Snt10042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 10 APRIL 2014

NOMOR 33 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN SURAT SUARA: Gubernur NTB yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. M. Zainul Majdi bersama istri, Hj.Erica Zainul Majdi, menunjukkan surat suara saat menggunakanhak pilihnya di TPS I Lingkungan Pusaka Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, kemarin.

Hasil Sementara

PAN Unggul di Dompu, Demokrat Menang di TPS Gubernur Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat mengungguli perolehan suara pada TPS I Lingkungan Pusaka Kelurahan Pejanggik Kota Mataram yang merupakan TPS tempat Gubernur NTB yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama istri, Hj.Erica Zainul Majdi menggunakan hak pilihnya Rabu (9/4) kemarin. Perolehan suara Partai Demokrat ini terpaut cukup jauh dengan partai-partai lainnya. Sementara di Kabupaten Dompu, untuk perhitungan suara sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pemilihan DPR RI, mengungguli partai lain dengan 1.500 suara dari 11.321 pemilih sah.

Ketua KPPS TPS I Lingkungan Pusaka Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, Nur Rahmat mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan hingga petang kemarin, perolehan suara Partai Demokrat 71 suara. Kemudian disusul PDIP dengan perolehan 54 suara. Partai Golkar dengan perolehan 51 suara, selanjutnya, Gerindra dengan

perolehan 40 suara. Nasdem dengan perolehan 26 suara.

PBB dengan perolehan 19 suara, Hanura dengan perolehan 17 suara.

PKS dengan perolehan 13 suara dan perolehan yang sama didapat PKPI 13 suara. PKB dengan perolehan 12 suara, PAN dengan perolehan 11 suara.

Bersambung ke hal 5

TO K O H

Problem Surat Suara Ciderai Pemilu NTB

Wakil Rakyat yang Baik

Selamatkan Hak Pilih KETUA KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP, tak menampik temuan – temuan menyangkut surat suara tertukar ataupun kurang di berbagai TPS di NTB. Karena itu, Aksar menganggap, tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Sebab, keputusan yang mereka ambil untuk menyiasati persoalan ini telah dikonsultasikan juga dengan Bawaslu. ‘’Yang jelas, berdasarkan koordinasi dengan Ketua Bawaslu dan kesepakatan di tingkat TPS, KPPS dan saksi serta panwaslu kabupaten/kota, sudah bisa terselesaikan masalah – masalah yang tadi itu.

Hanya saja, untuk beberapa kasus, saya tidak tahu yang dimaksud Bawaslu itu,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5 L. Aksar Ansori (Suara NTB/dok)

HITUNG SUARA - Suasana penghitungan suara di salah satu TPS di Kota Mataram, kemarin.

Parpol Apresiasi Keamanan Pemilu di NTB AGAIMANA pandangan parpol – parpol besar tentang pelaksanan pemungutan suara Pemilu Legislatif di NTB ? Mereka tampaknya satu suara soal keamanan penyelenggaraan Pemilu 2014

yang dinilai ikut berkontribusi menciptakan suasana kondusif di NTB. Hanya saja, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara menggunakan hak pilih dinilai masih mengkhawatirkan.

Bersambung ke hal 5

sudah bisa terselesaikan.

Anggota Bawaslu NTB, Bambang Karyono, yang dikonfirmasi Suara NTB bersama Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S.Ag, menyatakan tren problematika pelaksanaan pemungutan suara di berbagai daerah di NTB yang paling banyak ditemukan adalah problem kekurangan Bersambung ke hal 5

Kasus Tungku Omprongan

Diusut Juga Bantuan dari Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Setelah merasa dokumen awal lengkap, Kejaksaan Tinggi NTB memutuskan membentuk tim untuk mengusut dugaan penyimpangan pada penyaluran bantuan tungku omprongan tembakau senilai Rp 26,9 miliar Tahun 2010. Tim

langsung dibentuk dan kasus ini segera masuk tahap pemeriksaan saksi – saksi. Kasus ini pun berkembang, dari bantuan ke Lotim dan Loteng, penyelidikannya mengarah untuk bantuan dari Pemprov NTB. Bersambung ke hal 5

Ikhtiar Membangun NTB (4-habis)

Tingkatkan IPM, Pemprov NTB Prioritaskan Pembangunan Sektor Pendidikan Mataram (Suara NTB) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, Pemprov NTB tetap memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kegiatan Musrenbang tingkat provinsi NTB tahun 2014, beberapa waktu lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan pentingnya sinergitas dan keterpaduan program antara pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program di tahun 2015 mendatang.

Menurut Gubernur, masalah kualitas layanan pendidikan dan kesehatan harus terus menerus ditingkatkan. Dua sektor ini menjadi prioritas pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Karena dua sektor inilah yang merupakan penyumbang terbesar di dalam peningkatan IPM di NTB. Sejak lima tahun terakhir, perhatian Pemprov NTB pada sektor pendidikan untuk men-

jadi prioritas utama terbukti dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Bersambung ke hal 5 ABSANO - Program Absano (Angka Buta Aksara Nol), merupakan program unggulan dengan target pemberantasan buta aksara. Tampak warga sedang mengikuti program pemberantasan buta aksara.

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Problem seputar kekurangan dan tertukarnya surat suara menjadi salah satu persoalan yang menciderai pelaksanaan Pemilu 2014 di NTB. Bawaslu kemungkinan merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS – TPS yang surat suaranya tertukar. Sementara, KPU NTB menyatakan problem – problem tersebut pada umumnya

(Suara NTB/ist)

USAI menggunakan hak pilihnya di TPS I Lingkungan Pusaka Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta istri, Hj. Erica Zainul Majdi langsung melakukan pemantauan di sejumlah TPS di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Gubernur meminta, petugas KPPS sebagai penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah untuk betul-betul mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

Gubernur mengatakan, secara umum pelaksanaan pemilu legislatif di NTB berjalan lancar. Seluruh perangkat negara diminta untuk memastikan agar masyarakat yang berhak, TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/cem)

MENCOBLOS - Seorang lansia di Panti Sosial Tresna Werdha saat mencoblos, kemarin. Berita selengkapnya di halaman 2.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Halaman 2

Walikota: Pemilu Legislatif di Mataram Berjalan Baik Jaga Stabilitas Wilayah PEMILU yang berlangsung Rabu (9/4) kemarin adalah momentum untuk menentukan perwakilan. Akan tetapi, pemilu harus tetap menjunjung keberagaman dan kesetaraan dalam menentukan keputusan. Hal yang paling penting, bagaimana mewujudkan keamanan serta menjagai stabilitas wilayah baik menjelang maupun pada hari pemilihan.

Camat Mataram, Amran M. Amin mengungkapkan yang menjadi fokus perhatian adalah menjaga keamanan serta stabilitas wilayah.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan timbulnya indikasi – indikasi (Suara NTB/dok) yang akan menggangu keamanan Amran ran M. Amin serta kenyaman di tengah masyarakat. “Kalau sejauh ini, belum ada tanda – tanda. Yang penting, kita sudah mengantisipasi,” ungkap Amran yang dikonfirmasi di Kantor Walikota, Selasa (8/4).

Dikatakan, dalam penyelenggaraan pemilu, kecamatan atau kelurahan hanya memfasilitas. Sehingga, tidak tekan kewenangan adalah menginformasikan serta mengimbau kepada masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. “Kalau kita hanya memfasilitasi saja,” ujarnya. Terkait pengamanan menjelang maupun ketika berlangsungnya pemungutan suara, pihaknya berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Baik Babinsa, Babinmas Pol serta Kepala Lingkungan.

Diakui, hasil pantauannya, kondisi di sekitar wilayah Kecamatan Mataram masih aman. “Alhamdulillah, beberapa hari ini saya turun, kondisi masih aman – aman saja,” katanya.

Menyinggung adanya Kepala Lingkungan yang ikut menjadi salah satu caleg dari partai politik tertentu? Amran menegaskan antara posisi sebagai kepala lingkungan dan caleg, diminta tidak dicampuradukan dengan kepentingan politik. Artinya, tugasnya sebagai kaling tetap melayani masyarakat dengan baik. Bagaimana antisipasi Pemerintah Kecamatan menjelang hari H, tidak menutup kemungkinan adanya serangan fajar.

Menurut Amran, serangan fajar sulit terdeteksi keberadaannya di tengah masyarakat. Kalaupun ada, pihaknya akan melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Pemilu). Tetapi, Amran berasumsi bahwa masyarakat sudah cerdas menentukan sikap untuk memilih wakil rakyat lima tahun ke depan.

Melalui proses pemilihan tersebut, Amran berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas serta keamanan wilayah masing – masing. Sehingga, proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Mataram pada Rabu (9/4) kemarin berjalan dengan baik. Bahkan Walikota didampingi isteri dan pihak terkait lainnya turun ke beberapa TPS untuk memantau jalannya penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Mataram.

“Dari apa yang saya lihat semua berjalan dengan baik.

Semua logistik juga tidak ada komplain atau rusak. Artinya bahwa semua sudah siap,” terangnya saat ditemui di TPS 2 Lingkungan Monjok Timur usai melakukan pemantauan.

Walikota juga menilai para petugas KPPS telah menjalankan tugasnya dengan baik.

“Saya lihat petugasnya lengkap semua, rapi, termasuk fasilitas-fasilitas seperti kotak suara, tinta dan logistiknya semua sudah siap. Dari yang saya kunjungi surat suara juga tidak ada yang komplain rusak dan sebagainya,” terangnya.

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Mataram juga diklaim cukup bagus dalam Pemilu kali ini. Dari laporan

yang diterima, semua masyarakat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya.

Hal ini menurut Walikota sebagai tanda masyarakat mempunyai kesadaran politik yang cukup tinggi.

Dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, diharapkan dapat menekan angka golput di Kota Mataram.

“Tapi besok kita lihat secara keseluruhan dalam DPT itu berapa persen yang menyalurkan hak pilihnya,” imbuhnya.

Mengenai kantibmas juga dinilai Walikota cukup aman, kondusif, dan berjalan baik. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyelenggara Pemilu maupun masyarakat yang sudah

RENCANA PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan gelar perkara dugaan penyimpangan tata ruang terkait pembangunan PLTD Tanjung Karang, ditanggapi anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI. Menurut dia, Dewan sebelumnya telah beberapa kali memfasilitasi keinginan warga.

Kala itu ada kelompok warga yang menolak pembangunan proyek PLTD itu.

Tetapi bagi Dewan, lanjutnya, kalau memang hal itu menyalahi (Suara NTB/fit) aturan, maka Pemkot harus tahu Ahmad Tauhid langkah apa yang harus ditempuh. Ia berharap, sebisa mungkin antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram melakukan pembicaraan. Pasalnya, kalau nanti dugaan penyalahgunaan tata ruang itu sudah bergulir ke ranah hukum, tentu tidak bisa ada campur tangan dari pihak manapun. ‘’Tapi kalau belum, kan bisa dibicarakan di luar,’’ cetusnya.

Sebetulnya, sambung politisi PKS ini, apa yang direncanakan dan ditetapkan oleh Pemprov NTB harus dipadukan dengan apa yang diinginkan Pemkot Mataram. Tauhid mengungkapkan, tata ruang di Kota Mataram dulunya memang pernah menjadi masalah ketika dilakukan pembahasan. Hal ini yang membuat tata ruang Kota Mataram dengan Provinsi NTB tidak nyambung. ‘’Dulu kan panjang pembahasan tata ruang itu. Sampai sekarang tidak jelas bagaimana tindaklanjutnya. Dan kita tidak diberitahukan lagi tentang masalah ini sampai kepada sosialisasi yang lebih jelas lagi tentang tata ruang,’’ terangnya. Sehingga, demikian Ahmad Tauhid, ketika ada kasus seperti sekarang ini pihaknya tentu akan mengarah kepada kepentingan masyarakat.

Bahkan Komisi III telah memfasilitasi warga bertemu dengan para pihak terkait. Baik Dinas Tata Kota maupun PLN. Namun karena ketidakpuasan warga, muncullah gugatan di Pengadilan.

Tauhid menegaskan kalau persoalan itu sudah masuk ke ranah hukum, bukan lagi menjadi kewenangan pihaknya. ‘’Kalau belum, ada baiknya Pemkot Mataram bertemu dengan Pemprov NTB,’’ imbuhnya. Kedepan, kata Tauhid, Pemkot Mataram dalam mengambil kebijakan harus melihat aturan serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari kebijakan itu. Yang jelas harus sesuai dengan yang direncanakan. ‘’Walaupun itu kepentingan bersama, tetap harus mengedepankan tata ruang, kemudian manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat sekitar,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/yan)

PAKAIAN ADAT - Petugas KPPS TPS 13 Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya Cakranegara menggunakan pakaian adat Sasak dalam bertugas pada saat pemungutan suara Pemilu Legislatif, Rabu (9/4).

KPPS TPS 13 Karang Tapen Gunakan Busana Adat Sasak Mataram (Suara NTB) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 13 Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Cakranegara pada saat menjalankan tugasnya melayani 291 pemilih, Rabu (9/4) kemarin menggunakan busana adat Sasak. Bagi petugas lakilaki, mereka menggunakan pegon untuk atasannya lengkap dengan kain tenun khas Sasak, dodot, dan sapuq sebagai pelengkap. Semenatra dua orang KPPS perempuan menggunakan busana lambung lengkap dengan riasan kepalanya.

Ketua KPPS TPS 13 Karang Tapen, H. Abdul Kahar mengatakan penggunaan busana adat Sasak tersebut atas inisiatifnya sendiri.

Alasannya agar ada nuansa kecintaan terhadap daerah dalam pesta demokrasi ini.

Selain itu penggunaan busana daerah ini juga untuk menarik para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. “Para pemilih mungkin akan tertarik karena melihat para petugasnya menggunakan pakaian seperti ini,” ujarnya.

Kahar juga menyampaikan petugas KPPS tidak diberikan seragam atau pakaian khusus oleh KPU. Daripada memakai pakaian biasa, lebih baik tampil beda dengan menggunakan busana adat. Pakaian ini juga dapat dijadikan penanda bagi KPPS yang menjalankan tugasnya. “Supaya nuansanya berbeda. Kalau sekarang tidak ada (seragam),” jelasnya.

Pada pemilihan sebelumnya seperti Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur tahun 2013 lalu, mereka tidak menggunakan pakaian adat karena KPU NTB memberikan seragam khusus untuk petugas. “Kemarin kita diberikan seragam. Baru kali ini kita pakai baju adat seperti ini,” ujarnya.

Pakaian adat yang digunakan adalah milik sendiri karena menurut Kahar rata-rata mereka memiliki koleksi pribadi busana adat yang dipakai pada kesempatan tertentu seperti nyongkolan. Dengan demikian mereka tidak perlu menyewa pakaian adat. (yan)

Asal Coblos, Mengaku Tak Kenal Caleg

MESKIPUN penghuni panti rata – rata berusia 60 tahun, antusiasme tetap ditampakkan. Walaupun harus tertatih – tatih menuju bilik suara dan menunggu lama. Namun, satu diantara penghuni panti tidak dapat memilih dan sebagian besar para lansia tidak mengetahui siapa dan partai apa yang harus mereka pilih.

Salah seorang penghuni panti Papuq Mahsun mengaku merasa kecewa karena pada tahun ini tidak dapat memilih. Pasalnya, dia tidak memiliki kartu tanda penduduk dan belum terdata menjadi pemilih di daftar pemilih tetap (DPT). “Ndek tiang

Walikota menambahkan selain untuk memantau pelaksanaan Pemilu, ia turun ke lapangan sekaligus untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Menurutnya banyak masyarakat yang memintanya untuk datang lang-

sung memantau ke berbagai TPS, tapi tidak bisa dipenuhi semua. “Ndak mengkin semua saya kunjungi. Seperti Karang Genteng atau wilayah selatan yang agak pinggir saya kunjungi langsung,” terangnya. (yan)

Terminal Mandalika Sepi Penumpang

Menengok Pemilu di Panti Jompo

Euforia Pemilihan Umum (Pemilu), tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di pemukiman penduduk yang notabenenya selalu membicarakan siapa dan partai apa yang akan dipilih pada Pemilu 9 April kemarin. Akan tetapi, pemilu kali ini, juga dirasakan oleh para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha, milik Dinas Sosial Provinsi NTB.

(Suara NTB/ist)

MASUKKAN SURAT SUARA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama isteri Hj. Suryani Ahyar Abduh memasukkan surat suara ke kotak suara usai mencoblos di TPS 9 Lingkungan Perigi, Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Rabu (9/4)

Hari Pencoblosan

Tak Diberikan Seragam

Harus Lihat Aturan

berpartisipasi sehingga tujuan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat terwujud.

Walikota bersama isteri menyalurkan hak pilihnya di di TPS 9 Lingkungan Perigi, Dasan Agung, Kecamatan Selaparang. “Alamat saya disitu, karena saya lahir dan besar disitu. Saya selalu memilih disitu dalam setiap pemilihan,” cetusnya.

Setelah mencoblos di TPS, Walikota pun berangkat untuk memantau empat TPS yaitu TPS 5 Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, TPS 13 Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat, TPS 22 Lingkungan Karang Genteng Kelurahan Pagutan, dan TPS 2 Lingkungan Monjok Timur.

mauq mileq niki,” ungkap Mahsun dalam Bahasa Sasak, ketika ditemui Suara NTB, Rabu (9/4).

Padahal, sebelum berada di panti, ia selalu menyalurkan suaranya di TPS di Kuripan Lombok Barat. Kini, ia hanya bisa menggantungkan harapannya pada calon legislatif yang akan mewakili aspirasi masyarakat. Mashsun pun berharap pemilu dapat berjalan lancar serta wakil rakyat dapat menyampaikan aspirasi rakyat dan memperhatikan orangtua jompo.

Sementara itu, Papuq Sani mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa dan partai apa yang akan dipilih. Menurutnya, kedatanganya ke TPS, hanya menyalurkan suara dan sekadar menusuk kertas suara, tanpa ada calon legislatif yang dipilih.

“Saya tidak kenal, yang penting saya coblos saja,” aku Papuq Sani.

Penghuni panti yang baru saja melangsungkan pernikahan ini, katanya, sudah beberapa kali memilih di Panti Jompo. Baik itu, pemilukada maupun pemilu saat itu. Ia berharap berlangsungnya pemilihan ini, tetap berjalan lancar dan wakil – wakil terpilih lebih memprioritaskan rakyat. Hal senada dikatakan Papuq Agus, tidak ada seorang calon yang dikenal. Di bilik suara, ia hanya asal

memilih partai dan calon. “Tidak ada saya kenal,” cetusnya.

Apakah ada perbedaan antara pemilu 2009 dengan 2014? Agus mengaku pemilu 2014 saat ini, calon dan partai politik terlalu kecil hurufnya, sehingga tidak bisa terbaca atau dikenal. Dibandingkan, pemilu 2009, nama dan foto caleg terlihat dengan jelas. Dihubungi terpisah, Kepala Panti Sosial Tresna Werdha, Ahim Iskandar mengungkapkan tidak ada sosialisasi dari penyelenggara pemilu untuk lansia.

Menurutnya, mekanisme dan parpol apapun harus diinformasikan, sehingga para penghuni panti, tahu berapa jumlah parpol, caleg serta jadwal pemilihan. “Yang kasih tahu ada pemilihan, petugas di sini atau RT dari masing – masing kamar,” ungkap Ahim. Disebutkan, jumlah pemilih di PSTW, sedikitnya 74 yang terdaftar menjadi pemilih tetap. Terkait lansia yang tidak bisa hadir ke TPS, karena terkendala kesehatan, petugas KPPS akan mengunjungi ke masing – masing kamar. Pantauan Suara NTB, sedikitnya delapan penghuni panti yang harus memilih di tempat tidur, karena kondisi kesehatan.

Yakni, masing – masing di Wisma Pejanggik. Sedangkan, beberapa lansia lainnya, harus dituntun dan menggunakan kursi roda. (cem)

Mataram (Suara NTB) Di hari pencoblosan Pemilu Legislatif, Rabu (9/4) kemarin, suasana di Terminal Mandalika, Bertais, Sandubaya lengang. Penumpang yang biasanya memenuhi ruang tunggu tampak sepi. Pantauan Suara NTB siang kemarin terlihat hanya ada tiga turis yang duduk di ruang tunggu menunggu bus yang akan berangkat ke Bima.

Turis asing, Belen yang sedang menunggu bus menyampaikan tak mengetahui kalau kemarin masyarakat Indonesia sedang melaksanakan pesta demokrasi Pemilu Legislatif. Wisatawan asal Argentina ini mengatakan akan pergi ke Pulau Komodo melalui Bima bersama dua orang temannya.

Petugas Terminal Mandalika, Herfin yang sedang piket Rabu siang (Suara NTB/yan) kemarin mengatakan pada saat wak- LENGANG - Terminal Mandalika lengang. Hanya tampak tiga turis tu pencoblosan dari jam 07.00-13.00 asing duduk di ruang tunggu terminal. Mereka menunggu bus yang siang, tidak ada kedatangan maupun akan berangkat ke Bima. keberangkatan bis. Tapi diperkirakan setelah jam pencoblosan usai atau sungya pesta demokrasi kemarin, loket tiket Besok kembali normal,” imbuhnya. sore hari, aktivitas di terminal nor- semua armada tampak sepi dan tutup.

Walaupun terminal sepi, namal kembali. “Kemungkinan sore ini Herfin mengatakan biasanya dalam mun sebagai petugas yang seada bus yang berangkat,” ujarnya. sehari bus yang berangkat dari terminal harusnya libur, Herfin mengataBiasanya pada pagi hari, aktifitas sampai 15. “Ada juga lima bus dalam se- kan tetap bekerja memantau terdi terminal sudah mulai ramai, baik hari. Tergantung banyaknya penumpang,” minal bersama satu orang staf bus yang datang maupun berangkat imbuhnya. Dari pagi hari ia bertugas, ia lainnya. Ia mulai masuk piket setke Pulau Sumbawa maupun ke luar pun tak melihat ada penumpang yang elah menggunakan hak pilihnya daerah. Bahkan pada saat berlang- masuk ke terminal. “Hari ini tutup semua. dalam Pemilu Legislatif. (yan)

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

(Suara NTB/kir)

GUNAKAN HAK PILIH - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, memasukkan kartu suara yang sudah dicoblos di TPS 10 Kampung Jawa Praya, Rabu (9/4).

Meningkat, Antusiasme Masyarakat Gunakan Hak Pilih Praya (Suara NTB) Antusiasme masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu legislatif tahun 2014 ini, terbilang cukup baik. Bahkan jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, ada peningkatan cukup signifikan.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, kepada wartawan usai menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kampung Jawa Praya, Rabu (9/4).

Menurutnya, peningkatan antusiasme masyarakat menggunakan hak pilih menandakan mulai adanya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. “Volume tingkat kehadiran masyarakat untuk menggunakan cukup bagus. Bahkan jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya,” sebut bupati.

Untuk pelaksanaan pemilu, kata mantan Ketua DPRD NTB ini, berjalan aman dan lancar. Kalaupun ada persoalan yang muncul di lapangan semua bisa segera diatasi. ‘’Misalnya, terkait kasus kekurangan surat suara maupun kasus surat suara tertukar, oleh KPU Loteng bisa diselesaikan,’’ klaimnya.

Pemerintah daerah, ujarnya, terus memantau perkembangan dan kondisi daerah setiap waktu. Koordinasi dan komunikasi dengan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian maupun TNI terus diperkuat, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi, bisa dideteksi dan ditangani sedini mungkin.

Di tempat terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Loteng, Murti, S.H, mengungkapkan, dalam membantu mengawal sekaligus pengamanan pemilu legislatif, pihaknya menerjunkan seluruh personel yang dimiliki. “Total ada 450 personel Pol PP yang kita terjunkan dalam pemilu legislatif kali ini,” ungkapnya.

Ia pun mengaku, sejauh ini pelaksanaan pemilu berjalan aman. Situasi dan kondisi wilayah Loteng juga cukup baik.

Kendati sempat muncul beberapa gejolak di sejumlah daerah. “Secara umum kondisi wilayah selama pelaksanaan pemilu cukup terjaga. Dan, tidak ada persoalan yang begitu mencuat sampai kepermukaan. Karena begitu muncul persoalan, segera kita tangani,” pungkas Murti. (kir)

Lakukan Pengecekan KALANGAN DPRD Lombok Barat (Lobar) bereaksi atas kerusakan tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berumur belum setahun. Dalam hal ini Komisi III yang membidangi pembangunan segera turun ke lapangan untuk mengecek kerusakan tiang tersebut. Terkait hal ini, dewan meminta agar Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan bertanggung jawab dengan segera meminta kontraktor memperbaiki tiang tersebut.

“Selesai pileg ini kami akan turun cek ke lapangan apakah (Suara NTB/her) benar rusak karena alam (anGufran Dran gin) atau kualitas bahannya yang bermasalah,” ungkap anggota Komisi III DPRD Lobar Gufran Dran, Rabu (9/4).

Adanya temuan kerusakan ini, ujarnya, semakin menguatkan dugaan proyek ini bermasalah, sehingga kasusnya ditangani Polres Lobar. Ia menduga pengerjaan proyek ini tak beres, sehingga perlu ditelusuri. Jika alasan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan tiang roboh akibat angin, maka ia mempertanyakan volume berat tiang itu sendiri.

Lebih jauh dikatakan politisi PBB ini, terkait masalah ini ia akan mencoba menyampaikan ke Ketua Komisi III, Bahrul Fahmi agar mengagendakan turun ke lapangan. Kalau tiang itu rusak karena alam, pihaknya meminta dinas segera meminta kontraktor menggantinya. Apalagi jalur ini jalur ramai, lebihlebih Jalur ke bandara. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. Dahrun menampik jika kerusakan itu akibat bahan tiang PJU yang tidak sesuai spek.

“Tiang itu rusak karena terkena angin kencang beberapa hari lalu ada yang jatuh dan ada yang tumbang,” aku Dahrun beberapa waktu lalu. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

(Suara NTB/rus)

GUNAKAN HAK PILIH - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Selong. (kiri) Sementara Wakil Bupati Haerul Warisin menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Gelang, Rabu (9/4).

Gunakan Hak Pilih

Bupati Lotim Akui Cukup Kesulitan Selong (Suara NTB) Gelaran pesta demokrasi, pemilihan para wakil rakyat di tingkat daerah hingga pusat di Lombok Timur (Lotim) berlangsung lancar, Rabu (9/4). Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat mereka terdaftar.

Bupati Lotim H. Ali Bin Dachlan menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Lingkungan Gandor Kelurahan Selong yang tidak jauh dari kediamannya. Bupati datang ke TPS bersama istri, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan sekitar pukul 09.00 WITA. Sementara Wakil Bupati H.

Widah sebagai turut tergugat I, turut tergugat II, Inaq Subri tergugat III, Sumirti, dan tergugat IV, Sri Suryani.

Dalam materi gugatan yang diterima Bagian Hukum, penggugat mengaku menerima ahli waris dari Amaq Orta yang tak lain kakeknya. Penggugat mengklaim Amaq Orta yang telah meninggal tahun 1959 memiliki lahan, lalu memberikan waris kepada cucunya dalam hal ini penggugat. Penggugat mengklaim diberikan hak waris sebidang tanah kebun dengan pipil nomor 1353 dan persil nomor 136 kelas III seluas 2.350 hektar di Dusun Banjar Manggong Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar.

Versi penggugat, Amaq Orta menguasai tanah itu tahun 1938.

Pada tahun 2009, penggugat mengaku menerima surat dari Sekda Lobar, waktu itu H,L. Srinate tertanggal 28 Desember

Haerul Warisin mencoblos di TPS 13 Gelang dekat Pendopo Wakil Bupati.

Kepada media usai mencoblos, bupati mengharapkan orang-orang yang dipilih menjadi wakil rakyat adalah orang-orang yang baik, sehingga negara menjadi baik. Bupati mengaku

jarang melakukan pencoblosan. Bahkan, agak ribet membuka dan mencoblos empat lembar surat suara.

Hal inilah yang mendasari dirinya menggunakan hak pilih hanya dua kali selama hidupnya. Masyarakat awam pun, ungkapnya, pasti merasa kesulitan menggunakan

hak pilihnya. “Buat saya aja cukup susah, saya kira masyarakat juga akan mengalami hal ini. Apalagi yang buta huruf,” ucapnya.

Menurut bupati, bagi orang yang terbiasa dengan pola pencoblosan seperti itu tidak akan merasa kesulitan. “Kalau saya kan baru dua kali dalam sejarah hidup saya. Jadi Anda-anda (wartawan, red) yang pengalaman, saya rasa mudah itu,” selorohnya.

Sebelumnya, bupati menyampaikan, soal adanya pilihan rakyat menggunakan

atau tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) merupakan hak yang harus dihormati. Mau golput atau tidak, katanya, bukan urusannya. Ia pun tidak menyampaikan imbauan apaapa terkait pelaksanaan Pileg 2014 ini, karena masyarakat Lotim sudah dewasa dalam menggunakan hak pilihnya.

Menyangkut keamanan, bupati meyakini pelaksanaan pesta demokrasi di Lotim terbilang aman terkendali dan tidak ada gangguan berarti. (rus)

Legislatif Baru, Bupati Harapkan Mampu Imbangi Eksekutif Tanjung (Suara NTB) Ketimpangan kapabilitas anggota DPRD diharapkan tidak terulang lagi di lembaga legislatif Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada periode 2014-2019 mendatang.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., mengharapkan calon anggota DPRD terpilih memiliki kemampuan, memahami tupoksinya serta mencintai daerah.

“Wakil rakyat periode baru nanti, kita harapkan terpilih calon-calon yang punya kapabilitas dan mencintai daerah. DPRD sebagai

partner kerja eksekutif agar seimbang, karena kalau tidak seimbang tentu tidak bagus,” ungkap Djohan Sjamsu, usai melakukan pencoblosan di TPS 01, Dusun Karang Jurang, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Rabu (9/4).

Dikatakan bupati, antara eksekutif dan legislatif harus sama-sama paham, supaya apa keinginan pembangunan bisa tercapai.

Dalam jalannya pembahasan APBD mulai dari level Musrenbang, dicontohkannya, baik eksekutif mau-

pun legislatif seharusnya mempedomani aspirasi masyarakat. Langkah eksekutif untuk memprioritaskan proyek tertentu yang didahulukan ternyata tidak semuanya mulus di meja DPRD. “KLU dalam kondisi awal membutuhkan biaya pembangunan, di sanalah kita harusnya sepaham untuk bersama mengawal kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menyinggung jalannya demokrasi (Pileg) 2014, Bupati mengimbau masyarakat KLU tidak terjebak pada fa-

Tak Penuhi Syarat Administrasi

CPNS K2 Bisa Dibatalkan Jadi PNS Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh kepastian jumlah pegawai katagori 2 (K2) yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Berdasarkan surat Kemenpan yang ditandatangani 28 Maret 2014 dan diterima Bagian Kepegawaian Setda KLU, Selasa (8/4), jumlah CPNS K2 yang lulus sebanyak 304 orang.

Kepala Bagian Kepegawaian Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, Rabu (9/4), mengungkapkan berdasarkan penjelasan surat Kemenpan, disebutkan sebanyak 304 tenaga honorer K2 yang lulus tersebut terbagi ke dalam dua formasi. Masing-masing formasi untuk tahun anggaran 2013 sebanyak 153 orang dengan alokasi 128 orang tenaga pendidik, 2 orang tenaga penyuluh dan 23 orang tenaga teknis.

Selanjutnya untuk tahun anggaran 2014,

Soal Aset, Warga Lingsar Gugat Perdata Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, dan Kepala Dinas PPKAD Lobar digugat perdata di Pengadilan Negeri Mataram oleh warga Punikan Selatan Desa Batu Mekar, Lingsar. Gugatan itu terkait sengketa lahan seluas 2,3 hektar yang sama-sama diklaim antara Pemda dengan warga.

Menurut rencana, gugatan ini akan masuk tahap persidangan 15 April.

Kabag Hukum melalui Kasubbag Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Lobar, H. Bagus Dwipayana, mengungkapkan, warga yang menggugat bernama Nanin menggunakan kuasa hukum Mursanif. Sementara Bupati Lobar sebagai tergugat I dan tergugat II Kepala Dinas PPKAD Lobar. Sejumlah warga juga ikut tergugat, yakni Inaq

Halaman 3

tahun 2009. “Surat itu bunyinya, bahwa tanah itu merupakan aset Pemda Lobar dan kepada pihak penggugat (Amaq Orta, red) diminta menyerahkan lahan itu ke Pemda,”ujarnya. Atas dasar inilah, warga menggugat pemda.

Bagian Hukum selaku yang mewakili bupati akan melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap surat Sekda itu. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kantor Aset Daerah dan Dinas PPKD untuk menyiapkan kelengkapan pendukung untuk menghadapi sidang.

“Sidangnya tanggal 15 April,” ujarnya.

Pihaknya masih menunggu perintah bupati terkait siapa yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. “Kalau kami diperintah maka kami siap maju. Biasanya Bagian Hukum yang jadi kuasa hukumnya,” ujarnya. (her)

alokasi formasi sebanyak 157 orang masing-masing 127 orang tenaga pendidik, 2 orang tenaga penyuluh dan 22 orang tenaga teknis. Dikatakan Titi, formasi penerimaan tersebut didasarkan pada ketentuan pada pasal 3, PP 97 tahun 2000 diubah dengan PP 54 tahun 2003, dan ketentuan pada pasal 6 (ayat 3) dan Pasal 6A, PP 56 tahun 2012, serta pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Pada pasal 6A ayat 9 PP 56 tahun 2012, tenaga honorer Katagori 2 dinyatakan, bagi mereka yang lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi syarat administratif yang ditentukan, maka CPNS bersangkutan tidak dapat diangkat atau bisa dibatalkan pengangkatannya menjadi PNS,” terangnya.

Untuk selanjutnya, tahapan yang akan dilalui oleh CPNS tenaga honorer Katagori 2 adalah pemberkasannya di daerah. Dalam proses itu, Kemenpan RB mencatat dampak uang yang timbul dari proses

pengangkatan CPNS dibebankan kepada APBD KLU. Titi mengatakan, berdasarkan hasil komunikasi yang lalu dengan BKN disebutkan batas akhir proses pemberkasan tenaga honorer K2 yang lulus ujian yakni tanggal 31 Mei 2014 mendatang. Artinya bagi mereka yang pemberkasannya sampai dengan tanggal itu, maka SK PNSnya akan tercantum tanggal 1 Juni 2014.

Mengenai sejumlah rumor terkait pemberkasan tenaga honorer yang diklaim sejumlah pihak tidak memenuhi syarat, Titi siap membuktikannya. Sebagaimana syarat pemberkasan, Titi tetap mengacu pada data pemberkasan yang disampaikan pelamar. “Yang jelas syaratnya, pelamar harus sudah bekerja per 1 Januari 2005.

Berdasarkan data yang ada, itu kami laporkan ke pusat.

Honorer yang lulus ini akan segera kita panggil,” pungkasnya. (ari)

natisme caleg tertentu. Perbedaan pilihan di tingkat masyarakat agar dianggap sebagai sebuah proses pembelajaran politik.

“Di Partai Demokrat, semua calon memiliki hak yang sama, caleg perempuan tidak direkrut hanya untuk melengkapi kuota.

Semua caleg saya minta untuk berlomba memperoleh simpati dan suara rakyat melalui cara-cara yang sehat,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau agar seluruh DPT yang memiliki hak suara di KLU menyalur-

kan haknya di masing-masing TPS. Kendati bupati tak memungkiri, kemungkinan suara rusak atau batal cukup tinggi, karena banyaknya pemilih manula dan buta aksara.

“Suara rusak pasti ada, tapi kita harapkan tidak besar. Ada banyak masyarakat kurang bisa melihat dengan baik, tidak bisa membaca, sebaiknya didampingi, atau bertanya di KPPS. Bersama saksi bisa mengantar untuk memilih caleg yang diinginkannya,” demikian Djohan Sjamsu. (ari)

22 Kasus Gizi Buruk Selama 2014 Selong (Suara NTB) Tahun 2014 Lombok Timur (Lotim) belum bisa bebas dari kasus gizi buruk. Temuan selama tiga bulan terakhir saja sudah tercatat 22 kasus. Sebanyak 16 kasus sudah berhasil ditangani, sisanya tinggal 6 kasus sedang dalam proses.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) pada Dinas Kesehatan Lotim, Suardi kepada Suara NTB di Selong, Selasa (8/4), menjelaskan, kasus gizi buruk ditemukan di Puskesmas Keruak dan Kotaraja masing-masing 3 kasus.

Puskesmas Masbagik, Sakra dan Denggen masing-masing 2 kasus dan satu kasus masingmasing di Puskesmas Labuhan Haji, Lepak, Montong Betok, Aikmel, Kerongkong, Terara dan Rensing.

Temuan kasus selama tahun 2014 ini diharap tidak meningkat. Sebelumnya tahun 2013, ditemukan 226 kasus, yang tersisa penanganannya 51 kasus. Semua sisa dapat dituntaskan hingga bebas dari gizi buruk, meski saat ini masih tersisa 6 kasus.

Diakuinya, pola penanganan kasus gizi buruk masih dilakukan dengan cara lama,

Suardi

(Suara NTB/rus)

yakni pemberian makanan tambahan (PMT) berupa roti.

Namun, pihaknya masih dihadapkan dengan pola asuh masyarakat yang sulit untuk diubah. Persoalan lainnya, adanya penyakit penyerta, seperti cacingan dan TBC. Selain itu, lanjutnya, ada juga karena faktor lain, seperti kehidupan perekonomian masyarakat. Namun, yang paling mendominasi adalah pola asuh orang tua terhadap anak. Pasalnya, ada juga yang tergolong memiliki ekonomi tinggi yang anaknya terkena kasus gizi buruk. (rus)

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Usai Mencoblos, Bupati Pantau Pileg Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa yang juga Ketua DPC Hanura Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik dan istri, Hj. Rahma Jamaluddin Malik, mencoblos di TPS 2 Kelurahan Brang Bara dan datang ke TPS sekitar pukul 09.00 Wita, Rabu (9/4). Bupati yang didampingi Asisten II, langsung meluncur ke Dapil I wilayah timur Sumbawa untuk memantau pelaksanaan Pileg.

Bupati datang ke TPS menggunakan pakaian atasan putih dan celana jeans biru, bersama Hj, Rahma yang juga Caleg DPRD Provinsi nomor urut 2 Partai Hanura Dapil Sumbawa KSB. Disambut petugas KPPS, mengambil surat suara dan langsung ke balik suara memberikan hak suaranya. Bupati ditemani Asisten II, Drs. Muhammading dan Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Anshori M. SE, lansung mnenuju ke wilayah timur Sumbawa. “Saya bersama Asisten II ke Dapil I. Kita berbagi tugas setiap Dapil,” katanya.

Bupati berharap dalam Pileg kali ini, semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Sebab satu suara sangat menentukan perjalanan bangsa dan negara ini ke depan. “Gunakan hak pilih tanpa tekanan dan intimidasi. Semoga Pileg berjalan jujur adil dan tertib,” pintanya.

Sementara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, mencoblos di TPS 8 Kelurahan Lempe. Wakil Gubernur NTB, yang mencoblos di Sumbawa juga berada di Kelurahan Lempe.

Pada TPS 2 Kelurahan Brang Bara, tempat Bupati mencoblos, jumlah DPT yang terdata di KPPS sebanyak 218 plus 1 pemilih khusus. Laki-laki 94 dan perempuan 124. Namun, menurut KPPS setempat yang memberikan hak suaranya hingga akhir pencoblosan sebanyak 169 pemilih. Hasil sementara di TPS 2, untuk DPR RI, Fahri Hamzah dari PKS unggul dari caleg lainnya dengan perolehan 41 suara. Untuk DPRD Propinsi, Caleg Hanura, Hj. Rahma JM mendapat suara terbanyak 29 suara. Sedangkan DPRD tingkat Kabupaten Dapil V, Caleg Golkar, Agus Salim unggul dengan 49 suara.

Hal Biasa Dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan, rangkaian pelaksanaan pemilu berjalan lancar. Mereka mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana ia terdaftar. Pantauan media ini, sejak pagi hari untuk kota Taliwang, warga berduyun-duyun mendatangi TPS. Tak hanya warga biasa, pejabat daerah juga tak kalah antusiasnya menyalurkan hak pilihnya. Bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dan Wakilnya Drs. H. Mala Rahman secara terpisah mencoblos di kelurahan berbeda. Bupati yang berdomisili di kelurahan Menala melakukan pencoblosan di TPS XVI yang berlokasi di depan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang sementara wakil Bupati (Wabup) di TPS I kelurahan Kuang.

Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM mengatakan, eskalasi konflik menjelang hari H pesta demorasi kali ini, harus diakui terjadi peningkatan.

Namun tingkat kesadaran masyarakat dan khususnya para Caleg yang bertarung sangat tinggi, sehingga potensi konflik tersebut dapat diredam hingga pelaksanaan pencoblosan. “Alhamdulillah tidak ada yang mengkhawatirkan. semua bisa mengendalikan diri masing-masing. Kita tahu sendiri potensi konfliknya tinggi karena pertarungan tidak saja antarparpol tapi juga di internal para Caleg terjadi pertarungan juga,” paparnya kepada wartawan usai mencoblos.

“Kalau dulu, tiap ada pemilihan warga berhenti beraktivitas dan fokus. Tapi sekarang sudah dianggap biasa agenda seperti ini. Harapan saya kesadaran ini terus ditumbuhkan untuk lebih baik sehingga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan-pemilihan lainnya ke depan bisa lancar,” harap orang nomor satu di KSB ini.

Pada bagian lain Kapolres KSB AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK., M.Si dikonfirmasi terpisah menyatakan, proses penyaluran hak suara warga pada Pemilu kali ini berjalan lancar tanpa ada kendala di sisi keamanan. “Dari laporan personel di seluruh wilayah kecamatan, dari sisi keamanan semua lancarlancar saja tanpa kendala berarti,” klaimnya.

Untuk menjamin keamanan guna kelancaran Pemilu, Polres KSB secara total mengerahkan anggotanya.

“Semua titik-titik rawan konflik itu telah diantisipasi. Makanya kita tempatkan juga anggota lebih untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan,” imbuh Kapolres. (bug)

Bupati Berharap Kelulusan UN 100 Persen Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd secara khusus memberikan penekanan kepada jajaran pendidikan yang saat ini tengah mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional (UN). Bupati berharap, para guru mempersiapkan sedini mungkin pelaksanaan UN di Kabupaten Bima. Karena hanya dengan persiapan yang matang prestasi maksimum dengan tingkat kelulusan 100 % dapat dicapai.

Penekanan tersebut disampaikan Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi UN SMP dan SMA/sederajat di aula SMAN 1 Belo Selasa (8/4).

Menurut Syafrudin, kegiatan sosialisasi ini penting bagi para kepala sekolah dan guru agar dapat mempersiapkan siswa sedini mungkin menghadapi ujian nasional yang akan diadakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Tak lain, agar tingkat kelulusan siswa bisa mencapai 100 %.

Selaku kepala daerah, lanjutnya, dia sangat mendukung semua upaya yang dilakukan karena hasil ujian. Ini penting sebagai bahan evaluasi sejauh mana hasil pembinaan dan pendidikan kepada anak didik. Disamping juga untuk memberikan motivasi bagi siswa.

Menyinggung dukungan pemerintah daerah, Syafrudin mengatakan selama mengemban amanah sebagai Bupati secara khusus dirinya menekankan kepada seluruh unsur dunia pendidik agar bersama-sama mengawal dunia pendidikan. Sebab disadari bahwa bidang pendidikan merupakan prioritas utama peningkatan IPTEK bagi generasi muda. “Untuk memajukan bidang pendidikan, maka semua pihak harus bekerjasama menata semua aspek,” tandasnya. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Satu Orang Diamankan

Pencoblosan di Bima Diwarnai Pelanggaran

Bima (Suara NTB) Pencoblosan di Kota Bima maupun Kabupaten Bima diwarnai oleh sejumlah pelanggaran. Bahkan seorang simpatisan dari calon legislatif PPP diamankan aparat Kepolisian karena mengamuk.

Peristiwa mengamuknya salah satu simpatisan caleg ini terjadi di TPS di Kecamatan Mpunda Kota Bima. Simpatisan yang tak disebutkan namanya ini memprotes terkait berakhirnya waktu pelaksanaan pencoblosan. Lantaran protesnya tak diindahkan, dia pun mengamuk hingga akhirnya diamankan oleh aparat Kepolisian.

Anggota Panwascam, Asrul Sani, yang dikonfirmasi Rabu (9/4) sore, membenarkan mengamuknya salah satu simpatisan tersebut. Dijelaskannya, simpatisan dimaksud memiliki perbedaan pemahaman terkait batas waktu pencob-

losan. Menurut simpatisan yang bersangkutan, lanjutnya, batas waktu pencoblosan berakhir pada pukul 13.00 WITA. Padahal, terang Asrul, pukul 13.00 WITA adalah batas waktu terakhir penerimaan pemilih yang menggunakan KTP, KK maupun formulir lainnya. “Makanya dia sempat diamankan oleh Polisi tadi,” tandas Asrul.

Selain ditemukannya adanya simpatisan yang mengamuk pada pencoblosan, pihaknya juga menemukan pemilih yang mencoblos tiga kali. Pemilih tersebut bernama Arnes warga yang berdomisili di Kelurahan Mata-

kando namun dalam KTP beralamat di Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima. Ceritanya, Arnes sudah mencoblos di TPS 4 Kelurahan Matakando dengan menggunakan formulir asli. Namun beberapa saat kemudian, dia kemudian mencoblos di TPS 5 dengan menggunakan KTP. Tidak hanya itu, berselang beberapa saat kemudian Arnes kembali mencoblos di TPS 6 Kelurahan Dara. “Ini menjadi temuan kita, kita akan memanggil dia, kita akan buat berita acara temuan,” tandasnya. Pihaknya menduga, Arnes melakukan ini karena di-

suruh oleh salah satu tim sukses caleg.

Disamping temuan pelanggaran tindak pidana pemilu, pihaknya menemukan kesalahan administrasi yakni KPPS di TPS Kelurahan Lewirato yang melakukan penghitungan hasil pencoblsan mulai dari surat suara anggota DPRD Kota.

Seharusnya itu tidak boleh.

Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Bima. Anggota Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.sos yang dikonfirmasi, menyebutkan sejumlah pelanggaran tersebut berupa anggota KPPS yang keliru dalam melakukan penghitungan. Seharusnya, sesuai dengan ketentuan KPPS menghitung hasil pencoblosan mulai dari DPR RI, DPRD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun oleh KPPS dihitung

mulai dari hasil pencoblosan DPRD Kabupaten.

Disebutkannya, perbedaan pemahaman itu terjadi di sejumlah Desa. Di Desa Panda Kecamatan Palibelo 1 kasus, Desa Naru Kecamatan Woha 1 Kasus dan di Keecamatan Wera 2 kasus. “Ini lebih kepada perbedaan pemahaman saja,” ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga terdapat miskomunikasi dari KPPS tentang pemilih yang bisa dibantu saat pencoblosan. Pada awal pencoblosan, ada pemilih yang buta huruf diizinkan dibantu oleh keluarga, padahal yang seharusnya dibantu itu adalah tuna netra, tuna daksa dan berhalangan fisik. “Tapi sudah kami lakukan pencegahan dengan memberikan himbauan untuk tidak membolehkan pemilih di luar ketentuan,” tandasnya. (use)

(Suara NTB/ula/arn)

MENCOBLOS - (Dari kiri ke kanan) Drs. H. Jamaluddin Malik dan istri, Hj. Rahma Jamaluddin Malik, mencoblos di TPS 2 Kelurahan Brang Bara, Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM melakukan pencoblosan di TPS XVI di kelurahan Menala, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama Hj Eri Ariani memasukkan surat suara di kotak suara usai menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Bada Dompu, Rabu (9/4) kemarin.

TPS di Sumbawa dan Dompu Kekurangan Surat Suara Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Mahyuddin Soud, S.E, mendapati sejumlah TPS di Sumbawa kekurangan surat suara dan formulir C1 Plano (ukuran besar yang ditempel di TPS). Namun di detik-detik terakhir penggunaan kartu itu, semuanya akhirnya dapat diatasi.

Sementara pada TPS lainnya kelebihan surat suara yang sudah diamankan ke Polres Sumbawa.

“12 TPS di Kelurahan Bugis tidak ada C1 Plano (ukuran besar untuk penghitungan suara) untuk C1 DPR RI dan DPD. Sehingga KPU berinisiatif mengganti dengan kertas manila. Kemudian di Samapuin, juga ada kekurangan surat suara. Tadi pagi distribusi logsitik TPS 8 Kelurahan

Pekat sebanyak 125 surat suara untuk provinsi sudah dicukupi,” sebut Yudi, panggilan akrabnya, kepada Suara NTB, Rabu (9/4).

Sementara itu, Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menjelaskan, sebenarnya bukan terjadi kekurangan surat suara. Tetapi salah hitung petugas ketika dikirimkan ke TPS. Di antaranya pada TPS 5 Samapuin dan TPS 15 Karang Pekat. Namun, kekurangan tersebut langsung dilengkapi.

Artinya, sambil proses pencoblosan berlangsung, semua kekurangan terus dipenuhi. Sehingga tak lagi dipersoalkan.

“Salah hitung teman-teman KPPS, khilaf,” jelasnya.

Secara umum, proses penghitungan suara berjalan lancar.

Rata-rata TPS menyelesaikan proses penghitungan hingga menjelang petang. Bahkan ke-

tika berita ini ditulis, banyak TPS masih dalam proses penghitungan. Hanya dari pantauan sementara Suara NTB di TPS dalam kota, untuk DPR RI, nama Caleg DPR RI dari PKS, Fahri Hamzah cukup mencolok.

Seperti TPS di Samapuin, Brang Bara dan Lempe.

Langsung Dilengkapi Dari Kabupaten Dompu dilaporkan, di beberapa TPS terjadi kekurangan surat suara DPRD Provinsi, dan DPD RI yang langsung dipenuhi dengan sisa surat suara yang dititipkan di Polres.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST kepada Suara NTB mengatakan, kekurangan surat suara hanya untuk surat suara DPD RI dan DPRD Provinsi pada beberapa TPS. Namun kekurangan surat suara di sejumlah TPS ini,

langsung dirapatkan bersama Panwaslu dan pihak Polres Dompu dengan keputusan menggunakan sisa surat suara yang dititipkan di Polres. “Kita tadi langsung rapatkan dengan Panwaslu dan pihak Polres. Kita mengambil sisa surat suara yang dititipkan di Polres,” katanya.

Adapun TPS yang mengalami kekurangan yaitu TPS IV Kelurahan Bada sebanyak 46 lembar surat suara DPRD Provinsi, TPS VI Kelurahan Montabaru 50 lembar surat suara DPD RI, dan TPS II Montabaru sebanyak 1 lembar surat suara DPD RI. Di Desa Riwo TPS III terjadi kekurangan surat suara Provinsi sebanyak 25 lembar.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama Hj Eri Ariani menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan

Bada Dompu. Bupati hadir ke TPS sekitar pukul 09.45 wita menggunakan sepeda motor bergoncengan dengan Hj Eri Ariani. Setelah menggunakan hak pilihnya, H Bambang kembali ke Pendopo untuk siap-siap memantau pelaksanaan pemilu di Dompu. Sementara Wakil Bupati Dompu, Ir H Syamsuddin H Yasin, MM bersama ibu Hj Nurlaela Chaerunnisa, SE menggunakan hak pilihanya di TPS 12 Kelurahan Bali Dompu.

H. Bambang M Yasin juga sempat mendampingi Kapolda NTB yang melakukan pengawasan jalannya Pemilu di Kabupaten Dompu. Sejauh ini, pelaksanaan pemilu di Dompu berlangsung aman dan tertib. “Sejauh ini kesiapan dan pelaksanaan pemilu di Dompu berlangsung aman dan kondusif,” kata H. Bambang. (arn/ula)

Pencoblosan di KSB

Ditemukan Sejumlah Kesalahan Taliwang (Suara NTB) Meski masyarakat bisa dengan lancar menyalurkan hak pilihnya tanpa terganggu dari sisi keamanan, namun tidak pada proses pelaksanaannya. Ini disebabkan masih ditemukan sejumlah kesalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selaku garda terdepan penyelenggara Pemilu.

Beberapa kesalahan terjadi di sejumlah TPS pada hari pencoblosan, Rabu (9/4), antara lain tidak ditandatanganinya surat suara oleh ketua KPPS sampai ketidakpahaman anggota KPPS dalam mengisi data pada formulir C1.

Untuk kasus tidak ditandatanganinya surat suara oleh ketua KPPS terjadi di TPS IV desa Mantun. Informasinya, terdapat sekitar 50 surat suara yang terlanjur dimasukkan oleh pemilih ke kotak suara tanpa dibubuhi tandatangan ketua KPPS. Hal itu terjadi pada pemilih yang awal-awal menyalurkan hak suaranya. “Memang benar ada kejadian itu,” aku ketua KPU KSB Khaeruddin, SE

saat dikonfirmasi seputar kasus tersebut.

Menurutnya, kejadian itu bukan karena kesengajaan petugas KPPS. Dan setelah diketahui kejadiannya petugas langsung memperbaiki prosedurnya sehingga surat suara yang belum terlanjur diterima pemilih dibubuhi tanda tangan. “Jadi begitu ketahuan langsung petugas untuk selanjutnya menandatangani surat suaranya melalui ketua KPPS-nya,” urainya.

Surat suara yang tidak ada tanda tangan ketua KPPS tersebut, kata Khaeruddin tidak berpengaruh dari sisi keabsahannya. Surat suara itu tetap sah sebab setelah diketahui, petugas dan para saksi yang hadir membuat kesepakatan agar sebelum dilakukan penghitungan, terhadap surat suara tanpa tanda tangan itu akan ditandatani oleh ketua KPPS. “Mereka sepakat dan kejadian itu juga langsung kita minta petugas KPPS mencatatkannya pada formulir C2 (kejadian khusus) sebagai bukti nantinya,” paparnya.

Sementara kasus ketidakpahaman petugas KPPS terkait tata cara mengisi for-

(Suara NTB/bug)

BELUM DICOPOT - APK yang belum dicopot hingga hari pencoblosan di depan Kantor KPU KSB, Taliwang, Rabu (9/4). mulir C1, terjadi di TPS VII keluarahan Sampir. Di sini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat menemukan tidak lengkapnya pengisian data pada formulir yang memuat catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Petugas TPS tidak melakukan input rekapan keseluruhan perolehan suara partai pada kolom yang sudah disediakan pada bagian paling bawah kolom tiap partai. “Ketidakhauan ini sebenarnya bukan di sini saja kita temui. Di beberapa TPS juga seperti itu,”

jelas Amin, petugas dari sekretariat Panwaslu KSB. “Bayangkan saja kalau ada yang kemudian mengisinya dengan data yang tidak sesuai hasil di TPS. Padahal data CI digunakan dalam proses rekapitulasi di tiap tingkatan dan kolom hasil akhir perolehan suara itulah yang akan dijadikan patokan rekapitulasi,” timpal Amin seraya menyatakan, jika kejadian tersebut dapat diindikasikan kurangnya sosialisasi oleh KPU terhadap seluruh prosedur pengisian formulir kepa-

da petugas KPPS. Berdasarkan pantauan media ini terhadap penertiban alat peraga kampanye (APK) Parpol dan Caleg. Hingga hari pencoblosan kemarin, ternyata masih saja banyak APK yang terpasang di ruang publik yang isinya ajakan kepada masyarakat untuk memilih.

Ironisnya untuk beberapa APK yang masih aktif bergentayangan mengiklankan diri para Caleg terpasang tepat di depan kantor KPU KSB dan di sepanjang ruas jalan protokol dalam kota Taliwang. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Wakil Rakyat yang Baik menggunakan hak pilihnya secara langsung jujur dan adil. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan baik. ‘’Dan kita akan melihat wakil-wakil rakyat kita yang baik. Insya Allah,’’ harap gubernur.

Usai melakukan pencoblosan di TPS I Lingkungan Pusaka Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, gubernur melakukan pemantauan di TPS Lapas Mataram. Setelah itu menuju Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB. Namun, karena di RSJ menggunakan TPS mobile yang dibuka agak siang, gubernur kemudian melanjutkan pemantauan ke TPS 12 Narmada, Lombok Barat.

Setelah dari TPS 12 Narmada, gubernur melanjutkan pemantauan ke salah satu TPS di Desa Gelogor Kediri Lombok Barat. Gubernur, katanya disambut Bupati Lombok Barat dan unsur Muspida setempat. (nas)

Dari Hal. 1

Diusut Juga Bantuan dari Pemprov NTB “Yang pasti, timnya sudah saya bentuk, tapi lupa siapa ketuanya,” kata Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH menjawab Suara NTB usai mencoblos di TPS 7 Rabu (9/4).

Tim akan efektif bekerja beberapa hari kedepan, namun Kajati belum tahu persis apa agenda awal tim terkait langkah pemeriksaan saksi – saksi.

Sempat diurainya, untuk mengusut indikasi penyimpangan pada ribuan bantuan tungku omprongan ini, pihaknya mendapat kabar bahwa bantuan tidak hanya untuk Lombok Timur ke 2.792 petani dan Lombok Tengah untuk 2.598 petani, dengan nilai bantuan RP 26,9 miliar. Ternyata ada juga yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi NTB dengan Satker Dinas Perkebunan (Disbun), sumbernya masih dari DBH – CHT. “Jadi yang kita temukan sementara, ada bantuan DBH-CHT ini ke Lombok Timur dan Lombok Tengah sendiri, yang dari Pemprov juga sendiri,” kata Kajati.

Mengenai mekanisme penyaluran, sepengetahuannya tidak langsung dananya ke petani, sebagaimana penjelasan Direktur PT. Gerbang NTB Emas, Zainul Aidi beberapa waktu lalu. Menurut Kajati, bantuan dari pusat itu ada yang disalurkan langsung ke Lombok Tengah dan Lombok Timur, melalui Dinas Perkebunan masing – masing, sebagai Satker yang diberikan Surat Keputusan (SK) untuk merekomendasi perusahaan pembuat omprongan.

Sedangkan bantuan terpisah, masih dari pemerintah pusat, disalurkan melalui Pemprov NTB. Satkernya Disbun Provinsi NTB yang ditunjuk Gubernur NTB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Jadi bantuan dari pusat itu, masuk melalui Disbun, Kepala Dinasnya ditunjuk Gubernur sebagai KPA,” terang Kajati.

Setelah bantuan itu disalurkan dari pemerintah pusat, petani dari Lombok Timur dan Lombok Tengah yang ditetapkan sebagai daerah penerima bantuan kemudian mengajukan ke Disbun. “Disbun melakukan verifikasi, jika benar status petani itu sebagai petani tembakau, kemudian dana ditransfer ke Bank BPR,” beber Kajati. Ditegaskannya, dana yang ditransfer ke BPR memang diperuntukkan kepada petani, namun melalui 12 perushaan pengadaan tungku tembakau.

Namun Kajati belum memastikan untuk bantuan melalui Pemprov NTB ini. Dalam proses penyelidikan nanti, pihaknya akan melakukan upaya penelusuran. “Kita akan cek, apakah bantuan tungku ke Lotim dan Loteng ini berbeda dengan yang dari provinsi, ataukah sama, kita akan lihat nanti,” pungkasnya. (ars)

Dari Hal. 1

PAN Unggul di Dompu, Demokrat Menang di TPS Gubernur Nur Rahmat mengatakan, Dari Hal. 1 total masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 106 orang dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 131 orang dan DPK 35 orang. Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya hanya 92 orang, sisanya dari DPK. Sementara itu, terkait dengan hasil rekapitulasi suara DPD RI, Hj. Robiatul Adawiyah, SE memperoleh suara terbanyak dengan 29 suara. Disusul nomor 4 dengan 11 suara, Nomor 7 dengan 9 suara, nomor 36 dengan 8 suara, nomor 9 dengan 7 suara dan nomor 20 dengan 6 suara.

Data perolehan suara secara keseluruhan belum bisa dihimpun karena hingga malam kemarin, sebagian besar TPS di seluruh NTB masih melakukan perhitungan. Data yang dihimpun Suara NTB di Kabupaten Dompu masih data untuk perhitungan perolehan suara DPR RI saja.

Data sementara, PAN unggul dengan 1.500 suara. Disusul PKB dengan 1.302 suara, selanjutnya Partai Demokrat dengan 1.300 suara. Selanjutnya Partai Gerindra dengan 1.177 suara, Partai Golkar 1.146 suara. Kemudian Hanura 1.034, PBB 950 suara, Nasdem, 808 suara, PKS 765 suara, PDIP 639 suara dan PPP 477 suara, PKPI 213.

PBB Unggul Meski hasil penghitungan suara di seluruh TPS secara keseluruhan masih berlangsung. Namun hasil sementara untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi sudah dapat diketahui. Seperti misalnya di TPS XVI Kelurahan Menala untuk tiga tingkat pemilihan tersebut telah diketahui partai mana yang jadi pemenangnya.

Seperti yang sudah diperdiksi sebelumnya di TPS tempat Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM menyalurkan hak pilihnya itu, Partai Bulan Bintangl (PBB) unggul.

Untuk DPR RI total suara yang diraup PBB sebanyak 95 suara, disusul PKS 48 suara, Nasdem 34 suara, PAN15 suara, Gerindra 9 suara, Golkar 8 suara, Partai Demokrat 7 suara, PKB dan Hanura masing-masing 6 suara, PDIP 3 suara, PPP 2 suara sementara PKPI tak dapat meraih simpati pemilih sama sekali.

Untuk di provisni, PBB berhasil mengantongi 94 suara, Nasdem 75 suara, Partai Golkar 17 suara, PKB dan PAN memperoleh 8 suara, PKS dan Partai Demokrat 7 suara, Partai Hanura, PDIP dan PPP sama-sama 6 suara, dan PKPI mengantongi 3 suara bersama Partai Gerindra.

Pada pemilihan anggota DPD di TPS yang berada di Ponpes Al Iklhas Taliwang itu, mantan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Ir. H. Badrul Munir menggunguli Hj. Robiatul Adawiyah, SE dengan selisih 7 suara. Total suara Badrul sebanyak 69 suara dan Robiatul Adawiyah yang berada diurutan kedua sebanyak 62 suara.

Golkar Menang Telak Sedangkan Partai Golkar menang telak di TPS 8 Dasan Tapen, tempat Ketua DPD Golkar NTB, Dr H Zaini Arony menggunakan hak pilihnya. Partai berlambang Beringin ini unggul.

Ketua TPS 8, Hasan menyatakan, untuk perolehan suara DPR RI, Golkar unggul dengan 94 suara, disusul Hanura 21 suara, PBB 12 suara dan Gerindra 10 suara. Nasdem hanya 2 suara, PKB dan PKS masing-masing lima suara, PDIP kosong, Demokrat 9 suara, PAN dan PPP masing-masing satu suara serta PKPI kosong.

PPP Unggul Sementara proses perhitungan suara di Lombok Timur (Lotim) hingga tengah malam masih berlangsung. Hanya beberapa TPS yang telah merampungkan hasil perhintungan.

Seperti di TPS 14 Penanggak Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji. Hingga pukul 20.00 proses rekapitulasi suara baru bisa dituntaskan. Total DPT di TPS tempat Kepala Desa Tirtanadi ini mencoblos sebanyak 242 dan tambahan 1 orang. Dari jumlah itu, terdapat 168 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPPS Satijah, menyampaikan untuk DPR RI di TPS 14 prohelan suara Partai Nasdem sebanyak 6 suara, PKB hanya dapat 1 suara, PKS dapat 4 suara, PDIP dapat 3 suara, Golkar dapat 1 suara, Gerindra 6 suara, Demokrat 4, PAN 10 suara, PPP 117 suara, Hanura dapat 3 suara dan PBB dan PKPI nihil.

Nasdem untuk DPRD Lotim 19 suara, PKB dapat 1 suara, PKS hanya 2 suara, PDIP hanya 3 suara, Golkar 84 suara, Gerindra dapat 2 suara, Demokrat 9 suara, PAN 1 suara, PPP 16 suara, Hanura 25 suara dan PBB dan PKPI kembali nihil.

DPRD Provinsi, Nasdem dapat 11, PKB dapat 3, PKS dapat 1 suara, PDI P dapat 2, Golkar dapat 7, Gerindra 17, Demokrat 6 Suara, PAN kosong, PPP dapat 109 suara, Hanura dapat 7 suara, PBB dan PKPI nihil.

Untuk DPD suara terbanyak diperoleh oleh, Muhammad Nasrullah sebanyak 37 suara. Terbanyak kedua diperoleh TGH. Muharrar Mahfudz menerima prolehan surat suara sebanyak 36. (tim)

Halaman 5

Rendah, Realisasi Fisik dan Keuangan 30 SKPD Mataram (Suara NTB) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Biro AP LPBJP) Setda NTB, serapan APBD NTB 2014 pada triwulan I masih sangat rendah. Lebih dari 30 SKPD lingkup pemprov NTB, realisasi fisik dan keuangannya masih sangat rendah, di bawah 20 persen.

Kepala Biro AP LPBJP, Ir. H. Muhammad Rum, MT mengungkapkan ratarata realisasi fisik APBD NTB 2014 per SKPD triwulan I (Januari-Maret) sampai dengan 8 April 2014 sebesar 16,16 persen. Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan, sebanyak 3 SKPD serapannya paling tinggi , diatas 25 persen yakni Sekretariat DPRD NTB sebesar Rp 28,36 persen, Dispenda 26,71 persen dan Biro AP LPBJP 25,27 persen.

Kemudian sebanyak 5 SKPD dengan realisasi fisik sedang antara 20-25 persen yakni Biro Keuan-

gan 23,26 persen, BPBD 22,94 persen, BP3AKB 22,52 persen, Satpol PP NTB 22,11 persen dan Bakesbangpoldagri 20,81 persen.

Sedangkan, sebanyak 36 SKPD realisasi fisiknya rendah, dibawah 20 persen yakni Dishut 18,95 persen, KPID 19,81 persen, Biro Hukum 18,60 persen, Disosdukcapil 18,22 persen, Disnakeswan 18,03 persen. Selanjutnya, Inspektorat 17,90 persen, BKPM-PT 17,46 persen, BPMPD 16,97 persen, Disbun 16,84 persen, Korpri 15,70 persen, Biro Pemerintahan 15,48 persen.

Diskop UMKM 15,27, Disnakertrans 15,22 persen, BKD Diklat 15,19, BLHP 14,99, Biro Kesda 14,97, BKP 14,96, Biro Umum 14,89, Kantor Penghubung 14,89, Dislutkan 14,39, Distamben 14,01, Baperpus Arsip 13,86 persen, Bakorluh 13,75 persen. Selain itu, Dishub 11,86 persen, Biro Organisasi 11,60 persen, Dikes 11,45 persen, Bappeda 11,18 persen, Biro Ekonomi 10,33 persen, Dikpora 9,87. Serta Disperindag 9,69 persen, RSJ Provinsi 9,52 persen, Dinas Pertanian TPH 8,92 persen, Disbudpar 8,80 persen, Biro Kesra 7,00

persen, RSUP 4,59 persen dan Dinas PU 4,38 persen.

Sementara itu, realiasasi keuangan APBD NTB 2014 per SKPD triwulan I sampai 7 April 2014 rata-rata sebesar 15,79 persen. Target realiasasi keuangan sampai triwulan I adalah 20 persen. Hasil evaluasi yang dilakukan Biro AP LPBJP, satu SKPD dengan realisasi tinggi, diatas 25 persen yakni Dispenda yang mencapai 26,71 persen.

Kemudian 4 SKPD dengan serapan sedang, antara 20-25 persen yakni Biro Keuangan 23,26 persen, BP3AKB 22,52 persen, Sat Pol PP 22,11 persen dan Bakesbangpoldagri 20,81 persen. Sementara 39 SKPD, realisasi keuangannya rendah.

Muhammad Rum mengatakan, serapan anggaran pada awal tahun anggaran ini memang agak menurun. Pasalnya, kegiatan SKPD masih dalam proses lelang dan sampai saat ini masih banyak kegiatan yang masih dalam tahap akan dilelang. (nas)

Pembangunan Lima Kebun Raya Baru

Kebun Raya Lombok Tak Masuk Roadmap Mataram (Suara NTB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam roadmap tahun 20152019 memprioritaskan pembangunan 12 kebun raya baru di Indonesia. Dari 12 kebun raya baru yang akan dibangun lima tahun mendatang, Kebun Raya Lombok tidak masuk dalam roadmap tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si yang dikonfirmasi terkait dengan tidak masuknya Kebun Raya Lombok dalam roadmap pembangunan kebun raya baru di Indonesia, itu disebabkan karena beberapa persyaratan belum terpenuhi atau terlambat dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan pemerintah kabupaten.

“Kayak studi kelayakanannya, DED yang belum. Yang bertangggung jawab terhadap itu Dinas PU bersama kabupaten.

Itu yang terlambat,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Dijelaskan, persyaratan utama terkait dengan izin pinjam pakai lahan hutan untuk Kebun Raya Lombok sudah keluar dari Menteri Kehutanan sejak 2013 lalu. Kementerian Kehutanan

(Kemenhut) telah mengeluarkan izin pemanfaatan hutan lindung Lemor Lombok Timur seluas 131, 2 hektar untuk ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai lokasi pembangunan Kebun Raya Lombok.

“Kehutanan itu bertanggung jawab hanya menjadikan hutan lindung sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Itu sudah keluar, mestinya dengan itu dibuat rancangannya, DED nya,”imbuhnya.

Namun, kata Andi, meskipun LIPI dan Kementerian PU sudah membuat roadmap membangun 12 kebun raya periode 2015-2019 mendatang, tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya Kebun Raya Lombok juga akan masuk di dalamnya. Menurutnya, hal itu akan tergantung pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Disebutkan, rencana pembangunan kebun raya Lombok merupakan perintah Presiden Megawati Soekarno Putri pada waktu itu. Dimana presiden waktu itu meminta kepada kementerian terkait untuk membangun kebun raya pada setiap provinsi.

Rencana pembangunan Kebun Raya Lombok telah dilaku-

Selamatkan Hak Pilih Parpol Apresiasi Keamanan Pemilu di NTB Dari Hal. 1 Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri, kepada Suara NTB, Rabu (9/4) kemarin mengapresiasi keamanan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2014 di NTB. “Kalau dari sisi penyelenggaraan yang aman, kita lihat, Alhamdulillah. Kita bersyukur berjalan dengan aman, lancar dan tertib,” ujarnya.

Meski demikian, Mahally melihat ada persoalan yang cukup menonjol, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait cara memilih yang benar. “Kurang begitu tersosialisasikan dengan baik,” ujar politisi yang juga mantan Ketua KPU NTB ini.

Mahally mengaku banyak mendapatkan temuan soal surat suara yang batal. ‘’Saya melihat di beberapa TPS cukup tinggi. Itu yang kita lihat.

Untuk pemilu tahun ini, penyelenggaraan di tingkat bawah saya lihat kurang rapi, karena mungkin tidak pakai seragam, berbeda seperti pemilu yang lalu, jadi terkesan kurang disiplin,’’ ujarnya.

Mahally juga merasakan minimnya ketegasan dan pengawasan dalam Pemilu kali ini. “Cukup banyak caleg – caleg dari beberapa partai yang vulgar melakukan tindakan –

tindakan, yang seharusnya ditindak tegas. Politik uang, serangan fajar, vulgar, transparan, tetap berjalan seolah – olah itu hal biasa,” ujarnya.

Meski demikian, secara keseluruhan, Mahally mengaku hasil pemungutan suara kemarin berjalan baik dan ia meminta seluruh pihak bisa menerima hasil pemungutan suara tersebut. “Karena ini hasil kita bersama,” tandasnya.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Wahidin H. M. Noer, SE, juga mengungkapkan bahwa dari segi keamanan, penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2014 sudah cukup bagus. “Itu yang terlihat sementara ini,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB melalui ponselnya.

Hanya saja, ia memperkirakan kurangnya angka partisipasi pemilih dan tingginya angka surat suara yang tidak sah di pemilu kali ini. “Jadi masyarakat mungkin kurang mengerti. Tapi tentu kita tidak bisa menyalahkan KPU, karena dana sosialisasi yang dimiliki juga terbatas. Mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Wahidin.

Pendapat senada disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ir. Junaidi Elvis, M.Hum, yang dikonfirmasi terpisah. “Masalah

suara nggak sah itu, mungkin banyak. Diakibatkan, mungkin karena masyarakat belum tersosialisasikan,” ujarnya. Ia juga mengaku kontrol sosial oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemungutan suara belum terbentuk.

Sementara, Ketua DPW PKS NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2014 di NTB. “Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti.

PKS masih optimis bisa masuk dua besar di NTB,” ujarnya singkat melalui pesan singkat.

Wakil Ketua DPD PDIP NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi terpisah berpendapat, dibandingkan Pemilu 2009, Pemilu sekarang kemungkinan akan menghasilkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Tingkat keamanan penyelenggaraan pemungutan suara juga dinilainya lebih baik ketimbang 2009. ‘’Terakhir saya lihat juga masalah kecurangan – kecurangan itu sudah bisa dieliminir.

Saya melihat juga, KPU ini betul – betul dia independen sekarang.

Jadi saya anggap dia profesional. Bawaslu juga saya lihat sudah maksimal kinerjanya.

Tapi laporan – laporan yang diterima Bawaslu itu seharusnya ditindak tegas,’’ harapnya. (aan)

Tingkatkan IPM, Pemprov NTB Prioritaskan Pembangunan Sektor Pendidikan Dari Hal. 1 Pemerintah secara bertahap pula, telah melaksanakan berbagai program pembangunan pendidikan nasional, guna merealisasikan target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, serta Rencana Strategis (Renstra) 2009 - 2013.

Dalam kurun waktu 20082013 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pencapaian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan dari target yang telah ditetapkan dengan acuan Renstra Dinas Dikpora NTB. Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pada tahun 2013, secara umum berbagai target hasil pembangunan pendidikan berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan untuk beberapa Indikator Kunci Kinerja (IKK) target dapat dilampaui secara signifikan.

Perluasan akses pendidikan melalui pendidikan wajib belajar 9 tahun, telah berhasil mencapai kinerja yang cukup signifikan, dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) 99,9 persen untuk SD/MI/SDLB/Paket A. Serta, Angka Partisipasi Kasar (APK) 103,6 persen untuk SMP/MTs/SMPLB/Paket B. Berdasarkan capaian ini, target Wajib Belajar Sembilan Tahun telah tercapai pada tahun 2013.

Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perluasan Akses Pendidikan yang ditargetkan untuk tahun 2013, Dinas Dikpora NTB pada umumnya dapat melampui target sebagian target yang ditetapkan. Capaian APK SD/ MI/Paket A setara yang ditargetkan mencapai 111,91 pers-

en dapat direalisasikan sebesar 113,62 persen, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 1.71 persen.

Capaian APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B yang ditargetkan mencapai 100.20 persen telah terjadi peningkatan di atas target nasional yaitu meningkat sebesar 104,85 persen sehingga ada pencapaian diatas target sebesar 4,65 persen. Capaian APK SMA/AMK/ MA/SMALB/ Paket C yang ditargetkan mencapai 82,67 persen dapat direalisasikan 82.69 persen, sehingga ada pencapaian diatas target sebesar 0,02 persen. Capaian APM SD/MI/SDLB/Paket A yang ditargetkan mencapai 99,95 persen, dapat direalisasikan 99,95 persen tercapai.

Capaian APM SMP/MTs/ Paket B yang ditargetkan mencapai 90.07 persen, dapat direalisasikan 95,00 persen, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 4.93 persen. APM SMA/MA/SMK/Paket C yang ditargetkan mencapai 70.12 persen, dapat direalisasikan 72.57 persen, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 2,45 persen.

Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/MTs ditargetkan sebesar 100,00 persen dapat terealisasi sebesar 100,75 persen sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 0,75 persen.

Selanjutnya, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/ MA/SMK ditargetkan sebesar 98,50 persen dapat terealisasi sebesar 97.16 persen. Pencapaian di bawah target sebesar 1,36 persen disebabkan ada anak-anak yang lulusan SMP/ MTs melanjutkan sekolah di luar provinsi NTB. Selain itu, harapan menurunnya angka Drop Out (DO) SD/MI dapat terealisasi sebesar 0,20 persen. Angka DO SMP/MTs ditargetkan sebesar 0,5 persen dapat terealisasi sebesar 0,48 persen, angka DO SMA/MA/SMK ditar-

getkan sebesar 1.59 persen dapat terealisasi sebesar 1,59 persen. Sedangkan capaian persentase peningkatan angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun yang ditargetkan mencapai 100 persen berhasil ditingkatkan sebesar 100 persen.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, pada tahun 2013 telah dimulai Program Sertifikasi Profesi Guru dengan memberikan kuota sejumlah 59.618 orang untuk mengikuti sertifikasi guru melalui penilaian portofolio.

Dari sejumlah kuota tersebut, hingga tahun 2006- 2013 telah disertifikasi sebanyak 28.913 guru atau 48,50 persen dinyatakan lulus sebagai guru profesional dan memiliki sertifikat pendidik.

Di samping pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio/Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG), Dinas Dikpora NTB juga menyelenggarakan sertifikasi guru melalui jalur pendidikan. Peserta sertifikasi guru melalui jalur pendidikan diwajibkan mengikuti pendidikan selama satu semester untuk guru SD dan dua semester untuk guru SMP, SMA, SMK dan PLB. Bagi guru yang mengikuti program pendidikan profesi ini diberikan beasiswa.

Pemprov NTB, pada tahun 2013 terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta aksara, dan menurunkan angka DO. Untuk mendukung hal itu, pada tahun 2013 Pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 436.151.570.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kabupaten/kota se-NTB. Tahun 2013 jumlah alokasi dana BOS untuk NTB mengalami pengurangan, hal itu disebabkan karena terjadinya pengurangan jumlah siswa penerima dana BOS. (nas/*)

Dari Hal. 1 Ia menegaskan bahwa persoalan – persoalan itu langsung dapat diatasi. “Di beberapa titik, surat suara tertukar, seperti di KLU, langsung diatasi,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (9/4) Sementara, untuk TPS – TPS yang mengalami kekurangan surat suara, diambilkan dari surat suara di tempat lain yang masih tersisa. ‘’Begitu cukup, langsung diadakan pemungutan suara lagi.

Bisa diatasi,’’ ujar Aksar.

Meski demikian, ia juga mengakui ada surat suara tertukar yang terlanjur dicoblos oleh pemi-

lih. Untuk kasus semacam ini, Aksar mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu dan keputusannya, surat suara tertukar yang sudah terlanjur tercoblos itu hanya dihitung sebagai surat suara parpol. Dengan kata lain, jika ada nama caleg yang dicoblos, suaranya tetap dihitung sebagai surat suara parpol.

“Pada prinsipnya, kita ingin menyelamatkan hak pilih masyarakat dan tidak merugikan parpol. Jadi ada yang bisa diatasi langsung, ada yang diganti surat suaranya, tapi untuk yang sudah terlanjur, dihitung sebagai suara sah untuk parpol,” ujarnya. (aan)

Problem Surat Suara Ciderai Pemilu NTB Dari Hal. 1 surat suara dan surat suara yang tertukar antardaerah pemilihan (dapil). “Bahkan, di beberapa tempat (TPS-red), sampai 200 surat suara yang kurang,” ujarnya.

Problem selanjutnya, sekaligus problem yang menurut Bambang paling fatal adalah tertukarnya surat suara antardaerah pemilihan. “Bahkan, tertukarnya untuk dua tingkatan, misalnya, di Lombok Timur, tertukar di Dapil 4 dan Dapil 2 untuk tingkat kabupatennya, lalu di tingkat provinsinya pun begitu, tertukar surat suara untuk dapil NTB 3 justru dibawa ke NTB 4,” ujar Bambang.

Tren ketiga adalah temuan dugaan politik uang yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih. “Ada juga KPPS yang diamankan di Lombok Tengah, karena dia nyoblos empat kali.

Itu langsung diamankan,” ujar Bambang.

Khuwailid menambahkan, petugas KPPS yang bermasalah itu tertangkap basah oleh saksi saat diduga melakukan tindakan kecurangan itu. Untuk keselamatan yang bersangkutan, ia terpaksa diamankan ke markas kepolisian terdekat.

Sementara itu, laporan dari Panwaslu Lombok Tengah (Loteng) yang diperoleh Suara NTB dari Bawaslu NTB, Selasa kemarin menyebutkan adanya kekurangan 2.577 surat suara dari TPS yang tersebar di tujuh kecamatan di Loteng.

Melihat tren – tren persoalan yang mengemuka, Bawaslu sendiri hingga kemarin masih menghimpun laporan dari tiap – tiap kabupaten/kota. “Kita sedang tunggu form A2,” ujarnya.

Namun, untuk problem surat suara yang tertukar, Bambang mengungkapkan pihaknya kemungkinan akan merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang. Meski demikian, pihaknya terlebih dulu akan melakukan rekapitulasi seluruh temuan sebelum menerbitkan rekomendasi resmi.

“Nanti keputusannya setelah kita rekap dulu, untuk seluruh pelanggaran, baru nanti kita keluarkan rekomendasi,” ujar Bambang.

Kebijakan Distribusi Surat Suara Dipertanyakan Mantan Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, menduga, titik persoalan maraknya persoalan surat suara yang kurang dan tertukar di berbagai daerah di NTB terjadi akibat kebijakan distribusi surat suara yang keliru.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin, Fauzan yang menjabat Ketua KPU NTB saat penyelenggaraan Pemilu 2009 silam menyebutkan, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 jauh lebih singkat dibandingkan

dengan tahapan Pemilu 2014.

“Pemilu 2009, tahapannya sejak pertama sampai akhir itu hanya delapan bulan. Kalau sekarang ini kan 22 bulan,” ujarnya.

Ia menilai, seharusnya, dengan rentang tahapan penyelenggaraan yang jauh lebih panjang, kekacauan distribusi surat suara ini tidak terjadi.

Namun, ia menduga, persoalan ini terjadi akibat kebijakan distribusi surat suara yang keliru. Pada tahun 2009, ujarnya, pengemasan surat suara ke dalam kotak suara untuk setiap TPS dilakukan di PPK (tingkat kecamatan) yang tentunya lebih memahami kebutuhan masing – masing TPS. Sementara, untuk pemilu kali ini, proses pengemasan surat suara untuk setiap TPS dipusatkan di KPU Kabupaten/Kota.

“Sekarang ngisinya (memasukan surat suara ke tiap kotak suara untuk TPS-TPS) itu di KPU Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Dengan melihat perbedaan sistem pengemasan dan distribusi surat suara itu, tak heran jika pengaduan mengenai surat suara yang hilang dan tertukar begitu mendominasi penyelenggaraan pemilu kali ini. Pada 2009, ujar Fauzan, surat suara yang kurang atau tertukar, bisa dideteksi tiga hari sebelum pemungutan suara dilakukan.

“Jadi ada kesempatan untuk melengkapi,” ujarnya.

Sementara, kali ini, petugas KPPS baru mengetahui kondisi surat suara pada saat kotak suara dibuka di pagi hari saat penyelenggaraan pemungutan suara dilakukan. “Saya tidak tahu kenapa kebijakannya seperti ini. Karena kalau KPU (kabupaten/kota) yang mengisi, kemungkinan surat suara tertukar itu besar. Itu sebabnya, karena PPK, PPS, KPPS, tahunya ketika hari H,” ujarnya.

Fauzan sendiri menyesalkan kebijakan distribusi surat suara semacam ini. Namun, ia sendiri mengaku tidak mengetahui apakah kebijakan distribusi surat suara seperti ini diberlakukan secara nasional ataukah hanya kebijakan yang hanya berlaku di Provinsi NTB saja.

“Selain itu, partisipasi agak kurang. Kemungkinan besar, akan lebih rendah dari yang dulu.

Begitu juga tingkat keabsahan ini. Mungkin juga lebih banyak yang coblos partai karena ketidaktahuan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori mengakui bahwa proses sortir surat suara telah diupayakan berjalan secara maksimal di KPU Kabupaten/Kota. “Kesesuaian dan sebagainya, sudah diupayakan.

Tapi sepertinya di kabupaten/ kota tidak terdeteksi waktu sortir, sampai pengepakan, sampai distribusi, itu tidak terdeteksi. Tentu ini wajar, karena ada proses penggudangan, ada keterlibatan masyarakat juga,” tandas Aksar. (aan)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Kedepankan Kepentingan Rakyat RABU (9/4) kemarin adalah merupakan hari bersejarah bagi nasib Bangsa Indonesia di masa mendatang. Jutaan pemilih di negara ini dan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) luar negeri menggunakan hak pilihnya. Mereka memilih wakil-wakil yang akan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk lima tahun ke depan. Merekalah yang akan menjadi juru bicara rakyat dalam memperjuangkan sejumlah persoalan yang selama ini belum dirasakan.

Meski demikian, jika rakyat salah dalam menentukan pilihan atau memilih wakilnya, maka perubahan yang diharapkan tidak akan pernah tercapai. Lain halnya, jika pilihan yang sesuai harapan masyarakat, maka kepercayaan itu tidak boleh dikhianati.

Justru kepercayaan ini harus diemban dengan baik, sehingga menjadi wakil rakyat sebagaimana harapan banyak pihak.

Melihat pelaksanaan pemilihan umum legislatif kemarin, secara umum berjalan lancar. Meski di beberapa daerah, khususnya di Lombok Timur distribusi surat suara banyak yang salah alamat dan ada yang sudah tercoblos. Ini membuktikan, proses distribusi suara masih belum tertangani dengan baik oleh pihak KPU. Langkah yang dilakukan Panwaslu Lotim seperti disampaikan Ketua Panwaslu Joyo Supeno dengan mengamankan surat suara yang salah alamat dan sudah tercoblos itu sebagai barang bukti merupakan salah satu tindakan yang bagus. Setidaknya apa yang dilakukan itu mencerminkan, ada itikad baik dari penyelenggara pemilu dalam menciptakan pemilu yang jujur adil dan sesuai harapan masyarakat. Terlebih ada indikasi, waktu yang rawan dalam pelaksanaan pemilu adalah usai pencoblosan. Di sinilah kemungkinan adanya permainan dari oknum-oknum tertentu, baik di PPS, PPK hingga KPU dalam mempermainkan hasil pemilu.

Untuk itu, pengawasan usai pencoblosan terhadap hasil suara di PPS, PPK hingga KPU kabupaten/kota dan provinsi harus diperketat. Jangan sampai ada peluang oknum-oknum tertentu yang sengaja bermain dan merusak demokrasi di negara ini yang dibiayai dengan biaya tidak sedikit.

Apa yang diingatkan Ketua KPU NTB L. Aksar Ansori, SP, tidak hanya bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih, tapi pihak penyelenggara mulai dari KPPS hingga KPU provinsi tidak menggadaikan tugas dan tanggung jawabnya hanya dengan sogokan. Mereka harus betul-betul mengawal pelaksanaan pemilu hingga mendapatkan wakil-wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa melalui pemilihan yang demokratis, adil, jujur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Seandainya, mereka menemukan ada oknum-oknum yang ingin menyuap atau membeli suara, di sinilah integritas mereka sebagai penyelenggara pemilu diuji. Mereka harus melaporkan berbagai bentuk temuan atau upaya suap menyuap ke aparat penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Namun, jika mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengorbankan demokrasi yang lebih besar, maka calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen adalah wakil rakyat yang hanya mementingkan pribadi dan golongannya. Sementara urusan rakyat adalah urusan terakhir. Untuk itu, petugas penyelenggara pemilu harus memiliki integritas dan mengedepankan kepentingan rakyat yang lebih besar. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

’’De-Trust’’ Pemimpin: Oposisi (atau) Paripurna LAN demokrasi ditandai oleh pemilu, tak disadari rakyat disuguhi perang baru.

Tak ada aral melintang seluruh partai lakukan konsolidasi walaupun miskin gagasan untuk menumbuhkan nasionalisme, kesalehan sosial, toleransi keagamaan, dan kebersihan urusan publik.

De-trust tentu melenyapkan tumpuan harapan ketika pemimpin yang seharusnya membantu untuk menyuburkan rasa kasih sayang, justru banyak memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk permusuhan dan intoleransi.

Mengutif Yudi Latif (2014), bahwa untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa memerlukan transformasi institusional danspiritual yang mengarahkan rakyat pada kehidupan etis welas asih. Dalam proses transformasi itu, pemimpin serasi kata dan perbuatan dengan melepas egoisme kelompok politiknya. Seinggamengutamakan komitmen etis kebangsaan demi menguatkan visi moral sebagai jantung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bung Karno katakan bahwa nilainilai etis pemimpin berpondasi keadaban yang digali dari nilai profetis bersifat bebas, mulia, adil, persaudaraan, lapang dan toleran dalam semangat gotong royong.Ungkapan Bung Karno, menjadi dasar pemimpin ke jalan kebenaran dan keadilan yang berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan dalam membentuk etos kerja yang positif dalam mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam membumikan prinsip tersebut, pemimpin harus memadukan visi global dengan kearifan lokal, sehingga kepentingan nasional terakomodir dan ditempatkan dalam bingkai kemanusiaan agar idealisme sebagai bangsa bisa diwujudkan.

De-trust Pemimpin Indonesia tengah menghadapi diri sendiri, semampu apa untuk keluar dari belenggu kotor korupsi, intoleransi, dan kesenjangan kemiskinan. Berharap di tahun politik 2014 tidak cukup hanya katakata dan politik citra maupun pencitraan. Tentu pemimpin masa depan diharapkan mampu membawa negara pada jalan surganya keadilan yang menuntun masyarakat pada karakter humanis, toleransi dan adab untuk melepaskan diri dari berbagai cengkraman asing, lebih-lebih tahun politik 2014 ini harus bebas dari intervensi asing, seperti Amerika, Jepang, Cina dan Singapura.

Imbauan dan kampanye partai mendorong kepentingan sendiri untuk menang dalam “pertarungan kekuasaan”. Namun tidak mengajari rakyat harus memilih pemimpin secara baik dan benar yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap masalah bangsa. Masalah terbukti dalam kampanye mengajarkan rakyat korupsi, bahkan tidak jarang modus berjuang untuk mendapatkan suara dengan menyuruh anakanak membagi uang kepada masyarakat. Tentu, pandangan itu menjadi warna demokrasi sebagai alat seleksi pemimpin. Harus diakui para elite tidak sama sekali berkontribusi terhadap problem besar yang dihadapi bangsa yakni penyakit detrust keterwakilan pemimpin. Justru seorang pemimpin posisikan diri dalam bayang-bayang glamouritas kekuasaan belaka.

Pemimpin terpilih harus benarbenar terseleksi dalam ruang yang penuh tantangan dan kesukaran, bukanlah terbentuk dari kebaikan media darling yang terus membanggakan seseorang yang mereka yakini mampu membawa bangsa ini layaknya sebuah bangsa manusia yang

Oleh :

Rusdianto

(Alumni FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram) ingin kesejahteraan dan keadilan sosial.Sehingga taklid politik secara membabi buta kepada seorang calon terjadi.Padahal calon pemimpin yang di citrakan ataupun pencitraan belum tentu sebaik yang mereka bayangkan dalam khayalannya.

Bahkan ada rumor kalau memilih seseorang calon bisa blusukan ke desa-desa kami yang sebelumnya belum di jamak oleh presiden lain.

Hal ini tentu secara eksplisit adalah harapan, namun harus dikubur ketika seorang pemimpin itu pandai berjanji tetapi tidak pintar dalam pelaksanaan janji.

Dengan demikian, mari selektif dalam memilih pemimpin tidak terjebak pada keniscayaan sebuah pencitraan. Karena pemimpin menentukkan segala nasib bangsa menuju pintu gerbang perubahan sosial kemanusiaan, bukanlah menjadi bangsa statis. Rakyat berharap transisi demokrasi berjalan damai dan menghasilkan pemimpin yang memilliki trust di mata masyarakat nasional dan internasional. Susilo Bambang Yudoyono (2014) mengungkapkan bagi pemimpin sejati, suka duka, tantangan berat bahkan ujian sejarah yang tidak pernah henti, tentulah merupakan romantika dan kekayaan hidup yang tiada tara, pemimpin tidak lahir dari pencitraan belaka.

Oposisi (atau) Paripurna Kali ini kita disuguhkan oleh media dalam persfektif kampanye, seperti dilansir oleh jawa post pada 24 Maret 2014 “Jokowi Capres, PKS Oposisi”.Tentu berita seperti ini memiliki sikap tendensius dan tak bermutu.Karena menilai Jokowi dan institusi sebuah partai yang berbeda paradigma dan ideologi seolah-olah berbeda dalam memaknai sebuah kebhinekaan bangsa. Dalam konteks kebangsaan meneguhkan pendirian negara lebih penting dari pada political egois yang hanya mengedepan cara mereka mendapat jabatan.

Fenomena calon presiden 2014 pada pilpres akan datang menyisakan gambaran seolah-olah rakyat sebuah boneka sang calon yang ditinjau dari melesat popularitas hanya dipandang pada sikap gemar mendatangi blusukan ke kelas terendah masyarakat. Padahal pemimpin tidak hanya gemar blusukan namun sebagai pioner demi mengeluarkan rakyat dari belenggu karakter inlander.Belajar dari Umar bin Khattab, Harn al Rasyid, Nelson Mandela, Hugo Caves, Harun Al Rasyid, Lula da Silva dan Fidel Castro yang berhasil membawa rakyatnya keluar dari cengkraman para tengkulak rasis bagi negaranya.

Ketika, melihat penomena Prabowo, Djusuf Kalla, Din Syamsuddin, Joko Widodo dan Aburizal Bakrie yang berhasil memodernisasikan langkah politik Umar bin Khattab yang gemar turun ke grassroot dan menanyakan kesulitan masyarakat lalu memberikan solusi. Tetapi, hal penting yang harus di ingat bahwa zaman Umar bin Khattab dengan model bursa capres sekarang tentu berbeda masalah yang di hadapinya. Tidak cukup media darling untuk produksi dan pengujian kapasitas seorang pemimpin. Lebih jauh, langkah bagi calon presiden 2014 harus memiliki akar gerakan ideologis yang mengarah pada kesadaran rakyat bawah selarasnya kata dan perbuatan sangat penting dari blusukan karena konsistensi yang mendorong perubahan fundamental bagi bangsa dan negara.

Pemimpin oposisi (atau) paripur-

na atau kharismatik mempunyai aura kesederhanan, kelembutan, dan retorika sebagai simbol perlawanan terhadap asing yang merongrong kedaulatan bangsa.Maka kesadaran mapan dan kuat yang berbasis ideologi harus mayor dalam setiap kebijakan sehingga memberikan dinamisasi dan keseimbangan terhadap laju aspirasi rakyat.Hal ini bisa dilakukan hanya oleh pemimpin yang memiliki visi jelas dan identitas kebangsaan maupun nasionalisme bagus.Dengan demikian, tatkala pemimpin politik lahir dari sebuah gerakan oposisi, maka tentu memiliki pendirian dan karakter yang baik, karena memang menjadi pemimpin tidak di hasilkan melalui media darling yang hanya melakukan pencitraan dan citra dirinya saja, tetapi dari sikap oposisi yang berani dan tegas, contoh seperti Nelson Mandela dan Umar Bin Khattab.

Semua harapan Indonesia di masa depan diharapkan mampu menjadi payung bangsa lain dalam menjalankan demokrasi. Proses menjadi bangsa belum selesai, seperti dikatakan Max Lene. Proses menjadi bangsa memiliki sebuah cara berpikir, bertindak, berelasi yang dijiwai nilai pancasila.Begitu juga, Franz Magnis (2014) menilai fenomena menjadi pemimpin, seperti Jokowi.Secara objektif bahwa Jokowi bukan pemimpin yang terseleksi secara baik dan benar.

Sebab, pemimpin yang pencitraan itu belum tentu bisa selamatkan bangsa hanya bias memberikan harapan. Tentu untuk merubah Indonesia tidak butuh popularitas.

Karena pemimpin yang baik, seharusnya bisa memegang teguh janji politiknya ketika berkampanye meminta dukungan rakyat. (Republika 22/3/2014).

Apalagi Indonesia memiliki banyak permasalahan di berbagai bidang dan sektor, mulai dari ekonomi, politik hingga keamanan negara. Yang kita butuhkan adalah seseorang leaders yang memberikan kesejahteraan, keamanan, dan kemajuan ekonomi untuk bangsa.

Soekarno membangun cita-cita kemerdekan sebagai pintu gerbang menuju bangsa berkeadaban didasarkan gotong royong (shaffan) persatuan dalam perbedaan.

Pemimpin Indonesia kedepan harus punya aktualisasi gagasan kesejahteraan dan pembangunan yang berkesinambungan dan menentukan proses kebijakan populisnya.

Tatkala pemimpin diuji dalam upaya mengeluarkan bangsa dan negaranya dari timpang dan kemiskinan, maka harus ada ketegasan dan posisi power terhadap intervensi blocking (mem-block intervensi) negara lain. Sehingga proses menjadi bangsa keadaban dan tumbuhnya nasionalisme dimulai dengan sikap cinta.Pemilu 2014 kedepan merupakan nutrisi demokrasi. Dimana yang mencalonkan diri itu yang dipilih dan ikut menentukan fondasi masa depanbangsa. Rakyat sebagai nutrisi dan demokrasi kalsiumnya tentu harus menjadi pemilih yang cerdas dan optimistis demi menyongsong abad baru Indonesia.

Mengacu pada sistem demokrasi liberal saat ini (one man one vote), secara demografis presiden itu di dilihat adalah visi, moral, dan karakter.

Pemilu 2014 bukan sekedar reproduksi perwakilan secara kuantitatif (angka suara), tetapi harus berbasiskan representasi (nilai, moral, prinsip).Namun blusukan yang dilakukan Jokowi hanya saja mencari ketenaran, populer sesaat, ingin terkenal, tetapi tidak menempatkan blusukan sebagai meraih citra, justru se-

baliknya pencitraan.

Bagi partai politik, seharusnya melihat pesimisme dan apatisme rakyat terhadap politik sebagai koreksi mendasar bagi program dan kinerja selama ini.Bukanlah pencitraan yang dibutuhkan.Karena pencitraan itu, sama sekali tidak mencerminkan sikap kerja pemimpin, hanya mengejar jabatan.

Cerminan ini menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki prioritas yang jelas untuk membangun sebuah sistem demokrasi. Padahal, sistem demokrasi akan berjalan bila ada peradaban politik yang tercermin dalam perilaku baik daripada sentimen emosional belaka.

James Siegel pernah mengatakan setelah Soekarno meninggal, tidak ada lagi penyambung lidah rakyat.

Hal ini amat mengejutkan bagi publik bahwa realitas kedaulatan rakyat sebenarnya telah lama hilang, tergantikan kedaulatan uang karena elite hanya memberi uang, meyainkan bukanlah menyodorkan visi, kenyakinan atas erubahandan bukan juga pengetahuan.Partai politik masih mencari kepuasan sendiri.Orientasi ini yang membuat peserta pemilu bersifat reaktif. Isuisu mereka hanya sekitar lingkaran kepedulian untuk membakar emosi massa. Inilah kesulitan mencari calon wakil rakyat yang bisa memberi pengetahuan cukup tentang idealisme dan cita-cita kebangsaan.Tentu, ini membuat bangsa semakin kesulitan mencari pemimpin mutu, komit, dan bermoral.

Ya semoga saja pemilu berlangsung damai, berkualitas, serta menghasilkan wakil-wakil yang benar-benar memperhatikan rakyat dan berjuang untuk keutuhan Indonesia. Dengan demikian, cita-cita bersama, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama semakin mewujud. Semoga bangsa segera menemukan pemimpin baru yang mampu membuka pintu gerbang kemerdekaan sejati.Kini saatnya mewujudkan tata dunia baru yang didasarkan pada nilainilai persaudaran sejati di antara rakyat Indonesia, seperti syair lagu Franky Sahilatua aku mau presiden baru, aku mau presiden baru, bela rakyat yang punya ketegasan jadi pemimpin. rakyat semakin susah, rakyat hilang harapan. karena salah pilih pemilu kemarin. Maka pilihlah pemimpin paripurna dan lengkap yang memahami bahwa rakyat kehilangan harapan. (*)

Problem surat suara ciderai Pemilu NTB KPU harus bertanggung jawab

*** Kasus tungku omprongan, Kejaksaan juga usut bantuan dari Pemprov NTB Ungkap sampai tuntas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Sebagian Besar Konsumen NTB Tak Sadar Produk yang Dikonsumsi

Kerjasama dengan Perbankan PDAM Giri Menang memperbanyak kesepakatan kerjasama dengan semua outlet-outlet pembayaran yang bisa diakses dengan mudah oleh pelanggan. Kerjasama yang banyak disetujuinya adalah dengan perbankan yang memiliki jaringan luas, khususnya di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat.

Direktur Utama PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini, ST. MT di Mataram, Rabu (9/4), menyebut beberapa perbankan yang sudah menjadi mitra PDAM di antaranya, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Jawa Barat. Dalam waktu dekat akan disepakati kembali kerjasama dengan beberapa perbankan lainnya, di antaranya Bank NTB, Bank Muamalat, beserta dengan salah satu operator seluler yakni XL. “Termasuk kita sudah ada kerjasama dengan PT Pos. Lembaga apapun itu yang meminta kerjasama dengan kami (PDAM) dalam hal mempermudah pelayanan kepada pelanggan, pasti akan saya tindak lanjuti,” demikian Zaini.

Kegiatan memperbanyak kesepakatan kerjasama dengan perbankan ini menurutnya sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pelanggan. Sebab dengan banyaknya outlet pelayanan pembayaran rekening air ini, akan mempermudah akses pelanggan secara cepat.

Apalagi tingkat kesibukan masyarakat, pelanggan PDAM Giri Menang pada khususnya yang kian padat, memerlukan ada alternatif terobosan layanan dengan cara cepat, seperti yang ia maksudkan. Dengan kerjasama dengan perbankan, kantor pos dan operator seluler ini, maka transaksi bisa dilakukan tanpa mendatangi langsung kantor pelayanan di PDAM Giri Menang.

“Antre di atas 30 menit di kantor pelayanan kami, tentu tidak baik bagi pelanggan, dan itu juga tidak nyaman. Makanya kami lakukan terobosan-terobosan ini untuk mempermudah pelayanan, cukup dengan sms atau melalui ATM bank yang bersangkutan,” tambah Zaini.

Zaini mengatakan, saat ini jumlah pelanggan PDAM Giri Menang terus bertambah. Tentunya akan berdampak pada semakin banyaknya jumlah pembayaran yang dilayani di kantornya. Meski disiapkan SDM yang memadai tetapi antisipasi terhadap keluhan-keluhan pelanggan menurutnya perlu diprioritaskan.

“Pokoknya bagaimana pelanggan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat bisa terayomi oleh pelayanan kantor PDAM. Kalaupun ada yang mau mengajukan kerjasama lagi, kami tetap akan menindaklanjutinya,” demikian Zaini. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3184BY, NOKA/NOSIN : MH1JBE118CK366097 / JBE11E-1358449 AN. SILVESTER SUDIN. HLG DISKTR MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4420BY, NOKA/NOSIN : MH1JBE110CK377336 / JBE1E1366489 AN. SILVESTER SUDIN. HLG DISKTR MATARAM

Halaman 7

Ahmad Zaini (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

KOSONG - Dua bocah sedang bermain dengan kereta di antara lapak-lapak kosong pedagang di Pasar Mandalika, Mataram, Rabu (9/4).

Hari Pencoblosan

Kegiatan Ekonomi Sementara Mandek Mataram (Suara NTB)Pesta demokarasi pemilihan umum anggota legislatif berdampak pada kegiatan ekonomi.

Transaksi perdagangan maupun jasa lainnya sementara mandek hingga sore hari.

Pemantauan Suara NTB, Rabu (9/4), transaksi di asar-pasar tradisional, pusat-pusat perbelanjaan, hingga arus transportasi tampak terhenti. Efeknya yakni tersendatnya pendapatan harian pedagang dan pengusaha umumnya.

Perhatian masyarakat di Indonesia, terutama karena hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional, membuat masyarakat fokus pada puncak perayaan pesta demokrasi itu.

Di beberapa pasar tradisional, seperti pasar Mandalika yang notabene menjadi pasar percontohan terbesar yang ada di NTB nyaris tak ada aktivitas perdagangan yang biasanya tak pernah sepi.

Bahkan, pusat-pusat perbelanjaan besar di Kota Mataram, dan geraigerai modern tutup. Meski beberapa di antara kebijakan manajemen memberlakukan jadwal setengah hari, setelah usai pencoblosan.

Melihat situasi di pasar MandalikaMatarammisalnya,ribuanpeda-

HILANG

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR6516DW NOKA/NOSIN:MH1JF31189K026627/ JF31E-0026572 AN.NUR KARTIKA SARI HILANG DISEKITAR JL. RAYA SENGGIGI

gang yang biasanya memadati lapak-lapak penjualannya, kemarin terlihat kosong. Hanya beberapa diantaranya yang berlalu lalang. Ada beberapa pedagang yang mungkin acuh dengan kegiatan pileg ini, sehinggahargapenjualankomoditiyang dijajakannyapun dihargakan lebih mahal dari penjualan biasanya.

Raimah,salahsatunyayangditemui media ini mengatakan, kegiatanpilegtelahmengakibatkanpendpatan masyarakat pedagang merosot, khusus yang di pasar-pasar tradisional. Bagaimana tidak, pengunjung yang berbelanja pun sepi.

“Memilih (caleg, red) urusan belakangan, yang terpenting urusan perut dulu. Kalau masih ada waktu nanti, kita milih. Kalau tidak juga, ya lebih baik berjualan. Rugi kalau sehari tidak berjualan sebenarnya, tapi bagaimana lagi pembeli sepi hari ini,” terang pedagang sembako ini menunjuk sekelilingnya.

Ia menggambarkan biasanya dalam sehari bisa didapatkan penjualan hinga Rp 1 juta lebih, namun pada hari kemarin, nyaris

tak sampai Rp 100.000 yang didapatkan, tetapi karena pertimbangan ada pembeli-pembeli yang sangat membutuhkan, dagangannyapun terpaksa digelar.

Pemandangan sepi ini terlihat hampir sama di beberapa pasar tradisional besar lainnya, seperti di pasar Pagesangan, pasar Kebon Roek, bahkan beberapa pasar tradisional di sepanjang jalan raya dari Mataram dan Lombok Timur terlihat cukup lengang.

Lainnya yang paling merasakan dampak dari kegiatan pencoblosan kemarin adalah para penyedia jasa angkutan transportasi, baik yang pedesaan, antarkota maupun jasa transportasi taksi. Terminal Mandalika yang biasanya ramai lalu lalang muatan dan bus-bus antarprovinsiterlihatmandek,bahkanbeberapa bus dalam provinsi terlihat parkir di pelataran terminal. “Tidak ada muatan, lagi pada nyoblos. Betul-betulsepi,”sebutsalahsatupengemuditaksiyangmasihsiagamenunggu muatan di luar terminal.

Beberapa sopir angkutan kota lainnya juga menyuarakan hal yang sama, namun karena pertimbangan tak mendapatkan penghasilan sama sekali, para pengemudi ini tetap stand by menunggu para penumpang yang bisa saja ada secara kebetulan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) wilayah NTB masih menyimpulkan sebagian besar konsumen di NTB yang notabene adalah masyarakat pedesaan cenderung tak menyadari ancaman produk-produk yang dikonsumsi. Pemerintah tak boleh berhenti memberikan penyadaran kepada konsumen, berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Masyarakat kita 80 persen ada di pedesaan. Masyarakat pedesaan inilah yang terancam berbagai dampak negatif produk yang dikonsumsinya, karena kebanyakan tidak sadar produk tersebut aman atau tidak bila dikonsumsi,” kata Ketua YPK, Dr. H. Moh. Saleh, SH, MH menanggapi masih ditemukannya peredaran produk pangan mengandung berformalin beredar di pasar-pasar tradisional, termasuk masih adanya indikasi pasar modern menjual produk kedaluwarsa.

Kepada Suara NTB ditemui di Mataram, Rabu (9/4), Saleh mengatakan pemerintah khususnya harus terus gencar mensosialisasikan produk-produk yang aman unntuk dikonsumsi, termasuk memperbanyak frekuensi pengawasan di pasar tradisional, supermarket dan outlet-outlet penjualan modern lainnya.

Pemerintah dinilainya belum begitu tegas memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang perlindungan konsumen. Sebab belum ada dilihat sanksi yang dijatuhkan kepada pedagang, maupun pemilik outlet modern, hanya sebatas peringatan-peringatan yang bersifat normatif yang diyakininya tak mampu memberi efek jera.

“Pemerintah belum memberi shock therapi, sehingga perlu ada ketegasan pemerintah kota, maupun kabupaten dan pemerintah provinsi tentunya,” sebut Saleh.

Tegas-tegas ia sebutkan, masih adanya praktik-praktik usaha penjualan pangan berpengawet dan berbahan campuran pewarna kimia ini adalah ancaman, tidak secara individual. Tetapi menyangkut keterancaman kepada generasi selanjutnya, apalagi bila tingkat pengetahuan generasi NTB yang masih rendah tentang kalayakan pangan yang bisa dikonsumsi atau tidaknya.

Ia mengatakan disinilah perlunya membangun komitmen dengan para pengusaha retail modern, untuk memasarkan produkproduk pangan layak konsumsi.

(Suara NTB/bul)

Moh Saleh

Bahkan YPK menurutnya mendukung investasi yang lebih besar untuk memperbanyak outlet-outlet penjualan. Selama pengusaha tetap kooperatif menjual produk yang sesuai standar kemanan.

“Tidak masalah outlet modern ini menjamur. Keuntungan yang kita harapkan adalah masyarakat akan banyak pilihan membeli, dengan layanan 24 jam misalnya.

Apalagi tempat menaruh barangnya yang sesuai itu sebagai pembelajaran kepada konsumen juga tentang produk layak konsumsi,” katanya tanpa mengesampingkan keberdaan pedagang di pasar tradisional lainnya.

Saleh menegaskan pemerintah maupun para pedagang lapak untuk tidak menakuti keberadaan pasar modern ini, sebab zaman sekarang sudah menuntut untuk masyarakat mampu bersaing dalam segala hal. Dan yang paling diharapkan dari semakin banyaknya outlet penjualan akan memperbanyak serapan tenaga kerja.

“Pada intinya tidak perlu menakuti siapa saja yang berjualan. Yang terpenting keselamatan konsumen bisa dipertahankan di tengah minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk layak konsumsi,” demikian Dosen Fakultas Hukum Unram ini. (bul)

KECANTIKAN

Dicari Coaster Bisa Potong Tampil Cantik Tidak Harus Mahal

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUPA-RUPA

MEBEL

09

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

09

Drs. L. Imam Maliki, MM NIP. 195812231985031007

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Halaman 8

(Suara NTB/nas)

PANTAU TPS LAPAS - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta istri, Hj. Erica Zainul Majdi memantau sejumlah TPS di Kota Mataram dan Lombok Barat. Salah satu TPS yang dikunjungi Gubernur adalah TPS Lapas Mataram.

Puluhan Tahanan Rutan Praya Gagal Memilih

Banyak Persoalan

Praya (Suara NTB) Sebanyak 69 tahanan yang menghuni Rumah Tahanan Negeri (Rutan) Praya Lombok Tengah (Loteng) tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu legislatif kali ini.

Lantaran namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka pun memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2014 ini.

Ketua KPPS TPS XXI Rutan Praya, Muhdin mengatakan, saat ini jumlah tahanan dan narapidana Rutan Praya berjumlah sebanyak 182 orang. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilih hanya 113 orang. Dimana hanya 71 orang yang masuk dalam DPT. Sementara sisanya sebanyak 36 orang menggunakan surat pindah memilih dan 6 orang menggunakan KTP. Terhadap 69 tahanan tersebut, pihaknya sudah berkali-kali melapor ke KPU Loteng. Supaya dilakukan perbaikan dan perubahan data dalam DPT. Supaya bisa sesuai dengan data para tahanan dan narapidana yang ada. Sehingga para tahanan tersebut bisa menggunakan hak pilihan. Tapi nyatanya, permintaan tersebut tidak juga direspon oleh KPU Loteng.

Memang, walaupun tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan KTP atau kartu identitas lain. Namun karena para tahanan tersebut tidak mempunyai KTP atau identitas lain, mereka pun tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Anggota KPPS TPS XXI Sugeng Triwibowo, S.H.M.H., yang dikonfirmasi di tempat yang sama mengaku sangat menyayangkan banyaknya tahanan Rutan Praya yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Hak karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP. Kasus serupa juga terjadi di RSUD Praya. Lantaran pihak KPU Loteng tidak menyiapkan TPS khusus, ratusan pasien termasuk petugas rumah sakit tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Belum lagi minimnya sosialisasi kepada petugas dan pasien membuat, pihak rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa. (kir)

Bawaslu Selidiki Pelaksanaan Pemilu di Loteng

Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, berencana melakukan penyelidikan khusus terkait pelaksaan Pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Menyusul banyak persoalan yang muncul saat pelaksaan pesta demokrasi di Bumi Tatas Tuhu Transe tersebut. Salah satunya terkait banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami kekurangan surat suara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag., M.H., kepada wartawan di Praya, Rabu (9/4) kemarin. Ditemui usai memantau pelaksanaan pemilu di sejumlah kecamatan di Loteng, Khuwailid mengaku kalau pihaknya mendapat banyak sekali laporan kekurangan surat suara

yang kalau ditotal mencapai ribuan lebih surat suara.

Padahal sebelumnya, KPU Loteng menegaskan kalau persoalan surat suara sudah selesai. Kalau pun ada kekurangan surat suara, itupun sudah diselesai. “Kita mensinyalir ada sesuatu yang tidak wajar dalam kasus kekurangan surat

suara dalam pelaksaan Pemilu di Loteng kali ini,” jelasnya.

Bagaimana tidak, di beberapa TPS pihaknya mendapat laporan kekurangan surat suara hingga ratusan lembar.

Misalnya di salah satu TPS di Kecamatan Praya Barat, sampai kekurangan surat suara hingga 777 lembar. Baik untuk

(Suara NTB/her)

Suryadi Hidayat

kan dengan benar oleh penyelenggaran pemilu di bawah.

Contoh, sebelum pemungutan berlangsung, KPPS selaku penyelenggaran di TPS harusnya menggelar rapat pemungutan suara. Disana KPPS bersama saksi menghitung jumlah surat suara yang ada.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Divisi Organisasi, Keuangan dan Logistik KPU Loteng, L. Puji Hartono, mengakui adanya kekurangan surat suara tersebut. Namun pihaknya sudah langsung menangani kekurangan yang terjadi. Sehingga semua persoalan sudah bisa diatasi. (kir)

PNS Terlibat Politik Praktis Bisa Diproses Hukum

Sejumlah Kecamatan di Lobar Kekurangan Logistik Pileg Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat menemukan banyak persoalan pada pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) Rabu (9/4) kemarin. Temuan ini terbilang menonjol, pasalnya berkaitan dengan logistik, seperti surat suara dan bilik suara yang kurang, tidak adanya form C1 dan sejumlah temuan lain yang mengganggu jalannya pemungtan suara.

Hal ini diakui, Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat, Rabu kemarin. “Banyak temuan menonjol, antara lain surat suara kurang, bilik suara kurang dan tidak adanya form C1,”ungkap Suryadi. Ia memilah temuan katagori menonjol, yakni kurangnya surat suara yang terjadi di TPS 4 Giri Sasak Kuripan. Hal ini pun sempat menimbulkan masalah di tingkat KPPS, TPS. Surat suara yang kurang untuk DPR RI. Kekurangan surat suara ini lumayan banyak, mencapai 100-200 lembar.

Temuan kedua di Desa Sembung Narmada. Hampir di semua TPS di daerah ini tidak ada form C1. Pihaknya tidak tahu apakah KPU lupa masukkan C1 baik untuk kabupaten dan DPR RI. Persoalan jika C1 tidak ada termasuk fatal. Pasalnya kebenaran rekapitulasi akan dipertanyakan karena tiidak ada rekap suara. Jika masalah ini tidak segera diatasi atau tidak ada form C1, maka pihaknya akan merekomendasikan untuk dilakukan pemiliihan ulang di Sembung, Narmada.

Temuan juga di TPS 6 Dodokan Gerung Selatan. Karena banyaknya pemilih, petugas kewalahan dan kekurangan bilik suara. Petugas lantas meminta bantuan meminjam bilik suara ke TPS 7 dengan memindah bilik suara dari TPS 7 ke TPS 6.

Saat itu, belum proses perhitungan suara karena sebelum jam 13.00. Karena khawatir terjadi masalah, Panwaslu pun meminta bilik suara itu dikembalikan ke TPS 7. Di TPS 6 Banyu Urip, Gerung ada pemilih yang dilarang memberikan hak pilih tanpa alasan tidak jelas. Namun setelah melalui mediasi, maka pemilih ini diberikan mencoblos.

Ia menambahkan, banyaknya temuan ini perlu menjadi perhatian KPUD. Menurutnya, banyaknya temuan ini kemungkinan karena pembentukan petugas KPPS dadakan sehingga berpengaruh pada persiapan. (her)

surat suara DPRD kabupaten/ kota, provinsi, DPR pusat hingga DPD. Termasuk di TPS 14 Desa Sengkol, juga kekurangan sampai 111 lembar.

Ada juga di Desa Ranggarata Praya Barat Daya, kekurangan surat suara sebanyak 200 lembar lebih. Bahkan di Kota Praya, banyak juga TPS yang mengalami kekurangan surat suara.

Yang rata-rata jumlah cukup banyak. Ironisnya, kekurangan surat suara justru diketahui setelah proses pemungutan berlangsung. Artinya, dari sisi mekanisme, ada proses yang diduga tidak dijalan-

(Suara NTB/cem)

BERBINCANG - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berbincang dengan Ketua TPS, saat melakukan pemantauan.

Wawali Temukan Satu TPS Kekurangan Kertas Suara Mataram (Suara NTB) – Setelah menyalurkan hak pilihnya pada pesta demokrasi 9 April di TPS 15 Karang Sukun, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana langsung meninjau beberapa Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Kota Mataram. Dari hasil pantauannya, salah satu TPS ditemukan kekurangan kertas suara.

Mohan mengatakan untuk sementara, hasil pemantuannya bersama tim di beberapa TPS yang tersebar, masih ber-

jalan aman serta lancar. Partisipasi masyarakat untuk memilih cukup baik untuk menyampaikan hak konstitusional. “Saya melihat walapun sudah tua – tua, mereka rela mengantri,” ungkap Mohan ditemui, Rabu (9/4) usai melakukan pemantauan. Disebutkan, hasil pemantauannya bersama tim, ditemukan satu TPS yakni TPS 4 Karang Bedil kekurangan 40 kertas suara untuk DPD. Sehingga, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram,

agar segera mendistribusikan kekurangan logistik tersebut.

“Di TPS 4 Karang Bedil, ada kekurangan 40 suara untuk DPD,” sebutnya.

Terkait potensi kericuhan yang akan terjadi ketika proses penghitungan suara, Mohan tidak menampik potensi – potensi tersebut akan timbul.

Akan tetapi, ia tetap mewaspadai hal tersebut terjadi, dengan mensiagakan aparat keamanan baik dari Babinmas, Babinmaspol serta Satpol PP Kota Mataram. (cem)

146 Lebih Penghuni RSUD NTB Nyoblos di TPS Terdekat Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 146 orang lebih yang berada di RSUD Provinsi NTB memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif 2014 di TPS terdekat. Pernyataan ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit kepada pasien, keluarga pasien maupun petugas yang berada di rumah sakit tersebut.

Kasubag Tata Usaha RSUD NTB, Lalu Arya, mengatakan cukup banyak penghuni rumah sakit yang mendaftarkan diri untuk memilih. “Yang sudah mendaftar sekitar 146 orang lebih. Ini nanti akan kami laporkan ke TPS terdekat,” sebutnya. Dikatakannya, data yang disebut-

kan bukan termasuk keluarga pasien. “Data tadi hanya pasien, perawat dan petugas lainya. Untuk keluarga pasien, mereka bisa memilih di tempat asal. Karena kami tidak menyediakan TPS,” ujarnya.

Keluarga pasien dapat memilih di TPS terdekat dengan syarat menggunakan KTP dan melampirkan formulir A5.

Adapun TPS terdekat yang ada di sekitar RSUD adalah TPS 11 di Jalan Harimau Gang Tamba dan TPS 12 di Jalan Pariwisata Kelurahan Pejanggik. Ketika ditanya mengenai pasien yang hanya bisa berbaring, dirinya mengatakan akan didatangi oleh panita TPS terdekat.

Sebelumnya, pihak rumah

sakit telah menyebarkan pengumuman terkait hari pemungutan suara. Dalam pengumuman dengan nomor 270/ 875/RSUP itu disebutkan bahwa keluarga pasien diimbau untuk melakukan pemungutan suara di tempat asal karena pihak RSUD tidak meyediakan TPS. Jika keluarga pasien tidak bisa melakukan pemungutan suara di TPS asal, maka dapat dilakukan di TPS terdekat dengan menggunakan KTP dan melampirkan A5. Sementara itu, pasien yang ingin menggunakan hak suaranya diimbau untuk melapor kepada kepala ruangan masingmasing dengan melampirkan A5 bersama KTP. (ami)

Mataram (Suara NTB) PNS yang terbukti ikut terlibat dalam politik praktis pada saat Pemilu Legislatif kemarin bisa diproses secara hukum. Jika ditemukan ada PNS lingkup Pemkot Mataram yang terlibat, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Saya sebagai Walikota tentu akan memberikan sanksi sesuai dengan aturannya. Dan sanksinya juga berat karena itu termasuk pelanggaran Pemilu. Bisa diproses secara hukum,” tegasnya, Rabu (9/4).

Ahyar mengatakan telah dari awal mengingatkan jajarannya di lingkup Pemkot Mataram untuk tidak terlibat secara aktif dalam proses-proses kampanye dan lainnya. “Untuk semua partai. Walaupun saya Ketua (DPD II) Golkar, itu saya jaga. Karena tekad saya ingin mewujdukan Pemilu Legislatif ini yang berkualitas dan bermartabat,” terangnya. Menurutnya sudah tidak zamannya lagi mengarahkan para PNS untuk

memilih caleg atau parpol manapun. Karena saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi.

Setiap orang menurutnya sudah punya pilihan masing-masing.

Para pimpinan SKPD juga telah diingatkan pada saat rapat koordinasi untuk tak terlibat langsung dalam politik. Namun sejauh ini Walikota mengaku belum ada laporan yang sampai kepadanya mengenai oknum PNS yang terlibat politik praktis. Meski demikian ia meminta semua pihak terkait terus memantau keterlibatan PNS ini.

“Masyarakat sekarang sudah terbuka, Panwas juga sangat aktif mengawasi itu, Panwas juga sudah ada relawannya di semua kelurahan,” ujarnya. Walikota menambahkan parpol juga ikut melakukan pengawasan sehingga tidak mudah bagi PNS untuk terlibat secara aktif. “Pasti akan ada laporan. Bisa jadi tidak melapor ke saya tapi bisa melaporkan ke Panwas dan bisa ditindaklanjuti,” tandasnya. (yan)

Diduga Politik Uang Marak, Kinerja Panwaslu Dipertanyakan Selong (Suara NTB) Malam hari menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg), dugaan politik uang marak dilakukan para caleg demi meraup suara. Praktik membeli suara itu pada pesta rakyat 2014 ini dituding bahkan terburuk sepanjang sejarah pelaksanaan pesta demokrasi. Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) pun dipertanyakan kinerjanya.

Hal ini dikemukakan Ardhany Zulfikar, kepada Suara NTB di Selong, Rabu (9/4) kemarin. Ardhany yang juga Caleg dari Partai Golkar ini menyampaikan, ia menuturkan gerakan fajar para caleg yang memiliki uang bergentayangan.

“Ini sudah menjadi fenomena terburuk,” ucapnya.

Politik uang dianggap politisi partai berlambang pohon beringin ini adalah salah satu bentuk dari praktik korupsi. Ketika perjuangannya menuju kursi wakil rakyat dilakukan dengan cara membeli suara, maka ketika sudah jadi diyakini akan ada upayanya untuk mencari pengganti.

“Seseroang yang membeli jabatan maka suatu saat dia pasti akan menjual,” paparnya.

Munculnya fenomena ini harusnya menjadi atensi dari Panwaslu. Salah satu penyelenggara pemilu itu semestinya intensif mensosialisasikan bahaya

politik uang. Sikap masyarakat yang saat ini pragmatis harus dirubah. Pemberian pemahaman kepada masyarakat inilah yang jarang sekali dilakukan.

Menurut Ardhany sebenarnya politik uang dipandangnya tidak efektif juga untuk para caleg.

Pasalnya, masyarakat saat ini menerima semua uang yang datang. Jika benar-benar terjadi pemilihan terhadap para caleg yang memberikan uang, maka hanya akan menyumbang jumlah surat suara yang tidak sah.

Ketua Panwaslu Lotim, Joyo Supeno yang dikonfirmasi secara terpisah menyampaikan, laporan terhadap adanya politik uang sejauh ini masih sebatas asumsi-asumsi. Sehingga panwaslu kesulitan untuk melakukan penindakan.

Upaya penindakan hukum atas politik uang juga dilihat berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum. Dimana secara prosedur penindakan bisa dilakukan ketika memenuhi unsur. Antara lain, ada barang bukti berupa uang dan saksi yang melihat.

Dugaan politik uang yang terjadi sejauh ini juga dilakukan oleh orang yang nomor sekian. Sementara, ada unsur yang menyebutkan secara eksplisit mengarah pada peserta pemilu atau dilakukan tim kampanye yang terdaftar. (rus)

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Jackie Chan Rayakan Ulang Tahun dengan Konser Jakarta (Suara NTB) Bintang laga Hong Kong Jackie Chan merayakan ulang tahun ke-60 dengan konser amal penuh bintang di Beijing.

Para penggemar Jackie Chan dari 50 negara lebih hadir dalam pertunjukan “Love, Peace & Friendship Concert” pada Senin (7/4) waktu setempat.

“Saat kecil saya sangat miskin dan berharap untuk punya uang,” kata dia seperti dikutip dari Channel News Asia.

“Saat saya memperoleh

sedikit uang, saya sadar bahwa banyak masalah di dunia yang tidak bisa diselesaikan dengan uang seperti perang, polusi... Saya harap akan ada lebih banyak cinta dan perdamaian!” kata Chan dalam konser.

Konser itu diramaikan oleh bintang-bintang seperti penyanyi Jepang Misia, penyanyi Taiwan Jay Chou dan Wang Lee Hom, serta aktris Korea Kim Hee-Sun dan boy band EXO. Selebriti seperti Nicholas Tse, Lee Bing Bing dan Zhou

Xun juga hadir.

Konser diakhiri dengan lagu “Tomorrow Will Be Better” yang dinyanyikan Chan bersama tamu-tamu selebriti lainnya.

Chen akan pergi ke Shanghai bersama penggemarnya pada Rabu untuk menghadiri pembukaan JC Film Gallery, sebuah museum yang berisi memorabilia dari karir filmnya serta barang-barang yang dia pakai saat melakukan kegiatan amal di masa lampau. (ant/balipost)

Pilih yang Bebas Jakarta (Suara NTB) Artis Dewi Persik mengaku antusias menggunakan hak pilihnya di TPS 115 Rutan Perempuan Klas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu.

“Aku sehat dan antusias nyoblos,” kata Dewi yang mengenakan baju dan celana jeans biru dengan pasmina hitam tersampir di bahunya.

Ia memberikan hak suaranya sekitar pukul 12.15 WIB. Dewi sempat bersembunyi dari awak media yang sudah menunggu sejak pagi.

“Pilih yang bisa bebasin aku,” ujarnya saat ditanya pilihannya.

Saat mencoblos, artis yang bernama asli Dewi Murya Agung itu hanya tersenyum kepada awak media.

Dewi divonis tiga bulan penjara pada kasus tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Julia Perez. Dewi Persik adalah satu dari 1.011 warga binaan Rutan Pondok Bambu yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Di Pondok Bambu terdapat tiga tempat pemungutan suara yaitu TPS 113,114 dan 115. (ant/balipost)

(ant/balipost)

WAYANG - Petugas KPPS dengan pakaian tokoh pewayangan membantu warga memasukkan surat suara dalam Pemilu Legislatif di TPS 05 Ponggalan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Rabu (9/4). Pemakaian atribut serta pakaian beragam tokoh pewayangan tersebut bertujuan untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah yang diharapkan mampu menarik masyarakat setempat untuk memberikan hak suara.

Rinjani Diusulkan Masuk Rayon III Dewi Persik

Dokumenter ”Jalanan” Hadirkan Potret Kehidupan Kaum Marginal Seperti judulnya, film dokumenter “Jalanan” besutan Daniel Ziv membeberkan keseharian tiga pengamen ibukota bernama Boni, Ho, dan Titi. Namun film ini tidak dibuat untuk menuai belas kasihan penonton, justru kekaguman melihat kaum marjinal memperjuangkan hidup di tengah beratnya kehidupan ibukota.

BONI yang sejak kecil tinggal di jalan menikmati kolong jembatan sebagai persinggahan bersama keluarganya. Banjir langganan di Jakarta kerap membuatnya kalang kabut saat debit air bertambah. Toh dia tetap bisa mengakali dan mengubahnya seakan kolong jembatan adalah hotel pribadinya.

Ho yang berambut gimbal ingin menikmati hidup dengan cinta. Beberapa perempuan singgah di kehidupannya sampai ia bertemu dengan orang yang resmi menjadi istrinya.

Titi adalah perempuan pengamen yang mengumpulkan lembar uang untuk masa depan anaknya juga keluarga di kampung. Perempuan yang sering memilih lagu religi sebagai tembang andalan mencari rezeki di dalam angkutan umum itu juga tetap bersemangat melanjutkan

pendidikan dan mendapatkan ijazah kelulusan paket C. Ketiga orang itu juga berbagi musik yang menjadi soundtrack dokumenter ini melalui adegan-adegan mengamen atau mendendangkan syair ciptaan sendiri, dari lagu nyeni hingga sentilan politik. Selain Ho, Titi, dan Boni, sejumlah musisi juga berkolaborasi untuk mengisi musik “Jalanan”, seperti Franky Sahilatua, Luky Annash, Cozy Streer Corner, Thanding Sari dan Tika.

Ziv mengatakan usai pemutaran di Jakarta semalam bahwa fenomena mengamen di Jakarta menarik dan perlu diceritakan sebagai potret Indonesia.

“Dibuat tulisan saja tidak cukup karena ini cerita bermusik,” ungkap pendiri dan penyunting majalah bulanan

Djakarta!- The City Life Magazine mengenai alasan membuatnya menjadi film dokumenter.

Selama dua bulan Ziv mengadakan audisi rahasia dengan turun-naik angkutan umum dan mencari pengamen-pengamen berkarakter kuat demi menghasilkan film dokumenter yang menghibur dan tidak membosankan sampai dia bertemu dengan ketiga orang itu.

“Saya merasakan mereka punya karakter kuat yang bisa loncat dari layar lebar dan berinteraksi dengan penonton,” kata pemegang gelar Master di bidang studi Asia Tenggara dari University of London.

Dia mengatakan semua yang ada dalam film merupakan kenyataan tanpa ada rekayasa skenario sehingga butuh lima tahun untuk merekam keseharian Boni, Ho, dan Titi.

Sejak awal kami sepakat semua riil. Ga ada skenario.

Terserah mereka mau ngapain aku ngikutin aja,” papar Ziv yang mengaku sulit menyulap 250 jam rekaman menjadi film berdurasi 107 menit saja.

Apa yang dilakukan para pengamen itu, apakah itu mengikuti ujian, ditangkap satpol PP dan dibui di Panti Sosial, menghias kolong jembatan atau melamar kekasih di warung Padang, diabadikannya lewat kamera.

Ziv berharap “Jalanan” dapat mengubah stigma film dokumenter di Indonesia yang dianggap membosankan dan menggurui karena film ini menawarkan plot menarik yang seru “seperti sinetron tapi nyata”.

Dia berkomentar bahwa “Jalanan” adalah antitesis dari tayangan di televisi Indonesia yang biasa memotret kehidupan orang kaya yang ditonton oleh masyarakat kelas bawah.

“Sementara Jalanan mengisahkan kehidupan orang pinggiran yang ditonton kelas menengah keatas di bioskop dan ini eksperimen menarik,” ujarnya.

Film yang memenangkan “Best documentary” dalam Busan International Film Festival 2013 itu digarap juga oleh Ernest Hariyanto (editor), Meita Eriska (sound recordist), Levy Santoso (sound design and mixing) dan gitaris band Navicula Dadang SH Pranoto (music scorer). (ant/balipost)

Tarif Retribusi Berpeluang Turun Mataram (Suara NTB) Dalam rapat koordinasi antara Pemprov NTB dengan Kementerian Kehutanan di Bogor tanggal 1-2 April lalu, Pemprov NTB mengusulkan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) masuk dalam rayon III. Dengan demikian, sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2014, tarif pendakian ke Gunung Rinjani menjadi Rp 150 ribu per orang per hari untuk wisatawan mancanegara.

Namun, pemprov NTB terus memperjuangkan supaya tarif masuk menuju Gunung setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut itu tidak diberlakukan per hari melainkan per trip. “Dalam usulan RTMB maupun pemprov, mengusulkan agar Rinjani tidak di rayon I tetapi berada di rayon III dengan besaran tarif Rp 150 ribu. Itu yang kita inginkan. Alhamdulillah perjuangan kta dikaomodir dan insya Allah Rinjani masuk di dalam rayon III,” kata Asisten II Perekonomian dan Pemban-

gunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si ketika dikonfirmasi Selasa (8/4) siang kemarin di Mataram.

Asisten II langsung diperintah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk mengirimkan surat ke Kementerian Kehutanan terkiat dengan pemberlakun tarif pendakian ke Gunung Rinjani yang dinilai memberatkan yakni sebesar Rp 250 ribu per orang perhari untuk wisatawan mancanegara dan Rp 20 ribu per orang perhari untuk wisatawan nusantara.

Pemberlakukan tarif sebesar itu karena kementerian kehutanan menganggap Gunung Rinjani masuk rayon I.

Dalam rayon III sesuai PP Nomor 12 tahun 2014, tarif pendakian ke Gunung Rinjani sebesar Rp 150 ribu per orang perhari untuk wisatawan mancanegara. “Perjuangan kita kedua, adalah jangan pengenaan tarif itu Rp 150 ribu per orang per hari. Tetapi tarifnya dikenakan perorang per trip. Itu kita inginkan, sehingga tidak terjadi kemahalan dan tidak menimbulkan gejolak seperti ini,”imbuhnya.

Ketua Rinjani Trekking Manajemen Board (RTMB) ini menjelaskan, aspirasi dari daerah itu sudah masuk dalam list bahan-bahan revisi PP nomor 12 tahun 2014 itu. Selain itu, aspirasi dari

LAUNDRY

CORAL&BATU ALAM

daerah itu akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang merupakan aturan pelaksanaan PP tersebut.

“Mudah-mudahan segera kita mendapatkan peraturan menteri kehutanan agar selesai polemik di bawah. Kita sekarang sudah musim pendakian, mulai sesuatu dengan pasti tanpa gejolak dan berlaku seperti yang sudahsudah,” harapnya.

Gita mengatakan dalam rakor yang diselenggarakan di Bogor itu, NTB masih memperjuangkan tarif lama pendakian ke Gunung Rinjani tetap berlaku sebelum Permenhut tersebut keluar.

Kementerian kehutanan menaikkan tarif itu dengan dalih untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.

Pada prinsipnya, katanya, kalaupun terjadi kenaikan tarif merupakan sesuatu yang wajar. Namun, kenaikan itu dinilai tidak wajar jika naiknya terlalu signifikan tanpa proses sosialisasi kepada pelaku pariwisata terlebih dahulu.

Selain itu, pelaku pariwisata dan pemerintah berharap dengan terjadinya kenaikan itu maka kualitas layanan harus meningkat yang diberikan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). (nas)

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Penjual Buku di Kota Praya

Strategi dan Diplomasi KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan dirikan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDB), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, di kawasan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia.

“PPSDB dibangun atas dasar kepentingan Indonesia di dalam dan luar negeri untuk mengembangkan pendidikan perdamaian,” tutur Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof. Dr. Mahsun, MS, di Kantor PPSDB, sebagaimana dikutip dari la(Suara NTB/ist) man www.kemdikbud.go.id, Mahsun Rabu (9/4).

Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan Indonesia juga membawa misi memartabatkan kehidupan bangsa melalui program pendidikan perdamaian, seperti penanggulangan konflik warga. “Perdamaian abadi diciptakan dengan menjadikan fungsi bahasa sebagai strategi, baik strategi untuk memahami diri setiap anggota komunitas maupun strategi untuk memahami cara pandang komunitas lain. Terhadap komunitas bangsa lain, potensi bahasa sebagai bentuk diplomasi terus digali dan diterapkan dalam rangka keikutsertaan Indonesia mewujudkan perdamaian dunia,” ungkap Mahsun.

PPSDB melaksanakan program-program pendidikan perdamaian melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di bawah koordinasi keprotokolan Badan Pengelola Instalasi Strategis Nasional pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Mahsun menjelaskan, untuk mengembangkan pendidikan perdamaian, PPSDB memiliki cakupan kerja di antaranya pengembangan strategi kebahasaan melalui dua kajian. Pertama, kajian strategi dan forensik kebahasaan.

Fokus kerjanya adalah penelitian perilaku bahasa komunitas multibahasa, penelitian tindak tutur warga komunitas dan penelitian tindak tutur yang berpotensi mengancam keharmonisan warga.

Selain itu, kajian linguistik forensik terkait perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, kajian susur galur pola penyebaran kejahatan transnasional melalui analisis dokumen, serta telaah dokumen strategis negara lain dalam rangka menetralisasi perang informasi.

Kedua, kajian kebinnekaan bahasa. Fokus kerjanya adalah kajian bahasa, integrasi sosial dan integrasi bangsa, relasi sosial komunitas multietnik, loyalitas kebahasaan dan loyalitas kewarganegaraan masyarakat di wilayah 3T, penjaringan persepsi dunia terhadap Indonesia melalui kajian kebahasaan atau kesastraan melalui telaah dokumen strategis negara lain, dan penggalian bukti-bukti relasi kebahasaan atau kesastraan. (ham)

Program Afirmasi Pendidikan Menengah Diperluas Jakarta (Suara NTB) Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) pada tahun ini akan diperluas ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) lainnya yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat.

Kebijakan baru ini ditempuh setelah program yang dimulai pada tahun lalu ini berhasil memberikan kesempatan kepada 500 siswa dari Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menempuh pendidikan menengah di luar tanah Papua.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Achmad Jazidie mengatakan, kuota yang diberikan pada tahun ini untuk siswa dari Papua dan Papua Barat masih sama dengan tahun lalu yaitu 500, sedangkan untuk empat wilayah 3T yang baru sebanyak 200 kouta.

“Bedanya adalah dari empat daerah tadi tidak dikirimkan keluar provinsi. Mereka diambil dari daerah terpencil dan disekolahkan di ibukota provinsi,” katanya, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (9/4).

Jazidie mengatakan, program ADEM merupakan salah satu skema mengembangkan pendidikan di Papua. Skema lainnya, kata dia, adalah sekolah berasrama dan SMA terbuka.

Program ini, lanjut dia, juga mendukung kesuksesan program strategis kementerian yang lain yaitu pendidikan menengah universal (PMU), yang memberikan kesempatan menempuh pendidikan menengah seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa usia 16-18 tahun. “Program ADEM ini akan menambah kesuksesan program PMU karena target PMU ini kita ingin 97 % APK pendidikan menengah dicapai pada tahun 2020,” katanya. (ham)

Bertahan di Tengah Daya Beli yang Rendah MASIH rendahnya daya beli buku masyarakat Lombok Tengah, tidak membuat Arif pemilik toko Buku Andi yang berada di Jalan M. Yamin Nomor 10 Praya ini patah semangat. Meski buku yang dijualnya tidak banyak yang laku, namun Arif tetap bertahan sebagai salah satu penjual buku di jantung Kota Praya ini.

Keprihatinannya terhadap dunia pendidikan khususnya di Lombok Tengah membuat Arif, lima tahun yang lalu memutar otak untuk membantu masyarakat.

Terutama para pelajar agar mereka memperoleh kemudahan dalam mendapatkan buku-buku sebagai referensi bacaan. Apalagai saat itu, jumlah pelajar di Kota Praya semakin meningkat.

“Waktu itu, toko buku masih sangat terbatas bahkan hampir tidak ada, padahal pertumbuhan jumlah pelajar dan kampus yang berdiri di seputaran Kota Praya meningkat. Jadi, kehadiran toko buku ini dihajatkan untuk mempermudah akses masyarakat Loteng agar memperoleh bahan bacaan yang menjadi kebutuhan mereka, terutama para pelajar yang terus meningkat,” tuturnya pada Suara NTB belum lama ini.

Berjualan buku, ujarnya, bukannya tanpa resiko. Hal itu dari

awal telah disadari oleh Arif sebagai konsekuensi atas pilihannya membuka toko buku yang terbilang baru saat itu.

Namun, seiring perjalanan waktu, perlahan berbagai rintangan itu bisa dilalui. Berbagai jenis buku pun diorder oleh Arif dari salah seorang temannya di Jakarta dan Surabaya. Mulai dari buku yang bergenre pendidikan, sosial, politik, filsafat, ekonomi, dan berbagai jenis buku pelajaran siswa. Tidak hanya buku, Arif juga mengisi tokonya dengan berbagai pernak-pernik kebutuhan sekolah, seperti buku tulis, pulpen, spidol, serta beragam jenis poster lainnya tidak ketinggalan menghiasi rak toko Arif.

Arif mengaku, sebelum diorder, ia dan teman selaku yang mendistribusikan buku-buku dari Jakarta dan Surabaya tersebut membuat kesepakatan. Isinya kalau buku yang diorder tersebut tidak ada yang laku, maka ia akan mengembalikan buku tersebut ke agen.

Hal itulah yang membuat Arif merasa memperoleh kemudahan, karena jika buku belum juga laku setelah setahun, maka secara otomatis buku itu saya kembalikan ke agen.

Lebih lanjut Arif menuturkan,

Ilustrasi buku

selama hampir lima tahun berprofesi sebagai penjual buku, belum banyak perkembangan berarti baik dari sisi kuantitas hasil berjualan maupun kuantitas pengunjung. “Cukup biasa dan landai-landai saja, pengunjungnya ya, segitu-segitu aja,” terangnya.

Ia menuturkan, setiap harinya, buku yang dijual tidak banyak yang laku terjual. Kadang empat sam-

pai lima buah buku, itu pun sudah syukur ada yang beli.

Meski peminat buku di Kota Praya kondisinya memprihatinkan seperti itu, Arif mengaku akan tetap berjualan buku. Baginya bisa membantu masyarakat untuk memperoleh buku sudah menjadi obat tersendiri di tengah minimnya pembeli.

Ia mengaku, pendidikan bu-

kan hanya soal ekonomi semata, tetapi juga lebih dari itu, pendidikan meliputi ‘rasa’ dan hobi, jika dilakukan dengan niat tulus, maka akan membawa kesenangan dan kepuasan tersendiri.

Apalagi dapat membantu para pelajar dan mahasiswa yang susah mencari referensi, karena terbatasnya keberadaan toko buku di Kota Praya. (dys)

Tunjangan Guru Triwulan I Segera Dibayar Jakarta (Suara NTB) – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum dalam pembayaran tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tahun anggaran 2014 telah terbit. Penerbitan PMK tersebut dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan hasil audit tentang kekurangan pembayaran tunjangan guru 2010-2013. Dengan terbitnya PMK itu, kekurangan tunjangan guru pada tahun 2010-2013 pun segera dibayar.

PMK No. 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 diterbitkan pada 3 April 2014. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mo-

hammad Nuh mengatakan, audit BPKP mengenai kekurangan pembayaran tunjangan guru tahun 2010-2013 membutuhkan waktu sekitar empat bulan, sehingga BPKP baru merampungkannya pada akhir Februari lalu, dan akhirnya PMK pun terbit pada awal April kemarin.

“Dengan adanya PMK diharapkan semakin ada kepastian pembayaran tunjangan. Uangnya ada, persoalan dukungan administrasi ada melalui SK, perintah membayarkan melalui PMK juga ada. Jadi tidak ada alasan bagi (pemerintah) kabupaten dan kota untuk tidak membayarkan

SMKN 4 Mataram Gandeng Hotel di Malaysia Mataram (Suara NTB) Banyak cara dilakukan sekolah-sekolah dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Di antaranya melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Seperti yang dilakukan oleh SMKN 4 Mataram.

Untuk meningkatkan kualitas siswa didiknya, SMKN 4 Mataram berupaya menjalin kerjasama dengan beberapa hotel berbintang mulai dari tingkat lokal, nasional dan internasional.

Meski harus bersaing dengan dengan sekolah-sekolah

lain, tapi sekolah yang memiliki konsentrasi pada bidang usaha dan industri ini sudah mampu menjalin kerjasama dengan puluhan hotel yang tersebar di seluruh tingkatan. ‘’Empat di antaranya adalah hotel bintang lima dari negeri jiran Malaysia,’’ klaim Kepala SMKN 4 Mataram, H. Istiqlal belum lama ini.

Kerjasama yang dilakukan pihaknya dengan beberapa hotel memberikan nilai plus tersendiri bagi sekolahnya, hal tersebut mengingat persaingan antarsekolah yang cukup tinggi. “MoU ini menjadi salah satu pembuktian bahwa sekolah kita mampu menjalin kerjasama dengan beberapa hotel yang ada di tingkat lokal nasional dan internasional,” ujarnya.

Menurut Istiqlal, dengan kerjasama yang sudah terjalin dalam jangka waktu panjang ini, para siswanya dapat diberikan kesempatan magang di hotel-hotel bersangkutan. Bahkan Istiqlal pun menargetkan jika tahun ini akan terus berupaya untuk menggandeng hotel di beberapa daerah dan negara. “Tahun ini ada puluhan hotel yang bekerjasama dengan kita. Saat ini empat hotel yang berada di Malaysia sudah memberkan kesempatan kepada siswa kami untuk magang di

(Suara NTB/dys)

H. Istiqlal

sana,” klaimnya Diakuinya, beberapa dari siswanya kini sudah diambil bekerja di empat hotel yang berada di negeri jiran tersebut setelah melalui proses magang selama enam bulan. Empat hotel itu adalah Vilaminggo, Swiss Garden, M.I.C Hotel dan Avillion hotel.

“Setiap enam bulan kami mengirim siswa ke empat hotel tersebut untuk magang, semuanya ditanggung oleh pihak hotel, sampai saat ini SMKN 4, itu semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa lulusan SMKN 4,” ujarnya bangga. (dys)

(tunjangan guru),” ujar Mendikbud Mohammad Nuh sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (9/4).

Ia menjelaskan, dari hasil audit BPKP, jumlah kekurangan tunjangan guru tahun 2010-2013 mencapai Rp 4 triliun. Sedangkan dana yang masih tersimpan di kas daerah kabupaten/kota sekitar Rp 6 triliun. “Jadi setelah dibayar masih ada Rp 2 triliun di kas daerah,” jelasnya.

Pembayaran tunjangan guru PNSD untuk triwulan pertama akan dilakukan pada

bulan April 2014, yaitu pada tanggal 9-14 April 2014 sambil melakukan kelengkapan administrasi, seperti SK Penerima Tunjangan. Kekurangan pembayaran tunjangan guru tahun 2010-2013 pun akan dibayarkan pada triwulan I. Mendikbud menambahkan, di dalam PMK diatur juga jadwal pembayaran tunjangan guru untuk tahun anggaran 2014. “Untuk triwulan kedua dibayar paling lambat akhir minggu ke-4 bulan Juni, triwulan ketiga paling lambat bulan September, dan triwulan keempat paling lambat bulan November,” ujarnya. (ham)

Indonesia Ingin Pertukaran Pemuda dengan Cina Ditingkatkan Beijing Duta Besar RI untuk Cina merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo menginginkan pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa antara Indonesia dan Cina dapat ditingkatkan di masa datang. Pertukaran pemuda antara kedua negara, kedua bangsa sangat penting untuk mendukung hubungan yang semakin baik di masa datang, katanya, saat bertemu dengan Sekjen Pusat ASEAN-Cina Ma Miqiang beberapa waktu lalu.

Direktur Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat ASEAN-Cina Tri Purnajaya menambahkan selain pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa Indonesia juga berharap agar fasilitas bea siswa juga ditingkatkan.

“Sehingga makin banyak pelajar Indonesia yang belajar ke Tiongkok (Cina) begitu pun sebaliknya, sehingga saling pemahaman kedua negara, kedua bangsa akan terjalin semakin baik pula,” katanya.

Sementara itu Ma Mi-

qiang mengatakan pihaknya sangat mendukung ide tersebut. Lebih tepat lagi hubungan antara pemuda Cina dan Melayu, sehingga hubungan baik antara Cina dan Indonesia semakin baik.

Berdasar catatan Pusat ASEAN-Cina saat ini tercatat 110 ribu pelajar Cina yang belajar di negara-negara ASEAN, dan sekitar 60.000 pelajar ASEAN yang belajar di Cina.

Sementara itu Atase Pendidikan KBRI Beijing Chaerun Anwar mengatakan jumlah pelajar Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Cina mencapai 13.114 orang, sedangkan pelajar Cina yang belajar di Indonesia baru 427 orang.

“Jumlahnya masih sangat timpang, dan ini menjadi target bagi kami untuk lebih banyak langi pelajar Tiongkok yang belajar di Indonesia. Indonesia kini masih menjadi negara keenam yang menjadi tujuan belajar pelajar Cina,” ungkapnya. (ant/bali post)

Cara Menjadi Teladan Bangsa dalam 24 Pekan Generasi muda dianggap tengah mengalami krisis kebhinnekaan dan nasionalisme dalam kehidupan bernegara. Hal ini ditandai dengan menguatnya radikalisme dan sektarianisme di kalangan muda.

“Nilai nasionalisme meluntur di generasi muda. Hal itu ditambah pula dengan semakin menguatnya radikalisme dam sektarianisme di kalangan mereka,” kata Direktur Program MAARIF Institute Muhammad Abdullah Darraz dalam peluncuran buku “24 Minggu Menjadi Teladan Bangsa”, di Jakarta, Selasa lalu.

Untuk menjawab problematika di kalangan muda itu, MAARIF Institute melakukan inisiatif untuk meluncurkan buku berjudul “24 Minggu Menjadi Teladan Bangsa”, yang dapat memberikan panduan bagi generasi muda cara

menjadi teladan bangsa dalam enam bulan.

“Buku ini berisi 12 nilai, tidak hanya berisi narasi, informasi atau wawasan mengenai kedua belas nilai tersebut, namun lebih jauh menghadirkan sosok tokoh-tokoh teladan bangsa yang dipandang berhasil mengimplementasikan nilainilai tersebut,” kata Darraz.

Menurut dia ke-12 nilai itu dapat menjadi panduan untuk diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakulikuler sekolah, terutama ekstrakulikuler rohis. Darraz menjelaskan buku tersebut memadukan nilai-nilai keislaman yang

moderat, toleran dan cinta damai dengan karakter kebangsaan yang mengakar dari semangat menghargai perbedaan (kebhinnekaan).

Direktur Sekolah Pasca-Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof.

Dr. Azyumardi Azra menilai buku tersebut mampu menghadirkan 12 nilai keislaman dan kebangsaan secara ringan dengan dibubuhi panduan praktis mengimplementasikan nilainilai itu dalam kehidupan sehari-hari. “Buku ini sangat sesuai untuk dikonsumsi pembaca dari kalangan pelajar,” ujar Azyumardi Azra dalam acara peluncuran buku tersebut.

Azyumardi menyatakan buku ini membantu penerapan nilai-nilai semangat kebangsaan. “Kebangsaan merupakan hal yang tidak pernah selesai,

sehingga harus terus ditanamkan. Jangan pernah berpikir proses menjadi Indonesia sudah selesai seperti menghirup udara pagi yang segar tanpa berpikir panjang lagi,” kata dia.

Sementara pendiri MAARIF Institute Ahmad Syafii Maarif menyatakan buku ini berhasil memadukan pesan universal Islam dan kemanusiaan seperti empati, kepedulian, toleransi dan cinta tanah air dalam konteks semangat ke-Indonesiaan yang diteladankan dalam praktik oleh para pendiri bangsa. Bagi Ahmad Syafii Maarif, buku yang ditulis secara ringan ini dapat dipahami dengan satu tarikan nafas.

“Buku ini sangat penting dibaca oleh generasi muda muslim Indonesia,” kata Ahmad Syafii Maarif. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Liga Champions

Chelsea Lolos ke Semifinal London – Demba Ba menjadi pahlawan kemenangan Chelsea dan sekaligus mengantarkan klubnya ke semifinal Liga Champions berkat satu golnya ketika The Blues menaklukkan Paris St Germain 2-0 di leg kedua perempatfinal mereka di Stamford Bridge, Rabu (9/4).

Hanya tiga menit menjelang laga usai pada menit 87, Demba Ba yang turun sebagai pemain pengganti untuk Frank Lampard menuntaskan perjuangan Chelsea mengatasi PSG yang sudah unggul 3-1 pada leg pertama pekan lalu di Paris.

Cesar Azpilicueta melepaskan bola dari luar kotak penalti. Christophe Jallet tak bisa menghalau bahaya ketika Demba Ba memanfatkan kemelut untuk melepaskan tembakan yang tak bisa dihalau kiper Salvatore Sirigu.

2-0 untuk Chelsea! Dan

The Blues pun melenggang ke semifinal, karena unggul dua gol bersih di kandang dan memasukkan satu gol tandang pada laga dua pertemuan yang berkesudahan dengan agregat 3-3 ini.

Pada babak pertama, turun sebagai pemain pengganti untuk Eden Hazard yang mengalami cedera, Andre Schurrle membawa Chelsea unggul 1-0 pada menit 32 usai memanfaatkan sontekan David Luiz di kotak penalti PSG. Berdasarkan statistik UEFA.com, Chelsea tampil sangat agresif pada leg kedua ini

Kembali, Atlet Atletik NTB Dipanggil Masuk Pelatnas Mataram (Suara NTB) Setelah lima atlet NTB dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional (pelatnas), kini satu atlet atletik NTB kembali dipanggil mengikuti pelatnas persiapan SEA Games tahun 2015. Adalah Arif Rahman atlet yang akan masuk pelatnas bulan ini.

Kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (9/4), Arif Rahman menjelaskan, dirinya akan masuk pelatnas di Jakarta 17 April mendatang. Pemanggilan dirinya untuk persiapan mengikuti SEA Games tahun 2015 mendatang. Kabar pemanggilan itu baru diterimanya secara lisan dari Pengurus Besar (PB) PASI.”Saya baru dari lokasi lokasi Pelatnas, pengurus PB PASI meminta saya untuk bersiap-siap, karena saya akan dipanggil untuk mengikuti Pelatnas tanggal 17 April nanti,” ucapnya.

Pemanggilan dirinya mengikuti Pelatnas bulan Mei mendatang belum disampaikan ke pihak PASI NTB. Pasalnya surat pemanggilan dirinya mengikuti Pelatnas belum dikeluarkan PB PASI, namun PB PASI meminta dirinya bersiap-siap, karena dia akan dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games.

Bagi Arif, pemanggilan mengikuti Pelatnas merupakan hal yang ditunggu-tunggu, karena dia ingin fokus menjalani latihan persiapan mengikuti Kejurnas Atletik Jatim Open di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) , 24 April mendatang.

Diakuinya, selama empat bulan belakangan ini anggota Kopasus TNI AD yang bertugas di Jawa Barat ini telah menjalani latihan di Mataram. Ia sengaja memilih latihan di Mataram, karena ingin dilatih pelatihnya di NTB I Gusti Bagus Wirasantana.

Rencananya dia akan ambil bagian di Kejurnas atletik Jatim Open di Surabaya 24 April mendatang, dia akan membela marwah NTB untuk mendulang medali di kejurnas tersebut. Atlet yang sukses mempersembahkan medali perak di PON 2012 ini akan kembali turun di nomor spesialisnya 400 meter putra. Targetnya meraih medali emas. (fan)

dengan melepaskan 10 peluang di antaranya menyasar tepat ke gawang PSG, sebaliknya PSG menciptakan enam peluang.

Pada menit 52 Schurrle nyaris menggandakan golnya ketika tembakannya usai mengolah umpan Willian membentur tiang gawang PSG, namun akhirnya Demba Ba menjadi pahlawan untuk Chelsea lewat gol krusialnya.

PSG menaikkan tempo pada menit-menit terakhir namun ini tidak bisa menyelamatkan PSG dari kegagalan untuk lolos ke semifinal Liga Champions musim ini. (Suara NTB/ist)

Kalah, Real Madrid Lolos ke Semifinal Madrid Dua gol dari Marco Reus tak berhasil meloloskan runner up Liga Champions musim lalu Borussia Dortmund ke semifinal turnamen ini.

Sebaliknya jatah semifinal dirampas tim tamu Real Madrid, karena menang agregat 3-2 meskipun kalah 0-2 pada laga kedua di Dortmund dini hari ini.

Menurunkan duet penyerang Robert Lewandowski dan Henrik Mkhitaryan, Dortmund tampil ofensif kendati dalam penguasaan bola relatif dilampaui Madrid.

Madrid sempat berkesempatan mempersebar keunggulan mereka pada menit-

menit awal ketika hand ball Lukasz Piszczek membuat tim ini dihadiahi tendangan penalti, Sayang, Angel Di Maria gagal menjalankan tugasnya.

Tujuh menit dari gagalnya penalti Madrid, Dortmund menipiskan agregat menjadi 1-3 berkat gol Marco Reus pada menit 24.

Umpan panjang dari barisan pertahanan Dortmund berusaha dihalau Pepe, namun kesalahpengertian antara bek Madrid ini dengan kiper Iker Casillas membuat Reus dengan cerdik mengkapitalisasinya menjadi gol. Ini adalah gol ketujuh Reus di turnamen ini.

13 menit kemudian pada menit 37 Reus menggandakan golnya usai menerima umpan

SUSUNAN PEMAIN

KALAH Marco Reus mencetak 2 gol bagi Borussia Dortmund saat melawan Real Madrid. Meski menang 2-0 di leg kedua, Dortmund gagal lolos ke semifinal Liga Champions, karena kalah agregat.

Atlet dan Pelatih Pertanyakan SK Pelatda Desentralisasi Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) desentralisasi atlet NTB sudah dimulai dan dikukuhkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tanggal 15 Maret lalu. Namun pelaksanaan pelatda masih menyisakan pertanyaan serius dari kalangan atlet dan pelatih cabang olahraga (cabor) atletik.

Mereka mempertanyakan SK Pelatda desentralisasi yang sampai saat ini belum mereka terima.

“Katanya nama saya masuk dalam Pelatda desentralisasi. Namun yang menjadi pertanyaan kita kenapa kita belum menerima SK,” tanya atlet atletik NTB, Ridwan kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (9/4).

Atlet yang sukses mempersembahkan dua medali emas untuk NTB di PON tahun 2012 lalu ini mengatakan sejak Pelatda desentralisasi dibukaGubernur NTB pertengahan bulan Maret lalu dirinya belum menerima SK Pelatda desentralisasi tersebut. Namun, namanya disebut-sebut masuk di daftar SK Pelatda desentralisasi.

Menurut pelari spesialis jarak menengah (800 meter, 1.500 dan 5.000 meter) ini, SK Pelatda desentralisasi seharusnya sudah diterima atlet, karena itu merupakan legalitas mereka sebagai atlet pelatda tahun 2014. Mereka menilai SK merupakan bukti masuk dalam Pelatda desentralisasi tahun 2014, sehingga harus dipegang. Namun sejauh ini pihak pengurus cabor atletik tidak pernah memberitahukan dirinya tentang adanya SK dan kegiatan pelatda tersebut.

Di tempat terpisah Pelatih Atletik NTB, Subagio mengaku belum menerima SK. Namun Subagio tak berani mempertanyakan soal itu, pasalnya dia tak ingin menyinggung pihak PASI NTB. Meski demikian dia tetap menjalankan tugasnya sebagai pelatih yakni melatih atlet-atlet senior NTB yang katanya masuk dalam program Pelatda desentraliasi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum PASI NTB, Hadi Buhari mengatakan pihaknya telah mengajukan sebanyak 10 nama-nama atlet yang masuk dalam program Pelatda desentralisasi, mereka terdiri dari atlet senior dan atlet muda yang pernah sukses menyumbangkan medali emas di kancah nasional hingga PON 2012 lalu.

Di antara nama-nama atlet itu, yakni Fadlin, Ridwan, Iswandi, Nurul Imaniar, Safwaturrahman, Arif Rahman, Rostina dan beberapa nama atlet lainnya. Demikian juga nama pelatih Subagio juga direkomendasikan PASI NTB mengikuti Pelatda desentralisasi. Namun SK tersebut belum dikirim ke masing-masing atlet, karena mereka masih menunggu pengesahan dari KONI NTB. (fan)

SELEBRASI - Selebrasi pemain Chelsea Demba Ba saat melakukan selebrasi setelah menjadi pahlawan Chelsea atas PSG, sehingga berhasil melaju ke semifinal Liga Champions.

Pengukuhan Pengurus PSSI Digelar Usai Pelantikan Bupati Lobar Mataram (Suara NTB) Meski sudah mendapat pengesahan dari PSSI Pusat bulan Maret lalu, kepengurusan personalia PSSI NTB yang diketuai Dr. H. Zaini Arony, MPd, belum dapat dikukuhkan secepatnya. Pasalnya, jajaran personalia PSSI NTB terpilih akan menunggu pelantikan Bupati Lombok Barat (Lobar) lebih dahulu baru akan dilakukan pengukuhan kepengurusan PSSI NTB.

Simon Balas Kekalahan dari Houwei Semarang (Suara NTB) Tunggal putra Indonesia Simon Santoso berhasil memenuhi tekadnya untuk membalas kekalahan dari pemain Cina Tian Houwei pada babak pertama kejuaraan bulu tangkis Singapura Terbuka Super Series 2014.

Simon mengalahkan pemain Cina dengan skor 2114,21-17, sementara pada pertemuan di Australia Terbuka 2013 Simon kalah dari Tian Houwei.

Dengan hasil ini, maka skor pertemuan Simon Santoso yang menempati peringkat 38 dunia dengan Tian Houwei yang berperingkat 16 dunia menjadi 1-1. “Senang sekali bisa membalas kekalahan,” kata Simon Santoso yang menjadi juara pada Malaysia Grand Prix Gold 2014.

Pada pertandingan ini Simon tampil dengan kepercayaan diri yang penuh. Pada game pertama, Simon unggul jauh dari pemain Cina 21-14, tetapi pada game kedua berlangsung lebih alot dan akhirnya menang dengan skor 21-17 setelah backhand silangnya gagal diantisipasi Tian Houwei.

“Strategi saya untuk memenangkan pertandingan adalah membatasi gerak Tian di depan net karena perubahan gerakan lawan dari belakang ke depan sangat cepat,” katanya.

Tian yang menggunakan

tangan kidal juga merupakan salah satu hambatan yang harus diatasi Simon.

Simon mengaku sering terkejut ketika lupa lawannya menggunakan tangan kidal akibatnya bila yang dikira akan diambil lawan dengan overhead malah menjadi forehand keras tetapi semuanya bisa diantisipasi Simon dengan lebih sabar.

Pada babak kedua kejuaraan bulu tangkis berhadiah total 300 ribu dolar Amerika Serikat tersebut Simon akan menghadapi pemain Taiwan Hsu Jen Hao yang sebelumnya menyingkirkan unggulan keenam dari Korea Selatan Son Wan Ho dengan dua game langsung 22-20 dan 21-15.

Pertemuan Simon dengan Hsu Jen Hao pada babak kedua itu merupakan yang keempat kali dan saat ini skor pertemuan mereka 2-1 untuk keunggulan Simon Santoso.

Pada pertemuan terakhir, Simon kalah dari Hsu Jen Hao dengan rubber game 11-21,2114,22-20 pada BWF World Championships 2013.

Pada nomor tunggal putri Adrianti Firdasari melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan Porntip Buranaprasertsuk (Thailand) dengan dua game langsung 21-15,21-17.

Pada babak kedua, Firda akan menantang unggulan kelima dari Korea Selatan Sung Ji Hyun yang sebelumnya mengalahkan pemain Indonesia

Robert Lewandowski yang datang memotong distribusi bola pada pemain Madrid.

Penyerang Polandia itu melepaskan tembakan yang ditepis Casillas, namun tepisan Casillas dimanfaatkan cepat oleh Reus untuk menjaringkan gol kedua Dortmund.

Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 dan Dortmund pun menipiskan agregat menjadi 2-3. Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir sejak kalah 04 dari Liverpool pada babak 16 Besar turnamen ini 10 Maret 2009, Madrid ketinggalan 0-2 di babak pertama. Di babak kedua Madrid tetap mendominasi penguasaan bola, tapi Dortmund juga tetap unggul dalam penciptaan peluang.

Sesudah tembakan Lukasz Piszczek melenceng dari gawang Madrid, pada menit 65 Henrik Mkhitaryan hampir memperbesar keunggulan Dortmund saat tembakannya yang dirancang Reus membentur tiang gawang Madrid.

Casillas kembali harus berjibaku untuk melakukan penyelamatan gemilang pada lima setelah itu, juga demi menghalau upaya Mkhitaryan.

Menurut statistik UEFA.com, sampai menit ini Dortmund sudah menciptakan 12 upaya gol, lebih dari dua kali lipat yang diciptakan Madrid yang hanya membuat lima upaya gol. Namun sampai laga usai Madrid melipatgandakan peluang golnya menjadi 10.

Untuk ke-25 kalinya Madrid lolos ke semifinal turnamen ini, dan menggapai empat sukses semifinal berturut-turut mereka sejak turnamen ini berubah nama menjadi Liga Champions. (ant/bali post)

lainnya Lindaweni Fanetri 2117,21-16.

Pertemuan Firda yang menempati peringkat 82 dunia dengan Sung Ji Hyun merupakan yang ketiga kali dan selama ini Dirda belum pernah menang dari Sung (skor pertemuan mereka 0-2).

Kemudian pada ganda putri pasangan Shendy Puspa Irawati/Vita Marissa melangkah ke babak kedua setelah menyingkirkan pasangan Hong Kong Chan Tsz Ka/Tse Ying Suet 21-18,21-19. Pada babak akan menantang unggulan ketujuh dari Jepang Reika Kakiwa/Miyuki Maeda yang mengalahkan Duanganong Arookesorn/Kunchala Voravichitchaikul 21-15,21-11.

Pasangan Suci Rizky Andini/Tiara Rosalia Nuraidah juga maju ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Fu Mingtian/Yu Yan Vanessa Neo 21-17,21-16. Pada babak kedua akan bertemu Huan Xia/Zhong Qianxin (Tiongkok) yang sebelumnya mengalahkan unggulan enam dari Indonesia lainnya Pia Zebadiah/Rizki Amelia Pradipta 21-17,15-21,21-19.

Pasangan Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii yang menempati unggulan kedelapan juga melangkah ke babak kedua setelah menyingkirkan Misato Aratama/Megumi Taruno (Jepang) 21-19,21-6. (ant/bali post)

“Pelantikan Ketua Umum Pengprov PSSSI NTB setelah pelantikan Bupati Lobar yang kemungkinan akan dilantik akhir April ini, baru akan dilakukan pelantikan kepengurusan PSSI NTB,” ucap Sekretaris Pengprov PSSI NTB Muhazam yang dikonfirmasi Suara NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram belum lama ini.

Menurut Muhazam, SK kepengurusan statuta PSSI

NTB sudah di sahkan PSSI Pusat Maret lalu, namun untuk acara pelatikan pimpinan dan personalia kepengurusan organisasi sepak bola NTB ini, pihaknya tak ingin tergesa-gesa, karena harus menyelesaikan acara pelantikan Bupati Lobar lebih dahulu. Pihaknya harus menunggu penlatikan Bupati Lobar lebih dahulu, karena Ketua Umum Pengprov PSSI NTB periode 2013-2017 dijabat H. Zaini Arony. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 10 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 10 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

Sibuknya KPU Lobar Urus Surat Suara Giri Menang (Suara NTB) Kisruh seputar surat suara kurang dan tertukar yang terjadi di berbagai daerah di Lombok Barat tampaknya membuat KPU Lobar kelabakan di hari pemungutan suara, Rabu kemarin.

KERUMITAN itu mulai tercium saat para petugas KPPS di hari pemungutan suara hendak memulai proses pemungutan suara di TPS masing – masing. Di TPS 14, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat misalnya, petugas menemukan kekurangan 192 surat suara DPR RI. Mendapati persoalan ini, KPPS setempat langsung menyampaikan laporan ke penyelenggara di atasnya.

“Kami sudah lapor ke PPS, tapi disuruh nunggu,” ujar Supriyadi, Ketua KPPS setempat.

Namun, hingga lewat pukul 13.00 wita, surat suara yang ditunggu malah tidak kunjung tiba. Celakanya lagi, saat surat suara tiba, yang dibawa oleh petugas malah surat suara untuk DPD RI. Seorang warga bahkan sempat terpantik emosinya karena melihat surat suara itu dibawa dengan dibungkus plastik, tanpa pengawalan sama sekali.

Sekitar pukul 13.00 lebih, barulah datang dua Anggota KPU Lobar, Suhardi dan Umar Ahmad Seth. Dari pengakuan Suhardi terungkap bahwa persoalan serupa rupanya juga ditemukan di ber-

bagai titik di Lobar.

Ia antara lain mendapatkan laporan adanya TPS di Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar yang mengalami kekurangan surat suara DPRD Provinsi sebanyak 180 lembar. Sementara itu, di Sekotong juga terjadi persoalan serupa yang menuntut perhatian sama.

Tak heran, Suhardi terlihat beberapa kali menggaruk – garuk kepala mendapati berbagai macam laporan yang membuat ia harus berulangkali memberikan penjelasan dan berbagai instruksi secara panjang lebar melalui telefon. Namun, Suhardi mengakui bahwa temuan kekurangan surat suara di TPS 14 Desa Sandik itu merupakan temuan terbanyak.

“Ini kan sudah kita geser dari TPS lain, nggak cukup juga. Ada juga yang sampai 150 di sekotong, tapi bisa teratasi,” ujarnya.

Mendapati persoalan ini, KPU Lobar pun memutuskan untuk memberikan kelonggaran waktu kepada pemilih yang belum kebagian surat suara untuk tetap menggunakan hak pilihnya meski waktu telah melampaui pukul 13.00 wita.

“Wajib itu dilayani, siapapun dia. Atas dasar itu kami memutuskan untuk dilanjutkan di TPS 14 itu. Karena prinsip kami, wajib kita layani hak warga negara untuk menggunakan hak suara itu. Itu prinsipnya,” tandas Suhardi. (aan)

SERBA-SERBI PEMILU

Terpidana Korupsi Jadi Caleg DPR RI Mataram (Suara NTB) Ada yang mengejutkan pada proses pencoblosan di Lapas Mataram Rabu (9/4) kemarin. Perhatian sejumlah tahanan mengarah ke Ir. Khairil, salah seorang narapidana di Lapas Kelas IA itu. Diantara daftar nama Calon Anggota Legislatif (Caleg), Khairil tercatat sebagai Anggota DPR RI dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dalam spesimen surat suara yang dipampang pada terali dekat pintu masuk aula Lapas Mataram, nama Khairil berada di urutan keenam diantara nama Caleg lainnya. Sejumlah narapidana dan tahanan, termasuk petugas Lapas yang penasaran memperhatikan foto Caleg asal Kota Bima ini.

“Haha...saya kira becanda, tau – taunya bener,” kata Kepala Lapas Mataram, Hanibal, Bc.Ip SH tertawa saat Khairil menunjukkan fotonya terpampang di kertas suara.

Kalapas pun mengaku baru tahu ada diantara warga binaannya yang menjadi Caleg.

Kepada Suara NTB, Khairil mengaku sudah cukup lama terjun ke politik. Dia memulai karirnya sebagai Anggota DPRD Kota Bima, namun tidak lolos di periode kedua.

Dia pun mengadu nasib dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dengan mengajukan berkas ke KPU dan hasilnya mulus, dia lolos dan

tercatat. “Nama saya masuk DCT (Daftar Calon Tetap),” aku Khairil.

Namun nasib berkata lain.

Ketika gencar kampanye, dia dilayangkan panggilan oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima dengan status sebagai tersangka dalam kasus pengadaan pupuk Nutrisi Saputra. Dia pun ditahan di Rutan Bima Tanggal 14 Oktober 2013.

“Saya dipanggil paksa Kejaksaan, kemudian ditahan,” bebernya. Sebenarnya dia mengaku sudah sempat kampanye karena sudah masuk DCT. Pilihannya terjun ke politik karena memang dirinya lama menjadi pengurus parpol. Pernah menjadi pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan menjadi anggota DPRD Kota Bima 2004 2009, kemudian pindah bendera partai ke Golkar dan menjadi Caleg Partai Golkar tingkat Provinsi untuk Dapil IV, namun tidak lolos.

Di pemilu legislatif ini, dia

Pileg di Lotim Kacau Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Rabu (9/4) kemarin berlangsung kacau. Hal ini terlihat dari banyaknya surat suara yang salah alamat. Bahkan tidak sedikit dari yang tertukar itu sudah tercoblos dan baru diketahui petugas tingkat Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS. Adanya surat suara yang sudah tercoblos itu menjadi temuan tersendiri dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim. Disampaikan Ketua Panwaslu Lotim Joyo Supeno bersama Divisi Hukum Panwaslu Lotim, Miftahurrahman, di kantornya, Panwaslu Lotim langsung mengambil surat suara yang salah alamat dan sudah tercoblos itu sebagai barang bukti.

Surat Suara yang salah alamat dan tercoblos ini ditemukan di TPS 13 Kelurahan Pancor. Tercoblos sebanyak 10 surat suara DPRD Kabupaten yang sejatinya untuk Daerah Pemilihan Lombok Timur (Lotim) 2, meliputi Sakra, Keruak, Jerowaru namun masuk ke Dapil 1 (Selong, Sural-

aga, Labuhan Haji). Menurut keterangan KPPS setempat, surat suara itu diambil dari sampul amplop surat suara DPRD Kabupaten.

Awalnya mereka tidak tahu. Pihak KPPS mengetahui ada yang salah alamat setelah ada pemilih yang menanyakan nama-nama caleg yang akan dicoblos tidak ada dalams surat suara. Setelah dicek, baru diketahui. Jumlah surat suara salah alamat ke TPS 13 Pancor ini dicatat 25 surat suara dan langsung dicabut oleh Panwaslu.

Fakta serupa ditemukan surat suara tertukar DPRD Provinsi NTB Dapil 4 ditemukan di TPS 3 Kelurahan Sekarteja yang merupakan Dapil 1. Sudah tercoblos 16 surat suara dari 100 surat suara yang nyasar itu.

Berlanjut ke TPS 1 Desa Batu Putih Kecamatan yang masuk Dapil 2 Lotim surat suaranya sebanyak 67 lembar DPRD Kabupaten Dapil 4 yang masuk. Telah tercoblos sebanyak 13 surat suara dan belum sebanyak 54.

Semua temuan yang tercoblos itu pun dianggap tidak sah.

Karena jelas-jelas masuk ke

daerah yang bukan menjadi daerahnya. Jelas tidak ada nama caleg yang akan mewakili rakyat dari dapil bersangkutan.

Kekacauan pelaksanaan ini diperlihatkan anggota PPK Sikur, Mukhlis. Ia menyebutkan di wilayahnya saja ditemukan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Antara lain di Desa Sikur Selatan ditemukan kekurangan surat suara sebanyak 107 lembar untuk DPR RI. Jumlah yang sama sebanyak 107 untuk DPD RI, sebanyak 107 untuk DPRD Provinsi NTB dan 107 surat suara untuk DPRD Kabupaten.

Desa Montong Baan Selatan juga terjadi hal serupa, ditemukan kekurangan sebanyak 170 lembar surat suara DPRD Kabuaten. Desa Batu Selatan, tepatnta di TPS 11 kekurangan surat suara sebanyak 8 lembar untuk DPR RI, 4 lembar untuk DPRD Provinsi NTB dan sebanyak 10 lembar untuk DPRD kabupaten serta kekurangan DPD sebanyak 9 lembar.

Komisioner KPU Lotim, Taharudin yang dikonfirmasi menyampaikan adanya te-

muan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pesta rakyat ini adalah hal yang wajar. “Wajar kekacauan itu,” katanya. Menurutnya, terpenting semua bisa diatasi karena dinilai masih ada cukup waktu.

Terlihat, akibat munculnya laporan kekurangan ini petugas KPU ini pun disibukkan dengan pengaduan PPK dan PPS menyangkut kekurangan.

“Kekurangan semua sudah diantisipasi,” sambungnya.

Cadangan surat suara sebanyak 2 persen sengaja dipersiapkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Kondisi di Lotim terlihat agak kacau ini juga karena dilihat dari fakta Lotim yang paling banyak jumlah penduduk dan pemilihnya. Surat suara yang akan dicoblos pun sampai 3,3 juta surat suara.

Terjadinya kekacauan pelaksanaan Pileg ini ditepis Taharudin karena alasan sebagian besar komisioner baru.

Katanya, komisioner baru bukanlah alasan untuk tidak bisa bekerja. Menurutnya, namanya pesta, kekurangan itu pasti akan terjadi. (rus)

Di Lapas Mataram

Para Terpidana pun Kampanye, Golput Nyaris Mendominasi Berada dibalik jeruji besi, tak berarti memenjarakan performa politik para politisi yang terjerat kasus korupsi. Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mereka juga bekerja, berkampanye, melakukan sosialisasi dan bicara soal keunggulan partainya.

MEREKA hadir di ruang yang kosong dari hiruk pikuk politik pada Lapas Mataram.

Terbatas pengetahuan tentang konstelasi politik diluar sana, bukan jadi halangan.

Ada juga yang kecewa dengan partai, karena gagal mendapat pertolongan dan malah didepak dari kepengurusan, juga tidak menjadi halangan.

Partai dianggap sebagai rumah asal mereka dalam membangun karir politik sampai akhirnya menjadi figur yang pernah duduk di kursi legislatif.

Sebut saja Syahruddin, SH, pengurus PPP, yang ditahan dalam kasus Bansos Lobar, pernah duduk di kursi legislatif setempat.

“Saya meskipun dilengserkan dari partai, saya tetap loyal. Sudah dua tahun saya di Lapas ini, tetap kampanye untuk partai, apalagi saat pemilu ini,” kata Syahruddin kepada Suara NTB. Loyalitasnya serius ditunjukkan dengan kampanye untuk PPP kepada 500 lebih penghuni Lapas.

Kerjanya terbukti, dengan perolehan dominan suara PPP di dua TPS khusus di sana, TPS 13 sebanyak 51 suara dan di TPS 14 sebanyak 46 suara.

Dominasi itu diperoleh untuk kolom DPR RI.

Masih kuat juga dalam ingatan, Drs. Sulaiman Hamzah, yang duduk di kursi Legislatif DPRD NTB, namun ditahan dalam kasus DAK Kota Bima tahun 2005. Loyalis Demokrat sejak melepas karir sebagai birokrat di Kota Bima ini, juga dikabarkan aktif bersosialisasi.

Hampir tiga tahun menjalani penahanan, cukup membuatnya mengenal karakter ratusan napi dan tahanan sehingga lebih mudah sosialisasi.

Di dua TPS itu, Demokrat unggul perolehan suara untuk DPRD NTB, dengan 113 suara di TPS 13 dan di TPS 14 sebanyak 103 suara. Unggul cukup jauh dengan partai lain.

Suara Golkar juga tidak lepas dari peran Husnuddin, mantan Kepala BPBD NTB ini juga dikabarkan aktif bersosialisasi. Ini tidak lepas dari status istrinya yang juga ikut berkompetisi sebagai Caleg Partai Golkar. Berkat kerja kerasnya, suara Golkar cukup siginfikan untuk kursi legislatif DPRD Kota Mataram sebanyak 35 suara di TPS 13 dan 14 suara untuk TPS 14.

Di ruang berterali itu, ada juga Jasman Hadi, pengurus Partai Hanura, yang juga pernah menjadi Anggota DPRD Lobar dan kini masih aktif se-

Halaman 14

(Suara NTB/ars)

ANTRE - Warga binaan Lapas Mataram mengantre saat proses pencoblosan di TPS khusus setempat. bagai anggota legislatif di DPRD KLU. Untuk periode legislatif 2014 – 2018 mendatang, Jasman juga sudah tercatat sebagai Caleg karena masuk dalam DPT. Juga yang tidak kalah mengejutkan, ada nama Khairil dari PKPI, menjadi Caleg sebelum masuk penjara dan namanya tercatat dalam kertas suara sebagai Caleg nomor 6 untuk perebutan kursi DPR RI. bagaimana reaksi para Napi dan tahanan pada Pemilu kali ini? ditanya soal figur, sebagian mengaku sudah punya pilihan. Sebagaimana disampaikan Muhammad Faruk, terpidana kasus narkoba, mengaku setidaknya sudah mendapat kabar situasi politik di luar dari televisi dan keluarga yang datang membesuknya.

Ratusan Golput Sebagaimana temuan Komnas HAM yang turun memantau langsung di Lapas Mataram, ada temuan soal jumlah pemilih yang luput dari pendataan. Bahkan mencapai ratusan, dari total 566 narapidana dan tahanan yang tercatat sampai hari H pencoblosan kemarin.

Faktornya memang tidak lepas dari proses mobile napi dan tahanan, ada yang keluar

dan masuk baru. Nah, warga binaan yang masuk baru dalam renan waktu setelah penutupan pendataan, jumlahnya cukup banyak, mencapai puluhan sehingga luput dari pendataan.

Apa yang menjadi kekhawatiran Komnas HAM soal banyaknya mereka yang tidak tercatat sebagai pemilih memang terbukti. Angka Golput di Lapas kelas IA itu nyaris bersaing dengan jumlah kertas suara yang tercoblos. Data rekapituasi yang diperoleh Suara NTB dari pihak Lapas untuk TPS 14 yang memilih 160 orang dan TPS 13 yang memilih 151 orang. berdasarkan hasil rekapitulasi akhir suara yang selesai petang kemarin, di TPS 13 ada 103 penghuni Lapas yang golput. Sedangkan di TPS 14 sebanyak 135 penghuni Lapas yang golput. Di TPS ini, ada 27 surat suara yang rusak, sehingga sisa surat suara yang sia sia sebanyak 414 lembar.

Sedangkan di TPS 13 dari angka golput 103, jumlah surat suara yang rusak 40 lembar sehingga tersisa total surat suara menjadi 318 lembar.

Sementara dari total keseluruhan napi dan tahanan yang golput menjadi 238 orang. (ars)

(Suara NTB/ars)

CALEG - Kalapas Mataram Hanibal bersama Khairil, narapidana yang tercatat sebagai Caleg DPR RI, saat melihat papan daftar nama caleg. pun mencoba peruntungan dengan pindah ke partai besutan mantan Gubernur DKI Sutiyoso dan menjadi Caleg DPR RI. Disamping berpolitik, dia juga menjalankan bisnis bidang agraria dengan membangun CV. Khairil. Di tahun 2007, dia mendapat bantuan dana Rp 1 Miliar dari Pemkot Bima untuk program pengadaan pupuk Nutrisi Saputra.

Karena program gagal, negara

dirugikan mencapai Rp 1 Miliar berdasarkan temuan BPKP. “Sejak ditahan, saya tidak bisa ngapa ngapain lagi,” akunya.

Dia pun mengaku tidak tau bagaimana perkembangan perolehan suaranya di Kota Bima, khususnya Dapil NTB. Baginya, dengan kondisinya saat ini mendekam di balik jeruji besi, harapan karir politiknya belum jelas akan seperti apa selanjutnya.

Untuk suara yang diperolehnya dalam Pileg ini, karena terhalang satatus narapidana, sehingga diserahkan sepenuhnya ke partai. Meski demikian, selama di tahanan, dia tetap berpolitik seadanya dengan kampanye kecil kecilan.

Terlihat saat proses pencoblosan, Khairil menggoda sejumlah narapidana dan tahanan wanita untuk mencoblos tanda gambar dirinya. (ars)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Psl. 6 UU No. 4 Th. 1996 ttg Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda yg berkaitan dangan tanah, PT. Bank BRI Syariah (Persero) Tbk Cabang Mataram melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan menyelenggarakan penjualan di muka umum / Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap : 1. Debitur : JOHAN AGUS WINARTO 1 (satu) bidang tanah berikut segala turutan diatasnya sesuai dengan SHM No. 773/Desa Majidi, Surat Ukur No.618/Majidi/2010,seluas 404 m2,tanggal 01-05-2010 a.n. Peni Andayani, terletak di Kel. Majidi, Kec. Selong , Kab. Lombok Timur - NTB. Dengan nilai limit Rp 1.100.000.000,00 dan uang jaminan Rp 700.000.000,00 2. Debitur : LALU AHMAD NURDIN HADI WIRAWAN 1 (satu) bidang tanah berikut segala turutan diatasnya sesuai dengan SHM No.1265/Desa Masbagik selatan, Surat Ukur No. 582/Msb.selatan/2007 tanggal 3006-2007, seluas 1000 m2, a.n. L. Ahmad Nurdin HW., terletak di Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur - NTB. Dengan nilai limit Rp 693.000.000,00 dan uang jaminan Rp 500.000.000,00 3. Debitur : LALU MUHAMMAD FAUZI: 1 (satu) bidang tanah berikut turutan diatasnya dengan SHM No.560/Desa Semaya,Surat ukur no: 412/Semaya/2009 tanggal 21-04-2009, seluas 431 m2, a.n.

Lalu M. Fauzi, SH terletak di Desa Semaya, Kec Sikur, Kab. Lombok Timur-NTB. Dengan nilai limit Rp 80.000.000,00 dan uang jaminan Rp 50.000.000,00 4. Debitur : SUHARYONO: A. 2 (dua) bidang tanah berikut segala turutan diatasnya sesuai dengan SHM No.656 surat ukur no: 64/JGL/2005 tanggal 25-05-2005,seluas 296 m2,dan SHM No.659 surat ukur no: 67/JGL/2005 tanggal 14-06-2005,seluas 390m2 terletak di Desa Jenggala, Kec Tanjung, Lombok Barat (sekarang Lombok Utara) - NTB kesemuanya a.n Suharjono.

Dengan nilai limit Rp 600.000.000,00 dan uang jaminan Rp 400.000.000,00.

B. 2 (dua) bidang tanah berikut segala turutan diatasnya dengan SHM 1230/Desa Gunung Sari ,GS no: 1987/1988 tanggal 05-12-1988,seluas 119m2, dan SHM No.1228 GS no: 2014/1988 tanggal 05-12-1988,seluas 118m2 terletak di desa Gunung sari Kec. Gunung sari Lombok Barat - NTB, kesemuanya a.n. Suharyono.

Dengan nilai limit Rp 450.000.000,00 dan uang jaminan Rp 350.000.000,00 5. Debitur : Jufri Hariadi, Spd 1 (satu) bidang tanah luas 300m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sesuai SHM No.226 a.n Jufri Hariadi, Spd terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan , Kabupaten Lombok Barat (sekarang kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Ampenan Kota Mataram Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat ) sempat dikenal dengan nama jalan Swadaya Gang II Dengan nilai limit Rp 414.000.000,00 dan uang jaminan Rp 200.000.000,00 Lelang akan dilaksanakan pada : H a r i / tanggal : Kamis / 24 April 2014 Jam : 09.00 WITA s.d. Selesai Tempat : Kantor PT. Bank BRI Syariah Cabang Mataram Jalan Pejanggik Nomor 47E Cakranegara Kota Mataram Syarat-syarat Lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas per objek lelang.

2. Uang Jaminan lelang yang besarnya di atas Rp. 20 juta wajib disetor melalui rekening pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mataram No. Rek. 0052-01-000653-30-7 an. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Mataram, sudah harus efektif selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang; 3. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa asli setoran jaminan, fotocopy dan asli identitas diri (KTP/SIM), dan fotocopy NPWP yang masih berlaku serta surat kuasa (jika dikuasakan) 4. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya ( as it is); 5. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang sebesar 2 % dari harga lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang paling lama 5 (lima) hari kerja sesudah lelang, apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara dan dimasukkan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG. Bagi Peserta yg tidak menang maka uang jaminan akan di kembalikan 100% tanpa potongan apapun; 7. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan dan atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa obyek tersebut di atas, maka pihak-pihak yang berkepentingan tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Mataram, PT. Bank BRI Syariah, Tbk (Persero) dan PT. Baleman.; 8. Biaya balik nama dan biaya atau denda lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang; 9. Cara penawaran lelang ditentukan pada saat pelaksanaan lelang; 10. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank BRI Syariah Cabang Mataram, PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana Mataram ( 087865687700 ) dan KPKNL Mataram Jl.Pendidikan Nomor 24 Mataram.

Mataram,10 April 2014 PT.BRI Syariah Kantor Cabang Mataram ttd Aminuddin Pemimpin Cabang

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

(ant/Bali Post)

MENCOBLOS - Warga pedalaman menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, Rabu (9/4). Sementara di 40 distrik di Papua, dipastikan tidak melakukan pencoblosan akibat belum tibanya logistik.

Pemungutan Suara di 40 Distrik Papua Ditunda Jayapura (Suara NTB) Warga di 40 distrik di Papua, pada Rabu (9/4), dipastikan tidak melakukan pencoblosan akibat belum tibanya logistik.

Anggota KPU Papua Betty Wanane yang dihubungi Antara, Rabu, mengatakan pihaknya sudah memastikan pelaksanaan pencoblosan di 40 distrik yang tersebar di tiga kabupaten itu ditunda hingga logistik tiba.

“Kemungkinan pencoblosan baru dapat dilakukan Kamis (10/4) atau Jumat (11/4), setelah logistik tiba di ibu kota distrik,” aku Betty seraya

mengatakan, dari distrik yang tunda pencoblosannya, 35 ditrik diantaranya berada di Kabupaten Yahukimo.

Diakui, dirinya saat ini dalam perjalanan ke Wamena untuk melihat langsung pendistribusian logistik dari Wamena menuju distrik-distrik yang berada di Kabupaten Yahukimo.

Selain Kab. Yahukimo, tercatat empat distrik di Kab.Nduga dan satu distrik di Kab.Supiori.

Khusus untuk Kab.Supiori yang belum menerima logistik pemilu adalah P.Mappi, akibat kapal yang

mengangkut surat suara mengalami kerusakan hingga harus kembali ke Biak, jelas Betty Wamane.

Ketika ditanyakan apakah penundaan pencoblosan berlaku untuk satu kabupaten atau hanya distrik yang belum menerima logistik, Betty dengan tegas mengatakan penundaan hanya berlaku didistrik yang belum menerima logistik.

Sedangkan yang sudah tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni tanggal 9 April, kata Betty Wanane.(ant/Bali Post)

Hitung Cepat Beberapa Lembaga Survei

PDIP Sementara Unggul Jakarta (Suara NTB) Hasil hitung cepat perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 sejumlah lembaga survei menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk sementara unggul.

Hasil hitung cepat yang dipublikasikan Antaranews.com bekerja sama dengan RRI di Jakarta, Rabu (9/4) hingga pukul 15.15 WIB terlihat PDIP memimpin dengan perolehan suara 17,13 persen. Disusul, Partai Golkar di bawah PDIP sebesar 15,51 persen. Partai Gerindra menduduki posisi ketiga dengan perolehan suara 10,05 persen.

Urutan selanjutnya adalah Partai Demokrat 9,62 persen, PKB 9 persen, PPP 8,15 persen, PAN 7,53 persen, Partai Nasdem 6,93 persen, PKS 6,84 persen, dan Partai Hanura 6,72 persen.

Dua partai yang meraih suara paling sedikit adalah PBB 1,36 persen dan PKPI 1,15 persen.

Hasil sejumlah hitung cepat lainnya juga menunjukkan PDIP sementara memimpin.

Hitung cepat Kompas dengan persentase suara yang masuk sebesar 8 persen, PDIP meraih 18,34 persen, Golkar 17,42 persen, dan Gerindra 12,72 persen.

Sementara, hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, hingga sampel suara yang masuk 19,95 persen, PDIP meraih 19,51 persen, Golkar 16,15 persen, dan Gerindra 12,16 persen.

Hasil penghitungan berdasarkan tanggapan pemilih usai mencoblos (exit poll) dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network, Rabu, mencatat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 19,26 persen dalam Pemilu Legislatif 2014.

PDIP diikuti Partai Golkar yang meraih 12,86 persen, kemudian Gerindra (10,26 persen).

Namun, kedua lembaga itu mencatat, hasil exit poll juga memperlihatkan pemilih yang menjawab “rahasia” senilai 15,39 persen dan “tidak memberikan jawaban” sebanyak 3,98 persen.

Metode exit poll digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pemilih yang baru saja memberikan suara atau baru

(ant/Bali Post)

GUNAKAN HAK PILIH - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua kiri) dan keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 35, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4). keluar dari bilik suara yang biasanya digunakan dengan mengambil contoh empat orang, dua pria dan dua perempuan, dari TPS yang menjadi lokasi dilakukan quick count guna mengetahui opini publik atas pilihannya.

Adapun metode quick count digunakan untuk mencatat hasil perhitungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang dipilih secara acak.

Metode ini dapat memprediksi perolehan suara pemilu secara cepat sehingga dapat memverifikasi hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan, jika terjadi kecurangan dalam perhitungan suara.

CSIS dan Cyrus Network kali ini melakukan exit poll terhadap 8.000 pemilih. Sampling dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan proporsi pemilih di setiap kabupaten di masing-masing daerah pemilihan (77 daerah pemilihan DPR RI).

Kedua lembaga survei mengumumkan, TPS yang terpilih menjadi sampling berada di 2.000 desa atau kelurahan terpilih. Exit poll ini memiliki rent-

ang kekeliruan (margin of error) satu persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hingga saat ini penghitungan cepat masih berlangsung.

Hasil akhir penghitungan cepat yang dilakukan CSIS dan Cyrus Network ini akan diumumkan pada pukul 15.00 WIB di kantor CSIS di Jakarta Pusat.

Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyerukan kepada lembaga penyiaran untuk menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum 2014 paling cepat pukul 13.00 WIB. “Hal ini untuk memastikan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama pemungutan suara dapat tertunaikan dengan baik,” kata Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad di Jakarta.

Menurut Idy soal waktu penyiaran hasil hitung cepat itu merupakan kesepatan dari Gugus Tugas Penyiaran Pemilu yang terdiri atas KPI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Adapun hasil akhir pemungutan suara yang sah akan diumumkan secara resmi oleh KPU. (ant/Bali Post)

PDIP Kuasai TPS Hary Tanoe PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) unggul di TPS 02 SDN Rawa Barat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat cawapres Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hary Tanoesoedibjo menggunakan hak pilihnya.

Dalam penghitungan suara di TPS 02 SDN Rawa Barat di Jakarta, Rabu (9/ 4) itu, PDIP dinyatakan unggul dengan perolehan 58 suara, disusul Gerindra 55 suara, sedangkan Partai Hanura di urutan ketiga dengan 42 suara.

Dari 345 yang memiliki hak pilih di TPS ini 238 orang menggunakan hak pilihnya dengan 225 kertas suara yang dinyatakan sah dan 13 suara dinyatakan tidak sah.

PPP berada di urutan empat dengan 18 suara, Partai Demokrat dan PKS masing-masing 12 suara, Golkar 10 suara, PAN enam suara, Nas-

dem lima suara, PBB tiga suara, PKB dua suara, dan PKPI dua suara.

Sebelumnya, Hary Tanoe optimistis partainya masuktiga partai teratas Pemilu Legislatif 2014.

“Saya sangat optimistis karena kami telah melakukan yang terbaik semaksimal yang kami bisa. Itu yang pertama.

Yang ke dua, tujuan kami baik,” katanya.

PDIP Menang Telak di TPS Megawati PDIP menang telak di TPS 035 Kelurahan Kabagusan Pasar Minggu Jakarta, tempat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarniputri memilih.

Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Sauara (PPS) di TPS 035 Khusein Fauzi menyebutkan, PDIP memperoleh 135 suara atau 38,79 persen dari 348 pemilih, disusul PPP 52 suara (14,94 persen), PKS 37 suara (10,63 persen), dan Ger-

indra 22 suara (6,32 persen).

NasDem memperoleh 13 suara, PKB 10 suara, Partai Golkar 20 suara, PAN 10 suara, Hanura 13 suara, PBB dua suara, dan PKPI satu suara.

Dari 348 pemilih yang menggunakan hak suaranya, 26 suara (7,47 suara) tidak sah dan 133 pemilih (27,65 persen) golput. Kemudian, dua suara lain masuk kotak suara suara DPRD provinsi.

Di TPS ini Megawati Soekarnoputri berserta keluarga menggunakan hak pilihnya dengan datang mengenakan pakaian putihputih keluar ssekitar pukul 11:04 pagi tadi. Megawati diikuti oleh putra-putrinya, calon presiden Joko Widodo, dan pengurus DPP PDIP. Sekitar pukul 11:20 WIB, Megawati dan rombongan sudah keluar dari lokasi TPS dan kembali ke rumahnya. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 10 April 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

WFP: Kemarau Lumpuhkan Keamanan Pangan Suriah John Kerry

(Suara NTB/ist)

New York Program Pangan Dunia (WFP), Selasa (8/4), memperingatkan potensi kemarau akan makin melumpuhkan kondisi keamanan pangan yang sudah rawan di Suriah —tempat sebanyak empat juta orang menerima bantuan dari lembaga pangan PBB itu pada Maret.

Kerry: Agen Rusia Dikirim Ciptakan ”Kekacauan” Washington Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry memperingatkan Selasa Rusia mengirim para agen ke bagian timur Ukraina untuk “menciptakan kekacauan”. Hal ini bisa digunakan Kremlin sebagai dalih untuk melakukan campur tangan militer lagi.

Dengan ketegangan bergolak lagi di Ukraina, Kerry mengatakan ia akan bertemu pekan depan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Sementara Washington berusaha meredakan krisis Timur-Barat yang paling serius sejak Perang Dingin, lapor AFP. Tetapi Kerry secara terbuka menuding Rusia melakukan usaha ilegal, tidak sah untuk membuat sebuah negara berdaulat tidak stabil.

Dalam beberapa hari terakhir, para aktivis pro Kremlin telah menguasai sejumlah gedung pemerintah di beberapa kota di bagian timur Ukraina, menyatakan kemerdekaan dan berjanji akan memisahkan diri dari Ukraina.

“Dalam 48 jam terakhir kami melihat apa yang terjadi, mulai dari provokator dan agen-agen Rusia yang beroperasi di bagian timur Ukraina, memberi tahu kami bahwa mereka telah dikirim ke sana untuk berbuat onar,” kata Kerry kepada para pembuat hukum AS. Dan Kerry menyatakan Moskow berusaha membuat Ukraina yang menjadi tetangganya tidak stabil dengan mendorong pemisahan.

“Keterlibatan yang jelas dilakukan oleh Rusia dengan membuat keadaan tak stabil dan melakukan kegiatan pemisahan diri di bagian timur Ukraina lebih mengganggu,” kata Kerry kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat, satu panel yang pernah dia ketuai sebelum menjadi diplomat tertinggi Amerika.

Menurut dia, apa yang dilakukan Rusia itu dapat menjadi dalih untuk melakukan intervensi militer seperti yang terjadi di Krimea. Washington menginginkan pembicaraan antara AS, Rusia, Ukraina dan Uni Eropa dalam 10 hari ke depan untuk mencari cara untuk membuat suasana tenang.

Sementara Moskow menuduh NATO mempertahankan mental “perang dingin” sehubungan dengan keputusan NATO membatasi akses diplomat Rusia ke markas besarnya. “Kami mencatat bahwa informasi mengenai tindakan tersebut diunggah di laman utama jejaring resmi NATO. Kelihatannya akses diplomat Rusia ke kantor NATO adalah masalah nomor satu aliansi Atlantik Utara tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia di dalam satu pernyataan.

NATO pada Senin menyatakan semua wakil misi Rusia, kecuali pemimpinnya, wakil pemimpin dan dua staf pendukung, takkan diberi akses ke markas blok militer itu di Brussel, Belgia. Selain itu, diplomat lain Rusia harus lebih dulu memberitahu NATO mengenai kunjungan yang mereka rencanakan, mendaftar saat tiba dan dikawal oleh staf keamanan selama kunjungan tersebut, demikian laporan Xinhua.

Hubungan antara Rusia dan NATO telah tegang setelah serangkaian peristiwa di Ukraina, yang telah mengarah kepada perpecahan negeri itu.

Pekan sebelumnya, NATO memutuskan untuk membekukan semua kerja sama praktis dengan Rusia, sementara Moskow mengecam tindakan tersebut dan mengecapnya sebagai “keputusan sama-sama kalah”.

Wakil Tetap Rusia untuk NATO Alexander Grushko juga mengatakan pada Senin (7/4) peningkatan kehadiran militer Barat di negara Eropa Timur akan sangat merusak sistem kewajiban timbal-balik antara Rusia dan NATO. (ant/bali post)

“Pengulas keamanan pangan WFP mengatakan curah hujan sejak September telah berkurang separuh curah hujan rata-rata jangka panjang, dan akan memiliki dampak besar pada panen gandum berikutnya,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, dengan mengutip laporan khusus yang disiarkan oleh WFP. “Dengan tiga-perempat

musim hujan menghilang, tampaknya tak mungkin terjadi pemulihan penting pada musim pertanian saat ini,” katanya.

Data mengenai curah hujan memperlihatkan provinsi yang paling parah terpengaruh adalah penghasil hampir 50 persen produksi gandum, kata Hag sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Laporan WFP itu mengata-

kan kondisi kering, yang juga memengaruhi sebagian besar wilayah Timur Tengah, akan menambah parah dampak perang saudara pada sektor pertanian.

Produksi gandum diperkirakan berjumlah 1,7 sampai 2,0 juta ton meter kubik, tak mencapai kebutuhan gandum di negeri tersebut —yang berjumlah 5,1 juta ton meter kubik tahun lalu.

Kehidupan ternak dan tanaman juga akan terkena dampak akibat kekurangan air dan buruknya ketersediaan padang rumput.

Di bagian barat-laut negara yang dicabik pertempuran itu, terutama di Aleppo, Idbel dan Hama adalah yang terpengaruh paling parah. Kondisi buruk juga terjadi sampai ke Raqqa dan Hassakeh Selatan serta berbagai daerah di Deir Ezzor.

Sebagian besar wilayah itu memperlihatkan perkembangan panen yang buruk, dan di beberapa tempat, situasinya sangat parah sehingga dapat menyamai kondisi kemarau

2008 di Suriah, kata laporan tersebut.

Menurut laporan itu, konflik juga telah menghancurkan kapasitas irigasi, merusak pompa dan saluran air, dan mengakibatkan listrik padam, merusak traktor serta menimbulkan kondisi tak aman untuk bekerja di tempat terbuka.

Lebih dari 150.000 orang tewas dan jutaan orang lagi meninggalkan tempat tinggal mereka di Suriah, sejak oposisi memulai protes pada Maret 2011, yang belakangan berubah menjadi perang antara militer Suriah dan gerilyawan bersenjata. (ant/bali post)

(ant/bali post)

ANCAM KELAPARAN - Warga menunggu untuk mendapatkan bantuan makanan yang diberikan oleh Badan PBB untuk Bantuan Kemanusiaan (UNRWA) di kamp al-Yarmouk yang dikepung di Damaskus, Suriah beberapa waktu lalu. Akibat kemarau semakin melumpuhkan keamanan pangan Suriah.

Kelompok Pro-Rusia Sandera Warga di Ukraina Timur Kiev Dinas Keamanan Negara Ukraina (SBU) mengatakan, sekelompok orang pro-Rusia yang menguasai salah satu markas regional SBU telah menanam bahan peledak di gedung itu dan menjadikan 60 orang sebagai sandera, Selasa waktu setempat.

SBU berkeyakinan para militan di kota Luhansk, yang didominasi warga keturunan Rusia, menanam bahan-bahan peledak setelah menguasai gedung pada Minggu (6/4).

Mereka juga membebaskan beberapa tersangka yang penguasa Ukraina dituduh berusaha melakukan kudeta.

“Para separatis Lugansk telah menanam bahan peledak di Gedung SBU dan menyandera 60 orang,” demikian pernyataan resmi SBU. Selain itu, SBU menyatakan, kelompok tersebut ber-

(Suara NTB/ist)

BARIKADE - Kelompok Pro-Rusia masih melakukan barikade terhadap salah satu gedung pemerintah di Kota Luhanks dan menyandera beberapa warga. senjata dan membawa bahan peledak. Para separatis menahan 60 orang, tidak membiarkan mereka meninggalkan gedung itu dan pu-

lang ke rumah mereka.

SBU tidak menjelaskan mengapa membuat pengumuman dua hari setelah aksi penyerbuan.

Militan-militan Rusia telah menolak mengizinkan media berada di di dalam gedung itu dan belum jelas bagaimana SBU mengetahui markas regionalnya dipasangi bahan peledak.

Serangan Luhansk terjadi pada hari yang sama. Saat itu kelompok militan juga menguasai kantor-kantor administrasi utama di Kharkiv dan Donetsk, kota-kota bagian timur Ukraina.

Gedung regional Kharkiv diambil alih kembali oleh personel keamanan Ukraina pada Selasa pagi.

Tetapi, kelompok pro Rusia masih menguasai kantor Donetsk sehari setelah memproklamasikan pembentukan “republik rakyat” yang berdaulat dan meminta bantuan pihak Istana Rusia (Kremlin) pimpinan Presiden Vladimir Putin mengirim pasukannya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Kim Jong-un Kembali Pimpin Korut Seoul Kim Jong-un pada Rabu terpilih kembali sebagai pemimpin Korea Utara.

Sidang itu diperkirakan mengesahkan perubahan susunan pejabat setelah hukuman mati terhadap paman Kim Jong-un, yang pernah sangat berkuasa.

Kim dikukuhkan lagi sebagai Ketua Umum Komisi Pertahanan Nasional (NDC) yang berkuasa oleh parlemen baru, kata Kantor Berita Korea Utara (KCNA).

Parlemen menyelenggarakan sidang setelah rakyat Korut pada bulan lalu memberikan suara mereka dalam pemilihan umum, yang seluruh kandidatnya tidak memiliki saingan.

Kim juga menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Buruh Korea yang berkuasa serta komandan tertinggi Tentara Rakyat Korea.

Terpilihnya kembali Kim sebagai pemimpin utama badan militer itu memberinya kekuasaan tertinggi di negara berbasis militer tersebut. Pada Selasa, para pemimpin tinggi partai melakukan pertemuan untuk menentukan perubahan susunan pejabat pemerintahan setelah eksekusi terhadap Jang Song-Thaek, yang didepak pada Desember lalu setelah dituduh melakukan kejahatan, termasuk pengkhianatan. (ant/bali post)