Snt10102014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 10 OKTOBER 2014

NOMOR 181 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi ke ’’Suara NTB’’

Kapolda Ingin Buat Sejarah di NTB Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjen Pol. Srijono mengungkapkan, asanya membuat perubahan di daerah ini (NTB). Semangat perubahan itu diharapkan akan mempengaruhi kebijakan secara nasional dari sisi keamanan, sehingga NTB akan dicatat dalam sejarah.

Semangat itu dilatari rasa prihatinnya dengan kondisi NTB yang masih terpuruk dari segi IPM, juga dari sisi keamanan yang masih menjadi sorotan nasional. ‘’Saya mendengar Pak Gubernur yang kecewa soal IPM. Padahal kalau dilihat potensinya, NTB ini luar biasa,’’ ungkapnya, saat bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Kamis (9/10) kemarin.

Hanya sebulan setelah dilantik menggantikan Brigjen Pol Moechgiyarto, sudah cukup baginya mengenal NTB dengan baik, utamanya soal potensi alam dan SDM. Jenderal bintang satu yang banyak mengisi acara ‘motivasi’ di berbagai tempat ini bahkan mencanangkan gerakan perubahan secara nasional itu akan mulai dari NTB. Baik soal SDM, SDA, atau soal stabilitas keamanan yang menjadi tanggung jawab penuh pihaknya. ‘’Nah sekarang tergantung. Kalau kita mau hebat, harus ada kemauan, itu saja kuncinya,’’ tegas Kapolda.

Perubahan itu sedang dia mulai dari dirinya, kemudian dari institusinya, baru kemudian komponen lain di pemerintahan, selanjutnya menyasar ke masyarakat. Agenda silaturahmi Kapolda itu didampingi Dir Binmas Kombes Pol. Suwarto, Dir Lantas Kombes Pol. Edi Ciptanto, Dir Pamobvit Kombes Pol. Ruslan, Wadir Intel AKBP Sigit dan Kabid Humas AKBP M. Suryo Saputro.

Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino menyambut baik keinginan Kapolda dalam rangka perubahan dimaksud.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

CINDERAMATA - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino saat menyerahkan cinderamata kepada Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono. Dalam silaturahminya, Kamis kemarin, Kapolda NTB didampingi jajarannya.

Tim TPTGR Lemah, Kerugian Daerah Menumpuk Mataram (Suara NTB) Masih mandeknya persoalan penagihan kerugian keuangan daerah, yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah selama ini, dianggap tidak terlepas dari lemahnya kinerja Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Karena itulah, tim ini diminta agar bekerja lebih serius dalam menindaklanjuti temuan maupun informasi yang menyangkut kerugian keuangan daerah di NTB.

TO K O H

Atensi Kasus Korupsi TIDAK selalu soal kasus terorisme atau kejahatan konvensional lainnya yang menjadi perhatian. Kapolda NTB Brigjen Pol. Srijono juga mengatensi kasus tindak pidana korupsi. Karena ia sadar, kasus korupsi juga menjadi perhatian publik. Bahkan keinginan publik lebih keras dan sulit diimbangi kinerja penyidik.

Pada kesempatan bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Kamis (9/10) kemarin, Kapolda menyampaikan kesungguhannya untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi di NTB. ‘’Kalau kasusnya ada, kita tangkap pelakunya (koruptor, red),’’ tegas Kapolda.

Kepada masyarakat ia bahkan men-yampaikan secara terbuka, agar memberikan laporan terkait tindak pidana korupsi. Setiap laporan masyarakat, akan ditindaklanjuti dengan sungguh – sungguh.

Hanya saja, di balik keseriusan pihaknya itu, terkadang masyarakat terlalu kuat desakannya, sehingga menganggap kinerja polisi lamban. Padahal menurutnya, kepolisian sudah bekerja cepat.

Bersambung ke hal 5

Anggota DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, mempertanyakan penanganan kerugian keuangan daerah terus berlarut-larut dari tahun ke tahun. ‘’ Tunggakan nilainya kan cukup besar. Sampai hari ini masih saja menjadi tunggakan pemda untuk menyelesaikan. Pertanyaan saya, kenapa penyelesaian masalah ini

Noerdin H. M. Yacub (Suara NTB/dok)

Kasus Omprongan Tembakau

Kejaksaan Belum Sentuh KPA Mataram (Suara NTB) Tim penyelidik kasus dugaan penyimpangan pada penyaluran bantuan alat omprongan tembakau, Kamis (9/10) kemarin melakukan evaluasi terkait perkembangan penyelidikan kasus ini. Tim penyelidik yang dipimpin Kabag TU Kejati NTB, La Kamis, SH,MH memimpin eval-

uasi perkembangan penyelidikan kasus itu. Hanya saja sejauh ini, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kasus itu, belum disentuh untuk jadi saksi.

Saksi terakhir yang diperiksa dalam kasus yang masih tahap penyelidikan ini, yaitu dua pejabat dari Bappeda NTB. Saksi diklarifikasi terkait tang-

gung jawab Bappeda dalam pengendalian program bantuan berupa alat omprongan tembakau itu untuk petani. ‘’Setelah saksi terakhir itu, tim hari ini sedang evaluasi hasilnya,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB Kamis kemarin.

Bersambung ke hal 5

Terancam Molor, Operasional PLTU Jeranjang Unit I dan II Srijono

(Suara NTB/ars)

begitu alot?.’’

Ia menganggap, ada dua faktor kunci yang berpengaruh dalam proses penyelesaian kerugian keuangan negara atau daerah yang timbul. Faktor pertama terkait penyebab timbulnya informasi atau temuan kerugian tersebut. ‘’(Penyebab) ini harus di-

cari. Sepanjang penyebab kerugian keuangan daerah itu akibat dari tindakan riil, penyelesaiannya gampang.

Tapi kalau sebab kerugian negara itu direkayasa, ini yang sulit diselesaikan.

Bagaimana cara menyelesaikannya,’’ tanyanya.

Ia menambahkan, yang dimaksud dengan riil adalah kejelasan terkait siapa pelaku yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah.

Bagaimana cara dia melakukan, hingga berapa besar kerugian yang timbul. Hanya saja, ketika faktor penyebab itu direkayasa, persoalannya akan menjadi pelik.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Unit I dan II terancam molor. Pasalnya, kontraktor yang mengerjakan mega proyek itu, PT Barata Indonesia kekurangan finansial. Sesuai rencana, operasional PLTU Jeranjang unit I pada tahun 2014 ini mulai operasional, sementara PLTU Jeranjang Unit II pada tahun 2015 mendatang.

“Sistem pembangkitan Jeranjang unit I dan II itu akan selesai 2015. Unit I mudah-mudahan tahun ini kita rencanakan.

Tetapi karena ada masalah finansial dari kontraktor, Bersambung ke hal 5

(ant/Bali Post)

TERANCAM MOLOR- Proyek PLTU Jeranjang di Desa Kebon Ayu, Lombok Barat. Operasional PLTU berbahan bakar batubara ini operasionalnya terancam molor lagi karena kontraktor kekurangan finansial.

Investor Panas Bumi Hu’u Hengkang dari NTB Mataram (Suara NTB) Investor yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Hu’u Dompu, PT. Pacifik Geo Energi (PGE) menyatakan akan hengkang atau berhenti melakukan aktivitasnya. Pasalnya, mereka melihat potensi panas bumi yang ada di Hu’u tak sesuai dengan data yang diperoleh saat mengikuti lelang alias potensi sangat kecil.

“PT. PGE itu minta berhenti. Dia menilai di situ potensinya tidak sesuai dengan data yang dia peroleh saat dia mengikuti lelang. Jadi, dianggap data Badan Geologi itu salah,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si saat rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (9/10) siang kemarin.

Dijelaskan, sesuai dengan hasil lelang yang dilakukan pemerintah pusat, pengembangan potensi panas bumi Hu’u dimenangkan oleh PT. PGE. Kemudian, PT. PGE sudah mendapatkan modal dari luar negeri untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Hu’u tersebut yang ditandatangani di sela-sela KTT APEC di Bali tahun lalu.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Perbaikan Drainase dan Sumur Resapan DANA Pembangunan Kelurahan (DPK) yang diberikan oleh Pemkot Mataram sebesar Rp 50 juta ke masing – masing kelurahan, dinilai sangat membantu untuk perbaikan infrastruktur. Kelurahan Dayan Peken pun, mengalokasikan DPK tersebut ke perbaikan drainase dan pembuatan sumur resapan. Hal tersebut disampaikan Lurah Dayan Peken, Zarkasyi via telepon, Kamis (9/10).

Diakui, drainase sepanjang 390 meter persegi yang diperbaiki di Lingkungan Karang Ujung tersebut, selain memang kondisinya sempit dan mengganggu para pengendara. Juga merupakan arahan dari Walikota Mataram untuk mengurangi beban SKPD dalam hal perbaikan infrastruktur. “Tidak jarang masyarakat atau pengendara terjatuh akibat sempitnya jalan tersebut. Kan kasian masyarakat kalau sudah banyak yang jatuh,” paparnya.

Usulan perbaikan drainase itu, sudah masuk di usulan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kelurahan beberapa waktu lalu. Artinya, program itu menjadi prioritas.

Perbaikan drainase nantinya tidak ditutup sekaligus, melainkan akan ada pelebaran dan ditutup menggunakan ubin, sehingga mempermudah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram ketika normalisasi saluran serta masyarakat tidak menjadikan drainase atau saluran sebagai tempat membuang sampah. “Kita lebarkan dan juga masuk di MPBM kelurahan,” katanya.

Tidak hanya drainase, pihaknya juga membuat dua sumur resapan di lingkungan Dayan Peken. Dengan sumur resapan tersebut lanjut Zarkasyi, bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya perbaikan sarana dan prasaran, tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Karena, akses jalan yang digunakan sebagai tempat bertransaksi perdagangan sudah baik. Namun, dia tetap mengimbau kepada masyarakat agar bantuan yang bersifat stimulan tersebut, bisa membangkitkan semangat kegotongroyongan dan ada partisipasi dari masyarakat. “Harapan kita sederhana saja, ada peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat,” harap n y a . (cem)

Zarkasyi (Suara NTB/dok)

Beri Kemudahan pada Investor PERIZINAN yang terkesan berbelit-belit di Kota Mataram terus menuai kritikan dari kalangan wakil rakyat di parlemen. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Abdul Rachman kepada Suara NTB, Kamis (9/10) menegaskan, seharusnya para pegawai yang bertugas mengurus perizinan, tidak mencari alasan yang dibuatbuat. ‘’Tidak mencari sesuatu yang direkayasa,’’ pintanya.

Artinya, sambung Rachman, apabila semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon izin, maka Pemkot Mataram wajib menerbitkan izin yang diminta itu. Sebab, kata politisi Partai Gerindra ini, tidak mungkin pengusaha bisa melanjutkan aktivitasnya berinvestasi di Mataram manakala terhambat kendala perizinan. Menurut Racman, guna memberi kenyamanan kepada investor, perlu ada standar waktu yang jelas.

Seharusnya Mataram, sebagai ibukota provinsi, dalam menerbitkan segala bentuk perizinan, tidak lebih lama dari daerah lain. ‘’Di Lombok Tenga misalnya. Kalau persyaratannya sudah lengkap, tidak perlu menunggu lama-lama, izinnya sudah langsung keluar,’’ terangnya.

Maraknya keluhan pengusaha terkait lambannya proses perizinan di Mataram, komisi yang membidangi masalah perizinan ini, aku Rachman, berkepentingan melakukan klarifikasi ke BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram. sebab, kalau perizinan lamban, dikhawatirkan menghambat pembangunan. Karena bagaimanapun, sambung Racman, investor tentu tidak mau direpotkan dengan mekanisme pengurusan izin yang berbelit-belit. Semestinya, sebagai daerah yang mendulang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor jasa perdagangan, Pemkot Mataram mampu memberi pelayanan ekstra kepada para investor. ‘’Karena, cari satu investor saja sulit,’’ cetusnya.

Rachman mengimbau kepada Pemkot Mataram agar memberi kemudahan kepada para investor. Terutama dari sisi perizinan. Dengan banyaknya pengusaha yang berinvestasi di Mataram diyakini dapat menjadi magnet untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Sayangnya di Mataram, khusus dalam persoalan perizinan masih ada kesan pilih kasih dari Pemkot Mataram.

Untuk itu, ke depan hal-hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Justru, sebagai ibukota provinsi, Kota Mataram harus memberi contoh yang baik dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masya rakat. (fit) Abdul Rachman (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/fit)

KANTOR LURAH AMPENAN UTARA - Anggota DPRD Kota Mataram dapil Ampenan, Fuad Sofian Bamasaq menunjukkan kondisi Kantor Lurah Ampenan Utara yang menyerupai rumah tinggal. Insert: Plang nama Kantor Lurah Ampenan Utara yang berada di Jalan Adi Sucipto tidak dicantumkan nama jalannya lantaran sering berpindah-pindah.

Tujuh Tahun Menyewa

Lima Kali Pindah, Warga Bingung Cari Kantor Lurah Ampenan Utara Mataram (Suara NTB) Kebijakan Pemkot Mataram memekarkan 23 kelurahan, menjadi 50 rupanya membawa ketidaknyamanan terhadap Kelurahan Ampenan Utara. Sebagai kelurahan induk yang telah menelurkan Kelurahan Dayan Peken dan Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Utara, bernasib tragis.

Betapa tidak, selain tidak punya kantor tetap, Lurah berikut staf Kelurahan Ampenan Utara terpaksa direpotkan dengan aktivitas pindah kantor dari satu lokasi ke lokasi lain.

Terhitung sudah lima kali Kelurahan Ampenan Utara pindah kantor. Bahkan lokasi Kantor Lurah yang nomaden, membuat masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudulkan kebingungan mencari Kantor Lurah Ampenan Utara.

Menerima keluhan dari masyarakat tentang berpindah-

pindahnya Kantor Lurah Ampenan Utara, salah seorang anggota DPRD Kota Mataram Fuad Sofian Bamasaq, SH., langsung turun ke Kantor Lurah Ampenan Utara. Kata dia, laporan yang diterima dari masyarakat banyak mempersoalkan tidak nyamannya kondisi Kantor Lurah Ampenan Utara.

Kepada Suara NTB, Fuad, mengaku prihatin dengan kondisi Kantor Lurah Ampenan Utara yang masih berstatus sewa.

Bahkan, katanya, tarif sewa rumah yang dijadikan kantor itu

akan dinaikkan oleh pemiliknya. Apalagi dua kelurahan yakni Kelurahan Dayan Peken dan Kelurahan Bintaro yang merupakan kelurahan pemekaran dari Kelurahan Ampenan Utara, justru sudah punya kantor tetap.

Sementara rumah yang disewa sebagai Kantor Lurah Ampenan Utara menurut Fuad, sangat tidak representatif sebagai kantor lurah. ‘’Siapapun lurahnya akan kebingungan menata kantor karena masih milik orang,’’ ujar anggota Dewan dari dapil Ampenan ini. Kondisi ini, sambungnya,

jelas membuat kinerja jajaran di Kantor Lurah Ampenan Utara tidak bergairah. Karena bagaimanapun, kondisi kantor lurah itu jelas berpengaruh pada kinerja aparat kelurahan. Untuk itu, ia mendesak Pemkot Mataram segera membangunkan Kantor Lurah Ampenan Utara.

Semestinya lahan milik seluas sekitar 5 are Pemkot yang berlokasi tak jauh dari Kantor Lurah Ampenan Utara, cukup strategis menjadi lokasi pembangunan kantor permanen bagi kantor lurah tersebut. Sayangnya lahan itu digunakan sebagai gudang penyimpanan aset oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) Kota Mataram. ‘’Aset-aset itu pindahkan saja ke cold storage, toh tidak berfungsi,’’ terangnya. ‘’Kantor Lurah Ampenan Utara

ini harus diprioritaskan. Jangan dianaktirikan,’’pintanya.Dikonfirmasi Suara NTB, Lurah Ampenan Utara, Saharudin juga mengaku kerap dikritik warganya. Ia juga tidak menampik jika rumah warga yang disewanya menjadi Kantor Lurah, kurang nyaman. Sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor bersama masyarakat.

Dikatakan Saharudin, kelurahan dituntut memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sementara fasilitas kantor sampai saat ini tidak kunjung dibangun. Ia menyebutkan, sejak tahun 2007 lalu, Kantor Lurah Ampenan Utara sudah lima kali berpindah kantor. ‘’Kita sewa terus,’’ cetusnya. Ia berharap Pemkot Mataram juga segera memprioritaskan pembangunan Kantor Lurah Ampenan Utara. (fit)

Tingkatkan Perhatian kepada Panti Asuhan

Rekolasi PKL AA Gde Ngurah

Walikota Instruksikan Eselon II Jadi Donatur

Pemkot dan Pemilik Lahan Belum Ada Titik Temu

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengintruksikan kepada seluruh pejabat eselon II lingkup Pemkot Mataram, menjadi donatur untuk meningkatkan perhatian kepada seluruh panti asuhan di Kota Mataram. Hal tersebut disampaikan Walikota, usai melantik kepengurusan baru Badan Koordinasi Panti Asuhan Indonesia (Bakorpin) Kota Mataram di Pendopo, Kamis (9/10).

Walikota optimis dengan kepengurusan Bakorpin periode 2013 – 2018 untuk meningkatkan perhatian terhadap panti asuhan. Diakui, Pemkot Mataram telah memprogramkan hal tersebut untuk menertibkan masalah sosial kemasyara-

tan termasuk para yatim piatu di panti asuhan dan di luar panti asuhan. “Kita juga di Pemkot Mataram juga sudah memprogramkan itu,” ungkap Walikota.

Khusus di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, pihaknya sudah memberikan bantuan Rp 140 juta ke seluruh panti asuhan.

Pengalokasian itu, karena memang persoalan mendasar yang dihadapi oleh setiap panti asuhan adalah persoalan operasional seperti makan dan lain sebagainya. Selain itu, ada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dia kembali menekankan, agar seluruh SKPD khususnya eselon dua termasuk dalam dewan penyantun. Sementara itu, Ketua Bakorpin Kota Mataram, H.

Mohan Roliskana mengakui, kiprah Bakorpin sebagai mediator antara panti asuhan dan penyantun telah berjalan dengan baik. Ditambahkan, pihaknya telah menyusun sejumlah program kerja dimana prioritas kepengurusannya adalah memberikan kemudahan terhadap akses pendidikan bagi anak yatim.

Ketua Bakorpin yang juga Wakil Walikota Mataram ini membenarkan pernyataan Walikota, bahwa persoalan mendasar yang sering dikeluhkan pengelola panti asuhan yakni keterbatasan biaya operasional. Sehingga, dengan penganggaran yang dilakukan pada APBD Kota Mataram setiap tahunnyadapatmengakomodir keluhan panti asuhan. (cem)

Antisipasi ”Broker”

Pemohon Perizinan Diminta Mengurus Sendiri Mataram (Suara NTB) Untuk mengantisipasi peran brokerdalampengurusanperizinan, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada masyarakat yang akan mengurus berbagai bentuk perizinan atau

pemohon perizinan untuk mengurus langsung ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. “Masyarakat para pemohon perizinan apapun baik reklame, IMB (Izin Mendirikan Ban-

gunan) dan sebagainya jangan memanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab apalagi mengatasnamakan siapapun dalam mengurus izin dengan berbagai macam janji dan kemudahan. Urus sendiri saja,” sarannya, Kamis (9/10).

Pernyataan ini menyusul adanya dugaan dimana beberapa pemohon perizinan memanfaatkan jasa broker untuk mengurus perizinan. Mohan mengatakan dengan dibentuknya BPMP2T, pengurusan berbagai jenis perizinan menjadi lebih mudah dan singkat. Hal itu akan memberikan efisiensi baik dari segi biaya maupun waktu bagi para pemohon perizinan. “Sekarang semua sudah efisien dan kita tidak akan mempersulit itu,” imbuhnya.

Dengan terbentuknya BPMP2T, mekanisme pengurusan perizinan telah direformasi dan alurnya dipersingkat. Dan saat ini telah diberlakukan pelayanan satu pintu. Mohan mencontohkan jika ada pemohon yang mengurus izin reklame, yang bersangkutan tidak perlu lagi ke Kantor Dinas Pertamanan, tapi datang mengurus ke BPMP2T. “DinasPertamananitutidakmengurus masalah izin, hanya telaaah yangbersifatteknisdimanaDinasPertamanan akan memberikan rekomendasi ke BPMP2T untuk mengeluarkan izin,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di jalan AA Gde Ngurah Cakranegara menuju depan Pure Meru belum ada titik temu antara Pemerintah Kota Mataram dengan pemilik lahan. Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dikonfirmasi usai menghadari pelantikan Bakorpin di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (9/10).

Para pedagang pinta Wakil Walikota, jangan merasa panik dulu sebelum melihat konsep yang ingin dibangun oleh Pemkot Mataram. Lapak yang akan dibangun tersebut, memberikan tempat yang representatif dan nyaman.

“Para pedagang jangan panik duluan. Kalau sudah dilihat, mereka akan berubah,” imbuhnya.

Selain itu, Mohan melihat ada prospek yang bagus yang didapatkan oleh para pedagang ketika sudah direlokasi ditempat bangunan yang permanen. Tidak hanya itu lanjutnya, pedagang dan

masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya parkir kendaraan dan lain sebagainya. “Merekatidakterganggudanmasyarakat juga tidak terganggu,” ujarnya.

Pemkot Mataram tambahnya, akan kolektif supaya tempat tersebut lebih baik. Artinya, tidak menimbulkankemacetandisepanjangjalan.

Sebagai gambaran, PKL di jalan AA Gde Ngurah Cakranegara masuk dalamzonamerah.Artinya,kawasan tersebut dilarang dijadikan sebagai tempat berjualan. Sehingga, Pemkot Mataramberencanamerelokasipara pedagangkedepanPuraMeru.

Sebelumnya,CamatCakranegara, M. Salman Rusdi yang dipercaya untuk mengkomunikasikan keinginan Pemkot Mataram dengan pemilik lahan tak membuahkan hasil.

Dikatakan, pemilik lahan menolak relokasi para pedagang dengan alasankhawatirrugidanadapersoalan internalyangharusdiselesaikandulu oleh pengurus Pure Meru. “Alasanya, karena mereka tidak mau rugi,” kata Salman. (cem)

Kepulangan Jamaah Haji Kota Mataram Mulai Tanggal 13 Oktober Mataram (Suara NTB) Kepulangan jamaah haji Kota Mataram mulai pada tanggal 13 Oktober mendatang. Kepulangan pertama adalah jamaah yang masuk dalam Kelompok Terbang (Kloter) tiga sebanyak 319 orang.

Sebelumnya jamaah haji yang masuk dalam Kloter tiga sebanyak 320 orang, tapi satu orang atas nama H. Murdi bin Abdul Kadir meninggal di Mina pekan lalu.

“Kepulangan sendiri untuk embarkasi Lombok mulai tanggal 10 Oktober. Sementara kita Kota Mataram akan mulai tanggal 13 Oktober. Estimasi jamnya tanggal 13 Oktober untuk Kloter tiga akan datang jam 00.05 Wita,” terang Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Kamis (9/10) ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Burhanul menyampaikan untuk jamaah haji Kota Mataram yang masuk Kloter enam akan pulang pada tanggal 17 Oktober. Estimasi waktu kepulangan mereka sekitar pukul 07.35 WITA. Kloter enam ini merupakan gabungan jamaah haji dari Lombok Barat dan Lombok Utara. Jumlah

jamaah haji asal Kota Mataram sendiri sebanyak 143 orang.

“Sementara Kloter 11 akan sampai tanggal 25 Oktober jam 03.35 WITA,” imbuhnya. Kloter 11 merupakan gabungan dengan Kabupaten Lombok Barat. Jumlah jamaah haji asal Kota Mataram di kloter ini hanya 27 orang.

Akhir September lalu, Kota Mataram mendapatkan tambahan kuota jamaah sebanyak delapan orang.Delapanorangjamaahinimengisi kuota haji yang tidak terisi secara nasional.Burhanulmengatakandelapan JCH ini akan bergabung bersama JCH dari kloter Ujung Pandang dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Untuk jadwal kepulangan delapan orang jamaah haji ini, Burhanul mengatakan belum mengetahui secara pasti. Pihaknya masihmenungguinformasidariKantorWilayahKemenagProvinsiNTB. “Yangcampuran8orangitukita masih menunggu informasi dari provinsi apakah nanti mereka tetap bergabung dengan jamaah dari Aceh dan Ujung Pandang,” ujarnya. Secara keseluruhan jumlah jamaah haji asal Kota Mataram sebanyak 494 orang. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Pemda Lobar Dinilai ”Pelit” pada Rakyat Kekeringan Ditangani Bersama BENCANA kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang sudah cukup darurat.

Tercatat dari 20 kecamatan di Lotim, 7 kecamatan yang terkena musibah kekeringan yang tersebar di 66 desa, 177 dusun dengan jumlah 48.281 Kepala Keluarga (KK) atau 138.311 jiwa.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, H. Abdul Hakim, menjelaskan, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan pun melayangkan surat ke sejumlah perusahaan di Lotim meminta agar turut ambil bagian dalam penanganan musibah bencana kekeringan itu.

Permintaan bupati itu tertuang dalam surat Bupati Nomor 475/ 207/BPBD/2014 tertanggal 1 Oktober lalu, surat dilayangkan ke PT Bank Rakyat Indonesia, PT Sadhana Arif Nusa, BPD Bank NTB Cabang Lotim, Bank Mandiri, Badan Amil Zakat Daerah (Bazda), PT Export Leaf Indonesia, PT Aliance dan PT Djarum.

Ia menerangkan, kondisi saat ini sudah terbilang tanggap darurat bencana, sehingga perlu keterlibatan dari sejumlah pihak untuk turut berkontribusi menanganinya. Menurutnya, bencana kekeringan sudah cukup parah hingga akhir Desember 2014 yang didasari ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Adapun, tujuh kecamatan yang saat ini dilanda kekeringan adalah Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Terara, Suela dan Sambelia.

Menurutnya, bencana kekeringan yang terjadi dinyatakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Pihak perusahaan pun dipandang memiliki peran serta untuk membantu mengatasi derita warga yang dilanda kekeringan yang berdampak besar pada krisis air bersih ini.

Distribusi bantuan air besih bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan atau bersama dengan pemerintah. Harapannya, sebelum disalurkan semua perusahaan berkoordinasi dengan BPBD. Hal ini dimaksudkan agar proses distribusi air ini bisa merata. Dikhawatirkan, jika berjalan sendiri-sendiri, yang diberikan orang yang sudah menerima. “Kita tidak ingin terjadi tumpang tindih nantinya,” ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, H. M. Mansyur mengatakan, kondisi warganya sudah cukup parah.

Pasalnya, air merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga.

“Tiap hari warga ini kan harus memiliki H. Abdul Hakim air,” demikian katanya. (rus)

Bupati ”Adili” SKPD yang Realisasi Fisik Masih Rendah Giri Menang (Suara NTB) Realisasi fisik dan keuangan Pemkab Lombok Barat (Lobar) hingga tanggal 30 September 2014 mengecewakan. Tercatat hampir triwulan terakhir ini, angka realisasi keuangan masih pada kisaran sekitar 55 persen, demikian pula capaian realisasi fisik. Sementara jika dibandingkan realisasi belanja pegawai jauh lebih besar, mencapai sekitar 75 persen.

Atas dasar itu, menurut Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony akan mengevaluasi kinerja semua SKPD dan camat dalam sebuah rapat yang akan digelar, Jumat (10/10).

Dalam rapat ini termasuk akan mengevaluasi capaian fisik dan keuangan SKPD. Termasuk menagih komitmen SKPD yang dibuat dalam surat pernyataan.

“Besok (hari ini, red) rapat evaluasi terakhir dimulai pukul 08.00 dipimpin bupati, rapat ini mengevaluasi kinerja semua SKPD dan camat di antaranya mengevaluasi penyerapan anggaran dan fisik, termasuk surat pernyataan yang dibuat semua SKPD,” tegasnya, Kamis (9/10).

Dijelaskan, rapat yang

menurut rencana dipimpin langsung bupati ini akan dihadiri semua pimpinan SKPD dan camat. Dalam rapat ini, pimpinan akan mengevaluasi semua progres baik fisik dan keuangan serta progres proyek yang belum tuntas. SKPD akan dimintai laporan dan klarifikasi terkait pencapaian programnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis mengaku sangat kecewa dengan capaian SKPD tersebut. Menurut data yang diperoleh pihaknya dari eksekutif, serapan anggaran dan fisik baru 55 persen.

Menurutnya capaian ini rendah sekali dibandingkan dengan anggaran yang sudah dipakai untuk gaji pegawai sekitar 75 persen. “Ini kan ada ketidak-

ikhlasan Pemda menggelontorkan dana untuk masyarakat, padahal kan belanja modal itu hak rakyat. Kok bisa pegawai ini mengurus dirinya saja, padahal ia digaji untuk mengurus rakyat,” kritiknya.

Ia merincikan, data realisasi belanja modal dari Rp 221 miliar baru direalisasikan Rp 117 miliar. Angka ini sangat rendah, jika dibandingkan realisasi anggaran untuk gaji pegawai yang sudah mencapai Rp 417 miliar lebih atau 75 persen dari anggaran Rp 647 miliar lebih.

Ia merasa miris, karena para pegawai di kalangan pemda memikirkan dirinya saja. Padahal pegawai digaji untuk mengurus supaya uang ke masyarakat itu bisa cepat direalisasikan.”Ini

Bupati KLU Minta Bank Konvensional Tiru BI

Persoalan di Desa Gili Gede Harus Segera Diselesaikan Giri Menang (Suara NTB) – Warga Gili Gede mempertanyakan komitmen sekaligus mengkritik kinerja Pemda menuntaskan persoalan di desa itu, karena pemda dinilai membiarkan pelayanan publik di desa itu lumpuh. Atas dasar itulah belasan warga Desa Gili Gede mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar), Selasa lalu.

Protes warga ini disampaikan Adnan selaku caleg di Dapil Sekotong-Lembar, menurutnya Pemda seharusnya bertindak cepat untuk menuntaskan persoalan di Gili. Terlepas dari persoalan kadesnya, menurutnya tidak seharusnya pelayanan publik di desa itu juga terganggu.”Terpelas dari masalah kadesnya, seharusnya pelayanan publik tetap jalan (tidak terganggu), “ terangnya.

Menurutnya, pelayanan publik hak masyarakat tidak harusnya terganggu. Semenjak adanya persoalan kades ini, kantor desa disegel, sehingga mengganggu pelayanan publik. Pemda seharusnya jangan biarkan berlarut-larut, pemda harus memback up desa agar bisa melayani masyarakat.

Sementara itu, L Marjan mengkritik kinerja Pemda dalam hal ini BPMPD dalam menuntaskan persoalan ini. menurutnya dinas terkait tidak respons terkait persoalan ini, “Kami kritik BPMPD, tidak tanggap dalam masalah ini,”tukasnya.

Kepala BPMPD Lobar, H. Muridun membantah memperlambat proses pemberhentian Kades Gili Gede yang telah lama diusulkan pihak BPD setempat. Menurutnya, saat ini pihaknya bersama Inspektorat tengah mengaudit dana ADD dan bansos yang diduga diselewengkan oknum kades tersebut. Atas dasar hasil audit itu nanti, jika terbukti maka oknum kades akan diberhentikan. “Jadi tidak ada dari pemda (BPMPD) mengulur-ulur pemberhentian kades Gili Gede,” tegas H. Muridun. (her)

(Suara NTB/dok)

H. M. Taufiq

kan terkesan namanya pemda pelit,” sindirnya.

Belum lagi jika melihat kinerja SKPD dalam menghasilkan PAD. Tercatat realiasi PAD masih rendah sekitar Rp 106 miliar lebih dari target Rp 166 miliar.

Jika lebih dirincikan, real-

isasi PAD terdiri dari pajak daerah baru terealisasi Rp 55 miliar lebih dari target Rp 68 miliar lebih dan retribusi daerah dari target Rp 34 miliar baru terealisasi Rp 22 miliar lebih.

“Tersisa tinggal tiga bulan lagi ini, bisa tidak capai target,” ujarnya. (her)

DPPKKP Pertanian KLU Pantau Titik Rawan Gagal Panen

(Suara NTB/rus)

Tanjung (Suara NTB) Sebagai daerah dengan usia otonomi 6 tahun, Kabupaten Lombok Utara (KLU) tentu sangat memerlukan support dari stakeholders, tak terkecuali kalangan perbankan. Belum lama ini, otoritas perbankan di Indonesia yang berkantor di Mataram, yakni Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, memberikan bantuan beruapa sarana dan prasarana packaging dodol kepada UMKM KLU yang terletak di Desa Sambik Elen - sebuah desa perbatasan dengan Lombok Timur.

Langkah BI Mataram itu, diacungi jempol oleh Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Pasalnya, Bank Indonesia yang dikenal memiliki tupoksi mengatur keseimbangan nilai tukar rupiah, dan mengawasi perbankan, masih meluangkan waktu untuk mendongkrak kinerja sektor industri kecil menengah (olahan) di KLU. “Bank Indonesia begitu perhatian kepada Lombok Utara. Di Sambik Elen, BI membina industri olahan dengan bantuan mesin pengepakan dodol. Berikut kantornya sudah diserahkan oleh BI ke kita,” kata Djohan Sjamsu, sebelum bertolak ke Selandia Baru, belum lama ini.

Djohan Sjamsu sesaat meresmikan gerai produksi packaging dodol bantuan BI, mengaku haru dan bangga. Karena setidaknya, satu per satu - meski secara bertahap, industri UMKM di KLU memiliki embrio untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Ia bahkan meyakini, bantuan BI itu akan menjadi trigger bagi kelompok IKM Sambik Elen karena sampai saat ini sudah mampu menciptakan olahan lokal dengan produk unggulan berupa mete, dodol, dan kripik ubi. Varian produk dengan berbagai sumber bahan baku lokal tentunya akan dapat diproduksi seiring upaya pembinaan terus menerus.

“Sayangnya, langkah BI belum diikuti oleh bank konvensional. Saya sangat mengharapkan, bank-bank lain (konvensional dan syariah) khususnya yang membuka cabang di Lombok Utara memberikan dukungan untuk membantu memajukan Lombok Utara,” ujar Djohan.

Djohan Sjamsu jelang 5 tahun kepemimpinannya, menargetkan munculnya usaha-usaha industri rumahan maupun usaha kelompok (KUBE) di tingkat masyarakat. Meski harapannya masih jauh untuk terwujud, namun pondasi untuk memulai olahan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan telah dilakukan.

Salah satunya, aku Djohan, Pemda telah membangun Pasar UMKM sebagai basis promosi dan penjualan. Berikutnya akan diupayakan adanya keberpihakan kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah secara massif. (ari)

(Suara NTB/dok)

Sulhan Mukhlis

(Suara NTB/met)

PESONA BAWAH LAUT - Gili Nanggu di bagian selatan Pulau Lombok memiliki pesona yang tidak kalah dengan objek wisata di daerah lain. Selain memiliki objek wisata pantai yang masih alami, juga memiliki pesona bawah laut yang tidak kalah menariknya. Tampak tiga wisatawan lokal saat menikmati objek wisata bawah laut di Gili Nanggu beberapa waktu lalu.

84 Formasi CPNS Bodong Beredar di Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak 84 formasi penerimaan CPNS bodong beredar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Jumlah itu tertuang dalam lampiran rekap nota persetujuan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, beredarnya formasi CPNS yang dalam lampiran lengkap dengan kutipan Nomor Induk Pegawai (NIP) ini sudah menelan korban. Nama-nama yang tertuang dalam daftar rekap tersebut dimintai uang Rp 10-20 juta oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam lampiran tersebut selain nama dan NIP, tertuang juga formasi, nomor file dan TMT CPNS yang semuanya tertulis mulai 1 Maret 2014. Lampiran ini mencatut nama Drs. Suhartono yang disebut sebagai Kepala Biro Administrasi Kepegawaian BKN. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim, H. Najamudin saat dikonfirmasi Kamis (9/10) menyatakan pihaknya tidak pernah mengurus pemberkasan 84 orang sebagaimana yang terlampir dalam lampiran.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengembangan BKD Lotim, Junariono, setelah melihat lampiran tersebut sudah jelas merupakan praktik penipuan. Indikasinya sudah sangat jelas, bahwa persetujuan Kepala BKN biasanya bernota dinas yang jelas. Ada lampiran nomor surat. NIP yang tertera juga tidak berurutan. “Itu sudah jelas SK lampiran bodong,” katanya.

Praktik penipuan berkedok pengangkatan CPNS dan honorer daerah di Lotim diakui cukup marak dan sudah ada korban yang melapor.

Dituturkan, beberapa waktu lalu ada juga surat mengatasnamakan Menteri Pember-

dayaan Aparatur Negara (MenPAN RB). Kasus itu pun memakan korban dan menyebabkan kerugian puluhan juta.

Surat resmi pengangkatan Kepegawaian, lanjutnya ada barkode yang bersifat sangat rahasia.

Model surat ada nota persetujuan itu pun bisa diakses secara online. Sementara yang terlihat dalam formasi 84 CPNS bodong tersebut tidak ada barkode dan tertuang pengangkatan secara massal. Hal ini dinilai sudah kelewatan.

Terbanyak yang menjadi korban disebut Junariono dari kalangan guru. Sangat disayangkan, para guru begitu mudah percaya terhadap praktik-praktik oknum yang hanya ingin meraup keuntungan sendiri. “Para guru honorer ini yang paling gampang terkena, seperti SK palsu bupati kemarin itu kan tujuh orang guru yang kena tipu,” sebutnya.

Dikatakan, pihak BKD sudah berulang kali melayangkan surat imbauan agar warga tidak mudah terperdaya dengan tipu muslihat, praktik penipuan yang berkedok pengangkatan CPNS ataupun honorer daerah. “Kita kasihan juga ini, ada juga yang sampai jual tanah,” lanjutnya.

BKD Lotim juga membaca ada indikasi sejumlah oknum yang disewa oleh orang-orang tertentu untuk mengurus SK pengangkatan CPNS ke Jakarta. Ada sengaja urunan untuk membiayai transport oknum tersebut datang ke Jakarta dengan tujuan memperjuangkan NIP. BKD kembali mengingatkan agar warga mengikuti prosedur pengangkatan pegawai secara prosedural. Ditegaskan, penerbitan pengusulan SK semua melalui BKD dan harus secara resmi. Ada tanda tangan bupati sebagai kepala daerah dengan berdasar pada kode-kode yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat secara resmi. (rus)

Habiskan Anggaran Miliaran Rupiah

Perumahan Mahasiswa Lobar di Mataram Diduga Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) – Perumahan mahasiswa Lombok Barat (Lobar) yang dibangun Pemkab di Gomong Mataram mangkrak alias tak berfungsi.

Bangunan yang selesai dibangun tahun 2013 ini, hanya berdiri tanpa dimanfaatkan oleh mahasiswa, karena ada persoalan warga setempat yang menentang.

Sebelum dibangun, Pemda diduga tidak mengkaji secara mendalam terkait pembangunan asrama ini, sehingga menyebabkan bangunan yang menelan dana miliran rupiah ini mubazir begitu saja tidak ditempati. Karena itulah, dewan menekankan kepada Pemda agar benar-benar mengkaji semua aspek.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris, menjelaskan, Pemda harus mengkaji secara dalam rencana pem-

bangunan asrama mahasiswa. ‘’Termasuk yang direncanakan akan dibangun di Malang,” kritiknya, Kamis (9/10).

Ia menerangkan, saat ini bangunan asrama di Gomong Mataram tidak dipakai. Mahasiswa tidak menempati, karena alasan ada persoalan dengan masyarakat setempat yang menentang. Bangunan yang diketahui selesai dibangun 2013 itu sebenarnya dihajatkan untuk mahasiswa.

Atas dasar itu, Pemda harus mengkaji secara matang dan mendalam terkait rencana pembangunan asrama mahasiswa di Malang agar tidak sama nasibnya dengan asrama mahasiswa di Mataram. “Bila perlu harus survai menyangkut aset, masyarakat dan semua aspek,” tukasnya. Karena ang-

garan yang dialokasikan untuk membangun asrama mahasiswa di Malang sangat besar mencapai Rp 1,5 miliar.

Ia juga mengkritik pemda dalam pengelolaan dana bantuan sosial yang kurang memperhatikan pemberdayaan LSM, karena dalam APBD tidak pernah mengalokasikan untuk menyokong kebutuhan mereka.

Menurutnya, daerah harus memperhatikan keberadaan LSM ini , tentu LSM yang terdaftar resmi.

Terkait saran ini, Kepala Bappeda Lobar, H Baihaqi mengaku sebagai suatu saran yang sangat bagus akan ditindaklanjuti. Leading sector yang menangani pembangunan asrama ini akan diminta memperhatikan semua aspek tersebut.

“Termasuk akan disurvai,” janjinya. (her)

Tanjung (Suara NTB) Kekhawatiran sebagian kecil petani yang terancam gagal panen akibat kemarau panjang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) disikapi Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP). DPPKKP memberi instruksi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan untuk melakukan pemantauan.

Kepala Dinas PPKKP KLU, Ir. Hermanto, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Sukandar, SP., Kamis (9/10), menjelaskan pihaknya telah meminta kepada UPTD masing-masing kecamatan untuk mengontrol kondisi tanaman pangan milik petani, khususnya lahan sawah. Mengingat sebagian petani, terutama di wilayah Timur KLU yakni Bayan dan Kayangan, terdapat kekhawatiran tanaman palawija petani terancam gagal panen.

“Menyikapi informasi yang di Loloan Bayan, sedang kami minta untuk didata Penyuluh setempat. UPTD juga kami minta turun, mengecek kebenarannya,” ungkap Sukandar.

Ia belum dapat melaporkan kondisi lapangan kepada kepala dinas, mengingat data lapangan belum masuk ke meja kerjanya. Masih belum singronnya informasi dengan fakta lapangan, menjadikan pihak Bidang Penyuluhan belum dapat mengusulkan langkah penanganan yang tepat. Demikian pula kemungkinan kerugian yang dialami

petani, belum dapat dipastikan.

Hanya saja, Sukandar akan mencoba mengintervensi kemungkinan gagal panen petani pada musim yang sama di tahuntahun mendatang. Caranya dengan mengajak dan mengarahkan petani, kelompok tani untuk menyesuaikan pola tanam, jenis tanaman, terhadap kondisi cuaca yang berlaku.

“Untuk gagal panen, sama sekali tidak ada kejadian di KLU. Namun ke depan, kita minta petani, kelompok tani, dan penyuluh swadaya untuk mematuhi dan mempedomani ramalan cuaca BPTP dan BMKG agar tidak terjadi gagal panen,” sambung Sukandar.

Terpisah, Ketua P3A Loloan, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Raden Wirat, via telepon mengklarifikasi kondisi tanaman palawija jenis kacang tanah yang kebanyakan ditanam petani Loloan tidak dalam kondisi gagal panen. Saat ini, usia tanaman berkisar 1 bulan, ada yang kurang atau lebih.

Menurut Wirat, sampai saat ini suplai air melalui jaringan irigasi pertanian masih terpenuhi walaupun debit airnya mulai berkurang. Penurunan debit ini sebutnya perlu diantisipasi, terutama ketika usia tanam menginjak 2 atau 3 bulan pada kisaran bulan November mendatang. “Harapan kami, fungsi irigasi tidak macet, sehingga tanaman kacang bisa dipanen sesuai harapan petani,” katanya. (ari)

Atasi Kekeringan Jangka Panjang

KLU Kaji Penggalian Sumur Bor di Sejumlah Titik Tanjung (Suara NTB) Kekeringan dan krisis air bersih, langganan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Terlepas dari penyebab dan dampak yang dirasakan masyarakat, Pemda KLU akan mencoba mengintervensi untuk sedikit mereduksi kesulitan akses air bersih.

Dikonfirmasi terkait solusi jangka panjang, Wakil Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, MH, kepada Suara NTB, Kamis (9/10), menuturkan salah satu alternatif yang terpikirkan adalah menggali sumur bor (artesis) di titik yang dapat dijangkau oleh satu atau dua lebih dusun yang terkena dampak krisis air bersih musim kemarau. Walaupun secara teknis cukup sulit dan dengan konsekuensi biaya tinggi, namun alternatif ini dinilai menjadi langkah paling mungkin diambil Pemda KLU. Langkah kedua yang bisa diambil menurutnya, adalah mengoptimalkan peran PDAM KLU. PDAM akan diminta untuk menyambungkan jaringan perpipaan di dusun-dusun yang dilanda krisis air bersih namun “feasible” untuk dipasok air bersih. Tentunya upaya ini juga mempertimbangkan kelayakan dari aspek bisnis jangka panjang Perusda Pemda.

Najmul mengakui, kekhawatiran sejumlah pihak terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak menjadi pemikirannya. Oleh karena itu, ia pun terus memantau kondisi lapangan baik melalui laporan SMS masyarakat, media sosial (Facebook), maupun instrumen

Pemda yakni BPBD dan jajarannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Drs. H. Raden Nurjati, dikonfirmasi terpisah mengamini opsi penggalian sumur bor di dusun terdampak krisis air bersih. Tahun 2014 ini misalnya, akan digali 2 unit sumur bor di dua tempat berbeda, antara lain di Murpayung (Kayangan) dan bagian Tanjung.

“Di APBD 2015, kita berharap alokasi anggaran Bappeda mendukung untuk penggalian lebih banyak. Kita di PU sendiri sudah menuangkan di RKA, namun baru di 1 titik, yaitu Panggung Timur (Desa Selengen, Kecamatan Kayangan),” ujar Nurjati.

Untuk dusun/desa lain yang memungkinkan penggalian sumur bor, Kadis PU mengakui masih harus berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama BPBD yang notabene memegang data kekeringan. Mengingat jumlah dusun yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih versi BPBD saat ini mencapai 83 dusun di 20 desa.

Nurjati kembali berharap, agar TAPD juga memprioritaskan penanganan krisis air bersih jangka panjang ini.

Setidaknya apabila melalui PU, asa supaya plafon PU di APBD 2015 dapat ditingkatkan untuk pos sumur bor.

“Tahun depan, ada kemungkinan anggaran PU menurun lagi menjadi Rp 72 miliar. Sedangkan biaya penggalian sumur bor untuk kedalaman 50 meter hingga 60 meter membutuhkan Rp 200-an juta,” pungkas Nurjati. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

PARLEMENTARIA

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Orientasi Anggota DPRD Dompu

Bangun Kesepahaman dan Kekompakan dalam Melaksanakan Tugas Dompu (Suara NTB) Tigapuluh anggota DPRD Dompu yang baru dilantik beberapa waktu lalu mendapat orientasi tentang tugas dan fungsinya di Mataram.

Momen orientasi menjadi wadah bagi anggota Dewan dalam membangun kesepahaman dan kekompakan untuk melaksanakan tugas kedewanan. Tidak hanya soal tiga fungsi dewan jadi fokus materi, tapi juga terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB jadi materi orientasi.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos pada pembukaan orientasi yang dihadiri oleh Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin dan Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si, Rabu (8/ 10) malam, mengungkapkan komitmen dan keinginan bersama 30 anggota Dewan untuk memperbaiki Dompu kedepan. Momen orientasi selama lima hari akan dimanfaatkan untuk membangun kesepahaman

dan kekompakan dalam rangka memperbaiki serta menyelesaikan bila terdapat hal-hal yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya. “Kata kuncinya, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati kecuali kematian,” katanya.

Yuliadin juga mengungkapkan, komitmen dan keinginan bersama anggota Dewan dalam memperbaiki Dompu kedepan tidak akan terlaksana bila tidak didukung dan tidak adanya kerjasama dengan eksekutif. “Ini Awal yang baik dalam rangka membangun hubungan baik dengan eksekutif,” ungkap Bucek memberi apresiasi kehadiran Bupati dan Sekda Dompu.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada kesempatan yang sama juga menegaskan, kedatangannya dalam rangka membangun kesamaan persepsi. Kebersamaan tentang mengenal dan memahami tugas sebagai lembaga legislatif. “Kegiatan seperti ini penting untuk jadi acuan, kare-

na omongan dan perilaku kita jadi pegangan masyarakat,” kata H Bambang.

H Bambang juga mengungkapkan harapannya sebagai sesama orang Dompu yang memiliki tali persaudaraan dalam membangun Dompu kedepan untuk saling membangun komunikasi yang baik.

“Karena Dompu butuh penyelesaian bersama atas masalah yang dihadapi,” katanya.

Ia pun bercerita tentang kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) AS bersama investornya dan rombongan delegasi Ethiopia yang dipimpin Menteri urusan Ekonomi dan Keuangan ke Dompu, Selasa (7/10). Ethiopia berkunjung dalam rangka mempelajari program PNPM Mandiri di Dompu, karena rekomendasi pemerintah pusat atas kesuksesan Dompu dalam membangun daerahnya. “Delegasi Ethiopia meminta kita berkunjung ke negaranya dan akan disusul dengan undangan resmi,” ceritanya.

Terkait penyusunan rancangan APBD 2015, H Bambang mengaku, telah memin-

ta kepada Sekda untuk menkoordinasikan dengan masingmasing SKPD dalam penyusunan anggaran dan tidak melakukan copy paste program tahun sebelumnya. Program harus bisa didukung data penunjang terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan sektor yang paling besar pengaruhnya. Seperti program PIJAR (Sapi, jagung, rumput laut) bisa dipersentasekan pengaruh masing-masing komoditi. “Dari situ akan tergambar kontribusi masingmasing Satker dalam pertumbuhan ekonomi, dan Satker yang tidak memberikan pengaruh terdahap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” katanya.

Berdasarkan RPJMD, bahwa tahun 2015 angka kemiskinan Dompu tersisa 12 persen dan hingga saat ini angka kemiskinan Dompu tinggal 14 persen dengan penurunan angka kemiskinan 2,3 persen per tahun. Kabupaten Dompu juga memiliki pendapatan per kap-

(Suara NTB/ula)

PEMBUKAAN - Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan Sirajuddin, SH bersama Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada acara pembukaan orientasi anggota DPRD Dompu di Senggigi, Rabu (8/10). ita Rp 13,8 juta per tahun, jauh di atas pendapatan per kapita Provinsi NTB yang hanya Rp 11 juta per tahun. Dengan demikian, Dompu saat ini sebagai daerah dengan tingkat pendapatan tertinggi di NTB. Begitu juga dengan IPM, Dompu sudah berada di urutan ke 4

Banyak Calon TKI Palsukan Usia

Polisi Hentikan Pengisian BBM di SPBU Kota Bima (Suara NTB) Setelah sebelumnya menggerebek sebuah gudang tempat penimbunan dan penjualan ilegal BBM bersubsidi yang merupakan kantor PT Bunga Raya, aparat kembali menggagalkan upaya serupa, Kamis (9/10). Namun kali ini yang mengamankan adalah anggota Reserse Mobil (Resmob) Sub Detasemen 1 Detasemen A Brimob Pulau Sumbawa. Dalam penggerebekan ini, aparat menyita satu unit truk pengangkut dengan nomor Polisi EA 8547 X beserta 1.400 liter BBM jenis solar.

Penggerebekan tersebut berlangsung di SPBU Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima sekitar pukul 11.30 Wita. Saat itu, truk yang memuat 21 drum Pertamina tengah terparkir di dalam areal SPBU. Saat petugas SPBU tengah melakukan proses pengisian solar ke dalam truk, petugas pun datang dan memaksa petugas menghentikan pengisian. Selanjutnya, truk dan supir bernama Ahmadin asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima digiring ke Mapolsek Rasa NaE Barat. Peristiwa ini sempat membuat petugas dan sopir kaget karena tak menyangka akan adanya penggerebekan oleh aparat.

Kapolsek Rasanae Barat, Kompol H. Nurdin, SH yang dikonfirmasi membenarkan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Resmob dimaksud. Selain sopir, pihaknya juga telah menerima barang bukti satu buah truk beserta 21 drum yang digunakan untuk mengangkut solar. Namun dari 21 drum tersebut, hanya tujuh drum yang baru terisi sehingga solar yang berhasil disita sebanyak 1.400 liter. “Setelah menerima penyerahan dari Tim Resmob, kasus dugaan penimbunan BBM ini akan ditindaklanjuti,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan, BBM bersubsidi ini adalah milik Adnan warga Kecamatan Sape. Sedianya setelah mengambil dari SPBU Penatoi, ribuan liter solar tersebut akan dibawa ke Kecamatan Sape untuk disalurkan ke nelayan Sape.

Sementara itu, Ahmadin yang dikonfirmasi terpisah mengaku mengantongi izin untuk membeli solar dimaksud. Hanya saja, kemarin dia salah membawa dokumen yang diserahkan oleh bosnya di Kecamatan Sape. Selanjutnya, saat mengisi BBM di SPBU tiba-tiba anggota Resmob datang dan mengamankan dia beserta truk yang sudah bermuatan solar ke Polsek Rasanae Barat. “Saya tidak tahu masalahnya, saya ikuti saja pemeriksaan ini karena saya hanya sopir,” katanya tuturnya mengelak. (use)

TMMD di Pajo Targetkan Perbaikan Infrastruktur Dompu (Suara NTB) Kodim 1614/Dompu menggelar TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 93 di Kecamatan Pajo. TMMD yang akan melibatkan masyarakat setempat ini ditargetkan dapat membangun dan memperbaiki sejumlah infrastruktur.

Pembukaan TMMD di lapangan sepak bola Dusun Nata Desa Lune, Kamis (9/10), dipimpin oleh Kasrem 162/WB, Letkol Inf Arman Dahlan selaku irup dan dihadiri oleh 1 SSK Kodim Dompu, 1 peleton Sahabara Polres, 1 peleton Brimob, Senkom, Pol PP, FKPPI, Pelajar, Pramuka serta dihadiri oleh Wakil Bupati Dompu, Ir H. Syamsuddin H Yasin, MM dan tokoh masyarakat setempat.

Kasrem 162/WB, Letkol Inf Arman Dahlan yang membacakan amanat tertulis kepala staf angkatan darat (Kasad) mengatakan, program TMMD tahun 2014 dilaksanakan di 61 Kabupaten/Kota se Indonesia. Tujuannya untuk tetap mendekatkan TNI dengan rakyat dalam membina teritorial dan menjaga kegotong royongan. “Masyarakat pun dilibatkan dalam proses pembangunan,” ungkapnya.

Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Hendro Cahyono pada kesempatan yang sama, mengatakan, TMMD tahun 2014 dilaksanakan di seluruh Desa se Kecamatan Pajo dengan berbagai macam program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Selain kegiatan fisik berupa pembangunan, program TMMD di Kecamatan Pajo ini juga dilakukan pembinaan masalah wawasan kebangsaan, bela Negara, penyuluhan kesehatan dan lainnya pada masyarakat. “Masuknya TMMD ini, tidak hanya pembangunan fisik yang bisa dicapai, tapi kita berharap juga ada kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

TMMD - Kasrem 162/WB, Arman Dahlan menyerahkan sekop secara simbolis kepada anggota Kodim 1614/ Dompu pada acara pembukaan TMMD ke 93 di Kecamatan Pajo, Kamis (9/10).

dengan skor 72,25 poin.

Ini bukan sebagai klaim hasil kerja eksekutif saja, tapi ini merupakan hasil kerja kita semua antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari pemerintahan di daerah,” katanya. “Saya berharap kita bisa menjaga pertumbuhan ini

dan kalau bisa melalui target (yang sudah ditetapkan),” tambahnya.

Sebelumnya, Sekwan DPRD Dompu, Drs H Sudirman Hamid, M.Si menyampaikan, orientasi tugas anggota Dewan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan bagi anggota dalam melaksanakan tiga fungsinya yaitu budgetting, legislatif dan pengawasan. Materi yang dilaksanakan selama orientasi seputar pencegahan dan pemberantasan korupsi, sistem pengelolaan keuangan daerah, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi dan wawasan kebangsaan, wewenang tugas fungsi dan tata kerja DPRD, kepemimpinan dan etika kepemimpinan, sistem pemerintahan Indonesia, bentuk peraturan daerah, perencana pembangunan nasional dan daerah, hubungan DPRD dan Pemda, serta pembinaan dan pengawasan Pemda. (ula/*)

Taliwang (Suara NTB) Praktik pemalsuan persyaratan untuk pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar negeri masih saja terus terjadi. Karenanya pihak Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) banyak membatalkan permohonan pemberangkatan CTKI.

(Suara NTB/ist)

BARAPAN KEBO - Festival Moyo 2014 di Sumbawa belum lama ini menyisakan beragam kenangan. Beberapa kenangan tersebut diabadikan oleh fotografer saat pawai budaya, barapan kebo, dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak peserta. Salah satu atraksi peserta barapan kebo dalam Festival Moyo belum lama ini.

LATS Dukung Pemkab Laporkan ’’Facebooker’’ ke Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) mendorong sekaligus mendukung upaya hukum yang ditempuh Pemkab Sumbawa dengan melaporkan seorang facebooker ke pihak kepolisian. Terkait postingan status pemilik akun Ade Funchal Madrilista di group I Love Samawa yang dinilai menghina Tau dan Tana Samawa.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris LATS, Syukri Rahmad, S.Ag, Kamis (9/10), pihaknya menyayangkan adanya status semacam itu, apalagi kalau pemilik akun adalah orang Sumbawa. Untuk itu, pihaknya mendukung langkah Pemkab melaporkna hal ini ke polisi. Sebagai pembelajaran bagi yang lain, agar lebih dewasa dan bijak dalam membuat statemen ataupun status di media sosial. Kepada siapapun mestinya bisa saling menghargai dan mengormati. “Jangan sampai tindakan kita membuat orang lain terhina

dan tercederai. Apalagi status tersebut menghina daerah ini,” tandasnya. Sambil berharap kepada pihak kepolisian untuk dapat menangani kasus ini secara profesional, sesuai aturan hukum yang berlaku.

Terkait hal ini, Pemkab Sumbawa telah menyampaikan surat laporan secara resmi kepada Kapolres Sumbawa, tertanggal 8 Oktober 2014.

Laporan tersebut ditandatangani Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan. Dalam laporan dimaksud, status faccebook milik akun Ade Funchal Madrilista, bernuansa melecehkan dan menghina daerah Kabupaten Sumbawa (SAMAWA). Untuk itu diharapkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik dalam Bab VII perbuatan yang dilarang dinyatakan, setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Diberitakan harian ini sebelumnya, muncul status tersebut diposting oleh akun yang bernama Ade Funchal Madrilista pada group I Love Samawa sekitar Selasa Malam. Status tersebut menyinggung tentang SAMAWA yang diartikan dengan kata-kata yang dianggap menghina dan merendahkan martabat Tau dan Tana Samawa. Sejak status itu diposting sudah mendapatkan komentar dari puluhan facebooker lainnya.

Berbagai macam komentar dilontarkan dalam menanggapi status tersebut. Bahkan ada yang balik mengecam pemilik akun. Sebagian mengingatkan status tersebut tidak etis dan pantas untuk disampaikan.

Apalagi dari pengamatan, group itu mempunyai anggota hingga 7.030 akun. (arn)

Bupati Tak Hadiri Sidang

Fraksi Demokrat ’’Walk Out’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Tampaknya aksi Walk Out yang kerap dilakukan para wakil rakyat kita di Senayan, juga menular ke daerah. Berawal dari kekecewaan sejumlah anggota DPRD Sumbawa atas ketidakhadiran Kepala Daerah dalam sidang paripurna agenda persetujuan rancangan tatib DPRD Sumbawa periode 2014-2019, Kamis (9/10). Dengan hanya mengutus Asisten Pemerintahan, bahkan Fraksi Demokrat Walk Out dari sidang dimaksud.

Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, mempertanyakan ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati pada paripurna tersebut. Dengan hanya diwakilkan ke Asisten Pemerintahan, hal itu dinilainya telah melecehkan lembaga DPRD Sumbawa. Bahkan, pihaknya menginginkan agar paripurna tersebut ditunda hingga dihadiri pimpinan daerah. “Tunda rapat paripurna ini dari pada kita lanjutkan. Tidak akan pernah dihargai lembaga ini apabila selalu ada perwakilan-perwakilan,” ujar ketus Fikri sambil mengajak seluruh

anggota fraksinya walk out dari ruang sidang.

Kekecewaan juga dilontarkan Ketua Pansus Tatib, Ahmadul Kusasih, S.H. Namun kemudian ditanggapi Ketua DPRD Sementara, Budi Suryata, setelah berkoordinasi dengan Asisten I. Bupati Sumbawa kini menjalani tugas dinas ke luar kota. Sementara Wakil Bupati sedang dalam kondisi yang kurang sehat.

Paripurna pun tetap dilanjutkan. Mengingat sebagian besar anggota DPRD Sumbawa lainnya juga tidak ingin paripurna ditunda. Seperti dikatakan, anggota Fraksi PPP Rusli Manawari, yang tidak ingin paripurna itu ditunda hanya karena tidak hadirnya Bupati atau Wakil Bupati. Artinya, agenda paripurna yang hanya mengumumkan persoalan tatib tetap berjalan. “Bupati tidak hadir karena berhalangan, terus Wakil Bupati sakit, terus kita mau apa. Kalau berhalangan dan sakit, masa kita mau paksa orang sakit ini pimpinan.

Kami dari fraksi PPP berharap supaya agenda ini tetap berjalan,” tandasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Abdul Rafiq, yang menginginkan paripurna tersebut terap diteruskan. Dengan catatan, kedepan agenda penting ini harus dihadiri Bupati dan Wakil Bupati. Begitu pula Ketua Fraksi Nasdem, Chandra W Rayes, yang meminta kedepannya persoalan ini dikomunikasikan dengan baik. Agar apa yang menjadi agenda DPRD itu tidak terhalang. Begitu pula Fraksi PAN dan Gerindra juga mendukung agar paripurna itu tetap dilanjutkan. Sebab kalau ditunda, akan berpengaruh pada agenda Dewan lainnya.

Termasuk perlunya segera membentuk alat kelengkapan Dewan. Apalagi menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar H. Nurdin Marjuni S.H, dalam tatib juga tidak disebutkan yang hadir dalam sidang paripurna adalah Bupati atau Wakil Bupati.

Melainkan eksekutif secara keseluruhan, termasuk camat juga diperbolehkan mewakili Bupati. Namun dalam hal ini, menyangkut etika untuk saling menghargai. Untuk itu, pimpinan diminta mengkomunikasikan masalah ini. (arn)

Berdasarkan data Disosnakertrans KSB modus praktik pemalsuan persyaratan yang paling marak ditemukan selama ini ada dua. Pertama pemalsuan umur CTKI di bawah umur dan kedua kartu identitas (KTP) CTKI. “Ada sekitar 10 persen dari pengajuan permohonan pemberangkatan yang kita batalkan.

Karena tidak memenuhi persyaratan di mana rata-rata praktiknya pemalsuan umur dan KTP bodong,” terang kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd, Kamis (9/10).

Untuk menutup ruang permainan pemalsuan persyaratan terutama syarat usia, Disosnakertrans telah berkoordinasi dengan dinas terkait.

Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas menerbitkan KTP yang menjadi bukti untuk mengetahui identinas CTKI. “Kami minta kepada Disdukcapil agar selektif menerbitkan KTP, karena kita banyak temukan yang datanya dipalsukan untuk tujuan mengelabui proses pengiriman CTKI,” kata Hamid.

Ia menjelaskan, permohonan pemberangkatan CTKI yang difasilitasi oleh PJTKI harus melalui sejumlah prosedur dan tahapan. Mulai dari pemeriksaan persyaratan administrasi hingga pengecekan kecakapan untuk mengetahui CTKI bersangkutan telah siap kerja di

(Suara NTB/dok)

H. Abdul Hamid

negara tujuan yang dilakukan oleh tim seleksi dinas. “Tugas kita juga memastikan CTKI yang diberangkatkan siap kerja dan memiliki skill (keterampilan) sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakoninya di negara penempatan,” tandasnya. “Karena calon TKI tidak memiliki skill yang sesuai, ada juga yang kita batalkan keberangkatannya. Karena percuma saja kalau sampai di sana tidak bisa bekerja,” sambungnya.

Animo warga KSB untuk bekerja ke luar negeri sejauh ini tetap tinggi. Berdasarkan data Disosnakertrans KSB sepanjang tahun 2014 ini tercatat sebanyak 660 orang yang sudah diberangkatkan. Adapun tujuan negara bekerja mereka di antaranya Oman, Bahrain, Qatar dan Hongkong. (bug)

Diduga Aniaya Ketua LSM

Camat Ambalawi Dipolisikan Bima (Suara NTB) Camat Ambalawi, Aidin, SP dilaporkan ke Polsek Ambalawi oleh Ketua Harian LSM Bima, Farhan. Aidin dilaporkan telah menganiaya Farhan hingga mengalami luka dan memar saat menghadang rombongan Bupati Bima yang hendak melakukan kegiatan BBGRM. Kapolsek Ambalwi, Ipda Wahyudin yang dikonfirmasi Kamis (9/10) membenarkan adanya laporan terhadap Camat Ambalawi tersebut. Yang bersangkutan katanya, dilaporkan oleh warga bernama Farhan asal Desa Nipa atas kasus pemukulan dan penganiayaan.

Peristiwa tersebut terjadi saat rombongan Bupati Bima datang ke Kecamatan Ambalawi untuk melaksanakan kegiatan BBGRM. “Sekarang kasus ini dalam tahap penyelidikan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Farhan yang dikonfirmasi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (8/10). Saat itu, dia memang menahan mobil Bupati Bima yang tengah melakukan kegiatan BBGRM. Maksudnya guna meminta waktu berdialog (klarifikasi, red) mengenai anggaran di masjid At Taqwa dan ASI SIFA Desa Nipa. Namun saat menghadang tiba-tiba seorang anggota rombongan yang berinisial Mu datang dan langsung memukulnya. Setelah itu, Camat

ikut datang dan langsung menarik baju selanjutnya diikuti penganiayaan. Akibat penganiayaan itu, Farhan mengaku mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Atas peristiwa ini dia pun memilih melapor ke Polsek Ambalawi. “Yang saya lapor adalah Camat yang telah menganiaya saya,” akunya.

Camat Ambalawi, Aidin, Sp dikonfirmasi via seluler membantah telah melakukan penganiayaan tehadap Farhan.

Saat dirinya hendak melakukan komunikasi dengan korban dan kawan-kawannya yang tengah menghadang rombongan Bupati Bima, korban tetap ngotot untuk berdiri menghadang Bupati Bima. Padahal pihaknya sudah dua kali menyampaikan secara kekeluargaan agar segera membuka jalan yang telah diblokir. Tiba-tiba saja terjadi peristiwa pemukulan terhadap Farhan dan tak diketahui siapa yang melakukan pemukulan karena banyak orang.

“Kebetulan saat itu banyak orang, tidak diketahui pasti siapa yang memukulnya,” sebut Aidin.

Mengenai laporan yang diarahkan ke dirinya, Aidin mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk melakukan proses. Namun yang jelas, tambahnya, antara dia dan Farhan masih keluarga sehingga tak mungkin melakukan penganiayaan terhadapnya. (use)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

Kapolda Ingin Buat Sejarah di NTB Dari Hal. 1 ‘’Kalau Kapolda bisa buat sejarah dari NTB, kami Suara NTB akan ikut ambil bagian,’’ ujar Agus Talino.

Pada kesempatan silaturrahmi tersebut, Agus Talino kepada Kapolda menjelaskan riwayat hadirnya Suara NTB yang dalam kiprahnya mengawal proses pembangunan daerah, termasuk soal kinerja kepolisian dalam mengawal keamanan. Selama ini hubungan baik terjadi antara Suara NTB dengan Polda NTB diwujudkan dengan rutinitas dalam publikasi kegiatan penegakan hukum, proses pengamanan, atau kebijakan polisi lainnya di jajaran Polda NTB. Sementara bagi Srijono, media perannya begitu penting. Saking pentingnya terhadap pembentukan mindset masyarakat, media diharapkannya tetap mensyi’arkan kebaikan dan kebenaran.

Karena dengan cara itu, masyarakat akan sadar betapa pentingnya menjaga daerah ini agar tetap aman.

Ia pun mengaku sangat peduli dengan daerah ini. Bahkan ketika muncul kasus ter-

orisme di Bima dan Dompu, di pikirannya hanya terngiang dua daerah itu yang sedang menjadi sorotan nasional. Agenda penting pun terpaksa ditinggalkan. “Saya langsung ke Bima dan Dompu, saya datangi masyarakatnya. Saya ajak berdialog. Ini dalam rangka menyamakan persepsi, agar sama sama menjaga daerah ini,” tegasnya.

Setelah masalah teroris di dua daerah itu selesai, agenda silaturahmi dilanjutkannya, termasuk di media massa.

H. Agus Talino pun menyambut semangat Kapolda itu dengan berkeinginan melanjutkan kontribusi terhadap keamanan melalui publikasi. Bahkan kanal siaran Radio Global FM Lombok, disiapkan bagi Kapolda untuk menyapa masyarakat NTB, mengajak dialog, tukar pikiran mengatasi masalah.

Satu hal yang menjadi harapan Agus Talino, bahwa kerjasama Suara NTB dengan Polda NTB diharapkan berlanjut demi kemaslahatan umat. (ars)

Investor Panas Bumi Hu’u Hengkang dari NTB Dari Hal. 1 Namun, beberapa waktu lalu, Distamben NTB menerima surat dari PGE yang isinya mereka akan berhenti alias hengkang untuk mengembangkan panas bumi Hu’u. Dalam surat itu, PGE mengembalikan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang mereka peroleh ke pemerintah daerah.

Luas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diberikan kepada PT PGE seluas 19.310 hektar. IPPKH PT. PGE ini tumpang tindih dengan IPPKH untuk PT. Sumbawa Timur Mining (STM) yang memperoleh 19.260 hektar. Dari luas IPPKH yang diberikan kepada PT. STM tersebut sebagian besar tumpang tindih dengan IPPKH yang diperoleh PT. PGE , yang memiliki potensi panas bumi.

Potensi energi panas bumi di wilayah NTB itu terdapat

di tiga lokasi yakni di Sembalun, Lombok Timur, Maronge Sumbawa dan Hu’u Dompu. Jumlah potensi panas bumi pada ke tiga daerah tersebut mencapai 144 Mwe yang terdiri atas potensi hipotetik sekitar 74 Mwe, dan kemungkinan potensi 70 Mwe. Manifestasi yang ditunjukkan daerah tersebut setelah melalui pengukuran temperatur permukaan berkisar antara 350 - 820 derajat Celcius.

Potensi lapangan panas bumi Hu’u terletak dalam jalur gunung api tersier bersusun basalt, andesit dan dasit. Penyelidikan terinci terhadap potensi panas bumi Sembalun dan Hu’u juga sudah pernah dilakukan Direktorat Jenderal Mineral Panas Bumi dan Badan Geologi serta Direktorat ESDM bekerja sama dengan PT PLN. (nas)

Kejaksaan Belum Sentuh KPA Dari Hal. 1 Hasil evaluasi ini kemudian akan menentukan, apakah kasus ini bisa dinaikkan ke penyidikan atau masih ada yang harus dilakukan pendalaman. ‘’Belum diputuskan ke arah sana,’’ jawabnya singkat.Sebab sebelum diputuskan, rangkaian hasil penyelidikan ini akan disampaikan terlebih dahulu ke Aspidsus Suripto Irianto, SH,MH, utamanya kepada Kajati NTB, Fadil Jumhanna, SH,MH. Sehingga keputusan setelah proses evaluasi itu, akan diambil bersama. ‘’Sekarang Aspidsus dan Kajati masih rakor di Jakarta sehingga belum bisa berkoordinasi soal kasus ini,’’ terang Sutapa.

Ditanya terkait belum dipanggilnya KPA yang posisi saat itu dijabat petinggi Bappeda, menurutnya tetap akan tergantung hasil evaluasi. ‘’Nanti evaluasi akan menentukan, apakah ada saksi yang mau dipanggil lagi atau tidak,’’ pungkasnya.

Sehubungan dengan kemu-

ngkinan perkara ini bisa ditingkatkan ke penyidikan, Sutapa juga enggan menjelaskan karena proses penyelidikan masih berjalan.

Sebagai ulasan, selain pejabat Bappeda NTB, salah satu pihak yang pernah dipanggil untuk pengembangan penyelidikan kasus ini, pihak Disbun Provinsi NTB sebagai Satker Pelaksana atau pihak pendistribusi bantuan alat omprongan tembakau ke Lombok Timur dan Lombok Tengah. Pejabat dari Dishutbun Lotim dan Loteng juga sudah pernah dipanggil dalam rangka klarifikasi.

Sedikitnya 12 perusahaan juga sudah dimintai keterangan, seputar sejauh mana tanggung jawabnya dalam pendistribusian bantuan ribuan alat omprongan tembakau ke petani di dua daerah itu yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun 2010 lalu sebesar Rp 26,9 miliar. (ars)

Terancam Molor, Operasional PLTU Jeranjang Unit I dan II Dari Hal. 1 kontraktornya juga salah satu BUMN PT Barata Indonesia. Hanya karena masalah finasial menjadi terhambat. Unit II juga demikian,” kata General Manager Unit Induk Pembangunan XI Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara PT PLN, Bistok Nainggolan saat rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (9/10) siang kemarin.

Ia mengatakan, kondisi ini menjadi beban bersama karena operasional PLTU Jeranjang unit I dan II terancam molor dari perencanaan. Sebenarnya, kata Bistok Nainggolan, untuk mengatasi kekurangan finasial kontraktor itu, PT Barata Indonesia ingin diakuisisi oleh PT. Wijaya Karya yang merupakan juga salah satu BUMN. Dengan diakuisisinya PT. Barata Indonesia oleh PT. Wijata Karya itu, besar harapan akan memperbaiki finansial PT. Barata Indonesia. Namun, kondisi justru terbalik. Untuk itu, diharapkan pada pemerintahan baru nanti, PLTU unit I dan II itu bisa berjalan.

Ia mengatakan, untuk PLTU Jeranjang unit I saat ini sudah 50 persen dalam proses comisioning. Artinya, tinggal 50 persen lagi energinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat khususnya di Pulau Lombok. Namun,

menyikapi permasalahan ini PT. PLN sangat konsen dengan hal tersebut. Sehingga, pada minggu lalu sudah dilakukan pembicaraan di jajaran Direksi PT. PLN Pusat, bahwa jika PT. Barata Indonesia dan PT. Wijaya Karya tak mampu lagi meneruskan proyek tersebut, maka PLN akan mengambil alih (take over). ‘’Supaya lebih menjamin unit II ini beroperasi,’’ harapnya.

PLTU Jeranjang unit III sudah beroperasi sejak awal tahun lalu dengan kapasitas 1x25 MW. Sementara operasional PLTU Jeranjang unit I dan II masih belum bisa beroperasional dengan kendala-kendala yang dihadapi tersebut.

Ketiga PLTU ini merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara pertama di NTB. Memanfaatkan batubara jenis Low Rank Coal, kebutuhan batubara PLTU Lombok - NTB diperkirakan mencapai 195.000 ton per tahun. Jumlah batubara sebesar ini setara dengan 69.000 Kilo Liter BBM per tahun. Sehingga dengan beroperasinya PLTU ini diperkirakan nantinya akan dapat menghemat biaya operasi sebesar Rp 370 miliar per tahun (dibandingkan jika menggunakan BBM). (nas)

Halaman 5

KI Gelar Sosialisasi Pemeringkatan KIP Badan Publik Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB melakukan sosialisasi pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada badan publik. Pemeringkatan ini merupakan upaya untuk monitoring dan mengukur kepatuhan badan publik terhadap UU KIP. Koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI NTB, Agus Marta Hariyadi, SE usai sosialisasi pemeringkatan KIP badan publik di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Kamis (9/10) siang

kemarin mengatakan, landasan pelaksanaan kegiatan itu adalah UU No. 14 tahun 2008 pasal 28 ayat 2. Serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010. Agus menyebutkan, dalam pemeringkatan KIP badan publik tahun 2014 ini, pihaknya akan melakukan pemeringkatan pada 46 SKPD Pemprov NTB, 10 Pemda kabupaten/kota dan 12 partai politik tingkat Provinsi NTB. Dalam pemeringkatan itu, KI akan melakukan visitasi pada 10 SKPD Provinsi NTB yang memperoleh ranking ter-

tinggi. Dari 10 ranking tertinggi itu akan diambil lima SKPD tertinggi. Kemudian, visitasi juga dilakukan pada 5 kabupaten/kota dengan ranking tertinggi, yang akan diambil tiga kabupaten/kota tertinggi. Selanjutnya, dari lima partai politik yang memperoleh ranking tertinggi, akan diambil tiga partai politik tertinggi.

Agus menyebutkan, alat pengumpulan data atau komponen penilaian dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan kui-

sioner self assessment dengan bobot nilai 25 persen dan verifikasi website badan publik dengan bobot 75 persen. Untuk tahap pertama ini bobot nilainya sebesar 60 persen.

Sedangkan tahap kedua adalah visitasi badan publik yang dilakukan oleh tim dari KI NTB. Visitasi badan publik ini, bobot nilainya sebesar 40 persen. Ada tiga variabel yang dinilai dalam pemeirngkatan badan publik ini. Yakni variabel menyediakan informasi, mengumumkan informasi dan melayani

informasi. Setiap variabel terdiri dari sejumlah indikator dengan bobot nilai yang bervariasi.

Wakil Ketua KI NTB, Andayani, SE, MM menambahkan, kegiatan visitasi akan dilaksanakan 4-18 November.

Pengolahan data hasil visitasi pada 19-21 November. Finalisasi hasil pemeringkatan 22 November dan penetapan hasil pemeringkatan pada 24 November. ‘’Pengumuman pemeringkatan 10 badan publik itu dilaksanakan pada 27 November,’’tandasnya. (nas)

Atasi Dampak Kekeringan, BPBD Menjanjikan, Bisnis Perhotelan di Loteng KSB Distribusikan Air Bersih Taliwang (Suara NTB)Untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi selama musim kemarau ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memulai program pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah terdampak.

Sejak tiga pekan terakhir, kegiatan tersebut sudah berjalan dan menyasar sejumlah kecamatan yang selama ini beberapa desanya masuk dalam data area terdampak jika musim kemarau tiba. “Distribusi air bersih itu sudah kita jalankan sejak 20 September lalu,” jelas Kepala Pelaksana BPBD KSB Drs. Thalib Abdullah, Kamis (9/10).

Distribusi air bersih yang di-

jalankan BPBD kali ini mencakup sejumlah wilayah. Diantaranya Kecamatan Poto Tano, Seteluk, Taliwang dan Jereweh. Thalib menyebutkan, wilayah sasaran pendistribusian air bersih tahun ini bertambah di banding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dampak kemarau kali ini semakin luas di mana beberapa wilayah desa yang biasanya tidak pernah mengalami kesulitan air bersih, namun kini warganya mengaku membutuhkan pasokan air untuk konsumsi sehari-hari.

“Tahun ini bisa dibilang dampak kekeringan terus meluas.

Seperti misalnya di Kecamatan Poto Tano, ada Desa Air Suning yang melaporkan kalau wargan-

ya sudah kesulitan mendapat air bersih dan untuk keperluan pertanian mereka juga,” timpal Thalib.

Untuk membiayai program bantuan air bersih yang didistribusikan itu, BPBD KSB memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang berasal dari anggaran pusat. Thalib menyebutkan, dengan memanfaatkan DSP program bantuan air bersih bagi warga itu telah pihaknya jadwalkan selama 60 hari. Di mana kegiatan itu sendiri sudah berlangsung sejak tanggal 20 September lalu.

“Jadi sekarang sudah memasuki pekan ke tiga kegiatan itu berlangsung dan akan berjalan sampai pertengahan November mendatang,” jelasnya. (bug)

Kenaikan DAU Rendah

Lobi Pemkab Lobar di Tingkat Pusat Lemah Giri Menang (Suara NTB) – Pertama kali dalam kurun beberapa tahun terakhir, kenaikan dana alokasi umum (DAU) untuk Lombok Barat (Lobar) mengalami penurunan yang sangat drastis. Biasanya kenaikan berada pada kisaran 10 persen, namun saat ini naik hanya 4,6 persen lebih. Rendahnya kenaikan DAU ini dinilai sebagai kelemahan lobi Pemda dalam hal ini Sekda dan Bappeda di tingkat pusat.

“Kenaikan DAU rendah pada kisaran 4,6 persen lebih, itu karena lobi Pemda (Sekda dan Bappeda) yang lemah,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, Kamis (9/10).

Politisi PKB ini menerangkan, tahun-tahun sebelumnya kenaikan DAU di atas 10 persen bahkan mencapai 13 persen tahun lalu. Namun kondisi berbeda tahun 2015, kenaikan justru hanya 4,6 persen saja. Lantas ia pun mempertanyakan lobi pemda di pusat, sehingga terjadi penurunan kenaikan itu.

Ia juga mempertanyakan, penurunan kenaikan DAU itu justru gaji pegawai malah naik 13 persen. Menurutnya penu-

runan kenaikan DAU sebagai salah satu sumber gaji pegawai justru tidak seimbang dengan kenaikan gaji pegawai.”Artinya nanti untuk menutupi gaji pegawai itu diambilkan dari PAD,” tukasnya.

Ia sangat menyayangkan Pemda belajar pada daerah yang kenaikan DAUnya kecil, tapi tidak belajar dari daerah yang DAUnya selalu stagnan, bahkan meningkat tiap tahunnya.

Terpisah, Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq beralasan penurunan kenaikan DAU itu tidak saja di Lobar melainkan di semua daerah. Menurutnya, penurunan DAU bukan atas dasar lobi, karena pusat me-

miliki formulasi terkait pengalokasian DAU tersebut.

Menurutnya, DAU itu sudah jelas formulanya berdasarkan jumlah penduduk, jumlah PNS dan luas daerahnya sudah dihitung. “Sekarang data ini diwerahkan ke pusat, tidak bisa kita karang data karena Menteri Keuangan melihat data BPS,” tukasnya.

Ia menyebut, kenaikan DAU tahun 2015 4,6 persen,s sedangkan tahun depan 4,6 persen lebih. Tahun 2014 sekitar Rp 685 miliar, sedangkan tahun 2015 naik sedikit menjadi Rp 716 miliar. ‘’Biasanya kenaikan rata-rata 13 persen tapi sekarang di bawah 10 persen,” ujarnya. (her)

Pemeliharaan PLTD, Listrik di Lombok Dibayangi ’’Byarpet’’ Mataram (Suara NTB) Pasokan listrik untuk wilayah Pulau Lombok dibayangi byarpet atau pemadaman bergilir pada waktu-waktu tertentu. Pasalnya, PLN NTB sedang melakukan pemeliharaan mesin-mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di sistem Lombok. Saat ini, cadangan listrik untuk sistem Lombok hanya 7 MW. General Manager PLN NTB, Ir. Andi Lakipadadah mengatakan, dengan kondisi cadangan listrik sebesar 7 MW tersebut, jika terjadi gangguan pada mesin pembangkit PLTU Jeranjang unit III dengan kapasitas 1x25 MW, maka ketersediaan pasokan listrik menjadi minus 18 MW. “Pemadaman yang terjadi beberapa hari ini karena ada pemeliharaan mesin-mesin PLTD. Kemudian juga ada ganngguan pada PLTU Jeranjang unit II. Ada gangguan, sistem pendin-

gainnya sehingga terpaksa stop.

Unit III itu kapasitasnya 25 MW stop dengan kondisi cadangan 7 MW. Artinya kita minus 18 MW,” terangnya ditemui usai rapat koordinasi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Kantor Gubernur, Kamis (9/10) siang kemarin.

Namun, kata Andi, adanya gangguan pada PLTU jeranjang unit III itu tak berlangsung lama.

Sehingga pemadaman bergilir atau byarpet tak seperti bulan Juni-Juli lalu ketika dilakukan pemeliharaan terhadap PLTU Jeranjang unit III. Dimana pemadaman bergilir dilakukan lebih dari sebulan. ‘’Itu sudah beroperasi sekarang tetapi ini kan perlahan-lahan lagi.

Tidak bisa begitu start langsung normal,’’ imbuhnya.

Disebutkan, semua pembangkit PLTD yang ada di sistem Lombok dilakukan pemeliharaan saat ini. Seperti

PLTD Ampenan dan PLTD Paok Motong. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan pada mesin-mesin PLTD yang disewa oleh PLN. Pemeliharaan mesin-mesin PLTD ini, lanjut Andi direncanakan dengan asumsi PLTU Jeranjang tak lagi mengalami gangguan pascapemeliharaan yang dilakukan pada Juni-Juli lalu.

“Karena sudah pemeliharaan itu, kita pede bahwa itu akan aman. Setelah itu kita programkan pemeliharaan pembangkitpembangkit diesel yang sudah lama kita tahan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi listrik yang masih byarpet ini akan kembali normal pada bulan mendatang. “Dengan masa pemeliharaan ini, dengan cadangan yang minim, maka rentan terjadi gangguan. Insya allah bulan depan sudah normal pasokan listrik di sistem Lombok,” pungkasnya. (nas)

Atensi Kasus Korupsi Dari Hal. 1 “Sebenarnya bukan polisi yang lamban, tapi masyarakat yang terlalu kepingin cepat,’’ ujarnya.

Tapi keinginan masyarakat yang berlebihan dan berharap penanganan kasus cepat ini, tidak seimbang dengan proses yang dilalui. Di mana untuk satu kasus

korupsi saja, dijelaskan Kapolda, harus ada tahapan melalui proses penyelidikan, penyidikan, atau minimal dua alat bukti cukup. ‘’Tapi masyarakat kan asal ngomong kami ini lamban, karena tidak terlalu paham proses yang kami lakukan.

Kan ada tahapan – tahapan-

nya,’’ ujarnya.

Ia memaklumi jika anggapan semacam ini datang dari masyarakat. Tapi di pihak yang sama, jika memang benar di Krimsus lamban, maka ia akan turun tangan. ‘’Kalau memang secara normatif Krimsus lamban, nanti saya ‘’pecut’’,’’ pungkasnya. (ars)

Praya (Suara NTB) Bisnis perhotelan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memiliki prospek cukup cerah. Selain keberadaan potensi pariwisata yang begitu banyak. Status Loteng sebagai pintu masuk NTB dengan keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL), juga salah satu pendorong bisnis hotel di daerah ini.

Hal itu diakui Komisaris PT. Nusa Wisata Indah sekaligus pelaku bisnis perhotelan, Juvenile Jodjana, kepada wartawan, Kamis (9/10) kemarin. Ditemuai usai soft opening d’Praya Hotel Desa Penujak Praya Barat, Juvenile menilai, kalau ke depan prospek bisnis perhotelan di Loteng akan sangat cerah. Terutama di kawasan lingkar BIL. Mengingat mobilitas masyarakat melalui bandara terbesar di NTB tersebut, dari waktu ke waktu terus meningkatkan.

“Saat ini ada sekitar 3 ribu penumpang yang menggunakan jasa bandara setiap harinya. Dan, itu merupakan pangsa pasar yang menarik bagi bisnis perhotelan,” ungkapanya. Hal itu pula yang mendorong pihaknya untuk memulai bisnis perhotelan di sekitar kawasan BIL. Dengan membangun dan mengoperasionalkan d’Praya Hotel.

Menurutnya, karena segmen pasarnya penumpang pesawat, maka hotel dengan pelayanan kamar yang nyaman dan fasilitas lengkap sangat cocok. Pasalnya, hotel yang berada didepan bandara biasanya dicari oleh penumpang transit atau penumpang yang tidak butuh waktu lama untuk menginap. “Untuk hotel di sekitar bandara, bukan kemewahan yang dicari oleh calon konsumen. Tapi kenyamanan dan kelengkapan fasilitasnya.

Karena memang hanya butuh untuk transit saja,” ujar Juvenile.

Ia pun berharap keberadaan d’Praya Hotel bisa memancing minat pelaku bisnis perhotelan lainnya. Untuk mau menginvetasikan dana untuk bisni perhotelan ini. Karena dengan terus berkembangan BIL, maka potensi bisnis perhotelan bakal semakin besar. d’Praya Hotel sendiri untuk saat ini baru menyiapkan 90 kamar. Dan, ke depan akan terus dikembangkan. Hingga bisa berjumlah 180 kamar.

“Ke depan kita juga berharap keberadaan d’Praya Hotel bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar.

Sekaligus mampu mendorong gerak maju perekonomian di kawasan BIL dan Loteng pada umumnya,” pungkasnya. (kir)

Dihadiri 800 Peserta, NTB Tuan Rumah Mukernas IDI Mataram (Suara NTB) NTB menjadi tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XX Tahun 2014, yang akan digelar pada 22-26 Oktober mendatang. Ketua IDI NTB dr. I Komang Gerudug, M.Ph mengatakan, terpilihnya NTB sebagai tuan rumah penyelenggara Mukernas IDI XX merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan Muktamar IDI XXVIII di Makassar tahun 2012.

“Dalam proses penunjukkan Mataram sebagai tempat lokasi Mukernas memerlukan beberapa tahap, yang diawali dengan Mukernas IDI XVIII tahun 2008 di Bandung, Muktamar IDI XXVII tahun 2009 di Palembang, Mukernas IDI XIX tahun 2011 di Pekan Baru, dan terakhir melalui Muktamar IDI XXVIII tahun 2012 di Makassar,” jelas Gerudug saat memberikan keterangan pers di Media Center Kantor Gubernur, Kamis (9/ 10) siang kemarin.

Sementara itu, Ketua Pan-

itia Mukernas IDI XX dr. Doddy, Ak, Sp.OG Mukernas IDI XX tahun ini juga akan bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI).

Sementara untuk total peserta diperkirakan akan hadir sejumlah 800 peserta Mukernas dan Raker.

“Jumlah dokter yang akan datang pada Mukernas kurang lebih 500 orang, dan jumlah istri dokter yang tergabung dalam IIDI sejumlah kurang lebih 300 orang. Jadi, akan ada kurang lebih 800 peserta yang akan datang menghadiri Mukernas dan Raker,” ucap Doddy.

Sebelum dilaksanakannya Mukernas, kegiatan akan terlebih dahulu diisi oleh kegiatan pra-mukernas berupa bakti sosial yang mencakup antara lain operasi bibir sumbing, operasi katarak, penyuluhan dan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim (serviks), dan penyuluhan Diabetes Melitus dan pemeriksaan gula darah. (nas)

PPP Pertimbangkan Tawaran Kursi Kabinet Jakarta (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mempertimbangkan tawaran dari presiden terpilih Joko Widodo untuk mendapat satu kursi menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.

“Kalau Pak Jokowi memberikan tawaran kepada PPP untuk mendapatkan satu kursi menteri di kabinet, itu adalah penghargaan bagi PPP,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Hasyrul Azwar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (9/10).

Hasrul mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut Hasrul, PPP belum resmi bergabung dalam KIH tapi mendapat tawaran satu kursi menteri di kabinet, sementara di Koalisi Merah Putih (KMP) PPP sudah bekerja keras untuk kemenangan KMP, baik di pemilu presiden dan pemilihan pimpinan DPR RI tapi tidak mendapat apa-apa.

PPP, kata dia, hanya mendapat janji-janji tapi realitasnya tidak diberikan posisi baik dalam paket pimpinan DPR RI maupun paket pimpinan MPR RI. “Karena itu, kami merasa simpatik dan menaruh hormat kepada Pak Jokowi dan KIH,” katanya.

Ketua Fraksi PPP DPR RI ini menjelaskan, kondisi PPP setelah gagal pada pemilihan paket pimpinan MPR RI yang diusulkan oleh KIH, saat ini sedang melakukan rekonsolidasi dan komtempelasi. Saat menjelang pemilihan pimpinan MPR, di mana semua partai politik di MPR RI melakukan pilihan-pilihan politik, maka PPP juga melakukan pilihan pilitik dengan kalkulasi yang mendalam. (ant/Bali Post)

Tim TPTGR Lemah, Kerugian Daerah Menumpuk Dari Hal. 1 ‘’Siapa melakukan tidak jelas, apa yang dia lakukan tidak jelas, ini menjadi masalah. Karena ini rekayasa,’’ tandasnya.

Faktor kedua, menurutnya adalah penerapan aturan main yang konsekuen. Noerdin

menganggap, selama ini aturan main itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang berwenang. ‘’Aturan main sudah jelas, jelas diatur, cuma para pengambil keputusan tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya,’’ tegasnya.

Politisi Hanura ini menambahkan, dalam hal ini tim TPT-

GR merupakan salah satu pihak yang harus konsisten melaksanakan aturan tersebut. Apalagi, ada pula tim tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK. Ia menegaskan, semua perangkat itu ada di tangan eksekutif.

Noerdin yakin, jika dua lembaga ini dapat berfungsi maksimal, maka semua keru-

gian keuangan daerah bisa diselesaikan. Penyelesaian ini bukan berarti diselesaikan dengan hanya mengganti.

Sebab, tim juga bisa merekomendasikan persoalan ini ke aparat penegak hukum. Karena itulah, ia menegaskan, eksekutif sebaiknya menggunakan perangkat ini untuk

memaksimalkan penyelesaian kerugian keuangan daerah yang sudah larut sejak bertahun-tahun silam. ‘’Semua ada di eksekutif.

Kalau dua lembaga ini berfungsi maksimal, saya kira semuanya akan selesai menurut saya,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (9/10) kemarin. (aan)

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

OPINI

Halaman 6

Sisi Lain Politik Lokal Promosi Pariwisata Harus Efektif PARIWISATA merupakan salah satu program unggulan yang terus mendapat perhatian serius dari pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi. Keberhasilan Visit Lombok Sumbawa 2012 dengan terlampauinya target 1 juta kunjungan wisatawan di tahun 2012 lalu memberikan kebanggaan bagi pasangan ini untuk terus meningkatkan promosi, baik ke dalam maupun luar negeri.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menargetkan 2 juta kunjungan wisatawan di akhir periode masa jabatannya, yakni tahun 2018 mendatang. Sebuah target yang cukup berat dengan kondisi objek wisata yang masih belum tertata. Belum lagi masalah keamanan wisatawan di beberapa objek wisata yang masih terganggu, sehingga membuat image pariwisata NTB menjadi rusak.

Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan banyak cara dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya, melobi maskapai penerbangan luar negeri agar membuka rute menuju Bandara Internasional Lombok (BIL). Termasuk penambahan frekuensi penerbangan menuju beberapa daerah di Indonesia. Dari lobi-lobi yang dilakukan, sudah banyak maskapai yang membuka rute, termasuk Jetstar, AirAsia dan pembukaan rute baru menuju bandara yang ada di Pulau Sumbawa.

Belakangan maskapai penerbangan asal Australia Jetstar akan menutup rute Perth-BIL pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan alasan merugi. Adanya penutupan ini berdampak terhadap penurunan kedatangan wisatawan asal Australia yang selama ini mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB. Meski sudah ada lobi agar tidak ditutup, manajemen Jetstar tetap akan melakukan penutupan.

Adanya fakta itu, pemerintah daerah, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), ASITA mencoba melakukan promosi pariwisata ke Malaysia dari tanggal 9 hingga 13 Oktober ini. Dengan dalih memanfaatkan event pertemuan jurnalis sedunia di Malaysia dan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Malaysia Tourism Promotion Board serta pelaku pariwisata di Malaysia, NTB mencari keberuntungan.

Setidaknya dengan promosi yang dilakukan di hadapan para jurnalis sedunia ini pemberitaan tentang pariwisata NTB akan menghiasi media-media internasional mereka. Namun semuanya tergantung bagaimana cara melakukan promosi dan lobi-lobi agar para wartawan internasional tersebut mau memberitakan potensi wisata yang dimiliki NTB. Sebagai masyarakat NTB, kita tentu berharap promosi yang dilakukan ASITA dan BPPD NTB di Malaysia tidak sebagai ajang untuk jalan-jalan. Kita berharap, apa yang disampaikan Ketua ASITA NTB Agus Mulyadi, SE, promosi yang dilakukan tersebut murni promosi, sehingga mampu mempertanggungjawabkan dana ratusan juta yang dipergunakan.

Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya lebih baik dengan Indonesia setidaknya bisa memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB. Dalam arti, wisatawan yang berkunjung ke NTB tidak hanya dari Malaysia semata, tapi bagaimana NTB bisa mendapatkan limpahan wisatawan asal Eropa setelah ke Malaysia. Wisatawan asal Eropa setelah menikmati pesona Malaysia bisa langsung datang ke NTB, karena sudah ada penerbangan langsung dan berbiaya murah.

Namun, semuanya kembali lagi pada tujuan awal program pengembangan pariwisata. Jika hanya mengandalkan promosi tanpa memperhatikan penataan destinasi dan keamanan, promosi yang dilakukan akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, destinasi bagus dan keamanan terjamin, tanpa ada promosi tidak akan berarti sama sekali. Untuk itu, kita harus berpikir positif, jika promosi yang dilakukan di Malaysia ini akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB dan mampu mencapai target. Jangan sampai promosi yang dilakukan di luar negeri hanya untuk jalan-jalan. Tapi efektif meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Semoga. (*)

EBUAH gagasan politik berharga dari DPW PAN NTB terutama bagi para politisi lokal agar Koalisi Merah Putih (KMP) di NTB menghormati pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dalam proses penentuan keputusan dukungan di Pilkada 2015 mendatang (Suara NTB,/8/10) Pelajaran politik berharga, minimal cermin perilaku politik untuk menghargai kemenangan pihak lawan. Kendatipun sangat sulit dipraktekkan dalam realitas politik. Karena slogan politik biasanya tak selalu seirama dengan realitas lapangan politik. Sikap menghargai kemenangan dan menerima kekalahan dengan lapang dada cermin sportifitas dalam berkompetisi.

Tapi dalam langgam politik bisa saja ceritanya menjadi lain. Sikap menghormati pemenang Pileg 2014 lalu oleh parpol sesama KMP barangkali sah-sah saja. Apakah mungkin penghormatan itu terjadi dari parpol yang berada diseberang koalisi?

Jika betul bahwa penghormatan terhadap pemenang Pileg oleh DPW PAN terhadap parpol di berbagai daerah di NTB betul-betul terjadi tanpa adanya orientasi politik dibaliknya, selain kepentingan penentuan keputusan dukungan di Pilkada 2015, maka dapat dipetik pembelajaran penting. Pembelajaran itu diantaranya adalah tumbuhnya tradisi politik baru atau ada perubahan watak dalam perebutan kekuasaan. Perebutan posisi penting di parlemen lokal menjadi lebih cair ketika parpol pemenang diberikan tempat yang layak tanpa digoyanggoyang. Parpol pemenang menjadi penentu arah koalisi dan menjadi preferensi parpol dalam menentukan sikap politiknya baik sebagai mitra koalisi maupun pada proses kandidasi kepala daerah.

Pembelajaran berikutnya adalah sikap kalah yang tidak ditunjukkan dengan cara balas dendam politik dan saling menutup atau menyandera. Sikap ini seharusnya juga ditunjukkan tidak dengan penciptaan blok-blok politik tajam dengan maksud menguasai parlemen lokal semata-mata karena kekecewaan atas kekalahan dalam kontestasi Pileg seperti tengah terjadi di parlemen nasional.

Pada konteks ini bipolaritas antar parpol (sikap berhadap-hadapan) dapat dihindari sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang tak berkesudahan. Akan tetapi dapat menciptakan orkestra kerjasama antara parpol. Kendatipun tecipta positioning tegas antar parpol dalam bentuk oposisi atau koalisi tidak berakibat pada praktik saling menyandera. Sehingga kepala daerah terpilih akhirnya mendapatkan dukungan dan pengawalan maksi-

Oleh :

Ayatullah Hadi (Rinjani Institut)

Ajakan untuk menghormati parpol pemenang Pileg dan sekaligus sikap untuk tidak meniadakan yang kalah semoga tidak berhenti hanya sebagai himbauan dan seruan moral untuk pencerahan perilaku politik di arena lokal. Sejatinya ia harus disambut sebagai tawaran penting bagi parpol lain. Memang harus ada yang memulai dan tidak saling menunggu. mal dalam menjalankan program pembangunan daerah oleh kepala daerah terpilih.

Pembelajaran penting lainnya dapat ditarik makna bahwa akan terbangunnya potret politik menuju harmonisasi pada level lokal. Harmonisasi politik dengan tujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat lokal bukan hanya bagibagi kekuasaan seperti tesis Harold D Laswell, “siapa mendapat apa dan bagaimana”. Politik pembagian jatah (alokasi) menjadi lebih fair dan berimbang. Parpol pemenang Pileg mempunyai bergaining yang jelas untuk menentukan arah “mata angin” koalisi dan oposisi.

Selanjutnya bahwa sikap yang ditunjukkah oleh DPW PAN NTB adalah bentuk penekanan sikap politik elegan. Bahwa politik adalah upaya mencapai keputusan dan kebijakan publik yang muaranya berpihak pada

rakyat. Parpol manapun pemenang Pileg di NTB adalah fakta politik yang harus diapresiasi apakah berasal dari KMP atau kelompok koalisi lainnya.

Apalagi ditunjang oleh regualasi politik yang masih memungkinkan pemenang Pileg di daerah akan menjadi pimpinan di DPRD. Sikap DPW PAN juga makin menarik karena dukungan yang diberikan pada kandidasi kepala daerah akan mengarah pada parpol pemenang. Begitu juga sebaliknya kemanangan PAN di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Sumbawa Barat, Bima dan Dompu akan berdampak pada dukungan dari parpol lain pada Pilkada mendatang.

Dalam praktek politik barangkali sulit untuk membayangkan harmonisasi politik lokal seperti penulis kemukakan bakal terjadi. Apalagi inisisiasi pembentukan koalisi dan oposisi kerapkali bukan kare-

na kesamaan ideologi namun karena kepentingan. Keinginan DPW PAN sesungguhnya telah menawarkan nilai (fatsun) politik ditengah badai politik saling menyandera.

Harmonisasi serta sportifitas politik yang tercermin dari pengakuan kalah menang kepada lawan politik akan terbentur oleh “hukum besi politik” yakni perebutan dan mempertahankan kekuasaan.

Gagasan untuk menghormati pemenang Pileg bagi publik memang tidak langsung berkait- erat dengan kebutuhan publik. Apalagi gagasan ini terlontar dari parpol yang memang punya kaitan langsung dengan arena percaturan Pilkada tahun depan. Akan tetapi sedikit banyak lontaran gagasan ini dapat mengobati dahaga publik di tengah hingar-bingar dinamika politik penuh intrik di pentas nasional.

Rakyat sesungguhnya menunggu kerja nyata dari agenda politik pasca pileg yang penuh janji-janji.

Ajakan untuk menghormati parpol pemenang Pileg dan sekaligus sikap untuk tidak meniadakan yang kalah semoga tidak berhenti hanya sebagai himbauan dan seruan moral untuk pencerahan perilaku politik di arena lokal. Sejatinya ia harus disambut sebagai tawaran penting bagi parpol lain. Memang harus ada yang memulai dan tidak saling menunggu.

Tim TPTGR lemah, kerugian daerah menumpuk Butuh terobosan selamatkan kerugian daerah

*** Lima kali pindah, warga bingung cari Kantor Lurah Ampenan Utara PR untuk Pemkot Mataram

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

Baru Satu Persen Pemanfaatan Energi Terbarukan di NTB

(Suara NTB/bul)

Minat Berasuransi Masih Rendah PERUSAHAAN asuransi jiwa bersama Bumiputera memaksimalkan perannya di masyarakat anggotanya. Pengajuan klaim dipastikan pencairannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Bahkan sehari, kami sudah cairkan klaim asuransinya,” kata Kepala Cabang asuransi Bumiputera Mataram, Fauzi, SH di Mataram, Kamis (9/10).

Tingkat keinginan berasuransi masyarakat di NTB dinilai cukup rendah, tak jauh beda dengan keadaan secara nasional. Dilihat dari jumlah yang tercover di Bumiputera Mataram, hanya 15 persen yang sudah terdaftar dari hampir 5 juta penduduk NTB. Asuransi menurut Fauzi mencakup tiga hal pokok. Yakni mencakup biaya untuk pendidikan, biaya masa depan (pensiun) serta kecelakaan. Ketiga hal pokok tersebut masingmasing sudah disiapkan programnya di Bumiputera.

Bahkan untuk asuransi lain, misalnya kegiatan haji, Bumiputera sudah mengakomodir melalui asuransi syariahnya.

Cuma minat berasuransi masyarakat masih kecil. Inilah yang menjadi tantangan. Padahal, dengan berasuransi ada jaminan bagi masa depan dan resiko-resiko lainnya.

Untuk lebih mengenal tentang asuransi dan program-programnya. Fauzi mengatakan siap jemput bola kepada masyarakat. Guna dilakukan sosialisasi-sosialisasi. Hal ini tidak saja untuk muatannya untuk memancing masyarakat masuk sebagai anggota asuransi Bumiputera, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana masyarakat bisa sadar dan faham tentang arti penting berasuransi.

Fauzi memberi pandangan tentang hasil sebuah kajian (riset). Dari beberapa negara yang dijadikan sampel, misalnya Jerman adalah negara yang penduduknya sangat konsen terhadap IT dan pendidikan.

Demikian halnya dengan negara Jepang. Negeri Sakura tersebut dikenal dengan budaya pemalu. Malu untuk tidak berprestasi, malu untuk berbuat jelek. Sementara Indonesia, memiliki budaya masyarakatnya yang terbiasa dengan halhal yang sifatnya memberikan tahayyul tentang masa depan.

Kaitannya dengan asuransi, masyarakat banyak abai lantaran tak memandang penting arti berasuransi.

“Orang-orang dari negara maju, itu mengasuransikan hidupnya sejak lahir, makanya mereka menikmati hasilnya dengan berwisata saat tua,” katanya menguatkan.

Pesan moralnya, kata Fauzi, masyarakat harus tergerak berasuransi apabila menginginkan adanya jaminan hidup yang layak. (bul)

Halaman 7

(Suara NTB/ist)

MAYUNG PUTEK – Air terjun Mayung Putek di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, sudah masuk dalam pemetaan investor kelistrikan untuk pembangkit daya. Masih banyak air terjun yang airnya terbuang percuma ke laut, belum masuk dalam program Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemanfaatan EBT di NTB masih baru 1 persen.

Dana CSR akan Dialokasikan untuk Atasi Kekeringan Mataram (Suara NTB) Forum Coorporate Social Responsibility (CSR) Provinsi NTB, Kamis (9/10), membahas pengalokasian dana-dana sosial perusahaan (CSR) untuk mengatasi kekeringan kekeringan akibat musim kemarau yang saat ini berlangsung.

Hadir pada pertemuan kemarin, perwakilan masing-masing perusahaan, sekaligus sebagai anggota pengurus forum yang berpayung hukum di Kementerian Sosial RI. Hanya saja, perwakilan dari masingmasing hotel yang tak nampak.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Forum CSR NTB, Zainul Aidi ini membahas rencana alokasi bantuan, yakni fokus titik kekeringan yang ada di wilayah Selatan Pulau Lombok.

Rencananya, dana-dana CSR perusahaan tersebut diarahkan dalam bentuk pengadaan bak-bak penampung air bersih (tandon). Masing-masing perusahaan diberi jatah sesuai kapasitasnya. Di antaranya Bank NTB, PDAM Giri Menang, Bumi Putera, Telkom, Bank Indonesia. Sementara perusahaan-perusahaan lainnya akan ditegur dengan cara disurati.

Kekeringan menjadi isu sentral saat ini. Dikhawatirkan akan berdampak besar bagi keberaadaan masyarakat. Untuk itulah, fokus perhatian bagaimana memberi-

kan tindakan kepada masyarakat-masyarakat yang saat ini dilanda kekeringan tersebut.

Tidak saja di wilayah Lombok bagian selatan, tetapi titik-titik lain, di kawasan Senggigi Lombok Barat dan lainnya akan dipetakan untuk menerima manfaat dari dana-dana CSR perusahaan.

Zainul Aidi menegaskan, jumlah dana CSR seluruh perusahaan yang beroperasi di NTB ini tidaklah kecil. Jika potensi tersebut diarahkan secara utuh untuk kepentingan kantong-kantong kemiskinan, maka dipastikan akan mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ditegaskan, bahwa forum yang dikuatkan dengan SK Gubernur NTB ini, masih minim perusahaan-perusahaan yang terakomodir. Padahal, dari sisi po-

tensi, jumlah perusahaan cukup banyak beroperasi di NTB. “Baru hanya 30 perusahaan yang terakomodir, lainnya belum tergerak,” kata Zainul Aidi.

Termasuk diantaranya dari sekian banyak jumlah hotel, hanya beberapa diantaranya yang aktif mengkoordinasikan penyaluran dana CSR-nya.

Ditegaskan, baha forum CSR ini dibentuk tidak untuk mengelola dana-dana sosial yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi lebih mengarahkan dana-dana tersebut disalurkan tepat sasaran (kapada masyarakat miskin).

“Finance juga besar sekali potensinya, termasuk para anggota REI(RealEstateIndonesia).Selama ini hanya Newmont saja yang kita sebut,” demikian disebutkan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan hingga saat ini, capaian pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai 1,09 persen dari total pemanfaatan energi. Selama ini, pengembangan EBT telah dilaksanakan oleh Ditjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, PT. PLN (persero), Kementerian PDT, pihak swasta, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut dikatakan Wagub saat membuka rapat koordinasi yang membahas masalah krisis energi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur, Kamis (9/10). Dikatakan, pengembangan EBT yang telah dilaksanakan, secara garis besar meliputi pembangkit listrik tenaga air (mikrohidro dan minihidro), pembangkit listrik tenaga surya terpusat dan tersebar, pembangkit listrik tenaga bayu/ angin, dan biogas yang masih terbatas untuk kebutuhan memasak. Sementara itu, untuk panas bumi dan biomassa masih belum termanfaatkan.

“Pengembangan pemanfaatan EBT harus terus menjadi fokus perhatian, dengan membangun infrastruktur EBT dalam skala besar dan masif. Dukungan kebijakan sudah sangat jelas, dan saat ini yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam menjalankan seluruh program yang telah menjadi kesepakatan

para pemangku amanah, baik di tingkat pusat maupun di daerah,” katanya.

Peran EBT menjadi penting dan strategis, sebagai penyangga ketahanan energi nasional. Melalui peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006, tentang kebijakan energi nasional, kata Amin diamanatkan bahwa pada tahun 2025 peran EBT akan ditingkatkan.

Dimana untuk biofuel menjadi lebih dari 5 persen, panas bumi menjadi lebih dari 5 persen, energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5 persen.

Ditambahkan, pembangunan infrastruktur listrik, baik pembangkit maupun jaringan yang seharusnya dilakukan percepatan, namun pada kenyataannya justru mengalami perlambatan.

Dukungan kebijakan melalui program MP3EI, katanya, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk memberikan prioritas utama, guna mempercepat penyelesaian pembangunan seluruh infrastruktur listrik yang dibutuhkan.

“Menyikapi seluruh permasalahan tersebut, kami berharap agar melalui rapat koordinasi ini, dapat dihasilkan kesepahaman dan terkoordinasinya rencana pengembangan dan penyediaan energi antarpemangku amanah.

Sehingga penanganan krisis energi di NTB dapat dilaksanakan secara cepat dan akurat,” tandasnya. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5962DW NOKA/NOSIN:MH1JBC1189K368350/ JBC1E-1378786 AN. ARMAH HILANG DISEKITAR DUSUN MEDUGUL NARMADA

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

RUPA-RUPA

MEBEL RUPA-RUPA

MEBEL

MEBEL

MEBEL

RUPA-RUPA

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

Penembak Polisi di Bima Diproses Densus 88 Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono mengaku sudah mendengar kabar terkait tertembaknya terduga teroris di Palu, yang salah satunya diduga pelaku penembak Polisi di Bima.

Meski terkait langsung dengan kasus yang terjadi di wilayah hukumnya, namun Kapolda tidak serta merta bisa mengambil alih. “Kasusnya sampai saat ini ditangani Densus 88,” kata Kapolda menjawab Suara NTB, Kamis (9/10).

Siapa pelaku penembakan Polisi dari empat terduga teroris yang ditangkap itu, Kapolda mengaku belum bisa menjelaskan. Karena sepenuhnya menjadi tanggungjawab Densus 88 Antiteror Mabes Polri. “Sampai sekarang Densus yang tangani kasus ini. Termasuk pengembangannya seperti apa, mereka yang tahu,” tegas Kapolda.

Keempat terduga teroris yang ditangkap Minggu (5/10) lalu itu, Sarwo alias Akbar (29), Farid (34), Padri (22), dan Ansar Apriadi (34). Mereka ditangkap di dua tempat yang berbeda di Palu. Namun belum jelas, diantara nama tersebut mana yang merupakan pelaku penembakan Polisi di Bima. Termasuk siapa korban yang menjadi sasarannya dari tiga yang menjadi korban penembakan sebelumnya.

Tapi tetap saja akan ada tindak lanjut dari pihaknya, meski dengan pola berbeda. Sadar bahwa cara-cara represif tidak akan menyelesaikan masalah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, jajarannya mulai merubah pola, melalui langkah persuasif. Cara ini dirasa akan efektif, karena masyarakat jenuh dengan situasi diwarnai kekerasan, terlihat dalam penangkapan terduga teroris beberapa waktu lalu.

“Sudahlah, cara cara menangkap itu kita tinggalkan, tidak akan menyelesaikan masalah,” tegas Kapolda menjawab Suara NTB. Selama ia bertugas di NTB, ke depan, tindakan represif akan diminimalisir agar jangan sampai terjadi.

Bahkan dalam hal pemberantasan terorisme. “Kita jaga warga NTB ini, jangan sampai ada kekerasan lagi lah,” tegas Kapolda.

Menghindari tindakan kekerasan dalam mengungkap tindak kejahatan itu, Kapolda sudah mendatangi semua Polres se NTB, memberi pemahaman, memberi persepsi tentang tindakan dan penegakan hukum dengan pendekatan soft, sehingga masyarakat berempati terhadap kepolisian. (ars)

POLHUKAM

Halaman 8

DPRD Lobar Lanjutkan Pembahasan KUA-PPAS di Hotel Giri Menang (Suara NTB) Ditengah upaya Pemda Lombok Barat mengirit anggaran, karena mengalami defisit hampir tiap tahun, bertolak belakang dengan komitmen SKPD. Pasalnya, salah satu kegiatan yang menentukan nasib daerah ke depan yakni rapat pembahasan KUA-PPAS tahun 2015 yang awalnya dibahas di kantor DPRD Lobar justru dipindah ke Hotel Santosa.

Diadakannya rapat di hotel ini justru menambah beban biaya daerah, padahal DPRD memiliki gedung yang representatif untuk melaksanakan rapat. Ironisnya, banyak pembiayaan yang lebih urgent terpaksa dipangkas dengan alasan anggaran tidak cukup.

Hal ini mengemuka dalam rapat pembahasan KUA PPAS di kantor dewan. Salah satu dewan mengusulkan agar rapat yang masuk tahap pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) diselesaikan, dengan alasan bahwa besok (hari ini) rapat diadakan di hotel Santosa. “Rapat dihentikan saja karena kan besok kita rapat (lanjutan) di hotel Santosa,” kata dewan tersebut.

Pelaksanaan rapat KUA PPAS di Hotel Santosa ini dibenarkan oleh Sekwan, HL Saswadi ketika dikonfirmasi, menurutnya memang rapat lanjutan pe-

mahasan KUA PPAS tahun 2015 akan diadakan di hotel. “Memang rapat KUA-PPAS akan diadakan di Hotel, tapi kali ini saja tahun depan (2015) tidak diadakan lagi di hotel,” Saswadi.

Menurut Saswadi rapat diadakan di hotel, karena ada pembahasan yang sifatnya tertentu. Sedangkan rapat yang biasa-biasa saja diadakan di kantor Dewan. Kebijakan mengadakan rapat di hotel tahun ini saja, sedangkan tahun depan tidak ada lagi terkecuali ada yang sifatnya tertentu namun itu pun belum tentu ada anggaran.

Asisten III, HM Taufiq mengaku tidak tahu soal kebijakan pengadaan rapat di hotel, pihaknya hanya memperoleh undangan dari sekretariat dewan bahwa rapat diadakan di hotel santosa. Sementara itu dalam rapat pembahasan KUA PPAS di kantor

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat KUA PPAS di Kantor Dewan berlangsung hangat. Rapat lanjutan ini diadakan di hotel. dewan berlangsung hangat. Sejumlah dewan mengktirisi sejumlah kebijakan Pemda. Seperti disampaikan, anggota Komisi III, H Wahid Syahril mengusulkan agar dua program yakni air bersih dan penanganan listrik masuk desa masuk dalam tujuh program prioritas dalam KUA PPAS.

Anggota Komisi II, L Muhammmad juga mengkritisi kebijakan pemerataan pembangunan di Lobar, kawasan tengah Gerung Kuripan yang notabene daerah ibukota justru diabaikan. Seperti masalah jalan rusak di daerah Taman Ayu, endok dan sekitarnya sering kali dikeluhkan. (her)

SIDAK - Komisi I DPRD Lobar melakukan sidak ke proyek BIL II

Kayu Hasil ’’Illegal Logging’’ di Lobar

Diduga Disuplai untuk Bahan Bakar Omprongan Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Kehutanan, HL Syaeful Arifin mengaku.

Kayu-kayu hasil illegal logging di Lombok Barat diduga disuplai ke daerah penghasil tembakau seperti Loteng dan Lotim. Kayu yang diduga hasil illegal logging ini dipergunakan sebagai bahan omprongan tembakau.

Menurutnya, hasil temuan di lapangan bahwa kebanyakan kayu hasil illegal logging ini diangkut untuk omprongan tembakau. Pengiriman kayu ini dengan berbagai modus, ada yang dibuat kayu bakar. Menurutnya, modus pelaku illegal logging kali ini lebih lihai agar tidak tertangkap. Pelaku sengaja membawa keluar kayu dari hutan dalam bentuk kayu bakar (dipotong-potong) dengan ukuran pendek sehingga mudah dibawa dan tidak diketahui petugas.

Seperti beberapa hasil tangkapan dinas Kehutanan, kebanyakan kayu yang disita bentuknya potongan seperti kayu bakar. Salah satu persoalan sedang ditangani pihaknya yakni dugaan perambahan dua hektar lahan di Mareje (perbatasan Lobar-Loteng). Diduga lahan ini sengaja dirambah oleh oknum untuk dijadikan lahan pertanian selain itu kayunya dijual menjadi omprongan. “Kami sudah turunkan tim ke sana (Mareje),” tukasnya. Menurut dugaan pelaku kebanyakan dari Loteng, beberapa dari Lobar.

Kasus illegal logging yang terjadi di kawasan hutan Lombok Barat tahun 2013, terbilang masih tinggi. Beberapa bulan terakhir, terdapat empat kasus, sedangkan akumulasi kasus hingga bulan ini mencapai delapan kasus. Pelaku illegal logging pun sudah dimejahijaukan. Dibanding tahun lalu, 15 kasus illegal logging yang terjadi.

Syaeful mengulas, bulan lalu sebelum Pilkada pihaknya sempat menangkap pelaku illegal logging atas nama Amaq Yusuf dari Sekotong. Dari tangan pelaku diamankan 10 kubik kayu yang dibawa dari Buwun Emas. Menekan maraknya kasus ini pihaknya mengingatkan para Camat agar hatihati mengeluarkan surat keterangan asal usul (SKAU). Disebutkan, empat kasus terjadi selama beberapa bulan terakhir. Hingga bulan terakhir ini, terdapat sekitar 8 kasus.

Ia menambahkan, luas kawasan hutan yang ada di Lobar adalah 41 ribu hektar atau 40 persen dari luas wilayah Lobar. Terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sedangkan untuk wilayah hutan kritis di wilayah Lobar, diklaim semakin berkurang. Saat ini kawasan hutan kritis 10 ribu hektar. Sebelumnya pada 2009 kawasan hutan kritis berjumlah 37 ribu haktar dan bisa ditekan menjadi 21 ribu haktar. (her)

TNI Konsisten Buka Daerah Terisolir Praya (Suara NTB) Jajaran TNI menegaskan komitmen dan akan konsisten untuk terus membuka daerah-daerah terisolir dan tertinggal di wilayah NTB pada umumnya dan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada khususnya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang digelar setiap tahun. Penegasan tersebut disampaikan Danrem 162 WB, Kol. Arh. Kuat Budiman, SIP, Kamis (9/10).

Saat membuka dimulainya TMMD Kodim 1620 WB Loteng, di lapangan umum Puyung Jonggat Loteng, Kuat mengatakan TNI selaku alat pertahanan negera yang utama, juga bertanggung jawab untuk turut serta membangun masyarakat.

Agar bagaimana masyarakat atau daerah-daerah yang terisolir dan tertinggal bisa menjadi terbuka dari keterisoliran.

Dengan begitu, roda perekonomian masyarakat daerah tersebut bisa bergerak lebih cepat. Sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Menurutnya, dalam kegiatan TMMD bukan semata-mata pada kegiatan fisik belaka. Misalnya membangun jalan dan jembatan. Tetapi lebih penting dari itu, ada misi pembinaan mental yang dibawa. Dimana pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan nusantara masyarakat diperkuat. Sehingga rasa nasionalisme masyarakat makin terpupuk dan terpatri dengan kuat.

Kalau rasa nasionalisme masyarakat sudah kuat, maka keutuhan negara sulit untuk dipecah belah pihak manapun.

Dengan kata lain, tugas TNI untuk menjaga keutuhan negara sudah dijalankan. “Jadi jangan hanya berpikir menjaga keutuhan negara dengan cara berperang saja. Pembinaan rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat juga merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan negara yang sesungguhnya,” jelas Kuat.

Selain itu, kegiatan TMMD tersebut juga sebagai penegasan akan keinginan yang kuat dari TNI untuk bisa terus bersatu dengan masyarakatnya. Sehingga TNI bisa tahu apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Kalau masyarakat dan TNI sudah benar-benar manunggal, maka itu bisa menjadi kekuatan yang besar untuk melawan berbagai upaya memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan yang sama, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengatakan kalau pemerintah daerah sangat merespon positif langkah dari aparat TNI. Menurutnya, peran serta TNI sejauh ini sudah cukup besar. Dan, ke depan peran tersebut tidak hanya sampai di sini saja.

Tetapi berkelanjutan di masa-masa yang akan datang demi tegak dan majunya daerah ini. (kir)

Komisi I Sidak Proyek BIL II

Telusuri Dugaan Tukar Guling Tanah Warga Giri Menang (Suara NTB) Anggota komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) dipimpin langsung ketua komisi I Zulkarnain turun melakukan sidak ke proyek BIL II Patung Sapi-Mataram. Sidak proyek BIL II ini dilakukan untuk menelusuri kebenaran informasi tukar guling tanah warga sebagai upaya penyelesaian pembebasan lahan tersebut.

Ketua Komisi I, Zulkarnain yang ditemui di sela-sela sidak proyek BIL II berencana akan menemui kepala desa (kades)

3 desa yang pembebasan lahannya masih bermasalah seperti yakni Kades Terong Tawah, Bajur dan Telaga Waru. Ia mengatakan temuan di lapangan nantinya akan menjadi bahan pembicaraan antara kades dan juga pemilik lahan terutama masalah harga tanah.

Sidak Komisi I DPRD Lobar di jalur BIL II diterima oleh salah satu pegawai PT. Hutama Bunga Raya.Co, Komang.

Komang mengatakan bahwa progres pembangunan jalur BIL sudah mencapai 60 per-

sen. “Pengurukan sudah selesai, tinggal agregat dan penutupan oleh aspal,” tandasnya.

Saat ini PT. Hutama Bunga Raya.Co mendapatkan jatah hanya 2.000 meter atau 2 KM. Tahun 2014 pembangunan hanya 1 jalur yakni jalur kanan saja. Ia mengaku mendapat jatah membangun 1 lajur.

Lajur ke dua kemungkinan dibangun tahun 2015. Batas akhir pengerjaan proyek ini sampai 31 Desember.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, LSM Gover-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Insiasi draf Rancangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Undang – Undang (RUU) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 peradilan keluarga yang di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lakukan oleh Asosiasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Lembaga Bantuan Hukum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (LBH) APIK Indonesia den12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gan LBH APIK NTB, di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 harapkan mampu mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 berikan akses keadilan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bagi korban kekerasaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dalam rumah tangga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (KDRT). Hal tersebut dis12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ampaikan Legal Reform 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Asosiasi LBH APIK Indone12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sia, Khotimun Sutanti saat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (Suara NTB/cem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dikonfirmasi di Hotel Lom- DIALOG - Dialog Rancangan Undang – Undang (RUU) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bok Garden, Kamis (9/10).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Peradilan Keluarga oleh Asosiasi LBH APIK Indone12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dijelaskan, setelah pi- sia di Hotel Lombok Garden, Kamis (9/10).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 haknya melakukan evalua12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 si selama 10 tahun ter- sus perdata tidak hanya per- da. Ditegaskan, hasil audi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 hadap undang – undang Per- soalan itu saja, melainkan ensi dengan aparat penegak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 aturan Kekerasan Dalam tidak melepas perkara pi- hukum (Jaksa, Hakim dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Rumah Tangga (PKDRT), dana. Sehingga, pengadilan Polisi) serta unsur elemen 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ternyata banyak sekali nor- agama maupun pengadilan lainnya, akan dijadikan se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ma hukum dan implemen- negeri terintergrasi menanga- bagai masukan untuk men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tasinya bermasalah serta ni persoalan perdata dengan gusulkan di draf rancangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 memiliki dampak sulitnya pidana. “Contoh saja, korban undang – undang peradilan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 perempuan atau korban KDRT datang ke pengadilan keluarga tersebut. Artinya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mendapatkan peradilan. agama, karena sudah tidak pihaknya tidak merubah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Salah satunya adalah, tahan dengan suaminya. Dis- sedikitpun sistem peradi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pemisahan antara kasus itu yang diproses hanya per- lan di pengadilan agama 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pidana dan perdata serta datanya saja. Padahal, kasus maupun pengadilan negeri.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 perlindungan anak yang kekerasan tidak menjadi perBeberapa masukan itu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tidak pernah diperhatikan timbangan hukum,” sesalnya. nantinya, adalah peradilan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dalam sistem peradilan.

Sutanti melihat, korban yang memberikan akses 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Oleh karenanya, Asosia- jarang mendapatkan selter keadilan bagi para korban 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 si LBH APIK Indonesia atau perlindungan dari nega- dalam menyelesaikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 membuat terobosan hukum ra, padahal suami atau pelaku masalah keluaraga. Selain 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dengan melakukan media- terus mengancam. Disisi lain, itu, sistem peradilan tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 si dan diversi dalam penye- anak seharusnya mendapat- hanya fokus perkara itu saja, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lesaian masalah keluarga. kan perlindungan dari negara, melainkan memberi efek pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Selain itu, pihaknya mem- namun diakhir putusan rubahan bagi pelaku dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 inta supaya persoalan ka- ibaratkan sebagai harta ben- kondisi keluarga. (cem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Rancang Draf RUU Peradilan Keluarga

mant and Parlemen Wath (GOMPAR), Muhazam Fadli Udin mendesak asisten I Setda Lobar H. MS. Udin untuk mundur dari jabatannya. Selain itu Gompar juga mendesak bupati untuk mengembalikan H. MS. Udin ke asalnya yakni sebagai dosen di Kampus IAIN Mataram.

Senada dengan Muhazam, asisten III Setda Lobar H.Moh. Taufiq setuju dengan perkataan Gompar bahwa jika seorang pejabat menempati satu jabatan lebih dari 5 tahun maka

ide-ide cemerlangnya menjadi beku sehingga harus di-rolling.

Taufiq enggan mengomentari masalah jabatan pasalnya dirinya juga saat ini samasama sedang menjabat, namun menurut undang-undang aparatur sipil negara (ASN) pinjaman pejabat dibatasi 5 tahun.Taufiq mengaku pinjaman tersebut tidak ada dan tidak akan pernah ada. Pinjaman daerah yang akan dilakukan hanya Rp 100 miliar yang sudah mendapatkan persetujuan dewan. (her)

Pilkada Langsung atau Tidak Langsung

LBH APIK Berharap Peradilan Beri Ahyar Abduh: Saya Tetap Pertahankan Paket AMAN Akses Keadilan bagi Korban KDRT Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan apapun sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digunakan baik langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD), paket AMAN (Ahyar AbduhMohan Roliskana) akan tetap dipertahankan untuk berlaga dalam Pilkada 2015. Demikian ditegaskan Walikota Mataram ini, Kamis (9/10).

“Itu akan tetap saya pertahankan. Kita semua masih menunggu kepastian ini mana yang mau dipakai. Tapi apapun yang dipakai sistem itu, saya tetap pertahankan paket AMAN,” tegasnya.

Seperti diketahui DPR RI belum lama ini telah mengesahkan Undang-Undang mengenai Pilkada dimana dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan mekanisme Pilkada tak lagi di langsung dipilih rakyat tapi dipilih oleh Anggota DPRD. Karena mendapat penolakan dari berbagai elemen, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan Perpu (Peraturan Pengganti UndangUndang) untuk mengembalikan mekanisme pemilihan langsung. Saat ini Perpu masih menunggu persetujuan dari lembaga legilastif.

Ahyar Abduh menyampaikan apapun mekanisme pemilihan yang akan digunakan nanti, pihaknya tetap harus berkoalisi dengan partai lain. “Tentu nanti saya harus melakukan pembicaraan dengan partaipartai dan sebagainya. Tetap

akan berkoalisi dengan parpol lain,” cetusnya.

Dalam proses menunggu keputusan dari pusat ini, Ahyar Abduh menyampaikan pihaknya telah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik. Tapi komunikasi tersebut masih informal atau secara personal antara dirinya dengan politisi dari beberapa partai. Namun ia enggan menyebutkan politisi tersebut dari partai mana saja. “Komunikasi secara kepartaian belum tapi secara personal saya tetap berkomunikasi,” ujarnya.

Jika tetap menyandingkan Mohan Roliskana dengan dirinya, tapi partai koalisi mempunyai kandidat lain, kendati demikian, Ahyar berketetapan untuk mempertahankan Paket AMAN. Karena menurutnya masyarakat mempunyai dukungan besar dengan paket ini sehingga tetap harus dipertahankan. “Nanti akan saya jelaskan bagaimana dukungan masyarakat terhadap Paket AMAN sehingga partai (koalisi) juga mendengar dukungan masyarakat,” jelasnya.

Perbedaan arah politik memang menjadi hal lumrah.

Tapi yang terpenting menurutnya adalah bagaimana membangun kebersamaan dengan semua partai. “Tapi kita harus tetap membangun semangat kebersamaan dengan partai mana saja apakah itu dengan Koalisi Merah Putih atau ada koalisi yang lain. Saya ingin semangat itu kita pertahankan karena selama ini sangat kondusif,” tutupnya. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Penataan Destinasi Wisata NTB Perlu Tiru New Zealand Mataram (Suara NTB) Usai berkunjung ke New Zealand, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB Drs. H. Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa pengembangan destinasi wisata di NTB perlu meniru pengembangan tren kepariwisataan New Zealand.

“Saya melihat model pengembangan kepariwisataan di sana cukup bagus, terlebih dalam penataan destinasinya, kemungkinan NTB akan mengikuti hal tersebut. Hal ini akan kita bawa dalam forum Focus Group Discusion (FGD) pada 27 Oktober mendatang,” ungkapnya, Kamis (9/10).

Dalam penataan destinasi, NTB akan dicoba banyak berkiblat ke negara berpenduduk sekitar 400 ribu orang tersebut. Ia juga menekankan, dalam penataan destinasi juga menyangkut soal pemberdayaan masyarakat setempat guna mencegah laju urbanisasi penduduk dari desa ke kota.

“Dalam penataan destinasi, kita juga akan menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Terlebih masyarakat yang ada di pinggir pantai. Lebih khusus lagi, masyarakat yang berada di kawasan objek wisata tertentu,” tambahnya.

Pola pengembangan pariwisata di NTB dirasa kurang efektif dan tidak efisien. Pemerintah diminta lebih cermat terlebih dalam memutuskan kebijakan terkait penentuan langkah yang akan ditempuh untuk mengembangkan pariwisata.

Salah satu pengamat pariwisata, Novi, menilai bahwa pemerintah harus mengubah pola pengembangan yang ada.

Pola yang dilakukan selama ini dirasa kurang efektif dan tidak terlalu mengena. Terlebih dalam mempromosikan pariwisata. Pemerintah justru lebih diharapkan melakukan pengembangan dan mempromosikan kebudayaan.

Bukan sebaliknya lebih fokus menonjolkan objek yang ada.

“Kita ini harus mempelajari potensi pariwisata kita terlebih dahulu. Semisal di pulau Bali, mengapa mereka lebih menekankan pada sektor pengenalan objek pariwisata dibanding kebudayaan yang ada, itu karena mereka merasa lemah di bidang objek yang mereka miliki. Sebaliknya di kita ini semestinya harus lebih fokus pada pengenalan kebudayaan yang kita miliki, bukan justru pada pengenalan objek atau tempat pariwisatanya,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini NTB mengikuti pola pengembangan yang ada di pulau Bali, padahal hal itu sangat kontradiktif terhadap pembangunan pariwisata yang ada di NTB. Semestinya NTB harus memutar pola yakni dengan lebih memunculkan situs kebudayaan dibanding objek wisata yang ada. (met)

Pariwisata Loteng Sulit Berkembang Praya (Suara NTB) Kondisi dunia pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih sulit untuk bisa berkembang, kendati potensi pariwisatanya cukup menjanjikan. Salah satu kendala utamanya, yakni banyaknya lahan-lahan potesial di sekitar kawasan wisata yang kini sudah dikuasai oleh broker tanah berkedok investor.

Hal itu diaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, Kamis (9/10). Putrie mengatakan saat ini sudah sekitar 85 persen lahan-lahan potesial di sekitar kawasan wisata Loteng yang sudah dikuasai oleh broker tanah yang mengaku sebagai investor. Itu artinya masih tinggal sekitar 15 persen saja lahan potensial kawasan pariwisata Loteng yang belum diambil alih oleh broker tanah. “Ini fakta dan kenyataan yang kita hadapi saat ini,” sebutnya.

Ia mencontohkan di kawasan wisata Selong Belanak misalnya, hampir sebagian besar tanah-tanah potesialnya sudah berganti kepemilikan. Baik itu broker tanah kecil hingga broker tanah berlabel perusahaan besar. Yang justru bukannya membangun dan mengembangkan lahan tersebut. Namun justru menelantarkan tanah-tanah yang dikuasai tanpa ada kejelasan pengembangan.

Tanah-tanah tersebut, kata Putrie ditelantarkan antara 20 sampai 30 tahun lamanya. Dimana hingga kini rencana pengembangan oleh pemilik tanah tersebut, tidak jelas sama sekali.

Dan, dari hasil invetarisasi yang dilakukan pihaknya, tercatat ada lebih dari seratus lebih broker tanah yang kini menguasai lahan-lahan potensial di kawasan wisata Loteng. Sehingga wajar kalau pariwisata Loteng sulit berkembang.

Terhadap persoalan tersebut, pihaknya sudah melalui beberapa upaya. Misalnya dengan melayangkan teguran kepada pemilik lahan. Supaya bisa segera mengembangkan lahan-lahan yang dikuasainya. Sesuai janji dan komitmen awalnya saat membeli lahan-lahan tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah sendiri juga sudah melaporkan data hasil inventarisasi atas tanah-tanah milik investor atau broker tanah tersebut. Untuk diusulkan status lahanya supaya ditetapkan sebagai lahan telantar sesuai aturan yang berlaku ke pihak BPN. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pengambilalihan lahan-lahan tersebut oleh pemerintah daerah. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku, pemerintah daerah bisa mengambil alih lahan-lahan yang ditelantarkan oleh broker atau investor. Untuk kemudian dikembangkan, jika sudah ada penetapan status tanah telantar oleh BPN. “Jadi kalau belum ada penetapan status tanah telantar oleh BPN, maka pemerintah daerah tidak bisa mengambil alih lahan tersebut. Atas dasar itulah, kita sudah sampaikan laporan hasil invetarisasi atas lahan-lahan yang ditelantarkan oleh investor atau broker tanah,” tegasnya.

Namun untuk bisa sampai ke tahap itu, tentu masih butuh proses. Dimana pihak investor atau broker tanah sendiri masih diberikan kesempatan untuk mengembangkan lahanlahan tersebut. Dengan syarat, bisa segera mengajukan jadwal rencana pengembangan lahan ke pemerintah daerah. “Nah bagi investor atau broker tanah yang sudah menguasai lahan, kita berikan deadline selama 3 tahun setengah untuk melakukan pengembangan atas lahan yang dikuasainya,” imbuhnya.

Deadline waktu itu sendiri sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2013 lalu. Artinya, masih ada waktu 2,5 tahun lagi, bagi investor untuk menegaskan rencana pengembangan lahan yang dikuasainya. Kalau batas waktu tersebut tidak bisa dipenuhi, maka terpaksa lahan-lahan tersebut akan ditetapkan sebagai tanah telantar. “Dan, sesuai aturan tanah-tanah yang berstatus tanah terlantas bisa diambil alih oleh negara dalam hal ini pemerintah daerah,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

PRESEAN - Dua bocah tengah melakukan atraksi presean saat parade budaya yang digelar Pemkab Loteng, Kamis (9/10).

Ribuan Peserta Semarakkan Parade Budaya Loteng Praya (Suara NTB) Parade budaya yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (9/10), berlangsung semarak. Kegiatan yang digelar sebagai rangkaian perayaan HUT Loteng yang ke 69 tersebut, diikuti ribuan peserta. Terbagi dalam puluhan kontingen dari berbagai elemen masyarakat Bumi Tatas Tuhu Trasne.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., bersama Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, hadir menyambut para peserta parade budaya di panggung kehormatan depan kantor Bupati Loteng. Didampingi para pejabat lingkup Pemkab Loteng juga turut hadir. Menyaksikan berbadai kesenian dan atraksi bu-

daya yang ditampilkan para peserta parade budaya.

Kesenian gendang beleq menjadi atraksi budaya utama yang ditampilkan para kontingen parade budaya.

Ditambah berbagai kesenian lainnya, seperti kesenian praje sunat, peresean hingga budaya nyongkolan. Tidak keting-

galan beberapa kontingen juga menampilkan hasil dan potensi alam dari 12 kecamatan yang ada di Loteng.

“Parade budaya ini untuk menunjukkan kepada masyarakat luas, betapa Loteng begitu kaya akan seni dan budaya,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Her-

dan, M.Si. Bahwa Loteng bukan hanya memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tetapi juga kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kekayaan yang kedepan bakal menjadi modal berharga bagi Loteng untuk terus membangun.

Dimulai dari lapangan PSLT, para peserta parade budaya berjalan melewati pusat pertokoan Praya. Kemudian melintas didepan kantor Bupati Loteng tempat panggung kehormatan berada. Hingga terakhir kampus IPDN Loteng.

Sejumlah pesan moral pun dita-

mpilkan beberapa peserta parade. Salah satunya ajakan untuk melestarikan hutan. Dengan tidak menebang pohon dikawasan hutan Loteng.

Bubarkan Diri Sayangnya kesemarakan parade budaya tercoreng ulah beberapa pegawai dan PNS lingkup Pemkab Loteng. Di saat para peserta yang datang dari seluruh kecamatan menyelesaikan parade hingga garis finish. Sejumlah PNS justru membubarkan diri sebelum garis finish. (kir)

Festival ’’Pepaosan’’

Bentuk Pelestarian Eksistensi Lontar

(Suara NTB/met)

SERAHKAN LONTAR - Kadisbudpar NTB H. Muhammad Nasir menyerahkan naskah lontar kepada seorang penembang, sebagai simbol dibukanya festival Pepaosan.

Mataram (Suara NTB) Festival Pepaosan yang diisi dengan Lomba Cipta Tembang Macepat di Museum Negeri NTB dibuka, Kamis (9/ 10). Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk pelestarian

serta mempertahankan eksistensi naskah lontar yang ada di pulau Lombok.

PLT Kepala Museum NTB, Drs. Hafid, MM mengatakan, melalui seni tradisi tulis khususnya yang telah tertu-

ang dalam naskah lontar itu, masyarakat diajak untuk menggali nilai – nilai kearifan lokal. Dalam hal itu juga terdapat nilai – nilai yang berkesinambungan dengan yang ada di dalam Pancasila.

Perlunya kegiatan itu dilaksanakan antara lain karena melihat lemahnya pemahaman serta perhatian masyarakat terhadap naskah lontar. Menurutnya, naskah lontar merupakan salah satu warisan tradisonal yang mengandung nilai – nilai dan kearifan lokal.

“Kurangnya perhatian terhadap nilai – nilai kearifan lokal yang tidak lepas dari nilai Pancasila merupakan satu latar belakang penggerak dilaksanakannya kegiatan ini. Kedepan kami berharap setelah dilaksanakannya kegiatan ini apresiasi dari masyarakat terhadap warisan tradisional yang satu ini bisa

ditingkatkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. H. Muhammad Nasir menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu rangkaian dari upaya memajukan Museum. Dia berharap agar museum dapat dijadikan sebagai laboratorium yang menyediakan sejumlah informasi sejarah.

“Ini merupakan langkah awal mengembangkan kreasi museum untuk lebih dikenal secara luas oleh masyarakat.

Kami selalu berharap agar bagaimana caranya museum ini mampu menjadi laboratorium yang dapat menyajikan informasi sejarah, dengan demikian dari museum kita dapat melihat masa lampau, masa kini dan masa mendatang,” ucapnya.

Sebelumnya ketua pelaksana kegiatan, Lalu Nafsiah men-

gatakan festival tersebut akan diikuti dari kalangan siswa.

Sayangnya, tidak ada satupun peserta dari kalangan itu yang mendaftarkan diri. Ia mengasumsikan hal tersebut terjadi lantaran imbas dari kurangnya pemahaman generasi muda terhadap hal itu atau bahkan karena tidak ada minat serta ketertarikan sama sekali.

“Sebelumnya, dalam cerdas cermat atau ahli tulis yang sudah kami siapkan ditargetakn untuk diikuti oleh para siswa – siswi di Kota Mataram.

Namun kenyataannya tidak ada satupun peserta yang mendaftarkan diri. Kami tidak faham apa penyebabnya, entah apa karena generasi muda kita tidak berminat sama sekali, atau mungkin juga karena di kalangan mereka tidak ada yang memiliki pemahaman terhadap baca tulis naskah lontar tersebut,” tandasnya. (met/*)

Belajar Tembang Lontar Sejak SD Ibu Misti, perempuan kelahiran Mapak, Ampenan, Kota Mataram, tahun 1970, menjadi seorang penembang atau pembaca naskah lontar dengan menggunakan intonasi nada yang khas ala tembang Sasak. Misti mulai menggeluti dan belajar menembang sejak mengenyam bangku Sekolah Dasar. ”KALAU mempelajari tembang itu sudah berlang-

sung sejak saya masih duduk di SD. Pada waktu itu saya

bersama saudara dan kerabat waktu kecil di lingkungan Mapak diajarkan oleh ayah,” tuturnya usai melantunkan tembang berjudul Dang - Dang Gula pada pembukaan acara festival Pepaosan di Museum Negeri NTB, Kamis (9/10).

Diceritakan, dalam naskah lontar yang dibacanya ia banyak menemukan ilmu – ilmu pengetahuan yang tidak didapatnya dari dalam sekolah. Ilmu pengetahuan itu baik disampaikan secara implisit dan eksplisit dari naskah lontar itu sendiri. Ia berharap, generasi muda mendatang mau memulai untuk menggali dan mempelajari isi kandungan dari setiap naskah yang ada. Sebab menurutnya, apa yang sudah dituangkan di dalam naskah tersebut merupakan ilmu pengetahuan yang bernilai serta bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari – hari.

“Naskah lontar itu tidak hanya sekadar dapat ditembangkan serta dinikmati lantunan iramanya saja, melainkan ada ilmu pengetahuan yang disematkan di dalamnya untuk kita pelajari dan terapkan. Salah satu contoh, ada naskah lontar yang diisi tentang cara pengobatan orang yang sakit,” katanya.

Dilanjutnya, dalam naskah tersebut juga terdapat nilai – nilai kearifan lokal yang dikemas dalam bentuk seni sastra. Salah satunya yakni cerita – cerita masa lampau yang

(Suara NTB/met)

NEMBANG - Misti saat membaca tembang (Nembang) Dang - Dang Gule didampingi ayahnya yang berperan sebagai penerjemah ke dalam bahasa Sasak. dituang dalam bentuk seni sastra,” jelasnya.

Adapun beberapa naskah lontar yang kerap ditembangkan oleh Misti antara lain, Naskah Indarjaye, Monyeh, Darussaman, Jatisuare, dan lain sebagainya. Naskah Jatisuare dan Monyeh tersebut kadang dibawakan pada saat prosesi adat Ngurisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak. Sedangkan naskah lontar yang ditembangkannya di museum itu bernama naskah Darussaman.

“Kalau ada acara – acara tertentu saya sering dipanggil

untuk membawakan tembang Sasak. Naskah yang saya tembangkan tergantung naskah apa yang diinginkan oleh pihak yang mengundang. Seperti yang sekarang, ini ada naskah yang namanya Darussaman, isinya ada tadi dang – dang gule itu sendiri,” bebernya.

Ia berharap agar generasi muda memiliki semangat yang kuat untuk mempelajari kesenian tradisional. Hal itu, juga nantinya dapat mempertahankan eksistensi warisan tradisi.

“Kalau di rumah, ada beberapa anak yang sedang berproses untuk belajar,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

Potensial yang Tidak Diminati

PENDIDIKAN

Halaman 10

BSM Bukan untuk Orang Tua Selong (Suara NTB) Siswa miskin di tingkat sekolah dasar (SD) sederajat di Lombok Timur (Lotim) menerima bantuan siswa miskin (BSM) dari pemerintah, Kamis (9/10). Pihak sekolah telah mengingatkan agar pemanfaatan BSM tepat sasaran dan bukan untuk para orang tua.

HINGGA saat ini, keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara umum masih menjadi pilihan kedua bagi masyarakat dalam memasukkan siswasiswinya setelah SMA. Padahal dari segi prospek, SMK jauh lebih potensial, karena lulusan-lulusannya banyak dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU-DI).

Ditemui Suara NTB belum lama ini, Kepala Bidang Pendidikan Me(Suara NTB/dys) H. Lalu Abdul Hamid nengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H. Lalu Abdul Hamid mengaku kebingungan dengan fenomena masyarakat yang cenderung lebih condong memasukkan anaknya ke SMA. Menurutnya, ada anggapan di masyarakat, jika SMK seperti sekolah cadangan yang difungsikan, jika anak-anak tidak lulus di SMA. Akibatnya, banyak SMK yang tidak terpenuhi kuota rombelnya setiap tahun seperti yang terjadi pada SMKN 5.

Padahal kualitas sekolah itu cukup lengkap dan sangat prospek dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Lebih jauh Abdul Hamid mengklaim pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar senantiasa memasukkan anak-anaknya ke SMK dan menjadikannya sekolah pilihan pertama seperti melalui gebyar SMK. Meski demikian, kesadaran masyarakat belum juga tumbuh.

“Kita juga heran, sosialisasi sudah kita lakukan tapi tetap saja peminat SMK minim. Mereka padahal lebih prospek karena dapat terserap di berbagai DU-DI. Mereka dibekali dengan beragam keterampilan sebagai modal. Setelah keluar kan mereka bisa bua bengkel kecil-kecil, bisa tambal ban dan lain sebagainya,” ujarnya. (dys) (Suara NTB/rus)

Magister Manajemen Unram

Siapkan Tes Calon Mahasiswa Baru Mataram (Suara NTB) Setelah membuka ruang pendaftaran bagi masyarakat dari lintas disiplin ilmu, Magister Manajmen (MM) Universitas Mataram (Unram) hingga jelang berakhirnya masa pendaftaran pada 10 Oktober ini telah memperoleh 60 pendaftar. Selanjutnya, ke 60 pendaftar tersebut akan mengikuti tes seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru yang direncana(Suara NTB/dys) kan digelar pada tanggal 14 Lalu Suparman dan 15 Oktober.

Kepada Suara NTB, Kamis (9/10), Sekretaris I Program Magister Manajemen Unram Dr. Lalu Suparman, MM, mengaku ada dua materi tes yang diberikan terhadap calon mahasiswa baru di antaranya ialah Tes Potensi Akademik (TPA) dan tes Toefel. Kedua materi tes tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan akademik calon mahasiswa baru, agar nantinya pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, para tenaga pendidik dapat memberikan perlakuan terhadap mahasiswa dengan kebutuhan akademis tertentu.

“Tidak ada komposisi penilaiannya berapa terhadap dua aspek tes itu. Itu standar tes utama untuk mendeteksi kemampuan calon mahasiswa. Kita dapat mendeteksi mereka supaya ada perlakuan yang diberikan oleh staf pengajar nantinya. Sedang untuk tes toefel dilakukan oleh pihak laboratorium bahasa, sudah ada koordinasi dengan mereka,” terangnya.

Diakuinya, penerimaan mahasiswa baru kali ini, tren para pendaftar di MM Unram tidak berbeda jauh dengan tren pendaftar-pendaftar sebelumnya. Banyak di antara mereka berasal dari pengelola sekolah, baik SMP dan SMA, pengelola Puskesmas, kepolisian dan termasuk juga pendaftar dari pegawai Pemerintah daerah di semua pkabupaten/kota di NTB. Meski jauh dari sasaran dan target para pendaftar yang diharapkan pihak MM Unram sebelumnya yaitu dari para pelaku bisnis dan perbankan, namun Lalu Suparman mengaku fenomena tersebut membuktikan antusiasme masyarakat dari berbagai profesi untuk masuk MM Unram cukup tinggi dari waktu ke waktu.

Lebih jauh Lalu Suparman menyebut tingginya antusiasme masyarakat masuk MM Unrm tidak terlepas dari kebutuhan dunia kerja terhadap disiplin ilmu yang dipelajari di MM Unram, khususnya manajemen. Di samping tentunya ketersediaan SDM dan fasilitas perkuliahan, termasuk juga sosialisasi melalui media massa yang rutin dilakukan pihak MM Unram.

“Antusiasme masyarakat masuk MM cenderung meningkat jika dibandingkan dengan program magister yang lain.

Kita bisa tampung semua disini dari berbagai lintas disiplin ilmu yang berbeda. Nanti kita berikan matrikulasi selama sekitar 6 minggu. Tujuannya agar mahasiswa baru dari lintas disiplin ilmu tersebut dapat memiliki pengetahuan awal terkait dengan mata kuliah nantinya” ujarnya. (dys)

Tingkatkan Mutu Pendidikan

SMPN 13 Mataram Intensifkan Pembinaan Mataram (Suara NTB) – Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 13 Mataram, pihak SMPN 13 Mataram selalu berupaya memberikan pengarahan dan pembinaan sebaik-sebaiknya kepada para siswa. Hal itu terbukti dari 20 guru pembina yang disiapkan oleh pihak sekolah untuk melakukan pembinaan kepada para siswa yang menggali ilmu di SMPN 13 Mataram.

Ditemui wartawan,Kamis (9/10), Kepala SMPN 13 Mataram, Drs. Dodik Satrijo Wibowo,SE,MM,M.Pd, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pembinaan terhadap beberapa mata pelajaran, seperti Matematika, IPA Terpadu, IPS Terpadu, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan PPKN yang sudah berjalan selama 2 bulan. Tujuan dari dilakukan pembinaan itu supaya para siswa yang ada di SMPN 13 Mataram bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. “Tujuan dilakukannya pembinaan beberapa mata pelajaran itu, karena mata pelajaran itu yang bisa meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

Meski demikian, ujarnya, apa yang sudah dicanangkan pihak sekolah tidak berjalan mulus dengan apa yang diharapkan. Dalam melaksanakan pembinaan, banyak permasalahan yang ditemukan di lapangan, seperti SDM siswa dan orang tua siswa. Sedangkan, dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMPN 13 Mataram harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.

Sementara di satu sisi, pihaknya bertekad membawa SMPN 13 Mataram ke arah yang lebih baik. Dirinya berharap SMPN 13 Mataram mampu meningkatkan prestasi siswa bisa masuk 10 besar tertinggi se-Kota Mataram atau tingkat NTB dalam UN mendatang. (yon)

TERIMA - Siswa SDN 6 Korleko sedang menerima dana BSM yang dibagikan pihak sekolah, Kamis (9/10).

Pembagian BSM ini lebih ditujukan pada siswa bukan diberikan pada orang tua.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala SDN 6 Korleko, H. Sanusi kepada Suara NTB saat dikonfirmasi di sela acara pembagian BSM pada 90 siswanya.

Menurutnya, pada pembagian BSM ini pihaknya sengaja mengundang para orang tua atau wali murid untuk datang menemani anak-anaknya menerima BSM. Dihadirkannya para orang tua katanya bukan untuk diberikan langsung kepada para orang tua atau wali murid. Melainkan hanya melakukan pendampingan.

Alasannya agar dana bantuan dari pemerintah itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi peserta didik yang lain.

Total siswa SDN 6 Korleko ini sebanyak 350 orang. Sementara yang mendapatkan bantuan hanya 90 orang. Pihaknya khawatir, jika siswa bersangkutan yang ambil akan menimbulkan persoalan dan akan hilang.

Besaran BSM sebutnya Rp 450 ribu/ siswa. Dana tersebut harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Di antaranya membeli peralatan sekolah, pakaian, sepatu, buku dan lainnya.

Sanusi menambahkan, pemanfaatan BSM sejauh ini cukup tepat sasaran. Beda dengan beberapa tahun sebelumnya diakui banyak para orang tua yang justru mengambil hak anak-anaknya. Indikasi tepat sasaran ini dilihat pihak sekolah dari sisi pakaian seragam, pakaian olah raga dan seragam imtak siswa cukup bagus-bagus. “Kalau dulu-dulunya kita dengar memang banyak digunakan orang tuanya untuk bayar utang, bayar tagihan dan semacamnya,” demikian terangnya. (rus)

Antisipasi ’’Double Shift’’

SDN 2 Mataram Harapkan Tambahan Dana BOS Mataram (Suara NTB) – Mengantisipasi membludaknya siswa yang ingin mengenyam dunia pendidikan di SDN 2 Mataram, pihak sekolah mengharapkan adanya penambahan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

SDN 2 Mataram sendiri merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Kota Mataram yang banyak diminati oleh masyarakat.

Kepada Suara NTB, Kamis (9/10), Kepala SDN 2 Mataram, Ida Bagus Alit, S.Pd, menjelaskan, animo masyarakat yang ingin

menyekolahkan anaknya di SDN 2 Mataram sangat tinggi.

Sementara di satu sisi, SDN 2 Mataram kekurangan jumlah ruangan, sehingga pihak sekolah harus menyeleksi ketat calon siswa baru.

“Sekolah ini kan salah satu sekolah terfavorit yang ada di Kota Mataram, jadi setiap tahunnya itu kita selalu kebanjiran siswa, sehingga kita lakukan seleksi ketat sesuai usia mereka harus 7 tahun waib diterima di sini dan itu sudah ketentuan dari dinas,” ujarnya.

Sementara itu, ujarnya, seiring dengan peningkatan peminat di SDN 2 Mataram, pihak sekolah juga meng-

harapkan adanya peningkatan bantuan, terutama dana BOS yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi fasilitas dan pembangunan yang ada di sekolah. “Kami di sini sedang kekurangan tenaga pengajar, akan tetapi kami juga sangat mengharapkan bantuan adanya peningkatan bantuan dana BOS itu, sehingga gedung sekolah ini juga bisa bertingkat seiring dengan peningkatan masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SD ini,” terangnya.

Sejauh ini, pihak SDN 2 Mataram tidak memungut biaya pada para siswa, bahkan buku pegangan para siswa

sudah dibagikan dan seragam sekolah (olahraga) juga sudah diberikan secara gratis kepada semua siswa. “Kita d isini tidak pernah memungut apapun dari siswa alias digratiskan, akan tetapi untuk seragam sekolah setiap hari itu, mereka buat sendiri di konveksi-konveksi,”paparnya.

Tujuan dilakukannya sistem itu, supaya di SDN 2 Mataram tidak ada yang namanya pungutan kepada siswa ataupun yang mengacu kepada keuangan.

Sehingga untuk pembuatan seragam sekolah kecuali baju olah raga diserahkan kepada orang tua para siswa yang ada di SDN 2 Mataram untuk membuat

sendiri seragamnya.

Selain itu, tambahnya, saat ini siswa SDN 2 Mataram yang mengikuti lomba cerdas cermat Bahasa Inggris sebanyak tiga orang per kelompok yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 6 SD tahun ini masuk ke semifinal yang akan dilaksanakan tanggal 1 November 2014. ‘’Segala bentuk persiapan saat ini sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah terutama oleh guru Pembina, guru bahasa Inggris dan wali kelas, baik itu dari segi mental peserta, pengetahuan, dan kelancaran berbahasa,’’ ujarnya. (yon)

Di SMPN 11 Mataram, Buku Paket Siswa Belum Lengkap

(ant/bali post)

PRINTER BRAILLE - Ini adalah salah satu contoh Printer Braille di Sekolah Luar Biasa A yang didatangkan dari Norwegia. Sekarang ini, ITS sudah membuat printer braillle dengan harga lebih murah dari harga luar negeri.

ITS Ciptakan ’’Printer’’ Huruf Braille Surabaya (Suara NTB) – Tim dari Jurusan Teknik Elektro ITS Surabaya menciptakan mesin cetak (printer) dengan huruf Braille untuk mendukung pendidikan inklusi, yang baru masuk tahap komersial pada 2015.

“Yang jelas, prototipe printer Braille itu masih menggunakan suku cadang setempat sebesar 80 persen dan 20 persen komponen dari Cina.

Tahun depan sudah 100 persen dengan suku cadang dari dalam negeri,” kata Juru Bicara Tim Teknik Elektro ITS, Hendra Kusuma, di kampus setempat, Rabu.

Ditemui di sela-sela peluncuran Digital Innovation Lounge (DILo) yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, dan Direktur Utama PT Telkom (Tbk), Arief Yahya, ia mengatakan ide pembuatan alat itu berawal dari pengadaan 200 mesin cetak Braille dari Norwegia.

“Bantuan Direktorat PPKLK Dikdas Kemendikbud untuk SLB itu dilakukan pada 1998 dengan pendampingan dan pelatihan dari Tim Norwegia sela-

ma lima tahun, namun setelah itu tidak ada pendampingan dan peralatan mulai rusak, padahal harga printer besar Rp2 miliar dan printer kecil Rp1 miliar,” katanya.

Setelah itu, PPKLK Dikdas Kemendikbud meminta bantuan ITS mereparasi mesin cetak Braille itu agar tidak mangkrak, karena mesin cetak itu dibeli dari Norwegia dengan utang dan pembayaran belum lunas tapi alatnya sudah rusak.

“Karena berkeliling ke beberapa SLB untuk melakukan reparasi itulah, lalu kami membentuk tim untuk membuat sendiri alat itu, sebab reparasi yang kami lakukan juga masih menggunakan suku cadang beli ke Norwegia dengan harga yang mahal,” katanya.

Sejak November 2012, tim ITS mulai melakukan riset hingga akhirnya membuat prototipe printer Braille itu pada tahun ini. “Kami juga sudah menerima pesanan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak empat mesin cetak,” katanya.

Ditanya soal harga mesin,

ia mengatakan pihaknya mampu mematok harga hanya sepertiga dari mesin buatan Norwegia. “Tahun depan, kami juga mengembangkan mesin cetak itu menjadi mesin fotokopi berhuruf Braille,” katanya.

Selain harganya terjangkau dan mesinnya kompatibel dengan komputer terbaru, ia mengatakan fitur dari mesin cetak huruf Braille ini sendiri terletak pada kemampuan mencetak karakter normal Braille sebanyak 400 karakter per detik.

“Kemampuan mencetak maksimum mencapai 42 karakter per baris. Tak hanya itu, mesin cetak ini pun bisa mencetak langsung pada dua sisi kertas atau double sided,” katanya, didampingi tiga peneliti utama mesin itu, yaitu Ir Tasripan MT, Dr Tri Arief Sardjono MT, dan Rudy Dikairono ST MSc. Melihat mesin itu, Nuh yang juga mantan rektor ITS itu mengaku bangga. “Alat itu penting, karena pendidikan juga harus berpihak kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” katanya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Meski proses belajar mengajar di SMPN 11 Mataram kini mendekati mid semester, namun buku paket pendidikan agama Islam sebagai instrumen berlangsungnya implementasi kurikulum 2013 belum juga datang. Akibatnya, pihak sekolah terpaksa memfoto copi buku materi pendidikan agama Islam yang diperoleh dari internet dan dari CD yang diperoleh para guru saat mengikuti pelatihan-pelatihan pemantapan kurikulum 2013.

Kepada Suara NTB, Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah mengaku kebingungan dan heran, karena buku paket untuk mata pelajaran lainnya sudah lengkap dibagikan. Hanya buku paket pendidikan agama Islam saja yang belum dibagikan.

Demi kelancaran proses pembelajaran, pihaknya pun terpaksa memfoto copi semua materi pendidikan agama Islam dan dibagikan ke siswa secara berkelompok. Padahal idealnya, setiap siswa akan menerima masing-masing satu buku paket.

“Di foto copi semua bab, tapi masih terbatas dan dibagikan per kelompok saja dulu. Kalau buku paket yang lain sudah datang dan dibagi satu-satu ke siswa,” ujarnya.

Dirinya pun tidak mengetahui kepastian kedatangan buku paket pendidikan agama Islam. Ia berharap, pihaknya akan segera mendapatkan informasi mengenai kepastian kedatangan buku paket tersebut guna lancarnya proses belajar mengajar. (dys)

Hj. Zohriah (Suara NTB/dys)

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

Halaman 11

Harapan MU Dapatkan Kevin Strootman Musnah

Garuda Muda Siap ”Terbang”

London Manchester United kehilangan harapan menggaet gelandang asal Belanda yang bermain untuk AS Roma, Kevin Strootman, pada jendela transfer mendatang, kata pemilik AS Roma kepada BBC seperti dikutip Reuters.

United yang dimanajeri mantan pelatih Strootman di timnas Belanda, Louis van Gaal, gencar dikait-kaitkan dengan pemain yang masih menghadapi cidera lutut pada Maret lalu tersebut. “Itu tak akan terjadi,” kata sang pemilik Roma, James Pallotta. “Kami tak punya kepentingan apa pun untuk menjual Kevin.”

Strootman yang berusia 24 tahun dan telah 25 kali bermain untuk timnas Belanda, akan makin menguatkan lapangan tengah United dan merupakan pemain kesayangan Van Gaal di timnas lalu. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Timnas Indonesia U-19 diklaim siap berlaga di Piala Asia U-19 2014 Myanmar. Mereka akan menjalani laga perdana versus Uzbekistan U-19 di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (10/10) - (Siaran Langsung RCTI pukul 17.00 Wita).

Menjelang laga itu, Pelatih Indonesia U-19, Indra Sjafri, menegaskan anak asuhnya telah siap menghadapi semua lawan di ajang itu. Termasuk, timnas negara lain yang memiliki pemain dengan postur lebih tinggi daripada Evan Dimas dan kawan-kawan.

“Kami tak ada masalah melawan tim-tim yang pemainnya lebih tinggi dari kami. Soal postur ada kelebihan dan kekurangannya.

Kami sudah siap untuk hal itu,” ujar Indra, dalam sesi jumpa pers sebelum laga, Kamis (9/10), seperti dilansir

goal.com.

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bisa fokus untuk membangun kekuatan timnya sendiri untuk menghadapi setiap pertandingan.

“Kami tak mau terprovokasi mereka,” tegas pelatih berusia 51 tahun itu.

Ia juga menjamin pihaknya memiliki keyakinan yang kuat dalam menghadapi Piala Asia U-19 2014 ini. Ia menegaskan, meski tidak bisa menebak sebesar apa kans Timnas Garuda Muda untuk memenangkan piala ini, namun mereka tetap menjaga

keyakinan tersebut.

“Kans yang menentukan Tuhan. Kalau tidak yakin saya tidak ke sini. Tidak perlu ditanya lagi, karena keyakinan itu lah kami di sini,” tegasnya.

Sebelumnya, Indra Sjafri, terus mengasah kemampuan Evan Dimas dan kawan-kawan jelang laga perdana menghadapi Uzbekistan. “Cuaca tidak berpengaruh, bahkan lebih baik di sini daripada di Indonesia. Tidak ada kendala satu pun,” ujar Indra, usai memimpin timnya berlatih di Stadion Thuwunna, Yangon, Rabu (8/10) lalu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Evan Dimas dkk, siap berlaga di Piala Asia U-19 2014 Myanmar.

Jaminan Standar ”De Oranje”

(Suara NTB/ist)

PENCAK SILAT - Kelompok pencak silat pelajar Jakarta melakukan latihan di halaman Museum Fatahillah, Jakarta, belum lama ini.

Pencak Silat Harus Dipertandingkan di Asian Games Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan pencak silat harus dipertandingkan pada Asian Games 2018 sehingga berpeluang menjadi cabang olahraga Olimpiade.

“Jika mau dipertandingkan di Olimpiade, harus tembus di Asian Games dulu. Artinya, kesempatan untuk meloloskannya ketika Indonesia menjadi tuan rumah,” kata Roy di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan peluang mempertandingkan pencak silat sangat terbuka karena sebagai tuan rumah Indonesia memilik hak suara dalam menentukan cabang olahraga.

“Bukan saya mau

tersebut sebagai sebuah hal yang bagus, namun pertandingan itu justru membuat Krasnozhan merasa kecewa.

“Para pemain tidak senang,” demikian Krasnozhan seusai laga. “Kami bermain imbang dengan tim ini tujuh bulan lalu. Mereka cukup senang dengan hasil tersebut. “Kini kami bisa melihat bahwa segalanya telah berubah dalam hal ekspektasi,” tandasnya. (ant/bali post)

Arjen Robben

mendahului, pencak silat pasti dipertandingkan di Asian Games 2018 karena Indonesia sebagai tuan rumah memiliki hak untuk meminta,” ujar pakar telematika dan politikus Partai Demokrat ini.

Ia menambahkan, upaya untuk membawa pencak silat ke pentas dunia ini juga telah dilakukan Kemenpora saat studi banding ke Eropa belum lama ini. Roy bersama tokoh pencak silat Indonesia Eddy Nalapraya berkunjung ke Bulgaria untuk meminta dukungan otoritas olahraga negara tersebut.

“Bulgaria diharapkan turut mengusulkan pencak silat ke Komite Olimpiade Dunia (IOC),” ujar dia. Ketua Komite

Olimpiade Indonesia Rita Subowo mengatakan peluang Indonesia mempertandingan pencak silat di AG terbilang sangat terbuka.

“KOI sudah berkomitmen akan berjuang keras menjadikan pencak silat dipertandingan di AG. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk mendekati negara-negara anggota Komite Olimpiade Asia (OCA) yang memiliki hak prerogatif,” kata dia.

Menurutnya, lobi harus dilakukan karena Asian Games telah memiliki formula mengenai jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni hanya 28. Format itu merujuk pada penyelenggaraan Olimpiade. (ant/bali post)

Pengurus Perkemi NTB Segera Dilantik Mataram (Suara NTB) Menyusul terbitnya SK peng-

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Menyandang status semifinalis Piala Dunia, Belanda harus memastikan kemenangan di laga kedua grup A, dalam kualifikasi Piala Eropa 2016. Hasil positif melawan Kazakhstan adalah keniscayaan untuk menjamin standar yang harus dimiliki oleh tim sekelas De Oranje.

“Tim-tim besar seharusnya tidak pernah kalah di dua pertandingan secara beruntun dan Anda bisa menerapkan standar itu untuk Oranje.” Demikianlah pernyataan pelatih Belanda, Guus Hiddink, saat berbicara jelang laga yang akan digelar Sabtu (11/ 10) dini hari nanti (Siaran Langsung RCTI, pukul 02.30 Wita).

Ya, semifinalis Piala Dunia 2014 itu harus bangkit dari kekalahan di laga pembuka grup A, di mana mereka dipermalukan 2-1 oleh Republik Ceko, demikian dilansir goal.com.

Belanda sendiri tidak pernah kalah di babak kualifikasi Piala Eropa atau play-off ketika bermain di kandang dan Hiddink meyakini bahwa kemungkinan timnya akan kalah semestinya tidak terjadi saat Oranje menjamu lawannya itu di Amsterdam Arena.

“Ketika Anda kembali dari Piala Dunia yang sukses, sering kali Anda menemui jalan yang sulit untuk melanjutkan ke fase berikutnya,” demikian Hiddink. “Tim-tim besar seharusnya tidak pernah kalah di dua pertandingan secara beruntun dan Anda bisa menerapkan standar itu untuk Oranje.”

Hiddink masih menantikan kemenangan pertamanya di masa kepemimpinannya yang kedua, namun kembalinya penyerang sayap, Robben kiranya bisa menjadi dorongan moril untuk sang juara Eropa 1988.

Pemain milik Bayern Munich itu sempat melewatkan laga di Ceko dan kekalahan 2-0 dari Italia di partai uji coba karena alasan cedera engkel, namun kini ia telah mendapati performanya kembali setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Bayern 4-0 atas Hannover 96 pada Sabtu kemarin.

Meski demikian, Hiddink tidak bisa menurunkan bek kanan Newcastle United Daryl Janmaat yang mengalami cedera hamstring, selagi Memphis Depay (kunci paha), Ron Vlaar dan gelandang Rafael van der Vaart (keduanya cedera betis) serta Jordy Claise (hamstring) juga tidak akan bermain.

Dirk Kuyt baru-baru ini menyatakan pengunduran dirinya dari pentas internasional pada Jumat kemarin, namun bek Virgil van Dijk berkesempatan membuat debutnya setelah dipanggil masuk ke tim.

Dengan Robben yang kini telah kembali, tim tuan rumah berharap untuk mendulang kemenangan mudah selagi mereka yang tidak ingin meremehkan Kazakhstan yang baru kalah sekali di bawah arahan pelatih Yury Krasnozhan sejak penunjukkannya pada Februari silam.

Sebelum ini, Kazakhstan sukses menahan imbang Latvia tanpa gol di laga pembuka, yang mana sebagian kalangan menyebut hasil

ukuhan Pengprov Perkemi NTB yang disahkan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Perkemi belum lama ini, jajaran personalia pengurus cabang olahraga beladiri Kempo NTB segera dilan-

tik. Pengurus cabor yang dinakhodai oleh Awan Dramawan itu akan dilantik di Gedung Poltekes Mataram, 25 Oktober mendatang.

Sekum Pengprov Perkemi NTB, M. Rizal Hamdani yang ditemui Suara NTB di Mataram, Kamis (9/10) kemarin mengatakan Awan Dramawan yang merupakan Direktur Poltekes Mataram itu akan menggantikan ketua lama I Nengah Sugiartha setelah ditetapkan secara aklamasi lewat Musyawarah Persaudaraan Provinsi Luar Biasa (Muperprovlub) di Mataram 17 Mei lalu.

Musperprovlub terpaksa digelar lantaran saat itu jabatan ketua umum kosong.

Sebab ketua lama mengundurkan diri dari jabatan ketua umum karena alasan si-

buk dengan tugas kantor dan tak mampu mengemban tugas pucuk pimpinan itu.

Hasilnya para peserta yang dihadiri oleh sembilan unsur perwakilan pimpinan pengurus Perkemi kabupaten/kota di NTB menetapkan secara aklamasi Awan Dramawan sebagai Ketua Umum Perkemi NTB melanjutkan periodesasi kepengurusan yang lama yakni 2013-2017.

Menurut pelatih Dan II ini, Awan Dramawan bukanlah orang baru di organisasi Perkemi NTB, namun direktur Poltekes Mataram itu merupakan mantan atlet beladiri kempo yang telah aktif mengembangkan olahraga beladiri kempo di era tahun 80-an. Hingga saat ini, dia pun tetap eksis serta sudah mendirikan Dojo atau tempat latihan di Poltekes Mataram.

Dengan dalil itulah pengurus cabor kempo NTB menunjuk Awan Dramawan sebagai Ketua Umum Perkemi NTB yang baru, dengan harapan ke depannya prestasi NTB bisa bersinar lagi di kancah nasional hingga Internasional.

Diakuinya, sejauh ini atlet olahraga kempo NTB telah mampu berbicara di kancah nasional. Atlet kempo NTB sukses menyumbangkan empat medali emas, dua perak dan satu perunggu di Kejuaraan Nasional Terbuka di Jatim September lalu.

Sementara itu ketua umum terpilih Awan Dramawan mematok target empat medali emas di PON Jabar 2016. Target tersebut cukuplah berat mengingat selama dua kali PON terakhir para khensi NTB belum mampu mempersembahkan satu emas pun. (fan)

Inggris Gelandang Arsenal Mesut Ozil akan menepi 10 sampai 12 pekan karena cedera lutut, menurut Asosiasi Sepak Bola Jerman.

Asosiasi Sepak Bola Jerman mengumumkan hasil pindaian Ozil di website mereka setelah mantan pemain Real Madrid itu tidak ikut latihan jelang pertandingan Kualifikasi Eropa mendatang melawan Polandia, (11/10) dan Republik Irlandia, (14/10).

Pernyataan di website DFB, “Hasil MRI dari dokter tim Dr. Hans-Wilhelm MullerWohlfahrt di Munich mengungkapkan ligamen lutut kiri sobek.”

“Mesut Ozil sepertinya akan menepi 10-12 minggu,” katanya seperti dikutip di skysports.com.

Gelan-

Mesut Ozil

dang itu bermain sepanjang pertandingan pada pekan lalu ketika Arsenal dikalahkan 02 oleh Chelsea -enam kali dalam enam laga Liga Inggris dia telah bermain penuh 90 menit.

Kabar itu menjadi pukulan lain bagi pelatih Arsenal, Arsene Wenger yang skuatnya makin menipis karena cedera pemainnya seperti Olivier Giroud, Mathieu Debuchy, Aaron Ramsey, Mikel Arteta, dan Theo Walcott.

Oezil juga tak bisa tampil pada dua laga internasional ketika Jerman menghadapi Gibraltar di kualifikasi Liga Eropa di Nuremberg, (14/11), dan laga persahabatan mealawan Spanyol di Vigo, (18/ 11), demikian skysports.com. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Kevin Strootman

(ant/bali post)

Ozil Menepi Tiga Bulan

Kasus Atlet Hengkang Terulang Lagi Mataram (Suara NTB) Kasus perpindahan atlet atletik NTB terulang. Kali ini atlet jarak menengah Kabupaten Bima, Muslyadin akan hengkang ke Jawa Barat (Jabar) dan membela tim Kota Bekasi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Jabar Oktober ini. Rencana kepindahan atlet peraih dua medali perak di Porprov NTB 2014 itu sudah disetujui oleh PASI Kabupaten Bima.

Pengurus cabang olahraga atletik Kabupaten Bima tak bisa menghentikan langkah atlet spesialis nomor 1.500 dan 800 meter itu karena memang atlet yang bersangkutan tidak diakomodir sebagai atlet Pelatda NTB. Oleh karena itu pihak PASI Kabupaten Bima mengikhlaskan Muslyadin diambil oleh Bekasi untuk mengikuti Porprov Jabar bulan Oktober 2014.

“Muslyadin sudah berangkat ke Jabar dua hari yang lalu untuk mengikuti Porprov Jabar yang digelar pertengahan bulan ini. Saya sebagai pengurus cabor atletik tak bisa melarangnya karena memang dia tak diakomodir sebagai atlet unggulan NTB,” ucap Ketua Umum Pengcab PASI Kabupaten Bima, M. Fahri Amini saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (9/10) kemarin.

Dikatakannya, keikutsertaan Muslyadin mengikuti Porprov Jabar Oktober 2014 sudah direkomendasi oleh pihaknya. Hal ini terpaksa dilakukan karena PASI NTB tidak mengakomodir atlet yang bersangkutan sebagai atlet unggulan NTB. Bahkan PASI Kabupaten Bima sendiri mengaku siap mengeluarkan surat rekomendasi kepindahan atet itu bila PASI Jabar ingin meminang atlet tersebut sebagai atlet PON Jabar. Alasannya, karena bila dibiarkan di NTB dikhawatirkan atlet tersebut tidak da-

pat mengembangkan potensinya karena ia tidak pernah dilibatkan membela NTB di event nasional.

“Dari pada atlet ini tidak dipakai di NTB, Ya, lebih baik kita kasihkan saja Jabar, mudah-mudahan di Jabar dia bisa meningkatkan prestasinya di PON hingga mengharumkan nama Indonesia di level Internasional,” terangnya.

Menurut Fahri, kinerja PASI NTB selama ini patut dibenahi karena selama ini PASI NTB tidak pernah memberikan kesempatan pada atlet lapis kedua untuk mengikuti Kejurnas, sehingga potensi atlet lapis kedua di NTB sangat sulit ditingkatkan. Oleh karena itu kepindahan Muslyadin ke Jabar diharapkan bisa membuka mata PASI NTB dan Pemprov NTB agar lebih peka dan peduli melihat atlet-atlet potensial yang dapat dikembangkan ke tingkat nasional.

Diakunya kepindahan atlet NTB, Muslyadin ke Jabar hampir sama dengan kasus kepindahan Abdul Haris, salah satu pelari lapis kedua NTB yang sukses menyumbangkan dua medali emas untuk Jabar di PON Kaltim 2008 lalu.

Waktu itu, Abdul Haris yang sebelumnya meraih peringkat kedua di nomor 800 dan 1.500 di Porprov NTB 2006 tidak diakomodir sebagai atlet unggulan NTB karena saat itu NTB masih memiliki atlet terbaik nasional Akrin, yang sukses menjuarai nomor 1.500 dan 800 meter di Porprov NTB 2006. Namun kepindahan Abdul Haris malah menjadi ancaman berat bagi pelari NTB. Atlet kelahiran Belo, Kabupaten Bima itu sukses meraih dua medali emas di PON, sementara atlet NTB, Akrin terpuruk di peringkat terakhir (8 besar). (fan)

SUARA NTB

Jumat, 10 Oktober 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

675

FINANCE

SHOWROOM

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 10 Oktober 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

KESEHATAN

Halaman 14

Gangguan Refraksi yang Mengganggu Prestasi Tanpa disadari, gangguan refraksi pada mata ternyata bisa mempengaruhi prestasi anak-anak di sekolah.

Seringkali kelainan ini terlambat dideteksi sehingga mengganggu prestasi mereka.

FENOMENA itulah yang dialami Anisa, siswi kelas 9 SMPN 3 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.

Seperti dilansir detikhealth, Anisa baru saja menerima kacamata gratis dari Standard Chartered dan Helen Keller International, berukuran minus 1,75 untuk lensa kiri dan minus 2 untuk mata kanan.

“Pakai kacamata sejak kelas 7.

Ini sekarang nambah,” kata Anisa yang mengaku sudah memakai kacamata sejak kelas 7, ditemui Kamis (9/10).

Tanpa kacamata, Anisa merasa kesulitan membaca tulisan di papan tulis. Apalagi jika ia harus duduk di belakang. Ia juga mengakui, kebiasaan menonton televisi dan memandangi layar perangkat laptop yang terlalu dekat telah membuat mata minusnya kian bertambah.

Yani, guru UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) SMP N 3 Manggarai membenarkan bahwa jumlah siswa yang menerima kacamata gratis memang cenderung bertambah.

Jika tahun lalu tercatat hanya 82 siswa-siswi, tahun ini mencapai 132 siswa-siswi.

“Sebagian karena minusnya tambah, tapi ada beberapa yang memang baru pertama kali pakai kacamata,” kata Yani.

Dr Satya Prabha Kotha dari Helen Keller International mengatakan, kelainan refraksi kerap tidak disadari. Akibatnya,Bagi anak sekolah, dalam jangka panjang memang bisa berdampak pada prestasi belajarnya. “Karena tidak jelas melihat, prestasi belajarnya bisa menurun,” kata Dr Satya.

Sejak 2009, Helen Keller International melatih 1.930 guru UKS se-Jakarta untuk mendeteksi kelainan refraksi. Tercatat 155.701 murid SMP telah diperiksa, 23.213 di antaranya mendapatkan kacamata gratis. Di kalangan guru, pemeriksaan dilakukan juga pada 8.098 guru, 7.254 di antaranya mendapatkan kacamata.

Untuk diketahui, Refraksi didefinisikan sebagai pembengkokan berkas cahaya. Untuk memiliki penglihatan yang jelas, mata harus memfokuskan berkas cahaya pada retina, yang berarti membengkokkan mereka saat memasuki mata. Dua struktur mata yang melakukan refraksi adalah kornea dan lensa.

Kesalahan refraksi (refraction error) adalah kondisi di mana cahaya yang diterima oleh mata tidak terfokus pada retina, sehingga menghasilkan gambar yang kabur di retina. Contoh kesalahan refraksi adalah miopia, hiperopia dan astigmatisme yang dapat dikoreksi dengan kacamata, lensa kontak, atau operasi refraksi.

Pada mata miopia misalnya, fokus sistem optik mata terletak di depan retina, sinar sejajar yang masuk ke dalam mata difokuskan di dalam badan kaca. Jika penderita miopia tanpa koreksi melihat ke objek yang jauh, sinar divergenlah yang akan mencapai retina sehingga bayangan menjadi kabur.

Ada dua penyebab yaitu : daya refraksi terlalu kuat atau sumbu mata terlalu panjang.

Ada juga kelainan refraksi mata astigmat. Kelainan ini dipicu bentuk kornea atau lensa kristalina

yang tidak simetris sehingga sinar yang masuk ke mata tidak bisa dibiaskan jadi satu titik. Penderita kelainan refraksi semacam ini, memerlukan jenis lensa kacamata cylindris.

Untuk menghindari timbulnya dampak berantai, jika anda men-

galami keluhan rabun pada mata anda atau anak anda, segeralah berkonsultasi dengan dokter mata atau tenaga medis optik untuk memperoleh saran atau solusi dalam mengatasi masalah anda.

Disarankan juga untuk memer-

iksakan mata paling lambat satu tahun sekali, sehingga keluhan anda dapat diobati lebih awal dan mencegah penyakit yang lebih parah untuk gangguan - gangguan yang terjadi pada mata yang dapat mengganggu aktivitas sampai

menyebabkan kebutaan. Pemeriksaan mata rutin dapat dilakukan lebih sering pada mereka yang memiliki riwayat keluarga yang memiliki kelainan refraksi, tekanan darah tinggi, diabetes atau katarak. (berbagai sumber)

Rabun Jauh sampai Silinder Kelainan refraksi mata memang memiliki berbagai keunikan masing-masing. Mulai dari penderita myopia yang tidak bisa melihat objek yang jauh, hingga astigmatisme yang sering disebut dengan istilah mata silinder. Berikut sejumlah perbedaannya : Mata Myopia Sering dikatakan rabun jauh, yaitu penurunan ketajaman penglihatan jauh jika dibanding dengan orang normal.

Penyebab myopia adalah sumbu bola mata yang terlalu panjang atau daya bias lensa mata yang terlalu kuat. Keluhan yang biasanya dirasakan oleh penderita myopia adalah buram dalam melihat benda jauh, mata cepat lelah, pusing dan sering berair. Kelainan ini dapat dikoreksi dengan pemberian kaca minus/ cekung.

Mata Asigmatisme Mata asigmatisme atau sering disebut juga mata silinder/ cylindris yaitu kelainan ketajaman penglihatan disebabkan karena penderita tidak dapat melihat sama jelas pada gambar di satu bidang datar sehingga penderita biasanya merasa berbayang dalam melihat benda jauh. Hal ini disebabkan karena tidak sama kelengkungan kornea dan permukaan kornea yang tidak rata. Mata asigmatisme dapat dikoreksi dengan lensa cylindris.

Mata Hipermetropi Yaitu penderita dengan kelainan ini mengeluh ketajaman penglihatannya kabur baik jauh maupun dekat. Penyebab Hipermetropi adalah sumbu bola mata yang terlalu pendek atau daya bias lensa mata yang terlalu lemah. Keluhan yang biasanya dirasakan oleh penderita hipermetropi adalah buram dalam melihat benda jauh maupun dekat, mata cepat lelah, pusing dan sering berair. Kelainan ini dapat dikoreksi dengan lensa plus / cembung. Keadaan ini banyak timbul pada anakanak, terutama anak yang lahir prematur, dengan bertambahnya usia maka terjadi pertumbuhan bola mata sehingga ukuran koreksi lensanya menurun.

Penanganan Penderita Kelainan Refraksi Ada bermacam-macam penanganan yang bisa ditempuh untuk mereka yang mengidap kelainan ini. Dari metode konvensional menggunakan kaca mata, bedah lasik hingga bedah lensa jernih.

BEDAH REFRAKTIF (Lasik) yaitu dengan penipisan atau irisan pada kornea untuk mengurangi tebalnya, umumnya dilakukan pada penderita telah berumur lebih dari 22 tahun, dengan asumsi bentuk bola mata telah maksimal dan penderita kooperatif.

BEDAH LENSA JERNIH, dilakukan pada penderita dengan miop yang sangat tinggi yang tidak memungkinkan di lakukan Lasik, atau bisa juga ditanam lensa didepan iris. (berbagai sumber)

KONVENSIONAL yaitu dengan pemakaian kacamata, pemberian resep kacamata sebaiknya diberikan maksimal sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan ini dipergunakan untuk merangsang saraf penglihatan.

LENSA KONTAK, dengan pemakaian lensa kontak penderita dituntut lebih dalam menjaga kebersihan.

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

KPK Periksa Jero Wacik sebagai Tersangka Jakarta (Suara NTB) Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pada sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat yang bersangkutan menjadi menteri 2011-2013.

“Saya memenuhi panggilan KPK hari ini sebagai lanjutan pemeriksaan saya. Sebagai Warga negara saya memenuhi panggilan KPK,” kata Jero Wacik saat tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 10.45 WIB, Kamis (9/10).

Jero datang diantar dengan mobil Toyota Innova nomor polisi B 1693 FKB. Ia mengenakan jaket hitam dan kemeja biru ditemani sejumlah stafnya. Namun Jero menolak untuk menjelaskan mengenai pemerasan yang disangkakan kepadanya.

“Nanti setelah pemeriksaan akan memberikan penjelasan kepada saudara, saya masuk dulu ya,” kata Jero singkat.

Ia pun tidak berkomentar mengenai kemungkinan ia akan ditahan seusai menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan Jero Wacik kali ini merupakan pemeriksaannya sebagai tersangka yang pertama sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2 September 2014 lalu.

KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Hal itu diduga dilakukan Jero karena DOM sebagai menteri ESDM kurang dibanding saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata.

DOM itu diduga mengalir ke sejumlah pihak antara lain Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, mantan ketua Komisi VII DPR fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan pimpinan media massa nasional Don Kardono.

Jero Wacik pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata periode 2004-2011 sebelum menjadi menteri ESDM pada 2011-2013.

Total dana yang diduga diterima oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp9,9 miliar.

Dalam kasus ini KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 421 KUHP. Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (ant/Bali Post)

Polda Metro Jaya Beri Rekomendasi Bubarkan FPI Jakarta (Suara NTB) Kepolisian Metro Jaya, memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), karena sering melakukan tindak kekerasan saat melakukan aksinya.

“Soal pembubaran itu bukan wewenang polisi, itu wewenang Kemendagri. Kita memberi rekomendasi saja,” Kata Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jendral Polisi Unggung Cahyono, ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/10).

Unggung mengaku telah membicarakan masalah rekomendasi pembubaran itu dengan beberapa jajarannya, dan telah mengirimkan sebanyak dua kali surat rekomendasi mengenai hal itu. Rencananya, pihaknya juga akan memberikan rekomendasi lanjutan kepada Kemendagri mengenai keberadaan FPI. Terkait dengan tersangka Habib Noval, salah satu otak penggerak aksi FPI yang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, Rabu (7/10) sore, Unggung mengaku, tersangka masih menjalani pemeriksaan.

“Jadi mulai kemarin sampai hari ini masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” katanya.

Dalam pemeriksaan itu, tersangka Habib Noval terancam hukuman penjara 5 sampai 8 tahun karena melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan Pasal 214 KUHP tentang Kejahatan.

Sebelumnya, bentrok antara FPI dan aparat keamanan terjadi pada hari Jumat (3/10) sekitar pukul 14.30 WIB di depan Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta. Usai peristiwa itu, Polda Metro Jaya menetapkan total 21 tersangka, dan di antaranya empat tersangka adalah anak di bawah umur.

Meski demikian, Polda menyatakan semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan menjalani proses hukum. (ant/Bali Post)

Korsel Tak Ragu Investasi di Indonesia Meski Ada Gejolak Politik Jakarta (Suara NTB) Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Yun Byung Se memastikan negaranya tak ragu berinvestasi di Indonesia meskipun situasi politik di Indonesia saat ini sedang bergejolak. Gejolak politik di Indonesia, menurut Yun, adalah sebagai sebuah proses demokrasi.

“Sebenarnya kita bisa saksikan sendiri pemilihan presiden beberapa bulan lalu di Indonesia sangat demokratis.

Indonesia menjadi contoh yang benar-benar bagus di kawasan Asia. Jadi kami percaya, yakin sekali, Indonesia bisa menjadi negara demokrasi yang besar,” kata Yun usai bertemu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di kantor gubernur DKI Jakarta, Kamis (9/10) pagi.

Menlu Korsel juga meyakinkan negaranya akan melanjutkan investasi di Indonesia karena menurutnya Indonesia adalah salah satu negara yang penting bagi Korsel.

“Indonesia adalah anggota negara G20 bersama dengan Korea. Indonesia adalah mitra kerja sama yang sangat penting bagi Korea sama seperti Tiongkok dan India. Kami akan meneruskan kerja sama seperti di bidang perdagangan dan pertahanan,” katanya.

Korsel, kata Menlu Yun, sangat menantikan pemerintahan Jokowi segera memerintah agar kerja sama kedua negara lebih lancar. “Kami tak sabar menunggu kabinet baru Jokowi untuk meningkatkan kerja sama agar semakin lancar,” katanya. (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Jokowi Tak Gentar Diancam Kekuasaannya Bakal Dijegal Jakarta (Suara NTB) Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak gentar oleh ancaman siapa pun yang akan menjegal pemerintahannya mendatang. Salah satu yang mengancam Jokowi adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang berkata pada beberapa media asing bahwa karena Jokowi dianggapnya telah berkhianat dengan tidak menjadi Gubernur DKI selama lima tahun maka dia akan menghambat Jokowi saat memerintah.

Kepada Reuters, Rabu (8/ 10), Hashim mengancam akan menyelidiki keterlibatan Jokowi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta

senilai Rp 1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur DKI. “Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat,”

kata Hashim pada Reuters.

Namun Jokowi menilai ancaman adik Prabowo Subianto ini tidak masuk akal karena sistem pemerintahan yang

dianut Indonesia adalah sistem presidensial di mana parlemen tidak berwenang mencopot presiden.

“Kita ini sistemnya apa?

Presidensial kan? Yang kedua, semangat kita mestinya setelah Pilpres haruslah sama, yakni membenahi negara. Mensejahterakan rakyat. Tidak ada jegal menjegal,” kata Jokowi di Balaikota, Kamis (9/10).

Jokowi mengatakan kalau memang masih ada kubu yang ingin bertarung, maka se-

baiknya itu dilakukan lima tahun mendatang pada pemilu 2019. “Nanti tarungnya lima tahun lagi pas pemilu. Lagipula ini untuk kepentingan rakyat lho, bukan untuk kepentingan Jokowi,” katanya.

Jokowi menegaskan akan senantiasa berpihak pada rakyat. Bahkan jika ada kubu yang akan menjegalnya, Jokowi akan senantiasa bersama rakyat. “Intinya dengar rakyat, dekat dengan rakyat,” tegas Jokowi. (ant/Bali Post) (ant/Bali Post)

LAVA PIJAR SINABUNG - Lava pijar disertai debu vulkanik meluncur di lereng Gunung Sinabung, tampak dari Desa Tiga Pancur, Karo, Sumut, Kamis (9/10) dini hari.

Aktivitas Gunung Sinabung berstatus Siaga (Level III) sejak sepekan terakhir meningkat, ditandai dengan adanya erupsi disertai awan panas.

Sejumlah Maskapai Tunda Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Medan (Suara NTB) Sejumlah maskapai penerbangan menunda jadwal terbang dari Bandar Udara Kualanamu pada Kamis pagi akibat banyaknya abu vulkanik Gunung Sinabung. Informasi yang didapatkan di Bandara Kualanamu, Kamis (9/10), sedikitnya empat maskapai yang menunda keberangkatan dan satu maskapai yang membatalkan pendaratan di bandara tersebut.

Keempat maskapai yang menunda penerbangan adalah Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 8062 menuju

Jakarta ditunda dari pukul 07.00 WIB menjadi pukul 12.50 WIB. Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 183 menuju Jakarta ditunda dari jadwal awal pukul 08.35 WIB menjadi pukul 10.50 WIB. Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 836 tujuan Batam ditunda dari pukul 08.50 WIB menjadi pukul 11.30 WIB. Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 106 menuju Penang, Malaysia yang dijadwalkan pukul 08.10 WIB ditunda menjadi pukul 12.00 WIB.

Sedangkan pesawat Value Air dengan nomor penerbangan VF 0281 membatalkan penerbangannya dari Singapura ke Bandara Kualanamu karena banyaknya abu vulkanik Gunung Sinabung tersebut.

Manager Humas dan Protokoler PT Angkasa Pura 2 Cabang Bandara Kualanamu Dewandono Prasetyo Nugroho membenarkan adanya beberapa maskapai yang mengambil kebijakan untuk menunda penerbangan.

Kebijakan untuk menunda penerbangan dari Bandara Kualanamu

tersebut diambil karena perusahaan maskapai itu tidak mau mengambil risiko atas banyaknya abu vulkanik Gunung Sinabung.

Namun secara operasional, pihaknya telah membersihkan abu vulkanik tersebut dan memberitahukan kondisi Bandara Kualanamu terkini.

“Mereka (maskapai) tidak mau mengambil risiko. Namun pengelola sudah menginformasikan bahwa kondisi Bandara Kualanamu sudah clear dan jarak pandang normal,” katanya. (ant/Bali Post)

27 Penumpang ’’Jabal Nur’’ Belum Ditemukan Jimly: Kekuatan Politik yang Terbelah Itu Bagus

Situbondo (Suara NTB) Tim SAR gabungan telah menemukan 21 penumpang dan satu nakhoda Kapal Jabal Nur yang tenggelam dalam pelayaran dari Pulau Raas, Madura, menuju Singaraja, Bali, dan diperkirakan masih ada 27 penumpang belum diketahui nasibnya.

“Menurut informasi yang terkumpul, kapal itu membawa 49 orang, termasuk nakhoda. Dengan ditemukan 22 orang, maka tinggal 27 orang yang belum ditemukan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Zainul Arifin di Situbondo, Rabu (8/10) malam.

Ia mengatakan dari 22 yang ditemukan itu, sebagian besar sudah teridentifikasi dan tinggal satu orang yang belum. Korban meninggal yang belum diketahui identitasnya dan ditemukan oleh kapal tim SAR itu berjenis kelamin perempuan berusia 35 hingga 40 tahun.

Para korban itu, baik yang selamat maupun meninggal sudah dibawa ke Pulau Raas dan sebagian jenazahnya sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, sementara yang masih hidup

mendapatkan perawatan di pusat kesehatan masyarakat di Pulau Raas.

Zainul menjelaskan bahwa upaya pencarian yang dilakukan dengan menggunakan kapal Basarnas dengan kode KN SAR 225 pada Rabu malam dihentikan dan akan dilanjutkan, Kamis (9/10) karena pertimbangan keselamatan personel.

“Untuk sementara tim yang berada di kapal Basarnas beristirahat di perairan dekat Pulau Raas, termasuk satu helikopter Basarnas. Pencarian besok Kamis akan difokuskan di perairan Pulau Raas, karena hampir semua penumpang ditemukan di wilayah itu,” katanya.

Basarnas mengerahkan kapal yang berangkat dari Pelabuhan Jangkar, Rabu pagi dengan membawa tim gabungan, termasuk dari unsur kepolisian air dan udara, serta personel BPBD. KM Jabal Nur yang membawa rombongan pengantin pria dari Pulau Raas berangkat pada Senin (6/ 10) pagi menuju ke Pemuteran, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Seharusnya kapal itu sudah tiba di Bali pada Senin sore, namun hingga malam hari tidak diketahui posisinya. (ant/Bali Post) KORBAN KAPAL TENGGELAM Sejumlah anggota Basarnas mengevakuasi korban kapal tenggelam ke Kapal Negara 225 Basarnas di Pelabuhan Raas, Sumenep, Jawa Timur, Rabu (8/10).

Penumpang kapal “Jabal Nur” yang tenggelam di Selat Madura mulai ditemukan setelah dilakukan pencarian selama dua hari.

(ant/Bali Post)

ADVERTISING

Jakarta (Suara NTB) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai terbelahnya kekuatan politik nasional saat ini itu bagus bagi kehidupan ketatanegaraan.

“Dengan terbelah duanya kekuatan politik, antara parlemen dengan eksekutif itu akan bagus dalam jangka panjang,” kata guru besar hukum tata negara itu, di Jakarta, Kamis.

Jimly mengatakan terbelahnya kekuatan politik itu justru akan mendorong fungsi parlemen dan pemerintahan semakin efektif. Menurut Jimly, kedua pihak (parlemen dan pemerintah) akan berlombalomba bekerja secara maksimal demi kepentingan rakyat dan dengan sendirinya akan mencari simpati rakyat. “DPR akan mempunyai kekuatan yang lebih efektif mengontrol jalannya pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah akan berlomba-lomba mencari simpati rakyat,” jelas dia.

Pada bagian lain, Jimly mengatakan publik telah mengetahui keberadaan DPD juga penting untuk menyeimbangkan dua kekuatan politik yang terbelah itu. Hal itu tercermin dalam proses pemilihan Pimpinan MPR pada beberapa waktu lalu.

Saat ini, ada dua koalisi tercipta dalam perpolitikan nasional, antara lain partaipartai Koalisi Merah Putih yang menyatakan sebagai opo-

sisi pemerintah dan partaipartai Koalisi Indonesia Hebat selaku pihak propemerintahan Jokowi-JK. Dalam kesempatan itu, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang ingin menghambat proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

“Kalau lembaga negara, saya kira tidak mungkin ingin menghambat proses pelantikan presiden-wapres karena menjalankan agenda resmi ketatanegaraan, tapi kalau ada pernyataan itu bisa saja. Yang jelas, kami sudah melakukan konsultasi dengan MPR RI karena ingin memastikan pelantikan presiden dan wakil presiden,” katanya. (ant/Bali Post)

MEBEL

TRAVEL

(ant/Bali Post)

Jimly Asshiddiqie

SUARA NTB Jumat, 10 Oktober 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

AS Tuntut Israel Mesti Ikut Rekonstruksi Gaza Washington Israel mesti memainkan peran dalam rekonstruksi Jalur Gaza, kata seorang pejabat tinggi AS menjelang pertemuan negara-negara donor di Kairo, selain mendesak kedua pihak untuk menyepakati gencatan senjata permanen. (ant/bali post)

KORBAN MENINGGAL - Korban Ebola terus berjatuhan.

Hingga sekarang ini, jumlah korban tewas akibat Ebola sudah mencapai 3.879 jiwa. Seperti terlihat dalam gambar, seorang korban Ebola di Monrovia Liberia meninggal di bawah kendaraan beberapa waktu lalu.

Kembali, Staf PBB di Liberia Tertular Ebola New York Seorang anggota staf yang bekerja buat misi pemelihara perdamaian PBB di Liberia telah diperiksa positif tertular Ebola.

Kepala Misi PBB di Liberia (UNMIL) Karin Landgren mengkonfirmasi staf itu adalah anggota kedua misi tersebut yang terserang Ebola, kata Stephane Dujarric dalam satu pernyataan harian di Markas PBB, New York. Ia menyatakan staf pertama meninggal pada 25 September.

Seluruh jumlah kasus dugaan, kemungkinan dan yang dikonfirmasi akibat wabah Ebola di Afrika Barat ialah 8.033 dengan 3.879 kematian.

“Misi tersebut telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah setiap penularan lebih lanjut di dalam atau luar misi itu,” kata Dujarric, yang mengutip Landgren, sebagaimana diberitakan Xinhua.

Dujarric mengatakan misi PBB itu telah melakukan pelacakan kontak guna menjamin semua orang yang telah mengadakan kontak dengan kedua staf PBB tersebut diperiksa dan dikarantinakan.

Semua staf UNMIL yang dianggap berisiko tinggi telah diisolasi. Sementara itu, ambulans dan lokasi lain telah didekontaminasi.

Ebola telah menyerang 7.200 orang di Afrika Barat, menewaskan lebih dari 3.400 di antara mereka dalam penyebaran terbesar penyakit itu dalam sejarah. Banyak kasus juga telah masuk ke Nigeria, Senegal dan Amerika Serikat.

Pusat Pencegahan dan Pengedalian Penyakit Eropa (ECDC), yang memantau penyakit di Uni Eropa, pekan ini mengatakan meski resikonya kecil bahwa mereka yang melakukan perjalanan membawa Ebola tanpa mengetahuinya, pihak kesehatan masyarakat “dapat secara efisien mendekteksi dan mengkonfirmasi kasus penyakit Ebola lalu mencegah penyebarannya”.

Beberapa negara Eropa — termasuk Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Swiss, Norwegia dan Spanyol— telah merawat pasien yang dipulangkan setelah terinfeksi penyakit itu di Afrika Barat, tempat Ebola merebak di Guinea, Sierra Leone dan Liberia sejak Maret. (ant/bali post)

Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan menghadiri konferensi rekonstruksi pada Minggu waktu setempat nanti yang diselenggarakan Mesir dan Norwegia ini.

AS menyebut perhelatan ini sebagai upaya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi besar-besaran setelah perang maut 50 hari antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

Pemerintah Palestina yang telah mengungkapkan rencana rekonstruksi Gaza setelah

76 halaman, meminta bantuan 4 miliar dolar AS untuk merehabilitasi wilayah yang diporakporandakan oleh perang dengan sebagian besar untuk membangun rumah bagi 100.000 warga yang kehilangan rumahnya.

Washington telah berjanji untuk menggelontorkan bantuan senilai 118 juta dolar AS untuk membantu Palestina di Gaza. Negara-negara lain akan ikut menymbang pada pertemuan di Kairo nanti,

kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki.

“Kami kira Israel akan harus memainkan peran dalam rekonstruksi Gaza,” kata Psaki.

“Kami senang menyaksikan bahwa PBB, Israel dan Otoritas Palestina menyepakati prosedur yang ditujukan untuk mengizinkan masuknya material-material ke Gaza sembari menjamin kepentingan keamanan Israel,” kata dia seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

(ant/bali post)

HANCUR - Kondisi wilayah di Gaza yang hancur dibombarbir tentara Israel dalam serangan ke Gaza beberapa waktu lalu.

Muslim AS Bertambah Sejak Tragedi 11 September

(Suara NTB/ist)

LEDAKAN - Kawasan di wilayah Kobane perbatasan Suriah dengan Turki menjadi sasaran tembakan pasukan udara AS. Seperti dirilis Reuters, tampak ledakan di salah satu bangunan yang menjadi sarang kelompok ISIS di Kobane.

Kurdi Masih Kendalikan Kobane Washington – Pasukan Kurdi yang “bertahan” terhadap kelompok ISIS di kota perbatasan Suriah, Kobane, dan pesawatpesawat tempur pimpinan Amerika Serikat telah meningkatkan serangan bom untuk mendesak kembali para pejuang jihad yang berniat merebut daerah itu, kata militer AS Rabu.

“Indikasi-indikasi bahwa milisi Kurdi di sana terus mengontrol sebagian besar kota

dan bertahan melawan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) yang juga disebut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS),” kata Komando Sentral AS, yang mengawasi perang udara pimpinan Amerika di Irak dan Suriah, dalam satu pernyataan.

“AS dan pesawat Yordania melakukan tambahan delapan serangan udara pada Rabu,” katanya seperti dikutip AFP. Sebelumnya, para petempur ISIS mundur dari beberapa bagian kota Kobane, Suriah, Selasa

malam setelah serangan udara pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat, kata organisasi pemantau, Rabu.

Sementara Presiden Barack Obama berunding dengan para panglimanya mengenai pertempuran sulit melawan ISIS setelah militer AS mengingatkan bahwa serangan udara saja tidak akan bisa mencegah ISIS menguasai Kobane.

Setelah pertemuan dengan para pejabat teras Pentagon, Obama mengaku tidak akan ada kemenangan yang mudah melawan ISIS, namun koalisi internasional telah terbentuk untuk melawan para ekstremis yang mengamuk di Irak dan Suriah itu.

“Serangan kami berlanjut, bersama dengan mitra-mitra kami. Ini tetap sebuah misi yang sulit,” kata Obama yang diapit para pejabat tinggi militer, kepada wartawan. “Seperti yang sudah saya isyaratkan sejak awal, ini bukanlah hal yang akan diselesaikan dalam semalam,” tambahnya.

Obama mengatakan ada konsensus luas tidak saja di kawasan Timur Tengah namun juga di antara negara-negara di dunia bahwa ISIS adalah ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan tatanan dunia yang membuat perilaku barbar mereka harus diperangi.

Juru bicara Pentagon telah menawarkan sebuah penaksiran medan perang yang terang benderang bahwa kekuatan udara AS semata tidak akan menyelamatkan kota Kobane dari ofensif militan ISIS di Suriah utara.

Pesawat tempur koalisi pimpinan AS boleh saja menyasar ISIS pada setiap kesempatan namun tanpa pasukan yang kompeten di darat, maka ada batas yang bisa dicapai dengan membom dari udara, kata juru bicara Pentagon Laksamana Muda John Kirby.

“Serangan udara saja tidak akan mampu melakukan ini, tidak akan menyelesaikan hal ini, tidak akan menyelamatkan kota Kobane. Kami tahu itu. Dan kami telah mengatakan itu berulang kali,” kata Kirby seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Washington – Jumlah Muslim di Amerika Serikat (AS) mulai bertambah sejak tragedi 11 September 2001 di Gedung World Trade Center (WTC) New York yang membuat agama Islam menjadi perbincangan utama di negara tersebut.

“Ketika Islam diekspos setelah tragedi 11 September, beberapa warga AS tentu ada yang kontra dengan Islam, namun warga lainnya justru mencari tahu apa itu Islam serta ajarannya,” kata Direktur Jamaica Muslim Center, Imam Shamsi Ali di Queens, New York saat dihubungi melalui telekonferensi di kantor Kedutaan Besar AS untuk Indonesia di Jakarta, Rabu.

Pada diskusi tentang Muslim di AS dalam prespektif Jurnalis Indonesia yang di gelar oleh Kedutaan Besar AS Jakarta, Shamsi Ali mengatakan mayoritas warga AS mulai mencari tahu tentang Islam yang sebelumnya tidak diketahui keberadaan dan persebarannya di beberapa negara bagian AS. Saat ini jumlah warga AS yang memeluk agama Islam tercatat sebanyak 20.000 orang, 3.000 orang di antaranya membaca syahadat mereka di Masjid New York Islamic Center.

Jumlah masjid di AS juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni bertambah menjadi 250 mesjid dalam kurun waktu 13 tahun setelah peristiwa 9/11.

Sebelumnya, tingkat pengetahuan warga AS tentang muslim sangat rendah, karena mereka menganggap muslim hanya terdapat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan.

Namun, proses pengenalan Islam yang terus berjalan, seperti buku-buku Islam yang mulai mudah ditemukan, ceramah toleransi antaragama di gereja, serta pengenalan Islam di institusi nonmuslim membuka mata warga AS tentang Islam sesungguhnya. ”Agama Islam dapat bertahan karena Amerika memberikan warganya kebebasan dalam beragama. Selain itu, warga AS pun bersikap terbuka dengan perbedaan,” kata tokoh agama asal Indonesia tersebut.

Shamsi menjelaskan pertumbuhan muslim di AS juga terjadi karena faktor imigrasi dari beberapa negara muslim, seperti Mesir, Bangladesh, dan Pakistan. Toleransi antaragamapun telah diterapkan oleh Pemerintah AS, seperti pemberian hak libur pada hari raya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SIAGA - Kondisi di Ukraina terus memburuk. Tentara pemerintah dan kelompok separatis saling serang. Yang terbaru, ketika sebuah serangan meriam menghantan pusat perbelanjaan di Donetsk. Sebagaimana dirilis Reuters, tampak Nadine, seorang tentara wanita Ukraina bersiaga di depan kendaraan lapis baja di daerah yang sedang bergolak.

Meriam Sasar Pusat Belanja di Donetsk Donetsk – Setidaknya satu orang tewas dan tiga lainnya cedera ketika sebuah meriam artileri menghantam pusat perbelanjaan di Donetsk, satu kota di timur Ukraina yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia di mana pertempuran berlangsung meskipun ada gencatan senjata.

Seorang juru kamera Reuters di Donetsk melihat setidaknya satu tubuh dan tiga orang terluka setelah mortir jatuh di atas pusat perbelanjaan, menghancurkan warung makanan.

Kepala separatis memproklamirkan diri “Republik Rakyat Donetsk Rakyat”, Alexander Zakharchenko, mengatakan pada konferensi pers sembilan orang terluka dalam penembakan.

“Saya tidak tahu bagaimana gencatan senjata ini bekerja di sini, atau tidak bekerja sama sekali?” katanya.

Kiev membantah menembaki daerah-daerah sipil dan kedua pihak mengatakan mereka mengamati gencatan senjata sejak 5 September, yang umumnya menghentikan pertempuran di timur Ukraina.

Tetapi perang terus berlanjut di Donetsk, termasuk di bandara kota, antara pasukan Ukraina dan pejuang pemberontak saling meningkatkan tekanan pada gencatan senjata yang goyah.

Lebih dari 3.660 orang telah tewas dan lebih dari 8.700 terluka di bagian timur Ukraina sejak kekerasan meletus pada April dan konflik masih mengklaim sekitar 10 jiwa per hari, kata PBB, Rabu. (ant/bali post)