Snt10092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 154 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/ars)

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jamwas Terkejut Kasus BIL Macet Tiga Tahun Mataram (Suara NTB) Mendengar kasus dugaan korupsi pembangunan gedung induk Bandara Internasional Lombok (BIL) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), terkatung katung selama tiga tahun, Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) Dr. M. Jasman Panjaitan, SH, M.Hum mengaku terkejut. Dia akan mempertanyakan kasus ini ke penyidik Kejagung agar dipercepat pelimpahannya jika sudah ditingkatkan ke penyidikan. ‘’Kok bisa sampai sekian tahun,’’ Jasman terkejut ketika ditanya atensinya soal kasus yang sudah naik penyidikan sejak 2012 itu, usai pertemuan di Aula Kejati NTB, Rabu (9/9). ‘’Terimakasih sudah diinformasikan.

Saya akan tanyakan kasus ini kepada

TO K O H Jangan Banyak Alasan KINERJA jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) se NTB disorot. Mereka kini tidak boleh lagi mengeluh soal tugas yang diemban, baik soal personel maupun anggaran. Tetap harus melaksanakan tugas sesuai kapasitas personel dan anggaran. Hindari menangani kasus korupsi “ecek-ecek”. ‘’Kajari tidak ada boleh banyak alasan. Harus laksanakan,’’ kata Plt. Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, Bersambung ke hal 15

Jampidsus,’’ sambungnya.

Informasi macetnya kasus ini akan menjadi bahan supervisi pihaknya di Kejagung. Dia akan menanyakan kendala penanganan kasus dengan kerugian negara Rp 45 miliar ini, sehingga terkatung-katung hingga sekian tahun.

salah satu indikatornya kebocoran pada atap, menjadi pintu masuk penyelidikan oleh tim Kejaksaan Agung.

Signal kasus ini akan rampung sebenarnya sudah ada gambaran, sebagaimana pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, SH. “Berkasnya sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan ke Kejati NTB,” kata Tony (Suara NTB, Jumat 14 Agustus 2015). Dengan demikian, tanggung jawab proses penuntutan ada di Kejati NTB. Sedianya pelimpahan tidak hanya berkas, tapi juga tersangka agar memenuhi syarat tahap dua.

Bersambung ke hal 15

Kecil, Peluang Hujan Buatan Bulan September

AMAN Harus Antisipasi Kejutan Mataram (Suara NTB) Pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (AMAN) kini di atas angin menyusul kemajuan yang diperoleh dalam tahapan Pilkada Kota Mataram. Menghadapi pasangan Salman – Jana Hamdiana (SAHAJA), keduanya harus mengantisipasi kejutan yang mungkin terjadi.

Pandangan itu disampaikan pemerhati masalah politik NTB, Ahyar Fadli yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/9) kemarin.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R ’’Support’’ Tugas Suami (Suara NTB/ist)

SALAH satu tugas aparat yang tidak ringan adalah menjadi polisi. Anggota yang sudah berkeluarga, diharapkan istri yang menjadi pendamping hidupnya bukan menjadi beban baru. Justru harus menjadi support untuk mengoptimalkan kinerja suami dalam tugas sehari- hari.

Harapan itu disampaikan Ketua Daerah Bhayangkari, Anna Umar Septono di sela sela kegiatan donor darah di RS Bhyangkara Polda NTB, Rabu (9/9).

Bersambung ke hal 15

Mengetahui bahwa kasus ini locus (tempat) dan tempus (waktu) di NTB, semakin mendorong dirinya melakukan supervisi di Jampidsus. Apalagi jika kasus ini berskala besar untuk ukuran daerah dan menjadi perhatian publik. ‘’Di mana kendalanya? Kok sampai ulang tahun begini kasusnya,’’ kata Jasman.

Kasus ini sebelumnya diusut sejak 2012 lalu, tim Kejagung saat itu didampingi oleh penyidik Pidsus Kejati NTB, menelusuri dugaan penyimpangan menyangkut anggaran bersumber dari PT AP I, senilai Rp 829 miliar.

Indikasi penyimpangan ditelusuri berdasarkan kejanggalan pada gedung induk. Kualitas bangunan yang buruk,

Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang menyatakan sangat kecil peluang untuk dilakukan hujan buatan pada bulan September ini. Pasalnya, kondisi cuaca pada bulan September masih sangat kering.

“Yang paling mungkin (dilaksanakan hujan buatan) itu akhir Oktober atau awal November.

Itu baru sudah mulai ada , syarat-syarat pendukungnya seperti kelembaban udara dan angin telah terpenuhi,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Selaparang Stasiun Klimatologi Kediri, Wan Dayantolis, S.Si, M.Si di Mataram, Rabu (9/9) siang kemarin.

Kalau kondisi el nino semakin kuat sampai Januari 2016, lanjut Dayantolis, maka peluang untuk program hujan buatan di NTB sangat kecil.

Namun, dengan adanya angin daratan yang berhembus Oktober nanti, meskipun terjadi el nino akan bisa meningkat-

(ant/bali post)

PERIKSA ALAT - Prajurit TNI AU memeriksa alat untuk hujan buatan dalam pesawat CN-295 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta belum lama ini. Teknologi ini disiapkan untuk menanggulangi bencana kekeringan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB dan NTT. kan kelembaban atmosfer.

“Jadi peluang hujan buatan diakhir Oktober itu bisa meningkat,”terangnya.

Dijelaskan, angin daratan pada bulan Oktober nanti di-

harapkan akan membawa suplai air. Dari hasil pantuan BMKG, lanjutnya, puncak kekeringan di NTB berada pada akhir September ini.

Bersambung ke hal 15

Incaran Investor, NTB Tak Tolerir Penjualan Pulau (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tak memungkiri daerah ini telah menjadi incaran investor untuk pengembangan sektor pariwisata khususnya pulau-pulau kecil atau gili. Ratusan pulau kecil yang tersebar di NTB merupakan aset negara dan daerah yang harus tetap dijaga. Untuk itu, jika ada oknum terindikasi menjual pulau di daerah ini, Pemprov menegaskan tak akan mentolerir perbuatan tersebut.

Hal tersebut disampaikan, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Rabu (9/9) siang kemarin, menyikapi adanya

dugaan penjualan Gili Poh, Sekotong Lombok Barat (Lobar) kepada investor. ‘’Coba nanti kita cek dulu.

Karena memang kalau penjualan pulau itu namanya pelanggaran wilayah. Ndak bisa itu dijual oleh orang perorangan. Kalau sudah pelanggaran bisa dikenakan proses hukum kalau terbukti. Namun demikian saya akan cek,’’ kata Wagub mengatakan, beberapa tahun lalu juga pernah ada kasus penjualan pulau kecil di Pulau Sumbawa. Ia mengatakan, orang-orang yang terlibat dalam kasus penjualan pulau itu telah kena hukuman.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

LH Soroti Limbah dan Polusi dari Aktivitas PKL Khusus Akta Kelahiran SETIAP kelurahan yang ada di Kota Mataram secara bergiliran akan disambangi mobil pelayanan keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Pelayanan ini dihajatkan untuk memudahkan warga dalam membuat berbagai dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan lainnya. Pada Rabu (9/9) kemarin, kelurahan yang mendapat giliran (Suara NTB/dok) adalah Ampenan Selatan.

Sudirman Lurah Ampenan Selatan, Sudirman menyampaikan baru kali ini pihaknya didatangi mobil pelayanan keliling Dinas Dukcapil. “Ini sudah terjadwal dan dilaksanakan hari ini (kemarin) dan baru sekali ini,” cetusnya, Rabu (9/9).

Warga Ampenan Selatan disampaikan Sudirman sangat antusias dengan pelayanan ini dan sejak pagi banyak warga yang berdatangan di Kantor Kelurahan Ampenan Selatan.

Dalam pelayanan tersebut, ada tiga orang petugas Dinas Dukcapil yang melayani warga.

Pelayanan kemarin disebutkan Sudirman khusus untuk pembuatan akta kelahiran. Banyak warganya yang masih belum memiliki akta kelahiran sehingga pelayanan dengan mobil tersebut dinilai sangat memudahkan warga.

Banyaknya warga yang belum memiliki akta kelahiran ini karena banyak juga warganya yang belum memiliki buku nikah. Ia mengatakan banyak warganya yang berpikir bahwa membuat buku nikah melalui isbat nikah cukup ribet sehingga mereka enggan untuk membuat surat nikah melalui Pengadilan Agama.

Jumlah warga di Ampenan Selatan yang belum memiliki buku nikah disampaikan Sudirman belum didata pihaknya. Untuk program isbat nikah yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Dukcapil, tahun ini Ampenan Selatan mendapat jatah 10 pasangan. Tapi yang bisa dipenuhi pihaknya hanya empat pasang suami-isteri.

“Kita dapat jatah 10 pasangan, yang terisi hanya empat pasangan karena persyaratan tidak bisa dipenuhi enam pasangan lainnya. Hanya empat pasangan itu yang memenuhi syarat,” jelasnya. (ynt)

Jangan Ikut Campur Terlalu Jauh ANGGOTA DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyayangkan adanya ‘’rong-rongan’’ dari pihak-pihak tertentu terhadap rencana maupun kebijakan Penjabat Walikota Mataram. Salah satunya soal kebijakan memangkas hari kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dari yang sebelumnya enam hari kerja menjadi lima hari kerja. ‘’Dari sisi efektivitas dan efisiensi baik penggunaan (Suara NTB/fit) listrik dan lain-lain dapat diteI Wayan Wardana kan seminimal mungkin,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/ 9). Pemangkasan hari kerja ini, menurut Wardana juga menguntungkan ASN, karena mereka memiliki hari libur lebih panjang sehingga dapat memulihkan tenaga. ‘’Begitu masuk kerja Hari Senin mereka (ASN, red) sudah segar lagi,’’ cetusnya. Wardana mengaku tidak habis pikir mengapa kebijakan itu (lima hari kerja, red) yang dikritik oleh beberapa kalangan anggota Dewan. Apalagi sampai ingin mengadakan rapat paripurna untuk memutuskan mengikuti kebijakan Pemkot Mataram. Dewan, mestinya dapat membedakan mana yang menjadi domain Dewan maupun legislatif. ‘’Kalau kebijakan lima hari kerja itu kan memang domain eksekutif. Kita (Dewan, red) fokus saja pada tupoksi kita yang tiga itu, legislasi, budgeting dan controlling. Di sanalah kita manfaatkan tupoksi kita. Kalau memang nantinya lima hari kerja tidak sesuai harapan, kan nanti bisa kita evaluasi, bisa kita panggil,’’ tegas politisi PDIP ini. Dalam hal ini, eksekutif tidak perlu meminta izin dari dari Dewan.

Ia mengimbau kalangan Dewan untuk tidak terlalu jauh mencampuri secara teknis urusan eksekutif. Anggota Komisi II ini mengapresiasi dinamika yang berkembang terkait rencana maupun kebijakan Penjabat Walikota Mataram. ‘’Tapi kritik yang konstruktif. Jangan yang penting tentang, hadang. Masalah bagus atau tidak, tidak peduli. Apalagi misalnya sampai ada motif balas dendam,’’ imbuhnya.

Ia mengajak semua anggota Dewan untuk memantau apa yang menjadi program maupun kebijakan Pemkot Mataram. Apakah eksekutif mampu melaksanakan sesuai yang telah mereka rencanakan atau sebaliknya. Eksekutif, kata dia, tentu tidak akan gegabah dalam menelurkan sebuah kebijakan. ‘’Pasti kajiannya sudah cukup panjang,’’ tandasnya. Lain halnya kalau kebijakan lima hari kerja di Mataram merupakan yang pertama di Indonesia, mungkin masih masuk akal kalau diributkan. ‘’Justru akan menjadi aneh, kok kita (Mataram, red) sendiri yang masih enam hari kerja,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

PEDAGANG HEWAN KURBAN - Menjelang Hari Raya Kurban, bermunculan pedagang sapi dan kambing. Biasanya harga hewan kurban akan naik mendekati Hari Raya Idul Adha.

Mataram (Suara NTB) – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram menyoroti aktivitas PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) yang menghasilkan limbah dan polusi. Apalagi limbah cair yang dihasilkan, tidak jelas penanganannya. ‘’Sepintas, raperda PKL ini tidak ada kaitannya dengan LH. Tapi PKL dalam raperda inikan, fasilitasnya harus ada.

Yang saya amati, pengelolaan limbah cair bagi PKL permanen, ini tidak ada,’’ ujar Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh dalam rapat kerja dengan gabungan pansus DPRD Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/9).

Mestinya, Perda PKL ini nantinya mengacu kepada Perda Kota Mataram tentang lingkungan hidup. Kondisi ini diperparah dengan bermunculannya PKL yang berjualan menggunakan kendaraan roda dua, roda tiga maupun kendaraan roda empat. Banyak PKL yang berjualan dilengkapi genset. Kehadiran genset ini dikhawatirkan akan memperburuk kualitas udara di Kota Mataram.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara pinggir jalan yang dilakukan BLH Kota Mataram dengan indikator jumlah hydro karbon, diketahui sudah cukup tinggi. Faktor pemicunya adalah banyaknya penggunaan kendaraan bermotor dan juga genset. Terkait sanksi kepada PKL yang berjualan bukan pada tempatnya, pihaknya, lanjutnya Saleh mendukung hal itu. Tetapi sebaiknya, sanksi diberikan kepada kedua belah pihak.

Baik pedagang yang berjualan di lokasi yang salah dan juga pembeli.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus PKL DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., mengungkapkan bahwa raperda PKL ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang pedoman penataan, pemberdayaan dan penertiban PKL. Ia sepakat dengan LH bahwa aktivitas PKL harus diatur khusus mengenai penanganan limbah cair maupun polusi yang dihasilkan. Apalagi sebelumnya Dewan telah mengetok Perda pengolahan limbah. (fit)

Disinyalir Jadi Ajang Balas Jasa

Kepala Pasar Sebaiknya ASN Mataram (Suara NTB) – Sejumlah anggota DPRD Kota Mataram mengusulkan agar kepala pasar dijabat oleh ASN (Aparatur Sipil Negara). Ini menyusul tidak maksimalnya pengelolaan pasar dibawah kendali kepala pasar yang notabene bukan ASN. Usulan ini mengemuka dalam rapat kerja gabungan pansus DPRD Kota Mataram dengan eksekutif dalam rangka finalisasi enam raperda hak inisiatif Dewan di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/9).

Beragam penilaian negatif dialamatkan kepada kepala pasar yang selama ini bukan dari kalangan ASN. Bahkan, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menuding jabatan kepala pasar ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai ajang balas jasa. Sebab, tidak sedikit praktik yang diduga menyimpang dilakukan oknum kepala pasar. Seperti memperjualbelikan lapak pedagang yang ada di pasar.

Anggota Komisi II DPRD Kota mataram, I Wayan Wardana, SH., mempertanyakan apa dasar penunjukkan kepala Pasar oleh Dinas Koperindag Kota Mataram adalah

orang yang berpengalaman dan profesional. ‘’Apa tolak ukurnya kalau dia (kepala pasar, red) professional dan berkomitmen baik,’’ tanyanya.

Dasar itu, politisi PDIP ini menyarankan agar sebaiknya kepala pasar se-Kota Mataram agar dijabat oleh ASN. Ia tidak serta merta mempercayai alasan kekurangan ASN. Pasalnya, masih banyak sekali ASN yang kesehariannya terkesan tanpa pekerjaan yang jelas. Wardana mengungkapkan Komisi II pernah melakukan kunjungan kerja ke pasar tradisional terbaik Se-Indonesia. ‘’Pasar Bringharjo itu, pasar tradisional terbaik Se-

Indonesia. Toiletnya saja, lebih bersih daripada toilet kita (DPRD Kota Mataram, red) dan itu kepala pasarnya PNS (Sekarang ASN, red),’’ terangnya. Dengan penempatan ASN sebagai kepala pasar, diyakini akan mampu mengelola pasar dengan lebih baik.

Namun demikian, anggota Komisi III Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyarankan agar untuk jabatan kepala pasar jangan dikunci mati hanya untuk ASN. Masyarakat juga dapat diberikan kesempatan yang sama.

Manakala nantinya ada masalah atau tidak sesuai harapan, komisi terkait dapat melakukan pemanggilan

(Suara NTB/fit)

RAPAT GABUNGAN - Suasana rapat gabungan pansus DPRD Kota Mataram dengan eksekutif terkait finalisasi enam paket raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram, Rabu (9/9). terhadap SKPD yang membawahi persoalan pasar dalam hal ini Dinas Koperindag Kota Mataram.

Karena Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, Wartan, SH., MH., tidak hadir

dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi masih member catatan pada raperda pasar ini. ‘’Ini final dengan catatan,’’ cetusnya sembari mengetuk palu. (fit)

Mataram Diminta Tambah Lahan Tanam Kedelai

Dari Rapat Koordinasi PIK R/M

Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan produksi kedelai, Kota Mataram diminta untuk menambah luas lahan tanam kedelai sehingga nanti produksi kedelai bisa memenuhi kebutuhan lokal. Kepala Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli menyampaikan permintaan ini diterima pihaknya setelah turunnya kebijakan Menteri Pertanian untuk menggenjot perluasan lahan tanam kedelai.

Sebelumnya lahan di Kota Mataram yang ditanami kedelai seluas 380 hektar. “Dari 380 hektar dipaksa harus bertambah menjadi 520 hektar untuk tanam kedelai,” ujarnya, Rabu (9/9).

Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Kota Mataram, tapi juga seluruh daerah di NTB. “Sekarang itu sudah mulai di Lombok Barat, Lombok Ten-

BP2KB Ajak Remaja Persiapkan Masa Depan

gah. Di Sumbawa juga sudah mulai,” cetusnya. Kota Mataram juga sudah mulai menanam kedelai di 520 hektar lahan di beberapa kawasan.

Pada tahun 2014, di atas luas lahan 380 hektar, produksi kedelai yang dihasilkan hanya sekitar 2 ton. Produksi kedelai tersebut hanya dipasarkan di Kota Mataram namun belum mampu memenuhi kebutuhan lokal. Diharapkan dengan bertambahnya luas tanam ini, produksi kedelai bisa meningkat dari sebelumnya melebih 2 ton setiap kali masa panen. “Kita harap hasilnya di atas 2 ton. Bisa 2,1 ton sampai 2,3 ton,” sebutnya.

Hasil produksi kedelai ini akan diupayakan untuk memenuhi kepentingan lokal sehingga para pengusaha tahu dan tempe di Kota Mataram tidak bergantung terhadap

kedelai impor. Panen kedelai akan dilaksanakan sekitar akhir Oktober mendatang. “Diharapkan nantinya bisa sedikit mendongkrak kebutuhan lokal,” ujarnya.

Kenaikan harga kedelai sejak beberapa waktu belakangan ini disampaikan Mutawalli karena naiknya nilai tukar mata uang Dollar Amerika. Hal ini dirasakan sangat berdampak khususnya terhadap pengusaha tahu dan tempe karena ketergantungan mereka kepada kedelai impor.

Produksi kedelai lokal khususnya dari petani Kota Mataram yang hanya 2 ton per tahun tidak akan bisa mencukupi kebutuhan lokal. Pasalnya dalam sehari pengusaha tahu dan tempe khususnya yang berpusat di Kelurahan Kekalik Jaya menghabiskan sekitar 2 ton kedelai dalam sehari. (ynt)

Penentuan Royalti Buntu

Pemkot akan Kembali Panggil Manajemen Mataram Mall Mataram (Suara NTB) Sudah dua tahun Pemkot Mataram membahas serta menggodok kenaikan royalti Mataram Mall, tapi hingga kini masih buntu.

Pemkot telah menghabiskan anggaran ratusan juta untuk meminta tim appraisal mengkaji serta melakukan perhitungan atas aset pemerintah seluas 2 hektar lebih itu.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, SE dan Akademisi Unram diberangkatkan ke Sidoarjo Jawa Timur belajar terkait aset pemerintah digunakan pihak ketiga.

Hingga peralihan pengurusan aset diserahkan sepenuhnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dinahkodai oleh Yance Hendra Dirra, tapi tetap tidak menuai hasil. Pemkot menetapkan royalti Rp 200 juta, tapi pihak PT. Pasific Cilinaya Fantasi hanya berani membayar Rp 180 juta.

Kenaikannya pun hanya sekitar 20 - 30 persen atau Rp 30 juta dari Rp 150 juta. Dibandingkan rekomendasi dari tim akademisi dan tim appraisal, kenaikan royalti diminta 100 hingga 200 persen atau sekitar Rp 375 hingga 600 juta,

jika melihat perkembangannya saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM menjelaskan, Penjabat Walikota meminta pihaknya agar segera menuntaskan persoalan royalti Mataram Mall. Agar ada titik temu antara pemerintah dan pihak ketiga. Dijadwalkan, Pemkot akan memanggil manajemen Mataram Mall.

“Rencananya pihak Mataram Mall akan kita panggil lagi,” kata Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Sekda menyebutkan, hasil kajian tim akademisi merekomendasikan kenaikan royalti Rp 375 juta hingga Rp 600 juta. Ia berdalih rekomendasi tim akademisi tidak bisa sepenuhnya dijalankan, tapi pihaknya harus mendengarkan alasan Mataram Mall.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani optimis bahwa royalti Mataram Mall naik mencapai Rp 500 juta pertahun, karena melihat perkembangan dan kemajuan saat ini. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi psikologi dan mental remaja.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) memberikan stimulus serta mengajak remaja, agar mempersiapkan diri menggapai masa depan. Hal tersebut disampaikan Kepala BP2KB Kota Mataram, Drs. Sutrisno S, MBA saat rapat koordinasi teknis Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa, Rabu (9/9).

Dengan jumlah penduduk di Kota Mataram mencapai 428 ribu jiwa, hampir 30 persennya adalah remaja. Dengan jumlah tersebut, memerlukan perhatian khusus serta fokus sehingga harapan orangtua mereka, remaja saat ini bisa menggapai masa depan.

PIK R/M ini sebutnya, adalah wadah agar remaja serta mahasiswa memiliki perencanaan matang. Selain itu, PIK R/M dibentuk di kampus dan kelurahan nantinya, diharapkan mensosialisasikan pemahamaan mereka tentang penundaan usia perkawinan serta kesehatan reproduksi di masyarakat.

Hal itu bisa dikolaborasikan misalnya ada majelis taklim, remaja bisa dimasukan untuk menambah wawasan keagamaan dan menerima wejangan dari tokoh agama.

Paling tidak kata Sutrisno,

ada kesiapan generasi muda untuk merencanakan kehidupan mereka agar lebih berkualitas.

“Paling tidak, ketika generasi saat ini ingin berkeluarga. Ada perencanaan yang telah mereka persiapkan,” pungkasnya.

Yang dikhawatirkan saat ini lanjutnya, remaja menyalahgunakan reproduksi mereka. Salah satu pemicunya mudahnya akses teknologi.

Oleh karena itu, tidak bisa beban itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah melainkan harus ada keteribatan tokoh agama dan masyarakat.

Bila perlu tambahnya, setiap kegiatan baik itu karang taruna dan majelis taklim, semua ektnis bersama membangun komitmen menyiapkan generasi muda berkualitas.

Untuk menunjang program, di tahun 2016 direncanakan mempersiapkan sarana dan prasarana, sehingga program PIK R/M terkoneksi antara satu dengan lainnya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, H. Said menambahkan, remaja memiliki tanggungjawab moril untuk memberikan pemahaman kepada rekan sebayanya. Artinya, perlahan diberikan masukan penundaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi, sehingga ada perencanaan matang untuk menggapai masa depan. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

PAPARKAN - Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno saat memaparkan program PIK R/M kepada sejumlah remaja dan mahasiswa di Kota Mataram.

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ribuan Ton Gabah NTB Dikirim ke Jawa Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah belum punya gigi untuk menahan arus keluar gabah yang diangkut oleh pengusaha ke luar daerah NTB. Sebab belum ada kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah daerah. Harapan para peternakpun masih kandas.

Seperti diketahui, jumlah kelompok ternak, terutama ternak unggas cukup banyak di provinsi ini. Bisnis ternak diklaim memiliki potensi yang cukup besar terhadap pereko-

nomian masyarakat lapisan bawah. Hanya saja, kendala yang sering dihadapi adalah mahalnya harga pakan.

Untuk menekan penggunaan pakan pabrikan, pe-

ternak sangat berharap pemerintah daerah memproteksi bebasnya gabah-gabah dalam daerah diboyong keluar oleh pengusaha. Akibatnya, peternak cukup kesuli-

tan memenuhi kebutuhan pakan. Karena dedakpun cukup sulit didapat, apalagi tidak di musim panen.

“Kita minta, gabah jangan dibawa keluar. Agar peternak tidak kesulitan cari dedak,” kata Abdul Rahim, Ketua Kelompok Ternak Unggas Azna Jaya, Terara Lombok Timur baru-baru ini. Harapan serupa inipun disampaikan oleh para peternak unggas lainnya,

baik di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur maupun di kabupaten lainnya. Dedak menjadi salah satu solusi pakan yang murah dan mudah didapat. Kekeringan yang terjadi saat ini menyulitkan peternak mendapatkan pakan tambahan lain, semisal eceng gondok.

Mengenai hal ini, Kepala Biro Perekonomian Setda

NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM mengatakan, harapan pemerintah daerah memang gabah-gabah dari NTB bisa ditahan untuk tidak dijual gelondongan keluar daerah. Namun saat ini payung hukumnya (regulasi) belum dapat dirumuskan.

“Kita inginkan gabah bisa diolah di sini. Sehingga dedaknya bisa dimanfaatkan di dalam daerah. Tapi karena

ini juga masuk barang bebas, belum bisa kita tahan,” ujar H. Manggaukang di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Catatan Januari hingga bulan Juli 2015, gabah yang dibawa keluar daerah sebanyak 50.184 ton, tujuannya Surabaya, Banyuwangi dan Bali. Empat pelabuhan yang menjadi jalur keluarnya, Lembar, Bima, Badas dan Pelabuhan Sape. (bul)

Kredit Macet Naik PEMPROV NTB mengkhawatirkan kondisi delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang notabene perusahaan daerah, menyusul ada indikasi Non Performing Loan (NPL) atau kredit macetnya justru meningkat. Sayangnya, para pimpinan BPR beralasan karena lesunya perekonomian.

Kendati demikian, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM, Rabu (9/9) mengatakan, pihaknya tetap menginginkan BPR harus memiliki terobosan. NPL sedapat mungkin dapat ditekan di bawah 5 persen hingga Desember tahun ini.

Menurutnya, pemerintah daerah ingin mendongkrak semangat para pengurus BPR agar terus bertahan dalam kondisi apapun. Sebab secara bisnis pemerintah mendirikan BPR ini salah satunya untuk kepentingan keuntungan bagi PAD. Dr. Manggaukang Raba mengemukakan adanya indikasi peningkatan NPL BPR milik Pemprov NTB ini berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan rutin yang dilaksanakan. Misalnya BPR di Kota Mataram, selama ini NPL ratarata di bawah 1 persen. Namun dari bulan Juni ke Juli sudah dilihat NPL-nya sampai satu persenan.

Demikian juga BPR yang lain. “Tapi alasan pimpinanpimpinannya karena ekonomi lesu yang mengakibatkan adanya kecenderungan NPL naik,” ungkap Manggaukang.

Kekhawatirannya, jika NPL tak bisa ditekan, liquiditas (kemampuan pembiayaan) BPR justru akan menurun.

Menekan NPL di bawah lima persen, dikatakannya telah menjadi kesepakatan bersama seluruh jajaran BPR milik Pemprov NTB dan pemegang saham (Pemprov NTB) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum lama ini.

Pertanyaannya, apakah bisa kesepakatan tersebut tak bisa dilaksanakan oleh BPR. “Kita tetap inginkan BPR kita NPL-nya di bawah 5 persen. Karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama,” ujarnya lagi. Untuk menekan terjadinya pembengkakan NPL, bahkan masing-masing BPR telah diminta untuk membuat kajian dan perencanaan mencapai target penurunan NPL di bawah 5 persen hingga Desember tahun ini. Selanjutnya harus diperbanyak upaya meningkatkan penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau lazimnya disebut tabungan dari masyarakat.

Ia masih yakin, dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan bersama, NPL BPR bisa mentok di 5 persen. Sebab, kredit yang disalurkan hanya Rp 2 juta hingga Rp 10 jutaan. Bahkan BPR sudah punya modal menekan kredit macet dengan adanya agunan nasabah yang sudah dipegangnya. (bul)

(Suara NTB/dok)

T(Suara NTB/bul)

TELUR BAKAR – Seorang anggota kelompok peternak unggas di Kampung Mujahidin, Lenek Daya, Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sedang melakukan finishing telur bakar yang diproduksi kelompok tersebut. Hasil produksi mereka dikirim ke toko-toko modern. Mereka terkendala modal, sulit diakses perbankan.

Anggaran Beli Benih Lobster Rp 160 Miliar Mandek Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat menganggarkan Rp 160 miliar untuk membeli benih lobster dari penangkap lobster di NTB. Sayangnya, anggaran tersebut masih mandek, karena tersandera Permen KP nomor 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan benih lobster di bawah 200 gram.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si, Selasa (8/9) membenarkan hal tersebut. Tetapi Pemprov NTB sedang menyiasati agar anggaran tersebut bisa digelontorkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan.

Salah satu upaya untuk memuluskan turunnya anggaran tersebut, dengan akan diterbitkannya Pergub yang mengatur tentang kelonggaran (memperbolehkan) para penangkap benih lobster untuk melakukan penangkapan kembali.

Tetapi, penangkapan benih lobster dimaksud, hanya untuk kegiatan pembudidayaan. Sampai ukuran benih lobster sudah sesuai Permen KP untuk dijual keluar

daerah ataupun ekspor. Pada Permen KP nomor 1 tahun 2015 yang menjadi terobosan Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan, penangkapan lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran: lobster ukuran panjang karapas di atas delapan sentimeter, sementara kepiting ukuran lebar karapas di atas 15 cm, dan rajungan ukuran lebar karapas di atas 10 cm yang diperbolehkan diperjualbelikan.

“Jika KKP menggelontorkan Rp 160 miliar itu untuk beli benih lobster sebagai restoking untuk dikirim keluar daerah, di Permen KP tidak membolehkan membeli benih lobster di bawah ukuran 200 gram. Pemerintah pusat tersandera aturannya sendiri,” kata Aminollah dihubungi Suara NTB. Dengan rencana diterbitkannya Pergub yang memperbolehkan menangkap benih lobster di bawah ketentuan Permen KP, Aminollah menyebut anggaran tersebut bisa dijemput. Dengan demikian, di NTB, penangkap benih lobster boleh melakukan penangkapan, pemerintah yang akan membelinya dengan anggaran

yang disediakan itu.

“Secara aturan, Pergub memang tidak bisa melawan Permen. Namun ini strategi kita agar tidak ada persoalan di kalangan penangkap benih lobster kita di NTB. Pemerintah daerah sedang memperjuangkan agar tidak terjadi persoalan ekonomi di daerah, ataupun gesekan-gesekan lain jika tidak ada solusi atas pemberlakuan PermenKP,” ungkap Aminollah.

Seperti diketahui, jumlah penangkap benih lobster di provinsi ini di atas 3.000an. Menangkap benih lobster menjadi kegiatan menopang perekonomian masyarakat pesisir pantai di Lombok Tengah, Lombok Timur, termasuk di Lombok Barat dan Sumbawa.

Terbitnya Permen KP nomor 1 tahun 2015 beberapa waktu lalu secara otomatis telah menghentikan aktivitas masyarakat itu.

Kegiatan ekspor benih lobster ke beberapa negara Asia-pun tersendat. Inilah yang mengakibatkan beragam reaksi dari para penangkap benih lobster maupun asosiasinya. (bul)

H. Manggaukang Raba

Rabu, 9 September 2015

Lahan Terancam Kekeringan Meluas di Mataram Mataram (Suara NTB) Luas lahan pertanian di Kota Mataram yang terancam kekeringan semakin bertambah luas sampai saat ini. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, luas lahan pertanian yang terancam kekeringan menjadi 175 hektar dari yang sebelumnya hanya 145 hektar. Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan luas lahan pertanian yang terancam kekeringan di Kota Mataram selama beberapa waktu ini turun-naik. “Jumlahnya turun-naik. Berdasarkan data terakhir luasnya 145 hektar terus menjadi berkurang dan sekarang naik menjadi 175 hektar,” cetusnya dihubungi Rabu (9/9).

Mutawalli menegaskan bahwa ratusan hektar lahan ini baru terancam kekeringan, bukan kekeringan. Menurutnya kategori kekeringan dan terancam kekeringan memiliki pengertian yang berbeda.

“Beda lho. Kalau kekeringan dampaknya bisa gagal panen,” ujarnya. Ia menyebutkan lahan 175 hektar tersebut menyebar di semua kecamatan mulai dari wilayah selatan, utara, timur, dan barat.

Disebut terancam kekeringan karena lahan pertanian di beberapa wilayah mengal-

ami kehilangan aliran air irigasi. Hal ini disebutkan sistem pembagian air yang dimulai dari daerah hulu.

“Kita berada di daerah hilir.

Jadi kalau kepentingan di hulu banyak dan dibagi-bagi, air yang ke Mataram semakin sedikit,” imbuhnya.

Persoalan yang dihadapi lahan pertanian di Mataram ini masuk dalam kategori kekeringan ringan. Kategori kekeringan ringan ini ialah lahan pertanian yang pengairannya terbatas atau volume airnya tidak mencukupi. “Belum benar-benar kekeringan, ada airnya tapi tidak cukup,” imbuhnya.

Dikhawatirkan ancaman kekeringan ini bisa berdampak pada penurunan produksi panen. Namun Dinas PKP berharap tidak terjadi puso atau gagal panen. Jika puso terjadi, maka akan sangat berpengaruh terhadap produksi. Tapi jika tidak sampai puso, penurunan produksi hanya sedikit misalnya dari 6 ton menjadi 5,5 ton.

Sebagai langkah antisipasi, Mutawalli mengatakan bantuan sumur bor telah disalurkan pihaknya kepada para kelompok tani. Walaupun diakui masih banyak petani yang belum mendapatkan bantuan.

“Banyak yang belum dapat dan mereka beli sendiri karena ndak cukup,” ujarnya. (ynt)

Daya Tekan NTB Terlalu Lembek bagi ITDC Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan perwakilannya di tingkat pusat telah sepakat memberi tenggat waktu kepada ITDC untuk membangun Mandalika Resort, Kuta, Lombok Tengah, hingga 2017. Tenggat waktu tersebut terlalu lembek untuk menekan BUMN yang bergerak di bidang pariwisata itu.

Mestinya yang paling penting dilakukan pemerintah adalah mendapat kepastian apakah Mandalika Resort akan dibangun atau tidak, daripada sekadar memberi waktu 2017 pada ITDC. “Harusnya komitmen itu tidak butuh waktu lama untuk mendapat jawaban dari ITDC. Bila sampai diberi waktu sampai 2017, terus kesimpulan akhirnya tidak bangun bagaimana? Anggaplah ka-

wasan itu tidak jadi dibangun, dan diserahkan kepada daerah. Maka kita akan kehilangan momentum,” demikian pandangan tim pengkajian investasi daerah, Dr. M. Firmansyah, M. Si., Rabu (9/9).

Publik sebenarnya butuh informasi itu, apakah akan dibangun atau tidak? Agar secapatnya dicarikan alternatif lain, investor lain misalnya.

Jika begini modelnya, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini menyebut, NTB sesungguhnya menutup rapat peluang investor-investor lain untuk membangun.

Yang mungkin luput dari perhatian pemerintah daerah adalah, hilangnya peluang daerah mendapat pemasukan akibat objek bisnis yang dimiliki belum tersedia. Akhir 2015 di mana akan diselenggarakan MEA, maka 2017 sama

dengan NTB kehilangan pendapatan selama dua tahun.

“Pariwisata ini anugerah, kita tinggal jaga kebersihan kawasan, tata perilaku masyarakatnya, tanpa hotel mewah-pun menurut saya akan jadi mesin uang bagi daerah dan masyarakat,” ujar Dr. Firmansyah ditemui Suara NTB. Dalam hal ini, diharapkan sensitivitas pemangku kebijakan dan wakil-wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah untuk terus mengawal ini.

Namanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pengertiannya, harusnya perlakuannya khusus, perhatiannya khusus dan anggaran juga khusus. “Saya benar-benar ingin tahu, khusus yang seperti apa yang dimaksud pusat, kalau terus tidak dituntaskan,”

tanyanya.

PR wakil-wakil rakyat NTB adalah pertama menagih Rp. 1,8 triliun yang dijanjikan Jokowi, kedua, mendapat kepastian ITDC untuk bergerak membangun kawasan Mandalika. Ketiga, mulai membangun karakter (daya saing, menjaga nilai-nilai) masyarakatnya.

Semua syarat yang dibutuhkan dalam kluster pariwisata itu harus mulai dirancang.

“Bukan hanya mikirin bangunan fisik, tapi masyarakat sekitar diabaikan. Ini tidak benar juga. Saya tidak tahu apakah modal sosial masyarakat sekitar sudah disentuh atau direkonstruksi kembali oleh pemerintah.Kalau ini sudah dilakukan baru saya katakan ITDC tidak ada alasan untuk tidak membangun Mandalika,” demikian penegasannya. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

Halaman 4

Diduga Hadiri Kampanye Salah Satu Pasangan Calon

Penjabat Bupati KLU akan Panggil Tiga Oknum PNS

Cari Pejabat Profesional KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) sudah mulai mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam mengisi jabatanjabatan yang lowong saat ini dilakukan dengan melalui proses seleksi. Hal ini dilakukan karena Lotim ingin mencari pejabat-pejabat yang benar-benar profesional.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin pada media di Selong, Rabu (9/9), mengaku, setidaknya sudah ada sekitar 9 orang yang sudah mendaftar. Hasilnya belum ditetapkan karena panitia seleksi di lingkup Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim saat ini masih sedang dalam proses menyeleksi.

Seleksi pertama jabatan eselon II ini akan ditempatkan mengisi jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim. Ketiga jabatan tersebut saat ini sudah lama kosong.

Diketahui jabatan Kepala Bappeda kosong karena pejabat lama Subagio meninggal. Dikes, dr. Utun Supria dan Dukcapil H. Tahmid Asri sudah masuk masa pensiun, sehingga harus segera terisi.

Proses seleksi tiga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu diberlakukan bagi pejabat di Lotim yang belum menempati posisi eselon II. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi yang belum.

Seleksi yang dilalui calon pejabat ini yaki administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara. Menurutnya, pola penentuan jabatan pembantu kepala daerah dalam menyukseskan programnya itu bisa lebih transparan dan tidak ada kesan unsur balas jasa politik. Di mana, yang terpilih nantinya benar-benar pejabat yang profesional.

Pola seleksi sesuai dengan ketentuan UU terbaru tersebut akan terus digunakan Lotim. “Tentunya kita sekarang sudah mengarah pada cara-cara profesional dalam menentukan jabatan,” ucap Wabup.

Diketahui, dalam pengumuman yang ditempel di Kantor BKD sebenarnya pengumuman pendaftaran dilakukan 8 September lalu. Rencana BKD pengumuman akan disampaikan melalui webstie resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim di www.lomboktimurkab.go.id hingga Rabu belum ada terlihat ada pengumuman dari hasil seleksi tersebut. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ashari, SH, MH, bereaksi keras terhadap informasi ditemukannya 3 oknum PNS saat kampanye salah satu pasangan calon di Lendang Bila, Desa Tegal Maja, Minggu (6/9) lalu. Ketiga oknum PNS itu telah dipanggil oleh Panwascam Tanjung. Bahkan, mereka juga akan dihadirkan ke ruang kerja bupati untuk dimintai keterangan.

(Suara NTB/dok)

Ashari

kan sudah menjadi Panwaslu memantau dan melaporkan apabila ada indikasi ataupun keterlibatan PNS secara nyata dalam kampanye. Namun demikian, hingga kini belum diketahui apa bentuk dan isi dari rekomendasi yang dikeluarkan Panwascam Tanjung atas ketiga orang itu.

Informasi yang diperoleh media ini menyebut, ketiga oknum PNS hadir saat kampanye terbuka pasangan Najmul – Sarifudin (NASA). Bahkan, sekitar kediaman salah satu PNS dijadikan sebagai lokasi kampanye. Dalam pemanggilan yang dilakukan Panwascam, menurut infor-

masi, ketiganya memberikan jawaban yang persis sama, yakni, hanya kebetulan lewat dan mampir untuk sekadar mendengar visi dan misi calon NASA. Benar tidaknya, tentu kembali kepada analisa Panwascam, serta rekomendasi apa yang diberikan Panwascam Tanjung ke Panwaslu Kabupaten.

“Kita harus tahu jenisnya, kalau mereka tidak sengaja lewat dan ingin mendengarkan visi misi pasangan calon sebagai bentuk referensi kenapa tidak?. Saya pikir setiap orang bahkan PNS mempunyai hak pilih selaku warga negara,” terang Ashari.

KPU: Lokasi Kampanye Sebaiknya Bukan Kediaman PNS Tanjung (Suara NTB) Dipanggilnya 3 oknum PNS lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleh Sekda KLU H. Suardi, SH, karena diduga hadir dalam kampanye salah satu calon, Minggu (6/9) lalu di Dusun Lendang Bila, Desa Tegal Maja, masih menjadi perbincangan di kalangan publik. Terlebih, PNS bersangkutan telah menandatangani surat pernyataan di hadapan sekda dan Penjabat Bupati, termasuk PNS lingkup Dikbudpora yang menandatangani Pakta Integritas.

Menyikapi itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU turut buka suara.

“Tempat kampanye di rumah PNS, ini yang menjadi pertanyaan besar.

Dalam situasi seperti ini, janganlah PNS itu mencaricari masalah. Kalau bisa, lokasi kampanye sebaiknya jangan di kediaman milik PNS,” ungkap Ketua KPUD KLU, Fajar Marta, S.Sos., Rabu (9/9).

Fajar menegaskan, PNS telah diketahui bersedia membuat surat pernyataan, begitu pula unsur guru untuk tidak terlibat dalam proses Pilkada yang dilalui pasangan calon dan tim pemenangan. KPU menyikapi adanya penandatanganan surat pernyataan, pakta integritas, maupun keterlibatan PNS dalam berpolitik hingga kini belum dapat mengambil sikap. Mengingat dalam kampanye yang diawasi oleh Panwaslu itu, maka menjadi kewenangan Panwaslu untuk menelurkan rekomendasi.

“Sikap KPU tentu masih menunggu apa hasil klarifikasi mereka. Kita tidak memvonis, lokasi kampanye itu di rumahnya, bisa

(Suara NTB/dok)

H. Haerul Warisin

Lomba Orsos

Al Ansyor Jerowaru Masuk 15 Besar Nasional Selong (Suara NTB) Organisasi Sosial (Orsos) Al Ansyor Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berhasil masuk dalam 15 besar dalam lomba bidang Organisasi Sosial (Orsos) tingkat nasional 2015 saat lomba 15 sampai 18 Agustus 2015 lalu di Jakarta.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lotim melalui Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bimbingan Sosial (BO-BS), Mohammad Sabrun, S.Sos, setelah masuk 15 besar nasional, Al Ansyor akan memperebutkan peringkat 3 besar nasional. ‘’Proses penilaiannya dilakukan antara bulan September dan Oktober 2015,’’ terangnya, Rabu (9/9).

Untuk tahapan selanjutnya, kata Sabrun, pihak panitia lomba akan turun langsung ke lapangan melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara hasil presentasi dengan fakta di lapangan. “Peserta yang berhasil masuk 15 besar itu akan memperebutkan peringkat satu, dua dan tiga.

Masing-masing akan didatangi pihak panitia tingkat nasional untuk melihat langsung hasil presentasi dengan fakta di lapangan,”katanya.

Untuk itu, ujarnya, saat ini Disosnakertrans Lotim, Pemerintah Kecamatan Jerowaru beserta pemerintah desa setempat terus melakukan pembinaan terhadap kelompok Al Ansyor. Program-program yang dikembangkan, seperti penyantunan fakir miskin, keterampilan ekonomi kreatif, panti asuhan dan kegiatan lainnya jadi perhatian.

Sementara, Sekretaris Camat Jerowaru, H.Busyairi mengungkapkan, hingga saat ini Al Ansyor telah banyak berbuat yang manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya di Kecamatan Jerowaru. Melalui program-program yang dibuatnya, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga pra sekolah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun program-program sosial lainnya yang pola pembinaannya manfaatnya dirasakan masyarakat. (yon)

saja di sebelah rumah milik PNS, apakah PNS menghimpun massa, itu masih kita pertanyakan,” sambungnya.

Namun demikian, Fajar menilai, informasi yang berkembang di masyarakat itu idealnya ditindaklanjuti. Ia menilai, wajib ada klarifikasi baik oleh Panwaslu maupun Sekda, agar dugaan keterlibatan 3 oknum PNS tersebut tidak lantas menjadi fitnah bagi yang bersangkutan.

Ketua KPU menyayangkan, langkah Pemda KLU membuat surat pernyataan dan pakta integritas tidak melibatkan KPU dan Panwaslu. Mengingat, sebagai penyelenggara Pilkada, kedua lembaga ini belum mengetahui secara pasti isi dan pernyataan dan pakta integritas tersebut.

Fajar tidak ingin KPU maupun Panwaslu selanjutnya dijadikan alamat oleh stakeholders terkait dugaan keterlibatan PNS dalam berpolitik. Ia meyakini, sekda dan Penjabat Bupati KLU, akan menindaklanjuti jika ada temuan atau dugaan keterlibatan PNS dalam kampanye. Hal yang sama ia sikapi positif pada Panwaslu selaku lembaga pengontrol penyelenggaraan pilkada.

“Apakah di hari libur PNS dikatakan PNS atau atribut itu lepas dan menjadi warga, ini yang perlu diperjelas.

Tetapi saya yakin, Panwas pasti mempelajari dan kita tunggu langkah Panwaslu, apakah akan ada rekomendasi ke KPU atau diselesaikan di tingkat Gakumdu.

Karena sesuai dengan jenis pelanggaran, sanksi bagi PNS sudah tertuang dalam aturan,” demikian Ketua KPU. (ari)

(Suara NTB/bul)

ANTRE AMBIL AIR - Beberapa wilayah di Kecamatan Sakra Lombok Timur mengalami kekurangan air bersih. Banyak juga sumur warga yang mongering, sehingga harus mengandalkan air sumur yang kedalamannya mencapai 15 meter. Seperti terlihat dalam gambar, sejumlah ibu rumah tangga di Kecamatan Sakra sedang antre mengambil air bersih di salah satu sumur warga beberapa waktu lalu.

Tingkatkan Produksi Ikan

DKP Lotim Kembangkan Sistem Budidaya Alternatif Selong (Suara NTB) Ajakan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan disikapi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Kepala DKP Kabupaten Lotim, melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Muhammad Iqbal, mengungkapkan, saat ini DKP telah menerapkan pola baru dengan sistem budidaya alternatif. Tujuannya mendongkrak dan menopang ketersediaan ikan di Lotim.

Kepada Suara NTB, Rabu (9/9) Muhammad Iqbal, menjelaskan, jika pola baru ini, telah diterapkan di dua kecamatan, yakni di Sakra dan Labuhan Haji. Adanya program gemar memakan ikan, pihaknya mengaku, faktor ketersedian adalah hal yang penting. Alasannya, meski ada imbauan mengkonsumsi ikan, namun jika ikan tidak cukup dan harga mahal, maka program itu sebagai suatu hal

yang mustahil terwujud.

Pihaknya mengharapkan, dengan diterapkannya sistem baru ini, dapat mengubah pola pandang pemerintah dan masyarakat yang selama ini selalu menitikberatkan pembudidayaan ikan pada daerah dengan potensi air cukup. Dengan menerapkan sistem budidaya alternatif ini, lanjutnya, semua daerah memiliki kesempatan melakukan pembudidayaan ikan dalam menopang ketersediaan ikan bagi masyarakat. Sebab, dengan tetap tersedianya ikan, maka akan dapat menurunkan harga jualnya.

Sehingga, masyarakat mulai rutin mengkonsumsi ikan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Adapun, pola baru yang diterapkan menggunakan media kolam yang dilapisi terpal untuk pembudidayaan ikan lele yang secara ilmiahnya tidak memerlukan air yang mengalir.

Sejauh ini, pihak DKP Lotim telah melakukan pendampin-

gan kepada 9 kelompok pembudidaya ikan lele yang berada di wilayah Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji sebanyak 4 kelompok dan 5 kelompok lainnya di Kecamatan Sakra.

“Kualitas hasil dari budidaya dengan sistem alternatif ini cukup baik. Sebab sejatinya, ikan lele tidak sesuai dengan lingkungan yang terlalu dingin. Sehingga, dengan pola baru ini, pembudidaya dapat mengkondisikan temperatur kolam,’’ terangnya.

Selain itu, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berada di daerah yang kurang memiliki aliran air yang banyak untuk dapat melakukan pembudidayaan ikan air tawar. Apalagi seluruh kelompok yang dibina ini mendapatkan semua bahan yang diperlukan secara cumacuma dari pemerintah. Termasuk mendapatkan pendampingan agar kualitas produksinya terus mengalami peningkatan. (yon)

Soal Pemekaran Desa, DPRD Siap Kawal Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) siap mengawal 10 desa pemekaran yang telah dikeluar-

(Suara NTB/dok)

BSMI Hadir di Lotim Selong (Suara NTB) Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) hadir di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Organisasi para relawan yang senada dengan Palang Merah Indonesia (PMI) itu sudah melakukan rerkutmen anggota.

Menurut Seksi Pelayanan Kesehatan BSMI Lotim Syahid Ramdan kepada Suara NTB, mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah merekrut relawan sebanyak 150 orang. Selain itu, kehadiran pihaknya di Lotim bukan menjadi pesaing bagi organisasi lain,tapi sebagai mitra sejajar. ‘’Kehadiran BSMI di Lotim bukan sebagai pesaing PMI. Akan tetapi siap tampil sebagai mitra sejajar PMI,’’ terangnya.

BSMI, katanya, fokus menjadi relawan dalam mengatasi pascabencana. Antara lain siap memberikan bantuan hodup dasar masayarakat yang terkena musibah. Seperti mengupayakan untuk mengembalikan kondisi psikologis korban bencana. “Kita akan coba tangani trauma helling yakni untuk mengembalikan psikologis korban,” ucapnya.

Diketahui, para korban bencana banyak yang terganggu kondisi psikologisnya, khususnya setelah bencana terjadi. Relawan-relawan BSMI Lotim ini katanya siap untuk dikirim kemanapun untuk membantu para korban bencana. (rus)

“Saya belum tahu pasti, kalau memang terbukti mereka akan kita panggil, tentu akan ada konsekuensi yang harus diterima,” ungkap Ashari kepada wartawan, Rabu (9/9).

Menurut Penjabat Bupati, PNS lingkup Pemda KLU seharusnya lebih berhati-hati di tengah riuhnya situasi pilkada.

Terlebih, mereka sendiri telah menandatangani Surat Pernyataan Netralitas Pilkada dan menandatangani Pakta Integritas bagi PNS kalangan Dikbudpora termasuk guru.

Terhadap dugaan keterlibatan 3 oknum PNS yang ditemukan Panwas, Ashari menjelas-

Penjabat Bupati memperjelas, sah–sah saja apabila oknum PNS hanya numpang lewat dan berhenti untuk mendengar orasi pilitik calon yang mengarah pada pemparan visi dan misi. Namun berbeda konteks apabila PNS terlibat aktif mempromosikan pasangan calon, berorasi apalagi mempengaruhi massa untuk memilih salah satu calon. “Kalau PNS sampai mempengaruhi apalagi menggunakan fasilitas negara, itu sudah jelas bersalah,” tandasnya.

Sementara, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum PNS dimaksud, Sekretaris DPRD NTB ini menerangkan, terdapat beberapa kena sanksi yang bisa menjerat PNS. Mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang hingga sanksi berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran serta ketentuan yang mengatur pelanggaran PNS. (ari)

kan dalam Surat Keputusan mantan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Bagi DPRD, tidak ada alasan bagi oknumoknum untuk memperkeruh suasana apalagi mempengaruhi psikologi masyarakat sehubungan dengan legalitas desa pemekaran.

“10 desa pemekaran tidak ada yang tidak sah.

Saya di Komisi I yang membidangi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Selaku pimpinan dan anggota Komisi I, saya akan mengawal desa-desa persiapan untuk menjadi definitif,” tegas Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto, SH, Rabu Ardianto (9/9).

Ard-

ianto mengajak masyarakat tidak terpancing oleh isu atau opini yang tidak bermutu yang dibangun segelintir oknum menyangkut desa persiapan.

Betapa tidak, pemekaran desa mutlak merupakan keinginan masyarakat dan telah diusulkan jauh hari sebelum momen Pilkada berlangsung.

Menurut Ardianto, jika opini yang dicuatkan oknum apalagi berasal dari kalangan pejabat eksekutif Pemda KLU terkait keabsahan desa pemekaran, maka keberpihakan oknum pejabat bersangkutan kepada masyarakat patut dipertanyakan. Sebaliknya, ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena desa persiapan yang di SK-kan bupati, legal dan harus diperjuangkan untuk definitif selama 3 tahun ke depan.

“Dan saya yakin, orang yang hadir di sini bukan sekadar pemilih, tetapi orang-orang yang akan berjuang untuk memperoleh desa definitif.

Tidak ada yang gagal, kita

sudah berhasil mengantarkan pondasi pembangunan yang diinginkan masyarakat,” tegas Ardianto.

Ardianto juga memberi motivasi masyarakat Desa Rempek, bahwa tahun 2016 mendatang, Pemda KLU telah memiliki rencana membangun puskesmas baru di Desa Rempek. Kamis pekan lalu, pihaknya di Komisi I telah memanggil instansi terkait seperti Dikes KLU, Bidang Aset, Asisten I, Asisten II dan Asisten III Setda KLU, untuk membahas rencana tersebut.

Hanya saja, kata dia, rencana dan usulan untuk membangun puskesmas baru di Desa Rempek, hingga kini masih terkendala kesiapan lahan. Ia menekankan, dengan terbangunnya sarana dan prasarana tersebut, akan memiliki dampak multiplier effect.

Pertama, selain menyerap peluang kerja sumber daya (dokter, perawat dan bidan) lokal, tetapi juga memangkas jarak transportasi layanan keseha-

tan masyarakat Desa Rempek ke Desa Gondang yang berkilo-kilo meter jauhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD KLU, Mariadi, S.Ag, menegaskan langkah Pemda KLU di bawah kepemimpinan mantan bupati, menjadi evaluasi tersendiri masyarakat. Untuk dapat dikatakan gagal atau berhasil, sebuah pemerintahan dapat dinilai dari berbagai hal. Tidak hanya angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur pelayanan dasar, tetapi juga keberhasilan meletakkan fondasi dan bagaimana visi ke depannya.

Keberhasilan yang diraih KLU, menempatkan daerah ini menjadi salah satu daerah yang terus mendapat atensi Pemda luar daerah sebagai tujuan studi banding. Tidak sedikit dari mereka yang hadir di KLU, mengaku memperoleh representasi dari Kemendagri dan menunjuk KLU sebagai kabupaten tujuan studi banding. (ari)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Gili Poh Dijual di Internet Belum Memuaskan REALISASI fisik dan keuangan semua SKPD di Lombok Barat (Lobar) masih belum memuaskan. Hal ini terlihat dari data realisasi hasil rekapan Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) rata-rata capaian SKPD baru di atas 50 persen. Sementara tahun ini tinggal menyisakan beberapa bulan lagi.

Capaian tak kalah mengecewakan dari sisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari belasan SKPD yang mengelola PAD. Data terakhir, capaian PAD ini baru 50 pers(Suara NTB/dok) H. Mahyudin en, kurang 10 persen dari target yang harus dicapai.

Kepala Dinas PPKD Lobar, Drs. H. Mahyudin kepada wartawan, Rabu (9/9), menjelaskan, dari semua SKPD, realisasinya tidak semua sama. Ada beberapa SKPD yang melampaui target, namun ada juga yang tidak mencapai target. Beberapa SKPD yang lamban realisasinya nota bene yang menangani proyek fisik seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan dinas lainnya.

Dinas PU, termasuk yang lamban serapannya disebabkan banyak proyek fisik yang perlu waktu untuk menyelesaikannya.

Hal ini pun berimbas pada capaian realisasi fisik dan keuangan. Namun realisasi ini akan meningkat drastis pada triwulan III drastis ketika pekerjaannnya sudah dibayar. “Saya optimis realisasi keuangan dan fisik akan sesuai target,” ujarnya.

Sedangkan terkait realisasi PAD, sampai saat ini terbilang rendah, sehingga perlu dilakukan percepatan. Karena menurut perhitungannya, seharusnya untuk 30 September itu harus secara rata-rata mencapai 65 persen. “Tapi ternyata capaian PAD masih kurang, rata-rata 54 persen. Tersisa sekitar 10 persen,” imbuhnya.

Sisa capaian PAD yang belum mampu dicapai diupayakan bulan September. Pada bulan bersangkutan, seharusnya dicapai paling rendah 65 persen. Penyebab rendahnya capaian PAD ini karena dana ini ditunggu setoran dari wjaib pajak, sehingga pihaknya pun gencar melakukan penagihan. Persoalan lainnya, ada juga wajib pajak (WP) yang bandel menunda pembayaran pajak. Terhadap WP bandel ini pihaknya pun telah menyiapkan langkah kerjasama dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan.

Sejauh ini tim penagihan pemda masih mampu mengatasi WP yang bandel. Namun, ketika tim pemda tidak mampu, maka akan dilibatkan kejaksaan untuk membantu pemda. (her)

DKP Lobar Tak Persoalkan Tindakan Pemilik Lahan Giri Menang (Suara NTB) Dari 23 gili yang ada di Sekotong, beberapa gili di antaranya diduga dimiliki secara pribadi oleh perorangan. Seperti Gili Nanggu dan Gili Layar telah terbit sertifikat atas nama pribadi. Terkait hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengaku tidak mempersoalkan. Alasannya, UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terlambat Keluar. Sementara proses sertifikat lahan muncul sejak beberapa tahun sebelumnya.

Kepala DKP Lobar, H. Subandi, mengaku, kabar mengenai penjualan Gili Poh telah diketahui sejak lama di internet. Namun pihaknya tidak bisa berbuat, karena dasarnya telah ada sertifikat atas nama pribadi. “Sertifikat atas nama pribadi silakan saja, namun ketika nanti pemiliknya akan memanfaatkannya untuk kegiatan atau usaha, maka akan gugur milik pribadi itu menjadi HGB atau HGP,” terangnya, Rabu (9/ 9) menyebut acuannya UU Nomor 1 tahun 2014.

Dijelaskan, secara aturan memang tidak boleh gili atau pulau dimiliki atau diperjualbelikan. Namun UU baru keluar tahun 2014 lalu, sementara kemungkinan sertifikat lahan itu sudah lama jadi,

yakni tahun 2007-2008. ‘’Pihak Pemda sendiri saat itu tidak mungkin bisa membendung hak orang,’’ akunya.

Mengenai langkah pemda, DKP tidak mengambil upaya hukum, karena hal ini bukan masalah hukum lantaran sudah jelas ada sertifikat hak milik. Namun nantinya pada saat ada aktivitas di gili tersebut akan melalui proses perizinan di pemda. Ketika misalnya mau membangun hotel atau vila, maka tidak boleh dimiliki secara pribadi.

“Di sinilah pemda bisa campur tangan,” ujarnya.

Sebab jika dimiliki secara pribadi, maka ketika tidak sesuai RTRW, sehingga peruntukan lahan itu diatur oleh Pemda. Misalnya terkait masa izin

30 tahun pertama lalu 30 kedua sampai seterusnya. Pemda bisa ikut campur dalam hal pemanfaatan, RTRW. Sesuai ketentuan, jika luas lahannya 3 hektar maka 60 persen peruntukannya untuk dibangun, sedangkan 40 persennya untuk kawasan hijau. Jika luas lahannya kurang dari 2 hektar, maka tidak boleh dibangun permanen, namun semi permanen.

Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar, Lukman belum bisa memastikan apakah di Gili Poh itu sudah terbit sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Namun secara umum, dari 23 Gili di Sekotong belum semua bersertfikat.

“Kami belum pastikan berapa luas lahan yang sudah ber-

Kasus Meningkat

KPA Lobar Temukan Sejumlah Mantan TKI Terjangkit HIV/AIDS Giri Menang (suara NTB) Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Lombok (Lobar) Barat mencatat hingga bulanAgustus 2015, jumlah penderita HIV/AIDS di Lobar mengalami peningkatan. Bahkan peningkatannya mencapai angka 10-20 persen, di mana kawasan Senggigi menjadi daerah terbanyak penderita HIV/AIDS. Dari penderita HIV/0AIDS, KPA menemukan sejumlah mantan TKI yang terjangkit.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lobar, Drs. H. Fathurrahim, MSi, tak menutupi ada eks TKI yang terjangkit HIV/AIDS. Pihaknya pun mengaku sudah sempat berkunjung ke para penderita. “Memang ada eks TKI yang terkena itu (HIV/AIDS) itu di beberapa daerah,” akunya beberapa waktu lalu.

Terkait penanganan kasus ini, pihaknya menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini KPA. Kendala dalam penanganan penderita ini tambahnya, pihak Lobar dan bahkan Provinsi NTB belum memiliki tempat penampungan pengidap HIV/AIDS. Seentara itu, Sekretaris KPA Lobar, M. Djunaedi yang dikonfirmasi, mengaku, penderita HIV/AIDS terbanyak di kawasan wisata Senggigi didominasi para Pekerja Seks Komersial (PSK). Dari data secara umum, kasus HIV/AIDS tahun ini mengalami peningkatan.

Dari data 2014 jumlah penderita HIV sebanyak 65 orang dan AIDS sebanyak 67 orang. Di tahun 2015 ini peningkatan terjadi untuk penderita HIV sebanyak 7 orang, sehingga menjadi 72 orang, dan AIDS sebanyak 8 orang sehingga menjadi 75 orang di tahun ini. Selain kalangan PSK, penderita HIV/AIDS juga ditemukan di beberapa eks TKI. ‘’Secara total sampai bulan Agustus lalu mencapai 77 orang, di mana yang meninggal hampir 39 orang dan yang hidup sebanyak 38 orang,’’ akunya. (her)

(Suara NTB/dok)

H. Lukman

sertifikat hak milik atau HGB di sana,” terangnya.

Apakah boleh gili itu diperjual belikan atau menjadi hak milik? Menurutnya, tidak ada masalah gili itu atas nama pribadi. Terkait prosedur peralihan hak, calon pembeli dengan calon penjual mengajukan permohonan ke BPN. Lalu dilakukan pengecekan dengan

sertifikat yang ada di BPN apakah sertifikat itu asli atau tidak. Setelah itu diproses untuk diterbitkan sertifikat. ‘’Kalau sudah memiliki sertifikat, maka pemilik dapat menjualnya. Yang tidak boleh itu jika satu pulau (gili) dimiliki satu orang atau satu badan usaha, tanpa ada orang lain,” tegasnya. (her)

Gili Lontar Diduga Diklaim Oknum Perorangan

Loteng Kejar Target Juara Umum MTQ Tingkat Provinsi Praya (Suara NTB) Target menjadi juara umum diusung kontingen Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi yang digelar di Kota Bima, mulai tanggal 12 sampai 19 September mendatang.

Sebanyak 46 qori’ dan qoriah terbaik pun dikirim guna mengejar target utama tersebut.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (9/9), mengaku, kalau predikat juara umum menjadi target utama. Kendati untuk bisa mencapai target tersebut, tidak mudah. Mengingat, daerah-daerah lainnya juga tidak akan tinggal diam, karena pasti melakukan persiapan dan punya ambisi yang sama.

“Bicara peluang memang cukup berat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencapai target tersebut,” ujarnya usai pelepasan.

Dalam mencapai target, ujarnya, pihaknya melakukan berbagai macam cara. Seperti, penjaringan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten sudah dilakukan sampai pada akhirnya bisa terjaring sekitar 46 qori’ dan qoriah terbaik. Tidak sampai di situ, untuk mengasah kemampuan para qori’ dan qoriah tersebut, pemerintah daerah sudah melakukan pemusatan latihan dan berbagai bentuk persiapan lainnya. “Persiapan sudah kita lakukan dengan cukup maksimal. Sehingga kita optimis bisa meraih target yang ada,” tambahnya.

Disinggung pesaing terberat untuk bisa mewujudkan target juara umum, Herdan mengaku hampir semua daerah, karena persiapan yang mereka lakukan juga sudah sangat maksimal.

“Namun kalau berkaca pada hasil MTQ tingkat provinsi terakhir, Kota Bima masih jadi pesaing terberat,” ujar mantan Kabag Administrasi Pemerintah Umum (APU) Setda Loteng ini.

Sebagaimana diketahui, pada gelaran MTQ tingkat provinsi di Loteng tahun 2013 lalu, Loteng harus puas sebagai runner up di bawah kontingen Kota Bima yang pada waktu itu keluar sebagai juara umum. “Ketika kita (Loteng) menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi, Kota Bima berhasil keluar sebagai juara umum. Apalagi sekarang, sebagai tuan rumah Kota Bima tentu akan berupaya maksimal untuk mempertahankan predikat juara umumnya,” tambah Herdan.

Namun, hal itu tidak menyurutkan optimisme kontingen Loteng dengan tetap berupaya mengerahkan seluruh kemampuan, untuk bisa mengejar target tersebut. Karena sekecil apapun, peluang selalu ada. Loteng tercatat terakhir kali menjadi juara umum MTQ tingkat provinsi pada tahun 2011 lalu. Ketika itu, MTQ digelar di Kabupaten Sumbawa. (kir)

(Suara NTB/dok)

H. Subandi

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Para guru madrasah yang tergabung dalam SIGMA mendatangi gedung DPRD Loteng untuk minta perhatian Pemkab Loteng, Rabu (9/9).

Guru Madrasah Tuntut Insentif dari Pemda Praya (Suara NTB) Keberadaan para puluhan guru madrasah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama ini terkesan dipandang sebelah mata. Hal itu bisa dilihat dari mininya perhatian yang diberikan oleh Pemkab Loteng. Padahal, jika bicara peran dalam memajukan dunia pendidikan di daerah ini, guru madrasah tidak kalah dari guru dari sekolah pemerintah lainnya.

Untuk itu, para guru madrasah meminta pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih. Paling tidak berupa tunjangan fungsional atau insentif daerah, sehingga motivasi para guru madrasah terus membantu kemajuan pendidikan di daerah ini bisa terus terjaga dan pelihara.

Desakan tersebut disuarakan puluhan guru madrasah yang tergabung dalam Serikat Guru Madrasah (SIGMA) Loteng, saat menggelar hearing di DPRD Loteng, Rabu (9/9). “Sebagai bagian dari dunia pendidikan di daerah ini, kami minta pemerintah daerah juga memperhatikan keberadan kami,” ungkap Ketua SIGMA Loteng, L. Agung Pambudi, di hadapan Wakil Ketua DPRD Loteng, Burhanudin Yusuf, Asisten I Setda Loteng, H.L. Moh. Amin dan anggota

Komisi IV DPRD Loteng, di ruang Banmus DPRD Loteng.

Selain mendesak Pemkab Loteng menganggarkan tunjangan fungsional bagi seluruh guru madrasah di Loteng mulai tahun anggaran 2016 mendatang, SIGMA Loteng juga meminta bisa ikut dilibatkan saat dengar pendapat atau pembahasan anggaran. Termasuk bantuan hibah operasional bagi lembaga pendidikan atau madrasah mulai jenjang Raudhatul Athfal (RA) hingga Madrasah Aliyah (MA).

Mengingat kondisi madrasah yang ada di Loteng saat ini masih memprihatinkan. Begitu pula dengan kondisi SIGMA Loteng juga sangat butuh perhatian dan uluran tangan pemerintah. “Pemerintah daerah jangan hanya memperhatikan guru dan lembaga pendidikan milik pemerintah saja. Kami guru madrasah juga sangat butuh perhatian,” ujarnya.

Terlebih dari 12 ribu lebih guru madrasah di Loteng saat ini, sekitar setengah di antaranya masih belum bersertifikasi.

Apalagi dari sisi penghasilan masih jauh dari apa yang diharapkan. Sementara tugas dan tanggung jawab memajukan pendidikan tetap sama besar dengan guru dari sekolah

pemerintah lainnya.

Adanya tunjangan fungsional atau insentif daerah, paling tidak ada yang bisa diharapkan oleh para guru madrasah setiap bulannya. Tidak seperti sekarang ini.

Guru madrasah terkesan luput dari perhatian pemerintah daerah. “Dulu pada tahun 2007, guru madrasah pernah mendapat insentif dari pemerintah daerah.

Tapi setelah itu, tidak pernah ada lagi,” kritiknya.

Atas desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Loteng, Burhanudin Yusuf, mengaku sangat mendukung gerakan guru madrasah. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong supaya apa yang menjadi aspirasi para guru madrasah tersebut bisa terwujud. “Janji apa yang menjadi aspirasi para guru madrasah ini, akan kita bahas dengan pemerintah daerah,” janji politisi asal PKB ini.

Di tempat yang sama, Asisten I Setda Loteng, H.L. Moh. Amin mengatakan pada dasar pemerintah sangat mengapresiasi apa yang menjadi aspirasi guru madrasah. Tapi untuk menentukan anggaran, pemerintah daerah tidak bisa sendiri dan harus bersama-sama dengan Dewan. Dan, ada mekanisme yang harus dilakukan. (kir)

Warga Montong Are Keluhkan Truk Pengangkut Galian C Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Montong Are Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan aktivitas pengangkutan galian C yang berasal dari Dusun Karang Inde Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng). Munculnya keluhan ini lantaran akibat truk pengangkut material galian C menyebabkan polusi debu di jalur jalan raya Desa Montong Are. Selain itu, truk pengangkut galian C itu juga menyebabkan jalan raya di desa itu rusak. “Untuk kami minta Pemkab Loteng tegas untuk menutup total lokasi galian C tersebut, karena imbasnya kami yang rasakan,” harap Kepala Desa Montong Are, Mujitahid, Rabu (9/9).

Dijelaskan, aktivitas penambang galian C ini telah lama beraktivitas. Truk pengangkut setiap hari melintasi jalan perdesaan Montong Are, material yang diangkut truk ini menuju wilayah Mataram, Lombok Barat, bahkan ke Loteng.

Setiap hari melintas, warga telah lama mengeluhkan dampak diterimanya. Namun,sebagian dari warga memberikan toleransi dan memakluminya. Oleh karena itu, sebelum warga bertindak lebih jauh. Warga meminta supaya Pemkab Loteng mengambil tindakan secepatnya.

Ia menegaskan, dari aktivitas galian C ini Montong Are tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya memperoleh dampak negatif, baik berupa debu bertebaran seperti rumah warga hingga merusak jalan perdesaan. Untuk merespons keluhan warganya, pihaknya

pernah bersurat ke Polda NTB untuk meminta bak truk ditutup, tetapi setelah turun malah semakin banyak truk yang melintas.

Disebutkan, panjang ruas jalan perdesaan dari pintu masuk Desa Montong Are hingga perbatasan 1 kilometer. Selain itu, truk pengangkut seringkali ramai-ramai melintas dengan mengebut, sedangkan ruas jalan perdesaan kecil. Oleh karena itu, diharapkan juga supaya itu ditindak jika tetap dtindaklanjuti.

Secara terpisah, Kepala Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Rakyatulliwaudin, mengaku, aktivitas tambang dikerjakan warganya secara tradisional ini telah lama beraktivitas.

Lokasi tambang ini ada dua, yakni zona pascatambang di Dusun Karang Baru, ini sudah diberhentikan tidak mengantongi izin dan juga pernah menggunakan barang berat, sedangkan zona tambang yang direkomendasi berada di Dusun Karang ide, lokasi yang satu sudah memiliki izin.

Terkait kontribusi, ujarnya, pemerintahan desa tidak mendapatkan apa-apa pula, yang penting warganya bisa bekerja memenuhi kehidupannya. Namun, ada keluhan dari warga Montong Are diakuinya telah diterima bahkan telah direspons Polda NTB. Sementara, kendaraan truk yang melintasi ke Montong Are, menurutnya tidak banyak yang melintas, tapi lebih banyak lewat jalur Desa Bilebante. Terkait setuju atau tidak setuju lokasi tambang itu ditutup, semuanya tergantung dari warganya. (her)

SELAIN persoalan Gili Poh yang mencuat lantaran dijual lewat internet, persoalan gili lainnya juga muncul. Salah satunya Gili Lontar di Kecamatan Sekotong yang diduga diklaim oleh oknum perorangan. Persoalan inipun tengah ditelusuri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar.

“Kami sedang koordinasikan dengan DKP, bahwa ada satu pulau (gili) di Sekotong yakni Gili Lontar belum ada yang menguasai, namun diklaim oleh perorangan bahwa itu hak miliknya,” tegas Kepala BPN Lobar, H. Lukman, Rabu (9/9).

Dijelaskan, gili itu sejauh ini belum ada yang menguasai. Karena gili tersebut tidak berpenghuni. Akan tetapi belakangan, ada oknum yang mengklaim bahwa lahan di gili itu haknya. BPN dan DKP pun akan menelusuri itu. BPN akan menelusuri apa dasar oknum ini mengklaim gili itu.

Jika persoalan sudah clear, pihaknya bersama DKP akan membuatkan sertifikat gili itu atas nama Pemda. Selain itu, Gili Lontar, ada juga pulau kecil terluar berbatasan dengan Australia. Gili ini diketahui bernama gili Sepatang atau Pulau Sopia Louisa. “Tapi gili itu sudah disahkan oleh buupati sebagai milik pemda,” terangnya.

Dijelaskan lebih jauh, dari 23 gili yang ada di Sekotong belum semua bersertifikat.

Kecuali beberapa gili yang dianggap besar, seperti Gili Gede, Gili Layar, Gili Asahan yang dihuni penduduk pribumi. Sertifikat yang diterbitkan berupa hak milik dan hak pengelolaan serta hak guna bangunan.

Bagi permohonan dari perorangan berasal dari penduduk pribumi, pihak BPN akan menerbitkan sertifikat hak milik. Jika kemudian berkembang ada investor yang melirik, maka investor tersebut harus menggunakan badan hukum untuk diberikan pengelolaan. Kalau menggunakan lahan itu untuk kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan maka luas lahan 25 hektar bisa diberikan HGU. Sedangkan untuk hotel akan diberi HGB. “Itu jenis hak yang diterbitkan di daerah gili,”teragnya.

Ia menambahkan, terkait pemanfaataan lahan gili diatur oleh Pemda. sedangkan status hukumnya diatur oleh BPN. Hal ini sesuai dengan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, bahwa pengaturan mengenai peruntukan, penggunaan dan pemanfatannya lahan kewenangan pemda. sedangkan terkait terkait status hukum kepemilikannya kewenangan pihak BPN. Terpisah, kepala DKP Lobar, H Subandi membenarkan jika gili Lontar diduga diklaim oleh oknum. Persoalan ini pun tengah ditelusuri bersama BPN. “Gili Lontar itu diklaim oleh oknum, itu mau kami telusuri,” ujarnya. (her)

Dana Desa Tak Tersalurkan

Pemerintah Pusat Ancam Sanksi Kepala Daerah Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dituntut pemerintah pusat segera menuntaskan penyaluran dana desa sebesar Rp 37 miliar hingga akhir tahun ini kepada 119 desa. Jika dana itu tidak cepat disalurkan, maka konsekuensi akan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. ‘’Pasalnya, sesuai ketentuan Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi daerah yang lamban salurkan dana desa, maka kepala daerahnya akan terkena sanksi dari pihak kementerian,’’ ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Ramadan Haryanto kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Meski demikian, pihaknya tidak mungkin tinggal diam membiarkan Plt Bupati, kena sanksi dari kementerian. Atas dasar itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan desa dan kecamatan untuk membantu proses pengusulan proposal. Selain itu, sosialisasi melalui surat untuk mengontrol desa agar segera mengusulkan proposal dana desa itu.

Ia menyebutkan, sampai saat ini realisasi penyaluran dana desa termin I sudah disalurkan ke 84 desa dari 119.

“Kami terus berkoordinasi dengan desa dan kecamatan agar bagi desa yang belum dipercepat,” terangnya.

Penyaluran dana tahap I ini akan diupayakan tuntas pertengahan September, setelah itu barulah dilakukan penyaluran tahap II. Terkait penyaluran tahap II ini pihaknya akan berk-

oordinasi dengan Dinas PPKD. Menurutnya, realisasi penyaluran dana desa ini tidak termasuk lamban, namun demikian pihaknya akan terus memacu desa agar mempercepat.”Kalau melihat realisasi ini kami optimis bisa selesaikan,” klaimnya.

Sementara Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Lobar Syaiful Ahkam menjelaskan penyebab lambannya pencairan dana desa, karena mereka ini sudah membuat APBDes Perubahan sebagai salah satu syarat pengambilan di rekening. Jika itu tidak dilakukan, maka anggarannya tidak bisa diambil untuk dipergunakan. “Desa yang belum bisa merealiasikan anggarannya disebabkan mereka belum menyerahkan APBDes,” ujarnya. Oleh karena itu, ditegaskan kepada pemerintah desa secepatnya untuk merealisasikan anggarannya dengan syarat membawa APBDes. Setelah APBDes telah diserahkan dan diverifikasi, maka akan dikeluarkan surat rekomendasi pengambilan anggarannya. Lalu, pihak desa langsung mengambil di perbankan.

Ia menyebutkan, Dana Desa dengan total Rp 37 miliar lebih telah terkirim ke masing-masing rekening desa sesuai jatahnya masing-masing. Untuk tahap pertama ini, dana desa direalisasikan sebesar Rp 15 miliar lebih untuk 119 desa.

Dijelaskan, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pencairan sebanyak tiga tahap mulai tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen. (her)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB Paripurna APBDP 2015

Fraksi DPRD Sumbawa Berikan Sejumlah Catatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi-fraksi Dewan memberikan sejumlah catatan pada lanjutan sidang paripurna RAPBD Perubahan 2015 dengan agenda pemandangan umum fraksi, Rabu (9/ 9). Mulai soal pendapatan, belanja hingga menyoroti program kegiatan eksekutif.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Abdul Hakim, memberi catatan agar seluruh program yang telah disepakati dan tercatat dalam Rancangan Perubahan APBD 2015 ini agar direalisasikan tanpa menyisakan saldo anggaran lebih di akhir semester kedua 2015 ini.

Dalam penyampaian garis besar RAPBD 2015 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 5,12%, namun dari peningkatan pendapatan daerah tersebut di masing-masing komponen PAD mengalami penurunan jumlah pendapatan sehingga tidak mencapai jumlah yang dianggarkan semula.

Demikian juga dengan pembahasan fungsi terminal Alas yang diubah menjadi ruang terbuka hijau yang berperan dalam penurunan jumlah pendapatan daerah dari retribusi terminal. Pemerintah harus segera mencari jalan keluar pengganti terminal

Alas. Selain upaya peningkatan pendapatan daerah, juga memperlancar arus lalu lintas dan transportasi umum di wilayah kecamatan alas dan sekitarnya. Pemerintah daerah diharapkan memberi perhatian terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lainlain pendapatan asli daerah yang sah seperti pajak maupun retribusi izin pengoperasian waralaba Alfamart serta pajak burung walet dan lain-lain yang dapat memberi keuntungan dan peningkatan pendapatan daerah.

Juru bicara Fraksi Nasdem, H. Zulkarnaen, juga menjelaskan pentingnya mengelola pendapatan daerah yang besar ini, karena dana yang besar belum tentu menjamin kesejahteraan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karenanya diharapkan adanya pemikiran-pemikiran yang cerdas antara eksekutif dan legislatif agar dapat bersama-sama memadukan konsep serta membelanjakan uang itu sesuai dengan kebutuhan yang benar. Misalkan saja program terkait kekurangan pembiayaan pengadaan tanah jalan lingkar utara (SAMOTA), agar hal ini bisa dijadikan skala prioritas

jika ingin menjadikan daerah ini sebagai daerah berpenghasilan di bidang wisata.

Adapun hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian, bagaimana menuntaskan kebutuhan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas jaringan irigasi guna menunjang produksi pertanian, perbaikan kualitas rumah ibadah, pembenahan kualitas layanan kesehatan dan mencukupi sarana penunjang pendidikan kesemuanya itu merupakan kebutuhan dasar yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, cara penangkapan ikan para nelayan kita yang harus menghindari penggunaan alat yang berbahaya juga bagaimana menjaga hewan ternak yang sangat rawan terhadap pencurian, kita harus mencari solusi yang lebih efektif.

Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Arahman Atta, menegaskan, untuk program hotmixnisasi yang dilaksanakan melalui Dinas PU yang sudah menyasar hingga ke pelosok desa patutlah mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Meski demikian pemerintah daerah di masa yang akan datang perlu terus melakukan terobosan dalam hal perbaikan infrastruktur jalan terutama wilayah kecamatan

Batu Lanteh dan Orong Telu mengingat di dua kecamatan ini sampai saat ini masih mengalami kendala dalam hal transportasi akibat kondisi jalan yang secara teknis tidak layak menyandang status jalan provinsi ataupun jalan kabupaten.

Kami minta kepada pemerintah kabupaten Sumbawa untuk intens melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi NTB untuk perbaikan jalan Sumbawa - Batulanteh sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kecamatan Batulanteh dengan kecamatan lainnya di kabupaten Sumbawa dalam hal infrastruktur jalan.

Dengan bergulirnya ADD ke rekening desa, di mana sebagian penggunaannya untuk infrastruktur pembangunan desa, Dinas PU hendaknya intens memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan fisik desa sehingga dana ADD tersebut bisa tepat sasaran. Fraksi PAN meminta Dinas PU untuk melakukan koordinasi dengan BPMPD Sumbawa selaku leading sector pemerintahan desa.

Urusan investasi daerah, Fraksi PAN, menilai pemerintah daerah tidak melakukan upaya nyata terhadap komitmen-komitmen yang sudah dibangun oleh pemda

dan Newmont seperti halnya pemberdayaan masyarakat. Padahal jelas dalam MoU antara pemerintah dan PT. NNT tentang hak dan kewajiban, baik pemda ataupun Newmont. Di sisi lain baik Pemda dan PT NNT juga terikat sebuah kerja sama dalam bentuk penyertaan modal daerah melalui PT. DMB. “Fraksi kami ingin mendapatkan progress jelas dari keuntungan kerjasama tersebut mengingat hingga tahun ini DMB belum membayar kewajibannya kepada daerah,”cetus Arahman Atta.

Menyangkut smelter pengolahan hasil tambang, fraksi PAN meminta DPRD Sumbawa secara kelembagaan untuk berkoordinasi dengan Gubernur NTB dan Menteri Keuangan, Menteri Pertambangan agar pembangunan smelter tetap di NTB. Sehingga keberadaan investasi pertambangan baik Batu Hijau ataupun Dodo Rinti nantinya bisa memberikan manfaat ganda bagi ekonomi NTB khususnya kabupaten Sumbawa.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan melalui anggotanya, Junaidi, menyoroti soal kehutanan. Sebenarnya Sumbawa dapat menjadi inspirasi terutama dalam mengatasi terjadinya kerusakan hutan,

namun menilai kondisi hutan Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi kualitas maupun kuantitas. Termasuk di dalamnya daerah-daerah resapan air yang kondisinya sangat memprihatinkan. Fraksinya meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar lebih serius menangani persoalan kawasan hutan dengan melakukan pemetaan ulang kawasan hutan yang lebih riil dan melakukan formulasi program yang lebih nyata, sehingga penanganan persoalan tersebut dapat teratasi. Fraksinya juga memandang perlu rencana strategis terkait pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan (Sumbawa dalam kondisi darurat kehutanan), sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan kawasan hutan yang berimplikasi terhadap terjadinya bencana alam. Pemerintah daerah harus segera membentuk tim terpadu untuk segera melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, yaitu dengan langkah-langkah menghentikan pembalakan kawasan hutan secara massif serta rehabilitasi kawasan maupun di luar kawasan. (arn/*)

KSB Coret Anggaran Perjalanan Dinas Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah memastikan potensi defisit anggaran akibat tidak tercapainya target pendapatan di tahun 2015 ini mencapai Rp 145 miliar. Dan untuk mengatasinya, pemda KSB pun mengambil langkah rasionalisasi dengan cara memangkas sejumlah program kegiatan yang sebelumnya ada di APBD.

(Suara NTB/ind)

BIKIN TALUD - Anggota Polres Sumbawa bergotong royong membantu warga membuat talud di pinggir sungai Brang Bara, kecamatan Sumbawa, Rabu (9/9).

Polisi Bantu Warga Bangun Talud di Brang Bara Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa kembali melakukan kegiatan sosial dalam membantu masyarakat.

Kali ini melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat, membangun talud di pinggir Sungai kelurahan Brang Bara, Sumbawa, Rabu (9/9). Dipimpin Kasat Sabhara, AKP Andry Nugroho Saputro,

SE, 20-an anggota kepolisian diterjunkan. Adapun talud yang dibangun sepanjang 45 meter dengan tujuan mengantisipasi tanah longsor dan banjir di wilayah setempat.

Kasat Sabhara, AKP Andry Nugroho Saputro SE, kepada wartawan mengatakan yang tujuannya kegiatan ini merupakan program Quick Win Polri khususnya kegiatan Satgas

Pembangunan Kolam Renang TWA Lebo Ditunda Taliwang (Suara NTB) Proyek pembangunan kolam renang di Taman Wisata Alam (TWA) Danau Lebo Taliwang tidak akan terealisasi tahun ini. Meski sebelumnya telah dianggarkan di APBD 2015, namun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memutuskan untuk menunda pelaksanaan pekerjaannya.

“Kita sudah putuskan.

(Suara NTB/bug) Untuk sementara proyek Taufiqurrahman pembangunan kolam renang di Lebo itu kita tunda dulu pekerjaannya tahun ini,” jelas Kepala Dinas Parekraf KSB, H. Taufiqurrahman, S.IP kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Taufiqurrahman tak menjelaskan secara pasti, apa penyebab proyek untuk melengkapi fasilitas di TWA Lebo itu ditunda.

Namun demikan ia memastikan, proyek itu tidak dihentikan dan pihaknya akan kembali menganggarkannya pada tahun depan. “Ditunda bukan dihilangkan. Nah ke depan program itu akan kita anggarkan lagi pada tahun 2016,” janjinya.

Terhadap tahapan perencanaan yang telah dilaksanakan untuk persiapan pembangunan kolam renang di TWA Lebo itu. Menurutnya, tidak menjadi persoalannya. Sebab dokumen perencanaan termasuk desain gambar yang sudah dibuat tetap akan digunakan pada saat proyek fisik kolam dikerjakan. “Kita tetap akan pakai hasil kajian perencanaan berikut gambarnya yang sudah ada. Jadi saya kira tidak ada yang mubazir,” jaminnya.

Ia mengungakpkan, program pembangunan kolam renang di TWA Lebo sebenarnya tidak dianggarkan pada APBD tahun 2015 ini. Namun dalam perjalanannya saat pembahasan program di Dinas Parekraf pada tahun 2014, anggaran untuk membangun kolam renang dimunculkan setelah adanya pengalihan sebagian anggaran dari program Desa Mantar sebagai Desa Budaya. “Total anggaran yang kita alihkan untuk proyek kolam renang itu sebesar Rp 750 juta. Nah sekarang karena sementara ditunda, anggarannya pastinya akan dialihkan untuk program lainnya,” timpalnya tanpa merinci ke mana anggaran untuk proyek pembangunan kolam renang tersebut dialihkan.

Pada tahun 2015, fokus kegiatan pengembangan pariwisata oleh Dinas Parekraf KSB tertuju pada dua agenda. Yakni penataan kawasan TWA Lebo Taliwang dan pencanangan Desa Mantar sebagai Desa Budaya untuk destinasi pariwisata. Taufiqurrahman mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan dua destinasi wisata daerah itu akan menjadi daya tarik wisatawan datang ke KSB. “Misalnya desa Mantar, sekarang sudah kelihatan dan bisa menarik wisatawan. Apalagi kita punya event tetap yakni olahraga paramotor sehingga dapat menarik wisatawan yang menyukai olahraga adrenalin itu,” pungkasnya. (bug)

9 dalam penanggulangan bencana alam. Di mana dibawa Satgas 9, ada Sabhara yang bertanggungjawab di tingkat Polres. “Sebelumnya kami melihat situasi yang berkembang di masyarakat, ada wilayah yang kekeringan, rawan banjir, dan lain-lain. Kita antisipasi untuk membantu masyrakat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang setidaknya mem-

bantu dari beban masyarakat,” imbuhnya.

Andry menambahkan, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan pendistribusian air bersih dan bakti social lainnya di beberapa desa. Kedepannya pihak kepolisian juga akan melaksanakan kegiatan lain yang sudah direncanakan, seperti membersihkan sungai dan kegiatan lainnya. (ind)

Penjabat Bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM mengatakan, dalam proses rasionalisasi untuk menghindari defisit anggaran tahun ini pemerintah bukannya memangkas program yang sudah ada di APBD. Program-program tersebut tetap ada dan akan tetap dilaksanakan oleh pemeirntah, hanya saja agenda pendanaannya dipindah pada tahun 2016 mendatang. “Jadi bukan dipangkas, apalagi dihilangkan.

Hanya kita geser saja ke tahun depan. Jadi tetap akan dikerjakan,” cetusnya kepada wartawan, Rabu (9/9).

Menurut dia, pemerintah tidak dapat memangkas apalagi menghilangkan program yang sudah direncanakan secara tiba-tiba. Pasalnya setiap program kerja yang sudah direncanakan dan disiapkan pembiayaannya sudah pasti sangat dibutuh-

Warga Miskin di Sumbawa Banyak Belum Dilayani BPJS Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi PAN DPRD Sumbawa mengingatkan tentang keinginan mewujudkan kabupaten Sumbawa sehat. Tentunya untuk tujuan tersebut telah ada konsep nyata dari Pemkab Sumbawa. Yang menjadi fokus, apakah instansi terkait telah melakukan dan merampungkan data terkait masyarakat miskin yang belum

menggunakan jasa BPJS. “Temuan Fraksi PAN di lapangan, masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan belum mendapatkan pelayanan BPJS akibat tidak mampu membayar.

Kami berharap ada progres jelas dari instansi terkait tentang jumlah masyarakat Sumbawa yang tersentuh BPJS dan solusi bagi masyarakat miskin untuk

menggunakan BPJS,” sebut juru bicara fraksi PAN, Arahman Atta, Rabu (9/9).

Fraksi PAN juga meminta kepada tenaga kesehatan agar benar-benar memberikan pelayanan prima yang dilandasi dasar kemanusian bagi masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin merasa dihargai haknya sebagai warga negara dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. (arn)

Perkelahian di Kafe

Satu Orang Tewas Ditusuk Taliwang (Suara NTB) Perkelahian antarpengujung kafe kembali terjadi. Kali ini terjadi di kafe Surya Kencana di wilayah pantai Balad kecamatan Taliwang yang menyebabkan satu orang meninggal akibat ditusuk menggunakan senjata tajam dan satu orang lainnya terpaksa dirujuk ke RSU Mataram karena mendapatkan luka cukup serius.

Informasi yang diperoleh media ini, insiden berdarah itu terjadi pada Rabu (9/9) dini hari lalu, sekitar pukul 10.15 Wita.

Korban meninggal diketahu bernama Ruslan alias Lando warga Sampir kelurahan Sampir Taliwang, sementara Suhadi alias Dedi Zulhadi korban terluka parah sejauh ini masih dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit di Mataram.

Terduga pelaku pembacokan terhadap kedua korban diketahui berinisial EG, warga Tepas kecamatan Brang Rea. Sementara penyebab dari perkelahian yang berujung pada meninggalnya Ruslan itu sejauh ini masih simpang siur karena pihak kepolisian sendiri informasinya masih melakukan pemeriksaan para pihak yang diduga mengetahui kejadian tersebut.

Kendati demikian informasi yang menyebar dari mulut ke mulut, Ruslan yang menjadi korban meninggal pada perkelahian itu hanya melerai amukan EG terhadap rekannya Zulhadi yang pada saat itu tengah mengalami luka pada pada bagian pinggang kanan akibat bacokan. Namun EG yang merasa tak terima dengan tindakan Ruslan itu justru turut membacok korban pada bagian dada sebelah kiri, dan bagian punggung kanan yang menembus paru-paru. Akibat bacokan tikaman senjata tajam itulah, Ruslan langsung tersungkur di lokasi kejadian dan mengeluarkan darah yang sangat banyak.

Saat kejadian terdapat beberapa orang berada di lokasi.

Melihat kondisi Ruslan, mereka pun langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) As-Syifa. Namun luka yang cukup parah yang diderita Ruslan sangat parah, petugas medis pun tidak dapat memberikan pertolongan maksimal. Sementara sekitar pukul 02.15 wita, korban Zulhadi yang turut dievakuasi dari lokasi oleh pihak RSUD Asy-Syifa memutuskan untuk

dirujuk ke RSU Mataram untuk penangan lebih lanjut.

Sementara itu Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIk membenarkan adanya kejadian penikaman yang menyebabkan korban meninggal di salah satu kafe yang berada di kawasan pantai Balad itu. “Memang ada tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal di salah satu kafe di lingkungan pantai Balad, termasuk ada korban yang mengalami luka serius dan harus dirujuk,” jelasnya dihubungi wartawan.

Pada kesempatan itu Kapolres mengaku, sementara ini pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Namun yang pasti ada dua orang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik. “Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang diduga sebagai pelaku. Jadi untuk penetapan pelaku dan peran dalam kasus itu harus menunggu hasil pemeriksaan yang akan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Makanya untuk sementara belum bisa publis, apa yang terjadi sampai ada korban meninggal,” ujarnya. (bug)

kan pemerintah dalam menunjang kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. “Semua program itu pasti penting makanya dibuat. Tapi dengan melihat skala prioritasnya dalam kondisi seperti sekarang ini, pilihan terbaik kita tentu menundanya dulu,” timpalnya.

Jika untuk program, Hakim memastikan hanya menggesernya. Lain halnya dengan anggaran perjalanan dinas. Ia menyatakan, untuk anggaran perjalanan dinas oleh pejabat dan pegawai seluruh SKPD akan dicoret. Menurutnya, tedapat sejumlah perjalanan dinas yang masuk dalam penganggaran tahun ini tidak terlalu penting dan memiliki manfaat bagi peningkatan kapasitas SKPD apalagi menunjang pelayanan pemerintah.

“Jadi tidak ada rasionalisasi untuk anggaran perjalanan dinas. Beberapa yang tidak penting kita coret atau kita hilangkan di anggaran perubahan (APBDP, red),” tandasnya.

Ditanya soal target pendapatan yang tak bisa terpenuhi sehingga menyebabkan defisit? Abdul Hakim mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar bisa masuk ke kas daerah. Salah satu upayanya misalnya, ter-

kait hasil penjualan scrub (limbah padat Newmont), pemerintah sudah melayangkan surat ke manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan realisasi penerimaan hasil penjualan scrub tersebut.

“Kami hadirkan di hadapan Badan Anggaran (Banggar).

Mereka langsung jelaskan apa yang menjadi persoalan kenapa sampai sekarang belum terbayar. Memang saya lihat ada banyak persoalan terkait scrub itu, tapi kita tidak mau tahu, Newmont atau para pihak yang terlibat dalam penjualan scrub itu harus segera merealisasikan anggaranya secepatnya kita terima,” tegas Hakim.

Ia berharap dengan rasionalisasi anggaran di APBDP 2015 ini, program-program prioritas pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Dan di sisi lain, tanpa membebani anggaran pemerintah minimal hingga akhir tahun 2015. “Kita tidak ingin ada program yang tidak bisa kita kerjakan tahun ini karena anggaran kita tidak mencukupi. Makanya sebelum itu terjadi kita rasionalisasi di APBDP yang sekarang pembahasannya sudah masuk ke Dewan,” imbuhnya. (bug)

Pencuri Gasak Harta Dokter Gigi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Tri Waluyo (46) kemasukan tamu tak diundang Rabu (9/9) dinihari kemarin. Isi rumah dokter gigi yang beralamat di jalan Gunung Setia kelurahan Brang Biji, Sumbawa ini, dikuras maling. Sejumlah barang elektronik serta sepeda motornya dengan total kerugian Rp 30 juta amblas.

Pada saat itu Waluyo sedang tertidur pulas di kediamannya tersebut. Betapa kagetnya, saat terbangun, korban mendapati Handphone milik istrinya sudah tidak ada. Setelah mengecek ke lemari, nampaknya barang elektronik lainnya juga raib. Di antaranya Hp, uang Rp 3,7 juta, Handi cam, kamera Poket, Laptop, Notebook. Tak hanya itu, sepeda motor miliknya ikut dibawa. Diduga pelaku menaiki tembok belakang dan masuk melalui pintu samping, mengingat pintu tersebut sudah dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan oleh pelaku. Hal ini kemudian dilaporkan ke Polisi untuk ditindaklanjuti.

Kepada Suara NTB usai melapor di Polres, Tri Waluyo mengatakan kejadian tersebut baru diketahuinya saat terbangun sekitar Pukul 05.30 Wita. Ia mengaku sebelum kejadian, tidak ada sesuatu yang

mencurigakan, bahkan pintu rumah dipastikan sudah dalam keadaan terkunci. Selain itu, posisi tembok yang tingginya 4,5 meter juga sudah dipasang kawat duri sebagai penghalang. “Kayaknya pencuri masuk melalui tembok belakang, dengan turun melalui pohon. Dan dia masuk dengan mencongkel pintu samping,” imbuh dokter gigi yang juga mantan Direktur RSUP Manambai Abdulkadir ini.

Menurutnya, kejadian tersebut bukan kali pertama dialaminya. Sepuluh bulan yang lalu juga rumahnya tersebut sempat kemasukan maling. Di mana maling menggondol sejumlah barang elektronik yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya. “Karena sudah pernah kejadian, tembok saya berikan penghalang dengan kawat duri. Saya melapor juga supaya kejadian ini tidak terus terulang,” tukasnya.

Sementara Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya sudah melakukan olah TKP dan menanyakan sejumlah saksi di sekitar. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku dalam kasus ini.

“Kasus ini sedang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa,” demikian Waluyo. (ind)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dokumen Bansos Dompu 2012 Masih di Tangan Penyidik Dompu (Suara NTB) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu mengakui ada dokumen dana bantuan sosial (bansos) tahun 2012 dan 2011 yang dipinjam penyidik Polda NTB. Penyelidikan dilakukan atas laporan kelompok masyarakat dan hasil audit BPK karena banyak bansos yang tidak langsung dilaporkan penggunaannya. Tidak hanya anggaran bansos, tapi termasuk dana hibah untuk Desa serta dana pendid(Suara NTB/ula) ikan untuk sekolah swasta.

H. Muhibuddin Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB di kantornya kemarin mengakui, dokumen dana bansos tahun 2012 telah dipinjam penyidik Polda NTB untuk menindaklanjuti laporan kelompok masyarakat tentang penggunaan dana bansos dan hibah. Belum jelas kasusnya, namun penyidik telah mengklarifikasi terkait bansos 2012.

“Yang diklarifikasi hanya tahun 2012. Tahun 2011 hanya dimintai saja datanya,” kata Muhibuddin.

Ia mengatakan, dana bansos dan hibah yang menjadi catatan dalam audit BPK karena belum disampaikan laporan penggunaannya. Karena selama ini ada kecenderungan, dana bansos maupun hibah tidak langsung dilaporkan penggunaan uangnya. “Tapi sebagian besar laporannya sudah disampaikan. karena anggaran itu termasuk bantuan untuk Desa, dan dana penddikan gratis yang dimasukkan pada dana hibah daerah,” jelasnya.

Pasca dokumen dana bansos dipinjam penyidik, Muhibuddin mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat klarifikasi lanjutan atas dugaan kasusnya. “Kita belum tahu kasusnya,” kata Muhibuddin. (ula)

Pemkab Bima Bentuk Tim Khusus Bina Aparatur Bima (Suara NTB) Untuk melakukan pemantauan dan pembinaan kepada ANS yang diduga terlibat politik menjelang Pilkada Calon Bupati (Cabup) dan Calon wakil Bupati (Cawabup) Bima, 9 Desember mendatang, pemkab Bima membentuk Tim Bina Aparatur.

Kabag Humas dan Protokol Setda Bima, Chandra Kusuma, M. Ap kepada Suara NTB, Rabu (9/9) mengaku, tim tersebut berasal dari berbagai instansi di pemerintahan kabupaten setempat, seperti BKD, Inspektorat, termasuk pimpinan SKPD. “Tim ini murni dari kalangan birokrasi, untuk melakukan pemantauan khusus kepada ANS yang terlibat politik praktis,” ucapnya.

Chandra menjelaskan, cara kerja tim ini akan langsung terlibat di lapangan untuk langsung memantau ANS yang berpolitik atau mendukung secara terbuka Paslon Cabup dan Cawabup. Jika ditemukan akan dibuatkan surat rekomendasi untuk diteruskan kepada Pj Bupati. “Jadi hasil dari rekomendasi ini, Bupati bisa melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang terlibat politik praktis,”katanya.

Meskipun soal sosialisasi, tahapan sampai pada tingkat pengawasanadalah pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Panwas. Namun Pemerintah akan tetap membuka komunikasi dan melakukan konsolidasi untuk menyukseskan Pilkada di Kabupaten Bima yang aman dan lancar tanpa ada keterlibatan ANS. “Antara Panwas, KPU dan Pemerintah tetap berkoordinasi,” terangnya Tidak hanya itu, Kata Chandra, Pj Bupati juga mengharapkan kepada semua kalangan terutama Akademisi untuk memberikan usul saran ataupun masukan untuk menyukseskan pilkada ini. “Apapun saran dan masukan, Pj Bupati tetap berharap,” pungkasnya. (uki)

25 ASN di Bima Terbukti Terlibat Politik Praktis Bima (Suara NTB) Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH menyatakan, pihaknya telah menyerahkan rekomendasi kepada pemkab Bima, menyusul sebanyak 25 orang aparatur sipil negara (ASN) terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Dikatakan, setelah diserahkan itu maka selanjutnya tergantung sikap penjabatBupati Bima. Karena pihaknya hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil temuan di lapangan disertai alat bukti. “Bupati yang punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” akunya.

Dikatakan, semua ANS yang direkomendasikan itu sudah terbukti terlibat. Pihaknya juga sudah meminta kelarifikasi atas keterlibatan tersebut. “Mereka semua mengakui terlibat. Hanya saja masih ada beberapa yang memerlukan alat bukti tambahan. Tapi dalam waktu dekat akan kami lengakapi,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan rata-rata ANS yang terlibat aktif dalam kampanye tiga pasangan calon, kecuali pasangan independen. Mereka ini bervariasi, mulai dari guru, camat, UPTD dan Kepala Bidang. “Kita tidak mau tahu. Siapapun yang terbukti tetap kita periksa,” tegasnya.

Disinggung camat mana saja yang ikut terlibat. Ebit mengaku, ada dua orang camat yang sudah terbukti ikut berpolitik praktis. Keduanya adalah Camat Woha, Drs. Dahlan, MPd dan Camat Donggo, Abubakar, SE. “Camat Woha ikut terlibat pada saat kampanye. Sementara Camat Donggo mengajak stafnya untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati Bima,” imbuhnya.

Sementara penjabat Bupati Bima, Drs. H. Bachrudin mengaku, sudah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bima. Berkas rekomendasi itu akansegera dipelajari pihaknya dan akan dikirim ke Inspektorat untuk menindak lanjutinya. “Kita akan pelajari dulu berkas ini.

Setelah itu saya akan minta Inspektorat untuk melakukan kelarifikasi pada yang bersangkuatn,” terangnya.(uki)

BERSEJARAH – Pengendara sepeda motor melintas di depan Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, Kota Bima.

Masjid ini konon dibangun pada tahun 1770 Masehi dan menjadi saksi sekaligus ikon sejarah kesultanan Bima.

(Suara NTB/aan)

Polres Bima Telusuri Dugaan Penyimpangan Proyek PLTMH Bima (Suara NTB) Unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Kabupaten Bima menelusuri adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Desa Kawinda To’I, Kecamatan Tambora. Proyek tersebut dikerjakan di bawah koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bima.

Sejak dilaporkan oleh salah satu LSM di Kabupaten Bima, tiga bulan lalu, Polres telah memanggil sejumlah pihak terkait, di antaranya unit layanan pengadaan (ULP) pengadaan barang dan jasa, Distamben setempat dan Pokja. “Sudah

ada enam sampai tujuh orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan soal kasus ini,” ucap Kanit Tipikor Reskrim Polres Kabupaten Bima, Aiptu Hari, Rabu (9/9).

Kepada wartawan, Hari menjelaskan, dalam rangka

tahap penyelidikan, pihaknya belum memastikan adanya penyimpangan atau tidak, karena dalam pengaduan dari masyarakat atau LSM kemarin tidak dilengkapi dengan data yang valid. “Yang jelas tetap kita telusuri apapun

aduan dari masyarakat. Namun ada proses dan mekanismenya yang harus dilalui,” katanya.

Hari mengakui, saat ini pihaknya baru melakukan proses pengumpulan dokumen dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). “Untuk mengetahui ada penyimpangan, kita harus sesuaikan dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan mencocokkan dokumennya,” akunya.

Hari menegaskan, untuk memastikan adanya penyim-

pangan ataupun kerugian Negara, pihaknya akan melibatkan tim ahli untuk melakukan pengecekan fisik proyek.

“Ada tim ahli yang akan menentukan, bukan kita,” pungkasnya.

Sebagai data pelengkap, anggaran proyek PLTMH tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 sekitar Rp 3 miliar. Namun seiring berjalannya waktu, proyek tersebut diketahui dan diduga ada penyimpangan. (uki)

Satlantas Polres Bima Bagikan 4.000 Liter Air Bersih Bima (Suara NTB) Puluhan personel Satlantas Polres Kabupaten Bima, Rabu (9/9) membagikan air bersih di Desa Tonggorisa dan Ragi Kecamatan Palibelo. Air bersih sebanyak 4.000 liter disalurkan karena musim kemarau panjang melanda daerah yang mengakibatkan terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten setempat.

Pendistribusian air bersih di titik-titik yang mengalami kekeringan air dan pemberian bantuan sosial dalam rangka memeringati HUT ke60 Sat Lantas.

Kasat Lantas Polres Bima, Iptu Pratiwi Nofianingsih, SH mengatakan, lokasi yang menjadi tujuan pendistribusian air bersih adalah Desa Tonggo

Risa dan Desa Ragi Kecamatan Palibelo. “Kami lakukan bakti sosial dengan memberikan air bersih ke wilayah tersebut. Bersadarkan laporan, masyarakat sudah lama mengalami krisis air, sangat sulit didapat,” katanya. “Kegiatan pendistribusian air bersih akan dilakukan secara bertahap di sejumlah titik yang mengalami kekeringan,” ungkapnya.

Selain di Desa Tonggorisa, dan Desa Ragi, sebelumnya juga sudah didistribusikan air untuk MCK ke Desa Kalampa dan Desa Samili Kecamatan Woha. Pendistribusian air tersebut, petugas membawa air menggunakan mobil water cannon.”Kita menggunakan water cannon

untuk mendistribusikan air buat MCK, kalau bantuan air bersih kitamenggunakan mobil PDAM,’’ katanya.

Tiwi mengakui, pihaknya telah bekerja sama dengan pihak - pihak terkait untuk mendapatkan air supaya bisa membantu masyararakat yang kesulitan. Selain dari bakti sosial, Sat Lantas juga melakukan kegiatan lain seperti pengecatan rambu-rambu, pembentukan Tim patroli keamanan sekolah (PKS) diambi dari berbagai siswa di bina langsung anggota Lantas sebagai perpanjangan tangan.

“Mereka bertugas= mengatur lalu lintas di pagi hari, memberikan penyuluhan dan penyadaran berkendara terhadap siswa lain,” pungkasnya. (uki) (Suara NTB/ula)

Khairunnas

KPU Sepakati Jadwal Rapat Terlambat Laporkan Dana Kampanye Paslon Bupati Bisa Dicoret Umum dan Debat Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu bersama tim kampanye pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati menyepakati jadwal kampanye rapat umum dan debat. Rapat umum direncanakan November dan perubahan jadwal dapat dilakukan tanpa mengubah jadwal pasangan lain.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST kepada Suara NTB, Rabu (9/9) mengatakan,jadwal pelaksanaan rapat umum oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan wakil Bupati hanya sekali dalam masa kampanye. Wak-

(Suara NTB/ula)

Rusdyanto tu pelaksanaannya berdasarkan pengajuan oleh tim pasangan calon telah ditetapkan.

Yaitu pasangan Drs. H. Bam-

bang M. Yasin – Arifuddin, SH akan melaksanakan di lapangan Simpasai Dompu pada 22 November, pasangan Syafruddin Yasin, S.Ap – Rafiuddin H. Anas, SE di lapangan Montabaru pada 29 November.

Pasangan H. Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi di lapangan Calabai kecamatan Pekat pada 28 November, dan pasangan H. Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH akan melaksanakan rapat umum di lapangan Simpasai pada 5 Desember.

“Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan rapat umum bisa saja dilakukan oleh pasangan calon setelah penetapan jadwal. Tapi ketentuannya, tidak boleh mengganggu jadwal kampanye pasangan lain,” kata Rusdyanto.

Untuk pelaksanaan debat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Rusdyanto mengatakan, tetap akan dilaksanakan dua hari. Dalam rapat bersama tim pasangan calon juga disepakati pelaksanaannya pada 7 Oktober dan 9 November. “Kita sengaja membicarakan lebih awal dengan tim pemenangan pasangan calon agar bisa dipersiapkan lebih awal,” jelasnya.

Debat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu ini tidak menggunakan panelis, tapi hanya dipandu oleh seorang moderator. Moderator tidak bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan atas jawaban pasangan calon.

“Kita rencananya akan menggunakan moderator dari luar Dompu agar tidak ada keberpihakan,” katanya. (ula)

dari Pencalonan

Dompu (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) bupati/wabup diwajibkan untuk membuat tiga laporan arus transaksi dana kampanye ke KPU untuk diaudit oleh akuntan publik paling lambat sehari setelah masa kampanye.

Pasangan yang terlambat menyampaikan laporan dianggap tidak memberikan laporan dan terancam dicoret dari paslon Bupati dan wakil Bupati.

Konsultan akuntan public, Abdul Hamid dan Khairunnas, usai sosiasliasi laporan dana kampanye kepada tim sukses pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di KPU Dompu, Selasa (8/9) mengungkapkan, dalam peraturan KPU No 8 tahun 2015 tentang laporan dana kampanye paslon kepala daerah ada tiga laporan yang wajib disampaikan pasangan calon kepada KPU untuk diaudit oleh akuntan publik. Yaitu laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

“Ketiganya ini harus masuk (ke KPU) paling lambat satu hari pasca masa kampanye.

Itu artinya tangal 6 Desember pukul 18.00 wita paling lambat masuk. Kalau terlambat masukkan, sama dengan tidak menyampaikan laporan.

KPU punya hak untuk membatalkan pasangan yang tidak memasukan laporan,” kata Khairunnas.

Saat ini, lanjut Khairunnas, pihaknya akan mereview laporan awal dana kampanye keempat pasangan calon. Hasil review ini akan menjadi bah-

an pasangan calon untuk memperbaiki laporannya.

Karena rata-rata paslon beserta timnya tidak mengetahui, sehingga perlu disosialisasikan meskipun terlambat.

“Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, biar semua tidak melanggar. Kalau tidak, nanti malah keliru terus sampai terakhir,” jelasnya.

Ia menegaskan, setiap transaksi dana kampanye harus melalui rekening khusus dana kampanye dan buku kas dana kampanye untuk dalam bentuk barang. Ketika tidak dimasukkan ke dalam rekening, tapi kegiatan kampanye tetap dilakukan akan menjadi temuan.

“Sistem ini akan memudahkan auditor, KPU dan panwas dalam melakukan pengawasan. Pasangan calon pun bisa mengontrol batas pengeluaran dana kampanyenya,” terangnya. “Terhadap laporan ini, biar nanti kita lihatkan solusi terbaiknya. Saya review dulu laporannya, tiga hari kedepan akan disampaikan hasilnya,” ungkap Khairunnas.

Komisioner KPU Dompu, Rahmawati, SE pada kesempatan yang sama mengingatkan kepada paslon untuk melakukan transaksi dana kampanye melalui rekening dana kampanye. “Mulai besok, semua transaksi tunai harus melalui rekening dana kampanye dan dicatat dalam arus kas dana kampanye. “Kalau ada kegiatan kampanye sejak 27 Agustus lalu sampai hari ini, biar nanti akan dinilai auditor. Tapi untuk selanjutnya harus melalui rekening dana kampanye,” tegasnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/dok)

MOBIL BARU - Mobil dinas pimpinan DPRD Loteng yang baru, menghiasi garasi DPRD Loteng. Pembelian empat mobil pimpinan Dewan ini menghaniskan anggaran Rp 1,8 miliar.

Habiskan Anggaran Rp 1,8 Miliar

Pimpinan DPRD Loteng Bagi-bagi Mobil Mewah Praya (Suara NTB) Empat pimpinan DPRD Lombok Tengah (Loteng) kini mendapat fasilitas baru berupa mobil dinas mewah jenis sport. Keempat mobil dinas baru tersebut resmi mejeng di garasi DPRD Loteng, setelah diserahterimakan oleh pihak dealer ke Sekretariat DPRD Loteng, Rabu (9/9) kemarin.

Pembelian mobil dinas baru jenis Mitsubitsi Pajero Sport para pimpinan Dewan tersebut merupakan bagian dari program pengadaan mobil dinas lingkup Pemkab Loteng pada

APBD murni tahun 2015 ini.

Pembelian mobil itu menghabiskan anggaran daerah Rp 1,8 miliar lebih. Dengan nilai perunitnya mencapai sekitar Rp 400 juta lebih untuk tiga

mobil wakil ketua. Sedangkan khusus untuk mobil dinas Ketua DPRD Loteng seharga sekitar Rp 520 juta lebih.

Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH., yang dikon-

firmasi wartawan membenarkan adanya pembelian mobil dinas baru bagi pimpinan Dewan tersebut. Dan, itu memang sudah masuk dalam rencana program pada tahun anggaran 2015 ini. Bersamaan dengan rencana pembelian sepeda motor bagi anggota DPRD Loteng lainnya.

“Untuk mobil pimpinan ini, anggaranya sekitar Rp 1,8 miliar,” ujarnya. Hanya saja, un-

tuk proses tender pengadaan mobil dinas tersebut, diserahkan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah. Bukan oleh Sekretariat Daerah. Sehingga untuk detail anggaran yang dihabisakan serta harga perunitnya, pihaknya tidak mengetahuinya.

Sekretariat Dewan kata Awaluddin, dalam hal ini hanya sebagai penerima saja. Karena memang peruntukan awal anggarannya memang untuk pem-

belian mobil dinas baru pimpinan Dewan. “Detail proses tender pengadaan mobil dinas baru ini, ada dibagian umum. Kita di sini hanya menerima sudah jadi saja,” tandasnya.

Selain mobil dinas baru untuk pimpinan, juga ada pengadaan unit sepeda motor bagi seluruh anggota Dewan di luar pimpinan. Namun untuk sepeda motor, saat ini masih dalam proses tender. Tapi

yang jelas anggarannya sudah ada. Karena memang bersamaan dengan pengadaan mobil dinas pimpinan.

Informasi yang diperoleh, untuk pembelian sepeda motor dinas bagi anggaran DPRD Loteng sudah ada anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. Sehingga total anggaran untuk pengadaan mobil dan sepeda motor dinas anggota DPRD Loteng, mencapai Rp 3 miliar lebih. (kir)

Tahapan Pilkada Dimulai

Tertibkan APK Sepihak

Panwaslu Minta KPU Kota Mataram Terbuka

Panwaslu Loteng Dinilai Diskriminatif

Mataram (Suara NTB) Setelah KPU Kota Mataram menerima pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Salman dan Drs. Jana Hamdiana atau pasangan SAHAJA, tahapan Pilkada Kota Mataram berlanjut.

Dengan berlanjutnya tahapan Pilkada ini, Panwaslu Kota Mataram juga melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang dilaksanakan KPU Kota Mataram.

Dalam menjalankan seluruh tahapan sebelum penetapan calon, Panwaslu meminta ke(Suara NTB/dok) pada KPU Kota Mataram agar Srino Mahyaruddin lebih membuka diri dan memberikan akses kepada Panwaslu sehingga pengawasan lebih mudah dilaksanakan. Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin di Kantor Walikota Mataram, Rabu (9/9) “KPU harus membuka diri bagaimana pelaksanaan tahapantahapan itu dan KPU juga harus transparan dalam melaksanakan semua tahapan,” ujarnya. Srino juga meminta kepada KPU agar memberikan akses secara luas kepada para pengawas dalam setiap tahapan sehingga pengawasan menjadi optimal. Tahap verifikasi yang sedang dilaksanakan KPU Kota Mataram juga akan menjadi bagian dari pengawasan Panwaslu. “Kita lihat nanti seperti apa hasilnya dan itu adalah keputusan KPU. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” harapnya.

Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi pelanggaran sejak tahapan Pilkada ini berlanjut. “Kita berikan kebebasan sepenuhunya untuk KPU. Kita akan lihat nanti jika ada dugaan pelanggaran. Sampai saat ini proses sedang berjalan. Dan kita akan lihat sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan,” cetusnya.

Srino mengatakan saat ini pihaknya mulai mengintensifkan pengawasan. Ia menilai pelanggaran rentan terjadi pada saat tahapan verifikasi. Hasil verifikasi inilah nantinya yang akan dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan. Selain itu pelanggaran juga paling rentan terjadi pada saat proses penetapan calon.

Dalam verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan para bakal calon, Srino mengatakan pihaknya diikutsertakan. Dalam tahapan ini seluruh pengawas dari Panwaslu diikutsertakan.

“Semua anggota Panwaslu ikut mengawasi dan hadir dalam setiap proses khususnya verifikasi faktual,” terangnya. (ynt)

Pilkada Kota Mataram

KPU Mulai Susun Daftar Pemilih Mataram (Suara NTB) Secara bertahap KPU Kota Mataram menjalankan tahapan Pilkada. Setelah tes kesehatan dilaksanakan, Rabu (8/9), KPU mulai melakukan menyusun daftar pemilih. Pendataan mulai dilakukan di masing-masing PPS selanjutnya akan dilakukan perekapan di tingkat PPK. Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., menjelaskan tahapan Pilkada satu persatu mulai dilaksanakan. Setelah tes kesehatan, pihaknya melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran bakal pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram. Ditingkat PPS lanjutnya, sedang dilakukan pendataan pemilih, baru kemudian dilaksanakan perekapan di tingkat PPK dan ke KPU. “Saat ini kami sedang nyusun daftar pemilih,” kata Bedi di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Ia belum berani memastikan apakah ada penambahan pemilih atau sebaliknya, karena masih menunggu hasil verifikasi di tingkat PPK. “Apakah dia bertambah atau berkurang ndak berani kita sebut,”ujarnya. Ia menggambarkan, Kota Mataram terdapat enam kecamatan, 50 kelurahan dan 327 lingkungan.

Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, daftar pemilih tetap 288.664 orang dari total penduduk Kota Mataram 427 ribu jiwa.

Disinggung soal banyaknya penduduk Mataram yang keluar dengan alasan memiliki rumah di Lobar? Bedi mengatakan menjadi kewenangan sepenuhnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak menutup kemungkinan peluang pemilih akan bertambah, karena masuknya pemilih pemula. (cem)

Praya (Suara NTB) Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Lombok Tengah (Loteng) menuai kritik tajam. Lantaran diduga menjalankan praktik-praktik diskriminasi. Dengan hanya menertibkan atribut kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu saja. Sementara atribut kampanye pasangan calon kepala daerah lain, justru tidak ditertibkan.

Kritik tersebut dilontarkan juru bicara tim pemenangan pasangan H.L. Suprayatno (Gede Derip) – Zainul Aidi (pasangan SURYA), Samsul Qomar, Rabu (9/9) kemarin. Sebelumnya, tim penertiban atribut kampanye menurunkan atribut kampanye pasangan SURYA yang ada di Kampung Toyang serta Merden.

Anehnya, hanya atribut kampanye pasangan itu saja yang diturun oleh tim penertiban. Sedangkan atribut kampanye milik pasangan calon kepala daerah lainnya masih tetap berdiri. “Kita melihat Panwaslu Diskriminasi. Dengan hanya menertibkan

(Suara NTB/dok)

PROTES - Tim sukses pasangan calon kepala daerah, Gede Derip - Zainul Aidi, melayangkan protes ke Panwaslu Pilkada Loteng yang menurunkan atribut kampanye pasangan tersebut secara sepihak. atribut kampanye kita. Sementara pasangan yang lain tidak,” protes Samsul Qomar.

Untuk itu, pihaknya meminta Panwaslu Loteng tegas dan tidak berat sebelah. Jika memang mau menertibkan atribut

kampanye, maka harus seluruh pasangan calon. Tidak hanya satu pasangan calon saja. Sehingga yang rugi hanya satu pasangan calon kepala daerah.

“Jangan hanya berani dengan kita saja. Yang lain juga harus

Satlantas Polres Loteng Gotong Royong Bangun Masjid Praya (Suara NTB) Keberadaan anggota polisi di tengah masyarakat, hingga kini masih terkesan eksklusif.

Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Sehingga antara masyarakat dengan polisi masih terasa ada kesenjangan. Untuk menghilangkan kesan tersebut, berbagai upaya pun dilakukan jajaran Polres Loteng.

Salah satunya dengan mengerahkan hampir seluruh personel Satlantas Polres Loteng untuk bergotong royong membangun masjid di Dusun Torok Aik Beleq II Desa Montong Ajan Praya Barat Daya, Rabu (9/9) kemarin. Gotong royong dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya. “Ini bentuk kepedulian dan pengabdian kita sebagai anggota polisi

kepada masyarakat bawah,” tegas Ryan.

Dengan begitu diharapkan ke depan polisi, khususnya jajaran Satlantas Polres Loteng bisa semakin dekat dan memasyarakat. Tidak terkesan eksklusif. Karena bagaimanapun juga, polisi tetaplah merupakan bagian dari masyarakat yang tentunya tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain.

Sementara itu, Kepala Desa Montong Ajan, Ilham Nasrullah, mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran Polres Loteng, khususnya Satlantas Polres Loteng tersebut yang telah menyumbang tenaga dan materi untuk masyarakat yang membutuhkan. Hal itu menandakan kalau Polres Loteng memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat.

Terutama masyarakat di daerah-daerah terpencil seperti Desa Montong Ajan.

“Selama ini, kami di daerah-daerah terpencil kurang begitu mendapat perhatian. Bahkan oleh pemerintah daerah sendiri. Justru kepolisian yang mau peduli,” ujarnya. Ia pun berharap apa yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Loteng tersebut bisa menggugah kepedulian pihak lain untuk mau membantu masyarakat di daerah terpencil.

Bukan hanya di Desa Montong Ajan saja. Tetapi di daerah-daerah lainnya. Mengingat masih banyak daerah di Loteng yang juga butuh perhatian yang sama. “Khusus bagi pihak kepolisian, kita berharap perhatian bukan satu kali ini saja. Tetapi tetap terus ada,” timpal Ilham. (kir)

(Suara NTB/dok)

GOTONG ROYONG - Anggota Satlantas Polres Loteng goyong royong membangun masjid di Desa Montong Ajan, Rabu (9/9) kemarin.

ditertibkan, jika memang dinilai melanggar,” tambahnya.

Ketua Panwaslu Loteng, L. Darmawan, kepada wartawan, membantah kalau pihaknya bersikap diskriminasi. Bahwa pihaknya hanya

menjalankan aturan yang diamanahkan peraturan pilkada.

“Kita bekerja sesuai aturan yang berlaku,” jawabnya.

Terhadap penertiban atribut kampanye pasangan SURYA tersebut memang sudah sesuai aturan. Dimana aturan Pilkada menyebutkan, bahwa atribut kampanye selesai yang dipasangan oleh KPU harus ditertibkan. Perkara ada atribut kampanye pasangan calon yang tidak ditertibkan, hanya persoalan waktu saja.

“Semua atribut kampanye yang melanggar aturan Pilkada akan kita tertibkan. Bukan hanya milik salah satu pasangan calon saja, tetapi semua,” tegasnya. Tapi tentunya tidak bisa sekaligus, harus satu demi satu. Karena petugas yang terbatas.

“Hari ini (Rabu kemarin, red) sampai seterusnya, atribut kampanye yang melanggar aturan akan ditertibkan tanpa terkecuali. Jadi tidak ada niat dari kami untuk bersikap diskriminasi,” pungkas Darmawan. (kir)

Diduga Kelelahan

Seorang Kakek Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Praya (Suara NTB) Warga Biao Kelurahan Jontlak Praya, Rabu (9/9) kemarin, digegerkan penemuan mayat seorang kakek, di pinggir jalan dekat Taman Biao. Diduga kuat korban terkena serangan jantung dan kelelahan. Korban sudah dibawa aparat Polres Loteng ke RSUD Praya untuk keperluan penyelidikan.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, korban pertama kali ditemukan sekitar pukul 13.30 Wita.

Korban tergeletak di pinggir jalan dan dikerumuni sejumlah siswa yang baru pulang sekolah. Saat diperiksa, ternyata korban masih bernafas.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi aparat kepolisian. Tidak lama kemudian, korban langsung dibawa ke RSUD Praya untuk memperoleh perawatan medis.

Naas, begitu diperiksa oleh tim medis RSUD Praya, korban ternyata sudah tidak bernyawa lagi. “Korban pertama kali ditemukan oleh warga, dalam kondisi tergelatak di pinggir jalan,” ungkap Kaur. Bin.

Ops. Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Armunanto, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H. Korban diperkirakan berusia sekitar 75 tahun.

Saat ditemukan, korban menggunakan kaos kerah berwarna putih. Dengan mengenakan celana kain warga hitam dan menggunakan sandal jepit. Ditangan korban juga ditemukan tongkat dan tas plastik berwarna hitam.

Didalam tas tersebut ditemukan uang Rp 700 ribu. “Kita perkirakan korban baru pulang berjualan,” ujar Ery seraya menambahkan, seluruh barang milik korban sudah diamankan. Hingga berita ini ditulis, Rabu malam belum belum ada keluarga korban yang datang. Jazad korban masih disimpan di ruang mayat RSUD Praya.

Aparat kepolisian mengaku kesulitan mencari tahu asal korban. Lantaran tidak ditemukan identitas apapun pada korban.

“Harapan kita pihak keluarga korban bisa segera mengetahui kejadian ini.

Dan, bisa mengambil korban,” timpal Ery. (kir)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Vina Panduwinata akan Semarakkan Jazz Pantai Banyuwangi Banyuwangi (Suara NTB) Artis Vina Panduwinata, Marcell Siahaan, Once Mekel, Citra Scholastika dan Shena Malsiana akan memarakkan pergelaran Jazz Pantai Banyuwangi, Sabtu, 12 September 2015.

Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Rabu menjelaskan bahwa kegiatan musik yang rutin digelar setiap tahun sejak tiga tahun lalu ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat promosi destinasi wisata pantai di wilayahnya.

“Tahun ini, Jazz Pantai Banyuwangi bakal menyajikan suasana spesial karena wisatawan bisa menikmati perpaduan musik jazz dan deburan ombak di pantai dengan pemandangan yang langsung berhadapan dengan Selat Bali,” ujarnya.

Anas mengatakan sebagai daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Timur, Jazz Pantai menjadi bagian dari pengembangan pariwisata bahari yang dikembangkan Banyuwangi. Pengembangan pariwisata ini sejalan dengan konsep ekoturisme yang diusung oleh Banyuwangi.

“Jazz Pantai menjadi salah satu pilihan wisata dari aneka destinasi yang disuguhkan untuk mengembangkan pariwisata,” katanya.

Anas manambahkan Jazz Pantai merupakan sebuah pariwisata kegiatan yang menjadi salah satu cara untuk memperpanjang siklus destinasi para wisatawan.

“Pariwisata event bisa memperpanjang siklus destinasi, sehingga wisatawan lebih lama tinggal di Banyuwangi, dan otomatis juga belanja uangnya bertambah. Misalnya, setelah menonton Jazz Pantai bisa mengunjungi objek wisata lainnya atau sebaliknya,” kata Anas.

Jazz Pantai, ujar dia, juga memperkuat posisi Banyuwangi dalam peta persaingan pariwisata di Indonesia. Pantai menjadi salah satu destinasi wisata alam di Banyuwangi. Dengan kegiatan ini, berarti pihaknya menjual event sekaligus destinasi alam. Jazz Pantai terbukti telah menjadi daya tarik pariwisata Banyuwangi.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata MY Bramuda mengatakan kapasitas tempat yang disediakan untuk penonton dalam Jazz Pantai adalah 1.200 orang.

Pembelian tiket bisa dilakukan secara online di www.banyuwangibeachjazz.com atau tempat penjualan tiket yang ditunjuk.

Bramuda menambahkan bagi penonton yang tidak kebagian tiket masih memiliki kesempatan untuk menyaksikan kegiatan tersebut secara langsung lewat layar raksasa di amphitheatre Pantai Boom. “Fasilitas ini gratis. Masyarakat Banyuwangi yang tidak kebagian tiket bisa menonton di amphitheatre Pantai Boom,” kata Bramuda.

Anas menambahkan, Jazz Pantai sengaja digelar di Pantai Boom sebagai bagian dari revitalisasi pantai tersebut. Sebelum disentuh Pemkab Banyuwangi yang bersinergi dengan kelompok masyarakat setempat, pantai tersebut relatif kotor namun dalam tiga tahun terakhir revitalisasi dilakukan.

Taman Digital dengan amphitheatre dibangun bersinergi dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Tempat kuliner yang bersih dan fasilitas ibadah juga selesai dibangun. Saat ini, Pantai Boom kian ramai dikunjungi wisatawan dan telah memberi denyut ekonomi untuk warga sekitar.

Vina Panduwinata (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Maliq & D’Essentials Tak Takut Kalah Saing Jakarta (Suara NTB) Grup musik jazz Maliq & D’Essentials mengaku tak takut jika konsernya dalam gelaran Konser Cinta Musik Indonesia (KCMI) sepi pengunjung akibat antusiasme masyarakat Indonesia menyambut musisi rock asal New Jersey, Amerika Serikat, bon Jovi.

“Kesempatan selalu ada. Meski ada konser lain tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk konser kita tetap ramai, karena selera pendengar kan banyak ,” kata Rivani Indriya Suwendi atau dikenal sebagai Indah Maliq & D’Essentials di Jakarta, Selasa.

Indah mengenang saat awal kemunculan Maliq & D’Essentials pun, mereka khawatir jika tidak bisa menembus pasar karena genre musik yang mereka bawakan bukanlah jenis musik arus utama.

“Saat awal kemunculan Maliq & D’Essentials, kita juga khawatir kalau kita tidak akan punya pangsa pasar, tapi kita tetap maju, tetap belajar, dan berkomunikasi dengan orang dan tetap membuat ada,” katanya.

Lagipula, indah menambahkan, KCMI digelar tidak bertepatan dengan konser Bon Jovi. KCMI digelar Sabtu (31 Oktober 2015) di Istora Senayan, Jakarta. Sebulan setelah konser Bon Jovi pada 11 September mendatang.

Para personel Maliq & D’Essentials mengaku sangat termotivasi dengan gelaran KCMI mengingat tak banyak penyelenggara yang “berani” menggelar konser bagi musisi dalam negeri.

“Bagi kami, ada penyelenggara yang mendukung musik Indonesia seperti ini, kami sangat apresiatif. Ini saatnya apakah musisi Indonesia bisa menarik perhatian pecinta musik Indonesia. Acara seperti ini patut didukung dengan kerja sama yang baik antara penyelanggara dan pengisi acara supaya visi dan misi menumbuhkan rasa cinta musik Indonesia tercapai karena sebagai musisi kita ini butuh banyak bantuan, kita bukan hanya membuat karya tapi kami juga butuh wadah,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KONSER - Kelompok musik MALIQ & D’Essentials tampil dalam sebuah konser di Jakarta, belum lama ini.

(Suara NTB/met)

HASIL PERJALANAN - Musisi Ary Juliyant ketika menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan hasil perjalanan tur gerilyanya ke Eropa di Pentas Selasa Musik Warjack, Taman Budaya NTB, Selasa (8/9) malam.

Dikarantina, Suami Sulit Hubungi Desy X-Factor Mataram (Suara NTB) Setelah melewati sejumlah tantangan, Finalis ajang pencarian bakat, XFactor Desy Natalia yang berasal dari NTB, tengah melaju ke Grand Final dan sedang dalam masa karantina, keluarga Desy pun mengaku sulit menghubunginya.

Desy akan tampil Jumat (11/9) malam di Ancol, Jakarta untuk memperebutkan gelar juara dalam ajang tersebut. Saat ini Desy tengah mengikuti karantina untuk persiapan-persiapan sebelum tampil di grand final besok.

Finalis X-Factor asal NTB ini menurut suami Desy, Muhammad Suryadi, memang memi-

liki bakat menyanyi yang cukup memadai.

“Sepengetahuan saya, memang ceritanya sejak kecil dia memiliki bakat menjadi penyanyi. Bahkan dalam ajang kontes-kontes tertentu sebelum kami menikah, dia sering meraih juara,” tutur Suryadi saat dihubungi Suara NTB, Rabu (9/9).

Ia mengungkapkan, semasa karantina, Desy tidak diperkenankan memegang alat komunikasi baik telefon maupun alat komunikasi sejenisnya. Para finalis hanya diminta fokus menjalani seluruh persiapan menjelang tampil besok. Tidak boleh satu pihak pun yang diperkenankan mengganggu konsentrasi mereka.

“Sekarang dia dalam masa karantina. Dia tidak diperbolehkan memegang hape. Kita aja yang keluarganya kesulitan menghubungi dia,” lanjutnya.

Surya melanjutnya, sebelum menikah dengan Desy mereka sempat bekerja di tempat yang sama. Kala itu, dimasa istrinya masih gadis, ia telah mengenal bahwa Desy sering tampil menyanyi di atas panggung.

“Sebelum nikah, kita kan sama-sama kerja di Gili Terawangan. Nah dari situ saya kenal bahwa istri saya ini memang hobi menyanyi,” kenangnya.

Kemudian, setelah beberapa tahun mereka menjalani pernikahan, Desy akhirnya tergerak untuk mengikuti audisi X-Factor tersebut. Lantas, cerita itulah permulaan bagi seorang Desy dalam mengadu nasib agar bisa menjadi pemenang ajang kompetisi XFactor yang sedang diikutinya sekarang ini.

“Memang ketika baru-baru kami menikah, dia sudah agak jarang menyanyi. Kemudian, pas ada audisi ini dia mencoba bangkit dan menggerakkan kembali potensi yang dimilikinya,” tandasnya. (met)

Peserta Kongres IFLA Makan Malam di Museum Mataram (Suara NTB) Seluruh peserta kongres International Federation of Landscape Architec (IFLA) yang berasal dari 13 negara di AsiaPasifik menikmati hidangan makan malam di Museum Negeri NTB, Selasa (8/9).

Selain menikmati hidangan kuliner khas makanan tradisional di NTB, mereka juga disuguhi sajian hiburan berupa tari kreasi. Tari yang ditampilkan untuk disaksikan oleh ratusan Warga Negara Asing (WNA) tersebut yakni tari Selemor Ate (Pelipur lara).

Tari yang garapan Sanggar Budaya Nusantara yang ditampilkan malam itu, pernah mengharumkan nama NTB. Mereka berhasil mengibarkan bendera kejayaan NTB dalam Festival Musik Tradisi Nasional yang terselenggara di Jakarta beberapa waktu lalu. Hasil garapan mereka masuk dalam kategori lima besar penyaji musik terbaik tanpa jenjang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, yang hadir dalam agenda makan malam waktu itu

menegaskan bahwa pihaknya mencuri kesempatan untuk mempromosikan seluruh potensi pariwisata daerah ini kepada setiap peserta yang hadir. Tujuannya untuk memperkenalkan sekaligus membangkitkan kesan bagi mereka agar mau datang kembali ke daerah ini untuk berwisata.

Promosi Lisan Wakil Gubernur NTB, H.Muhammad Amin,M.Si ketika memberikan sambutan di hadapan para peserta kongres itu mempromosikan potensi pariwisata daerah ini secara lisan. Ia berpidato tentang seluk beluk daerah ini serta menyangkut apa saja potensi wisata yang dimiliki. Pidatonya terpenggal lantaran harus diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris, sebab hampir seluruh peserta kongres tidak mengerti Bahasa Indonesia.

“Daerah ini selain kaya akan keragaman tradisi dan budaya sebagai potensi pariwisatanya, juga tersusun oleh dua pulau utama yakni Lombok dan Sumbawa. Kemudian

(Suara NTB/met)

SELENDANG - Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin mengalungkan selendang kepada Presiden IFLA Malaysia Datuk Ismail Ngah, dalam kegiatan di Museum Negeri NTB, Selasa (8/9). terdapat sejumlah 270 pulau kecil yang kita sebut sebagai Gili dan menjadi objek-objek pariwisata,” tuturnya.

Ia berharap bagi peserta

100 Orang Jadi Juri FFI Jakarta (Suara NTB) Film yang masuk nominasi dan keluar sebagai pemenang Festival Film Indonesia 2015 akan dinilai oleh 100 orang juri yang memiliki kredibilitas di bidangnya.

“Juri ada 85 orang, tahap kedua ada tambahan 15 orang,” kata Ketua I Bidang Penjurian Jajang C Noer saat jumpa pers di Jakarta, Rabu kemarin. Nama-nama yang menjadi juri merupakan mereka yang menggeluti film dan pecinta film, seperti Widyawati, Mathias Muchus, El Manik, Nirina Zubir.

Selain itu, untuk juri tambahan, dipilih sosok yang memiliki pengetahuan di luar film, misalnya tentang budaya seperti Romo Benny Susetyo, Tommy Awuy dan Armand Maulana untuk bidang musik.

“Integritas tinggi dan mungkin dikenal masyarakat,” kata Jajang saat menjelaskan kriteria pemilihan sosok yang menjadi juri.

Mengangkat tema teater dan film, FFI juga menghadirkan juri yang memili-

ant/bali post)

Jajang C Noer ki pengalaman di kedua bidang tersebut, seperti Slamet Rahardjo, Niniek L Karim dan Ratna Riantiarno.

Penjurian film dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, lima orang juri dari masing-masing kategori akan menonton film baik secara sendiri maupun terpisah dan memasukkan film pilihan mereka melalui sistem dalam jaringan.

Setelah terkumpul masingmasing lima nominasi dari 17 kategori yang ada, 85 juri den-

gan tambahan 15 orang itu masing-masing akan memilih film, yang meraih suara terbanyak akan keluar sebagai pemenang.

Sistem penjurian online menurut Jajang telah dilakukan selama beberapa waktu belakangan dan dengan sistem tersebut, satu sama lain tidak dapat mengetahui film apa yang dipilih. Film yang masuk nominasi FFI dibagi menjadi dua kategori, bioskop dan non-bioskop.

Kategori bioskop adalah Peran Utama Pria Terbaik, Peran Utama Wanita Terbaik, Peran Pembantu Pria Terbaik, Peran Pembantu Wanita Terbaik, Penulis Skenario Terbaik, Sinematografer Terbaik, Efek Visual Terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Penata Suara Terbaik, Penata Suara Terbaik, Penata Artistik Terbaik dan Penata Busana Terbaik.

Sementara itu, untuk kategori non-bioskop adalah Film Televisi Terbaik, Dokumenter Terbaik, Animasi Terbaik dan Film Pendek Terbaik. (ant/bali post)

kongres usai mengikuti kegiatan tersebut berkesempatan untuk mengunjungi sejumlah destinasi pariwisata. Dengan demikian, setidaknya sepu-

lang ke negaranya masingmasing, mereka akan membawa cerita tentang kemegahan pesona objek pariwisata yang dimiliki daerah ini. (met/*)

Album Baru The SIGIT Terinspirasi Rhoma Irama Jakarta (Suara NTB) Grup band rock asal Bandung The SIGIT saat ini sedang menggodok materi untuk album terbarunya. Sang gitaris, Farri Icksan Wibisana, mengaku album ketiga The SIGIT tersebut terin-

(ant/bali post)

Rhoma Irama

spirasi akan karya-karya Raja Dangdut Rhoma Irama.

“Kita lagi tergila-gila sama Rhoma Irama pas dia awal-awal jaman tahun 1970-an. Kita banyak ambil beat-beat dari musik dangdut. Mungkin bakal ada kendang juga nanti, insha Allah musiknya bakal lebih berkembang,” kata Farri saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Selasa (8/9).

Ide memasukkan unsur dangdut, kata Farri tercetus tiba-tiba. Saat mereka sedang latihan, mendadak ide tersebut muncul. The SIGIT hingga saat ini telah menelurkan dua album: Visible Idea of Perfection (2006) dan Detourn (2013). Selain itu, mereka juga sempat mengeluarkan mini album yakni Self Titled (2004) dan Hertz Dyslexia (2009).

Farri mengaku, ada jeda cukup lama antara album kedua dan album ketiga. Alasannya, The SIGIT banyak manggung off air dan sibuk dengan urusan keluarga masing-masing. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Akhir November, Seluruh Guru Jalani Uji Kompetensi Jakarta (Suara NTB) – Pemerintah berencana akan menguji kompetensi terhadap seluruh guru pada akhir November tahun ini. Ujian ini dilakukan sebagai pemetaan terhadap kompetensi yang dimiliki guru. Ujian akan digelar di sebanyak 5.000 tempat uji kompetensi (TUK).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumar-

na Surapranata, menjelaskan, selama ini pemerintah baru memiliki potret uji kompetensi guru (UKG) terhadap 1,6 juta

guru. Dari jumlah tersebut, kata dia, hanya 192 orang yang kompetensinya di atas 90.

“Akhir November akan

menguji seluruh guru tanpa kecuali,” katanya, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (9/9).

Sumarna mengatakan, dengan ujian ini akan diketahui kemampuan guru. Bagi guru yang kompetensinya kurang, kata dia, akan diberikan pem-

bekalan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.

“Tidak melulu tatap muka, tetapi bisa daring,” katanya.

Guru-guru akan dikelompokkan sesuai kemampuannya mengacu pada hasil ujian tersebut. Mereka yang meraih skor tinggi cukup mengikuti pembekalan wajib selama 4-10 jam.

Sementara yang meraih skor kurang akan lebih banyak jumlah jamnya. Sumarna menyebutkan, saat ini rata-rata nilai UKG 4,7. Target renstra tahun ini, kata dia, rata-rata nilai UKG 5,5. “Nanti tahun 2019 rata-rata kompetensi guru 8,0,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Sumarna, berbagai

macam perlakuan dilakukan terhadap guru. Namun demikian, kata dia, peningkatan kompetensi guru bukan melulu tugas pemerintah, tetapi kewajiban individu guru juga ada. “Target kita adalah melakukan ujian terhadap mereka dan akan dilakukan peningkatan kompetensi,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/dok)

Verifikasi Calon Penerima Beasiswa GUNA memverifikasi berkas mahasiswa calon penerima beasiswa Bidikmisi Universitas Mataram, sebanyak 65 dosen diterjunkan langsung ke 10 kabupaten/kota di NTB. Proses verifikasi berkas dijadwalkan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 10-12 September.

Ditemui Suara NTB, Rabu (9/9), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. H. Muhammad Nasir, SH, MH, mengaku verifikasi faktual dilakukan pihak Unram untuk memperoleh data calon penerima beasiswa Bidikmisi. Nantinya, data lapangan yang diperoleh tim akan dicocokkan dengan form pendaftaran yang telah diisi mahasiswa.

“Untuk mengkroscek apakah betul data yang masuk kemarin dengan data lapangan sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa. Ini juga untuk menghadapi adanya data bohong,” terangnya.

Jika nantinya terdapat ketidakcocokan data lapangan dengan data form, maka Unram akan membatalkan penerima beasiswa Bidikmisi. Sebagaimana tahun lalu, Nasir menyebut ada banyak mahasiswa calon penerima beasiswa Bidikmisi yang gugur lantaran diketahui berbohong saat memberikan data.

“Tahun lalu ada yang begitu, harusnya mereka dipidana, karena bohong, tidak hanya dikenai sanksi administratif. Kalau ada yang ketahuan bohong tidak sesuai dengan data faktual di lapangan, mereka kita coret,” tegasnya.

Tahun ini, jumlah kuota mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi Unram sebanyak 700 orang. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 950 orang.

Kata Nasir, penurunan jumlah kuota yang diterima Unram berlaku secara nasional. “Kalau berkurangnya kuota ini secara nasional juga berkurang,” tandasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Tim dari kwarnas foto bersama dengan perwakilan Kwarda NTB serangkaian pendataan jumlah anggota pramuka di Mataram, Rabu (9/9).

Tingkatkan Kualitas Gerakan Pramuka

Kwarnas Mulai Kumpulkan Data Dasar Anggota Mataram (Suara NTB) Kwartir Nasional (Kwarnas) segera monitoring dan evaluasi (monev) dan sosialisasi akreditasi gugus depan terhadap seluruh kwartir daerah (kwarda) di Indonesia. Hal ini menindaklanjuti pencanangan nasional akreditasi gudep dan data dasar anggota pramuka oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Adiyaksa Dault (2 Desember 2014 lalu).

Ditemui Suara NTB di Mataram Rabu (9/9), AnggotaTim Monev dan Sosialisasi Akreditasi Gugus Depan dari Kwarnas Gerakan Pramuka, Jasmiwarti, menjelaskan, kegiatan terse-

but sudah berlangsung sejak tahun 2014 dan telah dilakukan di 12 kwarda. Kwarda yang sudah dilakukan monev adalah Kwarda Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

“Sementara Kwarda NTB baru mendapat giliran di tahun 2015 untuk dilakukannya monev selama tiga hari mulai dari tanggal 9-11 September bersama dengan 6 kwarda lainnya,” terang Jasmiwarti.

Diakuinya, tujuan mendasar dilaku-

kannya kegiatan tersebut adalah memperoleh data dasar anggota Gerakan Pramuka yang terdapat di Kwarda NTB. Dikatakannya, setiap Kwarda Gerakan Pramuka harus mempunyai basis data dasar mulai dari kwartir ranting hingga kwartir cabang.

Data dasar diperlukan untuk mengetahui jumlah anggota, pelatih dan pembina. Dengan terkumpulnya seluruh data dasar masing-masing kwarda akan mempermudah kwarnas untuk melakukan pemetaan kondisi masing-masing kwarda. Sementara itu untuk mempermudah Kwarda dalam pengisian data dasar anggota, dapat

Audit Kinerja Kepsek

Olimpiade Matematika Tingkat SD/MI

Aletheia Raih Juara Umum Siswi SMP 2 Kuripan Raih Juara Olimpiade Matematika Se-NTB SEKOLAH Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kuripan Lombok Barat (Lobar) kembali mendulang prestasi. Belum genap satu tahun memborong medali di bidang nonakademik, kini dua orang siswinya mengukir prestasi akademik di ajang Olimpiade Matematika se-NTB yang digelar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Senin (7/9) lalu.

Salah satu siswi yang mendulang prestasi tersebut adalah Ni Kadek Ayu Purnami Sari Dewi. Bagi siswi kelas XI A ini perlombaan yang diadakan IAIN Mataram menjadi ajang pembuktian konsistensinya. Alhasil, siswi ini pun berhasil juara II dan membawa pulang medali setelah bersaing dengan perwakilan SMP se-NTB. “Saya sudah beberapa kali mengikuti olimpiade .Saya tidak terlalu berharap untuk menang. Syukur saya bisa mengharumkan nama sekolah dan daerah,” katanya kepada wartawan, Rabu (9/9).

Siswa kelahiran Gianyar Bali, 9 Januari 2001 mengutarakan belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Terlebih atmosfir sekolah diciptakan untuk peningkatan prestasi yang kuat.

Rasa bangga juga terlihat dari teman sejawatnya yang menjadi kelompok mengikuti Olimpiade Matematika .

Dia mengungkapkan semakin termotivasi terus belajar guna memberikan yang terbaik untuk sekolah. “Kunci sukses seseorang adalah dengan cara menghormati orang tua, guru, teman dan displin belajar,” kata Kadek panggilan akrabnya seraya mengatakan selama proses mengikuti ajang olimpiade dia terus mendapat bimbingan belajar.

Setelah meraih juara dua di ajang Olimpiade Matematika IAIN Mataram dirinya mengharapkan doa restu orang tua, karena dukungan orang tua membuat dirinya termotivasi untuk terus berprestasi. “ Saya berharap agar teman-teman terus mengukir prestasi dan belajar yang giat agar melebihi kemampuan saya,” katanya.

Kepala SMPN 2 Kuripan Darsiah mengungkapkan rasa syukur atas prestasi yang telah diukir siswanya. Prestasi sekolah yang didapatkan menurutnya, berkat kerja keras warga sekolah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu guru yang telah membimbing siswa. Prestasi ini kita persembahkan untuk sekolah dan daerah kita,” katanya.

Di sisi lain sekolah juga sudah memberikan penghargaan dan uang pembinaan kepada kedua siswa. Ini sebagai bentuk perhatian sekolah sebagai motivasi agar siswa yang lain mengikuti jejak temannya agarberprestasi. (her)

(Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Aletheia kembali mempertahankan gelar juara umum olimpiade Matematika jenjang SD/MI yang digelar Jurusan Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.

“Kita senang dapat mempertahankan juara umum ini,” terang Kepala SD Sekolah Kristen Aletheia Vironika Endras Bairawati pada Suara NTB, Rabu (9/9).

Menurutnya, apa yang telah diraihnya tersebut merupakan buah dari pembinaan

intensif dan rutin yang dilakukan pihak sekolah terhadap para siswa. Klaimnya, prestasi Sekolah Kristen Aletheia terus mengalami peningkatan dalam berbagai bidang.

Khusus untuk olimpiade yang digelar Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Mataram, Sekolah Kristen Aletheia mengirimkan utusan pada jenjang SD dan SMP. Hasilnya, dua siswi jenjang SD masing-masing yakni Fitry Hasan Wau (juara I) dan Stephanie Vania Suwar-

dilakukan secara online melalui website www.akreditasi.gugusdepan.com yang telah disediakan kwarnas secara khsusus.

Sementara itu, Assesor Kwarda NTB Usman TS, menilai dilakukannya pendataan data dasar oleh kwarnas dapat meningkatkan kualitas gerakan pramuka di masa mendatang. Tentu dalam rangka agar dapat mencapai tujuan gerakan pramuka yaitu untuk mencetak kader bangsa yang berkualitas.

Khusus Data Dasar anggota, Usman mengaku masing-masing kwartir cabang sudah mempersiapkan data dasar anggotanya masing-masing. (dys)

di (juara II). Sementara utusan perwakilan SMP yakni Kyie Nathan Yahya hanya menempati posisi harapan satu.

Vironika berharap agar prestasi yang telah diraih pihaknyaterus meningkat dan terus membawa nama baik sekolah di tingkat Kota Mataram, Provinsi NTB maupun nasional.

Sementara itu, Fitry Hasan Wau mengaku gembira dengan apa yang telah diraihnya tersebut. Kedepan, ia berjanji tetap memberikan yang terbaik bagi sekolah. (dys)

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia dan guru pembimbing pose bersama siswa pemenang Olimpiade Matematika di IAIN Mataram.

Inspektorat Lotim akan Gandeng Pengawas

Selong (Suara NTB) – Meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diperlukan kompetensi tenaga pendidik yang baik. Oleh karena itu, kinerja tenaga pendidik perlu ditingkatkan agar terwujud proses pembelajaran yang baik. ‘’Terkait hal ini, Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana melakukan audit terhadap kinerja kepala sekolah (kepsek) dengan menggandeng pengawas pendidikan mulai tahun depan,’’ ujar Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, belum lama ini.

Haris mengaku, pihaknya selama ini tidak hanya fokus terhadap proses audit keuangan sekolah. Melainkan, mulai tahun depan Inspektorat akan melakukan proses audit terhadap kinerja kepala sekolah.

Tindakan itu dilakukan, kare-

na persoalan kinerja tenaga pendidik merupakan pondasi utama keberhasilan dunia pendidikan.

“Selama ini yang kita lakukan hanya audit keuangan.

Padahal, kinerja guru perlu diperhatikan agar hasil pendidikan khususnya di Lotim bisa maksimal. Sehingga, mulai tahun depan kita berencana akan melakukan audit kinerja.

Untuk tahap awal nanti, audit kinerja akan dilakukan bagi kepala sekolah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, rencana audit terhadap kinerja tenaga pendidik termasuk kepala sekolah itu sangat penting dilakukan, karena sudah menjadi sebuah tuntutan kurikulum.

Mengingat Inspektorat Lotim yang akan melakukan audit itu tidak terlalu menguasai masalah kurikulum di dunia pendidikan. Atas dasar itu, pihaknya akan menggandeng pengawas pendidikan supaya tujuan dari proses audit terhadap kepsek dan tenaga kependidikan itu dapat tercapai dengan baik agar dunia pendidikan di Kabupaten Lotim terus mengalami peningkatan.

Dalam proses audit ini, pihaknya terlebih dahulu akan menerapkannya pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan SMP. “Salah satu keberhasilan pendidikan itu sangat bergantung pada kesuksesan tenaga pendidik yang baik,” ujarnya. (yon)

SMKN Kotaraja Butuh Tambahan Guru Produktif Selong (Suara NTB) – Dari awal didirikan pada tahun 2011 lalu, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kotaraja Kecamatan Sikur masih terkendala sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga guru. Belum lagi di sekolah ini menjalankan 6 program keahlian dengan 7 paket keahlian.

Ironisnya, tenaga guru yang ada di sekolah ini hanya 1 guru produktif yang sesuai kompetensinya.

Kepala SMKN Kotaraja, Ir. Abdul Haris, belum lama ini,

mengaku, sejak menjabat sebagai kepala sekolah di SMKN Kotaraja beberapa bulan lalu, dirinya melihat SMKN Kotaraja sangat potensial untuk dikembangkan.

Pasalnya, dari 7 paket keahlian yang diajarkan, seperti agrobisnis budidaya tanaman, perhotelan, perkantoran, teknik komputer jaringan (TKJ), pengolahan teknologi hasil pertanian dan peikanan, teknik kendaraan ringan (TKJ) dan teknik sepeda motor (TSM) merupakan jurusan yang banyak dibutuhkan

masyarakat. Namun, keberadaan 7 paket yang dikembangkan ini belum diimbangi tenaga pengajar.

“Terkait dengan kekurangan guru produktif itu ataupun guru negeri sudah kita usulkan ke Dikpora supaya masing-masing jurusan di sini diberikan satu guru negeri,” harapnya.

Meski kekurangan guru yang sesuai dengan kompetensinya, SMKN Kotaraja tetap menjalankan proses belajar mengajar dengan baik dan maksimal. Harapannya,

setelah lulus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau bekerja di perusahaan yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan di sekolah.

“Saat ini, jumlah guru di SMKN Kotaraja sebanyak 71 o r a n g dengan rincian guru negeri

sebanyak 8 orang dan honorer 63 orang yang dibantu 3 orang pegawai. Namun, guru produktif baru ada 1 orang dan itu adalah saya selaku kepala sekolah,”sebutnya.

Selain itu, dari segi sarana dan prasarana SMKN Kotaraja terus melakukan penambahan dari tahun ke tahun.

Karena, alat-alat praktik serta media pembelajaran lainnya itu merupakan penunjang proses belajar mengajar di SMK. Karena tanpa fasilitas belajar seperti alat-alat praktik seperti itu, maka siswa SMK tidak akan bisa belajar dengan maksimal sesuai dengan kurikulum pendidikan kejuruan. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

Bale Ingin Pensiun di Real Madrid

Rooney Pecahkan Rekor Gol Sepanjang Masa Inggris

Manchester Gareth Bale ingin tetap berada dan mengakhiri karier di sepak bola bersama dengan Real Madrid. Ia tidak pernah berkeinginan meninggalkan klub papan atas La Liga itu jelang penutupan jendela transfer musim ini.

“Sama sekali tidak benar, seluruh isi berita itu hanyalah isapan jempol,” kata Jonathan Barnett, agen Bale yang terkait erat dengan masa depan pemain asal Wales itu.

“Ia sangat bahagia berada di Real Madrid. Harapannya ia tetap bertahan sampai akhir kariernya bersama dengan Real Madrid,” sebagaimana dikutip dari AFP. “Ia mencintai klub itu dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar bagi dia,” kata Barnett di pertemuan Soccerex yang digelar di Manchester.

Barnett mengatakan Bale yang kini telah berusia 26 tahun, yang menerima bayaran sekitar 83,5 juta euro atau 11o juta euro, kelak mengukuhkan diri sebagai pemain sepak bola kelas dunia yang akan dikenang sepanjang masa.

Baik Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi telah menyabet harga banderol yang selangit, tetapi Barnett mengatakan jumlah transfer yang susungguhnya demikian tinggi.

Ia juga mengomentari dan menyebut bahwa kegagalan transfer penjaga gawang David de Gea dari Manchester United (MU) ke Real Madrid lebih disebabkan oleh “ketidakharmonisan dan kekacauan.”

De Gea masih akan menjadi pemain Manchester United (MU) sampai Januari 2016. Sesudah terombang-ambing antara tetap berada di MU atau hengkang ke Real Madrid pada musim panas ini, De Gea masih berpeluang berlaga di La Liga, sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.

De Gea bahkan disebut-sebut berpeluang besar bergabung bersama tim asuhan pelatih Rafael Benitez setidaknya pada Januari 2016. Menurut sebuah laporan yang dirilis di Spanyol, Manchester United akan berusaha memasang barikade untuk mencegah De Gea memperkuat Real Madrid.

Old Trafford banyak disebut bakal menyodorkan kontrak anyar kepada De Gea. Asa memperpanjang kontrak De Gea sudah mulai santer terdengar sejak awal September 2015. Ikatan kerja penjaga gawang asal Spanyol itu bersama dengan skuat Iblis Merah bakal kedaluwarsa pada pertengahan 2016. (ant/ bali post)

Tanjung (Suara NTB) – KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara menggelar Lomba Maraton yang bertajuk KLU 10 K kemarin. Acara tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT KLU, RI, beberapa waktu lalu, dan sekaligus untuk memperingati Hari Olahraga Nasional yang memang bertepatan pada hari Rabu (9/9).

Dalam gelaran Lomba tersebut, setidaknya diikuti oleh 700 peserta yang terdiri dari Atlet se NTB, kalangan Masyarakat KLU dan juga para pelajar yang ada di Lombok Utara sendiri.

Pantauan koran ini, para peserta terlebih dulu berkumpul di garis start yang telah ditetapkan pihak panitia yakni di Bangsal Kecamatan Pemenang, setelah bendera tanda dimulainya lomba tersebut dikibarkan, peserta langsung bergegas lari dengan dikawal mobil patroli hingga garis finish yang terletak di lapangan umum super semar tanjung Kecamatan Tanjung dengan menempuh total jarak 10 Kilometer. ‘’Total peserta kurang lebih sekitar 700 dengan atlet dari seluruh NTB sebanyak 50 orang,” ujar Ketua Panitia Lomba, H. Rubain kemarin.

Dijelaskannya, ada beberapa kategori penilaian yang dinilai oleh para juri, yakni kategori umum wanita, kategori umum pria, dan kategori umum peserta dari KLU. Terlebih kata Rubain, panitia telah menyediakan hadiah berupa trofi penghargaan, piagam, dan juga uang pembinaan yang totalnya senilai Rp 30 juta bagi pemenang lomba tersebut. ‘’Peserta dari KLU mempunyai kategori sendiri, dan total hadiahnya sudah kita siapkan senilai 30 juta, dimana juara 1 akan diganjar uang 2,5 juta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rubain mengatakan acara ini menjadi momentum untuk pembelajaran agar atlet asal KLU bisa mengetahui kelemahan dan juga kelebihan lawan untuk proses pembelajaran. Karena menurutnya, di tingkat daerah maupun nasional KLU tidak hanya bersaing dengan atlet lokal di Lombok Utara. Namun, juga bersaing dengan atletatlet berbakat dari seluruh NTB. ‘’Semoga atlet kita bisa mendapatkan pembelajaran dari acara ini untuk menjadi lebih baik,” tandasnya.

Untuk diketahui, keluar sebagai pemenang lomba tersebut didominasi oleh atlet dari luar daerah, dimana dalam kategori umum pria juara satu, dua, dan tiga dikuasai oleh atlet asal Kota Bima. Sedangkan atlet dari KLU sendiri menempati posisi ke dua belas. (ari)

“Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Wayne Rooney jadi top skor sepanjang masa Inggris. Itu adalah rekor yang saya yakin akan dipegangnya dalam waktu lama.

Sangat besar kemungkinan baginya menambah jumlah gol untuk klub dan negaranya,” tutur Charlton, seperti dikutip laman resmi United.

“Saya tak bisa memungkiri sedikit kecewa karena tak lagi jadi top skor sepanjang masa Inggris. Namun saya benar-benar senang karena tahu Rooney adalah pemegang rekor tersebut. Seorang pemain yang saya suka dan membela klub serta negara yang saya cintai.

“Saya selalu bangga bisa memegang rekor tersebut. Bermain untuk negara saya juga merupakan sebuah kehormatan dan jadi sesuatu yang amat saya banggakan,” pungkasnya seperti dikutip dari goal.com.

Austria Lolos Austria lolos ke Kejuaraan Eropa 2016 hanya untuk kedua kalinya dalam sejarah mere-

(Suara NTB/ist)

REKOR ROONEY – Wayne Rooney memperoleh penghargaan dari pelatih timnas Inggris, Roy Hodgson (kiri) setelah ia mencetak 50 gol yang menjadikannya pencetak gol terbanyak untuk Inggris sepanjang sejarah. ka, setelah berhasil mengalahkan Swedia 4-1 dalam pertandingan kualifikasi Euro 2016 di Solna, Swedia, Rabu kemarin.

Pelatih dan mantan gelandang internasional Swiss Marcel Koller mengantar tim Austria itu merebut satu tempat pada putaran final di Prancis nanti setelah penampilan pertama mereka di putaran final pada 2008 ketika saat itu lolos sebagai tuan rumah bersa-

Ketua KONI Lotim Belum Puas Selong (Suara NTB) Ketua Kominte Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengaku belum puas melihat hasil kualifikasi sejumlah cabang olahraga (Cabor) dalam ajang Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab). Para juara dalam gelaran kompetisi olahraga kali pertama tingkat kabupaten ini belum ada yang berhasil melampaui rekor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB. Hal ini diutarakan Haerul Warisin usai menyaksikan dan menyerahkan medali langsung kepada para juara dalam sejumlah mata lomba di hari Pertama Porkab Rabu (9/9) kemarin. “Saya belum puas, meski sudah ada yang juara satu tapi masih berada di bawah standar Provinsi,” ucapnya.

Dicontohkan, lomba renang dengan berbagai gaya sepanjang 50 meter. Waktu tempuh para atlet masih lebih lama ketimbang waktu yang dicatatkan para atlet Porprov.

“1,5 menit Porprov, sedangkan kita 1,7 menit maka harus dilatih terus,” ucapnya. Bahkan kepada atlet renang itu disarankan Wabup latihan di laut.

Kepada para atlet saat menyerahkan medali diminta Haerul Warisin yang juga Wakil Bupati Lotim ini agar tidak

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN MEDALI - Ketua KONI Lotim, H. Haerul Warisin menyerahkan medali kepada pemenang lomba renang yang berlangsung di kompleks Kolam Renang Gelanggang Olahraga Selaparang (GOR) Selong, Rabu kemarin. jago kandang. Atlet-atlet Lotim harus bisa bersaing tidak saja di tingkat Kabupaten. Namun juga turut diperhitungkan dalam laga di tingkat Nasional hingga internasional.

Meski demikian, melalui kegiatan Porkab I ini bisa diidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki Lotim. Porkab yang direncanakan sekali dalam dua tahun ini akan menjadi momentum membina dan mempersiapkan atlet lebih matang ke depan.

Kegiatan Porprov disampaikan telah telah membuat suasana ibu Kota Lombok Timur menjadi hidup. Pesta olahraga yang diikuti 2.150 peserta itu memberikan dampak positif bagi masyarakat Lotim.

Dari sisi atlet kita, ke depan diminta untuk meningkatkan disiplin. Prestasi yang sudah bagus harus ditingkatkan.

Menurutnya, ribuan peserta Porkab yang berlaga menunjukkan potensi yang dimiliki Gumi Selaparang ini sangat luar biasa. “Inilah yang harus kita bina biar tidak sia-sia.

Saking banyaknya potensi yang kita miliki,” paparnya.

Menyinggung kembali soal sarana dan prasarana yang dimiliki Lotim, diakui masih terbatas. Komitmen pemerintah ke depan menata fasilitas yang ada. Adanya Porkab ini setidaknya sudah mengawali penataan fasilitas olahraga. “Ini kan Porkab pertama, wajar kalau fasilias kita masih kurang,” demikian ujarnya. (rus)

ma Swiss, lapor AFP. Pemain Bayern Munich David Alaba, pemain termuda yang pernah bermain bagi Austria di usia 17 tahun pada 2009, mencetak gol dari titik penalti pada menit sembilan, sebelum pemain kelahiran Jerman Barat Martin Harnik mencetak gol internasionalnya yang ke-12 tujuh menit sebelum turun minum melalui sebuah sundulan.

Penyerang veteran Basel Marc Janko (34) memperbesar keunggulan dan memulai perayaan awal Austria dengan gol ketiga pada menit ke-79, sebelum Harnik menambah dengan gol keduanya pada malam itu saat pertandingan tersisa dua menit. Zlatan Ibrahimovic mencetak satu gol penghibur menjelang akhir pertandingan bagi tim tuan rumah Swedia. (ant/bali post)

Porkab I 2015

Sementara, Kecamatan Selong Dominasi Juara Selong (Suara NTB) Hasil sementara Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) I 2015, Rabu (9/9) kemarin, Kecamatan Selong mendominasi perolehan juara. Yakni 6 medali emas, 6 medali perak dan 5 perunggu. Perolehan medali tersebut diperoleh dari dua cabang olahraga, yakni renang dan atletik.

Hal ini dikemukakan Ketua Panitia Porkab I 2015, Juniar Affandi. Disebutkan, perolehan medali untuk tuan rumah ini masing-masing dari cabor renang dengan 4 medali emas sekaligus. Menyusul 5 medali perak dan 5 medali perunggu.

Menyusul setelah Selong, adalah Kecamatan Sakra den-

gan 2 emas, 1 Perak 0 perunggu. Kecamatan Masbagik 2 emas dan tanpa medali perak dan perunggu. Medali emas atlet dari Masbagik ini diperoleh dari Cabang Olahrag Atletik yang langsung diraih atlet putra dan putri lari 5 km.

Kecamatan Labuhan Haji sudah berhasil memborong dengan 1 emas 2 perak 2 perunggu.

Semua medali untuk Labuhan Haji ini juga masih di cabor atletik. Kecamtan sikur 1 emas saja.

Lainnya masih nihil. Kecamatan Monting Gading hanya memperoleh 1 medali perak.

Kecamatan Wanasaba dengan 2 medali perunggu, Kecamatan Sakra Barat dan Sakra Timur masing-masing dengan 1 medali perunggu. (rus)

(Suara NTB/rus)

SEMARAK - Meski dengan fasilitas seadanya, kegiatan seperti pertandingan pencak silat di Porkab Lotim tetap berlangsung semarak.

AS Terbuka

Kalahkan Venus, Serena ke Semifinal New York Petenis nomor satu dunia Serena Williams maju ke semifinal AS Terbuka setelah mengalahkan kakaknya Venus Williams 6-2, 1-6, 6-3 pada Selasa malam yang bertabur bintang.

Serena, yang sudah tiga kali menjadi juara bertahan, akan melawan petenis peringkat 43

dunia asal Italia Roberta Vinci, yang menyisihkan petenis Prancis peringkat 40 Kristina Mladenovic 6-3, 5-7, 6-4, pada semifinal Kamis kemarin.

Kakak beradik itu bertanding pada level atas sepanjang pertandingan di Stadion Arthur Ashe, yang dipenuhi 23.771 penonton, termasuk

Serena Williams

(ant/bali post)

Lomba Maraton KLU 10 K Digelar

Kapten tim Inggris itu melepaskan tembakan penalti ke sudut kiri atas gawang Swiss pada menit ke-84 dalam pertandingan di Stadion Wembley, untuk membawa tim asuhan pelatih Roy Hodgson unggul 2-0 setelah Harry Kane membuka gol, lapor AFP. Gol yang dicetak Rooney itu membuat penyerang Manchester United berusia 29 tahun itu melewati pencapaian Charlton, yang bertahan sejak Mei 1970, dan menjadikan dia sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak 50 gol.

Ucapan selamat serta sanjungan pun mengalir pada bomber berusia 29 tahun itu, tak terkecuali sang pemegang rekor terdahulu selama 45 tahun, Charlton.

Pria yang kini sudah berusia 77 tahun tersebut memang tak bisa memungkiri kesedihannya karena tak lagi jadi top skor sepanjang masa The Three Lions. Namun ia mengaku bangga karena sang suksesor rekor merupakan kapten klub yang dicintainya, Manchester United.

(Suara NTB/ist)

Gareth Bale

London Wayne Rooney memecahkan rekor pencetakan gol terbanyak Inggris yang disandang Bobby Charlton selama 45 tahun. Rooney berhasil menjaringkan gol internasionalnya yang ke-50 dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa 2016 melawan Swiss, Rabu kemarin.

para pesohor seperti calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Oprah Winfrey. “Ini momen besar bagi Venus dan saya,” kata Serena seperti dikutip AFP. “Sangat kompetitif. Kami hanya berusaha saling memberi pertandingan yang hebat.” Serena membuat 35 winner dengan 22 kesalahan sendiri dan 12 ace, yang terakhir terjadi pada match point. Sementara Venus membuat 24 winner, 15 kesalahan sendiri dan delapan ace.

Serena (33), yang berusia dua tahun lebih muda dari kakaknya, meningkatkan rekor menang-kalahnya menjadi 53-2 pada musim ini dan unggul 16-11 dalam persaingan kakak-beradik tersebut.

Serena, yang sedang mengejar rekor mahkota ketujuh AS Terbuka, sedang menuju kemenangan ke-33 secara beruntun dalam pertandingan Grand Slam dan pertandingan ke-26 beruntun dalam AS Terbuka.

Kekalahan terakhirnya di lapangan keras Flushing Meadows terjadi saat melawan Samantha Stosur pada final 2011. Venus tampaknya menjadi salah satu ancaman besar dalam sejarah permainan Serena.

“Mungkin yang paling memuaskan adalah saya masih bersemangat untuk melihat Serena punya kesempatan untuk memenangi keempat gelar besar. Saya kira itu lah bagian terbaiknya.” (ant/bali post)

Kamis, 10 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Kamis, 10 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

Dana Asuransi TKI Harus Dikelola Daerah TKI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara dan daerah. Setiap hari, bahkan setiap bulan remittance yang dikirim ke TKI melalui perbankan cukup besar ke daerah.

Belum lagi saat mereka mau berangkat bekerja menjadi TKI menuju negara tujuan harus membayar asuransi. Tujuannya, ketika terjadi apa-apa di tempat kerja, asuransi bisa diklaim atau dibayar.

Namun, asuransi yang dibayar seakan tidak berguna. Banyak TKI yang bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya saat mengalami masalah tidak menerima asuransi. Ironisnya, saat mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti penyiksaan oleh majikan atau meninggal saat bekerja, mereka tidak menerima asuransi. Malahan, keluarga TKI yang ada di tanah air harus capek mengurus asuransi dalam jangka waktu lama, barulah asuransi bisa cair.

Melihat permasalahan asuransi yang dianggap ‘’bermasalah’’ ini, pemerintah harus melakukan pembenahan. Jika selama ini, dana asuransi dikelola pemerintah pusat, maka asuransi ini harus segera diambil alih pemerintah daerah. Apalagi dalam setahun, jumlah asuransi dari daerah khususnya NTB asuransi TKI yang disetor ke pemerintah pusat tidaklah kecil. Daerah hingga kalangan legislatif tidak tahu seperti apa pengelolaan dana asuransi ini, sehingga butuh transparansi.

Saran anggota Fraksi PDIP di DPRD NTB Drs. Ruslan Turmuzi agar dana asuransi TKI dikelola daerah perlu dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah. Bayangkan, dana asuransi yang sudah dibayar TKI seakan tidak dinikmati seutuhnya oleh TKI saat ada masalah. Belum lagi, dana asuransi yang disetor ke pusat setiap tahun dari Rp 16 miliar hingga Rp 20 miliar lebih. Sebuah jumlah yang tidak sedikit dalam memberikan perhatian pada TKI yang mengalami permasalahan di negara penempatan.

Tak salah kemudian, Ruslan meminta dilakukan audit terhadap dana asuransi yang sudah dibayar TKI. Alasannya, dana asuransi ini bisa dinikmati TKI secara keseluruhan, sehingga tidak perlu harus repot-repot untuk melakukan klaim. Begitu juga saat dikelola daerah, pembayaran asuransi cepat dilakukan tanpa harus menunggu regulasi yang bertele-tele dan waktu yang sangat lama.

Inilah yang mesti dilakukan pemerintah daerah dalam membantu TKI yang sedang dihadapkan dengan persoalan di lapangan.

Namun, jika berkaca pada apa yang disampaikan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H. Zaenal, audit penggunaan asuransi TKI dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya mampu memberikan pencerahan pada banyak pihak. Dalam arti, hasil audit yang dilakukan diberikan pada daerah yang selama ini banyak mengirim TKI ke luar negeri, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya.

Sementara, selama ini meski audit sudah dilakukan OJK masih menimbulkan pertanyaan, karena pengelolaan dana asuransi dianggap tidak transparan dan tidak disampaikan ke pemerintah daerah.

Untuk itu, Pemprov NTB melalui Disnakertrans didukung DPRD NTB harus mendesak pemerintah pusat agar dana asuransi yang berasal dari NTB dikelola khusus, terpisah dari dana asuransi daerah lain. Jika ini sudah dikelola daerah, maka TKI yang menghadapi permasalahan di luar negeri dan asuransinya belum dibayar bisa dicairkan dana asuransinya dengan cepat tanpa menunggu proses pencairan yang lama seperti yang terjadi selama ini.

Meski demikian, ketika daerah dipercaya mengelola dana asuransi ini harus dilakukan oleh profesional dan bukan berdasarkan kedekatan, baik secara pribadi maupun lembaga tertentu. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Jangan Biarkan Mataram Menjadi ”Hutan Reklame” ERKEMBANGAN Kota Mataram melalui munculnya korporasi dan layanan usaha seperti Mall, Pusat Grosir dan Restoran di NTB mengakibatkan munculnya iklan media luar ruang khususnya di jalan- jalan utama di Kota Mataram. Seperti kota- kota lain di Indonesia Kota Mataram merupakan wilayah yang potensial bagi berbagai perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya.

Setiap perusahaan akan melakukan pemasaran dan promosi melalui berbagai media termasuk media luar ruang seperti billboard, videotron, umbul- umbul, spanduk, poster, neon box, painted wall maupun media lainnya yang memungkinkan untuk dijadikan media promosi.

Media luar ruang dapat dipahami sebagai media iklan yang penempatannya diluar ruang atau sering disebut reklame (Reinald Kasali, 1999). Hutan reklame adalah sebutan bagi sebuah wilayah yang dipenuhi oleh iklan- iklan luar ruang yang terpasang tanpa regulasi dan pengawasan sehingga yang tampak hanyalah iklan yang saling tumpang tindih, mengganggu ketertiban lingkungan dan mengakibatkan rusaknya tata kota.

Perda di Kota Mataram terkait reklame telah diatur sedemikian rupa. Dasar hukum dari reklame ini adalah Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 pasal 1 dan 2.

Pasal 1 mengatur tentang pajak reklame yang didefinisikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif pajak ditetapkan 25% dari biaya sewa reklame. Pajak dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Kota Mataram berdasarkan SKPD. Target pajak reklame Dinas Pendapatan Kota Mataram pada 2015 ini adalah 1,9 M. Pemasangan reklame juga harus memenuhi standar sesuai dengan Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 2 yaitu standar etik yang mengatur tentang isi, standar estetis yaitu mengatur tentang bentuk dan ukuran, standar teknis pemasangan yang harus memenuhi unsur konstruksi, standar fiskal, standar administrasi dan standar keselamatan. Keseriusan Pemerintah Kota Mataram terkait reklame ini diantaranya dengan pembatasan ijin reklame dan penolakan pengajuan ijin bagi reklame yang tidak memenuhi standar. Dari total pengajuan reklame ada 15% yang ditolak karena ketidak layakan konstruksi.

Oleh:

Siti Chotijah S.IP MA

(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram) Berbagai spaduk, billboard dan videotron dengan berbagai ukuran terpampang di jalan- jalan utama seperti Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit, Jalan AA Gede Ngurah dan utamanya Jalan Pejanggik.

Bahkan sudah dapat dipastikan disetiap ruas jalan pasti dapat ditemukan media iklan luar ruang.

Hal ini dikarenakan beriklan atau melakukan promosi terutama bagi produk- produk penunjang kebutuhan memang keharusan bagi setiap pelaku usaha, yang terpenting adalah kesadaran dari pelaku usaha untuk tetap konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku dan komitmen untuk menjaga tata ruang kota.

Hal- hal yang perlu dperhatikan adalah perijinan. Jika iklan- iklan media luar ruang ini tidak berijin maka sudah selayaknya akan ditertibkan dan dicopot bahkan diberikan sanksi bagi pemasangnya. Aturan- aturan teknis seperti ukuran media, jarak pemasangan dari tanah atau bangunan teratas dari sebuah gedung, tempat pemasangan dan estetikanya perlu diperhatikan secara serius.

Tujuannya adalah menjaga ketertiban dan keamaanan bagi masyarakat khususnya pengendara di jalan raya.

Media luar ruang ini memang dikhususkan bagi para pengguna jalan, dan pastinya akan dipasang di spot- spot yang ramai dan memiliki terpaan terhadap calon konsumen. Iklan luar ruang jika dibandingkan dengan TV Commercial maupun Print Add di media cetak memang dinilai lebih efektif dan efisien. Setaip iklan akan berlomba menjemput calon konsumennya dengan berebut memasang iklan di lokasi- lokasi paling strategis seperti perempatan atau persimpangan jalan utama dan pemberhentian traffic light.

Dalam peraturan media luar ruang, terdapat regulasi tentang bagaimana media ini dapat dipasang. Ketinggian dari tanah yang diperbolehkan untuk pemasangan ini akan berbeda di setiap kota. Sedangkan ukuran billboard sebagai contohnya tidak boleh melebihi ukuran lazim yaitu 6 meter x 4 meter baik untuk ukuran portrait (meninggi) maupun ukuran landscape. Beberapa tempat publik juga tidak diperkenankan untuk dipasang media promosi seperti institusi pendidikan, tempat ibadah serta tempat pelayanan umum seperti rumah sakit dan taman- taman

kota. Namun kini malah banyak iklan yang mendekati atau memasuki wilayah terlarang ini dengan berbagai cara.

Beberapa spot seperti tikungan tajam dan rawan kecelakaan sudah seharusnya tidak dipaksakan untuk dipasang media iklan. Ruang hijau seperti taman kota dan pohon juga dilarang untuk pemasangan iklan.

Namun hal ini kerap luput dari kontrol seiring dengan banyaknya iklan yang ditempel di berbagai pohon, banyak spanduk yang ditancapkan ditaman kota. Alat peraga lalu lintas juga sering ditempel berbagai poster dan pamflet seperti di tiang lampu traffic light dan rambu – rambu lalu lintas lainnya.

Pengguna jalan juga membutuhkan garansi keamanan dalam hal pemasangan media luar ruang ini. Berbagai kasus seperti robohnya billboard atau papan reklame jangan sampai menimpa para pengguna jalan. Hal- hal yang bersifat keamanan patut diperhatikan terutama pada musim tertentu ketika hujan dan angin dapat mengakibatkan kerusakan atau roboh.

Selain ukuran dan tempat pemasangan yang tidak boleh dilupakan adalah estetika desain dalam iklan media luar ruang.

Sebagai contoh adalah desain iklan yang tidak mencolok, tidak mengandung SARA dan terlalu menyita perhatian pengguna jalan secara berlebihan. Hal ini ditakutkan akan mengganggu konsentrasi para pengguna jalan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan. Bisa saja ketika melihat iklan yang dipasang, pengguna menjadi lalai, lengah dan tidak menguasasi medan karena terlalu memperhatikan iklan. Pemasangan neon box serta videotron juga hendaknya memperhatikan unsur pencahayaan terlebih pada malam hari.

Layar media yang terlalu menyala dan mencolok dapat mengganggu penglihatan dimalam hari dan mengalahkan sinar lampu kendaraan. Pergerakan media yang terlalu cepat juga dikhawatirkan membahayakan bagi pengendara.

Disatu sisi keberadaan iklan melalui media luar ruang ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat atau konsumen terkait barang dan jasa yang mereka butuhkan. Melalui iklan para konsumen akan mendapatkan referensi untuk memilih produk dan memberikan informa-

si- informasi khususnya bagi barang baru yang dibutuhkan.

Iklan media luar ruang ini juga mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sedikit dan mampu menunjang pembangunan daerah.

Melihat potensi positif tersebut sudah seharusnya ada kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan yang beriklan dan para agen iklan untuk bersamasama menjaga ketertiban, keamanan dengan mentaati regulasi pemasangan media iklan luar ruang.

Masyarakat dapat berperan aktif melalui kontroling dan menjadi penikmat media luar ruang yang cerdas, aman dan tetap berkonsentrasi selama berkendara.

Masyarakat dituntut untuk selektif menghadapi iklan agar tidak terlalu konsumtif dan tetap berpegang pada apa yang menjadi kebutuhan.

Hal terpenting adalah menjaga Kota Mataram agar tidak menjadi hutan reklame terlebih pada masa- masa prime time iklan seperti promo akhir tahun dan event- event seperti pilkada. Untuk itulah diperlukan pengawasan yang serius, kesadaran dari para pengiklan dan kontrol dari yang berwenang. Dan yang terpenting adalah menjaga Kota Mataram tetap tertib, indah dan jauh dari kesan hutan reklame.

Ribuan ton gabah NTB dikirim ke Jawa Antisipasi stok beras di NTB

*** Incaran investor, NTB tak tolerir penjualan pulau Pensertifikatan pulau juga harus ditelisik

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 10 September 2015

AMAN Harus Antisipasi Kejutan Dari Hal. 1 Ahyar Fadli menegaskan bahwa saat ini di atas kertas AMAN memang memegang kendali. Kans mereka untuk memenangkan Pilkada pun sulit dibantah. Namun, menurutnya, sikap pemilih di Kota Mataram bisa saja membuat situasi berbalik dan menghadirkan kejutan dan keajaiban.

“Kemungkinan ada kejutan mungkin saja terjadi sekarang.

Karena masyarakat kita sekarang ini saya pikir sudah rasional. Tentu ada juga sebagian masyarakat yang menginginkan pemimpin yang fresh, muda dan sebagainya,” ujar Ahyar Fadli.

Ia menilai, situasi politik di Kota Mataram yang sempat diliputi tarik ulur kepentingan antaraktor-aktor politik di dalamnya bisa saja memengaruhi psikologi politik para pemilih Kota Mataram.

“Sudah berkali-kali putus nyambung, turun-naik, sehingga dinamika politik Kota Mataram menjadi labil saat ini,” ujarnya. Dalam dinamika politik yang labil itu, pengambilan keputusan oleh pemilih bisa saja menjadi sangat berbeda.

Tak bisa dipungkiri bahwa pertarungan dua pasangan calon ini memang melahirkan konfigurasi yang cukup janggal. Dimana Ahyar dan Mohan selaku pasangan calon malah secara resmi menggunakan parpol yang dipimpinnya untuk mendukung pesaingnya sendiri. Hal ini diakui Ahyar bisa saja memunculkan persepsi negatif dari kalangan pemilih.

“Namun, terlepas dari pandangan-pandangan negatif itu. Melihat modal finansial yang telah dikeluarkan, saya kira mereka (SAHAJA) akan serius mensosialisasikan diri.”

Selain itu, Ahyar Fadli menilai, sangat mungkin para aktor politik yang berseberangan sikap dengan AMAN akan berbalik arah mendukung SAHAJA. “Itu kan sangat mungkin. Sehingga AMAN ini jangan terlalu pede juga. Karena kemungkinan ada kejutan sangat mungkin di dunia politik. Harus diantisipasi,” tandasnya.

Ia menambahkan, fenomena Pilkada Kota Mataram dan proses pencalonan di Pilkada 2015 di NTB ini melahirkan catatan khusus. Dimana keputusan parpol dalam penentuan calon pemimpin daerah yang diusung masih ditentukan oleh segelintir elite politik mereka.

Ia menilai, tarik ulur dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram tak terlepas dari peran sentral elite-elite partai politik di Kota Mataram. Di daerah lain, menurutnya proses pengambilan keputusan menyangkut arah dukungan pun masih setali tiga uang.

“Artinya tergantung dari kepentingan-kepentingan elite politiknya dan sebagainya. Kan ndak ada yang ideologi betul parpol sekarang ini. Tergantung kepentingan elite-elite politiknya,” pungkas Ahyar Fadli. (aan)

Kecil, Peluang Hujan Buatan Bulan September Dari Hal. 1 Dimana, mulai Oktober sudah mulai turun hujan meskipun intensitasnya masih relatif kecil.

Meskipun pada bulan Oktober dan November sudah mulai turun hujan, katanya, namun masih defisit. Artinya, air hujan yang turun masih belum mampu untuk membantu mengatasi kekeringan karena langsung diserap ke dalam tanah. Dayantolis mengatakan, hujan buatan yang diusulkan Pemprov NTB ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membantu mengamankan tanaman pangan khususnya padi yang mencapai 62 ribu hektar.

Ia kembali menegaskan, jika hujan buatan dilaksanakan pada September ini maka peluangnya sangat kecil. “Kondisi atmosfer tidak mendukung, tidak ada massa uap air yang dibentuk jadi awan. Jadi kalaupun ditaburi garam, kalau uap air tak ada, apa yang bisa jadi hujan,”tandasnya.

Pantaun BMKG, kata Dayantolis, jumlah hari tanpa hujan mulai dari Bima sampai Sumbawa sudah 131 hari. Artinya, selama empat bulan lebih, daerah tersebut belum turun hujan. Sementara, untuk Pulau Lombok hari tanpa hujan sudah terputus, kalaupun intensitas hujan belum banyak.

Diketahui, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengajukan permohonan bantuan hujan buatan ke

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengamankan kondisi tanaman pangan baik padi, jagung dan kedelai dari ancman gagal panen.

Surat Gubernur dengan Nomor 520/250/Distan TPH tertanggal ditandatangani pada 26 Agustus ditujukan kepada Kepala BNPB dengan tembusan Menteri Pertanian dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta.

Dalam surat itu, gubernur memaparkan, dampak perubahan iklim yang memicu kekeringan di Indonesia seluas 110.000 hektar. Sementara kondisi kekeringan di NTB dipaparkan, sampai dengan periode 18 Agustus 2015 seluas 5.108,30 hektar. Dengan rincian, kekeringan ringan 1.220,30 hektar, sedang 1.845 hektar, berat 1.167 hektar serta puso atau gagal panen 876 hektar.

Kabupaten dengan tingkat kekeringan terluas di NTB yakni Sumbawa Barat, Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Barat dan Lombok Tengah yang merupakan sentra produksi padi.

Kondisi pertanaman lahan sawah di NTB yang harus diamankan sampai Agustus 2015 adalah 114.483 hektar. Dengan rincian, tanaman padi 62.341 hektar, jagung 18.773 hektar dan kedelai 33.369 hektar. (nas)

Jangan Banyak Alasan Dari Hal. 1 Dr. M. Jasman Panjaitan, SH, M.Hum. Menurutnya, jangan sampai sederet alasan itu mempengaruhi produktivitas kerja.

Dalam pertemuannya dengan Kajati NTB, Martono, SH, MH, berikut Kajari se NTB, Rabu (9/9) kemarin, dia menekankan kinerja berbasis skala prioritas. Dalam penanganan kasus korupsi misalnya. Disarankan tidak kejar kuantitas, tapi kualitas. Selama ini dilihatnya Kajari hanya menggugurkan kewajiban menuntaskan tiga perkara atau lebih dalam satu tahun.

Sehingga yang terlihat hanya kuantitas, namun dari segi kualitas kasusnya rendah karena kerugian negara kecil. ‘’Penyidikan itu jangan mengejar kuantitas, itu saya sampaikan tadi. Tapi kualitas.

Perkara yang disidik itu nilai kerugian besar lah, melibatkan orang-orang tertentu. Kalau kerugian Rp 20 juta misalnya, nanti lah itu,’’ tegasnya.

Jasman meminta Kejari menggunakan skala prioritas.

Jika kasus yang diselidiki enam perkara, harus dipilah.

Jangan sampai memaksakan diri. Apalagi budget anggaran penyidikan diketahuinya hanya tiga perkara.

“Sebab akan jadi pertanyaan saya nanti ketika anggarannya untuk tiga perkara. Tapi yang ditangani enam perkara. Dari mana anggaran yang tiga (perkara) itu?,” tanyanya.

Jangan dijadikan alasan demi memenuhi jumlah perkara, kemudian anggaran diminta dari pihak lain yang bisa

mengancam independensi penyidik. “Jadi tolong tangani perkara - perkara yang menonjol saja,” tegas pria yang namanya masuk diantara pendaftar calon pimpinan KPK ini.

Dalam pertemuan itu, dia mengaku mendapat banyak keluhan. Ada Kajari mengeluhkan kurangnya jumlah personel, baik di tata usaha, penyidik Pidsus maupun Datun. Ini juga jadi perhatiannya. Tapi tidak kemudian dijadikan alasan malas atau turun produktivitas kerja. Dalam hal penanganan korupsi, didengarnya juga dari Bima dan Dompu, yang harus berangkat ke Kota Mataram untuk sidang.

Di bagian lain, locus perkara Datun di daerah, tapi sidangnya di Mataram, ini juga butuh anggaran. ‘’Tapi apa boleh buat, itu risiko, harus dilaksanakan,’’ katanya.

Dia juga berpesan untuk intelijen. Jika Pidsus mulai usut kasus, intelijen harus bekerja, mencari data - data aset koruptor. “Itu namanya asset rising,” sebut dia. Perlu juga intel memantau personel jaksa yang nakal, jangan sampai lebih awal ditangkap polisi jika terlibat kasus narkotika. Selain menyampaikan permintaan Kajagung HM Prasetyo agar menjaga kekompakan, juga mendorong Kajati dan Aspidsus dalam penanganan kasus korupsi tanpa mengada - ada. ‘’Jangan sampai ada kriminalisasi,’’ pesannya. (ars)

Halaman 15

Diaudit OJK, Pemprov Setuju Dana Asuransi TKI Ditarik ke Daerah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyetujui usulan DPRD NTB yang mendesak dana asuransi TKI yang selama ini dikelola pusat untuk ditarik atau diambilalih daerah. Jumlah potensi dana asuransi TKI NTB tiap tahun antara Rp 16 – 20 miliar dengan asumsi jumlah TKI yang ditempatkan ke luar negeri mencapai 40-50 ribu orang setahun.

Sementara itu, mengenai desakan Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB yang meminta dilakukan audit terhadap dana asuransi TKI tersebut,

Pemprov mengatakan pada dasarnya perusahaan yang mengelola dana asuransi itu telah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPK tiap tahun.

“Perusahaan asuransi TKI itu bentuknya konsorsium. Itu kebijakan pusat. Soal pengelolaan dana asuransi TKI itu pusat punya kewenangan. Memang kalau bisa kita geret akan snagat bagus. Nanti makanya bagaimana daerah berkoordinasi dengan Kementerian (Tenaga Kerja),” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, H.

Zaenal, B.Sc dikonfirmasi Rabu (9/9) siang kemarin.

Zaenal mengatakan, pengelolaan dana asuransi TKI yang nilainya mencapai belasan miliar per tahun itu bisa saja diambilalih daerah. Tergantung dari komitmen pemerintah daerah mengenai hal tersebut. “Bisa saja kita geret ke daerah tergantung komitmen daerah untuk mengambil alih. Kalau 40 ribu TKI tiap tahun dengan asuransi Rp 400 ribu perorang, berarti Rp 16 miliar per tahun,”terangnya.

Dari jumlah dana asuransi yang terkumpul sebesar itu, kata

Zaenal, tak kurang dari Rp 4 miliar yang diklaim. Uang asuransi TKI yang terkumpul belasan miliar itu selama langsung ke Jakarta. Artinya, jika dana suransi TKI ini bisa dikelola oleh daerah maka manfaatnya akan lebih besar bagi daerah.

Mengenai desakan audit dana asuransi itu, Zaenal mengatakan sepengetahuannya selama ini diaudit oleh OJK. Menurutnya, OJK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit terhadap lembaga asuransi, bukan pemerintah daerah.

“Itu ada auditnya tiap tahun.

Justru sejak tahun 2011-2013 itu kan cuma satu perusahaan asuransi itu. Makanya, hasil audit dari OJK dan BPK, direkomendasikan untuk dicabut izinnya dan dibentuklah konsorsium tiga perusahaan asuransi TKI,” tuturnya.

Dikatakan, pascaadanya konsorsium asuransi TKI mulai Agustus 2013, penyelesaian klaim asuransi TKI paling lama dua minggu. Konsorsium asuransi TKI itu, lanjutnya, masing-masing mempunyai kantor cabang di NTB untuk mempermudah dalam pengurusan klaim. (nas)

Pungutan Dinilai Tidak Wajar Masyarakat Jadi Korban, NTB Lahan Subur Penyebaran Dewan akan Klarifikasi Koordinator PNPM Paham Radikal Mataram (Suara NTB) Direktur Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Kurdi mengungkapkan berdasarkan hasil interogasi dan analisa yang dilakukan kepolisian, masyarakat NTB hanya menjadi korban penyebaran paham radikal.

Para pelaku teroris menganggap daerah ini sebagai lahan yang subur untuk menyebarkan paham ekstrim tersebut.

“Ini hasil daripada interogasi, dari data yang kita dapat, kita analisa. Mereka menganggap NTB ini potensial untuk dididik menjadi pelakupelaku teroris, pengikutpegikut aliran mereka (teroris), itu lahannya hijau,” katanya ketika dikonfirmasi disela-sela menghadiri acara workshop optimalisasi pemanfaatan sosial media untuk toleransi dan penanggulangan terorisme di Mataram, Rabu (9/9) siang kemarin.

Karena daerah ini dianggap hijau atau subur untuk penyebaran paham-paham radikal, Kurdi mengatakan perlu upaya antisipasi dan penanggulangan oleh semua pihak. Menurutnya, perlu upaya deradikalisasi dan langkah-langkah lainnya.

“Dari pelaku teror yang berhasil kita ungkap, yang notabenenya masyarakat NTB, ini kan korban dari paham teror yang dibawa oleh pendatang (dari luar daerah). Sehingga mereka (korban) dengan keil-

muan agama yang terbatas, mereka ikut saja,”terangnya.

Kurdi mencontohkan, masyarakat mudah terpancing paham radikal yang mengajak berbuat jihad. Ada teroris yang mengajak berbuat jihad dengan mencuri motor orang lain. Kemudian barang hasil curian tersebut digunakan untuk kegiatan teror. Padahal, katanya, mencuri motor orang lain dalam agama adalah dosa besar.

“Ini kan tak bisa ditelaah secara nalar yang sehat, dengan kemampuan agama yang cukup sehingga ikut. Sehingga inilah yang perlu uluran tangan kita, saudara kita. Ada peta seperti itu, yang harus kita sadari dan kita cegah,” jelasnya.

Kepolisian, lanjut Kurdi, sejak beberapa tahun terakhir terus bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya terorisme. Masyarakat harus menyadari bahwa paham radikalisme itu mengajak orang untuk berbuat anarkis, pemaksaan kehendak dan mengadu domba masyarakat.

“NTB ini masyarakatnya agamis. Karena mereka (teroris) masuk melalui pintu agama akan leluasa. Sehingga harus bersinergi antara ulama dengan pemerintah. Tentunya ini akan jadi filter agar masyarakat tak terpengaruh,” tandasnya. (nas)

Akbar Tanjung Ingatkan Pemuda Persiapkan Diri Hadapi Ekonomi Global Dompu (Suara NTB) Generasi muda dituntut mempersiapkan diri dalam menghadapi ekonomi global.

Karena generasi muda kini akan menjadi pemimpin di masa depan. Melemahnya nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi nasional menunjukan adanya keterkaitan perkembangan ekonomi antar Negara.

Hal itu disampaikan Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Akbar Tanjung usai memberi materi dalam latihan kepemimpinan (LK) Nasional HMI di Dompu, Rabu (9/ 9) kemarin. Dikatakan Akbar Tanjung, perkembangan ekonomi nasional dengan menurunnya pertumbuhan dan tertekannya nilai tukar rupiah merupakan gejala globat akibat dari perkembangan ekonomi yang saling terkait dari datu Negara ke Negara yang lain, sehingga Indonesia terkena dampaknya.

Generasi muda, lanjut Akbar Tanjung, harus mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi ekonomi dunia.

Apalagi generasi muda akan menjadi tonggak sejarah dan pemimpin di masa mendatang, sehingga situasi seperti saat ini akan dihadapi. “Kepada generasi muda, diharapkan untuk mempersiapkan diri.

Perkembangan ekonomi dunia ini, satu sama lain saling terkait. Karena bukan tidak mungkin, pada saatnya mereka akan menghadapi situasi seperti ini saat memimpin,” pesan Akbar Tanjung.

Selain meningkatkan ketrampilan dan kemampuan, generasi muda juga dituntut memiliki sensitifitas terhadap perkembangan di sekitarnya. Dengan demikian dapat diantisipasi, sehingga tidak terjerembab pada keterpurukan. (ula)

Mataram (Suara NTB) Kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram menyesalkan adanya pungutan kepada sejumlah warga pada Program Penataan Lingkungan Berbasis (PPLBK) di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur. Tidak ada program pemerintah yang membenani masyarakat. Rencananya, koordinator kota PNPM Kota Mataram akan dipanggil untuk mengklarifikasi program tersebut.

Anggaran PNPM kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., tidak masuk di APBD Kota, melainkan dana pemerintah pusat dan dikelola oleh PNPM. Tidak seharusnya lanjutnya, program pemerintah memberatkan masyarakat, apalagi anggaran rabat jalan dan drainase itu

“Termasuk pejabat yang melegalkan terlibat, memfasilitasi dan lain sebagainya,” ucapnya.

Amin mengatakan, maraknya dugaan penjualan pulau lantaran NTB saat ini telah menjadi incaran investor. Pulau-puau kecil yang indah dan cantik sangat potensial dikembangkan menjadi destinasi wisata.

“Makanya pulau-pulau

kecil itu menjadi primadona.

Sehingga tak semudah itu dia jual. Apalagi kita daerah kepulauan, pasti ada banyak pulau kecil dan terluar yang harus kita monitor. Untuk itu perlu diinventarisir kembali pulau-pulau kecil kita,” tandasnya.

Dala situs jual beli online, Gili Poh diklaim sebagai tanah pribadi dan memiliki sertifikat hak milik. Penjualan pu-

Mataram (Suara NTB) Sebagai pengendara sopir angkutan kota (angkot) sebagian masyarakat menganggap pekerjaan kasar. Tapi siapa sangka, dua sopir yakni H. Sukanah dan Eko mewakili NTB ke tingkat nasional sebagai sopir teladan.

Penunjukan kedua sopir itu tidak mudah. Dari 50 pengemudi di Kota Mataram, satu persatu harus diseleksi tentang pemahaman rambu rambu lalu lintas serta keteladaannya dalam mengendarai kendaaraan. Ditambah harus bersaing dengan sopir dari kabupaten/kota di NTB. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Sekda Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infor-

Hanya saja menurut Tony, tersangka NS belum bisa diserahkan ke Kejati, karena kondisinya masih sakit. Tapi sampai dengan masuk September , jangankan tersangka, berkas kasus ini pun tak sampai ke Kasi Penuntutan Kejati NTB, Hendry Antoro, SH, MH. Jika tim Jamwas mengecek langsung kasus ini, lanjut Jasman, bisa saja ditemukan ada pelanggaran SOP (Standard Operating Procedure). Karena kasus yang terlalu lama ditangani, berpotensi ada masalah dalam penanganan di tingkat penyidikan. ‘’Salah satu pelanggaran SOP itu, contohnya, soal jangka waktu. Kalau penyidikan

kasusnya di Kejaksaan Agung, ada apa di Kejagung? Jangan sampai ada pelanggaran SOP seperti itu,’’ tegas dia.

Bagian dari tugasnya sebagai pengawas, harus menjamin tidak ada lagi kasus terkatung katung, apalagi sampai ulang tahun beberapa kali, termasuk kasus gedung induk BIL tersebut.

Dalam kasus ini sebenarnya ada dua tersangka ditetapkan. Namun salah satunya sudah meninggal, selaku pimpinan proyek bernilai Rp 829 miliar itu. Sehingga yang dilimpahkan Kejaksaan Agung hanya untuk tersangka NS, rekanan pelaksana proyek. Kuat dugaan ada terjadi tindak pidana korupsi pada kasus ini, karena dalam

matika (Dishubkominfo) Drs. H. Khalid didamping Kabid Opdal dan Rekayasa Jalan, Mahfuddin Nur menjelaskan, proses pemilihan kedua sopir itu tidak semudah dibayangkan. Pasalnya, dari sekian ratus sopir di Mataram harus diseleksi lima orang. Menjadi kriteria sebutnya, integritas dan keteladanan selama menjadi sopir. “Penilaiannya bertahap dari 50 kita seleksi jadi lima dan dua orang. Dan di provinsi juga harus bersaing dengan kabupaten/kota lainnya,” terangnya, Rabu (9/9).

Kali ini kata Khalid, kedua sopir tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk membawa nama baik Kota Mataram dan NTB umumnya, sehingga diharapkan bisa menoreh prestasi. “Sekarang kan

ndak bawa mobil, tapi bawa nama Kota Mataram. Jadi kita harap pulangnya bawa nama baik Kota Mataram,” harapnya.

Bukan kali ini saja akunya, tahun lalu juga mengirim sopir teladan, sehingga bisa memberikan motivasi bagi pengemudi angkot lainnya.

Harapan sama disampaikan, Sekda Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said. Ditunjuknya kedua sopir teladan itu diharapkan memberikan yang terbaik bagi pemerintah.

Dilihat bukan kapasitas sebagai sopir, melainkan keteladan dan wawasan luas sehingga terpilih menjadi sopir teladan. Menurut Sekda, ini bisa memotivasi bagi sopir lainnya sehingga mengikuti jejak ke dua rekannya. (cem)

Belum Ada Pejabat Definitif

Eksekusi Anggaran Biro Humas dan Protokoler Terhambat Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, Pemprov NTB belum mengisi kekosongan pejabat baik eselon II, III dan IV pada Biro Humas dan Protokoler Setda NTB. Akibatnya, eksekusi anggaran menjadi terhambat alias tak bisa dicairkan karena belum ada pejabat yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan anggaran.

“Untuk sementara tetap menginduk kepada Biro Umum, karena sama-sama

lau itu sudah terdaftar sejak dua bulan lalu dan dijual dengan harga Rp 13 miliar dengan luas tanah 4 hektar termasuk tanah yang berpasir. Dari luas tanah seluas 4 hektar itu, menurut postingan tersebut, seluas 1,79 hektar yang bisa ditanami. Dalam situs jual beli tersebut, dipampang beberapa foto gili yang terletak di Pelangan, Sekotong, Lobar ini. (nas)

Jamwas Terkejut Kasus BIL Macet Tiga Tahun Dari Hal. 1

kemungkinan pihaknya akan mengecek program itu dan mengklarifikasi koordinator PNPM. Diberitakan sebelumnya, warga sempat mempertanyakan pungutan oleh kelompok swadaya masyarakat. Dana dikeluarkan variatif, mulai dari Rp 100 - 300 ribu, padahal pengerjaan rabat jalan dan drainase itu anggaran mencapai Rp 1 miliar.

Jika warga tidak mengeluarkan, penataan lingkungan itu diancam akan dialihkan ke lingkungan lain.

Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra mengatakan pungutan itu atas kesepakatan kelompok. Karena program swadaya itu hajatnya gotong royong, sehingga masyarakat diminta bahu membahu mengerjakan proyek tersebut. (cem)

Dua Sopir Bemo Teladan Wakili NTB Tingkat Nasional

Incaran Investor, NTB Tak Tolerir Penjualan Pulau Dari Hal. 1

mencapai Rp 1 miliar.

Ia mempertanyakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana (juklak - juknis) serta nomenklatur berapa persen dikeluarkan masyarakat dan pemerintah. “Kita akan tanyakan darimana aturan pungutan itu. Nomenklatur dan juklak juknis harus jelas,” terangnya, Selasa (8/9).

Kalau ada kesepakatan dari masyarakat, Wiska tidak mempersoalkan bahkan Dewan mengapresiasi. Namun harus diperjelas dan wajar warga mempertanyakan. “Ya wajar - wajar saja masyarakat nanya ini untuk apa. Jika itu inisiatif warga, kami angkat topi,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, akan mendiskusikan dengan anggota komisi III lainnya. Tidak menutup

hitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ahli konstruksi menyimpulkan, kerugian negara pada proyek ini mencapai Rp 45.191.259.431.

Ketika itu, komponen yang diperiksa oleh tim penyidik gabungan adalah gedung utama yang menjadi lokasi check in penumpang, aula, ruang tunggu, dari lantai sampai atap gedung. Selain itu, komponen pendukung gedung BIL seperti Very Important Person (VIP), Taxy Way juga menjadi bagian yang diusut tim Jampidsus. Di luar itu, beberapa waktu lalu tim Kejaksaan Agung juga sempat melibatkan ahli dari Universitas Mataram untuk cek fisik. (ars)

juga Biro Umum juga belum didefenitifkan. Jelas dari sisi itu, kita juga masih terus komunikasi bagaimana cara administrasi keuangan. Apakah dimungkinkan apa tidak tetap berjalan,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si ketika dikonfirmasi Rabu (9/ 9) siang kemarin.

Fathul membantah saat ini terjadi kevakuman pada Biro Humas dan Protokler. Dikatakan, meskipun belum ada pejabat yang defenitif namun kegiatan rutin pada Bagian Humas dan Protokol tetap berjalan dengan sumber daya yang ada.

Dijelaskan, dengan bergabungnya bagian perlengkapan pada Biro Umum ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka otomatis nomenklatur yang lama di Biro Umum sudah tak berlaku. “Artinya Biro Umum juga perlu ada pelantikan pejabat, Biro Umum kan baru strukturnya.

Termasuk juga Rumah Sakit Rujukan Provinsi NTB di Pulau Sumbawa. Harus dilakukan pelantikan pejabat

baru,”terangnya.

Fathul menambahkan, untuk sementara Biro Humas dan Protokol tak bisa mengeluarkan atau mengeksekusi anggaran. Karena belum ada pejabat yang memiliki otoritas mengeluarkan anggaran.

“Kalau ada Plt Kepala Biro Humas dan Protokoler dimungkinkan bisa penggunaan anggaran. Jadi, struktur itu harus diisi dulu, atau menunggu proses pansel (Panitia Seleksi),”jelasnya.

Pascaberubahnya nomenklatur Bagian Humas dan Protokol menjadi Biro, nomenklatur juga ikut berubah. Misalnya, TU pimpinan baik gubernur, wakil gubernur dan Sekda saat ini berada di Biro Humas dan Protokol. Begitu juga, biaya perjalanan dinas pimpinan, asisten dan Staf Ahli Gubernur berada di bawah Biro Humas dan Protokol.

“Organisasi tetap berjalan pada bagian Humas dan Protokol dengan menggunakan sumber daya yang ada. Cuma memang terjadi kendala eksekusi anggaran akibat perubahan ini,”pungkasnya. (nas)

’’Support’’ Tugas Suami Dari Hal. 1 Didampingi sejumlah pengurus Bhayangkari lainnya, Anna Umar Septono menyebut tugas utama suami mengabdi pada negara dan institusi Polri cukup berat.

Keadaan ini harus dimaklumi dan dipahami oleh ibuibu Bhayangkari dengan memposisikan diri sebagai istri yang selalu mendoakan terbaik untuk tugas suami.

“Harapan saya selaku Ketua Daerah Bhayangkari, khususnya kepada anggota.

Agar tetap support tugas suami masing-masing,” kata istri

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs.Umar Septono, SH, MH ini.

Dia dan pengurus lainnya juga memahami, beban saat mengemban tugas tidak ringan. Sehingga, sekali lagi disarankannya, tidak boleh ada prasangka buruk atau negatif yang justru mengganggu konsentrasi tugas. “Yang utama, kita tetap lebih tingkatkan ketakwaaan, dengan cara masingmasing. Selalu mendoakan suami untuk kesehatan keselamatan dan keberhasilan menjalankan tugas. Bentengi juga anak-anak dan keluarga, agar terhindar dari pengaruh negatif,” paparnya. (ars)

Kamis, 10 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kali Ini Rizal Ramli Kritisi Rencana Pertamina Bangun ’’Storage’’ Minyak

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengkritisi rencana PT Pertamina (Persero) untuk membangun fasilitas penyimpanan atau storage minyak.

Rencana tersebut, termasuk pembangunan kilang minyak, dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (8/9), yang juga dihadiri Rizal Ramli.

“Kami laporkan, kemarin ada rapat bersama Presiden dan menteri-menteri. Lalu ada keinginan untuk Pertamina untuk membangun

Rizal Ramli

storage supaya stok operasional naik dari 18 hari ke satu bulan,” katanya dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Rabu (9/9).

Rizal melanjutkan, ternyata pembangunan tempat penyimpanan minyak itu diprediksi memerlukan biaya 2,4 miliar dolar AS. Namun, kata dia, Pesiden dan para menteri memutuskan, proyek tersebut bukan

prioritas lantaran pasokan minyak yang setengahnya diimpor itu tidak seharusnya memberatkan keuangan perseroan.

“Kita membeli setengah juta barel minyak mentah setiap hari, membeli setengah juta finished oil setiap hari, ngapain kita bikin storage? Siapa yang jual barang ke Indonesia, mereka yang (harus) bikin storage-

nya,” katanya.

Rizal mengusulkan, agar pembangunan tempat penyimpanan minyak bisa dilakukan oleh pihak yang mengimpor minyak ke Indonesia. “Atau diatur supaya kita cuma bayar biaya aksesnya,” katanya.

Menurut dia, dengan demikian, pengeluaran Pertamina bisa dihemat 2,4 miliar dolar AS. Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (8/9), kepala negara mengarahkan

agar hingga tahun depan segera disiapkan pembangunan kilang dan tempat penyimpanan minyak.

Persiapan pembangunan kilang dan tempat penyimpanan minyak itu dilakukan agar pemerintah sudah memiliki fasilitas yang memadai pada 2018.

Kementerian ESDM sendiri menyatakan peraturan presiden (Perpres) terkait kilang minyak akan segera diterbitkan untuk mempercepat dan terintegrasi kilang nasional.

Rencananya kementerian yang dipimpin Sudirman Said itu akan merevitalisasi empat kilang agar bisa kapasitasnya bisa meningkat dari 1,5 juta barel per hari dari 850 ribu barel per hari serta membangun dua kilang minyak baru berkapasitas masing-masing 300 ribu barel per hari.

Sebelumnya, Rizal Ramli juga mengkritisi rencana Garuda yang akan membeli banyak pesawat serta program listrik 35.000 MW. (ant/Bali Post)

Budi Waseso Janji Miskinkan Penyelundup Narkoba Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso berjanji akan memiskinkan penyelundup narkoba di Indonesia dengan menerapkan undangundang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Tidak hanya dimiskinkan bila perlu dihukum mati,” kata Budi Waseso di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (9/9).

Pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan peredaran dan penyelundupan narkoba merupakan tindak kejahatan luar biasa yang harus ditangani antarlembaga penegak hukum.

Buwas menuturkan narkoba sebagai “pembunuh” generasi anak muda bangsa sehingga aparat penegak hukum harus proaktif memberantas barang

(ant/Bali Post)

Budi Waseso haram itu.

Salah satu cara untuk memiskinkan bandar narkoba, jenderal polisi bintang tiga itu akan

menjerat tersangka dengan TPPU. Petugas pernah menerapkan UU tentang TPPU terhadap bandar narkoba “kelas kakap” Freddy Budiman yang memproduksi narkoba pada salah satu lembaga pemasyarakatan.

Saat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Buwas menyatakan pihaknya telah berupaya memberikan ancaman hukuman terberat terhadap bandar narkoba.

“Kita sudah banyak lakukan upaya agar tidak diberikan pengampunan,” tegas Buwas.

Bahkan Buwas sesumbar menenggelamkan kapal ilegal pengangkut narkoba bersama pelaku penyelundupan yang memasuki perairan Indonesia. (ant/Bali Post)

Pemerintah akan Bangun Sarana Transportasi Massal di Sulawesi dan Papua

(ant/Bali Post)

Joko Widodo

Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan sarana transportasi massal tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa tapi juga akan meliputi wilayah Sulawesi dan Papua.

“Akhir bulan ini akan dimulai pembangunan kereta api di Sulawesi karena sebetulnya akan dimulai Agustus, tapi saya mau dikerjakan dulu minimal lima sampai tujuh kilometer baru saya groundbreaking,” katanya saat peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur kereta api ringan (Light Rail Transit/ LRT) di Depan Kantor Jasa Marga Jakarta Timur, Rabu (9/9).

“Kereta api di Papua masih

dalam proses feasibility study, akhir Desember FS selesai sehingga tahun depan kita mulai,” katanya.

Dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi akan dilakukan di seluruh wilayah secara bertahap, bukan hanya di wilayah Pulau Jawa.

Presiden juga meminta semua pihak yang terlibat bekerja serius melaksanakan proyekproyek pembangunan infrastruktur tersebut.

“Semua pihak harus samasama menyukseskan pembangunan infrastruktur ini, semua proyek yang berkaitan dengan transportasi massal jangan ditunda lagi dimulai segera dan diselesaikan,” katanya. (ant/Bali Post)

Kesehatan

Waspadai Bila Nyeri Tak Kunjung Sembuh AHLI kesehatan mengingatkan, saat nyeri masih menyerang sekalipun telah mengonsumsi obat pereda nyeri, maka waspadailah ada yang salah dengan fungsi organ di tubuh.

“Pemberikan obat khususnya anti nyeri memiliki tujuan tak hanya menghilangkan nyeri, tetapi juga menghilangkan sebab nyeri. Bila nyeri tidak kunjung sembuh, berarti ada yang salah di tubuh,” ujar spesialis anastesi, dr. Dwi Pantja Wibowo, SpAn KIC-KMN, di Jakarta.

Dia mencontohkan, nyeri di bagian perut kanan bawah yang tak kunjung sembuh sekalipun telah mengonsumsi obat anti nyeri, ternyata bisa menjadi pertanda masalah di usus buntu.

“Di satu sisi, nyeri sebagai pemberi tanda untuk menghindar atau tanda penyakit. Misalnya, sakit di perut kanan bawah, karena sakitnya ketahuan

ada radang namanya usus buntu,” kata dia.

Oleh karena itu, Pantja menyarankan kita tak mengabaikan nyeri yang terus berkepanjangan. “Kalau nyeri dibiarkan berkepanjangan bisa menyebabkan gangguan lain misalnya psikologis jadi tergganggu, tidak bisa tidur, dan lainnya.

Sebaiknya segera tangani, jangan biarkan berkepanjangan. Konsultasikan segera,” tutur Pantja.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, spesialis saraf, dr. Rocksy Fransiska V. S, SpS (K), mencontohkan, konsumsi obat pereda nyeri kepala misalnya. “Kalau kita beli obat misalnya 10 butir, biasanya untuk lima hari. Kalau melebihi hari itu masih nyeri juga, berarti ada bahaya (di bagian tubuh tertentu). Itu waktunya konsultasi,” kata dia. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KESAKSIAN SITI FADILAH SUPARI - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Mulya A Hasjmi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (9/9). Dokter ahli jantung yang juga berstatus tersangka tersebut bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanganan wabah flu burung pada 2006 dengan terdakwa Mulya A Hasjmi yang merupakan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

Siti Fadilah Mengaku Tak Tahu Pengadaan Alkes Terkait Flu Burung Jakarta (Suara NTB) Siti Fadilah Supari mengaku tidak tahu menahu mengenai pelaksanaan proyek pengadaan peralatan kesehatan untuk penanganan wabah flu burung tahun 2006, saat dia masih menjabat sebagai menteri kesehatan.

“Saya tidak tahu, saya tidak lihat. Itu teknis sehingga Pak Sekjen (Sjafii Ahmad) sudah akan tahu,” kata Siti Fadilah saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (9/9).

“Proyek itu bergulir sendiri, menteri tidak tahu-menahu, menteri tidak bisa memonitor sampai di mana, proyek sampai ratusan Pak, jadi pengawasannya ya kalau tidak bisa dipecat itu saja,” katanya saat bersaksi dalam sidang perkara terdakwa Mulya A Hasjmy, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan

Medik Departemen Kesehatan.

Dia juga mengaku tidak mendapat laporan mengenai pengadaan alat kesehatan tersebut.

“Enggak lah, tidak ada keharusan” kata Siti menjawab pertanyaan jaksa mengenai pelaporan pengadaan alat kesehatan tersebut.

Siti mengatakan pelaksanaan proyek tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa ada Kejadian Luar Biasa (KLB) infeksi virus flu burung pada 2005 sehingga dibolehkan melakukan penunjukkan langsung untuk proyek yang nilainya di bawah Rp50 miliar.

“Flu burung adalah new emerging disease, virus belum pernah ada tapi tiba-tiba menyebar, menurut saya itu KLB,” tambah dia.

Siti juga membantah bahwa suaminya Muhammad

Supari menerima uang 13 ribu dolar AS atau Rp118,365 juta dari Ary Gunawan selaku petinggi PT Indofrarma Global Medika.

“Saya kaget, karena dia (Ary Gunawan) mengikut rombongan suami. Suami saya antik, dia tidak mau ikut mobil saya, kalau saya menginap di KBRI dia (menginap) di hotel. Dia bilang saya tidak mau menggunakan fasilitasmu, jadi berangkat pun tidak mau bareng,” ungkap dia.

Dalam perkara ini, Mulya didakwa bersama-sama dengan Siti Fadilah Supari melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan medik terkait penanganan wabah flu burung tahun 2006 yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp28,406 miliar.

Ini adalah perkara keempat Mulya. Sebelumnya ia telah dijatuhi pidana 2,5 tahun penjara karena terbukti melaku-

kan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk penanganan wabah flu burung tahun 2006.

Mulya juga dihukum dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Prof Dr Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Haji Sahudin Aceh Tenggara Tahun 2005.

Selain itu, pada September 2013 Mulya dihukum empat tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB Linear Accelerator (Linac) di RSUP H Adam Malik Medan dan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta tahun 2007.

Sementara Siti Fadilah sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2007 yang tadinya ditangani Badan Reserse Kriminal Polri namun kemudian dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (ant/Bali Post)

Pesawat Dirgantara Alami Kecelakaan Saat Mendarat di Wamena Jayapura (Suara NTB) Pesawat Jayawijaya Dirgantara, Rabu (9/9) sekitar pukul 07.40 WIT mengalami kecelakaan saat hendak mendarat di Bandara Wamena, Papua.

Kecelakaan yang dialami pesawat Jayawijaya Dirgantara dengan kode penerbangan PK-JRB saat mendarat di landasan pacu atau di taxi 33 berhenti karena diduga mengalami kebocoran akibat gangguan hidrolik, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige di Jayapura, Rabu.

Kombes Patrige mengatakan dari laporan yang diterima terungkap pesawat yang membawa muatan barang campuran itu tidak membawa penumpang.

Pesawat jenis kargo itu kini sudah berhasil dipinggirkan hingga aktifitas di bandara Wamena kembali normal, kata Kombes Patrige.

Bandara Wamena yang terletak di Lembah Baliem itu dapat ditempuh sekitar 55 menit dari Sentani. (ant/ Bali Post)