sebagai penulis naskah.

“Suka duka mengikuti pelatihan itu memang beragam.

Apalagi dalam pelatihan tersebut adik kandung saya juga ikut karena dinyatakan lulus seleksi dari total 6.700 anak yang mendaftar program Biskuat Kreasi Semangat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, “Senior Brand Manager

Biskuat”, Winson P Setyadi, optimistis, 50 anak yang terpilih dari program perseroannya bukan pelajar biasa mengingat mereka memiliki banyak bakat dan kemampuan mengagumkan. Penyeleksian sineas cilik berusia 713 tahun itu dilakukan melalui audisi di tujuh wilayah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, dan Makassar.

“Mereka yang lulus seleksi berhak mengikuti pelatihan di Camp Semangat selama dua pekan. Secara keseluruhan,

proses produksi film berdurasi 70 menit ini dilakukan hanya dua pekan,” katanya.

Ia menyebutkan, mulai dari penyutradaraan, penulis naskah, aktris, penata busana, penata artistik, penata musik, hingga juru kamera hampir 100 persen dilakukan oleh anak-anak tersebut.

“Kami yakin film karya anak bangsa ini dapat menjadi inspirasi anak lain di Indonesia. Bahkan bisa membuat masyarakat di Tanah Air tidak hanya sebagai penonton tapi mulai menjadi produsen

film,” katanya.

Dari hasil kerja keras anak-anak itu, lanjut dia, kini film 1.000 Balon yang memiliki pesan 1.000 harapan itu berhasil memperoleh pengakuan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Film Layar Lebar Indonesia buatan anak.

“Bahkan resmi ditayangkan untuk publik di Blitz Megaplex mulai 25 Desember 2013 dan akan ditayangkan di RCTI pada tanggal 18 Januari mendatang pukul 14.30 WIB,” katanya. (ant/balipost)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Halaman 10

Rektor Unram Harus Libatkan Masyarakat

JUAL MAINAN Sekolah menjadi sasaran utama dari para pedagang menjajakan dagangannya. Apalagi produk yang dijual berupa mainan anak-anak. Seperti pedagang mainan di salah satu sekolah di Narmada Lombok Barat ini diserbu anak-anak SD untuk membeli mainan.

KEBIJAKAN pemberlakuan satu pintu masuk di Universitas Mataram (Unram) masih belum diketahui masyarakat. Meski tujuannya baik, namun mendapat protes dari masyarakat dan mahasiswa Unram. Dalam hal ini, Rektor Unram harus melakukan sosialisasi atau melibatkan masyarakat sekitar, sehingga tidak menimbulkan reaksi atau protes dari masyarakat.

Libatkan Masyarakat SEBELUM pihak Unram melakukan penutupan jalan, harusnya rektor mengajak masyarakat agar terlibat. Dengan begitu, pasti masyarakat akan tahu tujuannya apa dari kebijakan tersebut. Ini kan tidak dilibatkan. Wajar mereka protes dan marah seperti ini.

Ahmad Tarigan (mahasiswa semester V Fakultas Hukum Unram)

Ditinjau Ulang PENUTUPAN jalan-jalan tikus tujuannya baik. Tapi caranya mungkin kurang bagus. Jadi pesannya juga tidak sampai ke semua pihak, baik mahasiswa maupun masyarakat. Ada baiknya kebijakan ini ditinjau ulang Aprilia Nurfauzia (mahasiswa semester VI Fakultas Ekonomi Unram)

Bagian dari Hidup BAGI Prosmala Hadisaputra, menulis menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. ‘’Tidak ada hari tanpa menulis,’’ ungkapnya saat ditemui Suara NTB, Kamis (9/1).

Menurut wisudawan terbaik utama IAIN Mataram tahun 2012 silam ini mengabdikan diri menjadi salah seorang guru di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Selaparang Kediri, Lombok Barat.

Baginya, menulis sudah menjadi kewajiban moral yang harus terus menerus dijalani setiap orang. Karena lewat menulis, berbagai ide dan gagasan bisa disampaikan, baik itu untuk mengkritisi kebijakan pemerintah maupun semata-mata untuk kepentingan pengembangan diri, dengan harapan akan membawa manfaat bagi sesama manusia.

Menurut Prosmala, kebiasaan menulisnya mulai tumbuh semenjak menjadi santri di Ma’had Darul Qur’an Wal-Hadits Anjani Lombok Timur beberapa tahun silam. Sejak saat itu, berbagai ide dan gagasan ia abadikan dalam bentuk tulisan.

Tidak hanya itu, ia pun mengaku sangat sangat menulis berbagai sya’ir berbahasa Arab. “Puluhan sya’ir sudah dibuat semasa menjadi santri, temanya banyak yang ke persoalan sosial keagamaan sebagai bentuk pengembangan dalam bidang ilmu ‘Arudh”, akunya.

Berkat kepiawaiannya dalam berbahasa Arab, semasa nyantri ia kerap keluar daerah mengikuti berbagai lomba di antaranya ke Singaraja dan Sulawesi Barat. “Saya paling sering ke luar daerah dibandingkan dengan santri-santri lainnya,” akunya. Pria kelahiran Prengge 3 Mei 1985 silam ini pun tercatat pernah menjadi juara I (Satu) dalam lomba Qira’atul Kutub tingkat provinsi Sulawesi Tenggara.

Kini, segudang pengalaman dan pengetahuan hasil menuntut ilmu bertahun-tahun tersebut pun senantiasa diimplementasikan kepada muridmuridnya. Selain mengajar, ia kini tecatat sebagai Editor Jurnal Cordova, sebuah jurnal bahasa, budaya dan Qur’an. Tidak hanya itu, di tengah kesibukannya mengajar, ia berusaha mengisi waktu luang dengan menulis.

Buah karyanya pun sering dimuat di beberapa harian lokal. (dys)

Prosmala Hadisaputra

(Suara NTB/ham)

Tahun Politik 2014

Mendikbud: Kampus Bisa Dimanfaatkan untuk Pendidikan Politik Jakarta (Suara NTB) – Momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. “Kampus pun bisa menyampaikan pandangannya terhadap persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia kepada para calon Presiden,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, seperti dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Kamis (9/1).

Terkait hal itu, ujarnya, Kemdikbud tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan yang bersifat pendidikan politik di kampus. “Kami memberikan kebebasan akademik kepada semua kampus. Kampus memiliki otonomi untuk memilih dan mengagendakan kegiatan-kegiatan akademiknya,” tuturnya.

Pernyataan tersebut meluruskan terhadap apa yang berkembang di beberapa media massa, terkait kegiatan Debat Publik Capres Rakyat di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, yang tempatnya dipindah dan diisukan, karena adanya larangan dari Kemdikbud.

Lebih lanjut Suryadi mengaku belum tahu menahu secara detail perihal kebijakan Unram yang membuat reaksi dan protes dari masyarakat dan mahasiswa. “Belum, kami belum tahu pasti soal kebijakan itu karena sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan dan koordinasi dengan ikatan alumni atas keluarnya kebijakan tersebut,” terang politisi PKS ini.

Meski tidak ada kewajiban pihak Unram untuk berkoordinasi dengan alumni, Suryadi mengaku segera memanggil dan bertemu dengan pihak rektorat guna meminta penjelasan secara lengkap atas keluarnya kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan harus melalui proses pengkajian yang matang dengan melihat segala aspek. Terlebih ini berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. ‘’Jika nantinya hasil kajian dari rektor-

politik, di antaranya: menyiapkan agenda diskusi dalam kerangka membangun kesadaran berpolitik dengan pendekatan akademik. Salah satunya, mengundang caprescawapres menyampaikan ide dan gagasannya di dalam kampus, dalam koridor akademik, bukan politik praktis.

Mendikbud yakin, aturan untuk itu sudah ada, baik dalam Undang-undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) maupun peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai perangkat penyelenggaraan Pemilu. “Yang tidak boleh adalah kegiatan politik praktis di kampus. Jadi harus

Mohammad Nuh bisa dibedakan antara kegiatan pendidikan politik yang berbasis akademik dengan politik praktis,” katanya.

Dalam kaitan dengan momentum tahun politik 2014, kata Mendikbud menjelaskan, kegiatan di kampus tidak boleh menyalahi UU Pemilu.

“Jadi kegiatannya adalah murni pendidikan dalam ko-

ridor akademik, bukan politik praktis, sehingga netralitas kampus tetap terjaga, sebagaimana aturan dalam UU Pemilu,” tutur Mendikbud, seraya menambahkan, bentuk kegiatan pendidikan politik pun diserahkan ke kampus masing-masing. “Boleh seminar, dialog, workshop, survei dan lain-lain,” katanya. (ham)

DPR Dukung Upaya Penegerian Universitas Pancasila Jakarta (Suara NTB) DPR RI mendukung perubahan status Universitas Pancasila dari perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN).

Dukungan ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima perwakilan Dewan Penyantun Universitas Pancasila yang diwakili Siswono Yudohusodo dan Agum Gumelar di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu.

Marzuki Alie mengatakan perubahan status Universitas Pancasila dari PTS menjadi PTN untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenyam pendidikan tinggi melalui penegerian beberapa PTS. Marzuki mengatakan tidak ada angka ideal jumlah PTN dan PTS. Yang penting, masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang terjangkau. Pihak swasta harusnya memperhatikan kepentingan masyarakat, karena yang mendirikan peduli pendidikan.

Selama ini dunia pendidikan Indonesia lebih banyak mencerdaskan intelektual tanpa kecerdasan emosional. Hal ini harus dimulai dari pendidikan dasar, menengah, lalu tinggi.

IKA Unram Segera Panggil Rektor Mataram (Suara NTB) Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mataram (Unram) berencana memanggil Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD, guna meminta klarifikasi atas penutupan akses jalan melalui kebijakan pelayanan jalan satu pintu yang menuai aksi protes dari mahasiswa dan masyarakat.

Ketua IKA Unram Suryadi Jaya Purnama, ST, saat dihubungi Suara NTB, Kamis kemarin (9/1), mengaku, belum bisa memberikan pernyataan apapun terkait dengan kebijakan dari Unram, karena belum ada komunikasi sebelumnya oleh Unram dengan alumni.

Menurut Wakil Ketua DPRD NTB ini. suatu kebijakan akan senantiasa memunculkan berbagai konsekuensi yang tentunya harus bisa diterima semua pihak. Karena pada dasarnya tidak ada kebijakan yang tidak memiliki tujuan, jadi pasti ada tujuannya.

Dalam penjelasan Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan.

Menurut Mendikbud, ada beberapa hal yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam ikut mewarnai tahun

”

Yang tidak boleh adalah kegiatan politik praktis di kampus. Jadi harus bisa dibedakan antara kegiatan pendidikan politik yang berbasis akademik dengan politik praktis,

at dengan kebijakan penutupan akses jalan ini logis, maka kami akan mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut, namun jika tidak logis maka kami tidak akan mendukungnya,” terangnya.

Di tempat terpisah, Harmain, SH, salah seorang anggota IKA Unram memberikan pandangan berbeda. Menurut Harmain, kebijakan rektor tersebut harus segera ditinjau ulang agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan yang berujung pada adanya benturan antara sesama masyarakat.

Harmain menyayangkan sikap rektor yang tidak mengakomodir masyarakat sebelum ditetapkannya kebijakan penutupan jalan. Padahal jika dasar dari kebijakan itu untuk keamanan, pihak kampus tinggal mengefektifkan lagi peran satpam yang sudah ada di tiaptiap fakultas tanpa harus mengeluarkan kebijakan ini. (dys)

“Untuk mendapatkan pendidikan tidak harus melalui kompetisi karena pendidikan merupakan hak rakyat. Ini sama dengan penyediaan fasilitas kesehatan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya sikap DPR dalam mendukung Universitas Pancasila menjadi PTN merupakan bagian dari upaya membuka akses masyarakat kepada pendidikan tinggi sebab saat ini jumlah PTN di Indonesia masih sangat minim, yakni 98 dari 3.300 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

“PTN kita itu hanya 3 persen dari total PT yang ada di Indonesia. Sementara pembiayaan yang terjangkau akan lebih dapat diwujudkan di PTN daripada di PTS yang secara operasional melakukan pembiayaan secara mandiri,” katanya.

Kalau sudah dinegerikan artinya subsidi pemerintah, baik itu beasiswa bidik misi, atau bantuan operasional akan lebih banyak untuk Universitas yang bersangkutan.

Sehingga biaya kuliah akan lebih terjangkau bagi masyarakat,” kata Marzuki.

Dikatakannya untuk mendapatkan pendidikan

tidak harus melalui kompetisi karena pendidikan merupakan hak rakyat, sama dengan penyediaan fasilitas kesehatan.

“Supaya pemerintah tidak terbebani maka harus dipastikan Universitas Pancasila tidak ada utang dan sudah siap denganpenyiapan fasilitas, aset, peralatan yang ada,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno, mengatakan Universitas Pancasila siap bertransformasi menjadi PTN. “Kami sudah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang diminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” ujarnya.

Surat rekomendasi dari DPR ini nantinya juga akan diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh sebagai bagian dari pelengkap persyaratan yang ditentukan.

Proses selanjutnya adalah verifikasi berkas, lalu diteliti dan dilihat bentuk fisik asetnya, tambahnya.

Proses pengkoversian menjadi PTN ini juga membutuhkan rekomendasi lembaga tinggi negara lain seperti DPR, BKN, Kementerian PAN dan Kemen-

Marzuki Alie terian Keuangan. “Semua hanya tinggal menunggu persetujuan Mendikbud saja,” ujarnya.

Sebelumnya Pengurus Yayasan Universitas Pancasila telah melakukan pertemuan dengan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto yang memberikan dukungan upaya penegerian perguruan tinggi swasta.

Sidarto berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengeluarkan Keppres Universitas Pancasila menjadi negeri sebelum masa jabatannya berakhir. “Saya berharap presiden bisa menandatangani sebelum masa jabatannya selesai,” ujarnya. (ant/bali post)

Tidak Boleh Ada Larangan Penggunaan Jilbab di Sekolah Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyesalkan pelarangan penggunaan jilbab di salah satu SMA Negeri di Bali.

Sekolah tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap siswa yang berkeinginan menggunakan jilbab.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengatakan, seharusnya hal semacam ini tidak perlu terjadi. Menurutnya, lembaga kepolisian yang awalnya tidak membolehkan polisi wanita menggunakan jilbab, kini direformasi dan mempersilakan pemakaian penutup kepala tersebut. “Apalagi ini lembaga pendidikan,” ungkapnya, seperti dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Kamis (9/1).

Musliar mengaku akan

memberikan peringatan kepada sekolah yang melakukan pelarangan penggunaan jilbab, jika aturan tersebut tidak segera diubah. Namun, jika tidak juga dicabut, pihaknya akan memberikan sanksi kepada sekolah tersebut. “Sekolah harus membolehkan siswa menggunakan jilbab,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, Achmad Jazidie juga menyesalkan peristiwa tersebut.

Menurutnya, sekolah perlu ditegur, karena penggunaan jilbab merupakan bagian dari hak asasi manusia. “Saya menyesalkan kejadian ini.

Apalagi kalau tidak ada peraturan di atasnya yang melarang penggunaan jilbab di sekolah,” jelas Jazidie.

Dirinya mempertanyakan, mengapa sekolah perlu menciptakan kondisi yang

menyulitkan siswanya untuk melaksanakan perintah agama yang diyakininya. “Apakah seseorang berjilbab itu mengganggu kegiatan belajar mengajar, tidak dapat menyerap pelajaran? Kalau gurunya yang merasa terganggu, kenapa harus terganggu?” tandasnya.

Jazidie menyebut, seharusnya sekolah menumbuhkan sikap saling menghargai dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dalam menjalankan hal yang diyakini dalam agamanya.

“Kita akan minta sekolah untuk mencabut peraturan yang sifatnya menyulitkan siswa,” tambah Jazidie.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Nur Syam menuturkan, pelarangan penggunaan jilbab meru-

pakan hal yang aneh dan ironi terjadi di Indonesia.

Ia menambahkan, sejumlah negara di Eropa sudah membolehkan warganya menggunakan jilbab sebagai bagian dari identitas agama yang dipeluknya. “Sungguh ironis jika di Indonesia yang konon disebut sebagai negara yang plural dan multikultural, melakukan pelarangan terhadap siswa berjilbab di lembaga pendidikan,” jelasnya.

Dirinya sependapat dengan Kemdikbud bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan, agar tidak terjadi diskriminasi dalam proses pendidikan.

Nur Syam juga meminta kepada Kemdikbud untuk dapat memberi teguran kepada sekolah bersangkutan sehingga tidak ada lagi perlakuan diskriminasi terhadap para siswa,” imbuhnya. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Target Medali Emas di Porprov NTB

City Gunduli West Ham 6-0

Pendukung West Ham Mengamuk

Mataram (Suara NTB) Meski Pelatda Kempo telah berakhir akhir tahun 2013 lalu, Dwi Putri Kisnasari terus menjalani latihan secara mandiri di kediamannya di Lombok Tengah (Loteng). Latihan tetap dilakukan mengingat dia memiliki obsesi besar meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) akhir tahun 2014 mendatang.

(Suara NTB/fan) Dihubungi Suara Dwi Putri Kisnasari NTB di Mataram, Dwi Putri mengatakan, rencannya dia akan turun di dua nomor embu di pertandingan cabang olahraga kempo di Porprov NTB tahun 2014 mendatang, yakni nomor embu berpasangan putri dan embu beregu putri. “Khusus untuk nomor embu berpsangan putri saya mematok target medali emas. Pasalnya kami meraih perak di Porprov 2010 lalu,” tuturnya.

Obsesi untuk meraih medali emas di nomor embu berpasangan putri sudah siap, pasalnya selama ini dia telah intens latihan bersama pasangannya, Yulia Prayanti. Menurutnya, Yulia Prayanti adalah pasangan abadinya di nomor embu pasangan putri , maklum Yulia adalah saudara kandungnya yang sebelumnya meraih medali perak di Porprov NTB 2010 lalu.

Tak hanya tampil di Porprov, Yulia juga sudah menjadi pasangannya saat tampil di Kejurnas Kempo tahun 2013 lalu. Ke depan, Putri optimis bisa tampil menjadi yang terbaik di Porprov 2014 mendatang. taget untuk menjadi yang terbaik di Porprov 2014 sudah optimis, pasalnya dia bersama adiknya telah mempersiapkan diri mengikuti Porprov 2014.

Bukti kesiapan mereka ini telah ditujukan dalam seteiap latihan. Mereka tetap kompak latihan bersama, begitu juga di Pelatda yang digelar Perkemi NTB bulan Oktber hingga Desember 2013 lalu, pasangan adik kakak ini tetap menjalani latihan bersama. Namun mulai awal tahun 2014 ini mereka latihan di kediamannya di Praya Lombok Tengah (Loteng).

Latihan di Loteng tidak fokus, karena konsentrasi mereka terpecah pada jadwal kuliah dan kerja.

Meski demikian, mereka tetap berusaha membagi waktu kerja, kuliah dan latihan. (fan)

Manchester Pendukung setia West Ham meluapkan amarah ketika menyaksikan tim kesayangannya mengalami kekalahan dengan kebobolan enam gol tanpa balas ketika menghadapi Manchester City.

The Citizens, julukan bagi Manchester City, melesakkan enam gol ke gawang West Ham pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris di Stadion Etihad, Kamis dini hari WIB. Fans West Ham merasa kena jerat omongan palsu dari pelatih Sam Allardyce. Pelatih West Ham itu kerapkali menggembar-gemborkan tim asuhannya senantiasa berada dalam situasi serba oke dan siap mendulang kemenangan.

Ternyata, omongan Allardyce jauh panggang dari api. Skuad West Ham tampil tidak berdaya dengan kebobolan enam gol di Etihad Stadium. Kekalahan itu disebut-sebut sebagai hal yang amat memalukan dalam sejarah perjalanan klub.

Para pendukung setia West Ham sempat melantunkan gemuruh dengan menyuarakan kata-kata tidak senonoh yang dialamatkan bagi Sam Allardyce di akhir pertandingan. Mereka bahkan mulai menyuarakan opini untuk memecat pelatih itu, sebagaimana dikutip dari Telegraph Kemenangan itu membuka peluang City untuk melaju ke final meskipun pasukan Manuel Pellegrini itu harus melakoni leg kedua di Stadion Boleyn Ground pada 21 Januari 2014. (ant/bali post)

Manchester Manchester City sudah memijakkan satu kakinya di final Piala Capital One setelah menghancurkan West Ham 6-0 pada semifinal leg pertama, Kamis dini hari.

Alvaro Negredo tampil sebagai bintang dengan mencetak hat-trick pada menit ke12, 26 dan 49. Sementara tiga gol lainnya dicetak oleh Yaya Toure pada menit ke-40 dan Edin Dzeko pada menit ke-60 dan 89.

City bermain menekan sejak awal pertandingan.

Baru 12 menit laga berjalan tendangan voli Negredo sudah bersarang di gawang West Ham yang dijaga Adrian San Miguel.

Manchester biru semakin di atas angin ketika Negredo kembali mencetak gol menit ke-27 dan Yaya Toure menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Empat menit babak kedua dimulai, Negredo mencetak hat-trick dari serangan baik memanfaatkan lini pertahanan West Ham yang rapuh.

Edin Dzeko mencetak gol kelima City dengan memanfaatkan umpan silang Gael

Clichy pada menit ke-60 dan Dzeko kembali mencetak gol pada menit ke-89 yang melengkapi setengah lusin gol kemenangan City atas West Ham. Kemenangan besar ini membuat pasukan Manuel Pellegri-

ni bisa mengistirahatkan sebagian pemain kuncinya pada laga leg kedua mengingat Manchester City masih akan melakoni tanding ulang melawan Blackburn Rovers menyusul hasil imbang 1-1 di ajang Piala FA . (ant/bali post)

Cetak Dua Gol di Laga ”Comeback”

Messi ”On Fire” Madrid Lionel Messi tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak dua gol saat ia kembali dari cedera, dan Cesc Fabregas juga menyarangkan dua gol saat Barcelona menaklukkan tamunya Getafe 4-0 pada pertandingan pertama babak 16 besar Piala Raja, Rabu waktu setempat.

Messi mendapat sambutan meriah dari para pendukung tuan rumah ketika ia menggantikan Andres Iniesta pada menit ke-64 di Nou Camp. Penampilan perdana Pemain Terbaik Dunia ini sejak mengalami cedera otot paha pada November.

Barca yang dominan meski mengistirahatkan sejumlah pemain regulernya, telah unggul dua gol saat penyerang Argentina itu masuk lapangan, setelah tandukan Fabregas membawa mereka unggul pada menit kedelapan, •an menambahkan gol berikutnya dengan tendangan penalti pada menit ke-63.

Messi terlihat bugar dan tajam selama 30 menit berada di lapangan, dan kesuksesannya saat kembali bermain merupakan berita bagus bagi pelatih Barca Gerardo Martino, menjelang pertandingan Liga Spanyol pada Sabtu ini, melawan sesama tim pemuncak klasemen Atletico Madrid.

Gol pertamanya terjadi pada menit ke-89 ketika ia mendapatkan bola di kotak penalti dan me-

Mantan Pemain Timnas Jerman Mengaku Gay

(Suara NTB/ist)

Muenchen Mantan gelandang Aston Villa Thomas Hitzlsperger buka-bukaan dengan mengaku dirinya seorang gay. Mantan pemain yang kini berusia 31 tahun itu telah membela timnas Jerman dalam 52 laga. Ia juga pernah berkostum West Ham dan Everton. Hitzlsperger mengungkapkan dirinya gay dalam surat kabar Jerman, Die Zeit.

Ia terbilang sebagai pesepakbola yang relatif kondang.

Pernyataan bahwa dirinya homoseksualitas itu disebutnya sebagai “sesuatu hal yang sudah saatnya” diungkapkan secara terang benderang kepada publik, sebagaimana dikutip dari laman BBC. “Saya mengungkapkan bahwa saya homoseksualitas karena saya ingin berdiskusi mengenai homoseksualitas di kalangan olahragawan profesional,” katanya menambahkan.

Hitzlsperger menyatakan gantung sepatu pada September lalu setelah ia mengalami serangkaian cedera. Ia kemudian menyebut bahwa “dalam beberapa tahun ke depan” ia “lebih suka menjadi orang lain”, dan ia menambahkan, “Saya tidak merasa malu dengan jalan hidup saya ini.”

Ia juga menyatakan pembicaraan mengenai homoseksualitas di ruang ganti pemain menjadi hal yang tabu. Tidak mudah untuk mengomentari soal seputar homoseksualitas di ranah sepak bola. “Bayangkan saja, bila ada 20 pria yang duduk bersama sambil minum-minum, maka sebagian dari mereka akan mengejek seraya mencemooh homoseksualitas,” katanya.

Sejumlah olahragawan berprestasi beberapa tahun belakangan ini bicara blak-blakan mengenai orientasi kehidupan seksualitas mereka. Atlet Olimpiade Tom Daley pada Desember lalu mengaku ia menjalin hubungan asmara dengan seorang pria.

Pada 1990, mantan pemain sepak bola Timnas U-19 Inggris Justin Fashanu mengaku bahwa dirinya gay. Ia melontarkan pengakuannya itu setelah ia berusia 37 tahun.

Pada Februari 2013, mantan pemain sayap timnas Amerika Serikat yang juga bermain bagi Leeds United Robbie Rogers mengatakan bahwa ia seorang gay. (ant/bali post)

Lionel Messi

(ant/bali post)

Singapura Mantan bintang bola basket Amerika Serikat Dennis Rodman meminta maaf atas komentar yang dibuatnya mengenai seorang misionaris AS bernama Kenneth Bae yang dipenjarakan di Korea Utara.

Melansir CNN, Kamis, Reuters melaporkan bahwa Rodman mengaku tengah mabuk saat menyampaikan komentar tersebut.

Lawatan empat hari Rodman ke Korea Utara dihujani kritik dari para aktivis hak asasi manusia dan keluarga misionaris.

Dalam satu wawancara, Rodman AS yang dipenjarakan itu, Rodman menyebut Bae, bukan pemerintah Korea Utara, yang harus bertanggungjawab atas penahanan dirinya.

nyarangkannya ke sudut gawang dari jarak dekat.

Gol keduanya pada masa tambahan waktu tercipta melalui laju khasnya di sayap kanan, dan ia mengecoh para bek Getafe sebelum mencungkil bola menuju gawang.

Terdapat nuansa kegembiraan meski stadion besar itu hanya diisi setengah kapasitas penonton.

Apalagi mantan pelatih Barca Tito Vilanova, yang perjuangannya melawan kanker memaksa dia mengundurkan diri pada akhir musim lalu, menyaksikan pertandingan itu dari tribun penonton.

Jika mereka sukses memainkan pertandingan kedua yang akan dilangsungkan pekan depan di Madrid, Barca akan bertemu Rayo Vallecano atau Levante, yang memainkan pertandingan pertamanya pada Kamis, di perempat final.

“Sudah jelas bahwa ia (Messi) tidak lupa bagaimana caranya bermain sepak bola,” kata kapten Barca Carls Puyol pada wawancara dengan televisi Spanyol Antenna 3 seperti dikutip Reuters. “Ia telah berlatih dengan sangat baik dan seperti yang Anda lihat, gol-gol semacam itu hanya dapat diciptakan para pemain terbaik,” tambah bek Spanyol itu.

Pada pertandingan-pertandingan pertama lainnya yang dimainkan Rabu, tim divisi kedua Alcorcon mengejutkan Espanyol dengan kemenangan kandang 1-0, sedangkan Real Betis menang dengan skor yang sama atas tim tamu Athletic Bilbao. (ant/bali post)

Wahyu Kembali Latihan

Dennis Rodman Minta Maaf

Thomas Hitzlsperger

(Suara NTB/ist)

RAYAKAN - Dua pemain City Alvaro Negredo dan Samir Nasri merayakan kemenangan besar tim mereka atas West Ham di Piala Capital One, Kamis dinihari.

(ant/bali post)

Dennis Rodman

“Saya memohon maaf, saya bertanggungjawab sepenuhnya,” kata Rodman, seraya berkilah dia minum-minum sepanjang satu hari yang menegangkan. (ant/bali post)

SETELAH sebelumnya mengeluarkan pernyataan akan mengakhiri karirnya sebagai atlet pencak silat, kini I Komang Wahyu menarik kembali pernyataan itu. Atlet yang sukses menyumbangkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) 2008 ini telah kembali latihan. Obsesinya mengukir prestasi di event nasional.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (9/1), Wahyu - begitu dia disapa - mengatakan alasan dia kembali ke arena latihan, karena belum ada atlet yang menggantikan posisinya di kelas E putra.

Atas dasar itu, Wahyu pun terpanggil untuk kembali latihan guna mempertahankan prestasi di kelas tersebut.

“Saya kembali latihan karena belum ada regenerasi atlet di kelas saya,” ucapnya.

Keinginan Wahyu untuk kembali mengasah kemampuannya sudah bulat. Bahkan dia berobsesi kembali mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Keikutsertaan Wahyu menjalani latihan sudah dimulai sejak Pelatda Pencak Silat Oktober hingga Desember 2013 lalu. Dia dipanggil Pengprov IPSI NTB menjalani latihan lantaran belum ada atlet yang mampu

(Suara NTB/fan)

JOGGING - Komang Wahyu (kanan) saat jogging di GOR 17 Desember Mataram, Kamis (9/1). menggantikan posisinya di kelas E putra. Selain itu, Wahyu juga masih sangat muda untuk harus mengakhiri karirnya sebagai atlet pencak silat.

Lanjutnya, setelah Pelatda berakhir Desember lalu, saat ini dirinya latihan secara mandiri. Wahyu mengaku tetap menjalani latihan agar pemustaan latihan yang sudah diikutinya tiga bulan lalu tidak terputus. Apalagi dalam waktu empat bulan lagi akan ada Kejurnas Pencak Silat di Jakarta April 2014. Wahyu pun tak ingin berhenti latihan.

Bagi Wahyu latihan adalah prioritas utama untuk menghadapi kejurnas, karena bila persiapan kurang maksimal, jangan harap atlet bisa men-

gukir prestasi. Kegagalan di PON XVIII 2012 lalu menjadi pengalaman pertaman hidupnya, karena minimnya persiapan dia pun gagal mempersembahkan medali emas untuk NTB di PON 2012. Kegagalannya di PON Riau tahun lalu menjadi pelajaran yang tetap melekat didalam diri Wahyu.

Menghadapi kejurnas tahun ini, atlet kelahiran 22 September 1986 ini berusaha menjalani latihan maksimal, meskipun belum mengantongi izin dari institusinya bekerja, anggota Polda NTB ini berupaya membagi waktu kerja dan latihan. “Saya harus pintar-pintar membagi waktu untuk latihan, sehingga tugas kantor dan latihan bisa dijalankan,” ucapnya. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 10 Januari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

PERAWATAN AC

BENGKEL

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

BANK

TANAH KAPLING

SUARA NTB

Jumat, 10 Januari 2014

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV JUAL MOBIL

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

SANGGAR SENAM

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

LAUNDRY

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

PENGABDIAN

Halaman 14

20 Tahun Lebih Kawal Tahanan, Terapkan Disiplin dan Hidup Sederhana Bertugas sebagai pengawal narapidana dan tahanan di korps kejaksaan selama 20 tahun lebih membuat Sahri, SH (52) kenyang akan pengalaman hidup. Menurutnya, hidup sederhana dan tidak ambisius adalah kunci untuk ketenangan hidup.

IKMAH itulah yang disampaikan Sahri, saat Suara NTB berkunjung ke rumahnya, Kamis kemarin. Petugas pengawal yang menyupiri mobil tahanan di Kejaksaan Tinggi NTB ini mengisahkan, kisah pengabdiannya di korps kejaksaan dimulai sekitar tahun 1989 silam.

Saat itu, awalnya ia ditempatkan di bagian intelijen. Namun, beberapa tahun berlalu, ia lantas dipindahkan ke bidang tahanan untuk pengawalan. Sejak di pindahkan ke bagian tersebut, hari – harinya selalu diisi dengan aktifitas mengantarkan tahanan dari penjara ke pengadilan, atau sebaliknya. Sahri bersyukur, selama puluhan tahun menjalani tugas itu, ia tidak pernah lalai mengawal tahanan.

Tidak pernah ada tahanan yang lolos ataupun bermasalah selama dalam tanggungjawabnya.

“Alhamdulillah, selama saya di bidang pengawalan ini, insya Allah tidak ada yang pernah macam – macam, baik semua,” ujar pria kelahiran Kopang 31 Desember 1962 ini.

Sahri mengutarakan salah satu kunci dari keberhasilannya dalam mengawal tahanan selama ini adalah pendekatan yang baik terhadap semua pihak, mulai dari tahanan sendiri hingga aparat kepolisian yang ikut mengawal. Bahkan, terhadap para jurnalis yang kerap mengincar momentum – momentum saat seorang tahanan diangkut ke mobil tahanan, ia juga menjalin hubungan baik.

Selain itu, ia juga berupaya semaksimal mungkin untuk tidak pilih kasih terhadap para tahanan yang ia antar. “Selama itu, tidak ada yang namanya petu-

gas pengawalan itu pilih kasih.

Tahanan korupsi, pencurian sama kedudukannya di mata hukum,” ujar Sahri.

Sahri menganggap, tidak begitu banyak tantangan yang ia hadapi saat bertugas. Meski, terkadang ia harus bekerja hingga melampaui jam normal. “Kalau yang kita kawal itu perkara korupsi itu, sidangnya bisa sampai jam sembilan atau sepuluh malam. Bahkan waktu (sidang) pak Serinata itu, sampe jam 11 malam.”

Namun, tak jarang pula ia harus bekerja di bawah tekanan, khususnya saat terjadi insiden – insiden persidangan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Dalam kondisi seperti ini, ia mengaku sudah punya trik tersendiri. Misalnya, saat sidang kasus pembunuhan yang dihadiri oleh massa dari sebuah daerah di Kota Mataram, belum lama ini. Saat – saat seperti itu, ia harus me-

nyiapkan jalur khusus untuk membawa tahanan yang menjalani sidang.

Ia misalnya, harus berpura – pura membawa mobil tahanannya keluar dari areal gedung pengadilan untuk mengalihkan perhatian. Kemudian, ia akan menunggu hingga persidangan berakhir dan tahanan tersebut siap untuk dibawa. Saat itulah, ia akan mengambil jalur khusus untuk menjemput tahanan yang sudah siap dibawa. Massa pun, menurutnya akan terkecoh karena tidak menyadari trik ini.

Menurutnya, jika menerapkan prosedur penjemputan tahanan dengan normal dalam kondisi semacam ini, resikonya akan sangat besar. Sebab, ia berhadapan dengan massa dalam jumlah besar yang bisa saja bertindak anarkis. Keselamatannya pun, bisa saja terancam.

Namun, Sahri mengaku dengan pengalaman panjang yang ia miliki, ia sudah banyak mengenal para tokoh yang kerap memimpin demonstrasi – demonstrasi pengerahan massa. Justru, ia seringkali mempersilakan mereka agar menyuarakan aspirasi, tanpa melakukan tindakan yang merusak.

Sehari – harinya, Sahri adalah sosok yang disiplin. Ia sudah bangun pada pukul 04.00, lalu melaksanakan ibadah salat di masjid dekat rumahnya.

Usai mendirikan salat, ia sarapan, mandi lalu berangkat ke kantornya. Dengan kebiasaan itu, ia bisa dibilang tidak pernah terlambat dari jam kantor.

“Makanya saya disana namanya ndak pernah terlambat. Biasanya saya sudah sampai di kantor dari jam setengah tujuh. Sedangkan apel itu jam setengah delapan,” ujarnya bangga.

Tiba di kantor, ia biasanya mempero l e h pang-

Sahri saat mengawal sejumlah tahanan yang menjalani persidangan ataupun pemeriksaan.

gilan untuk mengawal tahanan yang akan menjalani sidang dan sebagainya. Ia kemudian akan berangkat ke lembaga pemasyarakatan, mengurus sejumlah administrasi lalu membawa tahanan tersebut ke pengadilan untuk menghadiri sidang. “Itupun harus ada pengawalan dari polisi,” ujarnya menambahkan.

Ia menilai, sebelum reformasi dulu, ia lebih sering membawa tahanan pelaku tindak kriminal seperti pencurian dan sebagainya. Sementara, setelah reformasi berlangsung, ia semakin lama semakin sering harus membawa tahanan tindak pidana korupsi.

“Setelah reformasi, (tahanan tipikor) mulai nambah – nambah sedikit. Nah, baru – baru ini, sekarang semakin banyak,” pungkas ayah dua anak ini. (aan)

Andalkan Pinjaman Bank KESEDERHANAAN dalam menjalani kehidupan adalah salah satu prinsip yang benar – benar dipegang teguh oleh Sahri selama puluhan tahun karirnya.

“Yang penting dalam hidup ini, rukun saja.

Dengan keluarga, dengan orang – orang. Dan yang menjadi prinsip saya itu, rezeki itu berkaki seribu sementara kaki kita ini hanya dua,” ujarnya.

Sahri

Dengan prinsip yang sederhana itulah ia menjalani karirnya.

Karenanya, Sahri mengaku tak pernah mengeluh meski gaji yang ia terima sebagai seorang PNS tidaklah bisa memberikannya kemewahan.

Menurutnya, apa yang diberikan oleh tuhan kepada setiap manusia itulah yang terbaik. Saat seorang manusia bersikap ngotot memperoleh apa yang bukan menjadi haknya, saat itulah ia akan tergoda untuk melakukan korupsi. “Kalau kita memaksakan diri, karena ingin apa – apa, akhirnya itu malah yang akan menjerumuskan kita,” ujarnya.

Karena itulah, seperti halny a kebanyakan PNS, i a sang a t akrab dengan pinjam a n b a n k .

Hampir seluruh kebutuhan hidup dan keluarganya yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, ia biayai dengan meminjam di bank. Sahri menuturkan, di awal pernikahannya, ia sempat tinggal bersama istri di rumah mertuanya.

Lalu, setelah diterima bekerja sebagai PNS di kejaksaan, ia mulai memberanikan diri meminjam uang di BRI untuk membeli empat are tanah yang kini dijadikan tempat tinggalnya.

Tanah itu, menurutnya ia beli dengan harga murah saat itu karena daerah Sigerongan, saat itu baru berupa sawah – sawah dan nyaris belum ada bangunan rumah satupun. Pembangunan dan renovasi rumahnya pun, menurutnya ia biayai dari pinjaman bank tersebut.

Pinjaman bank juga ia andalkan saat harus membiayai kuliah anak – anaknya. Sahri mengaku model pengelolaan keuangan seperti itulah yang mengantarkan dua anaknya tumbuh. Anak pertamanya, Eka Ernasari, SH (24) menurutnya telah lulus dari fakultas hukum dan kini bekerja di KSB. Sementara, Zainul Mulki (17) kini sedang menjalani kuliah di Fakultas Hukum Unram.

Untuk menyeimbangkan ekonomi keluarga, istri Sahri, Maslihah juga membuka sebuah toko di depan rumah mereka.

“Yah, lumayan untuk nambah – nambah isi dapurlah,” ujarnya.

Meski tidak hidup dengan kemewahan, namun Sahri mengaku bisa menikmati kehidupan dan pengabdian. Ambisi untuk hidup serba mewah, menurutnya tidak akan membawa kebaikan, melainkan kehancuran.

“Kita pikir saja, dulu kita ini kan lahir juga tidak membawa apa – apa. Kita syukuri saja apa yang kita peroleh yang diberikan Yang Maha Kuasa untuk kita.

Kalau kita bisa bersyukur, nanti rezeki itu akan datang,” pungkasnya. (aan)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

Pembunuh Polisi Divonis Seumur Hidup Bandarlampung (Suara NTB) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Andri Septa Pubian Putra (21), terdakwa kasus pembunuhan anggota Polresta Bandarlampung Brigpol Agus Setiawan dan istrinya Meilani.

“Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 dan 351 ayat 3 KUHP,” kata Ketua Majelis Hakim FX Supriyadi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis.

Hukuman kepada terdakwa ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hartono yang menuntutnya hukuman seumur hidup.

Terdakwa yang mengenakan baju tahanan tertunduk lesu, usai mendengarkan putusan majelis hakim atas kasusnya dan langsung menyatakan banding.

FX Supriyadi menyatakan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah telah menghilangkan dua nyawa sekaligus, mengakibatkan dua balita menjadi yatim piatu, dan membuat seseorang kehilangan anak satu-satunya.

Sementara pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan dalam sidang dan belum pernah dihukum.

Dalam persindangan terungkap peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Kamis tanggal 23 Mei 2013 di halaman parkir Kantor PTPN VII Jalan Teuku Umar Nomor 300, Kelurahan Kedaton. (ant/bali post)

Halaman 15

Polri akan Beli Senjata untuk Pengamanan Pemilu 2014 Jakarta (Suara NTB) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar membenarkan adanya rencana kepolisian membeli senjata untuk pengamanan Pemilu 2014.

“Dalam rangka pemilu banyak sekali masalah penyiapan perlengkapan. Kita ini menghadapi event (kegiatan) yang besar, ada peralatan-peralatan yang harus dibeli untuk diperbarui seperti water canon dan sebagainya,” kata Boy sebelum Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis.

Namun, Boy belum memas-

tikan pembelian senjata senilai Rp640 miliar dari Korea Selatan untuk pengamanan Pemilu 2014.

“Saya belum dengar infonya. Memang dalam menghadapi pemilu, lebih butuh banyak senjata. Saya mesti cari tahu dulu pada penyelenggaranya, yaitu Sarpas. Prosesnya sampai di mana perlu dicari tahu dulu,” katanya.

Konfirmasi itu menangga-

pi pernyataan Indonesia Police Watch yang menyebutkan Polri akan membeli sejumlah peralatan berat dari Korea Selatan senilai 64 juta dolar AS atau sekitar Rp640 miliar.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyarankan Polri sebaiknya membeli senjata produk dalam negeri seperti yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Padahal selama ini pres-

iden selalu mengimbau, TNI dan Polri harus mengutamakan pembelian peralatan beratnya dari dalam negeri,” katanya.

Dia menilai PT Pindad sudah mumpuni memproduksi alat-alat berat, seperti panser, kendaraan taktis, dan kendaraan tempur lainnya.

Neta menyebutkan ada empat paket peralatan berat yang akan dibeli pada 2014 yang merupakan bagian dari enam paket kredit ekspor (KE).

“Yang disayangkan semua peralatan berat itu akan dibeli dari Korea Selatan,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Boy Rafli Amar

Komisi III Minta Kapolri Pilih Wakil yang Bersih Jakarta (Suara NTB) – Komisi III DPR meminta Kapolri memilih wakil yang bersih dengan menyeleksi kandidat berekam jejak baik guna melanjutkan penataan Polri.

“Wakapolri itu nantinya akan lebih banyak bertugas ke dalam melanjutkan reformasi internal. Oleh karena itu, orang yang menjadi Wakapolri harus bersih karena tugasnya membersihkan orang lain,” kata Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, rekam jejak yang baik sangat penting bagi seorang Wakapolri karena akan memudahkannya untuk bersikap tegas dan menghukum oknum polisi yang melanggar hukum.

“Seorang Wakapolri juga harus mampu mengimbangi Kapolri, namun di sisi lain dia harus tetap tampil sederhana,” ujarnya.

Wakapolri juga bisa membangun koordinasi yang baik dengan institusi penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harry berharap masyarakat dapat melihat pergantian Wakapolri sebagai proses yang tidak dihubung-hubungkan dengan praktik politik semata karena Wakapolri Komjen (Pol) Oegroseno segera memasuki masa pensiun bulan depan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri segera bersikap menghadapi pergantian Wakapolri karena jika tidak cepat bersikap akan mengundang tarik-menarik berbagai kepentingan yang dapat mengganggu konsolidasi polisi. (ant/bali post)

Anies Baswedan akan Dorong Wajah Baru Indonesia Jakarta (Suara NTB) – Peserta konvensi bakal calon presiden Partai Demokrat Anies Baswedan bertekad membentuk kabinet berisi orangorang kompeten demi mendorong wajah baru Indonesia.

“Kabinet yang akan saya bentuk berisi orang kompeten, saya akan mendorong wajah baru Indonesia. Anda akan bangga melihatnya,” katanya dalam temu media acara Konvensi Demokrat di Jakarta, Kamis.

Orang-orang kompeten ini akan dipilihnya tanpa memandang latar belakang partai politik, agama, dan bahkan etnis sekali pun, serta diyakini akan menjadi potret perubahan kemajuan bangsa Indonesia menjadi lebih baik karena hanya akan diisi orang-orang terbaik.

“Background partai mana pun boleh, etnis tidak penting, yang penting mereka berada di wilayah publik untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi,” katanya.

Ia menambahkan ada banyak sumber orang-orang bekompetensi yang akan diajaknya terlibat dalam kabinetnya nanti jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Saya akan ajak mereka yang sudah terbukti bisa dorong kemajuan sektor yang mereka kuasai. Saya akan panggil jadi menteri,” katanya.

Anies adalah peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat kesembilan yang memaparkan visi dan misi kepada publik dalam konvensi tahap kedua.

Konvensi Demokrat dimulai sejak September 2013 hingga April 2014. Konvensi diikuti 11 peserta, yakni Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.

Penilaian dalam pidato dan debat kali ini akan dikombinasikan dengan hasil survei dan kampanye di 10 kota, antara lain Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, Bandung, Banjarmasin, Manado, dan Jayapura. (ant/ bali post)

Anies Baswedan

(ant/bali post)

SINABUNG MELETUS - Awan panas meluncur di lereng Gunung Sinabung ketika erupsi, tampak dari Desa Ndokum Siroga, Karo, Sumut, Rabu (8/1). Sejak sepekan terakhir gunung tersebut menyemburkan debu vulkanik, menyebabakan sedikitnya 22.145 warga mengungsi.

Kejagung Ultimatum AAG Sampai 1 Februari Jakarta (Suara NTB) – Kejaksaan Agung mengultimatum Asian Agri Group (AAG) untuk segera membayar denda Rp 2,5 triliun terkait kasus penggelapan pajak sampai 1 Februari 2014 mendatang, jika tidak maka akan segera dilakukan eksekusi.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu satu tahun sampai Februari 2014 harus membayar denda. Sehingga tidak ada kata lain (eksekusi) harus dilakukan oleh jaksa eksekutor, kata Jaksa Agung, Basrief Arief dalam jumpa pers bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis.

Dalam Putusan MA Nomor 2239 tahun 2012, MA menjatu-

hkan hukuman kepada Suwir Laut, mantan manajer pajak Asian Agri dengan tuduhan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut.

Suwir Laut dihukum dua tahun penjara dengan syarat dalam tiga tahun tidak dipersalahkan melakukan suatu kejahatan. Serta ada syarat khusus dalam waktu setahun, 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri membayar denda dua kali pajak terutang yang keseluruhannya sekitar Rp 2,5 triliun.

Ia menjelaskan kejaksaan sendiri sudah melakukan sejumlah panggilan terhadap perusa-

haan tersebut, namun AAG tidak pernah mematuhinya.

Pada Maret 2013, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat telah melakukan panggilan terhadap 14 perusahaan, ternyata tidak hadir, kemudian pada 8 Januari 2014 melakukan pemanggilan kedua kalinya, namun hanya diwakili oleh penasehat hukumnya.

“Penasehat hukumnya menyatakan keberatan untuk membayar denda itu,” katanya.

Dikatakan dia, meski AAG mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) namun tidak mempengaruhi untuk melakukan eksekusi. “Kami mencoba lacak asetnya,” katanya.

Diantaranya, di Provinsi

Pencapresan Jokowi Naikkan Elektabilitas PDIP Jakarta (Suara NTB) – Survei Indo Barometer menyebutkan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2014 berpengaruh signifikan kepada elektabilitas PDI Perjuangan.

“Dari hasil survei elektabilitas PDI Perjuangan tanpa ada faktor Jokowi sebesar 28,8 persen, namun saat Jokowi menjadi capres partai itu elektabilitas PDI sebesar 35,8 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan apabila Jokowi tidak menjadi capres PDI maka elektabilitas partai itu hanya 19,6 persen atau turun 9,2 persen.

“Berdasarkan statistik, PDI akan diuntungkan secara elektabilitas jika Jokowi menjadi capres dari PDI,” ujarnya.

M Qodari mengatakan apabila Jokowi dicalonkan pasca Pemilu Legislatif maka PDI tidak mendapat manfaat dari efek Jokowi karena pemilih menganggap ada ketidakpastain dalam

pencalonan Jokowi sebagai capres dari partai ini.

Survei itu juga menyebutkan, apabila PDI mencalonkan Jokowi sebagai capres maka elektabilitas Partai Golkar adalah 15,8 persen, Gerindra 7,9 persen, Demokrat 4,6 persen, PKB 3,8 persen, dan PAN 2,5 persen.

Namun, apabila Jokowi tidak dicalonkan, maka elektabilitas Partai Golkar menjadi 20,8 persen, Gerindra 7,5 persen, PKB 9,6 persen, Demokrat 5,8 persen, Hanura 3,3 persen dan PAN 2,9 persen.

Survei itu juga menguji apabila Jokowi dicalonkan oleh partai-partai di luar PDIP yang rata-rata naik elektabilitasnya jika mencalonkan Jokowi sebagai capres termasuk Partai Golkar menjadi 16,7 persen dan Gerindra menjadi 10,4 persen.

Dia mengatakan ada tiga alasan Jokowi membawa efek pada perpolitikan nasional, yaitu dia capres yang paling banyak dipilih, dia dikenal dan dianggap pantas menjadi presiden semua partai, dan ketiga alasan suku. (ant/bali post)

Airnav Ditunjuk Perbaiki Pengelolaan Lalu Lintas Udara Jakarta (Suara NTB) – Pemerintah segera menunjuk Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang dikenal dengan sebutan Airnav untuk menjadi komandan lapangan dalam rangka perbaikan pengelolaan lalu lintas udara.

“Airnav juga akan mengawasi maskapai penerbangan yang tidak disiplin atau sering terlambat dari jadwal dan pada akhinya memberikan sanksi,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kantor Wakil Presiden Boediono, Kamis.

Pernyataan Dahlan (ant/bali post)

tersebut disampaikan usai rapat evaluasi infrastruktur perhubungan udara yang membahas mengenai perbaikan dan manajemen pengelolaan bandara.

Pekan depan, kata Dahlan, akan dibuat kesepakatan bersama dengan Airnav tekait pengelolaan lalu lintas bersama tersebut.

“Setelah dilakukan kesepakatan bersama, maka peraturan bisa segera dilaksanakan dan bagi maskapai yang tidak disiplin akan dikenai sanksi,” katanya.

Dahlan juga mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk kelancaran lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan adanya Airnav, tambah Dahlan, kedisiplinan

maskapai akan dikontrol.

“Pesawat yang tidak disiplin tidak boleh terbang, kalau ada perintah untuk lepas landas atau mendarat di landasan satu atau dua, harus diikuti,” katanya.

Hasil rapat yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan lain sebagaimya tersebut, kata Dahlan, memutuskan bahwa Airnav akan diberikan wewenang penuh untuk mendisiplinkan lalu lintas udara.

Sementara itu, pemerintah juga akan melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur dan pengelolaan diantaranya mencakup tata letak bandara, konfigurasi pergerakan pesawat, sistem dan pola pemanduan lalu lintas penerbangan dan perbaikan lainnya. (ant/bali post)

Sumatera Utara tanah seluas 27 ribu hektare, di Jambi 31.488,291 hektare, Riau 98.209,09 hektare, dan kantor 14 perusahaan milik AAG. “Nilainya setara dengan Rp 5,3 triliun,” katanya.

Pihaknya juga, kata dia, sudah melakukan permintaan pemblokiran atas aset-aset tersebut.

Kejagung pernah menyatakan akan mengirimkan timnya ke London, Inggris untuk mengecek aset milik PT Asian Agri Group (AAG) yang menurut informasi telah diagunkan di Credit Suisse Bank milik pemerintah Swiss.

“Yang pasti dalam bulan ini, (tim) akan meluncur ke sana

(ant/bali post)

Basrief Arief

untuk membicarakan soal itu,” kata Jaksa Agung, Basrief Arief. (ant/bali post)

Menkumham Benarkan Langkah Denny Indrayana drayana, tetapi juga bisa munJakarta (Suara NTB) – Menteri Hukum dan Hak cul berbagai isu yang tidak menAsasi Manusia Amir dasar. Saya kira langkah itu Syamsuddin menganggap benar tidak benar,” katanya.

Dia juga mengatakan tidak langkah Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana me- ada urusannya dengan pengacara laporkan mantan Sekretaris presiden Palmer Situmorang.

“Saya kira tidak ada urusanDepartemen Agama DPP Partai Demokrat Ma’mun Murod nya, saya akan minta Pak Palmer dan mantan Ketua DPC Partai untuk menerima saja,” ujarnya.

Mamun Murod dan Tri DianDemokrat Cilacap Tri Dianto ke to dilaporkan atas sangkaan Mabes Polri siang ini.

“Saya membenarkan atas pencemaran nama baik atas apa yang dilakukan sekaligus pernyataan bahwa Denny dan mendidik masyarakat agar jan- Wakil Ketua KPK Bambang gan dengan mudah mencipta- Widjojanto ke kediaman Preskan cerita bohong yang tidak iden Susilo Bambang Yudhoydipertanggungjawabkan,” kata ono di Cikeas.

Denny telah memberi kesemAmir sebelum memasuki Rapim TNI-Polri di Perguruan patan sekaligus memperingatTinggi Ilmu Kepolisian, Jakar- kan kedua loyalis Anas itu untuk meminta maaf secara terta, Kamis.

Namun Amir menegaskan, buka kepadnya Rabu malam (8/ masalah antara kedua pihak 1) karena pernyataan mereka adalah masalah pribadi, bukan diangap dapat mengganggu agenda pemmasalah partai atau institusi. berantasan “Saya kira itu hak pribadi dari korupsi oleh Denny Indrayana,” kata Amir.

KPK. (ant/ Dia membantah ada kunjunbali post) gan Denny dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Senin (6/1) pukul 02.00 WIB, sebelum pemanggilan Anas oleh KPK. “Tidak ada kejadian itu, perbuatan itu (loyalis Anas) tidak hanya d e n g a n m u d a h mencederai kredibilitas seora n g Deni Amir Syamsuddin I n (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 10 Januari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dua Militan Tewas dalam Serangan Pesawat Tak Berawak AS di Yaman Aden, Yaman Dua terduga militan Al Qaida tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di provinsi Hadramout, Yaman tenggara, Rabu, kata sejumlah warga dan pejabat setempat. Mereka mengatakan, pesawat itu menembakkan sedikitnya satu rudal ke sebuah mobil di daerah al-Qatan, yang mengakibatkan kendaraan itu hancur dan dua orang tewas, lapor Reuters.

AS meningkatkan serangan pesawat tak berawak di Yaman sebagai bagian dari upaya menumpas AP, yang dianggap oleh Washington sebagai cabang paling mematikan dari Al Qaida.

Pada 27 Desember, serangan pesawat tak berawak yang diyakini milik AS juga menewaskan dua terduga anggota Al Qaida di wilayah Hadramout.

“Serangan pesawat tak berawak itu ditujukan pada sebuah kendaraan yang membawa dua terduga anggota Al Qaida, menghancurkan kendaraan tersebut dan menewaskan mereka,” kata pejabat pemerintah di provinsi Hadramout, yang merupakan pangkalan Al Qaida, kepada AFP. Serangan itu dilakukan sehari setelah ahli-ahli hak asasi manusia PBB mengungkapkan “keprihatinan serius” atas serangan-serangan pesawat tak berawak AS di Yaman pada Desember yang mengakibatkan kematian sejumlah warga sipil.

PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 26 Desember, 16 warga sipil tewas dan sedikitnya 10 lain cedera ketika dua iring-iringan pernikahan diserang pesawat tak berawak di Yaman pada 12 Desember.

Korban telah disalahartikan sebagai anggota Al Qaida, kata PBB mengutip beberapa pejabat keamanan setempat.

Militan Al Qaida memperkuat keberadaan mereka di Yaman

tenggara, dengan memanfaatkan melemahnya pemerintah pusat akibat pemberontakan anti-pemerintah yang meletus pada Januari 2011 yang akhirnya melengserkan Presiden Ali Abdullah Saleh.

Ofensif pasukan Yaman yang diluncurkan pada Mei 2012 berhasil menghalau militan Al Qaida dari sejumlah kota dan desa di wilayah selatan dan timur yang selama lebih dari setahun mereka kuasai.

Meski melemah, jaringan teror itu masih bisa melancarkan serangan-serangan terhadap sasaran militer dan polisi.

Yaman adalah negara leluhur almarhum pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dan hingga kini masih menghadapi kekerasan separatis di wilayah utara dan selatan.

Yaman Utara dan Yaman Selatan secara resmi bersatu membentuk Republik Yaman pada 1990 namun banyak pihak di wilayah selatan, yang menjadi tempat sebagian besar minyak Yaman, mengatakan bahwa orang utara menggunakan penyatuan itu untuk menguasai sumber-sumber alam dan mendiskriminasi mereka.

Negara-negara Barat, khususnya AS, semakin khawatir atas ancaman ekstrimisme di Yaman, termasuk kegiatan Al Qaida di Semenanjung Arab (AQAP). AS ingin presiden baru Yaman, yang berkuasa setelah protes terhadap pendahulunya membuat militer negara itu terpecah menjadi kelompok-kelompok yang bertikai, menyatukan angkatan bersenjata dan menggunakan mereka untuk memerangi kelompok militan itu.

Militan melancarkan gelombang serangan sejak mantan Presiden Ali Abdullah Saleh pada Februari 2012 menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang telah berjanji menumpas Al Qaida. (ant/Bali Post)

Haram ’’Chatting’’ Cewek-Cowok di Iran London – Pemimpin keagamaan Iran mengharamkan chatting online antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan keluarga.

Ayatollah Ali Khamenei lewat situsnya menerbitkan fatwa larangan chatting online tersebut. Khamenei juga menyebut chating online sebagai kelakuan tidak bermoral. Fatwa tersebut diterbitkan menyusul larangan penggunaan WeChat, aplikasi di smartphone untuk berkirim pesan.Facebook dan Twitter serta jejaring lainnya sudah dilarang di Iran.

Khamenei ditanya tentang

chatting online antar lelaki dan perempuan dan dia menjawab sebagaimana dikutip dailymail: “Mengingat prilaku tak bermoral yang sering terjadi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.”

Di sisi lain, meskipun ada larangan, banyak pejabat Teheran memiliki akun baik Facebook maupun Twitter. Salah satunya adalah Presiden Hassan Rowhani yang memiliki 163 ribu follower di Twitter.

Banyak warga Iran “mengakali” larangan itu dengan menggunakan proxy server agar tetap bisa mengakses jejaring sosial. (ant/Bali Post)

Aplikasi WeChat pada ponsel pintar.

(ant/Bali Post)

Drone, pesawat tak berawak militer Amerika Serikat.

(ant/Bali Post)

800 Tentara Amerika Serikat Dikirim ke Korea Selatan Washington – Amerika Serikat, akan mengirim 800 tentara lagi ke Korea Selatan sambil mengingatkan sekutunya di Timur Jauh untuk tidak terprovokasi Korea Utara.

(ant/Bali Post)

MELIHAT PERBATASAN - Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, melihat ke arah perbatasan Korea Selatan dengan Korea Utara di Pos Pengamatan Ouellette di sepanjang Zona Demiliterisasi yang berbatasan dengan Korea Utara di luar kota Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu.

Di tengah-tengah kecemasan setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengeksekusi pamannya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yun Byung-se, di Washington. Yun mengatakan, dan tidak ada perpecahan di antara kedua negara.

“Kami tetap berjanji penuh membela Republik Korea, termasuk melalui pencegahan serangan dan menempatkan sepenuhnya kemampuan militer Amerika Serikat,” kata Kerry, mengacu pada nama Korea Selatan.

“Kami akan terus memodernisasi kemampuan kami agar kami siap menghadap setiap ancaman,” kata Kerry.

Pentagon mengatakan, Angkatan Darat Amerika

Serikat akan mengirim 800 tentara lagi bersama dengan kendaraan-kendaraan lapis baja dan tank-tank mulai bulan depan ke Kamp Hovey dan Kamp Stanley, di dekat garis demarkasi 38 derajad Lintang Utara.

Penggelaran bergilir itu dari Batalion I, Resimen Kavaleri XII, itu bagian perubahan strategi Amerika Serikat ke arah kawasan Asia-Pasifik dan memungkinkan tanggapan lebih luas lebih dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan operasional, kata Pentagon dalam satu pernyataan.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Steven Warren, mengatakan, Amerika Serikat, yang telah menggelar 28.500 tentara di Korea Selatan, akan meningkatkan kehadirannya melalui keputusan itu tetapi

langkah itu telah lama direncanakan.

“Ini satu penambahan,” kata Warren, kepada wartawan. Unit kavaleri yang siap tempur akan menjalankan tugas mereka selama sembilan bulan dan meninggalkan 40 kendaraan tempur lapis bajanya Bradley dan 40 tank M1 Abrams bagi pasukan yang menyertai peralatan-peralatan itu,” kata Pentagon.

Korea Selatan dan Amerika Serikat terkejut ketika Korea Utara melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang secara terbuka mengumumkan pengeksekusian Jang Songthaek, paman pemimpin muda Kim, dan mantan mentor; karena dituduh melakukan satu persekongkolan. (ant/Bali Post)

Kelompok Bersenjata Bunuh 12 Prajurit Irak Baquba, Irak Sekelompok orang bersenjata Rabu menyerang sebuah lokasi militer di sebelah utara Baghdad, ibu kota Irak, menewaskan 12 prajurit dan mencederai empat orang, kata polisi dan dokter.

Militan menyerbu sebuah bangunan di lokasi itu di daerah Al-Adhim dan kemudian membomnya, lapor AFP. Militan yang menentang pemerintah Irak sering melancarkan serangan bom dan penembakan pada pasukanpasukan keamanan.

Serangan Rabu itu berlangsung ketika militan menguasai kota Fallujah, 60 kilometer dari Baghdad, serta bagian-bagian kota Ramadi, sebelah barat ibu kota Irak tersebut.

Provinsi Anbar selama beberapa hari terakhir dilanda kekerasan terburuk dalam beberapa tahun ini, menewaskan lebih dari 160 orang pada Jumat dan Sabtu saja.

Polisi dan orang suku di kedua kota itu memerangi militan Negara Islam Irak dan Mediterania (ISIL), yang beroperasi baik di Irak maupun Suriah,

kata sumber-sumber itu.

Militan yang terkait dengan Al Qaida itu menguasai daerah-daerah di Ramadi, ibu kota provinsi Anbar, dan Fallujah, selama bentrokan beberapa hari yang terjadi setelah pasukan keamanan menghancurkan kamp protes Sunni Arab anti-pemerintah.

Bentrokan meletus di daerah Ramadi pada Senin pekan lalu ketika pasukan keamanan menghancurkan kamp protes anti-pemerintah di sebuah jalan berdekatan.

Kekerasan itu kemudian meluas ke Fallujah, dan penarikan pasukan keamanan dari kedua kota itu membuka jalan bagi militan ISIL untuk bergerak masuk.

Protes meletus di daerahdaerah Sunni Arab di Irak pada Desember 2012 setelah penangkapan para pengawal menteri keuangan saat itu, Rafa al-Essawi, seorang Sunni Arab yang berpengaruh, atas tuduhan terorisme.

Kekerasan di Irak telah mencapai tingkatan yang belum pernah terlihat sejak 2008, ketika negara itu mulai bang-

kit dari konflik sektarian mematikan pada 2006-2007 yang merenggut puluhan ribu jiwa.

Serangan Rabu itu merupakan yang terakhir dari gelombang pemboman dan serangan bunuh diri di tengah krisis politik antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan mitra-mitra pemerintahnya dan pawai protes selama beberapa pekan yang menuntut pengunduran dirinya.

Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.

Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni. perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak.

Keduanya adalah pemimpin Sunni. (ant/Bali Post) BANGKAI MOBIL Seorang pengunjuk rasa berdiri di sebelah bangkai mobil polisi di Ramadi,

(ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

SERAHKAN DIRI - Anggota militan al Shabab yang terkait dengan Al-Qaeda mendengarkan tentara pemerintah Somalia saat mereka berparade di Lapangan Maslah setelah mereka menyerahkan diri di utara Somalia ibukota Mogadishu, beberapa waktu lalu.

Al-Qaida Shebab Somalia Larang Internet karena Tak Sesuai Hukum Islam Mogadishu – Gerilyawan Al-Qaida Shebab Rabu melarang semua warga di daerah-daerah Somalia untuk menggunakan Internet. Mereka memberi semua perusahaan komunikasi ultimatum 15 hari kepada layanan web untuk menghentikan kegiatan mereka, lapor AFP. “Setiap perusahaan atau individu yang ditemukan mengabaikan seruan ini akan dianggap bisa bekerja sama dengan musuh dan mereka akan ditangani sesuai dengan Syariah, atau hukum Islam,” kata satu pernyataan yang diposting di website pro-Shabaab menambahkan.

Para gerilyawan memberlakukan hukum yang ketat di zona-zona di bawah kendali mereka dan sering menangkap orang yang dicurigai sebagai “mata-mata”.

Internet kini banyak digunakan di Somalia, yang di-

landa perang saudara selama lebih dari dua dekade, dengan Shebab dianggap sebagai kendala terbesar untuk perdamaian.

Shebab pernah menguasai sebagian besar wilayah Somalia selatan dan tengah, tetapi kemudian mengundurkan diri dari posisi-posisi tetapnya di Mogadishu dua tahun lalu.

Pasukan Uni Afrika - termasuk kontingen besar dari Uganda, Kenya dan Burundi telah merebut kembali serangkaian benteng pemberontak dan mencoba untuk menopang pasukan pemerintah yang masih muda di Somalia.

Tetapi serangkaian serangan Shebab yang menghancurkan beberapa target asing dan pemerintah telah menghancurkan harapan kelahiran kembali ibu kota yang dilanda perang dan juga menunjukkan bahwa gangguan gerilyawan makin berkurang. (ant/Bali Post)