Snt10102013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

KAMIS, 10 OKTOBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 181 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kejaksaan Sasar Bukti Notaris Mataram (Suara NTB) Topik penyidikan kasus dugaan korupsi pada proyek rumput laut di BPBD Kota Mataram, masih seputar pinjam “bendera” pelaksana proyek, Kh dari rekanan pemenang tender, PT. Tanjung Pratama. Salah satu bukti petunjuk yang disasar penyidik Kejati NTB adalah bukti penyerahan kuasa berdasarkan akta notaris, Eddy Hermansyah, SH, MH. Informasi diserap Suara NTB, sebenarnya bidikan proses yang diduga menyimpang pada penyerahan kuasa itu sudah dicium sejak awal.

Kejaksaan bahkan sudah mengantongi bukti notaris

yang menyatakan, semua hal yang berkaitan dengan teknis dan pembayaran proyek rumput laut, dikuasa kan CV. Tanjung Pratama kepada Kh. Dalam pelaksanaannya, aktivitas pelaksanaan proyek

rumput laut itu ternyata bermasalah.

Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH mengakui, dalam proses penyidikan kasus rumput laut senilai Rp 2,1 miliar, timnya masih butuh

dak lanjuti. Entah itu akta notaris, dan lain lain, akan kami tindak lanjuti,’’ tegas Kajati.

Menurutnya, dalam ‘’kamus’’ jajarannya, ketika sebuah perkara lengkap pembuktiannya, maka prosesnya akan terus berjalan sampai menemukan pihak-pihak lain yang bertanggungjawab. Kajati menegaskan lagi soal kemungkinan adanya intervensi yang mengarah pada pihaknya oleh kalangan tertentu.

Bersambung ke hal 5

beberapa tahapan lagi menuju perkembangan mengarah pada tersangka baru.

Ditanya soal adanya bukti notaris tentang penyerahan kuasa proyek? Sugeng menjawab secara umum, jika memang akta notaris dimaksud bisa menjadi petunjuk untuk pengembangan penyidikan oleh timnya, maka pasti akan dijadikan bukti. ‘’Pokoknya begini, semua pihak, semua bukti, yang berkaitan dengan kasus rumput laut ini, kami tin-

LUPUT - Salah satu dari sejumlah rumah warga di LingkunganPondok Prasi yang luput dari bantuan pemerintah.

Papuq Imah, salah seorang warga miskin di RT 04 Pondok Prasi Ampenan juga luput menerima bantuan pemerintah (bawah).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) ngendalian Pencemaran dan Kerusakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Lingkungan BLHP NTB, Dini Haryati, SKM, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (BLHP) mengklaim, jumlah mata air yang S.Sos dikonfirmasi Suara NTB di kantor123456789012345678901234567890121234567890123456789 berhasil dilindungi sejak lima tahun tera- nya, Rabu (9/10) kemarin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 khir mencapai 324 mata air. Berbagai upUntuk mempertahankan mata air yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 aya dilakukan untuk menyelamatkan mata sudah ada, kata Dini pihaknya memberikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 air. Misalnya memberi penghargaan kepa- penghargaan (reward) kepada kelompok-kel123456789012345678901234567890121234567890123456789 da yang menyelamatkan dan memberikan ompok masyarakat pemelihara mata air yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sanksi kepada perusaknya. ada di NTB yang dilakukan sejak 2009 lalu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Demikian dikatakan Kepala Bidang Pe- Bersambung ke hal 5 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

(Suara NTB/ars)

C.01.08.13

Penebang Pohon Didenda Kerbau

TO K O H PERNYATAAN Ketua KPK, Abraham Samad, yang ingin mengincar pelaku korupsi di daerah – daerah patut dijadikan motivasi bagi aparat penegak hukum di daerah. Hal ini bisa membuat para penegak hukum lebih gigih dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi di daerah.

“Pada prinsipnya, kalau ada keinginan seperti itu dari KPK, tentu kami akan sangat mengapresiasi. Karena memang agenda pemberantasan korupsi di daerah memang belum berjalan maksimal,” Bersambung ke hal 5

Ditunda, Kelanjutan Pembangunan Kantor Bupati Lotim Selong (Suara NTB) Rencana melanjutkan pembangunan fisik Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) tahun 2013 ini ditunda. Anggaran sebesar Rp 2,5 miliar yang telah dialokasikan sebelumnya batal digunakan. Pembangunan baru akan dilanjutkan tahun 2014 mendatang.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Drs. Juaeni Taufik di Selong, Rabu (9/10), menjelaskan, minimnya dana yang tersedia menjadi pertimbangan penundaan kelanjutan pembangunan gedung. ‘’ Dana sebesar Rp 2,5 miliar masih terlalu kecil untuk melanjutkan kegiatan pembangunan fisik gedung yang direncanakan berlantai lima tersebut,’’ jelasnya Bersambung ke hal 5

H. L. M. Syamsir

KO M E N TTAA R

H. Chairul Mahsul

Segudang program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin, rupanya belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan si miskin. Di Lingkungan Pondok Prasi Ampenan, Kota Mataram, dua di antara puluhan warga miskin lainnya, luput dari bantuan rehab rumah mereka yang jauh dari layak.

ELUHAN itu datang dari Papuq Imah (80).

Petugas dari kelurahan yang datang mendatanya, mengambil gambar tiap sudut rumah yang terbuat dari bedek dan beratap seng itu. Petugas dari kelurahan meminta mereka menyerahkan uang Rp 4 juta.

Kata petugas, uang itu untuk dana sharing dengan dana program, sesuai juklak juknis. ‘’Tapi mana kami punya uang sebanyak itu,’’ kata Rusdi (70), adik Papuq Imah.

Karena tak mampu mengeluarkan biaya sebesar itu, program perbaikan rumah tidak berpihak padanya. Merasa butuh dengan program itu, Rusdi meminta uang kepada petugas. Karena dengan uang itu,

Giri Menang (Suara NTB) Warga Lingkungan Menang, Kelurahan Gerung Selatan, Gerung, Lombok Barat (Lobar) mendadak geger. Warga berhamburan keluar rumah, lantaran hutan di kawasan bukit Giri Menang persis di atas pemukiman warga terbakar.

Hutan masyarakat seluas ratusan hektar habis dilalap si jago merah. Diduga asal api dari putung rokok yang tak sengaja dibuang warga.

Wargapun beramai-ramai naik ke bukit memadamkan api. Warga khawatir api menjalar ke pemukiman warga yang persis berada di bawah

bukit itu. Untuk memadamkan api, warga hanya menggunakan pepohonan yang ditebang di sekitar hutan. Anehnya, tidak ada petugas pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi. Padahal lokasi kebakaran juga tak jauh dari Kantor Bupati Lobar.

Untuk memadamkan api, puluhan warga naik ke atas bukit. Suara NTB yang turun ke lokasi menyaksikan api terus membesar. Karena tidak ada alat pemadam kebakaran, warga menggunakan pepohonan untuk dijadikan alat memadamkan api. ‘’Kejadian seperti ini sering terjadi. Kalau ada kebakaran seperti ini,

kami hanya menggunakan ranting pohon untuk memadamkannya,’’ ujar Tahir. Kobaran api terus membesar, karena semak belukar yang ada di sekitar hutan mudah dilalap api mengering akibat kemarau panjang.

Tak jauh dari lokasi kebakaran itu, warga lain pun sibuk memadamkan api yang semakin merembet ke bagian bawah hampir mengenai rumah warga. Akhirnya,dengan peralatan seadanya, api pun yang melalap hutan di sebelah barat bisa dijinakkan. Dalam waktu yang bersamaan, kepungan api dating dari arah timur.

Bersambung ke hal 5

mereka akan memperbaiki sendiri rumah tersebut. ‘’Saya dijanjikan Rp 500.000, tapi sampai sekarang tidak dikasi, malah dikasi seng tujuh lembar,’’ terangnya.

Dengan seng tujuh lembar itu, baginya tidak terlalu berguna, karena rumah sudah direhab dengan biaya sendiri.

Rumah Papuq Imah kondisinya memprihatinkan. Dengan ukuran sekitar 3 x 2 meter, di dalam rumah berlantai tanah itu terdapat banyak sampah plastik bekas. Kasur lusuh satu satunya di rumah itu dipakainya tidur sendirian.

Sama halnya dialami Salman (45) di RT 7. Ia awalnya diminta menyerahkan uang Rp 5 juta.

Bersambung ke hal 5

TERBAKAR - Warga memadamkan api yang membakar Bukit Giri Menang kemarin malam.

(Suara NTB/her)

C.03.08.13

PEMPROV NTB memastikan penyerahan dokumen RPJMD NTB 2013-2018 ke DPRD NTB pada awal Desember 2013 mendatang.

Setelah diserahkan ke dewan, selanjutnya dokumen RPJMD tersebut dibahas antara eksekutif dan legislative untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). ‘’RPJMD kita yang baru (2013-2018) sudah rampung.

Insya Allah awal Desember kita launching di DPRD. Kita serahkan dokumennya ke DPRD Desember mendatang,’’ terang Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram, kemarin.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

TIANG PANCANG - Pembangunan Kantor Bupati Lotim tahun 2013 ini ditunda. Pembangunan direncanakan dilanjutkan tahun 2014 mendatang.

Warga Miskin yang Luput dari Bantuan Rumah Kumuh

Bukit Giri Menang Terbakar

Sudah Rampung

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Bisa Jadi Motivasi

Nasib Papuq Imah

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sekda Janji Royalti Mataram Mall Segera Direvisi

Bentuk Kelompok Wanita Tani SEBAGIAN orang akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya di tengah kurangnya lahan garapan. Terutama sayur-sayuran yang merupakan kebutuhan pokok, dalam menunjang asupan gizi masyarakat.

Perlu kreativitas masyarakat untuk menciptakan lahan dan produk dengan kualitas yang menarik. Di tengah layunya perekonomian dan pembangunan Mataram yang semakin pesat, Kelurahan Monjok Timur dapat menciptakan produk sayur unggulan.

Sekretaris Lurah Monjok Timur, Baiq Sekarnilawangi, yang dikonfirmasi Rabu (9/10) kemarin, menjelaskan, Mataram seyogiyanya di tengah kebutuhan sayur yang meningkat, harus diimbangi dengan lahan dan produk sayuran yang mampu menopang kebutuhan masyarakat. Melihat kebutuhan tersebut, lanjut dia, pihaknya membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Lingkungan Gubuk Batu. “Alhamdulillah kami sudah membentuk kelompok,” terangnya.

Katanya, tujuan kelompok tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan masyarakat sekitar. Ia menilai, bahwa masyarakat Mataram, masih mendatangkan sayur-sayuran dari luar. Oleh karenanya, ide bercocok tanam di masing-masing rumah tangga terus digalakkan. Ia menambahkan dari hasil panennya, masyarakat tidak serta merta dikonsumsi. Akan tetapi masyarakat sudah mampu menjadikan sebagai produk home industri yang dikemas dengan nilai ekonomis. “Masyarakat sudah banyak yang mengolahnya sebagai makanan,” akunya.

Sekar mengakui bahwa hasil produknya tidak hanya dijual, tetapi setiap ada kegiatan dan atau event yang diselenggarakan oleh pemkot dan provinsi. Hasilnya produknya selalu diikutkan dalam event tersebut. Dengan k e b e r h a s i l a n masyarakatnya membentuk KWT tersebut.

Ia berharap produk hasil olahan masyarakat menjadi ciri khas masyarakat setempat dan mendapat mendukung pasar lokal dan nasional. (cem)

Baiq Sekarnilawangi (Suara NTB/cem)

Tak Harus Bentuk Pansus JIKA Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengapresiasi semangat Komisi II DPRD Kota Mataram yang mendorong dilakukannya revisi nilai royalti Mataram Mall, tidak demikian dengan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram lainnya, H. Didi Sumardi, SH. Menurut dia, pembentukan pansus bukan satu-satunya solusi untuk mendorong terlaksananya perubahan MoU antara Pemkot Mataram dengan PT. Pasifik Cilinaya Fantacy terkait royalti Mataram Mall.

Demikian diungkapkan Didi Sumardi menjawab (Suara NTB/dok) Suara NTB di DPRD Kota H. Didi Sumardi Mataram. Pada prinsipnya, terkait urgensi pembentukan Pansus sebagaimana ketentuan, atas usul Banmus dan juga bisa memperhatikan usulan dari komisi-komisi. ‘’Tentu manakala ada usulan, maka pihaknya akan melakukan rapat membahas hal tersebut.

Namun di sisi lain, Didi menyatakan, bahwa pihaknya bukan dalam kapasitas memutuskan usulan tersebut urgent atau sebaliknya. Mekanisme rapat nantinya yang akan menentukan apakah royalti Mataram mall urgent atautidak untuk dibuatkan Pansus. Sejauh ini, pimpinan Dewan, kata dia, belum rapat membahas hal tersebut.

Pada bagian lain Didi mengatakan, yang lebih substantif sebetulnya bagaimana Dewan mendorong eksekutif melakukan pembicaraan atau komunikasi dengan pihak Mataram Mall kalau memang yang menjadi pokok permasalahan adalah peningkatan target royalti. Kalau komunikasi tersebut bisa dilakukan Pemkot Mataram dengan pengelola Mataram Mall, ia berpandangan bahwa substantif peningkatan target royalti Mataram Mall, telah terjawab.

Lagipula, dalam MoU dimungkinkan untuk melakukan pembicaraan. Namun demikian, pihaknya, sambung Didi akan melakukan komunikasi dengan eksekutif, apakah akan menempuh pembicaraan dengan pihak Mall dalam rangka peningkatan target royalti atau tidak. ‘’Kalau akan dilakukan kemudian ada gambaran bahwa kita optimis terhadap adanya peningkatan itu, kami kira substansinya sudah terjawab,’’ ujarnya.

Sebaliknya, kalau pembicaraan itu tidak dilakukan oleh eksekutif, Dewan tentu akan melakukan rapat dengan komisi-komisi terkait termasuk rapat dengan eksekutif. ‘’Dari hasil rapat nanti, apakah solusinya membentuk pansus atau tidak, kita samakan pandangan kita. Kalau memang pansus satu-satunya solusi, saya kira tinggal bagaimana kita lakukan saja,’’ terang mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini.

Didi menegaskan, kalau substansi surat yang dilayangkan Komisi II untuk bagaimana meningkatkan royalti Mataram Mall, ia yakin pada akhirnya formulanya adalah bagaimana eksekutif berbicara dan bersepakat dengan PT. PCF. ‘’Ndak bisa Dewan dengan mall, paling hanya bisa mendorong supaya mall dan eksekutif konsen ke situ (peningkatan royalti, red), imbuhnya’’. Selain itu, kalaupun dibentuk Pansus, maka rekomendasi tertinggi yang bisa dihasilkan, katanya, adalah penyesuaian nilai royalti Mataram Mall. Untuk melaksanakan itu direkomendasikan kepada eksekutif untuk melakukan pembicaraan dengan Mataram Mall. ‘’Ending dari Pansus kan begitu,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB)

TIDAK PUAS - Salah seorang warga nampak tidak puas dengan rekomendasi Komisi III. Sebab yang menjadi tuntutan warga adalah supaya lokasi PLTD itu dialihkan.

Tata Kota ’’Diadili’’

IMB PLTD Tanjung Karang Bermasalah Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Mataram, Rabu (9/10) kemarin, akhirnya mempertemukan warga yang menolak lokasi pembangunan PLTD Tanjung Karang dengan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram serta jajaran PLN area Mataram. Mediasi itu menghasilkan beberapa rekomendasi. Pertama, bahwa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) PLTD Tanjung Karang yang diterbitkan Dinas Takowasbang Kota Mataram bermasalah. Kedua, Dinas Takowasbang diminta mereview IMB PLTD berkekuatan 30 Megawatt tersebut.

Namun demikian, mediasi itu menjadi ajang untuk mengadili Kepala Dinas Takowasbang atas janji-janjinya berikut prosedur penerbitan izin yang dianggap keliru.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST., telah mendengarkan pendapatan berbagai pihak sebelum memutuskan rekomendasi tersebut.

Manajer PLN area Mataram, Taufik Eko W, menyatakan, kalau daya listrik di Mataram dalam posisi siaga. Artinya, andaikata sewaktu-waktu terjadi gangguan, maka cadangan daya yang tersedia pas-pasan.

Mengantisipasi kondisi tersebut, maka pembangunan PLTD itu adalah solusi yang pas. Sebab, jika tahun 2014, PLTD itu belum beroperasi maka kekhawatiran krisis listrik akan benar-benar terjadi.

Meskipun dalam pertemuan tersebut, sekitar 10 orang perwakilan warga yang hadir tetap ngotot menginginkan supaya lokasi pembangunan PLTD dialihkan. Seperti disampaikan warga sebelumnya, bahwa pada prinsipnya mereka sebagaimana warga lainnya mendukung pembangunan PLTD. Hanya saja, lokasinya yang dekat dengan pemukiman masyarakat mengusik kenyamanan mereka. Apalagi, sebagai warga yang terkena langsung dampak pembangunan PLTD itu, mereka belum pernah disosialisasikan terkait hal itu.

Warga awalnya mengira itu

hanya pembangunan gudang PLN seperti tertera dalam Izin lokasi (ilok)yang dikeluarkan pertama oleh Takowasbang.

Belakangan ternyata, untuk pembangkit. Warga juga menyayangkan, tidak cermatnya Dinas Takowasbang menerbitkan izin. Apalagi, PT. Berugak Cemerlang ketika mengajukan ilok yang disusul terbitnya IMB atas nama perorangan yakni Hj. Maheran, pemilik lahan yang dibeli perihasaan tersebut. Padahal, dari pihak Hj. Maheran juga tidak tahu kalau namanya tercantum dalam IMB yang dipermasalahkan warga.

Humas PT. Berugak Cemerlang mengatakan, sudah ada kesepakatan pihaknya dengan Hj. Maheran kalau pembayaran lahan itu akan dilakukan setelah terbitnya IMB. Saat dicecar Dewan mengapa tidak menunggu peralihan hak kemudian mengajukan IMB, Berugak Cemerlang berdalih karena sudah terlanjur meneken kontrak dengan PLN. Kalau tidak segera dilakukan pengurusan IMB, ia khawatir tenggat waktu kontrak tersebut akan habis. Sedangkan untuk dampak yang akan timbul, lanjutnya, sudah dilakukan langkah antisipasi.

Antisipasi polusi, cerobong asap dibangun dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Setiap semester, akan ada uji emisi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram. Manakala polusi yang timbul melebihi ambang batas,

tentu izin akan dicabut. Antisipasi getaran, konstruksi bangunan PLTD didesain empat meter dari permukaan tanah untuk meredam terjadinya getaran. Dan, untuk dampak kebisingan, pihaknya mendesain bangunan tertutup, dimana yang berbatasan langsung dengan rumah warga akan dilengkapi dengan peredam suara.

Sementara itu, Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram Ir. Supardi yang nampak terpojok akibat ‘’serangan’’ argumen dari warga mengaku khilaf atas terbitnya ilok pada tanggal yang sama dengan redaksional berbeda. Terkait IMB, jika mengacu pada perda RTRW Kota Mataram bahwa kawasan Lingkar Selatan memang termasuk kawasan RTH dan Pariwisata. Namun dalam hal pembangunan PLTD itu, Pemkot Mataram memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Diakhir pertemuan sempat terjadi ketegangan antara salah seorang warga dengan kalangan Dewan. Warga yang rupanya tidak puas dengan hasil pertemuan itu menganggap rekomendasi itu memberi celah bagi Dinas Takowasbang menerbitkan dokumen lainnya. Pasalnya, ketika turun ke lapangan beberapa waktu lalu, Supardi telah berjanji kepada warga tidak akan menerbitkan izin PLTD. Tapi janji itu nyatanya hanya angin lalu. Ketika warga menuntut janji itu, Supardi tidak mampu menjawabnya. (fit)

KMS, Komitmen Pemkot Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat PENCANANGAN pengobatan gratis ruang kelas III di RSUD Kota Mataram, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Karenanya Pemkot Mataram telah menyiapkan 102 ribu Kartu Mataram Sehat (KMS) bagi warga yang belum terakomodir dalam berbagai fasilitas pelayanan kesehatan gratis di daerah ini, seperti Jamkesmas, Jamkesda maupun Askes.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Drs. Cukup Wibomo, M.MPd., mengatakan, kartu ini dapat digunakan oleh masyarakat Kota Mataram untuk mendapatkan pengobatan gratis kelas III RSUD Kota Mataram. Dikatakannya, kendati Pemkot telah menyiapkan 102 ribu KMS tersebut, bukan berarti KMS itu dicetak secara keseluruhan kemudian dibagi-bagi, akan tetapi, KMS itu akan dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam berbagai jaminan pelayanan kesehatan gatis. “Artinya jika ada warga Kota Mataram yang harus ra-

(Suara NTB/dok)

Cukup Wibowo

wat inap tetapi belum memiliki salah satu dari kartu itu, maka pihak Puskesmas akan melakukan pendataan dan permohonan penerbitan KMS ke Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Menurut juru bicara Pemkot Mataram ini, dengan adanya KMS, masyarakat Kota Mataram akan mendapatkan pelayanan pengobatan gratis di kelas III pada RSUD KotaMataram,yangtelahdilaunching pada tanggal 31 Agustus 2013

atau bertepatan dengan HUT ke-20 Kota Mataram. Untuk mendukung program rawat inap gratis kelas III itu, Pemkot Mataram telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Mataram tahun 2013.

Dikatakannya, dana sebesar Rp 2 miliar itu mulai dikelola setelah launching program pelayanan kesehatan gratis kelas III di RSUD Kota Mataram pada tanggal 31 Agustus 2013 hingga akhir Desember 2013. Sedangkan, untuk alokasi anggaran tahun 2014, masih dalam tahap pembicaraan, karena adanya rencana pengalihan tanggung jawab ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Selain menyiapkan anggaran, Pemkot Mataram juga meyiapkan fasilitas tambahan ruang rawat inapkelasIIIberupapembangunan gedung berlantai dua dengan daya tampung 68 bed, yang pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir Desember 2013 mendatang.

Cukup mengatakan, dengan program pelayanan kesehatan gratis, para tenaga medis di RSUD Kota Mataram pun dituntut bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuaimottoRSUD,yakniSenyum, Mutu,Inovatif,LengkapdanEfisien atau disingkat SMILE. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., berjanji akan merevisi MoU antara PT. Pasifik Cilinaya Fantacy dengan Pemkot Mataram dalam waktu dekat ini. ‘’Berapa sesungguhnya royalti layak dikeluarkan oleh Mataram Mall, karena kita melihat peningkatan dan atau fluktuasi ekonomi di Mataram, setiap hari semakin meningkat,’’ ujarnya saat ditemui di ruanganya, Rabu (9/10) kemarin.

Menurut Sekda, revisi MoU dilakukan tiga tahun sekali.

Adapun besaran yang dikeluarkan nanti, akan disesuaikan dengan kondisi areal bangunan atau lapak yang memanfaatkan bangunan di sekitar mall. “Kita akan sesuaikan nanti,” cetusnya. Untuk pembahasan besaran royalti yang sepatutnya dikeluarkan, Pemkot Mataram akan membahasnya bersama DPRD Kota Mataram dan masuk di APBD Murni.

Sementara itu, ditempat terpisah Fifi yang mengaku sudah dua tahun berjualan di Mataram Mall menjelaskan tempat yang di-

gunakan berjualan souvenir berukuran 4 x 4 meter disewa sebesar Rp 15 juta perbulan. Katanya, besaran sewa tergantung dari lokasi dan ukuran lapak yang digunakan. “Sewa yang kita bayar tergantung ukuran dan lokasi yang kita tempatkan,” terangnya.

Omzet yang didapatkan perbulan, sambung Fifi, bisa mencapai Rp 40 hingga Rp 50 juta perbulan.

Itu pun tergantung dari kondisi. Ia mengaku, pada musim kenaikan kelas, penjualan aksesoris menurun. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan masyarakat untuk membeli perlengkapan pendidikan lebih tinggi ketimbang harus membeli souvenir. Tetapi ia tidak memungkiri bahwa pada bulan ramadhan, omzetnya meroket.

Hal senada juga dikatakan Ika yang berjualan Kebab di lantai dua Mataram Mall. Perbulan ia membayar kepada pihak Mall sebesar Rp 2 juta. Katanya, sewa tersebut termasuk biaya listrik, kebersihan dan keamanan. “Rp 1,8 juta untuk sewa dan sisanya untuk bayar keamanan dan kebersihan,” sebutnya. (cem)

Lagi, PDAM ”Cungkil”Aspal Mataram (Suara NTB) Ibarat borok yang belum sembuh, kemudian terluka lagi. Itulah yang terlihat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram, Rabu (9/10) pagi kemarin. Sejumlah pekerja sedang mencungkil aspal hot mix yang baru hitungan satu bulan di permukaan jalan.

Menurut pekerja yang enggan namanya dikorankan, aspal itu terpaksa dibongkar, karena ada perbaikan pipanisasi.

“Pipa yang sudah dipasang sebulan lalu, bocor, makanya kita bongkar lagi,” tuturnya.

Aktivitas pembongkaran itu membuat miris, khususnya pengguna jalan raya.

Menurut Muslim, warga Perumahan LA Resot Gunung Sari yang saban hari melintas disana, kembali merasa terganggu. “Sebenarnya tidak hanya soal terganggu saat lewat karena ada perbaikan. Tapi saya miris, kok aspal baru dibuat, dibongkar lagi,” sesalnya. Ia semakin miris karena aspal yang sedang dicungkil pekerja itu, baru sebulan lalu dirusak.

Dirut PDAM Menang Mataram, L. Ahmad Zaini, MM dikonfirmasi Suara NTB kemarin menjawab kritikan itu, mengakui tidak bisa menghindari langkah menggali permukaan aspal. Pihaknya dalam hal ini sedang mengupayakan terus melakukan perbaikan. Sehingga tidak mengganggu distribusi pasokan air, khususnya yang masuk ke wilayah Mataram.

Menjawab kritik banyaknya titik-titik galian jalan hot mix yang dibongkar kembali, akibat kerusakan pipa, Zaini menyebut, jika tidak dilakukan pembongkaran kembali badan jalan untuk perbaikan pipa-nya, justru akan menimbulkan gangguan lain.

“Banyak pipa-pipa tua yang hancur dan bocor. Karena berada tepat dibawah badan jalan. Itu harus diganti, kalau tidak semuanya bisa terganggu,” demikian Zaini.

Dalam hal ini, pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas PU terkait tambal sulam jalan yang dilakukan pekerja. (ars/bul)

Baliho Gepeng dan Anjal Dinilai Tidak Efektif Mataram (Suara NTB) – Pemasangan baliho raksasa dengan hajat mensosialisasikan Perda Kota Mataram nomor 5 tahun 2013 tentang penanggulangan gepeng dan anjal di Kota Mataram, dinilai tidak efektif. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (9/10) kemarin menyatakan, kalau pemasangan baliho di sejumlah titik di Mataram itu, sia-sia.

Pasalnya, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, kalau dibuat dengan format yang ada sekarang yakni mengulas isi pasal 23 ayat 1 Perda Kota Mataram tentang penanggulangan gepeng dan anjal, maka yang paham adalah orang-orang tertentu saja.

Seharusnya, larangan memberi di jalan itu, dibuat dengan format yang mudah ditangkap dan dipahami masyarakat.

Ia mencontohkan sosialisasi persoalan yang sama di Kota Yogyakarta. Disana, perda tersebut terbukti berjalan efektif. Hal ini tidak lepas dari cara dinas terkait mensosialisasikan bahaya memberi gepeng dan anjal

di jalan. ‘’Jadi di sana itu (yogyakarta, red) mereka buat dalam bentuk gambar, sehingga semua orang mengerti dan pesannya itu nyampe,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Nyayu mengatakan, wajar saja kalau sekarang masih sering dijumpai gepeng dan anjal di Mataram, lantaran sosialisasi yang tidak efektif. Dengan mengulas isi Perda Kota Mataram tentang penanggulangan gepeng dan anjal, ia yakin, orang akan malas membacanya. Apalagi, dalam kondisi sedang berkendaraan, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membaca baliho tersebut.

Lain halnya kalau dibuat dalam bentuk gambar, hanya beberapa detik saja, bahkan sambil lalupun, orang bisa dengan mudah memahami maksud baliho-baliho tersebut. Nyayu menyayangkan pengadaan baliho yang menelan anggaran Rp 50 juta itu, tidak berdampak signifikan. ‘’Itu anggarannya Rp 50 juta, diambilkan dari dana aspirasi saya. Tapi yang saya minta mereka buat seperti yang ada di Yogyakarta, kok malah seperti ini jadinya,’’ demikian Nyayu. (fit)

(Suara NTB/dok)

BANDINGKAN - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., membandingkan baliho di Kota Yogyakarta dengan baliho yang dibuat Disosnakertrans Kota Mataram, seperti termuat di Harian Suara NTB.

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

PARLEMENTARIA

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

KERJASAMA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DPRD LOMBOK TENGAH DENGAN HARIAN SUARA NTB Naik Rp 20 Miliar

KUA-PPAS RAPBD Loteng 2014 Disahkan Praya (Suara NTB) - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama DPRD, Rabu (9/10) kemarin, mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2014. Setelah melalui proses pembahasan lebih dari dua pekan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng dengan total anggaran mencapai Rp 1,27 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 20 miliar dari rancangan KUA-PPAS yang diusulkan Pemkab Loteng sebelumnya.

Dalam laporannya pada sidang paripurna DPRD Loteng, juru bicara Banggar, Mahdi, mengungkapkan proses pembahasan KUA-PPAS sudah melalui konsultasi dengan berbagai elemen, sehingga bisa diperoleh persamaan persepsi dalam hal pengganggaran pada tahun 2014

mendatang.

Dalam penyusunan KUA dan PPAS, kata Mahdi, didasari tiga aspek penting, yaitu, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pembelanjaan keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Ketiga aspek tersebut memiliki nilai yang sangat penting dan fundamental, karena masing-masing aspek itu harus dapat bersinergi.

Artinya, kebijakan pembelanjaan merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dalam jangka waktu tertentu mampu memberikan daya ungkit bagi peningkatan penerimaan daerah. Sementara terhadap kebijakan pendapatan, harusnya dapat mendukung berbagai kebijakan belanja daerah, dengan senantiasa memperhatikan peningkatan penerimaan daerah dan tidak menambah beban bagi masyarakat miskin.

Pada tahun anggaran 2014, daerah masih dihadapkan

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Ketua DPRD Loteng, H.M. Yusuf Saleh, S.H., menandatangani surat persetujuan bersama KUAPPAS APBD Loteng 2014 di DPRD Loteng, Rabu (9/10). dengan persoalan masih besarnya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat. Hal ini diakibatkan masih belum maksimalnya upaya penggalian sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung upaya-upaya yang te-

lah, sedang dan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD. Di antaranya melalui penataan sistem dan prosedur pemungutan PAD, penyesuaian kerangka regulasi, peningkatkan intensitas monitoring, evaluasi dan pengendalian pemun-

gutan PAD serta peningkatan intensitas uji petik objek PAD. Termasuk penambahan tenaga juru pungut PBB-Perdesaan dan Perkotaan serta melakukan penilaian kembali nilai jual objek pajak PBB- Perdesaan dan Perkotaan Potensial.

Dalam proses pembahasan rancangan KUA-PPAS telah mengalami perubahan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berbagai dinamika perubahan kebijakan pusat. Khususnya terkait dengan kebijakan perubahan porsi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Loteng.

Adapun komposisi KUAPPAS RAPBD Loteng 2014, yakni, pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 1.274.174.344.301,44 dengan komposisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 108.532.730.850. Jumlah ini terdiri dari

pajak daerah Rp 26.973.707.255,00, retribusi daerah Rp 54.273.689.995,00 hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 188.840.000,00 dan lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 27.096.493.600,00.

Kemudian dana perimbangan ditarget sebesar Rp 1.000.604.661.051,68, meliputi dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Rp 44.107.525.530,70, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 862.448.785.520,98, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 94.048.350.000,00 ditambah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 165.036.952.399,76 yang mencakup hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 21.471.189.451,76 dan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 142.565.762.948,00 Untuk belanja daerah tahun 2014 ditargetkan Rp.1.2-

63.510.859.931,44. Terdiri dari plafon belanja tidak langsung sebesar Rp 871.201.689.419,49 dan plafon belanja langsung sebesar Rp 392.309.170.511,95 dengan begitu ada selisih antara pendapatan dan belanja daerah surplus sebesar Rp 10.663.484.370,00.

Surplus anggaran tersebut digunakan untuk menutup kekurangan pada sisi pembiayaan daerah. Pasalnya, untuk penerimaan pembiayaan ditarget sebesar Rp 7.936.515.630,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.18.600.000.000,00. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (silpa) belum bisa dipastikan, karena masih menunggu hasil audit Laporan Keuangan Daerah tahun 2013.

Dengan demikian maka struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 direncanakan dalam posisi berimbang. (kir/*)

Selesaikan Program

Godok Perda Penebangan Pohon Kelapa PEMKAB Lombok Utara (KLU) saat ini sedang menggodok adanya produk hukum untuk menghindari ekses penebangan pohon kelapa yang tak terkendali. Bagi Pemda, apabila penebangan ini terus berlanjut akan mengancam sumber komoditas unggulan dan hilangnya hasil yang tinggi dari pohon serba guna tersebut.

Kepada wartawan Rabu (9/10), Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Peternakan (DPPKKP) KLU, Munhayadi, SP., tak menyangkal banyaknya masukan dari masyarakat untuk menelurkan produk hukum pengendalian penebangan pohon kelapa. Mengingat hampir di setiap dusun dan desa di wilayah KLU, penebangan pohon kelapa untuk transaksi dan konsumsi pribadi terjadi secara harian.

“Kita sedang mengupayakan adanya konsep membuat produk hukum, apakah Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk mengendalikan penebangan liar pohon kelapa. Hal ini penting terutama untuk menjaga kelestarian pohon kelapa dan mempertahankan hasil yang tinggi di tingkat masyarakat,” terang Munhayadi.

Menurutnya, kebiasaan penebangan pohon kelapa masyarakat dilakukan tanpa adanya upaya peremajaan. Tanpa disadari pula, transaksi bagian dari komoditas pohon kelapa sudah dimulai dari penjualan janur. Meski merupakan hak milik petani, namun pengambilan janur pohon kelapa, dalam jangka panjang dapat merusak pohon kelapa itu sendiri.

Kelapa menjadi tidak produktif. Imbasnya petani pun pada gilirannya akan menebang pohonnya.

Menurut Munhayadi, harus ada upaya lebih dini untuk mengurangi penebangan pohon kelapa masyarakat. Mengacu pada usi produktif pohon kelapa yang sangat panjang yakni antara 50 - 60 tahun, maka penebangan yang dibolehkan harus melihat kondisi usia pohon kelapa di atas usia produktif.

Selain mengendalikan penebangan, menjaga kelestarian pohon kelapa diupayakan pula melalui penanaman kembali di sejumlah areal.

Tahun ini, Pemda KLU melalui Dinas DPPKKP KLU menargetkan penanaman di atas areal 10 hektar y a n g tersebar di 5 Kecamatan.

Sumber anggarannya dirinci, yakni 19.500 poh o n merupakan dukungan dari APBN dan 5.000 pohon stimulan dari APBD KLU. (ari)

(Suara NTB/ari)

Munhayadi

SKPD Di-’’deadline’’ Sampai November

Praya (Suara NTB) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan bisa santai-santai lagi dalam urusan penyelesaian program-program tahun 2013. Pasalnya, pemerintah daerah sudah memberikan deadline waktu bagi penyelesaian program sampai bulan November mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (9/10).

Nursiah mengakui pemberian batas waktu penyelesaian program tersebut untuk memudahkan kerja-kerja SKPD bersangkutan, yakni jika program harus sudah selesai pada bulan November. Artinya, masih

ada waktu cukup panjang untuk menyelesaikan administrasi yang ada. “Jadi kita beri deadline waktu penyelesaian program sampai bulan November, supaya pada bulan Desember, SKPD bisa fokus menyelesaikan urusan administrasi,” jelasnya.

Adanya program seperti itu, capaian program diharapkan maksimal tanpa tergang-

gu persoalan administrasi di masing-masing SKPD. Saat ini, pihaknya terus memacu kinerja seluruh SKPD supaya bisa selesai dengan target waktu yang ada. Meski demikian, bukan berarti SKPD harus tergesa-gesa menyelesaikan program. ‘’Dengan kata lain, target waktu boleh dikejar. Tapi jangan

sampai mengorbankan kualitas dan hasil program,’’ ujarnya mengingatkan.

Disinggung capaian kinerja SKPD lingkup Pemkab Loteng, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini, mengaku cukup baik. Di mana rata-rata capaian program dan tingkat serapan anggaran sudah mencapai di atas 60 persen. Tinggal sekarang kinerja SKPD dipacu, supaya bisa mencapai minimal 90 persen pada bulan November mendatang.

Diakuinya, ada beberapa SKPD yang capaiannya masih rendah. seperti Dinas Pertanian

dan Peternakan (Dispertanak) serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Namun itu bukan karena disengaja.

Tetapi lebih dikarenakan kendala teknis di lapangan. “Persoalan yang dihadapi kebanyakan persoalan teknis saja,” kilahnya.

Namun dengan melihat program yang sudah dicapai sejauh ini pihaknya cukup optimis target waktu penyelesaian program bisa dicapai. Kalaupun tidak bisa sesuai target,paling tidak mendekati target yang ada. “Untuk itu kita berharap SKPD juga bisa bekerja ekstra keras. Guna mengejar target yang ada,” tandasnya. (kir)

Tindaklanjuti LHP BPK

Lotim Mulai Tertibkan Randis

(Suara NTB/rus)

RANDIS – Sejumlah randis di Lotim belum dibayarkan pajaknya.

Seperti randis yang diparkir di halaman Setda Lotim pajaknya belum dibayar.

Selong (Suara NTB) Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, masalah aset menjadi persoalan utama yang belum diselesaikan jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim).

Menindaklanjuti LHP BPK tersebut, Pemkab Lotim mulai melakukan proses penertiban aset, khususnya aset kendaraan dinas (randis).

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Drs. M. Juaeni Taufik kepada wartawan di Selong, Rabu (9/10), menjelaskan, pihaknya segera menarik randis-randis yang telah dipinjam pakai ke instansi lain yang pernah meminta.

Menurutnya, ada tujuh randis yang tersebar ke sejumlah instansi di antaranya ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Selong, Puskesmas plus di Keruak dan Aikmel serta di sejumlah tempat lainnya. ‘’Sudah empat randis ditarik, sisanya masih dalam proses penarikan,’’ klaimnya.

Dijelaskan, pemberian pinjam pakai, karena ada institusi yang membutuhkan.

Namun karena sudah lama batas waktu pinjam pakai habis, maka sudah harus ditarik. Proses pinjam pakai tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Di samping itu, tahun 2013 ini tidak ada penambahan randis baru. Sementa-

ra sejumlah instansi pemerintah saat ini banyak yang membutuhkan. Proses penarikan melalui surat dilayangkan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin.

Ditambahkan, randis harus jelas masuk dalam daftar aset, sehingga harus jelas pula instansi mana yang berkewajiban memelihara aset tersebut. “Masuk dalam SKPD mana dia dan ini juga menjadi bagian dari saran BPK RI yang kita tindaklanjuti,” kata Taufik.

Mengenai pajak randis, Taufik tidak menampiknya. Meski demikian, Taufik membantah kalau hal tersebut ada unsur kesengajaan tidak membayar pajak. Ada perbedaan waktu yang kerap terjadi antara jatuh tempo bayar pajak randis dengan aliran dana kas yang akan digunakan membayar pajak,’’ ujarnya.

Aliran kas yang masuk, lanjutnya, diupayakan bisa lebih awal dari jatuh tempo bayar pajak, sehingga tidak ada alasan lagi, randis ada yang tidak bayar pajak tepat waktu. Hal ini mulai dilakukan di lingkungan Setda Kabupaten Lotim dan diharapkan bisa diterapkan di semua SKPD. “Di SKPD kan sudah ada Subag Umum sendiri, harapannya Subag Umum di SKPD bisa mengambil langkah-langkah seperti di Setda lakukan, melalui sistem komputerisasi guna mengentahui kapan randis jatuh tempo pembayaran pajaknya,” tandasnya. (rus)

Sambut Tahun Baru Islam

Bantuan Kemensos Rp 1 Miliar

Lotim akan Lakukan Bedah Kampung Pemkab Lotim Gelar Sejumlah Acara Selong (Suara NTB)Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan alokasi dana bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 1 miliar untuk program bedah kampung. Secara nasional program bedah kampung itu dilakukan di 10 kabupaten/kota, termasuk Lotim.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, H. Sudirman, S.Sos dalam sebuah pertemuan di Selong, Rabu (9/10) kemarin. Ia menyampaikan program yang bersentuhan langsung dengan warga itu di-

tujukan untuk membangun 100 buah rumah warga di Kelurahan Sekarteja.

Sudirman menuturkan, pada proses pencanangan pembangunan rumah yang dijadwalkan mulai 15 November mendatang, Menteri Sosial Dr. Assegaf Al Jufry dijadwalkan berkunjung ke lokasi dan bahkan akan menginap semalam sebelum pencanangan pagi harinya. “Saat ini kita masih menunggu jadwal kunjungan mensos itu,” katanya.

Menurutnya, sampai bulan Oktober ini ada tinggal 3 kabupaten yang mendapatkan program bedah kampung ini yang

belum dikunjungi, yakni, Kabupaten Subussalam, Pekalongan dan Lotim sendiri.

Bantuan Kemensos tersebut diberikan ke masing-masing rumah sebesar Rp 10 juta/rumah. Dana tersebut ditekankan hanya untuk pembangunan fisik rumah. Tidak masuk daftar ongkos tukang. ‘’Karenanya diminta kepada daerah untuk sharing,’’ ujarnya.

Dalam kegiatan bedah kampung itu, dilakukan pula kegiatan pernataan lingkungan, perbaikan saluran air bersih senilai Rp 50 juta dan pemberian bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Rp 20 juta. (rus)

Selong (Suara NTB) Tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharam 1435 Hijriah atau 5 November 2013 mendatang akan disemarakkan perayaannya. Pemkab Lombok Timur (Lotim) sudah menyiapkan sejumlah acara. Salah satunya, pemberian santunan terhadap 50 ribu warga miskin.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin, pada pertemuan pembahasan rencana memeriahkan 1 Muharam menilai selama ini ada fakta yang Ironis. Di mana, saat perayaan tahun baru Masehi, terkesan lebih semangat. Dituturkan, pada era pemerintah-

Kecelakaan Kerja, Pekerja Perusahaan Semen Bosowa Meninggal Giri Menang (Suara NTB) Kecelakaan kerja menimpa Tamhir (30) salah seorang pekerja di perusahaan Semen Bosowa, Lembar. Akibat kecelakaan tersebut, kepala korban mengalami luka menganga tertusuk besi lancip.

Karena luka parah tersebut, korban pun meninggal saat ketika dirujuk ke RSUP NTB. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tripat, Dr. Ahmad

Taufiq Fathoni, menjelaskan, korban dibawa ke rumah sakit pada hari Selasa (8/10) sekitar pukul 16.30 WITA. Setiba di rumah sakit, korban lalu dirawat di UGD. Namun, karena lukanya terlalu parah, pihak medis tak mampu menangani korban. Akhirnya, korban dirujuk ke RSUP NTB. Selama perjalanan, korban kritis dan sempat dibantu alat pernapasan.

Setibanya di RSUP NTB,

korban langsung ditangani. Di rumah sakit, korban hanya bertahan 30 menit, lalu meninggal dunia. “Jenazahnya pun dibawa pulang oleh petugas Rumah Sakit Tripat,”ujarnya.

Ketua PBM Lembar, Rusni membenarkan kejadian kecelakaan yang menelan korban jiwa atas nama Tamhir tersebut.

“Korban kerja di perusahan Semen Bosowa,”akunya.

Menurutnya, saat korban

sedang dalam bekerja. Tibatiba besi lancip jatuh dari atas gedung dan menancap di kepala korban. Sementara korban saat itu tidak menggunakan helm pengaman.

Ia sendiri belum tahu persis, apakah pekerja itu masuk pekerja tetap atau kontrak.

Namun pihaknya mengupayakan agar keluarga korban mendapatkan santunan dari pihak perusahaan. (her)

an Bupati Ali Bin Dachlan 2003-2008 lalu, 1 Muharam diperingati dengan penuh meriah. “Kita akan kembalikan pola peringatan tahun baru Islam itu,” ucapnya, Rabu (9/10).

Momentum pergantian tahun Islam itu akan dijadikan ajang untuk berbagi. Kepada puluhan ribu warga miskin itu akan diberikan bantuan beras 15 kg, dan mie instan dan bantuan lainnya. Dana bantuan akan dicairkan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Di masa mendatang, ujarnya, keberadaan BAZDA akan terus dioptimalkan untuk meraih sumber zakat yang lebih besar. Dalam arti, sumber zakat tidak saja dari PNS, namun juga dari lainnya. ‘’Untuk potongan gaji PNS dan guru sebanyak 2,5 persen.

Apapun namanya, apakah itu zakat, infaq, sadakah atau lainnya tidak dipermasalahkan. Terpenting diterima potongan sebanyak 2,5 persen,’’ tandasnya.

Ia pun meminta kepada PNS agar ikhlas dipotong gajinya. Ia mencontohkan PNS di tingkat provinsi, ada potongan zakat yang telah lama diberlakukan, namun tidak ada yang melayangkan protes. Bahkan ada yang

(Suara NTB/rus)

ARAHAN - Wakil bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat memberikan arahan pada acara pertemuan membahas rencana memeriahkan perayaan tahun baru Islam, Rabu (9/10). menyampaikan ucapan syukur, masalah zakatnya sudah dipotong melalui gajinya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, Sudirman, menjelaskan, menyambut datangnya 1 Muharram, selain bakti sosial ada sejumlah kegiatan yang akan digelar. Di antaranya, pawai lampion, doa akhir tahun, jalan sehat dan lainnya. ‘’Melalui peringatan tahun baru Islam itu

akan diangkat tema, tingkatkan solidaritas sosial untuk entaskan kemiskinan,’’ ujarnya.

Pada puncak acara resepsi satu Muharam, akan diselingi dengan paket hiburan. Pertimbangan mengadakan kegiatan ini karena dipandang sudah lama Selong, tidak lihat ada keramaian. “Kita adakan pameran juga yang akan dipusatkan di lapangan nasional nanti,” paparnya. (rus)

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Kumpulkan Senpi

Kapolres Dompu ”Deadline” Warga Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK memberikan tenggat waktu kepada warga untuk mengumpulkan senjata api (senpi) rakitan selama tiga pekan.

Bila tidak dikembalikan secara sukarela, polisi mengancam akan memproses hukum pemiliknya.

Dikatakan Purnama, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada warga untuk mengembalikan senpi rakitan secara sukarela selama dua pekan. Bila tidak juga diserahkan, pihaknya akan memberikan him(Suara NTB/ula) bauan selama tujuh hari. “Itu Purnama artinya kita memberikan peringatan. Kalau peringatan kita tidak juga dengar, maka kita akan melakukan tindakan hukum,” tegas AKBP Purnama, SIK kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/10).

Berdasarkan atensi Kapolda, lanjut Purnama, daerah Kabupaten Dompu termasuk tiga daerah yang masih cukup banyak peredaran Senpi rakitan bersama Kota Bima dan Kabupaten Bima. Karenanya, persoalan senpi rakitan menjadi prioritas pihaknya. “Karena ini menjadi atensi pimpinan, maka kami akan melaksanakan semaksimal mungkin,” katanya.

Purnama mengaku, kendati penyerahan 11 pucun senjata api (senpi) rakitan secara sukarela telah dilakukan warga kepada Kodim saat HUT TNI dan melalui Ketua DPRD Dompu lima pucuk senpi serta satu pucuk senpi melalui intelijen Kodim, bukan berarti senpi rakitan di Dompu sudah habis.

“Kalau menurut saya, senpi masih banyak di warga. makanya kami himbau untuk diserahkan secara sukarela. Kalau takut, informasikan, makanya kami akan menjemputnya langsung,” katanya. (ula)

Tertinggi di Indonesia

Penderita Gangguan Jiwa di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus gangguan kejiwaan berat yang dialami penduduk dewasa di Kabupaten Dompu cukup tinggi, dan bahkan salah satu yang tertinggi di Indonesia, karena berada di atas rata-rata nasional. Jumlah penderita gangguan jiwa berat di Dompu sebanyak 0,8 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas, sementara rata-rata nasional hanya 0,46 persen. la Nasional untuk gangguan jiwa berat rata-rata 0,46 persen dari penduduk dewasa,” katanya.

Tingginya kasus kejiwaan di Dompu juga terlihat ketika pihaknya melakukan penyuluhan dan konseling bagi penderita gangguan jiwa di Puskesmas Dompu Barat, Senin (7/10). Sehari itu pihaknya melayani hingga 50 orang pasien penderita gangguan jiwa ringan hingga berat.

Gangguan jiwa disebabkan oleh 3 faktor yaitu biologis (genetic), sifo (konflik) dan faktor sosial.

Tiga faktor ini saling terkait yang menyebabkan orang menderita gangguan jiwa. Pola asuh dan kesehatan pada masa anakanak cukup mempengaruhi anak menderita gangguan jiwa saat

Psikiater RSJ Provinsi NTB, dr. Yolly Dahlia, Sp.Kj yang didampingi koordinator ACT RSJ Provinsi NTB, Ns Muhammad Sunarto, M.Kep, Sp.Kep.J kepada wartawan di sela-sela melakukan penyuluhan dan konseling penderita gangguan jiwa di RSU Dompu, mengungkapkan, jumlah penderita gangguan jiwa berat di Kabupaten Dompu mencapai 0,8 persen dari jumlah penduduk dewasa. Jumlah ini berada di atas rata-rata nasional yang hanya tercatat sebanyak 0,46 persen. “Gangguan jiwa beratnya di Dompu 0,8 persen, kalau skala Provinsi 1 persen.

Untuk gangguan jiwa ringan hingga sedang di NTB 12,8 persen dan di Dompu 13 persen. Ska-

dewasa. “Interaksi anak dengan orang tua, dengan lingkungan. Itu dibentuk dari kecil,” katanya. Bila dewasa, gangguan jiwa bisa disebabkan karena persoalan pekerjaan dan pendidikan. dr. Yolly Dahlia, Sp.Kj mengharapkan, agar kasus gangguan kejiwaan ini tidak terus berkembang bisa ditangani sesegera mungkin. Mulai dari pelayanan primer di Puskesmas dengan melakukan pendeteksian dini dan dirujuk ke pelayanan sekunder di RSU. “Tentunya diharapkan ada tenaga yang menghendelnya. Kalaupun butuh pelayanan lanjutan bisa dirujuk ke RSJ Provinsi,” ungkapnya.

Namun diingatkan Yolly, bagi yang menkonsumsi zat

Alat Tangkap Nelayan Minta Dikembalikan DKP Sumbawa Besar (Suara NTB)Komisi II DPRD Sumbawa merekomendasikan sejumlah poin terkait penahanan alat tangkap berupa kompresor milik nelayan Pulau Bungin yang disita penyidik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa. Dengan meminta kompresor tersebut dikembalikan lagi agar nelayan bisa segera melaut. Sambil terus dilakukan pengawasan.

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, persoalan kompresor ini telah dikaji secara menyeluruh. Hingga dihasilkan sejumlah poin penting, menyangkut posisi hukum kompresor mengacu kepada UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, khususnya pada pasal 9. Setelah berkoordinasi dengan DKP, kompresor yang dilarang untuk digunakan adalah yang mengganggu lingkungan dan ekosistem laut. Artinya, kalau tidak mengganggu silakan digunakan. “Jadi, ada spesifikasi teknis kmpresor ini, ada yang dilarang dan ada yang bisa digunakan. Upaya melakukan pencegahan dan pengawasan,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan kompresor nelayan. Sebab tidak boleh menghilangkan hak orang. Sebab kompresor yang digunakan nelayan Bungin dan Kaung hanya sebagai alat bantu saja, jadi tidak boleh dilarang, serta tidak mengganggu dan merusak lingkungan. “ Batang tubuh pasal 9, alat tangkap boleh digunakan asal tidak merusakan lingkungan,” tukas Budi.

Pihaknya juga meminta Kementerian untuk mengatur penggunaan kompresor, penjabaran dari UU No. 45 tahun 2009, melalui SK Menteri. “Kembalikan kompresor masyarakat. Bebaskan seluruh barang nelayan yang sempat disita. Serta kami minta Dislutkan lakukan pendataan kompresor dan bentuk kelembagaan agar tidak ada lagi kasus serupa,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini. (arn)

(Suara NTB/ula)

KONSELING - Tim dokter dari RSJ Provinsi NTB yang melakukan konseling penderita gangguan kejiwaan di RSU Dompu, Selasa (8/10). adiktif (narkoba) bisa dipastikan akan mengarah pada gangguan jiwa. Apalagi bagi mereka yang secara terus menerus mengkonsumsi zat adiktif, bisa dipastikan akan menderita gangguan jiwa berat. “Kita belum memiliki data kongrit (penderita gangguan jiwa karena

menkonsumsi zat adiktif). Tapi bisa dibayangkan, berapa yang menggunakan zat (adiktif), bisa menderita gangguan. Karena sangat terkait antara pengguna zat dengan gangguan jiwa.

Itu sudah banyak penelitian,” terangnya. (ula)

Wali Murid Segel Ruang Kepala Sekolah Dompu (Suara NTB) Kepala SDN 10 Dompu, ZA, S.Pd, MM didemo guru dan wali murid lantaran dianggap sering meninggalkan sekolah dan

melakukan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Ruang kerjanya pun disegel menggunakan palang kayu. Kepala Dinas

Dikpora Dompu pun langsung merespon tuntutan wali murid dan menjanjikan agar ZA diganti dalam pekan ini.

Damrun, koordinator aksi

Pedagang Pasar Brang Biji Mengadu ke Dewan Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebanyak 20 lebih pedagang pasar Brang Biji Sumbawa mengadu ke DPRD Sumbawa, Rabu (9/10). Mereka merasa dirugikan oleh ulah oknum istri PNS yang diduga melanggar kesepakatan bisnis. Hingga pedagang mengalami kerugian total hingga Rp 3 miliar.

Kasus ini diadukan ke Komisi I DPRD, kata Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Burhanuddin J. Salam, S.H, mengingat oknum bersangkutan adalah istri seorang PNS. Untuk mendapatkan kejelasan serta mencari jalan terbaik dari persoalan ini. Setelah sempat terkatung selama 10 bulan. Tanpa mengintervensi wilayah hukum, karena kasus ini telah masuk ranah pidana kepolisian.

Para pedagang adalah korban dari kesepakatan bisnis yang diingkari oleh oknum Sy yang merupakan istri PNS, AR. Kesepakatan dalam bentuk arisan, perjanjian bisnis dan pinjam meminjam. Akibat pengingkaran kesepakatan bisnis itulah, para pedagang merasa ditipu dan mengaku mengalami total kerugian hingga Rp 3 miliar. Dalam hal ini, Komisi I memfasilitasi persoalan masyarakat tanpa bermaksud mengintervensi tugas kepolisian.

Pihaknya juga meminta BKBPP dan Inspektorat untuk mengklarifikasi, masalah ini melalui suami pelaku yang seorang PNS. Sebab dari hasil klarifikasi sebelumnya, belum ada titik temu. “Komisi I memfasilitasi supaya ada soluasi titik terang. Sebab selama ini pelaku, bisa dikatakan menghilang,” kata BJS, panggilan akrabnya.

Menurut pengakuan suami, katanya telah berpisah dengan istri atau pelaku. Sedangkan menurut hemat Komisi I, ketika oknum PNS bercerai, maka harus ada laporan ke BKPP, atau minimal tempat instansi bernaung, sesuai dengan UU Kepegawaian. Komisi I juga mempertanyakan, sikap suami yang tidak kooperatif terhadap perbuatan istri atau pelaku yang diduga melanggar kesepakatan terhadap 23 orang pedagang di Brang Biji.

Hasil dari pertemuan tersebut, lanjut BJS, Inspektorat akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap oknum pegawai suami pelaku. BKBPP juga akan memanggil oknum PNS tersebut yang kini sedang tugas belajar di luar daerah, untuk mengklarifikasi persoalan ini. Pihak kepolisian dalam hal ini, juga mempersilakan korban untuk memasukkan laporan ulang secara kolektif ataupun kasus per kasus, karena sebelumnya hanya ada dua orang yang telah memasukkan laporan.

Dalam hearing dengan Komisi I, para pedagang mengaku telah tertipu dengan total Rp 3 miliar. Salah satu korban, Sagiri mengaku dua sertifikatnya hingga saat ini masih dijadikan jaminan di Bank oleh oknum tersebut dengan total nilai hampir Rp. 300 juta. Begitu pula Wahidah yang mengaku bahwa selama ini total modal yang disetorkan ke Sy istri PNS tersebut senilai Rp. 800 juta. Serta pengakuan dari pedagang lainnya dengan nilai yang bervariasi. (arn)

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

DISEGEL - Tampak ruang kerja Kepsek SDN 10 Dompu disegel warga dengan memalangkan papan sebagai bentuk aksi penolakan terhadap ZA sebagai Kasek. Selasa (8/10).

dalam orasinya di SDN 10 Dompu, Selasa (8/10) mengungkapkan, kondisi SDN 10 semakin lama semakin terbelakang dan terkesan tidak diurus lantaran Kepala sekolahnya jarang berada di sekolah. Persoalan di sekolah juga banyak yang tidak terurus oleh sikap Kasek yang kurang memperhatikan sekolah. “Kita minta kepala sekolah segera diganti, karena kita tidak ingin sekolah ini tak terurus seperti ini,” katanya.

Selain jarang berada di sekolah, ZA juga dituding melakukan penyimpangan dana BOS. Pasalnya hingga Oktober ini, dana BOS periode Juli – September 2013 belum juga cair. Alasan pihak Dikpora lantaran pajak BOS periode-periode sebelumnya belum dibayarkan. Hal ini membuat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi terhambat. “Karena dana BOS belum cair, gaji guru tidak tetap juga belum dibayarkan,” katanya.

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H Ichtiar, SH yang langsung menemui massa aksi di SDN 10 Dompu langsung menyanggupi tuntutan massa aksi untuk melengserkan ZA dari po-

sisinya sebagai Kasek SDN 10 Dompu. “Sepekan ini saya akan pindahkan ZA. Tentang siapa yang akan menjadi Kepala Sekolah sudah kami siapkan,” kata Ichtiar.

Namun Ichtiar mengklarifikasi pernyataannya untuk menindak ZA dengan manggilnya untuk dimintai klarifikasi soal dugaan jarang hadir ke sekolah dan dugaan penyimpangan dana BOS. “Nanti habis ini akan kita panggil yang bersangkutan untuk memprosesnya,” katanya.

Kepala SDN 10 Dompu, ZA, S.Pd, MM yang dihubungi berulang kali untuk menklarifikasi tuntutan warga tidak diangkat telepon genggamnya.

Bahkan saat aksi berlangsung, ZA juga tidak sedang berada di sekolah.

Aksi unjuk rasa wali murid yang didominasi anak muda ini terkesan bernuansa politis.

Apalagi aksi ini hingga melakukan penghadangan jalan dan membakar ban bekas di depan SDN 10 Dompu.

Massa kemudian dengan leluasa masuk ke sekolah dan langsung memalangi pintu masuk ruang kerja Kepala Sekolah. (ula)

Pemda KSB Ajukan Permohon Persetujuan Hibah Lahan Gudang Bulog Taliwang (Suara NTB) Selangkah lagi persyaratan pembangunan gudang Dolog oleh Perum Bulog akan terselesaikan. Hal ini ditandai dengan telah adanya pengajuan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kepada DPRD setempat soal permohonan pesertujuan hibah lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan gudang tersebut. “Surat permohonannya sudah kita terima,” terang ketua Komisi II DPRD KSB, Syaifullah, S.Pt., M.Si kepada media ini, Rabu (9/10).

Surat permohonan tersebut, akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD KSB. Syaifullah mengatakan, karena masuk dalam bidang kerjanya ia pun telah meminta kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun jadwal guna membahas permohonan pemerintah tersebut. “Kami selaku Komisi teknis mengapresiasi kesigapan

Pemda itu. Makanya kita pun langsung meminta Bamus menyusun jadwal pembahasannya,” timpalnya.

Rencananya, pembahasan di internal dewan akan dimulai dengan rapat gabungan Komisi. Syaifullah berharap agenda tersebut bisa berjalan dalam pekan ini juga, sehingga keputusannya persetujuannya pun dapat segera diterbitkan. “Lebih cepat lebih baik. Mengingat hanya tinggal persyaratan itu saja yang ditunggu oleh Perum Bulog untuk membangun gudang Dolog kita (KSB,red),” ujarnya sambil menambahkan, jika pengajuan permohonan hibah lahan untuk pemanfaatan pembangunan fasilitas publik lainnya dapat disegerakan oleh pemerintah.

“Status lahan untuk lokasi pembangunan markas Polres dan sebagian lahan ganti untuk lokasi pembangunan Pasar-Ter-

minal juga butuh persetujuan hibah dari DPRD,” sambungnya.

Sebelumnya Komisi II DPRD KSB meminta Pemda setempat agar segera mengajukan permohonan hibah lokasi pembangunan gudang Dolog tersebut. Sebab Perum Bulog belum bersedia mengucurkan anggaran pembangunan gudang sebelum status lahannya berubah. Meski anggaran untuk pembangunan gudang telah dialokasikan sejak tahun 2012 lalu. Sementara di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan kebearadaan gudang Dolog tersebut karena diyakini akan banyak membantu masyarakat. Terutama warga petani untuk mengamankan hasil panennya selama ini. (bug)

Syaifullah (Suara NTB/bug)

Rencana Merger SKPD

Dewan Minta Dikaji Mendalam Taliwang (Suara NTB) Dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan kembali melakukan merger (penggabungan) sejumlah Satuan K e r j a Perangkat

Andi Laweng (Suara NTB/bug)

Kerja Daerah (SKPD) di lingkungannya.

Rencana itu pun mendapat dukungan dari berbagai kalangan tak terkecuali DPRD setempat.

Meski mendukung, DPRD bukan lantas menerima tanpa syarat. Lembaga penyerap aspirasi rakyat ini tetap meminta kepada pemerintah agar sebelum benar-benar memutuskan untuk merombak sejumlah SKPD yang ada sekarang ini, terlebih dahulu melakukan kajian secara komprehensif terhadap keinginan tersebut. “Pada dasarnya setuju, tapi harus dikaji agar SKPD yang dibuat nanti benar-benar sesuai kebutuhan dalam menjalankan roda pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” cetus ketua Komisi I DPRD KSB Drs. M. Thamzil kepada media ini, Rabu (9/10).

Menurut dia, penggabungan sejumlah SKPD untuk tujuan efisiensi anggaran sangat lumrah. Tetapi kemudian jangan sampai peleburan tersebut membuat infesinesi pelayanan pemerintah kepada publik. “Di anggaran kita bisa hemat, tapi di pelayanan justru kita keteteran. Ini juga tidak baik. Jadi harus benar-benar dilihat secara jeli, bagian mana yang kirakira sangat dibutuhkan, mana yang bisa digabung dan bagian mana yang bisa dihilangkan,” timpalnya.

Tak hanya melakukan kajian, politisi dari Partai Golkar (PG) ini juga berharap agar pemerintah melengkapi alasannya dengan kajian akademis. Kajian tersebut dianggap sangat penting, mengingat perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki landasan yang mengacu pada aturan

berlaku. “Dan perlu diingat nanti merger kebutuhan pelayanan pemerintah kepaSKPD itu sama halnya mengubah Perda da masyarakat. “Prinsipnya biar miskin OPD kita. Nah perubahan itu saat dia- struktur tapi kaya fungsi. Ini model OPD yang ideal. Jangan sampai strukturnjukan harus ada dokumen kajian ya gemuk tapi fungsinya sebaliknakademisnya,” paparnya. ya,” imbuhnya seraya menambahPernyataan Thamzil kan, jika Pemda KSB dalam dua mendapat dukungan dari tahun terakhir telah beberapa ketua Badan Legislatif (Bakali melakukan perombakan srleg) DPRD KSB Andi Latruktur OPD dengan alasan weng, SH. Menurutnya, mesefisiensi. ki perubahan struktur OPD “Kalau memang strukdengan tujuan efisiensi selatur OPD sekarang lu dapat dibenarkan. Namun masih belum mepemerintah harus meminemukan bentuk liki alasan fundamenidealnya, kami tal sebelum melak(DPRD) minta sanakan hal tersepikirkan sebut. “Jangan sampai cara matanghanya karena alasan matang sebeyang sebenarnya lum mengubisa disiasati, tapi bahnya lagi. kemudian buruKarena buru mengubah srtidak baik tuktur OPD. Dan juga kalau akan sia-sia jika pekeseringan rubahan tersebut k i t a baik itu merger atau mengumenghapus salah bah srtuksatu bidang, tur OPD,” membuat kinerja pungkas pemerintah justru terganggu,” katanya. politisi dari Disebutkan LaP a r t a i weng, secara sederKeadilan hana penyusunan dan PerOPD diharapkan sesatuan Indoramping mungkin namun n e s i a dalam kinerjanya dapat (PKPI) ini. mengakomodir seluruh M. Thamzil (bug) (Suara NTB/bug)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

Kejaksaan Sasar Bukti Notaris Dari Hal. 1 Sekali lagi, ditegaskannya, upaya intervensi yang dilakukan oleh kalangan tertentu, dianggap sia-sia.

Pun ketika disinggung soal dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam penanganan proyek itu, Sugeng menjawab datar. ‘’Saya tutup mata soal itu. Yang kami tahu, kami melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai koridor hukum,’’ tegasnya.

Periksa 16 Saksi Dalam rangka penyidikan lanjutan kasus rumput laut, sebelumnya tim sudah memanggil semua kelompok nelayan. Pemeriksaan dilakukan Senin lalu, dilakukan secara maraton. Ternyata, dari

10 kelompok nelayan yang menerima bantuan, saksi yang dimintai keterangan sampai 16 orang.

“Selain ketua kelompok yang 10 orang, ada anggota kelompok 6 orang juga dimintai keterangan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB,Made Sutapa, SH. Seluruh saksi diperiksa dalam sehari. Sedianya akan dilakukan secara maraton.

Namun para nelayan ini semuanya proaktif, malah meminta untuk di BAP sehari, dengan maksud agar pekerjaan mereka tidak terganggu keesokan harinya.

Setelah saksi rampung, pihaknya kini sedang memperdalam data-data dan keterangan yang sudah ada. (ars)

Penebang Pohon Didenda Kerbau Dari Hal. 1 Kegiatan tersebut, lanjutnya rutin dilakukan setiap tahun dalam usaha menggerakkan masyarakat sekitar untuk mempertahankan mata air yang sudah ada.

Bahkan, katanya, kelompok masyarakat tersebut telah membuat awig-awig. Seperti masyarakat yang menebang pohon di sekitar mata air maka diharuskan membayar denda. Seperti di Lombok Utara, sebutnya, bahkan ada awig-awig bagi yang merusak atau menebang pohon di sekitar mata air maka harus membayar denda berupa kambing atau kerbau.

Ditanya terkait dengan berkurangnya ratusan jumlah mata air di NTB saat ini, Dini belum mengetahui informasi tersebut. Tetapi menurutnya, mata air yang dinilai berkurang tersebut kemungkinan bukan sumber mata air tetapi lebih kepada air rembesan. Air rembesan ini, lanjutnya, biasanya akan kering apabila terjadi musim

kemarau.

Dalam RPJMD NTB 2009-2013 ditargetkan jumlah mata air yang dilindungi melalui program Perlindungan Mata Air (Permata) 250 buah. ‘’Realisasi kita sampai 2012 itu sudah mencapai 324 mata air. Artinya sudah melebihi target dalam RPJMD. Yang ditangani oleh kita, melalui program Permata,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, program Permata tersebut dimulai pada tahun 2008 lalu. Dimana, pada saat ini jumlah mata air di NTB sebanyak 174 buah. Dari program perlindungan yang dilakukan, jumlah mata air meningkat pada tahun 2009 menjadi 214 buah. Kemudian tahun 2010 menjadi 305 buah dan 2012 menjadi 324 mata air. “Mata air paling banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa, kemudian Lombok Utara, Lombok Barat dan lainnya,” terangnya. (nas)

Ditunda, Kelanjutan Pembangunan Kantor Bupati Lotim Dari Hal. 1 Komitmen Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan melanjutkan proses pembangunan gedung yang ditaksir menelan dana Rp 150 miliar berdasarkan Detail Enginering Design (DED) telah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA PPAS) tahun anggaran 2014 mendatang. Untuk pembangunan fisik gedung dianggarkan Rp 50 miliar.

Anggaran Rp 50 miliar mulai siap dialokasikan dari APBD Kabupaten Lotim. Selain itu, upaya negosiasi terus akan dilakukan jajaran Pemkab Lotim ke pusat. (rus)

Bukit Giri Menang Terbakar Dari Hal. 1 Warga pun berupaya memadamkan dengan alat seadanya.

Hingga berita ini ditulis pukul 20.00 Wita, api belum sepenuhnya bisa dipadamkan.

Kadus Menang, Sahiban Nawawi yang ditemui di lokasi menyatakan, kebakaran sebenarnya sudah terjadi sekitar dua hari lalu. ‘’Awalnya dari daerah di atas wilayah

Tanjung, sekarang merembet ke daerah Menang,’’ ungkapnya. Kejadian serupa sering terjadi setiap kemarau. Hal ini pun membuat warga resah. Di kaki Bukit Giri Menang ini ada dua kelurahan, yakni Dasan Geres dan Gerung Selamatan dan lima dusun (lingkungan). Jumlah KK didusun itu 310 KK dengan 1.200 jiwa. (her)

Bisa Jadi Motivasi Dari Hal. 1 ujar Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. M. Syamsir, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/10) kemarin.

Syamsir memberikan apresiasi tersebut menanggapi komentar Abraham Samad yang menyangsikan proses penegakan hukum oleh Kejaksaan dan Polda.

Abraham mengaku sudah mengultimatum Polda dan Kejaksaan untuk mengalihkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat level atas ke KPK. Alasannya, kata dia, karena kasus korupsi yang melibatkan pejabat di daerah cenderung stagnan, bahkan cenderung “dipetieskan”.

Menurut Syamsir, para penegak hukum di daerah sebaiknya menanggapi komentar KPK itu sebagai sebuah motivasi untuk lebih memaksimalkan penanganan kasus korupsi.

“Pernyataan itu tentu banyak maknanya, salah satunya untuk memotivasi dan mem-

berikan spirit kepada penegak hukum di daerah,” ujarnya.

Syamsir sendiri menilai, sejauh ini memang masih banyak kasus dugaan korupsi yang tampaknya lolos dari penanganan aparat penegak hukum di daerah. “Memang banyak yang lolos, jadi kalau ada dorongan dari KPK ini tentu akan positif, kita patut dukung adanya keinginan seperti ini,” ujarnya.

Di sisi lain, sinyalemen dari KPK itu juga bisa menjadi peringatan bagi para penentu kebijakan di daerah untuk berpikir ulang jika ingin melibatkan diri dalam tindak pidana korupsi. Bagaimanapun, ujarnya, munculnya kesan bahwa para pejabat daerah diawasi oleh KPK paling tidak bisa menjadi langkah antisipasi agar mereka menjauhkan diri dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan rakyat tersebut. (aan)

Sudah Rampung Dari Hal. 1 Dikatakan, sesuai ketentuan, RPJMD NTB 2013-2018 harus sudah tuntas enam bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Artinya, RPJMD NTB harus dudah ditetapkan pada 17 Maret 2014 mendatang.

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Moh. Amin, SH, M.Si periode 20132018 dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada 17 September 2013 lalu. ‘’Enam bulan sejak pelantikan RPJMD itu paling telat ditetapkan tanggal 17 Maret 2014. Tetapi Insya Allah, Desember sudah kita se-

rahkan dokumennya,’’ tandasnya.

RPJMD tersebut paling tidak memuat gambaran umum kondisi daerah lima tahun terakhir. Kemudian gambaran pengelolaan keuangan lima tahun terakhir serta memuat pula isuisu strategis yang berkembang lima tahun maupun saat ini yang akan mempengaruhi secara signifikan dokumen perencanaan atau kegiatan-kegiatan kebijakan yang akan dituangkan dalam RPJMD. RPJMD tersebut juga memuat visi dan misi calon kepala daerah terpilih serta strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai lima tahun mendatang. (nas)

Halaman 5

Dugaan Pungli di PDAM Praya

Warga Mengadu ke DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Belasan warga dari Desa Tampak Siring Batukliang Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengadu ke DPRD Loteng, Rabu (9/10). Mereka datang terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya, khususnya saat pemasangan instalasi air bagi calon konsumen baru.

Akibatnya, warga harus mengeluarkan biaya tinggi untuk sekadar bisa memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM. “Untuk pemasang instanlasi air baru, warga harus mengeluarkan biaya mulai dari Rp 2,7 juta hingga Rp 3,5 juta lebih,” ungkap Munawir Harip, dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Loteng, Drs. H. Fahrurrozi, di ruang Banmus Dewan.

Padahal standar harga untuk pemasangan instalasi air hanya sekitar Rp 900 ribu. Tetapi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat berlipat-lipat, sehingga warga banyak yang memiliki uang untuk memasang instalasi air bersih dari PDAM. Ironisnya, setiap kali ditanya untuk apa saja biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, petugas PDAM Praya terkesan menutupi. Petugas, ujarnya, se-

lalu mengatakan untuk biaya operasi, termasuk biaya penambahan instalasi. “Yang anehnya lagi, saat pendaftaran warga dibebani biayai sekitar Rp 50 ribu sampai Rp 60 ribu. Ditambah biaya foto copy, materai dan sebagainya,” ujarnya dengan nada kesal.

Untuk itu, pihaknya mendesak pihak PDAM Praya supaya segera membuat standar biaya pelayanan yang jelas, karena selama ini standar biaya pemasangan instalansi air masih belum jelas. Kondisi ini dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Terkait persoalan tersebut, Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab berjanji akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungli, jika terbukti. Phaknya tidak peduli apakah itu oknum luar apalagi oknum

(Suara NTB/kir)

HEARING - Warga hearing dengan DPRD Loteng mengenai dugaan pungli di PDAM Praya, Rabu (9/10). karyawan PDAM Praya sendiri. “Kalau memang ada oknum karyawan kami yang terbukti melakukan pungli, kita akan tindak tegas,” janjinya.

Diakuinya, banyak pegawai PDAM yang mendapat sanksi dari perusahaan, karena melakukan penyelewengan.

Di mana sudah ada sekitar 20 pegawai yang mendapat sanksi mulai dari sanksi teguran, penurunan pangkat sampai sanksi pemecatan. Sanksisanksi tersebut dilakukan sebagai pelajaran bagi karyawan bersangkutan maupun karyawan lain agar tidak

mengulangi perbuatannya.

Untuk itu, pihaknya juga sangat mengharapkan ada kerjasama dan dukungan dengan seluruh masyarakat dengan melaporkan kalau menemukan ada oknum pegawai PDAM Praya yang melakukan pungli. (kir)

Belum Ideal, Komposisi PNS Loteng Praya (Suara NTB) Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lombok Tengah (Loteng) masih belum ideal. Meski dari segi jumlah, sudah mencukupi bahkan bisa dikatakan sudah lebih dari cukup.

“Kalau dari sisi jumlah, pegawai yang kita miliki sudah mencukupi. Tapi dalam hal komposisi sesuai kompetensi yang dibutuhkan, kita masih banyak kekurangan,” ungkap Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dihubungi Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (9/10).

Nursiah mencontohkan, untuk tenaga guru, Loteng masih kekurangan, karena kebutuhan tenaga guru Loteng cukup banyak. Begitu juga tenaga kesehatan, tenaga ahli geologi serta tenaga teknis khusus lainnya. ‘’Sehingga kalau dikatakan kurang, Loteng memang masih kekurangan,” klaimnya.

Atas persoalan tersebut, mulai tahun ini Pemkab Loteng sudah melakukan pendataan dan verifikasi ulang kebutuhan pegawai di masing-masing SKPD. Tujuannya, menghitung kembali, besaran jum-

lah pegawai yang dibutuhkan serta bidang ilmu apa saja yang masih kurang. “Semua SKPD sudah diminta melakukan pendataan ulang kebutuhan pegawai. Sesuai bidang ilmu yang ada,” jelasnya.

Dari hasil pendataan, Pemkab Loteng akan mengusulkan ke pemerintah pusat kuota untuk formasi CPNS, baik itu yang melalui jalur umum maupaun dari tenaga honor. Hanya saja, untuk tahun ini CPNS dari jalur umum tidak ada, karena pemerintah daerah lebih fokus menyelesaikan sisa pengangkatan tenaga honor.

Pemkab Tegaskan Komitmen Tertibkan Kafe Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya untuk tetap menertibkan aktivitas hiburan malam kafe yang kini bergeser di Sampar Maras Labuan Badas dan Batu Guring Alas. Terkait desakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sumbawa.

Melalui Kabag Humas Setda Sumbawa, Wirawan S.Si, M.T, Rabu (9/10), pemkab tetap menganggap aktivitas tersebut adalah ilegal tanpa izin sehingga tetap akan ditertibkan. Pihaknya mendukung keinginan FKUB Sumbawa

yang ingin membicarakan masalah ini dengan Bupati, mengingat aktivitas kafe yang kembali menjamur. Apalagi sinergi antara Pemkab dengan FKUB sudah berjalan baik.

Namun, mesti dipahami, upaya penertiban dilakukan secara bertahap. Memberikan peringatan, pendekatan persuasif. Serta terus memberikan sosialisasi, dan mengimbau para pengusaha yang ada.

Untuk segera menutup aktivitas hiburan malam. Ketika upaya persuasif sudah dilakukan, namun tidak juga diindahkan, maka tidak menutup kemungkinan, tindakan

represif akan diambil. “Usaha tersebut, jelas ilegal tidak ada izin. Makanya kita minta pemilik kafe secara sadar menutup usahanya. Apalagi usaha tersebut jauh dari nilainilai masyarakat kita,” tukas Wirawan.

Pihaknya juga berharap kepada FKUB dan elemen lainnya, agar membangun koordinasi dengan Pemkab untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini. Dalam menciptakan suasana kondusif di daerah. Jangan sampai bertindak sendiri-sendiri yang justru akan menambah masalah. (arn)

Diduga Terlibat Penipuan, Caleg PBB Ditahan Polisi Dompu (Suara NTB) Calon anggota legislative (Caleg) dari PBB untuk DPRD Dompu berinisial Srf, SH akhirnya ditahan Polisi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan setelah dijemput aparat Kepolisian di kediamannya. Srf ditahan karena beberapa kali panggilan penyidik tidak diindahkan dan berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan sejak 16 September 2013 lalu.

Kapolsek Woja, AKP Herman kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Selasa (8/10) kemarin, menegaskan penahanan tersangka Srf dilakukan karena yang dinilai tidak kooperatif terhadap penyidik. Beberapa kali panggilan penyidik tidak diindahkan tersangka. Bahkan setelah berkasnya dinyatakan lengkap sejak 16 September 2013 lalu, tersangka tidak pernah mau memenuhi panggilan penyidik. “Tadi kita langsung mengantar surat panggilan dan menjemputnya untuk dibawa ke Polres,” kata Herman.

Tersangka Srf, lanjut Herman, laangsung ditahan pihaknya di tahanan Polres Dompu walaupun yang bersangkutan enggan menandatangani surat penahanan dan penangkapannya. “Kita langsung tahan hari ini walaupun dia tidak mau menandatangani surat perintah penahanan dan penangkapannya. Itu merupakan hak tersangka, tapi tidak membatalkan penahanan,” jelas Herman.

Karena berkasnya telah dinyatakan P21

oleh kejaksaan, lanjut Herman, pihaknya berencana akan melimpahkan berkas dan tersangka ke Kejaksaan, Rabu (9/10) hari ini. “Kita rencananya akan melimpahkan ke Kejaksaan Rabu besok,” katanya.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan tersangka Srf, SH yang juga caleg PBB ini ditangani Polsek Woja atas laporan Toto, pengusaha asal Jawa. Kasus dugaan penipuan ini berawal dari bisnis jagung. Ketika jagung yang diangkut Toto dari gudang Srf, di tengah jalan justru dihadang oleh warga Madaprama yang menklaim bahwa jagungnya belum dibayarkan oleh tersangka. Warga pemilik jagung meminta jagungnya diturunkan dari truk fuso. Karena merasa telah menyerahkan uang sekitar Rp.60 juta dan jagung yang dijanjikan tidak ada, Toto kemudian melaporkan kasus ini dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Sejak Srf ditetapkan sebagai tersangka, ia berusaha melawan dengan melibatkan warga. Bahkan pendukung Srf dan keluarganya sempat melakukan aksi penghadangan jalan Negara di Desa Baka Jaya dan menuding Polsek Woja memiliki inters pribadi dalam mengusut kasusnya. Bahkan tersangka Srf mengaku tidak bersalah. Upaya perlawanan Srf hingga melibatkan pengurus PBB Dompu ini membuat penanganan kasusnya terhambat. (ula)

Ke depan, lanjut Nursiah, setiap kali ada proses rekrutmen CPNS diupayakan lebih banyak untuk formasi tenaga teknis dan diutamakan untuk bidang ilmu yang masih sangat kurang. Sementara untuk tenaga administrasi umum, tidak akan begitu banyak diminta.

Data jumlah pegawai daerah di luar tenaga honor yang dimiliki Pemkab Loteng saat ini mencapai sekitar 11 ribu lebih.

Dari jumlah tersebut, masih didominasi tenaga adminsitrasi umum. Sementara untuk tenaga teknis, masih terbatas. (kir)

15 Ribu Pelajar Umur 16 Tahun Belum Terekam E-KTP Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perekaman E-KTP bagi pelajar yang berumur 16 tahun. NTB mendapatkan tambahan kuota tambahan sebanyak 600 ribu lebih perekaman E-KTP bagi pelajar yang berumur 16 tahun tersebut. Namun, hingga saat ini perekaman masih tersisa sekitar 2,5 persen atau 15 ribu orang akibat berbagai factor.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd dikonfirmasi di Mataram, kemarin.” 2,5 persen dari anakanak yang berumur 16 tahun itu belum kita rekam. Kemarin kita disuruh rekam anak-anak itu hampir jumlahnya 600 ribu yang baru berumur 16 tahun dan anak yang sisa tiga bulan akan berumur 17 tahun,”katanya.

Dijelaskan, bagi anak-anak

yang sudah berumur 17 tahun sudah tuntas dilakukan perekaman. Begitu juga dengan kuota regular yang sebelumnya juga sudah tuntas. Sisa waktu tinggal tiga bulan kedepan, kata Bachrudin akan diupayakan supaya sisa sebanyak 2,5 persen dari 600 ribu anak-anak/pelajar yang berumur 16 tahun tersebut sudah selesai dilakukan perekaman.

Bachrudin menambahkan, bagi anak-anak/peljaar umur 16 tahun yang sudah melakukan perekaman maka E-KTP nya akan diterbitkan pada Desember mendatang. Ada juga katanya, yang akan memperoleh EKTP nya pada tahun mendatang setelah berumur 17 tahun.

“Target kita seluruhnya terekam tahun ini tapi nanti terbitnya (E-KTP) bulan Desember 2013. Ada juga tahun depan yang akan diterbitkan KTP nya,”tandasnya. Untuk mengejar target, petugas langsung datang ke sekolah-sekolah untul melakukan perekaman E-KTP. (nas)

Pengangkatan Pegawai Honor Kota Mataram Capai 1.250 Orang Mataram (Suara NTB)Pengangkatan pegawai honor kategori dua atau K2 di Kota Mataram sebanyak 1.250 orang Sebelum menjalani tes, para pegawai honor ini akan diberikan pembinaan mengenai cara mengisi lembar jawaban. Untuk pengisian lembar jawaban akan menggunakan Lemabr Jawaban Komputer (LJK). Tes akan dilakukan serentak pada tanggal 3 November mendatang.

Dari 1.250 honorer yang akan mengikuti tes, yang akan diangkat menjadi CPNS sebanyak 30 persen. Sementara yang tidak lolos akan diberlakukan sistem kontrak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Mataram Baiq Evi Ganevia kepada Global FM Lombok Rabu (9/10) mengatakan, pembinaan akan

dilakukan mengingat para pegawai honor berasal dari kualifikasi pendidikan yang berbedabeda, mulai dari SD, SLTP dan SMA. Pembinaan dilakukan agar mereka mengetahui cara pengisian LJK tersebut. Tes yang akan dilakukan mencakup dua kategori seperti tes kompetensi bidang dan tes kompetensi dasar. Sementara untuk penilaiannya akan dilakukan di pusat.

Evi mengharapkan, kepada para honorer yang akan mengikuti tes agar tidak terpengaruh oleh adanya janji-janji calo CPNS yang menjanjikan pengakatan dengan mengeluarkan sejumlah uang. Karena penilain ini akan dilaksanakan di pusat sehingga tidak akan memberikan ruang gerak kepada para calo. (azm/kmb)

Warga Miskin yang Luput dari Bantuan Rumah Kumuh Dari Hal. 1 Karena uang sebesar itu tidak ada, tawaran diturunkan menjadi Rp 2 juta. ‘’Saya juga tidak punya uang segitu,’’ kata nelayan ini. Dana yang diminta itu akan digabung dengan dana pendamping dari pemerintah sebesar Rp 4 juta.

Sebulan kemudian, uang Rp 5 juta sudah dikantonginya.

Namun saat bersamaan, ia butuh membeli mesin perahu untuk mencari nafkah di laut.

“Pas uang sudah saya pakai beli mesin, tiba tiba petugas dari kelurahan datang meminta uang itu. saya bilang

sudah pakai beli mesin.

Akhirnya saya gagal dapat bantuan,’’ tuturnya. Bantuan itu kabarnya dialihkan ke rumah warga lainnya, hanya gara-gara ia tak punya dana pendamping.

Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Bintaro Ampenan, I Nyoman Dida yang dikonfirmasi di ruangannya, mengatakan, bantuan itu memang melalui kelurahan, namun hanya sebatas pendataan. Pihaknya hanya dikonfirmasi dan dilibatkan dalam pendataan ke rumah warga yang menjadi sasaran. ‘’Tapi tang-

gung jawab teknis bukan kami, karena bantuan ini banyak sumbernya, dari Dinas Sosial, dari Dinas PU, dari PNPM Mandiri,’’ terangnya. Nyoman pun berinisiatif memanggil Mahyudin, koordinator untuk bantuan dari Sumber PNPM Mandiri, BKM Ikroman di Kelurahan Bintaro.

Menurut penjelasan koordinator, memang sempat mendata rumah Salman, juga diakuinya bantuan itu tidak bisa disalurkan karena tidak ada sharing dana. ‘’Soal sharing dana itu memang harus kami minta, karena memang itu ketentuannya, tidak bisa kami

berikan uangnya begitu saja,’’ tegas Mahyudin menjawab wartawan.

Mengenai rumah Papuq Imah, ia tidak tahu. “Mungkin itu bantuan dari PU, yang cuma lepas material. Kalau pola kami tidak seperti itu,” tegasnya.

Diklarifikasinya, dari bantuan dana program tersebut, ada ketentuan swadaya sebesar 30 persen dari pemilik rumah.

Jika tidak mampu menyerahkan uang, maka swadaya dalam bentuk menanggung ongkos tukang atau bentuk bantuan lain. ‘’Tapi pak Salman ini kan sudah kami

tawarkan opsi paling mudah, cukup dia membantu dan memberi makan tukang, tapi dia tidak bisa. Akhirnya program itu kami pindah ke rumah lain,’’ tegasnya.

BKM yang dipimpinnya, membangun program rehab rumah tidak layak huni dari awal. Saat ini sudah 53 unit dibangun, dari tahun 2009 hingga saat ini, sebagian masih dalam pengerjaan. Selain rumah ada program pembangunan jamban 20 unit, MCK 1 unit di Makam Bintaro, juga paping rabat drainase 380 meter serta penerangan 80 unit. (ars)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

Perda Anjal, Jangan Hanya ’’Macan Kertas’’ MASALAH anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak pernah tuntas di Kota Mataram. Operasi yang dilakukan Pemkot Mataram bersama aparat keamanan tidak membuahkan hasil. Anjal atau gepeng yang sebelumnya terjaring dalam operasi seakan tidak pernah jera untuk kembali ke jalan.

Lebih ironis, anjal yang terjaring dan yang masih ditemukan beroperasi di jalanan tidak pernah berubah. Seolah-olah mereka ini sudah menjadikan jalan atau setiap traffic light sebagai lahan tempat mencari nafkah.

Pembinaan yang dilakukan Pemkot Mataram melalui instansi terkait seakan tidak berguna. Janji tidak kembali di jalan saat terjaring tim hanya sebatas di mulut semata. Berbagai macam jenis keterampilan yang diberikan pemerintah saat berada dalam pembinaan tidak ada artinya sama sekali. Alasannya, mereka tidak mempergunakan keterampilan yang diperoleh untuk mencari nafkah selain tidak dengan menjadi peminta-minta.

Keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Anjal dan Gepeng di Kota Mataram diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi masalah anjal dan gepeng. Instansi yang bertanggung jawab menanggani masalah anjal dan gepeng harus segera melaksanakan amanat perda tersebut.

Terlebih, dalam perda tersebut tegas dinyatakan, pengemis secara perorangan atau berkelompok dianggap melanggar perda. Begitu juga, pihak yang menjadi koordinator atau orang di belakang aksi anjal dan gepeng diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda Rp 50 juta.

Memang tidak dipungkiri, aksi anjal dan gepeng di Kota Mataram dikoordinir pihak tertentu. Mereka diduga sengaja memanfaatkan anjal atau gepeng tersebut mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

Hal-hal seperti ini harus ditindak tegas oleh pemerintah daerah. Apalagi saat momen Hari Raya Idul Fitri, menjamurnya anjal tidak bisa dihindari. Kali ini, mereka tidak lagi mengharapkan belas kasihan di setiap perempatan jalan protokol, tapi mendatangi rumah-rumah warga secara bergerombol.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah pelaksanaan perda ini efektif atau tidak? Jangan sampai, perda yang sudah dikeluarkan tersebut hanya jadi ‘’macan kertas’’ semata. Dalam arti, SKPD yang diberikan tugas mengawal perda tersebut harus melaksanakan amanat perda. Anjal atau gepeng yang selama ini membandel dan sudah beberapa kali dilakukan pembinaan harus diberikan sanksi sesuai dengan amanat perda.

Namun, jika pemerintah daerah lemah dan tidak melaksanakan sesuai dengan amanat perda, maka keberadaan perda itu mubazir dan terkesan hanya menjadi ‘’macam kertas’’. Kondisi ini akan membuat anjal dan gepeng yang selama ini mencari nafkah di jalan kembali beroperasi. Alasannya, simpel, yakni setelah ditangkap akan dilepaskan kembali tanpa didenda atau dikurung 6 bulan penjara.

Di sinilah diperlukan keseriusan dari aparatur Pemkot Mataram melaksanakan amanat perda, sehingga mampu menekan keberadaan anjal dan gepeng di Kota Mataram. (*)

Halaman 6

Jalanan dan Konflik Kepentingan Oleh : ALANAN dibuka sebagai bagian dari berkembangnya peradaban.

Konstruksi rangkaian dari berbagai budaya dan kebiasaan terhubung oleh kehadiran jalan.

Daerah yang semula sepi dan terisolasi apabila telah dibuka sebuah jalan yang menghubungkannya dengan daerah lain, perlahan-lahan secara bertahap akan menjadi daerah yang ramai. Dinamika ekonomi juga berkembang dengan adanya jalanan yang saling berhubungan. Oleh karena itu rumah-rumah dibangun menghadap jalan sebagai simbol keterbukaan, yang secara logis mengisyaratkan hadirnya pula kepentingan-kepentingan. Tanpa ada jalanan yang terbuka susah dibayangkan suatu daerah akan berkembang.

Karena pentingnya kehadiran sebentang jalan, penyikapan terhadapnya juga kerap mengalami benturan. Oleh karena tak ada jalanan yang berhak dimiliki oleh perorangan. Jalanan adalah milik umum, semua berhak menggunakannya, tentu saja sesuai dengan fungsi utamanya, yakni sebagai jalur penghubung yang menggerakkan banyak aktifitas.

Di abad kini masalah jalanan telah bergerak ke berbagai dimensi. Kultural, politik, kriminalitas, ekonomi dan sebagainya.

Secara kultural jalanan berperan penting dalam kegiatan ritual adat maupun agama. Ritual nyongkolan misalnya mensyaratkan keberadaan jalan sebagai bagian dari arak-arakan yang berfungsi sebagai pengabaran kepada khalayak perihal telah sah-nya sebuah ikatan perkawinan. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kerap pula kita melihat sebagian jalur jalan ditutup sementara.

Orang menggunakan jalan di depan rumah untuk melaksanakan acara keagamaan tersebut, bukan hanya dengan alasan praktis tetapi juga untuk memproklamirkan pentingnya acara tersebut. Penggunaan jalanan yang sebenarnya tak sesuai dengan fungsi utamanya itu lantas mendapat permakluman karena sebuah kesadaran akan sakralitas acara yang berlangsung.

Dalam dimensi ekonomi jalanan telah termaanfatkan secara mutlak sebagai titik krusial bagi

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram)

aktivitas perdagangan. Mulai dari pedagang kaki lima sampai para kapitalis kakap yang cukup memajang banner-banner besar iklan produknya di atas maupun di pinggir-pinggir jalan. Gejala tersebut bisa kita lihat dengan jelas di Kota Mataram. Apabila malam tiba, pedagang-pedagang kaki lima memanfaatkan trotoar (yang notabene merupakan bagian dari jalanan) untuk menggelar dagangannya.

Alasannya tentu saja sangat praktis dan ekonomis. Jalanan adalah pusat keramaian dimana orang melintas setiap saat. Dan setiap orang melintas bisa jadi adalah calon kunsumen. Meskipun dagangan digelar di trotoar, bukan berarti badan jalan tak berfungsi.

Rata-rata konsumen yang datang berbelanja memakai kendaraan dan akan memarkir kendaraannya di badan jalan. Alhasil, fungsi trotoar berubah dan sebagian badan jalan menjadi lahan parkir sekaligus arena kongkow-kongkow yang riuh. Keadaan yang seperti inipun mendapat permakluman sebab kebutuhan akan ruang publik cukup mendesak. Keadaan yang kemudian secara implisit termanfaatkan pula dengan halus oleh kehadiran banner-banner besar yang seakan menandai cerahnya iklim ekonomi sebuah kota, sekaligus “mengotorinya” dengan ukuranukuran ideal akan kesejahteraan.

Ketika jalanan kemudian berkembang sedemikian ramainya, peluang yang lain muncul, jalanan lantas menjadi medan citra dan eksistensi personal. Medan ini dibuat dengan pikiran yang didominasi oleh bayangan kejayaan dan sorak-sorai yang menyertainya. Adu balap liar di jalanan umum semakin lama makin digemari. Kadang juga malah “adu balap” tersebut terjadi di tengah keramaian lalu lintas. Raung knalpot yang bising dan serak serta bayangan akan kemungkinan menjadi pusat perhatian mengalahkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan telinga orang lain. Dalam posisi ini, seorang pemakai jalan seolah telah menjadi pemilik jalanan tersebut.

Akibatnya tak sedikit korban jiwa yang melayang sia-sia. Kasus-kasus kecelakaan karena keteledo-

ran dan kenekatan di jalan raya telah bertumpuk-tumpuk dan kiranya masih akan terus terjadi. Suatu kondisi yang mau tak mau kemudian membuat orang jadi maklum dan memandang kecelakaan di jalanan adalah resiko. Kita bisa berhati-hati tapi bila ada orang yang tidak berhati-hati, bisa jadi kita yang sudah berhatihati menjadi korban pula.

Blokir Secara politis jalanan juga kerap dimanfaatkan. Aksi pemblokiran jalan yang kerap terjadi di Dompu adalah sedikit bukti bagaimana jalanan dimanfaatkan secara politis. Dengan penguasaan terhadap jalanan diharapkan suara para pem-blokir akan didengar dan target aksi mereka dapat tercapai. Tetapi aksi semacam ini dapat memakan korban yang tak berhubungan langsung dengan konflik kepentingan. Terutama di daerah-daerah yang cuma memiliki jalan tunggal. Otomatis peran jalanan tunggal itu menjadi teramat vital. Pemblokiran jalan yang merugikan seperti itu tercerabut dari apa yang dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Mungkin saja aksi pemblokiran jalan adalah sebentuk tafsir atas demokrasi. Dimana semua orang berhak mengajukan pendapat. Tetapi aksi yang anti-persuasi tersebut pada akhirnya terjebak menjadi tindakan vandal yang berlebihan.

Politik kepentingan terhadap jalanan tak hanya berlaku untuk jalanan utama. Jalan alternatif juga bisa menjadi titik konflik.

Protes warga terhadap penutupan salah satu akses jalan di Universitas Mataram baru-baru ini dengan gamblang menyodorkan kenyataan tersebut. Jalan alternatif dibutuhkan di satu sisi dan menjadi bumerang di sisi lainnya. Upaya penutupan akses jalan tersebut disebabkan karena maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor yang mudah sebab banyaknya jalan untuk keluar-masuk. Tetapi di sisi lain, kehadiran jalan alternatif tersebut membuka peluang ekonomi bagi para pengusaha koskosan. Kedua sisi yang berseberangan ini bisa saja merupakan resi-

ko yang tak bisa dihindari, dimana salah satu harus dikorbankan untuk sebuah solusi.

Berbagai sikap terhadap jalanan kerap kali menimbulkan efekefek yang berujung konflik. Jelas bahwa ketika sebuah jalanan dibuka, ia telah membawa resikonya sendiri. Sifat jalan yang menjadi milik umum berbenturan dengan kepentingan yang berbeda dari sifat keumuman itu. Karenanya menyikapi sebuah jalan menjadi persoalan yang tak sepele, karena ia menyangkut keselamatan, ketertiban dan kenyamanan. Dari cara orang menyikapi jalan kita bisa melihat sebuah kompleksitas yang dibawa oleh pola pikir akan kehadiran dan kekuasaan. Orang cenderung ingat pada hak dan abai pada kewajiban. Dan hak akan kebebasan individu pada akhirnya akan dibatasi oleh kebebasan individu yang lainnya. Pada titik itulah manusia menemukan pusat tegangannya, sebagai makluk personal dan makhluk sosial. Dan di jalanan kita bisa melihat apa yang kosmos (teratur) dan yang khaos (tak teratur) berayun-ayun bagai pendulum, digerakkan oleh penyikapan-penyikapan terhadapnya.

Tertinggi di Indonesia, penderita gangguan jiwa di Dompu Butuh perhatian serius

*** Lagi, PDAM ”cungkil” aspal Koordinasi seharusnya dimantapkan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Populasi Ternak di KLU Menurun Sasar Wisatawan MICE PERUSAHAAN yang bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata (travel agent) PT A & T Holidays di bulan Oktober ini akan memasuki usia 21 tahun. Di usianya yang terbilang memasuki usia dewasa ini, A & T Holidays tidak hanya menargetkan sasarannya ke wisatawan individual, tetapi akan menyasar wisatawan peserta MICE. “Selain menargetkan customer secara individual, kami juga mulai menyasar company-company (perusahaan) yang ada di sini,” ujar Sales Manager PT A & T Holidays, Angelita kepada Suara NTB di sela acara peresmian kantor baru A & T Holidays di kompleks Central City, Pelembak, Ampenan, Rabu (9/10).

Angel mengatakan belum lama ini pihaknya bekerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) dalam salah satu kegiatan di mana pihak Unram menggunakan jasa A & T Holidays. “Ke depan kita ingin mengembangkan wisatawan MICE. Selama ini untuk ticketing, A & T sudah dikenal luas. Di Lombok belum ada travel khusus untuk MICE. Kami akan mengadakan itu,” terangnya. Angel mengatakan jika perusahaan akan menyelenggarakan perjalanan wisata, pihaknya bisa menanganinya mulai dari transportasi dan akomodasi.

Managing Director sekaligus pemilik dari perusahaan ini, Henny Soepiantoro mengatakan perusahaannya mulai berdiri tanggal 16 Oktober 1992 silam. Saat ini ia memiliki sekitar 50 karyawan. Selain menjual paket wisata lokal dan domestik, A & T Holidays juga menjual paket wisata luar negeri seperti Kuala Lumpur, Thailand, Singapura, Vietnam, Sidney, Perth, dan lainnya.

Dalam mengembangkan perusahaan, Henny mengatakan pihaknya juga sangat memperhatikan kualitas SDM yang dipekerjakan di perusahaanya. Para karyawan A & T Holidays kerap diberikan pelatihan-pelatihan mengenai ticketing, pariwisata, dan lain sebagainya. Baik dengan mendatangkan langsung para pelatih dan mengirim karyawannya mengikuti pelatihan di luar daerah seperti Bali, Bandung dan Jakarta.

“Kami terus melakukan update pengetahuan mereka di bidang jasa perjalanan wisata maupun pariwisata. Peningkatan kapasitas SDM sangat kami perhatikan dan terus kami lakukan,” ujar isteri Ketua BPPD NTB, Awanadi Aswinabawa ini. Dalam rekrutmen karyawan, minimal yang dicari ialah lulusan jurusan Pariwisata dan sudah berpengalaman di bidang tersebut. Karyawannya juga diharuskan mempunyai kemampuan berbahasa asing khususnya Inggris.

Henny berharap setelah peresmian kantor baru dan memasuki usia ke-21 tahun, perusahaannya bisa semakin eksis, maju, dan lebih dikenal luas mengingat lokasi kantor saat ini lebih strategis dari tempat sebelumnya. Ke depan juga diharapkan produk-produk wisata yang dijual semakin bertambah. “Semoga bisa berkembang lagi,” harapnya. (yan)

Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara (KLU) seakan tak percaya dengan penurunan populasi ternak, sesuai hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu. Hasil sensus yang diterbitkan medio Agustus 2013 itu, mencatatkan penurunan jumlah ternak di KLU turun dalam jumlah signifikan. Kontan, hasil sensus BPS ini pun turut mengundang keraguan di lingkup Pemda KLU. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Ir. Hermanto, melalui Kepala Bidang Peternakan, Adi Wibawa, S.Pt., mengisyaratkan adanya kekecewaan sejumlah pihak atas hasil sensus tersebut. Betapa tidak, angka ternak yang diperkirakan bertambah justru berlaku sebaliknya menurut hasil Sensus BPS. Adi mengungkap, hasil Pendataan Sapi Potong dan Kerbau (PSPK) BPS tahun 2011 mencatatkan jumlah ternak KLU sebanyak 57.781 ekor, sedangkan hasil Sensus Peternakan (SP) tahun 2013 yang lalu mencatatkan angka 53.718 ekor. Artinya terjadi penurunan atau persisnya hilangnya data ternak KLU sebanyak 4.063 ekor. Degradasi jumlah yang jauh lebih mencengangkan apabila hasil SP dibandingkan dengan data proyeksi versi BSS (Bumi Sejuta Sapi), di mana proyeksi jumlah ternak KLU saat ini ditaksir akan menyentuh 76.086 ekor. Komparasi dengan proyeksi kedua, maka

jumlah ternak yang raib dari Sensus sebanyak 22.368 ekor.

“Di NTB ini, dari hasil Sensus Sapi dan Kerbau, hanya Kota Mataram yang mencatatkan angka pertambahan sapi, sekitar 156 ekor, sedangkan kabupaten/kota lain semuanya menurun. Padahal kita tahu, di Kota Mataram hampir tidak ada peternak sapi terkecuali sapi potong yang ada di Jagal,” ujar Adi Wibawa.

Ia mengakui belum ada pernyataan sikap dari Bupati KLU atas penurunan jumlah ini.

Sebab di banyak kesempatan, orang nomor 1 di KLU ini pun mengklaim pertumbuhan ternak cukup signifikan. Setidaknya data yang diungkap Bupati terkait populasi ternak terupdate dan pertumbuhannya, berasal dari 3 sumber data, yaitu PSPK (BPS) tahun 2011, SP tahun 2011 dan Proyeksi BSS. Dalam proyeksi BSS, DPPKKP menggunakan formula kalkulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Keyakinan meningkatnya populasi ternak KLU diakui Adi, mengacu pula pada tambahan

(Suara NTB/cem)

DAGANG SAPI - Para pedagang sapi tengah bertransaksi dengan pembeli di pasar Selagalas.

Populasi ternak yang terus turun di Pulau Lombok membuat harga sapi pun makin mahal. populasi yang berasal dari angka kelahiran pedet (anak sapi).

Sepanjang Januari sampai dengan September 2013 saja, angka kelahiran pedet KLU mencapai 3.829 ekor. Rinciannya 1.702 ekor pedet bersumber dari pendataan ternak sapi IB (kawin suntik), serta 2.127 ekor pedet lagi diperoleh dari inseminasi kawin alam.

“Dibandingkan dengan angka pemotongan yang dilakukan masyarakat, angka lahir ini jauh

(Suara NTB/yan)

Pemprov Putihkan Pajak Ranmor Rusak Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengambil kebijakan untuk memutihkan atau memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor (ranmor) yang sudah uzur atau tua dan rusak berat. Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur yang berlaku sejak tanggal 8 September hingga 31 Desember 2013.

Namun, kebijakan pemutihan atau pemberian keringanan tersebut tidak berlaku pada pajak ranmor tahun berjalan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendapatan NTB, Drs. H. L. Suparman, MM di Mataram, Rabu (9/10). “Untuk tahun ini, mulai tanggal 8 September sampai 31 Desember 2013, ada kebijakan pemprov yang sudah ditandatangani oleh pak Gubernur mengenai ada pemberian keringanan bagi kendaraan bermotor yang rusak berat, baik pribadi maupun kendaraan pemerintah diberikan keringanan untuk tidak membayar pajak maupun denda. Atau pemutihan, kecuali pajak kendaraan tahun berjalan,” ujarnya.

Dikatakan, jumlah tunggakan pajak kendaraan yang sudah tua dan rusak berat di NTB mencapai 30 persen dari jumlah total objek pajak. Karena kendaraannya sudah lama dan sudah tua, lanjutnya, maka nilai pajaknya juga kecil. Besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor yang diatur oleh Mendagri. Selanjutnya, ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan Gubernur besaran tarif pajak kendaraan tiap tahunnya.

Suparman menjelaskan kebijakan pemutihan pajak kendaran yang sudah tua dan rusak berat tersebut terkecuali pembayaran pajak pada tahun berjalan. Ia mencontohkan, misalnya wajib pajak menunggak selama lima tahun, maka empat tahun bebas bayar pajak tetapi tahun kelima atau tahun berjalan kendaraan tersebut kena pajak.

“Kita bebaskan dalam rangka memberikan keringanan bebean kepada masyarakat sehingga tidak terlalu banyak beban. Sepanjang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah boleh kita berikan. Tetapi sifatnya insidentil tidak terus menerus, supaya tidak ada timbal balik, pemerintah untung, masyarakat juga untung,”terangnya. (nas)

dampak transaksi. Namun anehnya, di Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah, justru mengalami reduksi populasi jauh lebih besar dari KLU. “Yang lebih Kaget pasti Lombok Timur dan Lombok Tengah, karena mereka angka pengurangan populasi ternak sapi dan kerbaunya menukik. Lotim minus 11 ribu-an, dan Lombok Tengah sampai 15 ribuan. Pertanyaannya kemana sapi-sapi yang hilang itu,” tandas Adi. (ari)

63.500 Pelanggan Pemindahan Pelabuhan Lembar Bukan Kewenangan Pemprov di NTB Terkena Dampak Giri Menang (Suara NTB) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Lembar untuk mempersiapkan kepindahan pelabuhan Lembar ke Labuan Poh terus dimatangkan Kementerian Perhubungan. Saat ini persiapan tersebut sudah memasuki proses pengkajian, mencakup lima tahapan. Berdasarkan hasil survey tim pusat, terhadap tiga titik lokasi antara lain transat (labuan poh), Trakas dan Lembar. Transat, Labuan Poh mendapatkan skor tertinggi dari segi kelayakan di antara dua lokasi lain. Hal ini pun semakin memperkuat rencana pemindahan pelabuhan penyeberangan tersebut ke Labuan Poh. Sementara terkait adanya polemik dengan Pemprov, lantaran adanya hambatan dari RTRW. Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lobar, HM Saikhu menegaskan tidak ada kewenangan pihak Pemorov terkait kepindahan pelabuhan tersebut, karena pusatlah yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut. “Pusat (kementerian) yang berwenang, bukan pemprov,” ungkap Saikhu. Terkait masalah RTRW, pihaknya menegaskan rencana itu sudah masuk ke RTRW Lobar.

Sehingga dari segi Pemda Lobar tak ada masalah, tinggal sekarang koordinasi dengan Pemprov untuk membicarakan perihal masalah tersebut.

Ia menyatakan, dalam proses kajian Kemenhub akan menempuh lima tahapan. Menurut rencana, bulan November mendatang pihaknya

akan mempresentasikan hasil kajian itu ke Kemenhub. Dalam laporan awal lalu, pihaknya bersama Bappeda sudah menyampaikan ke Kemenhub. Selanjutnya hasil pertemuan itu, Kemenhub pun telah melakukan penelitian, di beberapa titik yang dijadikan lokasi pengembangan kedepan.

Kajian itu menentukan titik mana yang paling tinggi skornya. Alhasil, dari tiga titik yang disurvey, Labuan Poh memperoleh skor tertinggi untuk jadi lokasi pengmbangan penyeberangan ke depan. “Dinilai dari banyak indikator salah satunya lokasi, dilihat alur transport,” bebernya.

Setelah selesai pengkajian, tahapan selanutnya masuk ke tahapan DED. Tahapan DED sudah masuk desain pengembangan pelabuhan. Pada tahapan ini pun ditetapkan, apa saja yang menjadi kewajiban daerah dan pusat. Ia menambahkan, pengembangan pelabuhan ke Labuan Poh kedepan supaya memudahkan penyeberangan ke Nusa Penida. Sebelumnya, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony menegaskan, pemindahan pelabuhan penyeberangan tersebut, dipastikan tak langgar atau bertabrakan dengan RTRW Pemprov NTB. Menurutnya, dengan aktivitas pelabuhan Lembar yang sangat padat hingga saat ini sehingga dimungkinkan adanya pemindahan ke Labuhan Poh. Pemda mengklaim kalau rencana itu juga adalah bagian dari RTRW provinsi dan tidak mungkin bertabrakan dengan RTRW provinsi. (her)

Daihatsu Berbagi CSR

Managing Director sekaligus pemilik PT A & T Holidays Henny Soepiantoro (kiri) bersama Sales Manager PT A & T Holidays, Angelita (kanan) di depan Kantor PT A & T Holidays yang baru di kompleks Central City, Pelembak, Ampenan.

lebih tinggi. Angka pemotongan harian di KLU antara 6-7 ekor per hari, atau 150-an ekor per bulan. Tiap Lebaran, pemotongan masyarakat paling tinggi sekitar 100 ekor,” jelasnya.

Analisa Adi Wibawa lagi, apabila pengurangan ternak KLU didasari oleh faktor mobilitas ternak antarkabupaten di Pulau Lombok, maka pengurangan populasi (misal) di KLU akan menambah populasi di Kabupaten lain sebagai

Praya (Suara NTB) Untuk tahun 2013 ini, PT. Astra Daihatsu Motor melaksanakan kegiatan penyaluran dana Coorporate Social Responsibility (CSR), yang dikemas dalam kegiatan workshop teknik mengajar yang lebih baik kepada guru-guru PAUD dan SD bertema “Creativity Day For Teacher”, serta pemberian bantuan buku-buku perpustakaan.

Kegiatan penyaluran dana CSR ini dikemas dalam bentuk kegaiatan Perjalanan Terios 7 Wonders yang digelar Daihatsu. Dengan menjelajah pulau Jawa, NTB hingga ke pulau Komodo, NTT. Touring dilaksanakan dengan mengikutkan langsung para Jurnalis dan Blogger, dengan tujuan utamanya mengunjungi sepuluh di antara syurga wisata di Indonesia. Dalam kegiatannya ini, sepanjang rute yang ditempuh, tim ini berkesempatan mengunjungi langsung sekolah maupun lokasi pelatihan untuk menyalurkan CSR-nya.

Head Promotion Dept PT. Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi usai memberikan bantuan buku di SMA Al Masyhudien NW Kawo, Pujut, Lombok Tengah megatakan, ekspedisi menggunakan Terios ini untuk kedua kalinya dilakukan. Sete-

(Suara NTB/bul)

Rokky Irvayandi

lah tahun lalu, daerah Sumatera dijajal, sekaligus menyalurkan CSR-nya.

“Kegiatan Daihatsu ini, sesuai dengan slogannya, Daihatsu Sahabat-ku, adalah untuk lebih mendekatkan lagi dengan masyarakat,” katanya.

Daihatsu menurutnya terus bermetamorfosis menjadi sahabat bagi semua orang, termasuk institusi pendidikan. Oleh karenanya, perusahaan otomotif ini ingin berkontribusi dalam mengembangkan generasi muda bahkan usia dini, melalui pelatihan guru PAUD dan SD. Selain itu, saat ini informa-

si menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Daihatsu masuk dengan memperbanyak koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah. Sehingga materi-materi formal di sekolah dapat dipenuhi.

Secara khusus, Daihatsu pada petualangan sekaligus penyaluran dana CSR-nya tahun ini lebih mengedepankan Terios. Sebab, jenis ini dianggap sebagai kendaraan keluarga sekaligus kendaraan berpetualang, disesuaikan dengan desain bodi, casis dan tinggi yang menyesuaikan dengan lintasan tak rata.

“Kenapa harus Terios yang digunakan untuk touring ini, karena keunggulannya mampu menjelajah lebih baik, disesuaikan dengan kondisi kendaraannya. Dan ini memperkenalkan slogan Terios sebagai Sahabat Keluarga,” jelas Rokky. (bul/*)

Kenaikan TDL

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 63.750 pelanggan listrik di NTB terkena dampak langsung kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu.

Jumlah tersebut adalah pelanggan yang notabene pengguna daya sebesar 1.300 Volt Ampere (VA) ke atas.

Deputi Manager Niaga PLN Wilayah NTB, Susanto di Mataram, Rabu (9/10) mengatakan, jumlah pelanggan PLN yang ada di pulau Lombok dan Sumbawa sudah mencapai 75.000.

Hanya sebesar 15 persen yang merasakan kenaikan TDL secara langsung.

Itupun sebagian besar disebut pelanggan yang bergerak di bidang bisnis, industri menengah hingga besar, termasuk didalamnya perkantoran-perkantoran dan sebagian rumah tangga. Pemberlakuan kenaikan tarif ini adalah tahap ke IV di tahun 2013 ini.

“Kenaik a n T D L berlaku secara triwulan. Ini yang terakhir

Susanto (Suara NTB/bul)

kenaikannya untuk tahun 2013, ada 85 persen yang tidak kena,” katanya.

Susanto lebih jauh mengurai, dinaikkannya TDL ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. Pada tahun 2014 mendatang, disebutkan masih ada kemungkinan akan dinaikkan kembali TDL ini. Akan tetapi, PLN sebagai operator dalam hal ini hanya menjalankan berapa ketentuan yang diberlakukan pemerintah pusat.

Selain itu, disinggung juga mengenai upaya mengalihkan terus pelanggan PLN dari pasca bayar ke prabayar. Di mana pasca bayar ini didefinisikannya sebagai pelanggan yang terlebih dahulu menggunakan listrik PLN, kemudian dikalkulasikan biayanya setiap bulan.

Sementara untuk prabayarnya yakni, pelanggan yang mengeluarkan biaya terlebih dahulu sebelum menggunakan daya yang disiapkan PLN. Dalam hal ini, PLN menurutnya terus mengupayakan masyarakat untuk bermigrasi ke prabayar. Karena diklaim lebih efektif dan efisien dibanding pasca bayarnya. Kaitan dengan itu, PLN sudah meyiapkan kompensasi kepada pelanggan yang bermigrasi ke prabayar.

Kompensasi dimaksud adalah, uang jaminan yang disetorkan pelanggan saat pemasangan jaringan akan dikompensasikan dalam bentuk pemberian langsung pulsa listrik. Sesuai dengan besaran jumlah uang jaminan pelanggan bersangkutan.

Mengingat, besaran jumlah uang jaminan ini, tergantung pada besaran daya yang digunakan masingmasing pelanggan.

“Hitungannya Rp 48/Volt Ampere. Atau kalau pelanggan yang menggunakan daya sebesar 900 Volt Ampere, uang jaminan yang dimilikinya di PLN sebesar Rp 160-an ribu,” demikian Susanto. (bul)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

Halaman 8

Tersangka Proyek GOR Mini Diperiksa Mataram (Suara NTB) Bagaimana kabar kasus Gor Mini Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat? Sempat lama menggantung, khususnya terkait tersangka, akhirnya Kejati memanggil ketua komite proyek, HZ, Selasa (8/10) lalu. HZ diperiksa sebagai tersangka, sejak pagi hingga menjelang sore.

(Suara NTB/yan)

BALIHO - Baliho caleg yang dipasang di sekitar Kelurahan Rembiga

Penertiban Atribut Kampanye

Kewenangan Bawaslu Beri Rekomendasi Mataram (Suara NTB) Peserta Pemilu 2014 baik partai politik (parpol), calon legislatif (caleg), maupun calon DPD RI telah diminta oleh KPU untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013.

Penertiban tersebut diberikan tenggat waktu sampai tanggal 6 Oktober yang lalu. Terkait efektivitas himbauan KPU ini, Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si mengatakan menjadi wilayah Bawaslu untuk melihat sejauh mana parpol, caleg ataupun calon DPD RI melaksanakan himbauan tersebut.

“Manakala Bawaslu me-

memahami substansi PKPU Nomor 15 Tahun 2013. Disamping itu dalam hal penertiban, parpol diminta berkoordinasi dengan internal partainya baik tingkat provinsi, kabupaten sampai kecamatan. “Sehingga ini menjadi satu pemahaman bersama.

Partai isinya orang-orang pintar semua, mereka calon pemimpin, kita harap mereka menertibkan sendiri,” demikian Darmansyah.

Sementara itu, Anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan, H. Ilyas Sarbini, SH.,MH menambahkan pihaknya telah bersurat juga ke KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pemda dan Panwaslu masing-masing untuk melaku-

mandang bahwa masih ada pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan itu, maka wilayah Bawaslu untuk merekomendasikan ke pemerintah daerah (pemda) dan kepolisian untuk menertibkan,” terangnya.

KPU NTB melayangkan surat kepada parpol terkait pemasangan yang masih belum sesuai dengan ketentuan.

Dan mengimbau parpol menertibkan alat-alat peraga baik yang memasang alat peraga tidak sesuai dengan ketentuan terkait lokasi dan jumlahnya. Termasuk juga dari segi waktu yang belum dibolehkan seperti kampanye di media. “Kita harap parpol menaati aturan itu,” ujarnya.

Parpol diharapkan juga

kan upaya penertiban terhadap alat peraga yang ada.

Namun jika hingga saat ini masih ada parpol maupun peserta Pemilu belum menertibkan alat peraga di tempat yang dilarang, menjadi kewenangan Bawaslu untuk memberikan penilaian. “Apakah masih terdapat pemasangan alat peraga yang melanggar ketentuan administrasi Pemilu atau tidak,” ujarnya.

Bawaslu nantinya yang akan memberikan rekomendasi ke pemda untuk melakukan penertiban. Namun sebelum dilakukan penertiban, rekomendasi Bawaslu akan diberikan penilaian. “Rekomendasi ini benar sebagai suatu pelanggaran atau bu-

kan, jadi tidak langsung secara mutlak rekomendasi itu ditaati. Tapi harus dilakukan penilaian terlebih dahulu benar atau tidak. Rekomendasi yang benar ditindaklanjuti oleh pemda. Itu yang sudah kita lakukan,” terang Ilyas.

Penertiban yang dimaksud adalah penertiban sesuai dengan ketentuann umum. Seperti pemasanga alat peraga di tempat-tempat yang oleh UU ditetapkan sebagai tempat yang dilarang. “Tetapi diluar itu ada tempat-tempat khusus yang oleh pemda dilarang.

Pemda yang tahu itu. Sepanjang itu belum keluar, penertiban tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan umum,” pungkasnya. (yan)

Timwas Century akan Panggil Paksa Budi Mulya Jakarta (Suara NTB) – Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR (Timwas Century) akan memanggil paksa mantan Deputi Bidang Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya, tersangka kasus korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century.

Usai rapat dengan pimpinan DPR di Gedung MPR/DPR/ DPD RI Jakarta, Rabu, anggota Tim Kecil Timwas Century, Chandra Tirta Wijaya, mengataka pemanggilan paksa

Budi Mulya (ant/bali post)

akan dilakukan jika pada 23 Oktober mendatang Budi Mulya kembali tidak memenuhi panggilan Timwas Century.

“Bila Budi Mulya tak datang lagi, tim kecil berkoordinasi dengan Kepolisian akan panggil paksa Budi Mulya karena sudah dua kali diundang Timwas Bank Century tapi tak hadir dengan alasan yang kurang bisa diterima,” kata Chandra.

Rapat dengan pimpinan DPR, menurut dia, juga memutuskan Tim Kecil Timwas Century akan melakukan kun-

jungan ke Solo guna menanyakan ketetapan Pengadilan Negeri Surakarta terkait keputusan Mahkamah Agung soal nasabah Bank Century. Timwas Century berencana mengunjungi Solo pada 16-17 Oktober mendatang.

“Tim Kecil ke Solo, Surakarta untuk menanyakan masalah ketetapan MA tentang nasabah Century. Putusan MA sudah ada, tapi administrasi berupa ketetapanya belum keluar dari PN Surakarta,” kata Chandra. (ant/bali post)

Pukul Anggota BEM

Tangani Kasus Aset

Dua Mahasiswa IKIP Ditangkap Polres Lobar Dinilai Melempem gah Kelurahan Kebun Sari.

“Keduanya diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan salah seorang mahasiswa bernama Ahyar Rosadi, anggota BEM,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, Rabu (9/10).

Kronologi penganiayaan, dijelaskan Arief, berdasarkan rekaman CCTV, dua tersangka berada di lokasi dan diduga ikut menganiayaan korban. CCTV kampus merekam semua penganiayaan dan telah dijadikan barang bukti. “Selain bukti rekaman CCTV, keterlibatan dua tersangka didukung pula keterangan sejumlah saksi,”

Arief menjelaskan.

Ditambahkannya, saksi menyebutkan dua tersangka itu berada di TKP saat kejadian, bahkan terlibat dalam penganiayaan. Adanya kemungkinan tersangka tambahan tidak ditampik pihak kepolisian. Melalui rekaman CCTV, tersangka lainnya akan dikejar. Karena, dalam rekaman itu nampak dengan jelas para pelaku yang diduga mengeroyok korban. Sementara dua tersangka yang sudah ditangkap dijerat dengan 170 KUHP Jo 351 KUHP tentang penganiayaan. Keduanya diancam pidana penjara selama lima tahun. (ars)

Seorang Brimob Tertembak Pistol Sendiri

(ant/bali post)

Giri Menang (Suara NTB) Sorotan lagi-lagi ditujukan kepada kinerja aparat kepolisian dalam hal menangani masalah penjualan aset daerah Lombok Barat (Lobar). Seperti halnya kasus Jagaraga yang telah lama dilaporkan ke Polres Lobar, namun perkembangan kasusnya belum signifikan. Wakil Ketua DPRD Lobar, Lukman Mukhtar menyayangkan lambannya polisi mengusut kasus-kasus tersebut.

Tidak saja polisi, ia juga mengkritisi ketegasan langkah Pemda dalam hal menyikapi masalah ini sehingga mencuat. Menurutunya, semua pihak terkait secara sinergis menuntaskan persoalan aset yang menjadi sorotan publik. Lukman menilai, polisi dalam hal ini lambannya mengusut kasus yang dinilai merugikan masyarakat tersebut. “Kasus itu sudah lama sekali ya, seharusnya polisi bergerak cepat menangani kasus aset itu,” tandasnya, Rabu (9/10). Menurutnya, persoalan aset ini harus segera clear and clean. Clear and clean yang dimaksudkan, baik dari sisi dokumen pencatatan dan kelenangkapn lain-lain. Termasuk Perkara yang ada di kepolisian haruslah tuntas demi kepercayaan masyarakat ke aparat.

Hampir setahun kasus penjualan aset di Dusun Tegal Desa Jagaraga ditangani Polres Lobar. Karena itu, Ia mendesak agar kepolisian segera menuntaskan kasus itu. Karena akibat melempemnya kasus itu menyebabkan ketidakjelasan status tanah itu. Hal ini menyebabkan nasib lahan warga, khususnya pembeli lahan itu menggantung.

Menurut politisi PBB ini, komitmen Pemerintah untuk menuntaskan inventarisasi aset belum sepenuhnya berhasil dan terkesan setengah hati. Pasalnya, mencuatnya penjualan aset di beberapa lokasi di Lobar menunjukkan kegagalan pemerintah mengelola aset. Padahal menurutnya, jika dikerjakan dengan benar dan serius pasti persoalan aset ini dapat dibenahi.

Sementara itu, Munawir Haris selaku pihak yang melaporkan kasus ini juga terus memantau perkembangannya di kepolisian. Ia sendiri memahami lambannya penanganan kasus kasus aset tersebut. “Kasus penjualan aset di Ireng itu juga setahun lebih prosesnya,” tandas Munawir. Namun ia meminta agar polisi mengawal kasus itu hingga tuntas. (her)

Mataram (Suara NTB) Cukup lama menjadi DPO, akhirnya mahasiswa berinisial DD (21) dan (MY) ditangkap Selasa (8/10) lalu. Mereka diduga menganiaya Ahyar Rosadi, anggota BEM IKIP Mataram beberapa bulan lalu.

Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Mataram.

Dua orang tersangka itu ditangkap dari tempat berbeda. Awalnya polisi meringkus DD di Sekretariat Mapala IKIP Mataram sekitar Pukul 20.00 Wita. Berselang 30 menit kemudian, MY diciduk di kos-kosannya di wilayah Kebun Bawak Ten-

Rikwanto

Jakarta (Suara NTB) – Seorang anggota Brigadir Mobil (Brimob) Kompi 3 Detasemen C Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) tertembak pistolnya sendiri saat akan latihan menembak di Tangerang Selatan, Banten, Senin (7/10) lalu.

Anggota Kompi 3 Detasemen C yang bermarkas di Pamulang, Brigadir Satu (Briptu) Heri Pribadi, terluka paha kanannya karena tertembak senjata api yang dia pegang.

“Letusan terjadi sekali dari senjata revolver yang dipakai korban Briptu Heri Pribadi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, saat itu korban yang akan menuju lapangan menggunakan mobil hendak mengambil senjata api jenis revolver dari sarung pistol di pinggangnya, namun pelatuk senjata itu tersangkut sehingga meletus dan mengenai paha kananya.

Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur telah mengambil proyektil yang tertanam pada paha korban pada Selasa (8/ 10). (ant/bali post)

HZ dipanggil dan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan. Tersangka HZ berperan sebagai ketua komite yang menerima aliran dana proyek dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tersebut, tahun 2010 lalu. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dikpora Kabupaten Lombok Barat itu, sudah menerima aliran dana Rp 3 miliar, kemudian dipakai membangun Gor Mini melalui komite yang dibentuk. Dua rekanan dilibatkan, juga jadi tersangka dan sudah dimintai keterangan.

Sebagai catatan, sejak kasus ini ditangani 2011 lalu, berlanjut hingga 2012, Kejati sudah menetapkan HZ sebagai tersangka. Selain HZ, tersangka lainnya adalah rekanan berinisial J dan H. Pemeriksaan Selasa lalu, merupakan pertama kalinya sejak penetapan HZ sebagai tersangka. Karena sebelumnya penyidik sibuk melibatkan ahli konstruksi untuk menghitung kekurangan volume fisik dan kerugian Negara.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH mengurai, pemeriksaan tersangka itu untuk memperkuat keterlibatan tersangka dan mendukung bukti yang sudah dipegang. “Dua tersangka lainnya menyusul diperiksa,” tegasnya. (ars)

TMMD Sasar Daerah Terisolir di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat menjadi lokasi Kerja Nyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa. (TMMD). TMMD pun menyasar daerah terisolir di Lobar supaya daerah yang minim infrastruktur tersebut bisa lebih maju. TMMD ini akan berlangsung selama 21 hari.

“Fokus sasaran kegiatan TMMD, adalah daerah terisolir dan terpencil,” kata Staf Ahli Bidang Manajemen Kodam IX Udayana Letkol. Inf. Saripudin Jamil usai membuka TMMD di lapangan umum Narmada, Rabu (9/10) kemarin. Sasaran TMMD, selain memberikan pengarahan kepada masyarakat juga membangun jalan atau pelebaran jalan, talud, sumber mata air ke masyarakat. Program TMMD ini dikhususkan atau di fokuskan di daerah tertinggal, terpencil dan terisolasi sehingga setelah disentuh program TMMD tidak menjadi daerah yang terisolir.

Kegiatan TMMD, di Lobar dipusatkan di Narmada, Desa Sedau.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Dr. Zaini Arony menyatakan sejauh ini program TMMD sangat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang bermukim di daerah tertinggal dan terisolir. Bahkan Bupati Lobar juga mengaku bahwa program TMMD sangat membantu masyarakat.

Menurut Bupati, adanya TMMD sangat membantu daerah.

Tidak saja dalam membangun fisik tapi juga membangun mental dan spritual masyarakat serta asistensi dan advokasi terkait dengan bela negara, kesehatan, pendidikan yang tentunya sangat konfrehensif dan terintegrasi. “Program ini mampu bantu masyarakat,”ujar Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony.

Bupati mencatat tahun 2012 lalu melalui program TMMD sudah ada sekitar 3,5 Km jalan baru dibuka dengan dana yang sangat minim dan jika dijadikan proyek pemda tentu akan menelan anggaran miliaran rupiah. (her)

Kekayaan Sutarman Dinilai Wajar Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPR RI Catur Sapta Edi menilai kekayaan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Sutarman berada dalam tingkat yang wajar.

Catur bersama anggota dewan lainnya, Rabu, mengadakan kunjungan ke kediaman Komjen Sutarman di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, sebagai bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum ia dinyatakan diterima sebagai Kapolri (ant/bali post) baru menggantikan JenderSutarman al Timur Pradopo.

“Kalau kita lihat tadi, ini beliau sudah sangat lama tinggal di sini. Ia membeli perabotan dari menabung dan mengumpulkan gaji, saya kira ini cukup wajar,” kata Catur di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu.

Ia juga mengatakan pihaknya menemukan ada sebidang tanah perluasan, tetapi telah dimiliki jenderal bintang tiga itu sejak lama. “Belinya sudah lama kepada warga Betawi,” jelasnya. Komisi III DPR RI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri baru pada 16-17 Oktober 2013.

Komjen Pol Sutarman adalah mantan ajudan Presiden KH Abdurahman Wahid, dan sebelum menjadi Kabareskrim Mabes Polri, Sutarman pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya. (ant/bali post)

Fraksi Golkar Berhentikan Chairun Nisa Jakarta (Suara NTB) – Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komaruddin, mengatakan fraksinya memberhentikan anggota Komisi II DPR RI, Chairun Nisa, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. “Itu sudah baku di Golkar. Kalau sudah jadi tersangka sudah pasti akan diberhentikan dari keanggotaannya,” kata Ade Komaruddin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, sikap Fraksi Golkar DPR RI ini diambil untuk mendukung proses hukum terhadap anggotanya.

“Meski begitu Fraksi Partai Golkar melalui Badan Bantuan Hukum di DPP akan tetap memberikan advokasi hukum kepada kadernya jika menghadapi persoalan hukum.

Silakan diproses di KPK, karena kami ikut melahirkan KPK,” katanya. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pemprov NTB Alokasikan Anggaran untuk Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB) Mulai tahun 2014 mendatang, Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran untuk Geopark Rinjani.

Sebab November mendatang, kawasan Gunung Rinjani akan ditetapkan menjadi geopark nasional, ditandai akan diserahkannya sertifikat sebagai dari Badan Geologi, Kementerian Eenergi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Untuk asessor tahun depan kita yang akan membiayai,”ungkap Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM Rabu (9/10), namun tak mneyebut berapa jumlah dana yang akan dialokasikan dari APBD NTB 2014 untuk kepelruan tersebut.

Dijelaskan, dengan penetapan Rinjani sebagai geopark nasional pada awal November mendatang maka NTB akan memperoleh kucuran dana dari pusat. Dana dari pemeirntah pusat tersebut nantinya akan dipergunakan untuk konservasi, penataan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan penataan

kelembagaan.

“Ditetapkannya status sebagai geopark nasional dulu baru ada kucuran dana.

Kalau menjadi geopark nasional saja itu paling tidak akan mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian ESDM melalui badan Geologi , kementerian PU dan Kementerian Perhubungan,” terangnya.

Chairul menyebutkan, geopark terakhir yang telah ditetapkan menjadi geopark nasional saat ini adalah Geopark Merangin Jambi. (nas)

Dul akan Diperiksa Sabtu Jakarta (Suara NTB) Setelah sempat beberapa kali batal untuk menjalani pemeriksaan, anak ketiga Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Dul dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada Sabtu (12/10) ini. Hal tersebut dikatakan oleh Ahmad Dhani saat ditemui di KFC Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2013).

“Nggak jadi karena ada jadwal Sabtu, jadi semuanya Sabtu saja,” katanya.

Namun Dhani mengaku belum berkoordinasi lagi dengan pihak kepolisian mengenai akan diperiksanya Dul. Ia pun mengaku mengikuti saja prosedur dari pihak kepolisian.

“Saya nggak tahu kalau mau diperiksa di mana kita ikuti saja,” ucapnya, sebagaimana dikutip dari laman Detik.com.

Bos RCM itu enggan mengomentari lebih lanjut bagaimana perkembangan kasus kecelakaan Dul. Ia langsung membelah kerumunan wartawan saat dihujani pertanyaan mengenai hal tersebut. (berbagai sumber)

(ant/balipost)

TOPENG - Seorang pegiat mengenakan topeng AQJ, bocah 13 tahun tersangka penyebab kecelakaan yang menewaskan 7 orang dalam aksi kampanye keselamatan di Solo, Jateng, Minggu (15/9).

(Suara NTB/yan)

PENYAMBUTAN - Tari Oncer merupakan salah satu tari tradisional Sasak. Tarian ini dibawakan dengan iringan musik Gendang Beleq. Tarian ini biasa dibawakan sebagai tari penyambutan. Anak-anak membawakan Tari Oncer untuk menyambut kedatangan wisatawan dan kru Jetstar dalam penerbangan perdana dari Perth Australia-BIL beberapa waktu lalu.

Dewan Kesenian NTB

Program Jalan Tanpa Anggaran Mataram (Suara NTB) Di tahun 2013 ini, anggaran untuk Dewan Kesenian (DK) NTB dihentikan oleh pemerintah provinsi (pemprov) NTB. Meski demikian diakui Ketua DK NTB, Kongso Sukoco, pembinaan kesenian di masyarakat tetap jalan.

Khususnya di komunitas-komunitas seni tradisi yang ada di desa-desa.

“Tahun ini kita tidak ada biaya. Tidak dikasih biaya oleh pemprov NTB,” ujarnya kepada Suara NTB saat ditanyakan apa program-program DK NTB selama tahun 2013 ini.

Walaupun tidak diberikan dana, namun Kongso mengaku DK NTB tidak vakum.

Pembinaan tetap dilakukan kecuali kegiatan-kegiatan formal yang membutuhkan biaya ditiadakan.

Dengan tidak adanya dana, hal yang dilakukan DK NTB ialah melakukan pendekatan, musyawarah dan pemberdayaan terhadap seniman tetap dilakukan. Di beberapa desa, DK tidak hanya membina para seniman yang khusus mendedikasikan diri dalam pengembangan seni tradisi, namun mengajak juga para musisi moderen untuk berkolaborasi.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tanpa meninggalkan warna tradisi,” ujarnya.

Sentuhan-sentuhan instrumen musik moderen juga diharapkan mampu memperkaya musik tradisi, sehingga dapat menarik minat masyarakat luas untuk menikmati sajian musik tradisi yang dikemas dengan sentuhan moderen. Menurut Kong-

so, jika seni tradisi sangat kental, kurang diminati. Penikmatnya hanya kalangan tertentu saja.

“Apakah temponya, iramanya, melodinya, itu yang kami kolaborasikan. Termasuk dalam hal menyangkut performance atau penampilan,” ujarnya.

Sebelumnya ia pernah menyampaikan perkembangan industri musik di Lombok ini sangat menggembirakan.

Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah album lagulagu daerah yang dilempar ke pasaran. Namun ada penilaian bahwa lagu-lagu daerah yang kini menghiasai lapak-lapak para penjual VCD dinilai tidak lagi sesuai dengan budaya masyarakat NTB. Kongso menyatakan ketidaksetujuannya dengan

10. Bullock tampil beda “Yang benar-benar menarik adalah perjalanan dalam film ini dan karakter Ryan Stone yang begitu jauh dari karakter Bullock,” kata penulis skenario Jonas Cuaron.

Disbudpar NTB Benahi Museum Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB akan fokus melakukan pembenahan Museum Negeri NTB. Tujuannya agar museum tersebut dapat semakin dikenal masyarakat dan semakin ramai dikunjungi wisatawan.

Kepala Disbudpar NTB. Drs. Muhammad Nasir mengatakan pelayanan di museum harus diutamakan. Mengingat museum tidak hanya dikunjungi masyarakat lokal, tapi juga kerap menjadi destinasi bagi wisatawan baik asing dan domestik.

Fasilitas yang ada di museum juga akan dibenahi. Seperti toilet. “Kamar mandi harus bersih, harum, dan sesuai standar wisatawan. Saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau kita hanya berbicara yang besar, tapi tidak bisa lakukan tidak ada artinya.

Inilah langkah-langkah penataan museum ke depan,” terangnya kepada Suara NTB.

9. Tidak membosankan Dengan durasi 91 menit, Gravity dapat mudah dipahami, disajikan padat dan mengagumkan dengan menampilkan perjalanan yang emosional dan non-stop.

Gravity ketika disaksikan di bioskop 3D menjadi lebih menarik. Fandango, sebuah situs penjualan tiket melaporkan bahwa 94 persen penjualan adalah untuk 3D dan IMAX.

8. Latar luar angkasa dan bumi yang mengesankan Sutradara Alfonso Cuaron menyatakan bahwa teknologi sangat membantu hal yang ingin ditampilkan dalam film ini.

6. Nol gravitasi kontibusi dari drama “War House” Sebagian besar pengambilan gambar Gravity, Bullock dipasangi 12 piranti kabel dan bergerak seperti hyperathletic yang sebelumnya ditampilkan dalam drama “War Horse” karya Tonny Award.

7. Lebih baik disaksikan dalam 3D

tidak mau lagi, tidak laku. Itu kepandaian untuk menangkap apa yang disebut selera pasar,” terangnya. Selera pasar lanjutnya sangatlah penting karena merupakan permintaan. Selera pasar lanjutnya tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata budaya.

“Industri musik disini sudah sangat bagus. Justru harus diberi peluang untuk tumbuh pesat. Jangan hanya bisa ada pelarangan terus disalahkan. Menyalahkan tanpa memberikan jalan keluar juga merupakan kesalahan,” ujarnya. Kongso menambahkan bahwa dirinya berpihak pada industri yang bisa membuat masyarakat tradisi bisa menyesuaikan diri dengan selera pasar atau konsumen yang membutuhkan hiburan seperti musik. (yan)

Dongkrak Angka Kunjungan

Muhammad Nasir yang belum lama dilantik menjadi Kadisbupar menggantikan Lalu Gita Aryadi, mengundang para tenaga fungsional museum. Dalam pertemuan itu ia menggali apa saja hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal pembenahan museum dan bagaimana menyusun perencanaan pengembangan ke depan. Para tenaga fungsional juga diminta untuk pro aktif menyusun berbagai program sehingga ke depan keberadaan museum semakin dikenal luas. Sehingga status sebagai salah satu museum terbaik di Indonesia dapat dipertahankan. “Agar itu dapat dipertahankan perlu ada langlah-langkah strategis,” ujarnya.

Mantan Kepala Biro Kerjasama dan SDA ini mengatakan, juga akan menata gedung yang ada di kompleks museum. Tidak kalah penting, menata ruang pameran sehingga suasana menjadi se-

makin nyaman. Selama ini banyak keluhan dari pengunjung mengenai panasnya ruang pameran karena fasilitas pendingin ruangan yang minim. Untuk itu akan dibenahi dan diperbaiki instalasinya sehingga pendingin ruangan akan ditambah. Disamping itu, ia juga berkeinginan agar para pegawai di museum menggunakan seragam khusus di hari-hari tertentu sebagai ciri khas yang menonjolkan budaya NTB. “Ini obsesi saya,” ujarnya.

Nasir juga mengatakan setiap benda yang dipajang di ruang pameran mempunyai katalog atau semacam tulisan yang mendeskripsikan mengenai sejarah benda-benda yang dipajang disana. Sehingga pengunjung tidak hanya bisa melihat dan mengamati, tetapi memahami latar belakang sejarah benda-benda terseburt. “Saya minta fungsional pelayanan. Mereka pejabat fungsional teknis, pam-

10 Alasan Gravity Wajib Ditonton Vrginia Film thriller Gravity tampil mengesankan dengan meraup 55,8 juta dolar pada awal pekan pembukanya.

Berikut 10 alasan wajib nonton film yang dibintangi Sandra Bullock dan George Clooney itu, seperti dikutip dari USAtoday.com

pernyataan itu. Ia menilai perkembangan musik daerah saat ini dipengaruhi oleh pasar. Dinilainya, perkembangan industri musik tradisional yang lebih mengarah pada hal-hal berbau moderen saat ini menurutnya sebagai konsekuensi dari pergaulan masyarakat. Agar tetap konsisten dengan nilai budaya lokal, menurutnya lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kesenian tetap memberikan pemahaman kepada para musisi daerah.

Pelaku seni atau para musisi tersebut harus terus diberikan kesempatan untuk berkarya. “Tetap memberi kesempatan yang tradisional, yang sesuai dengan budaya kita berkembang dalam industri. Karena industri ini kan bagaimanapun mengikuti selera pasar. Kalau pasar

5. Clooney berkontribusi secara kreatif Bullock menyatakan bahwa Clooney berkontribusi banyak dalam dialog film ini.

2. Dukungan komentar positif “Film terbaik tentang luar angkasa,” kata sutradara Avatar, James Cameroon.

4. Clooney berkontribusi secara menarik Jonas menyatakan Clooney menjadi magnet dalam film ini yang juga menampilkan karakter humor.

1. Pengakuan astronot Produser David Heyman mengatakan, “Seorang astonot berkata kepada saya ‘terima kasih telah membuat film ini, benar-benar membuat saya kembali ke luar angkasa, baik visual maupun suara. Saya bisa membawa keluarga saya ke luar angkasa yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan.”(ant/balipost)

3. “Tracking Shot” terpanjang dalam sejarah Hollywood

(Suara NTB/yan)

FOTO - Seorang anak sedang mengambil foto baju pengantin adat Sumbawa yang dipajang di Museum Negeri NTB. Disbudpar NTB bersama pihak Museum Negeri NTB berkomitmen untuk membenahi museum sehingga diharapkan akan semakin banyak dikunjungi wisatawan. ong budaya, mereka lebih kreatif berpikir. Jangan menunggu. Harus ada dobrakan dari dalam,” ujarnya semangat.

Pihak museum juga diminta untuk mencari alasan putusnya kerjasama dengan salah satu biro perjalanan wisata yang kerap menjadikan museum sebagai destinasi dalam kunjungan rombongan wisatawam. Dengan demikian kerjasama yang sudah terja-

lin dapat kembali dirajut. Disamping itu diminta juga untuk menyasar kerjasama dengan biro perjalanan wisata lainnya. Sehingga kunjungan wisatawan ke museum semakin meningkat. “Lebih banyak angka kunjungan, bukan hanya PAD-nya yang masuk. Tapi jadi lebih banyak yang tahu dan mengenal NTB melalui museum,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

(Suara NTB/ham)

Mengabdi Seikhlasnya MENJADI tenaga pengajar di lembaga pendidikan yang baru berdiri dibutuhkan keikhlasan. Apalagi lembaga pendidikan tersebut tidak seperti lain yang memiliki banyak siswa dan menjadi favorit wali murid.

Seperti yang dialami Husni Mubarak, SE, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah Desa Beleka Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar). Meski lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram beberapa tahun lalu, peluang bekerja di perusahaan tertentu cukup terbuka, Husni – nama panggilannya memilih mengabdikan diri menjadi guru di kampung halamannya.

Mengabdikan diri melalui mengajar di lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Falah dengan honor yang masih sangat minim tidak menyurutkan minatnya membagi ilmu yang dimilikinya. Terlebih, di dusun tersebut, lembaga pendidikan keagamaan masih belum ada. ‘’Warga di dusun ini mempercayakan kita untuk mendirikan sekolah di sini, karena faktor keagamaan. Untuk itu, kita harus jawab kepercayaan masyarakat,” tuturnya pada Suara NTB di Beleka Gerung beberapa waktu lalu.

Artinya, meski tidak dibayar dengan gaji tinggi oleh pihak yayasan, sebagai tenaga kepala madrasah dan guru, dirinya tidak mempermasalahkan.

Malahan, ujarnya, beberapa lulusan perguruan tinggi bersedia mengajar tanpa harus menerima imbalan sepantasnya dari pihak madrasah atau yayasan.

Baginya, memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan yang ada di dusun tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda, khususnya di bidang keagamaan semakin meningkat.

Apalagi 21 siswa dari 3 kelas yang ada di lembaga pendidikan tersebut tidak dipungut biaya atau Husni Mubarak gratis. (ham)

UKS Wujudkan Mimpi Jadi ”Dokter” UNIT Kesehatan Sekolah (UKS) SMPN 1 Pringgabaya kini terus berbenah. Selain pada tahun-tahun sebelumnya hanya mempunyai program dengan mendatangkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan mingguan bagi para siswa-siswanya.

Namun kini SMPN 1 Pringgabaya memberikan pendidikan pengetahuan kesehatan bagi semua siswanya yang terpilih dalam setiap seleksi sebagai pemilihan dokter kecil di bawah UKS. Siswa-siswa yang nantinya lulus seleksi sebagai dokter kecil akan diberikan pembekalan dasar mengenai kesehatan dan cara penanganan pasien ringan.

(Suara NTB/ist) Anggota Dokter Kecil UKS Intan Cahya Ningrum SMPN 1 Pringgabaya, Intan Cahya Ningrum, kepada Suara NTB, Rabu (9/10), mengatakan kalau seleksi dasar biasanya akan dilakukan oleh pembina UKS. Setelah mereka dinyatakan lulus dari berbagai seleksi yang mencakup tes kesehatan, psikotes, dan tes tulis, calon dokter kecil akan mengemban tugas untuk membantu siswa-siswa yang terkena sakit. “Nantinya siswa yang sakit akan diberikan pertolongan pertama oleh para dokter kecil ini,” akunya.

Namun, ujarnya, sebelum itu mereka akan diberi pembekalan dasar mengenai berbagai macam penyakit dan obat-obatan untuk penyakit katagori ringan, seperti mag, pusing, anemia, kesehatan gigi, pemeriksaan darah. Nantinya, mereka para dokter kecil mampu menganalisis kondisi gizi semua siswa.

Selain itu, keberadaan dokter kecil selama ini sangat membantu para siswa-siswa yang mengeluh karena sakit. Selain tentunya sangat membantu bagi siswa-siswa yang terpilih menjadi dokter kecil. “jadi ini bisa sebagai langkah awal bagi siswa-siswa yang bercita-cita menjadi dokter,” terangnya.

Selain sebagai salah satu lembaga yang ada di SMPN 1 Pringgabaya, UKS SMPN 1 Pringgabaya bernaung di bawah dua psukesmas yang ada di Kecamatan Pringgabaya yaitu Puskesmas Desa Batu Yang dan Puskesmas Labuan Lombok. (dys)

(Suara NTB/cem)

TUNGGU JEMPUTAN - Keberadaan jembatan penyeberangan di depan Bank Indonesia Mataram dimanfaatkan siswa menunggu jemputan orang tua usai pulang sekolah. Seperti terlihat dalam gambar, sejumlah siswa sedang menunggu jemputan sedang duduk di tangga jembatan.

Gandeng TNI

Bupati Lobar Programkan Bedah Sekolah Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, mengungkapkan, mulai tahun 2014 mendatang akan memprogramkan bedah sekolah. Dalam hal ini, pihaknya akan menggandeng TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Bupati mengakui, program TMMD sangat dirasakan masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di daerah tertinggal dan terisolir,

bahkan Bupati Lobar juga mengakui bahwa program TMMD sangat membantu masyarakat.

“Makanya tahun depan, kami akan adakan program bedah

sekolah menggandeng para tentara,” ungkapnya di sela-sela pembukaan program TMMD di Desa Keru Kecamatan Narmada, Rabu (9/10).

Jateng Juara Umum PTK PAUDNI Tujuh Tahun Berturut-turut Batam (Suara NTB) – Seluruh peserta dari Jawa Tengah (Jateng) larut dalam rasa haru dan bahagia di Malam Anugerah Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013, Senin malam lalu. Tahun ini, Jateng kembali menjadi juara umum dalam Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional.

Jateng berhasil menyabet 13 penghargaan meliputi enam jenis lomba (juara 1), empat jenis lomba (juara 2), satu jenis lomba (juara 3), dan dua jenis lomba (harapan 2).

Sementara kontingen NTB hanya mampu meraih juara 2 di Lomba Pamong Belajar yang diraih Agus Sadid dari SKB Sumbawa. Beberapa peserta lainnya hanya mampu meraih 10 besar, seperti I Nengah Mandri Wijaya Lomba Karya Nyata Instruktur.

Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Lydia Freyani Hawadi, seperti dikutip dari laman kemdikbud.go.id, mengatakan, kegiatan pemberian apresiasi tersebut telah berlangsung selama tujuh tahun. Selama tujuh tahun kegiatan itu, Jateng selalu berhasil menjadi juara umum.

Lydia mengaku kaguma atas prestasi yang diraih Jateng dalam setiap kompetisi nasional yang diselenggarakan Kemdikbud. Ia berharap pemerintah provinsi lain dapat mengikuti langkah-langkah yang diterapkan Pemprov Jateng dalam meningkatkan kuali-

tas dan daya saing para SDM pendidikannya.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Nur Hadi Amiyanto mengatakan, prestasi menjadi juara umum selama tujuh tahun berturut-turut tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh pihak yang terlibat.

Jawa Tengah, katanya, juga selalu taat azas apa yang menjadi garis besar atau kebijakan dari Ditjen PAUDNI Kemdikbud. “Jadi juara bukan hal yang mudah. Tapi kami punya semangat dan komitmen,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski Jateng tidak termasuk provinsi yang kaya, namun pemerintah daerahnya berkomitmen menyiapkan anggaran khusus untuk membina dan membimbing para peserta sebelum mengikuti lomba Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional. Pembinaan khusus yang dilakukan bekerjasama dengan guru, perguruan tinggi, praktisi pendidikan, serta forumforum pendidikan. Selain itu, ada juga pembekalan mental melalui ESQ. Nur Hadi menambahkan, tidak hanya itu, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk membimbing para siswa dan guru sebelum mengikuti olimpiade. Hasilnya, Jateng sering mendapat predikat juara umum dalam OSN. Seperti tahun 2013 ini, Jawa Tengah juga menjadi juara umum dalam OSN Tingkat SMP yang digelar di Batam pada Mei lalu, dan juara umum OSN Tingkat SMA yang diselenggarakan di Bandung pada September lalu. (ham)

Bupati mencatat tahun 2012 lalu melalui program TMMD sudah ada sekitar 3,5 kilometer jalan baru dibuka dengan dana yang sangat minim dan jika dijadikan proyek pemda tentu akan menelan anggaran miliaran rupiah. “Kalau di pusat ada program bedah rumah, di Lobar akan memulai program bedah sekolah bersama TNI,” imbuhnya.

Bupati menerangkan, sekolah-sekolah yang menjadi sasarannya adalah sekolahsekokah yang terisolir dan memiliki bangunan yang sudah tidak layak. Melalui program bedah sekolah bersama TNI, pihaknya akan membangun sekolah yang sudah rusak, sehingga layak dipergunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran. (her)

Kemdikbud Susun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini sedang menyusun cetak biru pembangunan kebudayaan. Cetak biru tersebut akan dijadikan rujukan bagi pengambil keputusan di masa datang dalam melakukan pembangunan.

“Siapapun yang jadi presiden untuk masa yang akan datang, siapapun yang jadi mendikbud, siapapun yang jadi Dirjen Kebudayan, sudah punya rujukan yang kuat tentang apa yang harus dilakukan,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Maridjan, seperti dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Rabu (9/10).

Kacung mengatakan, selama ini kebudayaan masih menjadi sektor belum menjadi arus utama (mainstream) dalam pembangunan negara. Ke depan, pemerintah ingin menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.

Cetak biru ini akan berisi pendekatan-pendekatan dan strategi yang akan dipakai dalam pembangunan berbasis kebudayaan. Sasarannya adalah policy maker yang akan melanjutkan pembangunan.

Hasil KKI ini pun nantinya akan

menjadi masukan dalam pembuatan cetak biru pembangunan kebudayaan tersebut.

Ditjen Kebudayaan, katanya, saat ini juga sedang menganalisis indeks pembangunan kebudayaan. Setelah dianalisis, nantinya akan didiskusikan dengan mengundang beberapa ahli. “Kita tidak hanya mengukur ekonomi, tapi juga manusia dan budayanya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan (Wamenbud) Wiendu Nuryanti mengatakan, kebudayaan perlu mendapat tempat yang sentral. Salah satu bentuk kongkret adalah memiliki kementerian sendiri.

Untuk merealisasikannya, yang paling mendasar salah satunya dengan undang-undang kebudayaan. “UU ini sudah disusun dari sepuluh tahun yang lalu.

Sekarang draftnya sudah direvisi, mudah-mudahan segera dapat direalisasikan,” katanya.

Hadirnya undang-undang tersebut, kata Wiendu, selanjutnya akan dibahas tentang hak berbudaya, yaitu negara wajib mengadakan dan memenuhi hak berbudaya masyarakat. (ham)

Mantan Anjal yang Peduli Anjal Ditinggal meninggal oleh bapaknya 2008 silam membuat Mahsan memutuskan tidak melanjutkan sekolah setelah dirinya lulus dari SMP di salah satu sekolah di Kota Mataram. Keinginannya bersekolah yang terus membara saat itu terpaksa dibuang jauh-jauh, karena kondisi ekonomi yang terpuruk. Ibunya yang menggantikan peran bapaknya sebagai kepala keluarga pun tidak mampu berbuat banyak, hanya bisa mengelus dada dan pasrah, menerima kenyataan yang menimpa keluarganya. Seakan-akan, itulah takdir yang harus diterimanya.

AMUN tidak demikian dengan Mahsan, keinginannya yang menyala untuk terus bersekolah membuat anak yang masih sangat belia tersebut terpaksa bekerja sekuat tenaga. Satu keinginannya saat itu, hanya ingin bersekolah seperti halnya temanteman sebayanya yang memperoleh pendidikan yang layak. Keinginannya yang kuat tersebutlah yang memaksa Mahsan kecil menerima tawaran pamannya yang memintanya untuk ikut menjadi juru parkir di salah satu sudut perbelanjaan di Kota Mataram. “Saat itu terpaksa saya terima ajakan paman untuk markir,” kenang Mahsan pada Suara NTB belum lama ini.

Uang hasil parkir yang tidak seberapa itu pun perlahan dikumpulkan Mahsan selama hampir lebih dua tahun demi cita-cita untuk melanjutkan sekolah yang selama ini ia impikan. Namun nasib baik ternyata belum juga berpihak kepada Mahsan. Uang yang dikum-

pulkan masih jauh dari kata cukup untuk mendaftarkan diri ke SMA. “Bagaimana mau cukup, hasil parkiran dibagi menjadi tiga, satu bagian buat pemilik lahan, satu bagian buat ke koordinator parkir, dan sebagian lagi buat saya” terang Mahsan.

Selama hidup di jalanan sambil menjadi juru parkir tersebut, Mahsan sering dihadapkan dengan berbagai realita kehidupan anak jalanan (anjal) yang menurutnya sangat menyayat hati. Berbagai keadaan tidak wajar untuk anak seumurannya saat itu hampir setiap hari menghiasi layar kehidupannya. Sampai dirinya pun pernah dipukul oleh seorang preman.

Tidak hanya itu, beberapa teman sesama anjal pun menghadapi kondisi yang lebih tragis lagi seperti penyiksaan dan sodomi. “Itu semua saya temukan selama hidup sebagai anak jalanan. Kehidupan jalanan itu sangat keras,” tuturnya.

Melihat kondisi seperti itulah, Mahsan

dan beberapa teman-temannya berinisiatif mendirikan Komunitas Bengkel Anak Jalanan (Baja), sebuah komunitas perkumpulan anak-anak jalanan di bawah naungan salah satu yayasan yang peduli terhadap nasib anjal. Lewat Komunitas Baja inilah, Mahsan mengumpulkan anak-anak jalanan yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan kasar selama hidup di jalanan.

Alhasil, upaya dan niatan baik Mahsan dan teman-temannya ini berbuah manis, pemerintah ternyata diam-diam melirik aktivitas komunitas Baja ini. Hingga akhirnya, salah seorang anggota DPRD Kota Mataram yang membidani masalah pendidikan berinisiatif membentuk Dewan Anak.

Mahsan pun dipercaya menjadi ketua Dewan Anak Kota Mataram.

Kehadiran Dewan Anak ini, terang Mahsan sebagai jembatan untuk menengahi berbagai kepentingan anak-anak yang mempunyai keinginan untuk bersekolah, namun tidak mampu secara ekonomi. Tidak hanya itu, Dewan Anak juga sering mengadvokasi berbagai masalah yang dihadapi oleh anakanak, baik itu menyangkut persoalan internal keluarga atau di luar masalah keluarga.

Setelah berjalan beberapa tahun, Dewan Anak Kota Mataram pun kini menjadi pusat perhatian tidak hanya hanya bagi Pemkot Mataram, namun juga Pemprov NTB umumnya.

Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, Dewan Anak

Kota Mataram menjadi juara I nasional dalam ajang pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia lewat program Pendidikan Orang Tua Asuh dari Lementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA). Berkat keberhasilan tersebut, Dewan Anak kerapkali mendapatkan kunjungan dari luar daerah. “Mereka tertarik dengan program orang tua asuh ini,” terang Mahsan.

Tentu keberhasilan Dewan Anak ini tidak terlepas dari peran Mahsan yang saat itu menjabat sebagai ketua sekaligus sebagai pencetus program Pendidikan Orang Tua Asuh. Menurut Mahsan program Pendidikan Orang Tua Asuh ini adalah salah satu program Dewan Anak untuk membantu para siswa yang putus sekolah, karena faktor biaya.

Secara teknis, Dewan Anak bersama tim melakukan pendataan terlebih dahulu kepada setiap kelurahan yang ada di Kota Mataram. “Jika ditemukan anak yang putus sekolah, karena faktor kemiskinan, mereka akan di-

bina dan membantu pembiayaan mereka.

Uang pembinaan dan pembiayaannya diperolehnya dari pemerintah.

Lebih lanjut Mahsan mengatakan kalau Dewan Anak ini sebagai lembaga legislatifnya anak-anak. “jadi ketika ana-anak mempunyai permasalahan, Dewan Anak akan turun membantu dan mendampingi mereka,” terangnya.

Pria yang kini sudah menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Unram ini berharap agar semua pihak lebih peduli terhadap anak-anak, karena merekalah generasi mendatang. Selain itu, penilaian negatif masyarakat terhadap anhal selama ini harus dirubah. “Hidup di jalanan tidaklah buruk, kalau pun orang melihatnya negatif, mereka hanya menjadi korban dari kondisi lingkungan sekitar mereka,” ungkapnya. (dys) MANTAN ANJAL - Mahsan yang dulunya anjal kini sedang kuliah di Fakultas Hukum Unram.

(Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

Hadapi ’’Malaysia Open’’

Fadlin dan Iswandi Incar Medali Emas di Estafet Mataram (Suara NTB) Dua sprinter terbaik putra NTB, Fadlin dan Iswandi akan mengikuti satu nomor lomba di kejuaran atletik Malaysia Open di Malaysia November mendatang. Mereka mengincar satu medali emas di nomor estafet 4 x 100 meter.

Fadlin yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (9/10), menjelaskan, target meraih medali emas di estafet cukup berat. Namun sebagai atlet yang sudah melanglang buana di berbagai ajang internasional mereka harus memasang target berlebihan.

Hal itu dapat memotivasi agar bisa tampil lebih maksimal.

“Target kita harus meraih medali emas. Hal ini penting untuk memotivasi kami se-

mua,” ujarnya.

Diakuinya, tampil di Malaysia Open merupakan ajang evaluasi diri menjelang mengikuti SEA Games yang akan berlangsung Myanmar Desember mendatang. Atas dasar itu, mereka harus tampil terbaik di ajang bergengsi tersebut dan mengetahui kekuatan lawan.

Selain Iswandi ada dua atlet dari Jawa Timur (Jatim) yang juga memperkuat tim estafet, yakni Yapsi Boby dan M. Rodikin.

Pada bagian lain, Fadlin mengakui, di SEA Games Myanmar dirinya dipersiapkan turun di tiga nomor, yakni 100 meter, 200meter dan 4x100 meter putra. Saat ini mereka sedang menjalani pelatnas di Surabaya. (fan)

KLU Siap Gelar ’’Air Sport’’ di Nipah

Intiha

grasi (Disnakertrans) KLU ini menjelaskan, permintaan pengurus Air Sport hanya satu, yaitu dibuatkan jalan dari posisi landing (dataran rendah) menuju posisi take off di dataran tinggi. Lebar jalan pun tidak luas, berkisar 2 meter. Bupati dalam hal ini, telah menginstruksikan Bappeda KLU untuk mencari solusi guna mendukung event berskala nasional dan internasional itu.

Jalan itu dibutuhkan untuk akses jalan bagi kendaraan pengakut peralatan air sport. Tidak hanya kendaraan, akses itu juga akan difungsikan oleh peserta serta porter pengangkut peralatan.

“Kami meyakini olahraga ini akan membuka lapangan kerja baru (meski kondisional). Bayangkan untuk menggulung satu parasut saja, ongkosnya Rp 5 ribu. Belum lagi kalau diangkut naik ke atas, ongkosnya Rp 15 ribu. Ada nilai ekonomis bagi masyarakat,” sambungnya.

Meski Pemda sudah bersepakat menjadi tuan rumah, namun timing pelaksanaannya belum disebutkan. Setidaknya Pemda terlebih dulu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kelancaran olahraga ini.

Sementara klaim dari pihak Air Sport yang ia dengar, Intiha menyatakan topografi KLU yang berbukit dan menjurus ke pantai dipandang paling layak. Asosiasi Air Sport yang pernah berlaga di Danau Toba, Yogyakarta, Sumatera dan NTT yang melihat topografi lokasi Nipah dan sekitarnya, mengakui medannya cukup menantang. (ari)

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Olahraga terbang layang atau air sport siap digelar di perbukitan Nipah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jika promosi maksimal dilakukan, event olahraga ini tidak mustahil akan diikuti oleh atlet air sport dari berbagai kawasan di Indonesia hingga dunia.

Ketua KONI KLU, Intiha, SIP., kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu(9/10), mengakui jika Pemda KLU telah siap menjadi tuan rumah untuk olahraga dirgantara ini. “Pak Bupati sudah mengundang semua pihak, baik dari Bappeda, SKPD, KONI, pihak asosiasi dan Danlanud selaku pembina, untuk membahas masalah ini. Pengurus Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) sudah sepakat menggelar di KLU, tetapi ada permintaan dari mereka,” ungkap Intiha.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmi-

Ronaldo, Pemain Pertama Cetak 50 Gol Madrid Cristiano Ronaldo mampu melesakkan gol kemenangan di menit akhir ketika Real Madrid melawan Levante, Sabtu (6/10). Capaian jempolan penyerang asal Portugal itu dapat diklaim sebagai pencetak gol paling efektif di salah satu liga besar Eropa pada tahun 2013.

Cristiano Ronaldo yang berjuluk CR7 telah menjaringkan gol ke gawang lawan sebanyak 50 kali di sepanjang 2013. Delapan gol lebih banyak dari Lionel Messi dan 14 gol lebih banyak dari ujung tombak Paris St German (PSG) Zlatan Ibrahimovic.

Lima puluh gol yang dibukukan oleh CR7 itu terbagi atas 44 gol untuk Real Madrid dan enam untuk timnas Portugal.

Portugal berpeluang lolos ke Piala Dunia 2014 di Brasil salah satunya karena jasa sang kapten yang sekaligus bintang ‘Los Blancos’.

Ronaldo hanya memerlukan 45 pertandingan untuk mencetak 50 gol. Dan ia melakukannya di semua kompetisi, mulai dari Liga Spanyol (La Liga), Liga Champions, Piala Spanyol dan laga internasional.

Dia juga telah mecetak lima hat-trik bagi Madrid yakni, melawan Getafe, Sevilla, Galatasaray dan Celta dan melawan Irlandia Utara untuk negaranya. (ant/bali post)

ma PPLP NTB. Pelatih PPLP NTB Mardiansyah yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (9/10), menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 10 atlet, yakni 7 atlet putra dan 3 atlet putri Tujuh atlet putra yang disiapkan itu adalah M. Iradat

Cristiano Ronaldo

Sanjaya Putra, M. Budi Ihlas, M. Abin, M. Erwin,Heri Usman, Ahmad Adriadji dan Igi Rangga Barani. Sementara tiga atlet putri, Neneng Anggriani, Aiunun Samidah dan Afratunnissa.

Mereka sudah menjalani persiapan khusus yang cukup panjang, yakni tiga bulan.

Ditanya soal target, Mardiansyah mengaku tak ingin sesumbar. Namun, ada satu atletyang punya peluang medali emas, yakni M. Iradat Sanjaya Putra. Pasalnya atlet kelahiran Dompu itu baru saja menyumbangkan medali emas di Popnas di Jakarta baru-baru ini. (fan)

Galliani Kritik Hukuman Pertandingan Tanpa Penonton Milan – Wakil Presiden AC Milan Adriano Galliani mengkritik hukuman menjalani pertandingan tanpa kehadiran penonton di kancah Liga Italia, ketika rasisme kembali menodai sepak bola papan atas negeri itu.

Masalah yang sudah lama mengganggu sepak bola Italia itu kembali terlihat pada akhir pekan silam, ketika para penggemar Milan dilaporkan menghina dua pemain berkulit hitam Juventus, Paul Pogba dari Prancis dan Kwadwo Asamoah dari Ghana, dengan lagulagu rasis.

Milan kalah 2-3 dari pen-

deritaan Tim Merah Hitam mereka saat ini menghuni peringkat ke-12, tertinggal 13 angka dari pemuncak klasemen AS Roma - semakin dalam ketika ofisial disiplin menskors satu pertandingan tanpa penonton kepada klub.

Sesuai dengan peraturan UEFA yang telah diadopsi dan diinterpretasi oleh federasi sepak bola Italia (FIGC), Milan akan memainkan pertandingan berikutnya, melawan Udinese yang akan berlangsung kurang dari dua pekan lagi, tanpa kehadiran penonton.

Sanksi itu, yang dikenakan setelah lagu-lagu itu ditinjau

Mataram (Suara NTB) Ancaman atlet atletik NTB, Arif Rahman yang ingin hengkang ke Jawa Barat (Jabar) ditanggapi serius Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB. Pengprov PASI meminta atlet peraih medali perak PON XVIII di Riau 2012 itu bersabar. Saat ini pihak PASI NTB bersama KONI NTB sedang mengurus kepindahan atlet tersebut.

“Kita sudah bersurat lewat PB PASI, mereka bilang tidak bisa intervensi terlalu jauh, karena di luar internal mereka.

Pasalnya, Arif Rahman adalah anggota TNI, dan kita harus menunggu proses itu,” ungkap Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Arsyad Gani, saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (9/10).

Diakuinya, pihaknya sudah mengupayakan atlet itu agar bisa secepatnya pindah bertugas ke NTB, namun proses kepindahan Arif tak semudah seperti membalik telapak tangan. Dalam hal ini harus melewati proses yang berbelit-belit dan relatif panjang. Pasalnya, menyangkut institusi Arif bekerja, dalam hal ini pihak PASI NTB tidak bisa mengintervensi lembaga tempat Arif bekerja.

Menurutnya, kepindahan Arif ke NTB sedang dalam proses, untuk itu pihaknya mengingatkan atlet agar bersabar menunggu proses itu, karena saat ini pihakny telah berkoordinasi dengan pihak Korem 162 WB untuk membantu menyelesaikan kepindahan atlet tersebut.

Selain berkoordinasi dengan KONI NTB dan Korem , PASI NTB juga sudah bersurat ke ke KONI Pusat

oleh para petinggi disiplin FIGC dijatuhkan di bawah ‘diskriminasi teritorial,‘ telah beberapa kali diterapkan pada musim ini.

Baik Roma dan Lazio, serta Inter dan Milan, telah dipaksa menutup beberapa tribun di stadionnya menyusul insiden-insiden serupa.

Milan menjadi pusat perhatian pada badai rasisme musim lalu yang melibatkan mantan penyerangnya KevinPrince Boateng, yang meninggalkan lapangan setelah menjadi subjek pelecehan pada pertandingan persahabatan melawan tim dari liga yang lebih rendah.

Namun Galliani, yang klub-

nya memiliki sejumlah pemain berkulit hitam - termasuk pemain Ghana Sulley Muntari dan penyerang Italia Mario Balotelli - meminta otoritas berwenang untuk menemukan sanksi alternatif.

“Saya benar-benar mencermati bahwa rasisme merupakan masalah besar, ini adalah salah satu hal besar di seluruh dunia,” kata Galliani.

“Namun diskriminasi teritorial merupakan sesuatu yang berbeda.”

Galliani menyebut bahwa insiden ini telah melebihi proporsi, dan sikap FIGC hanya akan semakin menyulitkan sepak bola Italia, demikian AFP. (ant/bali post)

Florence Tim nasional Italia mungkin tidak lagi mempunyai nama-nama besar yang ditakuti lawan di Piala Dunia 2014 di Brazil, tapi pelatih Cesare Prandelli yakin bahwa kekuatan kolektif mereka tidak bisa diremehkan.

Italia, juara empat kali Piala Dunia, sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2014 di Brazil, meski masih menyisakan pertandingan penyisihan Grup B menghadapi Denmark dan Armenia.

Pelatih berusia 56 tahun itu menggantikan posisi Marcello Lippi setelah Italia secara memalukan langsung tersingkir di babak penyisihan grup di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan.

Prandelli kemudian di luar dugaan (ant/bali post) mampu mengantar Italia ke final Euro 2012 sebelum dipencundangi Spanyol 0-4.

Berselang 15 bulan kemudian, Prandelli menuai pujian dari dari pendukung tim nasional Italia. Meski demikian, Italia yang juga runner-up Piala Dunia sebelumnya, secara keseluruhan masih belum terlihat meyakinkan.

Mereka hanya meraih empat kemenangan dari 17 kali pertandingan persahabatan, dan karena Prandelli masih mengandalkan strategi permainan individu dan strategi formasi, tim Azzuri pada saat itu hampir saja terjegal di babak kualifikasi.

Tujuh tahun sejak sukses menjadi juara untuk keempat kalinya ketika mengalahkan Perancis di Piala Dunia 2006, Prandelli pun mengakui Italia sekarang tidak lagi berada di antara tim favorit yang harus di-

(Suara NTB/ist)

Graham Taylor

AS. Setelah kalah 0-2 dari Belanda di Rotterdam pada Oktober 1993 mengakhiri harapan Inggris untuk lolos, tabloid Inggris The Sun menggambarkan Taylor sebagai tanaman lobak di halaman depannya depannya dan ia berkata bahwa hinaan itu tidak pernah ia lupakan.

“Saya ingat saya bertemu Kelvin McKenzie, yang menjadi editor The Sun saat itu, dan ia berkata kepada saya bahwa saya terlalu sensitif untuk mengeluhkan mengenai korannya yang menyebut saya lobak.

Ia mengatakan bahwa hal itu hanya gurauan,” kata Taylor

kepada Daily Telegraph.

Diakuinya, ketika menyaksikan pertandingan di Brentford beberapa tahun setelah kegagalan Inggris, dirinya dilempari gelas bir oleh dua pria yang sedang keluar dari sebuah klub.

“Mereka berteriak `Itu si lobak brengsek!` dan mereka melemparkan gelas bir ke arah saya.

Jika bukan karena reaksi cepat dari petugas keamanan Brentford, saya rasa itu akan bertambah buruk. Itu sudah tidak lucu lagi kan, Kelvin?” kenangnya.

Meski demikian, Taylor mendukung tim Inggris saat ini untuk menyelesaikan pe-

takuti di Brazil tahun depan.

Namun mantan pelatih klub Fiorentina itu masih tetap berkeyakinan bahwa meski sudah tidak punya pemain dengan nama besar, setidaknya mereka masih mempunyai kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu permainan yang mengandalkan kekuatan kolektif. “Pemain saya memahami benar potensi yang mereka miliki,” kata Prandelli dalam wawancara dengan AFP di kamp latihan dekat Florence, menjelang pertandingan menghadapi tuan rumah Denmark, Jumat.

Para pemain seperti Buffon, kiper Juventus yang masih dipercaya menjaga gawang, serta pemain belakang yang sebagian masih diperkuat mantan pemain juara dunia, pertahanan Italia diyakini masih sulit untuk ditembus lawan.

Sejauh ini, Italia hanya kebobolan lima gol dalam delapan pertandingan penyisihan ketika menghadapi Bulgaria, Denmark, Republik Ceko, Armenia dan Malta.

Masalah yang masih harus diatasi Prandelli adalah menemukan kesinambungan antara baris tengah dan barisan penyerang.

Italia memastikan tempat ke Brazil bulan lalu setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1 di Turin. Tapi penampilan tuan rumah saat itu memprihatinkan karena sempat tertinggal lebih 0-1 terlebih dahulu.

Tuan rumah akhirnya terselamatkan oleh pemain belakang Juventus Chiellini dan penalti oleh penyerang AC Milan Mario Balotelli.

Setelah pertandingan, Prandelli pun mulai berani berkomentar banyak dengan menyatakan bahwa mereka adalah tim tangguh karena mengetahui kekurangan dan kualitas mereka. (ant/bali post)

Cesare Prandelli

(ant/bali post)

Taylor Masih Dihantui Kegagalan Inggris ke Piala Dunia London Mantan pelatih tim nasional Inggris Graham Taylor memperingatkan pelatih Inggris saat ini Roy Hodgson mengenai kegagalan menembus Piala Dunia.

Pasukan Hodgson akan menghadapi Montenegro di Stadion Wembley pada Jumat, sebelum bermain melawan Polandia di tempat yang sama Selasa depan, di mana hanya dua kemenanganlah yang akan menggaransi satu tempat di turnamen tahun depan di Brazil.

Taylor (69), menjadi kambing hitam atas kegagalan Inggris mencapai Piala Dunia 1994 di

dan lembaga tempat Arif bekerja, namun sampai saat ini belum ada putusan.

Rencana Arsyad ke depannya, bila atlet yang bersangkutan tak bisa pindah ke NTB, solusi terakhir adalah pihak PASI NTB akan merelakan Arif untuk pindah. Dalam hal ini, pihaknya tak bisa membiarkan atletnya mengambang alias tak bisa maksimal latihan.

Sikap Arsyad akan membiarkan Arif untuk pindah cukup beralasan, karena atlet yang bersangkutan bertugas di luar NTB, sehingga tak ada alasan pihaknya harus membiarkan atletnya menggantung. “Kita ini hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi kalau dia tidak bisa pindah tugas di NTB, maka kita harus merelakan atlet kita pindah, karena itu juga telah diatur dalam AD /ART PASI,” ucapnya.

Selain Arif Rahman, PASI NTB juga punya atlet lain yang bernasib sama, yakni M. Fatoniah yang bertugas sebagai anggota TNI di Jabar juga belum bisa pindah. (fan)

Prandelli Minta Italia Tidak Diremehkan

PPLP NTB Siapkan Atlet Ikut Kejurnas Remaja Mataram (Suara NTB) Atlet pencak silat PPLP NTB melakukan persiapan serius menghadapi Kejurnas Pencak Silat Remaja yang berlangsung di Kalimantan Timur (Kaltim), 6-11 November mendatang.

Atlet asuhan pelatih Mardiansyah itu menjalani latihan di Asra-

PASI NTB Minta Atlet Bersabar

kerjaan dan lolos ke Brazil.

“Saya terlihat sebagai satusatunya orang di negeri ini yang tidak cemas,” ucapnya.

“Apa yang tergantung kepada kami? Puncak klasemen (di kualifikasi Eropa Grup H), dia pertandingan dimainkan di kandang, selisih golnya bagus: mengapa orang-orang cemas?

Apa masalahnya? Hal baik bagi saya, saya berharap saya berada di posisinya Roy.” Inggris tidak pernah gagal lolos ke Piala Dunia sejak masa kerja Taylor, meski mereka sempat absen di Piala Eropa 2008. (ant/bali post)

Atletico Mineiro Didenda 50.000 Dolar Asuncion Juara Amerika Selatan Atletico Mineiro dijatuhi hukuman denda sebesar 50.000 dolar AS, karena penontonnya dianggap tidak disiplin serta kurangnya keamanan pada pertandingan leg kedua final Piala Libertadores di Belo Horizonte bulan Juli lalu.

Klub Ronaldinho dari Brazil itu antara lain dikenai sanksi karena keamanan yang kurang layak, dan adanya orang yang tidak seharusnya dibolehkan memasuki lapangan. Masalah denda ini diumumkan badan sepak bola kawasan CONMEBOL, di laman mereka (www.conmebol.com) Selasa.

Organisasi yang bermarkas di Paraguay itu menambahkan Atletico berhak mengajukan banding. Atletico meraih mahkota kompetisi klub Amerika Selatan untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Paraguay Olimpia lewat adu penalti setelah kedudukan agregat 2-2. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 10 Oktober 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462.

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

www.g-milk.net

TRAVEL

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

HILANG HILANG STNK R2 Honda DR3772CE Noka/Nosin : MH1JF81100K810614/ JF81E1804778 an. Supartini.

Hlg di sktr Jl. Majapahit Mataram

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

SUARA NTB

Kamis, 10 Oktober 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

JALAN-JALAN

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

Halaman 14

Wisata Sejarah dan Budaya ”Museum Asi Mbojo” EMANG belum terlalu banyak yang tahu, dahulunya Bima memiliki peradaban yang sangat kental dengan nilai budaya yang menarik perhatian kalangan baik di nusantara maupun di mancanegara. Begitu juga dengan pemerintahan kerajaan saat itu Museum ASI Mbojo, yang merupakan situs bersejarah kebanggaan masyarakat Bima, terletak di pusat Kota Bima tepatnya di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima. Bangunan yang terbuat dari batu dengan arsitektur Belanda ini masih berdiri kokoh. Jaraknya hanya sekitar 8 km dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin.

Lokasinya memang strategis karena terletak di tengah pusat perbelanjaan, perbankan serta pemukiman warga. Belum lagi akses jalan yang lancar dan menghubungkan segala arah membuat Museum ini tak sulit untuk dicapai.

Bagi wisatawan yang ingin melihat Museum tersebut tak perlu khawatir, pasalnya disekitar museum ini terdapat warung makan yang menyediakan berbagai menu makanan. Begitu pula wisatawan dari luar daerah yang ingin berkunjung, di sekitar juga terdapat sejumlah hotel dan penginapan.

Jika dibandingkan dengan pulau Lombok, Bima memang tak memiliki wisata alam yang mendunia

seperti pantai dan air terjun yang tertata dan terawat rapih. Namun Bima memiliki wisata sejarah yang bisa menjadi tolak ukur dan referensi tentang semangat perjuangan rakyat Indonesia dahulunya.

Bahkan, dalam suatu sesi wawancara dengan Ketua Majelis Adat Dana Sara Mbojo Dr. Hj. Siti Maryam M Salahuddin SH MH, menyebutkan catatan sejarah Kesultanan Bima justru dipegang oleh peneliti dari Belanda.

Yang tersimpan saat ini, hanya kitab ‘Bo Sangaji Ndai’ yang merupakan catatan sejarah masuknya Islam di Bima dan pemerintahan berdasarkan syari’at Islam yang dianut dan disebarkan oleh sultan-sultan kala itu. Itu pun kitab ‘Bo Sangaji Ndai’ tersimpan di Museum Samparaja atau benda bersejarah sisa dari Museum ASI Mbojo.

Di masa keemasannya, Kesultanan Bima merupakan salah satu Kesultanan yang cukup disegani oleh VOC kala itu. Sistem pemerintahan yang rapih dan armada laut yang kuat menjadi salah satu alasan mengapa VOC saat itu tak berani menyerang langsung.

Masuk langsung ke wilayah Bima merupakan suatu tindakan bunuh diri.

Pasalnya, begitu kapal VOC masuk sudah dihadang dengan berbagai meriam yang sengaja dipasang di Benteng Asakota. Belum lagi rintangan berbentuk rantai yang terpasang di dasar laut ant-

Foto: Panoramio.com

Di masa keemasannya, Kesultanan Bima menjadi salah satu kekuatan penggerak dalam mendukung kemerdekaan. Kini catatan sejarah tersebut tersimpan rapi di Museum ASI Mbojo yang dahulunya merupakan Istana Kesultanan.

ASI Mbojo

ara Benteng Asakota dan pesisir Kolo yang dipercaya masih ada hingga kini. Konon rantai tersebut bisa terangkat dengan sendirinya jika ada kapal yang tidak bersahabat.

Ada yang menarik ketika, abad 1800-1900 Masehi di mana saat itu, VOC sudah kehabisan akal untuk menaklukan Kesultanan Bima.

Maka VOC mencoba menaklukan Bima dengan sistemnya yang terkenal yakni sistem adu domba.

Maka, diadulah Kesultanan Bima dengan Kesultanan Goa. Namun Bima menolak berseteru dengan Kesultanan Goa karena menganggap Kesultanan Goa sebagai saudara. Apalagi, kedua Kesultanan ini sama-sama menganut agama Islam.

Lantaran tak ingin berperang, Sultan Bima yang saat itu memerintah mengeluarkan titah agar Armada Laut dibubarkan. Hal ini tergambar dari tiang kapal berukuran besar yang dicopot dan dipancangkan tepat di halaman Museum sebagai tanda pembubaran tersebut.

Penasaran dengan keunikan se-

jarah yang tersimpan, beberapa waktu lalu Suara NTB sengaja berkunjung ke museum ini. Di Museum ini terdapat sejumlah staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang sengaja ditempatkan untuk memandu wisatawan yang ingin berkunjung.

Dengan membayar Rp 2000 untuk pengunjung umum dan Rp 1000 bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, kita bisa masuk menyaksikan langsung sejumlah peninggalan sejarah yang masih tersimpan rapi.

Begitu masuk, sejumlah benda peninggalan yang memiliki nilai sejarah tinggi langsung terlihat.

Salah satunya, patung relief burung garuda berkepala dua yang dahulunya merupakan lambang Kesultanan Bima.

Dua kepala yang menghadap sisi yang berbeda, menggambarkan sistem pemerintahan, satu kepala menghadap kekiri dan kepala lainnya menghadap ke kanan. Artinya, pemerintahan kesultanan Bima yang berdasarkan hukum adat dan hukum Islam.

Setelah melihat burung Garuda berkepala dua, kita kembali diajak untuk melihat benda-benda pusaka lainnya. Yakni berbagai bentuk pedang, keris dan tombak. Pedang maupun golok ini memiliki arti penting karena menggambarkan jabatan para petinggi Istana saat itu.

Masing-masing keris maupun pedang dari Jeneli (camat, red), Raja-raja wilayah, Perdana Menteri (Ruma Bicara, red) hingga Sultan berbeda-beda tergantung dari dari bentuknya. Pedang maupun keris ini umumnya dilapisi dengan perak dan emas. Untuk menjaga keamanan, benda-benda bersejarah ini diberi pembatas yang terbuat besi (jeruji besi).

Selanjutnya, naik ke lantai dua terdapat sejumlah kamar, termasuk kamar tidur Sultan dan keluarga serta ruang kerja. Di kamar tidur Sultan masih tersimpan sejumlah peralatan mulai dari tempat tidur zaman dahulu lengkap dengan kelambu, meja marmer serta fotofoto Sultan Muhammad Salahuddin dan keluarga.

Begitu tingginya kedudukan Kesultanan Bima kala itu, bahkan Presiden Pertama RI Pertama Ir Soekarno memilih menginap di salah satu kamar tersebut. “Presiden pertama kita dulu tidak tidur di luar, beliau tidurnya di sini,” ujar salah seorang staf sambil menunjukkan ruangan yang ditempati Soekarno.

Sehingga tak pelak, pada era sebelum tahun 2000an, Kesultanan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah termasuk mancanegara. Mereka datang menggunakan travel khusus.

Bahkan Kesultanan ini menjadi tempat penelitian bagi mahasiswa maupun peneliti sejarah.

Namun belakangan sejak Bom Bali I dan II, tingkat kunjungan wisatawan merosot. Yang ada, hanya pengunjung domestik serta pelajar. “Kalau dulu, mereka datang khusus dengan menggunakan travel,” tutur Syarifudin BA Wakil Bagian Pelayanan dan Informasi. Itu pun dalam sebulan hanya ada beberapa saja. (use)

”La Nggunti Rente” DARI sejumlah benda cagar budaya di Museum ASI, benda yang paling berharga dan bernilai tinggi yakni La Nggunti Rente. La Nggunti Rente merupakan senjata khusus yang disandang dan melekat dengan seorang raja. La Nggunti Rente biasanya, dipegang secara turuntemurun oleh raja yang sedang bertahta.

Nama La Nggunti Rente bukan karena benda ini adalah keris. Melainkan siapa yang memegangnya. Ia mewakili karakter seorang raja. Jika karakter raja buruk maka perangai La Nggunti Rente juga akan buruk. Namun jika perangai La Nggunti Rente maka perangai benda pusaka ini juga akan menggambarkan watak yang bijaksana dan kuat.

“Tak ada yang tidak bisa dipatahkan oleh La Nggunti Rente, bahkan rantai besi sekalipun,” ujar Husein Laodet.

La Nggunti Rente terbuat dari lapisan emas dengan bentuk yang tidak begitu panjang. Pada bagian gagang terdapat ukiran kuno yang bernilai seni tinggi, begitu juga dengan pelapis.

Selain La Nggunti Rente, di Museum ini juga terdapat berbagai benda lainnya termasuk mahkota berlapis emas asli dan mutiara. Hanya saja, tidak diketahui pasti keberadaan kedua benda pusaka tersebut.

Namun menurut pemandu Museum ASI, La Nggunti Rente ada dalam ruang penyimpanan benda-benda bersejarah ini. Hanya saja, keduanya disimpan dalam kotak khusus yang terkunci. (use)

Ruang Penyimpanan Benda Pusaka

Kamar Ditempa ti Soekarno

Kamar Tidur

Sultan

Tak Ada Perubahan dan Penataan NILAI peninggalan benda-benda bersejarah di Bima rupanya tak dibarengi dengan rasa kebanggan yang kuat dari sejumlah elemen. Perawatan gedung yang pernah menjadi lambang kebesaran Bima tersebut kini seakan terabaikan. Pun demikian dengan sejumlah benda peninggalan seperti keris serta mahkota yang terbuat dari berlian murni.

Pemerhati Budaya sekaligus Dewan Kesenian Kota Bima, Husein Laodet, yang ditemui khusus mengemukakan jika untuk menjaga kelestarian dan keutuhan Museum beserta isinya perlu perhatian serius dari pemerintah.

Menurut Husein, berdasarkan informasi yang dia terima tercatat sebanyak 7 atau 9 keris yang sudah tidak asli lagi.

Bahkan ada beberapa yang hilang terkait dengan periode kekuasan secara turun-temurun. Saat ini, umumnya tidak diketahui tinggal berapa jumlah bendabenda pusaka tersebut, hanya beberapa saja yang dipajang di Museum.

“Memang ada beberapa benda pusaka yang hilang sejak beberapa tahun lalu,” katanya.

Bahkan, dari sejumlah benda pusaka tersebut tak ada yang asli melain-

kan replika. Jika pun ada yang asli, seharusnya ada akses bagi masyarakat untuk melihat. Namun nyatanya, benda-benda pusaka tersebut dikunci dan dipegagang oleh satu pihak serta masyarakat tak tahu proses pengelolaannya seperti apa.

Menurut pria yang akrab disapa Laodet ini, sebenarnya untuk perawatan gedung dan benda-benda pusaka ini ada anggaran dari APBN maupun dari APBD. Menurut catatannya, anggaran tahun 2011-2012 saja dianggarkan dana Rp 1 Miliar untuk perawatan benda-benda pusaka dan mempercantik ASI Mbojo.

Namun secara kasat mata saat ini tak ada perubahan yang berarti pada Museum tersebut.

“Ada anggaran Rp 1 Miliar untuk rehab ASI Mbojo, tapi saya tak melihat ada yang berubah,” katanya. Belum lagi dalam ABPD Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) juga dianggarkan.

Padahal jika disaksikan, ASI Mbojo tersebut merupakan rumah dokumentasi sebagai tempat pembelajaran generasi muda Bima maupun tujuan wisata sejarah dan wisata budaya

yang harus dijaga kelestariannya. Seharusnya, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki pengawasan dan mempublikasikan kepada masyarakat bahwa ada benda-benda yang hilang.

Di sisi lain, dari segi penataan syarat sebuah cagar budaya ada aturannya. Sesuai dengan aturannya, jarak 10 meter dari lokasi harus steril dari aktifitas. Banyak pedagang dan lapak yang berjejer. Seharusnya, disekitar Museum ini tak boleh ada kegiatan dan Pemda harus mampu untuk menekan agar cagar budaya ini steril.

Begitu juga dari sisi SDM. Dia mengkritisi kepada pihak Museum bahwa orang yang bertugas di tempat tersebut seharusnya orang yang memahami betul tentang sejarah dan benda-benda pusaka dimaksud. Hanya saja, yang dia pahami jika penempatan SDM di Museum merupakan bagian dari gerbong politik.

Berbicara mengenai turunnya tingkat pengunjung, sebenarnya bisa diatasi dengan beberapa program.

Yang menjadi masalah yakni sistem.

Tak ada koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima. Pemerintah Kota Bima tak berani ter-

lalu jauh untuk menjamah karena merasa bukan wilayahnya.

Namun, berbicara mengenai Kota Bima, merupakan daerah pusat kebudayaan. Sehingga dia berpikir bahwa Kota Bima harus mensinergiskan program-program dengan pemerintah kabupaten. Sebab Kota Bima merupakan daerah transit segi tiga emas yang harus dikelola dengan baik.

Wisatawan yang hendak menuju pulau Komodo maupun Labuan Bajo seharusnya bisa berhenti di Kota Bima.

“Seharusnya itu bisa menjadi magnet untuk meningkatkan ekonomi di Kota Bima,” tuturnya. Karena sepemahamannya, tak ada yang kurang dari sejarah Kota Bima, karena Bima memiliki sejarah maupun budaya yang bernilai besar. Sebut saja Situs Wadu Pa’a (Pahat) yang berada di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Selain Museum ASI Mbojo, Situs Wadu Pahat yang sudah masuk dalam cagar budaya dunia ini sebenarnya juga bisa menjadi tujuan wisata unggulan.

Sebab Situs Wadu Pa’a merupakan jejak kebudayaan tertua di Nusantara, bahkan lebih tua 3 abad dari kebudayaan Kutai Kartanegara. (use)

La Nggunti Rente

Salah satu Keris Jabatan

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Putusan Sengketa Pilkada Jatim Dinilai Janggal Jakarta (Suara NTB) – Ketua Pergerakan Arus Perubahan Rizal Ramli menilai ada beberapa kejanggalan pada putusan Mahkamah Konstusi (MK) yang menolak gugatan hasil pilkada Provinsi Jawa Timur.

“Setelah mencermati jalannya persidangan di MK, saya melihat ada beberapa kejanggalan,” kata Rizal Ramli di Jakarta, Selasa.

Rizal Ramli melihat kejanggalan tersebut antara lain, majelis hakim pada per(ant/bali post) sidangan tersebut berjumlah Rizal Ramli delapan orang, padahal seharusnya berjumlah ganjil.

Menurut dia, di negara mana pun di dunia majelis hakim selalu jumlahnya ganjil, tidak ada yang genap.

Kejanggalan lainnya, kata dia, majelis hakim hanya mendengarkan keterangan saksi-saksi dari tergugat dan banyak mengabaikan keterangan saksi-saksi penggugat.

“Karena itu saya mencurigai ada kompromi antara hakim konstitusi dan tergugat,” katanya.

Anggota Tim Kuasa Hukum penggugat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja, yakni Juli Edy menilai, Majelis Hakim Konsitusi pada persidangan putusan tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap buktibukti dan saksi-saksi, termasuk saksi ahli dan pemohon.

Juli Edy juga menilai, Majelis Hakim Konstitusi terkesan menggampangkan membuat kesimpulan bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, tanpa mengurai dan atau mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi dari pemohon.

Sementara itu, calon Gubernur Jawa Timur yang mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Khofifah Indar Parawansa menilai, pada amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi lebih berpihak kepada tergugat.

Hal ini, kata dia, terlihat dari uraian yang dibacakan Majelis Hakim hanya menyampaikan pernyataan saksisaksi dari pihak tergugat dan tidak menyampaikan pernyataan saksi-saksi dari pihak penggugat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Konsitusi menolak gugatan sengketa Pilkada Jawa Timur yang diajukan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja pada sidang putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (7/10).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih periode 2013-2018. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PENUHI PANGGILAN - Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah (kiri) ketika menunggu di ruang tunggu untuk memenuhi panggilan KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (9/10). Amir Hamzah menjadi saksi dalam kasus penyuapan oleh adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeiry Wardana atau Wawan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif, Akil Mochtar untuk sengketa pilkada Lebak Banten.

KPK Periksa Calon Bupati Lebak Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa calon Bupati Lebak, Amir Hamzah, terkait kasus suap dalan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten tersebut yang melibatkan Akil Mochtar saat dia masih aktif menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu, Amir Hamzah diperiksa terkait tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW).

Amir, yang masih menjabat

sebagai Wakil Bupati Lebak periode 2008-2013, datang ke KPK tanpa memberikan pernyataan apapun mengenai keterlibatannya dalam kasus itu kepada wartawan yang sudah menunggunya.

KPK telah mencegah

Amir Hamzah dan pasangannya Kasmin bepergian keluar negeri selama enam bulan ke depan sejak 7 Oktober.

Pada Senin (7/10), KPK sebelumnya telah memeriksa dua ajudan Amir Hamzah.

Pasangan Amir Hamzah-

Belum Dapat Hotel

Rapimnas Golkar Ditunda Jakarta (Suara NTB) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan partainya terpaksa menunda pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang sedianya akan digelar tanggal 20 Oktober 2013.

Alasan penundaan itu karena sampai saat ini belum ada hotel yang bisa digunakan.

“Penundaannya terkait masalah tempat acara yang waiting list. Beberapa hotel masih kita tunggu konfirmasi jadwalnya. Sekaligus waktunya kami gunakan untuk mematangkan semua persiapan,” kata Nurul, di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, paling lambat penundaan Rapimnas dilakukan selama satu bulan atau sebelum tanggal 20 November 2013.

“Namun jadwal untuk bakti sosial, ziarah, dan tumpengan masih tetap dilaksanakan tanggal 20 Oktober ini. Waktu Rapimnas kita batasi sebelum tanggal 20 November harus sudah terlaksana.

Mudah-mudahanan lokasi yang kami inginkan tersedia di antara tanggal tersebut,” ungkap Nurul.

Adapun agenda Rapimnas tidak mengalami perubahan sama sekali. Ia juga menyebutkan, penundaan itu tak ada kaitannya dengan wacana ikutnya DPD II Golkar dan kasus suap yang membelit Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah. (ant/bali post)

Nurul Arifin

Kasmin sebagian dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak.

Sebelumnya KPK juga telah mengajukan pencegahan keluar negeri kepada Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dalam kasus yang sama sejak 3 Oktober 2013.

Atut diduga ikut memberikan dana kepada Akil. (ant/ bali post)

DPR Pertanyakan Narkoba di Ruang Kerja Akil Mochtar

Delapan Juta PMKS Butuh Penanganan Serius Jakarta (Suara NTB) – Sebanyak delapan juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) membutuhkan penanganan serius, demikian menurut data Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan pemerintah membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk menangani PMKS yang mencakup 1,8 juta penduduk lanjut usia terlantar; 3,8 juta orang dengan kecacatan, 230 ribu anak jalanan, serta empat juta penyalahguna narkoba.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan penanganan penyandang masalah sosial tidak selesai dengan menempatkan mereka di panti-panti sosial atau panti jompo. Sebagian penyandang masalah sosial juga membutuhkan bantuan pendampingan dan pembinaan.

Ia menjelaskan, pemerintah sudah menerapkan beberapa program untuk menangani masalah sosial antara lain berupa pemberian asuransi bagi penduduk lanjut usia terlantas, bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat, tabungan sekolah bagi anak jalanan, dan bantuan untuk kelompok usaha bersama.

“Berbagai program tersebut, sudah berjalan sebagai upaya untuk akselerasi pananganan PMKS yang bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk peran serta pemda setempat,” katanya.

Pemerintah, ia melanjutkan, masih membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat melalui lembaga kesejahteraan sosial untuk menangani permasalahan sosial di daerah.

Dia juga berharap pelaku usaha ikut mendukung upaya penanganan masalah sosial. “Bagaimana pun, apalah artinya sukses di bidang bisnis kalau tidak dibarengi dengan investasi sosial,” demikian Menteri Sosial. (ant/bali post)

Kasmin yang diusung Partai Golkar diketahui mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena keberatan dengan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum setempat yang memenangkan pasangan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi.

Panel hakim konstitusi yang dipimpin oleh Akil Mochtar pada 1 Oktober 2013 memutuskan mengabulkan permohonan Amir Hamzah-

Bus Kopaja

Jakarta Hentikan Operasional Kendaraan Umum Tak Laik Jalan Jakarta (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menghentikan operasional ratusan kendaraan umum tak laik jalan dalam jangka waktu tiga bulan terakhir, yakni Juli hingga Oktober.

“Dalam operasi yang kita lakukan sejak 25 Juli sampai 7 Oktober 2013, sebanyak 327 kendaraan umum tak laik jalan sudah berhasil kita tangkap dan kita kandangkan,” kata Kepala Dishub DKI Udar Pristono, di Jakarta, Rabu.

Menurut pria yang akrab disapa Pristono itu, operasi selama tiga bulan tersebut dilakukan secara merata di lima

wilayah Jakarta, termasuk terminal-terminal yang ada di Ibukota.

Dari total keseluruhan kendaraan umum yang dikandangkan, sambung dia, sebanyak 201 di antaranya telah menyatakan setuju dan menandatangani surat perjanjian perbaikan kendaraan.

“Sebanyak 201 sopir angkutan umum sudah menyatakan kesediannya untuk memperbaiki kendaraannya, yang ditandai lewat penandatanganan surat perjanjian,” ujar Pristono.

Dia menuturkan sopir yang sudah menandatangani surat perjanjian tersebut selanjut-

nya diizinkan untuk mengambil kembali kendaraan yang sebelumnya dikandangkan oleh Dishub DKI. “Akan tetapi, kalau sampai kendaraan itu beroperasi lagi tanpa dilakukan perbaikan dan dinyatakan lolos uji KIR, maka akan kita tangkap lagi, dan kali ini akan kita cabut izin trayeknya,” tutur Pristono.

Dia mengungkapkan dari keseluruhan kendaraan umum tak laik jalan yang dikandangkan itu, sebanyak 170 di antaranya merupakan metromini, 47 kopaja, dan 110 angkutan umum lainnya. (ant/bali post)

Polisi Bekuk Pembunuh Holly Angela Jakarta (Suara NTB) – Polisi membekuk seorang pria yang diduga membunuh perempuan bernama Holly Angela Hayu, yang jenazahnya ditemukan di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, 30 September lalu.

Polisi menangkap pria berinisial AL (58) di rumahnya di Perumahan Griya Laras Asri Blok B-1 Nomor 7, Desa Tonjong, Bojonggede, Depok, Jawa Barat, pada Rabu dini hari.

“Pelaku ditangkap Jatanras Polda Metro Jaya dibantu Polsek Bojonggede,” kata Kepala Polsek Bojonggede, Komisaris Polisi Bambang Irianto.

Polisi juga meringkus pria berinisial S yang diduga terlibat penganiayaan yang menyebabkan Holly (37) tewas dengan luka-luka pada tubuhnya di Kamar E 09 AT Tower Ebony, Kalibata City, Jakarta Selatan.

Bersamaan dengan tewas-

nya Holly, petugas keamanan apartemen menemukan jenazah seorang pria yang diketahui bernama El Rizky Yudhistira yang diduga meloncat dari balkon kamar Holly.

Amati Keluarga Holly dan Elrizki Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, penyidik mengamati keluarga Holly Anggela Hayu Winanti dan Elrizki Yudhistira terkait meninggalnya kedua orang itu di Apartemen Kalibata City, Senin (30/ 9). “Penyidik masih mengamati kedua keluarga. Apabila ada yang perlu diperiksa lagi, penyidik akan kembali meminta keterangan,” kata Rikwanto di Jakarta, kemarin.

Rikwanto mengatakan, penyidik masih belum menemukan hubungan antara Holly dan Elrizki. Saat identitas Elrizki belum diketahui, adik

Holly sempat menyatakan kemungkinan mengenal lakilaki tanpa identitas itu. Namun, ketika melihat langsung jenazah Elrizki, adik Holly menyatakan tidak mengenal.

Begitu pula setelah identitas Elrizki terungkap, dia juga tidak mengenal sama sekali.

“Jejak kaki berupa darah yang tercecer identik dengan kaki Elrizki. Diduga kuat Elrizki sebagai penganiaya Holly, atau berada di lokasi saat penganiayaan terjadi,” tuturnya.

Sebelumnya, Holly Anggela Hayu Winanti ditemukan terluka parah oleh ketiga temannya di kamar Apartemen Kalibata City. Holly yang dilarikan ke rumah sakit meninggal dunia di perjalanan. Sementara itu, di bawah balkon Holly ditemukan laki-laki tanpa identitas yang tewas karena terjatuh. Belakangan laki-laki itu diketahui bernama Elrizki Yudhistira. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf mempertanyakan keberadaan narkoba yang ada di ruang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

“Jika hasil tes Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan Pak Akil negatif, jadi siapa pemilik narkoba tersebut?,” tanya Almuzzammil di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan BNN dan Kepolisian harus segera melakukan penyidikan kepemilikan yang ditemukan di ruangan Akil Mochtar tersebut.

“Jangan sampai ada pihak ketiga yang menung-

gangi proses penegakan hukum ini,” kata dia.

Menurut Muzzammil, jika penyidikan Kepolisian dan BNN tidak dapat membuktikan bahwa Akil Mochtar bukan pemilik dan bukan pengguna narkoba maka diduga ada pihak tertentu yang menyusupkan barang bukti itu ke ruang kerja Pak Akil.

“Modus penyusupan barang haram ini bisa menimpa siapapun dan sangat efektif menjadi alat pembunuhan karakter.

Bisa jadi ada pihak tertentu yang menyusupkan narkoba saat mengetahui adanya penangkapan,” kata dia. (ant/bali post)

Komisi IX Belum Hasilkan UU Sejak 2009 Jakarta (Suara NTB) – Komisi IX DPR belum menghasilkan satu pun undang-undang sejak tahun 2009 sampai sekarang, kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning.

“Saya sebagai Ketua Komisi IX DPR prihatin karena sampai hari ini Komisi IX DPR RI belum ada yang dihasilkan terkait fungsi DPR, fungsi legislasi,” kata Ribka di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan sepenuhnya dihasilkan oleh Komisi IX DPR karena penyusunannya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus).

“Undang-undang BPJS kan dihasilkan melalui Pansus.

Kalau Pansus kan gabungan, lintas komisi dan fraksi. Yang murni hasil dari Komisi IX DPR tidak ada,” ungkap dia.

Ribka mengaku tidak tahu persis faktor yang menyebabkan Komisi IX DPR belum bisa menghasilkan satu undangundang sejak tahun 2009 dan hanya menyebut kondisi setelah 2009 berbeda dengan periode 2004-2009.

Menurut dia, selama 2004-2009 Komisi IX DPR mampu menghasilkan lima

(ant/bali post)

Ribka Tjiptaning

undang-undang.

“Dulu kerja tiap hari, tak ada waktu terbuang, melakukan on the spot, kunjungan dan kerja di DPR seimbang. Konsinyering dilakukan kalau waktu rapat di DPR tak cukup,” katanya.

“Sekarang tidak demikian, banyak waktu kosong atau terbuang di Komisi IX. Konsinyering itu kalau waktu kerja di DPR enggak cukup, baru ke luar, di hotel,” kata dia.

“Dulu rasa kekeluargaan terbangun, tapi sekarang, kalau saya keras memberikan statemen, sudah dianggap melawan pemerintah. Padahal belum tentu menentang pemerintah,” ungkap Ribka. (ant/bali post)

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Kamis, 10 Oktober 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tingkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa

STIKES Mataram Jalin Kerjasama dengan Thailand Mataram (Suara NTB) – Sekolah tinggi kesehatan mataram mendapatkan kunjungan dari Perguruan Tinggi Kesehatan Boromarajonani (BCN) Vhakiraj dan Nakhonratchasima, Thailand, Rabu (9/ 10) kemarin. Peserta kunjungan yang terdiri dari 16 orang tersebut, masing-masing dua orang pimpinan sekolah tinggi kesehatan Thailand dan mahasiswa serta 12 orang staf kesehatan lainnya. Dalam kunjungan terlihat civitas akademika STIKES Mataram mengapresiasi kedatangan tamu dengan menyambutnya dengan Tarian Gandrung se-

bagai tarian sambutan.

Kehadiran kedua pimpinan sekolah tinggi kesehatan Thailand tersebut, dalam agenda diskusi kurikulum bersama untuk pertukaran pelajar dan rencana penelitian bersama antara Perguruan tinggi kesehatan Thailand dengan STIKES Mataram.

Pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan Boromarajenani Chakiraj Dr. Sukjai Charensuk mengungkapkan bahwa kehadirannya dalam rangka menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan. Bentuk kerjasama lanjutnya, dengan melakukan pertukaran pelajar dan dosen serta melakukan penelitian di bidang kesehatan. Ia berharap dengan kerjasama tersebut, STIKES Mataram dapat menjadi perguruan tinggi di Mat-

Mataram, tidak hanya aram yang dapat menjadi keluarga besar, memberikan kontritetapi menjadi partner busi kepada pemerFOTO BERSAMA - Civitas Akademika STIKES yang baik dalam segal intah.

Mataram foto bersama rombongan pimpinan hal,” sebutnya.

Ia juga berharap Sekolah Tinggi Kesehatan Chakiraj dan Hal senada juga diskedepan STIKES Nachon Ratchasima, Thailand ampaikan Pimpinan Mataram tidak hanyamenjadikeluargabesarsekolahting- pi dapat menjadi mitra dalam seg- Sekolah Tinggi Kesehatan NakhongikesehatanNakhonratchasima.Teta- ala hal. “ Saya berharap STIKES ratcchasima, Kamolrat Turner

CiNDERA MATA - Dr. Chairun Nasirin, M.Pd memberikan cinderamata kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan Nachon Ratchasima, Thailand Kamolrat Turner.

JAJANAN TRADISIONAL - Dr. Chairun Nasirin M.Pd, memberikan penjelasan tentang makanan tradisonal kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan Nakhornrachnasima, Komelrat Turner , Rabu ( 9/10 ) kemarin.

DUDUK BERSAMA - Paling kanan ketua Yayasan Al Amin Mataram H. Hadi Suryatno, SE., M.Kes.Kedua dari Kanan, Pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan Chakiraj Thailand Dr. Sukjai Charensuk, Paling Kanan, Pembantu Ketua II STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin, Kedua dari Kanan Pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan Nachon Ratchasima, Thailand Kamolrat Turner.

TARIAN TRANDISIONAL DAERAH - Suguhan tarian daerah yang dibawakan mahasiswi STIKES Mataram untuk menghibur rombongan dari sekolah tinggi kesehatan Thailand.

dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kehadirannya ke Mataram adalah agendanya setelah mengunjungi Tanjung Pinang.

Ia mengungkapkan kekagumannya setelah melihat Lombok, terutama STIKES Mataram yang memiliki SDM yang menarik untuk dijadikan partner dalam mengembangkan potensi di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang kesehatan.

Menurutnya, setelah berkunjung ke STIKES Mataram, akan diagendakan kunjungan kembali dengan menyelenggarakan seminar tingkat nasional. “Saya kagum melihat Lombok. Ternyata di sini surganya pendidikan,” pujinya.

Sementara itu, Pembantu KetuaIISTIKESMataram,Dr.

Chairun Nasirin, yang dikonfirmasi Rabu ( 9/10 ) memberikan apresiasi kepada rombongan SekolahTinggiKesehatanBoromarajenani Nakhonratchasima dan Chakiraj yang telah memberikankepercayaankepada STIKES Mataram untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan, khususnya terkait pertukaran pelajar dan dosen, terlebih dalam melakukan penelitian bersama.

Ia berharap dengan kerjasama tersebut, mahasiswa serta dosen STIKES Mataram dapat meningkatkan kualitas dalam menunjang proses pembelajaran. Serta STIKES Mataram dapat menjadi sekolah tinggi kesehatan yang melahirkan generasi bidang kesehatan yang membantu pemerintah di dunia medis. (cem/*)

CINDERA MATA - H. Hadi Suryatno, SE., M.Kes memberikan cinderamata kepada pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan Chakiraj Thailand Dr. Sukjai Charensuk.

TARIAN TRADISIONAL THAI - Kolaborasi tarian Thai mahasiswa kesehatan Thailand, saat melakukan kunjungan di STIKES Mataram, Rabu (9/10) kemarin.

BERBAUR AKRAB - Civitas Akademika STIKES Mataram dengan rombongan sekolah tinggi kesehatan Thailand.

Obama : ”Default” AS Bikin Dunia Gelisah Washington Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, memperingatkan bahwa para pemimpin dunia gelisah akan kemungkinan ‘default’ pemerintah AS. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama bersumpah tidak akan mengalah pada permintaannya untuk menaikkan plafon utang tanpa syarat, dan para pemimpin dunia gelisah bahwa Partai Republik akan meledakkan ekonomi AS. DemikiandikatakannyadalamkonferensipersdiGedungPutih,Selasa.

Tetapi Juru Bicara Partai Republik, John Boehner, bersikeras tidak akan ada ‘penyerahan tanpa syarat‘ dari Partai Republik dan mengatakan Kongres hanya akan mengizinkan pinjaman lebih apabila Obama setuju untuk memotong pengeluaran.

Namun, ada secercah harapan dari perkembangan penghentian layanan pemerintah AS selama lebih dari seminggu dan memicu kekhawatiran bahwa Washington bisa gagal bayar utang (de-

fault) jika plafon utang tidak dinaikkan pada 17 Oktober.

Obama mengatakan, jika perlu, ia akan menerima kesepakatan jangkapendekuntukmeningkatkan pinjaman dan membuka kembali pemerintah. Sebuah langkah yang secara efektif akan menunda krisis selama beberapa minggu.

Tetapi presiden bersikeras bahwa ia tidak akan kompromi pada penolakannya untuk menyerahkan konsesi ideologis Partai Republik sebagai imbalan menerima lebih banyak wewenang untuk meminjam uang dalam membiayai kewajiban AS. “Apa yang Anda belum lihat sebelumnya, saya pikir, dari sudut pandang banyak pemimpin dunia, merupakan gagasan bahwa satu pihak di Kongres mungkin melakukan semua hal jika mere-

ka tidak mendapatkan jalan mereka,” kata Obama di sebuah konferensi pers Gedung Putih yang dirancang untuk menaikkan tekanan pada Republik.

“Mereka belum pernah melihat itu sebelumnya. Dan itu tidak membuat mereka gelisah,” kata Obama sehari setelah China, yang memiliki obligasi besar perbendaharaan AS, memperingatkan bahwa waktu AS hampir habis untuk membuktikan kelayakan kredit dan kredibilitas mata uang cadangan dunia.

Saham di New York merosot, dan investor semakin khawatir bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan apapun.

Indeks Dow Jones Industrial Averageturun159,71poin(1,07persen) menjadi14,776.53dantech-richNasdaq Composite Index anjlok 75,54

Operasi Presiden Argentina Berjalan Sangat Baik

(ant/bali post)

Cristina Fernandez De Kirchner

Buenos Aires Presiden Argentina Cristina Fernandez menjalani operasi yang sukses pada Selasa (8/10) untuk mengobati hematoma otak yang dideritanya, kata juru bicara presiden dengan dasar laporan medis pertama mengenai hasil operasi itu.

“Operasi tersebut memuaskan tanpa komplikasi. Operasi itu berjalan sangat baik,” kata Juru Bicara Cristina Fernandez, Alfredo Scoccimarro, di dalam satu pernyataan.

“Ia berterima kasih kepada tim medisnya dan semua orang yang mendoakan dia. Ia berada dalam kondisi sangat baik,” ujarnya. Laporan medis berikutnya diperkirakan dikeluarkan pada Rabu, tambah juru bicara tersebut.

Operasi itu, yang berlangsung selama hampir dua jam, dilakukan pada Selasa pagi di Favaloro Foundation‘s University Hospital di Ibu Kota Argentina, Buenos Aires.

Kantor presiden Argentina juga menyiarkan laporan medis di jejaringnya, demikian laporan Xinhua. Karena operasi tersebut, wewenang presiden pada Senin (7/10) diserahkan kepada Wakil Presiden Amado Boudou selama 30 hari.

Hematoma yang diderita Cristina Fernandez, pembengkakan akibat penggumpalan darah, diduga disebabkan oleh luka di kepala dalam kecelakaan 12 Agustus. Di luar rumah sakit, pendukung partai yang berkuasa berkumpul untuk menyampaikan dukungan mereka buat Presiden Argentina itu. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PENUTUPAN - Presiden AS Barack Obama berbicara mengenai kelanjutan penutupan pemerintahan dalam konferensi pers dari Ruang Instruksi Gedung Putih di Washington, Selasa (8/10).

(2,00 persen) menjadi 3,694.83.

Investor juga menjual obligasi jangka pendek, mengirimkan imbal hasil (yield) pada catatan Trea-

sury satu bulan menjadi 0,31 persen, level tertinggi sejak krisis tahun 2008, naik dari 0,15 persen pada Senin. (ant/bali post)