Snt10082015

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 128 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 10 AGUSTUS 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek SPAM

Sumber Air yang Sisakan Masalah Sedikitnya ada empat titik di daerah ini dibangun Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM). Ketika kekeringan melanda hampir seluruh kabupaten, keberadaannya sebenarnya dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Tapi kehadiran proyek bukannya menjadi solusi untuk kekeringan, justru menyisakan masalah. CONTOHNYA, proyek SPAM di Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) yang selesai dibangun tahun 2013 lalu. Tetapi ironisnya, proyek yang menelan anggaran besar ini tak bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Warga pun mempertanyakan mangkraknya proyek tersebut. Kades Labuan Tereng, H. Taufiq Asyari menyatakan, proyek dengan dana besar ini awalnya memnberi harapan

baru bagi masyarakat setempat yang dahaga akan air. “Poyek itu sudah tiga tahun selesai dibangun, tapi bukannya bisa mengatasi masalah, namun justru menyisakan masalah,’’ kata Asyari kepada Suara NTB. Sedianya proyek ini dihajatkan memenuhi kebutuhan air masyarakat di lima dusun di desa setempat. Yaitu Dusun Sambik Rempek, Pelepok, Embung Kolah, Lendang Andus dan Grepek. Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/her/ist)

SPAM - Penampungan air pada SPAM di Desa Labuan Tereng Lombok Barat yang tak berfungsi. Proses pengerjaan proyek SPAM di Batukliang Lombok Tengah tahun 2014 yang sempat dibidik kejaksaan (atas).

Tandon Air Bukan Solusi

TO K O H Kebocoran PAD MASALAH paling serius dihadapi pemerintah daerah biasanya pada target retribusi yang tak tercapai. Sementara potensinya besar. Kesalahan terbesar biasanya pada pengelolaan dan pengawasan yang lemah, mengakibatkan PAD bocor dimana mana. Kepala Badan P e n g a w a s a n Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Dr. Bonardo Hutauruk, Ak, MM melihat, kelemahan sistematis itu mulai dari tingkat bawah. Dalam sebuah kasus, seperti karcis masuk tempat wisata, Bersambung ke hal 19 Bonardo Hutauruk (Suara NTB/ars)

KETUA Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) Provinsi NTB, H. L. Ahmad Zaini, ST.,MT memandang fasilitas tandon air yang menjadi pendukung Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) disiapkan pemerintah saat ini belum menjadi solusi, terlebih saat kekeringan seperti ini. Namun demikian, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang Mataram ini bukan berarti memandang proyekproyek tandon air di tempat rawan kekeringan sia-sia total. Terkait keberadaan tandon-tandon air yang banyak tak dimanfaatkan saat ini, dianggapnya tak afektif. Dikatakan Zaini, ia sudah beber-

apa kali memberikan ide kepada pemerintah daerah, bahwa persoalan kekeringan (terutama air bersih) masih bisa ditangani. Caranya, pemerintah harus komitmen mengupayakan pembangunan bendungan khusus yang akan dikelola untuk air bersih. Air dalam bendungan tersebut, kemudian ditangani khusus oleh salah satu perusahaan daerah (penyulingan). Selanjutnya perusahaan daerah itulah yang menjualnya ke masingmasing PDAM. Bersambung ke hal 19 H. L. Ahmad Zaini (Suara NTB/dok)

Mulai Diserbu Wisatawan Tiongkok

NTB Kekurangan ’’Guide’’ Bahasa Mandarin Mataram (Suara NTB) Wisatawan asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai banyak mengunjungi destinasi-destinasi wisata di NTB. Namun, saat ini, di NTB hanya ada empat guide (pemandu wisata) yang bisa berba-

hasa Mandarin. “Untuk bahasa tertentu iya, kita harus mengakui itu (kekurangan guide). Sekarang ini mulai booming wisatawan dari RRT. Urgen, sekarang adalah para guide bahasa Tiongkok (Mandarin),” aku Humas Badan Promosi Pariwisata Daerah

(BPPD) NTB, Fahrorrozi Gafar dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin. Ia mengatakan, saat ini hanya ada empat guide bahasa Mandarin di NTB. Salah satunya adalah mantan TKW. Bersambung ke hal 19

NTB Dapat DBHCHT Sebesar Rp 300 Miliar Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Indonesia, tahun 2015 ini, NTB memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp 300 miliar lebih. Dana sebesar itu nantinya akan dibagikan ke kabupaten/kota seluruh NTB. “Nilainya Rp 300 miliar lebih untuk tahun 2015. Jumlahnya turun naik yang diterima setiap tahun tergantung jumlah produksi tembakau,” kata Kepala Bappeda NTB,H. Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram, pekan kemarin. Di Indonesia, kata Chairul, Jawa Timur (Jatim) merupakan daerah penerima DBHCHT terbesar mencapai Rp 1,3 triliun per tahun. Sementara itu, DBHCHT yang diperoleh sebesar Rp. 300 miliar lebih itu, kabupaten yang memperoleh anggaran cukup besar yakni Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. ‘’Anggaran ini arahnya untuk pengentasan kemiskinan, industrialisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produksi, peningkatan

kapasitas petani dan kesehatan,’’ katanya. Dijelaskan, penggunaan DBHCHT tersebut sudah ada rambu-rambu peruntukannya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Peruntukannya sesuai dengan PMK, menu yang diatur dalam PMK. Ndak berani kita keluar dari menu yang diatur dalam PMK. Misalnya untuk kesehatan, ndak bisa untuk semuanya, hanya untuk kesehatan paru,”terangnya. Ia mengatakan, pemda tetap berupaya penggunaan DBHCHT itu tak keluar dari PMK. Namun, katanya, PMK tersebut juga masih belum jelas. Ia mencontohkan, DBHCHT boleh digunakan untuk membangun sumur bor dalam rangka menyediakan air bersih bagi masyarakat. Namun, lokasi pembangunannya harus berada di areal daerah yang menjadi penghasil tembakau. ‘’Misalnya kita mau bangun sumur bor di kedalaman 130 meter di Sekotong. Kan kita anggap salah satu indikator kemiskinan adalah air bersih juga, tapi tak dibolehkan. Bersambung ke hal 19

Revitalisasi UPP Pijar dan Rumah Kemasan

Bappeda Minta SKPD Teknis Buat Desain Konkret Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB meminta SKPD teknis untuk membuat desain yang lebih konkret terkait dengan revitalisasi Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar dan Rumah Kemasan NTB. Sehingga akan bisa didukung dalam penganggarannya oleh Pemda dalam rangka mewujudkan nilai tambah produk unggulan daerah. ‘’Direktif gubernur bahwa rumah kemasan itu jangan sampai mengalami nasib yang sama dengan UPP Pijar. Kan harus ada desain yang lebih konkret. Kegiatan apa yang dilakukan, ben-

tuknya seperti apa? Kemudian porsi pembiayaan yang berasal dari pemerintah harus lebih konkret,” kata Kepala Bappeda NTB, H.Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram, pekan kemarin. Mengenai dipihakketigakannya pengelolaan UPP Pijar, Chairul mengatakan hal itu merupakan kewenangan SKPD teknis dalam hal ini Disperindag NTB. Merekalah yang mengkaji efektivitasnya. Namun, desain yang lebih konkret mengenai revitalisasi UPP Pijar dan rumah kemasan harus dibuat SKPD terkait. Bersambung ke hal 19

H.Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.