Snt10052014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 10 MEI 2014

16 HALAMAN NOMOR 57 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 INTERAKTIF - Kajati NTB, Sugeng Pudjianto (tengah) didampingi Aspidsus Suluh Dumadi, saat interaktif di Radio Global FM Lombok dipandu dua penyiar, Bian dan Ari.

(Suara NTB/ars)

Tim Pidsus Gencar

Kasus Korupsi di NTB Berpeluang Banyak Terungkap Mataram (Suara NTB) Tercatat selama Tahun 2013, sedikitnya 16 perkara kasus dugaan korupsi ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang berhasil ditingkatkan ke penyidikan. Sementara di tahun 2014, sejak Januari lalu hingga Mei ini, baru tercatat enam perkara yang ditingkatkan ke penyidikan.

TO K O H

masih ada beberapa perkara yang belum ditingkatkan ke penyidikan dan masih kami proses,” terang Sugeng Pudjianto dalam dialog interaktif di Radio Global FM Lombok, Jumat (9/5) kemarin.

Bersambung ke hal 5

Sidang Lanjutan Subri

Golkar Prioritaskan Lusita Pesan Kamar dengan Nama Andi Peraih Suara Terbanyak

SPAM KLU Rampung

Mataram (Suara NTB) Setelah pembacaan dakwaan pekan lalu, sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa mantan Kajari Praya Subri, SH, MH berlangsung Jumat (9/5) siang kemarin. Mereka yang dihadirkan sebagai saksi adalah resepsionis Hotel Holiday Inn. Dimana salah seorang saksi menyebut, Lusita sempat menyamar dengan nama Andi.

Dalam sidang kedua setelah pembacaan dakwaan pekan lalu, materinya lebih ringan, Bersambung ke hal 5

SETELAH sekitar enam bulan penyelidikan, Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya merampungkan proses penyidikan kasus dugaan penyimpangan pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Bersambung ke hal 5

Sugeng Pudjianto

KO M E N TTAA R

Dari enam kasus itu, menurut Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH, berpotensi terus bertambah seiring gencarnya tim di jajaran Pidsus mengungkap sejumlah kasus korupsi baru yang masih tahap penyelidikan. ‘’Ini baru Mei sudah enam perkara. Dan

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Peraih suara terbanyak atau Ketua Partai yang tampil di Pemilu 2014 ini tampaknya akan mendapatkan status prioritas untuk menjadi Ketua DPRD NTB. ‘’Prioritas suara terbanyak atau ketua partai,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (9/5) kemarin.

Jika mengacu pada pernyataan tersebut, maka sejumlah nama akan muncul ke permukaan. Peraih suara terbanyak untuk caleg DPRD NTB di Pemilu 2014 ini kebetulan merupakan caleg

SIDANG - Subri didampingi dua kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan Jumat kemarin.

Partai Golkar, yaitu Drs. H. Humaidi. Ia tampil dari Daerah Pemilihan (Dapil) yang memang menjadi basis partai beringin ini, yaitu Dapil NTB 7 (Lombok Tengah). Di Dapil tersebut, Humaidi meraih 23.470 suara.

Meski demikian, Isvie juga menjelaskan bahwa Partai Golkar memiliki kriteria lain yang juga dipergunakan untuk menentukan siapa yang akan duduk di posisi paling bergengsi di Udayana itu.

Syarat itu antara lain, minimal pernah menjadi anggota DPRD pada tingkatannya, atau satu tingkat di atasnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

Belum Terima Bupati Puji Langkah Gubernur Jembatani Laporan

Husni Fahri (Suara NTB/dok)

DINAS Pertanian Tananaman Pangan dan Hortikultura NTB mengaku belum menerima laporan terkait dengan ratusan hektar lahan padi yang puso akibat kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, kabupaten/kota sudah disurati untuk melakukan antisipasi terhadap ancaman kekeringan, terutama untuk daerah non irigasi mengikuti kalender tanam yang dikeluarkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Bersambung ke hal 5

Newmont dengan Pusat Selong (Suara NTB) Gagasan pemerintah pusat melarang perusahaan tambang mengekspor konsentrat atau barang tambang masih mentah ke luar negeri dinilai cukup baik.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Akan tetapi, tuntutan melaksanakan larangan tersebut harus diikuti dengan tahapan yang jelas. Pasalnya, jika terjadi akibat buruk dari munculnya larangan tersebut seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)

massal, maka pemerintah yang harus bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (9/5) kemarin, menanggapi kekhawatiran sekitar 8.000 karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang terancam dirumahkan akibat tidak ada izin ekspor dan pengenaan Bea Keluar yang sangat tinggi.

Seperti diberitakan sebelumnya, keluarga karyawan PTNNT merasa was-was karena perusahaan ini dikabarkan akan meru-

mahkan karyawannya setelah tiga bulan sejak 12 Januari tidak mendapatkan izin ekspor dan pengenaan Bea Keluar yang sangat tinggi. Akibat tidak ada izin ekspor, perusahaan ini dikabarkan akan melakukan penghentian produksi pada Mei 2014 ini.

Jika produksi terhenti, bulan depan (Juni) dikhawatirkan berdampak pada merumahkan (non job) ribuan karyawan.

Dikatakan Bupati Lotim bahwa sekalipun regulasi yang lahirkan pemerintah memiliki tujuan baik, Bersambung ke hal 5

”

Tidak boleh ada peraturan pemerintah biar tujuannya baik, tetapi mengorbankan warga negara yang kehilangan lapangan pekerjaannya.

H. Moch Ali Bin Dachlan (Suara NTB/rus)

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Jaga Citra Mataram MESKIPUN berada di antara dua kelurahan yakni, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Bintaro Jaya, program eco-district yang akan dilakukan oleh Pemkot Mataram melalui intervensi Pemerintah Prancis, sudah menjadi keharusan masyarakat mengawal serta menjaganya. Baik citra Eks Pelabuhan Ampenan, untuk membangkit kejayaan dan harkat serta martabatnya.

Lurah Bintaro, Lalu Mukh(Suara NTB/cem) sin mengatakan, sudah Lalu Mukhsin menjadi kewajiban aparat kelurahan dan masyarakat mengawal program Pemkot Mataram.

Terlebih dalam upaya membangkitkan geliat ekonomi masyarakat khususnya Ampenan dan Mataram umumnya. “Saya bersyukur dan mendukung sekali program ini,” ungkap Mukhsin saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, (8/5) usai mengikuti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Lapangan Sangkareang.

Menurutnya, sudah saatnya kejayaan Eks Pelabuhan Ampenan dibangkitkan kembali, setelah beberapa tahun, regulasi pertumbuhan ekonomi di Mataram dipindah ke Lembar.

Dia menambahkan, program eco-district diharapkan dapat menjadi titik awal kebangkitkan Kota Tua Ampenan. “Dulu eks pelabuhan pusat perdagangan yang sedang naik daun, begitu pindah di lembar hilang. Mudah - mudahan program ini membangkitkan kejayaan Ampenan” harapnya.

Diakui, secara kebetulan sekitar 20 rumah di Jalan Pabean, direncanakan mendapatkan bantuan untuk memperbaiki ornamen sesuai keinginan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan tim konsultan Prancis, sehingga masyarakat khususnya yang mendapatkan bantuan dan masyarakat Bintaro secara umumnya, harus menjaga dengan baik program Pemkot Mataram.

Terlepas dari itu, keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat harus dijaga, sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk dari tim konsultan. Selain itu, warga diminta kooperatif memberikan data atau informasi yang dibutuhkan.

“Masyarakat saya minta, tetap jaga kondusivitas,” imbaunya.

Ketika program eco-district ini sukses, apa persiapan yang dilakukan kelurahan, mengingat Ampenan akan menjadi daerah pariwisata? Mukhsin mengatakan, perbaikan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), akan menjadi prioritas.

Sehingga, keterlibatan SKPD teknis, seperti Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, sangat diharapkan untuk memberikan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat. Program ecodistrict, dapat berjalan dan sukses, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja serta berdampak pada pemberdayaan terhadap potensi perikanan serta perekonomian masyarakat. (cem)

Sangat Strategis KEBERHASILAN Kota Mataram menggelar Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) beberapa tahun yang lalu rupanya menjadi pembuka jalan bagi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., untuk dicalonkan sebagai kandidat Ketua Umum Adeksi. Bahkan Wakil Ketua Umum Adeksi yang juga Ketua DPRD Kota Batam telah menyatakan keinginannya (Suara NTB/fit) mengusulkan mantan KetH. Didi Sumardi ua DPRD Kota Mataram ini sebagai kandidat Ketua Umum Adeksi.

Didi yang dimintai komentarnya, mengungkapkan tidak bisa serta merta langsung menyatakan menerima atau menolak.

Dirinya masih harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota Adeksi lainnya termasuk, anggota Adeksi dari daerah lain. Menurut dia, Adeksi memang memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka bagaimana memberikan kontribusi terhadap penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dimana bagian penataan itu, adalah melalui regulasi, advokasi dan pemberdayaan anggota DPRD di daerah. ‘’Ini merupakan fasilitasi yang senantiasa dilakukan oleh Adeksi,’’ ujarnya. Saat dirinya menjabat Ketua DPRD Kota Mataram periode 2004 – 2009, ia menduduki posisi sebagai ketua koordinator wilayah VII pada Adeksi tersebut. Pada posisi itu, sambung Didi, pihaknya sangat intens pada Adeksi.

Meski dikehendaki menjadi ketua umum Adeksi, Didi menyatakan, pihaknya harus membangun komunikasi dengan beberapa pengurus Adeksi lainnya. Apalagi usai pelantikan Dewan periode 2014 – 2019 ini Adeksi akan melaksanakan musyawarah nasional di Jakarta. ‘’Jadi kita ndak bisa menerima begitu saja,’’ cetusnya. Segala hal, termasuk tawaran posisi strategis di Adeksi, harus dipertimbangkan baik buruknya.

Yang jelas, sepanjang usulan itu untuk kebaikan dan kemaslahatan daerah, bangsa dan negara, tentu kemungkinan-kemungkinan seperti aspirasi dari pengurus Adeksi, bisa saja terlaksana.

Kalau dari aspek kredibilitas yang dibutuhkan untuk memimpin Adeksi dan kualifikasi manajerial, katanya, sudah pasti terpenuhi.

Namun yang dibutuhkan bukan hanya kedua aspek tersebut. (fit)

Jika Masih Ada Jukir Liar, Kepala Dinas Siap Dicopot Mataram (Suara NTB) – Belum maksimalnya capaian retribusi parkir tepi jalan umum yang dikelola Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram, menjadi salah satu catatan strategis Pansus LKPJ. Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid yang dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Jumat (9/5) kemarin tidak menampik hal itu.

Namun, katanya, sejak awal tahun ini, Dishubkominfo telah membenahi beberapa kekurangan dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Khalid mengklaim pihaknya telah melakukan berbagai terobosan terkait hal itu. Bahkan, persoalan jukir (juru parkir) liar yang diduga sebagai salah satu faktor pemicu kebocoran potensi parkir tepi jalan umum, ditargetkan selesai dalam tahun ini. Bahkan, jika tahun 2015 masih ditemukan jukir liar di Kota Mataram, ia siap dicopot dari jabatan kepala dinas.

Menurut Khalid, data perparkiran yang dimiliki Dishubkominfo sudah lengkap.

Antara lain data jumlah jukir resmi di Kota Mataram tidak kurang dari 549 jukir dan 385 titik parkir. ‘’Kenapa bisa berbeda, karena ada bertugas bergiliran, sehingga lebih banyak jukir daripada titik parkir,’’ terangnya. Meski demikian, Khalid menyatakan jumlah titik parkir itu akan terus bertambah demikian pula perekaman jukir.

Mantan Camat Sekarbela ini mengakui memang masih banyak potensi parkir yang belum digarap maksimal. Untuk

itu, Dishubkominfo terus melakukan evaluasi jukir.

Khalid menyebut data parkir tepi jalan umum yang disodorkan padanya ketika baru menjabat sebagai Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, masih abu-abu. ‘’Kita sekarang ingin yang riil sesuai dengan pendataan dan perekaman,’’ ujarnya.

Nantinya, tidak akan ada lagi jukir liar apalagi titik parkir yang masih abu-abu.

Khalid berjanji akan terus berupaya meningkatkan kualitas jukir di Mataram. Salah satu caranya adalah memberikan penghargaan kepada jukir teladan. Jika ditemukan parkir liar, Dishubkominfo akan melakukan penertiban kemudian mendata mereka menjadi parkir resmi.

Tak lama setelah diwawancarai wartawan Khalid melihat langsung praktik jukir liar di Taman Sangkareang Mataram. Jukir bernama Sanusi mengakui kalau dirinya adalah jukir liar. Dalam sehari ia bisa mengantongi Rp 70 ribu. Ketika ditanya kemana hasil parkir itu dibawa, pria asal Moncok, Pejarakan mengaku digunakan sendiri dan

diberikan kepada oknum Satpol PP yang berjaga di pos jaga Kantor Walikota Mataram. ‘’Orangnya ganti-ganti, siapa yang bertugas hari itu, dia dah yang minta, sekedar uang rokok,’’ akunya kepada kepala Dishubkominfo.

Menyikapi hal itu, Khalid menyarankan kepada pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek itu, jika serius ingin menjadi jukir, diminta datang ke Kantor Dishubkominfo untuk dilakukan perekaman dan pendataan. Sanusi mengaku lebih suka menjadi jukir ketimbang tukang ojek dengan pertimbangan hasil yang didapat lebih banyak. (fit) JUKIR LIAR Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, H. Khalid menegur jukir liar yang beroperasi di Taman Sangkareang Mataram, Jumat (9/5) kemarin.

Jukir liar ini mengaku ‘’menyetor’’ Rp 10 ribu per hari kepada oknum petugas Satpol PP di pos jaga Kantor Walikota Mataram.

(Suara NTB/fit)

Tiga Simpang Jalan di Mataram Rawan Kecelakaan Mataram (Suara NTB) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Perhubungan RI beberapa waktu lalu memberikan penilaian terhadap tiga simpang jalan di Kota Mataram yang rawan kecelakaan.

Penilaian itu diberikan setelah beberapa staf dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat BPSDM Perhubungan melakukan survai di beberapa jalan di Kota Mataram. Ketiga simpang jalan yang dinilai rawan yaitu simpang Negara Sakah, jalan terusan Bung Hatta, dan lingkar selatan.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram melakukan sosialisasi bagi pengendara yang melintas di jalan tersebut, khususnya di simpang Negara Sakah. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor.

“Minggu pertama bulan lalu kita sosialisasi, kita dan polisi jaga disitu, tapi masih belum serta merta signifikan perubahannya.

Masih ada satu-dua (pengendara) yang melanggar,” terangnya.

Khusus di simpang Negara Sakah, pihaknya telah melakukan manajemen rekayasa lalu lintas.

Pihaknya melihat sirkulasi kendaraan yang datang dari arah Jalan Tumpang Sari menuju ke arah timur melewati simpang Negara Sakah. Seharusnya pengendara yang menuju ke timur harus belok ke utara melewati marka jalan.

“Begitu juga yang datang dari utara. Kalau dulu langsung ke se-

Pengadaan Armada

Penambahan Anggaran Rp 3 Miliar Belum Ideal

(Suara NTB/dok)

RAWAN - Simpang jalan terusan Jalan Bung Hatta di Rembiga ini belum memiliki traffic light. Simpang jalan ini dinilai rawan kecelakaan karena minimnya fasilitas keselamatan jalan. latan. Sekarang ada verbodden (rambu lalu lintas bertanda larangan), tidak boleh ke selatan tapi ke timur dulu. Di sisi pulau lalu lintas yang di tengah kita sudah lengkapi dengan marka,” terangnya. Dari sisi rekayasa lalu lintas, seperti itulah sirkulasi pergerakan kendaraan yang benar. “Setelah kita intervensi, kita harapkan tidak terjadi kecelakaan,” imbuhnya.

Untuk jalan terusan Bung Hatta, Mahfuddin mengatakan pihaknya belum mengetahui status jalan tersebut apakah masih dalam proses pemeliharaan atau sudah selesai. Namun terkait rambu-rambu keselamatan lalu lintas di jalan baru tersebut pihaknya siap mengintervensi.

Ia mengatakan beberapa rambu lalu lintas sudah dipasang pihaknya di jalan tersebut. Hanya saja yang belum adalah pemasangan traffic light di ujung Jalan Bung Hatta di lingkar utara. Untuk pemasangan

traffic light, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional dan Pemprov NTB. Jika pemasangan traffic light menjadi tanggung jawab Dishubkominfo Kota Mataram, maka pihaknya siap menganggarkan.

Beberapa waktu lalu staf Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat BPSDM Perhubungan RI, Novan Wahyu Hidayat, MT menyampaikan telah melakukan survei di tiga simpang jalan di Kota Mataram. Survei yang dilakukan pihaknya dengan menghitung arus lalu lintas di simpang tersebut, menghitung kecepatan kendaraan dan menginventarisasi rambu yang dibutuhkan di simpang itu.

Ia mengatakan di ketiga simpang yang rawan kecelakaan itu belum memiliki rambu lalu lintas dan marka jalan. Untuk itu diperlukan pembuatan rambu lalu lintas dan marka jalan. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Penambahan anggaran senilai Rp 3 miliar khusus pengadaan armada pengangkut sampah, pada Dinas Kebersihan Kota Mataram, dinilai belum ideal untuk pengangkutan sampah. Pasalnya, dari jumlah kelurahan dan rute pengangkutan berbanding terbalik dengan jumlah armada.

Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, Gde Brata mengatakan, persoalan sampah memang persoalan komplek yang dihadapi setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Sehingga, perlu ada upaya dan inovasi untuk menuntaskan. “Memang ini persoalan kompleks, bayangkan perhari saja 1.306 kubik sampah dihasilakan,” ungkap Gde dikonfirmasi di kantornya, Jumat (9/5).

Disebutkan, tahun 2011, Dinas Kebersihan Kota Mataram, hanya memiliki 27 armada, kemudian di tahun 2012 ada penambahan enam armada. Sehingga, totalnya menjadi 33 armada. Tapi, tahun 2011 rusak tiga dan terakumulasi di tahun 2012, menjadi tujuh armada rusak alias tidak bisa dipakai sama sekali. “Tahun 2011, tiga mobil yang rusak, kemudian tahun 2012 ada empat. Terakumulasi tujuh mobil truk yang tidak bisa dipakai sama sekali,” sebutnya.

Adapun anggaran Rp 3 miliar dialokasikan untuk penambahan armada, dinilai belum terlalu ideal. Pasalnya, penambahan anggaran tersebut hanya cukup untuk pengadaan enam truk, satu amrol dan tujuh mobil bak terbuka. Sementara, jumlah kelurahan di Mataram 50 dan banyak rute pengangkutan. “Kalau kita pikir tidak ideal, iya memang tidak ideal,” katanya.

Diakui, standar jumlah angkutan sampah di setiap kabupaten/kota secara nasional, minimal 70 persen.

Namun, pihaknya hanya memilik 60 persen. Disinggung dengan jumlah armada terbatas, tidak mengganggu pengangkutan? Gde menegaskan, operasional tetap dilakukan secara terus menerus. Kalaupun, ada sampah yang tidak terangkut pada pagi hari, akan diangkut siang atau sorenya. “Karena, kita pinjam mobil yang lain, makanya pengangkutannya terlambat,” jelasnya.

Brata menegaskan, tujuh armada yang rusak itu, direncanakan akan dilelang. Meskipun demikian, Gde berharap, ke depan ada biaya pemeliharaan untuk mobil operasional pengangkut sampah, untuk memaksimalkan pengangkutan. (cem)

Kota Tua Ampenan akan Ditata

Warga Berharap Ampenan Kembali Berjaya Puluhan tahun silam, sekitar tahun 1960-1970-an, nama Ampenan sangat kesohor, tidak hanya di Indonesia, tapi juga luar negeri. Saat itu, orang tidak mengenal Mataram atau Lombok, tapi yang dikenal adalah Ampenan.

Mengingat saat itu, Ampenan adalah tempat singgahnya kapal-kapal besar, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga kapal-kapal dari luar negeri.

“Dulu orang Surabaya, orang Jakarta itu bilang mereka tidak tahu Mataram, tidak tahu Lombok, Ampenan saja yang mereka tahu,” cetus Abah Ali, warga Kampung Melayu, Ampenan kepada Suara NTB. Di era kejayaan Ampenan sebagai kota pelabuhan sekitar kurun waktu 1960-1970, Abah Ali menyebutkan bahwa tidak ada warga sekitar yang menganggur. Mereka mempunyai pekerjaan walau hanya jadi buruh di pelabuhan. Abah Ali juga mengatakan pada waktu itu ia bekerja cukup lama sebagai buruh di pelabuhan. Bahkan dulu

warga yang ditawari dan dirayu agar mau bekerja. “Kalau sekarang susah dapat pekerjaan. Bahkan nyogok dulu baru dapat kerja,” sindirnya.

Dengan rencana pembangunan dermaga di eks Pelabuhan Ampenan oleh Pemkot Mataram, ia sangat mendukung. Apalagi akan ada penataan kota tua Ampenan dengan konsep eco-district yang akan diintervensi pemerintah Prancis. Dengan demikian ia berharap kejayaan Ampenan puluhan tahun lalu bisa kembali terulang. “Remaja-remaja yang sekarang kebanyakan nganggur juga bisa diajak bekerja di proyek pemban-

gunan,” harapnya.

Harapan yang sama juga disemai Okan. Penjual es kelapa di Pantai Ampenan ini mengatakan sangat mendukung rencana pengembangan kota tua Ampenan dan pembangunan dermaga.

“Sekarang disini sudah mati total. Tidak seperti dulu.

Dulu saya sering lihat banyak kapal kargo parkir disini,” terangnya ditemui di Pantai Ampenan.

Dulu warga yang bekerja di pelabuhan tidak hanya warga sekitar pelabuhan, tapi juga warga yang datang dari Lombok Timur dan Lombok Tengah menjadi buruh di pelabuhan. Tingkat kehidupan masyarakat juga lumayan jika dibandingkan saat ini dimana warga lebih banyak menganggur.

“Kita dukung rencana dari pemerintah Prancis, siapa tahu nanti akan ada banyak lapangan pekerjaan setelah ditata,” harapnya. “Kita berharap bisa jadi pelabuhan lagi

khusus kapal-kapal cepat biar disini tambah ramai,” tambahnya. Rencana pembangunan dermaga juga diharapkan dapat terealisasi sehingga warga yang pengangguran bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.

Warga lainnya, Aris juga mengatakan sangat setuju dengan rencana penataan kota tua dan pelabuhan Ampenan. “Setuju. Itu bagus sekali. Kota ini mau dibangun lagi, kan enak. Senang sih kita,” ujarnya. Aris mengatakan pada masa berjayanya Ampenan, ia bekerja sebagai buruh. Bahkan setelah pelabuhan dipindah ke Lembar, Lombok Barat, ia tetap menjadi buruh di Lembar.

Sekitar tahun 1965-1970an, ia menceritakan banyak kapal asing yang singgah di Ampenan seperti dari Jerman, Amerika, Hongkong, Singapura, dan Malaysia. “Terbanyak itu kapal Hongkong, Singapura, dan Malaysia,” sebutnya.

Belum lama ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan dengan berbagai intervensi yang dilakukan di kawasan eks Pelabuhan Ampenan dan kota tua Ampenan, kejayaan Ampenan di masa lalu bisa terulang kembali. Mohan menyampaikan Pelabuhan Ampenan tersebut mulai dibangun tahun 1924 dan dioperasikan mulai tahun 1928.

Sebelum pelabuhan dipindah ke Lembar, Lombok Barat pada tahun 1970, ratusan kapal besar maupun kecil bersandar di Ampenan. Pelabuhan Ampenan sangat besar sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Kota Mataram.

Kejayaan Pelabuhan Ampenan yang saat ini hanya tinggal kenangan menurutnya tak bisa dibiarkan.

“Dengan keinginan bersama kita kembalikan kejayaan Ampenan menjadi ikon Kota Mataram dan destinasi wisata di Kota Mataram,” jelasnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

BEKAS DERMAGA - Besi-besi bekas dermaga pelabuhan Ampenan masih tertancap. Pemkot Mataram berencana akan membuat kembali dermaga di eks Pelabuhan Ampenan ini.

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

Kelengkeng Cocok di KLU BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH, menilai wilayah KLU dengan karakteristik tanah lahan kering sangat cocok dikembangkan kelengkeng, termasuk mangga. Mengingat tanaman kayu tersebut mampu tahan hidup dalam kondisi geografis seperti KLU. “Di KLU, komoditas pertanian yang bisa dikembangkan khususnya di Bayan adalah pohon kelengkeng, sebab pohon kelengkeng berakar serabut dan rasanya sangat manis.

Keringnya daerah KLU tetapi (Suara NTB/dok) sangat subur. Ini patut disyukuDjohan Sjamsu ri,” ujar Djohan Sjamsu, saat menyerahkan 2.250 bibit mangga kepada 4 kelompok tani di Bayan, beberapa waktu lalu.

Djohan menerangkan, sumber daya alam KLU cukup banyak yang dapat dikembangkan atau diolah. Komoditas yang banyak di sektor perkebunan - pertanian, selama ini dihasilkan dengan kualitas bagus dan mampu mengangkat nama daerah di level regional - NTB. Beberapa desa di KLU bahkan ditetapkan sebagai penyangga produksi Provinsi, seperti Genggelang untuk hasil kopi.

Hanya saja, sebagian besar lahan pertanian KLU berada pada kondisi kering dengan tingkat irigasi - sebagian, bertumpu pada tadah hujan. Seperti di sebagian Kayangan dan Bayan.

Oleh karena itu, di dua kecamatan ini ia menilai harus ditentukan jenis komoditas yang tepat untuk dikembangkan, sehingga menghasilkan produksi besar dalam jangka panjang.

“Majunya Kabupaten Lombok Utara adalah merupakan hasil kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Saya berharap toleransi beragama dalam bermasyarakat hendaknya selalu dijaga, sehingga tidak terjadi gesekan yang menyebabkan benturan yang merugikan diri sendiri,” pesan Bupati.

Sebagai wujud kepedulian penghijauan dan kesejahteraan masyarakat, Pemda KLU c.q Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, pada Selasa (6/5), menyerahkan bibit mangga varietas Garipta sebanyak 2.250 kepada 4 kelompok tani di Dusun Belencong Desa Mumbul Sari, Bayan.

Bibit mangga varietas Garipta, merupakan jenis bibit unggul yang berasal dari Amerika. Bibit ini belum banyak dikembangkan. Di Indonesia tercatat baru Pasuruan, Jatim, yang mencoba melakukan budidaya. Dan di NTB sendiri, KLU dengan 2.250 bibit ini, mencoba peruntungan untuk berproduksi lebih besar di masa mendatang. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Puskesmas Haram Pungut Biaya pada Warga Miskin Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan pemberian pelayanan kesehatan kepada warga miskin di seluruh puskesmas di Lotim gratis. Seperti pelayanan bersalin, misalnya, pihak puskesmas diharamkan memungut biaya dari warga miskin. Pasalnya, sudah ada alokasi anggaran yang dipersiapkan.

“Masyarakat miskin ketika berobat di puskesmas gratis. Haram hukumnya pungut biaya untuk orang miskin,” tegasnya di Selong, Kamis (8/3).

Ia menyebut, untuk persalinan telah dianggarkan untuk 11.274 ibu yang melahirkan dalam setahun gratis biayanya. Diakui ada per-

aturan yang menyebut ada dikenakan biaya Rp 800 ribu untuk membiayai proses persalinan. Akan tetapi karena ada bantuan, aturan yang menyebut tentang klausul tersebut tidak berlaku.

Diakuinya, pihaknya sudah mengumpulkan semua kepala puskesmas se-Kabupaten

Lotim. Dijelaskan, seluruh pasien miskin masuk harus langsung ditangani. “Jangan tanya identitas, tangani saja dulu,” ujarnya mengingatkan.

Apabila ada pasien dirujuk baru diberlakukan istilah jaminan. Itupun berlaku bagi yang tidak memiliki identitas dengan besaran jaminan maksi-

Praya (Suara NTB) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan program konversi omprongan tembakau bakal tuntas tahun ini juga. Untuk itu, pihak Dishutbun Loteng bakal melakukan pendataan ulang terhadap para petani pemilik omprongan tembakau sebelum program konversi omprongan tembakau dimulai.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dishutbun Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (9/5). Menurutnya, sesuai data terakhir tahun 2013 lalu, masih ada sekitar 285 omprongan tembakau di Loteng yang belum dikonversi, karena belum terdata.

Sisa sebanyak 285 omprongan itulah yang menjadi beban Dishutbun Loteng untuk dituntaskan pada tahun ini. Meski demikian, untuk memastikan validasi data omprongan tembakau yang belum dikonversi, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendataan ulang kembali guna memastikan, kebenaran keberadaan omprongan-omprongan tembakau tersebut. “Karena ini data sudah cukup lama, maka perlu dilakukan validasi ulang kembali. Untuk memastikan kebenaran data yang ada tersebut,” tegasnya.

Langkah tersebut dilakukan supaya sasaran program konversi omprongan tembakau benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pemilik omprongan yang sebelum terdata di tempat sudah pindah atau meninggal.

Cara seperti ini di masa mendatang tidak ada lagi omprongan-omprongan tembakau yang belum mendapat program konversi hanya karena kesalahan proses penyaluran program.

Berbeda dengan program konversi omprongan tembakau sebelum-sebelumnya, petani pemilik omprongan tembakau tidak lagi mendapat bantuan peralatan omprongan maupun mesin omprongan tembakau. Tetapi akan memperoleh bantuan mesin air sesuai permintaan petani sebelumnya. Di satu sisi, harga mesin air yang cukup mahal, maka petani pemilik omprongan tidak akan memperoleh masing-masing satu mesin air, tapi, berbagi dengan petani lainnya. “Jadi polanya, satu mesin air untuk dua orang petani tembakau,” jelasnya. (kir)

Lotim Masih Aman dari Ancaman Gagal Panen Selong (Suara NTB) Memasuki musim kemarau ini, tanaman pertanian di Lombok Timur (Lotim) diklaim masih aman dari ancaman gagal panen alias puso, seperti yang terjadi di Pulau Sumbawa.

Areal tanaman yang mengandalkan air tadah hujan sudah panen dan tidak ada yang gagal.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, M. Zaini menjawab media di Selong, Jumat (9/5). Menurut(Suara NTB/rus) M. Zaini nya, capaian realisasi tanaman padi saat ini mencapai 79,75 persen atau seluas 57.522 hektar (ha). Dari jumlah itu, tersisa 20 persen lagi dari target 72.503 ha.

Sisa dari target tersebut, ujarnya, diyakini bisa dicapai hingga akhir tahun mendatang. Luas areal yang sudah panen disebut 39.235 hektar atau 52,6 persen. Sementara dua komoditi andalan lainnya, jagung dan kedelai pun diyakini mengalami progres yang cukup baik.

Catatan terakhir, luas areal tanaman jagung 11.533 hektar atau 74,41 persen dari target 15.500 hektar telah dipanen seluas 7.495 hektar atau 65 persen lebih. Realisasi paling kecil, ungkapnya, hanya pada tanaman kedelai, dari 1.450 hektar target areal tanam, sejauh ini mampu direalisasikan 136 hektar.

Berdasarkan fakta catatan tiga komoditi andalan tersebut, Zaini yakin kondisi tanaman pertanian Lotim terbilang aman hingga tiga sampai empat bulan ke depan. Kondisi ini diyakini masih cukup baik, karena anomali iklim sejauh ini tidak terlalu memberi dampak buruk bagi sektor pertanian Lotim.

Menghadapi setiap musim, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada seluruh petani untuk memperhatikan perubahan iklim dalam setiap pemilihan komoditi tanaman yang akan ditanam. Khusus di areal tanah hujan, diakui setelah memasuki musim kemarau ini sebagian besar sudah tidak menanam tanaman yang membutuhkan air banyak.

Mengenai produktivitas, sampai saat ini di masih menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata 50,34 ton per hektar. Melalui skenario yang telah dipersiapkan, semua target bisa dicapai. (rus)

mal Rp 100 ribu. Setelah warga bersangkutan melengkapi identitasnya, diwajibkan untuk mengembalikan jaminan tersebut.

“Kalau ada pimpinan puskesmas ambil uang Rp 100 ribu kepada orang miskin, laporkan kepada kami. Pimpinan puskesmas itu bisa akan turun jabatan,” ancamnya.

Sumber dana untuk biaya persalinan bersumber dari sharing anggaran antara Pemkab Lotim dengan Pemprov NTB. Salah satu sumbernya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DCH CHT). (rus)

H. Haerul Warisin

(Suara NTB/rus)

Polres Identifikasi Pelaku Perampokan di Lobar

(Suara NTB/rus)

Calon Penerima Konversi Didata Ulang

Halaman 3

ARAHAN - Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan memberikan arahan pada acara silaturahmi dengan pimpinan ponpes, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (8/3).

Bupati Lotim : Uang Rakyat Jangan Berputar di Kantong Pejabat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku ingin merubah sebuah kebiasaan dalam menjalankan manajemen birokrasi pemerintahan.

Mulai dari sistem perencanaan hingga merealisasikan anggaran. Ia menyatakan dengan tegas, uang rakyat jangan sampai hanya berputar-putar di kantong-kantong pejabat.

Penegasan bupati ini disampaikan pada acara silaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren (ponpes), pengurus masjid dan musholla dan yayasan pendidikan lainnya di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (8/5).

Ia menyebut, metode kepemimpinan yang dijalankan saat ini sama dengan yang telah diterapkan di era kepemimpinannya pada periode 2003-2008 silam. Ia mencontohkan pengalamannya, tahun 2006, ada alokasi anggaran dimisalkan Rp 1 miliar pada bidang kesehatan. Salah seorang pejabat datang menyampaikan perencanaan penggunaan anggaran tersebut.

Setelah diperiksa, ungkapnya, ternyata sebagian besar dana itu, yakni Rp 800 juta justru untuk honor dokter, transportasi bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Sementara untuk rakyat langsung hanya dialokasikan Rp 200 juta. Melihat

susunan anggaran seperti itu, bupati meminta agar semua anggaran itu dimakan saja.

Praktik perencanaan anggaran seperti itu, ungkapnya, tidak akan membuat pembangunan di daerah menjadi lebih maju. Bahkan, sistem seperti itu berlaku di mana-mana dan tidak diinginkan terjadi di Lotim. “Hal ini yang harus diubah, rubah perlahan-lahan dan terus menerus,” ucapnya.

Disinggung kembali, anggaran untuk Kabupaten Lombok Timur ini terbilang kecil. Dari total Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang digelontorkan ke Lotim terkecil dibandingkan daerah lain, yakni hanya Rp 1,3 juta per jiwa selama satu tahun.

Meskipun dana kecil, namun semuanya merupakan hak rakyat yang harus dikembalikan ke rakyat. Dasar pemikiran inilah yang dilaksanakan pihaknya untuk membagi-bagikan uang bantuan ke pengurus ponpes, masjid, mushalla dan lainnya secara langsung. Disebut tahap awal pemberian bantuan yang bertepatan dengan momentum bulan Rajab ini nilainya mencapai belasan miliar.

“Hanya beberapa belas miliar diberikan. Lotim disebut berutang tapi berikan bantuan, itu karena memang rakyat punya uang,” ucapnya yang disambut tepuk riuh dari tamu

undangan yang dapat bantuan.

Bupati menegaskan pula, saat ini Lotim berada dalam satu keluarga dan mengedepankan asas keadilan. Mereka semua, lanjutnya, berhak mendapat bantuan. “Yang belum nanti akan kita berikan, bulan Ramadhan akan kita berikan bantuan berupa beras 15 kg dan sarung kepada 50 ribu KK miskin,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul warisin menyampaikan, keberadaan ponpes dan para tokoh sangat besar manfaatnya bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Tidak akan pernah mampu pemda mencerdaskan bangsa tanpa ponpes, masjid dan mushalla. “Seandainya ponpes tidak ada, maka bagaimana hancurnya budaya kita,” ujarnya.

Pemberian bantuan dana dari pemerintah diyakini akan sangat besar manfaatnya. Kewajiban pemerintah untuk memberikan. “Walaupun bantuan kecil bantuan, tapi sangat besar masyarakatnya,” imbuhnya.

Total lembaga yang diberikan adalah sebanyak 635 lembaga.

Teridiri dari Ponpes sebanyak, 102 unit, Masjid sebanyak 182 unit, Musolla 138 unit, Taman Pendidikan al Quran (TPQ) 51 unit. Ada juga kelompok usaha bersama (Kube), kelompok pembinaan olah raga dan elemen masyarakat lainnya. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) melalui Satuan Reskrim berhasil mengidentifikasi pelaku sejumlah aksi perampokan dari sejumlah titik di wilayah Lobar. Sejumlah pelaku yang teridentifikasi berasal dari luar Lobar ini tinggal dipastikan posisinya untuk segera dilakukan penangkapan.

“Kami sudah identifikasi beberapa TKP dan sudah mendapatkan dugaan tersangkanya. Mereka sudah diidentifikasi dan dalam waktu dekat ini bisa tangkap,” kata Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursida, Jumat (9/5).

Dijelaskannya, setelah dilakukan identifikasi sejumlah TKP antara lain di Gerung, Gubuk Bali dan Banyu Urip pihaknya berhasil mengidentifikasi pelaku yang berasal dari sejumlah kelompok. Ia mengakui, maraknya aksi perampokan lantaran menurunnya siskamling. Saat pemilihan umum legislatif (pileg) lalu, siskamling itu ccukup tinggi di

masyarakat. Namun ketika berhenti pileg, justru malah kegiatan siskamling ini menurun. Pihaknya terus mengaktifkan pos pantau di perbatasan yang rawan, termasuk di perbatasan Lobar-Loteng.

Ia menambahkan, perlunya siskamling karena tentu masyarakat juga bertanggung jawab. Menurutnya, saat menjalankan aksinya, para perampok ini berkelompok. Seperti perampokan di Sekotong pelakunya lebih dari 20 orang. “Pelaku juga nekat pakai senjata api, dan sajam,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, aksi perampok di Gerung menggasak uang puluhan juta toko swalayan menjadi sasarannya.

Setelah itu, perampok nekat beraksi di Gubuk Bali. Selain menggasak uang dan surat penting dari korban, para perampok juga melukai korban.

Selang beberapa hari, aksi pencurian ternak di Banyu Urip, perbatasan Lobar-Loteng. Sebanyak, tiga ekor ternak sapi milik warga hilang. (her)

Lotim Masih Perlu Pembenahan Selong (Suara NTB) Ketua Tim Dewan Juri Lomba Wahana Tata Nugraha, Eddy Gunawan menyatakan masih banyak hal yang harus dibenahi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hal ini merujuk dari hasil penilaian sistem transportasi dan tata kelola manajemen perhubungan di Kabupaten Lotim.

“Permasalahan transportasi tiap hari makin berat.

Muncul PKL dan ada yang fungsikan jalan tidak sesuai dengan penggunaannya dan ini sedini mungkin harus dibenahi,” ungkapnya usai menyampaikan hasil penilaiannya di depan jajaran Pemkab Lotim, Jumat (9/5).

Menurutnya, yang paling banyak yang harus dapat pembenahan adalah kondisi pasar.

Setelah itu, sistem pelayanan transportasi masyarakat. Pemeliharaan transportasi melalui pengujian kendaraan dianggap sangat vital, pasalnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas menjadi pertanyaan adalah aspek pengujian kendaraan.

Ia menambahkan, mengenai komitmen, dimaksud-

kan adalah adanya sinergi kalangan eksekutif dengan DPRD. Kalau tidak sinergi tidak akan bisa jalan. “Mudahan bisa diformulasikan ke depan lebih baik,” paparnya.

Meski demikian, Kabupaten Lotim dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu destinasi wisata. Urusan transportasi harus menjadi perhatian serius, karena merupakan etalase suatu wilayah.

Sebelumnya, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, H. Sahabudin yang mewakili Bupati Lotim dalam sambutannya mengatakan Lomba Wahana Tata Nugraha atau Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota yang merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan.

Kegiatan yang sangat penting untuk diikuti. Hal ini untuk melihat sejauh mana kualitas penataan lalu lintas yang dilakukan, termasuk dalam upaya menemukan kelemahan dan kekurangan dalam manajemen lalu lintas dan angkutan umum di daerah. (rus)

Pembebasan Lahan ”By-pass” BIL Belum Tuntas

Dana Rp 471 Miliar Terancam Ditarik Pusat Giri Menang (Suara NTB) – Pembangunan mega proyek jalan untuk jalur bypass Bandara Internasional ombok (BIL)L II (Patung Sapi-Mataram) masih terkendala pembebasan lahan yang belum tuntas.

Atas kondisi ini, menurut Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid, S.Ag, MSi, pemerintah pusat men-deadline penuntasan permasalahan lahan ini harus bisa tuntas paling lambat 14 Mei mendatang, jika tidak mampu diselesaikan maka pusat mengancam akan menarik dana untuk pembangunan jalur bypass sebesar Rp 471 miliar.

“Pembebasan lahan untuk proyek jalan BIL II mendesak dikerjakan, karena tanggal 14 Mei ini harus sudah penandatanganan kontrak tender pengerjaannya supaya langsung dikerjakan. Kalau lewat tanggal 14 Mei, maka pusat

akan menarik dana pembangunannya. Ini berdasarkan informasi dari Kepala Dinas PU,” ujarnya, usai pertemuan dengan pihak Balai Jalan nasional (BJN), Dinas PU Provinsi dan SKPD terkait, Jumat (9/5).

Dalam hal ini, pihaknya harus bertindak cepat, karena hanya memiliki waktu tiga sampai empat hari ke depan. Untuk menindaklanjuti itu, ppihaknya telah meminta Asisten II Setda Lobar Robijono dan Kepala Dinas PU, Sakri, tiga orang camat dan sejumlah kepala desa yang dilewati jalur bypass mengadakan pertemuan lanjutan. Tujuannya, mencari solusi terhadap halhal yang dikeluhkan oleh Dinas PU Provinsi, sehingga tenggat waktu 14 Mei bisa terkejar.

Diakuinya, kendala utama sehingga pembebasan lahan belum tuntas adalah transisi pergantian Kepala BPN Provinsi mempengaruhi proses pengukuran lahan itu. Se-

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat koordinasi dipimpin langsung Wabup Lobar terkait pembebasan lahan untuk by pass BIL II di Kantor Bupati Lobar, Jumat (9/5). mentara dari sisi kesiapan dana tak ada kendala. “Bahkan dananya sudah siap, masyarakat juga sudah oke tinggal selesaikan administrasi,” imbuhnya.

Hal serupa juga terjadi pada proyek pelebaran jalan Lembar-Sekotong. Ada beberapa warga protes yang mengklaim tanah yang terke-

na pelebaran jalan adalah milik mereka. Hal ini juga akan dibicarakan dalam pertemuan lanjutan.

Terpisah, Kadis PU Sakri menambahkan, dalam pertemuan dengan Dinas PU Provinsi dan BJN wilayah NTB membahas sejumlah proyek di Lobar. Antara lain, proyek jalur BIL II, proyek pele-

baran jalan lembar-Sekotong, proyek jetty di Batulayar dan rencana proyek embung di Meninting.

Khusus pembebasan lahan BIL II memang terkendala, sehingga perlu dituntaskan agar bisa ditender. Panjang jalur BIL II ini 7,3 kilometer, dana untuk pembangunannya Rp 471 miliar.

“Itu dua jalur empat lajur,” terangnya.

Sementara untuk pelebaran jalan Lembar-Sekotong, menuai kendala lantaran warga mengklaim lahan yang sebenarnya masuk daerah milik jalan (DMJ) sekitar 18 meter dari badan jalan. Warga banyak membangun rumah di areal seharusnya DMJ, karena bertahuntahun mengklaim sebagai lahan itu miliknya. Panjang jalan Lembar hingga Hotel Sundancer Sekotong yang akan dilebarkan 18 kilometer, dengan dana Rp 165 miliar. (her)

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Dana PNPM Lunyuk Diduga Dibobol Rp 1,6 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB)Kejaksaan Negeri (Kejari) kini tengah mengusut dugaan pembobolan kas anggaran PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) Kecamatan Lunyuk tahun 2013 sebesar Rp 1,6 Miliar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa pun bakal memanggil sejumlah pihak yang terlibat secara langsung dalam program ini. Mulai dari desa, kecamatan hingga tim Kabupaten untuk dimintai keterangannya.

(Suara NTB/arn)

MUSNAHKAN – Kajari Sumbawa bersama seluruh jajarannya sedang membakar barang bukti hasil kejahatan, Jumat (9/5).

Kejari Sumbawa Musnahkan Ganja dan Obat Ilegal Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti hasil kejahatan, di antaranya setengah kilogram ganja, dan puluhan jenis obat kuat ilegal, Jumat (9/5). Termasuk sajam, dan puluhan lembar uang palsu lembaran seratus ribu.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, memimpin pemusnahan barang bukti dimaksud, bersama Kasi Intel, AA Gede Putra, S.H, Kasi Pidum Bagus K. Wiadnyana, S.H, Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, S.H, Kasi Datun Dedi Deliyanto, S.H, dan sejumlah staf di belakang kantor Kejari. “Barang bukti dimaksud disita dari tangan pelaku yang kasus hukumnya sudah incrah,” jelasnya.

Barang bukti yang dibakar tersebut, rinciannya sebagaimana disebutkan Kasi Pidum, sebagai berikut, Untuk narkoba jenis ganja disita dari pemiliknya Yantosa alias Anto sebanyak setengah kilogram. Khairil Anwar sebanyak satu poket dengan berat 1,7 gram. A Rahman satu bungkus seberat 1,3 gram.

Yarifuddin sebanyak 4 bungkus ganja seberat 102,19 gram, 2 bungkus seberat 28,72 gram, dan 20 bungkus seberat 60,24 gram. Narkoba jenis shabu, seberat 0,4 gram milik Dyah Lidya Aurel. Kemudian M Yusuf 0,6 gram. Syarifuddin alias Singke 0,2 gram. Termasuk alat penghisap shabu seperti jarum, pipet, tabung milik Sebastian Oktora, yang juga ikut dibakar.

Selanjutnya, 40 lembar uang palsu pecahan seratusan ribu milik M Zakiruddin. Paling banyak 16 merek obat tradisional tanpa izin dan 41 obat yang tidak memenuhi standar, beserta buku dan nota milik Rochma Bibi. Saat ini, masih ada DPO untuk uang palsu, yang tercatat atas nama Anton. Sedangkan obat, penangkapannya di toko sekitar Kelurahan Seketeng.

Sebagian besar obat ilegal yang dimusnahkan adalah jamu obat kuat dan obat pegal linu. Bererapa di antaranya merek jamu sehat lelaki, serbuk super jaya guna, serbuk stamina, obat sesak nafas cobra, obat spider laba-laba, serbuk manjur gemuk sehat, jamu sehat bugar, jamu tradisonal Madura, daun Walisongo, jamu alami Makassar, Africa Black Ant dan lainnya. Termasuk alat seks tongkat Madura. Selain itu, barang bukti yang dibakar juga meliputi rekapan judi togel, kartu judi domino, senjata tajam, dan lainnya. (arn)

Tidak Ada Perlindungan

Ketua PPK Pekat Mengundurkan Diri Dompu (Suara NTB) Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pekat, H Suryadin menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya ini menyusul insiden pembakaran kediamannya di Sorinomo saat rekapitulasi di KPU Dompu beberapa waktu lalu dan tidak adanya perlindungan keamanan dari pemerintah. Penanganan kasus pembakaran dan perusakan kantor Camat Pekat terkait hasil pemilu hingga saat ini belum ada kepastian.

Ketua PPK Pekat, H. Suryadin kepada Suara NTB, Jumat (9/5) mengaku sejak awal dirinya menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan di PPK Pekat. Pendunduran dirinya ini atas keinginan diri sendiri dan desakan keluarga.

Karena sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya tidak diberi jaminan oleh Undang-undang bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan. “Undang-undang penyelenggara hanya tindakan, tapi tidak ada perlindungan bagi penyelenggara. Ketika terjadi apa-apa dengan penyelenggara, siapa yang akan bertanggungjawab,” kata H Suryadin.

Kediaman H. Suryadin sendiri sempat dibakar oleh orang tidak dikenal pasca proses rekapitulasi perolehan suara kecamatan Pekat yang dialihkan ke KPU Dompu beberapa waktu lalu. Syukurnya, saat upaya pembakaran itu dilakukan cepat diketahui oleh istrinya yang sedang tidur bersama anak-anaknya dan langsung melarikan diri serta meminta tolong ke warga sekitar. Karena cepat diketahui, pelaku langsung melarikan diri dan api yang sudah membakar bagian depan rumah cepat dipadamkan.

H. Suryadin sendiri mengaku, menanggung sendiri biaya perbaikan rumahnya. Tetapi untuk kasus pembakaran yang ditangani Polsek Pekat tersebut hingga saat ini belum seorang pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. “Kita minta agar pelakunya segera ditahan. Kalau tidak, dia malah akan mengulangi perbuatannya,” katanya.

Kapolsek Pekat, AKP Sarbini yang dihubungi terpisah mengaku hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus pembakaran kediaman H Suryadin. Sekitar 11 orang saksi dimintai keterangan, tetapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. “Nanti perkembangan kasusnya akan kami sampaikan ke Serse (Polres Dompu), karena kasus ini ada keterkaitan dengan pengrusakan kantor Camat Pekat,” terangnya.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK beberapa hari lalu, mengatakan, perkembangan penyelidikan kasus perusakan kantor Camat Pekat oleh kelompok pengunjuk rasa dari pendukung calon anggota legislatif di Pekat masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. “Belum ada penetapan tersangka, karena masih dalam tahap penyelidikan,” katanya. (ula)

Kejari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, kepada Suara NTB, Jumat (9/5) menyatakan, penyelidikan terhadap kasus ini kini tengah dilakukan.

Bahkan Kajari bersama Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan S.H, dan sejumlah stafnya telah turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu. Salah satunya, meminta keterangan Kepala UPK PNPM Kecamatan Lunyuk. Selain mendokumentasikan dan mengumpulkan datadata di lapangan.

Tindakan dugaan atas pembobolan kas PNPM ini, lanjut Kajari, masuk kategori tindak

pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Kini, pihaknya tengah menyelidiki lebih dalam kasus ini. Setelah berhasil mengumpulkan datadata terkait dengan kasus tersebut. Dari data ini terungkap anggaran program itu dialokasikan untuk kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, dan simpan pinjam, termasuk pekerjaan fisik. “Modusnya, dana PNPM di rekening BNI dipindahkan ke rekening pribadi, oknum pengurus UPK 2013. Namun, kita masih terus mendalami kasus ini, karena masih lidik,” tambah Iwan.

Selanjutnya tim penyelidik kejaksaan akan melakukan permintaan keterangan pengurus UPK tahun 2013, salah satunya, mantan ketua UPK PNPM 2013, TS. Serta meminta keterangan Ketua UPK yang sekarang, SR yang pada 2013 lalu menjabat sebagai Sekretaris UPK. Selain itu tim juga melakukan penelusuran aset yang diduga terkait dengan kasus ini. “Kita masih mendalami kasus ini, dengan memanggil semua pihak terkait, mulai dari desa, tim kecamatan hingga Kabupaten yang terkait kasus ini,”

(Suara NTB/arn)

KETERANGAN - Penyelidik Kejari Sumbawa sedang mengambil keterangan soal dugaan raibnya dana PNPM Lunyuk, Jumat (9/5). tandas Sugeng.

Sugeng menilai kasus penyimpangan PNPM di Sumbawa masih terus bermunculan.

Menandakan sistem pelak-

sanaan PNPM yang mesti dibenahi. Apalagi sebelumnya sudah ada kasus PNPM Empang yang mestinya bisa dijadikan contoh. (arn) (Suara NTB/use)

DITAHAN - Tersangka Ahmad Abidin (tiga dari depan) akan menuju mobil tahanan Kejari, Jumat (9/5), dan diangkut ke Rutan Bima.

Kasus KF Tahun 2007

Jaksa Tahan Koordinator PKBM Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima menahan tersangka korupsi KF (Keaksaraan Fungsional) Dinas Dikpora Kabupaten Bima tahun anggaran 2007. Tersangka, Abidin Ahmad yang merupakan Ketua/Koordinator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sekaligus guru SMA di Kabupaten Bima ini diduga menyalahgunakan uang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 269 juta.

Penahanan terhadap ter-

sangka dalam rangkaian Pelimpahan Tahap II ini dilakukan aparat pada Jumat (9/5) sekitar pukul 11.00 Wita. Usai menandatangani berkas pemeriksaan akhir, tersangka yang didampingi oleh sejumlah Penasehat Hukum (PH) langsung diangkut ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raba Bima. Saat di depan pelataran, Abidin tidak berkata apa-apa dan langsung menaiki mobil tahanan. Sementara di Rutan, Abidin akan menjalani penahanan sambil menunggu waktu pelimpahan ke Pengadilan Tip-

ikor Mataram.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel, L. M. Rasyidi, SH yang dikonfirmasi mengatakan, pelimpahan tersangka ke Pengadilan Tipikor akan dilakukan dalam waktu dekat.

Penahanan terhadap Abidin rencananya akan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak kemarin. “Dalam waktu dekat akan kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” tuturnya.

Dijelaskan Rasyidi, Abidin kasus KF yang melibatkan Abidin dilaporkan pada tahun 2009 lalu. Dalam peyelidikan

Dompu Berharap Pelabuhan Kempo Diperlebar

(Suara NTB/ula)

TINJAU - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin bersama Asisten II Setda Dompu, H Rusdin, saat meninjau akses jalan dan pelabuhan di Soro, Kempo beberapa waktu lalu.

Dompu (Suara NTB) Aktivitas bongkar-muat di pelabuhan Kempo untuk mengangkut hasil bumi khususnya jagung sudah semakin padat. Kapal barang sering antri untuk menyandar dan mengangkut muatannya, bahkan sering dialihkan ke Labuhan Badas, Sumbawa. Tuntutan untuk memperbesar pelabuhan Kempo dan akses jalannya semakin kuat disuarakan pengusaha di Dompu.

Kepala Bagian Humas Set-

da Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Jumat (9/ 5) mengaku, intensitas pengangkutan jagung melalui pelabuhan Soro Kempo saat ini semakin padat bila dibandingkan beberapa tahun lalu. Apalagi saat ini, puncak masa panen raya jagung petani. Karena pengusaha juga tidak ingin menampung jagungnya terlalu lama di gudang dan cepat diangkut ke Jawa untuk dijual kembali sehingga perputaran uangnya ce-

pat. “Antrian kapal barang yang ingin mengangkut jagung di pelabuhan Kempo sering terjadi, bahkan sering dialihkan ke Badas Sumbawa,” katanya.

Banyaknya antrian kapal yang dikeluhkan pengusaha, lanjut Abdul Sahid, mereka meminta agar pelabuhan Kempo bisa diperlebar dan diperluas, sehingga kapal barang bisa banyak yang menyandar dan tidak mengantri serta dialihkan ke pelabuhan lain. “Permintaan ini disambut baik pemerintah dan akan mengupayakan melalui anggaran pusat,” ungkapnya.

Hanya saja, tuntutan memperlebar dan memperbesar pelabuhan Kempo tidak bisa serta merta dilakukan. Mengingat tahun anggaran 2014 sedang berjalan dan transisi pemerintah pusat sedang terjadi. “Tapi harapan ini akan kita perjuangkan ke pusat, terlebih kita memiliki data riil soal pengangkutan hasil bumi dan jumlah penyandaran kapal di pelabuhan Kempo,” jelas Abdul Sahid.

Abdul Sahid juga mengatakan, peningkatan kapasitas pelabuhan Kempo secara otomatis terjadi pada perluasan dan peningkatan jalan sebagai akses menuju pelabuhan. Kendati akses jalan ke pelabuhan saat ini sudah baik, tetapi perlu diperluas serta tanjakan diratakan.

“Kalau pelabuhan ditingkatkan, secara otomatis segala fasilitas pendukungnya seperti jalan juga akan ditingkatkan,” katanya.

Untuk tahun anggaran 2014, Kabupaten Dompu memperoleh alokasi anggaran peningkatan ruas jalan dan jembatan negara serta provinsi mencapai Rp 500 miliar lebih. Alokasi anggaran yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi ini, diharapkan bisa diarahkan ke akses jalan pelabuhan Soro Kempo. “Kalau tidak bisa tahun ini, kita akan upayakan tahun berikutnya,” harapnya. (ula)

dia ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai dengan isi berkas, bahwa dalam kegiatan program KF ditemukan kerugian negara oleh SKB yang memotong dana alokasi bagi 110 kelompok belajar yang terdiri dari enam PKBM. Masingmasing kelompok belajar tersebut disunat sebesar Rp 1 juta. Di samping itu, SKB juga memotong dana alokasi PKBM dengan jumlah total Rp 114 juta. Bahkan satu PKBM tidak melaksanakan program KF serta satu lainnya tidak mengembalikan sisa dana

kegiatan program sebesar Rp 16 juta.

“Dari rincian itu, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 269 juta,” terang Rasyidi yang juga didampingi Jaksa Pidsus, Reza Safetsila.

Atas tindakannya itu, lanjutnya, Abidin dikenakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 8 jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus penyalahgunaan dana KF ini sendiri dilaporkan dan ditangani oleh Kejaksaan pada tahun 2009. (use)

Pelaku Pungli Dana Bedah Rumah akan Ditindak Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kesal dengan masih terjadinya praktik pemotongan dana bedah bumah di lapangan.

Kepala Disosnakertrans KSB, H Abdul Hamid, M.Pd yang dikonfirmasi terkait dugaan terjadinya pemotongan dana bedah rumah di desa Belo kecamatan Jereweh dan desa Tepas Brang Rea menyatakan kaget dan berjanji akan segera menindaklanjuti dugaan tersebut. “Informasi ini baru saya terima dan saya akan segera tindaklanjuti,” tandasnya kepada Suara NTB, Jumat (9/5).

Hamid mengaku tidak habis pikir mengapa praktik menyalahi aturan tersebut masih terjadi di lapangan. Padahal saat penyaluran anggaran ia menyebutkan, dirinya yang secara langsung menyerahkannya ke kelompok telah mewantiwanti agar sepeser pun anggaran yang disalurkan tidak dipotong atau digunakan untuk keperluan lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pihak pemberi bantuan.

“Panjang lebar saya jelaskan bahwa angga-

ran sebesar Rp 10 juta itu tidak boleh digunakan untuk hal lain, selain untuk membeli bahan. Bahkan untuk menggaji pekerja itu juga tidak boleh,” tandas Hamid.

Disosnakertrans kata dia, tidak akan tinggal diam dengan dugaan tersebut. Karenanya Hamid berjanji akan turun langsung melakukan pengecekan dan jika ditemukan bukti akan menindak oknum yang terlibat penyunatan biaya bedah rumah bagi warga tidak mampu itu. “Saya sendiri yang akan turun langsung, karena waktu penyaluran saya juga yang langsung menyerahkannya,” janjinya.

Dijelaskannya, bantuan bedah rumah yang sebelumnya diserahkan Kemensos melalui kegiatan ekspedisi kemanusiaan pada bulan Ferbruari lalu itu pada dasarnya bersifat stimulus kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya warga dituntut berpartisipasi sehingga kegiatan rehab rumah warga penerima bisa lebih masksimal.

“Kenapa tidak boleh digunakan untuk membayar tukang? Kemensos berharap ada gotong royong masyarakat untuk membantu sesamanya melalui program itu,” urai Hamid. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

Kasus Korupsi di NTB Berpeluang Banyak Terungkap Dari Hal. 1 Dalam dialog interaktif itu, pertanyaan dilontarkan penelepon kepada Kajati, terkait komitmen dan keseriusan pihak Kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi, terutama yang belum tersentuh.

Menjawab ini, Kajati mengakui, banyak sisi lemahnya dari lembaga dipimpinnya jika tuntutan masyarakat terlalu besar soal kinerja penegakan hukum. Karena itu, perlu didukung masyarakat dengan memberikan dukungan data dan informasi untuk mengatasi keterbatasan, khususnya terkait personel. ‘’Kami sebagai lembaga tentu punya keterbatasan, maka dari itu, perlu dukungan masyarakat, tidak hanya informasi, tapi juga data tentang kasus korupsi,” tegas Kajati yang saat itu didampingi Aspidsus, Suluh Dumadi, SH, MH dan Asintel R. Suryanto, SH, MH. Tapi sekali lagi ditekankannya, tidak semata soal penegakan hukum menjadi gawe jajarannya. Ada juga langkah preemtif, melalui penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat maupun unsur ke pemerintahan. Dalam sosialisasi itu selalu ditegaskan agar masyarakat atau pemerintah dituntut mengenal hukum.

Dengan mengenal hukum, be-

rarti mampu menjauhi hukuman.

Karena ini menurutnya bisa menjadi indikator, bahwa kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap hukum (khususnya masalah tipikor), maka akan mengurangi peluang perbuatan tindak pidana korupsi itu terjadi.

Kajati dalam dialog interaktif itu juga ditanya soal target pemberantasan korupsi di NTB. Menurutnya, memberangus korupsi di daerah ini sebuah hal mustahil jika ingin mencapai 100 persen. ‘’Tapi setidaknya, apa yang kami lakukan ini adalah mengurangi. Mengurangi kasus korupsi yang terjadi belum tentu bisa membasmi. Tapi inilah upaya kita, karena bagaimana pun juga korupsi ini kan menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Selain dialog interaktif di Radio Global FM Lombok, Kajati NTB yang didampingi Aspidsus dan Asintel Kejati NTB, juga berkunjung ke Redaksi Suara NTB. Dalam kunjungannya itu, Kajati diterima Redaktur Pelaksana Suara NTB, Raka Akriyani bersama Koordinator Liputan, Muhammad Azhar dan Asisten Redaktur, Haris Mahtul. (ars)

SPAM KLU Rampung Dari Hal. 1 Setelah cek fisik terakhir beberapa waktu lalu, tim penyidik menyelesaikan tugasnya.

Hasil evaluasi sementara, kasus itu dinyatakan rampung.

Rampungnya proses kasus itu setelah semua tahapan dilalui dalam penyidikan yang dimulai sejak Desember 2013 lalu.

Pada tahapan cek fisik sebelumnya, meliputi hampir semua komponen pada instalasi proyek bernilai Rp 12 miliar itu, mulai dari bak induk, reservoar, Istalasi Perpipaan Air (IPA), pipa penghuhung dari reservoar ke bak induk, juga pipa penghubung ke bak penampungan lain. Termasuk gardu jaga dan gedung penyimpanan mesin, mesin genset dan pompa air. Rupanya tim penyidik tidak hanya memeriksa sampai komponen pada instanasi air, juga fisik gedung.

Menurut Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, setelah melalui rangkaian proses penyidikan, kasus itu dinyatakan rampung. ‘’Sudah selesai, kasus SPAM KLU sudah rampung,” jelas Kajati saat bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Jumat (9/5) kemarin.

Tinggal yang disiapkan pihaknya, pemberkasan dan penentuan kerugian negara.

Sembari menunggu tim penyidik benar-benar selesai pada kasus SPAM KLU, Kajati juga sedang menggenjot penyelesaian perkara lain, masih terkait proyek SPAM. Beberapa waktu lalu, ia juga mengirim tim untuk mengecek tujuh proyek SPAM di Bima yang sebagian mangkrak. Tujuh titik pemasangan instalasi SPAM senilai Rp 18 miliar yang terletak di enam kecamatan di Bima, sudah diperiksa semua.

Untuk kasus ini, masih dalam tahap evaluasi atas hasil cek fisik. Tim Intelijen yang diturunkan sedang menilai adakah indikasi penyimpangan atau tidak berdasarkan pemeriksaan lapangan, disandingkan dengan dokumen yang diperoleh dari rekanan.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya, Kajati menjanjikan sejumlah kasus korupsi, termasuk SPAM Bima dan khususnya KLU dapat rampung Juni nanti sehingga bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Terkait dua kasus SPAM dengan objek sama locus berbeda ini, Kajati mengaku punya kesan tentang tantangan yang harus dihadapi dirinya dan tim. Di proyek SPAM KLU, setelah cek fisik untuk kedua kalinya, Ketua Tim Penyidik ketika itu Mahfuddianto, SH, MH meninggal. Namun musibah itu membuat pihaknya tetap tegar, sehingga melanjutkan kasus ini dengan tim bentukan baru.

Sedangkan di kasus SPAM Bima, tantangan paling berat dihadapi timnya adalah medan yang berat.

Bahkan timnya harus menempuh jarak sampai 25 Km untuk menyusuri pemasangan pipa ke sumber air saat cek fisik ke instalasi di Kecamatan Donggo. Demikian juga dengan proyek SPAM di kecamatan lain, sangat menguras energi. “Tapi apapun yang terjadi, kami harus jalan terus. Itu (lelah) sudah biasa, tantangan tugas. Kalau tidak ada tantangan, bukan tugas namanya,” kata Kajati.

Menilai tentang pelaksakaan dua proyek yang diduga dikerjakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sama itu, Kajati punya pandangan hampir sama. Terkait proyek di KLU misalnya, menurut dia, pelaksanaannya memang sudah ada secara fisik namun tidak sesuai kebutuhan sehingga pemanfaatannya pun tidak maksimal. Sedangkan proyek SPAM di Bima, pada dasarnya sangat dibutuhkan masyarakat setempat, akan tetapi ketika hendak dioperasikan justru bermasalah. (ars)

Belum Terima Laporan Dari Hal. 1 ‘’Belum ada laporan. Nanti saya akan cek. Kita sebenarnya sudah bersurat ke semua kabupaten/kota untuk menanggulangi itu,” kata Dinas Pertanian Tananaman Pangan dan Hortikultura NTB, Ir. Husni Fahri, MM ketika dikonfirmasi Jumat (9/5).

Husni mengatakan beberapa hari ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan NTB turun ke lapangan. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa NTB memiliki 21 zona musim. Dimana sebanyak 18 zona musim, curah hujannya normal. Sedangkan tiga zona musim, curah hujannya di bawah normal.

Derah yang curah hujannya di bawah normal itu sebagian Bima dan Dompu. “Untuk itu, kita sudah menyurati semua kabupaten/kota untuk mengantisipasi itu. Artinya, untuk daerah-daerah di zona musim ini di bawah normal, ini (petani) harus mengacu pada kalender tanam yang diterbitkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP),”ujarnya.

Untuk daerah-daerah yang curah hujannya di bawah normal seperti di Bima dan Dompu itu, dia berharap supaya petani tidak menanam padi.

Petani dianjurkan menaman palawija seperti jagung, kedelai dan tanaman lainnya. ‘’Kita anjurkan bagi daerah yang non irigasi itu untuk supaya tidak memaksakan diri untuk menanam padi tapi bisa ke jagung, kedelai. Sudah kita surati semua kabupaten/ kota memperhatikan hal itu,”imbuhnya.

Jika ada tanaman padi yang terkena puso, lanjut Husni maka pemerintah sudah menyiapkan bantuan benih melalui program Cadangan Benih nasional (CBN). Bantuan benih itu seperti benih padi, jagung dan kedelai. Namun untuk memperoleh bantuan benih itu, harus ada laporan atau usulan dari bupati/walikota.

Meskipun ada ratusan hektar lahan padi yang terkena puso, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB tetap optimis dapat mencapai target produksi 2,3 juta ton gabah tahun ini. Pasalnya, untuk produksi padi tahun 2014 dinilai sudah aman. Dimana pada musim tanam OktoberMaret lalu sudah mencapai target 72 persen dari total areal tanam yang mencapai 435 ribu hektar. Sisanya, sebesar 28 persen akan dikejar pada musim tanam April-September ini. (nas)

Halaman 5

KI Dorong dan Kawal Keterbukaan Informasi Publik Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Ir. Drs. M. Syauqi, MM mengatakan, kemenangan KI di PN Mataram yang digugat oleh DPD Partai Golkar NTB atas putusan sengketa informasi beberapa waktu lalu menjadi momentum menyatukan langkah dalam mendorong dan mengawal keterbukaan informasi publik di NTB. Gugatan Golkar NTB terhadap KI dan aktivis Fitra Su-

hardi, ditolak majelis hakim PN Mataram dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung di PN Mataram, Kamis (8/5) lalu.

“Keterbukaan informasi publik adalah wajib bagi badan publik, diminta maupun tak diminta. Itulah hakekatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di NTB. Mari kita menyatukan langkah untuk mendorong dan mengawal keterbukaan in-

formasi publik,” ujar Syauqi saat memberikan keterangan pers di Kantor KI NTB, Jumat (9/5) siang kemarin.

Dikatakan, atas kebersamaan semua pihak terutama pers, keterbukaan informasi publik di NTB terus didorong supaya badan publik baik pemerintah maupun non pemerintah agar memberikan akses informasi kepada masyarakat. Ia menuturkan, sejak tanggal 5 Februari 2014, KI NTB dan KI Pusat menjadi tergugat I

dan III di PN Mataram. Pada tanggal 8 Mei 2014, PN Mataram telah memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh DPD partai Golkar NTB. Sementara itu, Tim Kuasa Hukum KI, Munzirin, SH mengatakan bahwa keputusan majelis hakim PN Mataram yang menangani kasus gugatan DPD Golkar NTB terhadap KI NTB, KI Pusat dan Suhardi itu sudah memutuskan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima. (nas)

Terealisasi, Bantuan Hibah ’’MoCash’’ BRI, Rp 1,7 Miliar untuk SMK Al Kahfi Memudahkan Nasabah dalam Berbelanja

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Kahfi, yang terletak di sudut perbukitan Batu Alang Kecamatan Moyo Hulu, bakal segera dibangun. Menyusul realisasi bantuan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melalui Dirjen Pembinaan Sekolah Kejuruan, Drs Mustaghfirin Amin, M.BA, sebesar Rp. 1,7 miliar seperti dijanjikan sewaktu peletakan batu pertama sekolah berbasis pesantren yang diinisiasi Dr. Zulkiflimansyah ini.

Sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah SMK Al Kahfi, Ustadz Jufri S.Pdi, SMK Al Kahfi yang peletakan batu pertamanya juga disaksikan Menteri PDT Helmi Faizal Zaini, 26 Maret 2014 lalu,

mulai membuka penerimaan siswa baru untuk Tahun Ajaran 2014/2015. Bantuan hibah dari Kemendikbud, untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) akan dilaksanakan dalam bulan Juli mendatang.

Meliputi tiga ruang belajar, tiga ruang praktik, ruang guru dan perpustakaan yang pengerjaannya akan dilakukan secara swakelola. Kalau ada sisa anggaran, maka diarahkan untuk pembangunan asrama. “SMK ini berbasis pesantren yang siswanya akan diasramakan. Tahun pertama ini kita hanya menerima siswa (lakilaki),”jelasnya.

Selain itu, SMK Al Kahfi juga menerima bantuan ratusan ekor ternak dari Dr. Zulkieflimansyah selaku inisiator.

Terdiri dari 105 ekor sapi, 35 kerbau, 14 lembu dan 85 ekor kambing. Juga menghibahkan satu unit mobil L-300 dan beberapa rumah yang akan dijadikan sebagai tempat pemondokan sementara para siswa atau santri.

SMK Al Kahfi menargetkan 100 siswa untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran ini.

Yang disesuaikan ruang belajar yang terbatas. Bahkan sementara ini sudah ada 37 siswa yang mendaftar, berasal dari SMP dalam kota dan sebagian dari luar kota Sumbawa.

Sementara ini, SMK Al Kahfi membuka tiga jurusan, yakni, pertanian, akuntansi dan tekhnik jaringan. Ke depan, akan dibuka jurusan peternakan.

Dengan konsep pembelajaran mengikuti kurikulum pemerintah. (arn)

Pilpres, KPU Prediksi Jumlah TPS Jadi 8.000 Mataram (Suara NTB) Menjelang pemilu presiden (Pilpres), pemutakhiran pemilih dan perampingan TPS telah mulai dilakukan KPU NTB. Sejauh ini, KPU memperkirakan jumlah TPS di NTB akan menjadi kurang lebih 8.000 TPS dari jumlah sebelumnya yang mencapai jumlah 12.020 TPS. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Data Pemilu, Suhardi Soud, ketika ditemui Suara NTB di kantor KPU, Jumat (9/5) kemarin, mengatakan saat ini pihaknya tengah merampingkan jumlah TPS di masing-masing KPU kabupaten/kota.

Laporan mengenai hasil pemutakhiran pemilih dan

perampingan TPS di semua KPU Kabupaten/Kota hingga saat ini belum seluruhnya diterima pihaknya. Hal ini dikarenakan KPU di daerah sedang berusaha menyelesaikan hal tersebut. Terkait batas waktu pemutakhiran data pemilih dan perampingan TPS tersebut, Soud menyebutkan akan ditetapkan dalam waktu dekat. “Terget pemutakhiran data pemilih itu 11-12 Mei harus sudah ditetapkan,” tambahnya.

Untuk pemunguman hasil pemutakhiran dan penetapan pemilih pilpres, akan dilakukan dalam rentan waktu 13-19 Mei. Sementara tahap tanggapan masyarakat disediakan waktu mulai 20 sampai dengan 26 Mei. Sementara itu, data laporan mengenai jumlah pengurangan

TPS di masing-masing daerah yang telah diterima KPU NTB hingga berita ini diturunkan yakni. KPU Lobar berkurang 527 TPS,KLU kini hanya 434 TPS, Kota Bima kini menjadi 249 TPS dari jumlah sebelumnya yang 275 TPS. KPU Dompu kini berjumlah 458 TPS berkurang 119 dari jumlah sebelumnya. Sementara KPU Sumbawa 994 TPS dari jumlah sebelumnya yang mencapai 1.158 TPS. Bima 646 TPS, KSB 220 TPS, Loteng menjadi 1.762 TPS dari 2.232 TPS sebelumnya. Jumlah ini menunjukkan Loteng berkurang 480 TPS. Sedangkan Lotim menjadi 2.014 TPS dari jumlah sebelumnya yang mencapai 3.077 TPS. (ami)

Lusita Pesan Kamar dengan Nama Andi Dari Hal. 1 yakni terkait pemeriksaan saksi awal yang melihat peristiwa beberapa saat sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) Lusita Aine Razak dengan Subri, 14 Desember 2014 lalu.

Mereka yang diperiksa adalah Suherman, karyawan Holiday Inn Resort, Duty Manager I Nengah Swardana dan resepsionis Hotel Rabiatul Adawiyah.

Dalam kesaksian I Nengah Swardana, sebelum penangkapan itu terjadi, dia didatangi petugas KPK sekitar pukul 03.00 Wita dini hari.

Sekitar satu jam setelah itu, dia diajak ke kamar 206. Kamar yang tidak lain tempat menginap Subri dan Lusita.

Saksi melihat langsung bagaimana KPK mengetuk pintu dan menemui Subri dan Lusita di dalam kamar tersebut. ‘’Saya juga diminta masuk oleh petugas KPK. Di dalam kamar itu saya lihat

uang dijejer, tas, dompet,” beber saksi saat ditanya apa saja yang dilihatnya.

Dia juga melihat bagaimana ekspresi dari Lusita dan Subri saat itu yang sangat risau dan panik, setelah mengetahui yang datang itu adalah petugas KPK melakukan penangkapan.

Dalam sidang dengan komposisi hakim yang sama, dengan Ketua Dr. Sutarno, SH, MH, sedangkan JPU KPK Asrul Alimina itu, menghadirkan saksi yang sudah diperiksa saat sidang Lusita.

Sedangkan Subri didampingi tim kuasa hukumnya Peter Sahanaya, SH dan Achmad Haidir, SH. Dalam kesaksiannya, Rabiatul mengaku, sebelum penangkapan oleh tim KPK, seorang perempuan yang diketahui Lusita Ani Razak check in sekitar pukul 15.00 Wita . Lusita saat itu datang sendiri.

Kamar hotel lebih dulu di-

booking atas nama Andi bukan atas nama Lusita. Awalnya kamar bernomor 306.

Lusita lalu check in ulang minta pindah kamar lain ke nomor 206. “ Dia minta ganti kamar, akhirnya di-booking kamar 206 yang lebih mewah selama dua hari,” jawab Rabiatul Adawiyah saat ditanya JPU KPK. Setelah Lusita diantara ke kamar 206, datang lah seorang laki-laki menanyakan posisi kamar 206, tidak lain adalah Subri yang kemudian menyusul masuk ke kamar tersebut.

Saksi lainnya Suherman karyawan Holiday Inn Resort mengakui, saat mengantar Lusita ke kamar 206, perempuan itu hanya sendiri saja.

Ketika kembali, Suherman melihat ada seorang laki-laki menghampiri terdakwa yang datang secara tiba-tiba. Kemudian Subri bersama Lusita menggunakan payung bersama menuju kemar 206. (ars)

Mataram (Suara NTB) Untuk lebih memberikan pelayanan terbaik kepada nasahnya, PT.Bank BRI (Persero) terus berupaya melengkapi sarana pelayanannya. Kini BRI hadir dengan menyediakan fitur MoCash (mobile cash) BRI, sebuah layanan belanja menggunakan handphone. ‘’MoCash BRI atau Mobile Cash BRI, adalah salah satu fitur Mobile Banking BRI untuk pembayaran transaksi belanja oleh pelanggan kepada merchant yang telah terdaftar dan bekerjasama dengan MoCash BRI,’’ jelas Amir Syarifudin kepada Suara NTB, Jumat (9/5) kemarin.

Syarat menjadi pengguna MoCash BRI katanya, sangat mudah. Nasabah harus memliki tabungan (Britama/Simpedes/Giro) BRI perorangan yang memiliki Kartu BRI dengan status aktif. Kemudian memiliki handphone dengan simcard yang operatornya telah bekerjasama dengan BRI dan beberapa syarat lainnya. ‘’Dengan MoCash BRI, nasabah bisa berbelanja, tanpa perlu menggunakan kartu, cukup menggunakan handphone,’’ jelasnya.

Penyediaan fitur MoCash ini menurut Amir Syarifudin, merupakan salah satu dari

sekian banyak peningkatan pelayanan yang diberikan BRI kepada nasabahnya. Pelayanan-pelayanan lainnya yang diberikan, misalnya dengan menyediakan kantor pelayanan yang lebih representatif.

Seperti yang dilakukan BRI Kantor Cabang Mataram dengan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Terkait dengan upaya memberikan pelayanan yang lebih baik tersebut Bank BRI Unit Gunung Sari, saat ini menyiapkan kantor pelayanan yang lebih representatif dan nyaman.

Menurut Amir Syarifudin, untuk lebih mendekatkan pelayanan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, Bank BRI Unit Gunung Sari yang awalnya berkantor di Jalan Raya Gunungsari-Tanjung 3, kini berpindah alamat ke Jalan Raya Gunungsari-Tanjung 1.

Dengan berpindahnya kantor Bank BRI Unit Gunung Sari ke alamat yang baru, Amir Syarifudin berharap, nasabah Bank BRI akan merasa lebih nyaman. Tidak saja merasa nyaman, pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada para nasabah pun diharapkan akan lebih baik. (*)

Ban Pecah, Truk Pemasok Beras Terguling Giri Menang (Suara NTB) – Truk dengan nomor polisi DK 9578 SB bermuatan beras terguling di jalur Gerung – Lembar persis di depan Kantor Samsat Lobar. Truk pemasok beras ini terguling, karena bannya pecah. Kejadian ini pun sempat memacetkan arus lalu lintas.

Sopir truk yang enggan dikorankan namanya mengaku truk terguling Kamis pukul 23.00 malam. Kendaraan truk ditumpangi dari arah utara ke selatan persis di jalan raya Lembar- Gerung, tiba-tiba ban belakang truk pecah. Ken-

daraan langsung terguling menghantam pohon pelindung jalan. “Semua muatan beras jatuh,” akunya, Jumat (9/5).

Setelah satu jam kemudian barulah pihak Polres Lobar tiba membantunya. Saat ditemui, sopir ini masih duduk menunggu kendaraannya. Ia tampak terlihat lemas. Ia enggan banyak berbicara karena alasan bukan wewenangnya berbicara.

Kapolsek Gerung AKP Windy Tjahyadi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian tersebut, ujarnya sudah ditangani Polres Lobar. (her)

Golkar Prioritaskan Peraih Suara Terbanyak Dari Hal. 1 Selain itu, tingkat loyalitas, dedikasi dan pendidikan minimal S1 juga menjadi ukuran. ‘’Minimal pernah menjadi pengurus harian pada tingkatannya atau satu tingkat diatasnya,” imbuh Isvie.

Isvie sendiri sempat mencuat sebagai salah satu kandidat untuk posisi Ketua DPRD NTB. Selain Isvie, nama lain yang juga

mengemuka adalah H. Umar Said, S.Ag, yang terpilih dari Dapil NTB 2 (Lombok Barat).

Belakangan, informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, Umar tampaknya sedang dikondisikan untuk menduduki jabatan tersebut oleh internal Partai Golkar NTB. Isvie yang dikonfirmasi mengenai kabar ini tidak berkomentar. ‘’Kita belum membahas itu,” ujarnya singkat. (aan)

Bupati Puji Langkah Gubernur Jembatani Newmont dengan Pusat Dari Hal. 1 namun tidak boleh mengorbankan ribuan warga negara yang butuh lapangan kerja di perusahaan tersebut. ‘’Tidak boleh ada peraturan pemerintah biar tujuannya baik, tetapi mengorbankan warga negara yang kehilangan lapangan pekerjaannya,” tegas Ali BD. Seperti kasus yang akan dialami PTNNT. Langkah Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi memfasilitasi PT Newmont dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan ini, sangat diapresiasi Bupati Lotim. ‘’Langkah Gubernur sudah bagus menjembatani PTNNT dengan pemerintah pusat agar memperoleh izin ekspor,” pujinya.

Diketahui pula, akibat larangan ekspor ini sejumlah dampak buruk akan terjadi.

Sejumlah karyawan akan dirumahkan. Jika diharuskan untuk mentaati larangan ekspor tersebut, pemerintah pusat ini harus menanggung segala konsekuensinya. Termasuk penanganan terhadap akan munculnya ribuan pengangguran.

Sebagaimana amanah kon-

stitusi, lanjutnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Bukan tugas pihak swasta. UU Minerba ini tidak boleh menghilangkan pekerjaan orang.

Bagi Bupati Lotim, apa yang disampaikan ini bukan pembelaan terhadap PTNNT. Yang sangat disayangkan Ali BD adalah karyawan PTNNT ini yang akan menjadi korban.

Soal tuntutan adanya pabrik pemurnian alias smelter diakui memang keharusan.

Akan tetapi, pemerintah harus memberikan batasan waktu kepada perusahaan.

Dimisalkan berikan waktu 10 tahun. Di sela proses persiapan tersebut, pemeritah pusat pun harus bersiap menerima segala akibat di balik itu.

Kritikan bupati bahwa selama ini terkesan pemerintah pusat tidak melakukan persiapan apa-apa sebelum memberlakukan UU Minerba tersebut.

Empat tahun berlalu setelah UU disahkan, dirasakannya belum ada persiapan matang dari pemerintah untuk menangani konsekuensi di balik pemberlakukan regulasi berpa peraturan perundang-undangan tersebut.

Ali BD menambahkan, selama ini pemerintah hanya bisa membuat undang-undang. Tidak punya teknologi.

Teknologi hanya dimiliki oleh perusahaan. Selain tidak ada teknologi, dukungan fiscal juga minim. Hal ini harus menjadi pemikiran pemerintah pusat.

Kurangi Kegiatan Produksi Diberitakan sebelumnya, PTNNT mengumumkan akan mengurangi kegiatan operasi tambang tembaga dan emas Batu Hijau di Sumbawa Barat pada atau sekitar 1 Juni 2014, kecuali pembahasan yang saat ini sedang dilakukan bersama pemerintah berhasil menyelesaikan proses perolehan izin ekspor. Pada April 2014, PTNNT telah memperoleh status eksportir terdaftar (ET) dari Kementerian Perdagangan sebagai salah satu syarat penting yang perlu dipenuhi untuk memperoleh izin ekspor.

Fasilitas penyimpanan konsentrat tembaga di Batu Hijau akan penuh pada akhir Mei 2014, sehingga PTNNT akan terpaksa mengurangi kegiatan operasi secara bertahap. Setelah fasilitas penyimpanan kon-

sentrat tembaga di lokasi tambang penuh, PTNNT akan memasuki tahap penghentian operasi penambangan dan pemrosesan, bersamaan dengan pengurangan secara signifikan jasa kontraktor, pembelian, pengeluaran modal, termasuk penyesuaian jadwal kerja dan kerja lembur karyawan.

Untuk melakukan penghematan dan menjaga kemampuan perusahaan agar dapat kembali beroperasi secara normal dan tepat waktu, sebagian besar karyawan PTNNT akan dirumahkan dengan pendapatan yang dikurangi mulai awal Juni. PTNNT akan tetap melakukan upaya perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan para karyawan, sumber daya air, dan lingkungan hidup.

“Kami mendukung tujuan utama kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengolahan dalam negeri dan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat melakukan ekspor kembali dan melindungi lapangan kerja yang ada, bisnis lokal, dan pendapatan pemerintah yang berasal dari ekspor dan penjualan konsentrat tembaga

yang dihasilkan dari Batu Hijau,” ujar Martiono Hadianto, Presiden Direktur PTNNT, melalui release yang diterima Suara NTB..

“Kami telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, meskipun Kontrak Karya (KK) telah secara tegas menjamin hak-hak kami untuk mengekspor konsentrat tembaga, serta mengatur seluruh kewajiban pajak dan bea yang harus dipenuhi. Situasi ini memang sangat tidak menguntungkan dan sulit bagi kita semua, karena hal ini tentu akan merugikan kehidupan 8.000 karyawan dan kontraktor, serta ribuan orang lainnya di Sumbawa Barat yang pendapatannya sangat bergantung pada kegiatan operasi PTNNT.” PTNNT katanya,akan terus mengirim dan menjual konsentrat tembaga ke PT Smelting di Gresik sampai akhir tahun 2014, meski PT Smelting memiliki keterbatasan kapasitas dan tidak akan dapat membeli konsentrat tembaga kami dalam jumlah yang mencukupi untuk dapat mengoperasikan tambang Batu Hijau secara normal. (rus)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

Halaman 6

Menanti Kiprah Perempuan Senator dan Legislator NTB Antisipasi Munculnya Kriminalitas ANCAMAN kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sumbawa. Debit air yang makin berkurang, hingga di wilayah tertentu terutama wilayah pesisir, air bersih kian sulit diperoleh. Tidak hanya itu, kemarau panjang juga telah mengakibatkan ratusan hektar padi di wilayah itu dinyatakan puso.

Kondisi itu terungkap pada pertemuan yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bancana daerah (BPBD) Sumbawa yang mengundang SKPD terkait, camat hingga BMKG, Kamis (8/5) lalu.

Pertemuan itu merupakan langkah koordinasi kesiagaan Pemkab Sumbawa menghadapi kekeringan yang mengancam tidak saja pada kekuarang air bersih. Tetapi juga pada ketersediaan pangan masyarakat.

Sebagai antisipasi terhadap ancaman kekeringan, langkah yang ditepuh BPBD Kabupaten Sumbawa, pantas diapresiasi. Langkah ini tidak saja untuk mengantisipasi kekurangan pangan, tetapi juga menyiapkan instruksi kepada petani agar mengatur pola tanam. Begitu pula Dinas Perikanan dan Kelautan agar bisa mengurangi penebaran benih pada tambak air tawar, mengingat air yang berkurang.

Sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang kini mengalami kekeringan adalah, Tarano, Moyo Hilir, Moyo Utara, Pelampang, Maronge.

Kekeringan ini telah mengakibatkan tidak saja padi yang mengalami puso, tanaman kedelai juga rusak (gagal panen).

Gambaran yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, hendaknya juga diantisipasi oleh daerah-daerah lainnya di NTB. Seperti data yang diperoleh dari BPBD NTB bahwa tidak saja di Kabupaten Sumbawa yang dilanda kekeringan. Tetapi juga sejumlah daerah lainnya yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian selatan, sebagian Dompu dan Bima.

Jika langkah antisipasi tidak cepat dilakukan, maka daearh-daerah yang mengalami kekeringan ini terancam akan kekurangan pangan. Tidak saja kekuarangan pangan dan air bersih yang perlua diantisipasi warga sebagai dampak dari kekeringan ini. Persoalan sosial lainnya akan muncul sebagai ekses dari kekeringan yang terjadi.

Diantaranya gangguan kamtibmas, seperti kasus pencurian atau perampokan. Tindak kriminal yang muncul ini, erat kaitannya dengan tertutupnya lapangan pekerjaan warga akibat kekeringan. Karena harus diakui bahwa jumlah tenaga kerja di daerah ini yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian sangat besar. (*)

KHIRNYA, setelah melewatkan waktu hampir tiga minggu lamanya, KPU NTB berhasil merampungkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 khusus di wilayah NTB. Beberapa waktu kemudian, KPU Pusat pun telah mengesahkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU NTB tersebut (Suara NTB, 02/05/2014).

Artinya, apa yang sudah dilaporkan KPU NTB lalu tidak mengalami perubahan hasil. Nama-nama yang sudah ditetapkan boleh dibilang tinggal menunggu waktu saja untuk dilantik sebagai senator dan legislator.

Dari laporan KPU itu, terdapat hasil-hasil yang mengejutkan. Misalnya, banyaknya caleg petahana (incumbent) yang gugur dalam perebutan kursi dewan, baik di daerah maupun di pusat.

Tentu, yang paling mencengangkan adalah naiknya dua nama perempuan untuk mewakili NTB di Senayan lewat jalur Dewan Perwakilan Daerah.

Dua orang perempuan tersebut adalah Hj. Bq. Diah Ratu Ganefi dan Hj. Robiatul Adawiyah. Saya katakan mencengangkan karena berarti jatah kursi DPD dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Mencengangkan pula karena kursi DPD sesungguhnya merupakan kursi paling panas pada Pileg 2014 ini. Karena tempat itu hanya akan diisi oleh empat orang nama saja, sedangkan peminatnya mencapai 41 orang. Apalagi untuk dapil NTB, di sana dihuni oleh banyak nama yang sudah begitu tenar dalam dunia politik lokal NTB. Selain nama-nama yang terpilih ini, masih dijumpai nama lainnya, seperti TGH. Muharrar Mahfudz (Calon Bupati Lobar), Ir. Badrul Munir (mantan Wakil Gubernur NTB) dan Lalu Wiratmaja (mantan Bupati Lombok Tengah).

Di tingkat legislatif, baik lokal maupun nasional, muncul pula namanama perempuan yang diharapkan menjadi sosok pembeda sekaligus penyeimbang dalam poros pemerintahan. Harapan tinggi tentunya mengemuka di kalangan masyarakat akan keberadaan perempuan-perempuan ini. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan mereka di kursi dewan dan senat kerap dijadikan sebagai ruang untuk mengadili perempuan.

Bahwa perempuan hanya cukup untuk menjadi pelengkap saja. Buktinya adalah jatah 30 persen keterwakilan perempuan hanya dimaknai sebagai syarat saja oleh tiap parpol.

Alhasil, bukannya mencari perempuan-perempuan berkualitas yang bisa berbicara banyak di dewan nanti, parpol-parpol merasa sudah cukup bila memasukkan nama-nama perempuan untuk menggugurkan syarat 30 persen tersebut. Maka, tetap saja keterwakilan perempuan secara kuantitas di dewan tidak pernah mencukupi angka yang diharapkan. Namun demikian, di antara yang sedikit

Oleh :

Muh. Ardian Kurniawan

(Bidang Isu dan Propaganda Komunitas Ujung Pena Ampenan) itu patutlah asa diapungkan demi kebaikan NTB dan Indonesia.

Domain Permasalahan Perempuan Oleh karena itu, kehadiran perempuan-perempuan terpilih ini mengemban misi bak pedang bermata dua. Di satu sisi, memberikan asa kepada kaum perempuan khususnya yang memandatkan mereka sebagai wakil kaum hawa. Di sisi lain, ini sebagai batu ujian bagi kaum perempuan untuk menjawab sindiran atas kapabilitas mereka sebagai pemimpin. Menyikapi ini, perlu diingatkan kepada perempuan senator dan legislator kita nanti bahwa telah menanti sejumlah persoalan yang mencuat yang besar peluangnya bisa diselesaikan oleh mereka. Ada tiga segmen internal perempuan yang mesti dibenahi oleh legislator maupun senator perempuan yang menurut Women Research Institute (WRI) merupakan problem teratas perempuan saat ini. Pertama, masalah kesehatan ibu dan anak yang mendapat angka kasus sebanyak 40 persen. Kedua, pelecehan seksual (15 persen). Ketiga, masalah kekerasan TKW (13 persen). Ketiga hal di atas adalah permasalahan yang memang sangat dimengerti dan dekat dengan domain perempuan sehingga keberadaan perempuan di dewan akan mengurangi jika tidak bisa menuntaskan permasalahan tersebut dalam lima tahun ke depan.

Masalah kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak memang merupakan domain yang sangat dikuasai perempuan.

Yang patut diingat, persoalan ini sudah sangat akut dan bersifat segera untuk diatasi. Sekadar mengambil satu persoalan, misalnya untuk kasus kematian ibu. Masih menurut data WRI, dalam tahun 2012, angka kematian ibu berada di angka 4.986.

Di tahun 2013, angka ini bukannya menurun, justru meningkat menjadi 5.019 kasus. Ini menandakan bahwa penanganan terhadap proses persalinan ibu masih menjadi masalah pelik. Perlu diingat pula, masalah kesehatan ini bukan hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan saja yang memang minim didapatkan masyarakat. Hal lain yang bisa dijadikan rujukan adalah perilaku pernikahan di usia dini. Ini turut pula memengaruhi tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Perempuan yang secara fisik dan mental belum memiliki kematangan karena tuntutan pernikahan kemudian harus terbebani kewajiban yang seharusnya belum mampu mereka atasi sendiri.

Mental yang lemah dan fisik yang tidak memadai akhirnya mengantarkan para calon ibu muda ini menjadi rentan untuk menyabung nyawa dalam persalinan mereka.

Pelecehan seksual pun semakin menjadi-jadi belakangan ini, khususnya yang menimpa remaja dan anakanak. Selain pergaulan bebas yang kerap kali dikambinghitamkan sebagai biang kerok, pola asuh dan perlindungan terhadap anak juga minim. Di sekolah, anak tidak mendapatkan jaminan bahwa mereka berada di tempat yang aman dan steril dari kekerasan seksual. Apalagi lingkungan di luar sekolah. Bahkan di rumah sendiri, masih saja terdengar bapak yang menggagahi anaknya sendiri. Kabar terakhir bahkan pelecehan terhadap sembilan orang anak di Sumedang dilakukan oleh aki-aki berusia 61 tahun. Lebih parah dari itu, muncul pula kabar bahwa seorang pemuda berusia 24 tahun mencabuli 89 orang anak di Sukabumi! Ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak. Setiap tempat seolah menjadi neraka pelecehan seksual, entah pelakunya orang dekat korban atau orang tak dikenal, entah di tempat tertutup atau di tempat terbuka, dan entah dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini seakan memperkuat laporan KPAI yang mengatakan bahwa dalam setahun terjadi 400 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Parahnya, justru NTB termasuk salah satu daerah yang rawan terhadap aksi pelecehan seksual tersebut selain Bali dan Medan.

Terkait masalah kekerasan terhadap TKW, para legislator dan senator perempuan dituntut harus tanggap.

TKW ibarat mesin penghasil devisa ketika mereka diekspor sebagai kuli di luar negeri. Namun, ketika berkasus, mereka cenderung diabaikan. Belum ada perlindungan maksimal yang didapatkan TKW kita ketika berada di luar negeri. Kasus kekerasan yang menimpa Sumiati, TKW asal Dompu adalah salah satu contohnya. Apalagi, NTB sendiri merupakan salah satu daerah pengekspor TKW terbesar di Indonesia.

Langkah konkret bisa dilakukan dengan membina para TKW yang sudah kembali. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh seorang TKW pasca-mudik dari luar negeri. Rata-rata TKW adalah pembantu rumah tangga yang salah satu kerjanya adalah memasak.

Kreativitas alumni TKW ini seharusnya dapat dimanfaatkan di daerah asal mereka. Misalnya, dengan menyediakan modal untuk membuka usaha makanan luar negeri. Apalagi, sekarang sedang tenar makanan khas Timur Tengah, Korea, atau Jepang. Dengan

menjadi seorang wirausahawan, angka perempuan yang memilih untuk menjadi TKW otomatis akan berkurang karena di dalam negeri sendiri mereka memiliki cara untuk mendapatkan uang yang tidak berisiko kekerasan fisik.

Di sinilah perempuan legislator diharap mampu menjadi pembeda dan menyuarakan penyelesaian permasalahan tersebut. Sebagai seorang perempuan dan seorang bernaluri ibu, tentunya para legislator ini bisa lebih mengerti permasalahan perempuan dan anak dibandingkan legislator yang laki-laki. Dialog antarsesama perempuan juga bisa mempermudah komunikasi. Tentunya, bukan hanya popularitas yang ditonjolkan oleh para perempuan legislator dan senator kita ke depan. Kinerja yang baik dan tindakan yang cepat dan tepat juga dibutuhkan.

Jika tiga masalah ini mampu dituntaskan oleh para perempuan legislator kita, sudah pasti dukungan yang lebih besar akan mengalir kepada mereka.

Saat itu tiba, mereka akan diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar dari itu, tanggung jawab perubahan.

Akankah perempuan legislator dan senator NTB ini mampu menulis sejarah perubahan tersebut? Ataukah mereka kembali dihimpit oleh kepentingan lain dan mengabaikan permasalahan yang menjadi domain mereka? Hanya waktu yang akan menjawab semua itu. (*)

Tim Pidsus gencar, kasus korupsi di NTB berpeluang banyak terungkap Masyarakat menanti gebrakan Kejaksaan

*** Calon penerima konversi didata ulang Yang penting data akurat dan dana tak diselewengkan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

PARIWISATA menjadi magnet tersendiri bagi harapan pasar penjualan berbagai produk, baik untuk produk luar daerah maupun luar negeri. Dampak sederhana yang muncul adalah berkembangnya berbagai jenis kuliner asing.

Pemantauan Suara NTB, Jumat (9/5), di hampir setiap sudut kota Mataram yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi provinsi NTB, pusat-pusat keramaian banyak dibanjiri outlet penjualan kuliner menu-menu asing, sedang pelaku usahanya adalah orang-orang lokal (wirausaha muda). Beberapa jenis penganan seperti Kebab, Roti Maryam, Nasi Kebuli, menu Susi, Miramen, Dimsum, Kentucky, Pizza dan sejenisnya yang mengusung ciri khas menu-menu Timur Tengah, Korea, Jepang dan menu Eropa.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, Yudistira Capriyadi menyebut perkembangan zaman dan selera pasar tak bisa disalahkan. Ia melihat dari sisi bisnis, bahwa wajar kiranya kalangan mahasiswa generasi lokal unjuk kreativitas mengembangkan menu-menu asing untuk dipasarkan di NTB. “Karena dari sisi bisnis mereka melihat pasar. Tidak mungkin mereka akan mengembangkan usaha (kuliner) yang kemungkinannya tidak laku, jelas mereka memilih yang bisa jual dong,” katanya.

Ia memandang positif kreativitas generasi muda untuk mulai melihat peluang, pengembangan wirausaha ini. Bahkan pada posisi ini pemerintah, asosiasi pengusaha, perbankan dan seluruhnya yang terkait untuk duduk bersama, bagaimana wirausaha bisa tumbuh dan berkembang.

“Makanan khas NTB adalah makanan yang tidak mudah, makanya belum ada pengusaha yang berani khusus menyiapkan menu-menu lokal, kerena resikonya besar jika tidak laku. Disinilah sebenarnya kreativitas dituntut jika ingin mempertahankan budaya kuliner lokal dan bisa merebut peluang pasar,” sebut Ketua Pengprov Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi NTB ini.

Tinggal bagaimana mengemas menu-menu lokal dengan menu-menu luar yang berkembang untuk menjadi satu kesatuan. Misalnya, ayam Rarang, Ayam Taliwang, Ikan Tanak Maik, Nasi Puyung, Sate Bulayak dan menu-menu lainnya dibuat berdampingan penyajiannya.

Ia melihat, dengan berkembangnya kuliner luar ini di dalam daerah, sejatinya karena pasarnya yang berkembang.

Maraknya menu-menu asing ini menandakan adanya d a m p a k positif yang bisa saja mendatangkan PAD kepada daerah.

Yadi menyebut, yang terpenting pemerintah dan seluruh stakeholder-nya bisa mendorong kehadiran kuliner yang kian beragam ini akan memberi dampak yang besar terhadap terbukanya peluang kerja dan dampak perekonomian NTB kedepannya.

Tinggal dilakukan penataan. (bul) Yudistira Capriyadi

Unsur ”Riba” Kuasai Sistem Perekonomian NTB

Mataram (Suara NTB) Sistem perekonomian secara syariah masih kecil berkembang di Bumi Seribu Masjid ini. Persentasenya masih kurang dari sepuluh persen. Sistem ekonomi konvensional atau yang lebih mengarah pada unsur ribawi justru masih kuat mendominasi, baik dari sisi perbankannya, hingga lembaga pembiayaan lainnya.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri, sistem konvensional yang menguasai perekonomian NTB ini lebih dari 90 persen. Meski daerah ini dikenal sebagai pasar syariah yang sangat potensial, dengan mayoritas penduduk muslim dan tingkat religiusnya yang tinggi.

Persoalannya dimungkinkan karena sistem konvensional berkembang di Indonesia sudah cukup lama, sementara sistem ekonomi syariah tergolong masih cukup baru, dikembangkan sejak tahun 1992 lalu.

“Mungkin karena faktor it-

ulah, masyarakat lebih dekat dengan sistem ekonomi konvensional,” katanya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (9/5).

Tidak ada halangan sebenarnya bagi mereka (perbankan, finance dan koperasi) untuk mengkonversi sistem konvensional ke sistem syariah, selama segala syarat dan ketentuannya dipenuhi.

OJK dalam hal ini tak bisa mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah di NTB, dengan potensinya yang begitu besar ini. Tinggal bagaimana masyarakatnya, berdasarkan

Mataram (Suara NTB) Proyek kelanjutan pembangunan Islamic Center (IC) tahap IV tahun 2014 ini mengalami gagal kontrak. Pasalnya, tiga orang peserta yang mengikuti lelang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan. Sehingga, saat ini dilakukan tender ulang dan ditargetkan akhir Mei ini sudah ada tandatangan kontrak dengan rekanan yang memenuhi syarat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM di Mataram, Jumat (9/5).

Dijelaskan, tiga peserta yang gugur tersebut karena mereka tak memenuhi persyaratan. Di antaranya, satu rekanan yang penawarannya di atas plafon anggaran yang tersedia. Kemudian jaminannya tidak memenuhi syarat dan satu lagi rekanan yang mengundurkan diri. Kemungkinan, kata Dwi rekanan

ma masjid yang mampu menampung 10 ribu orang jemaah. Bangunan utama dihiasi lima buah menara, empat menara dengan tinggi 66 meter dan satu menara den-

DIJUAL

JUAL MOTOR SULAM BIBIR

gan tinggi 114 meter dengan tinggi observasi 99 meter.

Selain itu, terdapat juga gedung pertemuan, pusat kajian Islam, perpusatakaan dan museum Islam, sekolah model Is-

lam terpadu mulai jenjang TK SLTA serta pusat bisnis berkonsep syariah. Pusat bisnis meliputi hotel, kolam renang, restoran dan fasilitas rekreasi pariwisata lainnya. (nas)

SALON

RUPA - RUPA

SERVIS MOTOR

RUPA - RUPA

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

SULAM ALIS DAN BIBIR

Ganti Oli - Spare Parts

Rp. 1 Jt

Service Mobil & Sepeda Motor

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

(Suara NTB/nas)

PEMANDANGAN - Seorang wisatawan sedang menikmati pemandangan dari salah satu menara di IC, tampak kubah, tiga menara lainnya, serta pemukiman penduduk Kota Mataram. Pembangunan IC ini masih akan terus berlanjut.

PENDIDIKAN

KECANTIKAN

HANYA :

itulah, di Inggris bahwa syariah lebih berkembang cepat, karena memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan suku bunga yang diberikan bank konvensional.

“OJK menyiapkan aturan mainnya. Dari sisi peraturan, kelembagaan, tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional,” tambah Yusri.

Untuk NTB, Bank Indonesia sebelumnya telah banyak memberikan sosialisasi tentang perekonomian syariah dalam setiap kesempatan.

Untuk itu menurut Yusri, paling efektif para tuan guru yang menjadi tokoh panutan umat, dapat mengarahkan masyarakat secara terus menerus tentang perekonomian syariah. Apapun sistem yang diterapkan kemudian oleh perbankan, OJK katanya tetap hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan masyarakat. (bul)

yang mengundurkan diri itu tidak tertarik dengan pekerjaan yang sifatnya arsitektur dan kaligrafi.

Dwi menambahkan, dalam minggu ini akan kembali dilakukan pembukaan pelelangan ulang proyek IC tahap IV. Ia berharap, pada pelelangan kedua ini, berjalan lancar sehingga diharapkan pada akhir Mei sudah tandatangan kontrak. Sehingga Juni-November dilakukan pembangunan fisik.

Ia menjelaskan, dalam kelanjutan pembangunan proyek IC tahap IV ini semuanya pekerjaan tidak ada pengerjaan struktur tetapi semuanya pekerjaan arsitektur dan kaligrafi.

Kawasan IC merupakan kawasan terintegrasi seluas 7,5 hektar yang terbagi dalam 4 blok. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas bernuansa Islami seperti bangunan uta-

BAKERY

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

keyakinan masing-masing apakah ingin melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan atau tidak.

Namun di sisi lain, dengan potensi mayoritas penduduk Islam di NTB, juga tidak serta merta menjadi jaminan pasar syariah akan tumbuh pesat. Bisa saja hal itu yang menjadi perhitungan lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) belum menerapkan sistem syariah. Namun

Yusri mengatakan, ke depan tidak menutup kemungkinan pola-pola syariah akan berkembang baik.

Mengingat, dari sisi teknologi dan produk, perbankan syariah misalnya tidak kalah dengan perbankan konvensional yang ada.

Baginya, OJK sebagai pemegang otoritas setelah Bank Indonesia, hanya menyediakan dan memfasilitasi kebutuhankebutuhan masyarakat, tidak dalam konteks memaksakan perbankan untuk secepatnya menyesuaikan diri dengan potensi pengembangan pasar syariah di NTB. Perbankan syariah disebut lebih tahan terhadap krisis, seperti di tahun 1997 dan 1998.

Bahkan mungkin lebih menguntungkan dibandingkan bank konvensional. Di pihak lain bank syariah itu lebih transparan, lebih adil. Sebab

Proyek IC Tahap IV Ditender Ulang

KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

(Suara NTB/bul)

Yusri

(Suara NTB/dok)

Kuliner Asing Jajal Pasar NTB

Halaman 7

SULAM ALIS

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

FURNITURE

KLINIK ALTERNATIF 09

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

RUPA-RUPA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

09

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

Halaman 8

Setahun Dishutbun Loteng Terima 45 Laporan ’’Illegal Logging’’

KPU Loteng dan KLU Siap Gelar Penetapan Caleg Terpilih Praya (Suara NTB) Komposisi keanggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Kabupaten Lombok Utara periode 2014-2019 dipastikan bakal segera diketahui. KPU Loteng rencananya bakal menggelar rapat pleno penetapan anggota Dewan terpilih, Minggu (11/5) besok, sedangkan KLU Senin (12/5).

Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara kepada Suara NTB, Jumat (9/5) kemarin mengatakan, penetapan anggota Dewan terpilih merupakan tahapan terakhir dari proses Pileg yang sudah berjalan. Karena disanalah siapa-siapa anggota Dewan Loteng yang baru bakal dipastikan. Mengingat yang sudah ditetapkan sebelumnya baru hasil rekapitulasi suara. Belum pada penetapan anggota Dewan terpilih.

Suantara menjelaskan, dalam penetapan anggota Dewan Loteng terpilih, pihaknya tetap mengacu pada aturan dan mekanisme pembagian alokasi kursi untuk masing-masing daerah pemilihan. Pasalnya, alokasi kursi di masing-masing dapil berbeda satu dengan lainnya. Di Loteng ada 6 dapil.

Dapil I (Praya-Praya Tengah) memperoleh alokasi kursi paling banyak, yakni 10 kursi. Karena memiliki jumlah pemilih paling banyak. Kemudian dapil II (Pujut-Praya Timur), 8 kursi, dapil III (Kopang-Janapria) dan dapil V (lima) Jonggat-Pringgarata, sama-sama 9 kursi.

Kemudian untuk dapil IV (empat) Praya Barat-Praya Barat Daya, serta dapil VI (enam) Batukliang-Batukliang Utara, masing-masing 6 dan 8 kursi. Sehingga total kursi yang diperbutkan sebanyak 50 kursi. Sesuai dengan jumlah komposisi keanggota Dewan Loteng yang baru.

Sementara itu, Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., kepada wartawan mengakui pihaknya siap menggelar penetapan. Agenda ini akan dilokasikan di salah satu hotel di Senggigi.

“Kita di KLU telah mengambil jadwal tanggal 12, hari Senin. Secara teknis sudah tidak ada tuntutan apa-apa,” kata Fajar.

Terkait adanya tuntutan massa Barnas PD Sesait Kecamatan Kayangan, Fajar mengakui tidak mengetahui perkara tersebut secara formal. Karena dari mekanisme yang ada, KPUD tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu untuk melayani tuntutan Barnas PD. Fajar mengatakan pleno ulang yang digelar beberapa waktu lalu, merupakan rekomendasi Bawaslu untuk menghitung ulang kotak suara di TPS 2 Desa Malaka, dan TPS 23 Desa Pemenang Timur. “Setelah ini kita tetapkan, maka Caleg terpilih tinggal menunggu pelantikan yang dilakukan pada bulan Agustus. Pleno terakhir memunculkan perubahan nama 2 Caleg sebelumnya, yakni Rianto digantikan Artadi dari Gerindra, dan H.Hasbullah Muis digantikan H. Arsan dari PAN,” paparnya.

Pada saat penetapan nanti, KPUD akan menggelar rapat dengan menghadirkan eksekutif Pemda KLU, antara lain seperti Asisten Setda KLU, Kesbangpolinmas, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Fajar berharap, jalannya penetapan berlangsung lancar dan aman. Karena setidaknya, KPUD KLU telah bekerja maksimal dengan sumber daya yang ada dan telah pula bekerja sesuai aturan. (kir/ari)

Praya (Suara NTB) Kawasan hutan Lombok Tengah (Loteng) masih menjadi sasaran empuk para pelaku pencurian kayu. Itu bisa dilihat dari banyaknya laporan pencurian kayu yang diterima Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng. Dimana sepanjang tahun 2013 saja, ada 45 laporan yang masuk.

“Ini menandakan kalau kasus illegal logging di daerah kita masih tinggi,” aku Kepala Dishutbun Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/5) kemarin.

Sementara untuk tahun 2014 ini, setidaknya sudah ada dua laporan yang masuk. Ia menjelaskan, laporan illegal logging yang masuk tersebut lebih banyak di wilayah utara. Karena memang kondisi hutan di wilayah tersebut, masih terbilang lebat baru kemudian di wilayah selatan.

Dari laporan yang masuk itu, total hampir 400 gelondongan kayu yang berhasil diamankan. Baik yang masih dalam kondisi utuh, maupun sudah dipotong-potong. Ditambah barang bukti dari laporan tahun 2014 sebanyak 30 gelondong kayu. “Tapi tidak semua barang bukti kayu bisa kita amankan di kantor (Dishutbun Loteng),” jelasnya. Pasalnya, sebagaian besar masih diamankan di lokasi kejadian. Karena keterbatasan anggaran dan sulitnya

medan untuk mengakut barang bukti tersebut. Barang bukti tersebut, baru dibawa jika pelakunya sudah ada yang tertangkap.

Pan Rahayu mengungkapkan, dari 45 laporan yang masuk ada enam kasus yang sudah diserahkan penyelidikan ke aparat kepolisian. Karena ada pelakunya. Bahkan dua diantaranya, sudah vonis di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Sisanya pelakunya masih dalam pengejaran. Lebih lanjut, mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng ini menjelaskan, untuk menekan maraknya kasus illegal logging, pihaknya terus berupaya memperkuat sarana dan prasarana penunjang pengamanan wilayah hutan. Termasuk kemampuan sumber daya manusia (SDM) petugas pengamanan hutan, juga terus ditingkatkan.

“Khusus untuk petugas pengamanan hutan, akhir bulan ini kita akan menggelar pembinaan dan pelatihan dalam rangka memperkuat mental

HASIL ILLEGAL LOGGING - Sebagaian barang bukti kayu hasil illegal logging yang bisa diamankan di Kantor Dishutbun Loteng. petugas pengamanan hutan. Dengan begitu diharapkan, kinerja petugas pengamanan hutan bisa lebih maksimal,” imbuhnya.

Meski demikian, peran serta masyarakat juga sangat diharapkan.

Dalam rangka menunjung kinerja petugas pengamanan hutan yang ada. Seh-

Ditinggal Istri Merantau

DATANGI KPU - Perwakilan warga Desa Braim saat mendatangi Kantor KPU Loteng, Jumat (9/5) kemarin.

Bapak Diduga Cabuli Anak Kandung

DKPP Diminta Selidiki Anggota KPU Loteng Praya (Suara NTB) Jelang penetapan hasil Pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), gejolak masih saja muncul.

Kali ini terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng.

Untuk itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan perwakilan warga Desa Braim Praya Tengah, Junaidi, usai menggelar pertemuan dengan anggota KPU Loteng di Kantor KPU Loteng,

Jumat (9/5) kemarin. Ia menjelaskan, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan para komosioner KPU Loteng tersebut, terkait rencana pemungutan ulang suara (PSU) di TPS 6 Desa Montong Terep serta TPS 9 Desa Braim.

Bermula dari surat dari KPU NTB tertanggal 27 April lalu. Dimana dalam surat tersebut KPU Loteng diminta menggelar PSU di dua TPS tersebut. Setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu NTB. Terkait adanya dugaan penggelembungan suara. Oleh KPU Loteng, kemudian menyatakan tidak keberataan un-

tuk melakukan PSU. Namun nyatanya hingga batas waktu yang ada, PSU tidak juga dilaksanakan. Alasan, karena kondusivitas wilayah. “Disinilah kita menduga ada permainan di dalam KPU Loteng. Yang sengaja mengulur-ulur waktu. Supaya PSU tidak bisa dilaksanakan.

Dengan dalih kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Padahal dalam surat balasannya ke KPU NTB, pihak KPU Loteng sudah menyatakan tidak keberataan untuk melakukan PSU. Disatu sisi, masyarakat dua desa tersebut sangat mengharapkan adanya

Anggota KPPS Loteng Dicopot Mataram (Suara NTB) KPU NTB kini tengah melakukan proses evaluasi terhadap semua jajaran terutama PPS dan PPK setelah pelaksanaan Pileg. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilpres. Sejauh ini, KPU baru memastikan salah satu anggota KPPS di Loteng dicopot karena melakukan pelanggaran saat Pileg 9 April lalu.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU NTB, Yan Marli, ketika ditemui Suara NTB di ruang kerjanya Jumat (9/5) kemarin, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap semua jajaran yang bertugas ketika Pileg 9 April digelar.

“Saat ini memang kami sedang mengevaluasi jajaran terutama PPK dan KPPS,” ujarnya. Ditambahkannya, hasil evaluasi sejauh ini yang bisa dipastikan pihaknya adalah mengganti salah satu anggota KPPS di Labulie Loteng. “Loteng sudah bisa dipastikan karena pelanggaran yang dilakukan termasuk pidana pemilu,” tambahnya.

Tindakan yang dilakukan KPU untuk mengganti salah satu anggota KPPS di Labulie atas nama Misbah tersebut adalah buntut dari perbuatan yang bersangkutan saat mencoblos empat surat suara di TPS. Tindakan tersebut kemudian dilihat saksi parpol dan surat suara berhasil digagalkan masuk ke dalam kotak suara. Kasus tersebut kini sudah ditangani pihak kepoli-

“Supaya jadi bahan introspeksi kita ke depan,” katanya.

Yan Marli (Suara NTB/dok)

sian dan sedang dalam proses sidang (pidana pemilu) di Praya.

Terkait hasil evaluasi lainnya, Marli mengaku belum bisa memastikan karena belum mendapat laporan dari KPU kabupaten/kota lainnya.

Namun, pihaknya telah menginstruksikan kepada semua KPU kabupaten/kota agar melakukan evaluasi kepada semua jajarannya ke bawah.

“Sudah kami instruksikan, jika terdapat indikasi yang tidak baik, harus digali kebenarannya. Kita tentunya tidak mau asal copot juga,” pungkas Marli.

Menurutnya, KPU di semua kabupaten/kota juga harus memperhatikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara apakah terkait administrasi atau integritas.

Tidak Ada Toleransi Karena hasil evaluasi PPK dan PPS sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan Pilpres nanti, KPU menegaskan tidak ada toleransi bagi petugas yang ‘masuk angin’ saat Pileg. Terkait mekanisme pergantian petugas sebenarnya bisa terjadi melalui sidang DKKP. Sidang tersebut akan menjatuhkan vonis jika petugas bersangkutan dianggap melanggar kode etik. Kemudian pergantian juga bisa dilakukan jika petugas yang bersangkutan mengundurkan diri dengan mengirim surat ke KPU kabupaten.

Selain itu, pergantian petugas PPS ataupun PPK bisa terjadi karena pemberhentian sementara. Hal ini telah diatur dalam PKPU No 25 tahun 2013. Akan tetapi, SK pemberhentian sementara harus ditembuskan ke DKPP. Karena tujuan dilakukannya pemberhentian sementara tersebut adalah menunggu sidang DKPP yang biasanya dilakukan dalam waktu yang relaif lama.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara dan Data Pemilu, Suhardi Soud mengatakan, pembersihan dan penertiban KPPS dan PPK dalam evaluasi tersebut masih berkolerasi dengan pengurangan TPS yang ada karena secara otomatis petugas yang akan digunakan juga akan berkurang. (ami)

PSU. Lantaran banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi. “Kita melihat ada konspirasi yang dibangun KPU Loteng,” sebut Junaidi.

Terkait persoalan tersebut, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH., MH., mengaku pihaknya membatalkan rencana PSU di dua TPS tersebut, bukan tanpa sebab. Dimana sesuai UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu legislatif, PSU bisa dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara berlangsung atas keputusan PPK. Lewat dari itu, maka PSU tidak bisa dilaksanakan.

Aturan tersebut diperkuat

dengan surat edaran (SE) KPU pusat nomor 333/2014. Bahwa dijelaskan, jika ada rekomendasi PSU yang dilayangkan oleh Bawaslu, maka batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat sebelum penetapan rekapitulasi hasil Pileg di tingkat provinsi, yakni tanggal 23 April. Terkait persoalan itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan KPU pusat. Dan, oleh KPU pusat tidak mempersoalkanya. Dengan kata tidak ada peraturan atau keputusan yang dilanggar. Karena semua sudah dijalankan sesuai aturan yang ada. (kir)

Pelaku Kriminalisasi Anak Harus Dihukum Berat Mataram (Suara NTB) Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Joko Jumadi, mengaku terus mendesak aparat penegak hukum agar memperberat hukuman para pelaku kriminal yang mengorbankan anak (kriminalisasi anak). Demikian diungkapkannya kepada wartawan di Gedung Subdit IV Polda NTB, Jumat (9/5).

“Selama ini, vonis dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiaya anak masih ringan. Kalau hukuman penjara, paling banter hanya mencapai 7 tahun dan itu sudah menjadi angka tertinggi. Dan itulah yang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi terkait kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi,” jelas anggota LPA tersebut.

Menurutnya, kasus – kasus kekerasan terhadap anak, khususnya di wilayah NTB sudah menggurita. Salah satu solusi demi menekan angka kekerasan terhadap anak yakni dengan memperberat hukuman kepada tersangka dengan tujuan mendatangkan efek jera. Selain itu, Joko juga sempat menanggapi kasus dugaan sodomi bocah 13 tahun yang kini menjadi korban pelecehan seksual waria. Menurut dugaanya para pelaku memiliki jaringan – jaringan serta muncul dugaan baru bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya terjadi dan menimpa LP (korban).

“Saya menduga kasus kekerasan terhadap anak khususnya pelecehan yang terjadi dan telah diungkap Polda itu ibarat gunung es. Dugaan – dugaan lain bahwa korbannya masih banyak yang belum dapat diketahui.

Syukur korbannya yang ini berani berbicara kepada orang tuanya, biasanya kalau kasus – kaksus seperti itu anak itu bahkan tidak mau dan malah tidak akan berani memberitahu orang tuanya,” jelasnya. Meski demikian, kondisi korban saat ini sudah mulai pulih.

Hanya saja korban masih belum berani masuk sekolah karena masih ada beban moral Joko Jumadi yang harus dipikul LP. (met)

(Suara NTB/met)

Sidik Priamursida

Dugaan Pelanggaran Kode Etik

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Seorang bapak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar berinisial J diduga tega mencabuli anak kandungnya yang baru berumur 4 tahun. Tindakan bejat pelaku ini dilakukan lantaran kesepian setelah lama ditinggal oleh istrinya (ibu tiri koban) merantau ke Malaysia. Tindakan bejat pelaku terungkap setelah mantan istri pelaku (ibu kandung korban) mendapati kemaluan anaknya berdarah setelah dicek di Puskesmas.

Ibu korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian.

Demikian dibeberkan Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursida, Jumat (9/5) kemarin di ruang kerjanya. “Pelaku pencabulan bapaknya sendiri inisial J, korban berumur empat tahun. Ibu korban yang melaporkan kejadian ini ke kami,”ungkap Sidik. Dijelaskan Sidik, orang tua korban sudah lama bercerai. Setelah bercerai dengan ibu korban, pelaku pun kawin lagi.

Sedangkan korban tinggal bersama ibunya bernama Salmiah. Selama menikah dengan istrinya sekarang, pelaku justru ditinggal pergi merantau ke Malaysia. Hal ini menyebabkan pelaku kesepian dan stress sehingga timbul niat kotor mencabuli anak sendiri.

Awal mula pencabulan itu, pelaku menjemput korban di rumah ibunya untuk diajak pulang ke rumah dengan alasan pelaku kangen sama anaknya. Korban pun tinggal selama empat hari di rumah pelaku, setelah itu dipulangkan ke rumah ibunya. Di rumah ibunya korban sempat dimandikan oleh ibunya. Saat dimandikan korban mengerang kesakitan di bagian kemaluannya. Lalu ibunya pun bertanya ke korban, kenapa sakit kemaluannya? Saat itu korban hanya menjawab dengan memanggil nama bapaknya.

Sang ibu yang khawatir lalu mengecek kondisi korban ke Puskesmas. Hasilnya, ternyata ada luka di bagian kemaluan korban. Setelah itu ibu korban langsung melapor ke Polsek Senggigi, tanggal 8 April. ‘’Lalu kasus ini dilimpahkan ke Polres dan ditangani di PPA Polres Lobar,”ujarnya. Setelah itu Polres melakukan visum dan meminta keterangan saksi-saksi. Hasil visumnya juga sama dengan di Puskesmas, terdapat luka robek di bagian kemaluan. Saksi-saksi yang dipanggil kakak korban, tetangga dan orang tua korban sendiri.

Setelah semua jelas, lalu pihaknya melakukan penangkapan pelaku di Senteluk.

Awalnya pelaku tak mengaku melakukan tindakan pencabulan, namun akhirnya setelah beberapa hari ditahan di Polres akhirnya barulah pelaku mau mengaku. Pelaku pun ditahan di Polres sedangkan korban sudah dititip di panti rehablitasi paramita. “Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara,” tegas sidik. Pelaku dikenai pasal 82 undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindung a n anak. (her)

ingga kemitraan dengan masyarakat, khususnya masyarkaat di sekitar hutan juga terus diperkuat. “Kalau hanya mengandalkan petugas pengamanan hutan saja jelas tidak akan bisa maksimal. Jika tidak didukung peran serta masyarakat secara luas,” pungkas Pan Rahayu. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

2NE1 Siapkan Kejutan untuk Indonesia Jakarta (Suara NTB) Grup perempuan asal Korea Selatan 2NE1 menyiapkan kejutan untuk penggemar mereka di Indonesia saat konser di Jakarta pada 8 Juni 2014.

“Tapi kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal kejutan itu,” kata Franki Waroby, humas promotor konser Synergism Entertainment, di Jakarta, Jumat Franki mengatakan grup beranggotakan CL, Minzy, Park Bom dan Sandara Park itu akan tampil beda pada konser pertama mereka di Indonesia, yang merupakan rangkaian konser tur dunia bertajuk “All or Nothing”.

“Karena berbeda manajemen, jadi ya kami tidak membawa serta Winner,” katanya.

Menurut Franki 2NE1 akan membawa serta band untuk mengiringi penampilan mereka di Jakarta. “Mereka bawa live band sendiri. Makanya bagasi mereka mencapai 2 ton,” katanya.

Dalam konser yang akan berlangsung selama sekitar 150 menit, grup yang sudah menelurkan dua album dan beberapa single itu akan membawakan 24 lagu.

Franki menambahkan, anggota band 2NE1 tidak punya permintaan khusus selama berada di Indonesia. Anggota band asuhan YG Entertainment tersebut hanya minta makanan korea dan menginap di hotel bintang lima.

“Mereka minta satu lantai semua dan permintaan biasa soal teknologi dan tata cahaya yang spektakuler,” katanya. (ant/balipost)

2NE1

Yogyakarta Anggarkan Rp 1,1 Miliar untuk Gamelan Yogyakarta (Suara NTB) Seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta pada 2014 ditargetkan memiliki peralatan gamelan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok kesenian untuk berlatih.

(Suara NTB/ula)

KONTROVERSI - Kontes waria se- Pulau Sumbawa dilaksanakan di Kabupaten Dompu. Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari sejak 9-11 Mei ini mengadendakan lomba nyanyi dan busana. Peserta yang terdaftar hingga, Jumat (9/5) kemarin baru 14 orang.

Kontes waria ini seolah melegalkan perilaku trans gender yang selama ini banyak menuai penolakan dari berbagai organisasi Islam di beberapa daerah.

“Saat ini, ada lima kecamatan yang sudah memiliki gamelan. Tahun ini, akan diupayakan penambahan agar semua kecamatan bisa memiliki gamelan,” kata Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Budi Santoso di Yogyakarta, Jumat.

Ia mengatakan lima kecamatan yang sudah memiliki gamelan, adalah Umbulharjo, Gondokusuman, Danurejan, Jetis, dan Ngampilan.

Pada 2014, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta telah menganggarkan dana Rp1,1 miliar melalui APBD Kota Yogyakarta untuk membeli gamelan.

Ini 5 Album Terpilih dari 5 Band di Soundrenaline 2014

Gamelan tersebut akan ditempatkan di enam kecamatan, yaitu Gedongtengen, Gondomanan, Mantrijeron, Mergangsan, Tegalrejo, dan Wirobrajan.

“Sedangkan tiga kecamatan lain, yaitu Kraton, Pakualaman, dan Kotagede akan diusulkan untuk memperoleh gamelan dari Pemerintah DIY,” katanya.

Namun demikian, kata Budi, peralatan gamelan yang diberikan ke kecamatan tersebut tidak lengkap satu set karena kecamatan harus memilih antara dua jenis gamelan.

“Hanya boleh memilih apakah menginginkan gamelan slendro atau gamelan pelog.

Tidak bisa keduanya sekali-

gus,” katanya.

Pada pengadaan 2014, dua kecamatan memilih gamelan pelog dan empat lainnya memilih gamelan slendro.

“Kami sudah menyampaikan paket pengandaan gamelan tersebut ke Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Yogyakarta. Diharapkan pada pertengahan Mei sudah dapat tindak lanjut lelangnya,” katanya.

Berdasarkan rencana umum pengadaan, peralatan gamelan tersebut sudah dapat dinikmati oleh kecamatan mulai pertengahan tahun.

Budi berharap, seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dapat menjadi semacam “pusat kegia-

SOUNDRENALINE 2014 mengusung tema pemilu, yang mana para penikmat musik bisa memilih sendiri album mana yang mereka ingin dengar dari musisi idolanya. Tepat saat ini Pemilu sudah ditutup dan menghasilkan lima album dari lima musisi terpilih.

Sejak 15 April hingga 5 Mei 2014, terhitung sudah 2 ribu voters yang menyumbangkan suaranya untuk Soundrenaline 2014. Mereka

memilih satu dari lima album band ternama di Indonesia.

Yaitu, GIGI, Slank, /rif, Andra and The Backbone dan JRocks.

“Vote sudah ditutup kemarin pada tanggal 5 Mei, sekarang kita sudah punya lagu-lagu yang terpilih,” ujar Novrial Rustam selaku Managing Director KILAU Indonesia di Surabaya Town Square, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/5/ 2014), tulis detik.hot/detik.com.

GIGI terpilih memainkan

(Suara NTB/ist)

TRADISIONAL - sejumlah WNA memainkan gamelan, alat musik tradisional yang semakin "membumi" di Yogyakarta. tan seni dan budaya” di wilayah.

“Setiap hari, selalu ada kegiatan kesenian di wilayah meskipun tidak harus selalu memainkan gamelan,” katanya yang menyebut ada sekitar 700 kelompok kese-

nian di wilayah setempat.

Kecamatan yang sudah memiliki gamelan, kata dia, dapat memanfaatkan peralatan yang diberikan tersebut dengan baik. (ant/balipost)

albumnya di tahun 2009, ‘Gigi’, sedangkan untuk Slank, warga Soundrenaline menginginkan album lawas mereka, ‘Tujuh’. Seakan bisa ditebak, grup glamrock, /rif, diminta memainkan album hits mereka, ‘Radja. Lucunya, Andra and The Backbone dan J-Rocks dipaksa mengulang seluruh lagu di album debutnya, ‘Self-Titled’ dan ‘Topeng Sahabat’.

Ke lima band tersebut nantinya akan memainkan satu album penuh di Soun-

drenaline 2014 kota pertama, Surabaya, Jawa Timur. Beberapa lagu rencananya akan diaransemen ulang oleh para musisi agar memberikan penampilan yang lain daripada biasanya.

Digelar di Lapangan Landmarc, Surabaya, gelaran ke10 Soundrenaline akan dimulai pukul 12.00 WIB, Sabtu (10/5/2014). Acara ini terbuka untuk umum dengan syarat berusia 18 tahun ke atas. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

Antisipasi Tindakan Asusila SEMAKIN maraknya tindakan asusila yang melibatkan oknum civitas pendidikan di sejumlah lembaga pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP di sejumlah daerah membuat khawatir banyak pihak. Sejumlah sekolah pun langsung bereaksi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, salah satunya adalah SDN 2 Cakranegara.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/5), Kepala SDN 2 Cakranegara, Khadijah, S.Pd, mengaku sangat khawatir dengan pemberitaan media akhir-akhir ini terkait dengan tindakan asusila sodomi yang menimpa murid-murid di bawah umur. Ia pun sangat takut, jika kejadian serupa terjadi di lingkungan sekolahnya.

“Saya takut dengar berita-berita itu. Ngeri kalau kita simak jangan sampai terjadi di sini,” ujarnya khawatir.

Untuk mengantisipasi hal itu, Khadijah pun mengaku dalam waktu dekat ini akan mengundang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk memberikan pemahaman kepada warga sekolah terkait dengan kejadian-kejadian itu.

Menurutnya, sejumlah kejadian asusila yang diberitakan di media tersebut kebanyakan berasal dari orang-orang terdekat. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami dan mengetahui apa yang menjadi penyebab, sehingga timbulnya hal itu. Termasuk motif-motifnya seperti apa dan bagaimana cara mencegah supaya jangan sampai terjadi di lingkungan masingmasing.

“Kita banyak yang tidak tahu soal hal tersebut, untuk itu minggu-minggu ini kita ada rencana untuk mengundang LPA datang ke sekolah kasih pemahaman ke semua warga sekolah agar paham sehingga kejadian itu dapat dicegah dari awal,” paparnya. (dys) Khadijah (Suara NTB/dys)

Unram Tetap Berlakukan UKT untuk Mahasiswa Baru Mataram (Suara NTB) Pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2014 ini, Universitas Mataram (Unram) masih akan memberlakukan sistem pembayaran SPP dengan menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru yang tercatat lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Hal itu mengingat UKT merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 tahun 2013 tertanggal 23 Mei 2013.

Pembantu Rektor II Unram Bidang Administrasi dan Keuangan Dr. Hailuddin, Bd, SE, menjelaskan, berdasarkan Permendikbud pasal 1 pada Ayat (1) tersebut, UKT ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 5 (lima) kelompok grade dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu, kelompok I, II, III, IV dan V. Ia menilai, pemberlakuan UKT bagi mahasiswa sematamata untuk memenuhi rasa keadilan mahasiswa karena dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan dikenakan biaya sesuai dengan tingkat kemampuannya.

“UKT ini semata-mata untuk memenuhi rasa adil mahasiswa, mereka akan bayar sesuai dengan tingkatnya. Ada mahasiswa yang dapat tingkat I, II dan sebagainya. Pokoknya sesuai kemampuan,” ujarnya.

Diterangkan Hailuddin, untuk setiap tingkat atau grade, mahasiswa akan membayar perkuliahan dengan jumlah yang berbeda-beda. Untuk mahasiswa yang berada pada tingkat I atau tingkat yang paling rendah, setiap mahasiswa akan membayar mulai dari 0 sampai 500 ribu. Sedang tingkat ke II, mahasiswa akan membayar mulai dari 500 sampai 1 juta.

Untuk tingkat ke III, mahasiswa akan membayar dengan kisaran 1 sampai 2 juta, sementara untuk tingkat ke IV mahasiswa membayar antara 2 sampai 3 juta dan untuk tingkat ke V mahasiswa membayar dengan kisaran 3 sampai 4 juta.

Untuk menentukan setiap tingkatan grade, pihaknya akan melakukan rekap data biodata masing-masing mahasiswa berdasarkan kemampuannya. Setelah itu memvalidasi data tersebut, pihaknya akan turun ke lapangan guna melihat secara langsung kondisi objektif masing-masing mahasiswa.

“Kita cek ke lapangan apakah mereka bohong atau tidak sesuai dengan data yang mereka serahkan, karena ada juga yang kita temukan ternyata tidak sesuai dengan data yang diserahkan dengan kondisi lapangan. Kalau yang terjadi seperti itu, kita tidak segan-segan untuk mengenakan grade tinggi bagi yang ketahuan, karena dari awal saja m e r e k a sudah bohong,” akunHailuddin (Suara NTB/dok) ya. (dys)

Halaman 10

Kasus UN Harus Dituntaskan Mataram (Suara NTB) – Kasus beredarnya kunci jawaban saat ujian nasional (UN) jenjang SMP yang menjadi pemberitaan media akhir-akhir ini mendapat perhatian serius DPRD NTB. Mereka menuntut, kasus tersebut harus diklarifikasi dan dituntaskan.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, TGH. H. Hazmi Hamzar, ketika diwawancarai Suara NTB, Jumat (9/5), mengata-

kan beredarnya kunci jawaban tersebut bisa merugikan banyak pihak, terutama siswa. “Oleh sebab itu harus

”

Pihak kepolisian kita harapkan berusaha maksimal menemukan pelaku penyebaran kunci jawaban tersebut dan bertindak tegas Hazmi Hamzar

(Suara NTB/dok)

dituntaskan,” ujarnya.

Menurutnya, pihak kepolisian harus berusaha maksimal dalam menyelesaikan kasus tersebut karena apa yang terjadi bukanlah permasalahan sepele. Hasil UN dinilai sangat berpengaruh terhadap psikologi siswa dan keluarga siswa. “Pihak kepolisian kita harapkan berusaha maksimal menemukan pelaku penyebaran kunci jawaban tersebut dan bertindak tegas,” katanya.

Ditambahkannya, tersebarnya kunci jawaban yang dinilai beberapa pihak memiliki persentase kebenaran 30 persen tersebut akan membuat siswa dan keluarga siswa menjadi gelisah. “Dengan keadaan demikian, jangan sampai ada pihak yang dirugikan terutama

siswa dan keluarganya,” ujarnya mengingatkan.

Politisi dari PPP ini pun mengimbau kepada siswa dan keluarga siswa supaya tetap tenang dan tidak gelisah.

Dalam arti, apakah siswa yang ketahuan membawa kertas contekan bisa diberikan kebijakan UN ulang atau tidak, bisa diatur kebijakannya oleh pemerintah. “Jika terbukti memang kunci jawaban yang beredar digunakan, maka jawaban siswa tentu bukan yang sebenarnya.

Bagaimana kebijakan ke depan tentu pemerintah akan pikirkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kunci jawaban beberapa mata pelajaran beredar ketika pelaksanaan UN siswa SMP di kota Mataram berlangsung. Kunci jawaban tersebut kemudian diamankan oleh Ombudsman. Pihak Ombudsmen kemudian menilai kunci jawaban yang be-

redar memiliki persentase kebenaran 30 persen hingga 50 persen setelah dicocokkan dengan soal UN. Dari pencocokan dan tingkat persentase kebenaran tarsebut, Ombudsman mengklaim adanya indikasi kebocoran soal UN dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Sementara pihak Pemkot Mataram seperti disampaikan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sejauh ini menilai ada pihak tidak bertanggung jawab yang ingin menjebak siswa.

Pemkot sejauh ini percaya soal ujian tidak bocor, karena kebenaran kunci jawaban hanya 30 persen. Keyakinan pemkot bahwa siswa tidak menggunakan kunci jawaban yang beredar, karena semua sekolah telah mengimbau kepada siswa agar tidak percaya lalu kemudian menggunakan kunci jawaban yang beredar saat UN berlangsung. (ami)

Belum Terima TPG

Pemerintah Beri Dana Tambahan Penghasilan PNSD Sebesar Rp 250 Ribu Jakarta (Suara NTB) Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 945,865 miliar untuk dana tambahan penghasilan (DTP) bagi guru yang belum belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun anggaran 2014. Setiap guru akan mendapatkan DTP Rp 250.000 setiap bulan yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan. Pemberian DTP ini belum termasuk gaji ke-13.

Ketentuan mengenai alokasi DTP PNSD dan pedoman pembayarannya itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2014 yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri pada 29 April 2014.

Dalam PMK itu disebutkan, DTP PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan ketentuan perundangundangan. “DTP dimaksud dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD,” terang Menkeu mengutip Pasal 1 Ayat (2) PMK itu, dalam release yang diterima Jumat (9/5).

Adapun mekanisme pembayarannya, lanjutnya, dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Selanjutnya, daerah yang membayarkan kepada masing-masing guru dengan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PMK ini juga menjelaskan, penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: triwulan I paling lambat April, triwulan II paling lambat Juni 2014, triwulan III paling lambat September 2014

dan triwulan IV paling lambat November 2014.

Dalam Pasal 4 ayat (4) PMK ditegaskan, penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan II sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah pemerintah daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

DTP Guru PNSD yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi, menurut PMK ini, pemerintah daerah melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan. Sementara dalam hal DTP Guru PNSD tidak tersalur sesuai setelah realisasi pembayaran pemerintah provinsi sesuai triwulanan, akan menjadi penambahan pagu pembayaran triwulan berikutnya.

“DTP Guru PNSD yang tidak disetorkan hingga pada akhir tahun akan diperhitungkan dengan alokasi DTP Guru PNSD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya,” terangnya.

PMK ini juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan realisasi penyaluran DTP Guru PNSD pada minggu pertama Agustus 2014 untuk Semester I/2014, dan April 2015 untuk realisasi semester II/2014. Pemerintah Daerah penerima DTP Guru PNSD yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 dikenakan sanksi penundaan penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan II Tahun Anggaran 2015.

Hal ini sesuai Pasal 100. (ant/bali post)

(Suara NTB/cem)

ISTIGHOTSAH - Jelang US, SDN 37 Cakranegara menggelar istighotsah bersama orangtua dan komite sekolah, Jumat (9/5).

Jelang US

SDN 37 Cakranegara Gelar Istighotsah Mataram (Suara NTB) – Jelang pelaksanaan ujian sekolah (US) bagi siswa SD tanggal 19 Mei 2014 mendatang, sejumlah sekolah terus melakukan persiapan. Salah satunya, SDN 37 Cakranegara dengan menggelar istighotsah bersama siswa, wali murid dan komite sekolah, Jumat (9/5) kemarin.

Kepala SDN 37 Cakranegara, Hj. Sri Suhartini, S.Pd, menjelaskan, istighotsah dengan melibatkan orangtua siswa dan komite sekolah sebagai ikhtiar untuk pelaksanaan US yang akan diikuti siswa pada 19 Mei mendatang. Selain itu, pelaksanaan istighotsah tersebut, melatih karakter serta menumbuhkan iman dan

taqwa siswa. “Ini bentuk ikhtiar kita bersama orangtua dan komite sekolah, untuk ujian mendatang,” terangnya.

Sebanyak 53 siswa kelas VI akan mengikuti ujian. Untuk itu, mereka telah dibekali dengan sejumlah persiapan, seperti melakukan pengayaan kepada siswa dengan membahas soal – soal ujian. Kedua, les secara rutin. ‘’Terakhir, mengikuti try out atau percobaan baik diselenggarakan oleh sekolah dan Pemerintah Kota Mataram,’’ terangnya.

Diakuinya, terjadi peningkatan signifikan terhadap kelulusan siswa mengikuti ujian percobaan. Kendati demikian, Suhartini berharap, siswa lantas tidak

boleh puas dan harus tetap memotivasi diri untuk terus belajar. “Alhamdulillah, kita ada peningkatan try out kedua,”akunya.

Yang masih menjadi kendala, ujarnya, pengaruh teknologi dan aktivitas bermain siswa yang tidak bisa dikontrol. Hal inilah peran aktif orangtua, menjadi harapan pihak sekolah, untuk sama–sama membantu mengawasi, sehingga, berdampak positif pada kualitas kelulusan siswa.

Kepala sekolah yang baru tiga bulan menjabat ini berharap, peserta didiknya dapat lulus 100 persen serta tetap meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. (cem)

SMAN 7 Mataram Lestarikan Kesenian Gendang Beleq Gendang Beleq merupakan salah satu musik kesenian khas masyarakat suku Sasak Lombok.

Secara turun temurun, masyarakat masih mengenal kesenian Gendang Beleq sebagai musik pengiring pada berbagai prosesi adat masyarakat suku Sasak, seperti pernikahan, nyunatan dan lain sebagainya.

PERKEMBANGAN kesenian musik Gendang Beleq seiring dengan perubahan zaman tidak saja mencerminkan jenis musik ini sebagai hasil kebudayaan atas ide dan pikiran masyarakat setempat, namun juga mencerminkan gambaran kehidupan lokal masyarakat suku Sasak yang penuh dengan kebersamaan, keberanian, sekaligus juga kesahajaan.

Dimainkan setidaknya 20 sampai 30 orang mencerminkan eratnya rasa kebersamaan yang harus terus dipupuk seiring dengan bertautannya irama antaralat musik yang dimainkan oleh pemainnya. Genderang dan tabuhan gendang yang menggema menunjukkan keberanian dan kegagahan masyarakat suku Sasak.

Tidak itu saja, dengan tampil sebagai pengiring di sejumlah prosesi adat mencerminkan sikap hidup bersahaja masyarakat, meski mereka di satu sisi adalah masyarakat yang berani dan gagah. Setidaknya, filosofi itulah

(Suara NTB/dys)

POSE - Personel tim Gendang Beleq SMAN 7 Mataram berpose dalam sebuah acara di Mataram beberapa waktu lalu. yang menjadi semangat para pemain Gendang Beleq SMAN 7 Mataram untuk melestarikan kesenian musik Gendang Beleq di sekolah mereka.

Pembina kesenian musik Gendang Beleq SMAN 7 Mataram, Lalu Wirabakti, Jumat (9/ 5) mengungkapkan akan terus melakukan pembinaan terhadap kesenian musik Gendang Beleq. Hal itu mengingat kesenian musik Gendang Beleq merupakan warisan karya leluhur yang tidak boleh dilupakan begitu saja oleh generasi masa kini.

Tidak hanya itu, kesenian musik Gendang Beleq juga mempunyai nilai filosofi yang tinggi yang bisa dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang cukup relevan meski di tengah gempuran globalisasi.

Di SMAN 7 Mataram, Lalu Wirabakti dipercaya menjadi pembina kesenian musik Gendang Beleq dan telah melahirkan banyak angkatan dan generasi

setiap tahunnya. Hal itu juga tidak terlepas dari peminat dan antusiasme siswa untuk masuk menjadi anggota kesenian musik Gendang Beleq yang kini masuk sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler favorit.

Berkat ketelatenannya dalam membina, berbagai tropi pada sejumlah kejuaraan pernah dibawa pulang ke sekolah seperti juara III pada kejuaraan sekehe se-Pulau Lombok yang diselenggarakan oleh Polda NTB, juara I pada kejuaraan sekehe tingkat pelajar se-Kota Mataram, juara II pada kejuaraan sekehe yang diadakan oleh Fakultas Hukum Unram. Berkat prestasi itulah, kesenian musik Gendang Beleq SMAN 7 Mataram kerap dipercaya untuk mengisi sejumlah acara penting seperti diundang oleh Pemprov pada peringatan Hardiknas 2014 belum lama ini, diundang oleh Kantor bahasa NTB, dan sejumlah kegiatan-kegiatan di Kota Mataram. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

Barcelona Ujung tombak Barcelona, Pedro Rodriguez mengatakan Blaugrana akan fokus melawan Elche sebelum melawan Atletico Madrid.

Kesempatan Barcelona untuk memenangkan gelar Liga Spanyol masih terbuka. Real Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Valladolid (7/5).

Hasil tersebut membuat Barca berada di posisi dua klasemen dengan 85 poin. Berbeda tiga poin dengan Atletico (88) dan satu poin dengan Madrid (84).

Itu berarti jika Barca ingin peluang juara tetap terbuka, Messi dkk harus menang lawan Elche (11/5) sebelum bermain dengan Atletico (18/5).

“Gelar liga bergantung pada pertandingan melawan Elche. Tidak ada gunanya memikirkan Atletico jika kami tidak mengalahkan Elche.”

“Peluang kami 50-50 untuk

memenangkan gelar. Atletico Madrid unggul dalam jumlah poin tetapi kami akan bermain melawan mereka di kandang.”

“Kami diberi kesempatan dan tidak boleh gagal,” kata Pedro seperti dilansir di FootballEspana. “Kami akan mencoba untuk menang lawan Elche jadi kami tetap bisa berjuang untuk gelar Liga Spanyol.”

“Dia (Tata) telah menyuntikan semangat kepada kami. Semua ada di tangan kami dan tak akan termaafkan jika kami tidak mengambil kesempatan ini.” (ant/bali post)

Mourinho Didenda 10.000 Pound London Mulutmu Harimaumu. itu ungkapan yang tepat untuk pelatih Chelsea Jose Mourinho. Karena melontarkan komentar mengenai kualitas kepemimpinan wasit, Mourinho dikenakan denda oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sebesar 10.000 pound.

Jose Mourinho dikenakan denda s e b e s a r 10.000 pound

Yan Absen di Batam Triathlon Internasional

atau sekitar Rp190 juta akibat komentar yang dilontarkan kepada wasit Mike Dean dan Mike Riley setelah Chelsea dikalahkan Sunderland bulan lalu. Pelatih asal Portugal ini mengatakan penampilan Dean “luar biasa” dan “fantastik”.

“Apa yang mereka lakukan sepanjang musim ini fantastik, khususnya ketika melibatkan tim dalam perebutan gelar beberapa bulan terakhir, benar-benar penampilan fantastik,” kata Mourinho seperti dikutip di Sky Sports.

Chelsea dikalahkan Sunderland 1-2 di Stamford Bridge (19/4). Karena kekalahan tersebut rekor 78 pertandingan tak terkalahkan Chelsea putus.

Sementara dalam laman resminya FA mengatakan, “Menyusul sidang Komisi Regulasi Independen, Jose Mourinho dikenakan denda 10.000 pound karena komentar yang dilontarkan setelah Sunderland mengalahkan Chelsea pada 19 April.”

Mourinho didakwa FA karena komentarnya yang meragukan integritas wasit Mike Riley. Komentarnya juga

diduga mengganggu dan tidak pantas. Pelatih yang mendapat julukan The Special One pun mengatakan bahwa FA tidak punya rasa humor.

“Setiap kali saya bicara pasti ada konsekuensi,” kata Mourinho. “Walaupun saya katakan penampilan wasit menakjubkan itu dijadikan alasan untuk mendakwa saya.”

“Saya tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak merasa bebas. Jika Anda menginginkan konferensi pers yang lebih baik silakan bicara dengan FA.” Sebelumnya Mourinho juga pernah dikenakan denda karena kasus serupa. Mourinho melontarkan komentar pada wasit yang memimpin laga Chelsea kontra Aston Villa pada 15 Maret 2014.

Mourinho yang mengajukan banding membayar 8000 pound ditolak Komisi Regulasi Independen. (ant/bali post)

Paul Pogba Bertahan di Juventus Roma Agen Paul Pogba meluruskan masa depan pemain 21 tahun ini di Juventus, walaupun pemain itu diincar klubklub besar seperti PSG dan Barcelona. Gelandang Prancis ini mengaku

dapat menikmati berlaga bersama The Old Lady.

Pernyataan tersebut diklarifikasi oleh Mino Raiola yang bertindak sebagai agen Pogba.

“Pogba tidak akan pindah ke PSG dan Juventus telah mempertimbangkan tidak akan melego Pogba di bursa transfer. Ini langkah penting,” kata Pogba seperti dilansir di Sky Sports.

“Saya berbicara dengan klub minggu lalu dan mereka tidak akan menjual Pogba.

Paul senang dengan semua hal di sini.” Pogba bergabung dengan Juventus pada Agustus 2012 setelah menolak menandatangani kontrak yang disodorkan Manchester United. (ant/bali post)

Ferdinand Tidak Berniat Pensiun Rio Ferdinand

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon NTB, Yan Bahtiar mengaku akan absen di Kejuaraan Triathlon Internasional di Batam 20 Mei mendatang. Juara triathlon Sungai Liat ini mengaku belum begitu prima untuk tampil di event bergengsi tersebut, usai pulang dari triathlon di Palembang Maret lalu.

“Abis mengikuti kejuaraan triathlon di Palembang bulan Maret lalu kondisi badan saya masih lemas, dan sepertinya saya belum bisa tampil di kejuaraan triathlon di Batam,” ucapnya saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (9/5) kemarin.

Dikatakannya, saat ini dia membutuhkan waktu satu Minggu untuk menjalani terapi pengobatan agar bisa mengembalikan kondisi fisiknya ke kondisi semula. Namun bila kondisi sudah kembali dia belum ingin tampil di kejuaraan triathlon internasional, sebab dia ingin mempersiapkan diri mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX di Mataram, 15 – 21 Juni mendatang.

Diakuinya fokus persiapan saat ini tidak untuk kejuaraan triathlon.

Namun dia ingin fokus mengikuti pertandingan atletik di Porprov NTB IX 2014. Ia akan mengikuti nomor lari 5.000 meter dan 10.000 meter.

Peraih medali emas di nomor 3.000 Meter Halang Rintang (HR) pada PON XVII di Kalimantan Timur (Kaltim) 2008 ini menjelaskan, selain menyukai triathlon, dia juga belum ingin pensiun dari atletik. Dia berjanji ingin mempersembahkan dua medali emas di Porprov NTB 2014. “Saya belum ingin pensiun dari atlet atletik, karena saya rasa masih punya peluang untuk menjuarai Porprov NTB,” akunya.

Lanjutnya, karena nomor 3.000 m HR spesialisnya tidak diperlombakan di Porprov NTB dia akan turun di nomor 5.000 meter dan 10.000 meter. Dia sendiri mematok dua medali emas di dua nomor tersebut. Obsesi untuk meraih dua emas di Porprov NTB memang cukup beralasan mengingat tidak banyak pesaing yang mampu mengunggulinya di dua nomor tersebut.

Ridwan yang bakal menjadi lawan terberat diakuinya tidak akan turun di nomor jarak jauh sebab Ridwan akan fokus di nomor 1.500 dan 800 meter PON XVIII 2012 lalu. (fan)

Pedro Rodriguez

London Rio Ferdinand menegaskan dirinya tidak berniat pensiun bahkan jika mantan bek timnas Inggris itu harus meninggalkan Manchester United pada musim panas.

Kontrak Ferdinand dengan United habis pada akhir musim ini dan belum ada indikasi dirinya akan ditawari perpanjangan kontrak setelah menghabiskan musim sebagai sosok yang tidak menjadi pilihan utama pelatih David Moyes, yang dipecat bulan lalu.

Pria 35 tahun itu tidak masuk tim inti untuk pertandingan kandang terakhir United melawan Hull di bawah asuhan pelatih sementara Ryan Giggs, yang kelihatannya akan digantikan pelatih Belanda Louis van Gaal setelah Piala Dunia.

Namun Ferdinand, yang didatangkan United dari Leeds pada Juli 2002 dengan biaya transfer 30 juta pound, merasa dirinya masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan, terlepas dari apakah masa depannya masih akan diisi di Old Trafford atau tidak.

“Saya bugar, saya sehat, dan saya ingin terus bermain,” kata Ferdinand, yang akan menjadi bagian dari tim peliput Piala Dunia BBC di Brazil.

“Saya telah berbicara dengan banyak teman di permainan ini dan mereka semua mengatakan hal yang sama - tetap bermain selama mungkin semampu Anda.”

“Klub saat ini berada dalam posisi di mana mereka benar-benar tidak mampu membuat keputusan-keputusan apapun mengenai berbagai hal.”

“Bagi saya untuk mengatakan saya ingin melakukan hal ini atau itu tidak relevan, karena kami harus melihat siapa yang menjadi pelatih baru dan kotak-kotak akan bergerak dari sana.”

“Saya hanya menginginkan solusi terbaik untuk klub. Apapun itu, maka saya akan menghormatinya. Setelah itu saya terbuka kepada tawaran-tawaran.”

“Namun saya akan lebih memilih menunggu dan melihat apa yang terjadi di United, dan kemudian akan ada keputusan yang diambil.”

Demikian laporan AFP. (ant/ bali post)

Paul Pogba

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pelari unggulan NTB, Sudirman Hadi dan Muhadir Muhammad diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dua medali emas untuk NTB di Kejurnas Atletik Remaja dan Junior di Jakarta.

Pasalnya kedua atlet muda ini sealu mempersembahkan prestasi terbaik di kejurnas atletik level nasional.

Hal ini disampaikan oleh Pelatih Atletik NTB, Akrin saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat kemarin. “Saya rasa kita punya dua atlet yag bisa menyubangkan dua emas di kejurnas nanti, mereka adalah Sudirman Hadi dan Muhadir Muhammad,”ucapnya.

Dikatakannya, proyeksi dua medali emas pada dua atlet tersebut tidaklah berlebihan mengingat mereka pernah menyumbangkan emas di kejuraan aletik level nasional tingkat pelajar. Muhadir Muhammad adalah atlet peraih medali emas di nomor 400 meter gawang putra di popnas di Jakarta 2013 lalu. Demikian halnya Sudirman Hadi salah satu atlet NTB yang pernah menyumbangkan medali emas di level Internasional. ‘’Di Asian School tahun 2013 lalu Sudirman Hadi mempersembahkan medali emas di nomor 100 meter putra, dan tidaklah berlebihan bila kita memproyeksikan medali emas padanya,” jelasnya.

Berbagai prestasi nasional yang diukir oleh dua atlet itu kata Akrin membuat kedua atlet itu dipanggil mengikuti Pelatnas PRIMA Pratama di Jakarta. Hasil latihan selama di Pelatnas membuat prestasi kedua atlet menunjukan peningkatan, sehingga cukup realistis bila dirinya mematok terget dua emas lewat dua atlet unggulan itu.

Target tersebut tidak berarti atlet NTB lainnya tidak punya peluang mengukir prestasi. Namun, hasil itu menjadikan tolak ukur target NTB mengikuti kejurnas remaja dan junior di Jakarta dalam waktu dekat ini.

Lanjutnya, hasil seleksi 67 atlet atletik yang dilaksanakn oleh PASI NTB belum lama ini terdapat sedikitnya dua atlet yang melampui limit waktu standar mengikuti kejuaraan nasional. Selain itu lebih dari 5 atlet yang mendekati limit standar mengikuti kejuaraan nasional.

“Rencananya para atlet yang melampui dan mendekati limit waktu stadar kejurnas akan kita kirim mengikuti kejurnas atletik remaja dan junior,”ungkap Bendaharap PASI NTB, H. Amir yang dihubungi Suara NTB belum lama ini. (fan)

Barcelona akan Fokus Lawan Elche

(Suara NTB/ist)

Sudirman dan Muhadir Diproyeksikan Sumbang Dua Emas

SUARA NTB

Sabtu, 10 Mei 2014

Halaman 12

Diduga Bunuh Diri

Mayat Humaidi Ditemukan di Pantai Cemara Giri Menang (Suara NTB) Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan terdampar nelayan Cemara saat memancing di Pantai Keramat, Dusun Cemare Lembar sekitar pukul 18.00 Wita. Mayat ini diduga bernama Humaidi (35), asal Peseng Lombok Tengah. Dugaan sementara korban bunuh diri, karena stres.

Informasi dihimpun Suara NTB, penemuan mayat ini ditemukan oleh Rahmad nelayan Cemara, pada hari Jumat sekitar pukul 18.00. Penemuan mayat ini sempat menghebohkan warga sekitar yang menyaksikan. Penemuan

RUPA - RUPA

(Suara NTB/her)

MAYAT - Mayat Humaidi (35) warga Peseng, Loteng ditemukan terdampar di Pantai Cemara. mayat ini pun langsung dilaporkan ke Polsek Lembar.

Tak berapa lama, aparat dari Polsek Lembar, dipimpin langsung Kapolsek I Wayan Wendra tiba di TKP. Aparat pun langsung membawa korban ke Rumah Sakit Gerung untuk diperiksa lebih lanjut.

Kapolsek Lembar Wayan Wendra menuturkan, setelah tak lama mayat ini di Rumah Sakit kemudian keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarga mendatangi rumah sakit. Keluarga korban

lalu memeriksa mayat korban.

Setelah dicocokkan ciri-ciri dan identitas korban, ternyata korban merupakan salah satu anggota keluarganya. “Mayat langsung dibawa pulang,� ujarnya.

Menurut keterangan keluarga korban yang datang ke Rumah Sakit Gerung, korban sekitar beberapa hari kemarin pulang dari Bali. Namun setelah dijemput, ternyata korban tak ditemukan. Barulah setelah ditemukan mayatnya keluarga korban bisa bertemu. (her)

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Sabtu, 10 Mei 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

Halaman 14

CERPEN

Karmin dan Para Hantu Oleh: Syarif Husni Karmin tak pernah tahu seperti apa rupa hantu sebenarnya. Dahulu, ketika ia masih kanak-kanak, Amaqnya pernah bercerita tentang Papuq Baloq. Namun Papuq Baloq bukan hantu. Ia hanya arwah leluhur. Jadi, penampakkannya, ya pasti sama dengan penampakkan arwah leluhur itu ketika masih hidup, tidak berubah. Itu yang diyakini Karmin.

PERNAH juga ia mendengar tetangganya, Parjo, bercerita bahwa ia melihat hantu dalam perjalanan pulang dari bangket. Parjo bercerita bahwa ia melihat sosok tinggi besar, hitam, penuh bulu-bulu kasar. Karmin masih ingat, Parjo menyebutnya Gandaruwo.

Seminggu sebelum inipun, Karmin mendengar, salah seorang pemuda di desa tetangga melihat sosok yang menyeramkan ketika ia sedang patroli siskamling. Sosok itu konon muncul di ujung gang yang gelap, dan berjalan tanpa menyentuh tanah. Sebagian orang menyebutnya Leaq. Sebagian lagi menyangkut-pautkannya dengan sosok Buto Ijo seperti yang sering muncul di televisi-televisi hitam putih mereka.

Namun, bagi Karmin, hantu tidaklah serupa Papuq Baloq, Gandaruwo, Leaq, apalagi Buto Ijo seperti yang diceritakan Amaq, atau seperti yang dituturkan Parjo, atau seperti yang dilihat pemuda di kampung sebelah, atau seperti yang sering nongol di sinetron-sinetron di televisi. Karmin memiliki pemahaman tersendiri tentang hantu.

Keyakinan yang ia tanam sejak dua puluh lima tahun yang lalu.

Keyakinan yang beberapa hari terakhir kembali terusik!

Maka, pikiran Karmin melayang ke masa dua puluh lima tahun yang lalu. Waktu itu, Baiq, putri semata wayangnya tiba-tiba panas dan kejang-kejang. Kata istrinya, anak mereka ‘nemu. Sebab itu, Karmin waktu itu cukup memanggil tetangga yang pintar. Baiq dibacakan mantra, lalu ia akan tertidur pulas pada malamnya. Hari berikutnya, Baiq akan panas dan kejang-kejang lagi, terutama menjelang adzan magrib ketika ufuk barat kemerahmerahan oleh semburat senja.

Konon, pada waktu jelang magrib itulah, hantu suka mengganggu anak-anak. Dan ketika Baiq kembali panas sore seperti itu, Karmin akan memanggil tetangga lagi. Baiq dimantra lagi, dan malamnya ia akan kembali tertidur pulas.

Sampai suatu ketika, seorang bidan desa yang diutus dari kota memeriksa Baiq di rumah gubuk mereka. Bidan itu bilang Baiq sakit, dan harus dirawat di rumah sakit di kota. Bidan yang cantik itu memberikan kertas dengan tulisan yang tak bisa Karmin baca. Katanya itu surat rujukan ke puskesmas atau rumah sakit kota. Baiq harus segera dirujuk, begitu pesannya.

Malam sepeninggal bidan desa nan cantik itu, Baiq kembali panas.

Karmin dan istrinya panik. Karena tidak memungkinkan membawa Baiq ke puskesmas atau rumah sakit, maka Karmin memanggil tetangga. Baiq kembali diobati tetangga dengan mantra-mantra, daun sirih, bawang putih, dupa, dan menyan. Malam itu, setelah Baiq mulai tenang, tetangganya kembali menceritakan bahwa Baiq dirasuki hantu. Waktu itu, Karmin hanya mengangguk walau segenap keyakinannya belum sepenuhnya percaya akan hal itu.

Dua minggu setelah mengalami panas dan kejang-kejang, Baiq meninggal dunia. Siang malam Karmin merenung dan menerawang, mencoba menerka sketsa hantu yang diceritakan Parjo dan para tetangga. Mungkinkah hantuhantu itu yang membuat Baiq sakit lalu meninggal? Namun, entah mengapa, hingga hari ini Karmin belum sepenuhnya yakin akan berbagai cerita yang pernah mampir di liang telinganya. Baginya, hantu itu adalah sosok yang dahulu pernah datang ke gubuknya, dua puluh lima tahun yang lalu, persis dua minggu sebelum putri sematang wayangnya yang baru berusia beberapa tahun tersebut meninggal. Dan sosok itu, belakangan ini kembali muncul, bahkan lebih banyak dan rame-rame!

Waktu itu, sosok itu datang menyambangi kampung Karmin. Ia mengumpulkan warga dan berpidato. Ia bicara tentang ekonomi masyarakat yang tak bergerak dari titik terendah. Ia juga bicara tentang pendidikan yang tak majumaju. Ia juga bicara tentang layanan kesehatan yang tak menjangkau semua masyarakat. Ia kemudian memberi janji bahwa kelak, ketika dirinya duduk di kursi di ibukota propinsi, ia akan kembali menyambangi kampung Karmin untuk mewujudkan janjinya.

Karmin begitu yakin dan terpesona dengan sosok tersebut. Maka ketika kumpulan orang-orang bubar, Karmin menyambangi sosok itu. Karmin bercerita tentang kondisi Baiq. Ia kemudian sempat menengok Baiq, dan berjanji akan membantu biaya rumah sakit untuk Baiq. Maka dengan sepenuh keyakinan, keesokkan harinya, Karmin merujuk Baiq ke rumah sakit kota. Tiga hari di rumah sakit, nyawa Baiq tak tertolong. Tagihan rumah sakit memaksa Karmin menggadaikan sepetak sawahnya ke tetangga. Sawah satu-satunya warisan keluarga, sumber penghidupan keluarganya.

Sementara itu, beberapa bulan kemudian, Karmin mendapat kabar bahwa sosok yang saban hari pernah menyambangi kampungnya kini telah jadi pejabat. Dan seolah lupa arah jalan, kampung Karmin tak pernah lagi dikunjungi!

Maka Karmin memiliki definisi lain tentang hantu. Bukan seperti Papuq Baloq, bukan pula macam Gandaruwo yang diceritakan Parjo, atau Leaq yang dilihat pemuda desa sebelah, apalagi macam Buto Ijo yang muncul di televisi, tetapi mungkin ia mirip sosok yang berpidato di lapangan desa beberapa tahun yang lalu!

Keyakinan akan sosok asli hantu yang Karmin benamkan dalam batok kepalanya semakin kuat ketika Sumiati, putri keduanya harus rela menjadi pekerja panggilan di rumah dan warung tetangga sejak ia menamatkan SMP beberapa waktu yang lalu. Sumi, begitu ia biasa memanggil anaknya tersebut, bekerja apa saja : mencuci pakaian, menyetrika, memasak, menja-

di buruh di sawah tetangga, dan pekerjaan sejenis yang bisa ia lakoni di usianya yang menjelang dua puluh tahun. Kerapkali, Karmin termenung dan sedih ketika memandangi raut lelah Sumi sepulang dari tempatnya bekerja. Seharusnya Sumi bersekolah, melanjutkan SMA di kabupaten. Namun, keterbatasan ekonomi keluarga membuatnya harus mengubur mimpi itu. Karmin dan istrinya tak mampu berbuat apa-apa. Sejumlah tagihan uang seragam dan lain-lain di SMA kabupaten yang katanya gratis itu membuat kepala Karmin dan istrinya puyeng, tak bisa diajak berpikir.

Dan siang itu, sepulang menengok tanaman tembakau yang digarap di sawah salah seorang ketua RT yang berbaik hati padanya – yang tentunya dengan sistem bagi hasil - Karmin bertemu Parjo di batas desa.

“Mau ikut kampanye, Min?” sapa Parjo tiba-tiba.

“Kampanye?” Karmin sedikit kaget.

“Itu ada caleg datang ke kampung kita. Orang ramai kumpul di lapangan. Mau ikutan?”

“Tembakau harus disemprot, gak sempat ke lapangan” “Coba aja tengok sebentar, siapa tahu nanti Sumi bisa kembali sekolah..”

Urusan tembakau sebenarnya jauh lebih penting bagi Karmin. Ia tak mampu membayangkan bagaimana kalau tanaman tembakaunya gagal panen. Namun, kalimat terakhir yang baru saja dilontarkan Parjo membuat Karmin berkeinginan untuk berkumpul di lapangan desa. Ya, barangkali nanti Sumi bisa kembali bersekolah.

Siapa sangka, sekolah di kabupaten nanti akan benar-benar gratis.

Tidak ada uang seragam, atau iuran ini itu.

“Kapan pertemuannya?” lanjut Karmin nampak lebih bersemangat.

“Sekarang Min, sekarangg...” sahut Parjo sembari berjalan menuju lapangan desa, meninggalkan Karmin yang masih mematung.

“Parjo, tunggu aku....” kejar Karmin.

Dan siang itu makin terik. Namun langkah Karmin dan sahabatnya Parjo tak surut menuju lapangan desa. Mereka penasaran dengan sosok yang ditonton banyak orang di sana.

“Sumi ke mana, Min?” tanya Parjo.

“Biasa, dipanggil nyuci ke rumah Bu Haji Komar..”

“Kasihan anakmu Min. Seharusnya dia sekolah..” celetuk Parjo.

“Justru untuk itu kita ke lapangan. Aku akan tanyakan apa benar sekolah di kabupaten gratis!”

Karmin bersemangat. Parjo menatap wajah sahabatnya itu. Kehidupan memang terlampau kejam pada orang-orang macam mereka.

Sementara itu, orang-orang di lapangan berkerumun tak ubahnya semut yang mengerubungi sisa-sisa kopi bideng yang dihidangkan istri Karmin di gubuk mereka. Mereka

mengerubungi sebuah panggung kecil yang berhadapan dengan gerbang lapangan. Karmin dan Parjo ikut berdesak-desakan, terkadang saling dorong.

“Kita butuh pelayanan kesehatan yang merata, dari kota hingga ke dusun-dusun. Tidak boleh lagi ada warga sakit yang tak tertangani. Pelayanan kesehatan gratis..!!” sosok yang dikerubungi banyak orang itu berteriak dengan microphone dan speaker yang memecahkan telinga. Entah kenapa, ditengah kerumunan orangorang, darah Karmin berdecak.

Wajah Baiq dan tangisan istrinya dua puluh lima tahun yang lalu memenuhi kepalanya. Karmin mencoba mengenali wajah itu, namun kepala-kepala yang berjejalan di depannya menutup penglihatannya.

Karmin menyibak kerumunan orang-orang tersebut, dan berusaha sebisa mungkin untuk berada tepat di bawah panggung.

“Saat ini, masih banyak anakanak kita yang tak bersekolah. Kenapa? Karena biaya pendidikan ma-

hal...” suara dari atas panggung itu membuat Karmin makin penasaran.

“Seandainya bapak-bapak, ibuibu, semuanya memilih saya nanti, maka sekolah akan digratiskan!

Anak-anak bebas bersekolah di mana saja yang mereka mau. Apa bapak dan ibu bersedia memilih saya?” suara itu makin lantang.

“Mauuuu.....” serentak orang-orang yang berkerumun itu ikut berteriak.

Sementara itu, ditengah keramaian yang semakin sesak itu, Karmin panas dingin. Darahnya serasa muncrat. Bayangan wajah Sumi menari-nari dalam batok kepalanya. Ia semakin nekat mendekati panggung itu.

Dan ketika ia persis berada di bawah panggung di tengah lapangan itu, saat matanya bersitatap dengan mata sosok yang ada di atas panggung itu, mulut Karmin tak mampu lagi bungkam : “H – a - a - n – t – u – u - u........!”

Sosok itu serupa dengan sosok yang datang dua puluh lima tahun yang lalu. Sementara puskesmas dan rumah sakit masih saja jauh

dari kampung Karmin. Pun anakanak masih (tambah) banyak yang tak mampu sekolah!

Gunung Sari, 11 April 2014

*Syarif Husni, kelahiran Bima 27 tahun yang lalu. Saat ini bergiat di Forum Lingkar Pena (FLP) Mataram. Cerpen-cerpennya dimuat di SUARA NTB dan Lombok Post, serta dibacakan di RRI Pro 2 Mataram. Kumpulan cerpennya diterbitkan dengan judul Zahraku Menjelma Bidadari Syurga (Uma Haju Publishing House, 2012). Tulisan lain terhimpun dalam Catatan Heroik Perempuan Indonesia (Indie Pro Publishing, 2012), Memori in Love (skyArt Publishing, 2012), Gado-Gado Poligami (Elex Media Komputindo, 2012), Senandung Cinta untuk Bunda (Penerbit Asrifa, 2013). Bisa dihubungi via facebook dengan account : Syarif Husni.

PUISI Muhammad Ridhwan

Ilham Fahmi

DG Kumarsana

Cut Nyak Dhien

Nenek

Perjanjian

Luka itu amat dalam, Cut Nyak Air mataku mengalir sepanjang Krueng Kutimbang debu dari reruntuhan hatiku Demikian Asmi Dewi berujar

Dari dekat ranjangmu Kenapa setiap kali memandangmu, nek?

Wajahmu seperti lautan Tempat matahari tenggelam Dan burung-burung pulang Membawa risau dari batang bakau

Ada jalannya airmata Setiap helai yang lepas di ubunmu Kesedihan yang tidak sia selalu mengungkit bencana kematian sungguh sebuah perjanjian kodrat hanya seutas benang tipis mudah putus namun terkadang demikian kuat bercakap dalam panas ada jalannya waktu mencatat di balik jendela kamar membuka kamus melafal garis nasib demikianlah airmata biarpun engkau paksakan tetaplah bernama kesedihan menghitung helai demi helai mencatat usiamu ada jalannya airmata menutup usia

Kau tahu, Cut Nyak Saat rencong kusematkan di pinggang Darah teuku mengalir disekujur tubuhku Kata-kata tak bisa lagi kulisankan Kau dan ibuku tak ada bedanya, Cut Nyak Sanggul rambut yang apik itu tempat bersarang rinduku Setiap bangun pagi, di dhapu selalu menyeduh secangkir kupi Terkadang mengajakku menyanyikan bungong jeumpa Entah tsunami atau tidak di mataku Namun lereng pipiku basah Dalam diam-diam sendiri Aku ingin pulang ke serambi dadamu, Cut Nyak.

Dadamu seperti karang yang bergerak Tempat ombak berlagak Di dalamnya bersembunyi kepiting-kepiting mabuk Setelah punggung pasir habis dikeruk Dan berenang ke sana ikan-ikan yang cemas Kedatangan jejaring orang yang tak jelas Lalu kelopak matamu seperti perahu Yang berlayar membawa masa kecilku

2014 2013

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

PAN Putuskan Berkoalisi dengan Gerindra Jakarta (Suara NTB) Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy menyatakan, PAN telah memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. “Ya PAN sudah putuskan untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra,” kata Tjatur di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, keputusan DPP PAN itu dikarenakan, Prabowo yang bisa melaksanakan pasal 33 UUD 1945. “Kita melihat, Prabowo lah yang bisa melaksanakan amanat pasal 33 UUD 45,” kata Ketua Fraksi PAN itu.

Ia menegaskan, koalisi dengan Prabowo dan Gerindra tidak didasarkan pada pertimbangan bahwa Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa sebagai bakal wakil presiden mendampingi Prabowo. “Kalau soal siapa cawapres Prabowo, silahkan Prabowo yang memilih. Kan ada dari PKS, dari Golkar.

Kita berkoalisi bukan dalam rangka mengajukan Hatta Rajasa sebagai bakal cawapresnya Prabowo,” pungkas Tjatur. (ant/Bali Post)

PKB Tetapkan Koalisi ke Jokowi Jakarta (Suara NTB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menetapkan dukungan kepada Joko Widodo. Keputusan itu diputuskan dalam rapat pleno DPP PKB, Kamis (8/5) malam.

“DPP PKB melalui rapat pleno yang digelar dan berakhir tadi malam telah diputuskan untuk mendukung Joko Widodo,” kata Wakil Ketua Umum PKB, Lukman Edy, Jakarta, Jumat (9/5). (ant/Bali Post) Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy RI itu menambahkan, keputusan rapat pleno akan segera dibawa ke Dewan Syuro PKB. ‘’Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diumumkan hasil rapat pleno DPP PKB tersebut,’’ kata mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal itu. (ant/Bali Post)

Tim KPK Geledah Kantor Bupati Bogor Cibinong (Suara NTB) Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Bupati Bogor, Jumat (9/5) pagi.

Pantauan Antara, di Kantor Bupati Bogor ada empat tim KPK yang datang dengan menggunakan empat mobil.

Tim KPK yang dikawal anggota Polisi bersenjata memasuki Kantor Bupati. Sementara petugas kepolisian berjagajaga di depan gedung Bupati. Menurut keterangan di lapangan, tim KPK sudah mendatangi Pemda Kabupaten Bogor sejak pukul 03.00 WIB dini hari.

Tim KPK berjumlah 12 masing-masing menggeledah tiga lokasi yakni Pendopo empat tim, kantor Bupati empat tim dan Kantor Dinas Pertanian dan kehutanan empat tim.Total ada 20 orang anggota KPK didampingi 20 anggota polisi.

Suap yang diduga diterima Bupati Bogor, Rachmat Yasin diduga untuk mendapatkan rekomendasi tanah seluas 2.754 hektar. “Posisi tersangka RY (Racmat Yasin) dan tersangka MZ (Muhammad Zairin) adalah pihak yang menerima dan tersangka YY (FX Yohan Yhap adalah orang yang ditetapkan sebagai tersangka pihak pemberi. RY adalah pembuat rekomendasinya,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Pada Rabu (7/5) KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus ini, antara lain Bupati Bogor Rachmat Yasin di perumahan Yasmin Bogor dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin serta pihak dari PT BJA (Bukit Jonggol Asri) bernama Franciskus Xaverius Yohan Yhap, keduanya ditangkap di restoran di kawasan Sentul.

KPK pada hari ini menetapkan ketiganya sebagai tersangka yaitu Rachmat Yasin dan Muhammad Zairin sebagai tersangka penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berdasarkan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 39/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan FX Yohan Yhap dikenai pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang orang yang memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

“YY adalah orang yang akan mendapat manfaat dari rekomendasi itu dan apakah bertindak untuk pihak lain masih didalami tapi kami konsentrasi ke YY sebagai tersangka dulu,” tambah Bambang.

Menurut Bambang, penangkapan ketiganya dilakukan simultan di beberapa tempat di Sentul dan Bogor.

“Kami melakukan operasi di beberapa tempat yang berurutan dan simultan seperti di Sentul ada sekitar 5 tempat, di Bogor ada 2 tempat,” ungkap Bambang. KPS saat ini memfokuskan pemeriksaan pada besarnya luas tanah namun ditukar dengan nilai uang yang tergolong kecil.

“Ini adalah kasus pemberian rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor dengan uang suap Rp 1,5 miliar untuk meminta rekomendasi atas luas hutan 2.754 hektar.

Concern KPK adalah luas tanah yang diambil adalah besar sekali, pantas tanah Bogor mahal karena ini, luasnya besar tapi harganya cuma segini,” ungkap Bambang.

Tapi ia belum dapat menyimpulkan apakah lahan hutan yang dipakai berupa hutan produksi atau hutan lindung.

“Kami belum bisa mengkualifikasi apakah hutan produksi atau hutan lindung, jadi kami tidak bisa memberikan judgement,” tambah Bambang. Namun ia memastikan bahwa tanah tersebut untuk satu proyek tertentu. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

GELEDAH - Penyidik KPK membawa dokumen usai melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Bogor, Jabar, Jumat (9/5).

Boediono Beri Kesaksian Soal Pemberian Dana Talangan Century Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Boediono mengungkap proses pemberian dana talangan dalam bentuk penyertaan modal sementara kepada Bank Century pada 2008 saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (9/5).

Dalam sidang itu jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KMS Roni bertanya kepada Boediono, yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, tentang pembengkakan pemberian dana talangan untuk Century.

“Rapat KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) pada tanggal 20 November 2008 mengatakan Bank Century membutuhkan Rp632 mliar, bagaimana bisa membengkak menjadi Rp 6,7 triliun? Apakah BI mempresentasikan anggaran dengan benar-benar memberikan data kebutuhan dana tersebut?” tanya dia. ‘’Dalam krisis, apapun yang kita anggap sebagai perkiraan ke depan untuk menutup likuiditas atau modal selalu tentatif, tapi tergantung keadaan ke depan misalnya berapa orang yang akan mengambil uangnya. Kita tidak tahu ini tentu akan mengubah kondisi keuangan lagi tapi saat itu LPS dan pengawas banklah yang tahu kebutuhan dari bulan ke bulan,” jawab Boediono.

Selain menjadi Gubernur Bank Indonesia, ketika penyertaan modal sementara untuk Bank Century dikucurkan, dia juga menjabat sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keua-

ngan (KSSK), yang berwenang memutuskan apakah satu bank gagal punya dampak sistemik pada perekonomian.

Apabila kondisi satu bank dinilai berdampak sistemik terhadap perekonomian berdasarkan data Bank Indonesia maka bank itu diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mendapat suntikan modal.

Pada rapat KSSK 21 November 2008 dini hari, KSSK memutuskan Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik dengan melampirkan data kebutuhan modal Rp632 miliar namun belakangan dana yang dikucurkan LPS untuk Century mencapai Rp6,7 triliun hingga Juni 2009.

“Apakah Bapak tidak menanyakan kepada Muliaman Hadad (saat itu Deputi Gubernur BI) bahwa yang dana yang dibutuhkan Bank Century saat itu berjumlah Rp 1,7 triliun tapi diubah menjadi Rp 632 miliar?” tanya jaksa Roni.

“Saya percaya sama anak buah, tapi saya mohon maaf Beliau kolega saya, Beliau kolega yang independen, apapun yang disodorkan itu saya percaya,” jawab Boediono.

Boediono menekankan bahwa saat itu terjadi krisis dengan indikasi likuiditas perbankan

(ant/Bali Post)

BOEDIONO BERSAKSI - Wakil Presiden (Wapres) saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jumat (9/5) (atas). Sementara, Boediono (kedua kanan) melambaikan tangan ke arah wartawan di sela-sela menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan terdakwa Budi Mulya . kering karena uang mengalir keluar, kurs melonjak-lonjak seperti pada 1997 dan ditambah pasar uang macet karena antara satu bank dengan yang lain tidak bisa saling percaya dan butuh likuidias untuk dirinya sendiri.

“Jadi ada aliran keluar modal dolar seperti yang terjadi pada 1997 terjadi pada bulan Oktober-November 2008, ratarata uang 3 miliar dolar keluar dari Indonesia karena kita tidak menerapkan blanket guarantee padahal Singapura, Malaysia, Hong Kong sudah menerapkan, jadi deposan besar merasa

aman untuk membawa uang ke negara yang menerapkan blanket guarantee,” katanya.

Blanket guarantee adalah pemberian jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat seperti yang dilakukan oleh pemerintah kepada perbankan saat krisis 1997-1998.

Tapi menurut Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan, penjaminan bank hanya dilakukan oleh LPS untuk tabungan dan deposit masyarakat maksimal Rp2 miliar dengan bunga tidak me-

lebihi bunga acuan bank sentral.

“Saya dan anggota Deputi Gubernur BI lain menekankan karena kita tidak ada blanket guarantee maka risiko membiarkan bank gagal sangat fatal,” ungkapnya. Namun mengenai jumlah penyertaan modal sementara yang diberikan ke LPS, menurut Bodiono, bukanlah urusan Bank Indonesia ataupun KSSK. “Yang memutuskan bank ini adalah bank gagal berdampak sistemik adalah KSSK, tapi perhitungan dana diserahkan ke LPS,” tambah Boediono. (ant/Bali Post)

70 Persen Anggota Wasekjen PDIP: Dua Nama DPD Wajah Baru Menguat Dampingi Jokowi

Jakarta (Suara NTB) jutnya anggota DPD menyeSekretaris Jenderal Dewan lesaikannya dalam tingkatan Perwakilan Daerah (DPD) Su- politik. darsono Hardjosoekarto memSementara itu Ketua DPD perkirakan sekitar 70 persen Irman Gusman yang hadir anggota DPD selanjutnya meru- dalam kesempatan yang pakan wajah-wajah baru yang sama mengatakan bahwa beberapa di antaranya berasal pencapaian DPD dalam merdari non-partai. elisasikan peraturan daerah “Kemungkinan anggota DPD selama ini memang kurang ke depan itu 30 persen wajah terekspos ke masyarakat. lama, sedangkan 70 persen Namun sebenarnya, kata dia, wajah-wajah baru, banyak yang DPD selama ini memiliki non-partai,” ujar Sekjen DPD prestasi tersendiri misalnya Sudarsono Hardjosoekarto ke- penyelesaian persoalan ketika berbincang bersama war- senjangan dan hal-hal tertawan dalam Forum Pemred di kait separatisme.

Jakarta, Kamis (8/5) malam.

“Bagi kami hiruk-pikuk Sudarsono mengatakan (keberhasilan DPD) itu tidak dengan banyaknya wajah-wa- terlalu penting, yang terpentjah baru itu, maka kesekjenan ing adalah pemecahan sememiliki tugas penting yakni buah persoalan,” kata Irman. menciptakan sinergitas dan Irman lalu menyatakan pemahaman di antara para harapannya agar suatu hari senator baru tersebut.

DPD bisa bergerak sejajar “Ini tentu menjadi tugas bersama dengan DPR dalam sekjen. Oleh karena itu kami hal legislasi layaknya di negamerekrut tenaga fungsional ra maju. dan staf ahli untuk membantu Sementara itu terkait angmemberikan pemahaman itu gota DPD ke depan Irman menkepada anggota DPD yang gatakan bahwa siapapun yang baru,” ujar dia. masuk dalam daftar anggota Dia menjelaskan bahwa DPD nantinya, mereka adalah kesekjenan DPD memiliki tang- senator pilihan rakyat yang digung jawab dalam memberikan percaya dan harus mengemdukungan terhadap berjalanban amanah. nya proses legislasi politik “Kabarnya angpara anggota DPD. gota DPD selanDia mencontohkan, jutnya banyak dari kesekjenan bertugas kalangan bumelakukan pembedahan dayawan dan pubterhadap pasallik figur juga. pasal suatu ranMenurut cangan perunsaya meredang-undangan ka adalah daerah untuk pilihan selanjutnya yang dimemberikan percaya masukan rakyat,” kepada k a t a anggota dia. (ant/ DPD. B a l i Sudarsono Hardjosoekarto SelanPost) (ant/bali post)

Denpasar (Suara NTB) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan pengumuman calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang. ‘’Nama Cawapres pendamping Pak Jokowi rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang. Namanama Cawapres tersebut tidak jauh berbeda dengan nama yang disebutkan me-

dia selama ini,’’ katanya di Denpasar, Jumat (9/5).

Ia mengatakan ada dua nama cawapres yang terus menguat yakni Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Keduanya memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang sama dalam bidangnya masing-masing.

“Kita tunggu saja. Soal siapa yang dipilih tergantung pada pak Jokowi dan Ibu Megawati,” katanya.

Ditanya kedatangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ke Bali, Hasto mengatakan tidak ada kaitanya dengan urusan politik. “Ibu

Megawati ke Bali urusan pribadi, tidak ada kaitannya dengan politik. Ibu ingin merenung di Bali. Beliau menganggap Bali adalah rumahnya kedua,” katanya.

Megawati Soekarnoputri tiba di Bali pada Kamis sore (8/5). Pada kesempatan tersebut sejumlah pejabat mendampingi petinggi PDIP tersebut, antara lain Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Wakil Bupati Gianyar ,Made Mahayastra. (ant/Bali Post)

Atut Resmi Diberhentikan Sementara sebagai Gubernur Banten Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani surat pemberhentian sementara Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten pada Jumat siang.

“SK pemberhentian Bu Atut sudah ditandatangani Presiden, (SK Presiden) Nomor 28/P/2014. Dengan demikian Wakil Gubernur Rano Karno menjalankan seluruh tugas gubernur Banten,” kata Gamawan di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri mengusulkan pemberhentian Atut setelah mendapatkan nomor registrasi perkara suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno mengatakan bahwa nomor registrasi perkara yang berada surat itu dilampirkan dalam usulan penonaktifan Atut.

Pada Selasa (6/5), Atut menjalani sidang pembacaan dakwaan dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terkait penanganan perkara sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak. (ant/Bali Post)

Ratu Atut Chosiyah (ant/Bali Post)

SUARA NTB Sabtu, 10 Mei 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/bali post)

MEMPRIHATINKAN - Nasib bocah pengungsi di Afrika Tengah sungguh memprihatinkan. Mereka harus hidup dalam perang saudara yang terus berlanjut.

ICC Selidiki Kejahatan di Afrika Tengah Bangui Tim dari International Criminal Court (ICC) , Kamis, tiba Republik Afrika Tengah yang bergolak untuk menjalankan misi pertama menyelidiki kejahatan di negeri itu sejak pertumpahan darah pecah pada 2012.

“Kejahatan berat dilakukan di Afrika Tengah sejak 2012,” kata Kepala Kerja sama Internasional ICC,Amadi Bah, pada jumpa pers di ibu kota, Bangui, seperti dilaporkan AFP. Satu koalisi pemberontak melancarkan serangan pada akhir 2012 dan kemudian memaksa Francois Bozize keluar

dari kekuasaan pada Maret 2013.

Penjarahan terjadi setiap hari, pembunuhan dan pemerkosaan secara keseluruhan memicu kekhawatiran kegagalan negara dan memicu pengerahan operasi militer Desember 2013 oleh bekas penguasa kolonial Prancis.

Ribuan orang tewas dan sekitar seperempat dari 4,6 juta penduduk, mengungsi sejak awal pertempuran di Republik Afrika Tengah. ICC telah berkomitmen menyelidiki kekerasan di negeri ini lebih dari satu dekade lalu oleh mantan wakil presiden

tetangga Republik Demokratik Kongo, Jean-Pierre Bemba.

“Sejak tahun 2002, investigasiinvestigasi telah dilakukan dan mereka melanjutkan ke Den Haag sehubungan kejahatan 20032003,” kata Ahmadi Bah, pemimpin tim ICC di Bangui, katanya.

Sayangnya, sekali lagi sejak 2012 kejahatan serius dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi di wilayah Afrika Tengah. ICC mengumumkan pada Februari bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan awal dalam kekerasan terbaru.

“Kantor saya telah mengkaji banyak laporan yang merinci tindakan yang sangat brutal tuduhan kejahatan serius dan yang sedang dilakukan,” kata kepala jaksa pengadilan, Fatou Bensouda.

Pengumuman itu terjadi dua hari setelah hukuman mati tanpa pengadilan yang mengerikan, yang memperlihatkan tentara pemerintah menusuk, menginjak-injak dan melempari tersangka mantan pemberontak setelah upacara militer yang dihadiri presiden sementara yang baru. (ant/bali post)

Rakyat Thailand Tuntut Pro-Thaksin Mundur Bangkok – Ribuan demonstran pro-kerajaan membanjiri seantero ibukota Thailand, Jumat (9/5) untuk menumbangkan pemerintahan sementara setelah pengadilan memutuskan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra harus mundur. Sementara lembaga pemberantasan korupsi mendakwanya dengan tuduhan teledor.

Pemerintahan sementara ingin menyelenggarakan Pemilu 20 Juli yangmungkinakandimenangkannya, namun demonstran ingin pemerintahturun,Pemiluditundadan reformasi mengakhiri pengaruh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, kakak Yingluck.

KoordinatordemonstranSuthep Thaugsuban,didepanparapendukungnyaditamankota,mendesakpara demonstranberunjukrasadiluargedungparlemen,kantorperdanamenteri dan lima stasiun televisi agar tidak digunakan pemerintah.

“Kami akan menyapu puingpuing rezim Thaksin keluar dari negara ini,” kata Suthep yang juga

mantan wakil perdana menteri di bawah rezim Partai Demokrat.

Thaksindianggapmusuh-musuhnyasebagaikapitaliskorup,namun dia mendapatkan kesetiaan dari warga pedesaan dan masyarakat miskin lewat kebijakan-kebijakan populisnya ketika dia menjadi perdana menteri dari 2001 sampai ditumbangkan kudeta 2006.

Dia tinggal di pengasingan untuk menghindari tuntutan penjara 2008, karena penyalahgunaaan kekuasaan namun menjadi orang di belakang layar pemerintahan adiknya. Puluhan ribu pendukung baju merah yang marah karena penggulinganYingluckjugatengah

(ant/bali post)

AKSI - Massa anti pemerintah berpawai dalam aksi di pusat Kota Bangkok Thailand. Mereka menuntut rezim pro-Thaksin mundur dari pemerintahan. menuju Bangkok untuk demonstrasi hari Sabtu. Mereka menggantungkan harapan pada pemerintahan sementara untuk memenangi Pemilu Juli dan mengembalikan kekuasaan Shinawatra.

Kemungkinan bentroknya kedua kubu demonstran telah menimbulkan kekhawatiran bakal terjad-

inya keributan. Kedua kubu punya aktivis bersenjatanya masingmasing. 25 orang terbunuh sejak demonstrasi antipemerintah dimulai November lalu dan kekecauan lebih dalam akan makin melanda negara berperekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini, demikian Reuters. (ant/bali post)

Saudi Temukan 32 Kasus MERS Baru Riyadh Arab Saudi mengatakan pihaknya mengidentifikasi 32 kasus baru Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERSCoV), yang mendorong jumlah keseluruhan infeksi di negara itu sejauh ini mencapai 463.

Empat orang meninggal karena penyakit ini Rabu, dan lima pada Kamis,membuatkorbantewas secara keseluruhan menjadi 126 di ArabSaudisejakMERS,bentukcoronavirus,yangdiidentifikasiduatahun lalu, kata Departemen Kesehatan dalam pernyataan di situsnya.

Tingkat infeksi di Arab Saudi telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah wabah besar itu terkait dengan rumah sakit di Jeddah dan Riyadh. Jumlah keseluruhan infeksi hampir mencapai dua kali lipat dari April, dan meningkat sebesar 25 persen dari Mei. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan wabah dari rumah sakit itu adalah bagian dari “pelanggaran” dalam merekomendasikan langkah-langkah pencegahan infeksi dan pengawasannya, tetapi menambahkan bahwa ada bukti dari perubahan kemampuan virus itu menyebar.

Para ilmuwan di seluruh dunia telah mencari sumber hewan, atau reservoir, infeksi virus sejak MERS kasus pertama pada manusia dikonfirmasi pada September 2012. Dari kasus-kasus baru di Saudi, 11 terjadi di Jeddah, 14 di

ibu kota Riyadh, dan masing-masing satu di Najran dan Taif.

Juga terdapat empat kasus baru di Madinah dan satu di Mekkah, kota yang menerima limpahan besar peziarah Muslim dari seluruh dunia. Sepuluh dari mere-

ka sudah masuk kontak dengan orang-orang yang telah didiagnosis sebelumnya sebagai mengidap MERS. Pada manusia, MERS menyebabkan batuk, demam dan radang paru-paru.

Lebanon melaporkan kasus

pertama Kamis. Kasus ini juga dilaporkan terjadi di Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Malaysia, Oman, Tunisia, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia dan Inggris. Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

Komandan Al Qaida Tewas Sanaa Pasukan keamanan Yaman membunuh seorang komandan Al Qaida yang diduga menjadi dalang upayapenculikanterhadapparadiplomat Barat dalam sebuah operasi di ibukota. Shayef Mohammed Said alShabwani adalah satu dari komandanyangpalingberbahayadandicari.

“Dia diduga terlibat dalam penculikandanpembunuhanterhadappolisiYamandanorangasing,”katajuru bicara tersebut kepada kantor berita Saba, seperti dilaporkan AFP.

Ia diberhentikan saat berada di dalam sebuah mobil dekat istana kepresidenan dengan empat orang lainnya, yang salah satunya tewas dalam baku tembak saat mereka menolak untuk ditangkap. Sementara dua dari tiga orang lainnya yang tertangkap menderita luka-luka, tambahnya.

Pasukan keamanan dalam posisi siaga tingkat tinggi di ibukota sejak tentara meluncurkan pengumuman serangan terhadap Al Qaida di benteng selatan akhir bulan

lalu, yang menggambarkan ancaman serangan balasan. Pada Kamis, pasukan tentara memasuki Azzan, kota terbesar kedua di provinsi Shabwani.

Para gerilyawan telah menguasai sebagian besar Shabwa dan wilayah bukit provinsi Abyan dan Baida sejak 2011. Terjadi upaya penculikan terhadap personel kedutaan negara barat di ibu kota dalam beberapa pekan terakhir, sebagian diantaranya tewas demikian laporan AFP. (ant/bali post)