Snt10062014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 10 JUNI 2014

16 HALAMAN NOMOR 79 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ist)

MANGKRAK – Alat penghancur eceng gondok yang tersimpan di Kantor BWS Lombok Tengah diduga mangkrak. Proyek ini sedang ditangani Kejari Praya dan dalam pengawasan Kejati NTB.

Kajati NTB Langsung Konsolidasi

Monitor Kasus BWS Loteng dan Alkes Bima

Mataram (Suara NTB) Hari pertama masuk di ruang kerja baru, tidak ada waktu santai bagi Kajati NTB, Fadil Jumhanna, SH, MH. Ia langsung memimpin jajarannya menggelar evaluasi penanganan kasus korupsi dan konsolidasi untuk langkah berikutnya. Dua kasus yang dijanjikan akan dimonitor, yakni proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) Lombok Tengah dan proyek pengadaan alatalat kesehatan (Alkes) RSUD Bima.

Dua kasus ini ditangani masing – masing Kejari setempat, termasuk kategori menjadi perhatian publik. Di hadapan sejumlah wartawan, dia berjanji akan bertindak cepat. “Saya akan panggil Kajarinya, kemu-

Sudah Sesuai Aturan

Tanjung (Suara NTB) Lipscombe John-Paul Arthur (53) Senin (9/6) kemarin meninggal saat akan mendaki Gunung Rinjani. Warga asal Autralia ini meninggal diduga akibat serangan asma.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, pria kelahiran 21 Mei 1961 mengantongi paspor No: M7924062 tersebut, berwisata ke NTB bersama rombongan. Mereka sebelumnya menginap di Restu Villa, milik seorang warga Senaru, Bayan, bernama Usman.

Ahmad salah seorang pengelola usaha penginapan di wilayah Senaru, Bersambung ke hal 5

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan seleksi pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB periode 2014-2018 sudah sesuai dengan aturan. Adanya muncul perbedaan pandangan dari kalangan DPRD NTB terkait dengan penetapan pengurus BPPD yang baru nantinya akan dikomunikasikan dengan dewan.

“Kalau ada pandangan dari DPRD bahwa ada hal yang perlu diperbaiki ya dikomunikasikan. Saya mau cek tetapi sejauh yang saya tahu tidak ada peraturan yang dilanggar,” kata Gubernur ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (9/6).

Bersambung TGH.M.Zainul Majdi ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pada pemeriksaan kedua kalinya untuk tersangka kasus kepemilikan lahan di atas kawasan hutan lindung Desa Kedaro, Sekotong, Lombok Barat (Lobar), Senin (9/6) Kejaksaan Negeri Mataram mendapatkan bukti tambahan. Bukti itu berupa sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta beberapa dokumen lainnya, disita dari tangan tersangka, istri mantan Wakil Bupati (Wabup) Lobar, IM. Informasi dihimpun Suara NTB, ada empat sertifikat atas nama IM yang disita penyidik Kejari Mataram. Empat sertifikat itu, nomor 213, 216, 218 dan 219 diterbitkan BPN atasnama IM. Jika ditotal empat sertifikat itu hasil pecahan dari tanah seluas 4,4 hektar. Selain sertifikat, penyidik juga menyita kwitansi yang diduga pem-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Fadil Jumhanna

Paspor Lipscombe John-Paul Arthur.

(Suara NTB/ars)

bayaran atas tanah hutan lindung tersebut. Ada empat kwitansi dengan nilai masing – masing Rp 35 juta, Rp 10 juta, Rp 40 juta, Rp 125.500.000. Tiga kwitansi lainnya senilai Rp 1 juta, dan Rp 10 juta. Sebagian besar kwitansi itu bertanda terima dari Kades Kedaro saat itu, M untuk penjualan tanah tersebut.

Sementara Kajari Mataram Sang Ketut Mudita, SH,MH melalui Kasi Intel Mawardi, SH membenarkan penyitaan sertifikat asli untuk transaksi penjualan tanah kedaro itu. Selain sertifikat, juga disita kwitansi pembelian. “Dokumen berupa sertifikat dan kwitansi ini kami sita untuk melengkapi penyidikan,” kata Mawardi.

Bersambung ke hal 5

DIPERIKSA - IM, saat keluar dari ruang pemeriksaan di Kejari Mataram didampingi pengacaranya Lalu Armayadi.

(Suara NTB/ars)

proses ke tahap penuntutan dan pengembangan ke tersangka lain belum terlihat. Satu kasus lainnya, proyek bantuan alat omprongan tembakau senilai Rp 26 miliar dari Pemprov NTB untuk Lombok Timur dan Lombok Tengah, dan bantuan untuk alat omprongan yang sama dari Pemkab Lotim senilai Rp 30 miliar. Serta beberapa kasus lainnya, termasuk SPAM Bima dan KLU. Bersambung ke hal 5

Pembangunan Fasilitas Pendukung TMD Terancam Gagal Dompu (Suara NTB) Rencana pembangunan sejumlah fasilitas di sekitar lereng gunung Tambora tahun 2014 sebagai fasilitas pendukung event Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015 mendatang terancam gagal diban-

Sertifikat Tanah di Kedaro Disita Kejaksaan

Tanpa Tekanan dan Pesanan SETELAH hari pertama duduk di kursi jabatan sebagai Kajati NTB, Fadil Jumhanna, SH, MH langsung mengundang awak media untuk menyampaikan program kerja awalnya di lembaga Adhyaksa NTB. Fadil memberi catatan, sekaligus menjanjikan kepada publik NTB, ia akan bekerja dengan memegang dua prinsip yang tidak boleh dilanggar, yakni bekerja tanpa tekanan dan bekerja tanpa pesanan.

Penyampaiannya itu didasari sederet pengalaman dan jam terbangnya menangani kasus korupsi, mulai saat menjadi Kajari Surabaya, Bersambung ke hal 5

kasus BWS diketahui indikasi mangkrak alat penghancur enceng gondok bernilai Rp 1,5 miliar. Kasus kedua, Alkes RSUD Bima senilai Rp 7,6 miliar, yang masih tenggelam karena bendahara umum

Mendaki Rinjani, Bule Australia Meninggal

TO K O H

KO M E N TTAA R

dian tanyakan perkembangan kasusnya. Kalau memang kasusnya jelas, proses cepat,” kata Kajati Senin (9/6) kemarin.

Dia mengaku belum mendapat gambaran banyak tentang kasus tersebut. Dimana, untuk

daerah Pemkab Bima kabur.

Menurut Kajati, jika memang itu menjadi perhatian publik dan jelas indikasi kerugian negaranya, maka kasus itu harus ditingkatkan ke penyidikan.

Kajati juga mendapat informasi dari wartawan terkait dua kasus tergolong kakap lainnya yang ditangani sebelumnya, yakni proyek Dermaga Labuhan Haji Lotim, meski sudah tiga tersangka diseret, namun

gun. Dana tugas pembantuan (TP) dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif RI yang akan membiayai pembangunan fasilitas tersebut dipending pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah (Pemda) Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kecewa Sering Dijanjikan Jadi Penggerak Masyarakat PEMBENTUKAN Kelompok Peduli Sungai (KPS) yang diinisiasikan oleh Balai Wilayah Sungai dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, menjadi cita – cita tersendiri bagi masyarakat yang berada di wilayah hilir. Pasalnya, keberadaan sampah kiriman dari hulu sering menjadi penyebab penumpukan sampah di pesisir pantai.

Lurah Ampenan Tengah, Hj Elya Hadiana menyebutkan, Ampenan Tengah memiliki enam lingkungan yang langsung dilewati oleh Sungai Jangkuk. Yakni, Lingkun(Suara NTB/dok) gan Peluasan, Sukaraja Hj. Elya Hadianan Timur, Melayu Timur, Melayu Tengah dan Bangsal. Artinya, memang sangat penting dibentuk kelompok yang akan menjadi penggerak masyarakat serta mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan. “Kita berharap, mereka bisa jadi penggerak di tengah masyarakat,” harap Elya dikonfirmasi di kantornya, Senin (9/6).

Dikatakannya, yang paling penting adalah, bagaimana mengatasi persoalan sampah yang berada di bagian hulu, sehingga masyarakat di hilir tidak menjadi imbas dengan sampah kiriman. Diakui, kesadaran masyarakat masih minim terhadap pemaksimalan pemanfaatan sungai, terutama pedagang – pedagang di Pasar ACC, membuang sampah di sungai. “Kalau ndak pagi. Mereka buang sampah malam hari,” katanya.

Elya menambahkan, dari satu kelompok yang terdiri dari 10 orang tersebut, memiliki tanggungjawab besar terhadap sungai.

Artinya, kelompok tersebut harus mampu menjadi penggerak, contoh kepada masyarakat serta mampu mensosialisasikan pentingnya menjaga sungai. “Mereka tidak hanya bekerja, tapi harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat,” pintanya.

Selain itu, peran serta masyarakat baik yang berada di hulu hingga hilir, sangat diharapkan, sehingga sungai bisa dipandang dan dimanfaatkan dengan hal – hal positif. Disinggung keterlibatan instansi lain dalam menangani hal tersebut? Elya menuturkan, pihaknya hanya memfasilitasi keinginan dari BWS dan BPM Kota Mataram. Sedangkan, secara teknis terkait intervensi dinas teknis seperti Dinas PU, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, pihaknya menyerahkan kepada BWS selaku penggagas. “Kalau teknisnya, mungkin dari BWS, karena kita cuma memfasilitasi saja,” ujarnya. (cem)

Harus Jadi Kegiatan Rutin GAGALNYA Kota Mataram meraih piala Adipura, cukup dimaklumi kalangan Dewan. Wakil ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di Kantornya, Senin (9/6) kemarin mengatakan, kebersihan sebetulnya tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Namun faktanya, sampai sekarang masih banyak (Suara NTB/fit) masyarakat yang memI Wayan Sugiartha buang sampah sembarangan. Hal ini, menurut Wayan Sugiartha, karena sarana dan prasarana kebersihan belum tersedia dengan jumlah yang ideal. Sulit bagi Pemkot Mataram untuk melarang masyarakat berperilaku seperti itu, sementara pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas yang memadai.

Dikatakan Wayan Sugiartha, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebersihan memang terlihat besar. Namun didominasi untuk membayar gaji pegawai dan tenaga harian lepas.

Sementara untuk penyediaan sarana dan prasarana masih terbilang kecil. Menyikapi minimnya sarana dan prsarana kebersihan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini meminta Pemkot Mataram maupun Dinas Kebersihan agar melakukan terobosan. ‘’Tidak bisa hanya menunggu. Kalau kita hanya menunggu, kita tidak akan dapat apa-apa,’’ ucapnya.

Terobosan dimaksud, dengan melobi anggaran, baik dari Pemprov maupun langsung ke pemerintah pusat. Karena idealnya, lanjut Wayan Sugiartha, kebersihan harus menjadi kegiatan rutin. ‘’Karena kebersihan ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat,’’ cetusnya. Ia sepakat dengan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bahwa Adipura bukanlah prioritas.

Adipura menurut Wayan Sugiartha hanyalah ajang pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota. Yang terpenting justru bagaimana derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat. ‘’Tidak masalah kita tidak dapat Adipura, yang penting kota kita bersih,’’ pungkasnya.

Ia berharap ke depan anggaran untuk pengadaan fasilitas kebersihan bisa ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Wayan Sugiartha tidak menampik kalau sejauh ini sampah di pemukiman masih menjadi persoalan. Bahkan secara umum, lanjutnya, kondisi Kota Mataram dari segi kebersihan bisa dikatakan masih jauh dari harapan.

Pangkal persoalan kebersihan, hingga membuat Kota Mataram tidak mendapat piala Adipura sudah diketahui. Sebetulnya tidak akan terlalu sulit bagi Pemkot Mataram untuk menyelesaikannya, sepanjang ada kemauan yang kuat. (fit)

Tim Appraisal Mataram Mall akan Diganti Mataram (Suara NTB) –

Penghitungan royalti Mataram Mall yang dipercayakan kepada tim appraisal, ternyata menuai kekecewaan dari Pemkot Mataram. Pasalnya, akuntan publik yang diminta menangani hal tersebut, sering menjanjikan laporan hasil temuan untuk diserahkan, tetapi tidak kunjung diberikan. Kabarnya, Pemkot Mataram akan mengganti tim appraisal dan melimpahkannya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) lainnya.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kota Mataram, Nelly Kusumawati mengaku, kecewa dengan janji – janji yang disampaikan oleh tim appraisal yang melakukan penghitungan terhadap royalti Mataram Mall. Pasalnya, sejauh ini belum ada laporan yang diserahkan kepada Pemkot Mataram, tentang perkembangan hasil temuannya yang kedua. “Laporan apprasial sampai sekarang cuma janji – janji saja,” kata Nelly dengan nada kecewa ketika

dikonfirmasi di ruangnya, Senin (9/6).

Ditambahkan, kalaupun memang tim apprasial tidak sanggup mengurus hal tersebut, karena alasan banyak klien atau tidak bisa karena konsekuensi waktunya pihaknya berencana mengganti tim appraisal dan meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau patner lainnya. Karena, KJPP ujarnya, sudah bersedia dan sanggup membedah jumlah aset serta membuka transaksi bisnis yang dijalankan

PT Pasific Cilanaya Fantasi, melihat kondisi rill saat ini.”Bukan karena tidak sanggup, mungkin karena banyak klien yang ditangani. Kalau begitu, kan bisa kita pindahkan ke KJPP,” terangnya.

Menurutnya, KJPP akan mulai bekerja setelah melihat laporan dari tim appraisal.

Jasa Penilai Publik, akan melakukan penghitungan pendapatan serta mengkaji secara bisnis. Disinggung mengenai dewan yang tidak pernah dilibatkan dalam persoalan

tersebut? Nelly mengatakan, tidak pernah meninggalkan Dewan dalam persoalan tersebut. Hanya saja, data yang diberikan oleh tim appraisal masih berupa data mentah.

Kendati demikian, setelah seluruh laporan selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Walikota atau Wakil Walikota Mataram serta dirapatkan secara internal, pihaknya akan mengundang secara resmi DPRD Kota Mataram. Dan, meminta mengkaji, menganilisis serta mempertimbangkan besaran yang disepakati. “Kalau semua sudah selesai, baru kita undang dewan,” katanya.

Dia mengakui, pasti akan terjadi negosiasi antara Pemkot dengan Managemen Mataram Mall terkait royalti tersebut, sehingga pihaknya masih harus benar – benar

menfokuskan dan mengumpulkan data – data tersebut.

Dihubungi terpisah, tim appraisal, Muhammad Jan membantah pernyataan Nelly. Kata Jan, tugas pertamanya sudah selesai dikerjakan bahkan telah diserahkan laporan kepada Pemkot Mataram. Tetapi, Pemkot meminta kembali penghitungan royalti atas aset dan bangunan yang dimanfaatkan Mataram Mall. “Kalau laporan atau PL 1 sudah saya serahkan,” akunya.

Dia menambahkan, alasan belum dilakukan penghitungan atas aset dan bangunan tersebut, dikarenakan belum adanya perjanjian kontrak kerja tahap kedua, antara pihaknya dengan Pemkot Mataram. “Bagaimana saya mau bekerja, kontrak kerjanya belum jelas,” katanya. (cem)

Bongkar Trotoar, Galian FO Ditertibkan Satpol PP Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram melakukan penertiban terhadap galian fiber optik (FO) yang ada di pinggir jalan, Senin (9/6). Galian FO yang ditertibkan kemarin adalah galian milik salah satu provider seluler. Kepala Seksi (Kasi) Opdal Satpol PP Kota Mataram, Bambang EYD menyampaikan dalam surat yang dikeluarkan Dinas PU NTB ditegaskan pelarangan membongkar trotoar.

“Kesalahan pertamanya mereka sering kita lihat membongkar trotoar,” ujarnya. Di lokasi galian itu, seharusnya disebutkan Bambang harus ada rambu-rambu agar pengguna jalan tidak merasa terganggu.

Hal itu juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan halhal yang tak diinginkan.

Dalam pemantauan yang dilakukan di sekitar galian dari Jalan Catur Warga sampai Jalan Airlangga, hanya ada dua rambu-rambu yang dipasang. Sementara cukup banyak lubang galian. “Harapan kami semua lubang ada rambu-rambunya atau tandatandanya kalau sedang terjadi pembongkaran,” jelasnya.

Bambang mengatakan me-

mang perusahaan provider ini sudah memiliki izin untuk melakukan pembongkaran atau galian, tapi dalam surat izin itu harus ada aturan yang juga ditaati. “Itu yang mereka langgar,” imbuhnya.

Menindaklanjuti itu ia bersama beberapa anggota langsung turun ke lokasi untuk menegur langsung pembongkaran tersebut. Bahkan ia dan anggota langsung menutup lubang bekas galian tersebut. “Kami sudah peringati dan kami tutup paksa. Anggota akan turun lagi dan akan menutup semua lubang yang ada di Jalan Catur Warga dan Airlangga,” ujarnya.

Selain menertibkan galian, kemarin Satpol PP Kota Mataram juga menegur PKL yang berjualan di depan toko di Jalan Airlangga. PKL ini telah diberikan surat teguran sebelumnya tapi tak digubris. Pedagang ini menurutnya mengganggu toko yang ada di depannya. Dalam surat teguran yang dilayangkan, PKL diminta untuk segera membongkar rombongnya.

Sesuai dengan aturan, apabila toko sudah tutup, PKL dipersilahkan untuk berjualan di depan toko asalkan diizinkan oleh pemi-

(Suara NTB/yan)

TERTIBKAN - Jajaran Satpol PP Kota Mataram menertibkan galian FO yang berada di pinggir jalan, Senin (9/6). lik toko. Kalau tidak diizinkan, PKL tidak boleh berjualan di depan toko. “Sementara ini yang

terjadi, dia berjualan dari pagi sampai malam. Toko itupun buka dari pagi sampai malam.

Bagaimana kalau rombong ini mengganggu?” demikian Bambang EYD. (yan)

CPNS 2014

Di Mataram, Tak Ada Kriteria Pemkot Mataram Khusus Soal Restoran Ajukan Formasi Lama

Mataram (Suara NTB) Dalam penyelenggaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014, Pemkot Mataram belum menentukan berapa formasi yang akan diajukan.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM mengatakan pihaknya mengajukan formasi lama sekitar 200 lebih yang telah disampaikan beberapa waktu lalu. “Yang dulu itu saja kita ajukan. Belum ada perubahan. Kita masih fokus pada K2 ini,” ujarnya, Senin (9/6).

Sekda mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah pusat yang mempermudah persyaratan atau mekanisme pendaftaran CPNS. Menurutnya hal itu telah lama dilakukan Pemkot Mataram seperti tak mensyaratkan lampiran surat-surat seperti SKCK dan Kartu Kuning dalam berkas lamaran CPNS. “Kalau kita dari dulu kita mulai yang begitu, tidak pakai surat macam-macam. Dari dulu sudah kita lakukan,” ujarnya.

Pemkot Mataram hanya mensyaratkan lampiran persyaratan-persyaratan yang memang secara nasional harus dilampirkan seperti ijazah terakhir.

Hal itu menurutnya untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar menjadi CPNS. Jika nanti telah dinyatakan lulus, baru kemudian persyaratanpersyaratan lainnya seperti

Lalu Makmur Said SKCK dan sebagainya harus dilampirkan. “Kita sangat mendukung apa yang menjadi program nasional itu karena kota juga sudah begitu dari dulu. Kalau saya bila perlu nama saja, dari internet cukup sebenarnya.

Buktinya di perusahaan bisa kok pakai internet saja, aplikasinya belakangan,” jelasnya.

Menurutnya itu juga perlu dilakukan mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi cukup pesat. Dengan demikian dapat memudahkan setiap warga negara yang ingin berpartisipasi menjadi CPNS. “Untuk daftar saja jangan sampai dipersulit. Nanti kalau sudah diterima baru dilampirkan surat-surat lainnya,” tambahnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendapatan (Dispenda) menyatakan, tidak memiliki kriteria khusus terkait luas lahan yang dimanfaatkan oleh restoran maupun PKL. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, kalau melihat Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram nomor 5 tahun 2011 tentang pajak hotel dan restoran bahwa, restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman kepada konsumen.

Seperti, kantin, bar, rumah makan, jasa boga dan atau katering. Artinya, segala bentuk usaha tersebut memang harus membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah. “Pokoknya, pelayanan makanan dan minuman. Seperti, hotel, restoran, kafe, katering dan sebagainya wajib kena pajak,” sebut Syakirin saat ditemui di ruangannya, Senin (9/6).

Dikatakan, klausul dalam perda tersebut, tidak ada kriteria khusus yang menjelaskan tentang lahan atau usaha.

Adapun sebutan atau penamanan itu berasal dari masyarakat. Tetapi, pihaknya ketika penarikan retribusi akan melihat aturan sesuai yang telah ada. “Nah, kalau di perda tidak ada pengkhususan itu. Apakah mau pakai tenda dan sebagainya, yang jelas

tetap dipungut,” katanya.

Yang jelasnya sambungnya, restoran atau usaha lainnya pasti memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) terhadap usahanya. Sistem pembayaran pajaknya pun, masyarakat posisinya menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan, dari perhitungan omzetnya.

Kalau tidak sesuai pembayaran dengan kondisi riil, tegasnya, pihaknya akan memberikan sanksi administrasi sebesar 10 persen dari pendapatan. “Posisinya sekarang, masyarakat yang menghitung sendiri pajaknya.

Kalau dilaporkan tidak sesuai, kita kenakan

lagi 10 persen” ujarnya.

Mengetahui kesesuaian pajak dan kondisi rill tersebut, Syakirin enggan menyebutkan teknisnya, karena mengetahui secara pasti pihaknya memiliki teknik yang didukung dengan data akurat lewat uji petik. Kalaupun masih ada yang belum dilaporkan, pihaknya memberikan sanksi 100 persen. Terkait jumlah restoran atau pengusaha katering di Kota Mataram, Syakirin tidak bisa menyebutkan.

Yang jelasnya, ujarnya, potensi – potensi pajak restoran tetap diprioritaskan. (cem)

M. Syakirin Hukmi

Dianggarkan Rp 5 Miliar

Pemkot Prioritaskan Penanganan Jalan Rusak Parah Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menganggarkan Rp 5 miliar di APBD Perubahan 2014 untuk penanganan jalan lingkungan yang rusak. Anggaran ini sebagai antisipasi kemungkinan ditolaknya pengajuan pinjaman Pemkot Mataram ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

“Kita antisipasi dengan APBD Perubahan. Kita alokasikan sekitar Rp 5 miliar untuk menjawab PIP yang belum pasti itu. Jadi Rp 5 miliar di APBD Perubahan ini mudah-mudahan bisa membiayai untuk

jalan-jalan lingkungan ini,” terang Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, Senin (9/6).

Dengan anggaran Rp 5 miliar itu penanganan jalan lingkungan akan diprioritaskan jalan-jalan yang mengalami kerusakan cukup parah seperti Jalan Lalu Mesir. Sekda menambahkan untuk penanganan jalan memang tetap dianggarkan dalam APBD Kota Mataram setiap tahunnya. Anggaran untuk infrastruktur jalan ini dianggarkan sekitar Rp 10-20 miliar per tahun.

Untuk membangun jalan

dengan hotmix dapat memakan biaya yang cukup besar.

Tapi anggaran pemeliharaannya lebih sedikit dibandingkan jalan non-hotmix.

Rencana Pemkot Mataram meminjam dana Rp 60 miliar ke PIP disebutkan Sekda untuk menuntaskan seluruh jalan lingkungan di Kota Mataram yang mengalami kerusakan. Hal itu juga agar tak terjadi ketimpangan antara jalan utama dengan jalanjalan arteri atau penghubung.

“Jalan Bung Hatta yang begitu bagus, Jalan Tohpati, Jalan Gajah Mada juga bagus dan untuk jalan arterinya agar

bagus juga,” cetusnya.

Dari 300 ruas jalan di Kota Mataram, sekitar 25 persen disebutkan mengalami kerusakan. Jalan-jalan itulah yang rencananya akan menjadi sasaran perbaikan dengan menggunakan pinjaman dari PIP. PIP mensyaratkan jalan yang diperbaiki adalah yang mempunyai aksesibilitas ke sentra-sentra ekonomi maupun pariwisata.

Sampai saat ini disebutkan Sekda belum ada jawaban dari PIP apakah menerima permohonan pinjaman atau menolak. “Belum ada jawaban untuk itu. Daripada

berlama-lama kita anggarkan di APBD Perubahan,” ujarnya.

Alasan ketidakjelasan dari PIP menurut Makmur bahwa selama ini belum pernah ada kota yang mengajukan pinjaman. Daerah yang mengajukan pinjaman ke PIP adalah kabupatenkabupaten yang biasanya akan membuka akses jalan di daerah. Menurut PIP, jalan-jalan yang diajukan Kota Mataram untuk diperbaiki dinilai masih bagus kondisinya dan dianggap sudah tersambung ke aksesakses lainnya. (yan)

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Realisasi Fisik dan Keuangan Rendah DPT Alami Pengurangan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (9/6), menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), 9 Juli yang akan datang. Dibandingkan DPT Pileg, 9 April lalu, DPT Pilpres yang diplenokan tercatat mengalami pengurangan.

Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos, usai pleno mengungkapkan jumlah DPT Pilpres KLU sebanyak 159.084 orang. Angka ini berkurang dibandingkan angka DPT Pileg sebesar 160.114 orang atau berkurang sebanyak 1.030 pemilih. “Dari DPS HP (Suara NTB/ari) (Daftar pemilih sementara haFajar Marta sil perubahan) per 15 Mei, jumlah pemilih tercatat sebanyak 160.612 orang. Setelah dilakukan verifikasi, dan adanya rekomendasi dari teman-teman Panwaslu, terjadi pengurangan DPS HP sebanyak 1.900-an orang,” ungkap Fajar.

Ia menjelaskan, pengurangan DPS HP hingga mencatatkan DPT sebanyak 159.084 orang tersebut terjadi, karena adanya pemilih ganda, pemilih pindah, pemilih bawah umur yang belum genap 17 tahun per 9 Juli, maupun pemilih yang tidak dijumpai alamatnya, serta pemilih TNI/Polri. Berdasarkan penelusuran KPU, ditemukan sekitar 600-an orang yang akhirnya dicoret karena alasan tersebut. Fajar tak menyangkal, sebelumnya ia memperkirakan terjadi penambahan sekitar 3.000 pemilih dari DPT Pileg setelah identifikasi adanya pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun per 9 Juli mendatang. ‘’Yang tidak kita jumpai alamat saja ada 37 orang, 2 orang dari unsur TNI, dan beberapa pemilih pemula yang pada Pileg memilih namun karena alasan sekolah ke luar daerah, diprediksi tidak bisa ikut Pilpres,” sambungnya.

KPU tak menemukan adanya dominasi pengurangan yang terjadi, melainkan pengurangan merata di tiap kecamatan. Yang menarik kata Fajar, temuan Barnas PD Sesait di TPS 4 Salut, terbukti benar. Bahwa dari 404 orang pemilih, faktanya pemilih mengerucut menjadi hanya 370 pemilih. Menurutnya, angka DPT masih bisa berubah (bertambah) setelah KPU diberikan tenggat waktu dari tanggal 9 Juni sampai dengan 26 Juni, untuk merekrut DPK. Artinya pada jeda itu, masyarakat dapat mendaftarkan diri atau didaftar ke PPS untuk menjadi DPT. Dari DPT yang ditetapkan sebanyak 159.084 orang, tercatat pemilih laki-laki sebanyak 78.750 orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 80.334 orang. Dari sebaran per Kecamatan tercatat alokasi pemilih dari Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung dan Pemenang masingmasing, 32.516 orang, 30.493 orang, 34.008 orang, 35.449 orang dan 26.618 orang. KPU juga menetapkan jumlah TPS (berkurang) menjadi 437 TPS dengan rincian 109 TPS di Bayan, 94 TPS di Kayangan, 83 TPS di Gangga, 93 TPS di Tanjung dan 58 TPS di Pemenang. “Hanya TPS di Bayan yang tidak kita kurangi, karena daerah di sana cukup luas dan letaknya juga terpencil,” pungkas Fajar. (ari)

Soal DPT, KPU Lotim Gelar Rapat Pleno Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) Senin (9/6) kemarin memulai merapatkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Akumulasi dari DPT seluruh kecamatan 832.211 jiwa, masing-masing, 446.034 pemilih perempuan dan 386.177 laki-laki. Dikarenakan komisioner KPU harus berangkat ke Jakarta menghadiri sidang gugatan di MK, komisioner menunda penetapan DPT tersebut. Rapat pleno KPU ini dipimpin Ketua KPU, M. Saleh didampingi seluruh komisioner. Hadir Panwaslu Lotim dan seluruh PPK dan jajaran Pemkab Lotim. Dalam rapat ini, tidak terlihat satupun perwakilan dari partai politik.

Anggota Panwaslu Lotim, Miftahurrahman mengingatkan soal validasi data pemilih yang tertuang dalam DPT. Menurutnya, penyelenggara pemilu kelolosan soal adanya pemilih ganda yang masih tercatat dalam DPT. Terhadap data ini, katanya, Panwaslu akan melakukan pengawasan ketat. Fakta dari laporan pengawas lapangan di sejumlah desa masih ada yang ganda di Pohgading Timur, yakni sebanyak 9 orang. “Ini hasil kroscek PPL ada nama-nama ganda. Seharusnya sudah terkoreksi di tingkat PPK,” katanya.

Selain ganda, pemilih tidak memenuhi syarat juga diingatkan Miftah agar diperhatikan secara seksama, seperti menjadi TKI atau meninggal. Pihaknya menerima laporan di lapangan, n masih ada pemilih yang sudah meninggal masih tercatat dalam daftar pemilih. Selanjutnya, dalam pembahasan DPT kemarin, secara bergantian Ketua KPU Lotim memerintahkan PPK membaca DPT masing-masing. Sembalun terdapat 34 TPS dengan DPT sebanyak 13.751. Terara terdapat 16 desa dengan 123 TPS serta 50.103 pemilih. Aikmel memiliki desa sebanyak 24 dan 168 TPS dengan jumlah pemilih 69.461. Sukamulia 9 desa dan 56 TPS, memiliki DPT 21.458. Pringgasela miliki 10 desa dengan 89 TPS, terdaftar pemilih sebanyak 36.626.

Kecamatan Montong Gading ada 8 desa dengan 78 TPS terdapat DPT 32.396. Sakra Barat 18 desa dan 91 TPS miliki DPT sebanyak 33.759. Sakra Timur 10 desa dengan 77 TPS miliki DPT 29.673. Keruak ada 15 desa dengan 96 TPS miliki DPT 36.048. Kecamatan Sakra ada 12 desa dengan 93 TPS miliki DPT 36.485. Sambelia 11 desa dengan 58 TPS miliki 22.333 DPT. Wanasaba 14 desa dengan 116 TPS terdapat DPT sebanyak 49.050.

Pringgabaya 15 desa dengan 155 TPS terdapat 68.703 pemilih. Masbagik pemilih terbanyak dari 20 kecamatan dengan DPT 72.920. Berikutnya Selong 12 desa dengan 128 TPS terdapat 59.370 DPT. Kecamatan Labuhan Haji ada DPT 40.384. Suralaga 37.186 dan Suela 8 desa 76 TPS dengan 31.775 DPT. (rus)

Bupati Ultimatum Enam Kepala SKPD Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, menegur dan mengultimatum enam kepala SKPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah atau di bawah 15 persen hingga triwulan pertama. Ke enam SKPD yang tak mampu mencapai 15 persen sesuai target yang telah ditentukan ini diharapkan memacu kinerjanya dalam mencapai target realisasi pada triwulan selanjutnya.

Teguran bupati terhadap enam pimpinan SKPD disampaikan Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq mengenai hasil rapat pimpinan (rapim) yang digelar Bupati Lobar H. Zaini Arony dan Wakil Bupati H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/ 6). Dijelaskan, dalam rapim tersebut bupati langsung menegur ke enam Kepala SKPD ber-

sangkutan yang realisasinya rendah. Enam SKPD yang realisasinya rendah adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Rumah Sakit Tripat Gerung dan Dinas Kesehatan.

Ia menjelaskan, sesuai target realisasi fisik dan keuangan seharusnya SKPD mampu menca-

pai target triwulan pertama 15 persen, triwulan II 35 persen dan triwulan III hingga triwulan ke empat sekitar 30 persen. Selain ada SKPD mencapai di bawah target, ada juga mencapai 26 persen dan melampaui target.

Dalam rapim itu,lanjutnya, bupati menjelaskan terkait penerapan sistem lelang jabatan ini pada semua SKPD. Di mana ada enam SKPD yang

kemungkinan besar akan posisi pimpinannya akan dilelang, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PPKD, Badan Perizinan, Dinas Kehutanan, Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan serta Dinas Pertanakbun.

Calon pejabat diminta membuat tulisan berisi konsep yang diajukan untuk menjadi bahan penilaian bupati dan baperjakat dalam usulan mutasi.

Namun hingga saat ini, ujarnya, belum ada satupun kepala SKPD, baik yang masih dipercaya memegang jabatan tersebut dan pejabat eselon II lainnya dari enam dinas itu yang menyerahkan tulisannya. Padahal, batas waktu penyerahan hanya sampai

Rabu besok. “Jika nanti tidak ada menyerahkan, kita akan evaluasi. Apakah diperpanjang atau tanpa hasil uji kompetensi itu langsung mutasi,” terangnya.

Menurutnya, seharusnya seminggu setelah tulisan mengenai konsep sesuai bidangnya masuk ke bupati untuk dievaluasi, maka pejabat bersangkutan harus mempresentasikan di hadapan tim baperjakat. Hasil uji inilah menjadi salah satu acuan bupati dalam menempatkan kepala SKPD. Ia menambahkan, sistem ini diterapkan, karena capaian PAD di SKPD ini selalu tidak mencapai target. Sementara di SKPD lain, capaian PAD-nya melampaui target. (her)

Keluarga TKI Asal Lobar Harapkan Santunan dari Perusahaan

(Suara NTB/rus)

AMANKAN - Aparat Satlantas Polres Lotim mengamankan mitan dari Pulau Sumbawa dalam sebuah opgab di Pringgabaya, Senin (9/6).

Diselundupkan dari Sumbawa

783 Liter Mitan Bersubsidi Diamankan Polres Lotim Selong (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur (Lotim), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dispenda NTB menggelar operasi gabungan (opgab), Senin (9/6). Dari opgab itu terungkap ada tiga bus, tertangkap tangan membawa sekitar 783 liter minyak tanah (mitan) bersubsidi yang diduga diselundupkan dari Pulau Sumbawa. Bersama dengan barang bukti tersebut, bus pengangkut mitan itupun langsung diamankan di Satlantas Mapolres Lotim.

Kasatlantas Polres Lotim, AKP. Sofyan Hadi, SH, kepada media menjelaskan opgab yang digelarnya tidak mengincar mitan. Namun dilihat fakta membawa mitan, sehingga pihaknya langsung mengamankan. Pi-

haknya segera melimpahkan kasus ini ke Satuan Reserse Kriminal Polres Lotim untuk proses lidik dan sidik.

Kewenangan Lantas, katanya hanya mengamankan dulu kendaraan dua unit mini bus dengan nomor Polisi EA 7810 A dan EA 7398 A. Satu bus malam dengan nomor polisi EA 7255 F, termasuk sopir diamankan.

Keberhasilan dalam operasi ini dikatakan bisa menjadi perhatian bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Pihaknya siap akan melakukan razia terus untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan tindak kejahatan lainnya.

Informasinya, mitan bersubsidi di Sumbawa ini dijual seharga Rp 3.500. Dibawa ke Lombok dengan harga jual lebih tinggi. Apalagi menjelang

musim omprongan tembakau.

Terlihat pula kemasan yang digunakan mengangkut mitan ini dengan menggunakan jeriken minyak goreng kemasan 5 liter. Ada juga dengan ukuran 35 liter dan dalam kemasan air mineral.

Heri, salah satu sopir bus menuturkan kepada media mengaku biasa mengirim mitan dari Sumbawa ke Lombok pada musim-musim omprongan tembakau. Pengakuannya, ia dibayar oleh pengirimnya di Sumbawa dengan upah Rp 400 ribu untuk 550 liter.

Sejauh ini, ia tidak pernah dipermasalahkan. Soal tuduhan melanggar aturan pun ia tidak tahu. Sopir bus asal Sumbawa ini mengaku kali ini akan membawa mitan itu ke Mataram. “Saya tidak tahu itu dilarang,” kilahnya. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) – Jenazah Sahbudi (21) TKI asal Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan yang meninggal di Malaysia menggunakan pesawat Garuda Indonesia tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) sekitar 10.45 Wita, Senin (9/6). Saat jenazah TKI ini tiba di BIL, keluarga yang menunggu kedatangan jenazah langsung histeris.

Keluarga korban pun tak percaya, jika korban meninggal karena sakit. Pasalnya, sebelum berangkat korban sehat dari hasil tes kesehatan. Keluarga korban juga berharap kebaikan PJTKI yang mengirim korban ke Malaysia untuk memberi santunan ke keluarga korban.

Ditemui di gubuknya, Halimah ibu korban tampak sedih.

Rumahnya masih ramai dikunjungi warga yang melayat. Ia menuturkan, anaknya berangkat tahun 2012 lalu secara resmi melalui perusahaan PT Binawan Inti Utama bersama

bapaknya, Muhrim.

Lima bulan bekerja di Malaysia, ujarnya, dirinya memperoleh kabar,jika anaknya lari dari majikan karena gajinya sangat kecil. Setelah itu, anaknya ini bekerja di ladang sawit dengan gaji lumayan. Tiba-tiba ia memperoleh kabar kalau anaknya ini meninggal, karena sakit, justru ia tak percaya karena anaknya ini tak mengalami sakit apapun sebelum berangkat. Bahkan selama bersama anaknya, korban tak pernah mengeluh sakit.

Terpisah Kades Kuripan Selatan, Zulkarnain menyatakan TKI ini berangkat ke luar negeri secara resmi bersama bapaknya bernama Muhrim dua tahun lalu.

Menurutnya, seminggu lalu ia dikabarkan sakit dan dibawa ke salah satu rumah sakit di Malaysia. Namun tak lama dirawat, ia meninggal di Rumah Sakit tersebut. Keluarga dan kerabatpun langsung mengurus kepulangan TKI tersebut, sehingga bisa dipulangkan dengan cepat. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Halimah, menunjukkan foto anaknya Sahbudi yang meninggal di Malaysia karena sakit.

Dari Studi Banding ke Bogor (2-Habis)

Terapkan Pajak Online, Lobar Mesti Siapkan Dana Besar Keberhasilan Pemkot Bogor menerapkan sistem pajak online dalam pengelolaan sejumlah sumber pajak di daerah ini tak semudah membalikkan telapak tangan.

Namun perlu persiapan panjang dan biaya yang tak sedikit. Pemkot Bogor perlu waktu tiga tahun untuk menyiapkan SDM yang bekerja dalam sistem ini.

DANA yang dihabiskan selama tiga tahun persiapan penerapan sistem pajak online ini lumayan besar mencapai sekitar Rp 90 miliar. Per tahun Pemkot Bogor menggelontorkan dana Rp 30 miliar untuk pengadaan peralatan yang diperlukan dalam mendukung sistem pajak online tersebut.

Namun, proses panjang dan banyaknya dana yang habis sebanding dengan hasil yang dipetik dari penerapannya di lapangan. Terhitung sejak efektif diterapkan 2013

lalu, terdapat penambahan PAD sekitar Rp 64 miliar.

Pemkot Bogor melalui Dispenda menyarankan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam menerapkan sistem ini harus mempersiapkan SDM dan dana besar untuk pengadaan peralatan. Sekretaris Dispenda Kota Bogor, R. An’an Andri Hikmat, H. Sr. Ap, M.M, menjelaskan, penerapan system ini bukan tanpa rintangan, namun banyak hambatan. “Hal yang utama yang disiapkan adalah

SDM, baru setelah itu dananya,” terangnya saat menerima rombongan studi banding dari Pemkab Lobar di Kantor Dispenda Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Penerapan sistem ini bermula dari hasil evaluasi jajaran Dispenda terhadap realisasi PAD yang belum berkontribusi maksimal terhadap APBD. Lantas tercetuslah ide, pengelolaan pajak yang berkontribusi ke PAD secara online. Kebijakan inipun mulai diterapkan secara bertahap, persiapan pun dilakukan mulai dari SDM dan peralatan.

Hal pertama disiapkan adalah, SDM yang nantinya bekerja menjalankan sistem ini. Jumlah staf yang bekerja menjalankan sistem ini 130 staf. Sebelumnya, mereka disekolahkan dan menjalani pendidikan dan latihan secara bertahap. Mereka juga harus magang di perusahaan yang bergerak di sistem online. “Tidak itu saja, kami juga rekrut tenaga dari perusahaan itu untuk kembali mengajar di kantor kami,” terang An’an.

Menurutnya, SDM menjadi hal krusial dalam menerapkan sistem pajak online. Pasalnya, tidak ada artinya ada peralatan jika tidak ada SDM yang mendukung perangkat itu. Selanjutnya barulah dipersiapkan peralatan pendukung seperti software dan hardware. Pengadaan peralatan ini paling banyak menyita banyak anggaran. Terhitung selama persiapan tiga tahun terakhir, Pemkot Bogor mengalokasikan per tahun Rp 30 miliar, sehingga total tiga tahun mencapai Rp 90 miliar untuk pembelian alat.

Lantas selama tiga tahun ini, klaimnya, terjadi lonjakan kenaikan PAD setelah diterapkan sistem online. Dari tahun 20112012 PAD naik 15 persen, dari 2012-2013 naik 7 persen. Turunnya perolehan PAD 2012-2013 karena waktu itu PBB masuk pajak daerah, sehingga ada gangguan. Namun setelah diperbaiki, naik lagi menjadi 24 persen.

Selain PAD naik, dengan sistem online ini memudahkan dilaku-

(Suara NTB/her)

PERALATAN - Peralatan yang digunakan untuk sistem pajak online di Kantor Dispenda Kota Bogor. Pemkab Lobar berencana menggunakan sistem ini dalam upaya meningkatkan PAD. kan kontrol, meminimalisir penyelewengan angka pajak dan memudahkan masyarakat membayar pajak serta keterbukaan terhadap masyarakat.

Sementara untuk tahun ini, sampai bulan Maret realisasi PAD sudah mencapai 25 persen.

Masing-masing dari hotel 31 persen, restoran 29 persen, hiburan 28 persen, reklame 27 persen, PPJ 30 persen, parkir 35 persen, air tanah 30 persen, BPHTB 18 pesen dan PBB 13 persen.

Dalam menerapkan sistem ini, pihaknya memasang alat pasang taping box pada WP. Dalam hal ini Dispenda mengacu sistem perpajakan murni, di mana tidak ada pajak yang ditaksir. Petugas mengecek langsung ke lapangan kondisi WP. Hasil pantauan disinkronkan dengan laporan WP dengan data yang dibayarkan. ‘’Jika ada ketidakberesan, maka bisa ditelusuri petugas,’’ ujarnya.

Petugas dalam hal ini sangat menghindari main dengan WP, karena walikota dan internal dinas sendiri telah mengingatkan bagi petugas yang melakukan tindakan penyelewengan akan ditindak. Jika kesalahannya besar akan dipecat, namun jika ringan paling ringan akan dipindah. Dalam praktik di lapangan, petugas eselon IV bisa membentak WP, tanpa be-

ban. Karena petugas terbebas dari main KSO dengan WP. Menurutnya, dalam menerapkan sistem pajak online ini butuh kesabaran dan komitmen kuat semua pihak. Tentunya dibarengi dengan pelayanan prima dan memberi kepastian hukum ke masyarakat. Petugas juga sangat menjaga kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan. Karena, itulah masyarakat juga merasa bertanggung jawab atas kewajibannya membayar pajak.

Selama tiga tahun menjalankan sistem ini bukan tanpa hambatan terutama kelemahan sistem ini. Hambatan dihadapi tentunya sistem yang digunakan zaman dulu sehingga sistem ini di-update dan dikembangkan dengan sistem sekarang. Selain itu, jika menerapkan sistem ini kelemahan yang perlu diantisipasi adalah masalah sinyal. Karena di daerah tentunya memiliki daerah yang tak bisa dijangkau internet. “Namun ke depan bisa jua semua informasi bisa diaksses melalui Android,” ujarnya.

Terakhir, pihak Dispenda berpesan agar jangan sekali-kali petugas mau bermain dalam hal pajak, karena jika terjadi maka pengelolaan tak akan transparan. ‘’Terpenting komitmen kalangan eksekutif dan legislatif,’’ sarannya. (her/*)

Diduga Digorok, Seorang Pemuda Tewas Bima (Suara NTB) Seorang pemuda, Agus (20), warga Wadu Roka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, digorok orang tak dikenal pada Senin (9/6). Akibat bacokan yang mengenai leher, korban pun tewas di tempat kejadian. Saat ini, aparat Kepolisian masih menyelidiki motif dan memburu pelaku.

Kapolsek Langgudu, Ipda Juanda yang dikonfirmasi menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pagi kemarin.

Saat itu, korban baru saja tiba menggunakan boat di Pelabuhan Rompo yang masih dalam Kecamatan yang sama.

Namun, sesampainya di Pelabuhan Rompo tepatnya di sekitar pasar, leher bagian samping kiri korban langsung dibacok oleh dua orang tak dikenal. Agus yang tak menyadari pun langsung roboh dan bersimbah darah.

“Korban mengalami luka serius,” ujar Juanda.

Tak hanya luka leher yang menganga, pada tubuh korban juga terdapat dua luka diduga tusukan serta pinggang bagian kiri luka robek. Saat itu, korban sempat ditolong oleh warga beserta aparat Polsek Langgudu untuk ke Puskesmas setempat. Hanya saja, diduga korban sudah menghembuskan nafas terakhir di lokasi.

Menyusul peristiwa ini, pihaknya pun menyampaikan berita duka ini ke pihak keluarga. Pihaknya juga tengah berkoodinasi apakah jenazah korban akan divisum saja atau diotopsi. Menyusul peristiwa ini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait motif serta pelaku. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga saat beraksi pelaku menggunakan motor vixion warna hitam. Sementara pelaku yang saat kejadian menggunakan helm tertutup diperkirakan berjumlah dua orang. (use)

(SuaraNTB/arn)

KUOTA PUPUK - Mentan Suswono bersama Kadistan Sumbawa, Thalifuddin, saat permintaan kuota pupuk ditambah.

Menteri Pertanian Janji Tambah Kuota Pupuk Sumbawa Malang (Suara NTB) Menteri Pertanian RI, Suswono, berjanji akan memenuhi berapapun kebutuhan pupuk petani sepanjang ada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Termasuk berjanji menambah kuota pupuk untuk Sumbawa yang tahun ini mengalami penurunan.

“Berapa pun yang dibutuhkan akan dipenuhi sepanjang ada RDKK. Jadi tidak perlu khawatir. Tinggal (Sumbawa) laporkan Dirjen akan ditambahkan, pasti,” kata Menteri ketika dikonfirmasi Suara NTB usai temu acara dengan petani dan nelayan se Indonesia di arena Penas XIV Malang 7-12 Juni.

Terkait Penas, Mentan melihat kegiatan ini snagat dibutuhkan petani, termasuk dengan gelaran teknologi di dalamnya yang bisa diadopsi oleh petani. Dengan dialog mendengar langsung apa yang terjadi di lapangan, maka program pemerintah yang selama ini kurang tepat sasaran bisa dibenahi. “Intinya Penas saya kira sesuatu yang sangat positif, bisa tukar pengalaman, memberikan masukan-masukan dan lainya,” terangnya singkat.

Secara umum yang menjadi PR untuk tantangan kedepan, lahan pertanian produktif yang makin sempit dan perubahan iklim. Hingga perlu adanya ekstensifikasi dan perluasan areal pertanian skala luas. Disamping tetap fokus pada produktivitas. Pengembangan varietas baru yang bisa menyesuaikan dengan perubahan iklim juga mesti dilakukan.

Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, menjelaskan, penambahan kuota pupuk sebenarnya sudah diajukan ke Provinsi. Mengingat adanya pengurangan kuota pada tahun ini yang hanya 18 ribu ton bila dibandingkan tahun sebelumnya 22 ribu ton. Stok yang ada saat ini hanya bisa bertahan sampai September. Memasuki bulan Oktober, maka kuota yang ada habis digunakan. Makanya, dibutuhkan penambahan kuota pupuk paling tidak sama dengan tahun lalu. Bahkan kalau bisa, sampai 30 ribu sesuai kebutuhan ideal daerah kita. “Kita berharap Mentan bisa menambah jatah pupuk Sumbawa.

Nanti kita akan lapor langsung ke pusat sesuai apa yang dijanjikannya,” katanya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA KB Pria ”Saling Beme” Juara Terbaik Nasional

Sumbawa Juara Umum Lomba Hari Keluarga Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Kelompok KB Pria “Saling Beme” desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, berhasil keluar sebagai juara terbaik nasional untuk Regional II. Selain itu, Sumbawa juga mendapatkan Juara Umum dalam perlombaaan hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi yang akan dinilai lagi pada peringatan Harganas tingkat nasional di Surabaya 11-14 Juni.

Juara Umum diperoleh setelah mendapatkan Juara Pertama pada sembilan kegiatan lomba, terkait peringatan Harganas. Yakni, Juara I KB Lestari Teladan 15 Tahun atas nama Budi Priambodo dan Siti Rahayu (Kecamatan Alas Barat), Juara I Lomba Kader Teladan Bina Keluarga Remaja atas nama Herni Y, BKR Nurul Yaqin desa Empang Bawah kecamatan Empang. Juara I Kelompok KB Pria (Kelompok KB Pria Saling Beme, Mapin Kebak kecamatan Alas Barat), Juara I Duta KB Mandiri atas nama Sahoda, S.Pd, (Kecamatan Alas Barat), Juara I Motivator KB Pria atas nama Wahab (Kecamatan Alas Barat), Juara III Nasional Bidan Praktek Mandiri untuk Regional Jawa-Bali atas nama Romadiah Fitriyani, AMd. Keb, (Kecamatan Lopok), Juara I Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) Kecamatan Lape, Juara I Duta Mahasiswi Generasi Berencana atas nama Cindy Suci Ananda dari Universitas Teknologi Sumbawa dan Jua-

A. Yani ra I Duta Mahasiswa Generasi Berencana, atas nama Mochammad Isro Alfajri dari Universitas Teknologi Sumbawa. “Satu di antara sembilan kegiatan lomba tersebut, yakni KB Pria Saling Beme telah menjadi juara terbaik nasional dan akan menerima penghargaan nasional di peringatan puncak Harganas ke 21, di Surabaya,” terang Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa, Ir. A. Yani.

Menurut A. Yani, pada 2014 ini memang ada dua momentum penting.

Yakni, Harganas dan Hari Ibu. Untuk

kembali masuk melalui pintu gerbang timur. Namun niat mereka untuk masuk menemui pejabat Pemkot kembali gagal. Saat ditenangkan oleh aparat, seorang mahasiswa sempat mengeluarkan katakata kasar kepada aparat Sat Pol PP. Kata-kata kasar yang keluar dari mulut mahasiswa ini pun membuat anggota Pol PP geram dan mencekik mahasiswa dimaksud. Saat itu, mahasiswa pun langsung didorong keluar dari areal Pemkot. Tak berapa lama, para mahasiswa ini kembali masuk namun hingga tiang bendera Pemkot. Mereka akhirnya mengakhiri aksinya dengan melakukan hormat bendera.

Koordinator aksi, Anas Abidin, dalam orasinya menyebutkan dia dan teman-temannya menuntut janji Kartu Qurma Manis untuk sejumlah layanan gratis segera direalisasikan. Layanan kartu tersebut, dibagikan saat pasangan Walikota H.M. Qurais H. Abidin dan Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin berkampanye. Saat itu, kartu Qurma Manis dengan sejumlah layanan gratis antara lain biaya kesehatan dasar dan persalinan, biaya administrasi kependudukan, biaya pendidikan (hingga SMA/Sederajat), biaya bantuan hukum dan biaya ambulans serta pemberi-

PENILAIAN - Penilaian lomba pengelola BKB beberapa waktu lalu Harganas dari 16 kegiatan lomba, Kabupaten Sumbawa memperoleh sembilan lomba yang meraih Juara Pertama. Sementara untuk hari Ibu, ada empat mata lomba yang kemarin dinilai oleh tim dari Provinsi. Yakni, Lomba kelompok BKB, lomba pengelola BKB, Lomba Kecamatan Sayang Ibu dan Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu. “Nah ini yang kita masih tunggu hasilnya,” terang A. Yani.

Dalam setiap perlombaan, tambah Yani, tidak sulit mencari kandidat yang mewakili Sumbawa ke tingkat Provinsi.

Sebab pihaknya sudah melakukan sosialisasi, pembinaan sekaligus pembi-

naan. Melirik dan memetakan setiap potensi kader. Bahkan, untuk dua sampai tiga tahun kedepaan, pihaknya sudah memiliki potret yang jelas. Apalagi selama ini, pada level kabupaten, pihaknya selalu berkoordinasi dengan mitra. Termasuk berkolaborasi dengan petugas di lapangan, agar ada pemerataan kemampuan dan prestasi, sehingga bisa berbicara di tingkat nasional.

Meskipun masih diliputi keterbatasan.

“Janganlah berfikir program semata.

Tetapi bagaimaana melibatkan orang lain, para pimpinan wilayah, mitra dan stakeholders, untuk percepatan dan akses program,” tukasnya. (arn/*)

Ditelantarkan Orang Tua, Penderita Gizi Buruk Dirawat di RSU Dompu Dompu (Suara NTB) Siti Suci, balita 1,6 tahun ditelantarkan keluarganya hingga mau dibuang karena menderita gizi buruk dan kepala membesar (hidrochepalus). Suci semula dibesarkan ayahnya di Kandai Dua, tapi diantar warga ke keluarga ibunya di Ranggo Kecamatan Pajo setelah tiga hari ditinggal bapaknya. Suci akhirnya dirawat di RSU Dompu tanpa didampingi keluarga.

Sulis, aparat Desa Ranggo yang mendampingi Suci di RSU Dompu, Senin (9/6), mengaku berinisiatif untuk mendampingi perawatan Suci karena tidak ada keluarganya yang bersedia. Sementara sakit yang diderita Suci cukup parah dan membutuhkan penanganan medis cepat. “Saat dibawa ke Puskesmas Ranggo tadi malam oleh orang tua asuhnya, ia menderita kejang dan rewel,” jelasnya.

Orang tua Suci diketahui Sulis, ibunya UM menjadi TKW di negara Timur Tengah sejak Suci berusia 1 bulan. Sementara bapaknya tinggal di Kandai Dua dan berprofesi sebagai sopir. Selama ditinggal ibunya, Suci dibesarkan oleh bapaknya di Kandai Dua. Tapi beberapa hari lalu, ada beberapa warga yang membawanya ke Ranggo untuk diserahkan ke keluarga ibunya karena sudah ditinggal bapaknya. Namun neneknya dikabarkan tidak mau menerima, sehingga diambil asuh oleh Sumarni (70) warga Tembalae Pajo selama dua hari.

Namun saat dibawa ke Puskesmas dan hendak dirujuk ke RSU Dompu, lanjut Sulis, tidak ada yang bersedia untuk mendampinginya dalam proses perawatan. “Karena tidak ada yang

(Suara NTB/ula)

DIRAWAT - Suci (1,6 tahun) warga Ranggo yang dirawat Sulis di ruang perawatan anak RSU Dompu karena menderita gizi buruk dan Hidrochepalus karena ditelantarkan keluarganya. bersedia, saya berinisiatif dan menyanggupi untuk mendampinginya dalam proses perawatan di RSU,” terangnya. “Alhamdulillah kondisinya sekarang sudah agak membaik dan tidak rewel lagi,” tambahnya.

Kapolsek Pajo, Iptu Jablek yang dihubungi terpisah mengatakan, kasus ini sama halnya dengan menelantar-

Mahasiswa Demo Kantor Pemkot Bima Kota Bima (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Bima menggedor Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Senin (9/6). Mereka mempertanyakan kebijakan Kartu Qurma Manis untuk sejumlah layanan gratis yang merupakan janji pasangan Walikota dan Wakil Walikota saat berkampanye dahulu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat bentrok dengan aparat Sat Pol PP yang mengamankan lingkungan Pemkot.

Aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya ini berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita. Namun karena tak ada pejabat maupun yang mewakili yang menemui, para mahasiswa pun merangsek masuk ke dalam areal Pemkot Bima.

Sedianya mereka hendak menuju ruangan Walikota Bima. Namun sesampainya di depan pelataran Kantor Pemkot, para mhasiswa ini keburu dihadang oleh aparat Sat Pol PP yang di-back up aparat Polres Bima Kota. Di tempat tersebut, mahasiswa sempat saling dorong dengan aparat. Bahkan salah seorang mahasiswa pingsan.

Untuk sementara, aksi mahasiswa mereda. Namun beberapa saat kemudian, para mahasiswa yang sudah keluar dari areal Pemkot

Halaman 4

KERJASAMA BKBPP SUMBAWA DENGAN HARIAN SUARA NTB

(Suara NTB/arn)

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

(Suara NTB/use)

PINGSAN - Seorang mahasiswa yang pingsan diamankan temannya dalam aksi demo di Kantor Walikota Bima, Senin (9/6). an santunan.

Namun kini, setelah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota janji tersebut tinggal janji. Kartu tersebut ditolak oleh Puskesmas karena tidak memiliki dasar rujukan. Untuk itu, mereka menagih janji tersebut dan memper-

tanggungjawabkan lima program tersebut. Dia menuding janji program yang tertuang dalam kartu kurma manis hanyalah kebohongan publik.

“Kami minta Walikota dan Walikota bima tak hanya bisa membuat, buktikan janji-janji tersebut,” ujar Anas. (use)

kan anak yang menjadi tanggungjawab orang tuanya. Tapi hingga saat ini belum dilaporkan ke Polisi. “Tadi malam pihak Dinas Sosial langsung menyanggupi untuk perawatan dan pengobatannya. Makanya, kita masih melihat perkembangan,” jelasnya.

Perawat di ruang perawatan anak RSU Dompu, Lala Lisa Darmiati, Amd.Kep

mengatakan, Siti Suci menderita gizi buruk jenis marasmus. Di usianya 1,6 tahun, ia memiliki berat badan 4,9 kg saat dibawa ke RSU Dompu. Selain itu, Suci juga menderita Hidrochepalus sejak lahir. “Suci menderita Hidrocepalus dan gizi buruk.

Selama perawatan, ia diberi tambahan asupan makan dan susu untuk perbaikan gizinya,” ungkapnya. (ula)

Hari Ini Karyawan Newmont Gelar Aksi Demo Taliwang (Suara NTB) Meski kebijakan merumahkan karyawan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah diberlakukan, bukan berarti kebijakan tersebut berhenti menuai protes dari kalangan pekerja. Terbukti karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berencana akan mengadakan demonstrasi yang akan dilancarkan hari ini, Selasa (10/6).

Kepastian aksi demonstrasi itu disampaikan oleh ketua PUK SP KEP SPSI KSB Zainudin Wanden, Senin (10/ 6). Kepada media ini ia menyatakan, aksi demonstrasi yang telah dirancangnya sejak beberapa hari lalu jadi dilaksanakan sesuai rencana awal.

“Besok (hari ini, red) kita jadi aksi,” terangnya usai bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Lokasi aksi yang rencananya akan dihadiri ribuan pekerja itu ditempatkan di gate (gerbang) Benete kecamatan Maluk.

Zainudin mengatakan, terkait aksi itu pihaknya telah mendapatkan izin dari aparat kepolisian yang akan mengamankan selama kegiatan. “Mulainya pukul 06.00 wita. Dan besok itu hanya kami (SPSI) yang menggelar aksi ,” timpalnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, SPSI menilai kebijakan manajemen PT NNT merumahkan karyawan dilakukan secara sepihak kare-

na tanpa sebelumnya pernah dikomunikasikan dengan para karyawan. Dan akibat kebijakan tersebut karyawan pun banyak menderita kerugian dengan turun drastisnya angka pendapatan sampai 45 persen.

Tudingan para karyawan yang menganggap PT NNT mengambil kebijakan merumahkan secara sepihak, sebelumnya dibantah oleh manajemen PT NNT, Senior Manager Operastional (SMO) PT NNT Wudi Raharjo menyatakan, tidak benar jika perusahaan tidak pernah mengkomunikasikan terkait rencana merumahkan karyawan itu.

“Tidak benar kalau dikatakan sepihak. Kita sudah sosialisasikan sejak Januari 2014 bahkan,” terangnya kepada media ini beberapa waktu lalu.

Menurutnya informasi seputar kebijakan perusahaan itu secara berkesinambungan terus dikomunikasikan manaje-

men. Tercatat sejak Januari dengan melihat perkembangan pembicaraan antara perusahaan dengan pemerintah pusat soal pemberlakukan bea keluar itu, perusahaan selalu menginformasikannya kepada pekerja. “Kita sampaikan di bulan Maret dan April soal kondisi perusahaan. Kita komunikasi intensif dengan mereka.

Bahkan kami tampung keluhan mereka,” papar Wudi.

Terakhir Wudi berharap, persoalan yang dihadapi perusahaan saat ini tidak berlarut dalam jangka waktu lama. Pasalnya tak hanya karyawan, perusahaan pun tidak akan dapat bertahan jika izin ekspor tak kunjung diterbitkan oleh pemerintah pusat.

“Kalau dalam posisi seperti ini terus (tidak produksi) kondisi keuangan kami hanya dapat bertahan sampai akhir tahun. Setelah itu kita benar-benar berhenti,” imbuhnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

Monitor Kasus BWS Loteng dan Alkes Bima Dari Hal. 1 Menjawab bagaimana penanganan kasus tunggakan ini, Kajati menjanjikan gerakan cepat. “Jadi begini, kasus yang belum selesai menjadi tanggung jawab saya,” tegasnya.

Meski peninggalan pejabat sebelumnya Sugeng Pudjianto, SH, MH, tetap menjadi tanggung jawabnya untuk diselesaikan. Memang diakui ia belum mendapat gambaran apapun dari Sugeng terkait perkara sebelumnya, akibat mutasi yang mendadak dan tidak sempat berbincang lebih jauh karena masing – masing mendapat SK penempatan dan langsung bekerja.

Tapi itu tidak menjadi kendala baginya, karena tetap harus diproses sesuai SOP yang berlaku.

Maka ekspose perkara adalah langkah tepat. “Siang ini juga, saya undang jajaran untuk ekspose. Apa saja kasus yang harus ditindaklanjuti.

Agar saya tahu, apa kasusnya, bagaimana perkembangannya. Baru kemudian saya bisa memutuskan mana yang bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak,” tegas Ka-

jati didampingi Assintel R. Suryanto dan Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH. Semangatnya dalam rangka pemberantasan korupsi juga akan didukung tenaga baru Aspidsus Sarjito Irianto, menggantikan Suluh Dumadi, SH, MH. Rencananya Aspidsus baru akan dilantik Rabu (11/6) mendatang. Usai dilantik Kajati yang baru langsung “dipecut” untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menangani kasus korupsi. “Rabu dia dilantik, hari itu juga dia harus bekerja . Tidak ada izin libur sehari, atau waktu santai,” tegasnya lagi.

Dia pun akan memanfaatkan waktu yang ada untuk berusaha menjalankan amanah diberikan, ditunjukkan dengan ekspose kasus berlangsung siang kemarin, setelah pagi hari perkenalan dengan para asisten, kasi, koordinator dan seluruh staf. “Setiap jam berharga bagi saya, sehingga harus dimanfaatkan untuk bekerja,” pungkasnya. (ars)

Sudah Sesuai Aturan Dari Hal. 1 Dikatakan, adanya polemik mengenai penetapan pengurus BPPD NTB yang baru akan ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB sesuai dengan aturan yang ada. Gubernur menjelaskan, dirinya mengeluarkan SK penetapan pengurus BPPD NTB periode empat tahun mendatang itu sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh tim seleksi (Timsel).

Timsel itu sendiri, katanya berasal dari berbagai unsur seperti dari akademisi sebanyak dua orang, BKD NTB satu orang dan pimpinan DPRD NTB yang mengkoordinir masalah pariwisata. Menurut gubernur, tidak ada satu namapun hasil seleksi Timsel yang ditambah dan dikurangi.

“Jadi saya perlu tegaskan bahwa nama-nama yang di SK-kan jadi pengurus BPPD itu adalah 100 persen hasil dari fit and proper test.Tidak ada satu nama yang saya

tambah ataupun saya kurangi. Kenapa dilakukan fit and proper test? Karena yang maju itu lebih dari yang dibutuhkan. Jadi perlu ada seleksi,”imbuhnya.

SK penetapan pengurus BPPD NTB tersebut tertuang dalam SK Gubernur NTB nomor 556/352 tahun 2014 tertanggal 20 Mei 2014. Sembilan orang pengurus BPPD NTB periode 2014-2018 tersebut antara lain Awanadi Aswinabawa (Asita), Taufan Rahmadi (Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia), I Gusti Lanang Patra (PHRI), H. Ainuddin (HPI). Keempatnya merupakan perwakilan dari unsur asosiasi kepariwisataan.

Kemudian dari unsur penerbangan yakni Sudarmaji, unsur akademisi yakni Dr. Basuki Prayitno dan Halus Mandala. Kemudian dari unsur profesi seperti dari Kadin dan Apindo adalah Afan Ahmad. Serta dari unsur media adalah L. Hasanudin. (nas)

Tanpa Tekanan dan Pesanan Dari Hal. 1 Aspidsus Kejati Jawa Barat kemudian menjadi koordinator penyidikan di Jampidsus Kejaksaan Agung.

Ia sadar bahwa penanganan kasus korupsi penuh tantangan, tapi itu semua akan ditangkalnya dengan memegang prinsip bahwa hukum harus jadi panglima. ‘’Saya tidak bisa ditekan – tekan dalam bekerja. Saya akan mandiri sesuai dengan SOP yang berlaku di Kejaksaan.

Sebab kalau menangani kasus dalam tekanan, bagaimana hasilnya? Tentu saja tidak beres,” tegasnya.

Ia juga akan menghindari penanganan kasus berdasarkan pesanan pihak tetentu. Independensi lembaga akan dipegangnya untuk mempertahankan harkat dan martabat Kejaksaan. Ia sadar, bahwa pihak atau personal yang diproses hukum, punya harkat dan martabat, punya hak azasi manusia yang harus dihargai juga. Jika kemudian memproses hukum orang berdasarkan pesanan, maka itu disebutnya sebagai dzolim.

Dia juga berjanji akan transparan, khususnya kepada media. Pengalaman di beberapa tempat saat menjadi pejabat Adhyaksa,termasuk

di gedung bundar, beberapa kali ia harus menyampaikan langsung informasi kasus yang ditanganinya sendiri, dari tingkat penyidikan sampai penuntutan.

Kedekatannya dengan media, akan dipertahankannya dimana pun ia bertugas, termasuk di NTB. ‘’Sebab saya sadar, kami perlu media untuk mengawasi kinerja kami. Agar masyarakat tahu apa pekerjaan dan program kami.

Media juga perlu diberi akses agar mudah mengawasi apa yang kami lakukan, sehingga transparan dan bisa dikritik jika ada yang keliru. Silahkan, kalau ada yang keliru, saya siap dikritik,” ujarnya.

Program kerjanya bersama media dengan memposisikan Kasi Penkum sebagai corong pemberi informasi, yakni program publikasi yang dikemas dalam coffee morning setiap triwulan. Di waktu yang sudah terjadwal itu, wartawan akan diberi informasi detail tentang penanganan kasus korupsi dan perkembangannya, sebatas yang bisa disampaikan, dengan tetap menjaga agar tidak mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. (ars)

Sertifikat Tanah di Kedaro Disita Kejaksaan Dari Hal. 1 Sementara IM menjalani pemeriksaan ke dua di ruang Intelijen Senin pagi kemarin, mulai sekitar pukul 11.00 Wita.

Pemeriksaan berlanjut hingga siang pukul 12.30 Wita dan istirahat hanya sekitar 1 jam.

Setelah itu pemeriksaan masih dilanjutkan bahkan hingga sore.

IM didampingi pengacaranya Lalu Armayadi, SH. ‘’Ini pemeriksaan ke dua dan tidak menutup kemungkinan ada pemanggilan untuk pemeriksaan berikutnya jika keterangan yang bersangkutan masih kita perlukan,” terangnya.

Pemeriksaan IM sebagai tersangka itu sedianya terus berlanjut, namun menjelang petang terpaksa dihentikan karena IM kelalahan dan fisiknya mulai melemah.

Dalam pemeriksaan kemarin, IM tetap tampil modis dengan kacamata hitam. Dengan balutan baju warna pink, kerudung motif yang sama, rok hitam, IM santai keluar ruang pemeriksaan sembari

menyapa wartawan.

Sementara pengacara tersangka IM, Lalu Armayadi berharap Kejaksaan mengembangkan kasus itu, dengan tidak hanya fokus pada kliennya. Karena bagaimana pun juga ada keterlibatan pihak lain yang juga ikut menguasai lahan tersebut. “Bu IM (namanya disebut lengkap ) kan hanya membeli 4,4 hektar dari total 10 hektar yang katanya dibebaskan. Nah selebihnya ini kan harus diproses juga,” harap Lalu Armayadi.

Disisi lain, dia juga masih menyoroti status lahan hutan lindung Kedaro yang sampai saat ini ia belum melihat SK Menteri Kehutanan yang menasbihkan areal itu sebagai hutan lindung. Apalagi disebutkan areal itu masuk RTK 17. “Nah bukti bahwa areal ini masuk RTK 17 itu mana? Saya belum lihat sampai hari ini, seharusnya ada SK dari Menteri Kehutanan,” tegasnya. (ars)

Halaman 5

Penyidik Polda NTB akan Panggil Kepala Bea Cukai Mataram (Suara NTB) Kasus penyelundupan ribuan Blackberry dan iPhone masih berkembang di Polda NTB. Setelah menetapkan satu orang tersangka (bukan tiga, red), rencananya mengagendakan pemanggilan Kepala Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Mataram, Witrino.

Penjelasan Direskrimsus Polda NTB, AKBP Triyono, saksi Witrino akan diklari-

fikasi seputar jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Mataram. “Ada beberapa orang saksi yang akan kami panggil, termasuk Kepala Bea Cukai Mataram. soal materi pemeriksaan, apa peranannya, nanti kita lihat setelah pemeriksaan selesai,” kata Triyono kepada wartawan, Senin (9/6) didampingi Kanit II Subdit III Tipikor, Kompol Ferdian Indra Fahmi, SIK. Di luar rencana pemerik-

saan Kepala Bea Cukai, pihaknya juga sudah memanggil saksi dan tersangka dalam pengembangan kasus ini. Saksi yang dihadirkan LS, penyidik Bea Cukai Mataram dan tersangka AS. Namun dalam panggilan itu, hanya hadir LS dan langsung menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga sore kemarin. “Sedangkan tersangka mengaku sakit, sehingga meminta penundaan pemeriksaan,” terang

Direskrimsus.

Diurainya, penetapan tersangka baru ini setelah dikembangkan dari enam tersangka sebelumnya bahwa AS ikut menerima aliran dana dari pemilik 4000 lebih Blackberry dan iPhone bernama Caesar. Tersangka diduga ikut menikmati uang suap, termasuk dalam beberapa kali penyelundupan sebelumnya.

Pada kesempatan itu Triyono meralat informasi yang

terpublikasi sebelumnya, bahwa sampai dengan kemarin, baru satu orang ditetapkan sebagai tersangka yakni AS. Sedangkan dua nama lainnya belum ada penetapan, sampai menunggu pengembangan pemeriksaan oleh tim penyidik.

“Jadi baru satu tersangka,” ralatnya. Soal kemungkinan ada tersangka baru, menurutnya bisa saja, akan tergantung perkembangan penyidikan. (ars)

Danrem Tekankan Netralitas TNI dalam Pilpres Mataram (Suara NTB) Senin (9/6) kemarin, jajaran Korem 162/WB dan seluruh prajurit TNI se Garnisun Mataram berkumpul di Lapangan Yonif 742/SWY. Setelah melaksanakan upacara bendera, dilanjutkan dengan pengarahan Komandan Korem 162/WB Kol. Arh. Kuat Budiman, SIP. Dalam arahannya, Danrem didmpingi Danlanal Mataram Kol. Mar. Suhono dan perwakilan dari Danlanud Rembiga, mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota yang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam menjaga wilayah NTB agar tetap selalu kondusif, khususnya pada pelaksanaan Pemilu Legislatif yang sudah usai. “Kegiatan pengamanan kita laksanakan

berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” kata Danrem.

Pada kesempatan itu, ia kembali menekankan soal netralitas TNI, sesuai amanat Undang – Undang. TNI harus netral dalam Pilpres dan wapres yang akan datang.

“Mengapa TNI dan Polri netral ? agar TNI dan Polri dapat memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi,” terang Danrem.

Apabila terjadi permasalahan, maka TNI bisa berdiri di tengah-tengah tanpa ada muatan apapun kecuali menjaga ketertiban dan kontestan. Berkaitan dengan Pilpres tanggal 9 Juli 2014 mendatang, agar seluruh Prajurit TNI baik TNI-

(Suara NTB/ars)

PENGARAHAN: Danrem 162/WB Kol. Arh. Kuat Budiman saat memberi pengarahan kepada anggota Garnizun soal netralitas dalam Pilpres.

AD, AL, AU se NTB untuk menjaga jarak yang sama antarkontestan pemilu, memberikan ruang seluas - luasnya kepada

KPU KSB Umumkan DPT Pilpres Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Melalui rapat pleno terbuka yang dilaksanakan, Senin (10/ 6) kemarin, KPU menetapkan jumlah pemilih pada pelaksanaan Pilpres mendatang sebanyak 90.373 pemilih. Dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 44.927 pemilih dan perempuan 45.446 pemilih.

“Setelah kami (KPU) lalui seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih, kami tetapkan DPT Pilpres sebanyak 90.373 pemilih,” jelas ketua KPU KSB Khairuddin, SE kepada media ini usai memimpin pleno.

Jumlah DPT Pilpres ini mengalami penambahan cukup signifikan jika dibandingkan dengan DPT Pileg 9 April lalu. Tambahannya mencapai 1.519 pemilih. Menurut Khairuddin, penambahan

jumlah pemilih di Pilpres kali ini sudah dapat dipastikan sejak Pileg. Ini terlihat dengan adanya yambahan pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) di Pileg.

“Data DPK dan DPTb Pileg kemudian kita masukkan di DPT Pilpres sehingga jumlahnya bertambah sampai menembus angka 90 ribuan itu,” paparnya.

Meski telah menetapkan DPT Pilpres, Khairuddin mengaku, tidak menutup kemungkinan masih adanya warga yang memiliki hak pilih belum masuk dalam daftar. Karenanya ia berharap pasca penetapan dan pengumuman DPT, masyarakat dapat secara aktif mencari informasi untuk memastikan dirinya masuk dalam DPT. “Sama seperti mekanisme Pileg. Bagi warga yang tidak masuk di DPT bisa diakomodir di DPK atau DPTb, karena itu pastikan diri anda di DPT,

kalau tidak segera laporkan diri ke TPS agar dimasukkan ke DPK,” harap Khairuddin.

Untuk penetapan DPK sesuai jadwal akan ditetapkan sekitar tanggal 1 atau 2 Juli mendatang. Penetapan DPK sendiri akan dilakukan oleh KPU Provinsi. “Jadi kalau memang tidak masuk di DPT segera laporkan, karena waktunya terbatas dan penetapannya juga bukan oleh kami (KPU KSB) melainkan oleh provinsi,” sambungnya.

Jika jumlah pemilih bertambah, tidak demikian dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika di Pileg lalu jumlah TPS yang digunakan sebanyak 332 titik di Pilpres nanti KPU KSB telah menetapkan hanya akan menggunakan 194 TPS. “Beberapa TPS kita merger karena proses pemilihan saat Pilpres nanti tidak terlalu memakan waktu lama.

Apalagi sekarang hanya akan ada dua pilihan (capres) saja,” katanya. (bug)

BPBD Masih Inventarisir Jumlah Kerugian Erupsi Sangeangapi Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB belum bisa memastikan jumlah kerugian akibat erupsi Gunung Sangeangapi, Kecamatan Wera Kabupaten Bima akhir Mei lalu. Akibat eruspi itu, banyak ternak sapi yang mati dan tanaman warga yang berladang di tempat tersebut rusak. Hingga saat ini, warga masih tak diperbolehkan mendekati Gunung Sangeangapi dalam radius 5-10 Km. Hal tersebut dikatakan Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi disela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (9/6) siang kemarin. ‘’Kita masih lakukan inventarisasi jumlah kerugian seperti infrastruktur yang rusak, ekonomi masyarakat dan sebagainya. Masih dievaluasi

teman-teman Kabupaten Bima,” terangnya.

Ardhi mengatakan, memang ada ribuan ternak warga yang terkena dampak erupsi Gunung Snageangapi itu.

Namun, hal itu masih dilakukan inventarisir oleh petugas di lapangan. Diakui, memang jumlah kerugian akibat ternak warga yang mati cukup besar namun hal itu tentunya masih menunggu hasil pendataan di lapangan.

Selain kerugian akibat ternak warga yang mati di Pulau Sangeang itu, juga tanaman warga yang rusak. Untuk tanaman warga yang rusak seperti padi dan bawang dipastikan akan diganti dengan bibit. ‘’Untuk tanaman rusak, bibit tanaman diganti. Belum ada bayangan berapa jumlah kerugiannya. Memang untuk ternak itu mahal, sapi itu Rp

5 juta per ekor,”imbuhnya.

Selain itu, kata Ardhi, masyarakat/warga belum boleh mendekati Gunung Sangeangapi. Masyarakat masih dilarang mendekat pada radius 5-10 Km. Untuk mengetahui kondisi terkini pascaerupsi, katanya, BNPB Pusat bersama dengan sejumlah anggota DPR RI pada hari ini (kemarin, Red) turun ke lokasi.

BNPB merilis sebanyak tujuh desa dengan jumlah penduduk 7.328 jiwa atau 1.748 KK terdampak akibat erupsi Gunung Sangeangapi yang terjadi sejak Jumat (30/5) lalu.

Tujuh desa terdampak yang berada di radius 8 Km dari Gunung Snageangapi itu adalah Desa Toitoi, Desa Sangeang, Desa Tadewa, Desa Ranggasolo, Desa Bala, Desa Kalagena dan Desa Paipai. (nas)

masyarakat dalam menentukan hak pilihnya. Tingkah laku, ucapan dan perbuatan harus dijaga oleh seluruh anggota.

Realisasi APBD NTB 2013 Sebesar 91,7 Persen Mataram (Suara NTB) Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB 2013 mampu dicapai sebesar 91,7 persen.

Total APBD 2013 sebesar Rp 2,594 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,379 triliun.

Hal tersebut dikatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam rapat paripurna jawaban gubernur terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTB tahun Anggaran 2013 di DPRD NTB, Senin (9/6) siang kemarin. ‘’Pada sisi pendapatan tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 2,594 triliun lebih, realisasi sebesar Rp 2,379 triliun lebih atau 91,7 persen,”sebutnya.

Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan adalah sebesar Rp 904,540 miliar lebih mampu dicapai sebesar Rp 858,154 miliar lebih atau 94,87 persen.

Dirincikan, pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 673,234 miliar lebih, realisasi sebesar Rp 697,834 miliar lebih atau 103,65 persen. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 16,724 miliar lebih, realisasi sebesar Rp 12,929 miliar lebih atau 77,31 persen.

Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 95,892 miliar lebih, realisasi sebesar Rp 52,715 miliar lebih atau 54,97 persen.

Lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp 118,688 miliar lebih, realisasi sebesar Rp 94,675 miliar lebih atau 79,77persen.

Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,652 triliun lebih, realisasi sebesar Rp 1,517 triliun lebih atau

Dari Hal. 1 bertekad akan memperjuangkan agar dana TP tersebut tidak ditunda.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/6) kemarin, mengaku, persiapan untuk event TMD tahun 2015 tidak menjadi masalah dan akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Namun sebelum event puncak 2015, akan dilangsungkan beberapa kegiatan dan saat ini tengah direncanakan. ‘’Event puncak Tambora Menyapa Dunia tahun 2015 tidak ada masalah, karena semuanya akan ditangani pemerintah pusat melalui EO yang ditunjuknya,” terangnya.

Namun Hj Sri Suzana mengaku, saat ini pihaknya men-

gupayakan agar dana TP dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditunda sebagai akibat dari pemotongan dana masing-masing Kementerian dapat direalisasikan kembali. Dengan anggaran tersebut, beberapa fasilitas penting untuk mendukung kegiatan pendakian dan event TMD 2015 akan dibangun.

“Dana TP kita hanya Rp1 miliar, saya berharap anggaran ini tidak jadi ditunda karena nilainya tidak terlalu banyak bagi pemerintah pusat. Terlebih fasilitas yang ingin dibangun dari anggaran ini cukup vital bagi dukungan terhadap event Tambora Menyapa Dunia 2015 mendatang,” kata Hj Sri Suzana.

Dari dana TP, lanjutnya, pihaknya telah merencanakan untuk membangun pusat cinderamata di Pancasila Desa Tambora dan beberapa fasiltas

pendukung lainnya seperti fasilitas MCK. Di jalur pendakian Doroncanga, rencananya akan dibangun dua unit selter, rumah penjaga, MCK dan pemagaran keliling area bangunan. Fasilitas ini cukup menunjang bagi pendaki khususnya berasal dari luar Dompu. ‘’Bila dana TP untuk Dompu ditunda ini cukup berpengaruh pada persiapan pelaksanaan event TMD 2015.

Selain itu, rencana pembangunan ini sudah ada kontraknya (dengan pihak ketiga),” ungkapnya.

Karenanya, Hj Sri Suzana mengaku, pihaknya telah mengirim surat ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar tidak menunda dana TP bagi Kabupaten Dompu. Surat ini ditandatangani langsung oleh bupati dan bahkan dokumen kontrak dengan pihak kontraktor akan disampaikan ke kementerian. (ula)

91,84 persen. Rinciannya, bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp 210,658 miliar lebih, realisasi sebesar Rp 148,528 miliar lebih atau 70,51 persen.

Bagi hasil bukan pajak direncanakan sebesar Rp 60,157 miliar lebih, realisasi sebesar Rp 9,715 miliar lebih atau 16,15 persen. Dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 859,353 miliar lebih, terealisasi seratus persen.

Dana alokasi khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 57,407 miliar lebih juga terealisasi seratus persen.

Dana transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari dana penyesuaian yang direncanakan sebesar Rp 464,722 miliar lebih, realisasi Rp 442,445 miliar lebih atau 95,21 persen. Lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah yang direncanakan sebesar Rp 37,968 miliar lebih, realisasi Rp 3,950 miliar lebih atau 10,41 persen.

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya penyusunan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemprov NTB, kata gubernur telah mulai melakukan langkah-langkah penyempurnaan regulasi secara bertahap untuk memasuki era kebijakan akuntansi berbasis aktual paling lambat pada tahun 2015. ‘’Seperti peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, peraturan gubernur tentang sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan peraturan gubernur tentang kebijakan akuntansi pemerintah pada Pemprov NTB,” katanya. (nas)

Mendaki Rinjani, Bule Australia Meninggal Dari Hal. 1

Pembangunan Fasilitas Pendukung TMD Terancam Gagal

“Tidak boleh mengomentari kontestan capres maupun wapres dari kedua belah pihak,” ujarnya mengingatkan. (ars/*)

membenarkan meninggalnya bule Australia tersebut. Diutarakannya, bule tersebut sedianya akan mendaki Rinjani bersama rombongan. Informasi menyebut, korban meninggal di lokasi pintu Rinjani, Senaru. Informasi lain menyebutkan, korban telah meninggalkan pintu masuk sejauh sekitar 5 Km pada pukul 10.00 Wita. ‘’Tamunya meninggal di lokasi, dan langsung diangkut ke rumah sakit,” ujar Ahmad.

Lipscombe John Paul Athur dkk, mendaki Gunung Rinjani melalui jalur Senaru, Bayan.

Korban mendaki Rinjani rencananya bersama sembilan orang rekannya. Ketika mengalami serangan asma, korban dievaluasi ke Puskesmas Bayan namun tak tertolong hingga meninggal dunia. Untuk keperluan penanganan lebih lanjut, jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Mataram. ‘’WNA asal Asutralia meninggal sesaat akan mendaki Gunung Rinjani. diduga kor-

ban meninggal karena penyakit asma,” terang Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, Iptu Sidik Priamursida di ruang kerjanya. Sidik menjelaskan, korban bersama sembilan rekannya datang ke Lombok dalam rangka tour.

Saat asmanya kumat, korban sempat istirahat sebentar dan dievakuasi ke Puskesmas Bayan. Di puskesmas, korban sempat mengalami koma sebelum akhirnya meninggal.

Setelah meninggal, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani penanganan lebih lanjut. “Apakah nanti diautopsi atau dipulangkan langsung itu berdasarkan kesepakatan keluarga,”ujarnya.

Evakuasi jenazah korban dikawal oleh kepolisian dari Polsek Bayan . Jika pihak keluarga meminta jenazah korban diautopsi maka pihak Kepolisian akan melakukannya. Sebaliknya jika keluarga meminta jenazah dipulangkan, maka pihak kepolisian juga akan membantu memulangkan ke negaranya melalui jalur Bali. (ari/her)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

Halaman 6

Hantaman Kampanye Hitam Selamatkan Pajak Daerah POTENSI pajak restoran dan rumah makan di Kota Mataram, nampaknya belum aman. Bahkan potensi pajak ini terancam menguap jika tidak ada tindakan nyata dari Pemkot Mataram.

Perkembangan Kota Mataram yang cukup pesat seperti menjadi magnet bagi tumbuhnya usaha restoran, rumah makan, kedai, warung bahkan PKL. Dalam pemikiran kita, banyaknya restoran dan rumah makan tentu menjadi target pemungutan pajak oleh Pemkot Mataram melalui Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Mataram.

Secara umum, Dispenda Kota Mataram memang telah melaksanakan tugasnya memungut pajak restoran dan rumah makan. Namun diduga, belum semua rumah makan dan restoran dipungut pajaknya. Begitu pula dengan kafe tenda. Banyak kafe tenda di Kota Mataram diduga tidak tersentuh pajak. Ada kesan pengusaha kafe tenda menghindari pajak.

Modusnyapun diduga bervariasi. Mulai dari sengaja tidak menggunakan bangunan permanen, juga mengesankan diri sebagai PKL sehingga tidak ada celah bagi Dispenda untuk memungut pajak. Padahal, pajak itu dipungut dari konsumen yang menikmati makanan dan minuman di restoran atau rumah makan bersangkutan. Harus diakui bahwa kesadaran pengusaha membayar pajak di Mataram masih rendah.

Parahnya lagi, ada restoran maupun rumah makan yang telah memungut pajak dari konsumen tetapi tidak disetorkan ke kas daerah. Seharusnya seperti disampaikan beberapa anggota Dewan, bahwa harus ada kriteria yang jelas mengenai restoran, rumah makan, kafe, kedai maupun PKL. Jangan sampai yang seharusnya masuk dalam katagori restoran justru memposisikan diri sebagai PKL demi untuk menghindari pajak.

Sementara penjelasan Kepala Dispenda Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi bahwa tidak ada kriteria khusus mengenai restoran, rumah makan, kedai dan PKL, sangat disayangkan. Nihilnya kriteria inilah diduga dapat menjadi celah bagi pengusaha nakal untuk lari dari tanggung jawabnya. Perda Kota Mataram tentang pajak restoran nampaknya harus terus disosialisasikan ke semua pengusaha restoran dan lainnya.

Jangan sampai para pengusaha restoran enggan memungut pajak dari konsumen lantaran tidak mengetahui Perda Kota Mataram tentang pajak restoran tersebut. Sosialisasi perda Kota Mataram tentang pajak restoran ini harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh pengusaha. Sebab, bukan tidak mungkin keengganan pengusaha restoran menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dari konsumen ke kas daerah karena salah persepsi atau menganggap itu sebagai haknya.

Untuk itu, guna menyelamatkan potensi pajak restoran yang ada di Kota Mataram, Dispenda harus segera membuat klasifikasi usaha makanan dan minuman yang kena pajak. kalau mengacu pada Perda Kota Mataram tentang pajak restoran, seharusnya semua usaha yang menyediakan makanan dan minuman di Kota Mataram harus dikenakan pajak, namun nyatanya di banyak kafe tenda di Mataram, konsumennya tidak dikenakan pajak. Kalau hal ini dibiarkan terus berlangsung, potensi pajak restoran akan terus menguap. Yang jelas harus ada upaya penyelamatan pajak daerah. (*)

ETERBUKAAN informasi, meluasnya dunia maya dan kemudahan mengakses berita memberi efek yang besar pada cara kita melihat peristiwa. Segalanya simpang-siur dan susah lagi dibedakan mana yang benar atau tak benar. Untuk peristiwa-peristiwa krusial hal itu bahkan menyusup sebagai jebakan psikologis untuk menggeser pendapat, pemikiran bahkan keyakinan kita. Semua perubahan yang hampir terjadi serempak dan euforius itu menemukan muaranya pada praktik demokrasi yang secara prosedural menempatkan masyarakat sebagai penentu.

Perlu digarisbawahi bahwa posisi penentu itu belum diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap posisi itu sendiri. Praktik politik kita sampai saat ini belumlah dewasa. Era transaksi uang masih marak, bahkan kerap menjadi modal utama. Yang esensi terpendam dalam tulisan-tulisan di atas kertas, tapi takut muncul ke permukaan. Jadinya, kita masih berpura-pura percaya, sekaligus berpura-pura tidak percaya. Sikapsikap yang tak tabah dan mudah goyah seolah-olah tak berpijak pada dasar yang kuat.

Meski begitu praktik (politik) demokratis tetap berjalan. Dan sekarang kita sudah ada di ambang pemilihan orang nomor satu di negara ini. Yang akan memimpin dan berdiri paling depan menyongsong masa yang akan datang. Sebentang Indonesia yang lebih baik, yang mampu keluar dari kondisi tercabik-cabik oleh berbagai persoalan yang seakan tak ada jalan keluarnya. Masing-masing kandidat sudah punya siasat untuk memenangkan pertarungan. Meskipun kata pertarungan tak cukup tepat dilekatkan pada konteks ini. Mereka tidak bertarung, mereka sedang menawar suara rakyat. Dengan (janji-janji) rencana dan strategi, visi dan misi yang kerapkali- meski sepotong-sepotong- bisa kita lihat di koran atau televisi.

Sebagian media yang mau tidak mau harus berkubu, adalah alat penting sebagai pelenting berbagai janji. Para simpatisan –yang fanatik atau biasa-biasa saja, yang dibayar atau yang gratisan- juga turut meramaikan. Dan di antaranya muncul kampanye hitam. Tak semua orang faham apakah yang sedang dilihatnya adalah kampanye hitam atau bukan. Tapi pengaruhnya sungguh besar, apalagi jika kampanye hitam itu menyentil hal-hal yang sensitif di masyarakat. Karena itulah kampanye hitam bisa menyusup dan hidup di tengah-tengah percakapan. Memasuki relungrelung pemahaman orang-orang dan bisa membuat mereka bergeser dari keyakinan semula. Kampanye hitam adalah hantaman yang datang

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Pegiat Komunitas Akarpohon, Mataram)

Pemilu presiden nanti memang membawa angin segar bagi negara kita.

Pemimpin baru sangat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mengancam. bagai ditiupkan siluman, lalu hilang meninggalkan lebam dalam pikiran.

Kewaspadaan mesti sedikit ditingkatkan levelnya mengingat semakin saat serbuan kampanye semacam itu benar-benar deras menunggangi keterbukaan dan kemudahan akan informasi. Dua pasang kandidat presiden-wakil presiden jelas punya kelebihan dan kekurangan. Dari banyak hal kita bisa menelisiknya sendiri, atau lewat diskusi-diskusi maupun perburuan informasi yang valid dan terbandingkan. Pilihan ada di tangan kita, jangan ditukar uang yang tak seberapa. Jangan diracun berita yang tak jelas juntrungannya.

Demokrasi menempatkan kita – masyarakat biasa- sebagai penentu. Maka kita mesti menyadari sepenuhnya posisi itu agar tidak diremehkan, agar posisi tawar kita terangkat. Cara-cara yang curang untuk mendapat kekuasaan telah menunjukkan tanda-tanda seperti apa pemimpin kita nantinya. Sikap kita adalah preseden kuat betapa rakyat memang berada di atas kekuasaan. Bukan sebaliknya.

Amanah yang akan kita berikan sebaiknya diberikan kepada yang benar-benar pantas. Bukan pada yang berhasrat besar, tapi tak sadar pada amanah di pundaknya.

Bukan Segalanya Presiden dan wakilnya bukanlah pahlawan mahasakti. Bukan superhero yang mampu mengatasi persoalan sendiri. Mereka hanya pemimpin sebuah tim, yang akan mengelola negara dalam tempo yang sudah disepakati. Persoalan takkan tuntas hanya dengan pemilihan saja. Ada sebuah periode dimana kita sama-sama bisa melihat kinerja mereka. Belum tentu yang sekarang dengan menggebu-gebu kita dukung mati-matian akan bekerja sesuai dengan yang kita harap-

kan. Karena itu siapapun yang terpilih nanti, tak usahlah kita menepuk dada sendiri sambil mencibir kubu yang lain. Pun sebaliknya yang tak terpilih tak perlu menyimpan dendam yang bisa berkarat sepanjang hayat.

Tapi tanda-tanda seperti itu sudah terlihat dari sekarang. Saling serang, saling hujat, saling maki dan merasa benar sendiri.

Padahal apa pentingnya semua itu? Toh, itu hanya menunjukkan betapa kita belum benar-benar memahami relasi peristiwa pemilihan presiden nanti dengan hidup kita sehari-hari. Kedua pasang capres-cawapres tidak membawa ajaran yang harus membuat kita berperang. Ada perbedaan memang, tapi perbedaan justru membawa pada keseimbangan.

Perubahan selalu kita dengungdengungkan sebagai kata yang keramat. Dan perubahan terjadi begitu cepat di sekitar kita. Bila kita tak turut berubah, kita bisa habis tergilas. Menyikapi kampanye hitam bisa kita jadikan sebagai latihan untuk perubahan. Membuka ruang luas untuk referensi, timbangan wacana dan pengetahuan perihal banyak hal jadi penting di tengahtengah badai informasi yang sulit dipilih dan dipilah. Begitu terbukanya ruang interaksi membutuhkan sikap kritis agar kita tak menelan mentah-mentah semuanya.

Itu cara yang tepat untuk menangkis hantaman kampanye hitam menjelang pemilihan.

Pemilu presiden nanti memang membawa angin segar bagi negara kita. Pemimpin baru sangat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mengancam. Seperti apa pemimpin yang kita butuhkan? Itulah yang mesti kita baca, telaah dan telisik dari kandidat yang ada. Apabila kita melihat berbagai faktor pent-

ing sambil menyingkirkan faktor yang tak penting, kita bisa membuat garis teritori bagi berbagai kampanye, quotes, bahkan seruan yang bergaung di sekitar kita. Perihal apa yang penting dan tak penting itu, kitalah yang harus merumuskan.

Sembari benar-benar menyelidik sumber informasi yang kita peroleh.

Untuk itu diperlukan persentuhan dengan pemikiran-pemikiran.

Dengan kata lain, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Semua peristiwa di sekitar kita secara tak langsung membuat kita harus berpikir, merasakan dan menyadari sepenuhnya. Tanpa ketiganya kita akan mudah terseret arus yang di ujungnya hanya ada kegelapan, dimana kita ditinggal sendirian.

Pemilu presiden adalah peristiwa penting, dan kita terlibat di dalamnya secara langsung. Dalam satu barisan yang sama: sama-sama rakyat. Sangat konyol apabila fanatisme dan dukungan buta terhadap satu kandidat membuat kita harus baku hantam. Padahal itu nanti ditebus untuk garis yang tak sepenuhnya seimbang: pada saat pemilihan kita terlibat langsung dalam menentukan, tapi seusai pemilihan dan sang terpilih sudah bisa ditentukan, efek dari itu tak bisa langsung kita rasakan. Harus melalui struktur birokrasi dan aturan-aturan yang kadang memusingkan. Menggelikan bukan, apabila semua sudah rampung dan kita masing-masing memandang diri yang penuh lebam luka, untuk sesuatu yang sesungguhnya tak benar-benar kita terima?

Kajati NTB akan bekerja tanpa tekanan dan pesanan Masyarakat menanti realisasinya

*** Realisasi fisik dan keuangan rendah, Bupati Lobar ultimatum enam Kepala SKPD Tidak saja diultimatum, kinerja Kepala SKPD juga harus dievaluasi

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

Halaman 7

Setahun 3.376 Warga Lobar Dikirim ke Luar Negeri Giri Menang (Suara NTB) – Dalam kurun waktu 2013 lalu, sebanyak 3.376 warga Lombok Barat yang dikirim menjadi TKI ke luar negeri, sebagian besar Negara tujuan Malaysia. Jumlah ini diluar TKI dan TKW yang berangkat secara non prosedural atau gelap. Pasalnya, jumlah TKI 3.376 yang berangkat ini tercatat berangkat secara resmi.

Namun aneh, banyaknya TKI yang berangkat ke luar negeri justru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar tak mampu mendeteksi TKI meninggal di rantauan yang dikirim mayatnya pulang.

Pasalnya kasus meninggal baru diketahui jika ada laporan masyarakat. Seperti satu contoh kasus meninggalnya Sahabudin, TKI asal Dusun Tunggu Lawang, Kuripan Selatan, yang jenazahnya dikirim

malam minggu kemarin.

“Kami tidak tahu kalau ada TKI yang meninggal di Kuripan, kami tahunya dari wartawan,” aku Kepala Disosnakertrans Lobar, H. Fathurrahim melalui Kasi Penempatan, Hj Baiq Suhaini di ruang kerjanya, Senin (9/6). Setelah mengetahui informasi TKI meninggal ini, barulah sejumlah Dinas terkait mencari tahu perihal TKI tersebut.

Dijelaskan, Dinsos terlibat

dalam pra penempatan TKI. Artinya dalam hal memberi rekomendasi pembuatan paspor. Untuk pemberangkatan dan penempatan menjadi urusan PJTKI yang mengirim TKI tersebut. Dinsos hanya mencatat TKI yang resmi berangkat, sedangkan di luar prosedur tidak dicatat.

Dari data Dinas terkait mencatat tahun lalu, tercatat 3.376 TKI yang dikrim ke luar negeri. Dari jumlah ini terbagi

3.151 laki-laki dan 225 perempuan. Pengiriman paling tinggi pada bulan Oktober mencapai 559 orang.

Sedangkan untuk tahun ini, hingga bulan Mei tercatat sekitar 1.916 TKI yang berangkat ke luar negeri. Dari jumlah itu, 1.372 laki-laki dan 184 perempuan. Diperkirakan jumlah TKI yang berangkat bertambah, karena masih triwulan pertama. “Data ini kami dapat dari TKI yang mengurus paspor saja, di luar (non procedural) tak tercatat,” katanya.

Untuk kasus TKI meninggal jelasnya, pihaknya tak bisa mendeteksi sepanjang tak ada laporan dari masyarakat. Termasuk TKI

Sahabudin asal Kuripan diketahui lari dari perusahaannya.

Sehingga TKI ini pun berstatus ilegal. Namun demikian, pihaknya tetap mengurus apa saja yang perlu menjadi hak TKI tersebut terutama terkait asuransi.

Sementara di Kuripan sendiri, berdasarkan pengakuan Kades Kuripan Selatan, Zulkarnain, tahun lalu saja ada empat TKI yang meninggal dunia di luar negeri.

Ditambah tahun ini dua orang sehingga total menjadi enam orang. “Tahun lalu empat yang meninggal, tahun ini baru dua,” katanya.

Menurutnya banyak TKI yang meninggal asal Desa itu

yang tak bisa dipulangkan lantaran biayanya mahal.

Untuk mengangkut jenazah saja, perlu biaya sekitar 5.000 ringgit atau sekitar Rp 15 juta. Karena mahal, maka banyak TKI meninggal yang dikuburkan di Malaysia.

Ia membenarkan jika TKI asal Desa setempat atas nama Sahabudin (21) meninggal di Malaysia. Jenazah TKI yang diterbangkan dengan pesawat Garuda ini tiba di BIL sekitar 10.45. Setiba di BIL, keluarga yang menunggu kedatangan jenazah langsung histeris menangis. Jenazahpun langsung dibawa ke rumahnya.

Setahunya, TKI ini be-

BAWANG MERAH Bawang merah produksi petani dari Kabupaten Bima telah dikenal cukup luas di NTB. Produk hortikultura ini bahkan telah menjadi salah satu produk laris di pasarpasar besar di Jawa Timur. Tak heran, dalam setiap pasar lelang yang digelar pemprov NTB, bawang merah ini selalu menjadi daya tarik bagi pengusaha dari luar daerah dengan nilai transaksi yang cukup besar.

Nelayan Kurang Diperhatikan KETUA Asosiasi Masyarakat Agro Bisnis dan Agri Industri (MAI), Fadel Muhammad kecewa dengan Perhelatan akbar Pekan Nasional XIV Tani Nelayan di Malang, 7-12 Juni, yang kurang memberikan perhatian kepada nelayan. Hal serupa juga dikeluhkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si. “Atas nama kelompok nelayan, saya kecewa, tidak memberi perhatian kepada nelayan. Padahal nelayan punya peran besar terhadap ketahanan nasional,” kata Fadel usai acara pembukaan Penas Malang oleh Presiden SBY di Stadion Kanjuruhan Malang.

Terkait perkembangan perikanan dan kelautan di NTB, Fadel melihat adanya kemajuan yang cukup pesat. Hingga diharapkan kedepan, lebih banyak komoditi dan hasil produksi laut yang bisa dikembangkan. Apalagi NTB memiliki program PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut), terutama perkembangan rumput lautnya. Namun, upaya ini mesti dibarengi dengan pengawasan terhadap pengamanan laut yang dinilainya masih lemah. “Pemprov maupun Pemkab harus menghilangkan aksi illegal fishing, pengeboman ikan supaya ada perlindungan bagi nelayan,” tukas mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI ini.

Sementara H. Junaidi, juga melihat perhelatan Penas kali ini juga kurang memberikan perhatian dan porsi bagi nelayan. Bahkan tak ada stand khusus Perikanan dan Kelautan yang menyatu dengan stand masing-masing provinsi. Hingga kurang terlihat hasil produksi perikanan dan kelautan. “Saya sepakat dengan apa yang dilontarkan Fadel,” pungkasnya di lokasi Penas. (arn)

(Suara NTB/bul)

NTB Siapkan ”Market Fund” Rp 1 Miliar untuk Jetstar Mataram (Suara NTB) Untuk mempertahankan rute penerbangan langsung (direct flight) Perth, Australia - Lombok, Pemprov NTB akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar sebagai dana promosi/pemasaran pariwisata (market fund) melalui maskapai penerbangan Jetstar Airways. Jetstar sebelumnya dikabarkan akan menutup rute Perth-Lombok pada 18 Oktober mendatang.

“Pak Gubernur komitmennya agar Jetstar ini tetap melayani rute Perth - Lombok. Sebelum memulai pembukaan penerbangan tempo hari, sudah terbangun komitmen, bagaimana pemda memberikan dukungan terhadap penerbangan Jetstar ini,” terang Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si, Senin (9/6).

Ia menuturkan, jauh sebelum maskapai penerbangan asal Malaysia, Air Asia membuka rute penerbangan Kuala Lumpur-Lombok, Jetstar Airways sudah lebih awal menawarkan pembukaan penerbangan langsung Perth-Lombok, tepatnya pada tahun 2009 lalu. Namun, pembukaan penerbangan langsung Perth-Lombok tak terealisasi karena krisis ekonomi yang membuat maskapai penerbangan asal Australia itu mereview rencananya.

Dikatakan, pada waktu itu,

Fadel Muhammad (Suara NTB/arn)

SHOWROOM

RUPA-RUPA

KECANTIKAN Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

”

Diberikan untuk mendukung Jetstar dalam rangka perluasan pasar, sehingga banyak turis asal Australia datang ke NTB. H. Lalu Gita Aryadi

(Suara NTB/dok)

Pemda sudah membicarakan akan mendukung pembukaan rute penerbangan langsung itu dengan akan memberikan market fund kepada Jetstar.

Market fund itu diberikan untuk mendukung Jetstar dalam rangka perluasan pasar. Sehingga lebih bnayak lagi turis asal negeri Kangguru itu yang datang ke NTB. “Jadi dukungan yang kita berikan adalah untuk membantu promosi Jetstar baik di tempat kita maupun di Australia. Sehingga pelayanan

Perth-Lombok ini tidak mengalami kerugian. Permasalahan kemarin, kita belum menindaklanjuti komitmen itu, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata cq Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) masih proses pembentukan pengurus sehingga itulah yang mengganggu jadwal (pemberian market fund) itu, tetapi komitmen kita tetap,” tambah mantan Kepala Dinas Disbudpar NTB ini.

Gita mengatakan, terkait dengan kabar akan dihentikannya penerbangan langsung Perth-Lombok oleh Jetstar, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi siap membangun dialog dengan manajemen Jetstar untuk memperkuat komitmen pemprov NTB dalam merealisasikan market fund.

”

Pemberian market fund kepada Jetstar merupakan langkah yang keliru.

Ruslan Turmuzi Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi mengingatkan pemprov NTB berhati-hati terhadap pemberian market fund itu.

Menurutnya, pemberian market fund belum jelas aturan hukumnya.

“Market fund itu ya dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), jangan diperuntukkan dalam subsidi. Kalau dalam bentuk hibah dan bansos, layak ndak mereka mendapatkan hibah atau bansos. Kalau hibah, ada ndak naskah hibah kita,” tanyanya.

Ia berharap, jangan sampai pemberian market fund itu akan menjadi preseden buruk di kemudian hari atau akan menjadi temuan BPK. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemberian market fund kepada Jetstar merupakan

(Suara NTB/dok)

langkah yang keliru. Menurutnya, pemberian market fund tidak membebani uang daerah.

Semestinya, kata Ruslan, dana market fund itu dibebankan kepada PT Angkasa Pura. Pasalnya, Pemprov NTB mempunyai aset senilai ratusan miliar di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang hingga kini belum ada kontribusinya bagi daerah. ‘’Kita punya Rp 100 miliar lebih punya aset di situ Kontribusinya sampai hari ini ndak ada. Justru itu menjadi bergaining, kita tidak mengeluarkan dari uang rakyat,” tandasnya. (nas)

COUNTER SULAM BIBIR

09

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

rangkat ke luar negeri secara resmi bersama ayahnya bernama Muhrim dua tahun lalu. Ia dan ayahnya berangkat melalui PJTKI resmi dan baru setahun delapan bulan merantau di Malaysia bekerja di kebun sawit. Seminggu lalu ia dikabarkan sakit dan dibawa ke salah satu rumah sakit di Malaysia.

Namun tak lama dirawat, ia meninggal di Rumah Sakit tersebut. Keluarga dan kerabatpun langsung mengurus kepulangan TKI tersebut, sehingga bisa dipulangklan dengan cepat. “Biasanya lama, tapi karena ada keluarga yang urus maka cepat dipulangkan,” katanya. (her)

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

PENGOBATAN

TOKO BANGUNAN

MADU

KACAMATA

FURNITURE

SHOWROOM

TRAVEL

09

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Buntut Penembakan Bripka M. Yamin

Disinyalir Bermasalah

Panwaslu Loteng Minta KPU Serahkan DPKTB Pileg

Penyelidikan Polisi Belum Membuahkan Hasil Mataram (Suara NTB) Buntut penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan salah satu anggota Polri, Bripka M. Yamin, Kepala Unit (Kanit) Intelkam di Polsek Bolo, di Bima belum membuahkan hasil. Meski katanya, Densus 88 dilibatkan dalam tim penyelidikan itu, namun hasil yang didapatkan oleh mereka tidak dilaporkan ke Polda NTB. “Ya meskipun Densus 88 dilibatkan dalam penyelidikan kasus tersebut namun hasil yang mereka dapatkan tidak di laporkan ke Polda. Sejauh ini kami belum dapat membuahkan hasil namun tim masih tetap berada di lapangan,” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK kepada Suara NTB, Senin (9/6) kemarin.

Dalam penyelidikan, lanjutnya, aparat tidak boleh berandai–andai untuk menentukan dan menyatakan satu sikap terhadap kasus. Ia menegaskan semua proses dan prosedur penyelidikan harus sesuai fakta yang ada di lapangan.

Dikatakannya, selongsong peluru yang diduga ditinggalkan para pelaku sudah diuji ke Laboratorium Forensik. Meski demikian, Suryo Saputro menyatakan belum dapat menyampaikan hasil uji laboratorium yang sudah dilakukan karena semuanya diperlukan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. (met)

Pelaku Pembuangan Mayat Bayi Belum Ditemukan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus penemuan mayat bayi yang dibuang ke sungai, Minggu (8/6), belum membuahkan hasil. Polisi belum dapat menemukan siapa pelaku yang begitu tega membuang bayi tak berdosa tersebut.

Meski ada tulisan nama salah satu Puskesmas di seprai pembungkus mayat tersebut, polisi tidak akan gegabah dalam menentukan langkah dalam penyelidikan.

“Hingga hari ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, semuanya kita serahkan kepada Polsek Narmada untuk menangani penyelidikannya. Terkait adanya tulisan nama salah satu Puskesmas pada sprai (Suara NTB/dok) pembungkus mayat, kami Agus Dwi Ananto tidak akan gegabah dalam menentukan langkah penyelidikan, bisa saja itu dijadikan sebagai alat untuk mengelabui petugas. Untuk itu dalam penyelidikan maupun penyidikan kami akan lakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan,” terang Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, Senin (9/6).

Adapun dugaan sementara pihak kepolisian, bayi yang dibuang itu merupakan bayi hasil hubungan gelap. Polisi akan terus berupaya untuk mengungkap kasus tersebut hingga dapat menemukan siapa pelakunya. Polisi berharap, segera menemukan pelaku dan dapat diproses secara hukum yang berlaku.

“Yang pasti dugaan sementara kami, bayi tersebut merupakan hubungan gelap. Kami akan berupaya menangkap pelakunya dan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Kalau memang bayi tersebut lahir dari pasangan yang sah, kan tidak mungkin akan ditelantarkan seperti yang terjadi saat itu,” katanya.

Sebelumnya bayi yang diketahui berjenis kelamin laki – laki itu ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa dan mengapung di bawah Jembatan di Dusun Montor, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Bayi tersebut diduga di buang oleh pelaku dua jam sejak ia lahir. Diperkirakan usia bayi tersebut sekitar 8 bulan berada dalam kandungan Ibunya. Belum dapat dipastikan apakah bayi tersebut lahir secara sempurna atau secara Diaborsi. Mayat bayi yang sudah di autopsi ke Puskesmas Narmada itu kemudian dikembalikan kepada warga Dusun Montor untuk dimakamkan. (met)

Polres Lobar Tangani Lima Kasus ”Illegal Logging” Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat menangani lima kasus illegal logging dan berhasil menangkap delapan pelaku. Dari hasil penangakapan tersebut, Polres berhasil menyita tiga kubik lebih kayu hasil illegal logging tersebut. Dari delapan pelaku, tujuh diantaranya telah dilimpahan ke Kejaksaan dan ada juga kasusnya telah diputuskan.

Termasuk baru-baru ini, Polres Lobar berhasil menggagalkan aksi pelaku illegal logging di KLU. Polisi menyita 45 batang kayu jenis rimba campuran. Pelaku kini diamankan di Polres untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. “Pelaku atas nama Senedi (30) warga Desa Rempek KLU,” terang Kasat reskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita, Senin (9/6) kemarin di ruang kerjanya.

Penangkapan pelaku bermula dari informasi masyarakat, bahwa ada kegiatan ilegal tersebut di sekitar kawasan hutan Torean Desa Rempek. Lalu masyarakat melapor ke petugas Polhut KLU, selanjutnya saat operasi Polhut KLU berkoordinasi dengan polisi untuk bersama-sama melakukan operasi.

Setiba di TKP pelaku baru saja selesai menebang pohon dan memasukkan ke kendaraan. Petugas pun langsung menyergap pelaku dan menangkapnya. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa kayu dan sejumlah peralatan untuk menebang kayu. “Saat ditangkap pelaku tak melawan,” ujarnya. Selanjutnya, barang bukti tersebut diamankan ke dinas setempat.

Namun jika sulit mengevakuasi barang bukti, karena berada di dalam hutan maka BB kemungkinan akan dimusnahkan di tempat. Pelaku pun diamankan di Polres untuk menjalani proses selanjutnya.

Sidik menjelaskan, kasus illegal logging sejauh ini yang ditangani hanya dari KLU sedangkan dari Lobar belum ada. Dari KLU saja, lima kasus dengan pelaku sekitar tujuh orang bertambah satu orang menjadi delapan orang. Dari kasus ini, hampir semua kasus dengan tujuh pelaku telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses sidang. “Ada juga telah vonis,” katanya. Menurutnya, intensitas kasus illegal loging ini cenderung meningkat tiap tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemkab setempat untuk meningkatkan pengawasan. (her)

BABAK BELUR - Tiga pelaku babak belur dihajar massa.

(Suara NTB/her)

Pelaku Curanmor Babak Belur Dihajar Warga Tanjung (Suara NTB) Aksi pencurian yang akhirnya menjadi bulan-bulanan warga kembali terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Setelah sebelumnya pada Jumat sore lalu di Bayan, kini giliran 3 orang dari 4 orang pencuri motor, dihajar massa.

Made Parwata, seorang honorer di instansi Pemda KLU yang beralamat di Dusun Karang Langu, Desa Tanjung, nyaris menjadi korban pencurian. Motor Honda CBR dengan plat DR 2500 HJ miliknya, tengah di parkir di depan Gedung Serbaguna, Gondang, sempat dibawa kabur pelaku yang diduga berasal dari Lombok Tengah.

Kronologi kejadian, Senin (9/6) sekitar pukul 9 pagi, Made tengah melakukan aktivitas sebagai cleaning service di Gedung Serbaguna. Saat beraktivitas di dalam gedung, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara knalpot motor miliknya.

Curiga ada yang janggal, ia pun keluar. Ternyata saat itu, ia dapati motornya telah ditunggangi pelaku.

Sadar motornya dicuri, ia lantas meminta bantuan temannya untuk melapor ke Polsek Gangga, yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasinya bekerja. Sementara Made sendiri, meminjam motor temannya mengejar pelaku yang kabur ke arah Tanjung.

“Dari empat pelaku, 1 orang menunggangi Honda Vario, 1 orangnya membawa motor barang bukti, dan 2 lainnya menunggangi motor lain, jenis Satria FU,” ujar salah satu saksi mata.

Salah satu Anggota intel Polsek Tanjung, Heri, menceritakan kejadian itu membenarkan bahwa pelaku dengan Honda Vario telah lebih dulu kabur meninggalkan rekannya. Sementara 3 pelaku, yang dalam pengejaran Polsek Gangga, berhasil dicegat oleh

Polsek Tanjung yang siaga dengan menggelar razia. Ketiga pelaku diyakini tidak berani melewati hadangan petugas, dan memilih balik ke Utara. Apes, sampai di Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, pelaku dengan BB berhasil ditangkap oleh Polsek Gangga. Sedangkan dua orang penunggang Satria, memilih masuk ke gang buntu di perkampungan setempat. Pada saat itulah, warga mengeroyok ketiganya.

Aparat Polsek Tanjung pun bergegas mengamankan pelaku dan digiring ke Polsek Gangga. Tidak lama di Polsek, Kapolsek Tanjung, lantas mengangkut pelaku dan BB ke Polres Lombok Barat karena khawatir tak mampu meredam emosi massa.

Ditempat terpisah, Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita tiga kawanan perampok ditangkap polisi, satu pelaku kabur. (ari/her)

Bertambah 8.312 Pemilih

DPT Pilpres Loteng Tertinggi Kedua di NTB Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini tercatat masih sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di NTB. Kendati dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU Loteng, Senin (9/6) kemarin, jumlah pemilih Loteng bertambah cukup signifikan. “Jumlah pemilih kita pada Pilpres mendatang, masih nomor dua terbanyak di NTB dibawah Kabupaten Lombok Timur (Lotim),” sebut Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H. Dihubungi usai memimpin rapat pleno penetapan DPT Pilpres Loteng, Ari mengungkapkan, jumlah DPT Loteng untuk Pilpres mendatang 723.959 pemilih. Dengan rincian 353.126 pemilih laki-laki.

Sedangkan pemilih perempuan sebanyak 370.833 orang.

Jumlah tersebut bertambah 8.312 orang pemilih dari DPT untuk Pemilu legislatif yang lalu. Yang berjumlah 715.647 pemilih. “Tapi tetap saja, jumlah pemilih kita dibawah Lotim. Karena mereka (Lotim) pemilihnya sudah di atas 800 ribu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, jumlah DPT Pilpres yang ditetakan tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pe-

mutakhiran (DPSHP) yang sebelumnya ditetapkan, sebanyak 2.087 pemilih. Pasalnya dalam DPSHP jumlah pemilih Loteng mencapai 726.046 pemilih.

Pengurangan jumlah pemilih pada DPT tersebut, terjadi karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh KPU Loteng terhadap beberapa data pemilih yang bermasalah. Baik karena pemilih ganda, ada pemilih yang sudah pindah domisili. Termasuk pemilih di bawah umur dan pemilih yang sudah meninggal dunia.

Dari Panwaslu Loteng saja, kata Ari, pihaknya mendapat laporan 889 pemilih bermasalah. Ditambah laporan dari masyarakat. Sehingga total 2.087 pemilih bermasalah yang semunya sudah diverifikasi. “Pemilih-pemilih yang bermasalah tersebut sudah kita keluarkan dari DPT,” jelasnya. Kendati sudah ada penetapan DPT, jumlah pemilih di Loteng masih bisa berubah. Karena pihaknya masih akan melakukan verifikasi kembali untuk menyusun dan menentukan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga satu bulan ke depan.

DPK itu sendiri, katanya untuk mengakomodir pemilihpemilih yang belum terdaftar dalam DPT. “Secara normatif jumlah

pemilih untuk di Pilpres di Loteng sudah ditetapkan dengan penetapan DPT ini. Tapi pendataan pemilih masih tetap dilakukan,” terangnya.

Pasalnya, jumlah pemilih sangat fluktuatif. Karena mobilisasi masyarakat Loteng masih cukup tinggi.

Bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, tidak perlu khawatir dan berkecil hati. Karena peluang untuk terdaftar sebagai pemilih pada Pilpres mendatang masih terbuka. Dengan adanya penyusunan DPK. Jadi jika ada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, diharapkan bisa segera melaporkan diri penyelenggaran Pemilu di tingkat desa maupun kecamatan.

Dikatakannya, jumlah DPT tersebut sebagai dasar bagi KPU pusat dalam pembagian alokasi logistik Pilpres.

Khususnya terkait surat suara dan logistik lainnya.

Karena bagaimanapun juga, logistik harus segera dicetak.

Mengingat pelaksanaan Pilpres sudah semakin dekat.

Disinggung jumlah TPS, Ari menegaskan jumlahnya tidak berubah dari rencana awal yakni 1.762 TPS. Jumlah TPS untuk Pilpres tersebut berkurang 450 TPS dari jumlah TPS Pemilu legislatif 2.232 lokasi. (kir)

Satpam IKIP Mataram Keluhkan Kesejahteraan Mataram (Suara NTB) Satuan Pengamanan (Satpam) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram mengeluhkan kesejahteraan yang tidak pernah mereka nikmati. Mereka juga mengeluhkan adanya sistem perekrutan Satpam sebagai karyawan tetap di IKIP Mataram yang dinilainya tidak Jelas. Puluhan satpam akhirnya mendatangi rumah pemilik yayasan yang ada di Jalan Langko, Mataram untuk meminta keterangan pihak yang bertanggung jawab, Senin (9/6) kemarin.

“Kami mengeluhkan sistem perekrutan dan penetapan anggota satpam IKIP Mataram yang menjadi karyawan tetap. Kami menilai sistem perekrutannya tidak jelas.

Dari 28 satpam yang mengikuti tes mengapa hanya enam orang yang dapat diterima.

Padahal kalau menurut kami dari hasil ujian tes yang per-

nah dilakukan keenam orang yang ditetapkan itu tidak lebih baik dari hasil tes kami.

Kami menduga di sini ada permainan petugas administrasi sehingga terjadi hal seperti ini,” terang salah satu satpam yang datang ke Rumah pemilik Yayasan IKIP Mataram.

Menurut para satpam itu, penetapan perekrutan enam orang dari anggota mereka menjadi karyawan tetap di IKIP Mataram tidak sah.

Mereka menuntut agar penetapan yang sudah dilakukan itu agar segera dibatalkan.

Mereka juga menuntut kesejahteraan kepada pemilik yayasan. “Kalau memang sistem perekrutan melalui tes yang pernah dilakukan itu fair, maka kami yakin bukan hanya keenam orang itu saja yang bisa masuk. Maka dari itu kami menuntut agar pemilik yayasan membatalkan kebijakan itu dan kami juga menun-

tut agar kesejahteraan bagi kami diperhatikan, kami tidak mendapatkan jaminan kesehatan seperti Jamsostek dan sebagainya,’’ tegasnya.

Sementara dari pihak yayasan mengatakan, kebijakan penetapan ke enam orang satpam yang akan dijadikan karyawan tetap itu telah dibatalkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Humas IKIP Mataram, Ismail Marzuki. Pihaknya mengatakan apa yang menjadi tuntutan para satpam itu akan diterima serta akan di ikuti. “Ya kalau dari pihak yayasan sendiri menyatakan akan mengembalikan semua persoalan kepada rekan – rekan Satpam. Apa yang menjadi tuntutan rekan – rekan kita ini akan kami terima,” terang Marzuki yang dikonfirmasi wartawan usai melakukan pertemuan dan berdialog dengan para Satpam tersebut. (met)

Praya (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi telah melayangkan surat permintaan sekaligus klarifikasi terkait keabsahan data pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) – pemilih yang menggunakan KTP, untuk Pemilu Legislatif. Langkah tersebut dilakukan setelah Panwaslu Loteng menemukan ada indikasi kejanggalan dalam DPKTB tersebut.

“Kita hanya dapat laporan jumlah pemilih dalam DPKTB sebanyak 8 ribu orang lebih.

Tapi data dan daftar riilnya kita belum terima,” aku Ketua Panwaslu Loteng, L. Padlan Prayanegera, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/6) kemarin. Hal itulah yang mengundang kecurigaan pihaknya.

Kalau ada kejanggalan dalam DPKTB pada Pemilu legislatif Loteng tersebut.

Seharusnya, kata Padlan, bukan hanya data mentah saja yang diberikan. Tetapi daftar by name dan by address secara lengkap dari pemilih dalam DPKTB tersebut harus jelas. Sehingga pihaknya bisa melakukan pengecekan ke langsung terkait keabsahan pemilih tersebut.

Mengingat pemilih yang menggunakan KTP sangat rentan dijadikan objek untuk mengeruk suara dari pihakpihak yang bekerpentingan.

Sehingga pihaknya mengharapkan kerjasama dari pihak KPU Loteng untuk mau terbuka dan menyerahkan DPKTB secara lengkap ke Panwaslu Loteng.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., mengaku kalau pihaknya sudah menerima permintaan dari Panwaslu Loteng terkait DPKTB Pileg.

Namun ia membantah kalau KPU Loteng sengaja tidak mau menyerahkan DPKTB tersebut ke Panwaslu Loteng.

Karena ada persoalan dalam DPKTB Pileg tersebut. “Kalau masalah keabsahaan pemilih dalam DPKTB pemilu legislatif kemarin, kita berani jamin.

(Suara NTB/dok)

L. Padlan Prayanegera

Karena kita tidak punya kepentingan apapun dalam pemilu legislatif lalu,” terangnya. Menurutnya, KPPS selaku penyelenggaran pemilu di tingkat paling bawah sudah diingatkan untuk berhati-hati dan selektif mendata pemilih dalam DPKTB. Sehingga pihaknya bisa memastikan kalau DPKTB yang ada benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan validasinya.

Kalaupun KPU Loteng terkesan lamban menyerahkan DPKTB ke Panwaslu Loteng, itu semata-mata bukan karena disengaja. Tetapi lebih karena persoalan teknis. Dimana untuk mengetahui data pemilih dalam DPKTB secara lengkap, pihaknya harus membuka seluruh kotak suara.

Karena data DPKTB ada di dalam kotak suara. (kir)

Pelantikan Caleg Terpilih Terganjal Gugatan PKS Praya (Suara NTB) Usulan pelantikan bagi para calon anggota legislatif (Caleg) terpilih hasil Pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh KPU Loteng sejauh ini belum bisa diproses. Hal itu dikarenakan gugatan yang dilayangkan PKS Loteng di Mahkamah Konstitusi (MK) sampai saat ini masih berproses. Demikian diungkapkan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., kepada Suara NTB, Senin (9/6) kemarin.

Dikatakannya, pihaknya baru menetapkan alokasi kursi serta caleg terpilih saja. Sedangkan untuk proses usulan pelantikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng yang baru belum dilakukan. Karena masih harus menunggu hasil putusan MK terkait gugatan yang masuk.

“Sesuai aturan yang ada, usulan pelantikan bagi caleg terpilih baru bisa dilakukan kalau semua gugatan Pemilu sudah selesai. Jika masih ada gugatan, maka usulan pelantikan belum dilakukan,” jelasnya. Pasalnya, dengan adanya gugatan pemilu tersebut, komposisi caleg terpilih yang akan dilantik masih bisa berubah. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi lokasi gugatan.

“PKS melayangkan gugatan di daerah pemilih (dapil) III yakni di Desa Pengembur dan Tumpak. Jadi kompisi caleg terpilih di dapil III masih bisa berubah,” tandas Ari. Namun itu semua tetap tergantung dari putusan MK nantinya.

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi, terkait gugatan yang dilayangkan PKS tersebut, kata Ari. Pertama bisa saja, MK yang langsung memutuskan perubahan komposisi caleg terpilih. Jika memang dalam persidangan terbukti ditemukan ada kesalahan dan keliruan jumlah peroleh suara.

(Suara NTB/dok)

Ari Wahyudi

Kemungkinan kedua, MK memutuskan dilakukan pengitungan ulang. Khusus di daerah yang menjadi sengketa. Dan, keputusan itu juga berpotensi merubah komposisi caleg terpilih. “Kalau MK memutuskan Caleg terpilih berubah, mau tidak mau perubahan harus dijalankan.

Karena putusan MK sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Kalau untuk pemungutan suara ulang, Ari mengaku peluangnya kecil. Mengingat untuk memutuskan dilakukan pemungutan ulang, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Dan, untuk melakukan pemungutan ulang tidak mudah. “Kemungkinan besar jika sampai gugatan PKS dimenangkan oleh MK, paling dilakukan pemungutan ulang.

Atau yang paling buruk MK langsung mengeksekusi perubahan komposisi caleg terpilih. Sedangkan untuk pemungutan suara ulang, peluangnya sangat kecil,” tandas mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini, seraya mengaku pihaknya tetap optimis bisa memenangi gugatan tersebut. (kir)

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

2NE1 Berikan Kejutan untuk Blackjack Indonesia

(Suara NTB/tribunnews.com)

Saat Produser Musik Dunia Mengomentari Industri Musik Tanah Air INDONESIA kedatangan sosok seorang produser musik dunia super kondang secara tiba-tiba. Namanya adalah Steve Lillywhite, pria berusia 55 tahun asal Inggris yang telah mengantongi lima penghargaan Grammy Awards selama perjalanan karirnya.

Steve bisa dibilang sudah kenyang pengalaman karena telah berkolaborasi dengan nama-nama artis kondang papan atas dunia. Ambil saja contohnya, U2, 30 Seconds to Mars, The Rolling Stones, The Killers, dan masih banyak lainnya.

“Aku berpikir jika negara-negara mau mencampur musik tradisionalnya dengan yang modern, pasti hasilnya akan luar biasa. Aku ingin mendengarkan musik tradisional Indonesia dan menggabungkannya dengan budaya barat,” terang Steve dengan bahasa Inggris dan Indonesia yang campur aduk.

Lebih jauh, Steve juga mengungkapkan pentingnya sisi kreativitas seni yang harus dilakukan oleh para musisi Indonesia. Menurutnya uang bukanlah segalanya dalam bermusik. Lalu?

“Musik itu adalah seni. Jika kamu membuat seni bagus, maka itu akan memiliki arti, jika tidak tak ada artinya. Berjuanglah pada karyamu, karena seni yang indah datang dari sudut-sudut tak terduga. Musik yang bagus nggak butuh banyak uang, yang penting seni itu keren. Music is the best art,” jelasnya panjang lebar. (berbagai sumber)

Jakarta (Suara NTB) Grup idola asal Korea Selatan, 2NE1, sempat memberikan kejutan pada para Blackjack Indonesia (sebutan untuk penggemar 2NE1) di akhir-akhir pergelaran konser.

Berselang sekitar 10 menit setelah CL menyebut “Go Away” sebagai lagu penutup, disusul aksi membungkukkan badan pada seluruh penonton, para personil 2NE1 akhirnya kembali tampil di panggung.

Riuh teriakan penonton yang masih berada di dalam ruangan konser pun menggema. Konser belum benar-benar berakhir. Seiring dengan dilantunkannya lagu “Lonely”, para personil 2NE1 turun dari panggung.

Mereka menyapa para Blackjack sambil sesekali bersalaman dan me-

nerima pemberian. Histeria penonton pun tak terelakkan.

“Apakah kalian menikmati pertunjukan malam ini?,... Kami akan merindukan kalian,” ujar CL yang disambut riuh antusiasme penonton. “Saya akan kembali ke sini,” kata Minzy.

“Saya akan merindukan kalian dan terima kasih,” ujar Bom. “Saya suka nasi goreng.

Saya cinta padamu (dalam Bahasa Indonesia),” tambah Dara.

Tak lama, mereka pun melantunkan lagu “Got the be you”, disusul “Can’t Nobody”. Lagu terakhir ini merupakan lagu penutup konser 2NE1 yang bertajuk “All or Nothing” di Jakarta, Minggu malam. (ant/balipost)

Pemred dan Bankir Berebut Kekuasaan di Ketoprak Jakarta (Suara NTB) Para pemimpin redaksi dan masyarakat keuangan perbankan akan main “ketoprak usil” di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin malam, dengan lakon Ken Arok.

Ken Arok, kata Eko B Supriyanto, pemrakarsa Ketoprak Usil Pemred, adalah pemuda berandal yang naik ke puncak kekuasaan Kerajaan Singosari.

“Ini cerita tentang perebutan kekuasaan dan konsep hangus bumi dari Kerajaan Singosari,” katanya di Jakarta, Senin.

Menurut Eko, pihaknya mengajak pemain ketoprak profesional dari Adhi Budaya seperti Kirun, Marwoto, dan Eko DJ. Sutradara dan skenario digarap oleh Aries Mukadi.

Pemred yang ikut meramaikan antara lain Arifin

Asydad (Detik), Arif Budisusilo (Bisnis Indonesia), Nasihin Masa (Republika), Akhmad Kusaeni (Antara), Gatot Trianto (Trans TV), Firdaus Baderi (Neraca), Ricky Rachmadi (Suara Karya), Asro Kamal Rokan (Jurnas), Ninok Laksono (Kompas), Sururi al Farouq (Sindo Group), Ardian Gesuri (Kontan), Karnoto Mohammad (Infobank), Wahyu Muryadi (Tempo), Eko B Supriyanto (The Finance).

“Presenter-presenter cantik televisi juga uji kebolehan main ketoprak,” kata Eko. Pemred LKBN Antara Akhmad Kusaeni mengatakan pe-

mentasan Ketoprak Usil dengan lakon Ken Arok ini pas sekali waktunya dengan masa-masa kampanye Pemilihan Presiden.

“Kami ingin penonton menarik pelajaran akan pentingnya meraih kekuasan dengan cara-cara baik dan terhormat, sebaliknya mengutuk kampanye hitam dan bumi hangus,” katanya.

Dari kalangan perbankan tampil Ilya Avianti (Komisoner OJK), Aviliani (BRI), Lisawati (Bank Jasa Jakarta), Anika Faisal (BTPN), Suwartini (Commenwealth), Krisna Widjaya (Mandiri), Bambang Soepeno (BRI Syariah), Suko-

(ant/balipost)

LELUCON - Wartawan dan bankir beradu akting riyanto (Mutiara).

Selain itu Widigdo Sukarman (Muamalat), Tribuana Tungga Dewi (BNI) Lucky Fathul, Anto Prabowo, Saut Simanjuntak dan Istiana M

(OJK), Nadira (Mandiri Sekuritas), Nico Prawiro (ACE Insurance), Gunawan (Bess Insurance), Ninoy Tendra dan Herman Heru (Batavia Sekuritas). (ant/balipost)

Istana Open Targetkan 35.000 Pengunjung

Steve Lillywhite

(Suara NTB/kapanlagi.com )

Bogor (Suara NTB) Agenda tahunan Istana Open kembali digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-532 dengan menargetkan 35.000 pengunjung.

“Istana Open dibuka selama lima hari mulai dari 9 Juni sampai 12 Juni, lalu dilanjut 14 Juni,” Kata Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, Sri Herlina Nasution, di Bogor, Senin.

Herlina menjelaskan tahun ini ada perbedaan, selain lama kegiatan penyelenggaraan yang hanya berlangsung singkat yakni lima hari, penamaan untuk kegiatan juga diganti dari Istana Open menjadi Istana Untuk rakyat.

Menurut Herlina, meski baru dibuka tanggal 9 Juni, namun pendaftaran Istana Untuk Rakyat telah dibuka sejak 2 Juni lalu.

“Pendaftaran bisa dilakukan secara on-line melalui website Istana Untuk Rakyat, atau datang langsung ke loket pendaftaran,” ujar Herlina.

Pihak panitia, yakni Pemerintah kota Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyediakan tiga lokasi pendaftaran Istana Untuk Rakyat.

Yakni di halaman Gedung Kemuning Gading, Jalan Kapten Muslihat atau belakang gedung DPRD Kota Bogor, di gedung Graha Pena, Jalan KH Abdullah Bin Muhammad Nuh, dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Jalan Pandu.

Menurut Herlina, sejak pendaftaran dibuka, sebanyak 20.000 pengunjung telah mendaftarkan diri.

Mereka datang dari berbagai daerah di wilayah

(ant/balipost)

DEKAT - Pengunjung mengamati dari dekat Istana Bogor Bogor maupun luar Bogor.

Diperkirakan jumlah akan meningkat seiring masih terbukanya mendaftaran Istana Untuk Rakyat sampai kegiatan berlangsung hingga lima hari ke depan.

Untuk bisa mengikuti kegiatan Istana Untuk Rakyat atau dikenal dengan Istana Open, selain mendaftarkan diri secara gratis, para pengunjung harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan yakni tidak diperkenankan memakai celana jins, kaos oblong dan sandal jepit.

“Pengunjung diharapkan berpakaian rapi, menggunakan celana bahan, baju kemeja atau batik. Tidak diperkenankan membawa tas ransel atau tas ukuran besar, serta membawa makanan,” ujar Herlina.

Dalam kunjungan Istana Untuk Rakyat tersebut, pengunjung akan dibawa berkeliling Istana Bogor, melihat setiap sudut sejarah di dalam istana, dan koleksi-koleksi benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol Istana

Kepresidenan, Endang Sumitra menyebutkan, kegiatan Istana Open atau Istana Untuk Rakyat ini memasuki tahun ke 12 penyelenggaraannya.

“Kegiatan Istana Open ini adalah kontribusi Istana Bogor melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota pada setiap memperingati Hari Jadi Bogor, agar masyarakat dapat masuk dan berkunjung ke istana,” ujar Endang.

Ia menyebutkan, nilai dari kunjungan ke Istana Bogor, pengunjung mendapatkan pesan nasionalisme, aspek pejuangan, nilai-nilai kebangsaan, terdapat peristiwa penting nasional maupun dunia yang terjadi di Istana Bogor.

“Juga ada nilai budaya etikanya, dengan masuk Istana Bogor dan mengikuti aturan untuk tetap berpakaian yang rapi dan ada estetikanya,” ujar Endang.

Hari pertama digelarnya Istana Untuk Rakyat, ratusan pengunjung yang dibagi dalam beberapa rombongan, akan dilepas secara resmi di Plaza Balai Kota. Pengunjung akan berkunjung ke dalam istana selama beberapa menit, lalu bergilir dengan rombongan berikutnya setiap 30 menit. (ant/balipost)

Kemenparekraf Gelar Lomba Cipta Lagu Anak 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali menggelar lomba Cipta dan Festival Lagu Anak 2014 untuk mendorong lebih banyak terciptanya lagu anak berkualitas.

DIREKTUR Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasiskan Seni dan Budaya Kemenparekraf Prof Dr Ahman Sya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan yang kedua kalinya, setelah tahun lalu berhasil mencetak 10 lagu anak-anak pilihan yang diciptakan para musisi dari berbagai daerah di Tanah Air. “Melalui lomba cipta lagu ini kami berharap akan tercipta banyak lagu anakanak yang berkualitas sekaligus mendorong para pencipta lagu sering menciptakan lagu anak yang bermutu,” katanya.

Pihaknya juga menginginkan lomba dan festival itu bisa menjadi salah satu upaya untuk memproduksi lagu anak dalam bentuk pertunjukan dan rekaman, kemudian meningkatan apresiasi masyarakat terhadap lagu anak.

Pada kesempatan yang sama Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik Kemenparekraf Juju Masunah mengatakan tema pelaksanaan lomba cipta dan festival lagu anak tahun ini adalah “Irama Negeriku”.

“Lagu yang diciptakan harus disesuaikan dengan kategori usia anak-anak yang akan menyanyikannya, yakni anak usia 3-6 tahun, 7-10 tahun, dan 1013 tahun,” katanya.

Masyarakat umum bisa mengikuti lomba ini dengan syarat peserta harus melampirkan KTP/tanda identitas, melampirkan surat bahwa lagu yang diikutkan lomba adalah asli karya sendiri, melampirkan surat bersedia lagunya dipublikasikan, dan lagu yang diikutkan lomba tidak sedang mengikuti lomba serupa di tempat lain.

Lagu dibuat dalam bahasa Indonesia yang benar, harus mengandung unsur budaya lokal, dan tidak berbau SARA. “Kami juga menetapkan 10 subtema yang dapat dipilih para peserta yakni Tanah Airku, Budaya Bangsaku, Cinta Negeriku, Bhinneka Bangsaku, Indahnya Kebersamaan, Teknologi Bangsaku, Cita Cita untuk Negeriku, Hidup Rukun dan Damai, Malu Berbohong, kemudan Disiplin dan Tertib,” kata Juju Masunah.

Karya bisa dikirimkan dalam bentuk syair yang diketik rapi di kertas ukuran A4, tulisan tema lagu di ujung kiri, dan kategori usia anak di ujung kanan amplop.

Naskah dikirim lengkap dengan biodata peserta ke Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasiskan Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gedung Film Lantai 5, Jl MT Haryono Kav 47-48, Jakarta Selatan 12770, Tlp 021 79170572, melalui Sarjono (087878845603) atau Reni Rahmawati (081381769910) dengan pendaftaran sampai 30 Juni 2014.

Juju Masunah menambahkan dari lomba tersebut Kemenparekraf akan menyeleksi 10 lagu anak anak terbaik dan mendapatkan hadiah total Rp20 juta ditambah penghargaan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Festival Lagu Bersamaan dengan pelaksaaan Lomba Cipta Lagu anak itu, digelar juga Festival Lagu Anak-Anak (Lomba Menyanyi Solo). “Peserta adalah anak-anak usia 3-6 tahun, 7-9 tahun, dan 10-12 tahun,” katanya. (ant/balipost)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

Pengumuman UN SMP

Diberikan Kesempatan Sama

(Suara NTB/dok)

MENUMPUKNYA siswa-siswi SMP dan SMA di beberapa sekolah negeri nampaknya menjadi perhatian tersendiri bagi DPRD NTB. Dewan pun meminta kepada pemerintah supaya sekolah swasta diberikan kesempatan yang sama saat penerimaan siswa baru (PSB).

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Bajuri SH, kepada Suara NTB, belum lama ini, menjelaskan, selama ini terjadi penumpukan siswa di sekolah negeri. SemenH. Bajuri tara sekolah swasta kekurangan siswa. Akibat menumpuknya siswa di sekolah negeri, sekolah harus menggunakan double shift.

Menurutnya, keadaan semacam ini akan membuat sekolahsekolah yang berada di pinggiran kota atau sekolah swasta tidak bisa berkembang. “Kalau siswanya sedikit, sekolah swasta akan sulit berkembang. Kesempatan yang sama harus diberikan ketika penerimaan siswa baru,” katanya.

Ditambahkannya, menumpuknya siswa di sekolah-sekolah negeri hingga menerapkan shift akan berdampak kurang efektif terhadap proses belajar mengajar. “Tidak akan efektif, apalagi sekarang dengan kurikulum 2013. Selain itu waktu siang itu konsentrasi siswa tidak sama dengan ketika pagi hari,” tambahnya. (ami)

Hadapi O2SN Tingkat Nasional

Dua Siswa SMPN 2 Mataram Ingin Harumkan Nama Sekolah Salah satu prinsip yang mendasari setiap kali berlangsungnya kompetisi adalah menjadi pemenang.

Untuk memenangkan kompetisi harus ada motivasi, baik dari diri pribadi para pemain atau pun motivasi yang berasal dari luar. Inilah yang diharapkan Putrankiey dan Dwifan Kurniadi dari SMPN 2 Mataram.

PUTRANKIEY, siswi kelas VII SMPN 2 Mataram yang terjun di cabang renang mengaku untuk menjadi juara, motivasi harus dimiliki agar menjadi pemompa semangat pada saat bertanding. Sebagai atlet renang, prestasi Putri terbilang bagus, setidaknya nama Putri cukup terkenal pada laga O2SN, baik tingkat Kota Mataram atau pun provinsi NTB. Ia pun tercatat pernah merasakan manisnya menjadi juara I pada O2SN tingkat Kota Mataram tahun 2012 silam.

Pada tahun yang sama di tingkat Provinsi NTB, Putri pun kembali menjadi juara I dan mengantarkannya mewakili NTB di tingkat nasional, meski saat itu belum berhasil menjadi juara. Ia berharap bertanding di level nasional nanti dapat membawa pulang medali yang akan membuat sekolahnya bangga.

Sementara Dwifan Kurniadi merupakan salah satu atlet bulu tangkis berprestasi yang dimiliki Kota Mataram. Pada pagelaran O2SN tingkat Kota Mataram dan tingkat Provinsi tahun 2014 ini, Dwifan menyabet gelar juara I yang sekaligus menjadikannya wakil NTB pada O2SN tingkat nasional.

Dwifan yang sudah menggeluti dunia bulu tangkis sejak kelas 4 SD ini mengaku pertama kali belajar bermain bulu tangkis, karena arahan kedua orang tuanya yang juga hobi pada olahraga ini. Orang tuanya pun memasukkannya ke dalam salah satu klub bulu tangkis yang menjadikannya sebagai atlet pebulutangkis andal Kota Mataram.

Senada dengan itu, Kepala SMPN 2 Mataram, H. Zulkifli pun berharap seluruh siswa-siswinya yang akan berangkat mengikuti O2SN tingkat nasional dapat bertanding dengan baik, sehingga dapat mengharumkan nama sekolahnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

POSE - Putrankiey dan Dwifan Kurniadi pose bersama dengan Kepala SMPN 2 Mataram H. Zulkifli.

Kadis Dikpora Kota Mataram Optimis Lulus 100 Persen Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Effendy, MMPd, menyatakan keoptimisannya kelulusan tingkat SMP dan sederajat di Kota Mataram dapat mencapai seratus persen. Ia menyampaikan dalam tiga tahun terakhir ini, kelulusan tingkat SMP dan sederajat di Kota Mataram selalu mencapai angka seratus persen.

“Ini sudah tiga tahun terakhir selalu seratus persen dan mudah-mudahan tahun ini bisa seratus persen,” ujarnya, Senin (9/6).

Temuan kunci jawaban beberapa waktu lalu menurut Ruslan tak akan mempengaruhi tingkat kelulusan tahun ini.

Menurutnya persoalan itu telah diselesaikan.

Ia juga telah mengimbau agar siswa SMP dan sederajat yang akan merayakan kelulusan tidak melakukan corat-coret maupun kebut-kebutan di jalan. Terkait hal ini, pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke seluruh kepala sekolah di Kota Mataram.

Pihak sekolah juga telah meminta kepada siswa-siswinya yang akan tamat tahun ini untuk menyumbangkan pakaian sekolahnya melalui sekolah.

Pakaian sekolah itu nantinya akan disalurkan kepada pihak-

pihak yang membutuhkan.

Pada bagian lain, Ruslan juga mengatakan di tahun ajaran baru ini, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diperketat. Keputusan apakah Bina Lingkungan (BL) akan dihapus atau dipertahankan belum ada kepastiannya. Jika sudah keputusan mengenai BL ini, Ruslan berjanji akan langsung menyampaikan ke media.

Karena pemberitaan juga berperan sebagai media sosialisasi efektif ke masyarakat.

“Kalau bisa lusa (besok) akan saya sampaikan lewat media baik cetak dan elektronik. Kita pasang balihobaliho untuk mensosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat cepat tahu. Terlebih pelaksanaan PPDB tahun ini bertepatan dengan bulan puasa,” terangnya.

Mengenai rencana revisi Perwal Pendidikan, Ruslan mengatakan draf revisi sudah disampaikan ke Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Saat ini draf tersebut sedang dalam pengkajian Bagian Hukum. Mengenai klausulklausul yang akan diubah dalam Perwal tersebut, Ruslan enggan menyebutkan. Ia mengatakan baru akan menyampaikan ke media setelah Perwal tersebut ditandatangani Walikota Mataram. (yan)

Halaman 10

Minimalisir Kekerasan pada Siswa

Sekolah Perlu Buat Awig-Awig Praya (Suara NTB) Kasus kekerasan fisik hingga pelecehan seksual terhadap siswa oleh oknum guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mesti menjadi perhatian seluruh pihak di Loteng. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menimba ilmu. Bukan sebaliknya, justru menjadi tempat menakutkan. Untuk itu, sekolah perlu memiliki awig-awig khusus, baik bagi siswa dan tenaga pendidik.

Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H. Jidan Hadi, menegaskan, awig-awig tersebut, perlu ada sebagai pedoman bagi siswa maupun guru saat berinteraksi di sekolah, meski secara norma sudah ada. Awigawig yang dibuat ini perlu dilakukan agar guru mampu memberikan pendidikan yang baik pada siswa dan tidak menjurus pada tindakan yang tidak dibenarkan. “Awig-awig tersebut bisa sebagai aturan hukum di sekolah yang mengikat semua pihak di dalam sekolah itu sendiri,” terangnya.

Artinya, ketika muncul persoalan, awig-awig tersebut bisa sebagai pedoman untuk

menyelesaikan persoalan tersebut tanpa kemudian harus ke proses hukum. Meski demikian, walau ada awigawig tidak boleh membatasi setiap orang untuk menempuh proses hukum.

Pihak sekolah, lanjut Jidan dalam hal ini juga harus tegas menjalankan awig-awig yang ada. Jika ada guru yang melakukan tindakan kekerasan, sekolah juga harus memberikan sanksi tegas kepada guru bersangkutan.

Menurutnya, munculnya kekerasan terhadap siswa tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi saat ini.

Di mana, banyak pengaruhpengaruh buruk yang berasal

dari luar bisa dengan mudah masuk. ‘’Dan, disadari atau tidak hal itu juga telah membawa pengaruh pada perubahan perilaku masyarakat. Termasuk para guru, dalam menangani siswa-siswanya,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, sekolah harus tegas, jika ada guru yang melakukan kesalahan, khususnya kekerasan fisik dan mengarah pada pelecehan seksual. ‘’Sekolah harus berani menjatuhkan sanksi. Karena sudah bukan zamannya, sekolah menjadi ajang kekerasan. Dan, tidak ada alasan apapun yang membenarkan guru melakukan kekerasan kepada para siswanya,’’ tegasnya. (kir)

SMPN 1 Labuhan Haji Kekurangan RKB Selong (Suara NTB) Tingginya animo masyarakat menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Labuhan Haji, membuat sekolah harus berupaya menerima peserta didik.

Namun, kondisi tersebut berdampak terjadinya over kapasitas, karena kurangnya ruang kegiatan belajar, sehingga mengharuskan siswa untuk membagi waktu belajar menjadi siang hari.

Kepala SMPN 1 Labuhan Haji, Huzonni, S.Pd, M.Pd., menyebutkan, dari kurun waktu dua tahun belakangan ini, orang tua antusias memasukkan anaknya bersekolah di tempatnya. Ada kemungkinan, karena image prestasi di bidang khususnya di bidang olahraga yang selalu diboyong pihaknya dan ada pula faktor dekatnya jarak rumah dengan sekolah.

“Dua tahun terakhir, banyak sekali orangtua mendaftarkan anaknya,” klaim Huzonni, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya di Labuhan Haji Lombok Timur, belum lama ini.

Diakuinya, upaya menampung siswa tidak sesuai dengan realitas antara rombongan belajar dengan jumlah kelas, sehingga pihaknya menggunakan sistem shift atau siswa kelas VII harus masuk siang.

Dia menyebutkan, total siswa 730 yang terbagi menjadi 21 rombongan belajar, sedangkan jumlah RKB hanya 18. Artinya, pihaknya masih kekurangan tiga kelas untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Padahal di sisi lain, sekolah berharap seluruh peserta didik bisa aktif belajar pada pagi hari. “Rombongan belajar 21, sedangkan RKB 18 masih kurang tiga kelas,” sebutnya.

Disinggung mengenai terganggunya proses belajar siswa dengan sistem shift, Huzonni mengaku, tidak terkendala. Dia berharap dengan penerapan kurikulum 2013 pada ajaran baru nanti, pihaknya meminta kepada Pemkab Lombok Timur, agar memberikan bantuan tambahan kelas, sehingga kegiatan belajar berjalan efektif dan efisien. (cem)

(Suara NTB/dys)

TEMUI MAHASISWA - Dekan FKIP Unram H. Wildan memberikan penjelasan di hadapan mahasiswa mengenai UKT di Kampus FKIP Unram, Senin (9/6).

Masalah UKT

Mahasiswa Desak Dekan FKIP Verifikasi Ulang Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas

Mataram (Unram) menggelar aksi menuntut Dekan FKIP Unram segera melakukan verifikasi ulang terkait dengan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Senin (9/6). Mahasiswa menilai sejumlah mahasiswa banyak yang tidak sesuai antara grade UKT dengan kondisi objektif mahasiswa.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Unram, Muhammad Syakroni, dalam orasinya meminta Dekan FKIP segera melakukan proses verifikasi atas surat keberatan 48 orang tua mahasiswa yang sudah diajukan sebelumnya.

Pihaknya menyayangkan penetapan grade di FKIP yang tidak sepenuhnya mengikuti Permendikbud. Padahal, dalam Permendikbud Nomor 55 tahun 2013 dijelaskan pembayaran SPP melalui sistem UKT harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa.

Tapi faktanya, penetapan grade di FKIP masih banyak yang amburadul.

Dicontohkannya ada salah seorang mahasiswa yang mendapatkan grade I dengan kewajiban membayar UKT

sebesar Rp 500 ribu, tapi dalam kenyataannya mahasiswa bersangkutan mempunyai mobil dan kios. Sementara banyak mahasiswa yang tidak mampu tetapi harus membayar lebih dari Rp 1.750.000.

“Oleh sebab itu, kita minta Dekan segera melakukan verifikasi ulang atas surat yang diajukan oleh orang tua mahasiswa,” protesnya.

Sementara itu, Dekan FKIP Unram, Dr. H. Wildan mengaku segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ke Rektor Unram. Dirinya meminta mahasiswa bisa tenang dan tidak mengganggu proses perkuliahan. Pihaknya memberikan kesempatan jika ada mahasiswa yang masih keberatan segera membuat surat pernyataan keberatan sampai hari Selasa supaya dapat ditindaklanjuti.

“Ini kebijakan pusat, kita hanya pelaksana saja. tim verifikasi kami sudah turun ke rumah-rumah mahasiswa.

Kalau pun ada mahasiswa yang belum didatangi oleh tim verifikasi itu disebabkan karena kami hanya menggunakan sampel karena terkendala letak geografis mahasiswa yang jauh,” ujarnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

Hanya Tiga Nomor AMBISI atlet biliar Kota Mataram, Gede Sumadiartha untuk mendulang kembali lima medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX, di Mataram, 15-21 Juni mendatang tampaknya tak dapat dipenuhi. Pasalnya, kesempatan atlet yang akan ambil bagian di cabor biliar ini terbatas. Dia hanya dapat mengikuti tiga nomor pertandingan, tidak seperti di Porprov NTB tahun 2010 lalu dimana atlet bisa mengikuti lima nomor pertandingan.

(Suara NTB/fan) “Target untuk mempertahGede Sumadiartha ankan lima medali tidak mungkin, karena kita (atlet-red) tidak boleh mengikuti lebih dari tiga nomor pertandingan, sehingga tak mungkin saya bisa menyumbang lima medali,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (9/6) kemarin.

Diakuinya, pada Porprov NTB tahun 2010 lalu dia berhasil menyumbangkan tiga medali emas dan dua perak di lima nomor yang diikuti.

Tiga medali emas itu diraih lewat tunggal bola sembilan, tunggal bola delapan dan double bola 15. Sementara dua medali perak diraihnya di nomor double bola sembilan dan double bola delapan.

Rencananya pada Porprov NTB 2014 mendatang dia akan turun di tiga nomor yakni nomor perorangan bola sembilan, bola delapan perorangan dan bola 15 double. Itu artinya dia hanya berharap bisa memetik tiga medali di tiga nomor yang akan diikuti.

Sebagai atlet senior yang sudah pernah menyumbangkan medali perunggu di PON 2008 lalu Gede Sumadiartha berharap bisa menjadi yang terbaik sebagaimana yang diraihnya di Porprov NTB tahun 2010 lalu.

Diakuinya, selain tak bisa menyumbang lima medali, dia pun mengakui bila persaingan di setiap nomor yang dipertandingkan bakal semakin ketat dari Porprov sebelumnya. Sebab, banyak atlet pendatang baru dari kabupaten/kota di NTB yang memiliki kemampuan yang sama untuk menjuarai setiap pertadingan.

Namun demikian dia berharap tetap menjadi yang terbaik. (fan)

Tarung Derajat Tanpa Atlet Senior Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga tarung derajat Kota Mataram tampaknya akan menghadapi ujian berat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX yang akan berlangsung di Mataram, 15-21 Juni 2014. Pasalnya kontingen Kota Mataram tidak diperkuat oleh atlet-atlet senior yang berpengalaman.

Dua atlet unggulan Kota Mataram, Rissa Septiarini dan Yusuf akan absen di Porprov NTB IX/2014 lantaran tidak lagi menjadi atlet tarung derajat. Pada pertandingan tarung derajat di Porprov NTB kali ini Kota Mataram diperkuat atlet - atlet pendatang baru.

Informasi yang diterima Suara NTB, kedua atlet yang selalu mempersembahkan medali emas di Porprov NTB itu tak lagi menyandang status atlet tarung derajat. Mereka telah mundur dari cabor tarung derajat.

“Kalau saya tidak lagi atlet tarung derajat. Saya sudah beralih ke cabor Muay Thai, sementara Rissa tidak tahu,” ucap Yusuf yang dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini. Untuk diketahui Yusuf dan Rissa Septiarini adalah atlet penyumbang medali emas di Porprov NTB tahun 2010. Selain itu mereka juga pernah mempersembahkan medali emas dan perunggu untuk NTB di PON Kaltim tahun 2008 dan PON Riau 2012 lalu.

Pelatih Tarung Derajat Kota Mataram, Hery Suriantoro yang dihubungi terpisah Suara NTB, Senin (9/6) kemarin membenarkan bila atlet senior Kota Mataram, Yusuf dan Rissa Septiarini tidak tampil di Porprov NTB tahun 2014.

Dia juga membenarkan bila kedua atlet itu sudah mundur dari atlet tarung derajat.

Lanjutnya, meski tanpa atlet senior namun bukan berarti atlet Kota Mataram tidak bisa menyumbang medali. Lewat 13 atlet yang ambil bagian di event itu, Hery optimis cabor tarung derajat dapat mempertahankan dua medali emas yang pernah diraih di Porprov NTB 2014.

“Meski tanpa atlet senior, kita yakin atlet kita masih bisa menyumbangkan minimal dua medali emas,” ucapnya.

Menurutnya, dua medali emas Kota Mataram itu bisa disumbangkan lewat Febrianti di kelas C putri dan Indra Rahman di kelas 52,1 - 55 Kg putra. Kedua atlet itu diakui Hery punya peluang menyumbang medali emas.

Bukan berarti atlet lainya tidak punya peluang, namun dari target dua medali emas tersebut pihaknya bisa mempredikisi dari dua atlet itu. “Dan kami sangat berharap semua atlet bisa menyumbang medali, ya minimal dua medali emas,” ucapnya seraya menambahkan bahwa Kota Mataram akan mengirim sembilan atlet putra dan empat atlet putri. (fan)

(Suara NTB/ist)

Seputar Dugaan Suap

FIFA Didesak Bertindak London Raksasa kartu kredit Visa pada Minggu bergabung dalam kubu sponsor-sponsor utama yang menuntut badan sepak bola dunia FIFA mengambil tindakan seputar dugaan kasus korupsi pada pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022.

Sebelumnya Sony dan Adidas telah meminta FIFA menindaklanjuti penyelidikan terhadap dugaan adanya suap yang dibayarkan untuk mendukung upaya Qatar menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Investigator FIFA Michael Garcia mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan penyelidikannya pada Selasa dan memberikan laporan pada pertengahan Juli.

“Visa tidak ambil bagian pada administrasi olahraga,” demikian pernyataan yang dirilis oleh grup kartu kredit itu.

“Harapan kami adalah bahwa semua mitra kami tetap memelihara standar-standar etika yang kuat dan mengoperasikannya dengan transparan.”

“Kami paham bahwa FIFA memperlakukan masalah ini dengan serius dan kami akan terus memonitor investigasi internal mereka. Kami berharap FIFA akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespon laporan dan rekomendasi-rekomendasi yang ada.”

Qatar telah membantah tuduhan-tuduhan yang dilaporkan surat kabar The Sunday Times, yang menulis bahwa mantan petinggi sepak bola Qatar Mohamed Bin Hammam menyuap lebih dari lima juta dolar untuk memenangi dukungan menjelang pengambilan suara 2010, untuk penunjukan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PIALA DUNIA - Presiden FIFA Sepp Blatter memberikan keterangan di dekat Piala Dunia usai konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, Kamis (5/6).

FAVORIT - Brazil akan diperkuat oleh bintang Barcelona, Neymar dan Pelatih Luiz Felipe Scolari dan difavoritkan publik sendiri untuk meraih Piala Dunia 2014.

Mayoritas Warga Brasil Yakin Rebut Piala Dunia Sao Paulo 68 persen warga Brasil yakin timnas negaranya akan merebut Piala Dunia kali ini dan meyakini pelatih Luiz Felipe Scolari adalah orang yang tepat untuk mengantarkan itu.

Menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia Brasil melawan Kroasia Kamis waktu setempat nanti, sebuah survei yang diselenggarakan perusahaan Datafolha menggambarkan keyakinan besar masyarakat Brasil terhadap tim asuhan Scolari.

Mayoritas besar warga Brasil memperkirakan para pemain negaranya akan merebut Piala Dunia keenam kalinya bulan depan. Lima persen dari mereka menjagokan Jerman, sedangkan hanya tiga persen yang menjagokan Argentina dan Spanyol.

Jajak pendapat itu juga

menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Scolari dalam merancang juara, dengan 68 persen responden memeringkat kinerjanya dengan predikat sangat bagus atau bagus. Empat belas persen memeringkatnya dengan rata-rata, sedangkan dua persen lalu menyebut jelek, dan 16 persen tidak menjawab.

Peringkat itu lebih baik dibandingkan dengan 51 persen yang dicatat survei Juni 2002 saat Scolari menukangi timnas pada Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan yang dimenangi Brasil untuk kelima kalinya. Scolari kembali mengasuh timnas pada 2012, menggantikan Mano Menezes.

Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, pelatih Carlos Dunga meraih peringkat keyakinan 49 persen. Saat itu Brasil tersingkir sejak babak

perempat final.

Piala Dunia dimulai Kamis nanti di Sao Paulo di tengah ancaman serangan, demonstrasi dan frustasi luas atas melambatnya perekonomian Brasil dan akibat lebih dari 11 miliar dolar AS dana yang dibelanjakan untuk Piala Dunia.

Datafolha mengungkapkan 54 persen warga Brasil yakin Piala Dunia akan lebih merugikan negara itu ketimbang menguntungkan, sedangkan 36 persen berpikiran sebaliknya.

Jika demonstrasi meletus selama Piala Dunia, seperti terjadi pada Piala Konfederasi tahun lalu, 65 persen warga Brasil mengatakan itu akan memalukan bangsa, 25 persen menyatakan bangga dan 10 persen tidak tahu, demikian hasil jajak pendapat itu seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Penjualan Tiket Laga Timnas U-19 Rp 1 Miliar Banda Aceh (Suara NTB) Panitia pelaksana laga Tim Nasional (Timnas) U-19 dengan tim Pra Pon Aceh U-21 di Stadion Harapan Bangsa Lhoongraya, Banda Aceh, pada 6 Juni 2014 mengumpulkan Rp 1 miliar dari penjualan tiket.

“Hingga hari ini kami mendata pemasukan dari penjualan tiket mencapai Rp 1 miliar. Pendataan hasil penjualan tiket ini masih berlangsung,” kata Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Khaidir TM di Banda Aceh, Senin kemarin.

Pada pertandingan itu sendiri dimenangkan Timnas U-19 dengan skor empat gol.

Ke empat gol tersebut masingmasing dicetak Miftahul Hamdi, Dinan Yahdian, Hendra Sandi Gunawan, dan Evan Dimas.

Khaidir TM menyebutkan,

panitia mencetak sekitar 30 ribu lembar tiket dengan harga Rp 40 ribu, Rp 60 ribu, dan Rp 80 ribu. Sedangkan tiket tersisa atau tidak laku terjual mencapai 3.000-an lembar.

“Sedangkan penonton diperkirakan lebih dari 45 ribu orang. Kami heran juga mengapa jumlah penonton lebih banyak ketimbang tiket terjual. Ini akan menjadi evaluasi kami,” kata dia.

Dari pendapatan harga tiket pertandingan tersebut, kata dia, digunakan untuk membiayai akomodasi serta transportasi Timnas U-21 selama di Aceh. Sedangkan transportasi dari Jakarta ke Aceh belum ada kabar, apakah dibebankan ke panitia pelaksana atau tidak.

Kemudian, untuk membantu sejumlah sekolah sepak bola atau SSB seperti yang dipersyaratkan PSSI Pusat

serta sumbangan untuk pemain Persiraja yang meninggal dunia akibat insiden saat bertanding di lapangan.

“Kami juga memberi sedikit untuk petugas keamanan.

Sedangkan lainnya membiayai pelatihan, akomodasi, maupun uang saku pemain Tim Aceh U21,” ujar Khaidir TM. Jika nanti dari pendapatan tersebut ada tersisa, sebut dia, maka digunakan membayar utang Asosiasi PSSI Aceh selama ini. Sebab, tidak ada kas organisasi ketika pengurus Asosiasi PSSI Aceh dilantik beberapa bulan lalu.

“Dana dari hasil pertandingan ini juga akan digunakan untuk membiayai programprogram Asosiasi PSSI Aceh.

Kami juga menegaskan bahwa kami tranparan soal dana yang didapat dari laga Timnas U-19 di Aceh,” kata Khaidir TM. (ant/bali post)

Bupati Janjikan Bonus dan SK Honda Bagi Atlet Berprestasi Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menjanjikan bonus dan SK honorer daerah (Honda) bagi Atlet peraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram.

Pemberian SK honda menjawab harapan Atlet dan untuk mencegah pindahnya atlet ke daerah lain. Namun para atlet pun dituntut mengharumkan nama Dompu dengan prestasi sehingga bisa meraih juara satu.

Hal itu disampaikan H. Bambang M Yasin pada acara silaturrahmi dan pelepasan Atlet Porprov NTB di pendopo Bupati, Minggu (9/ 6) kemarin. “Bonus pasti ada. Soal SK, nanti dulu.

Karena berdasarkan PP 48 tahun 2005, Bupati tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tapi bukan berarti harapan anda akan buyar begitu saja. Peluang anda akan ada (SK honda) bagi yang bawa pulang medali emas dan memenuhi syarat untuk itu,” kata H. Bambang M Yasin.

Kebijakan mengangkat sebagai honorer akan diambilnya, lanjut H. Bambang, karena selama ini ada banyak Atlet yang pindah ke daerah lain lantaran merasa tidak diperhatikan. Peluang diangkat sebagai honorer karena adanya honorer yang akan diangkat menja-

di PNS. “Demi para atlet berprestasi, saya siap menghadap jaksa dan Polisi karena mengangkat honorer,” candanya.

Namun H. Bambang berharap agar para atlet dapat mengharumkan nama Dompu pada Porprov NTB di Mataram dengan prestasi medali.

Apalagi beberapa waktu lalu, Dompu sempat menjadi trending topic media dan bukan karena prestasinya, tapi karena keributan dan lainnya.

“Kita tutup aib kita kemarin dengan prestasi olahraga.

Kita tutup berita buruk kemarin dengan prestasi olahraga,” katanya.

Tapi H. Bambang mengingatkan, Pemda, KONI, Cabor dan Atlet bisa saja menargetkan tapi harus diingat bahwa ada kekuatan Allah Tuhan semesta alam yang akan menentukan akhirnya. Karenanya, ia mengingatkan para atlet dan rombongan atlet Dompu untuk tetap berdoa dan bersabar.

H. Bambang M. Yasin juga mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan olahraga sebagai industri yang dapat mensejahterakan atletnya seperti yang terjadi di negara maju. Ketika olahraga menjadi industri, ketergantungan terhadap pembiayaan dari Negara semakin kecil.

“Antara olahraga dengan ekonomi masyarakat berbanding lurus. Tugas pemerintah bagaimana memajukan

ekonomi masyarakat, sehingga bila ada event olahraga berbayar pun masyarakat tidak lagi loncat pagar karena tidak bisa membeli karcis,” terangnya.

Sebelumnya, Drs. Arifuddin HAG pelatih cabor Kempo mengungkapkan dua harapan para atlet terkait bonus bagi mereka yang berprestasi dan dapat diangkat menjadi honorer daerah bagi yang berprestasi. “Kalau sudah ada jaminan untuk itu, yakin saja para Atlet yang bersemangat,” ungkapnya.

Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin, MSI pada kesempatan yang sama mengatakan, tantangan Bupati agar kontingen Porprop NTB tahun 2014 asal Dompu meraih juara umum siap diwujudkan. Bahkan KONI bersama Cabornya siap menyumbangkan 45 medali emas dari 500 an medali emas yang diperebutkan oleh 23 cabang olahraga (Cabor). “Kita menargetkan 45 medali emas,” tegasnya.

Cabor yang diharapkan bisa menyumbangkan medali emas yaitu semua cabor bela diri seperti Pencak Silat, Boxer, Kempo, Tinju, Tekwondo, dan Karate. Olahraga perseorangan seperti atletik, dan panjat tebing. Olahraga permainan seperti sepak takro, volli pantai, dan futsal. “Dompu sendiri akan mengikutkan 21 cabor dari 23 cabor. Cabor ISI dan golf yang tidak kita lombakan,” ungkapnya. (ula/*)

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat pelepasan atlet di Pendopo Bupati Dompu.

Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin, MSI saat pelepasan atlet di Pendopo Bupati Dompu.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat melepas pawai keliling Kota Dompu Kontingen Porprov NTB asal Dompu.

Foto bersama pelepasan Kontingen Dompu Porprov NTB asal Dompu.

SUARA NTB

Selasa, 10 Juni 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

RUPA-RUPA

SHOWROOM

BANK

SUARA NTB

Selasa, 10 Juni 2014

MEBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

TENUN LOMBOK

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

TERASI

TANAH

SERVIS MOTOR

COUNTER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

LIPUTAN JendelaKHUSUS Sastra

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

Halaman 14

Di Mana Uang Raskin Mengendap?

TEMUAN soal mengendapnya uang pembayaran Raskin memang bukanlah persoalan baru. Sebab, di tahun – tahun sebelumnya, persoalan mengendapnya dana raskin ini juga terjadi. “Memang selama ini kan tidak pernah ada tunggakan sebesar ini. Kalau kemarin – kemarin, akumulasinya tidak sampai delapan miliar,” ujar Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat dikonfirmasi terkait mengendapnya dana raskin di sejumlah daerah di NTB, Senin kemarin.

Raskin sebenarnya merupakan kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Penyaluran Raskin ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Di NTB, jumlah raskin yang akan disalurkan pada tahun 2014 ini sebanyak 84.881 ton untuk 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Untuk penyaluran raskin tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, sebagai dasar penyaluran raskin tahun 2014.

(Suara NTB/ist)

Mengendapnya miliaran rupiah uang hasil penjualan beras miskin alias Raskin di berbagai daerah di NTB memunculkan tanda tanya. Benarkah masyarakat kurang mampu belum membayar beras tersebut? Ataukah aparat desa dan pemerintah kabupaten kota tempat mengendapnya uang hasil pembayaran tersebut?

Berdasarkan data itu, jumlah penerima raskin tahun 2014 di NTB sama dengan penerima raskin tahun 2013, yaitu sebanyak 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dengan alokasi sebanyak 15 kg setiap bulannya, dengan harga tebus sebesar Rp 1.600 per kg.

Sayangnya, meski ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, kebijakan Raskin juga ternyata tetap membuka peluang lahirnya penyelewengkan. Salah satu temuan yang tiap tahun mengemuka adalah mengendapnya pembayaran Raskin.

Di NTB, tahun ini jumlah uang pembayaran raskin yang masih belum dibayarkan alias mengendap di kabupaten/kota mencapai Rp 8 miliar. Tertunggaknya pembayaran raskin itu dikhawatirkan akan mengganggu distribusi raskin pada bulan berikutnya terutama menjelang bulan puasa dan lebaran.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTB, Ir. M. Hasyim menyampaikan temuan itu usai menemui Sekda NTB belum lama ini.

“Sampai kemarin itu, tunggakan kurang lebih sekitar Rp 8 miliar lebih,” sebutnya.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari pengendapan raskin di tujuh kabupaten/kota di

NTB. Lombok Tengah menjadi daerah dengan tunggakan pembayaran raskin paling tinggi dengan nilai mencapai Rp 3.371.876.000. Kemudian disusul Lombok Timur dan Lombok Barat dengan nilai tunggakan masing-masing Rp 2.130.196.00 dan Rp 1.482.887.000. Selanjutnya Lombok Utara sebesar Rp 815.030.000, Kabupaten Sumbawa Rp 457.633.00. Kota Mataram Rp 301.327.000 dan Kabupaten Sumbawa Barat Rp 248.908.250.

Terkait tunggakan raskin yang masih mengendap di kabupaten/ kota itu, Hasyim mengatakan Pemprov NTB melalui surat yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si telah menyurati pemerintah kabupaten/kota yang masih menunggak.

“Untuk segera menyampaikan kepada pelaksana di lapangan untuk segera membayar atau melunasi. Karena itu nanti akan mengganggu penyaluran berikutnya terutama menjelang puasa dan lebaran,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, hanya tiga kabupaten/kota yang tidak menunggak pembayaran raskin. Kabupaten/kota yang tidak menunggak pembayaran raskin itu antara lain Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

”

Selama ini kan tidak pernah ada tunggakan sebesar ini TGH. M. Zainul Majdi Setiap penyaluran raskin, kata Hasyim, mereka langsung melakukan pembayaran. Sementara, uang pembayaran raskin yang mengendap sebesar Rp 8 miliar lebih itu terdapat di tujuh kabupaten/kota lainnya.

Bulog, kata Hasyim juga bertanya kenapa bisa sampai ada tunggakan raskin. Padahal masyarakat penerima sudah membayar langsung raskin itu ketika dibagikan. Namun, kata Hasyim hal itu bukan merupak tugas pihaknya. Pihaknya hanya bertugas dalam penyaluran dan menyediakan beras serta mengantarkannya sampai ke titik distribusi.

“Nanti yang membagikan kepada masyarakat termasuk mengumpulkan pembayaran itu adalah orang pemda. Saya pikir kalau masyarakat itu kalau

belum bayar ndak akan dikasi berasnya,” katanya.

Kuat dugaan, uang pembayaran Raskin itu mengendap di aparat desa. Dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya Sabtu (7/6) lalu, Kasubdivre Bulog Lotim di Sikur, Muhammad Faesal mengatakan, ada sejumlah pihak yang membandel dalam proses pembayaran.

Faesal meyakini, masyarakat penerima Raskin tentunya sudah membayar beras tersebut.

Pembayaran dilakukan melalui Kepala Desa, Kepala Dusun atau perangkat desa lainnya yang ditugaskan di tingkat desa untuk menyalurkannya.

“Kalau masyarakat sih semuanya pasti sudah bayar,” katanya. Karenanya, ia mensinyalir, letak tersendatnya pembayaran adalah pada pihak yang menerima pembayaran dari masyarakat.

Menurutnya, sebagian besar desa yang belum membayar ada di wilayah Lotim bagian Selatan.

Sedangkan di bagian utara dikatakan masih lancar-lancar saja pembayarannya. Bahkan ada yang diidentifikasi oleh Bulog, ada desa-desa tertentu yang langganan terlambat membayar.

Indikasi macetnya pembayaran Raskin di tingkat aparat desa ini dikuatkan oleh pengakuan salah satu kepala desa di wilayah

kecamatan Sakra Timur. Kades yang enggan disebut namanya mengakui dirinya memang terlambat menyetor uang Raskin tersebut.

Disebut ada sebanyak Rp 23 juta yang terpaksa belum diserahkan ke Bulog. Alasannya, dana tersebut terpaksa ia gunakan untuk keperluan yang dianggap lebih mendesak, yakni membayar sejumlah tagihan utang biaya pembangunan proyek fisik di desanya.

Hal ini karena menjadi rentetan persoalan tidak cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 lalu. Dimana sejumlah desa sudah melakukan pembangunan sesuai proposal terlebih dahulu.

Akan tetapi, setelah pembangunan selesai biaya untuk bayar tukang dan lainnya nihil. Sehingga terpaksa digunakan dari dana raskin.

Karena telah menjadi komitmen pihak desa, ia memastikan dana yang dipinjamnya itu siap akan dikembalikan segera.

Biasanya, ia katakan, distribusi raskin ia terima dua bulan langsung. Tunggakannya pun pada dua bulan terakhir ini.

Setelah itu, ia pun siap membayar untuk dua bulan berikutnya. Ia memastikan tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat penerima manfaat raskin tersebut. (tim)

Pemda Harus Lebih Aktif

(Suara NTB/ist)

Daerah-daerah Penunggak Raskin Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Barat Lombok Utara Kota Mataram KSB Sumbawa

Rp 3.371.876.000 Rp 2.130.196.000 Rp 1.482.887.000 Rp 815.030.000 Rp 301.327.000 Rp 248.908.250 Rp 457.633.000

PEMERINTAH Kabupaten/ Kota yang masih memiliki tunggakan pembayaran Raskin untuk tahun 2014 ini diminta untuk lebih aktif menagih tunggakan tersebut. Sebab, uang tersebut biasanya telah dibayarkan oleh masyarakat kurang mampu yang menjadi penerima Raskin.

“Menurut saya, semua temen – temen kabupaten kota supaya lebih aktiflah, untuk menyampaikan kepada masyarakat, kalau tunggakan ini terus berkepanjangan, kan menyulitkan nanti,” ujar Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTB, Senin kemarin.

Gubernur menegaskan telah meminta agar persoalan ini dikoordinasikan oleh Biro Ekonomi dengan Bulog Divisi Regional NTB. Gubernur sendiri tampaknya belum dapat memastikan di mana macetnya pembayaran raskin tersebut.

“Mungkin, macetnya itu di tingkat RTM, atau mungkin juga macetnya itu di tingkat desa. Bisa jadi, kita ceklah nanti,” ujarnya.

Namun, melihat mekanisme pembayaran yang lazim dilakukan, dimana masyarakat penerima Raskin harus membayar terlebih dulu sebelum memperoleh jatah Raskin, Gubernur menyangsikan jika mengendapnya pembayaran ini disebabkan karena masyarakat penerima yang belum membayar.

“Isya, makanya (bukan di masyarakat miskin),” akunya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Tengah (Loteng), Drs. Ruslan Turmuzi menyesalkan masih tingginya tunggakan pembayaran Raskin dari Loteng. Ia sendiri menegaskan bahwa tidak mungkin tunggakan ini disebabkan karena masyarakat penerima belum membayar Raskin yang mereka peroleh.

“Tidak mungkin rakyat itu menunggak. Pasti di aparatnya,” ujar politisi PDIP ini.

Menurutnya, aparat yang dimaksud bisa saja aparat desa ataupun jajaran pemerintah kabupaten kota. Namun, menurutnya, persoalan ini bisa diselesaikan jika mekanisme pembayaran Raskin dilakukan dengan cara

menyetor langsung.

“Jadi setelah dibayarkan masuk ke rekening dari desa. Jadi dikumpulkan di desa, langsung bawa, setor lewat rekening,” ujarnya.

Selama 16 tahun berjalan, program penyaluran Raskin memang masih memunculkan berbagai kendala yang sama. Bahkan, seperti dikutip dari kompas.com, KPK beberapa waktu lalu menyampaikan adanya sejumlah modus penyelewengan yang selalu berulang dalam penyaluran raskin ini.

Direktur Litbang KPK Romi Dwi Susanto memaparkan, dari pengaduan yang masuk ke KPK sejak 2005 hingga 2013, ditemukan sembilan modus penyelewengan program subsidi raskin. Modus pertama, data RTS yang tidak valid.

Kedua, distribusi raskin fiktif.

Ketiga, terjadi penggelapan raskin.

Modus keempat, lanjut Romi, adalah harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya.

Untuk diketahui, harga tebus raskin saat ini masih sama dengan tahun lalu, yakni Rp 1.600 per kilogram (kg). Romi menambahkan, modus lainnya adalah jatah raskin yang dikurangi. Biasanya, kasus yang banyak terjadi adalah sistem bagito alias bagi roto (bagi rata).

Akibatnya, rumah tangga yang tidak berhak menerima raskin ikut menerima, sedangkan RTS tidak mendapatkan genap 15 kg per bulan. “Modus lain adalah kualitas raskin yang tidak layak konsumsi,” lanjut Romi.

Hal tersebut juga tidak lepas dari tidak adanya sosialisasi mengenai harga beras. Oleh karenanya, RTS merasa tidak “berhak” berharap mendapat beras yang lebih layak karena harganya hanya Rp 1.600 per kg. Modus selanjutnya adalah, raskin jatuh pada masyarakat yang tidak berhak.

Romi menjelaskan, beberapa masyarakat sangat miskin bahkan tidak mampu untuk menebus beras dengan harga Rp 1.600 per kg.

Akibatnya, orang lain, yang mampu menebus, membeli beras dari RTS. Adapun modus terakhir berupa penggelapan uang tebus.

“Masalah ini sudah lama, tetapi belum ada upaya terbaik,” sesal Romi. (aan)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

Halaman 15

Jero Wacik Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral oleh Komisi VII. “Saya diminta oleh KPK untuk memberi klarifikasi mengenai tata cara penentuan harga gas. Intinya itu,” kata Jero Wacik di gedung KPK Jakarta, Senin (9/6) Jero tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB ditemani sejumlah ajudan. “Nanti setelah selesai saya sampaikan lagi,” tambah Jero. Jero membantah mengetahui penyuapan dalam kasus itu.

“Tidak,” jawab Jero singkat.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakanJero diperiksa untuk Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon. ‘’Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AMS (Artha Meris Simbolon),’’ kata Priharsa.

Dalam dakwaan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Artha Meris disebut memberikan 522,5 ribu dolar AS kepada Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi.

Alasan pemberian uang adalah agar Rudi bersedia memberikan rekomendasi untuk menurunkan formula harga gas PT KPI kepada Kementerian ESDM. Artha Meris sudah pernah menjadi saksi dalam sidang Rudi pada 11 Februari lalu membantah memberikan uang tersebut.

Ia hanya mengaku berkorespondensi dengan Kementerian ESDM karena mengeluhkan perusahaannya dianaktir-

ikan Kementerian ESDM dalam perselisihan PT KPI dengan PT Kaltim Pasifik Amoniak.

Artha Meris disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 250 juta. (ant/Bali Post)

DIPERIKSA KPK - Menteri ESDM Jero Wacik (kedua kiri) tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin kemarin.

(ant/Bali Post)

Prabowo Diminta Timbang Lagi Elite Tertentu Jadi Jurkamnas

(ant/Bali Post)

PELANTIKAN MENAG - Menag Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6).

Resmi Dilantik Presiden

Menteri Agama Baru akan Konsultasi dengan KPK Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin mengatakan dia akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni untuk berkonsultasi mengenai kondisi kementerian yang kini dia pimpin.

“Besok saya akan ke KPK mendengar secara langsung amatan mereka selama ini,” katanya setelah upacara pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/6).

Lukman mengatakan dia perlu mengidentifikasi masalahmasalah aktual terkait Kementerian Agama, termasuk soal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Selain berkonsultasi dengan KPK, dia juga berencana mengumpulkan semua pejabat eselon satu Kementerian Agama untuk mengidentifikasi permasalahan aktual di kementerian tersebut.

“Atas dasar ini baru saya bisa mengidentifikasi, mendiagnosis, dan bila mungkin saya akan mengambil langkah-langkah kebijakan,” ujarnya.

Terkait persiapan penyelenggaraan haji, Lukman juga ingin mendengar kemajuan dari jajarannya seperti terkait hal paspor, pemondokan, dan katering.

Ia juga mengatakan telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat sesegera mungkin ditetapkan sehingga warga yang berhaji bisa lebih cepat menyelesaikan urusan pelunasan. “Presiden sudah menyanggupi secepatnya menetapkan BPIH,” katanya. (ant/Bali Post)

Suryadharma Ali Hadiri Pelantikan Menag Baru MANTAN Menteri Agama yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana haji Suryadharma Ali menghadiri pelantikan Lukman Hakim Saefuddin sebagai Menteri Agama yang baru.

“Mohon maaf,” kata Suryadharma sambil tersenyum saat ditanya wartawan usai menghadiri acara pelantikan Lukman Hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/6).

Meski diberondong pertanyaan oleh wartawan, Suryadharma tetap tersenyum dan mengucapkan “terima kasih” saat memasuki mobilnya. Pelantikan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dihadiri para pejabat tinggi negara termasuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebelumnya, Lukman Hakim mengungkapkan akan dilantik 9 Juni 2014. “Pelantikannya baru Senin (9/6), nanti setelah itu saya baru akan berbicara lebih banyak,” kata Lukman setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Batam, Kamis pekan lalu.

Menurut Lukman, inti dari pertemuannya dengan SBY adalah Presiden telah mempercayakannya dengan amanah sebagai Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali. “Tidak mudah bagi saya menerima amanah yang luar biasa beratnya,” kata Lukman. (ant/Bali Post)

ARTSHOP

SERVICE AC

DIJUAL

Jakarta (Suara NTB) Ketua Forum Komunikasi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid mengimbau calon presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan lagi pilihannya menjadikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan beberapa orang di sekitarnya sebagai juru kampanye nasional karena menurut dia akan berdampak negatif kepada pemenangan Prabowo.

“Prabowo agar tidak menjadikan beberapa nama elite Partai Golkar yang memiliki cacat karena dikhawatirkan justru akan menjadi kendala bagi Prabowo,” kata Muntasir Hamid di Jakarta, Senin (9/6).

Menurut Muntasir, Prabowo adalah barang bagus yang kemungkinan besar akan memenangkan Pemilu Presiden 2014 sehingga dihindarkan dari kemungkinan terkontaminasi beberapa elite Partai Golkar yang bermasalah, karena masyarakat di daerah sensitif terhadap isu-isu negatif.

“Prabowo ibarat pengemudi yang membawa kendaraan, kalau sebagian penumpangnya membawa kotoran maka kendaraan itu akan menjadi kotor,” kata dia.

Muntasir mengusulkan agar Prabowo mengakomidasi tokoh-tokoh senior Partai Golkar yang berada di luar struktur Dewan Pimpinan Pu-

sat (DPP) tapi memiliki pengaruh besar seperti Akbar Tanjung, MS Hidayat, Sarwono Kusumaatmaja, Agung Laksono dan Abdul Latif.

Menurut dia, Aburizal Bakrie dan beberapa elite Partai Golkar agar berkonsentrasi mengurus partai saja, tidak menjadi juru kampanye Prabowo-Hatta.

Muntasir tak lupa mengatakan bahwa Forum Komunikasi DPD II Partai Golkar mendukung penuh Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan calon wakil presiden karena menilai Prabowo pemimpinm yang diharapkan rakyat Indonesia saat ini. (ant/Bali Post)

Hatta Rajasa Sebut Kasus Babinsa Dibesar-besarkan Jakarta (Suara NTB) Calon wakil presiden Hatta Rajasa menyebut kasus pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengarahkan pilihan warga sudah dibesar-besarkan.

“Kasus Babinsa ini, saya kira kasus yang dibesar-besarkan apalagi Panglima TNI sudah mengatakan bahwa TNI tidak bisa ditarik ke kanan kiri,” katanya di Jakarta, Senin (9/6).

“Karena itu, harus hati-hati mengeluarkan statemen yang bisa membuat institusi kita menjadi buruk citranya,” katanya.

Dia juga mempersilakan pihak yang memiliki data dan fakta tentang pengerahan Babinsa untuk mengarahkan pilihan warga melapor ke pihak ber-

(ant/Bali Post)

Hatta Rajasa

wenang. “Jangan dipolitisir dan jangan dibawa-bawa ke politik, TNI dan Polri kita,” tandasnya.

Sebelumnya ada laporan tentang sejumlah warga mengaku didatangi anggota Babinsa yang menanyakan pilihan mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah membantah melibatkan Babinsa untuk mengarahkan pilihan warga.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko juga menyatakan bahwa laporan soal Babinsa itu tidak terbukti menurut hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (ant/Bali Post)

Indonesia Masih Butuh 1,5 Juta Insinyur Makassar (Suara NTB) Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa Indonesia masih butuh 1,5 juta orang insinyur untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi.

“Insinyur kita masih sedikit, kita butuh sedikitnya 1,5 juta insinyur untuk pembangunan ekonomi,” kata Bobby disela-sela acara Seminar Nasional dan Rakerwil PII Sulsel di Makassar, Senin (9/6).

Dia mengatakan, pentingnya pembangunan dan perkembangan ekonomi di negara ini didukung oleh insinyur, agar Indonesia tidak menjadi penonton di negaBobby Gafur Umar

ra sendiri.

Hal itu dikhawatirkan, lanjut dia, karena jangan sampai proyek pengerjaan infrastrusktur dikerjakan oleh sarjana dari Korea atau China, padahal potensi insinyur dalam negeri tidak kalah.

“Khusus dalam kegiatan PII ini, bukan untuk mendukung salah satu Capres, tetapi siapapun yang terpilih nanti, kami memiliki rekomendasi pimpinan lebih fokus memberikan perhatian lebih pada ekonomi dan pembangunan yang bernilai tambah,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengatakan, pada Rakernas PII ini juga akan melahirkan poin-poin rekomendasi untuk presiden terpilih ke depan.

Dia juga memberikan apresiasi positif pada PII Sulsel yang memiliki 24 cabang. Ini merupakan cabang terbanyak ke dua, setelah daerah di Jawa.

Khusus PII Sulsel, akan memberikan lima poin penting sebagai rekomendasi untuk diberikan pada kepemimpinan periode 2014 - 2019.

Salah satu dari poin itu adalah meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan pengiriman bahan baku ke luar negeri. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

ADVERTISING

RUPA - RUPA

BAKERY

Jokowi akan Perkuat KPK Jakarta (Suara NTB) Calon Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi berjanji memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terpilih menjadi Presiden.

“Penguatan KPK penting, untuk itu memang harus ada penambahan anggaran dan penambahan penyidik. Selain itu harus ada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK,” kata Jokowi di Media Center di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6), menjelang persiapannya menghadapi debat calon presiden malam kemarin.

Jokowi menegaskan independensi KPK

harus dipertahankan sehingga pemerintahan bebas dari korupsi, dengan menunjuk peringkat korupsi di Indonesia dibandingkan dengan negaranegara lain di dunia.

“Jika angaran digunakan sebaik-baiknya maka akan mensejahterakan rakyat,” kata dia.

Debat calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto berlangsung Senin ini sekitar pukul 18.30 WIB di Balai Sarbini, Jakarta, dengan tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum.

Debat itu akan disiarkan oleh SCTV, Indosiar, dan BeritaSatu. (ant/ Bali Post)

Joko Widodo (ant/Bali Post)

Jokowi Janji Usut Kasus Hilangnya Wiji Thukul Jakarta (Suara NTB) Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengusut kasus hilangnya penyair dan aktivis Wiji Thukul jika terpilih menjadi presiden.

“Ya jelas harus ditemukan. Bisa ditemukan hidup, bisa ditemukan meninggal, harus jelas.

Tentang nanti ada sebuah rekonsiliasi dari faktafakta ya tidak soal. Tapi harus jelas, masa sekian lama belum jelas yang 13 orang hilang itu, “ kata Jokowi di Media Center Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6).

Jokowi mengaku kenal baik dengan keluarga sastrawan sekaligus aktivis yang dilaporkan hilang ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tanggal 24 Maret 2000 itu.

“Kebetulan saya kenal baik dengan Widji, dia kan orang Solo. Sama keluarganya saya juga kenal, saya tahu rumahnya ada di mana,” kata Jokowi.

Menurut laporan yang disampaikan ke Kontras, Wiji Thukul hilang sekitar

PENDIDIKAN KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

bulan Maret 1998, bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru untuk membersihkan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde Baru.

Kontras menduga hilangnya Wiji Thukul tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas politiknya karena bersamaan dengan hilangnya aktivis yang lain menjelang jatuhnya Orde Baru.

Lembaga non-pemerintah itu juga menuntut pemerintah mencari Wji Thukul dan bertanggungjawab untuk mengungkapkan motif hilangnya Wiji Thukul serta penghilangan aktivis 98 yang lain.

Saat ditanya tentang dugaan hubungan mantan Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN ) AM Hendropriyono dengan kasus penculikan 98, Jokowi mengatakan bergabungnya Hendropriyono dalam tim pemenangannya dan kasus hukum harus dibedakan.

“Tidak ada masalah.

Masa setiap orang yang ke saya harus di-screening dulu, kamu tersangkut ini enggak? Kamu tersangkut penculikan enggak? Kan tidak seperti itu, ini kan urusan hukum, tapi harus jelas.

Jelaskan. Apa nanti ada rekonsiliasi dan lain-lain,” katanya. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Selasa, 10 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Balas Tindakan AS

Taliban Serang Bandara di Karachi

(Suara NTB/ist)

TENGGELAM - Perahu nelayan Vietnam tenggelam di laut yang disengketakan dengan Cina. Cina menuduh, nelayan Vietnam sengaja menabrakkan perahu mereka ke kapal berbendera Cina.

Soal Sengketa Perairan

Cina Tuduh Vietnam Terus Lakukan Provokasi Beijing Cina menuduh Vietnam menabrakkan kapalnya lebih dari 1.000 kali di bagian perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Namun, Cina akan kukuh pada prinsipnya meski menginginkan hubungan baik dengan tetangga sebelah selatan itu.

Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan selama beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai langkah untuk menegaskan klaimnya sehingga meningkatkan ketegangan, khususnya dengan Vietnam dan Filipina.

Sebuah perahu nelayan Vietnam tenggelam 26 Mei lalu dalam konfrontasi tak jauh dari lokasi Cina menarik sebuah anjungan minyak. Langkah ini diiringi oleh kepungan kapal Cina, sekitar 240 km dari Vietnam.

Setelah Cina membawa anjungan minyak ke area itu, Vietnam mengirimkan sejumlah besar kapal, manusia katak, dan menjatuhkan banyak rintangan ke lautan. Termasuk jaring penangkap ikan.

Pada 7 Juni pukul 17.00 (waktu setempat), ada sekitar 63 kapal Vietnam di area tersebut dan berusaha untuk menembus barisan penjagaan Cina dan menabrak kapal pemerintah Cina hingga total 1.416 kali.

Cina telah berkomunikasi dengan Vietnam lebih dari 30 kali dalam berbagai tingkatan. Cina juga meminta mereka untuk menghentikan gangguan ilegal..

“Cina menginginkan hubungan yang baik dengan Vietnam tetapi ada prinsip-prinsip yang tidak dapat kami abaikan,” katanya. “Saluran komunikasi antara Cina dan Vietnam terbuka,” tambahnya.

Stasiun televisi Vietnam menayangkan video yang menampilkan sebuah kapal besar Cina mengepul di belakang dua perahu nelayan Vietnam yang berukuran lebih kecil, lalu bertabrakan dengan sebuah perahu nelayan Vietnam yang kemudian terbalik.

Perselisihan tersebut merupakan kerusakan paling serius dalam hubungan antara negara komunis dan rival tradisional sejak perang singkat 1979 setelah invasi Vietnam ke Kamboja.

Anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 dibangun antara Pulau Paracel yang diduduki Cina dan pesisir Vietnam yang menuduh anjungan tersebut berada dalam 200 mil zona ekonomi ekslusif dan terletak di landas kontinentalnya. Sebaliknya Cina menyebut Vietnam beroperasi di wilayah perairannya. (ant/bali post)

Miranshah Kelompok Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan di Bandara Internasional Jinnah Karachi, Senin (9/6) dinihari sebagai balasan atas serangan pesawat tak-berawak Amerika Serikat (AS) yang menewaskan pemimpin Hakimullah Mehsud pada November tahun lalu.

“Kami melakukan serangan di bandara Karachi untuk membalas kematian Hakimullah Mehsud,” kata juru bicara Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) Shahidullah Shahid kepada AFP, sambil menyebut tawaran damai dari pemerintah Pakistan sebagai alat perang.

Shahid juga menjanjikan serangan-serangan serupa di

masa depan. “Pakistan menggunakan perundingan damai sebagai alat perang, itu membunuh ratusan perempuan dan anak-anak tak berdosa. Ini adalah serangan pertama kami untuk membalas kematian Hakimullah Mehsud,” kata dia.

“Kami belum membalas kematian ratusan perempuan dan anak-anak tak berdosa dalam serangan udara Paki-

Quetta Setidaknya 23 orang termasuk beberapa peziarah Syiah tewas dalam serangan pistol dan bunuh diri perbatasan Pakistan-Iran yang bergolak, Ahad malam.

Serangan itu terjadi ketika sebuah bus yang membawa peziarah Pakistan kembali dari mengunjungi situs Muslim suci di Iran. Bus berhenti di satu restoran di kota Taftan, di Provinsi Baluchistan, sekitar 700 kilometer (430 mil) di sebelah barat daya dari ibukota Provinsi Quetta.

Akbar Durrani, sekretaris provinsi mengatakan 23 peziarah tewas dalam serangan bunuh diri di Taftan. Tujuh orang terluka termasuk enam perempuan dan satu anak.

Dia sebelumnya telah menyatakan korban tewas termasuk personel keamanan. Berpidato di satu konferensi pers, Durrani mengatakan empat pembom bunuh diri menyerang dua restoran penuh peziarah.

Salah satu pembom bunuh diri ditembak mati ketika berusaha memasuki salah satu restoran, sementara tiga lainnya berhasil masuk restoran kedua dan meledakkan diri mereka.

Serangan itu terjadi pada sekitar pukul 9.30 (16.30 GMT) dan jumlah peziarah di daerah itu mencapai 300. Tujuh orang yang terluka dibawa ke Iran untuk bantuan medis setelah permintaan khusus ke konsulat Iran di Quetta.

“Sisa 270 jamaah akan dibawa ke Quetta dalam kawalan ketat besok,” katanya, dan menambahkan Syiah berasal dari seluruh Pakistan.

Belum ada kelompok yang maju untuk mengklaim serangan itu. Dua pemboman yang menghancurkan di Quetta menewaskan hampir 200 orang tahun lalu dan diklaim oleh gerilyawan garis keras Sunni yang dilarang, Lashkar-eJhangvi (LeJ), yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida.

Hampir 1.000 warga Syiah telah tewas dalam dua tahun terakhir di Pakistan, korban terbesar di masyarakat yang membentuk sekitar 20 persen dari negara populasi 180 juta, yang mayoritas Muslim, demikian AFP. (ant/bali post)

digunakan oleh musuh dalam perang di Afghanistan dan Pakistan,” tulis Umar Media dalam laman Facebooknya.

Pada bagian lain, pasukan militer Pakistan, mengatakan kelompok pejuang asing termasuk etnis Uzbek terlibat dalam serangan terhadap salah satu bandara negara terbesar di Karachi pada Minggu malam. “Tiga gerilyawan meledakkan diri dan tujuh dibunuh oleh pasukan keamanan,” kata Rizwan Akhtar, kepala prajurit militer daerah, dalam pernyataan yang disiarkan televisi Pakistan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KEPULAN ASAP - Foto yang dirilis Reuters memperlihatkan kepulan asap akibat serangan pasukan keamanan terhadap militan Taliban di Bandara Internasional Jinnah Karachi Pakistan, Senin (9/6) pagi.

Paus Fransiskus Serukan Perdamaian Rusia Tidak akan Balas Tindakan Barat Israel-Palestina Kota Vatikan Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, Minggu menyerukan kepada presiden Israel dan Palestina agar menanggapi kerinduan rakyat mereka bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan menggelar dialog.

Paus menyampaikan permintaan kepada Shimon

Peres dan Mahmoud Abbas pada akhir pertemuan doa yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara orang-orang Yahudi, Kristen dan Muslim di taman Vatikan.

Pertemuan itu menandai kali pertma kedua presiden bertemu di depan umum dalam kurun lebih dari setahun.

“Para pembuat perdamaian

Serangan Bom Bunuh Diri

23 Orang Tewas di Perbatasan Pakistan-Iran

stan,” katanya. “Ini hanya awal, kami hanya membalas untuk kematian satu orang, kami juga harus membalas ratusan lainnya,” kata Shahid.

Serangan di bandara, bermula pada Minggu (8/6) malam dan berlangsung sampai pagi dini hari, ketika militer menyatakan setidaknya 24 orang, termasuk 10 dari pihak penyerang tewas dalam

peristiwa itu.

Bersenjatakan bom bunuh diri, granat, dan peluncur roket, para pelaku bertempur dengan pasukan keamanan dalam serangan paling berani dalam beberapa tahun terakhir di kota terbesar Pakistan itu. Sebanyak 14 korban adalah pekerja bandara.

Umar Media, saluran komunikasi resmi TTP, mengklaim dalam laman Facebooknya hanya enam orang dari kelompok militan yang tewas. “Alasan utama serangan di Bandara Karachi adalah karena tempat itu merupakan saluran logistik yang

(ant/bali post)

BERBICARA - Paus Franciscus saat berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Vatikan beberapa waktu lalu. Paus meminta agar Israel dan Palestina melakukan pertemuan untuk membahas perdamain di kedua negara.

hendaknya punya keberanian, dan menjauhkan peperangan,” kata Paus. Seruan ini untuk keberanian mengatakan ya atau tidak untuk konflik.

“Semua ini membutuhkan keberanian, kekuatan dan keuletan,” kata Paus.

Menurut Paus Fransiskus, upaya mencari perdamaian merupakan tindakan tanggung jawab tertinggi di hadapan hati nurani dan di depan rakyat. Termasuk mencatat jutaan orang di seluruh dunia dari semua agama berdoa bersama-sama bagi terciptanya perdamaian.

Paus menyebut anak-anak telah menjadi korban dari perang dan konflik, sehingga semua pihak harus mencari perdamaian. (ant/bali post)

Moskow Rangkaian sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia adalah ilegal berdasarkan semua aturan dan peraturan internasional. Tapi Rusia tidak menganggap perlu membalasnya saat ini, meskipun daftar sudah disiapkan, kata Valentina Matvienko, ketua Dewan Federasi Rusia, dalam Program Pravo Znat (Hak untuk Tahu) di saluran televisi TVTS. “Rusia sangat terintegrasi dalam politik dunia dan ekonomi dunia. Sekarang ini tidak mungkin mengucilkan Rusia,” kata Matvienko seperti dikutip ITAR TASS. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia adalah ilegal berdasarkan semua aturan dan peraturan internasional.

Hanya PBB yang dapat men-

jatuhkan sanksi ini. “Namun, akan tiba saatnya ketika kita terpaksa membalas,” ancamnya.

Namun dia menambahkan tidak ingin skenario seperti itu terjadi. “Sebagian besar negara-negara Eropa tertarik untuk bekerja sama dengan Rusia, terutama di bidang ekonomi.

Omset perdagangan Rusia dengan negara-negara Eropa senilai 450 miliar dolar AS. Ini adalah argumen yang sangat berat dalam mendukung kerja sama lebih lanjut dengan Rusia.

Ditanya bagaimana target sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempengaruhi hidupnya, Matvienko menjawab bahwa tidak ada yang benar-benar berubah di Rusia. “Rusia masih aktif seperti dulu,” katanya. (ant/bali post)