Snt10032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 10 MARET 2015

16 HALAMAN NOMOR 8 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tanaman Padi Terserang Penyakit di Kuranji Dalang

(Suara NTB/bul)

PETANI di Kuranji, Lombok Barat (Lobar) hanya bisa pasrah. Pasalnya, tanaman padi mereka diserang penyakit. Padi-padi yang sebentar lagi akan panen itu, tibatiba buahnya kosong dan mengering.

Produksipun dikhawatirkan akan merosot hingga 50 persen.

Pantauan Suara NTB, lahan padi di Desa Kuranji, terjadi pengeringan pada bulir padi. Pengeringan ini anehnya tidak sampai ke bagian batang padi.

Yang diserang hanya bagian buah padi.

Petani setempat juga tidak mengetahui persis apa penyebab tanaman padinya seperti itu. Mereka tidak tahu penyebabnya, sehingga solusinyapun tmereka tidak tahu.

Menurut Amaq Samali, penyakit yang menyerang tanaman padinya itu secara tiba-tiba. Diperkirakan, padi-padinya itu mulai mengering bulirnya sejak dua pekan lalu. Padahal, pertumbuhan padi petani di kawasan setempat cukup bagus. Sayangnya penyakit tersebut menyerang saat menjelang masa berbuah.

Bersambung ke hal 15 MENGERING - Seorang petani di Desa Kuranji Dalang menunjukkan buah padinya yang mengering.

Kasus Rumah Kumuh Ditingkatkan ke Penyidikan

Kejaksaan Kantongi Nama Tersangka Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram sudah memperoleh kepastian dalam kasus rumah kumuh, program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Setelah melalui ekspose (gelar perkara), Senin (9/3) kemarin penyidik meningkatkan kasus rumah kumuh atau proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini ke tahap penyidikan. Nama tersangka pun sudah dikantongi. ‘’Peningkatan status kasus ke penyidikan ini setidaknya memudahkan kami untuk proses berikutnya,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH, Senin kemarin. Meski demikian, untuk tersangka belum bisa disampaikan, karena masih perlu

sedikit pendalaman. Tapi, untuk nama tersangka sudah dipastikan ada. ‘’Tersangkanya sudah ada, tinggal penetapan saja,’’ ujarnya.

Kasus yang diselidiki sejak Januari 2015 ini bisa disebut prosesnya cepat. Karena butuh waktu kurang dari tiga bulan un-

tuk membidik tersangka. Program bantuan Kemenpera dengan sasaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) ini, diperuntukkan bagi empat desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dari penyelidikan awal bantuan digelontorkan tahun 2013

lalu, pihaknya menemukan dua alat bukti cukup untuk menetapkan siapa tersangka sehingga diawali dengan peningkatan status kasus menjadi penyidikan. ‘’Kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan setelah sejumlah saksi diperiksa . Setelah melalui ekspose, Bersambung ke hal 15 Herya Sakti Saad (Suara NTB/dok)

Pemprov Bentuk Dir Polair Polda NTB Dinonaktifkan Harus Mundur dari PNS Tim Monev Penyaluran Hibah dan Bansos TO K O H

DALAM UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Revisi UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, setiap PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkada mendatang harus mengundurkan diri. Sejumlah pejabat Pemprov NTB digadang-gadang akan ikut dalam Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota yang akan dilaksanakan Desember mendatang.

“Sejak didaftar (jadi calon) dia harus mengundurkan diri. Itu sesuai dengan amanat UU ASN pasal 119,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (9/3) siang.

H. Muhammad Nur Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Tunggu Review Inspektorat KEPALA Biro Keuangan Setda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si mengatakan, penyerahan Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah (LKPD) Pemprov NTB tahun 2014 belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Penyerahan LKPD pelaksanaan APBD tahun 2014 itu dilakukan setelah direview oleh Inspektorat. ‘’Sekarang ini (LKPD), lagi proses finalisasi. Minggu ini sudah selesai dan akan diserahkan ke Inspektorat untuk review laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Iswandi ketika dikonfirmasi usai sosialisasi pelaksanaan hibah dan bansos tahun 2015 di Kantor Gubernur, Senin (9/3) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. Iswandi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) terkait dengan pemberian atau penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Hal ini dimaksudkan agar pemberian hibah dan bansos tepat sasaran. Tahun 2015 ini, jumlah dana hibah dan bansos yang akan disalurkan sekitar Rp 320 miliar lebih.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dikonfirmasi usai sosialisasi pelaksanaan hibah dan abnsos tahun 2015 di kantor Gubernur, Senin (9/3) siang. “Untuk memastikan proses-pros-

es pelaksanaan pencairan hibah dan bansos itu akan dibentuk tim,”ujarnya.

Dijelaskan, tim monev itu akan dibentuk di SKPD teknis serta di Biro Keuangan.

Tim monev yang ada di Biro Keuangan dibentuk dengan surat keputusan Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Tugasnya, untuk melakukan pemantauan realisasi, evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos.

Sementara, tim monev yang dibentuk di masing-masing SKPD dibentuk sesuai dengan surat keputusan kepala SKPD. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Direktur Polisi Air (Dir Polair) Polda NTB, Kombes Pol. DB di nonaktifkan dari jabatannya. Surat pe-non aktifan diterbitkan tanggal 24 Februari lalu. Sebagai pengganti, pihak Polda NTB mengangkat Wadir Polair sebagai Dir Polair.

Pemberhentian ini disebut- sebut berkaitan dengan penahanan kapal pengangkut elpiji Batiwakkal Permai 2, tanggal 30 Januari 2015 di radius Pelabuhan Lembar.

Bahkan penahanan kapal itu sempat dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB oleh anggota DPRD Lobar, Bakti Jaya.

Sejalan dengan proses itu, tiba – tiba Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Srijono, M.Si mengeluarkan surat perintah (sprint) yang berisi penonaktifan Dir Polair.

Dikonfirmasi terkait surat keputusannya itu, Kapolda NTB membenarkan. Tapi dia membantah ada kaitan dengan penahanan kapal tersebut. Bahkan Kapolda membela bawahannya, bahwa proses penahanan kapal itu memang menjadi tugas Dir Polair dari sisi penegakan hukum. ‘’Tentu bukan karena itu (penahanan kapal elpiji). Polair menangkap kapal yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana,

itu tugasnya,” kata Kapolda menjawab Suara NTB, Senin (9/3).

Jenderal bintang satu ini mengaku punya alasan lain. Menurut dia, Dir Polair diganti karena kepemimpinannya tidak efektif. Karena dalam kinerjanya dianggap tidak efektif, sehingga Kapolda menyebut, bisa membahayakan organisasi. “Dia diganti karena kepemimpinannya tidak efektif, sehingga membahayakan organisasi,” ulas Kapolda.

Atas alasan itu, Kapolda mengeluarkan keputusan non aktif. “Jadi kita istirahatkan dulu,’’ katanya. Sementara, demi menjalankan tugas organisasi Kapolda mengangkat Wadir Polair.

Sementara mantan Dir Polair, DB hingga berita ini ditulis belum memberi komentar. Dihubungi via ponsel Senin siang kemarin, DB belum memberikan tanggapan.

Penahanan kapal yang memuat elpiji bermula dari penindakan yang dilakukan Unit Patroli KP – XXI 1004 yang mengamankan Kapal Motor LCT. Batiwakkal Permai 2.

Penahanan, karena didapati nakhoda kapal yang tertera dalam surat perintah berlayar, tidak sesuai dengan daftar awak kapal.

Bersambung ke hal 15

Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat

Golkar Ingin AMAN Bangun Koalisi Besar Mataram (Suara NTB) Menjelang Pilkada Kota Mataram, semua parpol mulai merapatkan barisan. Adalah Partai Golkar. Meskipun secara aturan, partai berlambang pohon beringin ini bisa mengusung calon sendiri, namun Golkar tetap membuka diri terhadap parpol-parpol lainnya. Bahkan pendaftaran paket H. Ahyar AbduhH.Mohan Roliskana (AhyarMohan) atau AMAN di sejumlah parpol, mengundang pertanyaan publik.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB Senin (9/3) mengungkapkan, bahwa pendaft-

aran H. Ahyar AbduhH.Mohan Roliskana (AMAN) pada beberapa partai merupakan langkah awal dari ikhtiar bersama untuk membangun koalisi antara Golkar dengan beberapa partai pada Pilkada Kota Mataram.

Pendaftaran juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan AMAN dan Golkar kepada sejumlah partai yang tengah melakukan proses politik mempersiapkan Pilkada Kota Mataram pada Bulan Desember 2015 ini.

Harapan ideal AMAN dan Golkar, dapat terbangun koalisi besar yang nantinya akan melakukan banyak hal besar untuk kemajuan dan

kesejahtraan rakyat. ‘’Untuk mewujudkan hal tersebut, kami telah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa lebih dikonkretkan,’’ tutur H. Didi Sumardi.

Perlunya Golkar membangun koalisi meski dari persyaratan Golkar telah tercukupi, didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk membangun Kota Mataram yang lebih maju lagi ke depan dibutuhkan adanya kebersamaan dan sinergitas dari seluruh komponen masyarakat khususnya partai politik.

Bersambung ke hal 15

’’

Harapan kami, proses dinamika dan kompetisi itu bagian dari upaya kita membangun pendidikan politik secara sehat dan rasional H. Didi Sumardi, SH (Suara NTB/ist)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

Takowasbang Tertibkan Sembilan Bangunan Langgar Aturan (Suara NTB/ynt)

Ajukan 20 Unit RTLH

Sembilan bangunan tersebut memiliki kesalahan yang berbeda – beda. Yakni, tidak memiliki izin, memiliki izin tapi bangunan melanggar aturan atau membangun tidak sesuai izin, izinnya ditolak tetapi melanjutkan pembangunan dan baru mengajukan izin tapi sudah melakukan pembangunan.

Bangunan yang tidak memiliki izin diminta untuk segera mengurus izin ke Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Sedangkan, tidak sesuai dengan bangunan atau melanggar roi jalan kemungkinan akan dilakukan pembongkaran. Sementara baru mengurus izin tetapi ada ak-

(Suara NTB/fit)

KLA Harus Dievaluasi Serius Mataram (Suara NTB) Setahun lebih program Mataram Kota Layak Anak (KLA) dideklarasikan. Namun tak ada program yang lahir dan membumikan program tersebut. Instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) harus melakukan evaluasi serius. Demikian disampaikan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Sri Mawarni.

Dalam pemenuhan 31 indikator hak anak, seluruh SKPD harus berkoordinasi dengan leading sektor. Seperti, hak untuk pendidikan Dikpora harus menjamin bahwa tidak ada angka putus sekolah di Kota Mataram. Kemudian, perlindungan sosial dan sarana prasarana, Disosnakertrans dan PU harus memberikan jaminan sosial serta sarana pendukung program lainnya.

Beberapa kasus yang ditangani LPA sepanjang tahun 2014 dan 2015 akan menjadi refleksi dan bahan bagi LPA melakukan audensi dengan BP2KB. Yang diharapkan

tifitas pembangunan diminta untuk menghentikan proses pembangunan sementara.

“Ada yang distop dan kita minta ngurus izin ke kantor,” imbuhnya.

Sebenarnya kata mantan Kabid Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram ini, langkah tersebut adalah cara kedua bahkan ketiga yang dilakukan setelah memperingati secara lisan maupun tulisan. Namun demikian, pemilik bangunan membandel sehingga perlu diberikan sanksi tegas. Masing – masing banguna akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran

(Suara NTB/cem)

HENTIKAN - Petugas dari Dinas Takowasbang dan Satpol PP memberhentikan aktivitas pembangunan di Kelurahan Karang Pule, karena belum mengantongi izin. yang dilakukan. Pihaknya akan terus mengintensifkan pengawasan terhadap sejumlah

Takowasbang Minta BPMP2T Konsultasi Sebelum Keluarkan Izin

nantinya, Dikpora membuat sekolah ramah anak sebagai sekolah percontohan, namun harus ada kriteria yang dilakukan sehingga menjadi pilot projet kedepannya. “Kami minta supaya ada sekolah yang dijadikan pilot project sekolah ramah anak,” pintanya.

Mawarni tidak menginginkan Mataram yang dicanangkan tiga tahun ke depan hanya menjadi wacana sehingga perlu dilakukan evaluasi serius, karena sudah menjadi komitmen bersama. Namun demikian, dia menyadari belum ada pergerakan program KLA karena anggarannya belum turun.

Sementara itu, Sekretaris LPA Kota Mataram, Mahsan menyebutkan di tahun 2015 sudah ada tujuh kasus yang terjadi yakni, anak ditukar dengan sepeda motor, anak dihamili paman, anak usia 4 tahun dicabuli orang dewasa, kleptomania dan pembungan bayi. Kasus ini harus dijadikan referensi untuk memberikan perlindungan baik sosial maupun hukum, sehingga koneksi antara KLA bisa berjalan dengan maksimal. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram meminta kepada BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) untuk melakukan konsultasi sebelum mengeluarkan izin pembangunan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, H. Lalu Junaidi untuk mengendalikan pembangunan di Kota Mataram khususnya di lahan-lahan pertanian produktif maupun yang termasuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Junaidi mengatakan pembatasan pembangunan seperti pembatasan pembangunan hotel melati yang pernah dilontarkan pihaknya bukan berarti membatasi investasi yang masuk ke Kota Mataram. Tapi pembatasan dilakukan semata untuk mempertahankan lahanlahan produktif di Kota Mataram. Apalagi lahan di Kota Mataram sangatlah terbatas.

“Pembatasan disini tidak seolah-olah kita batasi orang berinvestasi. Aturan itu yang membatasi sehingga badan yang mengeluarkan izin (BPMP2T) harus konsultasi dengan kita setiap akan mengeluarkan izin,” jelasnya ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/3). Pada saat konsultasi ini, pihaknya akan memberikan peta wilayah mana saja yang masih boleh dilakukan pembangunan. Jika lokasi pembangunan tidak sesuai dengan peta tersebut, maka pihaknya akan merekomendasikan

H. Lalu Junaidi

bangunan di Kota Mataram.

Selain itu, dia meminta dan mengimbau masyarakat tidak

membangun sebelum izinnya keluar serta mematuhi izin yang sudah dimiliki. (cem)

Media Center di Kantor Walikota Jarang Dimanfaatkan

(Suara NTB/ynt)

Jangan Ikut Permainan Investor SIKAP PT. Pasific Cilinaya Fantasi yang masih melakukan tawar menawar nilai royalti yang menjadi hasil kajian tim akademisi yang digandeng Pemkot Mataram, disesalkan kalangan dewan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (9/3) mengatakan, sebetulnya tidak perlu lagi ada tawar menawar oleh pihak mall. Sebab, nilai royalti yang ditetapkan tim akademisi bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. ‘’Kalau jualan baru tawar menawar, ini maunya untung saja,’’ sindirnya. Karenanya, Wardana mengimbau Pemkot Mataram agar langsung melaksanakan apa yang menjadi keputusan tim akademisi terkait nilai royalti. Alasan mall menolak nilai royalti hasil kajian tim akademisi menurut politisi PDIP ini, kurang pas.

Pasalnya, dalam dunia usaha pasti ada persaingan, termasuk dengan akan munculnya mall-mall baru yang dianggap akan menjadi saingan Mataram Mall. Mestinya mall tidak bermental takut bersaing sehingga menjadikan itu sebagai alasan menolak nilai royalti hasil kajian tim akademisi Unram.

Ia menyayangkan rendahnya tawaran mall terkait nilai royalti. Tim akademisi menetapkan nilai royalti Mataran Mall paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi Rp 600 juta, sementara pihak mall hanya menawar Rp 200 juta. ‘’Kalau seperti ini kan artinya membuka peluang untuk kita main kucing-kucingan jadinya,’’ cetusnya. Ia berharap Pemkot tegas laksanakan hasil kajian tim akademisi. Wardana berpandangan tidak perlu lagi ada tawar menawar.

Wardana menilai pihak mall sengaja menggunakan jurus ‘’tarik ulur’’ untuk melemahkan Pemkot Mataram. Soalnya, lanjut Wardana nilai royalti rp 150 juta per tahun sudah sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia menegaskan Pemkot jangan terpaku pada satu investor saja.

Artinya, kalau memang mall tidak mau melaksanakan hasil kajian tim akademisi, Pemkot perlu memikirkan mencari investor lain. Sebagai kota berkembang, investor di Mataram tidak sedikit. Jangan sampai ada kesan Pemkot terlalu bergantung pada investor yang itu-itu saja. ‘’Dan kita juga jangan ikut dalam permainan investor itu,’’ tandasnya. Dengan kengototan mataram mall menolak nilai royalti mataram mall yang menjadi hasil kajian tim kademisi dinilai sebagai sikap tidak mau berpartisipasi membangun daerah. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram menertibkan sembilan bangunan yang menyalahi aturan. Bangunan itu tersebar beberapa kecamatan di Kota Mataram.

Kepala Bidang Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Suparman menjelaskan, sembilan bangunan yang ditertibkan yakni dua bangunan di Cilinaya, Pagesangan, Karang Pule dan Pagutan Barat. “Untuk hari ini baru sembilan titik,” sebutnya ditemui usai melakukan penertiban, Senin (9/3).

BPMP2T untuk tidak menerbitkan izinnya.

Mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini mengatakan pembatasan harus dilakukan karena berkaitan juga dengan aturan RTRW Kota Mataram dan juga karena keterbatasan lahan di kota ini. “Kalau membangun hotel di lokasi yang dalam aturan RTRW disebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH) atau lahan pertanian abadi. Itu yang kita batasi dan harus kita atur sedemikian rupa,” jelasnya.

Pembatasan ini disebutkan Junaidi tidak hanya untuk hotel, tapi jenis bangunan apapun jika itu dilakukan di lahan pertanian abadi atau RTH. “Yang kita lihat itu peruntukkan ruangnya. Kalau tidak boleh sesuai dengan peruntukkan ruangnya, itu yang kita batasi,” ujarnya. Itulah menurutnya inti dari aturan RTRW Kota Mataram agar jangan sampai pembangunan tumbuh tanpa pengendalian. “Hal ini juga terkait dengan penataan kota kita,” imbuhnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Setelah diresmikan pada pertengah Desember 2014 lalu, hingga saat ini keberadaan Media Center di Kantor Walikota Mataram jarang dimanfaatkan. Ruangan yang berada di depan Sekretariat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) tersebut kerap terkunci dan sepi dari kegiatan. Padahal Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah meminta Bagian Humas dan Protokoler yang membawahi Media Center secara terjadwal mengatur semua SKPD untuk menyampaikan programprogramnya kepada masyarakat di ruang tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi menyampaikan Media Center akan segera dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Saat ini pihaknya telah menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan di Media Center. “Kita sudah jadwalkan dan akan kita mulai pekan depan,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (9/3).

Alwan mengatakan pihaknya akan mengundang beberapa SKPD untuk menyampaikan refleksi program-program yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2014 lalu. Ada tiga pimpinan SKPD yang dijadwalkan pekan depan untuk menyampaikan programnya yaitu Bappeda Kota Mataram, BPKAD

(Suara NTB/ynt)

JARANG DIMANFAATKAN - Media Center yang ada di Kantor Walikota Mataram ini jarang dimanfaatkan. Ruangan ini kerap terkunci. Dan rencananya ruangan ini akan mulai digunakan pekan depan sebagai tempat pimpinan SKPD menyampaikan program-programnya kepada masyarakat melalui media.

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dan Bagian APP (Administrasi Pengelolaan Pembangunan) Setda Kota Mataram.

“Kita akan refleksi kegiatan yang berhasil dilaksanakan tahun 2014, sejauh mana perkembangan realisasinya.

Itu akan disampaikan di Media Center. Selain itu juga akan disampaikan apa saja kegiatan di tahun 2015 yang menjadi prioritasnya,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, Alwan mengatakan pihaknya hanya mengundang awak media.

Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap dua pekan. Kegiatan dwi ming-

guan ini dimasukkan dalam kegiatan rutin Media Center dan bagi SKPD atau lembaga lain yang ingin memanfaatkan ruangan Media Center, pihaknya mempersilahkan.

“Kita juga memberi ruang untuk SKPD maupun lembaga lain yang ingin memberi informasi kepada media untuk memanfaatkan Media Center,” jelasnya.

Terkait lamanya ruangan tersebut belum dimanfaatkan, mantan Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram ini menyatakan karena pihaknya menunggu momentum yang tepat. (ynt)

Prihatin Kondisi Saluran

Warga Kekalik Rentan Pemkot Diminta Pro Aktif Urus Sampah Terkena ISPA Mataram (Suara NTB) Warga Kekalik khususnya yang ada di Lingkungan Kekalik Kijang rentan terkena penyakit ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Hal itu disebabkan oleh banyaknya cerobong pembakaran produksi tahu dan tempe di wilayah itu. Mengingat Kelurahan Kekalik Jaya adalah salah satu sentra produksi tahu dan tempe di Kota Mataram.

Demikian disampaikan Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH., kepada Suara NTB. Fathurrahman mengatakan cerobong asap yang dimiliki para produsen tahu tingginya hanya empat meter. Seharusnya tinggi cerobong itu sekitar 15-20 meter. Ia mengatakan kerap mendapatkan laporan terkait warganya yang terkena ISPA. Namun mengenai jumlah pastinya, Fathurrahman mengatakan pihaknya belum mengetahui.

Selain di Lingkungan Kekalik Kijang, produksi tahu dan tempe juga berpusat di dua lingkungan lainnya, salah satunya Lingkungan Kekalik Gerisak. Di ketiga lingkungan inilah warga rentan terkena penyakit ISPA. Mantan Lurah Jempong Baru ini menyampaikan warga yang rentan terkena ISPA tidak hanya warga yang rumahnya digunakan sebagai tempat memproduksi tahu dan tempe, tapi warga sekitarnya juga ikut berpotensi terkena penyakit tersebut.

Pihaknya juga tetap mengimbau kepada warga untuk menjaga kesehatan dan kebersihan

M. Fathurrahman lingkungan sebagai upaya antisipasi. Selain pengusaha secara individual, produksi tahu tempe di Kekalik Jaya juga dilakukan secara berkelompok.

Jumlah kelompok usaha tahutempe sampai saat ini sebanyak 12 kelompok yang tersebar di tiga lingkungan.

Terkait hal ini, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram. “Pihak BLH juga belum lama ini langsung turun ke lapangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan,” ujarnya. Berdasarkan hasil pemantauan BLH Kota Mataram, cerobong asap produksi tahu dan tempe yang dimiliki warga dinilai terlalu rendah dan harus ditinggikan. Hal inilah nantinya yang akan dikoordinasikan pihak kelurahan kepada para produsen tahu dan tempe yang ada di Kekalik Jaya bagaimana membuat cerobong yang lebih tinggi untuk mencegah penyakit ISPA. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

KELURAHAN Mayura, Kecamatan Cakranegara mengajukan 20 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang layak dibantu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram di tahun 2015 ini. Lurah Mayura, I Made Purwa menyampaikan pihaknya telah menerima proposal dari tingkat RT dan akan segera diserahkan ke BPM Kota Mataram.

Purwa mengatakan sebenarnya proposal untuk 20 unit RTLH tersebut telah diajukan tahun 2014 lalu. Namun realisasinya akan dilaksanakan tahun ini. “Kita perbaharui dan susun lagi proposalnya dan kita ajukan lagi,” ujarnya ditemui di kantornya, Senin (9/3).

Dua puluh RTLH yang diajukan bantuan perbaikannya tersebut berada di Lingkungan Sweta Selatan. Rumah-rumah yang diajukan ini disebutkan Purwa ada yang masih berlantai tanah dan ada juga yang temboknya masih terbuat dari bambu.

Untuk RTLH di lingkungan lainnya, Purwa mengatakan sudah ada beberapa yang ditangani, seperti di Lingkungan Pandan Salas. “Kalau di lingkungan lain, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sudah punya program untuk rehabilitasi RTLH ini dan tiap tahun diprogramkan,” jelasnya. Selain itu tiap tahun juga ada bantuan perbaikan RTLH yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun Baznas Kota Mataram.

Purwa tak bisa memastikan apakah masih ada warganya yang tinggal di RTLH setelah 20 unit rumah ini direhabilitasi.

Pasalnya jika ada warganya yang menikah dan belum bisa membangun rumah yang layak, biasanya dibangun rumah sederhana dan masuk kategori RTLH. “Kita belum bisa memastikan sudah tuntas atau belum, nanti kita akan lakukan pendataan lagi. Tapi kita berharap tidak ada lagi RTLH,” jelasnya.

Berdasarkan hasil MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) yang dilaksanakan pertengahan Februari lalu, Pyrwa mengatakan RTLH ini masih menjadi persoalan yang diterima dari masyarakat. Untuk itu, rencanaya DPK (Dana Pembangunan Kelurahan) 2015 yang dibagikan Pemkot Mataram melalui BKM setiap tahunnya sebesar Rp 50 juta akan difokuskan untuk RTLH. Dengan harapan semua RTLH di wilayahnya bisa tertangani. (ynt)

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) – Persoalan sampah serta sedimentasi tidak hanya menjadi fokus perhatian Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga ikut ambil bagian menjaga lingkungan.

Belakangan ini, tumpukan sampah di saluran menjadi keprihatinan tersendiri sehingga Pemkot Mataram harus pro aktif turun ke masyarakat.

Komandan Distrik Militer (Kodim) 1606 – 05 Mataram, Kapten Inf. A. Siswantoro mengatakan, upaya dilakukan tersebut dalam bentuk karya bhakti untuk mencegah terjadinya banjir. Yang menjadi keprihatian adalah, tumpukan sampah di saluran Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur. Tumpukan sampah tersebut sangat memprihatinkan, karena sering menyebabkan banjir. “Kasian masyarakat sering kebanjiran,” kata Siswantoro di ruang kerjanya, Senin (9/3).

Dia mengaku, hampir 150 meter saluran tersebut tertutup sampah, sehingga ketika diangkat membuat masyarakat kewalahan. Beberapa warga terpaksa menyediakan TPA sementara untuk mengumpulkan sedimentasi. Dan sebagian diantaranya dijadikan talud. “Berapa ton sudah kalau diangkut dengan mobil,” sebutnya. TNI katanya, sebagai aparat tidak hanya fokus terhadap tugas menjaga ketahanan negara, melainkan harus menanamkan sikap kepedulian terhadap

(Suara NTB/ist)

GOTONG ROYONG - Babinsa dari Kodim 1606 - 05 Mataram bersama masyarakat bergotong royong mengangkut tumpukan sampah di Lingkungan Anyar Kelurahan Pagesangan Timur. lingkungan.

Terlebih TNI diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendukung swasembada beras. Oleh karenanya, persoalan lingkungan juga menjadi bagian yang diperhatikan.

Siswantoro meminta, ke depan Pemkot Mataram lebih peduli dan lebih cepat melakukan penanganan secara awal. Artinya, tidak menunggu terjadi banjir melainkan pencegahan lebih dini. (cem)

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PPI Kuranji Dibangun Sia-sia Giri Menang (Suara NTB) Warga Kuranji Bangsal, Lombok Barat, berharap agar Pusat Pendaratan Ikan (PPI) setempat yang dibangun sekitar enam tahun lalu difungsikan optimal.

Bangunan yang terdiri dari dermaga dan tempat pengolahan ikan itu total tak memberi manfaat besar kepada masyarakat.

Pantauan Suara NTB, Senin (9/3), PPI Kuranji, terutama bagian dermaganya praktis hanya dijadikan tempat untuk memancing para nelayan. Besi-besi pelindung di sepanjang badan dermaganya telah habis dicopot, entah oleh siapa.

Empat bangunan pendukung lainnya, yang rencananya disiapkan sebagai kantor pengelola dan tempat pengolahan ikan itupun berdiri sia-sia, dengan tembok bangunan yang dipenuhi banyak coretan, atap dan plafon banyak yang rusak. Terlihat sangat kotor, bahkan beberapa ruangannya dijadikan tempat membuang kotoran.

“Rencananya, PPI ini sebagai tempat berlabuhnya para nelayan dari Bali yang ingin menjual ikannya. Kita sangat berharap waktu itu, tapi apa, sampai sekarang dermaganya saja sudah banyak yang tergerus tidak ada yang ngurus,” kata Ketua Kelompok Wanita Nelayan di sana, Ipa Misnah.

Pada waktu itu, masyarakat setempat sudah banyak yang membuat kelompok, menyambut beroperasinya PPI Kuranji, dan telah banyak berharap kampung nelayan mereka akan hidup jika didatangi banyak nelayan dari Bali. Tetapi tanpa ada penjelasan, justru PPI tersebut hanya dibangun lalu ditinggalkan.

“Ibu-ibu di sini kerjanya beli ikan dari ne-

(Suara NTB/bul)

BELUM OPTIMAL - Bagian dermaga PPI Kuranji, Lombok Barat, yang tidak berfungsi optimal. Beberapa warga sedang memancing ikan di ujung dermaga, Senin (9/3). layan di Ampenan, itu yang kita jual lagi. Ada ikan beku, ada juga ikan segar,” katanya.

Sebab tidak adanya kejelasan, salah satu bangunan yang rencananya akan dijadikan kantor pun kemudian dibuat sebagai salah satu tempat belajar bagi anak-anak nelayan yang berusia dini. Tetapi, tetap tidak berprogres juga, hingga akhirnya salah satu bangunan itu kini hanya dihiasi papan pelang PAUD. “Mudah-mudahan dermaganya bisa dihidupkan lagi,” demikian Misnah.

Kades Kuranji Dalam, Sukadin, berharap penyelesaian pembangunan dermaga dan pusat pengolahan ikan tersebut telah disambungnya kepada pemkab Lombok Barat.

Tetapi hingga saat ini menurutnya tidak

ada respon infrastruktur PPI yang dibangun sia-sia itu. Lahan yang digunakan sekitar 6 are milik Pemda setempat, itu pun hingga kini tidak ada kejelasan.

“Sejak jadi Kadus (Kepala Dusun) kita selalu suarakan dan tekan pemerintah agar PPI dihidupkan, karena rencana awalnya dermaga tersebut dibuat untuk persinggahan para nelayan, menampung hasil tangkapan dan melakukan pengolahan,” terangnya.

PPI itu diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kuranji.

“Atas nama pemerintahan di Desa, kami sangat berharap PPI dihidupkan.

Karena PPI ini sudah menjadi harapan untuk memberdayakan masyarakat,” demikian Sukadin. (bul)

Jangan Percaya Calo TKI

(Suara NTB/dok)

BELUM OPTIMAL – Gedung Rumah Mutiara Indonesia (RMI) yang belum berfungsi optimal di dekat Bandara Internasional Lombok (BIL).

RMI Sebaiknya Jadi Pusat Penjualan Batu Akik Mataram (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) ingin memanfaatkan gedung Rumah Mutiara Indonesia (RMI) sebagai Pusat Penjualan Batu Akik. Gedung yang dibangun oleh Kementerian Kelautan Perikanan tak jauh dari kawasan BIL itu hingga saat ini tak berfungsi sesuai konsep awal.

Wakil Bupati Loteng, Normal Suzana belum lama ini mengungkap telah adanya rencana Bupati H. Suhaili FT untuk menjadikan RMI lebih berprogres dengan menjadikannya sentra penjualan batu mulia.

“Memang ada konsep pak Bupati untuk menjual batu mulia untuk memanfaatkan bangunan itu (RMI). Karena prospeknya lebih menjanjikan,” kata Normal Suzana.

Sebab hingga kini, pemerintah daerah setempat juga belum melihat aktivitas pasti dari RMI tersebut. Soal apa yang menjadi kendala tidak jalannya RMI itu, wakil bupati menegaskan itu kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dinas terkait di Provinsi NTB. “Apa kendalanya, kita juga tidak tahu,” demikian ditegaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si berkilah bahwa bangunan tersebut telah difungsikan. Tetapi beroperasi hanya empat hari dalam seminggu, Senin hingga Kamis.

Untuk menunjukkan aktivitas di RMI, menurut Kepala Dinas, kendaraan operasional di RMI digunakan rutin selama empat hari itu untuk mengantar - jemput para perajin mutiara yang ada di Kota Mataram.

“Aktivitas di situ sudah ada,

RUPA-RUPA

TRAVEL

sudah jalan sejak lama. Cuma saja hanya empat hari Senin sampai Kamis. Memang belum maksimal tetapi akan dimaksimalkan,” ujar Aminollah di Mataram, Senin (9/3).

Rencananya, bagian dalam RMI akan direnovasi kembali oleh Kementerian Kelautan Perikanan melalui Dirjen P2HP. Sebab konsep dalam bangunan yang ada sekarang belum begitu sesuai, sehingga tahun anggaran 2015 ini akan dilakukan renovasi total.

“Tinggal tunggu renovasi ulang dulu di dalamnya. Karena yang sekarang agak los, makanya mau ditata ulang,” imbuhnya.

Rencana lainnya, RMI akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pertemuan antara asosiasi pengusaha, agen travel dan pemilik para pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan. “Kita minta respon semua teman-teman pengusaha, bagaimana memaksimalkan keberadaan RMI selain tempat bertransaksi jual beli mutiara asli NTB,” demikian Aminollah. (bul)

MASIH banyak calon TKI yang memanfaatkan jalur ilegal ketimbang jalur resmi untuk bisa bekerja di luar negeri.

Dampaknya, tidak sedikit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diperlakukan semena-mena oleh majikan di luar negeri, dan saat dipulangkan, baik dalam keadaan sehat maupun sudah tak bernyawa, cukup sulit untuk mengurusnya. Menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan itu, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinas STT) Lotim mengimbau kepada masyarakat agar tidak percaya kepada tekong (calo). Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas STT Lotim, M. Supriyadi S.Pd, Senin (9/3).

Beberapa alasan TKI memilih lewat pintu belakang alias tekong, salah satunya, tidak mau repot alias ingin mengantongi dokumen ketenagakerjaan secara instan. Karena, masyarakat beranggapan bahwa menggunakan jasa tekong lebih murah. Akan tetapi, terkait dengan masyarakat yang menjadi TKI dan memakai jalur tekong, hal itu dinilai bisa merugikan TKI itu sendiri. Karena, dari segi pembiayaan biasanya lebih mahal dan banyak lagi faktor lainnya yang bisa merugikan TKI itu sendiri. Akan tetapi, jika para TKI menggunakan jalur resmi atau melalui pemerintah, maka pihak pemerintah juga akan bertanggung jawab penuh terhadap TKI, mulai dari pemberangkatannya, penempatan sampai pemulangannya.

“Beberapa kasus TKI yang ditembak itu, setelah kita telusuri ternyata sebagian besar menggunakan paspor pelancong. Sehingga, kita agak kesulitan untuk mengurus pemulangannya, karena mereka masuk dalam TKI ilegal,” terangnya. Ia menambahkan, selama TKI itu melalui jalur resmi maka pihak dinas yang mendapatkan keluhan dari TKI maka akan langsung merespons TKI tersebut dengan berkoordinasi dengan Kemenlu di negara ditempatkannya TKI tersebut.

“Kita selalu berharap supaya masyarakat yang ingin merantau supaya tidak terlalu percaya sama bujuk rayuan tekong. Akan tetapi, jika melalui jalur formal, maka TKI tersebut nantinya akan ada pelatihan,” imbuhnya. (yon)

M. Supriyadi (Suara NTB/yon)

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rp 12 Miliar Jadi Silpa Inspektorat Gandeng BPKP DALAM upaya menyusun laporan keuangan yang baik, Inspektorat Lombok Timur (Lotim) secara khusus menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Kehadiran BPKP di Lotim sengaja diminta Inspektorat yang secara khusus akan membantu dalam proses review laporan keuangan yang telah dilakukan unsur pemerintahan di Lotim.

Inspektur pada Inspektorat Lotim, Haris di Selong, Senin (9/3), menjelaskan pelibatan BPKP, karena Lotim menginginkan laporan keuangan yang tersaji bisa lebih teliti. Apalagi merupakan institusi yang profesional dalam melakukan audit dan menyusun laporan keuangan.

Permintaan khusus Inpektorat Lotim ke BPKP itu, katanya, tidak menyalahi aturan. “Kita memang boleh meminta untuk membantu,” ucapnya. Dikatakan pula yang menjadi poin penelusuran adalah angka-angka dalam laporan keuangan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undanagn, sebelum semua laporan keuangan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diperiksa reviewnya oleh Inspektorat.

Pihak inpektorat memerlukan teknis laporan keuangan yang detail dan tentunya tidak menyalahi aturan. Adapun laporan yang diperiksa adalah laporan keuangan tahun 2013 dan laporan keuangan 2014. “Selama saya jadi inspektur ini sudah dua kali,” tuturnya.

Harapan terakhirnya, dengan pelibatan BPKP ini dapat tersusun laporan keuangan jelas dan Inspektorat memahami bagaimana dalam menuangkannya.

Pasca proses review laporan keuangan itu, selanjutnya akan dilakukan audit oleh BPK. BPK yang memberikan opini laporan tersebut wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian atau justru disclaimer.

Ditambahkan, dalam laporan dan hasil-hasil audit yang dilakukan Inspektorat sebelumnya ada sejumlah temuan yang diindikasikan menimbulkan kerugian daerah. Hal-hal itu pun menjadi bagian yang diperiksa oleh Inspektorat yang dibantu oleh BPKP ini. (rus) Haris (Suara NTB/dok)

Dinilai ’’Mbalelo’’

Semua Anggota Dewan dari Gerindra Terancam PAW Selong (Suara NTB) Lima anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinilai telah mbalelo. Mereka dianggap kompak telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar konstitusi partai. Kelima anggota Fraksi Gerindra itu pun terancam Pemberhentian Antarwaktu (PAW).

Demikian penegasan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Lotim, Syawaluddin. Menjawab media di Selong, Senin (9/3), Syawaluddin menyebut telah terjadi puncak ketidakpatutan dari anggota Fraksi Gerindra saat semuanya tidak hadir dalam Rapat Koordinasi Partai, Minggu (8/3) lalu.

Padahal, partai yang memegang teguh jalur komando ini sudah memerintahkan seluruh kader dan anggota Dewan mengikuti pertemuan yang dihadiri Ketua DPD Gerindra NTB dan perwakilan dari DPP Gerindra.

Menurutnya, tidak ada alasan sebenarnya bagi seluruh kader partai termasuk yang duduk di kursi Dewan untuk tidak mengikuti acara partai. Acara yang diakui awalnya akan digelar tanggal 12 Maret itu terpaksa dimajukan, karena sejumlah pertimbangan. Keputusan memajukan acara pun sudah diketahui seluruh kader, sehingga tidak ada alasan untuk tidak hadir.

Ancaman PAW, lanjutnya tidak saja karena alasan ketidakhadiran. Ada sejumlah aturan prinsip yang dipandang telah dilanggar oleh seluruh wakil rakyat Lotim dari Gerindra ini.

Karenanya, selaku Ketua DPC ia sebelumnya telah melayangkan surat teguran tertulis kepada seluruh anggota fraksi.

Antara lain mengingatkan tentang tugas pokok kader partai.

Mereka juga diperingati agar terus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan dan laporan kinerja selama menjadi wakil rakyat. ‘’Akan tetapi, sejauh ini surat teguran itu tak pernah direspons,’’ keluhnya.

Pihaknya siap akan melayangkan surat teguran kedua. Sangat disesalkan Syawaluddin, tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Gerindra di DPRD itu tidak terlaksana dengan baik. Bahkan terkesan sudah mulai melawan ketentuan partai.

Anggota fraksi Partai Gerindra, Muallani saat dikonfirmasi membantah alasan kesengajaan tidak hadir dalam pertemuan rakor tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran seluruh fraksi, karena ada agenda kunjungan insidentil ke Kementerian Sosial.

Informasi awal, ujarnya, rakor akan digelar tanggal 12 Maret.

Namun tidak diketahui tiba-tiba dimajukan. Sementara seluruh anggota Dewan dari Gerindra ini sedang berada di Jakarta.

Rombongan fraksi berangkat ke Jakarta Kamis lalu dan pulang Minggu. Sehingga semua tidak bisa hadir dalam pertemuan dengan para pimpinan Gerindra akibat terbentur waktu.

“Posisi kami waktu itu masih di Jakarta,” terang Muallani.

Kepada jajaran Kemensos, Gerindra ini menanyakan soal isu pergantian raskin. Jawaban Kemensos, memang ada wacana untuk diganti dalam bentuk uang yang akan masuk ke rekening masing-masing rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin.

“Ke depan rencananya bukan dalam bentuk beras lagi,” ungkapnya mengutip pernyataan pejabat dari KemenSyawaluddin sos. (rus)

Ragapim DPRD KLU Tolak Bahas Raperda Anggaran Penyertaan Modal Tanjung (Suara NTB) Rapat gabungan pimpinan (ragapim) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (9/3), akhirnya secara resmi memutuskan menolak membahas Draf Raperda Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB dan PDAM KLU. Dengan demikian, Rp 12 miliar (termasuk aset yang siap dilepas) dipastikan akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD murni 2015.

Menurut Ketua Banleg DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag, pihaknya tidak dapat meluluskan usulan pengajuan draf Raperda Penyertaan Modal yang diajukan eksekutif mengingat eksekutif sangat terlambat menindaklanjuti usulannya. Draf Raperda oleh Bagian Hukum Setda KLU, baru dimasukkan ke DPRD pada Kamis (5/3) lalu. Padahal kalangan DPRD, telah 4 kali melakukan rapat yang disertai imbauan dan desakan agar draf diusulkan lebih cepat.

“Begitu RAPBD diketok (pertengahan Desember 2014), besoknya kami langsung menggelar rapat. Kami sampai 4 kali melakukan pertemuan, termasuk dengan jajaran Direksi PT. Bank NTB, selalu mengimbau agar ek-

sekutif mengajukan draf lebih awal,” ungkap Zarkasi, usai Ragapim, Senin kemarin.

Politisi PKPI ini menegaskan, selain waktu yang sangat mepet, belum ada alasan mendasar yang menyebabkan unsur pimpinan di tubuh lembaga legislatif KLU untuk memasukkan pembahasan draf penyertaan modal ke dalam prolegda masa sidang pertama (berakhir 30 April).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada unsur yang memenuhi draf Raperda Penyertaan Modal dapat dibahas.

“Sesuai dengan UU 71 tahun 2014 pasal 41 ayat 5, menyebutkan penyertaan modal pada perusahaan milik negara, perusda atau perusahaan swasta harus berdasar-

Tanjung (Suara NTB) Presentasi usulan pembangunan Global Harbour untuk terbangun di Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah dilakukan oleh Pemda KLU, Pemprov NTB di hadapan Presiden Joko Widodo, Selasa pekan lalu, disambut positif Komisi VII DPR RI. Salah satu anggota VII DPR RI asal NTB, Dr. H. Kurtubi, M.Sc., menegaskan dirinya siap mengawal agar pemerintah pusat bisa menandatangani Global Harbour pada kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pemerintah pusat.

“Dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan Direktur PLN, saya di Komisi VII akan mengawal usulan ini. Secara pribadi dan kelembagaan, saya mendukung penuh supaya Bandar Internasional masuk ke NTB, khsusunya KLU,” kata Kurtubi, dalam sesi Jumpa pers dengan Bupati KLU, di Hotel Medana Bay Marina, Senin (9/3).

Menurut Kurtubi, ada dua pekerjaan rumah cukup berat yang diemban oleh anggota DPR RI asal NTB saat ini. Selain mengawal Global Harbour, pihaknya juga akan mengawal terbangunnya smelter pengolahan konsentrat PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa.

Secara geografis, jelas dia, terbangunnya infrastruktur berskala internasional tersebut di KLU sangat masuk akal dan lebih efisien dan strategis menurut teori bisnis. Pertama, Selat Lombok memiliki kedalaman palung 3 - 4 kilometer dan lebar selat 50 km. Menurut ketentuan pelayaran armada tangker besar, kondisi tersebut sangat memadai dibandingkan Pelabuhan Internasional Balikpapan, Kalimantan Barat.

Menurut kalkulasi bisnis, pembangunan Bandar Internasional di KLU juga lebih menguntungkan dari pada Pelabuhan Internasional di Balikpapan. Sebagaimana keberadaan Global Harbour, maka di areal ini nantinya harus ada kilang minyak, perhotelan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dunia usaha. Menurutnya, dibandingkan Selat Makasar, Selat Lombok jauh lebih efisien secara bisnis. BBM yang dijual di Indonesia, bahan baku mentahnya masih diimpor hanya dari 1 kawasan saja, yakni Timur Tengah.

‘’Ke depan, dengan undangundang yang baru, ada kemungkinan bahan mentah dipasok dari negara-negara di kawasan Afrika Barat, seperti Angola. Artinya, tempat bongkar muat paling pas adalah KLU,” papar Kurtubi.

Selama ini, kata dia, Pertamina masih menggantungkan suplai dan ketersediaan minyak di Indonesia dari Pabriknya di Bontang, Kalimantan Barat. Untuk itu pula, ke depannya ia akan mendesak Pertamina menyediakan pabrik pengolahan minyak (BBM) di KLU. Karena sejatinya, Pertamina sejak zaman Belanda, hanya memiliki pabrik olahan minyak di satu tempat saja. Itu pun harus ditanggung dengan rasio biaya produksi sangat mahal.

“Dengan pabrik ada di KLU, maka lebih efisien untuk didistribusikan ke Bali, Jawa, dan NTT hingga Papua dibandingkan dengan distribusi dari Balikpapan. Saya ada argumen, mengapa KLU jauh lebih ekonomis,” tegasnya.

Atas dasar itu pula, Kurtubi menegaskan pula siap mengawal pembanguan infrastruktur yang bernilai di atas Rp 100 triliun ini masuk ke KLU. Kurtubi memperkirakan, pembangunan Bandar Internasional itu akan membutuhkan waktu paling singkat 5 tahun. Oleh karenanya, tanda tangan Presiden untuk menjadikan Global Harbour masuk pada KEK amatlah penting untuk mendapat dukungan seluruh masyarakat NTB. “Begitu balik ke Jakarta, saya langsung menginisiasi terbentuknya Kaukus Anggota DPR RI asal NTB. Kami di sana ada 10 orang, dan kami akan berjuang agar pada rapat kerja dengan pusat usul ini disetujui,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam menggiring mega proyek ini ke KLU, seluruh masyarakat NTB dari seluruh elemen harus melepas identitasnya.

Dimaksud Kurtubi, ia tidak ingin melihat masyarakat terkotak menurut partai, asal usul, melainkan siapapun yang berasal dari NTB harus bersatu untuk kemajuan NTB. “Selama ini perhatian pusat untuk NTB masih sangat kurang. Investor yang menanamkan modalnya dalam jumlah besar tidak pernah didorong ke NTB,” pungkasnya. (ari)

Dirikan PLTS, ESDM Sasar Desa Pelosok Dinas ESDM dan PP Lotim Hj. Rasmiah, mengharapkan, melalui PLTS diharapkan mampu dinikmati warga yang selama ini masih gelap gulita alias belum ada aliran listrik. “PLTS itu khusus untuk rumah tangga yang berada di pelosok yang dua sampai tiga tahun ke depan belum bisa terjangkau oleh listrik PLN,” ujar Kepala Bidang Energi pada Dinas ESDM dan PP Lotim Hj. Rasmiah, Senin (9/3).

Dijelaskannya, sebagian PLTS itu sudah terpasang, sehingga untuk menjawab kebutuhan masyarakat lainnya yang belum bisa terjangkau oleh

pada masa sidang pertama, ini tidak bisa kita paksakan, karena Anggota DPRD bukan robot,” cetusnya usai sidang.

Ketua Badan Kehormatan DPRD KLU, Abdul Gani, mengatakan pihaknya tidak pada konteks membahas draf pada masa sidang pertama sebagaimana keinginan eksekutif. Pihaknya lebih menyerahkan ke Banleg DPRD KLU untuk mengkaji lebih dalam, apakah layak Draf Penyertaan Modal ini dibahas atau tidak.

“Kita serahkan ke Banleg, kalau memang layak dilanjutkan, kita akan bahas, tetapi tentu tidak kita dorong untuk dibahas pada masa sidang pertama,” kata Gani.

Sementara unsur Pimpinan DPRD, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B, sebelum menutup rapat mengindikasikan draf Raperda Penyertaan Modal tidak bisa dimasukkan dalam masa sidang pertama. Selanjutnya ia juga sepakat dengan usulan beberapa unsur pimpinan di ragapim, bahwa persoalan ini akan dikaji oleh Banleg. (ari)

Kurtubi Siap Kawal KEK ”Global Harbour”

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Pengembangan energi terbarukan dan alternatif, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terus dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Perindustrian dan Perdagangan (ESDM PP) Lombok Timur (Lotim).

Langkah itu sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat pedesaan yang ada di Lotim, terutama yang belum menikmati aliran listrik, karena lokasinya berada di pelosok dan tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Kepala Bidang Energi pada

kan pada perda. Pada PP 58 tahun 2005 pasal 75 juga mengatur harus dengan perda. Sedangkan pada Permendagri No 1 tahun 2014, pasal 16 menyebut penyusunan produk hukum daerah (perda, red) harus melalui prolegda,” paparnya.

Sebagaimana draf raperda ini terlambat diajukan, hanya ada 3 syarat untuk bisa dijadwalkan oleh banleg. Pertama, merupakan perintah undang-undang, kedua merupakan kerjasama baru dan ketiga bersifat emergency atau darurat. Untuk ketiga alasan ini, draf pun tidak memenuhi mengingat pada RAPBD, DPRD KLU telah menyetujui penyertaan modal yang diusulkan sebesar Rp 8,5 miliar, serta dilepasnya aset terminal senilai Rp 3,5 miliar.

“Pada prinsipnya, tidak ada satu pun Anggota DPRD yang tidak mendukung penyertaan modal. Tetapi karena eksekutif ini lelet dan cenderung meremehkan, inilah akibatnya. Kalau kita setback, kebanyakan paripurna di DPRD didesak oleh eksekutif yang tidak peduli. Sangat keliru kita kalau ini kita turuti lagi,” cetus Zarkasi.

Sementara Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., kembali tegas mengatakan draf pernyataan modal sulit untuk dapat dibahas disisa waktu masa sidang pertama yang sangat mepet. Masa sidang pertama akan berakhir sampai 30 April.

Dari tanggal kemarin, terhitung sisa waktu efektif hanya 39 hari.

Pada masa itu, beberapa agenda sudah menunggu yaitu pembahasan LKPJ Bupati untuk sisa akhir masa jabatan dan LKPJ tahun anggaran.

“Ini pun memakan waktu sampai 30 hari, kalau-kalau pengajuan LKPJ juga tidak molor. Sementara teman-teman juga harus mengikuti masa reses selama 3 hari. Jadi

listrik PLN itu. Saat ini pihak dari Bidang Energi terus melakukan survai ke kecamatan-kecamatan yang memungkinkan dua sampai tiga tahun ke depan belum bisa dijangkau oleh PLN, seperti di Kecamatan Sembalun, Suela dan Jerowaru. “Saat ini kita sedang lakukan pendataan dulu, jangan sampai nantinya kita memunculkan data, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun tetap sasaran utamanya adalah masyarakat terpencil dengan syarat masyarakat itu harus bisa bertanggung jawab,” imbuhnya.

Pihaknya berharap upaya pemerataan penerangan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa terealisasi sedikit demi sedikit, walaupun hanya lewat PLTS. Karena, adanya PLTS diharapkan membantu masyarakat. Selain itu, ia juga sangat berharap kepada rumah tangga baik yang sudah maupun akan menerima bantuan PLTS dari pusat maupun DAK itu supaya bertanggung jawab, sehingga bisa awet dan bertahan lama dengan membuat organisasi masyarakat setempat. (yon)

(Suara NTB/bul)

PRODUKSI GARAM - Beginilah proses produksi garam lokal di Padak Tanjung Luar Lombok Timur. Sebagai usaha berskala lokal, pengusaha garam membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dari segi permodalan. Padahal, usaha ini dinilai sangat menjanjikan.

Pansus Pupuk

Tuntut Pemerintah Sajikan Data Lengkap Selong (Suara NTB) Panitia khusus (Pansus) DPRD Lombok Timur (Lotim) yang akan menggali persoalan di balik kelangkaan pupuk menggelar rapat perdana jajaran pemerintah terkait dengan persoalan pupuk, Senin (9/3).

Dalam pertemuan itu, anggota Pansus meminta eksekutif menyajikan data lengkap. Diminta pula untuk dihadirkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan. Jika tidak diindahkan, pansus berhak melakukan pemanggilan secara paksa.

Wakil Ketua Pansus, H. Lalu Hasan Rahman menegaskan agar Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) membawa lengkap seluruh data yang diminta pansus. Penilaiannya, dalam pembahasan perdana kemarin, biasa seperti orang rapat komisi. “Pansus itu beda dengan rapat komisi,” katanya.

Dalam rapat pansus, diingatkan anggota pansus memiliki kewenangan untuk menyelidik lebih mendalam di balik persoalan yang dipansuskan. Pansus

bisa mengungkap kasus dugaan pelanggaran hukum dan bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Dikarenakan belum puas dengan sajian data yang disuguhkan eksekutif, Politisi Golkar itu meminta rapat pansus itu diskor dan diagendakan pertemuan selanjutnya dengan sajian data yang jauh lebih lengkap.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Baidillah ini tidak berlangsung lama. Pansus selanjutnya mengagendakan untuk dilakukan rapat kembali dengan menghadirkan satu persatu instansi terkait guna mempertajam persoalan di balik problem pupuk itu.

Lotim Kekurangan Pupuk Kepala Distannak Lotim, Zaini mengungkap adanya ketimpangan jumlah dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pupuk Urea disebut kurang sekitar 5.732 ton, pupuk SP-36 kekurangan sampai 2.645 ton, Pupuk ZA kekurangan hingga 2.502 ton, NPK kurang 5.309 ton dan pupuk organik 19.276 ton, Hal ini dilihat dari hitungan RDKK tersebut, untuk urea dibutuhkan 38.322,82 ton, SP 36 dibutuhkan sebanyak

(Suara NTB/rus)

RAPAT PANSUS - Suasana rapat pansus pupuk bersubsidi di gedung DPRD Lotim, Senin (9/3).

8.145.10 ton, ZA dibutuhkan sebanyak 7.152,85 ton, NPK dibutuhkan 14.809,32 ton dan organik dibutuhkan sebanyak 24.276,70 ton. Sementara itu, kuota yang diberikan sebanyak 32.500 ton urea, Sp-36 5.500 ton, ZA sebanyak 4650 ton, NPK sebanyak 9.500 ton dan Pupuk Organik hanya 5.000 ton.

Sekretaris BP4K Mutawalli menyebut jumlah kelompok tani di Lotim tercatat sebanyak 2.449. Terdiri dari 2.365 poktan dan 84 kelompok perkebunan.

Total luas areal yang membutuhkan pemupukan seluas 71.393 ha.

Tugas penyuluh bimbing poktan susun RDKK tersebut. Sejauh ini dipandang memang terjadi kelangkaan disebabkan sejumlah faktor.petani yang tidak menggunakan pupuk secara berimbang dan lebih dominan menggunakan pupuk urea.

Dalam ketentuan, penggunaan pupuk urea sebenarnya hanya 225 kg/ha.

Akan tetapi petani memakai 300-350 kg/ha. Akibat berlebihan menggunakan pupuk itulah yang membuat terjadi berebut pupuk.

Asisten II, H. Syarif Waliyullah, mengaku senang dan menyambut baik keberadaan Pansus. Persoalan pupuk diakui itu-itu saja.

Saat dipertanyakan kepada produsen dan distributor semua mengaku tidak masalah. Faktanya, di tengah masyarakat selalu mempersoalkan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk.

Sebenarnya, katanya tidak ada alasan terjadi langka. Pasalnya, sistem distribusi menggunakan RDKK. Dalam hal ini, pihaknya mensinyalir, penyusunan RDKK yang dimainkan.

“Saya tidak tahu juga soal itu, ada permainan mungkin dari pihak tertentu,” demikian ucapnya. (rus)

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5 (Suara NTB/kir)

SEDOT PASIR - Salah seorang penambang pasir sedang menyedot pasir di salah satu waduk di Dusun Cerorong Desa Pemepek Pringgarata Lombok Tengah (Loteng). Menjadi penambang pasir merupakan salah satu mata pencarian warga setempat. Desa Pemepek merupakan salah satu sentral galian C jenis pasir di Loteng. Dalam sehari berton-ton pasir keluar dari wilayah ini ke sejumlah wilayah di Loteng dan daerah lainnya di Pulau Lombok.

Kembangkan Kawasan Mandalika Resort

(Suara NTB/dok)

Ogah Lepas Lahan BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, menegaskan Pemda tidak akan menyerahkan lahan aset SMP 2 Gunung Sari ke ahli waris yang mengklaim lahan tersebut.

Pemda, katanya, tidak serta merta menyerahkan lahan aset milik daerah ketika ada klaim dari masyarakat.

Untuk membuktikan kepemlikan lahan tersebut, Bupati menyarankan ahli waris menggugat ke pengadilan. Ketika ada keputusan di pengadilan, maka tentunya pemda bisa mengambil langkah. “Tidak serta merta begitu ada orang mengklaim lalu Pemda menyerahkan aset, kan harus ada bukti yang kuat. Silahkan ke pengadilan, supaya lebih jelas,” ujar bupati di Kantor DPRD Lobar, Senin (9/3).

Menurut bupati, jika ahli waris merasa memegang bukti yang kuat, maka dipersilakan menempuh jalur pengadilan supaya status kepemilikan lahan ini jelas.

Ketika pemerintah diminta melakukan ganti rugi, bupati justru balik bertanya. Baginya, apa yang mau diganti rugi, sebab lahan itu masih aset Pemda. Selama belum ada keputusan pengadilan, pihaknya tidak bisa menentukan langkah selanjutnya.

Sementara itu kepala Kantor Aset Daerah, Mahnan menunggu ahli waris menggugat ke pengadilan, sebab saat ini pemda yang menguasai fisik lahan tersebut. Hasil keputusan pengadilan inilah yang akan ditunggu untuk mengambil langkah selanjutnya.

Jika ahli waris menang di pengadilan, maka tentunya Pemda akan mengkaji untuk mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi lahan. (her)

Beroperasi Diam-diam

Aparat Hentikan Hiburan di Warde Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) bersama aparat Polsek Kediri menghentikan aktivitas hiburan karaoke di hall Hotel Warde, Senin (9/3) dinihari, tindakan ini dilakukan lantaran belum ada surat resmi dari Pemda yang memperbolehkan hotel dan restoran tersebut kembali beroperasi. SK pencabutan izin sementara dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lobar belum dicabut, sehingga dinilai masih berlaku.

Penegasan ini disampaikan Kepala Satpol PP Lobar, I Nengah Sugiartha, Senin (9/3). Diakuinya, dirinya langsung memimpin tim Satpol PP melakukan operasi ke Hotel Warde, sedangkan aparat dari Polsek Kediri dipimpin langsung Kapolsek, AKP Nuraini.

Setiba di lokasi, petugas masih menemukan adanya aktivitas hiburan di hall hotel tersebut. Lalu sekitar pukul 00.30 dini hari para petugas menghentikan kegiatan hiburan. Di hall tersebut, ditemukan belasan partner song (PS) yang tengah menghibur tamu. “Karena SK pencabutan izin sementara belum dicabut, maka aktivitas itu kami hentikan,” tegasnya.

Menurutnya, masa tenggat sanksi pencabutan izin sementara selama 30 hari telah berakhir. Namun untuk boleh beroperasi harus ada surat pencabutan dari BPMP2T Lobar. Terhitung tanggal 4 Maret, berakhir sanksi tersebut, namun katanya tidak serta merta hiburan itu bisa dibuka.

“Jadi prosedurnya konfirmasi ke perizinan untuk mencabut SK penutupan sementara, tentunya dengan SK,” terangnya.

Dari hasil penjelasan pengelola Warde, ujarnya, mereka berani beroperasi, karena masa sanksi pencabutan izin sementara telah berakhir. Setelah menerima penjelasan dari petugas, Pihak Warde pun sanggup pada malam mendatang tidak buka lagi sampai ada SK pencabutan dari BPMP2T. Pihak Warde juga menandatangani surat pernyataan tidak lagi mengoperasikan karaoke. Pengelola mengaku, pihak perizinan memberikan izin membuka hall, namun room karaoke tidak boleh, sehingga pengelola Warde pun membuka hall. (her)

(Suara NTB/ist)

HENTIKAN - Petugas Satpol PP dan Polsek Kediri memasuki hall Hotel Warde untuk menghentikan aktivitas hiburan, Senin (9/3) dinihari. Penghentian hiburan ini, karena belum ada pencabutan terhadap SK pembekuan izin sementara untuk hiburan.

Agustus, Dua Investor Mulai ’’Action’’ Praya (Suara NTB) Pengembangan kawasan Mandalika Resort Pujut Lombok Tengah (Loteng) perlahan mulai menunjukkan titik terang. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana dua investor besar bakal mulai action membangun fasilitas perhotelan bulan Agustus mendatang.

“Kendati terbilang lamban.

Tapi pengembangan kawasan Mandalika Resort sudah mulai menemukan titik terang,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, usai membuka kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten di Aula IPDN Kampus NTB, Senin (9/3).

Meski demikian, bupati tidak menjelaskan dua inves-

tor yang akan mulai membangun faslitas perhotelan di kawasan Mandalika Resort tersebut. Tapi yang jelas sudah ada kepastian, kalau kedua investor tersebut akan mulai membangun. “Rencananya bulan Agustus mendatang,” terangnya.

Ia pun mengaku, kepastian rencana pembangunan fasili-

tas hotel tersebut sedikit tidak mulai mengikis keraguan sejumlah pihak akan ketidakjelasan proses pengembangan kawasan Mandalika Resort. Alasannya, banyak pihak yang masih ragu kalau kawasan tersebut akan bisa dikembangkan, termasuk Pemkab Loteng.

Munculnya keraguan bany-

ak pihak, menurut Bupati Loteng adalah suatu hal yang wajar. Pasalnya, proses pengembangan kawasan Mandalika Resort berjalan sangat lamban. Padahal kawasan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi salah satu kawasan strategis nasional yang sifatnya wajib mendapat perhatian pemerintah pusat.

Tapi pada kenyataannya, proses pengembangan kawasan tersebut terkesan tersendat-sendat. “Namun dengan adanya kepastian pemban-

gunan di kawasan tersebut, ada harapan kawasan Mandalika Resort bisa segera berkembang,” tegas Suhaili.

Sekarang ini, ujarnya, semua elemen masyarakat diharapkan bisa memberikan dukungan penuh atas pengembangan kawasan tersebut, sehingga pengembangan kawasan Mandalika Resort bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan.

“Kita pemerintah daerah juga akan terus berupaya maksimal memberikan dukungan,” tandas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

Tak Sesuai Spek, Bupati Lobar Ancam Tolak Proyek Dermaga Apung di Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, angkat bicara perihal proyek dermaga apung di Gili Gede Sekotong yang kini dibidik Kejaksaan. Jika proyek tersebut diserahkan ke daerah dan tidak sesuai spek, pemerintah daerah tidak akan menerima.

“Pemda belum terima proyek dermaga itu, kalau tidak sesuai spek, maka tidak mau kami terima,” tegas Bupati Lobar, Senin (9/3).

Menurutnya, proyek dermaga itu merupakan proyek bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

(KPDT). Pemda, katanya, hanya mengajukan, lalu pusat memberikan dan menyetujuinya. Pengerjaan proyek itu mulai dari KPA, PPK dan tender ditentukan pusat. “Semua spesifikasi dikendalilkan pusat, tidak diinterensi daerah,” ujarnya.

Sejauh ini diakui, pemda belum menerima proyek tersebut, jika sudah diserahkan secara penuh ke pihaknya, maka tentu akan dilakukan perawatan dan pemeliharaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lobar M. Syaikhu yang

dikonfirmasi terkait hal ini, mempersilakan aparat berwajib mengusut permasalahan dermaga tersebut. Sebab dipahami, hal ini merupakan tugas pihak kejaksaan. Mengenai proses penyelidikan oleh Kejaksaan, Saikhu menegaskan akan bersikap kooperatif.

Sejak masalah ini mencuat, Saikhu mengaku sama sekali belum dipanggil kejaksaan.

Begitu pula dengan bawahannya yang bekerja di lingkup Dishubkominfo Lobar. “Belum ada pemanggilan ke kami, Jika keterangan kami dibutuhkan kami akan bersikap kooperatif,” kata Saikhu. (her)

(Suara NTB/kir)

SALAM KOMANDO - Bupati dan Wabup Loteng, melakukan salam komando usai pembukaan Musrenbang Tingkat Kabupaten di Aula Kampus IPDN NTB, Senin (9/3).

Pastikan Diri Maju

Suhaili Buka Peluang Pakai Parpol Lain DISERAHKAN KE PUSAT - Pemkab Loteng sudah menyerahkan pembangunan PPN Awang ke pemerintah pusat. Pembangunan pelabuhan ini sempat terhenti, karena kontraktor sebelumnya tidak mampu menyelesaikan pembangunan tepat waktu.

(Suara NTB/bul)

Penyelesaian PPN Awang Diserahkan ke Pusat Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menyerahkan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Dusun Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut. Dengan begitu, tanggung jawab penyelesaian pelabuhan ikan terbesar di Loteng tersebut, kini sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (9/3). Bupati mengatakan, surat penyerahan kuasa penyelesaian pengerjaan proyek PPN Awang sudah ditandatangani. Dengan begitu, Pemkab Loteng kini tidak lagi memegang kendali penyelesaian pelabuhan tersebut. “Surat penyerahan kuasa penyelesaian PPN Awang sudah ditandatangani,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyerahan penyelesaian pembangunan PPN Awang bukan karena pemerintah pusat tidak percaya lagi kepada Pemkab Loteng.

Tetapi karena adanya keinginan kuat dari pemerintah pusat segera menyelesaian pembangunan PPN Awang.

Pasalnya, kalau penyelesaian pembangunan PPN Awang ditangani pemerintah pusat, maka

intervensi anggaran dari pemerintah pusat akan lebih besar lagi.

“Pemerintah pusat sudah menetapkan penyelesaian pembangunan PPN Awang sebagai prioritas. Sehingga bisa dipastikan, intevensi anggaran akan lebih besar lagi,” klaimnya.

Tahun ini saja, lanjut Suhaili, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 40 miliar untuk menyelesaikan pembangunan PPN Awang. Bahkan ada informasi kalau pada APBN Perubahan 2015 ini, akan ada penambahan anggaran lagi.

“Untuk anggaran penyelesaian pembangunan PPN Awang, tahun ini sudah ada dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Adanya intervensi anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat diharapkan PPN Awang bisa selesai, sehingga paling tidak tahun 2016 mendatang, PPN Awang sudah bisa dioperasikan. Walau sedikit molor dari target awal yakni operasi tahun 2015 ini.

“Prinsipnya, walaupun sedikit terlambat yang penting PPN Awang bisa segera selesai dan dioperasikan. Karena dengan beroperasinya PPN Awang itu nantinya, akan bisa menjadi pemicu dan pemacu pembangunan di sekitar pelabuhan

khususnya dan Loteng pada umumnya,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Loteng, H. Maulana Razak, menjelaskan, untuk pembangunan dermaga saat ini sudah masuk tahap pengerjaan dermaga utama. Sementara pembangunan dua dermaga lainnya sudah selesai.

Dermaga utama atau ketiga tersebut nantinya akan dijadikan tempat bersandar kapalkapal dengan bobot di atas 30 gross ton (GT). Sedangkan dermaga dua, diperuntukan bagi kapal dengan bobot lebih kecil.

“Jadi untuk saat ini, kapal dengan bobot belum bisa bersandar. Karena dermaganya belum selesai dikerjakan,” jelasnya.

Sebenarnya, pembangunan dermaga utama PPN Awang tersebut ditargetkan tuntas tahun 2014 lalu. Tapi dalam prosesnya, pengerjaan dermaga tidak bisa selesai tepat waktu hingga membuat rekanan yang mengerjakan proyek mendapat sanksi berupa denda keterlambatan hingga mencapai Rp 300 juta. “Dengan telah dialihkannya kewenang penyelesaian pembangunan PPN Awang ke pemerintah pusat, kita berharap PPN Awang bisa segera tuntas,” tegas Maulana. (kir)

Praya (Suara NTB) Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT.S.H., memastikan diri bakal maju pada Pilkada Loteng mendatang. Meski pada saat ini, kepastian ikut serta dalam pilkada masih belum pasti, karena terbentur persoalan dualisme kepengurusan di tingkat pusat.

Penegasan H.M. Suhaili FT, ini disampaikannya kepada wartawan, usai membuka Musrenbang Tingkat Kabupaten di Aula Kampus IPDN NTB di Praya, Senin (9/3). Terkait kendaraan politik yang akan digunakan, kalau Partai Golkar tidak bisa berpartisipasi pada pilkada mendatang, Suhaili mengaku tidak menjadi persoalan. Tidak menutup kemungkinan dirinya akan menggunakan partai politik (parpol) lain. “Banyak cara dan jalan yang bisa ditempuh,” tegas Suhaili yang juga Bupati Loteng ini.

Menurutnya, tidak ada yang pasti dalam politik dan juga tidak ada yang tidak mungkin.

Selama itu benar sesuai aturan, menggunakan kendaraan lain dalam pencalonan bukan jadi soal. “Banyak jalan menuju Roma,” seloroh Suhaili.

Kendati demikian, dirinya masih optimis partai yang dipimpinnya masih bisa berpartisipasi pada Pilkada Loteng mendatang, karena persoalan dualisme kepengurusan di tingkat pusat saat ini tengah dalam proses penyelesaian.

Sementara proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah masih cukup lama.

Adapun terkait pasangan yang akan digandeng, Suhaili menegaskan tetap akan meng-

gandeng Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, yang menjadi pasangan pada pilkada sebelumnya. Perihal kemungkinan Normal tidak akan mencalonkan diri kembali, lantaran terkendala aturan PNS, juga bukan masalah. “Tunggu ending nanti,” ujarnya.

Ia mengatakan, Normal merupakan pasangan pasti dan tidak bisa diganggu gugat lagi, karena sudah ada komitmen untuk maju dalam pilkada nanti. “Jadi paket MaiqMeres adalah pasangan abadi,” selorohnya.

Terkait koalisi tujuh parpol Loteng, mantan Ketua DPRD NTB tersebut mengaku sangat mengapreasi. Itu menunjukkan ada keinginan dari parpol-parpol di Loteng untuk membuat koalisi politik. Dan, itu hal yang baik bagi pembelajaran politik di daerah ini di masa mendatang.

Apalagi kalau kemudian semua parpol di Loteng bersatu membuat koalisi akan semakin baik.

Terpisah, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana mengaku belum menentukan pilihan.

Apakah akan maju kembali atau tidak pada Pilkada Loteng mendatang. Pasalnya, ada beberapa pertimbangan yang masih harus dipikirkan terlebih dahulu. Baru menentukan pilihan.

Salah satu terkait aturan PNS yang mengaruskan PNS untuk mundur jika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sehingga peluang untuk maju masing belum pasti. “Kita tunggu waktunya saja. Lagi pula waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah sendiri juga belum ada kepastian sampai saat ini,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tetapkan Bakal Cabup

(Suara NTB/arn)

KELUHAN - Warga menyampaikan keluhan soal minimnya fasilitas publik di UPT Brang Lamar ke anggota DPD RI, Prof. Farouk Muhammad, Senin (9/3).

UPT Brang Lamar Butuh Pembenahan Fasilitas Umum Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah masalah pembagian lahan usaha rampung, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Brang Lamar kecamatan Lunyuk butuh perbaikan fasilitas umum. Terutama jalan, listrik dan air bersih.

Hal ini berdasarkan keluhan warga Brang Lamar dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Senin (9/3). Salah seorang warga, Zainuddin mengeluhkan tentang kondisi fasilitas umum yang masih kurang. Termasuk soal keamanan karena adanya warga non transmigrasi yang masuk dan menguasai lahan cadangan transmigrasi di Brang Lamar. “Kami juga kesulitan soal makanan, karena produksi kami belum stabil,” urainya.

Terhadap hal ini, Farouk akan mengupayakan ke pemerintah pusat untuk segera membenahi UPT Brang Lamar karena masih dalam pembinaan kementerian terkait. Terutama fasilitas seperti jalan, air bersih dan listrik yang belum tuntas. Pemerintah juga diminta memperhatikan kesulitan soal produksi warga trans yang belum stabil. “Soal keamanan dengan adanya gangguan dari warga non transmigrasi yang menguasai lahan, saya langsung telepon Kapolda NTB agar masalah ini diperhatikan,” demikian Faouk. (arn)

PAN NTB Dinilai Inkonstitusional oleh DPD KSB

Taliwang (Suara NTB) Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Umar Mansyur, ST menyatakan manuver politik Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar yang bersepakat dengan sejumlah bakal calon dan parpol terkait Pilkada di KSB tidak sesuai dengan aturan partai yang berlaku. “Di partai kami ada mekanisme untuk menetapkan calon yang akan diusung di Pilkada. Dan apa yang dilakukan oleh ketua DPW PAN NTB itu tidak sesuai mekanisme,” tegas Umar Mansyur kepada sejumlah wartawan, Senin (9/3).

Dijelaskannya berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Parpol wajib membuka penjaringan bakal calon yang akan diusungnya di Pilkada. Hasil penjaringan tersebut nantinya akan dijalankan sesuai mekanisme aturan masing-masing di internal Parpol.

Dan di PAN sendiri proses penjaringan untuk pemilihan bupati atau walikota diawali dari DPD yang hasilnya diserahkan ke DPW untuk selanjutnya dibawa ke DPP guna peneta-

pan bakal calon yang akan diusung.

Umar menyatakan, sejauh ini mekanisme tersebut belum dilakukan di tingkat DPD PAN KSB. Karena itu ia menilai pernyataan ketua DPW PAN NTB tidak mengatasnamakan partai melainkan pribadi. “Kalau ada kader partai baik di DPP, DPW atau pun DPD yang mengusung calon tertentu, saya kira sah-sah saja. Tapi itu sikap pribadi yang kebetulan mungkin membawa-bawa nama partai.

Sebab kami secara konstitu-

sional partai belum melakukan mekanisme penetapan bakal calon,” tukasnya.

Dampak dari langkah inkonstitusional ketua DPW PAN NTB itu telah menimbulkan image negatif bagi partai berlambang matahari biru ini.

Salah satu yang paling dirasakan ungkap Umar, PAN khususnya di KSB dinilai tidak konsisten karena seakan sengaja bermain di “dua kaki”.

“Saya tegaskan di sini kami tidak bermain di dua kaki.

Bagaimana bisa seperti itu, kami kan belum menetapkan

(Suara NTB/bug)

Umar Mansyur

calon yang akan kami dukung.

Kecuali memang sudah kita jalani mekanisme dan menetapkan calon, tapi kemudian buat kesepakatan dengan pihak lain baru kami bisa dibilang seperti itu,” sesalnya.

Terlepas dari tindakan pribadi ketua DPW PAN NTB, Umar mengatakan, jelang Pilkada KSB pihaknya sejak

lama sudah menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon dan parpol untuk menjajal kemungkinan koalisi.

Kendati demikian, upaya tersebut masih dalam tataran penjajakan dan belum final karena secara kepartaian PAN harus tetap menjalankan mekanisme penjaringan.

“Sekarang kami di DPD akan membuka proses penjaringan sesuai mekanisme partai.

Jadi semua pihak saya harapkan menghormati ketentuan yang berlaku di partai kami,” tandas mantan anggota DPRD KSB dua periode ini.

Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum dapat tanggapan perihal bakal cabup dari PAN. Menurutnya, ia belum dapat berkomentar karena tengah menyiapkan langkah tertentu untuk menyikapi persoalan ini. (bug/aan)

Bupati Desak Newmont Bangun Smelter di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mendesak PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) membangun smelter di wilayah Sumbawa. Pemkab telah bersurat ke pemerintah pusat, untuk ikut mendesak PT. NNT tersebut.

Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik kepada wartawan, Senin (9/3), mengaku sudah berkoordinasi dengan Prof. Kurtubi (Komisi Pertambangan DPR RI) untuk mendesak pembangunan smelter. Upaya ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Gubernur NTB. Pembangunan smelter diharapkan memberikan multi player efek bagi daerah. Terutama bagi penambahan tenaga kerja lokal. Serta menghasilkan kawat tembaga lewat keberadaan smelter. Untuk itu diharapkan kerja sama dari pihak-pihak lain untuk bersama-sama mendesak pembangunan smelter tersebut. “Nanti pemerintah pusat yang mendesak Newmont agar dibangun smelter di sini, kita desak, saya sudah sepakat dengan ketua DPRD tanda tangan sama-sama,” tukasnya.

Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, menyambut positif pernyataan Bupati soal pembangunan smelter di Sumbawa.

Serta ikut mendorong pusat agar menekan PT NNT. Apalagi upaya tersebut sudah dilakukan sejak 2004 silam oleh DPRD Sumbawa. Pembangunan smelter itulah pemberdayaan yang sebenarnya terhadap beroperasinya perusahaan tambang. Dalam hal tersebut tidak ada tawar menawar dari pihak perusahaaan yang bersangkutan, perusahaaan berkewajiban mengupayakan pembangunan smelter tersebut, sesuai amanat UU Minerba No. 46.

“Nonsen jika perusahaaan tidak bisa membangun smelter di Sumbawa, walaupun dalam beroperasinya investor tersebut dikatakan sudah banyak kontribusi yang diberikan, padahal dalam kenyataannya hanya kulitnya saja yang diberikan untuk daerah,” cetusnya.Kalau memang perusahaan dalam hal ini tidak memiliki komitmen untuk membangun smelter, bagi bupati, maka tidak usah berinvestasi di Sumbawa. (ind)

Bupati Tuntut Kualitas Perencanaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menyampaikan, ada koordinasi yang harus dijaga antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa. Musyawarah harus selalu dijaga dan menjalankan tanggung jawab demi memenuhi kepentingan masyarakat.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, tahun 2014 yang (Suara NTB/dok) H. Jamaluddin Malik lalu, banyak sasaran pembangunan yang belum tercapai. Sepanjang tahun 2011 – 2014 tercatat ada 48 penghargaan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah.

“Pekerjaan rumah pemerintah daerah di tahun 2015, adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang telah direncanakan di APBD sebagai ikhtiar dalam mewujudkan semua sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk periode pembangunan jangka menengah tahap kedua. Percepatan pembangunan daerah selalu menuntut upaya-upaya luar biasa, terobosan, inovasi dan kreativitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melanjutkan apa yang sudah dan sedang dilaksanakan sampai dengan tahun 2015,” tandas JM, ketika membuka Musrenbang RKPD, Senin (9/3).

Musrenbang yang dilaksanakan merupakan Musrenbang untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa di tahun 2016. Tahun transisi sekaligus tahun pertama perencanaan pembangunan jangka menengah tahap ketiga dari empat tahapan pembangunan jangka menengah dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2005-2025. Menindaklanjuti hasil rumusan rancangan RKPD-2016 yang telah disepakati pada forum sebelumnya, Bupati Sumbawa berharap agar pada forum tersebut hasil rumusan rancangan RKPD dimaksud dapat didiskusikan lebih lanjut, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan prioritas pembangunan daerah di tahun 2016 yang akan datang.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. Iskandar D, M.ec.,Dev dalam laporannya menyampaikan Musrenbang yang dilaksanakan adalah Musrenbang untuk rencana tahun 2016.

Tahun 2016 adalah tahun pertama untuk periode perencanaan tahap ketiga di dalam instalasi tahapan pembangungan jangka panjang di Sumbawa. Sementara rencana pembangunan jangka menengah tahap ke 2 berakhir di tahun 2015. Acuan yang akan digunakan adalah rencana jangka panjang pada tahapan periode ke 3 dari RPJP Sumbawa 2005-2025, dan mengacu pada RPJM Provinsi periode 2014-2019 dan RPJM Nasional 2014 – 2019. Tidak mengacu kepada RPJM daerah, karena RPJM Daerah 2016-2020 belum terbentuk. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan, ada periode transisi pada RPJM periode sebelumnya, yang nanti akan menjadi arahan sehingga beberapa kebijakan umum yang tertuang di RPJM transisi tersebut termasuk di dalammnya adalah bahwa perencanaan pembangunan di tahun transisi diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesadaran hukum, kualitas dan elevansi pendidikan serta penguatan akuntabilitas pelayanan pendidikan. (arn)

(Suara NTB/ind)

CORET JALAN - Aksi coret jalan aktivis mahasiswa FKR Sumbawa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dituding lepas tangan atas masalah TKI, Senin (9/3).

FKR Tuding Pemerintah Lepas Tangan Soal TKW Sumbawa Besar (Suara NTB) Kelompok mahasiswa di Sumbawa Besar yang tergabung dalam Front Keadilan Rakyat (FKR), dalam aksinya, Senin (9/3), menuding Pemkab Sumbawa lepas tangan terhadap masalah yang dihadapi TKI/TKW di luar negeri.

Aksi yang digelar memperingati Hari Perempuan sedu-

nia tersebut dianggap sebagai moment yang tepat mengkritsi pemerintah terkait masalah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang banyak menuai permasalahan. Sehingga diharapkan ada perhatian pemerintah terhadap perlindungan para pekerja.

Seperti dikatakan koordinator lapangan aksi, Cempe Sastrawan, pihaknya menilai

pemerintah seolah-olah lepas tangan dengan permasalahan TKI. Malahan menggandeng Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang kemudian menimbulkan banyak kasus. Seperti masalah pemalsuan administrasi hingga kasus perdagangan manusia (trafficking).

“Kami kecewa terhadap Pemerintah Sumbawa, karena

Rosi D’Akademi 2 Butuh Dukungan Ekstra Membawa nama NTB dan khususnya Sumbawa, Rozi Dwi Anugerah, S.Pdi, atau Rosi D’Akademi 2 makin ramai diperbincangkan. Penyanyi daerah yang kini berjuang menapaki karir di pentas Dangdut Akademi 2 Indosiar. Keberhasilannya menembus babak final ikut mengangkat nama daerah. Apalagi setiap tampil Rosi selalu mempromosikan NTB dan Sumbawa, salah satunya melalui produk lokal khas Sumbawa yang makin dikenal publik.

KEBERADAAN Rosi bukan lagi soal perjuangan dirinya menjadi artis dangdut nasional. Tetapi lebih dari itu, tanpa disadari Rosi melalui kompetisi Dangdut Akademia 2 telah membuat nama NTB dan Sumbawa kian bergema di pentas nasional. Beberapa produk lokal, seperti madu Sumbawa, susu kuda liar Sumbawa hingga batu akik Sumbawa yang disebut sekaligus dibagikan Rosi setiap tampil, makin memperkukuh eksistensi Sumbawa dengan keunggulan kekhasan lokalnya. Apalagi selama ini, daerah lain kerap mengklaim produk Sumbawa, terutama madu Sumbawa. Dengan Rosi tampil dan menperkenalkan produk lokal tersebut, mempertegas sekaligus membantah klaim daerah lain. “Sebuah promosi gratis keunggulan

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

H. Ilham Mustami

Rachman Ansori

daerah yang sangat efektif,” terang Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami kepada Suara NTB, Senin (9/3).

Makanya, H. Ilham mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat NTB, terutama Sumbawa dan KSB untuk terus mendukung Rosi di D’Akademi 2.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, juga menyatakan Pemkab Sumbawa khususnya tak pernah bosan dan memberikan atensi untuk Rosi.

Melalui brodcasting SMS resmi Pemkab Sumbawa, media sosial seperti Facebook Humas Protokol hingga pengumuman langsung ke masyarakat melalui SKPD terkait setiap kali Rosi tampil. Termasuk di Radio Pemerintah Daerah (RPD) mengajak masyarakat memberikan dukungan melalui SMS. Salah satu isinya, “Saudara Kami warga NTB, Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu dimanapun berada. Dukung terus Rosi Sumbawa NTB”.

Keberadaan ROSI yang ikut mempromosikan Sumbawa sangat diapresiasi pimpinan daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda serta masyarakat Sumbawa. Tak hanya produk lokal, video klip lagu daerah yang sempat dinyanyikan Rosi

yang ditampilkan Indosiar juga ikut memperkenalkan budaya dan keindahan beberapa objek wisata di daerah ini.

Pantauan Suara NTB, “Demam” Rosi juga melanda masyarakat Sumbawa. Aktivitas keseharian masyarakat menyelipkan obrolan tentang Rosi yang kini sudah menembus babak final.

Yang secara tidak langsung ikut mengangkat nama daerah. Salah satunya batu akik khas Sumbawa juga makin terkenal. “Demam” ROSI dan “demam” batu akik yang saling menguntungkan.

Suami Rosi, Obi Pamungkas yang tak kenal lelah turun mencari dukungan, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang dan Wakil Gubernur, M. Amin S.H, M.Si serta seluruh masyarakat NTB. Kepada Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik dan Bupati KSB beserta seluruh jajarannya. Serta kepada seluruh masyarakat atas antusiasmenya mendukung hingga Rosi mulus menembus babak final. Namun mengingat perjuangan tambah berat di babak final, Obi berharap dukungan tak pernah berhenti. Agar setidaknya Rosi bisa menembus dua besar D’Akademy 2. (arn)

tidak ada tanggapan,” tandasnya.

Sebagai wujud kekecewaan terhadap pemerintah, massa aksi sempat mencoret ruas jalan di depan kantor Bupati dengan kata-kata yang menyindir seolah-olah pemerintah tidak bertindak dalam mengatasi persoalan TKI. Mereka juga kecewa dengan kebijakan pemerintah daerah

yang menyerahkan pengurusan TKI kepada swasta.

Mereka mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak memberikan pengawasan atas penempatan dan perlindungan terhadap TKI. Aksi ini tak berlangung lama. Setelah tak ada satupun perwakilan pemerintah menemui pendemo, para aktivis FKR membubarkan diri. (ind)

DPRD Desak Bantuan Korban Tanaman Puso Direalisasikan Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah setempat segera menyalurkan bantuan kepada petani jagung yang tanamannya terserang puso.

Sebagaimana diketahui di desa Kokar Lian kecamatan Poto Tano, sekitar 250 hektar tanaman jagung petani tidak dapat dipanen karena mengalami puso akibat tanaman mereka kekurangan air.

“Kalau memang ada bantuan dari pemerintah segera salurkan. Jangan tunggu sana, tunggu sini,” cetus ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin, ME kepada media ini, Senin (9/3).

Seingat dia, untuk peningkatan produksi jagung di APBD 2015 ini pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 150 juta. Anggaran itu pun ia minta agar disalurkan kepada petani yang saat ini mengalami kerugian akibat puso itu. “Kita kan punya anggaran di APBD. Sementara salurkan itu secepatnya dan kalau ada bantuan lain yang sumbernya dari tempat lain nanti saja. Yang penting yang ada dulu segera disalurkan,” cetusnya.

Aherudin mengaku belum mendapatkan laporan seputar bencana Puso itu.

Laporan terakhir yang diterima pihaknya soal kegiatan pertanian dari dinas terkait mengenai keterlambatan kegiatan tanam padi petani. “Saya belum up date informasi dari pertanian.

Makanya saya kaget kalau ada ratusan hektar jagung kita yang kena puso di Kokar Lian,” ungkapnya.

Menurutnya, perhatian kepada petani jagung di desa Kokar Lian perlu menjadi prioritas pemerintah.

Pasalnya wilayah ini merupakan lumbung produksi jagung daerah dengan lahan pertanian potensialnya yang sangat luas. “Harapan kita memang semua wilayah kita tingkatkan potensi pertanian jagungnya dan sentra utamanya di kecamatan Poto Tano,” sebutnya.

Selain untuk tanaman jagung yang tekena puso, Aherudin juga meminta Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) untuk memperhatikan kondisi tanaman padi petani di kecamatan Brang Rea. Sebab informasi yang diterima pihaknya, puluhan hektar padi petani mulai terserang wereng coklat. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

Kerjasama Bappeda Dompu dengan Harian Suara NTB

Harga Gabah Turun di Dompu

Program Ke-PU-an Mendominasi Kegiatan pada Sinkronisasi RKPD 2016 Dompu (Suara NTB) Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2015 tingkat Kabupaten Dompu didominasi kegiatan ke-PU-an dalam proses sinkronisasi pada bidang fisik. Peningkatan jalan Provinsi di pantai Mbuju – Lasi Kilo yang rusak akibat abrasi pantai beberapa waktu lalu dan pengalihan jalur sungai di Desa Karamat Kilo di antara prioritas program ke-PU-an.

Kepala Bidang Fisik Bappeda Dompu, Yani Hartono, SP kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/3) mengungkapkan, program kegiatan yang muncul dalam proses sinkronisasi RKPD tahun 2015 bidang fisik masih didominasi bidang ke-PU-an dan mengulang dari program-program sebelumnya. Di antaranya peningkatan jalan yang rusak ak-

Dompu (Suara NTB) Harga beras di Kabupaten Dompu masih cukup tinggi dengan harga Rp 12.000/kg di pasaran. Namun tingginya harga beras tidak sebanding dengan harga gabah petani yang cenderung menurun hingga Rp 3.900/kg.

Kepala Bidang Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Dompu, Ir Aminullah kepada Suara NTB, Minggu (8/3) mengatakan, luasan area tanaman padi yang dipanen hingga pekan pertama Maret telah mencapai 700-an ha dan kacang kedelai 100-an ha lebih. Panen raya padi ini diperkirakan Maret – April 2015 ini. “Luasan area tanaman padi yang sudah dipanen hingga pekan pertama Maret sudah 700-an ha,” katanya.

Musim panen awal Maret 2015 ini, Aminullah mengungkapkan, harga gabah petani mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 4.000-an/kg menjadi Rp 3.900/kg.

Kondisi berbanding terbalik dengan harga padi di pasaran yang masih tetap bertahan pada harga Rp 12.000/ kg dari sebelumnya Rp 8.500/kg.

Menurunnya harga gabah petani kemungkinan akibat intensitas hujan yang tinggi di awal pekan Maret dan menjelang panen raya padi di sejumlah lokasi. Bulog pun diharapkan dapat mempengaruhi harga gabah petani dengan membeli padi petani dengan melibatkan banyak pengusaha agar tidak terjadi monopoli harga.

Sementara berdasarkan pantauan harga beras di pasar, untuk beras berkualitas mencapai Rp 12.000/kg dan beras standar Rp 10.000/kg. Namun sejak awal Maret, pemerintah juga mulai mendistribusikan beras rakyat miskin kepada 20.133 rumah tangga sasaran (RTS) untuk Januari, Februari, dan Maret. Perbulannya, setiap RTS medapat alokasi 15 kg dengan harga Rp 2.000/kg. (ula)

ibat abrasi pantai di Mbuju – Lasi Kecamatan Kilo. “Perbaikan jalan ini sudah ada komunikasi dan akan ditangani Provinsi, karena ini jalan Provinsi,” ungkapnya.

Selain itu, warga Keramat Kilo juga mengajukan agar sungai kering dalam kampungnya dialihkan. Karena saat hujan tiba, sungai ini menerjang perkampungan warga dan memicu banjir gunung ke perkampungan. “Bidang SDA (sumber daya air Dinas PU) tidak sanggupi karena jalur sungai terbentuk secara alami. Tapi akan disurvei lapangan dulu baru akan disimpulkan polanya,” jelas Yani.

Pembangunan rumah tidak layak huni, pengembangan pemukiman dan lingkungan untuk peningkatan jalan Desa/Kelurahan serta drainasenya juga mendominasi program dari Kecamatan juga ramai diajukan Kecamatan dalam usulan program ke-PU-an.

Untuk program dinas/instansi lain yang mencuat terkait peningkatan terminal Hu’u, penyediaan sarana destinasi di Kilo, Kempo, dan Hu’u, pembangunan tambatan perahu dan dermaga di Nangamiro Pekat serta di Kilo, pembangunan baru dan terbarukan, serta pembangunan kantor Camat. “Kantor Camat kita sejak berdiri hingga saat ini tidak pernah direhab. Kemungkinan pembangunan gedung baru kantor Camat akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Untuk pembangunan gedung pemerintah, Yani mengatakan, menggunakan anggaran pemerintah pusat. Tahun 2015 ini kita tidak mendapatkan anggarannya karena terkendala perda bangunan dan gedung. “Sekarang kita sudah punya Perdanya, bahkan rencana tata bangunan dan lingkungan juga sudah ada, seh-

(Suara NTB/ula)

MUSRENBANG - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama jajaran Muspida Kabupaten Dompu saat pembukaan musrenbang Kabupaten di gedung Samakai Dompu beberapa waktu lalu. (Insert) Yani Hartono. ingga bisa kita peroleh anggaran dari pusat,” katanya.

Bidang Fisik Bappeda Dompu ini menkoordinasikan program pembangunan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Lingkungan Hidup, PU, Ke-

hutanan, Pertambangan, BPBD, dan Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika. “Nanti akan dibawa ke forum RKPD sebelum disahkan oleh Bupati untuk menjadi program kerja tahun 2016,” ungkapnya. (ula/*)

Pencairan Dana BOS Diduga Gunakan Data Fiktif Siswa

Meriah, Pawai Ta’aruf MTQ Kota Bima

Bima (Suara NTB) SMPN 1 Woha, Kabupaten Bima, diduga menggunakan data fiktif siswa untuk mencairkan biaya operasional sekolah (BOS) pada awal bulan Februari lalu. Salah seorang guru honorer di sekolah itu, Senin (9/3) menyebutkan, dari data pengajuan atau Dapodik sekolah sebanyak 1.052 siswa yang diajukan, sementara data siswa yang dapat dana BOS jumlahnya 1.013 siswa.

Kota Bima (Suara NTB) Ribuan peserta memeriahkan pawai ta’aruf menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-10 Tingkat Kota Bima tahun 2015, Senin (9/3). Tidak hanya dari kontingen kecamatan, pawai ta’aruf ini juga dimeriahkan oleh seluruh pelajar dari berbagai tingkat pendidikan serta majelis taklim se-Kota Bima. Kegiatan tersebut merupakan simbol bahwa Kota Bima tanpa henti dan lelah menggeliatkan kegiatan religius dan sarat dengan syiar Islam.

Rombongan peserta pawai ta’aruf tersebut dilepas oleh Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin, Ketua TP PKK Kota Bima, Hj. Yani Marlina M. Qurais, unsur FKPD Kota Bima, tokoh masyarakat, ulama, dan pimpinan SKPD Kota Bima. Sedangkan di arena MTQ, rombongan peserta pawai ta’aruf diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Ir. Muhamad Rum. Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin menyebutkan pelaksanaan pawai ta’aruf tahun ini sengaja dihelat lebih meriah dibanding tahun lalu. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi dari masyarakat, kelompok pengajian, kepala lingkungan, lurah, dan lainnya dalam rangka menyemarakkan acara pembukaan MTQ ke-10 tingkat Kota Bima.

Menurut Qurais, diperlukan perhatian, keterlibatan dan tanggungjawab seluruh komponen umat dan jajaran Pemerintah agar penyelenggaraan kegiatan MTQ tersebut memberi bekas dan pengaruh positif yang tampak dan dirasakan secara nyata dan terukur dalam perkembangan kehidupan masyarakat Kota Bima. “Mari kita bersama-sama mendorong dan memotivasi agar anak-anak dan generasi muda untuk belajar Al-Qur’an serta menjauhkan diri dari miras, narkoba, judi dan kenakalan remaja lainnya,’’ katanya.

Diakuinya, perjuangan ke arah tersebut memang cukup berat, karena setiap saat anak-anak dan pemuda bahkan kita semua telah banyak dirayu serta dipengaruhi oleh tayangantayangan televisi dan internet dengan berbagai acara dan program. Namun justru di sinilah letak kejelian dan kearifan semua elemen untuk dapat mengatur keseimbangan waktu bagi anak-anak dan remaja kita untuk diarahkan kepada nilai-nilai moral dan budi pekerti, termasuk memupuk kebiasaan mereka untuk gemar membaca dan belajar Al-Qur’an. (use)

Guru honor tersebut mendesak agar pihak Inspektorat setempat menelusuri data fiktif tersebut, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu. “Terus sisanya 39 siswa ke mana, bila di-

jumlahkan totalnya ada Rp 39 juta,’’ katanya.

Bendahara SMPN 1 Woha, Indra Wahyudi, Amd, membantah dugaan itu. Data tersebut, katanya, diajukan pada Juni tahun lalu, kemudian bulan

awal Februari kemarin pencairan sesuai dengan Juknis. ‘’Karena prosedur pengajuannya berdasarkan data siswa yang lama,” katanya, seraya menambahkan, tiap bulan tetap ada laporan akhir siswa

ril, datanya kita laporkan ke Dipkpora, jika ada siswa yang pindahan atau mutasi.

Lagipula dia mengatakan baru menjadi bendahara pada awal Januari kemarin, dan sempat diberitahu oleh bendahara sebelumnya ada sebanyak 1.033 siswa yang menerima dana BOS sesuai data siswa “Bukan melebihkan atau merekayasa karena itu sesuai dengan laporan ril bulanan,” tegasnya Wakil Kepala Sekolah,

Ridwan, S.pd membenarkan hal itu memang data yang kemarin jumlahnya 1.052 tapi setelah diverifikasi ulang ternyata 1.020 siswa karena ada beberapa hal salah satunya akibat mutasi keluar, lagipula dana yang tersisa kemarin telah disisihkan dan akan dikembalikan ke kas negara.

“Karena pencairan dana BOS awal Februari, datanya bisa berubah sesuai dengan siswa masuk dan keluar,” pungkasnya. (uki)

Komoditi Pertanian Bima-Dompu Sebaiknya Diolah

Opgab di Bima Sasar Randis

(Suara NTB/ula)

SALAM KOMANDO - Wakil Bupati SBD NTT, Drs Ndara Tanggu Kaha salam komando dengan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam kunjungannya ke Dompu, Senin (9/3).

Bima (Suara NTB) – Dinas Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Bima menargetkan untuk Operasi Gabungan dengan kepolisian setempat untuk menjaring kendaraan dinas (Randis) yang menunggak pajak serta maraknya randis menjelang Pilkada di Bima yang diubah dari pelat merah menjadi pelat hitam.

Sekretaris PDRD Bima, Mansyur, SP mengatakan maraknya beberapa kendaraan dinas terutama Randis yang tidak membayar pajak membuat PDRD bekerjasama dengan Kepolisian akan secepatnya menggelar Opgab, karena sudah beberapa kali dilayangkan surat peringatan namun tetap saja tidak mau membayar. “Biar ada efek jera, karena sudah berkali-kali kami peringati, tapi tetap saja tidak diindahkan,” kata Mansyur.

Mansyur menyebutkan beberapa Randis yang seringkali menunggak untuk membayar pajak tersebut seperti randis Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan randis Camat. “Seperti mobil ambulans dari Dikes, mana mau bayar pajak,” ujarnya.

Namun dia menegaskan saat pembagian hasil dari pendapatan nanti akan diusulkan kepada Pemprov NTB di Mataram sebagai pengelola agar menahan pembagian 50 per 50 sebelum randis tersebut membayar pajak. Selain itu randis disasar khusus juga karena banyaknya laporan dari masyarakat bahwa randis banyak digunakan untuk keperluan pribadi menjelang Pilkada.

“Motifnya diubah pelat merah menjadi pelat hitam, padahal itu tidak boleh,” tandasnya.

Dia juga menambahkan dari hasil Opgab tiga hari lalu, sudah 61 kendaraan yang terjaring, rata-rata bermasalah tidak balik nomor kendaraan. Katanya, banyak kendaraan seperti mobil-mobil besar dan truk lalu lalang yang bernomor kendaraan luar NTB. ‘’Padahal sudah diberikan waktu selama sembilan bulan untuk mengurus, tapi tetap saja tidak punya kesadaran,” pungkasn y a . (uki)

Ingin Kembangkan Jagung

Sumba Barat Belajar ke Dompu Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Sumba Barat Daya,NTT,DrsNdaraTangguKaha bersama jajarannya melakukan studi banding ke Dompu tentang jagung.Jagungyangdikembangkan di Sumba selama ini produktivitasnya hanya 3,2 ton per hektar. Dompu dinilai sukses kembangkan jagung dengan memanfaatkan lahan tadahhujanyangselamainikurang bernilai ekonomi sehingga bisa menekan angka kemiskinan.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menerima kunjungan mereka, Senin (9/3) mengungkapkan, jagung yang dikembangkan di Dompu berupa jagung hibrida dan murni untuk kebutuhan bisnis pakan ternak.

Awalnya, program jagung di-support pemerintah bibitnya. Namun lama kelamaan, bibit bantuan pemerintah justru tidak diterima petani. “Karena khawatir hasilnya sedikit, sementara biaya yang dikeluarkan hampir sama. Makanya mereka pilih sendiri bibit

unggulnya,” jelas H. Bambang.

Program jagung di Dompu, pemerintah fokus pada gerakan menanam jagungnya. Ketika jagung banyak ditanam masyarakat, industrinya akan ikut berkembang. Produktivitas jagung Dompu rata-rata 6 ton lebih per ha dan bahkan sudah banyak yang lebih dari 10 ton per ha. ”Jangan terlalu pikir panjang. Tanam saja jagung. Pilih jagung hibrida dan itu untuk bisnis,’’ katanya, seraya menyebutkan, ketika uang petani banyak, petani bisa menggunakan untuk beli beras dan kebutuhan lainnya. Tapi kalaupun harus kembangkan jagung komposit juga, bagi bupati, dipersilakan kembangkan kedua-duanya.

Wakil Bupati SBD NTT, Drs Ndara Tanggu Kaha kepada Suara NTB mengatakan, sektor pertanian menjadi program unggulan pemerintahannya. “Untuk tanaman pangan, jagung yang saya kejar. Saya harus belajar

untuk meyakinkan diri saya, tepat melaksanakan (program jagung),” kata Ndara Tanggu Kaha.

Di SBD, lanjut Ndara Tanggu Kaha, terdapat lahan tadah hujan sekitar 40 ribu hingga 50 ribu ha yang bisa dikembangkan untuk tanaman jagung. Selama ini, lahannya nganggur padahal subur. Pemda SBD selama ini sudah melakukan uji coba seluas 10 ribu ha dengan produktivitas 3,2 ton per hektar. “Di pinggir pantai banyak lahan nganggur dan sangat subur. Itu akan kita manfaatkan untuk mengembangkan jagung,” katanya.

Ndara juga mengaku sepaham dengan pemikiran Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin agar mengembangkan jagung hibrida.

Ketika produktivitas tinggi dan petani mendapatkan keuntungan, beras dan lainnya bisa dibeli dari hasiljagung.“Kitatidakharusmengambil semua. Ketika sukses, kita bisa kembangkan dan yang lain bisa dibeli,” jelasnya. (ula)

Bima (Suara NTB) Komoditi pertanian memiliki potensi yang besar dan menjadi andalan di wilayah Kabupaten Dompu – Bima.

Sektor pertanian baru bisa memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan PDRB apabila bisa diolah.

Kepala BI Cabang Mataram, Prijono kepada wartawan usai desiminasi kebanksentralan bersama wartawan Bima dan Dompu, Sabtu (7/3) mengungkapkan, sektor pertanian menjadi andalan daerah Dompu dan Bima. Pertanian harus bisa diolah untuk memberi nilai tambah yang lebih tinggi.

“Untuk industrialisasi produk pertanian ini harus bisa mendatangkan investor dari luar,” katanya.

Investor akan senang ke daerah apabila mendapat jaminan kemudahan perizinan, infrastruktur yang mendukung, listrik yang memadai, pelabuhan untuk konektifiti, dan logistik yang memadai. “Sepanjang itu bisa dilakukan, saya yakin itu memiliki potensi besar,” terangnya.

Prijono juga mengungkapkan, sektor pariwisata sudah masuk mempengaruhi PDRB NTB. Kendati masih kecil, sektor pariwisata memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap ekonomi suatu daerah. Karena memiliki multiplayer efek yang cukup tinggi.

Namun masalah pariwisata di NTB lebih kepada keterbatasan kemampuan sumber daya manu-

sia (SDM). Dia menuturkan, suatu ketika, sebelum masuk ke rumah dinas, dia menginap di hotel. Dia pesan nasi goreng tanpa sea food dan udang karena punya riwayat kolesterol.

Pesan ini cukup jelas disampaikan dan diiyakan oleh karyawan hotel. Yang datang tetap nasi goreng berisi sea food dan udang. ‘’Ini cukup fatal,” katanya.

Saat dirinya ke luar hotel, Prijono juga mengungkapkan, kartu kreditnya pun harus disimpan seharian karena ndak ada tempat untuk gesek.

“Saya baru pertama kali alami seperti itu dan itu terjadi di hotel di Lombok,” terang Prijono menceritakan pengalaman keterbatasan SDM dan fasilitas pendukung pariwisata di NTB. (ula)

Prijono (Suara NTB/ula)

SDN 49 Kota Bima Kerap Jadi Sasaran Pencurian

(Suara NTB/uki)

Mansyur

Halaman 7

Kota Bima (Suara NTB) Lantaran kerap menjadi sasaran aksi pencurian, guru SDN 49 Kota Bima melapor ke aparat Polres Bima Kota. Apalagi dalam aksi pencurian terakhir yang diduga terjadi pada Minggu (8/3) siang sejumlah barang elektronik berupa laptop dan satu set komputer di ruang kepala sekolah raib. Pihak sekolah pun meminta aparat mengusut peristiwa ini dan menangkap pelaku.

Salah seorang guru, Siti Nurhayati,menyebutkanperistiwa pencurian terakhir diketahui pada Senin (9/3) pagi. Awalnya, belum ada satu pun guru yang sadar jika barang-barang dalam ruangan ke-

pala sekolah tersebut raib. Pihaknya baru tahu ketika dua orang guru memasuki ruang kepala sekolah lantaran hendak merawat siswa yang pingsan saat apel pagi. Saat itu, kedua guru masing-masing Halimah dan Siti Ma’ani melihat jendela sudah dalam keadaan dijebol. “Awalnya tidak ada yang sadar, sekitar jam 08.00 Wita lewat, ada anak pingsan dan dibawa ke ruang kepala sekolah. Saat itu dua guruituyangpertamamengetahui,” terang Nurhayati.

Setelah melihat jendela dalam keadaan dijebol, kedua guru ini pun langsung melaporkan ke guruguru yang lain. Sementara dirinya yang masih berada di rumah, dik-

abari melalui handphone oleh salah seorang guru. Begitu mendengar peristiwa tersebut, dia pun langsung mendatangi sekolah dan memeriksa kondisi. “Karena saya termasuk guru senior di sini, saya yang mewakili sekolah sebagai pelapor ke polisi,” katanya.

Dalam peristiwa tersebut, sejumlah barang elektronik raib digondol pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang.

Diperkirakan total kerugian sekolah akibat peristiwa ini mencapai Rp 10 juta lebih.

Saat ditanyai mengenai perkiraan pihaknya kapan peristiwatersebutterjadi,Nurhayatiyang didampingi sejumlah guru lain

mengatakan pihaknya belum bisa memperkirakan. Pasalnya, sebelumnya di sekolah tidak ada aktivitas karena hari Minggu. Disebutkannya, jika di sekolah ini memang ada penjaga asal Kecamatan Sape yang masih kuliah namun tidak masuk karena dalam masa KKN. Yang ada dua adik-adiknya yang numpang sembari penjaga sekolah tersebut KKN. Namun kedua adik penjaga sekolah ini juga ikut pulang kampung karena libur.

Dikatakan Nurhayati, peristiwa pencurian di sekolah tersebut bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, di sekolah tersebut dua kali disatroni pencuri. Yang hilang saat itu, satu unit televisi yang terletak

di ruang perpustakaan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2010.

Sementara, tahun 2013 kain gorden dan karpet di mushola hilang digondol pencuri. Dua peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke aparat Kepolisian. “Tapi sekarang kita laporkan karena sudah sering jadi korban pencurian,” terangnya.

Usai dilaporkan, sejumlah aparat Kepolisian juga mendatangi sekolah untuk melakukan olah TKP. Saat itu, aparat juga sempat mengecek telapak kaki pelaku yang menempel pada tembok. Terkait peristiwa ini, pihaknya meminta aparat Kepolisian bisa mengungkap pelaku dan menangkapnya. (use)

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

Kasus Bedah Desa Loteng

Pemeriksaan Saksi KPDT Belum Bisa Dilakukan Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih belum bisa menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi program bedah desa tahun 2011 lalu. Pasalnya, pemeriksaan atas saksi ahli dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) belum bisa dilakukan. Karena saksi ahli yang ditunjuk oleh pihak KPDT (Suara NTB/dok) sendiri juga belum pasti.

AKBP Nurodin, SIK Demikian diakui Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (9/3) kemarin. Dikatakannya, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan saksi ahli ke KPDT. Namun sampai saat ini pihak KPDT belum memberikan jawaban, saksi ahli yang ditunjuk.

“Kepastian saksi ahli dari KPDT belum ada jawaban. Sehingga pemeriksanan lanjutan terkait kasus bedah desa belum bisa kita pastikan,” ujarnya. Ia menjelaskan, keterangan tambahan saksi ahli KPDT tersebut sangat menentukan, penyelesaian proses penyidikan kasus tersebut. Karena tanpa ada keterangan tambahan dari saksi ahli tersebut, kasusnya tidak bisa tuntas.

Dikatakannya, penambahan keterangan saksi ahli KPDT tersebut merupakan petunjuk yang diberikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Sebagai syarat supaya berkas penyidikan kasus bedah desa bisa dinyatakan tuntas. “Sekarang posisi kasus masih tahap P19. Belum bisa ke tahap P21. Karena tambahan keterangan saksi ahli belum ada,” tambahnya.

Kalau saksi sudah ada kejelasan, baru kemudian ditentunya teknis pemerikasaannya nanti. Apakah saksinya akan diperiksa langsung di Jakarta atau saksinya yang datang ke Polres Loteng. “Kalau saksi minta diperiksa di Jakarta, berarti kita yang akan datang ke sana. Jadi kita tunggu saja kepastian jawaban dari KPDT. Baru kemudian kita tentukan langkah selanjutnya,” imbuh Nurodin.

Sebelumnya, dalam kasus bedah desa tersebut Polres Loteng sudah menetapkan tujuh orang tersangka. Diantaranya L. Is, yang merupakan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng. Ditambah panitia proyek di kabupaten serta lima panitia proyek di tingkat desa.

Dalam proses penyidikan, Polres Loteng menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 1,06 miliar. Dari total Rp 1,8 miliar nilai proyek. Seluruh anggaran proyek berasal dari bantuan KPDT. Untuk perbaikan jalan desa serta kandang ternak.

“Kalau dari penilaian kita, berkasnya sudah bisa dinyatakan selesai. Tapi menurut kejaksaan belum. Jadi mau tidak mau, kita harus ikuti petunjuk kejaksaan,” pungkasnya. (kir)

Telaah Berkas Alkes Lotim

POLHUKAM

Halaman 8

Hadapi Pilkada Serentak

Golkar NTB Berpegang pada Elektabilitas dan Popularitas Calon Mataram (Suara NTB) Menghadapi Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di daerah ini, DPD Golkar NTB akan tetap menggunakan meksnisme survei. Mekanisme survei itu dilakukan untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas calon Bupati/ Walikota yang akan diusung.

“Golkar tetap pergunakan mekanisme survei, untuk melihat elektabilitas dan popularitas calon. Selama ini survei itu cukup efektif,” kata Sekretaris DPD Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Mataram, Senin (9/3) kemarin.

Amin mengatakan, pihaknya akan menggandeng lembaga survei untuk melihat elektabilitas dan popularitas calon yang akan diusung Golkar.

Namun, sejauh ini belum ditentukan lembaga survei mana yang akan digandeng

terkait hal itu.Terkait dengan target yang dipasang partai pemenang pada Pemilu legislatif (Pileg) tahun 2013 ini, Amin mengatakan pihaknya akan memasang target yang realistis.

Mengenai dualisme kepengu-

melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. Dimana, masa jabatan masing-masing kepala daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan itu, untuk Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kota Mataram, Sumbawa Barat, Dompu dan Lombok Tengah dan Sumbawa. (nas)

Gelar Mimbar Bebas, FMN Tolak Diskriminasi Perempuan

(Suara NTB/rus)

DATANGI - Warga Pringgajurang Utara saat mendatangi gedung DPRD Lotim, Senin (9/3) kemarin.

”Deadline” Kejaksaan Kritik Infrastruktur Rusak Parah Tersisa 3 Hari Warga Pringgajurang Datangi Dewan Mataram (Suara NTB) Jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi NTB punya sisa waktu tiga hari menelaah berkas perkara Alat - alat Kesehatan (Alkes). Setelah sebelumnya, penyidik Direktorat Reskrimsus Polda NTB melimpahkan berkas kasus itu tanggal 27 April 2015 lalu.

Sebagaimana ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kejaksaan punya waktu 14 hari untuk menelaah berkas tahap satu yang disodorkan penyidik, untuk kemudian menyatakan berkas itu lengkap atau dikembalikan dengan catatan (P19). Dikonfirmasi soal perkembangan terakhir berkas kasus ini, pihak Kejaksaan Tinggi NTB belum memberi penjelasan. Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH dihubungi Suara NTB Senin (9/3) kemarin, mengaku belum mendapat informasi dari jaksa penyidik berkas kasus Alkes.

Diluar proses yang berlangsung di Kejaksaan, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB juga sedang mengawasi proses pelimpahan tahap satu berkas dari Polda NTB tersebut. Mengingat proses hukum atas kasus Alkes ini sudah memakan waktu cukup lama, karena ‘berulang tahun’ keenam. Tanpa bermaksud mengintervensi proses di Kejaksaan dan Kepolisian, namun publik berharap kasus ini segera tuntas.

“Saya kira ini akan menjadi akhir dari penantian panjang kasus tersebut,” kata Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Lalu Ahyar Supriadi, SH, Senin kemarin.

Dia mengaku memiliki gambaran kasus ini akan tuntas, karena auditor negara yang dilibatkan, sudah menemukan angka kerugian negara mencapai Rp 1,09 miliar. Ahyar melihat, BPKP sudah cukup koopreartif bekerjasama untuk menghitung kerugian negara, dalam rentang waktu cukup lama, sampai angka kerugian ditemukan.

Sehingga ada harapan, dari perhitungham kerugian negara ini, berkas kasus bisa masuk tahap pelimpahan berikutnya dan tidak lagi melalui proses panjang. Disisi lain, dalam asas hukum, kejaksaan dan kepolisian bisa memberi kepastian. Apalagi status tersangka yang disematkan kepada enam orang panitia pengadaan Alkes senilai Rp 4 miliar itu, menggantung sejak tahun 2009 lalu.

“Agar status tersangka ini jadi pertimbangan, jangan sampai menggantung, agar kinerja kejaksaan dan kepolisian tidak disorot karena dianggap tidak mampu menangani satu perkara ini,” tegasnya. Lebih lebih, tidak hanya Polda NTB dan Kejati NTB serta BPKP yang terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut. Ada lembaga besar KPK yang andil dengan koordinasi dan supervisi (Korsup) yang dilakukan. Publik menurutnya, akan melihat keterlibatan empat lembaga tersebut sudah menunjukkan bahwa perkara ini memang jadi atensi khusus.

Tapi disisi lain, ketika empat pilar penegakan hukum ini tidak mampu menyelesaikan perkara tersebut, akan menimbulkan opini miring masyarakat.

“Ada empat lembaga ini yang sudah sekian lama belum bisa menemukan apa yang menjadi problem utama kasus ini, jangan sampai menimbulkan prasangka atau opini yang justru tidak produktif atau memicu kekecewaan bagi publik NTB,’’ sorotnya.

Sudah cukup menjadi sorotan bahwa kasus ini yang terlama prosesnya, memakan waktu enam tahun, dengan kerugian negasra cukup besar. Hemat dia, koordinasi yang baik antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) dengan Kejati NTB yang berjalan dengan baik, akan menentukan nasib perkara sampai ke pelimpahan berkas dan tersangka atau tahap dua.

Apalagi jika pada prespektif enam panitia yang sudah jadi tersangka, jangan sampai statusnya terus digantung. Ahyar mengaku pernah membaca pemberitaan tentang keluhan para tersangka yang merasa nasibnya “digantung”. “Bahkan di berita itu, salah seorang tersangka minta kasus ini dipercepat, karena ini membebani hidupnya.

Saya kira, harapan tersangka ini cukup beralasan secara hukum,” pungkasnya. (ars)

rusan Golkar di tingkat pusat, lanjut pria yang saat ini menjabat Wakil Gubernur NTB ini, bahwa hal itu tak terjadi di daerah. Ia memastikan Golkar tidak pecah, dan tidak ada perpecahan di NTB. Bahkan, kata Amin, pihaknya masih menunggu putusan final dari Kementerian Hukum dan HAM. “Karena di sana KPU mengacu berdasarkan legitimasi kepengurusan DPP yang terdaftar di Kemenkum HAM,” imbuhnya.

Tujuh daerah yang akan

Mataram (Suara NTB) Khaerul Wathoni Warga Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/3) kemarin mendatangi DPRD Lotim. Warga ini diterima anggota DPRD Lotim H. Zuhri. Warga dalam kesempatan itu menyerahkan surat pengaduan atas kondisi infrastruktur yang rusak parah dan perlu perhatian segera. Warga juga menuntut janji sejumlah institusi seperti PDAM agar segera merealisasikan janjinya.

Haerul Watoni selaku koordinator mengemukakan, kondisi infrastruktur di desanya sudah sangat parah. Dibutuhkan segera sentuhan nyata dari pemerintah daerah. Jauh sebelumnya, pihak PDAM yang mengambil mata air di wilayah Pringgajurang utara ini berjanji akan memasang talut sepanjang 900 meter.

Akan tetapi sampai saat ini

talut tak kunjung terpasang.

Sejumlah warga sudah merasa geram dengan kondisi itu dan ada yang mengancam akan merusak jaringan pipa PDAM yang dianggap tidak memberikan kontribusi apapun pada warga. PDAM juga menjanjikan akan membangunkan bak-bak air untuk warga secara gratis. Pun janji itu sampai saat ini tidak kunjung dilaksanakan.

Infrastruktur jalan yang rusak menuju akses-akses layanan perekonomian warga juga sering dijanjikan oleh pemerintah. Padahal warga sangat berharapan itu segera diwujudkan. Informasi dari media massa menyebut ada dana Rp 1,5 miliar untuk pembangunan jalan seluas 3,8 km yang paling rusak. harapannya, dana itu benar-benar ada. Kepada para wakil rakyat sangat diharapkan warga Pringgajurang Utara dapat membantu untuk

bisa mengatasi derita masyarakat yang sudah cukup lama dijanji-janjikan itu.

Mendengar keluhran warga, H. Zuhri mengatakan akan mencoba membicarakan selanjutnya persoalan tersebut.

Saat ini katanya, anggota DPRD Lotim sedang disibukkan dengan kegiatan Pansus Pupuk. Setelah itu, dijanjikan akan dilakukan pertemuan khusus untuk membahas proses penyelesaian tuntutan warga Pringgajurang. Permintaannya, warga bisa tetap tenang dan terus melakukan aktivitas seperti biasa. Ancamanancaman untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan diminta tidak dilakukan.

Soal infrastruktur, adalah APBD induk memang ada disebut dana Rp 1,5 miliar. Jika tidak bisa ditempuh lewat APBD proses perbaikannya, ada mekanisme pembahasan APBD Perubahan. (rus)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mataram menggelar aksi yang berlangsung di simpang empat Bank Indonesia Mataram.

Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga beras. Sejumlah masa aksi menilai kenaikan harga beras sangat merugikan dan mempersulit perekonomian masyarakat. Selain itu aksi tersebut juga sebagai momen memperingati Hari Perempuan Internasional 2015.

Seperti dilontarkan Koordinator Lapangan (Korlap) Suhaimi. Dalam orasinya, Suhaimi mengatakan, kenaikan harga beras sangat tidak rasional. Sebab sejauh ini belum ada alasan yang jelas naiknya harga kebutuhan pokok tersebut. Pihaknya menolak keras kebijakan tak jelas oleh pihak pemerintah. “Berikan alasan yang jelas terkait kenaikanya,” tuturnya.

Disisi lain, berdasarkan kajian yang disampaikan oleh demonstran, kenaikan harga beras tidak hanya berdampak pada satu bahan kebutuhan pokok saja. Melainkan kemungkinan besar akan berdampak pada beban lain yang ditanggung oleh masyarakat tingkat ekonomi yang rendah.

Dicontohkan, naiknya harga beras hingga Rp 12 ribu perkilo, petani, buruh tani, buruh lepas, dan pekerja wiraswasta lainya kemungkinan akan terbebani dari segi keuangan, sebab akan memikirkan harga pokok lainnya dengan gaji yang tak menentu.

Demonstran juga sempat menyinggung persoalan Buruh Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, berdasarkan data dari BNP2TKI yang dipaparkan oleh Korlap tersebut, dari jumlah 2,5 juta BMI, hampir 90 persen adalah kaum perempuan indonesia. Data yang tercatat, selama Bulan Januari 2015 diduga terjadi 300 kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI) di luar negeri.

Demonstran mempertanyakan komitmen Jokowi-JK yang saat kampanye berjanji melindungi BMI yang bekerja di luar negeri. Menurutnya banyak hal yang dialami oleh kaum perempuan, termasuk pelecehan. Oleh karena itu,pihaknya menolak segala bentuk tindakan kriminal terhadap kaum perempuan.

“Kami menolak segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam bidang politik, ekonomi dan budaya,” tegasnya. (rai)

(Suara NTB/rai)

SAMPAIKAN TUNTUTAN - Massa aksi sedang menyampaikan tuntutannya di perempatan Bank Indonesia Mataram.

Komisi III akan Panggil PPK

Terkait Rusaknya Gedung Kantor Diskoperindag Mataram (Suara NTB) – Rusaknya kantor gedung Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) di jalan Dr. Soedjono lingkar selatan dipertanyakan kalangan DPRD Kota Mataram.

Pasalnya, baru satu bulan gedung tersebut diserahterimakan, namun sudah terjadi kerusakan. Komisi III pun akan segera memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Seperti diketahui, proyek pengadaan gedung Diskoperindag dianggarkan melalui APBN tahun

2014 dengan nilai pagu anggaran Rp 2.603.656.000. PT. Metro Indo Wahana Tata memenangkan tender dengan selisih penawaran Rp 507.390.000 dari harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 2.600.000.000 dan proyek dikerjakan selama enam bulan. Dalam perjalanannya proyek tersebut tidak rampung sesuai dengan kontrak, sehingga pejabat pembuat komitmen (PPK) yang langsung dikendalikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Uun Pujianto memberikan penambahan pengerjaan selama 50 hari dengan konsekuensi denda Rp

150 ribu perhari.

Kalangan DPRD khususnya Komisi III yang mengawasi persoalan infrstruktur tidak mengetahui adanya kerusakan gedung Diskoperindag tersebut. Padahal, kantor tersebut baru diserahterimakan. Namun demikian, ini akan menjadi perhatian untuk segera dilakukan pemanggilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Diskoperindag. “Baru saya dengar, nanti ini jadi bahan diskusi di komisi dan kita panggil PPK,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Rangga

Danu Meinaga Senin (9/3).

Semestinya harus ada ketegasan kepada kontraktor sehingga sebelum di PHO – kan, kondisi gedung tidak ada kerusakan. Artinya, masa pemeliharaan selama enam bulan tidak ada persoalan yang diperbaiki. Namun dia berjanji akan meninjau gedung tersebut setelah memanggil Kadiskoperindag dan PPK. “Nanti saya ngomong sama pak ketua, kemudian jadwalkan turun ke lokasi,” janjinya.

Politisi PKPI ini menegaskan, kontraktor harus segera memperbaiki gedung senilai Rp 2,1 miliar tersebut. (cem)

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

3.000 Angkutan Darat Kawal TMD Mataram (Suara NTB) Sekitar 3.000 armada angkutan darat menyatakan kesiapan mensukseskan puncak acara Tambora Menyapa Dunia (TMD) yang akan dilaksanakan pada 11 April mendatang. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si usai deklarasi transportasi aman dan nyaman bagi wisatawan di depan Pendopo Gubernur, Senin (9/3) siang kemarin.

“3.000-an armada dari anggota Organda yang siap untuk mensukseskan puncak acara Tambora Menyapa Dunia,” kata Amin.

Dikatakan, masalah transportasi memang menjadi salah satu hal yang harus dipersiapkan untuk mensukseskan agenda skala internasional itu. Baik transportasi darat, laut dan udara. Untuk transportasi darat, para anggota Organda NTB menyatakan kesiapannya mensukseskan acara tersebut.

Begitu juga mengenai ketersediaan transportasi udara.

Pemprov NTB, katanya, melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) telah menyurati maskapai Garuda Indonesia untuk menambah penerbangan menuju Bandara Bima maupun ke Bandara Internasional Lombok sejak tanggal 7 April 2015 mendatang.

Amin menambahkan, puncak peringatan Tambora Menyapa Dunia akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Jika Presiden berhalangan maka akan diha-

diri oleh Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla. Menurutnya, berbagai persiapan telah dilakukan untuk mensukseskan peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora itu. Dimana, persiapan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2014 lalu.

“Supporttingnya dilakukan sejak tahun sebelumnya. Acara Tambora Menyapa Dunia ini tidak berhenti pada acara puncaknya saja tetapi sampai akhir tahun 2015,” pungkasnya.

Karena acara Tambora Menyapa Dunia skala internasional, lanjur, Wagub, maka Pemprov NTB bersama Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah terus berkoordinasi dan bersinergi. Bukan hanya dengan Pemkab Dompu, tetapi juga Pemkab Bima dan Kota Bima.

“Ini acara Tambora Menyapa Dunia, bukan menyapa Jakarta, menyapa Bandung.

Tetapi Tambora Menyapa Dunia. Nah ini yang tanggungjawab kita. Kita mampu melaksanakannya. Salah satunya kita menyediakan sara-

na dan prasarana transportasi yang memadai,”tandasnya.

Terkait dengan deklarasi transportasi aman dan nyaman bagi wisatawan, Wagub menaruh harapan besar agar deklarasi tersebut mampu menjadi semangat bersama untuk menciptakan pariwisata yang berkelas dan berkualitas kepada para wisatawan yang berkunjung ke NTB. Menurutnya, pariwisata tidak akan dapat tumbuh hanya dengan mengandalkan destinasi semata.

Walaupun destinasi tersebut memiliki keindahan yang luar biasa, namun pembangunan pariwisata harus didukung oleh banyak komponen dan sektor. Sebab yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata adalah dapat menyajikan kemudahan dan kenyamanan berwisata serta mengundang sebanyak-banyaknya wisatawan ke NTB. Pelaksanaan deklarasi ini, lanjutnya salah satu ikhtiar untuk menciptakan aksesibilatas transportasi yang aman dan nyaman bagi selu-

ruh masyarakat NTB, khususnya untuk memberikan pelayanan transportasi bagi para wisatawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si mengatakan kegiatan deklarasi ini didukung 19 perusahaan yang bergerak pada usaha jasa transportasi di NTB seperti taksi, travel, AKAP, Damri yang terhimpun dalam Organda NTB. Ia mengatakan keamanan dan kenyamanan adalah bagian yang sangat penting di dunia pariwisata. Menurutnya, hal utama yang dijadikan pertimbangan oleh wisatawan dalam memutuskan pilihan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata adalah daerah yang aman baru kemudian pertimbangan daya tarik yang lain.

“Tidak akan ada artinya suatu daerah yang memiliki alam yang indah dan atraksi yang menarik bila tidak didukung oleh situasi keamanan yang baik. Tidaklah mungkin wisatawan akan memilih untuk datang ke suatu destinasi dengan biaya yang tidak sedikit bila mereka harus dihantui oleh perasaan cemas dan tidak aman,” kata Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB ini. (nas)

”Chappie” Pimpin Box Office Akhir Pekan Los Angeles Film Chappie memimpin box office akhir pekan dengan perkiraan pendapatan dari penjualan tiket di bioskopbioskop Amerika Utara 13,3 juta dolar AS. Perolehan debut film fiksi ilmiah garapan Neill Blomkamp yang antara lain dibintangi oleh Hugh Jackman dan Dev Patel itu masih di bawah perkiraan pra-rilis yang rendah. Film produksi Sony itu total mengumpulkan 27 juta dolar AS dari pemutaran selama akhir pekan di seluruh dunia menurut estimasi perusahaan pelacak box office Rentrak.

Laman box office menyebutkan pendapatan film yang dibuat dengan biaya 49 juta dolar AS itu kemungkinan

(Suara NTB/ist)

Hugh Jackman tersendat akibat banyaknya ulasan negatif. Namun film

tentang robot itu mendapat peringkat B di CinemaScore, yang menunjukkan bahwa para penonton menganggap film itu cukup bagus.

Di tempat kedua ada film “Focus” dari Warner Bros dengan perkiraan pendapatan penjualan tiket domestik 10,02 juta dolar AS. Film yang dibintangi oleh Will Smith dan Margot Robbie itu juga mampu mengumpulkan 27,7 juta dolar AS dari seluruh dunia atau yang tertinggi selama akhir pekan.

“Warner Bros. punya akhir pekan yang luar biasa secara global,” kata analis media senior Rentrak, Paul Dergarabedian, serta mengutip pendapatan global besar film “Focus” serta perolehan internasional dari film “Jupiter Ascending”

(25,3 juta dolar AS) dan “American Sniper” yang total mengumpulkan 500 juta dolar AS dari seluruh dunia.

Selanjutnya ada “Second Best Exotic Marigold Hotel” yang berada di tempat ketiga dengan perkiraan pendapatan domestik akhir pekan 8,6 juta dolar AS dan mendapat peringkat B+ di CinemaScore.

“Kingsman: The Secret Service” produksi 20th Century Fox dan Spongebob Squarepants: Sponge Out of Water” dari Paramount melengkapi daftar lima besar film dalam box office akhir pekan di Amerika Serikat dan Kanada di peringkat empat dan lima dengan perolehan masing-masing 8,3 juta dolar AS dan tujuh juta dolar AS. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Band rock Kotak mendapat penghargaan empat platinum karena penjualan album terbaru “Rock N Love” mencapai 120.000 keping dalam waktu sebulan.

Hari Musik Nasional

Kotak Minta Masyarakat Dukung Musisi Lokal Jakarta (Suara NTB) Band rock Kotak meminta masyarakat untuk terus mendukung musisi lokal sehubungan dengan Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret.

“Kapan musik Indonesia bisa berkembang kalo bukan kita yang mendukung?” kata vokalis Kotak Tantri di Jakarta, Senin. Tantri mengatakan industri musik Indonesia punya pekerjaan rumah yang berat dalam mengatasi isu pembajakan.

Dia menegaskan bahwa hal tersebut dapat diberantas bila setiap anak bangsa mendukung musisi Tanah Air. Hari Musik Nasional, lanjutnya, adalah pengingat bahwa musisi Indonesia tidak kalah dengan musisi asing.

Hari tersebut juga bertepatan dengan pemberian penghargaan multi platinum untuk Kotak karena album terbarunya “Rock N Love” berhasil terjual sebanyak 120.000 keping dalam waktu sebulan. “Nggak tahu pas atau dipas-pasin...

Tapi kami senang masih ada orang yang menghargai musik kami,” imbuh dia.

Cella sang gitaris menambahkan penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi Kotak untuk terus maju dan berkarya lebih baik lagi di masa mendatang.

Album “Rock N Love” merupakan album keenam Kotak yang berjudul sama dengan film perdana mereka yang dirilis Januari silam. Tantri mengatakan tawaran membuat album soundtrack itu datang setelah mereka diajak bermain film. Penggarapannya pun mulai berjalan setelah syuting film rampung.

“Jadi kita tahu lagu mana yang harus dimasukkan,” ujar Tantri. “Rock N Love” berisi single baru dan juga lagu dari album lama yang dirasa sesuai untuk adegan-adegan dalam film.

Kotak juga berbagi rahasia bertahan hingga melewati satu dekade di belantika musik Indonesia. “Cara mempertahankan band? Be-

rantem,” kata Cella. Dia menambahkan, “berantem” yang dimaksudnya bukanlah adu otot, melainkan jujur berpendapat bila mereka tidak sepakat mengenai satu hal.

“Maksudnya adu argumen, kadang kita punya pemikiran masing-masing,” imbuh Tantri. Sudah saling mengenal perangai rekannya selama bertahun-tahun, tiap anggota Kotak pun bisa menjaga hubungan baik dengan membaca suasana hati teman-temannya.

“Yang berat Cella, menghadapi dua cewek, apalagi kalau lagi PMS,” seloroh Tantri.

“Yang penting tahu celahnya,” imbuh Cella. Kotak menambahkan mereka tidak punya rencana merekrut anggota baru sebagai drummer.

Saat ini, Kotak mengaku sudah merasa nyaman dalam formasi Tantri (vokal), Chua (basis) dan Cella (gitaris).

“Mempertahankan sekarang saja susah, apalagi kalau nambah satu orang,” tutup Tantri. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

Halaman 10

Tingkatkan Profesionalisme

Guru di Lotim Harus Bisa Buat Karya Ilmiah

Selong (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan profesionalismenya guru dituntut bisa membuat karya-karya tulis ilmiah, baik berupa artikel maupun tulisan lainnya.

Pasalnya, melalui tulisan apalagi sampai dimuat di media massa ini akan memberikan tambahan kredit point bagi guru untuk Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)-nya.

Hal ini diungkap Kepala Unit (Kanit) Dikpora Kecamatan Montong Gading, Jumawal, SPd kepada Suara NTB via ponselnya, Senin (9/3). Tulisan karya ilmiah, lanjutnya, sangat penting. Disadari sejauh ini terbilang masih minim guru yang membuat karya tulis. Harapannya ke depan khususnya di wilayah Montong Gading banyak guru yang bisa membuat karya tulis.

Selaku Kanit Dikpora yang belum lama menjabat, Jumawal mengatakan siap akan membuat rencana program kerja dan langkah-langkah strategis menyongsong pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, tidak terlupakan untuk mengutamakan amanah

dari pimpinan.

Jumawal mengaku, Sabtu (7/3) lalu telah dilakukan serah terima jabatan dari Sahwan, S.Pd, pada dirinya. Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri seluruh kepala sekolah dari jenjang TK/MI sampai jenjang SLTA/MA Camat Montong Gading dan bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lotim H. Mahsin, SPd, MM. Sebagai Kepala Kanit Dikpora Montong Gading yang baru, Jumawal, menegaskan akan bekerja ikhlas dan sepenuh hati sesuai dengan apa yang diamanatkan padanya. Semua tugas dan tanggung jawab akan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mengadakan

kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ditambahkan, rencana dan program yang dibuat telah diidentifikasi berdasarkan rencana bulanan, tahunan dan rencana jangka menengah.

Suatu hal sebagai aktualisasi rencana bulanan yang telah dibuat adalah website Unit Dikpora Kecamatan Montong Gading.

Camat Montong Gading, Supandi dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi dan kerjasama antara Kepala Unit Dikpora dengan pihak kecamatan. Supandi tidak menampik, besarnya andil Unit Dikpora

(Suara NTB/ist)

SERTIJAB - Kepala Dikpora Lotim, Mahsin saat menghadiri acara sertijab Kanit Dikpora Montong Gading dari Sahwan kepada Jumawal, Sabtu (7/3) lalu.

Kecamatan terhadap kegiatan-kegiatan kecamatan. Dicontohkannya, pada acara-acara peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, peranan unit Dikpora Keca-

matan cukup besar.

Sementara Kadis Dikpora Lotim, Mahsin, menegaskan, agar kepala baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dengan mengedepankan

koordinasi dan kerjasama secara lahiriah dan batiniah. Selain itu, dengan tetap memperhatikan penciptaan iklim kerja yang kondusif, pelayanan cepat, maksimal dan optimal.

Mahsin, mengingatkan agar kegiatan KKG dan MGMP untuk dihidupkan dan bagi yang sudah melaksanakannya agar kuantitas dan kualitasnya bisa ditingkatkan. (rus)

Fakultas Kedokteran Hewan UNTB

Tetap Konsen Urus Jurusan KETUA Jurusan Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Irzani, M.Pd, menegaskan, pihaknya tetap berusaha maksimal mengurus jurusan agar mampu mendapat akreditasi lebih baik dari sebelumnya. Meski hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap sama dengan akreditasi sebelumn(Suara NTB/dok) ya, pihaknya bukan berarti Irzani tinggal diam.

Apa yang apa yang disampaikan ini untuk mengklarifikasi pernyataan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Rektor IAIN Mataram Dr. H. Nashuddin, MPd, beberapa waktu lalu terhadap kinerja pihak Jurusan Pendidikan Matematika dalam meningkatkan akreditasi.

Pihaknya berharap, Pgs Rektor yang juga mantan rektor sebelumnya tidak melempar batu sembunyi tangan terhadap rendahnya nilai akreditasi pada Jurusan Matematika. Tapi bagaimana membantu memperjuangkan agar seluruh jurusan di IAIN Mataram mendapat akreditasi terbaik. Salah satunya, melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang selama ini masih jadi kendala.

Selain itu, pihaknya mengharapkan ada perhatian lebih terhadap para dosen yang sedang menuntut ilmu di luar daerah.

Pasalnya, banyak dosen yang sedang belajar di luar daerah harus menggembalikan uang rata-rata di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, karena selama belajar menerima honor dan tunjangan dosen menjadi temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Pada bagian lain, dirinya siap melakukan pertemuan dengan Pgs Rektor untuk membahas kendala yang dihadapi, sehingga menjadikan IAIN Mataram lebih baik dari sebelumnya. (dys)

SDN 2 Midang Bentuk UKS Dokter Cilik Giri Menang (Suara NTB) SDN 2 Midang Gunung Sari Lombok Barat (Lobar) membentuk Unit Kegiatan Sekolah (UKS) Dokter Cilik. Pembentukannya untuk membantu kesehatan sekolah dan memperkenalkan pada anak-anak mekanisme cara penanganan kesehatan. UKS ini sudah tiga tahun berjalan dan dinilai cukup membantu dalam menangani kesehatan sekolah.

Untuk melancarkan sesuai fungsinya, sebanyak 20 siswa diberi pengetahuan dasar tentang penanganan kesehatan oleh pihak Puskesmas Gunung Sari.

Kepala SDN 2 Midang Gunung Sari Lilik Jayanti, SPd, mengatakan, mengenalkan dasar tentang kesehatan pada siswa penting dilakukan. Hal ini mendasari pihaknya membentuk UKS Dokter Cilik di sekolah. Selain itu dari 20 siswa yang terdiri dari kelas 4 dan 5 diharapkan memiliki keahlian dasar dan tumbuh menjadi perawat atau menekuni bidang kesehatan.

“Mereka ini sangat membantu, paling tidak lagi upacara biasanya banyak yang pingsan. Dan itu yang akan diberi pertolongan pertama oleh dokter-dokter cilik ini,” tuturnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/3).

Terkait pola kerja, Guru Pembina UKS Dokter Cilik Sandi Firman, menjelaskan, awalnya sebanyak 5 siswa yang berminat pada bidang kesehatan ini, namun lama kelamaan banyak siswa ikut serta di UKS ini. “Mereka ini akan bertugas dengan sistem rolling, 5 orang setiap hari, dari Senin hingga Sabtu,” katanya.

Banyak hal yang akan dikerjakan oleh dokter-dokter cilik ini, terutama memberi pertolongan pertama. Jika lebih kurang 2 jam tidak mampu ditangani oleh dokter cilik, pihaknya akan melanjutkan ke puskesmas terdekat. “Kalau ada yang sakit segera mereka berikan pelayanan,” lanjutnya.

Selama diberi kesempatan melaksanakan tugasnya sebagai pelayan kesehatan sekolah, mereka tidak bergantung pada guru-guru sekolah. Jika ada yang sakit mereka sendiri yang akan tangani.

Siswa-siswa tersebut, selain melatih keterampilan dalam bidang kesehatan, disisi lain pihak sekolah memfokuskan siswa-siswa diasah keberanian dan mental dalam kesehatannya. Sifat keragu-raguan anak juga dipandang penting untuk diasah dalam hal menangani kesehatan. Namun pihak sekolah tidak sedikitpun mengkhawatirkan akan hal itu, sebab sebelumnya 20 siswa sudah diberi pengetahuan dasar terkait penanganan pada pertolongan pertama. “Makanya kami sudah bisa melepas mereka untuk bekerja sendiri,” terangnya.

Dari 20 puluh siswa yang tergabung dalam UKS dokter cilik ini diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi bagi siswa–siswa lain. Mereka tumbuh menjadi seorang perawat yang hebat dan berkarismatik. Selain itu, diharapkan juga muncul peminat-peminat baru dalam bidang kesehatan ini. (rai)

Belum Miliki Rumah Sakit Pendidikan Mataram (Suara NTB) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) hingga kini belum memiliki rumah sakit pendidikan. Idealnya, sebuah perguruan tinggi yang membuka Fakultas Kedokteran Hewan harusnya memiliki satu unit rumah sakit atau paling tidak memiliki kerjasama dengan rumah sakit milik pemerintah daerah.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/3), Rektor UNTB Dr. Ir. Mashur, MS, membenarkan hal tersebut. Pihaknya hingga kini terus berupaya agar Fakultas Kedokteran Hewan UNTB yang telah beroperasi sejak tahun 2001 silam itu segera memiliki rumah sakit pendidikan. “Aturannya seperti itu harus punya rumah sakit kalau membuka Fakultas Kedokteran atau bisa kerjasama dengan Pemda,” ujarnya menjelaskan.

Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya, ujarnya, membangun kerjasama bersama Pemkab Lombok Barat. Diakuinya, belum lama ini, ia bertemu dengan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony dan berencana menjadikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) milik Pem-

da Lobar yang ada di Gunung Sari sebagai Rumah Sakit Pendidikan sementara. “Bupati kita jelaskan seperti itu, dia sangat setuju sekali, karena ini akan jadi rumah sakit hewan pertama di Lobar,” klaimnya.

Nantinya jika sudah beroperasi, keberadaan Pusat Kesehatan Hewan yang akan disulap menjadi rumah sakit hewan pendidikan bisa menjadi pusat pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat.

Tidak hanya itu, lokasi rumah sakit pendidikan yang sangat strategis dari pusat wisata Senggigi dapat dimanfaatkan menjadi lokasi penitipan hewan bagi para wisatawan

mancanegara.

“Selain bisa melayani hewan milik masyarakat dan sebagai tempat penitipan hewan, juga bisa jadi tempat praktikum bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan,” terangnya.

Saat ini, sebanyak 64 mahasiswa tengah belajar pada Fakultas Kedokteran Hewan.

Jumlah tersebut memiliki tren kenaikan positif setiap tahun bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai antara 20 sampai 30 mahasiswa. Kenaikan peminat tersebut tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan keberadaan dokter hewan saat ini. (dys)

(Suara NTB/dys)

KAMPUS - Inilah Kampus Fakultas Kedokteran Hewan UNTB. Sayangnya, mahasiswa yang belajar di tempat ini belum bisa praktik di rumah sakit kedokteran hewan.

MA Muallimat NW Pancor Ajari Siswa Memandikan Jenazah Selong (Suara NTB) – Penerapan praktik memandikan jenazah merupakan suatu keunggulan yang dimiliki Madrasah Aliyah Muallimat NW Pancor Lombok Timur.

Kepala MA Muallimat NW Pancor Drs. H. Humaidi, menjelaskan, membekali para siswa dengan praktik penyelenggaraan jenazah ditujukan untuk mempersiapkan para siswa ketika tamat dapat praktik langsung di masyarakat.

‘’Misalkan, berperan serta mengurus jenazah, memandikan dan mengkafaninya,’ terangnya, Sabtu (7/3) lalu.

Adanya praktik itu, ujarnya, akan menjadi pengalaman yang berharga bagi siswa ketika bermasyarakat, sebab materi memandikan jenazah tidak bisa hanya mengandalkan teoritis semata. Adanya penerapan praktik memandikan jenazah di sekolah mendapat perhatian banyak pihak, termasuk dari media massa.

Selain memandikan jenazah, ujarnya, beberapa praktik lainnya yang masuk dalam mata pelajar Fiqih juga diterapkan olehnya, di antaranya praktik pengadilan agama, praktik penyelesaian warisan dan beberapa praktik lainnya yang bernuansa agama. Dengan demikian, mimpi dalam visi dapat diraihnya, teori pada misi dapat dilakukan, dan falsafah pendidikan MA Muallimat NW dapat dicapai. (yon)

Kenali Sejarah NTB

MI Nurul Islam Ajak Siswa ke Museum Mataram (Suara NTB) Keberadaan museum menjadi penting dalam proses pembelajaran sejarah dan dimanfaatkan sebagai sumber media pembelajaran sejarah.

Museum dan pembelajaran sejarah dapat saling berkaitan dan saling menguntungkan. Jika guru menggunakan museum sebagai media pembelajaran maka siswa akan lebih tertarik dalam belajar sejarah.

Hal inilah yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Islam Sekarbela Mataram dengan mengajak siswasiswanya datang ke Museum Negeri NTB, Minggu (8/3).

Para siswa ini diajak melihat benda-benda peninggalan sejarah melalui koleksi yang ada di Museum Negeri NTB. Guru Pembina, Raehan, S.Pd, mengatakan, belajar pengenalan budaya yang berlangsung di ruangan kelas dengan teknik bercerita, dinilainya tidak terlalu efektif pada anak. Menurutnya metode belajar yang paling efektif diterapkan pada siswa, yakni dengan cara berkunjung langsung di museum. Beberapa siswa tersebut selain diberi penjelasan terkait benda-benda, diharuskan juga me-

(Suara NTB/rai)

BERKUNJUNG - Siswa MI Nurul Islam Sekarbela berkunjung ke Museum Negeri NTB. Mereka menulis berbagai informasi tentang peninggalan sejarah yang ada di Museum Negeri NTB. lengkapi diri dengan buku dan pulpen, sehingga bisa mengingat dan memahami hasil kunjungan ke museum. “Nanti akan ulas ketika di ruangan kelas,” tuturnya.

Salah satu metode belajar sejarah yang menyenangkan menurut Raehan, yakni mengunjungi museum. Sementara pemanfaatan mata pelajaran IPS juga menjadi lebih efektif.

Metode yang demikian menjadi metode yang sangat mengena pada pola pikir dan minat belajar siswa. “Ini bisa dijadikan stimulus mereka untuk mencin-

tai budaya dan kekayaan budaya kita,”tuturnya Baginya, memahami dan belajar dari pengalaman sejarah menjadi harapan untuk membangun masa kini dan masa depan dengan terarah.

Generasi muda perlu dibina kesadaran sebagai satu bangsa agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka dapat tumbuh dan dapat menjadi modal pembangunan dalam membenahi pola pikir generasi, terutama siswa sadar akan pentingnya pengetahuan terhadap benda-benda sejarah. (rai)

(Suara NTB/dys)

SEMINAR - Siswa pada Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia sedang mengikuti seminar pendidikan seks di aula utama sekolah, Senin (9/3).

Aletheia Gelar Seminar Pendidikan Seks Remaja Mataram (Suara NTB) Ratusan siswa dan guru pada Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia mengikuti seminar pendidikan seks remaja yang digelar, Senin (9/3) di aula utama sekolah. Dalam materinya, Pdt. Dr. Agung Gunawan M.Th dari Sekolah Tinggi Teologia Aletheia Lawang, menjelaskan salah satu problem remaja saat ini adalah pemahaman yang keliru terhadap seks.

Untuk itu, para remaja sejak dini harus diberikan pendidikan agar mereka memahami sehingga tidak salah dalam mengartikan seks di dalam kehidupan mereka. Selain itu, Agung Gunawan juga mengaku, jika seks yang salah berpengaruh pada tingkat kesehatan para remaja. Ia pun mengimbau agar para remaja menghindari seks bebas sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Kitab.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Efraim Tefa mengaku seminar pendidikan seks yang digelar pihak sekolah bertujuan memperkenalkan kepada anak tentang seks.

Menurutnya, memberikan pemahaman seks sejak dini kepada anak sangat penting.

Oleh sebab itu, melalui seminar ini, sekolah ingin memfasilitasi para siswa agar mema-

hami dengan benar tentang seks. “Jangan sampai anak dapat informasi yang salah soal seks di luar sana, oleh karena itu sekolah memfasilitasinya agar mereka tahu dengan benar,” ujarnya.

Lebih jauh Efraim Tefa mengaku jika melihat kondisi kejahatan seksual dan penyimpangan perilaku seks yang terjadi akhir-akhir ini dan hampir semuanya melibatkan anak-anak remaja, sebenarnya pendidikan seks harusnya sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah. Meski di samping itu sudah ada materi perkembangbiakan makhluk hidup pada Mapel IPA sejak kelas 6 SD. “Materi pendidikan seks sudah jadi kebutuhan sekarang agar mereka paham, lalu sadar tindakan apa yang harus dilakukan. Melihat kondisi itu, sudah harusnya masuk kurikulum. Kehidupun seks ini susah kita tebak, ada anak yang baru kelas 5 atau 6 sudah menstruasi. Dan perilaku menyimpang seks juga melibatkan anak SD,” terangnya.

Pendidikan seks bagi remaja yang difasilitasi sekolah bukan menyangkut soal teknik melakukan seks, akan tetapi mengenai tanggung jawab seksual berdasarkan pada tuntunan Al-Kitab. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

Turnamen Futsal Pelajar Ingin Jadi Tuan Rumah Pra-PON Masuki 16 Besar

Percasi NTB Tunggu Rekomendasi

Mataram (Suara NTB) Turnamen Futsal Pelajar Gubernur Cup NTB yang digelar di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram sejak 7 Maret lalu telah memasuki babak 16 besar. Babak ini bakal menarik mengingat masing-masing tim-tim akan bermain maksimal untuk lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya pertandingan ini menggunakan sistim gugur.

Panitia Pertanidingan, Novian Supriadi yang dihubungi Suara NTB di lokasi pertandingan mengatakan babak 16 besar ini akan mempertemukan tim-tim yang masuk dalam daftar juara dan runner up pertandingan Group A hingga H. Mereka adalah SMKN 2 Mataram (juara Group A) akan melawan SMAN 1 Mataram, selanjutnya SMAN 1 Terara Vs SMAN 2 Mataram A, SMKN 3 Mataram vs SMAN 1 Praya, SMAN 1 Narmada vs SMAN 3 Mataram B, SMAN 7 Mataram vs SMAN 5 Mataram, SMAN 3 Mataram A vs SMAN 1 Gunung Sari, SMAN 2 Selong Vs SMAN Sikur dan SMAN 6 Mataram vs SMAN 2 Mataram B. Sebanyak 16 tim ini akan berjibaku untuk memperebutkan tiket babak delapan besar. “Mereka (tim) pasti akan berusaha bermainan maskimal pasalnya pertandingan ini menggunakan sistim gugur. Bagi yang kalah akan langsung keluar,” ucapnya.

Novian yang juga merupakan tim pemantau bakat pemain dari AFD NTB ini mengatakan tim-tim yang bertanding di babak enam belas besar adalah tim-tim yang sudah memenangkan pertandingan di laga penyisihan delapan group.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pertandingan ini telah berlangsung sejak 7 Maret lalu dan akan berakhir 9 Maret mendatang. Masing-masing telah melewati babak penyisihan untuk maju ke babak 16 besar. Para permain akan berusaha bermain maksimal untuk meraih total uang pembinaan 25 juta yang disiapkan panitia. Selain itu pihak panitia juga menyiapkan hadiah untuk pemain terbaik dan top scorer di pertandingan ini. (fan)

Mataram (Suara NTB) PB Percasi akan segera merekomendasikan agar Provinsi NTB menjadi tuan rumah Pra-PON catur yang diagendakan bulan September 2015. Rekomendasi itu akan diterbitkan jika Pemprov NTB dan KONI NTB juga merekomendasi keinginan pengurus cabang olahraga catur menjadi tuan rumah Pra-PON. “Kita tinggal menunggu rekomendasi dari KONI NTB. Setelah itu baru PB Percasi akan mengeluarkan rekomendasi NTB sebagai tuan rumah Pra-PON,” ucap Ketua Umum Pengprov Percasi NTB, Abdullah Djais saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (9/3) kemarin.

Abdullah menjelaskan keinginan NTB menjadi tuan rumah Pra-PON tahun 2015 tidak saja menjadi keinginan pengurus cabor catur di NTB. Namun keinginan NTB untuk menggelar event besar ini juga didukung pengurus PB Percasi. PB Percasi mendukung NTB menjadi tuan rumah Pra-PON karena NTB belum pernah menjadi tuan rumah Pra-PON catur.

Abdullah bersama pengurus catur kabupaten/kota di NTB juga sangat berharap NTB dapat menjadi tuan ru-

Atletico Fokus Amankan Peringkat Ketiga

NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pihak Percasi NTB rencananya menurunkan 10 pecatur terbaiknya untuk ambil bagian di event bergengsi tersebut. Para atlet NTB nanti akan turun di kelas beregu dan perorangan.

Adapun nama-nama pecatur unggulan NTB saat ini adalah Jhon Edisoon dan Muhammad Nuh. Sebagian lagi masih dirahasikan akan diambil lewat seleksi atlet yang akan digelar percasi NTB dalam beberapa bulan lagi.

“Kita akan panggil semua atlet dari kabuaten/kota untuk mengikuti seleksi. Target kita lolos PON. Ya, minimal meloloskan enam atlet, yakni empat atlet beregu dan dua atlet perorangan,” ucapnya seraya menambahkan bahwa Prapon nanti akan mempertandingkan catur klasik beregu dan perorangan. (fan)

(Suara NTB/ist)

PANENKA – Striker Inter Milan, Mauro Icardi mencetak gol penalti dengan teknik Panenka, yang mengecoh kiper Napoli.

Benitez Puji Daya Juang Inter Milan Jakarta (Suara NTB) Pelatih Napoli Rafael Benitez memuji Inter Milan yang mampu menyamakan kedudukan setelah tertinggal 2-0 dalam lanjutan Liga Italia Serie A di Stadio San Paolo, Senin dini hari.

“Kami bermain hebat hingga unggul 2-0 melawan Inter yang memiliki susunan pemain luar biasa yang mampu membuat perbedaan dalam pertandingan,” kata Benitez

seperti dilasir laman Football Italia.

“Kami harus mengapresiasi Inter. Kami menciptakan banyak peluang, tapi tidak mengeksekusi dengan baik sehingga harus membayar mahal untuk itu,” lanjut dia.

Benitez juga memuji penampilan Gokhan Inler yang tetap bermain hebat dan fantastis meski dijatuhkan beberapa kali. Ia juga memberikan keterangan soal tidak dimain-

kannya Manolo Gabbiadini.

“Dengan tiga pertandingan berturut-turut, tingkat kebugaran akan turun. Ia terbiasa bermain seminggu sekali di Sampdoria. Untuk itu ia harus beradaptasi,” katanya.

Dengan hasil pertandingan ini, Napoli tetap menghuni posisi tiga klasemen dengan 46 poin dari 26 kali bertanding. Jika Lazio mengalahkan Fiorentina Selasa dini hari WIB nanti maka Napoli harus turun dari posisi tiga klasemen sementara. (ant/bali post)

Hasil Kejurnas MP Region III Seri I

Doni Kalbuadi Gagal Raih Poin Penuh Mataram (Suara NTB) Pembalap unggulan NTB, Doni Kalbuadi gagal meraih poin penuh di kelas MP 2 bebek 110 CC tune up seeded di Kejurnas Motor Prix (MP) Region III Seri Pertama di Sirkuit Selagalas Mataram, Minggu (8/3). Doni Kalbuadi yang mewakili Yamaha Yamalube Rosiana NHK FDR Up Nex WG NTB ini harus puas di posisi kedua setelah dilewati pembalap dari Astra Motor Racing Team Bali, Putu Roy Nugroho saat mendekati finis terakhir kelas paling bergengsi event tersebut, sementara di posisi ketiga diraih Alvin SP dari Yamaha Yamalube EiNS NHK Kedaton KYB FOR FDR UI NTB. Dony Kalbuadi sempat memimpin selama 23 lap dari total 25 lap yang harus dilewati semua pembalap dalam event tersebut. Namun demikian dia harus menyerah di tangan Putu Roy Nogroho yang terus membayangi Doni Kalbuadi sejak race pertama dan memimpin di race terakhir.

Atas hasil tersebut Dony Kalbuadi meraih 10 poin, sementara poin tertinggi diraih oleh Putu Roy Nugraha 11 poin, selanjutnya Alvin yang menempati peringkat tiga mengantongi poin 9.

Kemudian pembalap lainnya yang menempati peringkat empat hingga peringkat tujuh juga mendapatkan poin. Mereka adalah Yudha Mandiri (Bali) peringkat 4 meraih 8 poin, A. Saputra (NTB) peringkat lima meraih 7 poin, Ivan Junior (NTB) 6 poin dan Elka Pichu Latjinta (Bali) 5 poin. Selanjutnya juara di pertadingan kelas MP 1 bebek standart 4 tak tune up 125 CC seeded, Yuda Mandiri (Bali) disusul pembalap NTB, Doni Kalbuadi (NTB), Rizal Rustianto dari Bali.

Sementara juara di kelas MP 3 kelas bebek 4 tak Wahyu Pratama (NTB), disusul Candra A (Bali), Yogi Febrian (NTB) di peringkat dua dan tiga, selanjutnya juara di MP4 diraih Wahyu Pratama (NTB), disusul Yogi Febrian (NTB) dan Daffa Admadani (NTB)

di peringkat dua dan tiga.

Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin dalam sambutannya di acara pembukaan kejurnas MP yang dibuka oleh Kasubdit Penegak Hukum Ditlantas Polda NTB, AKBP. Agus Minggu (8/3) kemarin mengatakan Kejurnas Motor MP Region III wilayah Bali, NTB dan NTT akan berlangsung lima seri.

Seri pertama di NTB seri selanjutnya di Bali dan NTT. Masing-masing pembalap akan mengejar poin tertinggi agar bisa mewakili Wilayah Region III di Grand Final Motor Prix di Sirkuit Sentul bulan Oktober mendatang.

Selain itu event itu juga ajang untuk menjaring atlet balap NTB yang akan mewakili NTB di Pra-PON Balap motor septembar 2015.”Kejurnas ini sangat strategis bagi pembalap untuk mencari poin tertinggi,”jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, yang diwakili oleh Sekum KONI NTB, H. Suhaimi SH mengharapkan event itu dapat melahirkan atlet nasional yang dapat mempersembahkan medali emas NTB di PON Jabar 2015.

Dalam hal ini cabor balap motor diharapkan ikut memberikan kontribusi medali emas dalam pencapaian target NTB meraih 15 medali di PON Jabar 2016.

Sementara itu Kasubdit Penegak Hukum Ditlantas Polda NTB, AKBP. Agus saat memberikan sambutannya di acara pembukaan kejurnas mengatakan kejurnas balap motor tersebut merupakan ajang positif untuk mengasah kemampuan atlet balap motor yang sesungguhnya. Dalam hal ini dia mingatkan kepada para atlet agar tidak menggunakan fasilitas jalan raja umum untuk ugal-ugalan, sebab resikonya akan menambah angka kecelakaan dijalan raya.”Disini tempat yang benar untuk balapan, bukan di jalan umum. Mudah –mudahan dengan kegiatan ini akan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya”ucapnya mengingatkan para atlet. (fan)

Seksinya Gadis Payung di Arena Balap Motor Event balap motor rasanya tidak lengkap tanpa kehadiran gadis payung. Kehadiran gadis-gadis cantik, seksi berbaju merah itu tidak hanya memayungi para pembalap namun sikap ramah tamah dan senyuman mereka yang manis juga memacu semangat para pembalap sekaligus menarik perhatian penonton untuk berpose bersama saat menyaksikan balapan motor di arena balapan.

(Suara NTB/ist)

Madrid Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mungkin menyadari timnya hanya akan memiliki sedikit peluang menjuarai Liga Spanyol untuk kedua kalinya secara beruntun, ketika klub memutuskan menjual Diego Costa dan beberapa pemain kunci lainnya.

Mengungguli Real Madrid dan Barcelona yang lebih sejahtera untuk meraih gelar Spanyol pada musim lalu, serta mencapai final Liga Champions, merupakan pencapaian luar biasa namun kelihatannya Atletico tidak akan mampu bersaing dengan kedua klub itu pada musim ini.

Hasil imbang 1-1 pada Minggu saat menjamu tim peringkat keempat Valencia berarti pasukan Simeone hanya menang satu kali dari empat penampilan terakhirnya di Liga Spanyol, dan sekarang tertinggal tujuh angka dari pemuncak klasemen Barca dan enam angka dari tim peringkat kedua Real dengan 12 pertandingan tersisa.

Valencia yang tengah bangkit memburu Atletico dengan jarak satu angka di peringkat keempat, dan Simeone mengatakan ia dan para pemainnya bertekad mengamankan peringkat ketiga dan kompetisi klub elit Eropa pada musim depan.

Sevilla, yang menahan imbang Atletico dengan skor 0-0 di kandangnya Stadion Sanchez Pizjuan pada awal bulan dan masih tertinggal lima angka dari Valencia di peringkat kelima, juga masih berpeluang merebut satu tiket Liga Champions.

“Liga masih panjang dan kami selalu berkata bahwa kejuaraan kami adalah bersaing dengan Valencia dan Sevilla,” kata Simeone pada konferensi pers setelah timnya meraih hasil imbang di Calderon.

“Tidak ada satu timpun yang mampu mengalahkan kami pada dua pertandingan terakhir ini dan kami tetap memiliki keunggulan satu angka yang perlu kami lindungi,” tambah mantan kapten Argentina itu.

“Menemukan kembali diri kami adalah cara yang kami miliki dan bersaing dengan cara kami bersaing merupakan pencapaian hebat untuk para pemain.”

“Mudah-mudahan saat musim berakhir kami akan mampu mengamankan peringkat ketiga.” Atletico tidak beruntung saat gagal mendulang tiga angka pada Minggu, setelah Valencia cukup beruntung untuk mencuri gol penyama kedudukan yang membatalkan gol Koke di babak pertama.

Tendangan bebas Dani Parejo membentur mistar gawang Atletico dan bek tengah Shkodran Mustafi menjadi pemain yang paling cepat bereaksi untuk memasukkan bola ke gawang. Atletico akan melawat ke markas Espanyol di ajang Liga Spanyol pada Sabtu, sebelum mereka menjamu Bayer Leverkusen di pertandingan kedua putaran 16 besar Liga Champions pada 17 Maret.

Tim Jerman itu memenangi pertandingan pertama di Jerman yang berakhir dengan skor 1-0, Reuters melaporkan. (ant/bali post) Diego Simeone

mah untuk pelaksanaan ajang kualifikasi PON cabang olahraga catur. Dengan menjadi tuan rumah akan membuka peluang atlet NTB meraih tiket mengikuti PON Jabar 2016. Karena dengan menjadi tuan rumah, atletatlet NTB akan tampil penuh percaya diri karena didukung penuh oleh masyarakat NTB. Rencana NTB menjadi tuan rumah Pra-PON dapat terwujud apabila ada rekomendasi dari pihak KONI NTB. Oleh karena itu pengurus Percasi NTB tengah melakukan koordinasi dengan KONI NTB terkait pelaksanaan event nasional itu. “Saya sudah menghubungi ketua KONI NTB kemarin, namun beliau masih di luar daerah. Rencananya besok saya akan menghadap lagi,” ujarnya.

Lanjutnya, peserta Pra PON catur nanti akan melibatkan

(Suara NTB/fan)

TERIMA PIALA - Pembalap asal Bali (tengah) Putu Troy Nugroho bersama Doni Kalbuadi (pertama dari kiri) dan Alvin saat menerima piala di Kejurnas MP Region III Seri Pertama di Sirkuit Selagalas Mataram, Minggu (8/3).

NAMUN demikian terkadang penampilan mereka yang seksi serta senyuman mereka yang menggoda menimbulkan persaaan negatif bagi para lelaki hidung belang.

Lantas bagaimana kata gadis

payung ?

Salah seorang gadis payung, Diana Panggabean, yang ditemui Suara NTB di sela-sela memayungi atlet balap motor di sirkuit balap motor Selagalas Mataram, Minggu (8/3)

mengatakan menjadi gadis payung memang harus berpenampilan menarik. Tak heran bila ada pembalap dan penonton yang suka dengan penampilan mereka meminta berpose bersama. Namun diakuinya terkadang penampilan mereka yang seksi serta senyuman mereka yang menggoda menimbulkan pikiran negatif bagi beberapa lelaki hidung belang. Namun demikain Diana mengaku tetap berpikir positif dan masih nyaman dengan profesinya.

“Tugas kita memang memayungi para pembalap, namun kita juga harus bersikap ramah dan selalu melemparkan senyuman. Kalau ada pembalap atau penonton yang ngajak foto bareng kita tak boleh menolak, karena hal ini biasa,” ucap Mahasiswi Semeserter II (dua) Fakultas Hukum (FH) Unram itu.

Gadis kelahiran Kabupaten Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) yang sekarang berdomisili di Sumbawa Barat ini sehari-harinya berprofesi sebagai Sales Promotion Girl (SPG) di salah satu perusahaan di Kota Mataram. Menjadi SPG sudah dijalani selama kurang lebih dua tahun berada di Mataram. Saat ini dia tinggal di sebuah satu kos-kosan di Mataram karena saat ini dia sedang menjalani study di FH Unram. Selama satu tahun kuliah di Unram, sehari-harinya dia menjadi SPG, dengan harapan bisa hidup mandiri dan tak ingin memberatkan orang tua-

(Suara NTB/fan)

DAMPINGI PEMBALAP - Gadis payung sedang mendampingi peserta balap saat Kejurnas Motor Prix Region III seri Pertama yang berlangsung di Sirkuit Selagalas Mataram, Minggu (8/3). nya dalam urusan uang makan dan uang kuliah.

Menurutnya, menjadi gadis payung memang pekerjaan yang cukup menantang. Ada yang beranggapan bahwa gadis payung adalah cewek gampangan dan mudah diajak kencan. Namun menurut Diana tanggapan itu salah. Menurut gadis yang bercita-cita ingin menjadi pengacara ini penampilan mereka dengan rok pendek dan seksi itu merupakan tuntutan profesi.

Karenanya tidak benar bila ada anggapan gadis payung gampang dirayu.

“Kita berpenampilan seksi seperti ini tuntutan profesi.

Tugas kita di sini harus berpenampilan menarik, bersikap ramah dan selalu melemparkan senyum,” ujarnya dengan tetap melemparkan senyuman

manis.

Diana Pengabean saat itu tidak sendiri, namun dia bersama 15 teman-semanya yang ditugasi untuk memayungi para pembalap. Pada saat itu Diana ditugasi memayungi salah seorang pembalap NTB, Doni Kalbuadi saat mengambil start pertama di balapan MP2 kelas 110 CC tune up seeded.

Diana pun tak merasa sungkan untuk berpose bersama pembalap dan penonton. Maklum tugas mereka adalah memberikan pelayanan yang baik, bertutur kata yang ramah serta selalu melemparkan senyuman kepada kesemua orang. “Ayo mbak, foto bersama saya dulu,” ucap salah seorang pembalap yang saat itu dipayungi oleh Diana sebelum balapan dimulai. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 10 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 10 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Selasa, 10 Maret 2015

Halaman Halaman 14 14

Galeri Kegiatan Anggota DPD RI, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi di NTB

Silaturahmi dengan DPC IWAPI Sumbawa untuk menghadapi MEA 2015.

Memberikan bantuan untuk korban banjir di Sumbawa.

Menyapa warga kurang mampu yang menderita penyakit perut membengkak di Kabupaten Lombok Utara.

Memperkenalkan produk khas pengusaha wanita di NTB kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Pengajian bersama Keluarga Bima dan Dompu di Mataram.

Rapat dengan Dirjen Binmas Hindu Kementerian Agama Kanwil NTB, untuk membahas rehabilitasi Pura Dalem Karang Jangkong agar terlihat lebih tertata rapi dan representatif.

Menyapa warga penderita tumor di pipi di Kota Mataram.

Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Utara 2016

Usung Keberlanjutan Program Prioritas Menuju Kesejahteraan Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2016 mendatang, digelar Senin – Selasa (8-9/3). Secara umum, Musrenbang menargetkan beberapa capaian dan target demi mewujudkan pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat KLU. Hadir dalam Musrenbang RKPD 2016 Pemda KLU tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi, M.Sc, Pembantu Rektor IV Universitas Mataram, Prof. Dr. Suwardji, M.App.Sc., Jajaran Ketua dan anggota DPRD KLU, Jajaran Pejabat Setda serta Kepala SKPD Pemda KLU, Jajaran Kepala Desa dan BPMD se KLU, serta organisasi wanita, organisasi masyarakat se KLU. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, mengatakan Musrenbang sebagai wacana perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2016- 2020. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Musrenbang RKPD akan tetap melanjutkan beberapa program prioritas yang fondasinya telah terbangun sejak 2008 lalu. ‘’Pada RKPD tahun 2016, kita masih tetap memprioritaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan masyarakat, seperti infrastruktur, keseha-

tan, pendidikan, hingga pertaninan,’’ kata Bupati dalam jumpa persnya, Senin (8/3).

Ia menjelaskan, pencapaian tersebut akan dilaksanakan dengan pendekatan startegi yang bersifat rekatif dan inovatif. Oleh karenanya, dalam beberapa problem KLU seperti angka kemiskinan, usia harapan hidup yang masih rendah, kualitas kesehatan, angka buta aksara dan partisipasi sekolah hingga IPM, ia minta seluruh SKPD terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Karenanya pula, Bupati menyebut prioritas tersebut dilaksanakan bersamaan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Djohan, Musrenbang RKPD 2016 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif dan politik. Walaupun KLU dinilai oleh pusat memiliki tata kelola pemerintahan di atas ratarata nasional, dan berada di 20 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil, namun perbaikan demi perbaikan harus terus digalakkan.

Secara umum, kata dia, beberapa indikator seperti angka kemiskinan telah berhasil diturunkan, demikian pula pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Namun demikian, ia mengajak seluruh stakeholder di KLU untuk tidak henti-hentinya membangun dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Ir. H. Nanang Matalata, menjelaskan Musrenbang 2016 ini

Semangat nasionalis, sebelum Musrenbang menyanyikan lagu indonesia raya

merupakan kelanjutan dari musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan dan diakhiri dengan Musrenbang Kabupaten. “Dalam Musrenbang ini, diharapkan menghasilkan program-program prioritas dan kegiatan yang sesuai dengan arah pembangunan daerah,” kata Nanang.

Menurutnya, forum Musrenbang RKPD ditujukan untuk menyelaraskkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Menuntut untuk diselaraskan pula, keberadaan program dan kegiatan lintas SKPD dalam mengoptimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Terakhir adalah menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. ‘’Kita ingin melalui Musrenbang ini dapat dipertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah (kabupaten),’’ imbuhnya.

Nanang menyebut, untuk Kabupaten Lombok Utara, Musrenbang RKPD 2016 merupakann Musrenbang perdana untuk RPJMD 2016 – 2020. Mengingat RPJMD 2011-2015 telah berakhir dengan capaian yang cukup menggembirakan. “RPJMD ini sendiri tengah dipersiapkan rancangan awal, tentu dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Lombok Utara,” demikian Nanang. (ari/*)

Dr.Kurtubi (kiri), B upati, Wabup dan Ketua DPRD KLU menghadiri Musrenbang RKPD 2016

Bupati memberikan sambutan pada Musrenbang

Stakeholder Pemda KLU antusias menghadiri Musrenbang RKPD 2016

Anggota DPR RI, Dr. Kurtubi, dan Bupati KLU bertukar cinderamata

Kepala Bappeda KLU, Nanang Matalata memberikan sambutan saat Musrenbang

Sekda KLU (kanan) dan Pakar Pertanian, Prof. Suwardji (tengah) hadir di Musrenbang

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2015

Lanjutkan Keliling Desa

Kejaksaan Kantongi Nama Tersangka Dari Hal. 1 diputuskan oleh Pak Kajari (Rodiansyah, SH) untuk ditingkatkan ke penyidikan,’’ jelas Herya.

Setelah selesai ekspose, pihaknya langsung menerbitkan panggilan lagi untuk meminta keterangan sejumlah saksi, dalam rangka mendalami kasus tersebut. Setidaknya satu saksi yang masih belum hadir adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dari Kemenpera.

Diakuinya agenda pemeriksaan saksi dari Jakarta ini sempat batal, sehingga dijadwalkan ulang. Ini sempat menjadi kendala penyelidikan, tapi tidak berarti menghalangi pihaknya untuk meningkatkan status kasus ke penyidikan. ‘’Itu (saksi PPK) memang sempat menjadi kendala. Tapi selama keterangan saksi dan

alat bukti lengkap, cukup untuk dinaikkan ke penyidikan, “ tegasnya.

Sementara mengenai kepastian soal nama – nama tersangka, belum bisa dibeberkannya. ‘’Tersangkanya nanti menyusul. Tapi sudah ada nama yang kami kantongi,’’ ujarnya.

Dalam proyek dengan nilai Rp 14,7 miliar lebih itu, selain diketahui sumber dananya dari Kemenpera, di Pemda KLU yang bertanggung jawab adalah dari tim teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPM – PPKB dan Pemdes) KLU. Indikasi penyimpangannya, pada dugaan pelanggaran Peraturan Kemenpera Nomor 6 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis BSPS. (ars)

Tanaman Padi Terserang Penyakit di Kuranji Dalang Dari Hal. 1 “Makanya kita dengan petani-petani lain kumpul, kenapa tiba-tiba padi-padi ini ada yang isinya kosong dan malah mengering,’’ katanya. Kalau terserang penyakit mereka tidak tahu apa nama penyakit itu. Mereka sebenarnya berharap, ada penyuluh yang bias membantunya. Tapi mereka tak pernah dikunjungi penyuluh.

“Penyuluh, tidak ada sama sekali. Sampai habis rusak padi-padi ini mungkin tidak ada. Selama ini belum ketemu sama penyuluh,” terangnya.

Amaq Samali menduga, jika dilihat dari hamparan lahan padi di Kuranji, potensinya mencapai puluhan hektar dan hampir seluruhnya mengalami kondisi yang sama.

Ada rencana, jika padi-padi tersebut makin meluas mongering pada bagian bulirnya, solusinya mungkin akan dilakukan panen lebih awal.

Dalam satu hektar, Amaq Samali menyebut produksinya maksimal mencapai 5,5 ton. Itu pun jika kualitas hasil produksi sudah maksimal.

Dengan serangan penyakit kering buah ini, produksinya diperkirakan akan menurun sampai 50 persen, atau mentok menjadi 2,5 ton/hektar.

“Pasrah sudah berapa hasilnya, belum lagi padinya banyak yang rebah karena angin. Yang rebah ini otomatis tidak berbuah,” demikian Amaq Samali.

Melihat kondisi tersebut, Kepala Desa Kuranji Dalam, Sukadin mengatakan akan mengadukan fenomena tersebut kepada penyuluh. Ia menyebut sebenarnya penyuluh sudah berperan. Disebutkan dalam sebulan tiga kali dilakukan penyuluhan.

Tetapi kemungkinan karena penyuluhnya yang sangat terbatas, hanya satu penyuluh yang menangani satu kecamatan, akibatnya banyak petani yang tidak bisa tersentuh.

Di Kuranji Dalang, terdapat sebanyak 228,4 hektar lahan produktif. Belum termasuk lahan padi di Kuranji Induk dan desadesa lainnya. (bul)

Golkar Ingin AMAN Bangun Koalisi Besar Dari Hal. 1 Dikatakan H. Didi Sumardi, kalau koalisi besar dapat terbentuk, minimal akan dapat membangun stabilitas politik dan sosial. Itu sebagai modal dasar untuk percepatan dan kelanjutan pembangunan bidang-bidang lainnya guna kemajuan dan kesejahtraan masyarakat. Komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai terus dijalin guna terciptanya kesepahaman dan kesepakatan bersama. ‘’Kami juga memberikan penghormatan kepada beberapa figur yang ingin mengambil bagian dalam Pilkada Kota Mataram. Kami berpikiran positif saja sebagai cara kita membangun mekanisme fastabiqul khairat,’’ ujar H. Didi Sumardi.

Komunikasi dengan beberapa pimpinan partai terus dijalin secara intensif. Komunikasi ini diharapkan bisa berjalan produktif. Golkar dalam hal ini tentu harus menghormati mekanisme yang berlaku

pada setiap partai. ‘’Kalau mekanismenya Pak Ahyar atau AMAN harus mendaftar, kami kira itu sebagai bentuk dari cara kita saling menghormati.

Demikian juga kalau bisa deal dengan tidak harus mendaftar, kami juga menghormatinya,’’ demikian H. Didi Sumardi.

Golkar memandang, bahwa untuk mematangkan demokrasi, perlu proses secara konstruktif. Bagian dari proses itu pastilah ada dinamika dan kompetisi. ‘’Harapan kami, proses dinamika dan kompetisi itu bagian dari upaya kita membangun pendidikan politik secara sehat dan rasional,’’ kata H. Didi Sumardi. Tanpa pijakan secara sehat dan rasional, demokrasi itu akan jauh dari tujuannya. Bahkan hanya akan membawa ke mudaratan bahkan bisa terjadi malapetaka. ‘’Dan itu yang harus kita hindari,’’ cetusnya. (fit/*)

Pemprov Bentuk Tim Monev Penyaluran Hibah dan Bansos Dari Hal. 1 Tugasnya menyiapkan dan mengirimkan surat persetujuan prinsip penerima hibah dan bansos. Kemudian melakukan evaluasi rencana penggunaan dana, memfasilitasi penyelesaian proses pencairan dan lainnya. ‘’Jadi di tingkat SKPD dan PPKD ada tim monitong dan evaluasi. Tugasnya melakukan evaluasi dari saat perencanaan, penganggaran, juga melakukan evaluasi pada saat setelah dilakukan pencairan,’’ katanya, seraya menambahkan hal itu dilakukan, untuk memastikan bahwa hibah dan bansos itu tepat sasaran.

Iswandi menambahkan, proses pelaksanaan hibah dan bansos mengacu pada urusan SKPD. Karena, sesuai dengan Permendagri tentang pedoman pengelolaan hibah dan bansos.

Dimana pemberian hibah itu bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

provinsi.

“Inilah tugas dari tim monev yang ada di SKPD untuk memastikan bahwa siapapun yang diberikan itu tujuannya untuk mendukung urusan pemerintah provinsi,’’ jelasnya.

Ini sesuai dengan Pergub yang baru mengatur mekanisme seperti itu. ‘’Jadi, setelah sosialisasi ini berikutnya dibentuk tim ini,’’ terangnya.

Besarnya dana hibah dan bansos yang akan disalurkan tahun ini, lanjut Iswandi sekitar 320 miliar lebih. Dengan rincian, belanja hibah dan bansos dalam bentuk uang sekitar Rp 126 miliar lebih, di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sekitar Rp 194 miliar lebih berupa belanja barang di SKPD. ‘’Kita berharap mulai bulan Maret ini sudah mulai cair (dana hibah dan bansos) yang prioritas,” pungkasnya. (nas)

HMS Tetap Jaga Kesederhanaan

(Suara NTB/aan)

KUNJUNGI DESA – H. M. Syafrudin saat bertemu dengan Kepala Desa Lingsar, H. M. Abdul Hadi. Ia telah mengunjungi 980 desa saat menjabat Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan bertekad kembali melakukan hal serupa di masa jabatan 2014-2019.

Selain itu dugaan pelanggarannya, surat keterangan susunan perwira dan membawa penumpang tanpa dilengkapi dengan daftar. Atas dugaan pelanggaran itu, Dir Polair ketika itu, DB mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) no-

mor B/96/II/2015 tanggal 5 Februari dan menetapkan tersangka nakhoda kapal, berinisial GKG. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 323 jo pasal 219 ayat 1 dan atau pasal 302 ayat 1 jo pasal 117 ayat 2, Undang – Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. (ars)

Mataram (Suara NTB) Sudah 980 desa di NTB didatangi langsung oleh H. Muhammad Syafrudin, ST, MM (HMS) untuk program HMS Mengabdi yang ia mulai sejak lima tahun lalu. Namun, ia belum berhenti dan di periode kedua masa jabatannya ini, ia masih melanjutkan kerja kerasnya tersebut.

Kemarin, Syafrudin mengunjungi sejumlah desa di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Dalam kunjungannya ke Desa Lingsar, Syafrudin tampak masih tampil dengan gaya sederhana yang menjadi ciri khasnya. Ia hanya mengenakan kemeja putih lengan panjang yang dilipat dan sandal jepit. Seperti biasanya, ia datang untuk menyerahkan bantuan berupa kursi yang diterima langsung oleh Kepala Desa Lingsar, H. M. Abdul

Dewan akan Ajukan Enam Raperda Inisiatif Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram kembali berencana mengajukan enam paket raperda hak inisiatif dewan. Enam raperda hak inisiatif itu, kata Ketua DPRD Kota Mataram usai memimpin rapat Badan Musyawarah, Senin (9/3) kemarin, adalah raperda tentang PAUD, pengelolaan parkir, Kamtibmas, RTH, pasar modern dan PKL. Khusus untuk raperda tentang pengelolaan parkir difokuskan pada pembaruan sistem pengelolaan parkir.

Khususnya parkir tepi jalan umum. Enam paket raperda itu merupakan bagian dari 21 raperda hak inisiatif yang

bakal diajukan sepanjang tahun 2015 ini. ‘’Setelah kita mentelaah, dari 21 raperda itu, nampaknya yang paling mungkin adalah enam raperda tersebut,’’ terangnya.

Pihaknya, lanjut Didi telah meminta anggotanya untuk menyempurnakan banyak hal. ‘’Insya Allah Sabtu bisa kita ajukan untuk ditetapkan secara internal dulu,’’ cetusnya. Sementara itu terkait raperda pasar modern, semangatnya bagaimana membangun satu regulasi untuk menjawab perdebatan rasio antara pasar modern dengan pasar tradisional.

Termasuk mengkaji pentingnya pasar tradisional di tengah perkembangan

ekonomi seperti sekarang ini.

Dari aspek regulasi misalnya harus jelas, sehingga penentuan rasio pasar modern dengan pasar tradisional, tidak lagi berdasarkan asumsi-asumsi. ‘’Sehingga sudah ada kepastian bagi masyarakat, bagi pemerintah dan semua pihak untuk meletakkan prinsipprinsip itu,’’ pungkasnya.

Ada gambaran secara hukum yang menjadi acuan semua pihak, termasuk pemerintah. Untuk meletakkan prinsipprinsip dari sisi aturan terkait pasar modern dan pasar tradisional. Sehingga ada pola-pola yang diterapkan yang standarnya bisa diukur dari progresivitas penanganan. (fit)

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy Berniat Mundur Jakarta (Suara NTB) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy, akan mundur dari jabatannya.

“Insya Allah, pekan ini mundur,” kata Tjatur di Jakarta, Senin (9/3).

Menanggapi mundurnya Tjatur, anggota DPR RI dari PAN, Teguh Juwarno mengaku kaget.

“Saya pribadi cukup terkejut dengan keputusan dia. Meski pun dia pernah mengaku lelah dan ingin istirahat mengurus Fraksi,” kata Teguh.

Dirinya juga tidak menyangka kalau akan secepat ini.

“Apalagi dalam Pemilihan Ketua Fraksi pada awal periode, dia mendapat dukungan terbanyak dari anggoat PAN,” katanya.

Ia juga menyampaikan,

Tjatur menjadi pimpinan fraksi cukup lama. Teguh sendiri termasuk pimpinan fraksi PAN bersama-sama dengan Tjatur.

“Memang kami memimpin fraksi sudah cukup lama dari periode 2010 sampai sekarang.

Sudah sewajarnya ada proses regenerasi. Saya yakin partai berterima kasih dengan kinerja dia selama memimpin FPAN,” kata Teguh. (ant/Bali Post)

Indonesia Kirim Tim ke Turki Cari WNI yang Hilang Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengirimkan tim khusus ke Turki untuk melacak keberadaan 16 warga negara Indonesia (WNI) yang hilang di negara itu.

“Sudah ada tim dari Indonesia yang ke sana untuk membantu pihak keamanan Turki (mencari WNI yang hilang),” kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Arrmanatha, kasus hilangnya belasan WNI di Turki bukanlah perkara mudah untuk diatasi sehingga pencarian keenam belas WNI itu membutuhkan kerja sama yang baik antar-banyak pihak.

Dia mengatakan tim khusus yang dikirim ke Turki akan memberikan latar belakang 16 WNI kepada otoritas dan pihak berwenang di Turki untuk memudahkan pencarian.

“Turki bukan negara kecil.

Turki itu luasnya 770.000 kilometer persegi, di sana banyak pegunungan dan area yang cukup sulit. Jadi, apabila ada orang yang tidak ingin dicari atau diketahui keberadaannya, itu gampang bersembunyi di sana,” ujar dia.

Pihak Kemlu pun menegaskan tidak ingin berspekulasi

tentang alasan atau tujuan 16 WNI itu memisahkan diri dari rombongan tur, dan upaya pencarian memang masih berlangsung sampai sekarang.

“Kemlu enggan berspekulasi apa tujuan dari 16 WNI sengaja memisahkan diri. Termasuk dugaan bahwa kelompok ini masuk menuju Suriah untuk bergabung bersama ISIS,” kata dia.

“Semua masih dalam proses investigasi. Kami juga belum tahu apa motif mereka memisahkan diri. Kita tak mau berspekulasi karena masih dalam proses investigasi,” lanjut Arrmanatha.

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa sampai sekarang belum ada anggota keluarga dari 16 WNI yang hilang di Turki yang melaporkan tentang kehilangan.

“Sampai hari ini kita belum menerima pengaduan dari keluarga keenam belas WNI yang hilang di Turki,” kata dia.

Senada dengan Arrmanatha, Iqbal mengatakan pihak Kemlu belum mengetahui penyebab hilangnya 16 WNI di Turki, dan belum bisa memastikan kabar tentang kepergian para WNI itu ke Suriah untuk bergabung

dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Kami dari Kemlu belum bisa melompat ke kesimpulan bahwa mereka akan ke Suriah.

Bahkan, kami belum bisa memutuskan apakah kasus ini ada hubungannya dengan radikalisasi atau tidak,” ujar dia.

Sejauh ini, Interpol Indonesia telah menyurati sejawatnya di Turki terkait pencarian terhadap 16 WNI yang menghilang pada 24 Februari 2015 di negeri tersebut.

“Kami sudah menyurati interpol Turki,” kata Ses National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Setyo Wasisto.

Menurut dia, surat tersebut telah dilayangkan ke Interpol Turki minggu lalu, namun belum ada jawaban.

Sebelumnya, 24 WNI pergi berwisata ke Turki menggunakan biro jasa perjalanan Smailing Tour. Kemudian 16 diantaranya memisahkan diri dari rombongan.

Keenam belas WNI itu sebagian besar berasal dari Surabaya dan Surakarta. Begitu tiba di bandara di Istanbul, 16 WNI itu memisahkan diri dari kelompok tur dan tidak ikut ke tempat wisata yang telah direncanakan. (ant/Bali Post)

Hadi.

Syafrudin telah menuntaskan masa jabatannya sebagai anggota DPR RI periode 20092014 dan selama masa jabatannya ia telah mengunjungi 980 desa di seluruh NTB. Semua desa itu ia datangi sendiri tanpa diwakili guna mengantarkan kursi-kursi untuk tiap desa tersebut.

Kepada Syafrudin, Abdul Hadi menyampaikan apresiasinya karena baru kali ini ia mendapati adanya anggota DPR RI yang mau datang langsung untuk mengunjungi kantor desa mereka. “Kalau yang lain, belum pernah ada yang datang seperti ini,” ujarnya.

Ia mengutarakan harapannya agar Syafrudin bisa ikut menyuarakan aspirasi mereka terkait implementasi undang-undang desa. Menurutnya, sampai sekarang pihakn-

ya dapat dikatakan belum merasakan betul dampak dari diberlakukannya undang-undang tentang desa yang sudah lama menjadi buah bibir di kalangan kepala desa.

“Itu yang kami harapkan dari anggota DPR RI, untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan undang-undang desa itu,” ujarnya.

Menurutnya, sampai sekarang pihaknya belum memperoleh informasi yang meyakinkan mengenai dana untuk tiap desa yang disebutsebut mencapai Rp 1 miliar setiap desa. Kenyataannya, ujar Hadi, nilai yang diterima pihaknya sangat jauh dari gembar-gembor tersebut. Ia menyebutkan, saat ini Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pihaknya hanya sekitar Rp 370 juta. (aan/*)

Bayi Baru Lahir Dibuang Orangtuanya di Teras Rumah Petani Rejanglebong (Suara NTB) Kalangan masyarakat Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, menemukan bayi baru lahir yang dibuang orangtuanya.

Bayi yang diperkirakan berumur dua hari ini ditemukan warga RT 17 RW 05 Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Senin dini hari (9/3) tepatnya di teras rumah warga yang bernama Supatun (50) yang kesehariannya berprofesi sebagai petani dengan posisi terbalut kain sarung.

Penemuan bayi laki-laki yang tali pusarnya sudah dipotong itu, kata Supatun, saat dirinya tengah tertidur dan sayup-sayup mendengar suara sepeda motor yang melintas beberapa kali di dekat rumahnya dan tidak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi.

“Saya tidak menyangka kalau ada bayi yang ditinggalkan orangtunya di depan teras. Mulanya saat mau tidur ada suara motor yang beberapa kali melintas, mungkin orang itu yang membuang bayi tersebut karena tidak lama terdengar bayi menangis dan kemudian

saya keluar dan menemukan bayi yang terbungkus kain di depan rumah,” ujarnya.

Setelah mendapati bayi yang ditinggalkan orang tidak dikenal tepat di depan rumahnya, Supatun kemudian memanggil tetangganya dan selanjutnya melaporkan penemuan bayi itu ke Polres Rejanglebong dan sekitar pukul 02.00 WIB langsung dibawa petugas ke RSUD Curup.

Sementara itu dokter anak di RSUD Curup, Heni Rosalita AS menyebutkan, saat ini bayi yang dibuang orangtuanya itu dirawat diruangan perawatan anak RSUD Curup.

“Bayi yang ditemukan ini kondisinya sehat dengan berat badan tiga kilogram dan memiliki panjang 48 CM. Bayi ini dilahirkan dalam kondisi sehat dan juga cukup bulan serta tidak ada tanda-tanda kelahiran khusus ditubuh bayi maupun bekas luka atau lainnya,” kata kata Heni.

Sejauh ini pihak RSUD Curup kata dia, akan terus melakukan perawatan bayi tersebut hingga menemukan orangtuanya ataupun kepastian hukum dari pihak kepolisian setempat. (ant/Bali Post)

Hangar di Bandara Hasanuddin Roboh, Lima Orang Tewas Makassar (Suara NTB) Hangar pesawat yang sedang dibangun di Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin (9/3) pagi roboh dan menewaskan lima orang pekerja.

“Ada lima pekerja meninggal, dua tewas di lokasi kejadian, tiga lainnya meninggal di rumah sakit, sementara 14 orang lukaluka, total ada 19 orang dalam peristiwa itu,” kata Humas Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, Tamar Jaya, kepada wartawan.

Menurut Tamar Jaya, musibah itu, menurut informasi, terjadi sekitar pukul 09.28 WITA, saat para pekerja sedang melanjutkan pengerjaan hangar untuk parkir pesawat AFR atau pesawat kecil. Pekerjaan hangar sebenarnya sudah mencapai 60-70 persen, namun akhirnya ambruk.

“Sementara penyelesaian rangka baja untuk hanggar pesawat pada bagian atap. Proyek ini dimulai 2014 dan tahun ini rencananya selesai, tetapi roboh.

Dengan kejadian ini maka pimpinan proyek akan dievaluasi,” paparnya.

Hangar Balai Besar Kalibrasi ini merupakan proyek Direktorat Jenderal Hubungan Daerah Kementerian Perhubungan.

Proyek dikerjakan oleh PT Lience Romauli Raya dan PT Nur Jaya Nusantara dengan pemegang kuasa atau KSO bernama Tunggung Napitupulu, sedangkan manajer proyek

lapangannya dipimpin Tiku Kombong, juga sebagai penanggungjawab proyek.

“Saya tidak tahu anggarannya berapa soalnya proyek pusat,” kata Tamar. Salah seorang pekerja, Yakob Jumahir (34), yang selamat dalam peristiwa tersebut, masih menjalani perawatan di rumah sakit AURI. “Awalnya ada getaran, kemudian dua menit kemudian bagian tengah konstruksi secara perlahan roboh di tengah pekerjaan, kami ada 10 orang di atas dan di bawah ada 50-60 pekerja, untung saya tidak ikut tertindas besi karena berpegang ke tali pengaman,”tuturnya.

Seorang guru SD 35 Pao-pao, Hj Hasmawati, juga mengaku mendengar suara keras mirip suara ledakan. SD 35 Pao-pao letaknya berdekatan dengan lokasi proyek pembangunan hanggar tersebut di Kecamatan, Mandai Kabupaten Maros, Sulsel.

“Terdengar suara keras mirip ledakan, kami pikir itu apa ternyata hanggar tersebut roboh dan katanya ada meninggal di tempat,” paparnya.

Humas Angkasa Pura I Makassar Rio Hendarto menyatakan kejadian tersebut tidak menggangu lalulintas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

“Tidak ada pangaruh atas kejadian ini dan jalur penerbangan tetap lancar, meskipun hanggar ini berada dalam lokasi bandara,” tambahnya. (ant/Bali Post)

Harus Mundur dari PNS Dari Hal. 1 Dalam pasal 119 dan 123 ayat (3), disebutkan jika PNS mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan

Dir Polair Polda NTB Nonaktifkan Dari Hal. 1

Halaman 15

Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Ia mengatakan, jika ada pejabat provinsi yang akan ikut meramaikan pesta demokrasi lima tahunan itu sebagai calon Bupati/Wali Kota maka dia harus mengikuti prosedur tersebut. ‘’Begitu daftar dia harus mengundurkan diri, tak ada toleransi. Itu mundur dari PNS.

Bukan non aktif,’’ terangnya.

Muhammad Nur mengatakan, dalam hidup ini memang harus ada pilihan. Setiap pilihan pasti akan ada satu yang harus dipilih. PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah merupakan hak asasi setiap orang.

Bagi pejabat Pemprov yang berniat ikut dalam Pilkada Desember mendatang, ia mengharapkan pejabat tersebut tetap bekerja sesuai rel yang sudah ada. Yakni tetap bekerja sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. (nas)

Tunggu Review Inspektorat Dari Hal. 1 Dikatakan, saat ini laporan keuangan itu masih dalam tahap finalisasi di tingkat Biro Keuangan. Masih ada dua SKPD, kata Iswandi harus divalidasi yakni Dinas PU dan Biro Umum terkait dengan masalah aset.

“Kita akan melakukan proses finalisasi untuk mensikronkan. Minggu ini selesai, dan minggu depan proses review oleh Inspektorat,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah itu perlu kecermatan sehingga butuh

waktu. ‘’Kalau cepat selesai hasil review dari Inspektorat ya, kita bisa cepat serahkan ke BPK,’’ jelasnya.

Jumlah sisa kas APBD NTB tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp 149 miliar. Sisa kas itu disebabkan adanya penghematan dalam proses lelang

melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggaran yang tak terserap lantaran proyek tak tuntas yang dilakukan pemutusan kontrak.

Sisa kas itu juga berasal dari efisiensi sisa tender melalui ULP sekitar Rp 52 miliar. Kemudian anggaran hibah dan bansos yang tidak dapat dic-

airkan karena tidak memenuhi persyaratan sekitar Rp 34 miliar. Penghematan anggaran dari perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK) dan lainnya pada seluruh SKPD sekitar Rp 10 miliar. Serta sisa pekerjaan pada RSUP NTB yang putus kontrak lebih kurang Rp 53 miliar. (nas)

Selasa, 10 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

PENYERAHAN SENJATA OPM - Salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ilipo Morib (dua kiri) dari kelompok Simon Kogoya dari wilayah Ilaga hingga Timika menyerahkan diri disaksikan langsung oleh Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan (kanan) di Makodim 1702 Jayawijaya, Papua Senin (9/3). Selain menyerahkan diri kepada pihak keamanan melalui Babinsa setempat juga menyerahkan senjatanya berupa sepucuk pistol jenis FN 45 berikut 5 butir amunisi dan sebuah magazine.

Konflik KPK-Polri, Penikmatnya Koruptor Jakarta (Suara NTB) -

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengaku prihatin atas kemelut yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri, karena itu justru menguntungkan para koruptor ketika kasus-kasus korupsi menjadi terbengkalai.

“Sekarang ini kita bisa melihat yang bertugas untuk berantas korupsi lagi gelut dhewe-dhewe (berantem sendiri). KPK gelut karo polisi, karo kejaksaan gelut. Sing seneng (yang senang) yang banyak korupsinya,” kata Tjatur dalam rilisnya saat menghadiri Musyawarah Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Senin (9/3).

Lebih jauh, ia bercerita, jika selama ini upaya pemberantasan ko-

rupsi belum berjalan maksimal.

Banyak kasus korupsi yang diungkap baik itu oleh KPK, Polri maupun kejaksaan hanyalah kasuskasus kecil. Sementara, kasus-kasus korupsi besar justru tidak diusut dengan baik.

“Yang banyak korupsinya itu siapa, ini tidak ada di media massa.

Kalau di media massa yang kelihatan itu yang korupsi Rp100-Rp200 juta,” ujarnya.

Di sisi lain, tanpa menyebut pi-

hak yang dimaksud, Tjatur mengatakan, ada sejumlah koruptor besar yang lolos dari pengamatan publik dan media massa. Sebaliknya, dengan kemampuan yang ia miliki, sang koruptor justru membuat media massa untuk memberitakan kinerja aparat penegak hukum yang berhasil memberantas kasus korupsi kecil.

“Dengan media massanya dia memberitakan maling-maling yang ngerampoknya 100-200 juta.

Sesungguhnhya maling itu yang nyolong Rp100-Rp200 juta hingga Rp1-Rp2 miliar itu. Sedangkan yang nyolong triliunan dianggap nabi, dianggap orang baik,” katanya. (ant/Bali Post)

Presiden Mengaku Didesak Agar Impor Beras Letkol CBA JP Ditahan Pascapenembakan Dua Warga Jayapura (Suara NTB) Kepala Bekang Kodam XVII Cenderawasih Letkol CBA JP sudah ditahan di Merauke, pasca-tertembaknya dua calon penumpang di bandara Mopah, Merauke.

Danrem Merauke Brigjen TNI Supatrodi kepada Antara, Senin, mengakui saat ini Letkol CPA JP ditahan di POM Merauke untuk memberikan keterangan karena senjata yang mengenai kedua korban adalah miliknya.

Selain menahan Letkol CPA JP, kata Brigjen TNI Supartodi, POM juga menahan Praka Dedy, anggota Yon 756 Merauke yang mengosongkan senjata api milik Letkol CPA JP ketika insiden terjadi.

Dikatakan, insiden tertembaknya kedua warga sipil yang juga calon penumpang pesawat Sriwijaya Air itu berawal saat Praka Dedy yang berada di counter Lion Air sedang mengosongkan senjata organik yang dipegang Letkol CPA JP dengan cara diarahkan kedinding.

“Saat dikokang dengan diarahkan kedinding senpi tiba-tiba meletus hingga menembus ruang disampingnya yang merupakan counter Sri-

wijaya Air,” kata Brigjen TNI Supartodi. Akibatnya peluru mengenai Sugiono dan anaknya Novan yang saat itu berada digendongan bapaknya.

Sugiono sendiri saat ini masih ditangani paramedis akibat luka tembak yang dideritanya, sedangkan anaknya Novan meninggal dunia sebelum ditangani paramedis, kata Brigjen TNI Supartodi.

Dandrem 174 yang wilayahnya meliputi pantai selatan Papua itu mengaku, ditahannya Ka Bekang XVII Cenderawasih untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan untuk memastikan apakah saat pengecekan senjata magasen yang berisi peluru masih di dalam senjata atau tidak.

Selain menahan kedua anggota TNI, kata Brigjen TNI Supartodi, pihaknya yang membiayai seluruh pengobatan serta pemakaman.

“Saya sudah melaporkan insiden tersebut kepada Pangdam XVII Cenderawasih dan beliau meminta agar ditangani hingga tuntas,” kata Dandrem 174 Merauke Brigjen TNI Supartodi. (ant/Bali Post)

Aceh Utara (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya desakan dari sejumlah pihak agar pemerintah mengimpor beras untuk mengatasi kenaikan harga beras.

“Kalau mau gampang menyelesaikan memang dengan impor, tapi saya tahan untuk tidak impor meski ada desakan dari sana-sini,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan dimulainya pembangunan Waduk Keureutoe di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Senin (9/3).

Ia menyatakan tetap berkeyakinan bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada beras.

“Beberapa waktu lalu memang ada gejolak harga beras di mana harga beras mengalami kenaikan yang tidak wajar,” kata Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih.

Ia menyebutkan setelah mengecek gudang Bulog, dirinya mendapatkan adanya cadangan beras sebanyak 1,7 juta ton.

Menurut dia, meskipun ada desakan impor namun dirinya berkeyakinan impor tidak perlu dilakukan.

“Pertengahan bulan lalu stok

(ant/Bali Post)

KUNJUNGAN KERJA DI ACEH - Presiden RI Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud (tengah) dan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah (kanan) sebelum melanjutkan perjalanan meninjau PT Arun Gas, Aceh Utara di Pendopo Banda Aceh, Senin (9/3). Kunjungan Presiden Joko Widodo besama rombongan ke Aceh yang dijadwalkan tanggal 8-10 Maret mengunjungi PT Pertamina Gas Arun, peresmian Bendungan Paya Keureutu, Aceh Utara dan meninjau perkembangan Free Port Sabang. di Bulog dilepas sebanyak 400.000 ton, selain itu pertengahan Maret juga akan mulai musim panen,” katanya.

Presiden menyebutkan dengan langkah itu ternyata harga beras

dimulai dari Pasar Induk Cipinang Jakarta mulai turun. “Ternyata harga beras di Cipinang kemudian turun dan saya harapkan bisa turun sampai Rp2.000 per/ kg,” katanya. (ant/Bali Post)

Polisi Tangkap Dua Terduga Teroris di Poso Palu (Suara NTB) Detasemen Khusus 88/Antiteror Mabes Polri menangkap dua terduga teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Minggu (8/3), dan menyita sejumlah barang bukti.

Kepala Kepolisian Resor Poso AKBPRonnySusenosaatdihubungi dari Palu, Senin (9/3), mengatakan kedua orang yang diduga terlibat kegiatan teroris tersebut adalah warga Desa Masamba dan warga Kelurahan Kasiguncu.

Polisi menangkap mereka di

rumah masing-masing. Polisi menduga kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso.

Dari kediaman tersangka yang berinisial Is polisi mengamankan barang bukti seperti sepucuk senjata rakitan, sebuah magazen, puluhan butir peluru, sebuah bendera ISIS dan beberapa sepeda motor.

Polisi menduga Is biasa membuat senjata api rakitan, dan pernah mengirimkan senjata kepa-

da kelompok Santoso di hutan.

Tersangka berinisial Rm, yang sebelumnya pernah ditangkap polisi, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.

Tim Detasemen Khusus 88/ Antiteror Mabes Polri juga menangkap empat warga Poso yang diduga terlibat kegiatan kelompok bersenjata pada 4 Maret 2015. Tiga tersangka merupakan warga Desa Masamba dan seorang lainnya warga Kecamatan Poso Pesisir. (ant/Bali Post)

Wakil Ketua DPR Sesali Penyadapan Terhadap Presiden Jokowi Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DR RI Fadli Zon menyesali isu penyadapan yang dilakukan oleh Selandia Baru sebagimana yang diungkap oleh Wikileaks.

“Kita harus mengkritik penyadapan ini. Itu langkah yang sebetulnya tidak boleh dilakukan negara yang bersahabat.

Kita sangat sesali kalau benar,” kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/3).

Ia juga mempertanyakan motif Selandia Baru melakukan

penyadapan. “Kita tidak tahu maksud apa dibalik penyapadapan itu. Namun bida jadi info yang menarik kalau ada. Tapi kita harus pastikan benar ada atau tidak,” kata Fadli Zon. Dia mengimbau Presiden Joko Widodo bersikap tegas. “Pemertintah seharusnya mmprotes keras jika ada penyadapan. Karena pelanggran terhadap kedaulatan kita. Biasanya penyadapan bukan oleh negara-negara yang bersahabat, (penyadapan dilakukan) yang punya kepentingan dan

mengganggp kita sebagai musuh,” kata dia.

Selain itu, pemerinta harus segera meminta penjelasan terhadap Selandia baru. Dan Kementerian Luar Negeri harus segera menindaklanjuti informasi tersebut.

“Kita belum tahu isinya, siapa saja yang disadap. Kita sekarang meraba-raba saja. Sekarang pemerintah diminta klarifikasi saja dulu. Nanti selanjutnya apakah protes, protes keras silakan,” demikian. (ant/Bali Post)