SUARA NTB 10 MEI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

SUARA NTB

Rp. 40.000 Rp. 45.000

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 10 MEI 2013

12 HALAMAN NOMOR 55 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TGB-Amin dan Sufi Gelar Kampanye Bersama Selong (Suara NTB) Pasangan Cagub TGB Dr. H. M. Zainul Majdi dan Cawagub H. M. Amin, SH, M.Si (TGBAmin) menggelar kampanye bersama pasangan Cabup H.M. Sukiman Azmy dan Cawabup Lotim H. M. Syamsul Luthfi (Sufi) di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Rabu (8/5).

Lebih dari 20 ribu orang pendukung tumpah ruah di lapangan Masbagik tersebut.

Dalam orasi politiknya, TGB menyatakan kegiatan kampanye yang digelar bersama di Masbagik itu mengingatkan akan kegiatan serupa yang telah dilakukan lima tahun lalu. Kampanye Bajang-Badrul (Baru) bersama Sufi. Kegiatan kampanye yang dihadiri puluhan ribu orang itu dinyatakan TGB sebagai pertanda kemenangan bagi kedua pasangan Cagub/Cawagub NTB dan Cabup/Cawabup Lotim.

H.M. Sukiman Azmy sendiri menyatakan, tanda-tanda kemenangan “ganda campuran” Cagub/Cawagub NTB dan Cabup/Cawabup Lotim itu sudah ada.

Tertera pada angka 1 dan 3 yang digabung menjadi 13. Cocok dengan tanggal digelarnya pemungutan suara pilkada pada tanggal 13 Mei 2013.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

KAMPANYE BERSAMA - Pasangan TGB-Amin dan Sufi terlihat berdiri bersama di depan ribuan massa saat acara kampanye bersama di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Rabu lalu.

BTDC Siapkan Dana Rp 700 Miliar Empat Kandidat Memilih di Mataram Mataram (Suara NTB) Dua Cagub dan dua Cawagub akan menggunakan hak pilihnya di Kota Mataram. Sementara, kandidat lainnya memilih di daerah asal masing – masing.

Satu Cagub, yaitu Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si tidak akan menggunakan hak pilihnya karena ia tercatat sebagai warga DKI Jakarta.

“Pak Harun KTP-nya Jakarta,” ujar Ketua Tim Kampanye pasangan Harum, Putra Adi Suryo, saat ditanyai soal apakah Harun akan menggunakan hak pilihnya pada 13 Mei mendatang.

Bersambung ke hal 5

TO K O H Tak Ada Tekanan KAPOLDA NTB, Brigjen Pol Moch. Iriawan, SH,MH,MM mengklarifikasi langsung terkait rekomendasi disampaikan ke KPU, untuk membatalkan debat Cagub Cawagub NTB jilid II. Menurutnya, tidak ada tekanan dari pihak manapun, karena rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan informasi intelijen bahwa ada peningkatan eskalasi gangguan keamanan.

“Nah, ketika ada peningkatan eskalasi keamanan kami wajib memberi saran kepada KPU,” Bersambung ke hal 5

Praya (Suara NTB) Pembangunan infrastruktur dasar terutama berupa jalan, menjadi fokus utama Bali Tourism Development Corporation (BTDC) sebagai tahap awal mengembangkan kawasan Mandalika Resort Lombok Tengah (Loteng).

Pada tahun ini saja, BUMN yang berpusat di Bali ini, te-

lah menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp 700 miliar untuk membangun berbagai fasilitas dasar di kawasan tersebut.

Demikian diungkapkan, Direktur Pengembangan BTDC Edwin Darmasetiawan dalam rapat koordinasi dengan Pemkab Loteng yang dipimpin Wakil Bupati Loteng

Drs. H. L. Normal Suzana di Kantor Bupati Loteng, Rabu (8/5). Menurutnya, besaran anggaran yang akan digelontorkan tersebut sebagai anggaran tahap pertama pembangunan fasilitas umum dari total anggaran sebesar Rp 2,1 triliun lebih yang akan disiapkan.

Bersambung ke hal 5

Kejaksaan Sita Tanah Pecatu di Dusun Ireng Daye Mataram (Suara NTB) Tanah seluas 1.747 m2 di Dusun Ireng Daye, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar) ditetapkan sebagai barang bukti oleh Kejakasaan Tinggi NTB. Barang bukti itu, terkait kasus penjualan areal tanah berstatus aset daerah

itu oleh tersangka oknum anggota DPRD Lobar, BF dan oknum pejabat di Badan Aset Lobar, Brh. Penyitaan itu dibenarkan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, karena penyidikan panjang dilakukan pihaknya, sudah menetapkan areal itu sebagai

aset daerah yang dijual secara ilegal oleh tersangka.

“Izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram sudah turun. Tinggal siapkan dokumen penyitaannya secara tertulis oleh penyidik Pidsus,” kata Sutapa, dihubungi Suara NTB, Kamis (9/5).

Bersambung ke hal 5

Aliansi Rakyat Dukung Pilkada Satu Putaran

Moch. Iriawan (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R (Suara NTB/ars)

Seluruh PNS Libur HARI pencoblosan Pilkada NTB yang akan berlangsung 13 Mei mendatang, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov NTB dan seluruh kabupaten/kota diliburkan. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Pemprov NTB kepada 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Demikian dikatakan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/5).”Seluruh PNS di wilayah Provinsi NTB ini libur pada 13 Mei itu.

Bersambung ke hal 5 H. Muhammad Nur (Suara NTB/dok)

PERIKSA - Kapolda NTB, Moch. Iriawan saat memeriksa pasukan Brimob BKO Kelapa Dua dan Brimob Jogjakarta, untuk pengamanan Pilkada Lotim dan Kota Bima.

Pilkada Lotim Paling Diantisipasi Mataram (Suara NTB) Tiga pemilihan yang dihelat sekaligus, Pilgub NTB, Pilkada Lotim dan Pilkada Kota Bima, mendapat pengamanan maksimal dari pihak Polda NTB. Bahkan sedikitnya 245 pasukan Brimob Kelapa Dua Depok dan Brimob Jogjakarta, sebagian besar ditempatkan di Lombok Timur.

Bersambung ke hal 5

Sumbawa Besar (Suara NTB) Massa dari Aliansi Rakyat Dukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB Satu Putaran, menggelar mimbar bebas dan orasi di seputaran Jam Gadang Sumbawa, Kamis (9/5) kemarin.

Aksi yang sama juga dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dukunagn pilkada satu putaran, selain menghemat Rp 40 miliar biaya putaran kedua, Pilkada NTB satu putaran, juga memberikan kepastian kepada masyaralat NTB, siapa gubernur terpilih untuk melanjutkan pemerintahan.

Dalam orasinya, Aliansi Rakyat Dukung Pilkada NTB Satu Putaran Koordinator Sumbawa, Dedi Sanjaya, S.Pdi menyerukan, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

AKSI - Aksi dan orasi politik Aliansi Rakyat Dukung Pilkada Satu Putaran di Kabupaten Sumbawa, kemarin.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Masa Tenang Pilkada NTB Gaungkan Wisata Kuliner MENYEBUT nama Karang Taliwang, pikiran kita sudah tertuju pada masakan khas NTB, yakni ayam bakar Taliwang. Di Kelurahan Karang Taliwang, hampir sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pelaku usaha perdagangan.

Lurah Karang Taliwang, Lalu Akhmad Cahyadi, Rabu (8/5) lalu mengatakan, keberadaan ayam bakar Taliwang memang sudah menjadi pasar wisata kuliner yang cukup digandrungi. Baik masyarakat lokal maupun domestik sudah tidak asing lagi dengan menu yang satu itu.

“Meski demikian, kita terus beru(Suara NTB/smd) paya untuk menggaungkan Lalu Akhmad Cahyadi wisata kuliner itu,” katanya.

Untuk itu, kata Cahyadi, pihaknya sudah memiliki berbagai gebrakan agar ayam bakar Taliwang lebih dikenal masyarakat maupun wisatawan. Beberapa gebrakan yang dilakukan itu antara lain, membentuk kelompok sadar wisata Kemuning, memberikan peran kepada tukang ojek untuk turut melakukan promosi dengan rompi yang sudah dibagikan, serta pemasangan spanduk atau baliho di masing-masing lapak pedagang. “Itu sudah kita lakukan, Insya Allah hasilnya cukup lumayan mengangkat nama ayam bakar Taliwang,” jelasnya.

Tak berhenti sampai disitu, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Dinas Pariwisata Kota Mataram, pihak Kelurahan Karang Taliwang juga memberikan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan pramusaji serta pelatihan Bahasa inggris. “Karena tidak bisa dipungkiri wilayah kita ini akan dikunjungi oleh wisatawan luar,” pungkasnya.

Lebih lanjut disampaikan Cahyadi, keberadaan usaha perdagangan di wilayahnya telah memberikan perubahan besar terhadap perekonomian warga. Hanya saja, ketersediaan bahan baku seperti ayam masih didatangkan dari luar daerah. Rencananya, untuk memenuhi kebutuhan ayam tersebut, pihaknya akan mencoba mengajak masyarakatnya untuk beternak ayam, sehingga semua kebutuhan bisa terpenuhi. (smd)

Aktifkan Ekstrakurikuler Unggulan DALAM rangka mengembangkan bakat dan minat siswa, pada tahun ajaran ini SDN 5 Mataram fokus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah ingin mengaktifkan kembali beberapa kegiatan ekstrakurikuler unggulan SDN 5 Mataram, yang sempat mati suri. “Kita ingin membangkitkan kembali beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sempat fakum,” tegas Kepala SDN 5 Mataram Hj. Baiq Aini, S. Pd. Rabu (8/5).

Disebutkan Aini, beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan kepramukaan, bahasa (Suara NTB/nia) inggris dan Taman Pendidikan Hj. Baiq Aini, S.Pd Al Quran (TPQ) di sekolahnya sempat fakum beberapa tahun terakhir. Rusaknya peralatan di laboratorium bahasa misalnya, menjadi salah satu kendala mandeknya kegiatan ekstra di sekolah ini.

Tahun ajaran baru mendatang, kepala sekolah yang baru menjabat tiga bulan ini berjanji akan lebih fokus untuk mengembangakan serta menghidupkan kembali kegiatan ekstrakurikuler yang sempat berhenti. Pihaknya terus mendorong dan memotivasi seluruh guru yang telah dimiliki SDN 5 Mataram, agar sekolahnya kembali aktif mendulang prestasi.

“Motivasi terus kita lakukan, saya dorong terus agar sekolah ini semakin maju. Tahun ajaran ini ekstrakurikuler akan kita aktifakan, akademik juga akan kita tingkatkan,” terangnya.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap SDN 5 Mataram sebagai salah satu sekolah model pengembangan pendidikan karakter akan semakin meningkat. (nia)

Kota Mataram Harus Bersih dari Atribut Kampanye Mataram (Suara NTB)Memasuki masa tenang menjelang Pilkada NTB, Pemkot Mataram mulai bersiap. Dalam rapat Tim Gabungan Pilkada di ruang Kenari kantor Walikota Mataram, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana mengharapkan, masa tenang harus benar-benar dijalankan di wilayah Kota Mataram. Salah satunya dengan penertiban atribut kampanye pasangan Cagub dan Cawagub NTB. Rapat koordinasi Jumat (8/ 5) lalu itu dihadiri berbagai unsur terkait, seperti dari jajaran aparat TNI/Polri, KPU, Panwaslu, Bakesbangpol Kota Mataram dan camat se Kota Mataram. Dalam rakor tersebut, Mohan meminta kepada tim gabungan agar pada masa tenang Pilkada NTB, Kota Mataram bersih dari berbagai atribut kampaye pasangan ca-

lon. Tak hanya itu, isu melalui berbagai media teknologi juga harus diwaspadai.

Sebagai upaya untuk memberi jaminan kelancaran proses demokrasi di Kota Mataram tersebut, Pemkot Mataram telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.

Dukungan yang dimaksudkan adalah, pemberian rompi bagi anggota PPK dan PPS, penye-

diaan tempat sebagai pusat koordinasi, serta dikukuhkannya sekitar 186 anggota Satlinmas Kota Mataram yang bertugas untuk memberi perlindungan dan keamanan masyarakat selama pelaksanaan Pilkada NTB. Sementara itu, perwakilan dari Polres Mataram AKP I Nengah Wintara menyampaikan, untuk pengamanan pelaksan-

aan Pilkada pihaknya telah menyiagakan 589 personel. Disamping itu, sekitar 115 personel dari Brimob dan ditambah 63 personel dari Polda NTB. “Untuk personel dari Polres Mataram akan ditempatkan pada setiap TPS, sehingga jika ada masalah pada satu TPS dapat segera dilaporkan ke Polsek bersangkutan,” pungkasnya.

Anggota KPU Kota Mataram, Ir. H. Alfen menekankan, pelaksanaan rakor tersebut hendaknya ditindaklanjuti dengan baik oleh tim gabungan. Dia berharap, tim gabungan itu bisa melaksanakan tugas dengan kompak dengan satu komando. Diharapkan,

penanganan kasus per kasus nantinya bisa berjalan dengan baik dan jelas.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin berharap sebelum dilakukannya penertiban atribut kampaye pada masa tenang, pihak KPU Kota Mataram terlebih dahulu mengeluarkan surat imbauan kepada para tim sukses untuk menertibkan sendiri. “Kita imbau dulu mereka (tim sukses, red) untuk melakukannya, kalau mereka belum menertibkan, barulah menjadi tugas dari tim gabungan ini untuk melakukan pembersihan itu,” ucapnya. (smd)

Reklame Kura-Kura Water Park Dibongkar Mataram (Suara NTB) Langkah penertiban terus dilakukan Pemkot Mataram.

Setelah sebelumnya penertiban dilakukan terhadap pelaku usaha yang mengambil areal parkir untuk perluasan usaha, Jumat (8/5) lalu, giliran reklame milik Kura-Kura yang dibongkar karena tak memiliki izin.

Pantauan Suara NTB, belasan aparat dari Sat Pol PP dan Dinas Pertamanan Kota Mataram sudah siaga di depan Kura-Kura Food & Water Park di Jalan Sriwijaya Mataram.

Rencananya pembongkaran langsung dilakukan oleh petugas dari Pemkot Mataram, namun karena adanya larangan dari pihak manajemen KuraKura, pihak petugas Pemkot Mataram pun terpaksa menunggu dan bernegosiasi.

Pihak manajemen KuraKura mengatakan bahwa untuk pembongkaran tersebut, pihaknya akan menurunkan petugas sendiri. “Biar kami yang menurunkannya, besok pagi terima reklame ini sudah tidak ada,” pintanya.

(Suara NTB/smd)

BONGKAR - Karena tak memiliki izin mendirikan reklame, Dinas Pertamanan Kota Mataram memaksa pihak Kura-Kura untuk membongkar sendiri reklame itu. Tampak para buruh saat membongkar reklame tersebut dengan bantuan sebuah mobil truk.

Namun, permintaan dari yang bersangkutan ditolak oleh pihak Dinas Pertamanan Kota Mataram. Kepala Seksi Perizinan pada Dinas Pertaman-

Gencarkan Sosialisasi

(Suara NTB/dok)

Cukup Wibowo

B A G I A N Humas dan Protokol Setda Kota Mataram telah merencanakan banyak kegiatan sosialisasi dalam rangka penguatan kelembagaan terkait gugus tugas kota layak anak. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Drs Cukup Wibowo yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (8/5) menyampaikan, hampir semua SKPD terlibat dalam gugus tugas kota layak anak.

Terkait itu, lanjut dia, Humas akan menggencarkan sosialisasi. Baik sosialisasi melalui mobil penerangan milik Humas, media cetak maupun melalui interaktif di radio. Melalui sosialisasi tersebut pihaknya akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini Mataram sedang menggarap program menuju kota layak anak. Ada banyak indikator yang harus dipenuhi Kota Mataram terkait hal itu.

Salah satu yang akan disuarakan kepada masyarakat adalah soal pemenuhan hakhak anak. Dalam bidang pendidikan misalnya. Anak yang telah berusia enam tahun wajib bersekolah. Ini merupakan bagian dari pemenuhan hak anak. Ia mencontohkan, manakala masyarakat tersebut berasal dari keluarga miskin sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya, maka persoalan ini harus segera dikomunikasikan dengan Dinas Dikpora Kota Mataram atau Bappeda Kota Mataram.

Tidak hanya itu, Humas juga berpeluang membantu sosialisasi akte kelahiran melalui sarana mobil penerangan. Yang jelas, menurut Cukup, ke depan tugas Bagian Humas dan protokol akan semakin berat. Terlebih dengan masuknya Humas dan Protokol dalam gugus tugas kota layak anak. (fit)

an Kota Mataram, Agus Mariadi mengatakan, pihaknya tidak akan menunggu sampai besok terkait pembongkaran.

“Silahkan lakukan pem-

bongkaran ini sekarang, kami akan tunggu,” katanya.

Menurut Agus, dilakukannya pembongkaran terhadap reklame milik CV. Mataram

Citra Nusa (Kura-Kura Food and Water park) dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak memiliki izin. Bahkan, pihaknya pun sudah sempat mengajukan surat teguran, namun nampaknya pihak Kura-Kura enggan menanggapinya. “Teguran kita layangkan pada 23 April lalu, tapi tidak ada tanggapan. Terpaksa kita turun,” tambahnya.

Selain tak memiliki izin, keberadaan reklame yang cukup besar itu telah merampas hak publik. Pasalnya, reklame itu berdiri di trotoar jalan yang seharusnya itu menjadi areal lalu lalang masyarakat. “Ini tidak boleh, kalau mereka mengajukan izin pun tidak kita berikan mendirikan reklame di trotoar semacam ini,” imbuhnya.

Sementara itu, perobohan reklame itu dilakukan oleh tujuh orang petugas yang diturunkan langsung oleh pihak Kura-kura. Dengan alat tradisional, para buruh itu mencongkel tiang reklame kemudian menariknya dengan mobil truk. (smd)

MCC Nasibmu Kini

Tiga Kali Ganti Kadis Tak Kunjung Ada Perubahan MCC (Mataram Craft Center) sejatinya bisa menjadi pusat perdagangan mutiara terbesar di Mataram. Sayangnya kepopuleran MCC kini tinggal kenangan. Banyak wisatawan yang datang ke Mataram untuk berburu mutiara, oleh pemandu wisata diarahkan ke tempat lain. Terlebih dengan kondisi MCC saat ini yang terkesan hidup segan mati tak mau.

DARI puluhan toko yang ada di MCC lebih gampang menghitung jumlah toko yang buka. Karena memang toko yang buka hanya beberapa. Sedangkan sebagian besar tutup.

Kondisi enggannya perajin emas dan mutiara berjualan di MCC sudah terjadi sejak H. Abdul Karim menjabat sebagai kepala dinas Dispenda Kota Mataram. Berikutnya posisi Karim digantikan oleh Lalu Sofyan Arsyad tapi juga tidak ada perubahan. Bahkan sejak pengelolaan pasar tidak lagi menjadi urusan Dispenda, Dinas Koperindag sebagai pihak yang diberikan wewenang, bergeming terhadap kondisi MCC. Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., sebenarnya permasalahan MCC sudah lama menjadi sorotan dan perhatian Dewan. Hanya saja tindaklanjutnya, sejauhmana upaya Pemkot Mataram untuk mendayagunakan lagi bangunan itu.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini sangat menyayangkan ada suatu areal yang sangat strategis letaknya di pusat Kota Mataram tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Mataram melalui Walikota bisa menginstruksikan SKPD terkait untuk melakukan revitalisasi. Apapun yang dibutuhkan terkait revitalisasi MCC, lanjutnya, Dewan akan sangat mendukung. ‘’Tapi apa langkah-langkah itu, belum terlihat sampai saat ini,’’ imbuh Yeyen. Pemkot Mataram harus mempunyai kajian dan analisis mengapa perajin enggan masuk ke MCC. ‘’Apakah layout bangunanya atau apa,’’ ujarnya. Karenanya, kajian serta analisis mutlak perlu dilakukan sebelum revitalisasi itu terlaksana.

Y e y e n pun tak heran ketika sekarang k o n d i s i MCC banyak plafonya yang jebol dan kerusakan di bagian-bagian yang lain.

Sebab, kata n y a , manakala

(Suara NTB/nia)

JEBOL - Kondisi MCC Kota Mataram yang terletak di simpang empat Pagesangan Kota Mataram, semakin memprihatinkan.

Nampak salah satu bagian plafon yang ada di lantai II MCC jebol. Ditambah lagi semua toko di lantai II tidak termanfaatkan.

bangunan itu tidak termanfaatkan maka akan rusak dengan sendirinya karena tidak ada perawatan. Karenanya, langkah cepat Pemkot Mataram untuk melakukan revitalisasi itu sangat dinanti.

Dari revitalisasi nantinya bisa diketahui, apakah MCC akan digunakan kembali untuk tempat penjualan mutiara atau bahkan pusat oleh-oleh. Hal ini harus dikomunikasikan dengan para penyewa. Sebab keberadaan MCC sebetulnya memudahkan. Sedangkan Kampung-kampung mutiara yang ada, bukan masalah dan tidak bakal bersinggungan dengan MCC. Kampung mutiara tersebut memang sudah lama ada sebagai identitas turun temurun di Sekarbela.

Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, Wartan, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (8/5) terkesan lempar tanggung jawab. ‘’Coba konfirmasi ke Dispenda soalnya retribusi toko-toko itu masih dia (Dispenda, red) yang pungut,’’ kilahnya. Namun demikian, Wartan tidak menampik jika secara global pengelolaan MCC telah diserahkan kepada Dinas Koperindag. Ironisnya, meski jelas-jelas MCC telah menjadi tanggungjawab Dinas Koperindag, namun Wartan nampaknya belum ada rencana untuk merevitalisasi MCC. Terhadap kondisi MCC saat inipun, mantan kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram ini mengklaim sebetulnya tidak ada masalah. ‘’Kita sudah taruh IKM kita didalam,’’ cetusnya. (fit)

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sekretaris Partai Golkar Loteng Ditahan

Tolak Diintervensi PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) akan digelar bulan September. Jelang suksesi itu, bermunculan namanama calon bupati yang akan bertarung. Menyikapi hal ini pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar, tak mau gegabah menentukan pilihan.

AKAD mengedepankan objektivitas melihat siapa calon yang maju nanti untuk dipilih. Dalam menjatuhkan pilihannya, AKAD tidak mau dan menolak (Suara NTB/her) keras diintervensi, apalagi Kamaruddin disetir oleh salah satu calon yang berkuasa sekalipun. ‘’AKAD akan objektif melihat calon pemimpin untuk dipilih menjadi bupati dan wakil bupati mendatang, kami tidak bisa diintervensi dan tetap independen,” tegas Ketua AKAD Kamaruddin usai pengukuhan pengurus oleh Bupati Lobar Dr, H. Zaini Arony, MPd, di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lobar, Rabu (8/5).

Menurutnya, mesti pemilihan masih lama, AKAD tentu akan menentukan sikap siapa yang akan didukung. Ia menegaskan, AKAD akan objektif melihat keberhasilan dan siapa yang maju pada Pilkada mendatang. “Tidak ujuk-ujuk menyatakan dukungan, tapi kami akan objektif,”tegasnya.

Secara pribadi, ia menyatakan akan mengukur keberhasilan pemerintah melalui studi komparatif secara objektif. Artinya membandingkan hasil pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang serta membandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTB. Hasil studi ini dipelajari untuk jadi bahan menentukan pilihan siapa bupati dan wakil bupati yang akan didukung.

Diakuinya, dari hasil studi komparatif pemerintahan sekarang menonjol dari segi infrastruktur dan jalan. Namun beberapa aspek perlu dibenahi, karena belum merata semuanya.

Sementara itu Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony menyatakan pengurus punya tugas dan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan. AKAD, ke depan harus mampu mengambil pelajaran yang belum dan sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan performa. ‘’Tahun depan, dana untuk desa dari Pemda meningkat menjadi Rp 300 juta,’’ janjinya. (her)

Bupati Minta Hormati Proses Hukum ”

Praya (Suara NTB) Pihak kepolisian secara resmi telah menahan Sekretaris DPD Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng), H.L. Ke, terkait kasus pembunuhan Sudirman, warga Desa Langko Janapria, sejak Senin (6/5). Tersangka yang juga salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar ini, kini masih ditahan di Polda NTB. Dikonfirmasi terkait penahanan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Loteng yang juga Bupati Loteng, H.M. Suhaili, F.T., mengaku tidak mau terlalu dalam melakukan intervensi. “Mari kita hormati proses hukum dan biarkan proses hukum itu berjalan sesuai mekanisme yang ada,” sebutnya, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/5).

Ia pun mengajak semua pihak termasuk aparat kepolisian, supaya tetap mengede-

pankan azas praduga tidak bersalah, terhadap Sekretaris DPD Partai Golkar Loteng tersebut. Artinya, sebelum ada keputusan hukum tetap yang bersangkutan masih dikatakan belum bersalah.

“Inikan masih proses penyidikan. Jadi kita juga belum bisa memastikan kalau yang bersangkutan bersalah. Sebelum ada keputusan hukum tetap.

Sehingga azas praduga tidak bersalah harus tetap dikedepankan,” ujarnya.

Ditanya apakah akan ada upaya penangguhan penahanan, Suhaili mengaku belum bisa memastikan. Tapi yang jelas rencana pasti tetap ada, karena merupakan hak dari setiap masyarakat yang tengah berhadapan dengan proses hukum.

Namun apakah permintaan penangguhan penahanan secara kekeluargaan atau melalui organisasi masih belum dipastikan. “Setelah ini kita akan membahas langkah-langkah dari partai, terkait per-

Mari kita hormati proses hukum dan biarkan proses hukum itu berjalan sesuai mekanisme yang ada, H.M. Suhaili, F.T

soalan ini,” jawabnya, seraya menambahkan, status pencalonan ke DPRD NTB masih melihat aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Polres Loteng sudah menahan sembilan warga yang diduga terlibat pem-

bunuhan sadis atas Sudirman awal tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terhadap sembilan warga tersebut, mengarah adanya keterlibatan H.L. Ke dalam proses perencanaan. Terhadap tersangka H.L. Ke, polisi menjerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman cukup berat.

Adapun berkas penyidikan sembilan pelaku lainnya, polisi sudah melimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya untuk diproses lebih lanjut.

Pihak Kejari Praya sendiri menargetkan dalam waktu yang tidak lama, berkas para tersangka sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Praya, guna proses persidangan. (kir)

(Suara NTB/rus)

Dana Bansos Lobar akan Dibekukan Sementara Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) berencana membekukan dana bantuan sosial (bansos) sampai ada keputusan resmi terkait mekanisme penyalurannya. Namun kepastian pembekuan dana bansos yang banyak bermasalah ini, masih menunggu petunjuk dan keputusan resmi Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lobar, Maksum, SPd, kepada Suara NTB, Rabu (8/5), menjelaskan, wacana pembekuan dana bansos itu merupakan bentuk antisipasi dan kehati-hatian dari bupati dalam menyalurkan bansos. Apalagi, banyaknya persoalan bansos yang terjadi dan sedang ditangani aparat berwajib hingga menyeret sejumlah pejabat Lobar.

Diakuinya, alokasi dana bansos tahun 2013 mencapai Rp 11,8 miliar lebih. Dana ini dialokasikan untuk sarana ibadah, pengamanan wilayah, jamkesda sebanyak Rp 1,5 miliar dan beasiswa pendidikan sebanyak Rp 9,1 miliar.

Sementara itu, selama kurun waktu 2012 lalu, Pemkab Lobar dalam hal ini Bagian Kesra menerima ribuan proposal. Dari ribuan proposal itu beragam jenis usulan. Ada yang kelompok usaha bersama, bantuan rumah ibadah dan jenis bantuan lain. Ribuan proposal ini pun diverifikasi Kesra, lalu usulan yang dinilai layak menerima bantuan lalu dicairkan kepada kelompok tersebut.

Sementara Asisten I Setda Kabupaten Lobar H. M.S. Udin, selaku koordinator tim verifikasi mengungkapkan munculnya kasus bansos tahun 2004-2009 diduga berasal dari proposal fiktif. Proposal fiktif ini, jelasnya, tidak masuk verifikasi yang dilakukan Pemda. Namun, bisa jadi proposal fiktif itu rentan dimainkan di Bagian Keuangan ketika pencairannya.

Menurutnya, verifikasi bansos itu diawali masuknya proposal melalui tiga arah yakni bupati, wakil bupati dan sekda dan Kabag Kesra. Setelah proposal masuk, baru kemudian diregistrasi, setelah itu diadakan sidang verifikasi sesuai peraturan bupati. Artinya proposal itu sendiri akan dinilai apakah layak untuk diterima atau tidak. (her)

Hasil Verifikasi

Berkas Semua Bacaleg Belum Lengkap Giri Menang (suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) melakukan verifikasi bakal calon legislatif yang ikut pada Pemilu 2014. Dari hasil verifikasi bakal calon legislatif (bacaleg) yang dilakukan, berkasnya belum lengkap.

Ditemui Rabu (8/5), Ketua KPU Lobar, Suhaemi Syamsuri, mengungkapkan, pihaknya sudah mengundang penghubung seluruh parpol untuk menghadiri rapat pleno hasil verifikasi bacaleg. Beberapa hal yang disampaikan terkait perubahan ketentuan KPU tentang proses pencalonan dan temuan hasil verifikasi.

Selain itu, KPU menemukan adanya tujuh anggota Dewan yang loncat parpol dan satu bacaleg mantan napi. KPU juga banyak menemukan administrasi yang tidak lengkap, terutama pada beberapa salinan formulir pendaftaran yang tidak dilegalisir. ‘’Kekurangan ini hampir ditemukan pada semua parpol,’’ ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya belum menerima adanya keterangan pengunduran diri dari kepala desa dan anggota DPRD yang lompat partai. Bacaleg ini, tegasnya, diminta melengkapi surat pengunduran diri sampai 1 Agustus mendatang.

Sementara di Lombok Timur (Lotim), sebagian besar Daftar Calon Sementara (DCS) yang diserahkan parpol dinyatakan belum lengkap. Bahkan, hasil verifikasi administrasi KPU Lotim menemukan ada DCS anggota legislatif di bawah umur.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Teknis KPU Lotim, Lalu Hariawan, mengungkapkan, jumlah DCS yang ditemukan di bawah umur lebih dari tiga orang. Sebagian besar parpol masih belum lengkap menyerahkan syarat-syarat administrasi pencalegan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 tentang pencalegan, tertera sejumlah persyaratan teknis administrasi yang harus dipenuhi bacaleg yang akan dipilih 9 April 2014 mendatang.

Syarat-syarat yang dinyatakan belum lengkap adalah penyampaian formulir BB. Formulir BB merupakan formulir pernyataan, termasuk di antaranya pernyataan mundur untuk bacaleg dari partai yang lama dan ingin maju dari partai yang lain. Begitu pula para kades yang ingin mengadu nasib menjadi anggota Dewan. “Formulir BB ini ada sekitar 11 pernyataan,” ucapnya.

Selain itu, dari 600 orang DCS di Lotim ini tidak menyertakan lampiran fotocopy ijazahnya. Termasuk, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. (her/rus)

BRIMOB - Ratusan personel Brimob dari Mabes Polri dan Polda Yogyakarta saat apel penerimaan di lapangan Mapolres Lotim, Rabu lalu.

Tinggi, Potensi Kerawanan di Lotim Selong (Suara NTB)Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Timur (Lotim) dinilai berpotensi besar menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kambtibmas).

Hal itu terlihat dari karakteristik masyarakat Lotim.

Demikian disampaikan Kapolres Lotim, AKBP Agus Nugroho dalam sambutan

apel penerimaan 315 personel Brimob dari Mabes Polri dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya potensi kerawanan itu, lanjutnya, menjadi salah satu alasan pihaknya menyampaikan permohonan tambahan personel keamanan ke Polda NTB. Kapolres menegaskan, Kabupaten Lotim memiliki luas wilayah sekitar 2.800 km persegi. Memiliki jumlah pen-

duduk 1,2 juta jiwa yang menyebar di 20 kecamatan, 254 desa/kelurahan dan 1.328 kedusunan/lingkungan. Melihat luasan dan jumlah penduduk tersebut tidak mungkin personil Polres Lotim bisa mengawasi semuanya. “Untuk itulah kami perlukan bantuan agar pelaksanaan Pilkada ini berjalan tertib, aman dan damai,” harapnya.

Selain melihat karakteris-

Tiga Pengedar Narkoba Dibekuk

Giri Menang (Suara NTB) Kasus narkoba di wilayah hukum Lombok Barat (Lobar) terbilang cukup menonjol. Dari Januari hingga Mei saja sudah terjadi tujuh kasus dengan sembilan pelaku berhasil dibekuk.

Barang bukti yang berhasil disita sekitar 44 gram lebih berupa sabu-sabu dan ganja. Senin (6/5) lalu, jajaran Polres Lobar berhasil membekuk tiga pengedar narkoba di daerah Pemenang dan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Kasat Narkoba Polres Lobar, Iptu Cita Karuniasari, menjelaskan, penangkapan tiga pengedar narkoba itu dilakukan secara maraton di dua lokasi berbeda setelah pihaknya melakukan pengembangan. Penangkapan pertama terhadap Sopian, Senin (6/ 5) dibekuk di sekitar Pemenang, KLU. Penangkapan dilakukan sekitar jam 3 WITA di Teluk Kombal Pemenang.

Sopian berhasil dibekuk setelah aparat melakukan pendalaman dan mengikuti pelaku, informasi keberadaan

pelaku juga diperoleh dari laporan masyarakat yang curiga terhadap gelagat pelaku. Polisi lalu mendatangi lokasi, kemudian melakukan penyergapan. “Dari hasil penggeledahan kami temukan barang bukti berupa ganja seberat 5,6 gram,” terangnya.

Setelah menangkap Sopian, pihaknya lalu melakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan kasus itu, ternyata Sopian juga menyuplai barang haram itu ke dua orang rekannya di Tanjung yang juga pengedar. Dua orang pelaku itu atas nama Har dan Pras. Dua pelaku ini ditangkap di Villa Dusun Sorong, Tanjung. Penangkapan dua pelaku cukup alot, karena setelah penangkapan di villa, awalnya pelaku engggan mengaku dan polisi tidak menemukan barang bukti.

Namun, polisi curiga karena tingkah laku kedua pelaku mencurigakan. Lalu polisi melakukan penggeledahan di lokasi terkait. Alhasil, aparat menemukan 22 gram lebih

ganja yang disembunyikan di semak-semak tepat di depan villa. “Pelaku ini rupanya sengaja menaruh (menyembunyikan) barang bukti ini,” tukasnya.

Penangkapan dan penggeledahan itu sendiri dilakukan jam 7.30 petang.

Saat ini, tiga orang pelaku tersebut diamankan di kantor Polsek setempat dan belum ada penetapan status tersangka, karena masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Disebutkan Cita, dua pelaku atas Sopian dan Har berdomisi dari Pemenang KLU sedangkan Pras pendatang yang berasal dari daerah Jawa.

Untuk mengantisipasi peredaran barang haram ini, pihaknya terus meningkatkan razia terutama di lokasi masuk seperti di pelabuhan barang. Menurutnya peredaran melalui pelabuhan cukup rentan, karena belum ada pengamanan yang khusus terhadap penumpang yang keluar masuk kapal yang menyeberang seperti halnya Pelabuhan lembar. (her)

tik masyarakat Lotim, potensi kerawanan di Lotim terlihat pada kegiatan pesta rakyat untuk dua kandidat calon pemimpin sekaligus, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) yang akan berlangsung 13 Mei 2013 mendatang.

Sejauh ini, lanjutnya, Kamtibmas Lotim dinilai Kapolres cukup kondusif. Suasana kondusif yang selama ini telah

terjalin diharapkan bisa terjaga terus.

Kapolres menekankan, seluruh personel yang di-BKOkan akan tinggal di Lotim selama 15-20 hari. Selama proses pengamanan Pilkada berlangsung, ia menekankan untuk tetap menjaga kekompakan. “Jaga kekompakan dan keterpaduan dalam menjalankan tugas,” demikian pintanya. (rus)

Pemerintah Pusat Ubah Status Teluk Awang Jadi PPI Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal memiliki dua fasilitas transportasi bertaraf internasional. Jika sebelumnya sudah memiliki Bandara Internasional Lombok (BIL), Loteng kini akan juga akan memiliki pelabuhan perikanan yang juga bertaraf internasional. Setelah pemerintah pusat mengubah status Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang menjadi Pelabuhan Perikanan Internasional (PPI) Awang.

“Jadi sekarang bukan PPN Awang lagi, tapi sudah berubah menjadi PPI Awang,” ungkap Bupati Loteng, H. M. Suhaili, FT, di ruang kerjanya, Rabu (8/5).

Ia mengakui, dengan perubahan status tersebut, maka fasilitas infrastruktur yang ada di PPI Awang nantinya semua berstandar internasional. Artinya, kapal-kapal yang masuk tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi dari luar negeri, sehingga semua fasilitas harus benar-benar me-

menuhi standar internasional.

Selain itu, lanjutnya, dengan status tersebut, PPI Awang juga bisa melayani kegiatan ekspor dan impor barang. Di mana, ruang lingkupnya bukan hanya komoditi laut saja, tapi bisa juga komoditi lain, sehingga aktivitas di PPI Awang dipastikan bakal semakin ramai.

Disinggung proses pembangunan, Suhaili, menegaskan saat ini ada beberapa kegiatan yang berlangsung. Pemerintah pusat sendiri, sebelumnya juga mengucurkan dana tidak kurang dari Rp 9,6 miliar untuk membiayai sejumlah kegiatan di PPI Awang. Dan, jumlah anggaran tersebut akan ditambah pada ABPN perubahan tahun 2013 mendatang.

Apalagi, pemerintah pusat sudah menegaskan bakal mempercepat penyelesaian pembangunan PPI Awang, sehingga pada akhir tahun 2014 mendatang, PPI Awang sudah bisa beroperasi secara penuh. (kir)

KLU Siap Pertahankan Surplus Beras Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) setiap tahunnya mampu memproduksi gabah/beras di atas tingkat kebutuhan masyarakat. Tingginya angka produktivitas itu siap dipertahankan Pemerintah KLU. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Ir.Hermanto, Rabu (8/5), mengutarakan surplus tingkat produksi gabah/ beras KLU terus berlanjut. Sepanjang tahun 2012 lalu, angka produksi gabah kering giling (GKG) di KLU mencapai 73 ribu ton lebih. ‘’Dibandingkan tingkat konsumsi, angka tersebut mengalami surplus 9.268 ton setara beras,’’ klaimnya.

Hermanto menyatakan, produksi tersebut diperoleh dari budidaya pertanian seluas 8.304 hektar sawah baku dan sawah basah. Di antara luasan itu, tercakup di dalamnya, 7.500 hektar lahan yang notabene masuk dalam prioritas Sekolah Lapang Pertanian Terpadu (SLPTT). “Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian telah memberikan

bantuan senilai Rp 1,637 miliar melalui program SLPTT ini, di mana dana itu dialokasikan kepada 366 kelompok tani,” kata Hermanto.

Untuk menjaga produktivitas, Pemerintah KLU hingga kini tetap menganggarkan honor bagi 40 orang tenaga harian lepas (THL) yang memperoleh kontrak dari Kementerian Pertanian. Namun dalam kontraknya, honorer ini hanya memperoleh kompensasi 10 bulan dalam setahun.

“Nah, Pemda KLU secara konsisten membantu honor 2 bulan. Jadi untuk dimaklumi, hanya KLU dan Lombok Timur yang memberi tambahan THL ini di NTB,” ujarnya.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, menyadari meski KLU tergolong surplus, namun masyarakat KLU untuk tidak meninggalkan budaya diversifikasi pangan. Bupati meyakini, di sebagian besar masyarakat KLU masih memberlakukan pola makan tanpa melibatkan unsur beras di dalamnya. “Jagung dan ubi sudah tidak asing lagi di perut kita. Saya dulu waktu masih

(Suara NTB/joe)

PANEN - Bupati KLU Djohan Sjamsu panen padi bersama di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Rabu (8/5). kecil, sering makan nasi cicik (nasi campur ubi),” ucapnya.

Djohan Sjamsu juga mengajak, agar program One Day

No Rice juga berlaku di KLU. Meski secara politik hal itu belum menjadi kebijakan Pemda KLU, namun ia meli-

hat kontinyuitas pola makan warga KLU secara turun temurun dapat menangkal ketergantungan pada beras. (ari)

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

SUARA PULAU SUMBAWA Panen Jagung

Pengesahan Kelahiran

Ribuan Buruh Tani akan Datangi Labangka

KSB Sediakan ”Sidang Prodeo” Taliwang (Suara NTB) Meski program persidangan di tempat untuk memperoleh pengesahan kelahiran dari pengadilan telah digulirkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mengurangi beban biaya masyarakat. Tapi faktanya masih ada juga warga yang belum dapat mengikuti program tersebut, karena benar-benar tidak mampu membayar biaya persidangan yang tidak masuk bagian subsidi pemerintah.

Untuk membantu warga yang tidak mampu itu, Pemda KSB mempunyai cara baru. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) warga yang benar-benar tidak mampu membayar biaya persidangan pengesahan kelahiran itu dapat mengikuti ‘’sidang prodeo”. Di mana bagi warga tidak mampu yang ingin memperoleh pengesahan kelahiran dari pengadilan tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. “Sidang prodeo ini khusus bagi warga miskin yang benar-benar tidak memiliki uang untuk membayar segala bentuk biaya yang timbul dari kegiatan sidang pengesahan kelahiran itu,” terang Kabid Catatan Sipil (Capil) Disdukcapil KSB Drs. Zainuddin kepada wartawan, Selasa (8/5).

Untuk dapat mengikuti sidang prodeo itu, sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh warga bersangkutan. Menurut Zainuddin persyaratan tersebut bersifat standar dan tidak memberatkan warga. Persyaratan tersebut di antaranya, warga bersangkutan harus mendapatkan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan domisilinya, masuk dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan terakhir melengkapi seluruh persyaratan pengajuan permohonan persidangan untuk memperoleh pengesahan kelahiran dari pengadilan.

“Syaratnya itu saja. Setelah itu kita daftarkan dan warga bersangkutan tinggal menunggu jadwal program sidang di tempat (Taliwang, red) dari Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa,” kata Zainuddin sembari menambahkan jika hingga sekarang ini belum satu pun warga yang memanfaatkan sidang prodeo tersebut. “Sampai sekarang belum ada yang mengajukan permohonan untuk sidang prodeo itu.

Dan kalau ada pasti kami akan melayani warga bersangkutan,” sambungnya.

Sementara itu terkait kegiatan program sidang di tempat di tahun 2013 ini, Disdukcapil KSB secara resmi memulai kegiatannya, Selasa lalu.

Pada sidang perdana itu, sebanyak 40 pemohon mengikuti sidang untuk memperoleh pengesahan kelahiran dari pengadilan tersebut. Zainuddin memperkirakan, permohonan sidang untuk pengesahan kelahiran dari pengadilan itu dalam bulan-bulan ini akan mengalami peningkatan.

Pasalnya menjelang tahun ajaran baru, para orang tua akan membutuhkan dokumen akta kelahiran untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah.

“Untuk mengantisipasi membludaknya permohonan itu, nanti setiap kali jadwal persidangan akan dibentuk dua tim sidang. Jadi akan ada dua hakim yang bekerja melayani warga,” kata Zainuddin.

Sejauh ini jumlah warga KSB yang belum memiliki akta kelahiran dan diharuskan mengikuti persidangan pengesahan kelahiran untuk memperolehnya diperkirakan masih banyak. Bahkan berdasarkan data Disdukcapil hingga tahun 2012 lalu, sekitar 40 persen warga masih belum memiliki akta kelahiran. “Mungkin ada yang pernah punya, tapi kemudian hilang. Nah bagi mereka itu, tetap harus menjalani persidangan pengesahan kelahiran jika ingin mengurus (membuat) akta kelahiran lagi,” pungkas Zainuddin. (bug)

Sumbawa Butuh Sekolah Khusus ABK Sumbawa Besar (Suara NTB) Kebutuhan akan PAUD Inklusi di Sumbawa semakin dirasakan mendesak oleh berbagai kalangan. Mengingat secara faktual Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sumbawa sesungguhnya ada, bahkan mungkin banyak.

Demikian menurut pendapat seorang Psikolog Sumbawa, Yossy Dwi Erliana, S.Psi., M.Psi, Kamis (9/5), menanggapi keinginan membentuk PAUD inklusi Anak Berkebutuhan Khusus di Sumbawa, seperti yang dimuat Suara NTB sebelumnya. Apalagi saat ini, sedang digagas Raperda pendidikan. Inilah momentum untuk mengakomodasi ABK sehingga mendapat payung regulasi di level daerah yang lebih menjamin hak dasar anak, termasuk ABK. Menurut psikolog yang juga Ketua Lembaga Psikolog Pelangi Harapan (LPPH) Sumbawa ini, kebutuhan akan layanan ABK suatu yang menarik dan bukan hal yang mudah untuk dicari solusinya. Awalnya Inklusi menjadi solusi yang terpikirkan beberapa waktu yang lalu, namun kenyataannya Inklusi justru memunculkan beberapa permasalahan baru, seperti kebutuhankebutuhan ABK tidak terpenuhi seperti seharusnya, dikarenakan kemampuan guru yang tidak sesuai dan pola pengajaran yang tidak disesuaikan dengan kekhususan yang dimiliki oleh anak. “Perlunya pengetahuan terhadap ABK ini penting dimiliki sebelum kita memberikan perlakuan atau intervensi maupun solusi terhadap permasalahan mereka,” terangnya.

Jika Sumbawa ingin mengembangkan PAUD Inklusi, lanjut Yossy, tidak hanya terbatas pada anak-anak yang memiliki kekhususan (cacat) secara fisik. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki kekhususan di akademik misalnya, belum terjangkau oleh pendidikan khusus, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang termasuk Sumbawa. Anak-anak dengan kekhususan secara akademik justru menjadi bulanbulanan teman-teman, guru dengan memberikan cap “Anak bodoh”, Anak nakal”, ataupun “bebal” yang ada di sekolah umum. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pada diri anak khusus.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam sekolahsekolah inklusi. Bukannya memberikan pelayanan seperti yang dibutuhkan oleh anak-anak khusus, tapi malah memunculkan permasalahan-permasalahan yang baru. Pihaknya memberikan salah satu solusi yang paling aman untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus adalah dibentuknya “Sekolah Khusus” dengan kompetensi guru yang khusus serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan mereka.

“Bupati Sumbawa mesti berani mengambil terobosan yang tidak biasa yang menjawab persoalan pemenuhan hak dasar bagi ABK. Apalagi sekarang sedang dibahas Raperda Pendidikan, mestinya sekolah khsusus bagi ABK mesti diakomodir tidak sekadar menurunkan amanat peraturan yang lebih tinggi,” jelas Alumnus Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini. (arn)

Halaman 4

Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Camat Labangka, Hartono menyatakan, masa panen jagung di Labangka saat ini, membuat pendatang dari luar daerah yang sebagian buruh tani membludak hingga ribuan orang. Hal ini membuat pihaknya waspada, mengingat besar uang hasil panen cukup banyak beredar.

(Suara NTB/ula)

DUKUNGAN MORIL - Karyawan PDAM yang mendatangi Polres Dompu, Rabu (8/5), untuk mempertanyakan masalah pemanggilan penyidik terhadap direktur mereka.

Direktur Diperiksa Penyidik

“April, Mei, Juni, saat sibuk masyarakat Labangka. Semua lahan yang ada sekitar 3.640 hektar lahan jagung, mulai panen bersamaan. Tentunya membutuhkan tenaga buruh tani yang besar dan buruh tani ini datang dari luar Labangka.

Inilah yang kita antisipasi,” jelas Hartono, kepada wartawan, Rabu (8/5).

Bahkan, dari laporan masyarakat, lanjutnya, ada sejumlah orang pendatang yang dicurigai. Hal inipun sudah disampaikan ke Kapolsek. Bersama Muspika, Ia pun kerap berkeliling malam, dan masyarakat diminta menjaga lingkungan masing-masing. Pasalnya, banyakn-

ya uang hasil panen di Labangka, tentu rentan perampokan dan pencurian. Bayangkan, kalau 3.640 hektar dikalikan 9 ton per hektar, dikalikan 250 ribu per kuintal, sudah berapa miliar uang yang dihasilkan. Makanya kita minta masyarakat, jangan simpan uang di rumah, tetapi sebaiknya di Bank,” jelas Hartono.

Dalam hal ini, pihaknya pun berusaha merazia pendatang dari luar. Kalau tidak ada KTP, maka disuruh pulang balik ke daerahnya. Apalagi sekarang jelas E-KTP sudah dibagikan.

Memang, kelemahannya, saat ini belum semua pendatang dapat didata, karena masingmasing tempat berubah. (arn)

Karyawan PDAM Datangi Polres Ratusan Bacaleg Belum

Dompu (Suara NTB) Belasan karyawan PDAM Dompu mendatangi Polres, menyusul diperiksanya Direktur PDAM, Syamsul Huriah oleh penyidik. Direktur diperiksa atas laporan mantan karyawannya, Herno Susanto, yang telah dipecat dari PDAM. Para karyawan tersebut datang untuk mendukung kebijakan direkturnya yang memecat dan tidak membayarkan sisa gaji Herno Susanto. Aksi para karyawan ini dilakukan dalam bentuk hearing ke Sat Reskrim Polres Dompu. Kantor PDAM Dompu pun ditutup pelayanannya sebagai bentuk solidaritas karyawan kepada direkturnya.

Aksi karyawan PDAM Dompu ini dipimpin oleh Plt Kabag Umum PDAM Dompu, Muhaimin, SH dan direrima oleh Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo dan Kasat Intelkam Polres Dompu, Iptu Bayu Septianto, SE di ruang Kasat Reskrim, Rabu (8/5).

Plt Kabag Umum PDAM Dompu, Muhaimin, SH mengungkapkan, kehadiran pihaknya di Polres Dompu ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Direktur PDAM Dompu dan menyamakan persepsi dengan Kepolisian soal pemecatan dan tidak dibayarkannya gaji Herno Susanto seperti yang dilaporkan dalam kasus dugaan penggelapan terhadap Direktur PDAM. “Kami mendukung kebijakan Direktur, apalagi dia ingin mengubah PDAM lebih baik dan diawali dengan disiplin internal,” katanya.

Muhaimin mengaku, pemecatan terhadap Herno Susanto sebagai kebijakan yang seharusnya dilakukan. Karena ia tidak pernah masuk kantor hingga 1 tahun lebih karena menjalani hukuman penjara terkait kasus korupsi dana penyertaan modal Pemda Dompu tahun 2008 senilai Rp 7,5 miliar. “Pemecatan ini dilakukan direktur kami setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bupati selaku pemilik perusahaan. Jadi bukan dilakukan semena-mena oleh atasan kami,” katanya.

Terlebih sebelumnya, beberapa karyawan PDAM juga sering diberi sanksi karena melanggar. Seperti Bahar diskorsing tiga bulan dan tidak dibayarkan gaji karena terlambat masuk kantor dan Mansur asal Potu yang diduga menggunakan uang meteran Rp 125 ribu dipecat. “PDAM ini bukan seperti PNS di Pemda,” terangnya.

Bila Herno menuntut dibayarkan gaji sementara ia tidak pernah masuk kantor, dikatakan Muhaimin, sangat ganjil dan tidak adil. Karena jangankan ia yang tidak pernah masuk kantor, mereka saja yang setiap hari masuk kantor dan bekerja juga tidak dibayarkan sisa gaji. “Pimpinan kami juga tidak melakukan penggelapan, karena gaji untuk Herno itu dikembalikan ke kas PDAM,” ungkapnya.

Selain itu, Muhaimin juga mengaku, berdasarkan panggilan penyidik bahwa direktur PDAM Dompu, Syamsul Huriah akan dimintai keterangannya, Rabu (8/5). Tetapi ia leb-

ih awal memenuhi panggilan, Selasa (7/5) dan pihaknya melakukan rapat karyawan pada Rabu (8/5) pagi untuk mendukung direktur.

Menanggapi pernyataan perwakilan karyawan PDAM, Kaur Reskrim, Ipda Antonius Dopo mengungkapkan, setiap laporan wajib ditindaklanjuti pihaknya. Apakah memenuhi unsur sesuai laporan atau tidak, itu sangat bergantung pada hasil penyelidikan. “Hasil penyelidikan itu yang akan menentukan. Belum tentu yang dilaporkan itu ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ipda Antonius.

Namun Antoius mengungkapkan, apa yang disampaikan Muhaimin bersama karyawan PDAM lain lebih kepada persoalan internal karyawan PDAM dan seharusnya karyawan mengadunya ke Bupati selaku pemilik perusahaan. Mekanisme internal PDAM tentunya diatur dalam peraturan internal, tetapi selama Herno menjadi karyawan juga akan melekat hak-haknya seperti gaji.

Herno merupakan Direktur Teknis PDAM Dompu yang tersangkut kasus dana penyertaan modal senilai Rp 7,5 juta tahun 2008. Ia kemudian dipenjara dan baru dibebaskan tahun 2012 lalu. Tetapi selama ia dipenjara, ia tidak langsung dipecat. Tetapi pemecatannya baru dilakukan setelah ia bebas. Selama di penjara pun, potongan kredit bank dan BPR LKP juga tetap dibayarkan setiap bulan. Namun sisa gajinya justru tidak dibayarkan. (ula)

Pengurusan Sertifikat Prona di Bima Diduga Dipungut Biaya Kota Bima (Suara NTB) Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Lintas Generasi Nitu, Rabu (9/5), menggelar aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini terkait pengurusan administrasi sertifikat program nasional (Prona) yang diduga dipungut biaya.

Padahal sesuai dengan Kepmendagri No 4 Tahun 1995 seluruh biaya Prona gratis alias tidak dipungut biaya. Aksi yang dikawal ketat aparat Polres Bima Kota ini pun sempat diwarnai ketegangan antara pendemo dengan sejumlah oknum yang mengaku kerabat dan keluarga Lurah Nitu.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Lurah ini berlangsung sejak pukul 09.00 WITA. Dalam aksi yang dikoordinir Husni ini, para pendemo mengungkapkan permasalahan pemungutan biaya Prona dimaksud. Menurut mereka, Prona merupakan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah di Bidang Pertahanan dengan subsidi di bidang pendaftaran tanah khususnya berupa pesertifikatan. Ini dimaksudkan dalam rangka membantu masyarakat ekonomi lemah.

Dana pengurusan ini pun tertuang dalam APBN dan

melalui Perda tercantum dalam Kepmendagri No 4 tahun 1995 tentang perubahan biaya Prona. “Jelas dalam aturan tersebut, mulai dari biaya Pendaftaran, pengukuran dan biaya pemeriksaan tanah, itu gratis,” terang Husni. Namun saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Kelurahan Nitu menetapkan biaya, bahkan tak tanggung-tanggung biaya tersebut cukup besar bagi warga yakni Rp 300 ribu per persil.

Lebih anehnya lagi, lanjutnya, Kelurahan Nitu hanya mendapat jatah 100 sertifikat Prona. Dan itu merupakan hasil dari keputusan Pemkot melalui Kelurahan Nitu saja.

“Atas dasar apa hanya 100 sertifikat, dan dipungut biaya Rp 300 ribu pula per sertifikat,” tanyanya.

Terkait hal ini, pihaknya pun mempertanyakan ke Lurah dasar pemungutan tersebut agar masyarakat tahu.

Jika tidak ada dasarnya, ia dan kawan-kawannya meminta agar biaya tersebut dihapuskan serta meminta uang warga yang sudah diambil untuk dikembalikan.

Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat aparat Polres Bima Kota ini sempat diwarnai ketegangan. Pasalnya, para pemuda ini sudah berkali-kali menggelar aksi namun tak ada respon dari Pemerintah

Kelurahan. Suasana makin tegang ketika sejumlah orang yang mengaku keluarga dan kerabat Lurah ikut campur. Untungnya, intensitas ketegangan menurun setelah aparat turun tangan.

Tak berapa lama Lurah Nitu Arsyid pun menemui pendemo. Dalam kesempatan tersebut Arsyid menjelaskan penetapan uang dimaksud. Menurut Arsyid, penetapan uang Rp 300 ribu tersebut merupakan kesepakatan antara BPN Kota Bima dalam rapat beberapa waktu lalu. Tidak saja, Kelurahan Nitu namun juga 15 Kelurahan lainnya. Bahkan, hasil rapat ini juga sudah disosialisasikan ke warga Nitu.

Namun saat diundang, yang hadir hanya beberapa saja.

“Kemungkinan warga yang tak tahu ini lah yang menggelar aksi demo,” tuturnya.

Dijelaskannya, dana sebesar Rp 300 ribu ini administrasi di BPN sebesar Rp 100 ribu dan transportasi petugas Rp 200 ribu.

Hanya saja, belakangan Lurah menandatangani surat kesepakatan untuk menganulir harga. Dari biaya administrasi Rp 300 ribu menjadi Rp 200 ribu. (use)

Memenuhi Syarat

Taliwang (Suara NTB) Ketelitian Partai Politik (Parpol) dalam mengajukan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sebagai peserta Pemilu tahun 2014 mendatang nampaknya masih kurang. Hal ini setidaknya terlihat dari penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi DCS yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (8/5), di mana dari 285 Bacaleg yang diajukan oleh 12 Parpol peserta Pemilu ditemukan sebanyak 213 Bacaleg yang dinyatakan masih berstatus tidak memenuhi syarat (TMS).

“Jadi hanya 72 orang yang statusnya sudah MS (memenuhi syarat) dari 285 Bacaleg yang kami terima berkasnya. Mereka ini sudah lengkap semua berkasnya mulai dari formulir B1 sampai B11-nya,” terang ketua KPU KSB Khaeruddin, SE usai menggelar acara penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi DCS kepada masingmasing Parpol, Selasa lalu.

Dari hasil verifikasi KPU setempat, sejumlah kesalahan yang menyebabkan Bacaleg dari tiap Parpol dinyatakan berstatus TMS karena berbagai hal.

Di antaranya ditemukan Bacaleg belum cukup umur; fotokopi dokumen (berkas) persyaratan yang tidak dilegalisir; jumlah dokumen (berkas) Bacaleg tidak lengkap dari B1 sampai B11; legalisiran ijazah yang tidak sesuai ketentuan; serta ketidaksesuaian nama Bacaleg antara yang tertera dalam ijazah dengan yang berada dalam kartu tanda penduduk (KTP) atau berkas lainnya. “Ada juga beberapa Parpol yang berkas pengajuan DCS-nya tidak lengkap.

Seperti misalnya di untuk pengisian berkas formulir BA yang di situ harusnya Parpol menyertakan foto dan nama lengkap Bacaleg yang diajukan, nyatanya hanya mengisi salah satunya. Ada yang hanya foto tanpa nama Bacaleg atau sebaliknya,” jelas Khaeruddin.

Untuk Bacaleg di bawah umur, Khaeruddin mengatakan, ditemukan dalam daftar DCS Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bacaleg PKS yang akhirnya dinyatakan TMS dari sisi persyaratan umur oleh KPU itu, setelah dari hasil verifikasi ditemukan umur Bacaleg diajukan melalui Daerah Pemilihan (Dapil) I itu belum genap 21 tahun per 22 April 2013 lalu.

“Dan karena tidak cukup umur, maka Bacaleg bersangkutan harus digantikan,” cetusnya.

Kecuali Bacaleg di bawah umur, Bacaleg yang masih berstatus TMS masih diberikan

kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan berkas persyaratannya. Berdasarkan jadwal pelaksanaan Pemilu 2013 yang ditetapkan KPU, seluruh Bacaleg dan Parpol terhitung sejak tanggal 9 sampai 22 Mei mendatang diberikan waktu untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang belum dilengkapinya.

“Bagi Parpol dan Bacalegnya yang berkasnya belum lengkap ada masa perbaikan yang diberikan sampai tanggal 22 Mei nanti. Jadi kami harap baik Parpol maupun Bacalegnya dapat memanfaatkan waktu yang ada sebelum kami memasuki tahapan selanjutnya untuk DCS ini,” sarannya.

Terlepas masih banyaknya Bacaleg yang dinyatakan TMS, Khaeruddin menyebutkan, pengajuan Bacaleg oleh Parpol untuk Pemilu 2014 mendatang ini sudah sangat baik. Terutama dari sisi keterwakilan perempuan, di mana dari 285 Bacaleg yang didaftarkan 100 orang di antaranya adalah kaum wanita.

“Dari hitungan Parpol juga sudah rata-rata semuanya memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Begitu juga pengajuan berdasarkan Dapil, tiap Parpol merata ada keterwakilan perempuannya,” pungkasnya.

Di Dompu Sementara itu hasil verifikasi bacaleg yang dilakukan KPU Kabupaten Dompu, dari 355 DCS, hanya tiga orang yang dinyatakan MS. Sedangkan anggota Dewan yang pindah partai, rata-rata belum melengkapi berkas formulir BB-5 tentang pengunduran diri dari anggota partai asal dan DPRD. Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, SE kepada Suara NTB di kantornya mengatakan, hasil verifikasi terhadap berkas bacaleg yang diserahkan oleh 12 partai politik peserta pemilu itu, ratarata syarat yang belum dilengkapi berupa fotokopi KTP, KTA, ijazah yang belum dilegalisir, dan beberapa formulir yang harus diisi. Termasuk anggota Dewan yang pindah partai, ada yang sudah memasukkan formulir BB-05 tentang pengunduran diri dari partai asal, tetapi lampirannya seperti pengunuduran diri dari anggota Dewan dan surat keterangan dari pimpinan Dewan atau Sekwan bahwa pergantian antarwaktu (PAW) sedang diproses, juga belum dilampirkan. “BB-05 itu menjadi satu kesatuan dengan lampirannya. Bila lampirannya tidak dilengkapi, berarti belum lengkap,” terang Erfan. Tetapi partai diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan hingga 22 Mei 2013. (bug/ula)

(Suara NTB/bug)

SERAHKAN - Ketua KPU KSB, Kaheruddin saat menyerahkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bacaleg DCS kepada salah satu pengurus Parpol.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

BTDC Siapkan Dana Rp 700 Miliar Dari Hal. 1 “Pembangunan fasilitas kawasan Mandalika Resort di antaranya pembangunan jalan akan dilaksanakan dalam tiga tahapan,” klaimnya .

Tahap pertama dimulai dari tahun 2013 ini sampai tahun 2016 mendatang dengan besaran anggaran Rp 700 miliar. Setelah itu, anggaran sebesar Rp 500 miliar akan digelontorkan pada tahap kedua tahun 2017 sampai tahun 2018 mendatang. ‘’Sedangkan pada tahap ketiga nantinya, yakni tahun 2019 sampai tahun 2021, anggaran yang disiapkan jauh lebih besar lagi, mencapai Rp 900 miliar lebih,’’ janjinya.

Proses pembangunan fasilitas kawasan Mandalika Resort oleh BTDC, kata Edwin, sudah akan dimulai dalam bulan ini, sehingga pihaknya merasa perlu melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi dengan Pemkab Loteng.

Diakuinya, dalam membangun fasilitas umum, terutama jalan di dalam kawasan semuanya melibatkan kontraktor nasional. Namun pihaknya mewajibkan kepada kontraktor pemenang tender proyek di dalam kawasan Mandalika Resort, agar tetap melibatkan kontraktor lokal.

Termasuk tenaga kerjanya juga harus menggunakan masyarakat lokal sebagai bagian dari pemberdayaan kepada kontraktor dan masyarakat setempat.

Edwin tidak menampik, jika banyak anggapan yang menilai BTDC lamban. Bahkan tidak serius untuk mengembangkan kawasan Mandalika. Apalagi,

belum ada kegiatan fisik yang nyata di lapangan, karea persiapan yang dilakukan lebih banyak dilakukan di dalam. “Kalau kemarin-kemarin, persiapan kita lebih banyak di dalam. Nah sekarang, kita akan mulai kegiatan fisik. Diawali dari rapat (koordinasi) kali ini,” sebut Edwin.

Mengenai persoalan lahan yang belum selesai, Edwin mengaku pihak BTDC saat ini masih menyusun skenario-skenario penyelesaian lahan yang terbaik, karena persoalan lahan sangat sensitif, sehingga perlu diambil langkah-langkah khusus. Harapannya nanti saat penyelesaian tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang bisa menimbulkan konflik.

Edwin menjelaskan, pembangunan fasilitas umum di dalam kawasan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam mendukung pengembangan kawasan Mandalika itu sendiri. Untuk bisa mendorong minat investor-investor lainnya, mau masuk ikut berinvestasi.

Pada bagian lain, ujarnya, sejumlah investor yang sudah menandatangani kesepakatan dengan BTDC dalam waktu dekat ini juga akan mulai membangun.

Namun, semuanya harus didukung faktor keamanan, sehingga bisa meyakinkan kembali investor-investor tersebut. “Kami minta stabilitas keamanan harus benar-benar dijaga,” tambahnya. (kir)

Empat Kandidat Memilih di Mataram Dari Hal. 1 Selain Harun, kandidat – kandidat lainnya sudah diketahui tempat mereka menggunakan hak pilihnya.

Anggota KPU NTB, L. Aktsar Anshori, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/5) kemarin menyebutkan lokasi tempat para kandidat akan menggunakan hak pilihnya.

Cagub nomor urut 1, TGB. Dr. H. M. Zainul Majdi, MA akan memilih di TPS 1 Pejanggik.

Sementara Cawagubnya, H. M. Amin, SH, M.Si, akan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Lempeh, Sumbawa.

Cagub nomor urut 2, Suryadi Jaya Purnama, ST akan memilih di TPS 2 Pagesangan Barat, Mataram. Sementara Cawagubnya, Johan Rosihan, ST, akan memilih di TPS 5 Karang Pule, Mataram.

Cawagub nomor urut 3, Dr. H. L. Abdul Muhyi Abidin, akan memilih di TPS 9 Karang Sukun, Selong, Lombok Timur.

Cagub nomor urut 4, KH. Zulkifli Muhadli, akan memilih di TPS 11, Menala, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Cawagubnya, Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, akan memilih di TPS 8 Dasan Agung Baru, Mataram.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid menegaskan bahwa pihaknya menargetkan akan mengedarkan undangan memilih pada H-3 pemungutan suara. “Paling telat H-1. Tapi H-2 dan H-3 tetap kita sebarkan,” ujarnya.

Fauzan juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak mencetak kartu pemilih. Kebijakan ini diambil dengan mengacu pada alasan efisiensi anggaran. “Ada surat edaran KPU yang menyatakan boleh meniadakan kartu pemilih dengan alasan efisiensi,” tandas Fauzan. (aan)

Tak Ada Tekanan Dari Hal. 1 kata Kapolda, Rabu (8/5) malam lalu. Kapolda merujuk pada debat pertama yang disiarkan langsung TV swasta nasional untuk jilid I. Sudah ada tanda tanda kerawanan keamanan, diantaranya seorang pengunjung ada yang membawa sajam, ada juga yang membawa undangan palsu. “Itu ada apa motifnya sampai bawa sajam,’’ ujarnya dengan nada tanya.

Perdebatan yang tensinya tinggi, tidak berhenti sampai ball room Hotel Lombok Raya itu. Usai perdebatan itu, muncul aksi penghadangan oleh pendukung salah satu pasangan calon di tempat lain. ‘’Yang

paling terlihat adalah perusakan baliho dimana mana. Sehingga kami rekomendasi kepada KPU, agar ditinjau kembali pelaksanaan debat di Metro TV,’’ tandasnya.

Ia merujuk pada pasal 26 Peraturan KPU, bahwa pihaknya bisa memberi pendapat kepada KPU untuk menunda, memindahkan atau membatalkan debat. Namun demikian ia menegaskan, keputusan ada di tangan KPU. “Tidak ada alasan lain lain, tidak ada tekanan dari mana pun. Kami murni melihat ini sebagai ancaman. Sekali lagi ini riil analisa intelijen,” pungkasnya. (ars)

Pilkada Lotim Paling Diantisipasi Dari Hal. 1 Peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Lotim itu diakui Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Mochammad Iriawan, SH, MM, MH setelah melihat rangkaian beberapa peristiwa, sejak sebelum masa genderang kampanye ditabuh. Sudah ada aksi saling ejek antarpendukung, bahkan saling lempar batu. “Saya sudah bertemu dengan ke empat pasangan calon, untuk saling menahan diri. Tapi toh peristiwa masih saja terjadi, sehingga kami pertebal lapis pengamanan di sana,” kata Kapolda NTB, usai upacara penerimaan BKO Brimob Kelapa Dua dan Brimob Jogjakarta, Rabu (8/5) sekitar pukul 24.00 Wita lalu.

Untuk menjaga Pilkada Lotim, sedikitnya ada tiga kompi Brimob BKO yang ditempatkan, dengan rincian dua kompi dari kelapa dua dan satu kompi Brimob dari Jogjakarta. Dua kompi tambahan dari Brimob dan Dalmas Polda NTB, juga pasukan dari Polres Lotim. “Ini langkah antisipasi saja, dengan memperbanyak pasukan,” sebutnya.

Sementara di Bima, dinilainya eskalasi tidak terlalu mengkhawatirkan. Disana

hanya satu peleton pasukan Brimob Kelapa Dua yang ditempatkan, selain Brimob Polda NTB, Dalmas, juga pasukan dari Polres Bima Kota dan Kabupaten.

Sementara dalam rangkaian upacara penerimaan pasukan kemarin, dilakukan dua kali. Pertama kali upacara penyambutan Brimob BKO dari Jogjakarta satu kompi, dipimpin langsung Kapolda NTB sekitar pukul 22.00 Wita. Sementara gelombang kedua, sekitar pukul 24.00 Wita, upacara dipimpin Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs. Martono.

Mengenai situasi keamanan menjelang pencoblosan nanti, Kapolda berharap eskalasi tidak meningkat. Tapi jika ada peningkatan, tentu akan ada tindakan tegas pihaknya jika sampai mengarah pada perusakan fasilitas umum, sesuai protap.

Strategi pengamanan yang kondusif akan tetap diperankan petugasnya di lapangan, agar tidak sampai terjadi gesekan antara aparat dan masyarakat. Pihaknya tetap berharap, situasi tetap kondusif sesuai keinginan masyarakat NTB. (ars)

Halaman 5

Sejumlah Petugas Bea Cukai Berpeluang Jadi Tersangka Baru Mataram (Suara NTB) Dalam rangkaian rekonstruksi yang digelar tim Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu (8/5) lalu, terungkap beberapa fakta lain. Peran penting di balik penyelundupan ribuan Blackberry (BB) dan iPhone dari Singapura, tidak hanya tiga petugas yang sudah jadi tersangka. Berpeluang ada tiga petugas lain yang berpeluang jadi tersangka.

Tiga petugas itu, terbaca di CCTV mendapat tugas di Xray dalam di area kedatangan internasional, Bandara Internasional Lombok (BIL). Mereka diantaranya AN dan MZ, dua orang yang bertugas mengatur antrean dan mengarahkan penumpang menuju X-ray untuk pemeriksaan barang.

Pengamatan Suara NTB dalam rekonstruksi siang itu, keduanya sama sekali tidak mengarahkan pembawa barang ilegal menuju pemeriksaan X-r ay. Praktis, penumpang yang membawa barang itu pun terhindar dari pemeriksaan. Salah satu petugas yang terlihat berperan meloloskan

barang ilegal itu adalah AS, yang bertugas berdiri di dekat X-ray. AS sama sekali tidak menegur, apalagi menghadang enam orang yang secara berturut turut keluar melewati pemeriksaan terakhir itu. Selain tiga petugas, enam orang yang membawa barang dari cargo hingga ke luar bandara, juga belum ditetapkan Ditreskrimsus sebagai tersangka.

Mengenai sejumlah oknum pihak Bea Cukai, yang diduga berperan meloloskan barang itu, tidak ditampik Ditreskrimsus akan didalami perannya.

“Nanti dalam penyidikan akan terus dilakukan pendalaman. Kalau memang dalam proses reskonstruksi ini ada terungkap keterlibatan orang lain, maka kami akan lakukan pemeriksaan lebih dalam,” kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Triyono BP, M.Si saat memberi keterangan pers usai rekonstruksi. Demikian halnya dengan Kejaksaan yang juga dilibatkan dalam rekonstruksi itu, diyakininya mengamati keterlibatan tersangka lain.

Kejaksaan pun saatnya nanti akan menjadikan analisis rekonstruksi itu jadi petunjuk saat berkas itu dilimpahkan.

“Pihak JPU juga akan mengamati ini sebagai petunjuk nanti,” ulasnya.

Selain tiga petugas Bea Cukai yang masih statusnya sebagai saksi, serta enam orang pembawa barang, dua orang lainnya yang berperan menjemput barang bukti harusnya sudah jadi tersangka. Namun Triyono mengakui, dalam penyelidikan awal di Polres Mataram mereka hanya jadi saksi dan wajib lapor, namun belakangan kabur. Kini kedua orang berinisial MR dan G itu jadi buron.

Terkait rekonstruksi itu, Triyono juga mengakui memang sudah ada skenario sistematis untuk meloloskan barang selundupan tersebut, dari Singapura melalui BIL. Dari beberapa adegan, diduga kuat sudah ada pengaturan secara apik. Dicontohkan, saat pemeriksaan, umumnya barang para penumpang lain diperiksa, sementara enam orang yang membawa barang

Misterius, Jenazah Wanita Terbakar Mataram (Suara NTB) Jajaran Polsek Senggigi belum berhasil mengungkap identitas jenazah wanita yang tewas terbakar di tikungan depan Makam Batu Layar, Lombok Barat (Lobar). Sejumlah warga pun mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara, namun tidak ada yang identitasnya cocok.

Kapolsek Senggigi, Kompol Rino Wahyudi mengakui, kondisi jenazah yang sudah rusak bagian wajah hingga setengah tubuh sangat menyulitkan identifikasi. Hasil visum luar pun belum ada petunjuk signifikan, baik mengenai identitas, maupun menyebab korban tewas. ‘’Apakah dibakar, atau dia bakar diri, itu belum kami bisa simpulkan,” sebutnya.

Setelah kejadian itu, diakui Kapolsek beberapa warga yang merasa kehilangan anggo-

ta keluarganya mendatangi Mapolsek dan RS Bhayangkara. Mereka datang untuk mengenali ciri ciri anggota tubuh yang belum hangus, juga sandal yang tersisa. “Tapi sejauh ini tidak ada yang cocok,” sebutnya.

Apakah mengarah ke karyawan Kafe Senggigi?, Rino juga belum berani menyimpulkan ke arah itu.

Tapi bagaimana pun juga, pemeriksaan saksi akan terus dilakukan untuk mendalami peristiwa tersebut. Pihaknya juga sedang mencari saksi yang sempat melihat korban di sekitar TKP, sebelum peristiwa itu terjadi.

Disisi lain, pihaknya tetap meminta masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang, untuk mencari tahu ke RS Bhayangkara untuk di cocokkan ciri cirinya. (ars)

TGB-Amin dan Sufi Gelar Kampanye Bersama Dari Hal. 1 Hadir dalam kegiatan kampanye pamungkas kedua pasangan calon pemimpin NTB dan Lotim, para pimpinan partai politik pengusung dan pendukung. Dimana semua pimpinan parpol tingkat provinsi tampil langsung sebagai juru kampanye (jurkam).

Kampanye terbesar dan terakhir digelar pasangan TGBAmin dan SuFi ini tidak tanggung-tanggung menghadirkan jurkam dari Jakarta. Yakni Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas.

Hadir pula Nurul Arifin, artis yang juga politisi Partai Golkar.

Orasi politik Ibas menyatakan TGB-Amin dan Sufi merupakan pasangan yang terbaik untuk memimpin NTB dan Lotim. Di bawah pimpinan TGB selama ini cukup banyak keberhasilan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ibas menambahkan, Presiden SBY secara khusus menyampaikan salam untuk masyarakat NTB seraya berdoa agar masyarakat NTB tetap sehat. “Ada salam dan doa dari Pak SBY, semoga masyarakat NTB sehat-sehat,” teriak putra bungsu Ketua Umum DPP Demokrat itu.

Sementara itu, Nurul Arifin mengaku sangat senang dan bahagia berada di tengah-tengah suasana kampanye pasangan TGB-Amin dan Sufi. Ia menilai, reputasi TGB saat ini sudah cukup menonjol di tingkat nasional bahkan internasional.

Selain TGB-Amin, pasangan calon lain juga menggencarkan kampanyenya di hari terakhir masa kampanye. Pasangan ZulIchsan, menggelar kampanye monologis di Dompu yang dihadiri para pendukungnya. Kampanye itu, menurut juru bicara ZulIchsan, Ikhsan Gemala Putra, di-

hadiri tokoh seperti istri WS Rendra dan sejumlah tokoh lainnya.

Sementara, pasangan SJPJohan, menggelar kampanye begerusuk (blusukan) di sejumlah tempat. “SJP begerusuk di Lotim dan Johan begerusuk di Mataram,” ujar Iwan Wahyudi, salah seorang fungsionaris PKS, pendukung SJP-Johan saat ditanyai soal aktivitas kampanye SJP Johan di hari terakhir kampanye.

Pasangan Harum juga tetap beraktivitas di hari terakhir kampanye. “Tadi Pak Harun di Dompu, tapi silaturahmi keluarga saja karena tidak dapat jadwal kampanye,” ujar Ketua Tim Kampanye Pasangan Harum, Putra Adi Suryo. Sementara itu, Muhyi mengisi pembekalan caleg Partai Nasdem seluruh NTB. Kamis (9/5) kemarin, Konsultan Citra Indonesia – Lingkaran Survei Indonesia (LSI), membeberkan hasil survei mereka terkait siapa yang berpeluang memenangi Pilkada NTB 2013. Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, memaparkan, dari hasil survei diketahui bahwa jika pemungutan suara Pilkada NTB digelar pada saat survei dilakukan, maka pasangan TGB-Amin adalah pasangan paling berpeluang meraih kemenangan satu putaran.

Dukungan terhadap pasangan TGB-Amin mencapai 42,0 persen.

Pasangan ini unggul dengan selisih dukungan tak kurang dari 20 persen dibanding kandidat lain. Kandidat lain yang unggul berturut – turut adalah pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli – Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan) yang meraih dukungan 16,7 persen, pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. L. A. Muhyi Abidin (Harum) dengan 13,4 persen dan terakhir pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJP-Johan) dengan dukungan 1,4 persen.

Survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap figur TGB merata di semua segmen pemilih. Baik laki – laki maupun perempuan. TGB juga

unggul di semua segmen usia, unggul di semua segmen pemilih berpendidikan tinggi maupun rendah dan unggul di pemilih dari kalangan ekonomi tinggi maupun rendah. Selain itu, TGB juga unggul di mayoritas pemilih parpol dan di empat zona dari enam zona di NTB. Menurut survei, TGB menjadi sosok yang begitu menonjol di Pilkada NTB karena sejumlah faktor. Antara lain, karena ia menjadi sosok paling populer dengan tingkat keterkenalan hingga 93 persen. Figur lain seperti Harun Al Rasyid hanya mengantongi tingkat kepopuleran sebesar 62,3 persen, Zulkifli Muhadli sebesar 50,5 persen dan Suryadi JP sebesar 32,5 persen.

Selain itu, TGB juga menjadi sosok yang paling disukai oleh responden dengan persentase kesukaan terhadapnya sebesar 79,5 persen dan hanya 9,0 persen yang tidak menyukainya. Zulkifli Muhadli disukai oleh 65,8 persen responden dengan 14 persen yang tidak menyukainya. Harun 61,3 persen suka dan 13,1 persen tidak suka serta Suryadi JP 53,1 persen suka dan 15,4 persen yang tidak suka.

Responden juga merasa puas dan menilai TGB sangat berhasil selaku gubernur incumbent. Sebanyak 63,6 persen responden mengaku sangat puas dan 65,5 persen responden menilai TGB sangat berhasil.

Pendukung kandidat lainnya, menyangsikan hasil survei tersebut. Suryo mengingatkan, saat ini kebanyakan lembaga survei disewa oleh kandidat sehingga hasil survei yang dipublikasikannya akan memperlihatkan kemenangan kandidat yang menyewanya.

Sejumlah politisi pengusung pasangan calon Zul-Ichsan dan SJP-Johan juga menampik kebenaran hasil survei tersebut. “Angka 1,4 untuk SJP-Johan juga jadi tanda tanya besar,” ujar politisi PKS, H. Patompo Adnan, Lc, MH. (rus/aan)

Seluruh PNS Libur Dari Hal. 1 Saya pastikan surat edaran permakluman itu sudah saya teken dan dikirim ke pemda kabupaten/kota,”ujarnya.

Dijelaskan, surat edaran seluruh PNS libur pada tanggal 13 Mei 2013 tersebut dipermaklumkan kepada seluruh bupati/walikota di NTB yang berisi bahwa

pada tanggal 13 Mei 2013 adalah hari pencoblosan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB periode 2013-2018. Untuk mensukseskan agenda demokrasi lima tahunan itu maka pemprov mengambil kebijakan meliburkan instansi pemerintah sehingga semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya.

Tiga pilkada akan berlangsung

serentak di wilayah NTB yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.Tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan serentak pada 13 Mei 2013 untuk putaran pertama. Selanjutnya jika ada putaran kedua maka akan dialksanakan pada 22 Juli 2013. (nas)

Aliansi Rakyat Dukung Pilkada Satu Putaran Dari Hal. 1 kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah serta wajah NTB ke depan. Pilkada NTB hendaknya digunakan sebagai sarana untuk menentukan masa depan kita semua, massa depan generasi penerus dan masa depan NTB. Lalu, mengapa rakyat NTB perlu mendukung Pilkada satu putaran? Alasannya, jelas, rakyat butuh kepastian cepat siapa Gubernur NTB. Kemudian paling

penting dapat menghemat biaya putaran kedua yang mencapai Rp. 40 Milyar. Kalau Gubernur dan Wakil Gubernur segera terpilih, maka pemerintahan di NTB dapat segera melayani rakyat. Selain itu, kandidat yang bersaing akan cepat bersatu kembali dan terhindar dari konflik.

Seperti release yang diterima Suara NTB, Aliansi berharap dukungan terhadap Pilkada satu putaran ini, hendaknya bisa disampaikan ke keluarga, tetangga, teman dan kerabat. Sekaligus

mengajak mereka untuk mencoblos kandidat yang paling mungkin untuk menang dan sudah teruji serta berpengalaman. Agar bisa segera melanjutkan pembangunan di NTB. Aliansi Rakyat Dukung Pilkada NTB Satu Putaran, juga berharap, gubernur terpilih bisa ditentukan dalam satu putaran, agar kepala daerah di setiap kabupaten/kota bisa segera fokus pada tugasnya, memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan masyarakatnya. (*)

(Suara NTB/ars)

REKONSTRUKSI - Penyidik Unit II Subdit III Ditreskrimsus (pegang mega phone), mengarahkan dua tersangka S dan MS dalam rangkaian rekonstruksi Rabu (8/5). selundupan tidak dicegat.

“Harusnya urut, barang yang mencurigakan disilang, lalu dibongkar untuk diperiksa,” terangnya.

Disisi lain, alur masuknya barang juga masih didalami.

Pihaknya juga tidak akan ting-

gal diam, menelusuri, siapa yang terlibat atau penghubung dari Singapura ke BIL. “Tentu kami akan arahkan penyidikan juga ke sana, tapi itu nanti. Karena masih pendalaman, kami fokus dulu yang tiga tersangka ini,” tegasnya. (ars)

KPA Imbau Masyarakat Jalani Tes HIV/AIDS Mataram (Suara NTB) Tingkat kunjungan masyarakat untuk berkonsultasi dan memeriksakan diri ke klinik Voluntary Conselling Test (VCT) semakin meningkat.

Peningkatan ini dinilai bagus karena dengan mengetahui status HIV/AIDS lebih dini, akan mempermudah pengobatan dan mencegah penularan HIV/AIDS. Tak hanya sekadar suka rela, pemeriksaan VCT saat ini mulai dianjurkan.

Sekretaris KPA Provinsi NTB H. Soeharmanto menyebutkan, dalam rangka mengobati dan menekan penularan HIV/AIDS saat ini pemeriksakan status HIV/AIDS bukan sekadar sukarela lagi.

Namun masyarakat sudah diimbau atau dianjurkan menjalani tes HIV/ AIDS, tidak hanya pada kelompok resiko tinggi, tetapi seluruh masyarakat. “Kita mulai meminta sekarang. Jadi bukan hanya suka rela tetapi meminta. Karena sekarang semakin cepat kita menemukan kasus HIV akan semakin bagus kita menanganinya. Tetapi kalau terlambat menemukannya atau sudah pada stadium AIDS berarti sudah sulit mengobatinya,” terang Soeharmanto Kamis (9/5) kemarin.

Anjuran ini menurutnya tidak bersifat paksaan. Namun untuk terus memonitor perkembangan angka status HIV/AIDS di NTB, KPA bekerjasama dengan Insert melalui petugas lapangan mecoba menjangkau dan menjadi pen-

damping di lokasi-lokasi beresiko tinggi. Masyarakatpun mulai tergerak dan banyak ingin ke VCT. “Ini adalah awal yang positif. Karena kita ingin temuan kasus ini kalau misalnya fenomena gunung es bisa kita cairkan semuanya. Sehingga setelah itu kita akan rem, tidak akan ada lagi kasus baru. Tapi dengan adanya ini kita minimal bisa menekan munculnya kasuskasus baru,” terangnya.

Saat ini pihaknya tengah gencar menindaklanjuti SKP 5 Mentri untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang HIV/ AIDS terhadap penduduk usia produktif 15-24 tahun. Melalui kampanye melalui ‘’aku bangga aku tahu” atau kampanye Abat, sosialisasi ini difokuskan kepada penduduk usia 15-24 tahun dan akan dimulai Juli 2013 di seluruh kabupaten/kota se NTB. Saat ini ada enam klinik VCT yangtersebardiPulauLombokseperti di RSUP NTB, RSJ, Puskesmas Karang Taliwang, RSUD Lobar, RSUD Loteng, RSUD Lotim.

Selain di Pulau Lombok klinik VCT juga mulai dirintis di rumah sakit yang ada di pulau Sumbawa.

Ditargetkan, akhir 2013 ini seluruh kabupaten telah memiliki klinik VCT. “Dulu mereka yang berbuat menyimpanglah yang diindikasikan kena, tetapi sekarang paradigmanya berbeda karena HIV/AIDS ada di sekitar kita. Makanya kalau masyarakat tahu tentang bahaya HIV/AIDS mereka akan bisa lebih mudah menghindari,” tandasnya. (nia)

Penghargaan Kepada Dedikasi BIDANG pendidikan dan sosial, menjadi bagian dari atensi kegiatan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB), Pengurus Daerah NTB. Di ulang tahunnya yang ke-33, yayasan di bawah naungan Polda NTB ini memberikan penghargaan kepada mereka yang berdedikasi tinggi di bidang pendidikan.

Pada momen HUT itu, pengurus Bbhayangkari memberikan piagam pernghargaan kepada guru yang mengabdi selama lima tahun di TK Bhayangkari. Penghargaan dalam bentuk kegiatan itu, sebagai motifasi kepada guru TK agar lebih menguatkan kapasitas sebagai pendidik, demi murid yang lebih berkualitas. Selain piagam kepada guru, diberikan juga bantuan kepada murid berprestasi, dan pengurus YKB yang berdedikasi untuk organisasi.

Selain penghargaan, pengurus menggelar kegiatan sosial dan memberikan bantuan ke sejumlah panti sosial.

Ketua Pengurus YKB NTB Novita M Iriawan mengajak Yayasan Kemala Bhayangkari berperan aktif meningkatkan SDM tenaga pendidik untuk mencapai mutu dan kreativitas anak didik. “kegiatan ini terus dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan semangat anak-anak,” kata Novi.

Momen ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dalam menangani pendidikan, termasuk pengelolaan sekolah.

Dikatakannya, untuk mewujudkan YKB lebih berkualitas, pihaknya bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan kompetensi guru. Sehingga, anak didik yang dihasilkan cerdas, cakap, dan pandai.

Pada kesempatan sama, Penasehat YKB NTB Brigjen Pol M Iriawan menambahkan, momentum HUT mampu dijadikan sarana introspeksi dan retrospeksi atas peran selain ini, sehingga, kedepan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat lebih besar. ‘’Untuk itu, harapan saya YKB Daerah NTB segera mengevaluasi kegiatan dan menentukan kegiatan lebih bermanfaat,’’ Novita M Iriawan harapnya. (ars) (Suara NTB/ars)

Kejaksaan Sita Tanah Pecatu di Dusun Ireng Daye Dari Hal. 1 Selain menunggu berita acara penyitaan dari penyidik, juga tanda tangan yang menguasai tanah tersebut, sebagai tanda bahwa mengetahui proses itu. Pemilik tanah dimaksud, AK, yang membeli seharga Rp 300 juta dari kedua tersangka. Tanah itu sebelumnya diterbitkan sertifikat atasnama M Gazali, Kadus setempat.

Selain penyitaan tertulis dalam dokumen, akan dilakukan juga penyitaan lapangan. Rencana penyitaan lapangan yang belum ditentukan waktunya itu, dalam bentuk pemasangan plang di lokasi. “Nanti akan dipasang plang penyitaan di lokasi,” sebutnya.

Terkait penyitaan, setidaknya sudah dua kali dilakukan Kejaksaan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kasus sebelumnya, tukar guling tanah TPA di KLU seluas dua hektare, yang melibatkan tersangka dari pejabat eksekutif. Saat itu, plang penyitaan juga dipasang pihak Kejaksaan.

“Jadi maksud pemasangan plang ini, agar tidak ada pihak lain yang berusaha mengusai tanah. Karena status tanah masih menjadi objek proses hukum,” sebut Sutapa.

Berlanjut pada pendalaman kasus itu, pihaknya berencana memeriksa saksi tambahan. Selain itu kedua tersangka BF dan Brh juga akan diperiksa. (ars)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

Taati Masa Tenang Pilkada MULAI Jumat (10/5) hingga Minggu (12/5) adalah masa tenang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima. Pada masa ini, seluruh pasangan calon yang bertarung di bursa pemilihan dan tim suksesnya sudah menghentikan berbagai jenis kampanye di tengah masyarakat. Termasuk, berkampanye lewat media.

Seluruh baliho, spanduk atau alat peraga kampanye dari pasangan calon harus diturunkan. Tidak ada lagi, baliho maupun spanduk dari pasangan calon yang masih ditemukan di tempat umum. Jika, masih ada atribut kampanye dari pasangan calon tertentu yang sengaja tidak diturunkan, maka pasangan calon tersebut harus dicoret dari kandidat yang ikut bursa pencalonan. Meski demikian, kita berharap seluruh pasangan calon dan tim suksesnya harus memiliki kesadaran tersendiri untuk menertibkan atribut kampanye yang belum diturunkan.

Imbauan Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid agar seluruh pasangan calon mengedepankan etika politik harus dipatuhi.

Jangan sampai, hanya karena ingin menjadi pemenang, pasangan calon meninggalkan banyak pelanggaran.

Kondisi ini menjadi catatan negatif bagi pasangan calon tersebut, baik ketika terpilih atau tidak terpilih. Untuk itu, pasangan calon dan tim suksesnya tetap mengedepankan etika politik dan memberikan contoh baik saat pilkada.

Tidak hanya itu, seluruh pasangan calon harus menghindari kampanye terselubung di hari tenang. Apalagi, pasangan calon yang masih berstatus petahana atau incumbent memiliki peluang untuk melakukan kampanye dengan label kunjungan ke masyarakat. Artinya, calon incumbent bisa mempertimbangkan kembali hadir di tengah massa dalam jumlah besar untuk menghindari persepsi negatif atau melanggar masa tenang.

Namun, semuanya kembali lagi pada calon bersangkutan. Apakah akan hadir di acara tersebut atau justru memanfaatkan waktu untuk melakukan konsolidasi dengan tim sukses dalam menghadapi berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi. Harus disadari, pada masa tenang inilah segala sesuatu bisa terjadi. Pihak tertentu sengaja melakukan black campaign pada calon tertentu, sehingga mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Untuk itu, seluruh pasangan calon dan masyarakat NTB harus mematuhi masa tenang dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi melakukan pelanggaran. Serangan fajar atau money politics yang kemungkinan bisa terjadi harus diantisipasi. Di sinilah dibutuhkan ketegasan dari penyelenggara pemilu dan aparat keamanan untuk memberikan tindakan tegas pada pasangan calon yang terbukti melakukan serangan fajar atau money politics dengan membatalkan kemenangan atau membawanya ke meja hijau.

Masyarakat juga harus menggunakan hak pilihnya dengan benar tanpa harus dibayar atau ditekan pihak tertentu. (*)

Halaman 6

Pilkada dan Momentum Perubahan Daerah EBELUM datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memutuskan pilihan pada calon tertentu dalam Pemilukada NTB 13 Mei nanti, rakyat NTB setidaknya perlu menyimak baikbaik lagu Ayu Ting Ting berjudul “Alamat Palsu”. Paling tidak, lagu yang hits awal 2012 itu bisa mengantarkan kita pada: pertama, kemanaakan dibawa masa depan NTB? Kedua, apa yang menjadi visi-misi kandidat dalam membawa NTB menuju masa depan yang lebih baik lima tahun mendatang?

Rakyat harus tahu terlebih dahulu track record calon agar tidak diberikan alamat palsu.

Rakyat NTB akan menentukan masa depanny sendiri. Siapapun yang terpelih, maka merekalah yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan jawaban dari dua pertanyaan di atas. Jika pilihannya baik, maka kita berharap masa depan NTB menjadi lebih baik. Rakyat memerlukan referensi politik sebelum menetukan kandidat pilihan.

Setelah memasuki usia Sembilan tahun otonomi daerah (otda) yang digulirkan melalui UU Nomer 32 tahun 2004, perkembangan politik diaras local menjadi batu-bata perkembangan demokrasi dan perubahan politik dipentas nasional.

Membaca konstelasi politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang berlangsung di daerah. Mengingat di era demokrasi, seluruh aktivitas politik pada dasarnya berasal dari aras lokal.

Sebagaimana daerah dan provinsi lain di Indonesia, NTB memiliki peran strategis dalam membangun peradaban politik, mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam lingkaran globalisasi saat ini, dapat dipastikan tak ada satupun daerah yang dapat berdiri sendiri. Problematika sosial, politik, ekonomi, di satu daerah akan berdampak pada daerah lain, baik dari sisi isu maupun eskalasinya.

Disinilah Pilkada NTB yang digelar 13 Mei nanti diharapkan menjadi episentrum perubahan dalam mewujudkan keadaan politik yang beradab dan demokrasi yang berkualitas. Aktivitas politik yang bermartabat harus dimulai

Oleh :

Anhar Putra Iswanto

Mahasiswa HI Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ( Koordinator Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (HIMLU) Malang)

dari daerah. Pilkada yang segera menjadi gawe politik warga NTB ini harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan.

Wajah Pemilukada Dalamkeseharain, secara gambling kita menyaksikan pergolakan massa, konflik komunal, bahkan terdapat korban jiwa dari pilkada berbagai daerah. Belum lagi money politics berkuasa dalam panggung politik ini. Berbagai bentuk pelanggaran ini memberikan pembenaran atas magnum opusnya Thomas Hobbes (1588-16798) dalam Levithan (1651) bahwa manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya (homo homuni lupus).Apapun menjadi halal demi tercapainya tujuan dan kepentingan politik.

Dalam adagium olitik, ada istilah “tak ada kawan abadi, hanya kepentingan yang abadi.” Meskipun adagium ini “merendahkan” derajat politik, realitasnya sangat sulit dinafikan. Bahwa politik sekadar dimaknai sebagai arena pertarungan memperebutkankekuasaan.Bahkan seorang calon gubernur atau kandidat politik harus menguras dompet dalam-dalam agar dipilih rakyat.

Dari sinilah dimulai agenda “memperkosa” politik: mulai dari politik uang, black campaign, dan kecurangan-kecurangan proses pemilu. Politik menjadi ritual pergantian kekuasaan semata tanpa etika.

Di era demokrasi yang belum mapan model ini, uang danp opularitas menjadi kuasa utama.Bahkan rakyat lebih memilih yang lebih popular daripada yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Celakanya,elite-elite politik dan para calon kepala daerah menyeret public pada politik transaksional. Rasionalitas pemilih tergantikan oleh paketan sembako yang berisi dua kilogram beras, satu liter minyak goreng, dan lima biji mie instan. Alangkah rendahnya derajat politik, dan murahnya harga suara rakyat.

Di sisi lain, pilkada justru mendatangkan musibah konflik social baik yang berdimens ivertikal maupun

horizontal. Sudah biasa kita mendengarpengerusakankantorpemerintahan, kantor pelayanan public akibat dari kekecewaan. Inilah aatnya warga NTB belajar demokrasi yang benardanberbenahdiri.Kekerasandan konflik politik dalam pilkada hanya mencederai wajah politik dan nama daerah. Bahkan tidak sedikit para investor akan kabur lantaran menghindari eskalasi konflik di daerah.

Episentrum Perubahan Wajah hitam pilkada ini setidaknya dapat dihindarkan dalam Pilkada NTB dengan dua pendekatan. Pertama, demokrasi memerlukan kecerdikan warga.

Tanpa sikap kritis dan pilihan politik yang baik dari warga, demokrasi hanya menjadi lembaran bacaan di ruang sekolah, seminar, dan menjadi disksui. Rakyat harus berani menolak berbagai bentuk politik transaksional dan money politics.

Rakyat harus memiliki pilihan politik yang rasional dengan memilih kandidat yang memiliki visi-misi sesuai dengan keinginan masingmasing. Rakyat harus berani memberikan hukuman kepada partai yang korup dan kandidat yang bermasalah dengan tidak memilihnya dalam pemilu. Sebagai bentuk perlawanan dan hukuman rakyat atas prilaku politik menyimpang yang sering ditampilkan partai politik dan kandidat dalam dengan tidak memilihnya. Dengan demikian, hakikatdemokrasi yang beradaditanganrakyat, akankembalipadarakyatitusendiri. Rakyatlah yang punya kuasa, bukan uang dan popularitas.

Kedua, dalam pertarungan politik, janji politik adalah barang jualan setiap hari.Tidak ada politik tanpa janji. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan pengawasan ketat baik dari masyarakat maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga penegak hukum.Pengawasan ini dapat dilakukan meliputi anggaran politik partai politik dalam pilkada, maupun dana politik yang dikeluarkan para kandidat.

Meskipun NTB menghadapi ber-

bagai persoalan karut-marut di level sosial, ekonomi dan politik, kita masih punya harapan besar untuk menjadi wilayah yang berkembang. Pilkada yang akan dilakukan nanti adalah jalan terang menuju pererubahan itu. Pada level inilah kepiawaian pemimpin masa depan diuji dari kemampuannya dalam menyelesaikan sekelumit persoalan yang masih menyandra NTB: kemiskinan, kesehatan, sumberdayamanusia (SDM), dan lapangan kerja yang minim.

Dalam menyonsong masa depan itu, NTB membutuhkan pemimpin yang mampu menerjemahkan strategi globalisasi modern. Pembangunan memberikan perhatian kepada kapasitas warga agar mandiri secara ekonomi dengan menghidupkan usaha-usaha kecil yang produktif.

Terakhir, NTB membutuhkan pemimpinyangtegas(arete):mengambil kebijakan yang tepat dan berpihak kepada rakyat, sekaligus pemimpin yang bisa menjadi teladan(virtue).

Pada akhirnya dengan perubahan di daerah kita akan menuju amanah Bung Karno: Kemandirian dalam ekonomi,kemerdekaandalampolitik, dan kepribadian dalam kebudayaan.

Selamat memilih!

Pilkada Lotim paling diantisipasi Keamanan tanggung jawab bersama

*** BTDC siapkan dana Rp 700 miliar Yang paling penting realisasinya

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Sulit Perpanjang Izin TAMPAKNYA tidak mudah sebenarnya membangun sebuah usaha hingga pada level sekala besar.

Diperlukan proses panjang dan sistem manajamen yang berkualitas. Ketimpanganpun berlaku, ketika pengusaha sudah mampu berkembang, pemerintah daerah begitu terkesan mempersulit perpanjangan izin usaha. Berbeda dengan daerah-daerah maju lainnya, yang sangat proaktif mendorong pengembangan (Suara NTB/bul) pengusahanya untuk kemaNy. Suharti juan dan perkembangan ekonomi daerah.

Hal ini yang digarisbawahi salah satu pelaku usaha besar di Kota Mataram, Nyonya Suharti pada Suara NTB, Selasa (7/5). Hal ini diakui menjadi keluhan hampir seluruh pengusaha yang sedang berkembang. Perpanjangan izin usaha saat ini dipersulit, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang prosesnya dinilai tak memakan waktu lama.

“Bayangkan kalau sekarang untuk perpanjangan izinnya sampai empat bulanan, kalau sebelumnya hanya hitungan minggu.

Bagi pengusaha, waktu itupun sangat diperhitungkan,” katanya.

Padahal, ketentuan persyaratan yang harus dilampirkan sudah terpenuhi lengkap, tetapi proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit tak jarang pengusaha justru tetap menjalankan usaha dengan status tak jelas, selama menunggu proses perpanjangan izin dikeluarkan.

Bali salah satu daerah yang menjadi acuannya, pengusaha di sana menurutnya diberi keringanan untuk membuka usaha terlebih dahulu, meski proses perizinan terkadang belum lengkap.

Karena mendukung pengusaha dalam daerah progresnya berkaitan erat dengan membangun eksistensi sebuah daerah.

Tak heran juga, dukungan pemerintah daerahnya yang begitu kuat dan mendorong prospek iklim usaha yang terus berkembang, menjadi pertimbangan besar penghobi mutiara dan berlian ini kemudian ekspansi sasaran bisnis ke Pulau Dewata.

Kendati demikian, kurangnya dukungan pemerintah terhadap dunia usaha di NTB ini, ia tetap menjalankan bisnis dan usaha yang digelutinya, perhotelan, mutiara, berlian, restoran, distro, spa dan karaoke.

Mengingat bisnis sudah menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan, kata ibu empat anak ini. Tetap ia usahakan mengembangan usaha merupakan bagian dari upaya mengakomodir tenaga kerja yang banyak tak terserap lembaha-lembaga formal. Karena ia sendiri saat ini sudah membawahi puluhan pegawai pada setiap lahan bisnisnya.

Apalagi beberapa bisnisnya ini ia dasari dengan upaya yang cukup berat. “Pribadi tetap saya usahakan bisnis saya bisa berkembang, meski ada hal-hal teknis yang masih memberatkan, apalagi untuk membangun usaha itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang terpenting berbuat secara maksimal di tengah berbelitnya proses dari pemerintah,” terangnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

ROTAN KALIMANTAN - Keterbatasan bahan baku rotan, menyebabkan pedagang keliling anyaman justru mendatangkan kerajinan anyam berbahan baku rotan langsung dari Kalimnatan. Contohnya kerajinan jenis tikar dan penghalang sinar matari banyak dijual ecer dengan harga hingga Rp 400.000 per lembar, seperti pedagang eceran anyaman rotan di salah satu sudut Kota Mataram ini.

Malaysia Kembali Deportasi 93 Orang TKI Asal NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 93 orang TKI asal NTB dideportasi dari Malaysia pada pekan kemarin. Mereka dideportasi karena tidak memiliki surat-surat kelengkapan bekerja dan tinggal di Negeri Jiran.

Bahkan, dari puluhan TKI tersebut banyak yang sudah tinggal selama lima sampai 10 tahun tanpa dilengkapi dokumen resmi.

“Hari Kamis lalu, saya terima 93 orang TKI asal NTB yang dideportasi dari Malaysia.

Dideportasi karena pada umumnya illegal. Teman-teman kita ini banyak yang berangkat secara ilegal,” terang Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H. Zaenal dikonfirmasi Suara

NTB, Rabu (8/5) di Mataram.

Ia menjelaskan, pada umumnya TKI asal NTB yang ditangkap kemudian dideportasi tersebut sudah cukup lama tinggal di Malaysia. Namun banyak yang dideportasi tersebut karena bekerja di Malaysia secara ilegal. Untuk meminimalisir tenaga kerja asal NTB yang berangkat, katanya, pemerintah daerah telah memberikan kemudahan-kemudahan.

Tetapi, keberadaan calo TKI atau tekong yang memberikan iming-iming cepat be-

rangkat menyebabkan banyak masyarakat yang tertarik dan akhirnya berangkat melalui jalur yang tidak resmi. Padahal, tambahnya, pemberangkatan lewat PJTKI saat ini juga tidak perlu menunggu waktu terlalu lama.

Untuk itu, kata Zaenal, pihak Disnakertrans bersama Polda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Bakesbangpoldagri, petugas di pelabuhan dan bandara telah mempersempit ruang bagi calo TKI yang akan mem-

berangkatkan TKI secara ilegal.

“Mempersempit ruang untuk berangkat ilegal kami bersama kepolisian membentuk tim satgas TKI non prosedural yang ditandatangani pak Gubernur di dalamnya Polda, dinas Perhubungan, dinas Kesehatan, Bakesbangpoldagri. Kita selalu mengkoordinasikan, kita juga menaruh petugas di posko-posko di pelabuhan dan bandara. Dengan adanya posko ini ada yang sudah kita gagalkan pengiriman TKI ilegal ini. Banyak yang sudah digagalkan,” terangnya.

Sementara itu, untuk PJTKI nakal pemerintah sudah mencabut ratusan izin operasional PJTKI nakal yang beroperasi di NTB. Ratusan PJTKI

yang dinilai nakal tersebut dicabut izinnya sejak tahun 2009 sampai 2013 ini. Berdasarkan data, jumlah PJTKI yang beroperasi di NTB tahun 2009 lalu sebanyak 340 lebih, jauh berkurang pada tahun 2012 yang tinggal 138 PJTKI. Seiring dengan berkurangnya jumlah PJTKI nakal yang dicabut izinnya, jumlah TKI NTB yang dideportasi dari Malaysia juga mengalami penurunan tiap tahun. Tahun 2009, jumlah TKI NTB yang dideportasi dari negeri jiran tersebut mencapai 4.000 orang lebih, tahun 2010 turun menjadi 3.200 orang. Selanjutnya tahun 2011 turun lagi menjadi 2.200 orang dan tahun 2012 turun menjadi 1.148 orang. (nas)

HUT Ke-41

Newmont Protes Pembayaran ”Blue Bird” Berbagi Santunan dan Beasiswa Pajak Kendaraan Bermotor Mataram (Suara NTB) PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) masih tetap melayangkan surat protes terhadap tagihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dioperasikannya.

Meski sebenarnya perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di kawasan Batu Hijau, Sumbawa Barat ini tetap rutin melakukan pembayaran, sesuai kewajibannya.

Kepala Bidang Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, L. Abdul Hakim mengatakan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Newmont memiliki kewajiban yang sama dengan kendaraan yang beroperasi lainnya di luar tambang lainnya. Atas dasar itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak.

Dari semua unit kendaraan yang beroperasi di

Newmont, pajak yang dikenakan terakumulasi sebesar Rp 3 miliar setiap tahunnya.

“Newmont tetap bayar, tetapi selalu melayangkan surat protes, karena dianggap tidak tertuang pada kontrak karyanya. Tapi kita (pemerintah daerah) tentu menjalankan sesuai amanat Undang-Undang dan tetap melakukan penagihan sesuai kewajiban yang berlaku,” terangnya pada Suara NTB. Atas dasar Undang-Undang pulalah, pemerintah daerah tak menggubris surat protes yang dilayangkan manajemen PT. NNT. Namun, meski mengajukan surat protes, perusahaan tersebut menurut Abdul Hakim, tetap kooperatif untuk menyelesaikan tagihannya di bawah tanggal batas waktu jatuh tempo pembayaran.

Seperti disebutkan, upaya untuk memaksimalkan PAD dari PKB ini, mengingat struktur pendukung PAD lebih besar didominasi dari pajak-pajak kendaraan bermotor. Apalagi tahun ini pemerintah daerah

menargetkan PAD dari PKB sebesar Rp 661 miliar, dari target pemasukan Rp 700 miliar tahun ini.

Dikonfirmasi terpisah, PT. NNT melalui Senior Media Relationnya, Baiq Idayani menegaskan, terkait PKB yang rutin dibayar perusahaan setiap tahun, bahwa sesuai pasal 13 kontrak karya untuk Pajak Kendaraan Bermotor, sebenarnya tidak termasuk pada kewajiban PT NNT. Atas dasar itu, PT NNT menurutnya tetap mengajukan surat keberatan atas tagihan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. “Sambil tetap membayar, tetapi pengajuan keberatan tidak menunda jatuh tempo pembayaran. Kami akan tetap berada dalam posisi ini sampai adanya keputusan final yang berkekuatan hukum tetap,” demikian Ida di Mataram, Rabu (8/5) kemarin. (bul)

Mataram (Suara NTB) Salah satu perusahaan jasa transportasi darat terbesar di Indonesia, PT. Blue Bird Group, tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-41. Berbagai kegiatan rutin dilaksanakan. Memperingati hari jadinya, sebenarnya dilaksanakan di kantor pusat di jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta. Tetapi di cabang pelayanannya di NTB, Blue Bird atau yang biasa disebut Lombok Taksi, kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim, dan pemberian beasiswa dilakukan.

Di sela-sela pemberian santunan dan beasiswa, General Manager Lombok Taksi I Ketut Duryana menyebutkan, Lombok Taksi yang merupakan anak perusahaan PT. Blue Bird Group tidak saja memberikan penghargaan kepada pengemudi maupun manajemennya, tetapi kegiatan-kegiatan sosialpun menjadi agenda rutinnya.

Duryana menyebutkan, setiap tahun anak perusahaan Blue Bird Group yang ada di berbagai daerah akan ikut memperingati HUT Blue Bird setelah pelaksanaan acara

puncak yang diadakan di Jakarta, masing- masing daerah mempunyai rangkaian kegiatan yang berbeda beda.

Pada perayaan HUT Blue Bird tahun ini, kantor cabang di Lombok merangkai kegiatan sosialnya berupa donor darah, pemberian santunan kepada 189 anak Panti Asuhan (PA) yang ada di enam lingkungan di sekitar kantor Lombok Taksi. Pemberian bea siswa kepada 30 orang anak karyawan dan pengemudi yang berprestasi untuk jenjang SMU, D3 dan S1, serta kegiatan olah raga yang melibatkan karyawan dan pengemudi. Selain itu, kegiatan utama penghargaan berupa penyerahan Satya Lencana Kesetiaan Masa Bakti 8 tahun dan 16 tahun kepada 20 orang karyawan dan Pengemudi Lombok Taksi.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili manajemen, Duryana mengajak seluruh anak-anak pengemudi dan karyawan untuk lebih giat berprestasi, dengan harapan dapat meneruskan perkembangan perusahaan tentunya secara bisnis, juga menjadi diri yang lebih berpretasi secara pribadi, dalam menghadapi

(Suara NTB/bul)

SANTUNAN - GM Lombok Taksi (Blue Bird Group) memimpin manajemen pada penyerahan santunan. perkembangan zaman.

Khusus kepada pengemudinya, Duryana juga menegaskan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap penumpang Blue Bird melalui kejujuran, keramahan, serta selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap penumpang Blue Bird. Mengingat pada prisnsip yang diamanahkannya, penumpang tak ubah-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA 2010/MERAH NOKA : MH10F51JAK427167 NOSIN : JF51E1426997, BPKB H039182150 AN KOMALA SARI. HILANG SEKITAR KANTOR FIF CAKRANEGARA HILANG STNK SPM HONDA DR3043BD NOKA/NOSIN : MH1HB62177K0061/HB62E1005485 AN ALI HAMID,SH. HLGDISKTR KOTAMATARAM

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

nya seperti raja yang perlu diperlakukan secara khusus.

Pada acara yang sekaligus menguatkan keakraban dengan seluruh manajemen Lombok Taksi tersebut, salah seorang anak pengemudi berprestasi yang berkesempatan mendapatkan beasiswa, Ayu Devi Kartika Sari menyampaikan, untuk beasiswa yang diterimanya ketujuh kali, mengajak seluruh putra putri karyawan Lombok Taksi untuk berlomba-lomba berprestasi, karena didukung langsung oleh perusahaan.

“Kami tentu memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Lombok Taksi, Blue Bird, yang telah berupaya memfasilitasi kami untuk lebih berpretasi, dengan penghargaan yang diberikan.

Semoga ini semakin memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh kalangan,” katanya. (bul)

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

Kejuaraan Tenis Terbuka PT. Dasar Ilham Sakinah

Rusni Minta Atlet Tingkatkan Prestasi hingga Kancah Nasional

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN - Pemilik PT. DIS H. Ahmad Rusni menyerahkan hadiah pada petenis peraih juara pertama, dua dan tiga bersama di kelas tunggal putri.

(Suara NTB/fan)

POSE - H. Ahmad Rusni berpose dengan petenis peraih juara pertama, dua dan tiga bersama di kelas tunggal putra.

Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Tenis Terbuka dan Veteran PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) yang berlangsung di Lapangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB 3 Mei lalu telah berakhir dan ditutup oleh Direktur Utama PT. DIS, H. Ahmad Rusni, Kamis (9/5) kemarin. Para juara menerima piala tetap dan uang pembinaan yang diserahkan langsung Ahmad Rusni.

Dalam sambutannya, pemilik PT. DIS itu menaruh harapan kepada atlet yang juara agar tetap dapat meningkatkan prestasi hinggal ke level nasional, begitu juga dengan atlet yang kalah diminta agar terus membenahi kekurangan, sehingga pada event selanjutnya bisa berprestasi.

“Selamat bagi sang juara, mudah-mudahan atlet yang sudah sukses meraih juara pada kejuaraan ini dapat terus meningkatkan prestasi sampai kancah nasioanal,”

ujarnya dalam sambutannya.

Diakuinya, turnamen bergengsi yang berlangsung tujuh hari tersebut telah berlangsung sukses. Pihaknya mengucapkan terima kasih pada panitia yang dinilai sudah bekerja dengan baik. Sementara selaku pihak sponsor serta mantan atlet olahraga tenis lapangan, Rusni menginginkan pelaksanaan kejuaraan tenis terbuka itu dapat digelar setiap tahun dan siap mendukungnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah dan Pengprov Pelti NTB mendukung niat baik PT. DIS yang peduli dengan pembinaan atlet tenis di NTB. “Mari kita bekerjasama untuk mendukung pembinaan atlet ini. Dan kami (PT.DISred) siap mendukung pelaksanaan event ini,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan tenis terbuka ini tak boleh berhenti dan harus diperbanyak. Semakin banyak

event, maka atlet-atlet akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan untuk menghadapi event-event selanjutnya hingga ke level nasional.

Untuk itu, ia berharap pada event yang akan datang tidak hanya mempertandingkan atlet senior dan veteran. Ia mengingkan kejuaraan itu juga mempertandingkan atlet junior, sehingga pembinaan atlet muda akan tetap berjalan bersinambungan.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia, Eroplan Kamil, menjelaskan, kejuaraan itu diikuti lebih dari 60 atlet senior putra/putri dan veteran.

Untuk juara di tunggal putra diraih oleh atlet Kota Mataram, Agus Erawan, setelah mengalahkan rekannya sesama atlet Kota Mataram, Suryadi Idris di final dengan skor 91. Sementara juara tiga bersama diraih M. Aisyaswadi dan Ichsan Syarif. Selanjutnya juara di tunggal

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Para atlet putra yang juara , berpose bersama piala yang diterima dari PT. DIS.

(Suara NTB/fan)

JUARA - Para atlet yang meraih juara di ketegori putri.

(Suara NTB/fan)

putri diraih, Metha Nuzulia dari Mataram, dan juara dua diraih Deisya Alfina dari Lotim. Selanjutya juara tiga bersama diraih oleh Dinda Zulia Fitri dan Baiq Soraya.

Juara kelas ganda putra diraih pasangan Rifaat dan Wahyudi setelah mengalahkan pasangan Arga-Ichwan sama-sama dar Sumbawa. Kemudian juara tiga bersama diraih pasangan Agus Setiawan-Maskayak dari Mataram dan Andry Abdul Fatah-M Raiqi Abdul Khalif dari Lotim.

Juara ganda putri Meita-Nuzulia dari Matara, dan Hana-Reni di peringkat kedua serta Syafira-Baiq Soraya dan pasangan Yaumil Stania-Thalia Acia di peringkat tiga bersama.

Juara veteran diraih oleh pasangan Maskayak-Nyoman, dan pasangan H. Ahmad Rusni-Kokcu di peringkat dua, serta Hariadi-Ketut Andika dan pasangan Andy/ Rifaat peringkat tiga bersama. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

SAMBUTAN - H. Ahmad Rusni didampingi, Ketua Panitia Pertandingan, Eroplan Kamil sedang memberikan sambutan.

(Suara NTB/fan)

SAMBUTAN - H. Ahmad Rusni sedang memberikan sambutan.

WAWANCARA - Pemilik PT. DIS H. Ahmad Rusni sedang diwawancarai wartawan media televisi.

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 10 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

(Suara NTB/nia)

Disbudpar Mulai Lirik Lulusan SMK Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia untuk mencukupi tenaga trampil di bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram mulai melirik siswa lulusan SMK. Pihaknya semakin gencar menjalin kerjasama dengan PHRI untuk turut mempromosikan siswa SMK. “Di dalam SMK sendiri ada beberapa bagian seperti kuliner, ticketing, ini yang kita coba untuk jembatani,” jelas Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Mataram IB. Jayanta Rabu (8/5) lalu.

Pihaknya dalam hal ini akan terus mendukung dan merekomendasikan jurusan-jurusan di SMK untuk makin dikembangkan.

Selain itu Disbudpar berjanji akan menjembatani lulusan SMK agar diterima di pasar kerja, karena bagaimana pun lulusan SMK saat ini telah memiliki great tersendiri khususnya mencetak dalam hal mencetak lulusan yang siap kerja. “Kalau PHRI kita sudah siapkan lulusan, bagaimana tinggal PHRI yang memutuskan.

Esensinya disitu,” terangnya.

Saat ini pihaknya tengah menyamakan persepsi, visi dan misi antara Disbudpar, SMK dan pasar kerja.

Barulah nanti akan ditindaklanjuti dengan beberapa program nyata yang akan dilakukan dengan PHRI. Termasuk melakukan promosi bersama dengan SMK dan PHRI.Terlebih lagi sejauh ini serapan tenaga kerja dari kalangan siswa SMK sudah cukup bagus, banyak siswa SMK yang sudah bekerja di beberapa hotel berbintang. (nia)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Dewan Minta Pariwisata Jadi Dinas Sendiri Tanjung (Suara NTB) Ketua DPRD KLU, H. Mariadi, S. Ag., meminta eksekutif Pemda KLU menjadikan Dinas Pariwisata sebagai struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sendiri. Saat ini, Pariwisata masih menggantung menjadi Bidang bersama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

“Ke depan, agar Pariwisata ini dibentuk sendiri, terpisah menjadi dinas dan tidak tergabung dengan Dinas Perhubungan. Dinas ini penting karena dituntut harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara, utamanya di wilayah Bangsal dan 3 Gili,” jelas Mariadi, Rabu (8/5).

Ketua DPRD KLU menilai, aspek permasalahan yang berkenaan dengan pariwisata

cukup banyak, berat dan memerlukan kerja keras penanganan. Tidak hanya aspek PAD pariwisata yang masih minim, tetapi juga berkenaan dengan pengelolaan tempat-tempat yang menjadi pintu masuk pariwisata.

Mariadi mencontohkan, pembangunan lapak-lapak bagi PKL di kawasan wisata mulai dari Malimbu sampai pelabuhan Bangsal masih terlihat kumuh. Di kawasan Bangsal pun, problem masih dianggap

menumpuk mulai dari penataan lahan parkir hingga kebocoran PAD. PAD parkir di Bangsal, dinilai bocor yang terindikasi dari tidak tercapainya target PAD maksimal.

Masih di kawasan yang sama, lembaga Dewan juga menyorot keberadaan pelabuhan Bangsal - Pemenang yang belum dikelola sebagai pelabuhan Regional.

“Khusus untuk Pelabuhan Bangsal yang dikelola oleh UPT Pelabuhan (Syahbandar), kare-

na merupakan pelabuhan Regional antarpulau, tetapi justru tidak berfungsi sebagai pelabuhan regional, maka kami meminta kepada Pemda KLU, agar membicarakan hal ini dengan pusat. Kita menginginkan agar pelabuhan ini diserahkan saja ke KLU untuk kita kelola sendiri,” paparnya.

Ia menyimpulkan, dalam proses pengelolaan sektor pariwisata, penting bagi Pemda untuk mengurus sektor ini secara sungguh-sungguh sebagaimana sektor pertanian. Keberadaan tiga gili yang telah mendunia dan menjadi destinasi wisatawan, maka tiga Gili tidak harus diurus hanya oleh Bidang, tetapi dikelola melalui instansi tersendiri. (ari)

(Suara NTB/dok)

H. Mariadi

IB. Jayanta

Single Terbaru Psy Telah Ditonton 300 Juta Kali Seoul – Video single terbaru Psy, “Gentleman”, telah ditonton 300 juta kali di YouTube sejak diunggah bulan lalu, demikian disampaikan YouTube, Kamis.

Kantor berita Yonhap melaporkan, video yang dirilis pada 13 April itu ditonton 300.256.000 kali hingga pukul 11.10, Kamis.

“Gentleman” mencapai posisi itu 26 hari setelah peluncuran dan 17 setelah memecahkan rekor ditonton 200 juta kali pada 22 April.

Single Psy sebelumnya, “Gangnam Style”, telah menarik perhatian dengan ditonton lebih dari 1,5 miliar kali di YouTube.

Butuh waktu 75 hari bagi “Gangnam Style” untuk ditonton 300 juta kali pada 28 September tahun lalu.

Namun, peningkatan jumlah view “Gentleman” akhirakhir ini mulai menurun.

Sementara itu, pada Kamis pagi, Psy mengunggah video tentang pengambilan gambar “Gentleman” di YouTube. ( a n t / b a l i post)

(ant/bali post)

BERPOSE - Aktor Robert Downey Jr (kanan) dan Ben Kingsley berpose dalam sesi pemotretan untuk promosi film mereka “Iron Man 3” di Moskow, Rusia belum lama ini.

’’Iron Man 3’’ Duduki Peringkat Box Office Cina Beijing – “Iron Man 3” berada di puncak peringkat box office Cina lima hari setelah pemutaran perdana.

Menurut laporan kantor berita Xinhua, film yang dibintangi oleh Robert Downey Jr itu meraup 410 juta yuan atau sekira

Rp643 miliar sejak Rabu lalu, ketika memecahkan rekor nasional dengan penjualan pada hari pembukaan 116 juta yuan.

Rilis China dari film itu memiliki empat menit tambahan, termasuk penempatan produk minuman susu lokal bernama Gu Li Duo yang dise-

but-sebut sebagai sumber energi Iron Man, kata Hollywood Reporter.

Yang juga unik, versi China film itu memunculkan karakter “Dr Wu”, yang diperankan oleh aktor lokal Wang Xueqi, yang di layar kaca juga minum sekotak Gu Li Duo. Pemirsa China merasa penambah-

an itu “berlebihan untuk cerita”, kata Hollywood Reporter yang dikutip AFP. Tidak ada penjelasan langsung mengenai penambahan itu. Pihak berwenang China biasanya memotong film asing karena sensitifitas seksual dan politik, ketimbang melakukan penambahan. (ant/bali post)

Lagu Baru Selena Lagi, Film Keempat Jurassic Park Ditunda Gomez Tentang Justin Bieber

Selena Gomez (Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) – Aktris dan penyanyi Amerika, Selena Gomez, mengakui lagu dalam album terbarunya Gomez bercerita tentang bekas pacarnya, Justin Bieber.

Pelakon yang membintangi film “Spring Breakers” itu mengatakan kepada InStyle bahwa lagu “Love Will Remember” merupakan kisah akhir hubungannya dengan Bieber.

“Itu adalah lagu paling personal tentunya,” kata Gomez seperti dikutip laman Digital Spy. “Saya kira itu adalah cara termanis untuk mengungkapkannya. Ini bukan pendekatan agresif seperti yang mungkin disangka orang.. Saya yakin dia akan menyukainya juga,” tambah dia.

Gomez juga mengungkap jalinan asmaranya dengan Bieber, yang dia sebut sebagai “gila dan sangat intens.”

“Sangat tidak nyaman ketika kemana saja saya pergi, orang-orang tahu (kami putus,” ujarnya.

“Saya tidak suka itu. Tapi Justin dan saya tidak pernah memikirkan perhatian itu.

Kamu tidak bisa memilih siapa yang akan kamu kencani,” lanjut dia.

“Saya masih remaja dan putus adalah hal yang normal.

Saya harus melewati beragam emosi itu. Saya melakukan kegiatan sendiri, berkumpul dengan teman-teman dan dia juga baik-baik saja,” ujarnya. (ant/bali post)

Los Angeles – Film keempat Jurassic Park yang dinantikan rilis pada Juni 2014 akan ditunda lagi, kata Universal Pictures seperti dikutip dari laman Reuters.

Keputusan itu dibuat untuk memberikan waktu yang cukup bagi studio dan pembuat film demi mempersembahkan versi terbaik dari Jurassic Park 4, demikian keterangan dari Universal Pictures.

Film tersebut awalnya di-

jadwalkan akan tayang pada 13 Juni 2014. Universal belum mengabarkan lagi kapan film tersebut akan diluncurkan.

Tiga film Jurassic Park meraih pendapatan 1,9 miliar dolar Amerika Serikat hanya dari penjualan tiket di seluruh dunia sejak 1993-2001, sesuai data di situs film Box Office Mojo.

Dua film pertama disutradarai Steven Spielberg yang pada film keempat akan menjadi produser eksekutif. Sementara itu, sutradara untuk film terbaru jatuh pada Colin Trevorrow.

Belum ada pengumuman resmi siapa saja aktor dan aktris yang akan berperan, atau kemungkinan Jeff Goldblum dan Richard Attenborough akan kembali muncul di layar lebar.

Film pertama yang diliris pada 1993 tentang taman berisi dinosaurus kloning yang ditutup meraup 967 juta dolar dari penjualan tiket di seluruh dunia, menempati peringkat ke-16 dari daftar film terlaris di Amerika Serikat. (ant/bali post)

Berat Perankan Soekarno AKTOR Ario Bayu yang berperan sebagai Bapak Bangsa dalam “Soekarno: Indonesia Merdeka!” mengakui beratnya memerankan tokoh itu.

“Berat. Saya belum pernah memerankan figur seseorang. Biasanya karakter yang saya ciptakan sendiri,” kata Ario Bayu saat jumpa media film “Soekarno: Indonesia Merdeka!” di Jakarta, Rabu sore.

Untuk mendalami perannya, Ario yang baru-baru ini bermain di “Java Heat” pun memperhatikan video yang memuat gaya Bung Karno saat berpidato.

“Saya tidak mau menjiplak, tapi membawa hawa, nuansa yang ia hadirkan saat berpidato,” tambah Ario Bayu.

Selain memperhatikan gerak tubuh presiden pertama RI itu, Ario juga membaca buku-buku yang dianjurkan oleh sang sutradara Hanung Bramantyo, yaitu “Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat” karya Cindy Adams, “Di Bawah Bendera Revolusi” (Soekarno), dan sebuah buku tentang Soekarno dari Lambert Giebels.

Hanung Bramantyo dalam acara yang sama mengemukakan dirinya memang mengadakan riset baik dengan melibatkan sejarawan dari Yayasan Pendidikan Soekarno maupun mengundang sejarawan independen untuk mengupas sosok Bung Karno secara lebih objektif.

Hanung memang ingin menggambarkan

Soekarno sabagai sosok manusia. Melalui referensi buku dan dari para sejarawan, ia ingin menggambarkan sosok Bung Karno yang memiliki sisi positif maupun negatif.

“Hero kita bukan sosok yang sempurna. Tapi dengan kekurangannya itu, dia fight,” tutur Hanung.

“Saya ingin memperlihatkan Soekarno sebagai manusia. Dia bisa menaklukan kekurangankekurangannya dan menjadi tokoh nasional.” kata Ario Bayu.

Hingga kini, “Soekarno: Indonesia Merdeka!” telah melakukan pengambilan gambar selama enam hari di Yogyakarta.

Raam Punjabi selaku produser memperkirakan film produksi MVP Pictures ini akan beredar di bioksop Indonesia pada b u l a n Desember 2013. (ant/bali post) Ario Bayu (Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

Soal Keberpihakan PC PGRI Lotim

Bawaslu akan Lakukan Tindakan Mataram (Suara NTB) – PC PGRI Lombok Timur (Lotim) beberapa hari lalu beriklan di salah satu media lokal yang menyatakan dukungan untuk memenangkan salah satu pasangan cagub-cawagub NTB dan cabup-cawabup Lotim.

Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag.,MH menyampaikan pihaknya akan melakukan penindakan. Panwaslu Lotim terangnya telah melakukan upaya klarifikasi terkait hal tersebut.

Secara keanggotaan, PGRI memiliki anggota yang banyak berasal dari PNS. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 ditegaskan bahwa PNS dilarang untuk mendukung dan terlibat dalam proses politik praktis. “Ini sangat kita sayangkan,” ujarnya.

Panwaslu Lotim telah melakukan upaya klarifikasi terhadap pihak yang melakukan pemasangan advertorial tersebut. Dalam melakukan proses klarifikasi pihaknya memerlukan waktu tujuh hari. Namun apabila perlu waktu yang lebih, waktu untuk klarifikasi bisa sampai 14 hari.

Jika kemudian terbukti ada pelanggaran, Khuwailid menegaskan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi ke pihak terkait seperti pemkab Lotim atau pemprov NTB. Pihaknya pun akan melacak lebih jauh apakah hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

“Jangan sampai kemudian ada perintah untuk melakukan itu. Ini adalah hal yang harus kita bongkar di dalam melakukan pengawasan,” tandasnya. (yan)

PNS Berkeliaran di Lokasi Kampanye Kota Bima (Suara NTB) Euforia kampanye Pemilihan Walikota dan Walikota Bima berakhir sudah, Kamis (9/5) siang. Dihari terakhir tersebut, giliran pasangan pasangan Hj Fera Amelia SE dan Drs M Natsir (Fersi) dan pasangan calon HM Qurais H Abidin dan H A Rahman H Abidin SE (Qurma Manis). Hanya saja, sama seperti biasa kampanye pasangan Fersi tetap saja diwarnai banyaknya PNS yang berkeliaran.

Bahkan uniknya, banyak dari pendukung Fersi yang menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor justru pulang ke daerah Kabupaten Bima. Selama jalannya kampanye akbar yang dihadiri anggota DPR RI Pusat, Nurul Arifin dan Anggota DPR RI dari Dapil NTB, M. Lutfi, para PNS ini terlihat berkeliaran.

Bahkan, mereka tak canggung lagi seperti pada kampanye-kampanye sebelumnya. Sebagian besar dari mereka mengenakan kostum berwarna kuning. Tak hanya mereka, Bupati Bima Ferri Zulkarnain, ST yang tengah mengambil cuti pun turut hadir dalam kampanye dimaksud. Namun Bupati tidak memberikan orasi.

Sementara itu, selain dihadiri PNS, dalam kampanye ini juga banyak dihadiri oleh pendukung dan simpatisan dari luar Kota Bima. Disaat kampanye berakhir, para pendukung dan simpatisan yang menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor justru menuju arah Kabupaten Bima.

Melihat kondisi ini pun, memunculkan kesan jika pasangan calon ini memobilisasi warga Kabupaten Bima.

Nurul Arifin dalam orasi politiknya mengajak simpatisan dan pendukung khususnya kaum gender untuk memilih pasangan nomor 7 dimaksud. Sebab, inilah saatnya kaum perempuan yang menjadi pemimpin. “Siapa bilang perempuan tak boleh menjadi pemimpin,” teriaknya. (use)

Debat Batal, Demonstran Temui Komisioner KPU Mataram (Suara NTB) Pascapembatalan debat cagub-cawagub sesi kedua oleh KPU NTB, aksi protes masih berdatangan ke KPU NTB, Rabu (8/5) lalu. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi mendatangi kantor KPU NTB. Setelah berorasi di depan kantor KPU NTB, perwakilan massa ini kemudian masuk menemui komisioner KPU NTB dan berdialog.

Koordinator Aksi Lapangan, Majid menyampaikan di depan Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si dan Anggota KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si kalau hanya karena alasan keamanan debat dibatalkan, sebaiknya pencoblosan tanggal 13 Mei nanti juga sebaiknya dibatalkan.

Menurutnya debat sebagai bentuk sosialisasi KPU dan kewajibannya sebagai penyelenggara agar masyarakat tahu apa visi misi para calon. “Kalau hanya untuk alasan antisipasi, kenapa kampanye monologis tetap diadakan,” ujarnya. Karena menurutnya kampanye monologis lebih rentan terjadi gesekan konflik.

Majid juga mengatakan pembatalan atas dasar keamanan dinilai tidak masuk akal. “Saya yakin semua kepala daerah di NTB, camat, desa, memberikan jaminan (keamanan) itu. Dimana celahnya dikatakan keamanan menjadi alasan. Sementara KPU juga sudah tandatangani kontrak dengan Metro TV,” sesalnya.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid menyampaikan terkait masalah keamanan, Polri mempunyai tugas yaitu preemtiv, preventif dan langsung tindak. Dalam surat Kapolda NTB yang memberikan pertimbangan ke KPU dianggap sebagai tindakan preventif.

“Itu sah dan itu fungsi Polri. KPU menghormati itu.

Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab?

Itulah yang kami jaga,” terangnya. Menurutnya Polri adalah lembaga yang paling bisa memprediksi dan menganalisa potensi konflik yang akan terjadi.

Terkait dengan kontrak Metro TV, Fauzan menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan kontrak. Namun yang sudah dilakukan adalah penandatanganan MoU yang berisi item-item mana yang harus dibiayai oleh pihak Metro TV dan oleh KPU NTB. “Dalam item KPU yang akan dibiayai belum ada seperti makan dan undangan belum,” ujarnya.

Dalam MoU itu juga disepakati bisa dibatalkan kalau terjadi force majeure. “Kami tafsirkan itu untuk menjaga dan antisipasi upaya preventif itu. Debat aman di dalam, yang dikhawatirkan eksesnya,” terangnya. Fauzan pun menegaskan bahwa pihaknya siap mempertanggungjawabkan secara hukum perihal pembatalan tersebut. (yan)

(Suara NTB/yan)

DEMO - Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi berdemo di Kantor KPU NTB memprotes pembatalan debat cagub-cawagub sesi dua, Rabu (8/8).

SURAT SUARA – Kardus berisi surat suara yang siap didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara.

(Suara NTB/her)

Masa Tenang

Pasangan Calon Diminta Tertibkan Atribut Kampanye Mataram (Suara NTB)Masa kampanye Pilkada NTB, Pilkada Lombok Timur, dan Pilkada Kota Bima telah berakhir. Hari ini telah mulai masuk masa tenang Pilkada menjelang pencoblosan pada hari Senin (13/5) mendatang. Untuk masa tenang ini, Bawaslu NTB mengimbau kepada semua pasangan calon untuk menghentikan segala bentuk kampanye.

“Kami j u g a mengimbau agar para tim k a m panye melakukan penertiban terhadap seluruh atribut kampanye,” imbau Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag.,MH, Rabu (8/5).

Ia juga mengharapkan agar para pasangan calon mengedepankan etika politik dalam masa tenang ini. “Jangan kemudian hanya karena ingin menangkan kompetisi ini, kemudian para pasangan calon meninggalkan banyak catatan pelanggaran,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap seluruh proses Pilkada di NTB berjalan dengan baik tanpa ada cata-

tan-catatan yang dapat mencederai proses demokrasi di NTB. Selain itu Khuwailid juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan memilih karena hanya dibayar (politik uang). Kalau ditemukan hal tersebut, ia meminta agar segera dilaporkan ke Panwas setempat. “Karena itu sebuah pelanggaran,” tegasnya.

Politik uang menurutnya sangat berbahaya karena dapat menjadi bibit tumbuhnya praktek korupsi yang sangat merugikan rakyat dan negara.

Masyarakat diminta untuk tidak menggadai harga diri dengan menggadai pilihan politik dengan sejumlah uang.

“Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan hak politiknya dengan cara yang baik dan benar berdasarkan kesadarannya,” tandasnya.

Sementara itu, KPU dan Panwaslu Lobar bersama instansi ter-

kait yang tergabung dalam tim penertiban atribut kampanye, Sabtu (10/5) akan menggelar penertiban atribut kampanye yang masih terpasang di masa tenang mulai tanggal 10 Sampai 12 Mei. Sebelum tim penertiban turun menertibkan atribut tersebut, tim kampanye dan tim sukses pasangan calon diharapkan mempunyai kesadaran untuk menertibkan sendiri atribut masing-masing.

DitemuidikantorKPUDLobar, Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi menyatakan, masa tenang masuk pada H-3 sebelum pencoblosan.

Untuk memantau dan menertibkan atribut pada masa tenang itu, pihaknya bersama KPU sudah membentuk tim yang terdiri dari tujuh lembaga antara lain Panwaslu, KPU, Bakesbangpoldagri, Pol PP, Polres Lobar dan Polres Kota Mataram. Polres Mataram dilibatkan karena tiga kecamatan antara lain Gunung Sari, Narma-

da dan Lingsar masuk koordinasi Polres setempat. “Tim ini akan turun ke lapangan hari Sabtu (10/5) untuk melakukan penertiban atribut kampanye,” ungkap Suryadi. Secara hierarki, penertiban ini diminta agar di kecamatan hingga desa melakukannya.

Sementara itu, Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri menyatakan, masa tenang mulai tanggal 10 sampai 12 Mei tidak diperbolehkan kegiatan kampanye apalagi atribut terpasang. Sebelum tim turun, ia meminta dan mempermaklumkan seluruh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon untuk menertibkan sendiri atribut. “Sejak tanggal 10 sampai 12 Mei masa tenang tidak boleh ada kampanye maupun pemasangan alat atribut kampanye, kami harapkan kesadaran tim kampanye dan tim sukses untuk menertibkan atiribut sebelum kami turun,” ungkapnya.

Sementara terkait distribusi logistik sebutnya, sudah dikirim 14 item perlengkapan dan tinggal item surat suara yang belum dikirim. Dari 14 item itu antara lain kotak suara dan bilik suara. Logistik pencoblosan sendiri sudah

terdistribusi ke 10 kecamatan, sedangkan surat suara akan akan dikirim pada H-3 pencoblosan. Sementara terkait surat suara yang rusak akan dimusnahkan bersama Panwaslu, sejauh ini jumlah surat suara sesuai DPT ditambah cadangan surat suara sebanyak 2,5 persen.

Hasil rekapan KPU jelasnya, jumlah kertas suara yang diterima sebanyak 195 kardus masing-masing kardus berisi 2400 lembar kertas suara. Jumlah total surat suara yang diterima KPUD sebanyak 468.000 lembar kertas suara. Dari hasil sortir sementara jelasnya, ditemukan ada kertas yang sobek, bolong dan cacat warna.

Hampir di setiap kardus ditemukan 1 sampai 9 kertas suara yang rusak, sehingga total sementara kertas yang rusak hampir 50 lembar. Selain kertas suara yang rusak, KPU juga menemukan kertas suara yang lebih dimasing-masing kardus hingga 2 sampai 6 lembar. Kertas suara yang rusak dan kelelebihan tersebut dipisahkan dan diamankan, setelah itu dibuat berita acara.

Jumlah TPS di lobar sendiri sebanyak 1.202 TPS. (yan/her)

Panwaslu Temukan Belasan Pelanggaran Sekda Belum Terima Kampanye di Lobar Laporan PNS Terlibat

Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan kampanye Pilkada NTB selama dua minggu di Lombok Barat, Panwaslu setempat menemukan belasan pelanggaran yang melibatkan semua Tim Kampanye Cagub dan Cawagub. Yang paling mencolok, selebaran gelap dan kampanye melibatkan institusi pendidikan dan para pelajar.

Hal ini dijelaskan Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi, Rabu (8/5) di kantornya. Suryadi menyatakan beragam pelanggaran yang ditemukan sebanyak 12 item. Antara lain, kampanye tidak tepat waktu, tidak sesuai tempat dan jadwal. Pelanggaran lain yang ditemukan yaitu adanya pemasangan baliho di sekolah dan ponpes, persoalan ini sudah diklarfikasi ke tim kampanye masing-masing calon.

Disamping itu, penyebaran selebaran gelap yang sudah diidentifikasi dan cari tahu penyebarnya. “Kalau masuk ranah pidana maka kami akan berkoordinasi dengan polisi,” ujarnya. Terkait selebaran gelap ini, pihaknya sedang mengkaji. Sementara terkait pelanggaran administrasi, pihaknya akan berkoordiansi dengan KPU. Sedangkan terkait pelanggaran kode etik akan berkoordinasi dengan Bawaslu.

Disamping itu, Panwaslu juga sudah memanggil pejabat yang menjadi jurkam namun belum punya izin. Dalam hal ini pihaknya sudah memaggil tim kampanye bersangkutan. “Tinggal menunggu bersangkutan, kalau tidak datang maka akan

kami tindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi,” ujarnya. Sejauh ini, Panwaslu belum melihat surat izin bersangkutan karena belum ada tembusan.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Dr. H. Mahrip SE, MM., membantah kalau dirinya tidak mengantongi izin sebagai Juru Kampanye (Jurkam) salah satu paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada mendatang. Ia menegaskan dirinya sudah mengantongi izin dari Gubernur, terkait ia sebagai Jurkam. “Saya bukan PNS dan saya memang jadi jurkam dan ada SKnya,” tegas Mahrip membantah tudingan ia tak kantongi Izin.

Mahrip yang dipastikan maju pada Pilbup September mendatang, menyatakan pihaknya sudah mengurus izin itu jauh hari. SK tersebut jelasnya sudah ada di KPU. Izin atau SK itu jelasnya ia butuhkan jika dirinya kampanye pada jam kerja, seperti salah satu kasus

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika kampanye di Jawa Barat beberapa saat lalu.

Terpisah, Ketua KPUD Lobar, Suhaimi Syamsuri mengaku pihaknya tidak memegang SK izin Wabup sebagai Jurkam tersebut. Menurutnya, pengajuan izin Bupati dan Wakil Bupati itu diajukan ke Gubernur. Artinya, izin itu diterbitkan Gubernur. “Kalaupun ada di KPU, itu pasti di KPU Provinsi dan itu sifatnya pemberitahuan saja,” ungkap Suhaimi. Karena ada kaitannya dengan Pilkada dan KPU, bisa saja izin itu ditititpkan di KPU dan ketika Wabup butuh bisa diambil serta digunakan. (her)

H. Mahrip (Suara NTB/dok)

Politik Praktis

Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dengan keterlibatan PNS lingkup Pemprov NTB dalam politik praktis pada Pilkada NTB 2013. Namun, jika ditemukan PNS yang terlibat politik praktis disertai dengan bukti-bukti yang akurat maka pihaknya akan memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sejauh ini belum ada laporan, tetapi saya yakini insya Allah tidak ada yang terlibat. Pegawai juga cerdas, tidak mungkin terlibat itu bukan ranahnya,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/5). Untuk mengawasai kedisiplinan PNS, katanya, Pemprov NTB telah membentuk tim pemantau dan pengawas disiplin PNS. Tim yang terdiri dari BKD dan Diklat NTB, Inspektorat, Biro Organisasi dan Satuan Polisi Pamong Praja ini akan menindak setiap pegawai yang indisipliner. Selain itu, akan menindak tegas PNS yang terbukti terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTB 2013.

Dikatakan, sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2009 sudah dinyatakan

secara jelas beberapa butir-butir sanksi yang diberikan kepada PNS yang tidak disiplin. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang sampai sanksi berat berupa pemecatan.

Terkait dengan indisipliner PNS menjelang Pilkada 2013 ini pihaknya mengaku intens melakukan pengawasan. Hingga saat ini belum ditemukan ada indikasi PNS terlibat dalam politik praktis. Sebab, katanya, jauh sebelumnya telah diinstruksikan kepada seluruh PNS lingkup pemprov NTB untuk fokus melaksanakan tugas dan kewajibannya menjalankan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam RPJMD. “Kalau ada PNS yang terlibat sudah ada ketentuannya, silahkan lapor sini kita akan tindak sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke kita. Kalau ada bukti-bukti keterlibatan PNS terlibat politik praktis pada pemilukada maka silahkan laporkan,” tandasnya.

Menurutnya, netralitas adalah bagian dari penilaian disiplin pegawai. Maka jika ada yang terlibat politik praktis atau PNS yang tidak netral maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. “Netralitas itu bagian dari penilaian disiplin pegawai. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Jumat, 10 Mei 2013

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel dan akan menyita lima mobil di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera membuat pengurus partai politik itu berang.

Ketua KPK, Abraham Samad, meminta PKS menghormati hukum, mengingat lima mobil itu diduga terkait tersangka Luthfi Ishaaq.

“Dengan kesadaran hukum sebagai parpol yang paham hukum maka PKS seharusnya menghormati hukum,” kata Samad usai seminar bertajuk Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara Yang Diambil Secara Melawan Hukum, di Jakarta, Kamis. Melalui pernyataan tersebut, Samad meminta PKS mau menyerahkan lima unit mobil tersebut yang kini masih disegel KPK, dengan tujuan agar kendaraan itu tidak berpindah tempat.

KPK masih belum berhasil menyita kelima mobil itu sejak Selasa lalu (7/5). Karena penjaga keamanan gedung Kantor DPP PKS dan simpatisan partai politik itu berkeras, penyidik KPK harus bernegosiasi untuk bisa menyita lima mobil itu; itupun gagal.

Pengurus inti DPP PKS pun berkeras penyitaan itu tidak bisa dilakukan KPK karena mereka berkeyakinan KPK tidak mengantongi surat apapun saat akan mengeksekusi penyitaan kelima mobil itu. Dengan kata lain, penyitaan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam KUHAP sehingga batal demi hukum.

Ishaaq, yang juga presiden DPP PKS, sebelumnya menjadi salah satu tersangka korupsi pengadaan/impor daging, yang diselenggarakan Kementerian Pertanian. ”KPK tidak akan menyerah terhadap perlawanan PKS. Tidak ada kompromi untuk para pelaku kejahatan korupsi, dan yakin dalam kurun waktu satu-dua hari ke depan, mobil tersebut disita KPK,” kata Samad.

Hingga kini sudah ada tujuh mobil. terkait dengan Ishaq yang telah disita dan disegel KPK, yaitu mobil Toyota FJ Cruiser nomor registrasi B-1230-TJE pada hari Jumat (3/5). Kemudian, mobil Toyota FJ Cruiser (B-1330-SZZ).

Sedang lima mobil yang disegel adalah Volkswagen Caravelle (B-948-FRS/atas nama Ali Imron, yaitu ajudan Ishaaq), Mazda CX9 (B-2-MDF/atas nama Ishaaq), dan Toyota Fortuner (B-544-FRS/atas nama orang dekat Ishaaq, yaitu Ahmad Zaky), serta dua mobil yang belum diverifikasi nomor registrasinya, yaitu Nissan Navara dan Mitsubishi Pajero Sport. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PKS Harus Hormati Hukum, KPK Tidak akan Menyerah

TERDUGA TERORIS Petugas menggiring salah satu terduga teroris yang diduga kuat ditangkap di Kabupaten Kendal, Jateng, untuk dibawa ke Jakarta, di Semarang, Kamis (9/5).

20 Terduga Teroris Pernah Rampok BRI Jakarta (Suara NTB) Sebanyak 20 terduga teroris yang ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri, Rabu (9/5), pernah merampok di Bank Rakyat Indonesia di tiga kota.

“Perampokan di kantor BRI di Batang mengambil Rp 790 juta, BRI Grobokan Rp 630 juta dan BRI Lampung Rp 460 juta. Serta percobaan pembakaran Pasar Glodok, Jakarta,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Boy Amar, di Jakarta, Kamis.

Mereka melakukan beberapa upaya pengumpulan uang untuk membiayai aksi-aksi teror dalam hal ini merampok (fai), katanya. “Kami sedang mendalami di lapangan oleh intelijen masalah itu ini, apa ada kaitan dengan kelompok yang ditangkap atas nama terduga teroris berinisial JM alias Asep dan Ovie, di Jalan Sudirman menuju Bendungan Hilir, Jakarta Pusat,” kata Amar.

Kedua tersangka teroris ditangkap sekitar pukul

21.30 WIB Kamis (2/5). Kedua terduga teroris membawa lima bom pipa siap ledak saat dilakukan penangkapan anggota Densus 88 Antiteror.

“Kami masih dalami keterkaitan di antara mereka.

Saat ditangkap di Kebumen sedang menargetkan untuk melakukan fai di Kebumen, tapi digagalkan,” kata dia.

Sebanyak 20 terduga teroris yang tujuh orang tewas adalah Abu Roban, Bastari, Toni, Bayu alias Ucup, Budi alias Angga, Junet alias Encek dan Sarame. “Para terduga teroris tersebut ditangkap di empat tempat yakni Jakarta, Kendal, Kebumen dan Bandung,” kata dia.

Para terduga teroris yang ditangkap di Jakarta dalam keadaan hidup yakni Faisal alias Boim, Endang, Agung, Agus Widharto dan Iman. Sedangkan yang ditangkap di

Kendal yakni Puryanto dan Iwan, katanya. Terduga teroris yang ditangkap di Kebumen yakni Farel, Wagiono, Slamet dan Budi. Kemudian terduga teroris yang ditangkap di Bandung yakni William Maksum alias Acum alias Dadan dan Haris Fauzi alias Jablud.

Dua bom pipa, granat dan pistol otomatis sembilan milimeter FN ditemukan di lokasi penyerbuan di Kebumen.

Kepala Polres Kebumen, AKBP Heru Trisasono, di Kebumen, mengatakan usai dilakukan penyerbuan selama delapan jam, sejak Kamis (8/ 5) pukul 18.00 WIB hingga Kamis pukul 09.30 WIB, di rumah itu ditemukan sejumlah barang bukti tersebut.

“Lokasi saat ini sudah bersih, sejumlah senjata ledak sudah dijinakkan,” katanya. Saat ini masih dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sekitar lokasi penggerebekan terduga teroris saat ini masih dijaga polisi dan anggota TNI, warga dilarang mendekat ke lokasi. (ant/bali post)

Tim Labfor Olah TKP di Lokasi Penggerebekan TIM Laboratorium Forensik Mabes Polri, Kamis, melakukan penyelidikan di lokasi penggerebekan terduga teroris di rumah kontrakan di Kampung Batu Rengat, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolres Cimahi AKBP Anwar mengatakan tim Labfor Polri melakukan penyelidikan di tempat itu selama dua jam sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Kapolres Cimahi enggan menjelaskan secara rinci mengenai detil penyelidikan Labfor Polri itu. “Untuk hasil olah TKO itu bukan kapasitas saya untuk memerinci.

Sekarang proses olah TKP-nya sendiri sudah beres,” kata Anwar.

Selanjutnya Polres Cimahi akan memberikan pengamanan sementara terhadap rumah kontrakan milik H Suhanda yang dijadikan tempat persembunyian lima orang terduga teroris tersebut. “Jadi setelah ini, untuk proses pengamanan akan dilanjutkan oleh jajaran Polres Cimahi,” paparnya.

Usai melakukan olah TKP, sejumlah anggota Tim Labfor Mabes Polri terlihat membawa dua buah dus berukuran sedang serta beberapa tas dan koper peralatan. Menurut sumber di lokasi kejadian, dua buah dus dan tas serta koper itu akan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, untuk penyelidikan lebih lanjut.

Hingga saat ini, polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian dan garis pengaman polisi masih terpasang di beberapa gang masuk menuju rumah kontrakan para tertuga teroris itu. Sementara itu, warga masih terus berdatangan ke lokasi rumah kontrakan milk H Suhanda mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. (ant/bali post)

Charly Setia Band Calonkan Diri Jadi Wakil Bupati Garut Garut (Suara NTB) Charly, vokalis Setia Band, dan pasangannya, Muhtarom, mendaftarkan diri menjadi calon wakil bupati dan calon bupati Garut dari jalur perseorangan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis.

Pasangan calon kepala daerah Garut itu datang bersama istri dan tim sukses mereka untuk menyerahkan berkas

dukungan masyarakat berupa 156.503 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 183 desa yang tersebar di 38 kecamatan. “Kedatangan kita kesini sudah dipersiapkan secara matang dengan menyerahkan berkas dukungan yang terkumpul selama dua tahun,” kata Muhtarom, yang sering disapa Aom. “Perseorangan itu ruang politik saya, karena jalur per-

seorangan adalah modal keberanian dan nekad,” kata Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Garut itu. Aom mengaku memilih Charly sebagai pendamping karena penyanyi itu punya visi dan misi yang sama dengan dia.

“Dengan nuansa seniman bisa memberikan warna-warna model baru,” katanya. Charly pun menyatakan siap menjadi mendampingi Aom untuk bersaing dalam Pilkada Garut bulan September mendatang.

“Saya mohon support dan dukungannya, karena ini sesuatu yang orang di luar akan kaget dengan saya mencalonkan,” kata pria bernama lengkap Muhammad Charly van Houten yang lahir di Cirebon itu. “Untuk berbakti dimana saja bisa. Gak mesti harus di daerah asal,” kata Charly, yang mengaku orang tua dan istrinya merupakan keturunan orang Garut.

Ketua KPU Garut, Aja

Rowikarim, mengatakan penyerahan berkas dukungan baru merupakan syarat pendaftaran awal. KPU Garut selanjutnya akan memverifikasi seluruh berkas dukungan yang diserahkan dengan mendatangi langsung masyarakat yang tercatat sebagai pemberi dukungan. (ant/bali post)

Charly Van Houtten (ant/bali post)