SUARA NTB 10 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 10 APRIL 2013

12 HALAMAN NOMOR 30 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peserta UN Depresi BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, M.Pd mengatakan, banyaknya paket soal Ujian Nasional (UN) tahun ini menyebabkan banyak peserta mengalami depresi. Untuk itu, pihaknya meminta kepala sekolah mempersiapkan kesiapan mental anak didik dalam mengahdapi UN tersebut.

“Kami mengumpulkan kepala sekolah dan forum kepala sekolah baik SD-SMA termasuk madrasah untuk melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan UN di Lobar. Dengan perubahan sistem UN tahun ini dibandingkan tahun lalu menurut ketentuan bahwa pelaksanaan UN ada 20 paket masing-masing kelas/sekolah. Sehingga sulit sekali anak didik melakukan kompromi bersama temannya. Secara psikologis, mereka menjadi depresi,’’ kata Zaini Arony dalam Rakor FKPD, Selasa (9/4).

Dijelaskan, pengumpulan seluruh kepala sekolah/madrasah di Lobar tersebut dalam upaya mereka mempersiapkan mental anak didik dalam menghadapi UN. Bersambung ke hal 5

H-6, Anggaran UN Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN), tinggal enam hari lagi. Namun yang ironis, hingga Selasa (10/4) kemarin, anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut belum jelas. Belum cairnya dana UN dari Kementerian Pendidikan Nasional, diakui menjadi salah satu kendala bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB dalam pelaksanaan UN tahun ini.

TO K O H BADAN Narkotika Nasional (BNN) NTB meminta Gili Trawangan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk mengantisipasi masuknya narkoba di NTB. Pasalnya, saat ini pemeriksaan di pintu masuk ke destinasi wisata dunia tersebut belum ada. Sehingga memungkinkan masuknya barang haram tersebut secara bebas.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/arn)

DELAPAN TAHUN - GES divonis delapan tahun penjara dalam sidang di PN Sumbawa, Selasa kemarin.

Terduga Provokator Rusuh Sumbawa Segera Disidangkan

Briptu GES Divonis Delapan Tahun Penjara Sumbawa Besar (Suara NTB) Briptu I Gede Eka Swarjana (GES) alias Tukul, divonis pidana penjara selama delapan tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, Selasa (9/4). Majelis hakim menyatakan terdakwa

Kepala Dinas Dikpora NTB H.L. Syafi’i, di Mataram Selasa (9/4) kemarin mengakui, hingga H-6 pelaksanaan UN belum ada kejelasan anggaran untuk pelaksanaannya.

Padahal jadwal ujian untuk SMA/MA/SMK akan dilaksanakan 15-18 April 2013 mendatang.

“Yang paling aneh sampai

hari ini belum ada dana UN. Makanya itu menjadi problem,” terangnya.

Namun meski anggaran menjadi salah satu problem pelaksanaan UN, pihaknya akan tetap berusaha agar UN bisa terlaksana sesuai jadwal. Karena menurut Syafi’I, terkait dengan anggaran ini, Bersambung ke hal 5

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membayakan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Gagal masuk ke tahapan pencalonan sebagai peserta Pilkada NTB, politisi yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, L. Ranggalawe, SH, rupanya tidak berhenti bermanuver. Kemarin, ia menyatakan sikap mendukung figur incumbent, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB).

Pilihan itu ia sampaikan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/4) kemarin.

“Saya tadi bertemu TGB,” ujarnya. Meski ia mengaku tidak menjalin kesepakatan apapun, namun Ranggalawe mengaku kini ia mulai meyakini bahwa TGB tampaknya akan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada NTB kali ini.

“Saya tentu melihat yang berpeluang untuk bisa keluar sebagai pemenang saya pikir nomor 1, TGB – Amin yang kelihatan masih banyak sekali dukungan yang ada. Insya

(Suara NTB/dok)

L.Ranggalawe

Allah saya tentu akan mengarahkan dukungan kepada TGB,” ujarnya.

Menurut Ranggalawe, sebagai warga negara, ia tentu harus memanfaatkan hak pilihnya di Pilkada NTB. Bersambung ke hal 5

Meriahkan HUT Lobar Ke-55

Ketahanan Pangan Lobar Gelar Lomba Cipta Menu

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Ketua Wilayah NTB “ Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang”

Ranggalawe Merapat ke TGB

Perlu Perhatian Khusus

Mufti Djusnir

Saya menilai, di masa TGB menjadi gubernur, sangat tampak harmonisasi hubungan antara gubernur dengan wakil gubernur, sesuatu yang sangat langka terjadi di NTB. Di era TGB, pembangunan Pulau Sumbawa terasa dan nyata. Jalan jadi mulus dan bantuan sapi contohnya. Dari semua calon gubernur yang ada, saya kira TGB tetap yang terbaik.

Muhammad Syafi'i, S.Pi

H. Zaini Arony

Giri Menang (Suara NTB) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat menggelar lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) tingkat kabupaten. Lomba ini diikuti oleh 20 kelompok, antara lain sembilan peserta dari PKK, Dharma Wanita dan SKPD serta peserta dari kelompok binaan BKP yang tersebar di desa, kelurahan dan kecamatan.

Dalam lomba ini ditampilkan menu berbahan sumberdaya lokal non beras.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H.L. Winengan

KetuaTPPKKLobardidampingiKepalaKantorKetahananPangan, H.LWinenanganmellihatmenupesertalombakaryacipta

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

Halaman 2

Ubah Pola Pikir

BERSIHKAN Upaya Pemkot Mataram melakukan pembenahan di bidang kebersihan dan keindahan terus dilakukan. Seperti pada gambar, nampak beberapa petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram saat membersihkan selokan di wilayah Cakranegara.

KEBERSIHAN masih menjadi hal yang pelik untuk diselesaikan di wilayah Kota Mataram ini. Namun, menurut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara, hal itu bisa diatasi jika Pemkot Mataram bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama terkait pola pikir masyarakat akan pentingnya kebersihan.

Ditemui di gedung DPRD Kota Mataram, Selasa (9/4), Winantara menjelaskan, (Suara NTB/smd) masyarakat di Kota Mataram I Gusti Made Winantara sangat memahami akan pentingnya kebersihan lingkungan. Hanya saja, masih kurang maksimalnya jajaran dinas instansi terkait dalam melakukan pengawalan, dampaknya sedikit.

Akibatnya, penghargaan Adipura yang sebelumnya sempat menjadi langganan Pemkot Mataram kini sudah dua tahun lamanya tak pernah mampir lagi. “Ini menurut kami karena kurangnya ide dari pimpinan SKPD bersangkutan. Mereka hanya terkesan melanjutkan program sebelumnya,” ujarnya.

Mengenai masih kurangnya armada pengangkut sampah, Winantara mengakui pihak Dinas Kebersihan Kota Mataram sempat menyampaikan permasalahan ke DPRD. Namun, kekurangan armada tidak bisa dijadikan alasan belum maksimalnya pelayanan. “Sebelumnya juga seperti itu, bahkan armada kebersihan waktu zaman Walikota sebelumnya lebih sedikit lagi, tapi nyatanya bisa memberikan kita penghargaan Adipura,” kritiknya.

Dicontohkannya, ketika kalangan DPRD Kota Mataram melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Masyarakat di daerah itu sangat peduli akan kebersihan lingkungan. Meski keberadaan kontainer di Sragen sangat sedikit, tapi tidak ada sampah yang berserakan. (smd)

(Suara NTB/smd)

Pemkot akan Tutup Hotel dan Restoran ’’Nakal’’ Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram nampaknya sudah gerah diajak main kucing-kucingan oleh pemilik hotel dan restoran nakal. Dalam waktu dekat, Pemkot Mataram akan mendatangi pengelola hotel dan restoran yang mencaplok pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah melalui Dispenda Kota Mataram.

Kepala Bidang Penagihan Dispenda Kota Mataram, Drs. Misbah didampingi Kasi Penagihan Achmad Amrin yang ditemui Suara NTB di kantornya, Selasa (9/4) kemarin menyebutkan, Pemkot Mataram sudah membentuk tim lintas instansi. Keanggotaannya tidak saja pihak Dispenda tapi juga Kejaksaan dan Satpol PP Kota Mataram. ‘’Ketuanya Pak kadis,’’ tegasnya.

Pembentukan tim ini, lanjutnya, diperkuat dengan SK Walikota Mataram bernomor 173/II/2013 tentang pembentukan tim pengamanan dan pengendalian tunggakan pajak daerah dalam rangka pengamanan target daerah.

Diakuinya, selama ini masih ada sejumlah hotel dan restoran yang berbuat curang.

Pajak memang dipungut dari konsumen, tetapi tidak disetor ke kas daerah. Modusnya, pembukuan ganda. Di mana, saat petugas datang, pihak pengelola hotel kerap men-

Kalahkan Siswa Sekolah Unggulan

Setelah Jadi Tersangka

Mantan Bendahara Bansos Sortir Ribuan Proposal Mataram (Suara NTB) Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bantuan sosial (bansos) 2009, mantan bendahara bansos Agung Purnomo Nugroho, terus didalami keterlibatannya.

Selasa (9/4) siang Agung dihadirkan ke Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk memeriksa ribuan proposal. Tujuannya untuk sortir, bagian dari proposal yang menjadi tanggungjawab tersangka.

Proses sortir berlangsung sejak pagi hingga siang kemarin. “Proses sortir di ruang penyidik Pidsus,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB, kemarin.

Agung sengaja dihadirkan karena yang bersangkutan bisa membedakan proposal yang pernah diajukan saat masa jabatannya. Dalam kasus bansos 2009, ada 1.000 lebih proposal yang diajukan masyarakat. Dari proposal itu, muncul modus stempel palsu, sebagai pertanggungjawaban untuk pencairan anggaran. Agung yang menjabat sebagai bendahara bansos 2008, diduga terlibat dalam rangkaian pencairan dana bansos 2009.

Selama dua tahun itu, ada ribuan proposal yang diajukan kelompok masyarakat, LSM dan kelompok pemuda lainnya, sehingga harus dipisahkan, mana yang menjadi tanggung jawab Agung saat masa transisi dan tanggung jawab mantan pejabat DPPKAD, H. Ranu, Ahmad Solihan dan Juandi Setiawan.

“Sortir ini sekali lagi untuk memisahkan, mana yang menjadi tanggungjawab Agung. Sehingga penyidik nanti bisa mengidentifikasi, perbuatan Agung dan kerugian negara yang timbul dari pencairan proposal itu bisa dihitung,” beber Sutapa.

Sementara ini pemeriksaan tersangka belum masuk substansi. Menurut Sutapa, Senin lalu, Agung sempat dipanggil, namun belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tersangka masih sebatas diajak diskusi oleh penyidik, termasuk membahas soal proposal tersebut. “Sehingga secara teknis, baru tadi pagi proses sortirnya,” terang Sutapa.

Kabar lain diperoleh, Agung sejak ditetapkan sebagai tersangka, langsung menunjuk Jono G. Nugroho, SH sebagai penasehat hukumnya. Dihubungi Suara NTB via ponsel sore kemarin, Jono mengakui pemeriksaan kliennya belum masuk substansi kasus. Namun dalam kasus ini, ia akan memberikan pendampingan, sampai dengan BAP mendatang. “Jadi sementara ini saya belum bisa bicara banyak. Karena pemeriksaan Agung belum masuk substansi,” jawabnya pendek. (ars)

Misbah

(Suara NTB/fit)

gaku sepi pengunjung yang berdampak pada minimnya pajak yang harus disetorkan ke kas daerah. ‘’Padahal mereka ini juga punya pembukuan lain,’’ cetusnya.

Tim ini nantinya akan langsung turun ke lapangan untuk mengecek piutang pajak hotel dan restoran yang ada di Mataram. Ini sebagai dasar mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengelola hotel dan resto-

ran yang nakal. Tindakan yang paling tegas, kata dia, sampai pada sanksi penutupan.

Sebab, kecurangan yang dilakukan oknum pengusaha hotel dan restoran ini, lanjut Misbah, sangat berdampak pada perolehan pajak daerah. Di mana pada tahun 2012 lalu capaian untuk pajak rumah makan hanya mampu mencapai 85,03 persen dari target Rp 1.563.729.185. sedangkan kafe mencapai 88,96 dari target Rp 795.573.787. Data dari Dispenda Kota Mataram menyebutkan, hingga Desember 2012 lalu, total tunggakan pajak restoran mencapai Rp 498.904.629.

Sementara itu, tunggakan pajak hotel lebih besar lagi, yakni Rp 894.577.342. Untuk tahun 2013, sambung Misbah, dari target Rp 7,2 miliar untuk pajak hotel dan restoran, hingga Bulan Maret 2013 sudah tercapai 26,55 persen atau Rp 1,8 miliar. Sedangkan pajak hotel Rp 1,7 miliar lebih atau 159 persen. (fit)

Mataram (Suara NTB) Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang dihadiri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, bupati/walikota se NTB membahas isu keamanan menjelang Pilkada NTB, 13 Mei di Hotel Lombok Plaza, Selasa (9/4). Rakor tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang bisa timbul akibat proses Pilkada yang sedang berjalan.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam rakor tersebut mengungkapkan, NTB memiliki momentum untuk maju. Tetapi, hanya satu hal yang bisa merusak momentum tersebut, yakni hilangnya kondusvitas daerah. “Itu berdampak luar biasa dan bisa merusak hasilhasil yang telah dicapai selama sekian lama baik di masa kepemimpinan sekarang maupun kepemimpinan sebelumnya,” ujarnya mengingatkan.

Rakor yang digelar kali ini akan lebih fokus untuk membahas hal-hal yang terkait dengan antisipasi kabupaten/kota dalam menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pemilihan Bupati Wakil Bupati Lombok Timur dan pemilihan Walikota-Wakil Walikota Bima, 13 Mei men-

Pemkot Siap Tertibkan Atribut Kampanye di Baliho Raksasa

(Suara NTB/nia)

MENANG dalam suatu olimpiade mungkin hal yang biasa.

Namun, jika pemenangnya adalah siswa sekolah pinggiran yang selama ini kurang diminati dan masih dipandang sebelah mata patut dibanggakan.

Adalah Muhammad Renaldi (14) siswa kelas VII SMPN 18 Mataram yang berhasil mewakili Kota Mataram dalam Olimpiade Sains tingkat Provinsi NTB. Tahun ini, bungsu dari tiga bersaudara ini berhasil meraih juara harapan I di Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk mata pelajaran Matematika. Atas prestasi yang berhasil diraihnya inilah, Renaldi didaulat menjadi wakil Kota Mataram.

“Peserta olimpiade sains untuk Matematika di tingkat Kota Mataram ada 20 siswa, saya dapat harapan I untuk Matematika,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Berbekal buku paket sukses Olimpiade Matematika dan bimbingan dari guru mata pelajaran di sekolahnya, Renaldi akhirnya berhasil mengalahkan wakil dari sekolahsekolah unggulan di Kota Mataram. Saat ini Renaldi tengah mempersiapkan diri maju mewakili Kota Mataram pada Olimpiade Sains yang digelar Sabtu (13/4) mendatang.

Dengan semangatnya yang tinggi Renaldi mengaku tidak minder menghadapi lawan-lawannya di olimpiade tingkat provinsi nanti. Siswa yang gemar pelajaran Matematika sejak sekolah dasar ini berharap, dirinya bisa kembali memperoleh kemenangan dan bisa mengharumkan nama sekolah. (nia) Muhammad Renaldi

Rakor FKPD, Isu Keamanan Jadi Pembahasan Utama

Curang Saat Bayar Pajak

Mataram (Suara NTB) Langkah penertiban yang dilakukan pihak Pemkot Mataram terkait keberadaan alat peraga kampanye calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) NTB mendapat dukungan penuh dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Bahkan tak tanggung-tanggung, masih maraknya baliho raksasa, stiker di tiang listrik dan poster pasangan calon di angkutan umum tak luput dari perhatian Pemkot Mataram.

Mohan yang ditemui di Hotel Lombok Plaza, Selasa (9/ 4) menegaskan, pihaknya bekerjasama dengan Panwaslu Kota Mataram akan terus melakukan sterilisasi alat peraga yang dimaksud. Diakuinya, apa yang dilakukan jajarannya belum maksimal, karena masih banyak alat peraga kampanye pasangan calon yang belum ditertibkan, baik di perkampungan maupun jalur protokol.

Dikonfirmasi mengenai masih adanya baliho raksasa pasangan calon yang belum ditertibkan di jalan protokol sep-

erti di Jalan Pejanggik dan Jalan Langko Mataram, Mohan mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan. “Karena ini sifatnya teknis, kita akan minta Dinas Pertamanan untuk membantu untuk melakukan pembongkaran. Kalau tidak, paling tidak pemilik baliho yang membongkar sendiri,” ujarnya.

Tak hanya itu, banyaknya stiker pasangan calon yang terpasang di beberapa angkutan umum di Kota Mataram juga tak luput dari perhatian Wakil Walikota Mataram itu.

Menurutnya, khusus untuk di kendaraan umum, pihaknya akan meminta Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti keputusan KPU. “Karena dari awal tidak boleh memasang atribut di tempat umum,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin, SE, mengaku, atribut kampanye atau sosialisasi pasangan cagub dan cawagub) NTB dalam bentuk space iklan cukup sulit untuk ditertibkan. Padahal KPU NTB telah mengimbau agar seluruh bentuk sosialisasi

baik dalam bentuk baliho, spanduk, stiker maupun iklan di media massa harus dicabut dan dihentikan setelah penetapan pasangan calon.

Kesulitan tersebut karena untuk menertibkan space iklan yang memasang foto para pasangan calon harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas Pertaman-

an Kota Mataram.

Untuk menertibkan space iklan bermuatan kampanye atau sosialisasi pasangan calon, pihaknya harus terlebih dulu berkoordinasi dengan Bakesbangpoldagri Kota Mataram dan selanjutnya Bakesbangpoldagri yang akan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan. (smd/yan)

datang. “Dari momen Pilkada ini pasti akan memunculkan dinamika-dinamika.

Kewajiban kita tidak ada kata lain Pilkada di NTB ini harus berjalan aman, damai dan memenuhi unsur luber dan jurdil,” harapnya.

Selain itu, harapnya, setelah selesai Pilkada tidak ada kerenggangan sosial di antara komponen-komponen masyarakat. Untuk itu tugas pokok penyelenggara pemilu, para kontestan pilkada dan para tim sukses adalah menciptakan Pilkada yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Gubernur juga tidak menginginkan beberapa kejadian di daerah lain sebagai dampak dari Pilkada itu terjadi di NTB Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd, menjelaskan, menjelang Pilkada NTB, Mei mendatang kondisi keamanan di Lombok Barat masih kondusif. Ia mengaku sudah mengumpulkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat untuk meminta partisipasi dan peran serta dalam menjaga kondusivitas daerah.

Hal senada diungkapkan Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy, Wakil Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Wakil Bupati Sumbawa H. Arasy Muhkan, Wakil Bupati Dompu dan Wakil Bupati KSB H. Mala Rahman.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta perhatian lebih aparat keamanan menjelang Pilkada ini. Ia mengatakan umumnya konflik yang terjadi di kota Mataram lebih banyak dipicu minuman keras (miras) terutama miras tradisional. “Ini barangkali yang perlu menjadi perhatian bersama,” harapnya. (nas)

PEMERINTAH DAN SELURUH MASYARAKAT KOTA MATARAM

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KOTA BIMA YANG KE - 11 Tanggal 10 April 2013 Teriring Do'a Semoga Dengan Kerja Keras Pemerintah Dan Masyarakatnya, Dapat Terwujud Cita-Cita Pembangunan Yang Aman, Nyaman Dan Mandiri Menuju Kota Bima Yang Maja Labo Dahu

WALIKOTA MATARAM

WAKIL WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

H. MOHAN ROLISKANA

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

S

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sensus Pertanian 2013

OLUSI

PLTS untuk Daerah Terpencil DI sejumlah daerah terpecil di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) banyak yang sulit terjangkau jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Diantaranya, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela dan tempat relokasi warga Gili Sunut di Pantai Teranjah-anjah Kecamatan Jerowaru.

Menjawab kebutuhan listrik masyarakat Lotim itu, tahun 2013 ini di UPT Jeringo dan Pantai Teranjah-anjah akan dibangunkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTU). Telah tersedia anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim senilai Rp 4 miliar.

“Tahun ini rencana akan dibangun di Jeringo dan kawasan relokasi warga Gili Sunut itu,” ungkap Kepala Dinas ESDM dan Perindag Lotim, Atma Yakin. Kepada wartawan di Selong, Selasa (9/4) kemarin, ia mengutarakan untuk kawasan UPT Jeringo sejauh ini diketahui cukup jauh dari jangkauan jaringan listrik. Sementara warga transmigrasi Jeringo sangat membutuhkan penerangan.

Khusus untuk warga UPT Jeringo ini, direncanakan PLTS-nya diberikan tiap rumah. Sedangkan kawasan pantai Teranjah-anjah rencana dibangunkan secara terpusat. Hal serupa telah dilakukan di Desa Kwangrundun kecamatan Jerowaru. Dimana, puluhan Kepala Keluarga (KK) bisa menikmati jaringan listrik. Hanya saja untuk kawasan Kwangundun sempat mengalami kemacetan dikarenakan terjadi overload pemakaian. “Alhamdulillah kita sudah perbaiki dan sekarang sudah bisa menyala lagi,” ungkapnya.

Mengatasi problem ksisis listrik di daerah-daerah terpencil lainnya, Pemkab Lotim ini terus membangun pembangkit-pembangkit listrik terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Antara lain dibangun di Sajang Sembalun sebesar 4,8 mega watt (MW), Tetebatu ada dua unit masing-masing sebsar 35 MW. (rus)

Atma Yakin (Suara NTB/rus)

Dewan yang Pindah Partai Diminta Mundur Praya (Suara NTB) Belasan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang telah berpindah partai politik (parpol) diminta segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Loteng. Sehingga proses pergantiannya bisa segera dilaksanakan. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng, Drs. H. Fahrurrozi, ketika ditemui Suara NTB, di ruang kerjanya, menyikapi aksi loncat partai di kalangan anggota DPRD Loteng, Selasa (9/4) kemarin.

Menurutnya, pengunduran diri anggota DPRD Loteng yang telah loncat partai tersebut, penting adanya. Bukan hanya bagi DPRD Loteng tapi juga bagi anggota Dewan itu sendiri. Karena dengan jalan mengajukan pengunduran diri, akan mempermudah anggota Dewan bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calog legislatif (caleg) pada Pemilu tahun 2014 mendatang.

“Kan aturan sudah jelas, bagi anggota Dewan yang pindah partai harus mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan. Baru bisa mengajukan pencalonan kembali sebagai calon anggota Dewan,” jelasnya.

Ditanya apakah sudah ada yang mengajukan pengunduran diri, Fahrurrozi, mengaku belum mendapat laporan.

Namun pihaknya berharap bisa segera. Karena proses pendaftaran bakal caleg sudah mulai dibuka.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, S.H., juga mengaku kalau sampai sejauh ini belum ada satupun anggota DPRD Loteng yang mengajukan pengunduran diri. Dari sekian banyak anggota Dewan Loteng yang sudah berpindah partai. “Intinya kita hanya menunggu saja. Kalau sudah ada pengajuan, akan kita proses sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk kemudian diusulkan pergantian antar waktu (PAW),” timpalnya.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, dari 45 anggota DPRD Loteng, 13 orang diantaranya pindah partai. Terutama dari anggota Dewan yang berasal dari parpol yang tidak lolos verifikasi di tingkat pusat. Diantaranya dari PKNU empat orang, PBR, lima orang serta Partai Patriot, dua orang. Ditambah masing-masing satu orang dari PPDI dan PPD. (kir)

BPS Diminta Sajikan Data Akurat Selong (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) kembali akan menggelar sensus pertanian. Kegiatan 10 tahun sekali itu akan digelar selama sebulan. Terhitung 1-31 Mei 2013 mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Usman Muhsan meminta BPS bisa menyajikan data yang akurat.

H. Usman Muhsan

Disampikan Sekda, sejauh ini datadata yang disajikan BPS dinilai banyak yang tidak jelas. Ia mencontohkan, data kemiskinan.

Data yang disajikan BPS itu hanya gelondongan. Pemkab Lotim pun katanya tidak mau menggunakan data yang dirilis BPS tersebut. “Mestinya, data yang disajikan itu jelas alamat dan orang-orangnya,” pintanya.

Menjelang kegia-

tan Sensus Pertanian (ST) 2013, Sekda mengingatkan BPS untuk bisa melaksanakan pendataan dengan langsung terjun ke lapangan. Mendata dengan detail tiap rumah tangga petani. Dengan demikian hasil yang diperoleh bisa digunakan. “Jangan melakukan pendataan dari tempat tidur,” kritiknya.

Sarannya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tim sensus pun haruslah yang mudah difahami. Tidak membuat ribet yang justru akan menyebabkan masyarakat enggan untuk didata.

“Setidaknya bahasa yang di-

gunakan itu yang mudah difahami responden, jelas dan tidak abu-abu. Kalau abu-abu hasilnya juga tidak akan bagus,” harapnya.

Proses penyampaian hasil sensus seperti ST 2013 pun diketahui Sekda akan keluar setahun setelah dilaksanakan sensus. Akibatnya data yang digunakan terkesan basi. Permintaanya, hasil sensus hendaknya bisa lebih cepat sehingga segera pula dijawab dengan sentuhan kebijakan.

Kepala BPS Lotim, Lalu Suprapta kepada wartawan menyampaikan sistem pendataan yang berlaku di BPS ada sensus dan survai. Untuk survai hasilnya hanya bersifat makro karena yang diambil data hanya bersifat sampeling.

Beda dengan kegiatan sensus yang pendataanya tiap orang secara detail. Hanya saja diakui, karena kegiatannya massal ada saja kesalahan. “memang selalu saja ada

human error-nya,” akunya.

Menjawab kritikan Sekda Lotim, Kepala BPS Lotim ini mengatakan akan berusaha untuk menyajikan data-data yang lebih akurat. Pada pelaksanaan ST 2013 ini, katanya akan ada 1.728 orang petugas yang akan dilibatkan.

Sebelum pelaksanaan, dilakukan pelatihan cara melakukan sensus terlebih dulu. “Insya Allah dengan pelatihan ini, hasilnya bisa bagus,” asanya.

Adapun tujuan dilaksanakan ST 2013 sendiri, untuk mendapatkan data statistik pertanian terkini yang lebih lengkap akurat. Hal itu sebagai gambaran atas kondisipertanian di Indonesia. Melalui sensus ini bisa diketahui informasi mengenai jumlah usaha tani, jumlah rumah tangga petani gurem, komoditas pertanian serta distribusi pengusahaan dan penguasaan lahan menurut golongan luas. (rus)

Polres Loteng Razia SMAN 4 Praya

Ratusan Sepeda Motor Diamankan Praya (Suara NTB) Jajaran Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng), Selasa (9/4) pagi kemarin, menggelar razia kendaraan khusus di SMAN 4 Praya.

Dalam razia tersebut, ratusan sepeda motor milik siswa setempat, berhasil dijaring aparat. Sepeda motor milik siswa tersebut diamankan lantaran tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah.

Kapolres Loteng, melalui Kasat Lantas, AKP Supyan Hadi, ketika dikonfirmasi Suara NTB, menyebutkan, total barang bukti yang berhasil diamankan dalam razia tersebut 105 bang bukti. Terdiri dari 70 unit kendaraan sepeda motor ditambah sisanya surat kelengkapan kendaraan bermotor. Seperti STNK maupun SIM. “Barang bukti berupa sepeda motor dan surat kendaraan tersebut sekarang sudah kita amankan di Mapolres Loteng,” jelasnya.

Ia menjelaskan, razia dilakukan di SMAN 4 Praya saat para siswa baru akan masuk sekolah. Dengan sasaran semua kendaraan bermotor. Baik milik siswa maupun guru dan staf sekolah bersangkutan. Hampir semua sepeda motor milik para siswa tidak dilengkapi surat kendaraan yang sah. “Kalau untuk kendaraan para guru dan staf, tidak ada yang terjaring,” tegasnya.

Selain mengamankan sepeda motor milik siswa SMAN 4

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Puluhan sepeda motor hasil razia di SMAN 4 Praya, Selasa (9/4) kemarin, diamankan di Mapolres Loteng.

Praya, dalam operasi tersebut pihaknya juga berhasil mengamankan kendaraan milik siswa dari sekolah lain yang pada saat bersamaan, kebetulan tengah melintas di depan SMAN 4 Praya, tempat razia digelar.

Supyan menambahkan, operasi kendaraan khusus di SMAN 4 Praya tersebut digelar sebagai respon atas informasi yang masuk dari

masyarakat. Dimana di SMAN 4 Praya dan sekitarnya kerap terjadi pelanggaran lalu lintas.

Dimana para siswa yang menggunakan sepeda motor banyak yang tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan yang sah.

Termasuk banyak penggunaan sepeda motor di bawah umur.

Kendati demikian, sebelum menggelar operasi pihaknya sudah ada koordinasi dengan

Perketat Verifikasi

pihak sekolah setempat. Dan, pihak sekolahnya nyatanya sangat merepon rencana razia khusus tersebut.

Lebih lanjut Supyan menjelaskan, operasi khusus di SMAN 4 Praya tersebut secara berkelanjutan akan terus digelar. Tidak hanya di SMAN 4 Praya saja. Tapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Loteng. Razia kendaraan

khusus di sekolah-sekolah ini, imbuh Supyan, digelar sebagai salah satu upaya dari pihak kepolisian dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan pelaja terkait tertib berlalu lintas. Pasalnya, pelanggaran lalu lintas yang terjadi dijalan raya berawal dari ketidak kelengkan pengendara itu sendiri. (kir)

Tindak Anggota Malas

Kesra Lobar Terima Ribuan Proposal BK Dapat Lampu Hijau Giri Menang (Suara NTB) Selama kurun waktu 2012 lalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Kantor Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) menerima usulan ribuan proposal.

Dari ribuan proposal itu beragam jenis usulannya. Ada yang kelompok usaha bersama (Kube), bantuan rumah ibadah dan jenis bantuan lain.

Ribuan proposal inipun diverifikasi oleh Kesra, lalu usulan yang dinilai layak menerima bantuan dinilai lagi oleh tim penilai (evaluasi). Propsal kelompok yang memenuhi ketentuan lalu dicairkan.

Demikian dikatakan, Kepa-

la Bagaian Administrasi Kesra Setda Lobar, Maksum, Spd, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (9/4). “Selama kurun waktu sampai tahun 2012, kami menerima usulan ribuan proposal dari masyarakat. Itu tidak semua dicairkan,” ungkap Maksum.

Dijelaskan, mengacu Permendagri nomor 39 tahun 2012 yang dijabarkan pada Pergub nomor 3 tahun 2012, mengatur tentang mekanisme penyaluran berbagai bantuan dana. Antara lain, Bansos dan hibah. Berdasarkan aturan ini, ada beberapa kriteria penerima bantuan ini antara lain organisasi, lembaga non pe-

merintah dan pemerintah.

Lembaga ini, jelas pengurus dan struktur organisasinya, penanggungjawab, RAB serta nomor rekening lembaga terkait. Juga dilengkapi KTP penanggungjawab lembaga itu.

Terpenting, lembaga itu mempunyai izin operasional dari pihak terkait. Dalam pengusulan proposal ini juga harus mengetahui dari bawah, mulai Desa dan Camat.

Dalam hal ini jelasnya, Kesra berkapasitas hanya sebagai pihak yang memverifikasi proposal tersebut. Kalau proposal sudah lengkap dan memenuhi keriteria berdasarkan Permendagri dan Perbup pihak BPPKD selanjutnya mencairkan dana tersebut. Karena dinas terkait yang berhak dan memegang anggaran tersebut. Ia sendiri tidak tahu pasti jumlah proposal yang memenuhi kriteria dan dicarikan dananya. Pasalnya dirinya baru saja menjabat Kabag Kesra sebulan lalu.

Sementara itu Asisten I Setda Kabupaten Lombok Barat, H. M.S. Udin, selaku koordinator tim verifikasi mengungkapkan adanya kasus bansos tahun 2004-2009 di Lombok Barat karena diduga berasal dari proposal fiktif. Proposal fiktif ini jelasnya tidak masuk verifikasi yang dilakukan Pemda. Namun, bisa jadi proposal fiktif itu rentan dimainkan di bagian keuangan ketika pencairannya.

Dijelaskan, verifikasi bansos itu diawali masuknya proposal melalui tiga arah yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dan kadang bisa melalui Kabag Kesra. Setelah proposal masuk, baru kemudian diregistrasi, setelah itu diadakan sidang verifikasi. Sidang verifikasi ini bermuara pada Peraturan Bupati (Perbup).

Artinya proposal itu akan dinilai apakah layak untuk diterima atau tidak. (her)

Pimpinan Dewan

Praya (Suara NTB) Rencana Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Tengah (Loteng) untuk menindak tegas anggota Dewan yang malas, dipastikan kian lapang. Pimpinan DPRD Loteng telah memberikan lampu hijau kepada BK untuk menindak anggota Dewan yang malas tersebut. “Disposisi sudah kita berikan. Tinggal sekarang BK mulai bekerja,” sebut Ketua DPRD Loteng, H.M. Yusuf Saleh, S.H., Selasa (9/4) kemarin.

Dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya, Yusuf mengungkapkan pimpinan Dewan dalam hal ini sangat mendukung rencana BK untuk menindak tegas anggota Dewan yang malas. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga pihaknya tidak menunda-nunda pemberian izin kepada BK. “Begitu BK minta disposisi untuk melakukan pemanggilan untuk keperluan klarifikasi dan konfirmasi terhadap para anggota Dewan Loteng yang malas, secepatnya kita berikan diposisi,” jelasnya. Kalau pun sampai saat ini BK belum menerima disposisi dari pimpinan Dewan, lebih karena persoalan administrasi di sekretariat DPRD Loteng.

Ia berharap, BK DPRD Loteng bisa bekerja sesuai koridor aturan yang ada. Jika ada anggota Dewan yang terbukti malas-malasan dan melanggar aturan, maka BK harus menindak tegas. Jangan dibiarkan tanpa ada tindakan yang jelas. Pihak pimpinan Dewan juga akan menegakkan aturan yang ada.

Jarang hadir Sementara itu, BK DPRD

Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga mulai menyoroti sejumlah anggota DPRD KLU yang terlihat mulai jarang masuk kantor. Meski tak menyebut nama, namun BK tak menyangkal Ruang Komisi seringkali sepi terkecuali Ruang Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan yang selalu terisi.

“Pada saatnya nanti, akan kita publikasi di media nama-nama anggota dewan yang malas masuk kantor ini.

Mereka ini umumnya jarang kelihatan di setiap masa sidang triwulanan di DPRD KLU. Masyarakat nanti akan tahu kalau wakil yang dipilihnya tidak seperti yang diharapkan,” ungkap Ketua BK DPRD KLU, Abdul Gani, kepada wartawan, Selasa (9/4).

Gani bahkan menyatakan salah satu Ketua Komisi di DPRD KLU sering tak muncul dalam rapat, termasuk saat sidang paripurna. Ia mensinyalir, ketidakhadiran yang bersangkutan karena agenda pribadi dan bukan tugas lembaga DPRD. Sebab ketika yang bersangkutan tak hadir, Gani kerap menemukan tak ada jadwal kunjungan lembaga di Sekretariat DPRD. Gani menjelaskan, kegiatan Komisi III juga tidak jelas, dikarenakan Ketuanya jarang hadir di Komisi. Kunjungan ke dalam daerah (ke masyarakat) juga tak jelas, bahkan dapat diklaim jika Nsr (Ketua Komisi III) Cs., hampir tidak pernah melakukan Kunker di KLU. “Saya sebagai Sekretaris di Komisi III, lebih baik mundur dari Komisi dari pada hanya duduk di Komisi tanpa ada program yang jelas,” cetus Gani yang kerap terlihat di Komisi I. (kir/ari)

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Baliho Calon Gubernur Diturunkan di Pulau Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Satpol PP bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota sepulau Sumbawa menurunkan baliho gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Selasa (9/4) kemarin. Hal ini dilakukan, setelah tim sukses (timses) pasangan calon tidak menggubris hasil kesepakatan tentang pencabutan segenap atribut soal kontestan Pilkada NTB yang dipasang sebelumnya.

Para timses baru boleh memasang kembali atribut tersebut saat masa kempanye dimulai.

Karena itu, sejumlah baliho yang banyak terpampang di beberapa ruas jalan dalam kota Sumbawa dan Bima terpaksa diturunkan secara paksa. Seperti dikatakan Kasi Ops dan Trantib Satpol PP Sumbawa, Syafruddin di lokasi, sebelumnya sudah ada pertemuan antara Panwaslu, Pol PP dan timses pasangan calon. Semua sepakat menurunkan atribut gambar pasangan calon dimaksud, sebab masa kampanye baru dimulai 26 April hingga 9 Mei mendatang.

“Tim sukses masing-masing calon sudah bersedia dan diberi-

kan waktu empat hari untuk menurunkannya. Namun sampai sekarang belum juga, sehingga kami turunkan sendiri,” jelasnya.

Seharusnya, kesepakatan yang sudah diambil dilaksanakan demi kebaikan bersama.

Penurunan paksa ini sudah atas koordinasi dengan Panwaslu.

Di Bima Puluhan baliho bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB diturunkan paksa oleh petugas gabungan dari Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) dan Linmas Kota Bima didampingi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),

Selasa (9/4) siang. Penurunan paksa ini menyusul tak adanya reaksi dari masing-masing tim kampanye untuk menurunkan sendiri menyusul adanya surat edaran (SE) KPU Provinsi NTB yang melarang pemasangan baliho sebelum masa kampanye.

Penurunan paksa ini dilakukan petugas gabungan di sekitar wilayah barat Kota Bima, yakni mulai dari pintu masuk Kota Bima hingga ke arah timur yakni Kecamatan Raba. Satu persatu, gambar pasangan calon dengan mulai dari ukuran raksasa hingga ukuran mini diturunkan paksa, termasuk gambar calon pasangan incumbent. Guna menurunkan gambar

Hari Pertama Pendaftaran Bakal Caleg

KPU Dompu Masih Lengang Dompu (Suara NTB) Hari pertama masa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu di kantor KPU masih terlihat lengang. Sejumlah parpol yang sebelumnya direncanakan akan mendaftar di hari pertama, menunda waktu mendaftar. Namun KPU Dompu mengaku siap menerima pendaftaran caleg oleh parpol sejak dibukanya masa pendaftaran.

Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, SE kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (9/ 4) mengatakan, sesuai tahapan jadwal Pemilu legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa masa pendaftaran bakal calon anggota Dewan pada 9 – 22 April 2013. Pada hari pertama masa pendaftaran bakal calon oleh partai politik peserta pemilu 2014, be-

lum ada yang mendaftar.

Diakui Erfan, ada beberapa Parpol hasil koordinasi dengan pihaknya yang akan mendaftarkan diri di hari pertama masa pendaftaran seperti PKS dan Partai Nasdem. Tetapi setelah dikonfirmasi, parpol tersebut memilih untuk menunda proses pendaftaran. “Infonya mereka menunda karena ada yang harus dilengkapi dulu,” jelasnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Abdullah, S.Kel yang dihubungi terpisah, mengatakan, pihaknya semula berencana akan mendaftar di hari pertama masa pendaftaran bakal calon anggota DPRD. Tetapi ditunda karena ada beberapa syarat calon yang belum rampung. “Tapi syarat pencalonan bakal calon anggota DPRD sudah semuanya lengkap dan tinggal didaftarkan,” kata Abdullah.

Abdullah juga menjelaskan, semua daerah pemilihan (Dapil) untuk DPRD Kabupat-

en Dompu terisi oleh 30 orang bakal calon anggota Dewan dan 11 orang di antaranya perempuan. Dengan demikian, keterwakilan 30 persen perempuan seperti yang disyaratkan peraturan perundang-undangan terpenuhi. “Semua dapil sudah terpenuhi oleh caleg, termasuk ketentuan keterwakilan perempuan juga sudah terpenuhi semua,” ungkapnya.

Anggota DPRD Dompu yang kembali mencalonkan diri di dapil Dompu 1 ini menargetkan partainya di Dompu menjadi fraksi utuh dengan minimal tiga kursi Dewan dan di NTB menjadi menjadi dua besar, secara nasional tiga besar. “Kita lebih optimis pada pemilu 2014 ini dan bisa memenangi pemilu di Dompu untuk mendukung target tiga besar secara nasional dan dua besar di NTB,” tegas Abdullah. (ula)

tersebut, terkadang petugas Linmas harus memanjat tiang-tiang besi yang tinggi. Penurunan paksa baliho ini sempat menjadi tontonan masyarakat namun mereka hanya melihat dari kejauhan.

Panwaslu Kota Bima melalui Ketua Panwas Kecamatan Mpuda Asrul Sani yang dikonfirmasi di kawasan Lingkungan Ni’u Kelurahan Dara menuturkan penurunan paksa yang disebut sebagai penertiban ini dilakukan menyusul adanya SE KPU Provinsi NTB agar masing-masing tim menurunkan sendiri atribut kampanye dimaksud. Dengan alasan, masa kampanye untuk pemilihan Gubernur NTB baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 April nanti.

SE KPU tersebut katanya turun beberapa haru lalu dan memberikan batas hingga tanggal 6 April. “Tapi hingga lewat tanggal 6, masih ada alat peraga yang terpampang dipojok-pojok jalan sehingga Panwas merekomendasikan ke KPU untuk menindaklanjuti,” katanya.

Penertiban ini, katanya, merupakan penertiban untuk kedua kalinya. Sebelumnya, di hari pertama yakni Senin pihaknya melakukan penertiban di wilayah bagian Timur Kota Bima. Jika ditotal, jumlah baliho yang ditertibkan berjumlah puluhan buah.

Sementara ditanyai mengenai kenapa baiho maupun poster paslon Walikota dan Wakil Walikota Bima tak ikut ditertibkan, Asrul yang didampingi anggota Panwascam lainnya mengatakan itu belum bisa dilakukan.

Sebab, khusus untuk alat peraga Walikota dan Wakil Walikota Bima, KPU memberikan izin hingga tangga 25 April. “Sehingga Panwaslu belum bisa melakukan penertiban,” katanya.

Sementara Kadis DTKP melalui Kabid Pengawasan dan Perizinan, Adisan yang ditemui sebelumnya mengatakan pihaknya hanya mem-back up Panwaslu Kota Bima dan Linmas untuk melakukan penertiban atribut.

Di KSB Di KSB pun kondisinya tidak jauh berbeda. Kesepakatan tim pemenangan masing-masing calon yang bakal berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB untuk se-

(Suara NTB/arn/use/bug)

DITURUNKAN - Baliho calon Cagub dan Cawagub diturunkan di Sumbawa Besar (atas), dan seorang petugas sedang membuka baliho raksasa di kota Bima (kiri) dan baliho yang masih terpampang di sejumlah sisi ruas jalan di dalam kota Taliwang, KSB. cara sukarela menertibkan alat peraga kampanyenya tidak dipatuhi hingga ke tingkat bawah. Terbukti meski batas waktu kesepakatan tersebut seharusnya sudah terlewati pada tanggal 4 April lalu, sejumlah atribut masih terpampang di sejumlah ruang publik.

Menurut pemantauan Suara NTB, puluhan baliho dan spanduk tiap-tiap calon masih terpampang di sejumlah ruas jalan dan tempat-tempat umum di dalam kota Taliwang. Dari kondisinya, bahkan beberapa baliho dan spanduk calon tampak masih baru karena kemungkinan baru dipasang oleh para timses calon.

Berbeda dengan di Sumbawa dan Kota Bima, penertiban dari pihak berwajib nampaknya belum dilakukan di KSB. Sementara, jumlah alat peraga kampanye yang ditempatkan Timses masing-masing calon yang bakal berlaga di Pilgub 13 Mei mendatang semakin banyak dan penempatannya pun tidak teratur.

Pihak Panwas KSB yang dikonfirmasi seputar belum adanya upaya penertiban alat peraga kampanye tersebut tak me-

nampik kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut mereka, domain penertiban alat peraga kampanye masing-masing pasangan calon saat ini sebenarnya ada di tangan KPU. Sebab perihal larangan alat peraga kampanye saat ini berhubungan dengan belum masuknya masa kampanye.

“Jadi penertiban ini sebenarnya belum masuk dalam tugas kami, karena masa kampanye belum dimulai,” timpal ketua Panwas KSB, Khaeruddin, ST. Tugas penertiban terkait alat peraga kampanye pasangan oleh Panwaslu, jelas Khaeruddin, jika terjadi kesalahan penempatannya.

Sesuai ketentuan, penempatan alat peraga kampanye dilarang untuk ditempatkan di fasilitas umum seperti misalnya kantor pemerintah, sekolah dan tempat ibadah. “Untuk kasus yang seperti ini sudah ada yang kita temui dan sekarang sudah kita tindak. Bahkan kami sekarang lebih fokus pada pencegahan,” tandasnya.

Meski demikian sambungnya, penertiban alat peraga kampanye calon tersebut sehubungan dengan belum masuknya masa ka-

mpanye Panwas KSB akan tetap turun tangan. Karenanya seiring dengan kondisi di lapangan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPU setempat. “Kami kemarin memang ada menerima surat tembusan dari KPU soal penertiban tersebut kaitannya dengan belum masuknya masa kampanye itu,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah ketua divisi hukum KPU KSB, Fahrony, SH mengatakan, terkait penertiban alat peraga kampanye masing-masing calon tersebut pihaknya telah menerima surat dari KPU NTB. Surat yang salah satunya berisikan kesepakatan tim pemengangan masing-masing calon itu pun langsung ditindaklanjuti dengan menyurati tim pemenangan tingkat kabupaten.

“Isinya kami mengimbau agar mereka mematuhi kesepakatan yang diambil tim pemenangan provinsi untuk kemudian secara sadar menurunkan alat peraga calon mereka yang selama ini masih terpasang . Tapi faktanya memang sampai sekarang belum ada yang melakukannya,” terangnya. (arn/use/bug)

Pemerintah Kota Bima Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun (HUT)

Kota Bima Ke-10 Rabu, 10 April 2013 Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan pembangunan Kota Bima menjadi Kota Berteman (Bersih, Tertib dan Aman)

H. M. Qurais H. Abidin Wali Kota Bima

H. A. Rahman H. Abidin, SE., Wakil Wali Kota Bima

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

Peserta UN Depresi Dari Hal. 1 Kesiapan mental anak didik, katanya sangat dibutuhkan dalam menumbuhkankepercayaanmereka menghadapi UN. Pasalnya, dari beberapa pelaksanaan UN ada juga anak yang pintar justru tidak lulus.

“Kesiapan mental peserta dengan pendekatan spiritual dan

lain-lain perlu dilakukan oleh pihak sekolah,”tandasnya.

Disebutkan, total peserta UN 2013 di Lobar dari tingkat SD-SMA sederajat mencapai 29.021 orang.

Masing-masing untuk tingkat SD 11 ribu lebih, SMP 10.140 orang , SMK 1.176 orang dan SMA 5276 orang. (nas)

H-6, Anggaran UN Belum Jelas Dari Hal. 1 di Kementerian pusatlah yang masih bermasalah. ‘’Bukan di pemerintah daerah,” tegasnya.

Hingga saat ini Dinas Dikpora baik di provinsi maupun kabupaten/ kota telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka menghadapi UN. Soal UN pun diperkirakan akan datang hari Jumat (12/4) mendatang. Proses pengirimannya hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu

melalui PT POS Indonesia.

Soal yang sudah didrop dari percetakan akan dikawal ketat oleh Polda Jabar dan akan diserahkan ke Polda NTB. Barulah soal yang sudah diterima kemudian langsung dikirim ke semua kabupaten/ kota di NTB. Diperkirakan H-1 pelaksanaan ujian soal UN sudah sampai di seluruh Polsek NTB sebagai titik akhir penyimpanan. (nia)

Perlu Perhatian Khusus Dari Hal. 1 Kepala BNN NTB, Kombes Pol Drs. Mufti Djusnir, Apt, M.Si mengatakan Gili Trawangan merupakan daerah yang rawan terkait dengan peredaran narkoba. ”Kerawanan di gili itu memang perlu kita mendapat perhatian, Karena adanya keluar masuk dari Bali langsung Gili Trawangan, tidak ada pemeriksaan dari unsur-unsur terkait,”ujarnya pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)di, Mataram Selasa (9/4).

Selain itu, ia meminta pengawasan di pelabuhan dan bandara terus diperketat untuk mencegah masuknya narkoba ke NTB. Untuk itu, pihaknya meminta bantuan alat deteksi narkoba dapat segera terealisasi tahun ini.

Mufti menambahkan, ditemukan adanya modus baru peredarangelapnarkobadiIndonesia.Peredaran gelap narkoba dengan men-

gatasnamakan produk-produk kecantikan, multivitamin, dan obat-obat sejenisnya yang diimpor dari luar negeri. Saat ini, katanya banyak ditemukan peredarannarkobaberupaturunannya yang memiliki dampak lebih besar, lebih dahsyat dan lebih membunuh.

“Ini harus serius karena derivated ini adalah turunann narkoba yang dampaknya lebih besar , lebih dahsyat, lebih membunuh. Kami berkoordinasi dengan BBPOM untuk mengawasi dan waktu dekat akan berkoordinasi dengan Perindag,”ungkapnya.

Selain itu, kata Mufti ada modus baru peredaran narkoba dengan keterlibatan TKI yang membawa narkoba ke dalam negeri. Masuknya narkoba ke NTB, ungkapnya saat ini melalui beberapa jalur yakni melalui Timor LesteNTT kemudian NTB. (nas)

Ketahanan Pangan Lobar Gelar Lomba Cipta Menu Dari Hal. 1 Tujuannya dalam upaya mewujudkan masyarakat aktif produktif dan mengurangi ketergantungan terhadap beras guna mewujudkan diversifikasi pangan. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony diwakili Sekda, H.M. Uzair. Hadir pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Lobar, yang juga istri Bupati, Hj Nanik Zaini Arony didampingi Ketua Iswara Lobar dan anggota PKK, Dharma Wanita serta Kepala Kantor Ketahanan Pangan, H.L. Winengan dan jajaran Pemkab Lobar.

Selain membuka lomba itu Sekda beserta Ketua TP PKK juga mencicipi aneka masakan dan jajanan yang disajikan oleh peserta. Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada peserta atas parsipasi yang antusias.’’Saya ucapkan apresisasi kepada para peserta, lebih-lebih kepada Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan kegiatan ini,’’ucap Uzair.

Sekda mengaku gembira dengan kegiatan yang melibatkan para perempuan itu. Tema lomba yang mengusung lomba cipta menu berbasis sumberdaya lokal tersebut, diharapkan akan dapat mendorong penganekaragaman konsumsi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah menuju Lobar yang “maju mandiri dan bermartabat”.

Lomba ini serangkaian perayaan HUT Lobar ke-55. Menurut Sekda, pola pikir masyarakat perlu diubah karena masih beranggapan kalau belum makan nasi belum cukup. Hal ini juga sebagai upaya diversifikasi pangan yang saat ini terus digalakkan Lobar melaluiKantorKetahananPangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Lobar, Ir. H.L. Winengan menyampaikan kegiatan lomba karya cipta menu ini merupakan program rutin yang diadakan setiap tahun. Kendati sedikit terlambat namun kegiatan ini tetap ditunggu-tunggu kaum perempuan yang dilibatkan. Berbagai macam kreasi ditampilkan para ibu, supaya bisa menggaet penilaian dari dewan juri. “Lomba ini berbasis sumberdaya lokal, tujuannya selain memeriahkan HUT Lobar ke 55 juga untuk mewujudkan diversifikasi pangan yang menjadi program Ketahanan Pangan,’’ ujarnya.

Disebutkan, jumlah peserta yang ikut lomba ini sebanyak 20

peserta berasal dari pengurus PKK, Dharma Wanita, dan pengurus di SKPD serta binaan Ketahanan Pangan yang ada di desa, kelurahan dan kecamatan. Kegiatan ini didanai dari DPA Kantor Ketahanan Pangan.

Lebih jauh diutarakan, kondisi pangan di Lobar khususnya beras mengalami surplus beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terpelas dari kerja keras petani atas dukungan penuh dari Pemda dalam hal ini Bupati Lobar. Namun, patut diwaspadai posisi Lobar yang surplus bisa saja terancam.

Pasalnya hasil surplus tersebut disalurkan ke daerah yang masih minus. “Kita jangan sampai terlena, namun mari tetap dijaga,”ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta agar Pemda mengakomodir atau membantu kelompok yang berbasil menang pada tingkat provinsi dalam lomba serupa. Karena minimnya anggaran untuk biaya pengiriman kelompok ini untuk ikut dilevel nasional.

Ditambahkan, program diversifikasi pangan di Lobar masih perlu dipacu. Masih banyak warga mempunyai pola pikir yang keliru terkait hal ini. Masih banyak beranggapan kalau tidak mengkonsumsi beras atau nasi, mereka merasa belum makan atau belum merasa kenyang. Padahal jelasnya, pangan dari kombinasi bahan lokal itu sangat banyak dan jauh lebih bergizi.

Sementara itu Ketua TP PKK Lobar, yang juga istri Bupati Lobar, Hj Nanik Zaini Arony menyambut baik diadakannya kegiatan ini.

Menurutnya, dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, perlu ada kegiatan semacam ini untuk memperbanyak dan mendorong aneka ragam pangan non beras. Karena menurutnya, pola pikir masyarakat masih bergantung pada beras. “Ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, supaya mulai terbiasa dengan pangan lokal non beras juga,”ucapnya.

Sedangkan penilaian lomba dibagi dalam dua kategori.

Pemenang lomba ini akan diberikan hadiah berupa uang tunai dan tropi. (her/*)

Ranggalawe Merapat ke TGB Dari Hal. 1 Karenanya, ia sempat melakukan evaluasi terhadap empat pasangan calon yang kini telah resmi menjadi peserta pilkada.

Ranggalawe menambahkan, ia cukup senang dengan kepemimpinan TGB saat ini. Ia tak menampik bahwa dalam lima tahun masa kepemimpinannya, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh TGB. Namun, menurutnya, kesuksesan yang ditorehkannya juga

cukup banyak. “Itulah yang saya kira perlu dilanjutkan,” tandasnya.

Ia mengenang, dengan TGB ia pernah beberapa kali berkomunikasi. Salah satunya adalah saat penerbangan perdana di Bandara Internasional Lombok. “Waktu penerbangan perdana pada 11 Oktober 2010 saya satu pesawat dengan beliau.

Dari loteng 10 orang lebih, disitu curhat sama beliau tadi,” ujarnya. (aan)

RAGAM KPI Perkuat Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah NTB berupaya memperkuat dan mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Puluhan calon legislatif (caleg) perempuan dari beberapa kabupaten kota di NTB menggelar workshop terkait peningkatan keterampilan politik caleg perempuan. Kegiatan berlansung selama tiga hari dari tanggal 8 – 11 April di Senggigi Lombok Barat.

Sekretaris wilayah KPI NTB Hj Ir Sri Sustini MM kepada Suara NTB Selasa (9/4) mengatakan, peserta workshop 28 orang yang berasal dari 11 parpol. Ia mengatakan, kuota 30 persen perempuan di komposisi caleg harus dimaksimalkan oleh kaum perempuan sehingga mereka bisa duduk di kursi parlemen. Pihaknya ingin terus meningkatkan kualitas perempuan melalui sejumlah diskusi yang dilakukan KPI.

“Kadang-kadang pun dari resources (sumber daya) teman-temen perempuan juga masih dianggap lemah, oleh karenanya kami dari KPI ingin memberikan sesuatu untuk perjuangan perempuan agar kualitas perempuan meningkat” katanya.

Sri Sustini menerangkan, KPI akan melakukan sesuatu yang kongkrit dalam rangka memperjuangkan politik perempuan. Pasca kegiatan workshop, KPI akan melakukan pemetaan kekuatan caleg perempuan pada masingmasing dapil yang sudah ditentukan. Nantinya KPI akan membuat satu komitmen kepada perempuan baik yang duduk di legislatif maupun di luar legislatif untuk memperkuat posisi perempuan.

Ia menilai, menyatukan persepsi perempuan dalam wadah KPI cukup efektif dalam dunia politik. Kapasitas yang mereka miliki di leg-

Kasus Gizi Buruk

Dikes Minta Tidak Ada Duplikasi Angka Mataram (Suara NTB) Banyaknya temuan kasus gizi buruk di NTB hingga Bulan April 2013 menambah daftar panjang jumlah penderita gizi buruk. Kasus ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menanganinya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr. H. Mohammad Ismail berharap, tidak ada duplikasi angka dalam pencatatan jumlah kasus penderita gizi buruk.

“Diharapkan tidak terjadi duplikasi angka. Jangan sampai sudah tercatat di Puskesmas kemudian dicatat lagi di RSU. Apalagi sistem pelayanan di dalam menangani masalah gizi khususnya dalam rujukmerujuk,” terangnya di Mataram, Selasa (9/4).

Jika secara dini kasus gizi buruk bisa ditemukan, lanjutnya, akan lebih bagus karena akan berpengaruh pada proses penanganan perbaikan gizi balita selanjutnya. Selain itu, adanya temuan awal ini sekaligus menunjukkan petugas kesehatan di lapangan bergerak.

Terkait dengan data gizi buruk berjumlah 17 orang di RSUD Dompu, pihaknya menilai penanganan kasus gizi di Dompu sudah sesuai prosedur,

karena hal teknis seluruhnya diserahkan ke kabupaten.

Yaitu, melalui perawatan di tingkat puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Dompu.

Hingga bulan ketiga ini Dikes mencatat 56 kasus gizi buruk, sementara tujuh kasus gizi buruk diantaranya berada di Dompu. Jumlah data ini belum final karena baru memasuki bulan ketiga.

Pihaknya tidak menampik, angka ini bisa saja berubah, karena kasus belum ditemukan atau memang belum terjadi kasus. Apalagi jika mengacu pada prevalensi gizi, saat ini NTB berada pada angka 3,52. Jumlah ini menurut Ismail terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah angka kasus gizi buruk tercatat 1.092 kasus dan tahun 2012 tercatat 767 kasus.

Dikes berharap dengan turut digerakannya sektor-sektor lain selain Dinas Kesehatan, jumlah kasus gizi buruk dapat ditekan dan ditangani. Apalagi Dompu telah memiliki ketersediaan pangan rumah tangga yang bagus. Tinggal menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu. Karena melalui posyandu, berat badan dan status gizi anak bisa terus terpantau. (nia)

Dikpora NTB akan Cek Kondisi SDN 3 Baturontok Mataram (Suara NTB) Bangunan sekolah yang tidak layak akan menjadi prioritas Pemprov NTB. Pasalnya meski pemerintah pernah mengklaim tidak ada lagi bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak pakai, namun nyatanya masih ada bangunan sekolah yang masih berlantaikan tanah, berdinding gedek dan beratapkan daun kelapa di wilayah NTB. Seperti kondisi SDN 3 Baturontok, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa yang masih memiliki bangunan sekolah yang memprihatinkan.

Tahun ini Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB berjanji akan segera turun ke lokasi sekolah dan mengecek langsung kondisi di lapangan.

“Nanti kita akan cek. Ya kan ada dana DAK besar, ndak mungkin lah nggak dibangun.

Tahun ini akan kita cek di Sumbawa dan kami pastikan tahun ini diprioritaskan,” terang Kepala Dinas Dikpora NTB H.L. Syafi’i di Mataram Selasa (9/4) kemarin.

Menurutnya, selama ini sekolah-sekolah yang rusak merupakan sekolah-sekolah filial yang atas inisiatif masyarakat dibangun di daerah terpencil dalam rangka menekan angka buta aksara dan

drop out. Sekolah inipun nantinya akan menjadi salah satu cikal bakal sekolah negeri di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau.

Sementara itu untuk sekolah yang berstatus negeri dan memiliki kondisi yang tidak layak, pihaknya berencana akan tetap melakukan pendataan tahun ini. Ia berjanji tahun ini sekolahsekolah negeri yang tidak layak akan dicek dan menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu senada dengan Kepala Dinas Dikpora NTB, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan ditemui usai rapat koordinasi kepala daerah di Hotel Lombok Plaza kemarin mengaku kaget karena baru mengetahui hal ini di media. Diakuinya Kabupaten Sumbawa telah berkomitmen untuk konsentrasi pada bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan SDM NTB. Meski disebutkan, SDN 3 Baturontok berada di daerah terpencil, namun pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti hal ini. Secepatnya ia akan memanggil Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk membangun sekolah. “Saya akan konfirmasi. Nggak usah ke depan, sepulangnya ini akan saya langsung panggil Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (nia)

islatif sudah terlihat bagus sehingga hal itu bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan KPI. “Mudah-mudahan perempuan ini memberikan makna ditempatnya masing-masing.

Beberapa teman yang berada di DPR sudah sangat terlihat seperti ibu Nyayu Ernawati di Kota Mataram, ibu Nurul Adha di Lombok Tengah serta Ibu Sarkawi di Lombok Timur.

Itu adalah temen-teman kami di KPI,” ujarnya.

Pihaknya menginginkan agar legislatif perempuan di DPRD bisa mencapai 30 persen. KPI memang merancang strategi-strategi untuk memenuhi kuota itu, karena kuota tersebut merupakan ruang bagi perempuan dalam politik.

Sementara itu Pokja Reformasi Kebijakan Publik KIP Dewi Komalasari mengatakan, workshop dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keterampilan politik caleg

(Suara NTB/ris/kmb)

WORKSHOP - Suasana workshop yang digelar KPI Wilayah NTB, kemarin. untuk menghadapi pemilu legislatif mendatang. Dalam kegiatan ini, KPI juga menyodorkan materi-materi yang berkaitan dengan etika politik

agar nanti perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif bisa terhindar dari semua kasus yang merugikan, seperti kasus korupsi. (ris/kmb)

Tersangka Bantuan Angin Puting Beliung Diperiksa Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu memeriksa dua orang tersangka kasus bantuan angin puting beliung tahun 2012. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama dilakukan sebagai tersangka. H, S.Sos dan A, S.Sos dari BPBD Dompu ini didampingi penasihat hukum (PH) yang disiapkan Kejaksaan.

Humas Kejari Dompu, M Junaidin HS, SH., kepada Suara NTB saat dihubungi di kantornya, Selasa (9/4) kemarin, mengatakan, pemeriksaan terhadap H, S.Sos dan A, S.Sos merupakan kali pertama dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Sebelum-

nya, mereka dipanggil dan dijelaskan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk didampingi penasihat hukum. “Penasihat hukum kita siapkan, karena mereka tidak bisa menyiapkan sendiri,” jelas Junaidin.

Untuk tersangka Ir E dan M. S.Sos akan diperiksa setelah tersangka H dan A diperiksa. Tersangka H merupakan penanggungjawab wilayah Kecamatan Kempo, tersangka A, S.Sos merupakan penanggungjawab wilayah Huu, tersangka M, S.Sos merupakan penanggungjawab wilayah Ria Desa Riwo dan tersangka Ir E merupakan Plt Kepala

BPBD selaku penanggungjawab keseluruhan bantuan.

“Kita juga masih memeriksa beberapa orang penerima bantuan yang belum sempat diperiksa Kempo,” katanya.

Junaidin juga mengungkapkan, pekan depan BPKP Perwakilan NTB rencananya akan turun ke Dompu. Namun ia belum bisa memastikan akan menghitung kerugian Negara untuk kasus raskin ke-13 Wawonduru atau untuk kasus bantuan angin puting beliung serta bantuan kelompok sapi.

“Atau menghitung kerugian ketiga-tiganya, karena kita belum mendapatkan jadwalnya,” kata Junaidin. (ula)

Kekuatan Finansial Antarkandidat Tak Berimbang Mataram (Suara NTB) Dilihat dari belanja dana kampanye atau dana pemenangan yang telah digelontorkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menjelang Pilkada 2013, tampaknya kekuatan finansial empat kandidat yang tampil tidak berimbang.

Kandidat tertentu tampak cukup royal sementara kandidat lainnya dinilai cukup berhemat.

Sejauh ini, sejumlah kandidat diketahui telah mengeluarkan dana lebih dari Rp 1 miliar untuk meyakinkan pemilih. Dua kandidat yang tampak cukup royal dalam belanja kampanyenya antara lain pasangan incumbent, Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H.M. Amin, SH, M.Si (TGB – Amin) dan pasangan Dr. KH. Zulkifli L. Muhadli – Prof.

Dr. Ir. H. M. Ichsan, MA (Zul – Ichsan).

Sementara, dua kandidat lainnya, yaitu pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. TGH. L. A. Muhyi Abidin (Harum) dan pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJP – Johan) tampak lebih irit dalam urusan belanja pemenangan ini.

Fenomena ini diakui oleh pemerhati masalah politik NTB, Ahyar Fadly, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/4) kemarin. Menurut Ahyar, adanya sejumlah kandidat yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah memang cukup wajar jika melihat alat peraga kampanye dan dana sosialisasi yang telah mereka gelontorkan.

“Karena kan sudah dua bulan lebih sosialisasi, nyumbang kemana – mana, ada yang minta semen, ada yang minta pembebasan lahan, dan lain – lain,” ujarnya.

Sementara, jika ada pasangan calon yang mengaku masih berkutat pada belanja senilai ratusan juta rupiah, menurut Ahyar juga cukup masuk akal. “Bisa jadi juga, karena ada beberapa pasangan calon yang saya lihat kembang kempis,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye pasangan TGB-Amin, TGH. Mahally Fikri, tak menampik adanya perkiraan bahwa pihaknya telah mengeluarkan dana kam-

panye yang mencapai miliaran rupiah. Namun ia enggan mengklarifikasi jumlah persis dana kampanye yang telah mereka keluarkan. Ia hanya memastikan besarnya dana yang telah dikelola oleh tim kampanye sudah jauh lebih besar ketimbang saldo awal dana kampanye yang disetor dengan jumlah Rp 200 juta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dengan melihat banyaknya atribut kampanye dan tingginya aktifitas pemenangan yang mereka lakukan, tidak mungkin semua itu hanya dibiayai dengan dana sebesar saldo awal tersebut.

“Ya jelas sudah bertambah banyak,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ikhsan Gemala Putra, juru bicara tim kampanye pasangan Dr. KH. Zulkifli L. Muhadli – Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, MA (Zul-Ichsan) memperkirakan mereka telah mengeluarkan dana di kisaran satu miliar rupiah. “Ya, lebih kuranglah,” ujarnya saat ditanyai apakah dana yang telah mereka keluarkan telah melampaui angka satu miliar.

Sementara, Gede Wenten, SmHk yang merupakan politisi pendukung pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. TGH. A. Muhyi Abidin (Harum), menjelaskan bahwa dana kampanye yang mereka keluarkan saat ini masih sangat minim. Ia menegaskan, dana kampanye mereka bahkan belum menembus angka satu miliar. “Sekitar 300 juta saja,” sebut Wenten saat ditanyai soal dana yang telah mereka keluarkan.

Sebelumnya, Tifatul Sembiring, politisi PKS yang juga menjadi pendukung pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJP-Johan), menegaskan bahwa faktor uang atau banyaknya dana kampanye yang dimiliki pasangan calon bukan menjadi satu – satunya ukuran yang menentukan kemenangan pasangan calon.

“Orang kadang – kadang merasa bahwa segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang, ya. Tapi ini kita akan buktikan kader PKS bekerja dengan militansi kadernya,” ujar Tifatul. (aan)

Briptu GES Divonis Delapan Tahun Penjara Dari Hal. 1 Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun.

Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Arniyati (kekasih GES) inilah yang kemudian memicu meletusnya rusuh Sumbawa beberapa waktu lalu.

Sebelum menjatuhkan vonisnya, majelis hakim yang dipimpin Dedi Hariyanto, SH mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Yang memberatkan, terdakwa adalah anggota kepolisian yang semestinya memberikan contoh yang baik dalam mengemudikan kendaraan bermotor ataupun yang lainnya. Akibat perbuatan terdakwa secara tidak

langsung telah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi tentang penyebab meninggalnya korban. Sehingga menimbulkan aksi rusuh di Sumbawa.

Sementara yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan.

Usai persidangan, Ketua Majelis Hakim, Dedi Heriyanto yang juga Humas PN Sumbawa, kepada wartawan, menyatakan, setelah majelis mempertimbangkan, rumusan pasal 311 ayat 5 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang didalam pasal tersebut terdapat ancaman pidana yang ber-

bentuk alternatif, yaitu terhadap pelaku diancam hukuman pidana atau membayar denda. Sesuai rumusan pasal tersebut, maka majelis berpendapat, penjatuhan pidana sesuai rumusan pasal itu, tidak bisa dikenakan keduanya. Sehingga majelis hakim hanya memilih salah satu yaitu penjara delapan tahun.

Selain mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primer JPU, unsur dalam dakwaan primer murni suatu kecelakaan. Namun meninggalnya korban Arniyati secara tidak langsung dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memicu kerusuhan di Sumbawa. ‘’Terdakwa bukan pemicu

karena tidak berkehendak dan berkeinginan. Tetapi kejadian kecelakaan tersebut ditunggangi dengan berbagai macam isu, seperti pemerkosaan, pembunuhan. Jadi, bukan terdakwa pemicunya, tetapi orang-orang yang memprovokasi yang dalam waktu dekat akan disidangkan,” jelasnya.

Terkait vonis ini, JPU, Abdul Syukur S.H, mengaku masih piker-pikir. Dalam hal ini, tim JPU berpendapat vonis tersebut dinilai kurang karena tidak sesuai dengan tuntutan JPU. Begitu pula dengan pengacara terdakwa, Kamil Takwin, SH juga menyatakan pikir-pikir.

Sementara, Kejari Sumbawa, telah melimpahkan berkas

tiga orang terduga provokator rusuh di Sumbawa. Kini berkas tersebut masih dikaji oleh PN Sumbawa untuk kemudian segera disidangkan.

Sebagaimana disampaikan Humas PN Sumbawa, Dedi Heriyanto, PN masih membaca dan mengkaji berkas dari Kejaksaan. Selanjutnya menunjuk majelis hakim yang akan memimpin persidangan para provokator ini. Sejauh ini, baru tiga berkas tersangka yang menjadi pemicu rusuh di Sumbawa dari lima berkas yang baru saja diserahkan, dua lainnya tersangka penjarahan.

“Ada lima berkas lagi yang masuk. Tiga berkas pemicu kerusuhan dan dua lainnya penjarahan,”jelasnya. (arn)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

Dikpora Harus Rajin ke Lapangan DUNIA pendidikan NTB nampaknya masih memprihatinkan. Setidaknya dalam satu pekan ini Suara NTB memuat dua potret buram pendidikan di NTB. Yakni, kondisi SDN Dusun Sampang Balu dan SDN 3 Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, bangunan sekolah terbuat dari gedek (anyaman bambu) dan beratap daun kelapa.

Bangunannya terbuat dari bambu yang hampir lapuk. Kondisi yang juga menyedihkan melihat siswa-siswi di SDN 4 Sukadana, Kecamatan Bayan, yang notabene berstatus sekolah negeri, siswa terpaksa harus belajar di lantai yang dingin.

Kepala Sekolah SDN 4 Sukadana, Zaenal Arifin, mengakui komparasi antara jumlah siswa terhadap ruang belajar dan jumlah guru di sekolah ini tak sebanding. Dengan delapan rombongan belajar dari siswa kelas 1 - kelas 6, ruang belajar yang ada hanya lima unit. Itu pun, dua ruang belajar masih kekurangan perlengkapan. Ada bangku tidak ada meja, atau ada meja tapi tidak punya bangku. Di satu bangku, siswa kadang harus berjejer, berdesakan antara tujuh sampai delapan orang.

Ironisnya kondisi ini sudah berlangsung lama, sekitar 5 tahunan. Para siswa di SD negeri ini, sebagian harus belajar sambil berdiri, sebagian juga ada yang sambil tiduran dan duduk. Pihak sekolah khawatir, kondisi lantai yang tidak terawat akan riskan menimbulkan penyakit pada siswa.

Kondisi ini sangat berseberangan dengan pengakuan Diknas Kabupaten Sumbawa dan juga Dikpora NTB beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa sudah tidak ada lagi sekolah yang tertinggal. Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. HL. Syafi’i, MM., beberapa waktu lalu menyatakan sebetulnya sudah tidak ada lagi sekolah dengan bangunan apalagi fasilitas yang memprihatinkan. Dalihnya, pemerintah sudah banyak memberikan bantuan untuk sekolah-sekolah.

Idealnya, dengan porsi anggaran pendidikan yang paling besar dalam APBD, baik APBD NTB maupun APBD kabupaten/kota, tidak ada lagi potret pendidikan yang buram seperti terjadi SDN Dusun Sampang Balu dan SDN 3 Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa dan SDN 4 Sukadana. Namun fakta di lapangan jauh panggang dari api. Jangan-jangan tidak hanya dua sekolah itu saja, tetapi masih ada sekolah-sekolah lainnya di luar sana yang juga membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Karenanya, kalau memang Dikpora menganggap bahwa bantuan untuk sekolah-sekolah sudah mencukupi, hendaknya lebih rajin turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Jangan hanya menerima laporan di atas kertas saja. Bantuan yang digelontorkan kepada sekolah-sekolah harus dikawal ketat untuk menghindari penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, supaya hajat pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dapat terwujud. (*)

Halaman 6

Parpol dan Puding Pelangi Impian E

mpat hari ini saya sedang gemar mencari resep menu masakan. Beberapa rubrik yang dikhususkan dan memuat menu kue dan masakan saya catat dan tempel di lemari dapur. Hari Sabtu-Minggu menjadi hari yang tepat untuk praktik uji coba. Tentu saja, hasil eksperimen ini pertama kali akan di coba oleh suami dan anak saya. Tak jarang uji coba menu masakan ini mendapat cibiran bahkan saat praktek membuat Puding Pelangi anak saya mengatakan “Inaq, kok pudingnya gak seperti pelangi?” Iya dan saya akui puding gagal itu lebih mirip bubur berwajah pucat dan muram dari pada membentuk warna pelangi. Rasarasanya saya lebih baik membungkusnya dalam plastik hitam dan menyembunyikannya dalam tumpukan lemari pendingin dari pada menyuguhkannya di atas meja.

Anak-anak bagi saya adalah kritikus yang pendapatnya jujur, teruji dan memiliki kepentingan yang murni sebagai penikmat cita rasa terlepas dari perut lapar yang asal terisi bagi saya itu hal yang berbeda. Meskipun penilaian ini subjektif akan tetapi dari kritiknya membuat saya mulai mengolah puding dengan lebih memperhatikan detail komposisi bahan, proses mengolah termasuk soal warna. “Namanya saja pelangi, kok warnanya pudar” begitu kira-kira pesan yang saya tangkap dari ekspresi wajah suami saya meskipun ia tak mengungkapkan secara langsung saat menikmati hasil puding uji coba pertama itu.

Tak cukup dari mendownload tips-tips bagaimana agar puding dapat indah di buat. Saya kadang sengaja membeli puding dari tokotoko kue yang terkenal dengan kelezatan pudingnya. Dan tentu saja berusaha membandingkan puding yang buatan saya dengan hasil cetakan koki toko tersebut.

Membuat prustasi dan timbul pernyataan “ini terlalu hebat dan luar biasa, ini kan ahlinya” dan saya kecewa. Tapi terkadang terbersit pertanyaan “mampukah saya membuat bentuk dan rasa puding yang sama, minimal mendekati saja itu sudah cukup?” dan saya tersenyum. Tapi satu hal yang bagi saya harus tetap ada semangat untuk mencoba.

Cerita tentang puding ini mungkin saja bukan sesuatu yang besar, tapi sebagai ibu rumah tangga, cerita ini akan coba saya kaitkan dengan momentum tahun 2013 menjelang 2014. Saya harap pembaca tak keburu mengambil kesimpulan dari apa yang saya paparkan.

Mengkait-kaitkan banyak hal bukan berarti hendak memaksanya untuk sama dengan apa yang coba saya bahasakan. Dan jika “terasa” sama, sebagai penulis, sepenuhnya biarkahlah pembaca bebas me-

Oleh :

Maya Rahmayati

(Penulis: seorang Ibu Rumah Tangga, Peneliti sekaligus Pekerja Sosial bermukim di Lombok Tengah.)

maknainya. Saya memilih untuk menyuguhkan dari pada menyimpannya dalam file otak saya.

Dua bulan ini: Maret dan April 2013, Partai Politik (Parpol) mulai disibukkan dengan rekrutmen kader dan penjaringan Calon Legislatif (Caleg) yang akan diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014. Sebagai pengantar saja, mekanisme rekrutmen caleg oleh internal parpol di atur jelas, dan secara terstruktur bisanya menggunakan bobot penilaian yang tertera dalam formulir yang sudah disediakan untuk didisi sesuai kapasitas.

Keberadaan Parpol di masyarakat terkadang kurang dirasakan perannya. Berangkat dari itu faktor figur (baca: tokoh) dalam mekanisme rekrutmen Caleg Parpol juga menjadi pertimbangan yang memiliki bobot. Logikanya saya kira dari faktor figur/ketokohan ini Parpol dapat “dekat” dengan masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit juga Parpol yang mampu melahirkan kader-kader besar yang teruji secara kinerja di lapangan, dan hal ini patut diapresiasi sebagai gerak maju kinerja pengkaderan yang dilakukan Parpol.

Dua pandangan di atas, tidak lepas dari peran media massa sebagai media yang mampu mendongkrak popularitas figur. Suguhan informasi dan berita bagi masyarakat berpengaruh besar pada pembentukan citra. Apalagi dewasa ini, media massa dapat dikatakan sebagai kekuatan politik lain selain menjadi “alat” yang berfungsi dan sekali-kali berbagi peran yang sama dengan keberadaan Parpol (mungkin juga salah satunya karena faktor pemilik media massa besar, seperti televisi di Indonesia rata-rata masuk menjadi pengurus Parpol) . Alat yang diperalat dan juga sebaliknya.

Pemberitaan media massa akhir-akhir ini yang memberitakan banyak figur Parpol yang terkait kasus korupsi, kolusi berupa suap, mark up proyek dan lainnya seolah membuka tabir-tabir konspirasi kejahatan besar dari salah satu sistem dalam negara. Sebagian diantaranya ada yang menganggap kasus-kasus ini sebagai “musibah” yang diharapkan akan membuat Parpol dapat berbenah, dan dilain pihak kasus ini sepertinya sudah dianggap sedemikian “lekat” dan pesimis masyarakat: Parpol dapat membenahi kader-kadernya. Bahkan dalam satu twitt saya pernah membaca “Banyaknya Caleg yang mendaftar di 2014, merupakan salah satu indikator kegagalan KPK”. Saya kira celekit di atas jika dapat disikapi secara bijaksana menjadi bahan evaluasi total bagi

Parpol untuk selektif menjaring kader-kadernya yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif 2014.

Telah banyak tulisan yang diterbitkan, berupa kritik masyarakat yang berupaya memberikan masukan-masukan untuk pembenahan Parpol. Diantaranya tulisan opini yang ditulis oleh M. Yasin Castro yang berjudul Wajah Kusam Parpol (dimuat Suara NTB pada Jumat: 22 Maret 2013) yang berupaya memaparkan beberapa persoalan yang menjadi “sebab” dari melorotnya kepercayaan publik pada Parpol. Termasuk juga ia menulis soal solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani hal tersebut.

Kegagalan-kegagalan Parpol dalam membangun interaksi dan struktur baik di internal maupun eksternalnya tentu saja akan berdampak pada elektabilitas, perolehan suara di Pemilu Legislatif 2014.

Parpol-parpol yang sibuk mengevaluasi tubuhnya justru dianggap lalai pada tugas-tugas yang semestinya di emban pada rakyat. Parpol yang melahirkan wakil-wakil rakyat dan penguasa lebih sibuk mengurus “nama baik” dari pada berbenah kebijakan untuk kesejahraan rakyat.

Paranoid sebagai penyakit kejiwaan lebih cendrung akan mengjangkit pengurus dan kader partai.

Takut suara tidak maksimal, menganggap kritik sebagai “cara lawan”, bahkan gerakan-gerakan kecil di masyarakat lebih cendrung dianggap sebagai ancaman dari pada anggapan: inilah suara-suara yang menginginkan perubahan. Politik bukan lagi panglima tapi menjadi tujuan akhir dari hasrat berkuasa.

Lahirlah manusia yang lebih dekat dari “gila” berkuasa dan menyampingkan pertimbangan-pertimbangan lain seperti usia, masa jabatan dan lain sebagainya meminjam istilah post power syndrome.

Penulis mengibaratkan parpol ini sebagai rumah yang didalamnya terdapat keluarga. Dan lebih luas lagi Parpol sebagai wadah diharapkan untuk tidak “menutup pintu” terhadap berbagai kritik yang membangun tetapi juga bersikap tegas terhadap ancaman kedaulatan yang hendak memecah belah rumah tangga baik dari internal maupun eksternalnya sesuai dengan azasnya.

Sebagai sebangun rumah ada faktor lingkungan juga yang tak kalah pentingnya yang mesti diperhatikan sebagai penunjang keselarasan dari tegaknya sistim-sistim. Lingkungan diluar parpol yang harus dibangun dan menjadi tujuan bersama yaitu memajukan rakyat secara keseluruhan. Rumah-rumah yang dibangun dari kerja-kerja bersama dengan tujuan yang jelas serta membangun keselarasan. Mim-

pi besar untuk pembenahan Parpol tidak hanya menjadi mimpi kaderkader yang masuk dalam struktur karena masyarakat juga memimpikan rumah besar berupa negara dan bangsa yang berdaulat.

Praktik-praktik baik yang dilakukan kader partai semestinya tidak tampil sendiri sebagai sebuah keberhasilan personal, tetapi sebagai sebangun gerak sistem yang berusaha terus memperbaiki diri dan lingkungan. Apresiasi atas kinerja dan militansi kader penting dilakukan, di ekspose (diberitakan) dan tentu saja menjadi pembelajaran bersama dalam internal partai dan pembelajaran baik bagi yang lain dalam bingkai bernegara. Tidak dipaksakan “harus” dengan cara yang sama, karna kebaikan tidak datang dan keluar dari satu pintu saja.

Sensitivitas (baca: kepekaan) penting dimiliki karena terkadang hal-hal kecil yang tak ditangkap dengan baik dapat berpengaruh besar pada cara kerja selanjutnya. Kritik harus tetap ada, akan tetapi apresiasi dari tahapan kerja juga tak kalah penting untuk diberikan sebagai penghargaan. Bukan asal mau bekerja tetapi tahapan dari proses pendewasaan ini yang terkadang kita sering lupa didokumentasikan.

Sebagaimana yang bisa saya rasakan dari olahan puding yang sering gagal saya buat pada akhirnya, apresiasi berupa kebahagiaan dapat terlihat dari ekspresi suami dan anak saya menikmati puding pelangi impian yang berwarna. Wallahualambissawab***

H-6, anggaran UN belum jelas Kesiapan pemerintah pusat dipertanyakan

*** Harga gabah di Lobar tembus Rp 400.000 Berkah bagi petani

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Dampak Kelangkaan Pupuk

Butuh Kerjasama Investor NAMA outlet Ricky BB sedang mencuat, karena tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di pulau Lombok. Bisnis khusus alat komunikasi BlackBerry ini awal pemasarannya dari rumahan. Belakangan berkembang cukup pesat, bahkan dalam waktu dekat direncanakan akan ada pengembangan outlet hingga ke semua titik di pulau Sumbawa dengan sistem gabungan.

Outlet ini, oleh Owner-nya, Ricky Hartono tidak bisa dijalankan sendiri untuk menjangkau (Suara NTB/bul) pulau Sumbawa. Salah satu langRicky Hartono kah yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak investor lainnya yang ingin bergabung.

“Investasi untuk pulau Sumbawa tidak bisa saya lakukan sendiri.

Perlu ada kerjasama dengan pihak lainnya yang mau menjalankan bisnis ini bersama-sama,” kata Ricky saat bersama media ini di tokonya, Jalan Catur Warga Mataram, Selasa (9/4).

Rencana pengembangan outlet ini karena melihat peluang pasar yang demikian besar, apalagi BlackBerry, Smartphone, Tablet dan Android semakin menjadi primadona, tidak saja di Mataram atau kota-kota besar lainnya.

Pulau Sumbawa dianggap memiliki potensi besar, karena belum banyak persaingan usaha sejenis yang ketat. Outlet Ricky menurutnya akan hadir sebagai penyedia semua jenis kebutuhan BlackBery, dari penjualan, layanan service sampai perlengkapan asesoris.

Bahkan untuk outletnya di Kota Mataram, tahun ini akan difasilitasi lengkap dengan menyediakan suku cadang, dan terobsesi menjadi outlet terbesar yang ada di NTB. Sebenarnya dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan penyedia jasa di bidang ini, lelaki yang baru memasuki usia 21 tahun ini dengan santai menyebutkan, persaingan sudah barang tentu ada, tetapi hal itu dianggap sebagai acuan untuk terus berinovasi dan memberikan tawaran layan terbaik, sehingga dapat merebut hati customer.

“Saya sih tetap optimis, usaha yang saya kembangkan sekarang ini akan berkembang dengan baik, seiring dengan meningkatnya kebutuhan di bidang komunikasi dan IT yang terus berkembang,” ujar mahasiswa semester VI Fakultas Ekonomi Unram ini. (bul)

Harga Gabah di Lobar Tembus Rp 400.000

Giri Menang (Suara NTB) Panen kali ini cukup istimewa bagi petani di Lombok Barat (Lobar) karena harga gabah terbilang tinggi, mencapai Rp 400.000/kuintal. Namun tingginya biaya produksi, terutama harga pupuk yang melambung karena sempat langka saat awal musim tanam, mengakibatkan kenaikan harga gabah ini tak banyak dirasakan petani.

Petani merasa hasil yang diperoleh sebanding antara biaya produksi yang telah dikeluarkan. Pengakuan Petani di Dusun Teluk Sepang, Kecamatan Lembar, Siti Aminah ditemui Selasa (8/4), menyatakan panen kali ini bisa dikatakan berkah bagi petani karena harga gabah melonjak mencapai Rp 400 ribu per kuintal (berat 100 kilogram). Di daerah setempat, petani menjual gabahnya melalui dua cara. Pertama, dijual langsung pada saat belum panen, artinya dijual dalam bentuk petakan sawah. Kedua, petani menjual gabah yang sudah dipanen. Harganya pun sedikit berbeda. Harga gabah setelah dipanen lebih mahal dibandingkan dengan harga gabah yang masih berada di petakan sawah.

Harga per kwintal gabah sendiri mencapai Rp 400.000, bahkan lebih dari itu. Sedangkan petani yang menjual gabah yang masih berada di petakan itu bisa saja untung dan rugi. Pasalnya, petani menjual gabah di petakan sawah dengan menggunakan harga estimasi dengan perkiraan jutaan rupiah tergantung luas lahannya. Artinya bisa saja harga estimasi itu, petani menuai untung namun bisa juga menuai kerugian.

Saat ini, jelas ibu dua anak ini, petani banyak menjual

gabahnya langsung di petakan sawah. Alasannya, petani tak mau repot membayar pekerja yang memanen padi. Di lain sisi, mainset petani mulai berubah tak mau lelah. Hal ini berdampak terhadap banyaknya pekerja atau petani luar yang masuk daerah Lobar yang bekerja sebagai pemanen padi. Hal ini pun mempersempit lapangan kerja bagi warga setempat karena harus bersaing dengan pekerja dari luar tersebut. “Makanya banyak pekerja (petani) dari luar yang masuk kerja di sini,” ujarnya.

Dari perhitungan biaya total produksi mencapai Rp 1 juta. Dirincikannya, biaya pupuk sekitar Rp 250 ribu, biaya bajak sawah Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu, biaya atau ongkos perampek (buruh panen) hampir Rp 400 ribu lebih. Jika ditotal, biaya produksi mencapai Rp 1 juta lebih.

Sementara itu, petani di Dusun Aik Ampat, Kecamatan Gerung menjual gabah dengan harga Rp 350 per kuintal. Harga gabah di daeah ini cenderung sedikit menurun. Seminggu lalu, kata Japar, harga gabah menembus hampir Rp 500 ribu per kuintal. “Sedikit turun harganya,” ujarnya. Dikatakan, lahan di sekitar daerah itu cenderung mengalami penguran-

(Suara NTB/her)

PANEN - Petani di Dusun Aik Ampat, Lobar, sedang mengangkut gabah hasil panennya, kemudian dijual ke pengepul langsung di lokasi itu. gan karena pembangunan perkantoran dan sarana lain. Hal ini jelasnya, berdampak terhadap produksi petani.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lobar, H.L. Winengan menyatakan, Lobar sejauh ini mengalami surplus beras. Keberhasilan ini jelasnya, tidak terlepas dari peran serta petani dalam melakukan kegiatan pertanian. “Kita surplus beras, karena produkivitas petani tinggi, hampir 6 sampai 7 ton per hektar,” ungkap Winengan.

Untuk menanggulangi konversi lahan itu, tahun ini Pemerintah Kabupaten Lobar memprogramkan cetak sawah baru

sekitar 100 hektar. Itu berlokasi di irigasi Gebong dan Pengga meliputi empat wilayah kecamatan Lembar, Kediri, Gerung dan Kuripan. Namun program cetak sawah baru ini juga dihantui masalah tingginya konversi lahan di daerah ini. Sedikitnya, per tahun konversi lahan produktif pertanian mencapai tiga persen.

“Setahun itu konversi lahan pertanian itu mencapai hampir tiga persen,” ungkap Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Lobar, Bachtiar.

Dijelaskan, program cetak sawah itu merupakan kegiatan untuk mendukung swasembada 10 juta ton surplus beras tahun

2014. Disebutkan, total luas lahan di Lobar mencapai 17 ribu ton dan luas panen 33 ribu hektar. Di tahun 2012 produksi mencapai 172 ribu ton, kalau ekuivalen ke beras sama dengan 117 ribu ton. Jika dihitung kebutuhan beras penduduk Lobar sekitar 700 ribu lebih, diperkirakan mencapai 88 ribu ton. Sehingga Lobar dalam hal ini surplus besar mencapai 26 ribu ton, Namun demikian Lobar dihadapkan pada persoalan konversi lahan yang terbilang tinggi, rata-rata per tahun mencapai tiga persen dari luas lahan.

Hal inipun ditanggulangi melalui program cetak sawah dan intensifikasi pertanian. (her)

Belanja Produk Private Label Alfamart - Alfamidi

Murah Produknya, Mewah Hadiahnya (Suara NTB/bul)

Anas Amrullah

(Suara NTB/bul)

Faurani

Kadin Berharap Bank NTB Optimal Biayai UMKM Mataram (Suara NTB) Daya dukung perbankan kepada pengusaha dalam daerah dianggap sudah cukup maksimal, di antaranya dengan besarnya kesiapan perbankan untuk menyediakan kredit. Hanya saja, segenap perbankan masih lebih berpihak kepada pengusaha besar, yang notabene memiliki jaminan lengkap. Sementara kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM) lainnya masih diabaikan, karena tidak tercukupinya persyaratan pinjaman berupa agunan.

Dalam hal ini, adalah kewajiban Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk tidak terlalu saklek menerapkan aturan tersebut, kepada pengusaha kecil yang berkembang di NTB. “Kadin berharap Bank NTB sebaiknya lebih progresif untuk membiayai sektor usaha, tidak bertumpu hanya pada pembiayaan kredit konsumtif. Bank NTB harus memiliki peran yang besar untuk berkembangnya sektor ekonomi NTB,” demikian ditegaskan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB, L. Anas Amrullah, ditanya keberpihakan perbankan pada pengusaha di daerah ini.

Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (9/4), Anas menyebutkan, pengusaha kecil hingga saat ini masih terkesan terabaikan, padahal untuk membangun perekonomian daerah, bahkan perekonomian Indonesia, pilar utamanya adalah kekuatan usaha dan peran pengusaha kecil.

Pihaknya sendiri dalam hal ini sudah melakukan komunikasi lanjutan dengan Bank NTB, yang difasilitasi langsung oleh Sekda NTB. Tinggal menunggu penjaminan yang kepada pengusaha kecil, melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang beroperasi belum lama ini.

Di lain pihak, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Provinsi NTB, Faurani mengurai secara umum, dukungan pihak perbankan sudah cukup maksimal untuk pembiayaan pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi. Namun dalam proses birokrasinya dianggap masih menjadi persoalan. Dan mestinya kalangan pengusaha tingkat kecil lebih di-support.

Dalam hal ini, BPD sebagai bank daerah yang seharusnya dibanggakan oleh seluruh lapisan usaha di NTB, bisa lebih berkreasi dan berinovasi. Karena sejauh ini di kalangan pengusaha, Faurani menegaskan para kontraktor lebih memilih perbankan lainnya daripada bank milik daerah. Padahal, tidak kecil nilai tambah yang dihasilkan, apabila BPD dapat mengakomodir semua pengusaha yang ada.

“Kalu dilihat dari persentasenya, teman-teman anggota Gapensi lebih banyak memilih bank lain daripada BPD, kemungkinan karena masalah birokrasi, pelayanan, atau hal-hal lain,” cetusnya. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

SANGGAR SENAM

ACCESORIES

TRAVEL

TRUSS

BATIK

UNTUK memperkenalkan produk-produk private label dan produk house brandyangdimilikinya, jaringan Perusahaan Ritel Nasional Alfamart dan Alfamidi meluncurkan Program Undian dengan Grand Prize 1 (satu) Rumah Idaman senilai Rp 300 Juta.

Untuk mengikuti Undian Berhadiah ini caranya sangat mudah. Konsumen cukup berbelanja produk-produk Private Label dan atau House Brand di toko Alfamart dan Alfamidi. Setiap pembelanjaan produk tersebut minimal senilai Rp 20.000,(tidak berlaku kelipatan) konsumen berhak mengikuti program ‘Raih Rumah Impian’.

Jadi, setelah konsumen mendapatkan struk pembayaran dari kasir, cek di ekor struk belanjaan. Jika tertera tulisan ‘berhak mengikuti program Raih Rumah Impian’, maka isilah data diri secara lengkap mulai dari nama, nomor KTP/SIM, nomor telepon dan alamat. Setelah diisi lengkap, masukan struk tersebut ke kotak undian yang ada di seluruh toko Alfamart dan Alfamidi.

“Program ini berlangsung mulai 1 - 30 April 2013 di seluruh jaringan Alfamart dan Alfamidi yang ada diseluruh Indonesia. Lokasi Hadiah rumah dapat disesuaikan dengan lokasi pemenang,” kata Nur Rachman, Corporate Communication General Manager Alfamart.

Toko kami terdapat ratusan

produk private label dan produk house brand, mulai dari produk makanan, minuman hingga produk-produk rumah tangga seperti peralatan kebersihan, pakaian dan sebagainya.

Nur Rachman mengatakan penjualan private label akan terus dikembangkan untuk mengakomodir para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat menyalurkan produknya di jaringan toko kami.

Private label atau private brand merupakan nama merek yang diberikan oleh pihak toko/pengecer/distributor yang membeli barang dari pelbagai produsen.

Artinya, pihak distributor mem-

berli barang dari produsen dalam kondisi tanpa merek dan oleh distributor barang tersebut dilabeli dengan merek distributor. Contoh private label yang ada di toko Alfamart dan Alfamidi adalah barangbarang dengan merek ‘A’ dan ‘Alfamart/Alfamidi’ (A Brand) seperti tissue, kapas, makanan, bumbu dapur, dan sebagainya.

Menurut Nur Rachman, kualitas produk-produk “A Brand” tak perlu diragukan karena produk-produk tersebut mendapat pengawasan produksi yang cukup ketat sebelum ‘dipajang’ di Toko kami.

Sedangkan house brand merupakan nama merek yang di-

(Suara NTB/ist)

MAKANAN RINGAN - Toton Pamudji pemasok makanan ringan sejenis kerupuk dan keripik 11 jenis produk makanan ringan produknya dengan label A.

gunakan secara eksklusif oleh pengecer (atau kelompok yang dipilih dari pengecer) untuk produk atau lini produk yang biasanya dijual dengan harga lebih rendah dari item yang sebanding dengan merek produsen. Contoh House Brand yang ada di toko kami adalah merek Scorlines (kaos dalam), Paroti (roti), dan lain-lain.

“Baik produk private label ataupun house brand merupakan produk-produk lokal yang dibuat oleh para UMKM dengan kualitas tak kalah dari produk produsen besar. Berbelanja produk-produk tersebut berarti turut membantu kemajuan UMKM di Indonesia,” tutur Nur Rachman. (049/*)

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

(Suara NTB/fan)

JUMPA PERS - Ketua Umum KONI NTB H. MNS Kasdiono (tengah) didampingi Ketua Musorprov KONI NTB H. Mufti Murad, Ketua Tim Verifikasi dan Penjaringan Musorprov KONI NTB H. Suhaimi, Sekretaris Tim Verifikasi dan Penjaringan Musorprov KONI NTB M. Nurhaedin dan Humas KONI NTB Nasruddin Zein saat jumpa pers di Hotel Lombok Plaza, Selasa (9/4).

Tim Verifikasi Tetapkan Jadwal Musorprov KONI NTB Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan rapat internal yang cukup lama, Tim Verifikasi atau Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI NTB menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB. Musorprov akan digelar di Mataram 21-23 April ini dari rencana sebelumnya akhir Mei 2013.

Demikian diungkapkan oleh Ketua tim Penjaringan Musorprov KONI NTB, H. Suhaimi SH, saat memberikan keterangan pers di acara jumpa pers di Hotel Lombok Plaza Mataram, Selasa (9/4). Hadir pada acara tersebut Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, Ketua Panitia Musorprov KONI NTB, H. Mufti Murad dan Sekretaris Tim Penjaringan Musorprov KONI NTB M. Nurhaedin.

Ketua Tim Penjaringan Musorprov KONI NTB H. Suhaimi, mengatakan pihakya sudah merumuskan soal kriteria dan tata cara pelaksanaan Musorprov KONI NTB. Pihaknya memprediksi jumlah peserta Musorprov mencapai 200 peserta yang terdiri dari unsur KONI provinsi, KONI kabupaten/kota dan pengurus cabor provinsi. “Kami ingin

menegaskan Musorprov KONI NTB akan digelar di Mataram 21 hingga 23 April mendatang,” tegasnya Sementara itu Sekretaris Tim Panitia M. Nur Haedin, menegaskan pendaftaran bakal calon ketua KONI NTB telah dibuka sejak 25 Maret lalu hingga 18 April pukul 14.00. Setelah itu, tanggal 20 April akan diumumkan nama-nama calon ketua yang sudah mendaftarkan diri. Meski demikian, hingga kemarin, ungkapnya, belum ada figur yang mengembalikan formulir ke panitia.

Mengenai kriteria untuk menjadi calon ketua umum KONI NTB periode 2013-2017, lanjutnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama memenuhi syarat pada pasal 40 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 03 tahun 2015 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 dan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga.

Kriteria kedua, lanjutnya, pernah menjadi pengurus KONI provinsi atau Ketua Umum KONI kabupaten/ kota dan pernah menjadi Ketua Pengprov cabor. ‘’Sedangkan untuk tata cara pendaftaran bakal calon ketua KONI

NTB, yakni mengisi formulir pendaftaran di Sekretariat KONI NTB, dan dilengkapi daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia bakal calon dan menyampaikan visi misi,’’ terangnya.

Selain itu, lanjutnya, didukung minimal 5 anggota KONI NTB aktif lewat surat yang ditandatangani ketua dan sekretaris. ‘’Selanjutnya untuk verifikasi persyaratan peserta, di antaranya menunjukkan SK dari PB/PP Pengprov cabang olahraga dan SK KONI Provinsi NTB bagi KONI kabupaten/kota yang masih aktif,’’ tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, menambahkan ajang Musorprov KONI NTB merupakan ajang pesta demokrasi bagi pengurus cabor provinsi, KONI NTB dan seluruh KONI kabupaten/kota. Ia berharap lewat ajang tersebut akan terpilih figur Ketua KONI yang mau berkorban waktu, tenaga dan materi demi mengangkat prestasi olahraga. Sebab KONI NTB organisasi sosial yang tak boleh hanya mengandalkan anggaran daerah.”Pendapatan daerah kita ini tidak sama dengan daerah lain, sehingga butuh figur yang mau berkorban,” tegasnya. (fan/*)

Pimpin KONI NTB

Butuh Figur ’’Gila’’ Olahraga Mataram (Suara NTB) Memimpin KONI tidak hanya butuh orang yang senang dengan olahraga. Namun membutuhkan figur yang ‘’gila’’ dengan olahraga. Dalam arti, KONI yang merupakan lembaga profit membutuhkan figur yang bersedia berkorban, baik waktu, tenaga dan materi.

NTB sebagai salah satu daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanyak daerah lain di Indonesia membutuhkan figur yang mau merangkul pihak-pihak lain untuk mengembangkan olahraga di NTB. ‘’Diperlukan figur-figur yang gila olahraga. Karena KONI bukan lembaga profit. KONI membutuhkan pengorbanan, baik waktu, tenaga

dan materi,’’ ungkap Ketua Umum KONI NTB H. MNS. Kasdiono, SH, kepada wartawan saat ditanya mengenai kesiapannya maju lagi sebagai Ketua Umum KONI NTB di Mataram, Selasa (9/4).

Bendahara Umum DPD Partai Demokrat NTB ini, mengaku tidak pernah berpikir memimpin KONI NTB untuk kedua kalinya. Pihaknya lebih fokus bagaimana meraih target 10 medali emas pada PON XVIII Riau daripada memikirkan pencalonan periode berikutnya.

Meski demikian, ujarnya, jika tidak ada figur yang maju pada Musorprov KONI NTB tersebut, dirinya harus melepas ego pribadi untuk ke-

pentingan daerah. Namun, Kasdiono tidak menuntut adanya aklamasi dalam musorprov yang akan digelar tanggal 21 hingga 23 April mendatang. ‘’Tapi kalau ada figur yang mau maju. Saya adalah orang yang berada di garda terdepan untuk memberikan dukungan pada figur itu,’’ ujarnya.

Kasdiono menegaskan, dirinya tidak mau menghabiskan energi dalam pelaksanaan musorprov, sehingga mengabaikan tuntutan yang lebih besar, yakni mempertahankan perolehan medali pada PON XIX 2016 di Jawa Barat. ‘’Beban kita masih berat di PON XIX 2016 di Jabar. Jadi, kita tidak perlu kehabisan energi di musorprov,’’ tandasnya. (ham)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB DIKONTRAKKAN

KURSUS Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

SERVICE

CEPAT LAKU

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok

PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 10 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

RUMAH MAKAN

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Rabu, 10 April 2013

SUARA NTB

Halaman 10

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

Halaman 11

Inisial 11 Penyerang LP Cebongan Dibeberkan Semarang (Suara NTB) Detasemen Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro mengumumkan inisial nama 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang menyerang Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

(ant/bali post)

PEMERIKSAAN ANDI - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng memberi keterangan usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (9/4).

Andi Mallarangeng Siap Ditahan KPK Jakarta (Suara NTB) Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, mengaku siap ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah pemeriksaan dia sebagai tersangka perkara korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

“Siap, apa pun kami serahkan ke KPK, apa pun prosedur yang dilakukan KPK,” kata

Andi saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa, sekitar pukul 10.00 WIB. Pada pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka, Andi didampingi adiknya Rizal Mallarangeng dan tim pengacaran yang terdiri atas Harry Ponto, Luhut M.P. Pangaribuan, dan Ifdhal Kasim.

“Hari ini saya datang memenuhi panggilan KPK, surat ini yang pertama kali sehubungan status saya sebagai

mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar dan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor sebagai tersangka dalam perkara itu.

Menurut hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara akibat penyimpangan pelaksanaan proyek Hambalang nilainya Rp 243,6 miliar. (ant/bali post)

tersangka,” kata Andi. Namun dia mengatakan, sampai saat ini masih tidak mengetahui kesalahan yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi.

“Sampai sekarang, saya tidak tahu tuduhan atau kesalahan yang saya lakukan hingga menjadi tersangka, saya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya agar kasus ini terbuka,” katanya. Selain Andi, KPK menetapkan

Defisit Ganda dan Inflasi Beratkan Ekonomi Dalam paparan yang disampaikan Eko Listiyanto, INDEF menyampaikan setidaknya ada tiga tantangan yang dapat menjadi batu sandungan bagi perekonomian Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan dan pemerataan pada 2013.

Tantangan pertama adalah defisit perdagangan pada 2012 dan awal 2013. Eko mengatakan pada 2012 kinerja perdagangan mengalami defisit 1,63 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal, pada 2011 perdagangan Indonesia surplus 26,1 miliar dolar.

“Sementara itu, pada Jan-

uari hingga Februari 2013 juga telah terjadi defisit perdagangan 0,4 miliar dolar. Surplus neraca perdagangan nonmigas semakin menipis, tetapi neraca perdagangan migas semakin defisit,” tuturnya.

Tantangan kedua yang dihadapi Indonesia adalah defisit keseimbangan primer dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Eko mengatakan defisit keseimbangan primer 2012 tercatat Rp 45,5 triliun.

“Pada 2013, defisit fiskal dalam APBN ditargetkan 1,65 persen dari PDB dan defisit keseimbangan primer berada pada

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT. Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

in juga telah mulai meminta keterangan dari saksi penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, Cebongan, Sleman.

“Hari ini dari Denpom telah hadir di sini untuk meminta keterangan dari para saksi baik dari tahanan maupun petugas Lapas,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Rusdianto, di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Selasa.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik dari Detasemen Polisi IV/2 yang terdiri atas 10 personel dan dipimpin oleh Perwira Seksi Penyidik, Kapten CPM Waskita. “Yang dimintai keterangan yakni para saksi, baik petugas maupun tahanan yang melihat kejadian penyerangan yang mengakibatkan empat tahanan titipan Polda DIY tewas,” katanya.

Sementara, para mantan anggota Kopassus yang tergabung dalam Solidaritas Korps Baret Merah se-Provinsi Banten meminta polisi, Kopassus dan jajaran TNI lainnya untuk bersama-sama memberantas aksi-aksi premanisme.

Juru bicara solidaritas korps Baret Merah se-Provinsi Banten Samita SH, di Serang, Selasa, mengatakan polisi bersama dengan korps Kopassus dan jajaran TNI harus bersatu untuk memberantas premanisme sampai ke akarakarnya, demi menjaga stabilitas keamanan negara.

“Jangan hanya masalah penembakan yang dilakukan prajurit Kopassus saja yang selalu di ekspose, tanpa meli-

hat sebab akibat kenapa bisa terjadi penyerangan,” kata Samita SH dalam siaran pers menyikapi kasus penyerangan LP Cebongan Sleman Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Samita mengatakan, Sertu Heru Santoso yang sedang menjalankan tugas dibunuh secara keji dan Sertu Sriyono dibacok dan dianiaya oleh sekelompok preman yang tidak berprikemanusiaan. Ia mengatakan, terjadinya kasus LP Cebongan beberapa pekan lalu, banyak komentar-komentar yang menyudutkan Kopassus, tetapi tidak sedikit masyarakat yang mendukungnya karena masyarakat butuh kedamaian, kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

“Hendaknya kejadian di LP Cebongan harus dilihat secara objektif, azas keseimbangan berita dan azas keseimbangan hukum. Harus dijelaskan kepada publik agar publik terang benderang melihat kasus tersebut,” kata Samita didampingi sejumlah purnawirawan anggota Kopassus di Banten.

Pihaknya menyampaikan apresiasi dan merasa bangga atas pengakuan secara jujur dan ksatria atas kasus tersebut, dan proses hukum harus kita hargai dan hormati. Selain memberikan dukungan moril terhadap anggota Kopassus yang tengah menghadapi proses hukum, pihaknya juga secara nasional akan melakukan penggalangan dana dari Solidaritas Korps Baret Merah untuk membantu keluarga Sertu Heru Santoso dan Sertu Sriyono, untuk kelangsungan hidup keluarganya. (ant/bali post)

Presiden Apresiasi TNI AD (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Ekonom sekaligus salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengatakan defisit ganda dan inflasi yang terjadi akan memberatkan perekonomian Indonesia.

“INDEF ingin memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa kondisi keuangan kita saat ini lampu merah,” kata Didik J Rachbini saat membuka sekaligus memimpin jumpa pers “Evaluasi Triwulan INDEF: Interrelasi Ganda dan Inflasi” di Jakarta, Selasa kemarin.

“Oknum TNI yang menjadi tersangka sebanyak 11 orang saat ini berada di Semarang untuk menjalani pemeriksaan,” kata Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, Kolonel Widodo Raharjo, di Semarang, Selasa kemarin.

Inisial 11 tersangka penyerangan LP Cebongan, Sersan Dua US, Sersan Satu S, Sersan Satu TJ, Sersan Satu AR, Sersan Dua SS, Sersan Satu MRPB, Sersan Satu HS, Sersan Dua IS, Kopral Satu K, Sersan Mayor R serta Sersan Mayor MR. Widodo menjelaskan, Polisi Militer Semarang melakukan pemeriksaan terhadap ke11 tersangka sejak Senin (8/4) sore. “Pemeriksaan mulai administrasi serta kesehatan yang merupakan bagian dari prosedur penyidikan,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap 11 petugas LP Cebongan dan selanjutnya pada 31 narapidana di LP Cebongan. Menurut dia, Polisi Militer menugaskan 38 penyidik dari Detasemen Pusat Polisi Militer dan Detasemen Pusat Polisi Militer Kodam IV untuk menuntaskan pemeriksaan.

Setelah penyidikan selesai, lanjut dia, berkas perkara penyerangan lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan empat tahanan tewas itu akan dilimpahkan ke Oditur Militer II-11 Yogyakarta.

“Peradilan akan digelar terbuka, silakan masyarakat mengikuti,” katanya.

Penyidik Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta kemar-

Didik J Rachbini

angka Rp 36,9 triliun,” katanya.

Menurut Eko defisit keseimbangan primer terjadi akibat tidak optimalnya penerimaan negara dan membengkaknya belanja, terutama akibat beban subsidi energi. Defisit keseimbangan primer juga mengindikasikan pengelolaan utang yang tidak berkelanjutan.

“Harus segera dilakukan antisipasi agar defisit keseimbangan primer tidak mengganggu stabilitas fiskal dan perekonomian,” ujarnya. Sedangkan tantangan ketiga adalah kenaikan inflasi pada triwulan I 2013 yang cukup menyita perhatian pada pengambil kebijakan. Menurut Eko, inflasi triwulan I mencetak rekor pada bulan yang sama.

“Inflasi Januari sebesar 1,03 persen tertinggi dalam lima tahun terakhir. Inflasi Februari juga tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Begitu pula dengan inflasi Maret sebesar 0,63 persen juga rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir pada bulan yang sama,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi cara jajaran TNI Angkatan Darat dalam mengatasi permasalahan yang menimpa satuan-satuannya dalam beberapa waktu terakhir.

“Satuan-satuan Angkatan Darat, tidak semua, sedang menjadi sorotan masyarakat. Sungguh pun saya senang dengan apa yang dilakukan oleh jajaran TNI dan AD untuk menyelesaikan sejumlah

masalah itu,” kata Presiden di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa.

Presiden mengaku bangga dengan gerakan cepat, tanggung jawab penuh dan kesediaan untuk menyelesaikan masalah sebaik-baiknya. Sementara itu, sebelumnya terjadi insiden bentrokan antarsatuan dan kasus keterlibatan TNI dalam penyerangan LP Cebongan di Yogyakarta yang menewaskan empat tahanan.

Dalam sejumlah kasus itu, beberapa pemimpin TNI telah

dengan terbuka mengakui keterlibatan personelnya dan mengaku bertanggung jawab. Terkait dengan kasus di LP Cebongan, Presiden juga mengapreasiasi kejujuran para pelaku.

Sebelumnya pada pagi hari Presiden dengan didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono melakukan olahraga pagi bersama para personel TNI AD di Lapangan Silang Monumen Nasional. (ant/bali post)

Presiden Bisa Batalkan Qanun Aceh Jakarta (Suara NTB) Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa membatalkan Qanun (Perda) Aceh No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, bila Pemda dan Legislatif Aceh menolak evaluasi Kemendagri.

“Pemerintah pusat masih menunggu batas waktu hingga 15 hari setelah evaluasi qanun diserahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi,” kata Deputi VII Bidang Komunikasi dan Infor-

masi Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Agus Barnas, di usai menghadiri peringatan HUT TNI Angkatan Udara Ke-67, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut dia, bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak evaluasi yang dilakukan Mendagri, maka Presiden Yudhoyono memiliki kewenangan untuk membatalkannya. “Kalau ditolak, Presiden punya hak untuk membatalkan. Kita tunggu masa 15 hari,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa secara hukum tidak masalah dilakukan pembatalan peraturan daerah, merujuk pada proses evaluasi terhadap qanun (perda) Nomor 3 Tahun 2013 Provinsi Aceh yang disebut tidak sesuai dengan Perjanjian Helsinki.

“Banyak peraturan daerah yang kita batalkan. Kita sudah mengevaluasi 8.500 lebih dalam 3,5 tahun,” kata Mendagri di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (3/4).

Terkait qanun, Mendagri mengatakan kesepakatan sementara adalah pemerintah daerah diberi waktu 15 hari untuk melakukan verifikasi pada 12 poin Kementerian Dalam Negeri tentang itu.

Dalam rentang waktu itu bendera dan lambang baru Aceh diminta tidak dipakai dulu.

Sementara, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid meminta berbagai pihak menahan diri dalam menyikapi qanun tentang bendera dan lambang Aceh. “Menurut saya semua orang colling down serta menahan diri, karena itu semua sedang dalam proses,” katanya saat pembukaan musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2014, Selasa kemarin.

Anggota DPD asal pemilihan Aceh itu menambahkan DPRA, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat sedang membahasnya. “Kita serahkan kepada mereka. Kita tunggu saja hasilnya nanti,” kata Farhan. Dia mengatakan tidak mungkin DPRA menjadikan qanun Nomor 3/2013 tentang bendera dan lambang Aceh sebagai harga mati.

“Politik selalu ada ruang untuk negosiasi. Semuanya kita percayakan kepada bapak-bapak di Aceh dan di pusat,” katanya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan qanun tentang bendera dan lambang Aceh masih dalam proses karena perlu menjaring aspirasi masyakarat. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Rabu, 10 April 2013

Hongkong Medistra TCM , merupakan pengobatan tradisional Tioghoa dengan obat herbal Tiongkok yang diproses dengan teknologi terdepan, sebagai pusat terobosan baru dan pengobatan penyakit yang professional, bisa mengatasi berbagai macam penyakit kronis dengan pengobatan eksklusif TCM (Tradisional Chinese Medicine). Memiliki metode pengobatan yang lengkap, pelayanan yang memuaskan.

Bidang pengobatan utama di Hongkong Medistra TCM adalah pengobatan penyakit kanker/tumor, merupakan basis pencegah dan pengobatan kanker/tumor dengan metode TCM yang ternama di Indonesia. Ada konsultan sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok dan Profesor yang hadir membimbing pengobatan, menerapkan ilmu pengobatan TCM tiongkok untuk diagnosa serta metode pengobatan eksklusif yang sngat special, dalam mengatasi penyakit kanker memiliki hasil efektifitas yang sangat menakjubkan, pernah mendapat liputan pemberitaan dari puluhan media,mendapat respon positif dari masyarakat dunia, menjadi pusat perhatian dunia pengobatan TCM dan masyarakat luas, sudah

banyak pasien penderita kanker yang datang berkonsultasi dan berobat.

Hongkong Medistra TCM, hadir konsultan pakar penyakit anker yakni sinshe ternama, merupakan sinshe senior yang sangat pakar dalam bidang pengobatan penyakit kanker. Team yang pernah di bimbing mereka, melalui penelitian dan kerja keras dalam waktu yang panjang , pengamatan berulang kali, menyimpulkan pengalaman klinis puluhan tahun, dipadukan teknologi pengobatan modern, pernah bekerja sama dengan lembaga penelitian & pencegah penyakit kanker dengan pakar dari beberapa Negara di dunia, berhasil menghasilkan terobosan baru TCM yakni “Shuang Liang Kang Ai Fang Fa”. Berdasaran prinsip pengobatan TCM “diagnose dari sumber penyakit yang tepat”, dengan ratusan jenis obat herbal alami berharga, bahan obat tumbuh-tumbuhan yang dipilih secara cermat, dan diolah dengan teknologi tinggi dan hiegenis, diolah sehingga menghasilkan “Shuang Lian Ke Liu San” dan serangkaian gabungan resep herbal mujarab, efektif mengatasi penyakit kanker, antara lain : kanker usus & lambung, paru-paru, liver, sirosis hati, ascites, getah bening, kandung kemih, ginjal, saluran

pencernaan, hidung dan tenggorokan, payudara, limpa, tulang, otak, rahim, ovarium, dan berbagai jenis kanker ganas lainnya. Penyakit kanker sebenarnya tidak sulit diobati, mengatasi hingga tuntas, dan sampai ke akar penyakit adalah kunci utamanya.

”Belahan Jiwa” Ronald Reagan

(Suara NTB/ist)

BELASUNGKAWA - Sebuah foto Margaret Tatcher dikelilingi karangan bunga tanda belasungkawa dipajang di luar kediamannya di Chester Square, London.

Dunia Mengenang Margaret Tatcher

NANCY Reagan, istri mendiang mantan Presiden AS Ronald Reagan, mengatakan “Ronnie (Ronald Reagan) dan Margaret adalah belahan jiwa politis”. Nany menilai Thatcher sebagai pribadi yang berkomitmen pada kebebasan dan turut menumbangkan komunisme. Sejarah memang mencatat, Reagan dan Thatcher adalah figur sentral dalam banyak ofenfif politik Barat yang kemudian membantu mengakhiri Perang Dingin, sekaligus menumbangkan komunisme internasional di bawah kepemimpinan Uni Soviet. Sementara mantan Presiden Clinton memuja Thatcher sebagai “negarawati ikonik” yang hidup penuh mengesankan karena berhasil memutus segala rintangan, mengabaikan ekspektasi, dan memimpin negerinya.

Lain lagi dengan mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev yang berulangkali bertemu dengan Thatcher pada 1980-an semasa Perang Dingin. Dia menyebut mendiang akan dikenang sejarah untuk komitmennya. “Margaret Thatcher adalah politisi besar dan pribadi yang cemerlang.

Dia akan larut dalam kenangan kita dan sejarah,” kata peraih Nobel Perdamaian itu seperti dikutip AFP. Rekannya sesama pahlawan Perang Dingin Lech Walesa, pekerja galangan kapal Polandia yang memimpin gerakan Solidaritas pro-demokrasi semasa kekuasaan Uni

Soviet pada 1980-an di Polandia, menilai Thatcher telah membantu menumbangkan komunisme di negaranya.

“Dia adalah pribadi yang luar biasa yang telah berbuat banyak hal untuk dunia dan andil dalam kejatuhan komunisme di Polandia dan Eropa Timur,” kata Walesa kepada AFP. Sedangkan sahabat-sahabatnya di Amerika Serikat kala itu juga menyebutnya sebagai puteri dengan sosok mencolok yang turut mengubah arah nasib abad yang baru lewat lalu. Yang dulu menentangnya juga menyampaikan pujian atas personalitasnya yang agung, namun tetap tak bisa melupakan kontroversinya.

Di Afrika Selatan, partai penguasa Kongres Nasional Afrika mengenang Thatcher sebagai tokoh yang menyebut ANC sebagai organisasi teroris. “Dia gagal mengakui ANC sebagai kelompok kepemerintahan yang benar,” kata juru bicara ANC Keith Khoza. Sementara Hollywood juga turut memuji Thatcher, diantaranya aktris Meryl Streep yang memenangkan Oscar karena memerankan Thatcher dalam film produksi 2011 “The Iron Lady”. Streep menyebut Margaret buldoser untuk kaum perempuan. “Margaret Thatcher adalah pelopor. Sulit membayangkan bagian dari sejarah kita sekarang yang tak dipengaruhi oleh tindakan yang dia majukan,” kata Streep seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Para tokoh dari berbagai latar belakang mengungkapkan adanya ikatan emosional yang kuat dan duka cita yang mendalam atas wafatnya Perdana Menteri Inggris periode 1979-1990 Baronese Margaret Thatcher pada 8 April 2013. Tatcher dinilai memiliki pengaruh kuat di dalam negeri dan internasional.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan dalam suasana berkabung saat ini, Pemerintah Indonesia senantiasa mendoakan semoga keluarga besar mendiang Thatcher yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Selain kontribusi terhadap negaranya, mendiang akan selalu diingat sebagai seorang tokoh yang telah memberi sumbangsih dan mempengaruhi berbagai isu-isu internasional pada masanya.

Presiden RI secara khusus telah mengirimkan surat ucapan duka cita atas nama Pemerintah dan rakyat Indonesia.

Dalam pernyataannya menyusul wafatnya mantan PM Margaret Thatcher, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan,”Saya sangat sedih mendengar wafatnya mantan Perdana Menteri Inggris Baroness Thatcher. Lady Thatcher adalah seorang figur pemimpin dalam kehidupan politik Inggris.”

Mikhail Gorbachev, Helmut Kohl dan Bill Clinton adalah beberapa tokoh dan dan mantan musuh yang akan bergabung untuk mengikuti upara penghormatan Margaret Thatcher yang semasa hidupanya dikenal tanpa takut dan kukuh pendirian sehingga membuatnya pemimpin yang ikonik.

“Wanita Besi” ini adalah figur kontroversial baik di Inggris maupun luar Inggris, namun para pemimpin dunia Senin ini sepakat mengakui tempatnya dalam sejarah abad ke-20, bahkan Presiden Barack Obama mengenangnya sebagai “sahabat sejati Amerika”.

Thatcher meninggal dunia karena diserang stroke Senin kemarin di London pada usia 87. Mantan kanselir Jerman Helmut Kohl yang dianggap sebagai bapak reunifikasi Jerman pada 1990, mengaku sangat meng-

hargai Margaret Thatcher atas cintanya pada perdamaian, keterbukaannya yang tak tertandingi, kejujurannya dan keterusterangannya.

Paus Fransiskus mengapresiasinya atas nilai-nilai Kristen yang mendasari komitmen Thatcher dalam melayani masyarakat dan dalam memajukan kebebasan di antara keluarga bangsa-bangsa. Karangan bunga membanjiri luar rumahnya di London begitu kabar mangkatnya dia diumumkan, namun kelompok sayap kiri malah menggelar pesta. Di Glasgow dan di sudut selatan London di Brixton, musuh-musuh mendiang mantan PM itu menggelar pesta kecil merayakan kematiannya. Di antara yang paling keras menentangnya adalah para buruh tambang Inggris.

Pemerintah Thatcher menghadapi dengan keras demonstrasi buruh tambang pada 1985 dan memaksa mereka menghentikan unjuk rasa paling keras dalam sejarah industrial Inggris. Respons nyinyir juga muncul dari Argentina karena Thatcher dikenang sebagai pemimpin Inggris yang melancarkan perang di Kepulauan Falklands (Malvinas) yang disengketakan Argentina-Inggris pada 1982.

“Berkat Tuhan hari ini wanita mengerikan itu mati,” kata veteran Perang Malvinas, Domenico Gruscomagno (71).

“Dia pribadi yang menjijikkan. Demi memenangi Pemilu di Inggris Raya, dia melancarkan perang,” tambah pria tua ini seperti dikutip AFP. Ketika kelompok sayap kanan memuji Thatcher yang berhasil membawa Inggris keluar dari lingkaran krisis, kelompok kiri malah menuduhnya telah menghancurkan industri tradisional dan reformasinya berdampak pada krisis sosial.

Gerry Adams, pemimpin partai republik Sinn Fein, menyebut Thatcher telah memainkan peran yang memalukan di Irlandia Utara. Tapi secara umum reaksi umum atas kematian Thatcher cenderung positif.

Di Brussels, Kepala Komisi Eropa Jose Manuel Barroso memuji kontribusi Thatcher bagi pertumbuhan Uni Eropa, kendati Thatcher meragukan Uni Eropa.

Sementara Perdana Menteri Australia Julia Gillard memujanya karena telah menjadi pioner perempuan dalam politik yang disebutnya sebagai pencapaian yang bersejarah, demikian AFP. Aktris Merryl Streep, yang meraih piala Oscar atas perannya sebagai Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher dalam film “The Iron Lady” pada 2011, mengungukapkan kekagumannya atas kiprah Thatcher sebagai perempuan yang terjun ke politik.

Merryl Streep (63) menggambarkan sosok Thatcher adalah seorang pelopor yang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki dan menjadi perempuan politikus pemimpin. “Bagi saya ia adalah sosok yang mengagumkan, dengan kepribadian yang kuat dan tegar,” kata aktris Amerika itu seperti dikutip Reuters.

“Ia merupakan alasan bagi perempuan dan gadisgadis di seluruh dunia untuk menjadi `puteri` yang hebat dalam bentuk lain, secara nyata memimpin negaranya.Iniadalahkerjakerasyangmengagumkan.”MerrylStreepmenghargaiThatcher,yangbisanaikderajat dari puteri seorang pedagang makanan menjadi kepalanegara,denganbanting-tulangsendiri.(ant/balipost)

KOMISARIS, DIREKSI DAN SELURUH KARYAWAN/TI PT BANK NTB MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KOTA BIMA KE-11 TANGGAL, 10 APRIL 2013

Mataram, 10 APRIL 2013 PT Bank NTB ttd H. KOMARI SUBAKIR Direktur Utama