Snt10102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 179 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 10 OKTOBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BERBINCANG Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Yohana Susana Yembise berbincang dengan ibu dari bayi penderita gizi buruk yang dirawat di Puskemas Karang Taliwang, Jumat (9/10).

Menteri P3A Beri Catatan Khusus kepada Pemkot Mataram

(Suara NTB/ynt)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Prof.Dr. Yohana Susana Yembise mengunjungi dua pasien gizi buruk tersebut, Jumat (9/10). Terkait temuan kasus gizi buruk ini, Menteri P3A memberi catatan khusus kepada Pemkot Mataram, mengingat saat ini Kota Mataram sedang menuju kota layak anak (KLA). ‘’Catatan khusus bagi walikota agar perhatian terhadap anak-

TO K O H

Tekan Kematian Bayi dan Gizi Buruk UNTUK menekan angka kematian bayi dan balita gizi buruk di daerah ini, Pemprov NTB menggandeng 18 konsorsium Perguruan Tinggi (PT) Kesehatan dengan menerjunkan 2.500 mahasiswa yang akan mendampingi ibu hamil sejak awal kehamilan sampai berumur dua tahun.

Bersambung ke hal 15

Eka Junaidi

Tambang Liar Marak, Ketegasan Pemprov Dipertanyakan

Belum Berjalan Maksimal ANGKA kemiskinan di NTB periode September 2014-Maret 2015 meningkat sebanyak 7.260 orang atau 0,05 persen. Selain faktor ekonomi yang melambat secara nasional, Wakil Gubernur NTB yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

anak di Kota Mataram karena Kota Mataram sedang dipersiapkan menuju KLA dan salah satu indikatornya adalah gizi,’’ terangnya. Jika pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pemenuhan gizi anak-anak, serta rumah sakit maupun Puskesmas memberikan pelayanan ramah anak, maka akan sangat membantu mewujudkan Mataram menjadi KLA. Bersambung ke hal 15

Pemprov Gandeng 18 Konsorsium PT Kesehatan

(Suara NTB/dok)

Alasan KPK Banding

Mataram (Suara NTB) Aktivitas pertambangan liar yang dilakukan sejumlah perusahaan di berbagai daerah di NTB menuai protes dari sejumlah anggota DPRD NTB. Mereka menuntut ketegasan Pemprov NTB untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang telah merusak alam NTB itu.

Desakan itu antara lain disampaikan oleh anggota DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH dan Johan Rosihan, ST, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Jumat (9/10) kemarin.

Nurdin menegaskan bahwa dalam reses yang digelarnya belum lama ini, ia menemu-

kan sejumlah perusahaan yang secara terang-terangan melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin namun tetap dibiarkan beroperasi. ‘’Ini dilakukan secara ‘’telanjang’’. Di depan muka kita,” kata Nurdin dalam rapat paripurna tersebut. Ia menilai, pelanggaran izin secara terang-terangan itu tidak saja merusak kontur alam di NTB. Lebih jauh, daerah dan negara juga dirugikan karena perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan galian C itu tidak menyetor pajak yang seharusnya merupakan kewajiban mereka.

Ia memperkirakan, tidak adanya kontribusi dalam ben-

tuk pajak oleh perusahaan-perusahaan pelaku penambangan liar itu membuat negara setidaknya dirugikan ratusan miliar rupiah tiap tahunnya.

Dikonfirmasi usai paripurna, Nurdin menyebutkan sedikitnya terdapat empat perusahaan yang beroperasi di tujuh titik di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat saja. ‘’Pada saat reses yang lalu, kami bersama Dinas Pertambangan Provinsi dan Badan Lingkungan Hidup sempat melakukan peninjauan lokasi.

Ternyata, proses eksploitasi material yang demikian besar dengan mempergunakan alatalat berat, tidak disertai izin usaha pertambangan, tidak

Target 3 Juta Wisman 2019

Pembangunan Jalur Selatan dan ’’Runway’’ BIL Prioritas Kemenko Maritim

KEPUTUSAN banding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr.H.Zaini Arony, sudah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tipikor Bali. Hal sama dilakukan kubu terdakwa Zaini Arony melalui tim kuasa hukumnya.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke NTB sampai tahun 2019 mendatang sebanyak 3 juta orang.

Untuk mengejar target ini, Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, pembangunan jalan jalur selatan

Pulau Lombok dan perpanjangan runway Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi 3.000 meter.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H.Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi di kantor Gubernur, Jumat (9/10) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

H.Chairul Mahsul

disertai izin pengelolaan lingkungan dan izin-izin lain yang diperlukan. Tetapi negara diam, dimana kehadiran pemerintah,” tegasnya.

Nurdin mensinyalir, jika penelusuran dilakukan ke seluruh NTB, bisa ditemukan lebih banyak lagi aktivitas pertambangan ilegal oleh perusahaan resmi. “Bahkan ada yang sudah (mengirim galian) ke luar daerah. Menggunakan tongkang. Ada gunung yang sudah rata dengan tanah. Ada yang sudah jadi danau, ada alur sungai yang sampai berubah, tebing-tebing longsor,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah, khususnya Pemprov

NTB selaku pemilik kewenangan dalam hal ini terkesan mendiamkan aktivitas ilegal tersebut. ‘’Ada perizinan, ada badan lingkungan hidup, ada satpol PP. Kemana mereka semua. Kenapa mereka tutup mata,’’tukasnya.

Nurdin mengancam, jika Pemprov NTB tidak segera menutup aktivitas pertambangan liar tersebut, ia akan memimpin gerakan untuk menutup aktivitas tambang tersebut. “Ini bisa terjadi gejolak yang lebih besar dari kasus Salim Kancil itu,” ujarnya.

Johan Rosihan, dalam interupsinya juga mengutarakan hal serupa.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) Sepanjang bulan Januari sampai Oktober ini, ditemukan sedikitnya 17 kasus gizi buruk di Kota Mataram. Dari jumlah itu, dua orang bayi yang terkena gizi buruk saat ini sedang menjalani perawatan di Puskesmas Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

Halaman 2

Diskoperindag Wacanakan Revitalisasi Sejumlah Pasar di Mataram

RUANG Terbuka Hijau (RTH) Pagutan yang berlokasi di Kelurahan Pagutan Timur dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan nasional, Festival Hortikultura Nasional (FHN) yang dibuka Sabtu (10/10) hari ini. Dijadikannya Pagutan Timur menjadi pusat pelaksanaan kegiatan nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga sekitarnya.

Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra Soerati menyampaikan sejak jauh hari pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada warga terkait pelaksanaan kegiatan ini. “Jauh-jauh hari kita sosialisasi tentang kegiatan ini kepada masyarakat.

Masyarakat antusias dan merasa memiliki kebanggaan karena kegiatan ini diselenggarakan di kampung mereka sendiri,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (9/10).

Irfan menyampaikan warganya juga siap menyambut tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan memberikan kenyamanan sehingga mereka terkesan. Hal itulah yang juga selalu dikedepankan pada saat melakukan sosialisasi. “Dan warga juga siap menjamu tamu dengan kenyamanan dan kebersihan lingkungan ,” ujarnya.

Dengan hadirnya berbagai peserta dari seluruh daerah seIndonesia, Irfan berharap dapat memberikan dampak secara ekonomis terhadap warganya. Karena dengan adanya kegiatan ini warganya bisa memanfaatkan dengan berjualan berbagai barang seperti suvenir maupun makanan. Warga setempat juga diakomodir dengan diberikan satu stan khusus untuk memamerkan produk suvenir. “Ada bursa untuk suvenir dan kuliner. Walaupun tidak semua warga Pagutan Timur yang dilibatkan tapi akan kita atur secara kolektif agar tidak semrawut di lapangan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Irfan mengatakan warga setempat juga dilibatkan dalam rangka persiapan FHN 2015. Misalnya untuk persiapan teknis, warga setempat dilibatkan untuk membantu. “Selain buruh lokal yang diajak, untuk keamanan juga dilibatkan warga setempat. EO (Event Organizer) lokal dan nasional juga minta warga lokal untuk ikut menyambut,” ujarnya.

Untuk petugas keamanan dilibatkan 20 orang warga Lingkungan Petemon yang merupakan lingkungan terdekat dengan RTH Pagutan. Untuk mengatur parkir kendaraan juga akan dilibatkan warga lokal. Irfan berharap pelaksanaan FHN berjalan sukses, lancar, serta memberi kesan baik bagi seluruh peserta yang hadir. “Selain bisa memberikan kenangan yang baik bagi seluruh tamu yang hadir, diharapkan kegiatan ini juga memberi nilai ekonomis dan sosial untuk masyarakat,” pungkasnIrfan Syafindra Soerati ya. (ynt)

(Suara NTB/cem)

Muhtar mengaku kedatangan pimpinan ke BPKP meminta penjelasan yang sedetil-detailnya. ‘’Kita akan mulai dari mana?

Itupun oleh BPKP tidak berani dijelaskan secara gambling. Dia (BPKP, red) hanya menjelaskan bahwa supervisi itu ia mulai dari Perda APBD 2015 yang Rp 1,117 triliun,’’ terangnya. Yang menjadi kebingungan tiga fraksi ini apakah kemudian pembahasan APBDP dimulai dari APBD 2015 dengan nilai Rp 1,114 triliun ataukah Rp 1,117 triliun. ‘’Dan saat ini hasil paripurna itu adalah Rp 1,14 triliun,’’ klaimnya. Muhtar mengaku tidak

Mataram (Suara NTB) Meski hasil supervisi telah diterbitkan oleh BPKP NTB, namun APBDP Kota Mataram 2015 tidak kunjung ditetapkan. Tiga fraksi di DPRD Kota Mataram, PDIP, Gerindra dan Demokrat kembali ‘’berulah’’ terkait APBDP Kota Mataram 2015. Tiga fraksi ini diduga lagi-lagi memboikot finalisasi APBDP Kamis siang.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, rapat gabungan komisi-komisi DPRD Kota Mataram Kamis siang sedianya beragendakan finalisasi atau penyempurnaan RAPBDP Kota Mataram 2015 sebelum diparipurnakan.

Sayangnya, tidak fraksi itu kompak tidak menghadiri undangan rapat gabungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram.

Tak ayal ulah tiga fraksi ini mendapat kecaman dari fraksi lainnya di parlemen. Betapa tidak, sejumlah tuntutan tiga fraksi yang dari awal menolak pembahasan APBDP Kota Mataram 2015 telah dipenuhi oleh DPRD Kota Mataram. Mulai dari penundaan pembahasan

ANGKA pengangguran di Kota Mataram yang didominasi pengangguran terdidik, menjadi atensi anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE. Mengatasi hal itu menurutnya, perlu dibuatkan regulasi khusus. Untuk pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Mataram paling tidak harus diberikan syarat agar menerima tenaga kerja lokal.

Begitu juga dengan angkatan kerja terdidik diharapkan berakselerasi dan membuat suatu manuver kerap terbentur anggaran. ‘’Apa motivasinya setelah mereka lulus, pasti bekerja dan menjadi seorang ASN. Sementara ASN tidak menjadi suatu solusi yang elegan,’’ terangnya. Angkat kerja terdidik idealnya harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pemkot Mataram dalam hal ini Disosnakertrans dan BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan) Kota Mataram harus kreatif. Gus Hari, sapaan akrabnya, tidak menyangkal kalau selama ini Disosnakertrans telah berbuat.

Hanya saja dibutuhkan koordinasi dengan SKPD terkait lainnya. ‘’Harapan saya ke depan dia itu (Disosnakertrans) bekerjasama dengan SKPD lain. Contoh BPMP2T dan juga Dinas Budpar,’’ tuturnya.

Politisi Demokrat ini mempertanyakan berapa orang tenaga kerja lokal yang diserap oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram. Karenanya ia berharap DPRD Kota Mataram dapat menginisiasi Perda tenaga kerja lokal. Dalam Perda nantinya diatur persentase tenaga kerja lokal yang harus diterima perusahaan yang ada di Kota Mataram. ‘’Bila perlu kita ektrem 70 – 80 persen itu tenaga kerja lokal,’’ tegas Gus Hari. Jika ada perusaah yang menolak tenaga kerja lokal dengan alasan kurang mumpuni, harus dipertegas juga kurang mumpuni dari segi apa. ‘’Berbeda kalau pencari kerja itu ngeyel dan tidak mau kerja. Maunya enaknya sendiri.

Itu kasus yang berbeda,’’ terangnya.

Ia mengimbau kepada pencari kerja yang menuntut pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya, harus dimbangi dengan kemampuan dan kemauan kuat untuk bekerja. Sementara untuk pemerintah Gus Hari mengimbau Pemkot Mataram agar mengkolaborasi SKPD yang ada. Seperti Disosnakertrans, BPMP2T, Disbudpar dan Diskoperindag. ‘’Memang payung hukumnya untuk memaksa pengusaha menerima tenaga kerja lokal belum ada, tetapi ke depan kita akan siapkan itu,’’ tandasnya. (fit)

APBDP, rapat pimpinan hingga menuntut dilakukan audit terhadap APBD Kota Mataram 2015 sebagai dasar pembahasan APBDP Kota Mataram.

Setelah hasil supervisi terbit, tiga fraksi ini menganggap hasilnya masih mengambang sehingga dibutuhkan konsultasi ke BPKP. Tiga pimpinan sudah mendatangi BPKP dan meminta penjelasan terkait itu, namun tiga fraksi ini rupanya tidak sepaham dengan penjelasan BPKP. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., yang dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya dalam finalisasi RAPBDP Kota Mataram 2015, membantah pihaknya dan dua fraksi lainnya memboikot rapat tersebut.

‘’Ini kurang koordinasi saja, bukan boikot,’’ kilahnya menjawab Suara NTB Jumat (9/ 10) kemarin. Pihaknya dan juga dua fraksi lainnya sebetulnya menginginkan ada rapim (rapat pimpinan) terlebih dahulu antara pimpinan, fraksi dan komisi untuk menyamakan persepsi terhadap hasil konsultasi hasil supervisi.

Kalau itu rapat gabungan komisi, lanjut Muhtar, walaupun sifatnya interal, tetapi komisi-komisi belum membahas secara detail. ‘’Kalau persepsi kita sudah kita samakan, saya rasa tidak ada masalah,’’ katanya. Politisi Gerindra ini bahkan memprediksi, butuh satu kali rapim, APBDP akan dapat dilanjutkan.

Mataram (Suara NTB) Puskesmas Karang Taliwang yang ada di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara akan dijadikan contoh atau model pengembangan Puskesmas se-Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Prof.Dr. Yohana Susana Yembise usai mengunjungi Puskesmas Karang Taliwang, Jumat (9/10).

“Kemana-mana saya akan katakan kalau ada yang mau belajar silahkan datang ke Puskemas ini untuk belajar karena sudah cukup bagus,” cetusnya. Dalam kunjungan tersebut, Yohana melihat seluruh kondisi Puskesmas dan masuk ke semua ruang mulai dari UGD, Poli Anak, ruang laktasi, pusat konseling remaja, dan lainnya.

Yohana mengatakan Puskesmas Karang Taliwang kondisinya cukup bersih. Semua bentuk pelayanan juga menurutnya cukup ramah anak dan telah mendukung upaya Kota Mataram menjadi kota layak anak (KLA).

Ia pun meminta kepada Penjabat Walikota Mataram untuk bersurat kepada perusahaan maupun BUMN/ BUMD di Kota Mataram untuk ikut mendukung upaya menuju KLA melalui dana tanggung jawab sosial (CSR/ Corporate Social Responsibility) dengan menyediakan arena bermain anak-anak di Puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Belanja Fisik RSUD dan Dinas PU Paling Besar Mataram (Suara NTB) Dalam postur APBD Kota Mataram, belanja fisik paling besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Data dihimpun Suara NTB, Dinas Pekerjaan Umum dalam APBD proyek pengerjaan jalan lingkungan menelan anggaran Rp 50 miliar. Ditambah proyek kecil dengan sistem penunjukan langsung yang nilai proyek kisaran Rp 30 - 200 juta mencapai 285 item, dengan total anggaran mencapai Rp 2 - 4 triliun.

Sementara RSUD Kota Mataram, proyek fisik pada APBD 2015 mencapai Rp 28,84 miliar.

Diantaranya, pembangunan gedung RSUD dan IPAL Rp 21,33 miliar, pengadaan lift 2 Rp 1,33 miliar, alat kesehatan rehabilitasi medik sumber anggaran DBHCHT Rp 1,27 miliar dan pengadaan chamber Rp 4,91 miliar.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr.HL. Herman Maha Putra menjelaskan, pengadaan serta pembangunan proyek fisik itu dilakukan untuk memenuhi per-

syaratan menjadi rumah sakit kelas B. Itu pun katanya, masih kurang karena harus memenuhi syarat penunjang lainnya.

Pembangunan ruang rawat inap misalnya, selama ini pihaknya mengalami overload dan terpaksa harus menolak pasien. Artinya, perlu akses seperti penambahan ruang rawat inap. Idealnya, ruang rawat inap memiliki 350 bed, sementara dengan dibangunnya gedung baru memiliki sekitar 200 bed lebih. “Ini pun masih kurang,” katanya, Kamis (8/10).

Komitmen RSUD membangun lini baik SDM dan fisik.

Jika tidak maka rumah sakit plat merah ini akan stagnan atau tidak bisa berkembang, padahal harus melayani masyarakat miskin.

Terkait pengadaan chamber dikatakan dr. Jack sapaan akrab Direktur RSUD ini, masih tahap usulan saja. Sebab, pengadaannya menunggu pengesahan APBDP. Pertimbangan pengadaan alat itu, sebab Lombok adalah tujuan wisata dan tidak

mungkin harus menutup diri dengan perkembangan sektor pariwisata.

Selama ini, wisatawan mancanegara kebingungan mencari rumah sakit memiliki chamber.

Ketika terjadi sesuatu, kecenderungan pasien dibawa ke Bali. Oleh karena, pihaknya menginginkan bagaimana RSUD Kota Mataram mengambil kesempatan itu, sehingga kekayaan destinasi khususnya pantai diimbangi dengan sarana kesehatan memadai. “Pengalaman saya sudah tiga tahun menangani ini. Selama ini pasien luar negeri selesai diving kemudian mengalami masalah terhadap pernafasan dibawa ke Bali. Kenapa kita menyediakan di sini,” terangnya.

RSUD tambahnya, mengambil peluang rasa trust kepada wisatawan mancanegara. Terkait target pengadaan alat itu tuntas, dikatakan tergantung pengesahan APBDP. Sejauh ini sudah ditender, sehingga ketika sudah disahkan anggaran, maka tinggal pengadaan saja. (cem)

garan pendapat belanja daerah (APBD) Perubahan belum diketok, sehingga eksekusi program tidak bisa dilaksanakan. Kedua, rasionalisasi anggaran oleh TAPD, anggarannya dipangkas sekitar Rp 300 juta sehingga pihaknya mulai berhitung untuk memikirkan program prioritas.

Jika dipaksakan dilaksanakan, dengan sisa waktu dua bulan dikhawatirkan tidak bisa maksimal. Khalid secara jujur menyampaikan, alokasi anggaran untuk subsidi bemo kuning sebagai angkutan pelajar Rp 200 juta. Setelah dirasionalisasi dengan kebutuhan lainnya tersisa Rp 90 juta. Artinya, ini akan dimak-

simalkan dan laksanakan secara bertahap. Tapi ditegaskan, tahun 2016 akan dimaksimalkan dan sesuai permintaan sopir.

“Insya Allah, tahun 2016 ini pasti semua angkot kita maksimalkan,” terangnya.

Khalid tidak memungkiri, sejumlah sopir dan Organda mempertanyakan eksekusi program itu, sehingga diharapkan bisa memaklumi.

Sebagai gambaran, Pemkot Mataram sebelumnya menggagas agar angkot digunakan sebagai angkutan pelajar. Untuk mendukung itu, Dishubkominfo berkoordinasi dengan Dikpora Kota Mataram, agar program tersebut ber-

H. Khalid jalan lancar. Disamping itu, hajat pemerintah supaya bemo kuning ini tetap mendapatkan penghasilan di tengah persaingan moda transportasi lainnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid yang ditemui di sela - sela gotong royong, Jumat (9/10) membantah jika terjadi pembatalan angkot sebagai angkutan pelajar. Karena ini menjadi pilot project, maka dilakukan secara bertahap sesuai kondisi anggaran. “Bukan dibatalkan, karena ini menjadi pilot project maka kita lakukan bertahap,” terangnya.

Misalnya kata Khalid, bemo kuning dibutuhkan sebelumnya 50 armada, karena sifatnya pilot project paling tidak dimaksimalkan 25 armada. Di tahun 2016 dipastikan secara keseluruhan akan dimanfaatkan. Alasan kenapa harus bertahap, pertama ang-

mengetahui apakah keinginan rapim itu telah disampaikan kepada DPRD Kota Mataram. ‘’Inikan saya ndak ikut kemarin, saya baru pulang,’’ akunya. Namun demikian, ia sempat menyampaikan secara lisan kepada Sekretariat untuk dilakukan rapim terlebih dahulu. ‘’Banggar saja belum kita tuntaskan, kepada harus ke gabungan komisi,’’ sesalnya.

Dikatakan Muhtar, sah-sah saja kalau ada penilaian bahwa tiga fraksi ini menghambat APBDP. ‘’Kami tidak ada niat seperti itu, kepentingan kita sama untuk masyarakat,’’ tandasnya. (fit)

Puskesmas Karang Taliwang akan Jadi Contoh Puskesmas se-Indonesia

Angkot Batal Jadi Angkutan Pelajar Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Rasionalisasi anggaran dilakukan oleh Pemkot Mataram khusus tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), bukan saja berimbas terhadap terpangkasnya anggaran seluruh kecamatan dan SKPD. Hal itu juga berpengaruh terhadap sejumlah program dirancang oleh SKPD. Angkot yang rencananya dioperasikan tahun ini untuk angkutan pelajar terpaksa dibatalkan, karena terjadi pengurangan anggaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

Dikonfirmasi terkait pembatalan tersebut, Kepala

gantung anggaran saja,” ujarnya.

Untuk revitalisasi pasar, paling tidak menghabiskan anggaran Rp 4 miliar – Rp 6 miliar.

Kementerian Perdagangan ada paket revitalisasi pasar Rp 3 10 miliar. Seandainya, proposal diajukan oleh Pemkot Mataram diberikan Rp 3 miliar, maka daerah harus mengalokasikan di APBD untuk kekurangannya.

Dengan anggaran Rp 3 miliar dinilai tidak cukup.

Revitalisasi nantinya, tidak lagi membuat pasar bertingkat melainkan cukup satu tingkat saja. Alasannya, pedagang tidak mau menempati lapak karena dinilai sepi pembeli. Oleh karena itu, konsepnya seperti revitalisasi di Pasar Mandalika.

“Kalau anggaran ada, kita buatkan satu lantai saja.

Karena percuma dibuatkan bertingkat tapi ndak ada yang mau tempati,” ujarnya.

Disinggung soal revitalisasi Pasar Mandalika? Proyek dikerjakan oleh Niat Karya dengan nilai penawaran Rp 5.285.173.000, diklaim telah rampung 75 persen. Hanya tinggal pemasangan atap baja serta lapak sejumlah pedagang.

Untuk akses jalan masuk ujarnya, akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. (cem)

Finalisasi APBDP 2015 Diduga Diboikot

Buat Perda Tenaga Kerja Lokal

I Gusti Bagus Hari Sudana Putra

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, mewacanakan akan merevitalisasi sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Rencana ini berdasarkan permintaan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si setelah kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Dr. Yohana Susasa Yambise ke Pasar Cakra, Jumat (9/10).

Selain permintaan Penjabat Walikota kata Wartan, kondisi sejumlah pasar memang sudah tua baik dari segi fisik bangunan, sehingga perlu direvitalisasi. Sejumlah pasar menurutnya mendesak, seperti Pasar Cakra, Sindu, Perumnas dan lain sebagainya. “Coba lihat kondisinya begini. Ini dibangun tahun 70 - an,” terang Wartan.

Mengenai kapan dilaksanakan, tentunya lanjut Wartan tidak bisa dipastikan karena harus menunggu kepastian anggaran. Program revitalisasi pasar, pada dasarnya ada di Kementerian Perdagangan.

Pihaknya nanti akan mencoba mengajukan proposal ke Kementerian dan diharapkan bisa terealisasi. “Kalau ditanya kapan kita ndak tahu. Ter-

AKAN DIREVITALISASI - Pasar Cakra rencananya akan direvitalisasi.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Jadi Kebanggaan Warga

“Kami akan surati Walikota agar bisa bekerja sama dengan CSR baik bank dan perusahaan di sekitar sini untuk membantu membangun tempat bermain anak-anak dimana ibu-ibu pada saat berobat anak-anak bisa menunggu sambil bermain,” jelasnya. “Itu yang mungkin masih kurang dan yang lainlain sudah cukup bagus dan bisa dijadikan teladan atau model untuk Puskemas di Indonesia,” jelasnya.

Yohana juga mengungkapkan kebanggaannya kepada para petugas medis di Puskesmas Karang Taliwang yang didominasi perempuan. Bahkan Kepala Puskesmas Karang Taliwang juga seorang perempuan. “Saya bangga. Menteri siapa yang tidak bangga memiliki perempuan hebat Indonesia yang akan terjun ke lapangan dalam meningkatkan pembangunan nasional di bidang kesehatan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Puskemas Karang Taliwang, dr.

Wiwin Nur Hasida menyampaikan pihaknya tetap berupaya meningkatkan pelayanan secara komprehensif mulai dari pelayanan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Peningkatan pelayanan ini dilakukan untuk semua sasaran baik itu kelompok maupun perorangan. “Kelompokkelompok sasaran itu misalnya untuk kelompok lansia, bayi-balita, ibu hamil, kita berusaha layani semua,” jelasnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

Halaman 3

BPKP Sindir Daerah yang Acuhkan WTP

Bonardo Hutauruk

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTB, Bonardo Hutauruk menyindir daerah-daerah yang mengacuhkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Suruh ke laut aja,” sindir Bonardo pada kepala daerah yang menganggap WTP bukan hal yang terlalu penting. WTP menurutnya menjadi salah satu indikator yang paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dua daerah yang belum mendapat WTP masingmasing Kabupaten Bima dan Lombok Timur. Persoalannya masih berkutat pada aset.

“WTP ini cerminan good governance. Jadi harus dilaksanakan. WTP adalah salah satu indikator, bagaimana bisa dikatakan good governance kalau indikatornya saja tidak bagus,” tegasnya.

Pihaknya sedang berupaya melakukan pendampingan terhadap daerah-daerah yang belum meraih predikat tersebut. Jika saja, NTB sudah seratus persen meraih WTP, otomatis daerah ini menjadi

provinsi kedua di Indonesia yang pengelolaan keuanngannya sudah baik, setelah provinsi Gorontalo menduduki peringkat pertama.

Bahkan BPKP telah menurunkan tim untuk membantu perbaikan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD), dan November ini akan dilakukan monitoring kembali terhadap pencatatan transaksi BMD dimaksud.

Kabupaten Bima prosesnya

sedang berjalan, dan Lombok Timur akan dimonitoring kembali. Terlepas dari itu, yang paling penting kata Bonardo, memperingatkan sembilan kabupaten/kota dan provinsi ini untuk melakukan pencatatan-pencatatan dengan sebaikbaiknya. Dengan diberlakukannya accrual basis.

“Kasi saja warning terhadap yang sudah mendapatkan predikat WTP, karena mempertahankan itu berat,” ujarnya.

Accrual basis ini menurutnya menjadi tuntutan. Artinya pencatatan transaksi keuangan itu haru benar-benar

atas dasar transaksi tahun yang bersangkutan. Jika sebelumnya pencatatan dilakukan setelah pencairan, menurutnya kini tak boleh lagi.

“Misalnya pembayaran rekening listrik bulan Desember, penagihannya bulan Januari. Sekarang yang dibayar Desember harus dicatat bulan Desember, bukan di Januari,” demikian menurutnya. Oleh karenanya, tim yang dimaksud sedang gencar-gencarnya melakukan pendampingan di kabupaten/ kota untuk memperoleh predikat seratus persen WTP. (bul)

Akan Gelar Rakernas SEBANYAK 600-an pramuwisata atau guide akan mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di NTB. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) meminta dukungan pemerintah daerah.

Delegasi DPD HPI NTB, berhasil meyakinkan peserta Rakernas HPI ke 14, di Bandung-Jawa Barat.

20 perwakilan DPD HPI seIndonesia akhirnya bulat menunjuk NTB menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) HPI tahun 2016 mendatang.

Penetapan NTB sebagai tuan rumah ini, sekaligus menjadi salah satu hasil rakernas HPI yang diselenggarakan di BandungJawa Barat, 4-7 Oktober 2015 lalu.

(Suara NTB/dok) Ketua DPD HPI NTB, H. H. Ainuddin Ainuddin SH, MH menyatakan, ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah Munas 2016 merupakan bentuk apresiasi positif atas kepengurusan HPI di NTB. Selebihnya, menjadi motivasi HPI pusat atas dukungan kemajuan pariwisata NTB, menuju pariwisata halal (halal tourism).

Rakernas ke 14 HPI di Bandung, delegasi NTB banyak memberi inspirasi HPI tentang halal tourism. Hal ini dilakukan sesuai semangat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang tengah gencar mengkampanyekan wisata halal.

DI acara rakernas tersebut, HPI NTB juga membagi-bagikan buku halal tourism untuk memperkenalkan Lombok sebagai destinasi halal tourism.

“Atas upaya dan kepercayaan rekan-rekan HPI se-Indonesia ini, NTB, khususnya Lombok harus segera berbenah.

Terutama infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk menyambut wisatawan syariah ini. DI internal HPI sendiri, kami sudah memulai melakukan sertifikasi guide terkait booming halal tourism ini,” kata H. Ainuddin dihubungi di Mataram, Jumat (9/10).

Jenjang bimbingan teknis (sertifikasi), lanjutnya, penting dilakukan untuk menyiapkan sumber daya yang mumpuni di kalangan guide. Kesiapan sumber daya manusia ini penting menjadikan para pramuwisata menjadi lebih profesional.

Profesional dalam melayani tamunya (wisatawan) dan profesional secara keilmuan dan pengetahuan.

Selain penetapan NTB sebagai tuan rumah Munas 2016, rakernas di Bandung juga banyak membahas payung hukum yang akan dijadikan dasar bergerak organisasi pramuwisata ini. Dengan payung hukum yang pasti ini, ke depan HPI bisa mejadi organisasi pramuwisata yang mandiri dalam berbagai hal.

“Pada Rakernas mendatang, kita harapkan pemerintah daerah mendukung kita dengan hadirnya ratusan corong-corong promosi pariwisata,” demikian harapannya. (bul)

Jumat, 09

(Suara NTB/bul)

GARAM NTB – Madura, Jawa Timur, menjadi salah satu penghasil garam nasional. Namun garam produksi daerah tersebut tak jarang dipasok oleh petani garam dari NTB. Dalam foto, karungan garam di Pulau Sumbawa yang siap kirim ke Madura.

OJK Sosialisasi Jasa Keuangan kepada Muslimat NW Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka memperluas literasi keuangan, dan pengenalan Industri Jasa Keuangan

(IJK) pada seluruh lapisan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memberikan sosialisasi makin menggencarkan sosialisasi. Salah satunya kepada Komunitas Muslimat Nahdlatul Wathan (NW) NTB di Pondok Pesantren Darul Hikmah NW Narmada.

Sosialisasi ini dilaksanakan Jumat (9/10). Kepala Bidang Pengawasan Bank OJK Provinsi NTB, Aprillah HS mengatakan, saat ini pemahaman literasi keuangan di masyarakat masih minim. Karenanya OJK semakin intens memberikan sosialisasi tersebut. “Atas dasar itulah, kami terus menerus memberikan sosialisasi pada masyarakat,” tandasnya.

April memaparkan, betapa pentingnya masyarakat mengetahui dengan baik produk yang dipakai dari IJK. Tidak hanya memahami manfaat, juga harus paham akan resikonya. Selain itu, pada komunitas muslimat NW NTB yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga itu, ia menekankan agar mereka merencanakan keuangannya dengan maksimal.

Termasuk menyisihkan sebagian pendapatan yang dinafkahi para suaminya. Begitu pula dengan pelajar, perlu dibudayakan menabung sejak dini. Sehingga tidak asing lagi dengan dunia perbankan.

Sebab menyisihkan untuk kebutuhan di masa depan sudah hampir menjadi ke-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK NTB Aprillah HS (tengah), bersama pengurus Muslimah NW NTB di Pondok Pesantren Darul Hikmah NW Narmada dalam acara sosialisasi OJK, kemarin. harusan, dan direncanakan sedini mungkin. “Anak-anak juga harus bisa menabung dengan menyisihkan uang jajan mereka,” imbau Hj. Aprillah.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta sosialisasi mendapatkan pemahaman tentang perbankan dari perwakilan PT Bank BNI Syariah, lembaga pembiayaan syariah perwakilan Asuransi Al Amin, serta dari OJK NTB tentang kewaspadaaan akan investasi abal-abal.

Pimpinan Muslimah NW NTB Hj Muhsinatin Juainy mengaku sangat mengapresiasi atas edukasi dan sosialiasai yang diberikan OJK NTB. Dengan hadirnya ratusan peserta perwakilan dari lima kecamatan, itu menunjukkan animo anggota cukup besar. Lantaran pemahaman mereka memang masih sangat kecil mengenai keuangan dan IJK. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan

kembali. Pasalnya, di tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini, menginginkan dapat memiliki berbagai ilmu. Sehingga wawasan anggota semakin bertambah, dan tidak tertinggal dengan yang lainnya.

“Beberapa waktu lalu, ada program simpel bagi pelajar, dan training of trainer (TOT) bagi penyuluh dan CTKI. Kami siap ikuti bila ada program-program OJK yang lain,” demikian Hj. Muhsinatin. (bul)

Kasus Lahan KEK Mandalika

Loteng Tunggu Komitmen ITDC Praya (Suara NTB) Pola penyelesaian persoalan lahan yang masih bermasalah di dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Resort, Pujut, Lombok Tengah (Loteng) diyakini sudah ada titik terang. Dan, kini tinggal menunggu komitmen dari pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) saja. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT.S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (9/ 10).

Ditemui di Jonggat, Suhaili mengatakan, dalam pertemuan antara Pemkab Loteng bersama dengan pemerintah provinsi dan ITDC beberapa

waktu lalu, sudah disepakati beberapa opsi terkait pola penyelesaian persoalan lahan di kawasan Mandalika tersebut. Salah satunya, akan sejenis tali asih yang diberikan kepada para pemilik lahan yang masih bertahan tersebut.

Namun berapa besaran tali asihnya, belum ditentukan.

Karena itu akan sangat tergnatung dari kesiapan dan kesanggupan dari pihak ITDC sendiri. Termasuk pemerintah provinsi selaku pihaknya yang mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan Mandalika Resort. “Dalam pertemuan kemarin, hanya dibahas persoalan pola penyelesaiannya saja. Masalah besaran anggaran, belum diten-

tukan,” terangnya.

Pihaknya berharap dengan sudah adanya solusi tersebut, persoalan lahan di kawasan Mandalika Resort bisa segera tuntas. Mengingat, persoalan tersebut selama ini selalu menjadi ganjaran yang membuat proses pengembangan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEK oleh pemerintah pusat, tersendat-sendat.

“Yang penting pola solusi penyelesaian masalah sudah ada. Tinggal sekarang implementasinya yang kita tunggu.

Tapi kita berharap dalam waktu dekat ini, sudah ada penyelesaian,” tambahnya.

Ia menjelaskan, total luas lahan yang masih bermasalah dan akan diselesaikan yakni

sekitar 135 hektar. Dari total lahan kawasan Mandalika seluas 1.250 hektar lebih. “Kalau yang lain sudah tidak ada masalah. Tinggal yang lahan seluas 135 hektar itu saja yang masih fokus untuk dituntaskan,” timpalnya.

Dengan selesainya persoalan lahan tersebut, lanjut Suhaili, maka diharapkan proses pengembangan kawasan Mandalika bisa segera terwujud. Semua rencana pengembangan yang sudah disusun, bisa berjalan sesuai target yang ada. Dan, Pemkab Loteng dalam hal ini tetap akan mendukung sepenuhnya.

Supaya kawasan Mandalika bisa benar-benar segera terbangun. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dampak Musim Kemarau

Yakin Capai Target DINAS Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lombok Timur (Lotim) meyakini pihaknya bisa mencapai target merealisasikan dana bantuan sosial program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Diyakinkan, Lotim bebas dari sanksi, karena alasan keterlambatan.

Kepala Distannak Lotim, (Suara NTB/dok) Zaini di Selong, Jumat (9/ Zaini 10), menjelaskan, bansosbansos tersebut antara lain arahnya ke kegiatan pengembangan jaringan irigasi pada lahan seluas 22 ribu hektar.

Proyek ini akan direalisasikan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah rampung seluas 9 ribu hektar, baik fisik maupun dananya. Sisanya tinggal 13 ribu hektar saat ini sudah mencapai 50 persen.

Sementara tahap kedua diarahkan untuk optimalisasi lahan seluas 12.000 ha. Tahap pertama seluas 4.600 hektar sudah rampung semua. Sisanya masih sedang proses dan progresnya cukup baik. “Sisana masih 8.000 hektar,” sebutnya.

Kegiatan ketiga untuk kegiatan system of Rice intensification (SRI). Kegiatan SRI ini juga diharapkan segera dirampungkan, sehingga Lotim aman dari ancaman sanksi, seperti pernah ditegaskan jajaran Pemprov NTB beberapa hari lalu. “Sekarang tinggal provinsi yang merealisasikan,” ucapnya.

Disebut anggarannya untuk kegiatan pengembangan jaringan irigasi sebesar 1,1 juta per hektar, kegiatan optimalisasi lahan sebesar Rp 1,2 juta/hektar dan kegiatan SRI Rp 2 juta/hektar. “Semuanya sudah tidak ada masalah. Kita yakin akan terealisasi semua,” terang Zaini.

Atas dasar itu, pihaknya berharap provinsi memberikan tambahan dana lebih besar lagi untuk kegiatan pembangunan pertanian di Lotim. Pasalnya, masih cukup banyak kawasan yang belum tersentuh. (rus)

Kantor Kebersihan Lotim Berebut Air dengan Petani Selong (Suara NTB) Agar tanaman yang ada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) tetap segar dan hidup, Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur (Lotim) harus kerja ekstra keras. Pasalnya, untuk melakukan perawatan dan penyiraman terhadap tanaman bunga di sejumlah taman di Lotim. Kantor kebersihan harus bersaing dengan para petani yang akan mengairi areal persawahannya di tengah musim kemarau yang begitu panjang ini.

Kepada Suara NTB, Jumat (9/10), Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lotim, H. Ridatul Yasa mengaku jika pihak saat ini masih memanfaatkan air di saluran irigasi sebagai tempat mengambil air untuk melakukan penyiraman terhadap bunga-bunga di sejumlah

taman di Lotim.

Bahkan, di tengah panjangnya musim kemarau serta kondisi air di Lotim yang cukup memprihatinkan. Ia mengaku harus rebutan dengan para petani dengan melibatkan pekasih sebagai petugas pembagian air. Jika tidak demikian, maka dikhawatir-

kan tanaman bunga di sejumlah taman di Lotim akan mati yang berdampak pada redupnya RTH bahkan menimbulkan kerugian yang cukup besar. “Untuk merawat tanaman bunga di sejumlah taman. Kita tetap melakukan penyiraman walaupun hanya sekadar saja, bahkan untuk

Alternatif Jalur ’’Trekking’’ Menuju Rinjani

Pemda KLU Jemput Putusan MA

(Suara NTB/rus)

MOGOK - Aksi mogok sopir dump truck di jalan negara yang memprotes kenaikan tarif MBLB, Jumat (9/10).

Berlanjut, Protes Kenaikan Tarif MBLB Selong (Suara NTB) Protes sejumlah sopir angkutan dump truck pengangkut bahan material hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berlanjut.

Tiap hari selama tiga hari terakhir, lokasi tempat pemungutan retribusi MBLB yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jenggik Kecamatan Terara terjadi kemacetan cukup parah.

Kepala Satpol PP Lotim, Salmun Rahman yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Bahkan aksi protes melebar sampai ke perbatasan Lotim-Loteng dari jalur selatan. “Tadi pagi (Jumat kemarin, red) kita ribut juga di Jerowaru,” ucapnya.

Para sopir dump truck melayangkan protes dengan cara memblokade jalan. Kendaraan besi dengan memuat angkutan itu tampak sengaja berhenti di tengah jalan. Hal ini jelas menimbulkan kemacetan cukup parah.

Kasat Pol PP Lotim ini mengaku sudah banting tulang berupaya menenangkan.

Imbas terparahnya adalah kemacetan arus lalu lintas di jalan negara. Pihak lain turut merasa dirugikan. Akibat kemacetan jalan membuat sejumlah pejabat yang sejatinya harus berangkat berangkat tepat waktu menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi terhambat.

“Ini orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya ikut kena imbas,” paparnya.

Besar harapannya, aparat kepolisian tetap turut ambil bagian untuk mengurai persoalan kemacetan. Salmun rahman berharap segera ada solusi terbaik masalah ini. “Untuk merubah kebijakan itu kan bukan kewenangan saya, hal ini nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan,” ucapnya.

Dikatakan, pihak Satpol PP ini sudah kerap menerima perlakuan kurang menyenangkan. Tidak saja kritikan pedas dari pihak yang tidak mau menaati Perbup Nomor 18 tahun 2015 tersebut. Sempat juga ada anggota Satpol PP yang terkena bogem mentah dari orang yang tdiak bertanggungjawab. “Kepada

Saluran Air Masih Jadi Tempat ”Favorit” Buang Sampah Selong (Suara NTB) – Untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir di musim penghujan yang diprediksi akan turun pada bulan November 2015, masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diharapkan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran air, baik di dalam kota maupun di luar kota Selong. Hal itu dikarenakan, ketika hujan turun pasca musim kemarau panjang, sampah-sampah yang sudah menumpuk di saluran irigasi kerap kali menjadi masalah baru, karena terjadinya banjir maupun genangan air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H.Napsi, menjelaskan saat ini pihaknya masih fokus terhadap permintaan pendistribusian air di sejumlah titik di Kabupaten Lotim. Pasalnya, kebutuhan masyarakat akan kebutuhan air bersih semakin memprihatinkan. Terkait dengan antisipasi bencana banjir dan

(Suara NTB/yon)

SAMPAH - Salah satu saluran air di jalan TGKH Zainuddin Abdul Madjid yang saat ini dipenuhi sampah. Kondisi ini sering menjadi pemicu terjadi banjir dan genangan air ketika hujan turun. genangan air di musim hujan yang diprediksi akan turun pada bulan November mendatang, pihaknya mengaku dalam waktu dekat ini akan menjalin koordinasi dengan pihak kecamatan, desa sampai dusun. Adanya koordinasi ini fenomena seperti terjadinya banjir yang disebabkan penyumbatan sampah di

mengambil air kita rebutan dengan petani,” akunya.

Disebutkannya, di Kabupaten Lotim terdapat begitu

Kawasan Tetebatu

Eksekusi Lahan TPA

Tanjung (Suara NTB) Belum dikantonginya salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atas lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dusun Jugil, membuat Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) bergerak cepat. Usai diinstruksikan Penjabat Bupati H. Ashari, SH, MH, Bagian Hukum Setda KLU lantas bergerak ke MA untuk menjemput salinan putusan MA dimaksud guna memudahkan eksekusi lahan pada tahun 2016 mendatang.

“Sesuai instruksi Pak Bupati, kita akan ke MA menanyakan surat putusan inkracht itu, namun saya tidak jamin surat itu bisa kita bawa langsung, karena masih berproses dan tidak serta merta langsung bisa dibawa pulang,” kata Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmara Hadi, Jumat (9/10).

Dijelaskannya, proses mengeluarkan putusan di tingkat MA memerlukan waktu. Sesuai SOPByang ada, setidaknya butuh waktu hingga 6 bulan untuk memperoleh salinan inkrah. Melihat mekanisme tersebut, dirinya akan ke MA sekaligus meminta petunjuk agar TPA Jugil seluas 4 hektar dapat dimanfaatkan, setidaknya mulai Januari 2016. Mengingat lahan TPA sewa, akan berakhir masa kontraknya Desember 2015 ini. “Saya optimis lahan TPA itu bisa kita eksekusi tahun ini,” imbuhnya.

Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan, I Dewa Purwa, mengharapkan persoalan status lahan TPA Jugil selesai dan daerah sudah mengantongi surat putusan MA. Pihaknya cukup khawatir, jika lahan TPA tidak bisa terselesaikan, praktis tidak ada lahan alternatif pembuangan sampah, karena lahan sewa tidak mungkin diperpanjang. Lainnya, ia belum memperoleh jaminan dukungan anggaran untuk melakukan sewa pada APBD murni 2016.

“Sebelum tahun 2016 ini, kita mengharapkan lahan itu sudah bisa kita manfaatkan karena lahan sewa untuk TPA yang disewa akan berakhir Desember. Lagipula, lokasi TPA yang disewa tidak bisa kita perpanjang, karena tidak representatif, letaknya dekat perkampungan,” sebut Purwa.

Sebelumnya, Penjabat Bupati KLU, H. Ashari, SH. MH., menginstruksikan jajarannya untuk menjemput salinan putusan MA atas kasasi lahan TPA yang dimenangkan Pemda KLU. Salinan dibutuhkan untuk mengeksekusi lahan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam program penanganan sampah di KLU. “Kalau ini untuk kepentingan masyarakat tidak ada nanti-nantian, karena bagaimana pun kita sudah dinyatakan menang,” ujarnya.

Ditambahkannya, ketika pemkab sudah mendapatkan surat putusan, pihaknya segera menindaklanjuti lahan seluas 4 hektar untuk pemanfaatannya nanti. Mengingat, lahan sewa untuk pembuangan selama ini akan berakhir sampai Desember dan sewanya tidak bisa diperpanjang lagi, karena letaknya berdekatan dengan perkampungan. “Kalau sudah ada surat langsung eksekusi, walaupun mereka mau mengajukan PK lagi tapi hal itu tidak bisa menghambat proses eksekusi,” jelas Ashari. (ari)

(Suara NTB/dok)

H. Ridatul Yasa

banyak taman yang membutuhkan penyiraman setiap harinya, seperti di Taman Tugu Selong, Taman Rinjani Selong, Bundaran Taman Masbagik,Taman Gelang dan sejumlah taman lainnya di Lotim yang saat ini sudah mengalami kekeringan dan layu. “Dengan musim kemarau yang begitu panjang ini, sudah jelas ada tanaman bunga yang sudah layu di setiap taman itu. Sehingga, untuk menyongsong kembali perawatan dan penghijauan di taman tersebut, kita dari pemerintah menyiapkan sekitar Rp 50 juta,” ungkapnya. (yon)

sejumlah saluran irigasi bisa dicegah sejak dini.

“Memang untuk saat ini kita masih fokus untuk penyaluran air bersih, namun ke depan kita harus antisipasi juga bencana di musim penghujan seperti banjir yang disebabkan oleh penyumbatan sampah itu,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kepa-

la Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Ridatul Yasa, mengaku segera menyisir kembali saluran-saluran irigasi yang dipenuhi oleh tumpukan sampah.

Seiring dengan keterbatasan armada dan petugas yang dimilikinya memang suatu kendala bagi Kantor Kebersihan Lotim untuk menembus hingga ke pelosok desa. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana di musim hujan sangat diharapkan.

“Petugas normalisasi drainase kita berjumlah 10 orang dengan satu Tossa (kendaraan roda tiga). Sementara, jumlah armada pengangkut sampah secara keseluruhan sebanyak 15 unit dan roda tiga 16 unit,” jelasnya.

Jumlah ini, ujarnya, masih sangat jauh dengan luas daerah dan jumlah penduduk Lotim.

Untuk mengcover semua wilayah di Lotim, seharusnya armada yang dimiliki sebanyak 200 armada dengan masingmasing kecamatan harus memiliki 10 unit Tossa. (yon)

anggota saya sudah saya ingatkan agar mengedepankan keselamatan,” ucapnya.

Menyikapi lebih lanjut masalah itu, Kasat Pol PP Lotim menegaskan hanya bisa melakukan koordinasi intensif dengan kepolisian.

Terhadap adanya indikasi kriminalitas yang terjadi dan dialami anggotanya, Salmun Berharap polisi segera menangkap provokator. “Kita tadi dilempar dan dicaci maki.

Anggota saja juga juga dipukul,” tutur Salmun Salmun mengakui sudah menjadi risiko tugasnya.

Dalam mengambil sikap, ia tidak ingin salah mengambil langkah hukum. “Andai saja Pol PP polisi sesungguhnya, saya akan tangkap. tetapi kita karena bukan polisi sesungguhnya, kita hanya polisi pamong praja,” urainya.

Informasinya, aksi protes terhenti setelah ada kesepakatan bersama untuk sementara waktu diperbolehkan membayar Rp 10 ribu. Para sopir, lanjut Salmun belum menerima membayar sampai Rp 48-50 ribu. (rus)

Selong (Suara NTB) Beberapa waktu lalu, sejumlah pelaku wisata di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur menggelar kegiatan Ekspedisi Tetebatu Rinjani. Kegiatan yang bertujuan membuka jalur trekking baru dari kawasan Tetebatu menuju puncak Rinjani itu dinyatakan tidak menemukan kendala besar. Medan yang dilalui tidak terlalu ekstrem dan dipastikan sangat berpeluang menjadi salah satu jalur alternatif bagi pecinta trekking.

Sekretaris Panitia Ekspedisi, Salman Hafiz kepada Suara NTB, Jumat (9/10), menjelaskan, kegiatan eskedisi turut mengajak wisatawan asal Australia. Jalur pendakian dimulai dari Orong Boroq menuju ke arah utara dengan jarak tempuh waktu sekitar beberapa jam perjalanan, baru tiba di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan Pondok Belanda.

Dari Tetebatu, disimpulkan sementara pendaki bisa sampai di Gunung Sangkareang.

Puncak kedua tertinggi di Pulau Lombok dengan ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan air laut (mdpl).

Menurut Bram Ramli, koordinator pendakian, ekspedisi Tetebatu Rinjani ini menelisik jejak-jejak pejuang di era penjajahan Belanda. Dinyatakan demikian, karena lokasilokasi yang dilalui tidak asing

bagi warga Tetebatu pada khususnya.

Para pelaku wisata Desa Tetebatu ini pun merencanakan kegiatan serupa tahap kedua.

“Tahap kedua ini kita akan menuntaskan misi sebelumnya yakni menemukan jalur dari puncak Gunung Sangkareang ke Danau Segara Anak dan Puncak Rinjani,” katanya.

Harapannya, kegiatan ekspedisi Tetebatu Rinjani ini bisa jadi jalur pendakian menuju puncak Rinjani dari kawasan wisata Tetebatu dan sekitarnya memang ada dan sejak jaman penjajahan Belanda pernah dilakukan oleh para leluhur suku Sasak. Bahkan menurut beberapa saksi sejarah dan mereka yang mendapatkan cerita turun temurun dari orang tua yang pernah mendaki Gunung Rinjani melalui Tetebatu.

Para pelaku wisata Tetebatu ini berharap, jalur pendakian Tetebatu Rinjani ini bisa diresmikan sebagai salah satu jalur alternatif. Diyakini, pendakian dari Tetabatu cukup banyak diminati wisatawan.

Di mana, akses menuju Tetebatu mudah dijangkau. “Dengan dijadikannya jalur trekking, kita berharap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjadikan Tetebatu dan Lombok timur sebagai destinasi pariwisata yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/ist)

INDAH - Inilah salah satu bagian dari Gunung Rinjani yang terlihat sangat indah. Gunung Rinjani bisa ditempuh melalui jalur pendakian Tetebatu selain jalur yang lebih dulu ada.

Halangi ”View” Pantai

Lapak PKL Montongpal Didesain Terbuka Tanjung (Suara NTB) Keinginan masyarakat untuk berjualan di kawasan Pantai Montongpal, Desa Rempek Kecamatan Gangga, telah diakomodir Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan membuatkan lapak sebanyak 5 unit tahun 2014 lalu. Namun hingga kini, baru 2 PKL yang sudah menempati lapak. Sebagian besar PKL yang ada di lokasi ini berkeinginan menempati lapak dengan cara menginap, yang mana belum direstui Pemda.

“Kita memang berencana menambah lapak PKL di kawasan Pantai Montongpal, cuma keinginan masyarakat susah untuk dipenuhi. Mereka maunya menutup lapak karena ingin memginap di sana. Sedangkan jika ditutup, akan menghalangi view,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, Jumat (9/10).

Menurutnya, Pemda akan mengkaji lebih jauh dampak ditempatinya lapak PKL secara permanen. Sebab tidak hanya ancaman keindahan view saja, tetapi juga tata ruang kawasan juga dikhawatirkan akan terdampak dari

kesan kumuh. Oleh karena itu, Pemda ke depannya akan mengatur agar PKL lebih tertib dalam berjualan dan turut menjaga keasrian kawasan.

Hamid tidak menyangkal, kemungkinan ditempatinya PKL secara permanen di mana PKL boleh menginap. Hanya saja, antar-PKL dan pemerintah desa selaku pihak yang menarik reyribusi, agar duduk bersama.

Setidaknya, perlu ada jaminan dari para PKL dan Pemdes, agar jalannya ekonomi tidak mengganggu keindahan dan kelestarian lingkungan. “Orang menikmati Pantai Montongpal, karena keindahannya. Memang kelak terbuka untuk ditempati, tetapi harus ada jalan keluar, komitmen dari PKL untuk menjaga kawasan agar tetap menarik untuk dikunjungi,” katanya.

Sebagai wujud dukungan pemerintah bagi masyarakat PKL, sambung Hamid, pihaknya akan menganggarkan lagi tambahan lapak sebanyak 5 unit. Langkah ini sebagai salah satu upaya Pemda mempercepat mobilitas ekonomi serta meningkatkan geliat sektor pariwisata. Mengingat kawasan Pantai Montongpal ber-

peluang dijadikan sentra kuliner makanan lokal. “Sementara ini, kita upayakan yang ada sekarang terisi semua. Yang rutin mengisi baru dua, lainnya hanya berjualan di saat ramai saja. Kalau sudah semua diisi, kita utamakan bantu lagi dengan gerobak dorong,” ujarnya.

Selain PKL Montongpal, Disperindagkop dan UMKM KLU juga memikirkan solusi Lapak PKL di pusat Kota Tanjung.

Saat ini, kendala PKL enggan menempatinya karena belum dilengkapi dengan listrik dan layanan air bersih. Sedianya lapak ini akan diperuntukkan bagi para pedagang sate khas Sate Tanjung. Melihat kondisi itu pula, ia mengisyaratkan untuk melengkapi lapak dengan layanan dasar tersebut, termasuk membangunkan toilet bagi para pengunjung kuliner.

“Sedangkan untuk PKL sate ikan di Nipah, kita juga akan buatkan lapak, tetapi setelah kepastian lahannya jelas. Ada informasi, PKL ini diberikan areal oleh perusahaan yang mereka tempati saat ini. Kalau memang betul ada, kita siap anggarkan,” tandas Abdul Hamid. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dewan Berharap Zaini Arony Mundur Terhormat

Dipusatkan di Senggigi PERINGATAN Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan kegiatan serupa tahun sebelumnya yang hanya dipusatkan di ibukota kabupaten. Kali ini peringatan tahun baru Islam akan dipusatkan pelaksanannya di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar.

“Inti kegiatan peringatan tahun baru Hijriah ini di antaranya diawali dengan doa bersama akhir tahun 1436 Hijriah, shalat Magrib berjamaah dilanjutkan dengan doa awal tahun 1437 Hijriah,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, MSi, didampingi Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Lobar H. Muktasimbillah, S.Sos, SE, MM, di Gerung, Kamis, (8/10).

Menurutnya, tidak kurang dari 1.300 undangan yang akan hadir pada peringatan tahun baru hijriah ini. Tausyiah tahun baru hijriah 1437 diharapkan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bisa datang. Jika berhalangan, Pemda akan meminta para tokoh agama yang ada di Batulayar.

Tema sentral peringatan ini, ujarnya, menuju perubahan Kabupaten Lobar ke arah yang lebih baik. Selain itu untuk lebih menggemakan syiar Islam secara lebih luas dan merata. Kecuali itu untuk lebih mengimbangi peringatan tahun baru masehi yang selama ini lebih digemakan.

“Yang jelas peringatan tahun baru Islam tidak hanya difokuskan di ibukota Gerung saja, namun kita memulainya dengan menyasar wilayah-wilayah lain secara bergantian,” tambah Muktasimbiilah.

Yang menarik untuk menyemarakkan kegiatan ini, sehari sebelumnya pada Senin (12/ 10), Pemerintah Kecamatan Batulayar akan menggelar pawai taaruf dengan peserta dari berbagai institusi pendidikan se Kecamatan Batulayar, baik negeri maupun swasta termasuk ormas Islam di wilayah pariwisata tersebut. (her)

Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih (Suara NTB/dok)

Sosialisasi Dinilai Lemah

Tim BPKP NTB Kontrol Penggunaan Dana Desa di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Tim Asistensi BPKP Perwakilan NTB turun mengontrol penggunaan dana desa di Lombok Barat (Lobar). Beberapa kendala dihadapi dalam hal penggunaan dana desa di Lobar, di antaranya kemampuan SDM aparatur desa dan kurangnya sosialisasi terhadap desa yang dilakukan pemda, khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Dua anggota tim asistensi dari BPKP, Jumat (9/10) mengontrol dan melakukan pendamping terhadap BPMPD. Tim ini mendampingi dinas terkait dalam hal penggunaan keuangan desa, termasuk dana deesa. “Kendala di Lobar ini memang SDM. Di samping itu perlu lebih ditingkatkan sosialisasi kepada desa oleh pemda,” terang Tim Asistensi BPKP, Nyoman Adi Surya Atmaja.

Dijelaskan, tugas pokok BPKP dalam hal pembina dan konsultan mendampingi pemda untuk pengelolaan keuangan secara baik. Terkait pengelolaan keuangan desa sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014, bahwa desa diberi wewenang penuh untuk pengelolaan dana desa dari APBN. Karena itu jelasnya,dibuatkan sistem informasi yang berbasis komputer. “Biar nanti dari perencanaan sampai laporan terintegrasi dan nyambung,” jelasnya.

Diketahui lanjutnya, SDM di desa belum merata akibat belum tahu akuntansi. Untuk itu, jelasnya, dibuatkan sistem akuntansi dari penganggaran, penataanusahaan hingga laporan yang dibuat sesuai aturan yang beraku. Sehingga tidak perlu repot desa membuat laporan karena sudah ada aplikasi yang bisa diisi.

Aplikasi ini, jelasnya, sebagai alat kontrol apakah penggunaan anggaran desa sesuai peraturan UU yang berlaku.

Aplikasi ini juga bisa mencegah penyimpangan anggaran, karena sudah tersistem berbasis anggaran. “Umpamanya anggaran di A namun direalisasikan dalam bentuk B, di sinilah mudah dikontrol supaya tidak terjadi kesalahan,” imbuhnya.

Menurutnya karena aturan baru, di Lobar perlu banyak perbaikan. Karena disadari, bahwa desa sendiri belum sepenuhnya siap mengelola dana desa. Diharapkan ke depan semakin baik pengelolaan dana desa di Lobar. Pihaknya berpendapat, tingkat pemahaman dari desa sudah bagus terkait aturan, namun tinggal bagaimana pelaksanaannya perlu dilakukan pendampingan dari pemda agar pengelolaan keuangan desa terhindar dari praktik KKN. Karena itu perlu diperbanyak pelatihan. Sejauh ini dari 119 desa baru 54 desa yang dilatih oleh BPKP. Hal ini dikarenakan keterbatasan personel dan dan waktu. Di samping itu perlu ada aturan sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan mengacu UU desa.

Sementara itu, kepala BPMPD Ramadhan Haryanto yang mendampingi tim asistensi BPKP dan menindaklanjuti saran dari tim. pihaknya akan lebih gencar melakukan sosialisasi ke desa. (her)

(Suara NTB/her)

PENDAMPINGAN - Tim Asistensi BPKP Perwakilan NTB saat memberikan pendampingan pada aparatur BPMPD mengenai penggunaan dana desa di Kantor BPMPD Lobar, Jumat (9/10).

Plt Bupati Jamin Roda Pemerintahan Tak Terganggu Giri Menang (Suara NTB) – Banding yang dilakukan KPK dan kubu Dr. H. Zaini Arony, MPd, menyebabkan perkara kasus ini masih belum inkracht. Kondisi ini berimbas pada Pemda Lobar. Pasalnya, kepala daerah dikhawatirkan tidak akan memiliki wakil.

Hal ini pun dikhawatirkan mengganggu jalannya pembangunan dan roda pemerintahan di Bumi Patut Patuh Patju.

Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menjamin jalannya pembangunan dan roda pemerintahan di Lobar tidak akan terganggu. Meski ia sendiri yang memimpin daerah ini. “Insya Allah tidak terganggu. Kan ada banyak sekali teman-teman ini. Ada sekda dan asisten serta SKPD yang melaksanakan program pembangunan,” ujarnya di Kantor Bupati Lobar, Jumat (9/10).

Pascabanding putusan Zaini Arony, Fauzan mengaku tidak ada langkah yang akan dilakukan. Ia akan tetap bekerja normal seperti biasa.

Menurutnya, hal ini akan dijalani dan tetap melakukan koordinasi dan konsolidasi ke dalam dengan jajarannya.

Termasuk menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD. Selain itu, akan meningkatkan intensitas turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat.”Saya akan

rajin-rajin turun untuk menyerap aspirasi,” janjinya, seraya menambahkan, hasil turun lapangan akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

Terkait apakah ada kemungkinan Zaini Arony bisa mengundurkan diri secara terhormat, Fauzan mengaku tidak tahu.

Sementara itu, dewan menilai Pemda tidak perlu menunggu keputusan inkracht untuk mengangkat kepala

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid daerah yamg defintif. Pasalnya, bisa saja Zaini Arony mengundurkan diri secara terhormat, karena ingin melihat Lobar punya bupati definitif.

“Terpenting demi masyarakat Lobar, karena kalau hanya satu pimpinan, maka terganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kami berharap agar Pak Zaini mundur secara terhormat,” harap salah satu anggota DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri.

Menurutnya, proses banding memakan waktu lama.

Kalaupun hasilnya nanti Zaini Arony memperoleh keringanan hukuman atau sebaliknya, maka tetap posisinya tidak bisa lagi menjadi Bupati Lobar. Atas kondisi ini, dirinya mengharapkan agar Bupati Zaini Arony mengundurkan diri secara terhormat untuk mempercepat proses bupati definitif. (her)

Tim PU dan Aset Turun Cek Lahan Proyek Embung di Kedaro Giri Menang (Suara NTB) – Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama tim Kantor Aset Daerah, berencana turun mengecek lokasi lahan proyek embung senilai Rp 1,5 miliar di Desa Kedaro yang belum dibebaskan. Tim ini turun untuk memastikan lahan warga terkena imbas proyek embung yang diganti rugi.

Sekretaris Dinas PU Lobar, Made Arthadana kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (9/ 10), menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kantor Aset Daerah untuk mengambil langkah.

Langkahnya Kantor Aset Daerah selaku leading sector terkait pembebasan lahan akan turun dulu mengecek ke lokasi, untuk mengetahui berapa luas lahan yang terkena. ‘’Tim PU akan ikut serta bersama tim aset,’’ ujarnya .

Menurutnya, terkait dana pembebasan lahan, dirinya tidak berani memastikan dibiayai dari APBD. Akan tetapi terkait kepastiannya, pihak aset yang lebih tahu. Karena se-

lama ini, pihaknya hanya mengkoordinasikan pembebasan lahan proyek yang bersumber dari APBN. Kabupaten, katanya, membuat perencanaan dan bertugas membebaskan lahan, sedangkan pusat mendanai pembangunan proyek.

“Kalau embung di Kedaro kan provinsi yang punya, kami belum tahu ada tidak dana pembebasan lahannya di APBD,” terangnya.

Diketahui, proyek Embung tahap II senilai Rp 1,5 miliar yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi di Desa Kedaro mulai dikerjakan. Proyek ini diharapkan membantu masyarakat setempat keluar dari bencana kekeringan.

Namun proyek ini justru sedikit menuai kedala. Lahan milik warga yang terkena dampak genangan air embung belum dibebaskan, sehingga masyarakat menuntut ganti rugi direalisasikan, seperti janji pemerintah. Terdapat lima warga yang memiliki lahan belum dibebaskan. (her)

EMBUNG - Sejumlah pekerja sedang mengerjakan proyek embung di Desa Kedaro. Pembangunan proyek embung ini diharapkan mampu mengatasi masalah kekeringan yang selalu terjadi saat musim kemarau.

Dinilai Rugikan Daerah

Bangunan Vila Diduga Bodong Harus Dibongkar Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, meminta penindakan terhadap vila diduga bodong di Taman Wisata Bangko Bangko (TWA) Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong harus dilakukan. Penindakan tidak saja pemda yang harus aktif, namun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) selaku yang memiliki kawasan harus tegas.

“Untuk penertiban bangunan vila diduga bodong itu butuh koordinasi dengan BKSDA. BKSDA ini harus tegas menindak,” tegasnya di ruang kerjanya, Jumat (9/10).

Menurutnya untuk menangani masalah vila liar di daerah itu, kedua belah pihak harus aktif. Jika hanya men-

gandalkan pemda saja maka akan sulit, sebab leading sector-nya adalah BKSDA. Langkah pemda sendiri, kata Fauzan, pihaknya akan meminta Kepala BPMP2T, Rusmanhadi aktif berkoordinasi dengan BKSDA. Apalagi pemda wajib menjaga wilayahnya.

Selaku pimpinan daerah, pihaknya akan memerintahkan perizinan untuk mengecek secara pasti, terkait perizinan bangunan vila. Setelah itu barulah nantinya akan diambil tindakan tegas. Tindakan tegas ini, kata Fauzan, masih manusiawi, artinya tidak mengusir mereka, namun meminta bangunan itu ditertibkan.

TWA Bangko Bangko luasnya 2.600 hektar. Dari luas itu yang boleh dibangun 600 hektar itupun izinnya dari Kemenhut.” Itu saya minta perizinan

mengecek, setelah itu diminta tegas,” tegas Plt Bupati.

Sebelumnya, Kepala Desa Batu Putih, Nurzaeni, mempertanyakan komitmen pemda menertibkan bangunan liar. Ia menilai pemda tidak tegas menuntaskan persoalan bangunan liar di daerah Bangko Bangko.

“Kami sangat mendukung upaya penertiban itu, tapi kok tidak ada tindaklanjutnya,” tegas Nurzaeni.

Ia khawatir dengan sikap pembiaran dari pemda dan BKSDA selaku yang memiliki wilayah menyebabkan timbul kecemburan antara warga lokal dengan warga luar yang tinggal di sana. Sebab, warga luar itu dibiarkan membangun dan membalak hutan. Sementara warga lokal justru dilarang. Kondisi ini jelasnya menyebabkan pihak desa serba salah. (her)

Didesak Warga Mundur

Dikbud Lobar Copot Kepala SMPN 4 Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), M. Ilham, MPd, mencopot Kepala SMPN 4 Sekotong, karena desakan dari warga setempat.

Warga mendesak oknum kepala sekolah diberhentikan, lantaran dinilai kinerjanya buruk. Selain itu, kurang transparan dalam pengelolaan anggaran sekolah.

“Kami akan menarik Kepala SMPN 4 Sekotong dengan menunjuk Plt di sana, terkait persoalan anggaran di sekolah kalau perlu ada pengembalian kami minta bersangkutan nanti mengembalikan,” kata Ilham saat menerima Kades Kedaro Hamzan Wadi bersama perwakilan komite sekolah, di kantor Bupati Kamis (8/10) lalu.

Dijelaskan langkah penarikan kepsek itu dilakukan supaya proses belajar mengajar siswa di SMP berjalan dengan baik. Jangan sampai, katanya,

persoalan ini justru merugikan siswa, karena tidak dapat belajar. Pihaknya sudah memerintahkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar mengecek ke sekolah. Termasuk pihaknya sudah memanggil kepala sekolah bersangkutan.

Mengenai Plt kepala sekolah, katanya, diminta untuk mengkonsolisasikan persoalan ini dengan mengundang unsur masyarakat dan komite sekolah.

Terkait persoalan anggaran sekolah, pihaknya akan meminta pertanggung jawaban, khususnya terkait pertanggung jawaban di internal sekolah. Jika ada persoalan anggaran yang perlu diganti, maka tentu pihaknya akan meminta kepala sekolah terkait menggantinya. “Agar tidak mencuat ke permukaan dan dikhawatirkan dibawa ke ranah hukum,” imbuhnya.

Sementara Kepala Desa Kedaro Hamzan Wadi, mengungkapkan, SMPN 4 Seko-

tong selama dipimpin Zainullah justru mundur. Jumlah siswanya dulunya tidak pernah kurang dari 200, namun saat ini hanya di atas 100 orang. “Banyak siswa yang berhenti, dan menikah,” akunya.

Menanggapi hal ini, mantan Kepala SMPN Sekotong, Zainullah menampik, jika pihaknya tidak transparan dalam pengelolaan dana sekolah. Menurutnya, sejauh ini dana BOS senilai Rp 30 juta per triwulan dipergunakan sesuai ketentuan. “Itu dipakai untuk gaji guru honor,’’ ujarnya. Sedangkan untuk BSM, sekolah itu menerima Rp 37 juta. Namun siswa sebagai penerima BSM rata-rata ada yang berhenti sekolah, sehingga dialihkan ke siswa lain.

BSM ini diberikan kepada 40 anak kelas I. Mereka diprioritaskan, karena mereka belum memiliki pakaian.

Penggunaan dana ini dimusyawarahkan dulu dengan guru. (her)

(Suara NTB/her)

Dimatangkan, Persiapan Perayaan HUT Loteng Praya (Suara NTB) Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 70 tahun 2015 ini, tinggal menghitung hari. Seluruh persiapan yang diperlukan pun kini terus dimatangkan.

Demikian ditegaskan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT,SH, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (9/10).

Ia menegaskan, Pemkab Loteng sebut Suhaili tidak ingin main-main dalam mempersiapkan perayaan tahunan tersebut, karena pemerintah daerah ingin memberikan perayaan yang semarak dan semeriah mungkin. “Kita ingin berikan yang terbaik bagi masyarakat Loteng. Sehingga persiapan harus benar-benar matang,” ujarnya.

Sejauh inim lanjut mantan Ketua DPRD NTB ini, sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rangkaian perayaan HUT Loteng cukup tinggi. Terbukti, dalam setiap kegiatan yang digelar tingkat kehadiran masyarakat begitu tinggi.

Disinggung apakah perayaan HUT Loteng tidak akan mengganggu kinerja pelayanan pemerintah, Suhaili mengaku tidak. Pasalnya, perayaan HUT Loteng sudah ditangani panitia tersendiri, aehingga tidak sampai memberatkan dan membebani SKPD yang ada. ‘’Kalau pun SKPD ikut terlibat, tugasnya pun sudah dibagi sedemikian rupa. Sehingga tidak harus mengganggu kinerja dan pelayanan pemerintahan,’’ ujarnya.

Banyaknya kegiatan yang digelar selama perayaan HUT

(Suara NTB/dok)

H. Suhaili FT Loteng ini, ujarnya, sematamata untuk menghibur masyarakat Loteng.

Terpisah, Ketua Panitia Perayaan HUT Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, mengatakan menjelang puncak perayaan HUT Loteng yang jatuh pada tanggal 15 Oktober mendatang, ada banyak kegiatan yang akan digelar. Misalnya, pameran batu akik dan seni rupa tingkat nasional, termasuk pameran pembangunan. “Pameran batu akik tingkat nasional akan dibuka Sabtu besok (hari ini, red). Dan, pada malam harinya diikuti dengan pembukaan pameran pembangunan,” terangnya. Dua kegiatan tersebut, akan dilaksanakan hingga hari H perayaan HUT Loteng.

Ia mengakui, banyak efek yang digelar selama perayaan HUT Loteng tahun ini, cukup menguras pikiran dan tenaga.

Tetapi itu tidak menjadi soal.

Karena bagi pemerintah daerah, terpenting masyarakat bisa terhibur dengan berbagai kegiatan yang digelar. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/ind)

NORMALISASI - Tampak bekas pengerjaan proyek normalisasi sungai di Kelurahan Samapuin yang diprotes warga, Jumat (9/10).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga Kelurahan Samapuin memprotes proyek normalisasi sungai yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa. Khususnya pada pengerjaan tanggul baru di bantaran Sungai Karang Cemes, kelurahan Pekat yang berdampingan dengan Samapuin. Proyek tersebut dinilai mempersempit sungai, sehingga dikhawatirkan saat musim penghujan tiba, air akan meluap membanjiri wilayah Samapuin.

Hal ini disampaikan Ketua RT 03 RW 02 Samapuin Atas, Hasanuddin yang didampingi beberapa warga kepada Suara NTB, Jumat (9/10). “Kejadian tahun 2006 sungai itu lebar tapi airnya meluap, apalagi sekarang dengan pembuatan tanggul baru itu akan semakin

mempersempit sungai. Sehingga kami khawatir musim hujan nanti, air sungai akan semakin besar meluap ke Samapuin,” imbuhnya.

Diakuinya, memang pembangunan tanggul dilakukan di pinggir Sungai Karang Cemes, tetapi dampaknya

Ganti Rugi Lahan Samota

Warga Ai Bari Melunak Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses ganti rugi lahan jalur Samota antara Pemda Sumbawa dengan masyarakat dusun Ai Bari, desa Kukin, kecamatan Moyo Utara, sebelumnya lumayan alot. Setelah melalui proses panjang, bahkan sampai melakukan hearing di DPRD Sumbawa, akhirnya dari 17 masyarakat yang sebelumnya tidak setuju, 14 orang sudah menyepakati nominal ganti rugi. Berarti tinggal tiga orang yang belum setuju atas tawaran dari Pemda.

“Alhamdulillah masyarakat sudah memahami itu, dan sudah menandatangani berkas pencairan dana. Dari 17 orang, tinggal tiga orang lagi yang belum menyetujui,” imbuh Kabag Aset Sumbawa melalui Kasubag Perencanaan Pengadaan dan Distribusi Aset yang juga salah satu anggota panitia pengadaan tanah Samota, Sarbini, SE, kepada wartawan, Jumat (9/10).

Dipaparkannya, sekitar 38 orang warga Ai Bari yang lahannya dilalui jalur Samota, dengan total dana untuk ganti rugi sekitar Rp 2,7 miliar. Di mana 1 are dihargai dengan harga Rp 1,2 juta lebih. Dana tersebut nampaknya kurang disetujui beberapa warga. Sehingga memerlukan proses yang panjang. Sampai-sampai melakukan hearing di DPRD Sumbawa. Kemudian pihak Pemda mendatangkan tim appraisal untuk kembali menjelaskan kembali ke masyarakat. Dijelaskan tim apraisal bahwa harga pasar untuk wilayah Ai Bari memang seperti itu dan tidak bisa diubah. Bahkan pihak pemerintahpun tidak bisa menaikkan harga ganti rugi, karena di Undang-undang pembayaran ganti rugi yang dilakukan pemerintah berdasar pada tiga hal. Yakni hasil penilaian apraisal, hasil putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, dan hasil keputusan Mahkamah Agung.

“Jadi tiga aja dasar ini. Kemarin juga tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan. Jadi kita pegang dasar penilaian appraisal. Dan setelah pertemuan hearing di DPRD, masyarakat menyampaikan ke kita dan menandatangani berkas. Tinggal tiga orang lah yang belum menyetujui,” tandas Sarbini.

Untuk itu sambungnya, pemerintah tetap melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat. Mengingat untuk menaikkan harga ganti dari segi aturan memang tidak bisa, karena begitulah kondisinya. (ind)

Jangan Politisasi Dana Desa

Cemes untuk dijadikan kandang hewan peliharaan dan kebun, bahkan rumah. Tetapi justru kalau dilihat jaraknya sekitar 15 meter dan masuk sampai tengah sungai. “Kita sudah pernah menegur pengawas proyek, tetapi tidak dihiraukan. Kami berharap ke-

Haris Nur, S.Sos mengatakan sudah ada hasil survei yang dilakukan kenapa sampai tanggul dipasang di tempat tersebut. Mengingat tanggul nantinya tidak dipasang tegak, tetapi dari dasar akan dibuat miring melebar ke atas. “Pasangan itu tidak tegak dipasang. Dari dasarnya itu miring dan atasnya yang dilebarkan. Karena ini mau longsor, jadi dipasangkan miring,” imbuhnya.

Kata Haris, sedimentasi yang ada di sungai itu sebelumnya menghambat air karena

sudah terlalu tinggi. Sehingga dikeruk kebetulan juga tebing di pinggir sungai sudah mau longsor, dan tanah sedimentasi yang ada tidak dibuang ke luar melainkan dipindah ke pinggir sungai untuk dibuatkan tanggul penahan tebing, supaya tebing tersebut tidak longsor.

Dia menambhakan bahwa proyek tersebut yaitu normalisasi sungai, menggali sedimentasi yang ada dan mengisi tebing untuk mengantisipasi terjadinya longsor pada tanggul yang ada di sungai. (ind)

Kuota Pengiriman Bibit Sapi Sumbawa Terbatas Sumbawa Besar (Suara NTB) Kuota pengiriman yang diberikan Pemerintah Provinsi untuk bibit sapi ke luar daerah terbatas. Sementara permintaan dari luar daerah sangat tinggi. Sedangkan untuk sapi potong permintaan cenderung turun.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, permintaan untuk bibit ternak sapi Sumbawa dari luar daerah cukup tinggi. Potensi bibit ternak sapi Sumbawa pun saat ini cukup besar, tersedia sekitar 9.000 ekor dari jumlah populasi sapi yang mencapai 216.000 ekor.

Namun kuota yang diberikan

Provinsi berdasarkan SK Gubernur untuk bibit keluar hanya 1.970 ekor. Sedangkan SK Bupati hingga 3.500 ekor bibit boleh keluar dari Sumbawa.

“Inilah yang coba kita komunikasikan dengan Provinsi agar menaikkan kuota,” terangnya.

Besarnya potensi bibit ternak sapi di Sumbawa tentu bisa dilihat dari besarnya populasi yang ada. Jadi, kalaupun kuota dinaikkan oleh Provinsi, tidak akan mempengaruhi jumlah populasi secara keseluruhan di Sumbawa. Ketika nantinya Provinsi memberikan lampu hijau untuk menaikkan kuota, maka Sumbawa siap mengirimkan. Mengingat SK Bupati soal pengiriman bibit mencapai 3.500 ekor. “Kita akan pertim-

bangkan permintaan Pepehani dari luar daerah untum kita kirim lebih banyak, ketika nantinya ada lampu hijau dari Provinsi,” ujar Syafruddin.

Hal ini tentunya juga mempertimbangkan kondisi pakan ternak dalam daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain tentunya mengejar pula target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada Disnakeswan yang tahun ini mencapai Rp 3 miliar dari permintaan rasional Disnak sewaktu pembahasan bersama DPRD sebesar Rp 2,5 miliar. “Sebenarnya kita harus mengirim ternak sekitar 28 ribu ekor baru bisa mengejar target PAD dimaksud. Sementara bibit dan sapi potong yang kita kirim masih jauh dari angka itu.

DPRD Minta SKPD Kejar Target PAD Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisa mencapai target pendapatan yang telah dibebankan oleh daerah di tahun 2015 ini.

Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada seluruh SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi III saat pembahasan klinis APBD Perubahan 2015.

Di antaranya Badan Penanaman Modal Pelayanan perizinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dihubkominfo) dan Dinas Engergi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tiga SKPD yang menjadi mitra kerja kami ini punya target pendapatan. Dan kami pun sampaikan agar mereka bisa mengejarnya sampai akhir tahun,” terangnya saat dihubungi media ini, Jumat (9/10).

Berdasarkan keterangan ketiga SKPD di atas, diakui Dinata belum satu pun yang hingga memasuki triwulan keempat ini mampu memenuhi target pendapatannya. Di BPMPPT misalnya, Komisi III melihat hampir seluruh jenis pengurusan izin yang telah didelegasikan terhadap SKPD itu belum terpenuhi targetnya.

“Kami bilang masih ada waktu sekitar dua bulan untuk memenuhinya (target). Dan itu harus karena itu sumber pendapatan daerah,” cetusnya.

Begitu juga di Dishubkominfo, Komisi III khusus menyoroti sumber pendapatan dari pajak retribusi tower telekomunikasi.

Progres pendapatan dari pajak tower tersebut hingga bulan Oktober ini masih sangat minim.

Dinata menyebutkan, alasan Dishubkimnfo kesulitan melakukan penagihan karena terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembe-

banan pajak bagi wajib pajak sebesar 2 persen dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun demikan, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan mengingat target pendapatan dari retribusi tower itu sudah tertuang dalam dokumen keuangan daerah. “Kan ada Perda-nya. Jadi Dihsubkominfo punya kekuatan untuk melakukan penagihan,” timpalnya seraya menyebutkan, untuk sektor pendapatan lainnya Dishubkominfo menunjukkan progres yang positif.

“Hanya retribusi tower saja yang belum tercapai. Kalau yang lainnya seperti Balai Uji Kendaraan (BUK) targetnya sudah tercapai dan bahkan di sisa waktu dua bulan ke depan bisa melebihi,’ sambung politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terakhir untuk Dinas ESDM, Komisi III punya catatan khusus terkait target pendapatan yang harus dipenuhi di tahun 2015 ini. Dinas ESDM didorong agar memaksimalkan pendapatan penerimaan pajak Galian C. Dinata menyebutkan, Dinas ESDM bukan tahun ini saja sulit memenuhi target penerimaan pajak Galian C yang menjadi tugasnya.

Hal ini dibuktikan dengan belum tertagihnya pajak Galian C dari proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari.

“Ini salah satu contoh proyek yang meng-

gunakan hasil Galian C kita, tapi dalam tiga tahun terakhir tidak kunjung bisa ditagih,” urainya.

Ia pun menekankan, untuk penagihan pajak Galian C itu Dinas ESDM agar lebih aktif dan tidak pandang bulu.

Pasalnya selama ini, penagihan hanya dilakukan terhadap proyek-proyek kecil yang dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Sementara proyek besar yang bersumber dari APBN dan dikerjakan oleh kontraktor besar, Dinas ESDM seakan mendiamkannya. “Selain PLTU Kertasari ada proyek APBN jalan di Sekongkang yang menggunakan produk Galian C kita. Tapi Dinas ESDM seakan tutup mata dan tidak berani menagih. Tapi kalau proyek Pemda dan dikerjakan oleh kontraktor lokal kita, pasti cepat-cepat ditagih,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, mengingatkan seluruh Kepala Desa untuk tidak melakukan politisasi terhadap dana desa untuk kepentingan politik tertentu. Penggunaan dana desa harus atas kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD yang melibatkan masyarakat. Untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini terkait adanya pengaduan Ketua BPD (Suara NTB/arn) dan perwakilan masyaSyamsul Fikri rakat desa Lawin kecamatan Ropang soal dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua dan Wakil Ketua BPD desa Lawin dalam berita acara persetujuan bersama Perdes APBDes. Dalam hal ini, pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk menindaklanjuti pengaduan ini setelah adanya disposisi dari pimpinan DPRD Sumbawa. “Sedangkan terkait dugaan pemalasuan tandatangannya, itu sudah masuk ranah hukum,” tukas Fikri, kepada Suara NTB, Jumat (9/10).

Yang jelas menurutnya sesuai aturan yang berlaku penetapan Perdes APBDes sebagai syarat pencairan dana desa harus atas kesepakatan Kepala Desa dan Ketua serta anggota BPD. Kalau memang Ketua BPD yang terpilih dan sah tidak merasa menandatangani, maka sudah masuk unsur pidana. ”Di sinilah perlunya ada kesepakatan bersama, duduk bersama antarkepala desa dan BPD. Jangan sampai karena suka tidak suka, mereka tidak mau melakukan kesepakatan untuk desa.

Jangan karena kepentingan politik tertentu akhirnya masyarakat yang terbelengkalai. Roh UU desa yang dibuat saat pemeritahan SBY, harus ada kesepakatan bersama antar kades dan BPD. Tujuannya adalah kesejaheraan desa, bukan kesejahtreraan aparatur desa atau BPD,” pungkasnya. (arn)

nanti berimbas ke wilayah Samapuin. Pihaknya pun sempat menegur pengawas Proyek yang mengatakan jarak tanggul tersebut dibuat 3 meter dari tanggul yang sebelumnya sudah ada. Mengingat tanggul semula sudah ditempati masyarakat Karang

pada instansi terkait, atur itu jangan sampai merugikan masyarakat kami terutama Samapuin Atas. Sebab kalau nanti air meluap ke Samapuin, Pusat kota pun akan jebol. Intinya kami khawatir kalau nanti air akan semakin meluap kalau musim hujan.

Karena tanggul yang baru dibuat tidak sesuai dengan tempat tanggul awal,” papar Hasanuddin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa, A.

Dinata Putrawan

Ini juga untuk menjaga populasi sapi Sumbawa tetap stabil,” tukasnya.

Sementara di sisi lain pula, lanjut Syafruddin, pengiriman sapi potong cenderung turun belum dapat memenuhi kuota. Dari 13.500 kuota yang diberikan Provinsi, Sumbawa baru mengirimkan sekitar 9.000 ekor sapi potong. Hal ini dipengaruhi pula masuknya ternak potong dari luar sehingga h a r g a bersai n g . (arn) Syafruddin Nur (Suara NTB/arn)

Tiga Desa di Maluk Tunggu Penjabat Kades Taliwang (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkap alasan mengapa hingga kini SK Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) tiga desa di kecamatan Maluk hingga kini belum diterbitkan.

Kepala BPMPD KSB Ibrahim mengatakan, SK Pj Kades untuk tiga desa di kecamatan Maluk itu belum ditandatangani oleh bupati, karena posisi bupati saat ini tengah berada di luar daerah. “Bupati masih ada di luar daerah sampai sekarang. Makanya SKnya belum diterbitkan karena belum ditandatangani beliau (bupati, red),” jelasnya kepada media ini, Jumat (9/10).

Ia pun menampik adanya alasan lain mengapa SK Pj Kades tiga desa di salah satu kecamatan lingkar tambang itu belum diteken oleh bupati.

Menurut Ibrahim, persoalannya hanya karena penjabat bupati selaku pihak berwenang tidak berada di tempat. “Itu saja.

Tidak ada alasan lainnya. Pak bupati hanya karena sedang ada di luar daerah,” tegasnya.

Selaku instansi yang mengurusi desa, BPMPD akan mengawal terus untuk segera terbitnya SK Pj Kades di tiga desa tersebut. Ibrahim pun memastikan, setelah bupati berada di daerah pihaknya akan segera meminta agar SK karteker tiga desa itu ditandatangani. “Segera setelah beliau ada di daerah kami akan minta SK-nya ditandatangani,” janjinya.

Ia menyebutkan, dari sisi teknis pelanayan di desa, kekosongan Pj Kades di tiga desa tidak terlalu berpengaruh. Karena dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat masih ada pejabat Sekretaris Desa (Sekdes) yang bisa menanganinya. “Kalau soal pelayan-

(Suara NTB/bug)

Ibrahim an saya kira tidak terlalu berpengaruh yah. Kan ada Sekdes yang bisa mengelola pelayanan untuk sementara,” cetusnya.

Hanya saja untuk hal-hal yang bersifat keuangan, Ibrahim mengaku, kehadiran Pj Kades sangat penting. Terlebih sekarang ini proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk tahap ketiga sedang berlangsung. Sehingga bagi desa yang tidak memiliki Kades atau Pj Kades akan sulit melaksanakannya. “Kalau soal keuangan memang harus diakui bagi desa yang tidak punya Kades atau Pj Kades akan kesulitan, karena administrasinya harus ditandatangani Kades atau Pj Kadesnya,” urainya.

Untuk diketahui tiga desa yang saat ini mengalami kekosongan Pj Kades di kecamatan Maluk masing-masing desa Maluk, Pasir Putih dan desa Bukit Damai. Ketiga Kades di desa ini sama-sama telah berakhir masa jabatannya per 30 September lalu.

Dan sejak saat itu terjadi kekosongan pejabat Kades yang seharusnya secara aturan tidak boleh terjadi. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

Halaman 7

Lima Bocah di Bima Diduga Disodomi Kota Bima (Suara NTB) Lima bocah di Desa Kore Kecamatan Sanggar diduga menjadi korban sodomi. Pelakunya diduga Amirudin alias AM (25), warga setempat, yang kini telah mendekam di penjara sebagai tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima.

Para korban yakni MF (7), MRA (9), WH (7), MFB (10) dan AP (6). Kajari Raba Bima melalui Kasi Intelijen Lalu Muhammad Rasyidi, SH kepada Suara NTB, Jumat (9/10) mengatakan, pihaknya telah memperoleh limpahan berkas kasus tersebut dari Polres Bima, 5 Oktober lalu. ‘’Kita segera akan melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri (PN) Raba

(Suara NTB/uki)

PLAKAT - Penjabat Bupati Bima, Bachrudin saling tukar plakat dengan Kepala Badan POM Kemenkes RI saat berkunjung ke Bima, Jumat (9/10).

Bima (Suara NTB) Untuk melihat dari dekat kinerja pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bima, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kemenkes RI, Dr. Ir. Roy Alexander Sparingga, M. App. Sc melakukan kunjungan kerja, Jumat (9/10) , yang diterima oleh Penjabat Bupati Drs. Bachrudin, M.Pd dan didampingi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bima, Drs. H. Hefdin Umar, Apt di ruangan VIP bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

Roy yang hadir bersama Asisten III Pemprov NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan kepala Balai POM NTB serta beberapa pejabat teras lainnya lingkup Kementerian Kesehatan RI. Setelah bertatap muka di VIP bandara Sultan Muhamamd Salahudin Bima, rombongan menuju kantor Pos Pengawasan Obat dan Makanan Bima di Panda kecamatan Palibelo. Pada kesempatan tatap muka di Pos POM Panda tersebut Roy mengatakan bahwa kunjungan kerja kali ini ditujukan untuk melihat dari dekat kondisi kantor POM Bima.

Melalui kunjungan ini jelas Roy, upaya revitalisasi Pos Pengawasan Obat dan Makanan Bima akan dapat lebih ditingkatkan. Sehingga ke depan akan mampu melayani kebutuhan pemeriksaan obat dan makanan masyarakat. “Dengan beroperasinya secara optimal Balai POM Bima, maka pengujian terhadap makanan dan minuman yang kedaluwarsa akan dapat dilaksanakan pada Pos POM Bima dan dengan segera untuk diketahui makanan dan minuman tersebut layak konsumsi.

Menurut Roy kehadiran Pos POM Bima ini memiliki fungsi yang cukup strategis dalam membantu para tenaga medis melakukan penelitian bahaya yang ditimbulkan makanan kedaluwarsa yang beredar di tengah masyarakat. “Kami mengharapkan dukungan penuh instansi terkait agar dapat bekerjasama dalam pengawasan obat dan makanan sehingga masyarakat terhindar dari keracunan makanan yang timbul di kemudian hari,”. ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran kepala Badan POM Kementerian kesehatan RI di Bima baik untuk bersilaturahmi maupun untuk melihat dari dekat kegiatan pengawasan obat dan makanan di Bima.

Bachrudin menambahkan, kehadiran POS POM Bima ke depan akan dapat menekan angka kematian masyarakat akibat mengkonsumsi makanan kedaluwarsa karena peran Badan POM telah berjalan dengan baik di tingkat daerah,” tandas Bachrudin.

Selesai acara tatap muka, kemudian dilanjutkan dengan tukar-menukar plakat antara kepala Badan POM Kemenkes RI dengan Penjabat Bupati Bima yang dilanjutkan dengan peninjauan ruangan POM Bima. (uki)

melaporkan hal ini kepada aparat Polsek Sanggar, kemudian dilimpahkan ke Polres Bima Kota. “Atas laporan keluarga korban terungkap nama tersangka,” terangnya.

Dalam BAP berkas tersangka, sekitar pukul 13.30 WITA (7/6) lalu, telah menyodomi salah satu korban berinisial MF. Kronologisnya, setelah mandi air hujan, korban oleh tersangka dimandi-

Dompu (Suara NTB) TPA Bara kembali ditutup ahli waris pemilik lahan setelah tiga hari dibuka untuk menampung sampah yang difasilitasi TNI. Ditutupnya TPA Bara mengharuskan pemerintah untuk mencari alternatif tempat penampungan sementara (TPS).

Penutupan TPA ini sudah diketahi petugas, sehingga mobil sampah terlihat tidak melakukan pengangkutan

sampah di jalanan.

Guntur, ahli waris pemilik lahan TPA Bara kepada Suara NTB, Jumat (9/10) mengaku kembali menutup TPA Bara setelah tiga hari dibuka. Akses masuk ke TPA yang dibuka Selasa (6/10) lalu, perjanjiannya hanya tiga hari untuk menghargai hari ulang tahun (HUT) ke-70 TNI yang melakukan upaya kebersihan lingkungan. “Kemarin hasil kesepakatan, kita izinkan untuk di-

buka selama tiga hari. Makanya tadi pagi kita kembali menutupnya,” jelas Guntur.

Ia pun mengaku, dibukanya akses ke TPA Bara karena permintaan TNI. Bila yang menghubungi pihaknya dari pemerintah daerah, kemungkinan untuk dibuka sangat kecil. Karena sudah berulang kali pihaknya dikecewakan oleh sikap beberapa pejabat yang cenderung ambivalen dan tidak konsisten. Pihaknya se-

jak awal selalu dipimpong soal tanah TPA Bara.

“Bahkan saat pemerintah ajukan banding, kita diminta untuk tidak menutup TPA dan dijanjikan akan langsung dibayar bila putusan banding dimenangkan penggugat. Setelah putusan banding, justru mereka lepas tangan dan sekarang kembali mengajukan kasasi.

Makanya kita tutup hingga ada putusan kasasi,” jelas Guntur.

Berdasarkan pantauan

Suara NTB, mobil sampah yang selama ini keliling mengangkut sampah terlihat parkir di kantor Dinas PU tanpa muatan sampah. Itu menunjukan para pekerja sudah mengetahui penutupan TPA Bara. Selain itu, dalam tiga hari selama pembukaan TPA Bara petugas kebersihan terlihat sibuk memberihkan tempat – tempat umum serta pinggir jalan. Sehingga sampah yang terkumpul bisa langsung diangkut. (ula)

Banyak Kampus di Bima Dinonaktifkan

Kejari akan Periksa 20 Anggota Pol PP Bima Bima (Suara NTB) Sekitar 20 saksi anggota polisi pamong praja (Pol PP) akan dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima pekan depan. Pemanggilan anggota Pol PP itu untuk dimintai keterangan seputar dugaan korupsi di tubuh Satuan Pol PP Kabupaten Bima yang tengah diselidiki Kajari setempat.

Kepala Kajari Raba Bima Bima melalui Kasi Intelijen Lalu Muhammad Rasyidi, SH kepada Suara NTB, Jumat (9/10) menjelaskan pemanggilan sejumlah personel Pol PP tersebut mendalami kasus adanya dugaan penyimpangan anggaran penggunaan APBD di instasi tersebut tahun 2014 lalu. “Kita agendakan, untuk memanggil 20 saksi untuk diperiksa dari hari Senin, Selasa sampai Kamis mendatang,” jelasnya.

Setelah ada keterangan dari para saksi, kedepan kasus tersebut bisa ada peningkatan baik dari status tersangka maupun beberapa oknum yang terlibat. Karena memang hingga sampai saat ini Kajari setempat belum meningkatkan status. “Penetapan status bisa berubah, tergantung hasil Pengumpulam bahan keterangan (Pulbaket) dan Puldata,” terangnya.

Dia menambahkan, kasus tersebut ditangani oleh pihaknya berdasarkan aduan atau laporan dari masyarakat bahwa penggunaan APBD sebesar Rp 2 miliar di satuan tersebut diduga ada penyimpangan. “Bulan lalu kita tingkatkan ke tahap penyelidikan setelah berbulan – bulan sejak dilaporkan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

BERTAHAN - Pemilik rumah ini masih bertahan dengan harganya yang jauh dari perkiraan pemerintah untuk dibangunkan pasar Dompu. Keberadaan rumah ini tidak menghalangi pembangunan pasar, namun menghalangi pembangunan ruas jalan keliling pasar Dompu.

Pembangunan Pasar Dompu Berlanjut Dompu (Suara NTB) Tiga orang warga pemilik lahan dan bangunan di pasar induk Dompu yang menjadi penghalang proses pembangunan pasar Dompu akhirnya menerima tawaran harga dari pemerintah. Masih ada seorang warga yang bertahan dengan harganya, namun tidak menghalangi pembangunan proyek pasar Dompu.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB mengatakan, dari empat orang warga yang bertahan dengan harga jauh di atas perkiraan pemerintah, sehingga menghambat proses pembangunan lanjutan pasar Dompu. Setelah ada keinginan pemerintah menyerahkan pada pengadilan untuk memutuskan harga penjualan, tiga orang di antaranya akhirnya menyepakati harga yang ditawari pemerintah. “Tinggal satu orang yang yang bertahan dengan harganya,” ungkap Muhammad.

Keinginan tiga warga pasar

Bantuan Korban Kebakaran di Bima akan Dicairkan

menjual lahannya untuk dibangunkan fasilitas umum, dikatakan Muhammad, memudahkan pihaknya untuk melanjutkan proyek pembangunan pasar Dompu. Bila tiga orang ini tidak sepakat dengan tawaran harga dari pemerintah, maka akan menghalangi pembangunan los pasar. “Yang menghalangi bangunan itu, tiga rumah itu. Tapi syukurnya mereka sudah mau melepas tanahnya,” jelas Muhammad.

Yang belum melepas tanah dan bangunnya kepada pemerintah, dikatakan Muhammad, tinggal satu orang. Kendati demikian, lokasi ini tidak menghalangi pembangunan pasar dan ia hanya akan menghalangi pembangunan ruas jalan mengelilingi pasar. “Kalau dia masih bertahan dengan harganya, dia tidak akan menghalangi pembangunan pasar, tapi akan menghalangi pembangunan jalan. Kita berharap ini bisa segera diselesaikan pemerintahan,” harap Muhammad.

Proyek pembangunan pasar Dompu senilai Rp 9 miliar leb-

ih ini terus dipacu kontraktor.

Tiga rumah yang belakangan akhirnya menerima dibebaskan pemerintah juga mulai mengosongkan bangunannya. Kontraktor juga tengah membangunkan lokasi sementara untuk penggilingan daging sementara miliki salah seorang warga yang dibebaskan pemerintah lahannya sebagai konpensasi.

Proses pembebasan lahan warga untuk pengembangan pasar induk Dompu ini dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Dari 27 orang warga pemilih lahan dan bangunan yang terkena dampak, 23 orang di antaranya telah dibebaskan pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Tapi dari empat orang yang bertahan, tiga orang telah sepakat untuk dibebaskan pemerintah dan tinggal satu orang.

Beberapa bangunan yang akan dibangun pada proyek pengembangan pasar induk Dompu ini berupa los pasar kering, los pasar basah, 38 unit kios, tower air, mushala, pos Satpam, pintu, dan saluran air. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Ketua STIE Bima, Firdaus, ST MM mengaku prihatin adanya sejumlah kampus di Indonesia, empat di antarannya berada di Bima yang dinonaktifkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) beberapa waktu lalu. Namun langkah itu baik dilakukan agar kampus bisa mengevalusi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Firdaus mengatakan prihatin dengan kondisi tersebut.

Akan tetapi, menurutnya, langkah yang ditempuh oleh Kemenristek Dikti dengan menonaktifkan kampus yang diduga bermasalah harus diapresiasi oleh semua pihak, tak terkecuali pimpinan kampus. “Meski kami prihatin, tapi hal itu baik dilakukan supaya mutu pendidikan bisa lebih baik,” ucapnya kepada Suara NTB, Jumat (9/10).

Menurut Firdaus, sebelum kampus dinonaktifkan kemudian diberitakan oleh media, Dikti maupun Kopertis telah berkali – kali menghimbau agar semua kampus menyelesaikan masalah atau persoalan yang mereka hadapi. “Yang kami ketahui ada pemberitahuan dan pembinaan dari Dikti dan Kopertis sebelum kampus dinonaktifkan,” katanya.

Firdaus mengatakan, pada saat diberikan himbauan tersebut. STIE sendiri langsung bertindak dengan cepat dengan memberikan laporan secara rutin sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya data mahasiswa maupun dosen yang aktif.

Meskipun selama ini di internal kampus itu tidak ada masalah atau konflik yang dihadapi. “Alhamdullilah, kampus kita tidak ada masalah selama ini, begitu ada pemberitahuan kita langsung mengerjakan,” katanya.

Segala proses pada dasarnya harus mengikuti sesuai aturan yang berlaku, karena hal itu tetap dinilai oleh Dikti maupun Kopertis. Jika tidak, jangan kaget atau heran ada sejumlah kampus banyak yang dinonaktifkan. “Pada prinsipnya taat pada aturan, kalau dipaksakan bisa berakibat fatal pada kampus tersebut,” pungkas Firdaus. (uki)

(Suara NTB/uki)

Penambangan Pasir di Hodo Dilaporkan ke Polisi

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) – Soal bantuan yang disuarakan oleh korban kebakaran di Desa Keli Kecamatan Woha dengan mendatangi kantor Dewan beberapa waktu lalu ditanggapi Bagian Kesra Setda Kabupaten Bima.

Bagian Kesra mengaku tengah mengupayakan agar bantuan tersebut bisa cair pada bulan Desember mendatang.

Kabag Kesra Setda Pemerintah Kabupaten Bima, H. Abdul Muis, M.Kes, Jumat (9/10) mengaku anggaran bantuan untuk korban kebakaran yang terjadi di Desa Keli Kecamatan Woha pada 8 Mei 2015 lalu yang menghanguskan sekitar 14 rumah, masuk dalam dana tidak terduga di bagian setempat.

“Memang kita akomodir melalui dana tidak terduga, dan saat ini kita upayakan agar bisa cair secepatnya dan kemungkinan pertengahan Desember mendatang,” ucapnya.

Muis mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima hanya sebatas membantu rumah yang memang masuk kategori rusak parah. Kategori tersebut sesuai laporan atau temuan dari tim yang melakukan verifikasi di lapangan yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu saat terjadinya kebakaran.

“Kita belum tentu memberikan bantuan kepada korban seluruhnya, tergantung hasil laporan tim,” katanya.

Karena memang di pihak korban kebakaran menginginkan agar pemerintah mengganti kerugian yang dialami mereka sebesar Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per satu korban.

“Tentu kami tidak bisa memenuhi karena postur anggaran disesuaikan dengan keuangan daerah. Yang jelas kita hanya membantu untuk membangun rumah,” terang Muis.

Muis menambahkan anggaran untuk kebakaran di atas 10 rumah merupakan kewenangan dan diatensi oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) sementara kebakaran satu kampung bantuan diarahkan di pemerintah Pusat. “Pemda hanya membantu lima hingga tujuh rumah korban kebakaran yang bisa dibantu,” tambahnya. (uki)

Tersangka, lanjut Lalu Rasyidi adalah orang suruhan orang tua korban, dipekerjakan sebagai penjaga rumah, ketika orang tua korban bekerja di luar. “Untuk tersangka, saat ini sudah menjadi tahanan Kejaksaan,” sambungnya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian, tersangka terbukti melanggar pasal 82 ayat 1 UU nomor 35/2014 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 292 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP. “Ancaman pidana minimal lima tahun maksimal 14 tahun,” pungkasnya. (uki)

BAKAR SAMPAH - Petugas kebersihan dari Dinas PU Dompu tampak sedang membakar sampah di jalan di Kelurahan Kandai Dua. Seharusnya sampah ini dibawa ke TPA Bara, tetapi TPA ditutup pemilik lahan, Jumat (9/10).

(Suara NTB/ula)

Kepala Badan POM Tinjau Pos Pengawasan Obat di Bima

Bima untuk disidangkan,” ucapnya.

Rasyidi menyebutkan, kasus ini terjadi pada bulan Juni 2015. Dalam sebulan, lima bocah tersebut disodomi di tempat dan waktu yang berbeda. Terungkapnya kasus ini, setelah para korban melaporkan ke orang tua masing-masing karena menjerit kesakitan di pusaran anusnya. Oleh masing masing orang tua korban

kan di tempat cucian yang terletak di dapur rumah korban. Setelah dimandikan, korban dibawa ke kamar tidur orang tua korban, lalu tersangka mengunci pintu.

Korban kemudian disuruh membungkuk sambil membuka celananya. Hal yang sama dilakukan tersangka pada empat korban lainnya. Hanya saja, dilakukan pada waktu dan tempat berbeda dalam bulan yang sama yaitu bulan Juni. “Khusus korban MF, telah disodomi dua kali, ketika orang tua korban tidak berada di rumah,” katanya

Muttakun

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penambangan ilegal (illegal mining pasir Hodo yang diduga dilakukan oleh CV WL milik warga Tekasire Dompu telah dipolisikan. Pihak kepolisian pun berencana membentuk tim untuk menindaklanjuti kasus ini. Berdasarkan undang – undang No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, pelaku terancam dibui maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Ir. Muttakun, aktivis lingkungan dan kehutanan Dompu selaku pelapor kepada Suara NTB, Jumat (9/10) mengungkapkan, praktik illegal mining yang diduga dilakukan CV WL milik AJ warga Tekasire Dompu sudah cukup memprihatinkan. Dengan menggunakan alat berat, pelaku mengeruk pasir hingga kondisi mengkhawatirkan. Bahkan sudah mencapai 30 meter dari

ruas jalan Dompu – Calabai dari seharusnya minimal 100 meter dari daerah sempadan jalan.

Ia mengaku, laporannya disampaikan Rabu (7/10) lalu ke Polres Dompu. “Tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan ini,” tegas Muttakun.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi mengatakan, kasus dugaan illegal mining yang dilaporkan Muttakun belum diterimanya.

Namun berdasarkan registrasi, laporannya kini masih berada di Wakapolres. “Kalau sudah ada (laporannya), akan langsung kita tindaklanjuti,” janjinya.

Namun informasi yang berhasil dihimpun, pihak kepolisian berencana untuk membentuk tim dalam menangani kasus ini. Bahkan kantor Lingkungan Hidup, dan Bidang Pertambangan telah melakukan kunjungan lapangan. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

Halaman 8

Dua Kasus Dugaan Korupsi Belum Rampung di BPKP Mataram (Suara NTB) Dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB, ada dua kasus yang masih dalam proses hitung kerugian negara.

Ada kasus lama di Kejati NTB dan kasus baru di Polda NTB. Kasus lama, diketahui proyek rumput laut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, yang sudah menetapkan tiga orang tersangka.

Pada tingkat penyidikan di Kejati NTB, kasus ini belum ada perkembangan baru, kecuali menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menjawab Suara NTB, Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi Ngatno, SE.,

memastikan sedang memproses kerugian negara kasus itu.

“Sampai sekarang masih dalam proses. Tim sudah turun,” cetus Ngatno.

Sementara juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH Jumat kemarin, mengaku belum mendapat informasi terbaru dari tim penyidik terkait perkembangan perkara ini. “Posisi kasusnya masih sama.

Masih menunggu dari BPKP,” kata Sutapa. Dokumen yang berkaitan dengan penyidikan

perkara ini, seluruhnya sudah diserahkan ke BPKP untuk dilakukan audit hitung kerugian negara. Sebab berdasarkan hasil ekspos beberapa bulan lalu, kasus yang sudah naik penyidikan ini, hanya tinggal ditindaklanjuti dengan audit hitungan kerugian negara dari pagu anggaran Rp 2,1 miliar tahun 2012, tanpa melalui audit investigasi.

Tiga tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, Direktur CV. Tanjung Pratama, H.S, pelaksana lapangan KH dan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), H.M, juga belum disentuh pemeriksaan baru – baru ini.

“Belum ada pemeriksaan tersangka atau saksi lain. Masih tunggu audit dulu,” ujarnya.

Terpisah soal kasus baru, terkait dengan dugaan korupsi pada pengadaan 13.500 paket parsel lebaran di Pemkab Lombok Timur. Kasus ini baru saja diproses audit oleh BPKP. Surat tugas sudah diterbitkan Kepala BPKP Dr. Bonardo Hutauruk, AK, MM untuk tim investigasi dalam rangka memulai audit. Korwas Investigasi, Ngatno, memastikan tahapan untuk perkara ini masih audit investigasi. Dengan pertimbangan, penanganan perkara di Di-

treskrimsus Polda NTB masih dalam proses penyelidikan.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK menyebut, sudah dua kali tim penyidik turun mendampingi auditor negara itu ke Lombok Timur. “Karena sudah menjadi domain BPKP, jadi kami hanya dampingi saja,” kata Andy kepada Suara NTB. Tercatat sudah dua kali timnya bersama BPKP turun ke Pemkab Lombok Timur, Rabu (30/9) lalu dan Jumat (2/ 10) lalu. Audit investigasi ini selain mengumpulkan dokumen tambahan, juga permintaan keterangan atas saksi tambahan lainnya. Karena

bagaimana pun juga menurut Kasubdit, auditor menggunakan polanya sendiri untuk proses perhitungan kerugian negara. Sementara pihaknya mem-back up apapun yang dibutuhkan auditor.

Proses ini dipastikan berlanjut, karena baru tahap awal audit investigasi.

Dalam proses penyelidikan, tim sebelumnya sudah meminta keterangan 114 instansi di Pemkab Lotim, penerima bantuan parsel yang bersumber dari APBD Lotim dengan judul bantuan sandang pangan tahun 2014. Nilai anggarannya Rp 2,7 miliar, untuk 13.500 penerima bantuan parsel di dalam 114 instansi tersebut.

Indikasi penyimpangannya terletak pada perbedaan realisasi bantuan dengan nomenklatur.

Seharusnya parsel dibagikan ke fakir miskin dan masyarakat Lotim kurang mampu lainnya.

Tapi faktanya, ditemukan penyidik saat itu ada indikasi anggarannya dialihkan untuk pengadaan parsel bagi PNS. Untuk ini, Bagian Kesra Pemkab Lotim mengalokasikan Rp 15,1 miliar untuk dua tahapan realisasi. Tahap pertama Rp 12,4 miliar dan itu sudah tepat sasaran ke warga kurang mampu sebanyak 50.000 paket parsel. Pada tahap kedua, sebesar Rp 2,7 milliar untuk 13.500 paket parsel yang sekarang diusut. (ars)

Diduga Menipu

Developer Diadukan ke Polisi

Mataram (Suara NTB) Mugiarto, pembeli salah satu unit rumah di perumahan PA yang berlokasi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat mengadukan pihak developer.

Mugiarto melayangkan aduan setelah pihak developer meminta uang pemasangan instalasi listrik yang berlipat-lipat dari biaya normal yakni sebesar Rp 3,5 juta. Padahal pembeli unit rumah lain hanya dimintai Rp 1,2 juta.

Dugaan penipuan ini terjadi pada tahun 2012 lalu. Saat itu, Mugiarto selaku pembeli dimintai uang oleh pihak developer untuk biaya pemasangan isntalasi listrik. Uang yang diminta sebesar Rp 3,5 juta. Saat itu Mugiarto sama sekali tak merasa keberatan, karena tak mengetahui berapa biaya pemasangan instalasi listrik sebenarnya. Namun setelah bertahun-tahun menempati rumah, dia baru mendapat informasi dari salah satu tetangganya mengenai biaya pemasangan instalasi sebenarnya.

Dari informasi tersebut diketahui uang Rp 3,5 juta yang diminta terhadap dirinya terlalu tinggi. Sementara tetangga lainnya hanya dimintai sebesar Rp 1,2 juta. Mendengar penuturan tetangganya itu, Mugiarto pun keberatan dan merasa tertipu. Dia lantas melaporkan tindakan pihak developer ke aparat Polres Mataram, Rabu (7/10).

Kapolres Mataram melalui Kasubbag Humas AKP I Wayan Suteja yang dikonfirmasi, Jumat (9/10) siang, mengakui adanya aduan tersebut. Namun terkait kasus ini belum dilakukan pemeriksaan karena dari pihak yang komplain sulit dihubungi. Sesuai yang diterima pihaknya, aduan tersebut terkait dugaan penipuan oleh pihak developer.

Di mana, pelapor merasa tertipu lantaran dimintai uang pemasangan instalasi listrik yang begitu tinggi yakni Rp 3,5 juta. Sementara pembeli lain hanya dimintai uang Rp 1,2 juta. Untuk sementara terkait kasus ini baru satu yang melaporkan. Namun diperkirakan masih banyak yang mengalami hal serupa. “Yang komplain baru satu, kemungkinan masih banyak yang lain,” katanya. (use)

Pengusaha Resort di KSB Diperiksa sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan pelanggaran izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Kabupaten Sumbawa Barat masih berlanjut. Penyidik Polda NTB meminta keterangan APW, Kamis (8/10). Direktur sebuah perusahaan perhotelan ini diperiksa tersangka.

Informasi dihimpun, APW diperiksa Kamis pagi hingga siang di ruang Unit I Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB. APW adalah direktur dari PT. Wirata Karya Bhakti, sebuah perusahaan resort yang membangun di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang KSB. Dia diperiksa kaitan dengan dugaan belum mengantongi izin LH atas bangunan hotel, villa, restoran dan spa dalam area seluas 45 hektar.

“Benar, dia sudah diperiksa Kamis kemarin,” kata Kasubdit IV Tipiter, Jon Wesley Arianto, SIK menjawab Suara NTB, Jumat (9/10). Pemeriksaan kemarin merupakan yang pertama untuk tersangka, setelah sehari sebelumnya tidak hadir. Tersangka didampingi tim kuasa hukumnya. Soal kemungkinan akan dipanggil lagi, menurut Jon Wesley, masih akan berlanjut karena keterangannya masih dibutuhkan penyidik.

Keterangan tersangka ini sifatnya melengkapi penyidikan.

Jon Wesley meyakinkan, dalam waktu dekat berkasnya akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Kemungkinan mengenai tersangka lain sehingga berpeluang menunda pelimpahan tahap pertama berkas? Jon memastikan akan melihat perkembangan. Karena tersangka memungkinkan bertambah. APW dalam posisinya sebagai Direktur, dalam struktur perusahaan itu masih ada jajaran lainnya yang turut bertanggungjawab.

Sebenarnya kasus ini berawal dari Polres KSB. Namun setelah ditangani, Polres setempat melimpahkan ke Polda NTB karena melibatkan perusahaan besar.

Hasil pendalaman melalui penyelidikan sebelumnya, ditelisik dokumen – dokumen perusahaan bergerak di bidang pariwisata itu, ternyata tidak lengkap soal perizinan LH. Dari proses gelar perkara, tersangka melanggar Pasal 109 undang – undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan LH. Dimana UU tersebut mengamanatkan setiap orang atau perusahaan, dalam kegiatannya harus ada izin LH. Kasus ini memang menjadi atensi pihaknya, karena ada banyak tercatat pelanggaran perizinan untuk bidang lingkungan hidup. Perusahaan - perusahaan terindikasi banyak yang menyepelekan soal perizinan, dengan alasan akan memprosesnya setelah bangunan selesai. Tapi dalam kasus ini, pihaknya tidak akan mentolerir, dibuktikan dengan ditetapkannya direktur perusahaan itu jadi tersangka. (ars)

Suara NTB/ant

TOLAK RUU KPK - Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki (kedua kanan) dan Zulkarnaen (kedua kiri) mengikuti aksi para alumni lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia di halaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang dianggap sebagai langkah pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

BNN Dorong Pola Hidup Sehat bagi Pekerja Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB terus melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka itu, Senin (5/10) lalu bertempat di Mataram Square Hotel, BNN melaksanakan kegiatan Intervensi Pola Hidup Sehat bagi pekerja melalui dialog interaktif. Sekitar 30 orang pimpinan dan staf perusahaan swasta di Kota Mataram hadir sebagai peserta.

Kepala BNN Provinsi NTB Drs. Sriyanto, M.Si yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu berharap, setiap perusahaan diharap dapat menerapkan kebijakan pola hidup sehat pada lingkungan kerjanya.

Sehingga setiap karyawan mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan mendukung produktifitas perusahaan. “Ini penting untuk mendukung pola

hidup sehat di lingkungan kerja. Ini menjadi bagian dari dorongan kami,” kata Sriyanto.

Hadir sebagai narasumber lain pada acara yang sama, Ke-

pala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rohmi Khoiriyati, SKM.M.Si. Dari pihak BNN, hadir juga Kepala Bidang

(Suara NTB/ist)

PEMATERI - Kepala BNN NTB, Sriyanto (dua dari kanan) saat menjadi pamateri dalam sosialisasi untuk mendorong hidup sehat di lingkungan kerja, di Hotel Mataram Square

Dana Pengamanan Pilkada Mataram Dikurangi Mataram (Suara NTB) Setelah ditunggu-tunggu lantaran tak kunjung turun menyusul adanya kendala belum disusunnya Peraturan Walikota (Perwal), Polres Mataram justru mendapat informasi adanya pengurangan anggaran pengamanan Pilkada. Dari Rp 1 miliar yang disetujui, Polres Mataram hanya akan menerima anggaran Rp 750 juta.

Kapolres Mataram melalui Kabag Ops Kompol Mujahidin kepada awak wartawan menyebutkan informasi tersebut diterima pihaknya dari Pemkot Mataram saat melakukan komunikasi dengan pihak BPKAD Pemkot. Komunikasi tersebut sengaja dilakukan untuk menanyakan masalah anggaran yang belum kunjung cair dimaksud. Namun alih-alih mendapatkan

kepastian kapan anggaran cair, perwakilan Polres Mataram yang dikirim termasuk Kasubbag Humas AKP I Wayan Suteja justru mendapat informasi jika anggaran Rp 1 miliar yang telah disetujui dikurangi menjadi Rp 750 juta.

“Kami mendapat informasi lisan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa anggaran dikurangi menjadi Rp 750 juta,” tutur Mujahidin, Jumat (9/10).

Sesuai dengan penjelasan dari Pak Yance dari BPKAD tersebut, adanya pengurangan anggaran karena Pilkada Kota Mataram hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Di samping itu, situasi Kota Mataram dalam keadaan landai.

Meski adanya pengurangan anggaran, Mujahidin, memastikan jika pihaknya akan tetap memberikan pelayanan yang

baik serta maksimal. Karena itu sudah merupakan tugas pihaknya sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.

Hanya saja, hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan informasi terkait kapan anggaran tersebut turun. Sebab, untuk pengamanan Pilkada yang berlangsung sejak pendaftaran hingga kini pihaknya menalangi dengan dana Dukungan Operasional (Dukops) sebesar Rp 300 juta lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya katering, Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan simulasi dan lain sebagainya. Ditambahkan Mujahidin, terkait pengurangan anggaran ini memang belum ada pemberitahuan secara tertulis namun pemberitahuan secara lisan sudah dapat dipertanggungjawabkan. (use)

Kasus ADD Desa Lekor

BPKP Temukan Indikasi Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lekor Kecamatan Janapria yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, bakal segera ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Dengan begitu, tersangka dalam kasus tersebut juga sudah bisa ditetapkan.

Pasalnya, hasil audit BPKP perwakilan NTB yang selama ini menjadi kendala, sudah tuntas.

“Kasus ADD Lekor, segera kita tingkatkan statusnya. Dari penyelidikan ke penyidikan,” ungkap Kasi. Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharma-

na, S.H., seizin Kajari Praya, Feri Mupahir, SH., MH., Jumat (9/10) kemarin.

Kasus tersebut, sejauh ini belum bisa ditingkatkan statusnya lantaran terkendala proses audit investigasi BPKP perwakilan NTB yang belum selesai.

Sedangkan proses pengumpulan data dan keterangan lainnya sudah lengkap. “Tapi sekarang proses audit investigasi sudah tuntas. Jadi kasusnya bisa segera kita tingkatkan statusnya,” terang Raka.

Dari hasil audit investigasi yang telah dilakukan, BPKP perwakilan NTB menemukan adan-

ya indikasi kerugian negara. Dengan nilai diatas Rp 100 juta.

Dengan peningkatan status kasus tersebut, tentunya akan dibarengi dengan penetapan tersangka. Namun semua itu, sangat tergantung dari hasil ekspos internal yang akan dilakukan oleh tim penyidik nantinya. Tetapi dengan hasil audit BPKP perwakilan NTB tersebut pihaknya berkeyakinan kasus ADD Lekor bisa masuk tahap penyidikan.

Untuk ekspos internal terkait kasus ADD Lekor tersebut, lanjut Raka, direncanakan digelar pekan depan. Bersamaan dengan ekspos internal kasus

dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang yang hasil audit invstigasnya juga sudah selesai. “Jadi ada dua kasus yang dilakukan audit investigasi oleh BPKP perwakilan NTB. Yakni kasus RPH Barabali dan ADD Lekor. Sehingga proses ekspos internal kemungkin akan digelar bersamaan,” tandasnya.

Raka menambahkan, khusus kasus dugaan penyimpangan ADD Lekor tersebut, Kades Lekor selaku terlapor diduga melakukan penyimpangan ADD tahun 2013.

Dengan dugaan penyimpangan di

atas Rp 100 juta. Dan, ternyata dari hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP perwakilan NTB, dugaan penyimpangan yang ditemukan tidak jauh berbeda.

“Nilai dugaan kerugian dalam kasus ADD Lekor, secara rinci nanti akan kita ungkap setelah penetapan status menjadi penyidikan. Tapi yang jelas, kisarannya diatas Rp 100 juta,” pungkasnya.

Jika kasus ADD Lekor bisa ditingkatkan ke penyidikan, maka itu akan menjadi kasus ADD ketiga yang bisa ditingkatkan statusnya ke penyidikan oleh Kejari Praya. (kir)

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Anggraeni Ninik, SH, MH. Untuk itu Sriyanto berharap, ada dukungan semua pihak termasuk perusahaan – perusahaan yang ada di seluruh NTB mendorong pola hidup sehat bebas dari narkoba ini.

Tidak hanya itu, semua lapisan masyarakat untuk terus melakukan upaya pencegahan maupun memberantas peredaran gelap narkoba. Disebutkan, pola hidup sehat salah satunya adalah tidak mengkonsumsi narkoba. Mengetahui dan mengenali cara pencegahan penyalahgunaan narkoba secara dini akan sangat mendukung untuk terwujudnya pola hidup sehat tersebut. “Dalam rangka itu, kami meminta kepada semua perusahaan agar dapat menerapkan kebijakan yang tegas untuk mencegah dan mem-

berantas peredaran narkoba di kalangan pekerja perusahaan,” sebutnya.

Kabid Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rohmi Khoiriyati menambahkan, pola hidup sehat itu dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, asupan gizi yang cukup, pengaruh lingkungan yang baik, juga penggunaan alat-alat pelindung sederhana atau pun budaya dan hubungan sosial antara manajemen perusahan maupun diantara sesama pekerja. “Pola makan yang baik itu adalah ada keseimbangan energi yang keluar dengan asupan gizi yang masuk,” jelas dia.

Di NTB saat ini, jelasnya, kasus narkoba berimbang dengan kasus HIV/AIDS, karena penggunaan jarum suntik di kalangan penyalahguna narkoba sangat rentan terjangkitnya penyakit HIV / AIDS. (ars/*)

Kasus BSS

Kejaksaan Periksa Saksi Kelompok di KSB Mataram (Suara NTB) Setelah memeriksa dua terdakwa masing-masing PPK Proyek Bumi Sejuta Sapi (BSS), Ir. H. Zainul Wardi dan Direktur Risma Sehati, Samsul Bahri, Kejaksaan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pemeriksaan ini diperlukan untuk memperkuat dugaan penyimpangan yang dilakukan dua tersangka tambahan. Masing-masing LF dan TKD yang saat itu kapasitasnya sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB turun ke KSB beberapa hari lalu. Tim sengaja turun untuk memeriksa para anggota dua Kelompok yang tidak mendapatkan bantuan. Sebab dalam kegiatan, dari 16 kelompok yang menjadi sasaran bantuan, 2 diantaranya tidak mendapatkan bantuan. Setelah melakukan pemeriksaan saksi di lapangan, Tim kembali ke Mataram sekitar dua hari lalu untuk mengolah hasil pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan keterangan sumber, terkait proyek senilai Rp 4,7 miliar tahun 2013 saat ini Kejaksaan tinggal melakukan pemberkasan. Sebab, pemeriksaan para saksi termasuk saksi dari kelompok tersebut sudah selesai dilakukan.

Terlebih kasus dimaksud merupakan kasus lama, hanya saja terdapat penambahan tersangka di luar persidangan

masing-maisng LF dan TKD. Selanjutnya, mengenai keterlibatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejauh ini belum ditemukan indikasinya karena saat itu tugasnya hanya melakukan monitoring dan evaluasi saja. Sementara yang bersangkutan tidak terlibat dalam proses pembayaran.

Kajati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi, Jumat (9/ 10), belum bersedia berkomentar mengenai turunnya Tim untuk melakukan pemeriksaan saksi dimaksud. Dengan alasan dirinya belum masuk kantor karena baru pulang dari Jakarta. “Belum ngerti, nanti saya cek. Saya juga belum masuk kantor karena baru pulang dari Jakarta,” ujarnya singkat.

Seperti diberitakan Suara NTB, hingga kini terhadap dua tersangka tersebut belum dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap dilakukan setelah pemeriksaan dua terdakwa dimintai keterangan. Sementara itu, sesuai putusan hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, atas tindakannya ini dua terdakwa Zainul Wardi dan Samsul Bahri diputus bersalah sesuai dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Zainul Wardi diputus 1 tahun penjara dan Samsul Bahri 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam putusan hakim ini menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang perbuatan pidana penyertaan. (use)

SUARA NTB

Sabtu, 10 Oktober 2015

PARLEMENTARIA

Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/aan)

Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag

Halaman 9

Suara NTB/aan)

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM

(Suara NTB/aan)

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm

(Suara NTB/aan)

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si

Fraksi-fraksi DPRD NTB Setujui Raperda Prakarsa Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) Fraksi-fraksi di DPRD NTB kompak menyatakan persetujuannya terhadap tiga buah Raperda prakarsa kepala daerah. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD NTB, Jumat kemarin.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, didampingi Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag dan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan dihadiri oleh mayoritas anggota DPRD NTB. Gubernur NTB diwakili oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Hadir pula pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

lingkup Pemprov NTB. Tiga buah Raperda Prakarsa Kepala Daerah yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut adalah Raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan Raperda tentang pemerataan akses air bersih.

Terhadap tiga buah Raperda tersebut, para juru bicara fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) disampaikan oleh juru bicara sekaligus Wakil Ketua Fraksinya, Lalu Darma Setiawan, SH, dilanjutkan dengan

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Golkar, L. Darma Setiawan, SH

pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Misfalah, S.Pd. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicara mereka, Drs. H. Abdul Karim, MM sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pemandangan umum melalui juru bicara H. L. Pattimura Farhan, M.HI yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS. Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pemandangan umum dengan diwakili oleh juru bicara dan Sekretaris Fraksinya, Drs. H. Muzihir. Pemandangan umum dari Fraksi Partai Hati Nurani

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Misfalah, S.Pd.

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Suharto, ST, MM

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet, MM

Rakyat (Hanura) disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Hanura, Suharto, ST, MM. Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ir. Made Slamet, MM, tampil sebagai juru bicara fraksinya dan membacakan pemandangan umum mereka.

Pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh juru bicaranya, H. Nurlaela C, SE. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Burhanuddin Jafar Salam, SH tampil sebagai juru bicara dari fraksi PAN dan menyampaikan pemandangan umum mereka. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Bintang Restorasi, H. Junaidi Arif, SP tampil di penghujung rangkaian pe-

mandangan umum fraksifraksi di DPRD tersebut.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis serta masukan yang memperkaya materi Raperda tersebut, namun pada prinsipnya seluruh fraksi menyatakan persetujuan mereka agar Raperda tersebut dilanjutkan ke proses pembahasan tahap selanjutnya.

Selain penyampaian pemandangan umum fraksifraksi, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian pendapat Gubernur terhadap empat buah Raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB. Keempat Raperda tersebut adalah Raperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah; Raperda tentang Perlindun-

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Abdul Karim, MM

kondisi sosial masyarakat Nusa Tenggara Barat yang religius, berupa zakat, infaq dan sedekah memang perlu mendapatkan naungan regulasi agar pengaturan dan pengelolaannya lebih mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Demikian pula dengan perlindungan dan pembinaan TKI yang hingga kini terus ditindaklanjuti perkembangannya. “Juga tentang upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui keterbukaan informasi publik,” pungkas Amin. (*)

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PKS, H. L. Pattimura Farhan, M.HI

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Fraksi PKB, H. Nurlaela C, SE

gan dan Pembinaan TKI; Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan, pihaknya sangat mengapresiasi dan senantiasa memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.

Ia menambahkan, secara umum, raperda yang lahir atas usul inisiatif DPRD NTB ini, seluruhnya merupakan isu aktual dan sangat relevan dengan kondisi daerah. “Potensi dan

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PPP, Drs. H. Muzihir

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PAN, Burhanuddin Jafar Salam, SH

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Fraksi Bintang Restorasi, H. Junaidi Arif, SP

(Suara NTB/aan)

FRAKSI-FRAKSI - Para anggota DPRD NTB dari fraksi-fraksi di DPRD NTB hadir dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (9/10) kemarin.

(Suara NTB/aan) (Suara NTB/aan)

FRAKSI-FRAKSI - Para anggota DPRD NTB dari fraksi-fraksi di DPRD NTB hadir dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (9/10) kemarin.

SKPD - Pimpinan SKPD yang hadir dalam Rapar Paripurna DPRD NTB, Jumat (9/10) kemarin.

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Belum Sinkron IKATAN Guru Indonesia (IGI) Lombok Timur (Lotim) memandang dunia pendidikan di Kabupaten Lotim masih jalan di tempat. Hal itu disebabkan tiga elemen pendidikan mulai dari desainer (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), teknisi (pengawas) serta praktisi (guru) belum sinkron dalam upaya memajukan dunia pendidikan.

“Sejauh ini, pelaksanaan tiga elemen itu tidak sinkron, bahkan kita dari IGI mempertanyakan desain pendidikan yang ada di Lotim,” ujar Sekretaris IGI Lotim, Muhir, Jumat (9/10).

Dikatakannya, dalam upaya memajukan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Lotim, seharusnya tiga elemen itu menyatu mulai dari Dikpora, pengawas dan guru.

Dicontohkannya, roh pendidikan itu terletak pada guru. Selanjutnya, efektif atau tidak pelaksanaan KBM yang dilakukan oleh guru. Setelah itu teknisi (pengawas) yang akan meninjau dan mengoreksi letak-letak kekurangannya, sehingga segala kekurangan-kekurangan yang ada akan diketahui dan perlahan-lahan akan menjadi bahan evaluasi.

“Kalau program yang dilakukan mulai dari desainer sampai praktisi tidak sinkron, maka roh dunia pendidikan dan rancangan pendidikan akan dibawa kemana dan itu akan selalu akan linier. Sehingga, itu menjadi PR bagi Dikpora untuk memperbaiki semuanya melalui bidang-bidangnya dengan tetap menjalin koordinasi dengan guru dan tetap dipantau oleh para pengawas,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, dunia pendidikan di Lotim belum sinkron dan tidak ada semacam akselerasi program yang dilakukan antar semua bidang. Seharusnya, langkah yang dilakukan dalam upaya memajukan dunia pendidikan Lotim supaya tidak terkesan jalan di tempat, Dikpora terus mengidetifikasi dan menginventarisir apa dan bagaimana dunia pendidikan di Lotim. Setelah itu dilakukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.

“Seharusnya Dikpora tetap melakukan identifikasi terhadap segala kekurangan yang ada. Jika diketahui akar permasalahannya, maka barulah bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya dalam memajukan dunia pendidikan Lotim,” jelasnya. (yon) Muhir (Suara NTB/dok)

Penyaluran BSM di Lotim Diduga Salah Sasaran Selong (Suara NTB) – Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang saat ini dicairkan untuk Sekolah Dasar (SD) maupun SMP. Alasannya, pencairan BSM yang bersumber dari APBN tahun 2015 dan diperuntukkan kepada siswa miskin masih belum tepat sasaran melihat siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) itu masih banyak dari golongan menengah ke atas.

Sementara, siswa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah dan seharusnya mendapatkan bantuan itu tampaknya harus gigit jari. “Kalau memang ada siswa yang kaya mendapatkan bantuan itu, lebih baik dibagi rata saja biar adil,” kritik Hilmiatun salah satu wali murid di Kecamatan Masbagik.

Menanggapi hal itu, Jumat (9/10), Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. M.Zaini menjelaskan, penyaluran BSM yang sedang dicairkan sekarang ini berdasarkan data yang diserahkan oleh sekolah masing-masing, baik SD maupun SMP yang masuk ke Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) Kemendikbud RI. Untuk itu, semua sekolah, termasuk operator sekolah diminta untuk tidak lengah dalam meng-update data-data terbaru. Apalagi sewaktu-waktu data itu bisa berubah-ubah baik adanya pengurangan maupun penambahan.

“Di sinilah operator di masing-masing sekolah memainkan perannya karena sekolah yang lebih mengetahui dan menyerahkan data itu langsung ke pusat. Sesuai namanya juga bantuan untuk siswa miskin(BSM), jadi jangan ada keberpihakan,”tegasnya. Selain itu, Zaini menjelaskan, penyaluran BSM tahun ini merupakan tahap ke lima bagi sekolah dasar (SD) maupun SMP dengan mengacu kepada Dapodikdas pada entri terakhir kegiatan update data yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Penyaluran BSM yang saat ini sedang dicairkan merupakan tahap ke lima, dengan jumlah penerima untuk SD sebanyak 7.329 siswa dari semua sekolah SD di Lotim baik negeri maupun swasta,” sebutnya.

Sementara, teknik pembagiannya dilakukan di kantor bank BRI terdekat dengan masing-masing untuk kelas 1 sampai kelas 5 mendapatkan Rp 450.000/siswa dan untuk kelas 6 Rp 250.000/siswa. Sedangkan, penyaluran BSM untuk tingkat SMP merupakan tahap ke empat dengan jumlah penerima sebanyak 2.875 siswa baik negeri maupun swasta dengan masing-masing mendapatkan, untuk kelas 7 dan 8 mendapatkan Rp 750.000/siswa. Sedangkan untuk kelas 9 masingmasing mendapatkan Rp 375.000/siswa, hal itu dikarenakan mereka sudah mendapatkan bantuan tersebut.

“Memang permasalahan seperti ini sering terjadinya, terutama adanya kecemburuan sosial antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, di sinilah kita berharap kepada opetaror untuk berperan dan aktif melakukan sinkronisasi data, Jika dilakukan dengan lalai akibatnya banyak penerima BSM yang tidak tepat sasaran, sehingga terjadi pembengkakan penerima BSM itu,” ujarnya mengingatkan. (yon)

(Suara NTB/ham)

DISKUSI - Keberadaan Rumah Baca di Lapangan Sangkareang Mataram sering dimanfaatkan untuk belajar atau berdiskusi oleh pelajar maupun mahasiswa yang ada di Kota Mataram. Seperti yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Gde Pudja Mataram sedang berdiskusi terkait tugas yang diberikan pembimbing dari tempat Praktik Kerja Lapangan, Jumat (9/10).

Usia Pernikahan Dini Tinggi

Program Wajar 12 Tahun Harus Didukung Mataram (Suara NTB) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Prof.

Dr. Yohana Susana Yambise meminta masyarakat NTB mendukung program wajib belajar (wajar) 12 tahun. Apalagi Provinsi NTB dihantui dengan adanya fenomena nikah di usia muda. Harapan menteri ini disampaikannya saat berkunjung ke SDN 11 Mataram, Jumat (9/10).

Menurutnya, menuntaskan sekolah sebelum menikah sangat penting mengingat tantangan ke depan sangat kompleks.

Pendidikan, ujarnya, dapat menjawab segala problematika bangsa dan negara. “Karena pendidikan itu yang bisa menjawab, kita nggak tahu masalah sekarang situasi begini ini 20 sampai 25 tahun ke depan kehidupan global terjadi. Apakah anak-anak kita siap menghadapi masa-masa seperti itu? Jadi kita ya harus melihat kalau bisa usia pernikahan dini itu dikurangi,” harapnya.

Selain meminta agar program wajar 12 tahun tuntas di-

laksanakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), lanjutnya, sedang menyusun program pelatihan untuk menekan tingkat pernikahan dini di Provinsi NTB. Program pelatihan tersebut juga diperuntukkan bagi TKW di Provinsi NTB. “Yang muda-muda ini diarahkan ke situ biar mereka jangan pikirkan menikah, namun sebaiknya ikut pelatihan supaya bisa bekerja,” harapnya.

Diakuinya, di Provinsi NTB setelah dilakukan pemetaan, isu yang paling tinggi adalah perkawinan di usia muda. Ia pun meminta agar Gubernur NTB segera

membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Provinsi dalam mempermudah koordinasi. Terlebih, Provinsi NTB merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di tingkat provinsi.

Pada bagian lain, pihaknya akan mengupayakan terus melakukan judicial review undang-undang perkawinan tentang batasa usia menikah ke Mahkamah Konstitusi. Pihaknya berkeinginan agar usia menikah perempuan ditingkatkan dari usia 16 tahun ke 18 tahun.

“Kita berusaha naikkan ke usia 18 tahun tapi masih ditolak MK.

Fasilitas SMK di Loteng Belum Merata

(Suara NTB/kir)

BATU PERTAMA - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT (kiri) melakukan peletakan batu pertama pembangunan SMK Negeri 1 Jonggat, Jumat (9/10).

Praya (Suara NTB) Jumlah fasilitas pendidikan berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum merata di seluruh wilayah. Masih ada tiga kecamatan di Loteng yang sampai saat ini belum memiliki SMK. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, MPd, Jumat (9/10).

Ketiga kecamatan tersebut, ungkap Idham, saat dihubungi wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan SMK Negeri 1 Jonggat, masing-masing Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Praya Timur serta Keca-

matan Praya Barat Daya. “Sebelumnya ada empat kecamatan yang belum memiliki SMK. Tapi dengan dibangunnya SMKN 1 Jonggat ini, maka sisa yang belum memiliki SMK tinggal tiga kecamatan lagi,” ujarnya.

Adanya kondisi tersebut, ujarnya, target tuntas SMK di seluruh kecamatan tahun ini, dipastikan tidak terwujud. Kendati demikian, Pemkab Loteng dalam hal ini Dikpora Loteng tetap akan berupaya menuntaskan target pemerataan SMK di seluruh kecamatan di Loteng secepatnya. “Kalau tahun ini tidak bisa, tahun depan kita upayakan lagi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk Kecamatan Pringgarata sebe-

sarnya bisa diupayakan tahun ini dengan mengubah status SMA Negeri 2 Pringgarata menjadi SMK Negeri 1 Pringgarata sesuai dengan usulan dari masyarakat setempat.

Hanya saja, proses perubahan status butuh waktu, sehingga usulan tersebut tidak bisa dipenuhi tahun ini.

Adapun untuk Kecamatan Praya Timur, lahannya sedang dalam proses pembebasan. Tinggal pengusulan untuk anggaran pembangunan fasilitas sekolah ke pemerintah pusat. Pihaknya berharap tahun depan bisa terealisasi. “Yang agak berat Kecamatan Praya Barat Daya. Karena lahannya belum ada sama sekali,” imbuh Idham.

Khusus untuk SMK Negeri 1 Jonggat yang tahun ini mulai dikerjakan, bakal menghasikan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar yang keseluruhannya bersumber dari APBN. Anggaran tersebut untuk membangun tiga ruang belajar ditambah satu ruang praktik.

Meski baru mulai dibangun, namun SMK Negeri 1 Jonggat sudah mulai menerima siswa baru untuk satu rombongan belajar terlebih dahulu. Penerimaan ini sambil menunggu penambahan fasilitas ruang belajar lainya. “Untuk kekurangan fasilitas belajar mengajar lainnya di SMK Negeri 1 Jonggat ini akan diupayakan tahun depan,” pungkas Ketua Harian KONI Loteng ini. (kir)

Jadi KLA

(Suara NTB/dys)

BERKUNJUNG - Menteri P3AYohana Susana Yembise didampingi Penjabat Walikota Mataram Hj. Putu Selly Andayani saat berkunjung ke SDN 11 Mataram,Jumat (9/10).

Cara yang kita pakai sekarang tidak setuju, hasil dari kajian itu mau kajian ilmiah ke seluruh In- kita akan seminarkan dan undang donesia untuk menanyakan apa- MK untuk hadir agar mereka tahu kah mereka setuju pernikahan kalau masyarakat menolak itu usia muda atau mereka tidak set- dan minta diubah agar dinaikuju. Kalau sampai masyarakat kan”, ujarnya. (dys)

Lulusan SMKPP Diarahkan Jadi Wirausaha Muda Bidang Pertanian Giri Menang (Suara NTB) Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram tidak hanya diarahkan menjadi penyuluh saja, namun dididik menjadi wirausaha muda bidang pertanian.

Ditemui Suara NTB di Mataram Jumat (9/10), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Ir. Pending Dadih Permana, menyebut kurikulum SMKPP disusun berdasarkan agrosistem yang berkembang di daerah tersebut. Hal itu untuk mempermudah akses lulusan terhadap dunia usaha terutama bidang pertanian.

“Profil yang dihasilkan SMKPP ialah untuk menghasilkan penyuluh-penyuluh terampil dan ahli Mereka kita dorong juga agar mereka langsung bisa terakses oleh dunia usaha dan dunia industri (DU/ DI),” jelas mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB ini.

Selain itu, kurikulum yang dirancang di SMKPP tidak hanya semata-mata menyampaikan ilmu, tapi juga menggali minat dan bakat para siswa dan menjembatani mereka dengan dunia usaha

bidang pertanian. Terlebih saat ini ada program untuk menumbuhkembangkan wirausaha muda di bidang pertanian.

“Kami biayai dari APBN dan melalui pembiayaan lain seperti CSR. Sehingga akan dapat mengubah image bahwa sekolah di pertanian tidak menguntungkan, tetapi sebaliknya sangat menguntungkan. Tapi kan mereka terbawa karena pola pikir instan, tidak mau berproses, padahal pertanian butuh proses,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bakorluh NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, menyebut SMKPP sedang diarahkan untuk memiliki mental wirausaha di bidang pertanian. Hal itu bertujuan agar kelak lulusannya dapat mandiri dengan keahlian yang dimiliki dan dipelajari dari sekolah.

“Makanya selama sekolah itu diarahkan ke situ. Di mana mereka bisa bergerak kembali lagi berusaha di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Sekaligus tentunya menjadi penyuluh. Meski tiap tahun tidak memenuhi kuota, tapi ada peningkatan sebanyak 50 orang siswa untuk tahun ini,” pungkasnya. (dys)

Sekolah Ramah Anak Harus Diterapkan Mataram (Suara NTB) Keberadaan Kota Layak Anak (KLA) tidak hanya sebatas launching oleh pemerintah daerah. Adanya kabupaten/ kota yang sudah mencanangkan KLA harus memenuhi 31 indikator. Beberapa di antaranya, sekolah ramah anak, kantin sehat, usaha kesehatan sekolah (UKS) hingga kemudahan pembuatan akte kelahiran bagi anak.

Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Prof. Dr. Yohana Susana Yembise saat berkunjung ke SDN 11 Ma-

taram, Jumat (9/10).

Secara nasional, ujar birokrat asal Papua ini, sudah ada 269 kabupaten/kota yang mencanangkan diri sebagai KLA. Dari jumlah tersebut, 77 kabupaten/kota diantaranya sudah memperoleh penghargaan. Selain itu, ada tiga provinsi telah berstatus sebagai Provinsi KLA, yaitu Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Terkait status Provinsi KLA, Yohana mengingatkan, agar NTB bekerja keras meraih status KLA, jika sudah memenuhi 31 indikator yang ditentukan.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengaku sudah ada empat kabupaten/kota di Provinsi NTB yang telah mencanangkan diri KLA. ‘’Di antaranya Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dengan telah dicanangkannya KLA di empat kabupaten/kota tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk melindungi dan memenuhi hak dan kebutuhan terhadap

anak. “Baru mencanangkan akhirnya dipersiapkan seluruh komponennya, 31 indikator itu dipersiapkan,” terangnya.

Khusus Kota Mataram, Wismaningsih menyebut belum berstatus KLA, karena masih banyak indikator yang terpenuhi. “Kota Mataram baru mencanangkan, yang sudah berkurang anak-anak jalanan, kemudian sarana taman-taman bacaan, tamantaman ramah anak sudah ramah untuk anak,” jelasnya.

Selain itu, ujarnya, indikator lain yang juga penting diperhatikan Pemkot Mataram dan

semua kabupaten/kota yang telah mencanangkan KLA adalah kesehatan makanan di lingkungan sekolah, terutama makanan ramah terhadap anak. Tidak hanya itu, di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan jalan umum, pihak sekolah harus memastikan anak-anak aman untuk menyeberang.

“Indiktor di sekolah tertib makanan, makanan yang ramah anak, banyak mkanan yang tidak sehat. Kemudian jangan sampai anak menyeberang sembarangan apalagi ini di jalan raya,” ujarnya mengingatkan. (dys)

(Suara NTB/dys)

ARAHAN - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana saat memberikan arahan pada akademisi di SMKPP Negeri Mataram, Jumat (9/10).

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

Dua Pesilat NTB Mundur dari Pelatnas Mataram (Suara NTB) Dengan alasan mengutamakan kepentingan daerah, dua pesilat NTB, Milasari dan Mariati memilih mundur dari Pelatnas persiapan Asean Games. Mereka menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (9/10) kemarin.

“Dua atlet ini (Mariati dan Milasari-red) kita siapkan mengikuti Pra-PON dan PON Jabar 2016. Sementara Asean Games masih lama (tahun 2018). Jadi lebih baik kita dahulukan kepentingan daerah, mewakili NTB di PraPON,” ucap Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere yang dikonfirmasi Suara NTB saat melatih atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Itu artinya, pelatih sengaja meminta kedua atletnya untuk mundur dari Pelatnas, karena

(Suara NTB/dok)

POSE BERSAMA - Indah Dugi Cahyono (tengah) berpose bersama dua atlet putri, Endang dan Uswatun.

Bidik Satu Emas Lewat Uswatun NAMA Indah Dugi Cahyono mendapat tempat khusus di hati masyarakat pencita olahraga tinju di NTB. Semua itu dikarenakan kepedulian dan pengabdiannya membina atlet tinju. Belum genap dua tahun mendirikan Sasana Tinju Notorios di KSB, Dosen Fakutas Hukum (FH) Unram ini sudah mampu menelurkan beberapa petinju muda berprestasi nasional. Terakhir, petinjunya yang bernama Ainun Azizah berhasil menyumbangkan medali emas NTB di Popnas di Jabar, September lalu.

Bagi Dugi, apa yang diraih oleh petinjunya di Popnas 2015 belum seberapa, sebab target utamanya adalah melahirkan petinju NTB yang berhasil mengukir prestasi di PON Jabar 2016. “Bagi saya prestasi itu belum seberapa, karena target saya kedepan mencetak atlet tinju NTB juara PON,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB saat mengantar atletnya di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (9/10) kemarin.

Perlu diketahui, kedatangan mantan Ketua Umum Pengprov UTI Pro NTB ke Mataram saat itu adalah demi mendampingi keempat atletnya yang akan mengikuti Pra-PON Tinju di Kupang NTT, 11-12 mendatang. Sasana Tinju Notorius miliknya akan menurunkan empat petinju di Pra-PON, yakni Endang, Jubaitul, Uswatun dan Saputra Samada. Dari empat petinju yang akan dikirim ke Pra-PON itu dia menargetkan membawa pulang sedikitnya satu medali emas lewat petinju putri Uswatun yang akan turun di kelas 60 Kilogram putri.

Menurutnya, target satu emas lewat Uswatun cukup realistis, pasalnya petinju putri itu memiliki teknik pukulan serta daya tahan fisik yang bagus untuk tampil di event itu.

Alasan lainnya di kelas 60 Kilogram yang diikuti Uswatun tidak diikuti petinju Pelatnas. Sementara tiga petinju lainnya juga diharapkan bisa lolos PON, seperti Endang yang turun di kelas 48 Kilogram putri juga sangat berpeluang lolos PON. Pasalnya Endang merupakan salah satu petinju yang pernah meraih medali perak di Kejurnas Tinju Elite di Makasar tahun 2014.

Target Dugi tidak diragukan, sebab pelatih dari Sasana Tinju Notorius KSB ini juga selalu membuat kejutan di setiap kejuaraan. Kejutan pertama kali dibuatnya di Porprov NTB Juni 2014 lalu dimana sebanyak enam petinju Notorius miliknya membawa pulang lima emas dan satu perak.

Selanjutnya kejutan kedua atlet putrinya berhasil meraih medali emas di Popnas di Jabar September lalu.

Meski sudah lama menggeluti olahraga tinju, namun keinginan untuk mendirikan sasana tinju baru diwujudkan bulan Februari 2014 lalu. Belum genap setahun berjalan, mantan atlet tinju amatir yang pernah bersinar di tahun 1980 ini berhasil mencetak enam atlet menjuarai Poprprov NTB Juni lalu. Enam atletnya berhasil menyumbang lima emas dan satu perak. Tahun ini, Dugi bercita-cita ingin meloloskan empat petinju dan meraih satu emas di PON Jabar 2016, sehingga dia akan menurunkan sebanyak empat atlet di Pra-PON yang akan berlangsung di Kupang, 11-12 Oktober mendatang.

Dugi tidak main-main membina atlet tinju, ia telah membangun sasana tinju berstandar nasional di KSB. Saat ini dia memiliki delapan petinju usia pelajar yang siap diorbitkan menjadi atlet nasional. Untuk meningkatkan kualitas atletnya, pihaknya punya program uji coba dan pemusatan latihan selama sebulan di Sasana Tinju Swandana, Denpasar, Bali yang merupakan sasana milik mantan petinju legendaris Indonesia, Adi Swandana.

Saat mengikuti uji coba dan pemusatan latihan di dalam daerah maupun di luar daerah segala biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Sasana Notorius.

Dengan demikian, atlet hanya perlu menjalani latihan yang diberikan pelatih. (fan)

pelaksanaan Asean Games masih panjang. Sementara kedua atlet itu harus dipersiapkan mengikuti Pra- PON pencak silat di Samarinda, Kaltim, 18 November 2015.

Menurutnya, bila pihaknya membiarkan dua atletnya menjalani Pelatnas, maka kerja keras panitia Pelatda meningkatkan prestasi akan siasia. Karena di Pelatnas nanti program latihan kedua atlet itu akan kembali ke tahap awal, sementara kedua atlet itu sudah melakukan pemusatan

latihan sangat panjang, yakni sejak Januari hingga menjelang keberangkatan.

“Kita sengaja meminta mereka pulang, karena kedua atlet itu akan mengikuti PraPON. Bila kedua atlet itu kita paksa untuk menjalani Pelatnas jangka panjang maka akan sia-sia persiapan yang sudah kita lakukan. Pasalnya kedua atlet sudah masuk persiapan khusus, sementara di Pelatnas nanti mereka akan kembali kepersiapan awal,” terangnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

PEMANASAN - Pesilat NTB, Mariati (kanan) melakukan pemanasan dengan lari cepat di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (9/10) kemarin. Saat itu dia dilatih oleh pelatih silat Pelatda NTB, Dedi S. Darere.

(Suara NTB/fan)

TERUS LATIHAN – Faktor cuaca tidak menjadi alasan atlet Pelatda untuk berhenti latihan. Dua atlet atletik NTB, Abdul Razak dan Arif Rahman terus berlatih meskipun kondisi tempat latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram tengah diguyur hujan, Jumat (9/10).

Rohani Absen Latihan Klopp Diprediksi Raih Sukses di Liverpool Selama Enam Hari Mataram (Suara NTB) Persiapan Rohani menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) menuai kendala.Atlet spesialis nomor 100 meter gawang putri ini dikabarkan absen enam hari Pelatda lantaran harus fokus kuliah.

Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi, Rohani meninggalkan kegiatan pemusatan latihan sejak Jumat (2/10) lalu, dan sampai hari Jumat (9/ 10) kemarin atlet asal Dompu itu belum terlihat di lokasi latihan.

Kabarnya saat itu dia masih mengerjakan tugas kuliah.

Pelatih Atletik spesialis lari gawang, I Gusti Bagus Wirasantana yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi latihan mengatakan belum tahu keberadaan atletnya.

Namun dia membenarkan bila atletnya tidak

mengikuti kegiatan pemusatan latihan sejak Jumat (2/10) lalu karena alasan kuliah.

“Tadi pagi dia mengatakan sedang fokus mengurus kuliah.

Sehingga belum bisa mengikuti program latihan,” ucapnya.

Tindakan Rohani yang meninggalkan lokasi Pelatda itu disayangkan oleh pelatih. Menurut pelatih absennya Rohani di Pelatda akan mengganggu persiapan Rohani dalam rangka persiapan mengikuti POMNAS diAceh, 10 November mendatang. Dia menyarankan atletnya agar tetap fokus latihan, sementara urusan kuliah bisa dilakukan setelah kegiatan latihan.

Rohani yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya belum bisa dihubungi. Ketiga nomor seluler milik Rohani tidak ada yang aktif, namun informasi di lapangan Rohani sedang mengikuti kegiatan kuliah. (fan)

Tujuh Petinju NTB Siap Rebut Tiket PON

Aguero Cidera Saat Perkuat Argentina

(Suara NTB/ist)

London Sergio Aguero Penyerang Manchester City, Sergio Aguero, mengalami cidera pada otot paha belakang kirinya saat Argentina kalah 0-2 dari Ekuador pada kualifikasi Piala Dunia, demikian dikonfirmasi klub Liga Utama Inggris itu pada Jumat (9/10).

“Sergio Aguero hanya bermain selama 22 menit pada pertandingan pembukaan Argentina di kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador,” kata City dalam pernyataan di situs resmi mereka, seperti dikutip dari AFP. “Sang penyerang City, yang mencetak lima gol pada pertandingan terakhirnya melawan Newcastle, otot paha belakang kirinya tertarik ketika mengejar bola panjang dari tengah lapangan.”

Aguero (27) ditandu keluar lapangan pada babak pertama pertandingan Kamis di Buenos Aires, dan akan absen pada pertandingan Argentina selanjutnya di markas Paraguay pada Selasa.

Ia juga diragukan dapat tampil pada pertandingan City selanjutnya di Liga Utama Inggris, saat mereka menjamu Bournemouth pada 17 Oktober.

Aguero mencetak lima gol pada penampilan terakhirnya untuk City yang menang 6-1 atas Newcastle United, menjadi pemain kelima yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan sejak Liga Utama Inggris diluncurkan pada 1992. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan beberapa tahap seleksi, pengurus Pertina NTB akhirnya menetapkan tujuh petinju yang akan mewakil NTB di Pra-PON Tinju di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 11 Oktober mendatang. Ketujuh atlet pun siap merebut tiket PON di event bergengsi itu.

TIM pendamping Satgas Tinju, H. Muhdar yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (9/10) kemarin mengatakan tujuh petinju yang mengikuti Pra-PON itu terdiri dari tiga atlet Pelatda Sentralisasi, Yogi Muhdar, Nasrudin dan Hari Budianto. Kemudian empat atlet lainnya binaan Sasana Tinju Notorius KSB. Para atlet itu berangkat ke Kupang, Jumat, (9/ 10) kemarin. Para atlet siap membawa pulang medali emas. “Ketujuh atlet sudah berangkat tadi pagi, mereka siap tanding,” ucapnya.

Menurut Muhdar keikutsertaan petinju NTB di Pra-PON untuk merebut tiket PON Jabar 2016.

Untuk itu pihaknya mengingatkan para atlet agar tidak muluk-muluk target. “Atlet tak usah target macam-macam. Kita target lolos PON aja dulu,”tuturnya.

Untuk dapat meraih tiket PON, ketujuh atlet itu harus mampu meraih minimal peringkat empat besar nasional. Pasalnya hanya empat petinju terbaik di masing kelas yang dapat mengikuti PON 2015.

Muhdar mengaku semua atlet berpeluang meraih tiket PON, pasalnya ketujuh atlet itu pernah menyumbang medali di kejurnas elite. Dicontohkannya atlet tinju NTB, Nasrudin pernah meraih medali emas di kejurnas tinju elite di Makasar tahun 2014 lalu.

Selain punya prestasi nasional, ketujuh petinju NTB sudah melakukan persiapan panjang menghadapi event itu.

Yakni mulai bulan Januari hingga keberangkatan mengikuti Pra-PON. Persiapan selama sembilan bulan itu diyakini cukup untuk membawa pulang tiket PON. (fan)

London Mantan bek Arsenal yang kini meniti karier sebagai pandit sepak bola Inggris Martin Keown memprediksi bahwa Juergen Klopp merupakan sosok manajer yang tepat untuk membawa Liverpool meraih kejayaan di masa depan.

Prediksi Keown itu termuat dalam harian Daily Mail. Klopp belakangan ini banyak disebut sebagai manajer asal Jerman yang memiliki karisma. Ia merapat ke Anfield menggantikan Brendan Rodgers yang dipecat pada pekan ini.

Pelatih berusia 48 tahun itu diprediksi mampu menyuntikkan semangat juang dan semangat bertanding di kubu Liverpool. Mantan pelatih Borusia Dortmund itu memiliki etos kerja mumpuni untuk berlayar di ajang Premier League, sebagaimana dikutip dari laman squawka.com.

“Juergen Klopp sosok yang punya kemampuan meracik taktik lebih lihai dibandingkan dengan Brendan. Ia berpengalaman di panggung Eropa. Ini pernah terjadi ketika Liverpool ditangani Gerard Houllier dan Rafa Benitez,” kata Keown.

“Sudah lama Liverpool tidak meraih trofi. Ini saatnya karena ditangani manajer handal.

Musim lalu, posisi Dortmund terancam melorot. Namun ia mampu menginspirasi tim agar meraih sukses di masa depan.

Ia pribadi yang ramah dan hangat, dan ia pribadi yang tidak canggung ketika menghadapi media massa.”

“Kita akan segera menyaksikan apa yang akan segera terjadi. Ini liga yang kali pertama ia ikuti. Jika anda mencermati

Dortmund, mereka memang tergelincir ketika berhadapan dengan tim-tim raksasa di Bundesliga. Liverpool sedang berada di titik nadir, karena itu diharapkan mereka mampu tampil memikat.”

“Bagi saya, Klopp pribadi yang meledak-ledak. Ia sangat menikmati sepak bola. Ini yang bakal membantu dia untuk ce-

pat menyesuaikan diri dengan atmosfer Anfield,” katanya.

Klopp mencapai prestasi kemenangan 56,2 persen dari seluruh selama membesut Dortmund. Selama tujuh musim memoles klub Bundesliga itu pada 20082015, ia mampu meroketkan klub berjuluk Die Schwarzgelben. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PELATIH LIVERPOOL - Juergen Klopp akhirnya resmi melatih Liverpool. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu diyakini akan menjadi manajer yang tepat untuk membawa Liverpool meraih kejayaan di masa depan.

SUARA NTB

Sabtu, 10 Oktober 2015

BKPRD Tunggu Kajian

Teknis Tiga SKPD Soal Rencana Pengerukan Pasir Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB masih menunggu kajian teknis dari tiga SKPD sebelum mengeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang terkait dengan rencana pengerukan pasir laut di Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim). Kajian teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubminfo) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB akan menentukan dua investor yang akan mengeruk 70 juta meter kubik pasir laut itu memperoleh izin pemanfaatan ruang atau tidak.

“Masih menunggu kajian teknis dari Dinas Pertambangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan,” kata Sekretaris BKPRD NTB yang juga Kepala Bappeda NTB, Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi di Mataram, Jumat (9/10) siang kemarin.

Dari sisi tata ruang, katanya, ada keputusan Menteri ESDM yang mengatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) sampai 4 mil. Kemudian, dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 tahun 2002 ada yang mengatur tentang batasan kawasan konservasi sampai 2 mil laut.

Sementara itu, dalam RTRW NTB belum mengatur tentang pertambangan di laut. Karena NTB belum mempunyai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Artinya, ada kekosongan hukum dalam persoalan ini sehingga BKPRD juga melibatkan pakar hukum dari Universitas Mataram serta Biro Hukum melakukan kajian sebelum memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang terkait rencana pengerukan pasir laut untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali tersebut.

Hasil ekspos yang dilakukan dua investor yakni PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Timur Sukses Bersama pada Kamis, 8 Oktober akan menjadi kajian BKPRD. BKPRD bersama tiga SKPD terkait akan mengkaji titik-titik koordinat pengambilan pasir laut tersebut berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG).”Tinggal menunggu kajian teknis dari tiga SKPD itu. Kajian itu berapa lama? Kita ingin cepat supaya tahu ingin kepastiannya,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan bahwa pihaknya baru sebatas memberikan izin prinsip penanaman modal yang menjadi tanda bahwa dua perusahaan tersebut terdaftar di NTB. Sementara itu, mengenai lokasi pertambangan pasir dan seberapa besar potensinya masih dilakukan kajian apakah sesuai dengan RTRW. “Setelah itu, keluar izin pemanfaatan ruang kalau itu disetujui. Setelah itu baru izin eksplorasi,melakukan penelitian. Penelitian itu baru bisa kita bicara terumbu karang, pasir. Berapa kandungannya, seberapa besar boleh diambil, kapan boleh diambil, jadi masih panjang,”ujarnya.

Ridwan mengatakan saat ini BKPRD sedang melihat kesesuain lokasi rencana pengerukan pasir tersbeut dengan tata ruang. Mana lokasi yang boleh dan mana lokasi yang tak boleh. Pasalnya, wilayah laut banyak yang memiliki seperti untuk perhubungan, pertambangan, pariwisata dan perikanan dan kelautan.

“Semua ini ditanya. Ada UU nya semua. Ini yang sedang dilakukan. Persyaratannya dulu. Kalau orang memohon (izin) haram hukumnya di zona konservasi, kemudian juga tidak boleh mengganggu aktivitas pelayaran,”pungkasnya. (nas)

Plt Bupati Lobar Wacanakan Cek Penderita HIV/AIDS di Kalangan ASN Giri Menang Suar NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mewacanakan akan melakukan tes kesehatan terhadap Aparatus Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab setempat, khususnya untuk mengecek penyebaran HIV/AIDS di kalangan PNS. Pengecekan kesehatan ini sendiri bersifat sukarela bagi para ASN. Demikian dikatakan Plt Bupati sekaligus Ketua KPA Lobar, Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si, Jumat (9/10). ‘’Memang ada wacana itu (tes kesehatan) tapi kami masih upayakan anggaran,’’ kata Fauzan. Dijelaskan, rencaana ini sendiri dirancang bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lobar mengecek kesehatan seluruh ASN Pemkab Lobar. Kegiatan ini, untuk mengetahui penyebaran HIV/AIDS di kalangan ASN. Cek kesehatan ini dilakukan secara sukarela, sehingga pemda yang harus menyiapkan anggaran bagi seluruh ASN. Cek kesehatan bagi satu pegawai saja dikenakan kurang lebih Rp 30 ribu, jika dikalikan dengan 8000 pegawai, tentu pemda harus menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 240 juta. ‘’Dana ini harus disiapkan pemda, karena bersifat sukarela,’’ jelasnya. Terkait rencana ini, pihaknya belum memastikan apakah tahun depan atau tidak. Karena, tahun depan juga belum direncanakan.

Diakui, cek kesehatan bagi ASN belum pernah dilakukan pemda. Karena itu, wacana ini pertama kali yang diadakan dan harus menyiapkan anggarannya.

Penderita HIV/AIDS di Lobar, terbanyak ke dua di NTB. Kasus banyak ditemukan di kawasan wisata Senggigi dengan penderita para Pekerja Seks Komersial (PSK). Dari data 2014 jumlah penderita HIV sebanyak 65 orang dan AIDS sebanyak 67 orang. Di tahun 2015 ini peningkatan terjadi untuk penderita HIV sebanyak 7 orang sehingga menjadi 72 orang, dan AIDS sebanyak 8 orang sehingga menjadi 75 orang. (her)

Halaman 12

RTRW Kota Mataram Harus Direvisi

Rencana Pembangunan PLTGU Peakers 150 MW Masih Terkendala Tata Ruang Mataram (Suara NTB) Sistem kelistrikan di NTB dinilai masih buruk. Pasalnya, mesin pembangkit yang digunakan PLN sekitar 80 persen menggunakan PLTD. Mengurangi ketergantungan mesin pembangkit diesel, PLN berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) kapasitas 150 MW di Tanjung Kota Mataram. Namun, pembangunan PLTGU tersebut mengalami kendala karena lokasinya tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Salah satu solusinya, RTRW Kota Mataram harus segera direvisi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si mengatakan kapasitas mesin pembangkit diesel yang digunakan PLN untuk sistem Lombok sekitar 200 MW. Dari jumlah itu, sebesar 111 MW merupakan mesin pembangkit diesel sewaan. “PLN secara

bertahap ingin mengurangi itu. Dengan harapan PLTGU Lombok Peakers itu segera.

Tapi ini kan terhambat karena RTRW,” kata Husni ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (9/10).

Dikatakan, PLN berharap segera mengurangi mesin sewa dengan adanya proyek PLTGU

tersebut. PLTGU Lombok Peakers kapasitas 150 MW itu sebelumnya bisa ditarget rampung pada 2017. Namun, melihat hambatan yang ada, kemungkinan akan molor.

“Cuma melihat hambatan ini belum bisa terselesaikan dari RTRW, ini juga jadi hambatan.

Itu masuk dalam kebijakan

Presiden, PLTGU ini masuk.

Makanya kita harap RTRW ini segera diselesaikan, direvisi.

Mudah-mudahan Dewan di Kota Mataram paham kondisi kelistrikan kita,’’ harapnya.

Husni menjelaskan, saat ini kondisi kelistrikan di NTB defisit sekitar 8-10 MW akibat rusaknya mesin pembangkit tenaga diesel di Jeranjang.

Selain itu, PLTU Jeranjang unit II sedang dalam masa pemeliharaan. Sehingga, pemadaman di daerah ini diperpanjang sampai November mendatang. Selain itu, PLTU Jeranjang unit III yang dikerjakan PT Barata Indonesia hingga saat ini masih belum

tuntas. Untuk itu, Pemprov NTB terus mendesak PLN untuk segera menuntaskan proyek tersebut.

PLTGU Lombok Peakers Tanjung Karang ini rencananya dibangun dengan kapasitas 150 MW. Tahap pertama yang akan dikerjakan 90 MW dan 60 MW akan dikerjakan di tahap selanjutnya. Selain untuk menambah pasokan daya, PLTGU ini nantinya juga untuk menambah beban puncak di NTB. PLN mengatakan, jika pembangunan 150 MW ini selesai, maka bisa memenuhi kebutuhan listrik se-Pulau Lombok. (nas)

Jaksa Agung Belum Pastikan ’’Deponeering’’ Bambang Widjojanto Jakarta (Suara NTB) Jaksa Agung HM Prasetyo belum memastikan akan memberikan deponeering terhadap perkara pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

“Kita belum bicara ke sana ya (deponeering). Tapi setiap perkara harus diselesaikan dengan tuntas ya. Bentuk penyelesaiannya seperti apa, kita lihat nanti,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10).

Deponeering merupakan hak prerogatif dari Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum atas perkara yang bersangkutan. Ia meyakini presiden tidak akan mengintervensi dalam penanganan perkara tersebut.

“Beliau tahu persis yang pasti hukum harus berjalan dengan koridornya. Kita akan selesaikan sesuai prosedur dan keten-

tuan yang ada,” katanya.

Pelimpahan tahap II —berkas dan tersangka— dari Bareskrim Polri menyusul berkas BW (Bambang Widjojanto) sudah dilakukan pada September 2015, menyusul berkasnya lengkap atau P21 terkait kasus kesaksian palsu saat dirinya menjadi kuasa hukum dalam perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

BW dikenai Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP karena diduga mengarahkan saksi Ratna Mutiara untuk memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada tersebut.

Saat itu BW adalah Kuasa hukum dari Ujang Iskandar yang kini menjabat sebagai Bupati. BW ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri pada Januari 2015.(ant/Bali Post)

Tragedi Salim Kancil, Tiga Polisi Mengaku Terima Suap Jakarta (Suara NTB) Tiga anggota Polsek Pasirian yang diperiksa dalam dugaan suap penambangan ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengaku menerima setoran uang suap dari aktivitas tambang pasir ilegal selama enam bulan.

“Dari pengakuan, baru enam bulan. Tapi pertambangannya sudah setahun, sejak awal 2014,” kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri Irjen Budi Winarso di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut dia, Divpropam sudah memeriksa ketiganya.

“Ketiganya sudah kami periksa.

Kanit kan sudah tahu bahwa itu penambangan ilegal tapi kenapa tidak dihentikan,” ujarnya.

Budi menyebut oknum penerima suap dari aktivitas tambang ilegal di wilayah ini bukan hanya polisi.

“Bukan polisi saja oknumnya, tapi macam-macam.

Mereka mengambil jatah preman. Apa pun alasannya, tidak boleh. Makanya kita periksa,” tegas Budi.

Dari hasil pemeriksaan, ketiganya diketahui menggunakan modus patroli harian untuk menerima uang setoran.

Budi menjelaskan ketiganya adalah Kapolsek, Kanit Serse dan Babinkamtibmas.

Pemeriksaan ketiganya di-

RUPA-RUPA

lakukan sebagai bagian dari pengusutan kasus pembunuhan aktivis antitambang Salim Kancil.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membantah ketiga polisi itu teribat dalam kematian Salim Kancil.

“Ini tidak ada kaitannya (dengan pembunuhan Salim Kancil). Kita harus ada fakta hukum. Beda antara suap dan pembunuhan. Kalau ada fakta hukum mengatakan seperti itu pasti akan kita cari,” ujar Badrodin.

Dua warga Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Salim Kancil dan Tosan dianiaya sekelompok orang karena menolak kegiatan penambangan pasir ilegal di sekitar Pantai Watu Pecak, Kabupaten Lumajang.

Akibatnya, pada Sabtu, 26 September 2015, Salim Kancil meninggal dunia, sedangkan Tosan kritis.

Polda Jawa Timur telah menetapkan 37 tersangka dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan kedua aktivis antitambang ini.

24 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, sedangkan 13 tersangka lainnya tersangka kasus tambang ilegal. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PERLINDUNGAN ANAK - Ketua KPAI Asrorun (kedua kanan) bersama Ketua Pembina Satuan Tugas Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi (kanan), bersama Sekjen KPAI Rita Pranawati (kiri) dan Komisioner KPAI Bidang Hukum Putu Elvina dalam diskusi bersama Jaringan Perlindungan Anak, organisasi keagamaan, ormas kepemudaan di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, Jumat (9/10). Diskusi tersebut membahas Gerakan Nasional Perlindungan Anak untuk menanggapi sejumlah isu terkini tentang anak terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual, pornografi, bencana asap, hingga penelantaran.

Pekerja Seks Anak Diduga Dipengaruhi Sektor Pariwisata ak dikunungi wisatawan. kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Alasan mengapa mempe- Apalagi di sejumlah kafe Saat ini NTB tengah dilirik wisatawan dan investor. kerjakan anak sebagai PS yang menyediakan PS anak Baik itu sebagai tempat ber- karena anak cenderung mudah mestinya menjadi perhatian investasi maupun sebagai diatur. Namun, kondisi ini pemkab maupun pemprov. destinasi liburan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, ‘’Bisnis semacam ini dapat tentu saja menguntungkan sebab beberapa diantaranya merusak moral anak bangsa NTB dalam sektor pariwisa- telah terkena penyakit Infeksi yang semestinya menjadi ta dengan harapan dapat me- Menular Seksual (IMS). Kisa- generasi penerus,’’ katanya.

Bukan hanya itu saja, PS majukan perekonomian war- ran umur PS anak adalah ga. Namun di sisi lain, masih usia 14-18 tahun. Sementara anak ini sangat rentan sebagai ada oknum yang memanfaat- untuk dalam empat bulan ter- korban trafficking. Sebab proskannya menjadi lahan untuk akhir jumlah PS anak di NTB titusi merupakan salah satu tahapan dari proses perdagamengembangkan bisnis pros- adalah 52 anak.

Anak-anak itu dibayar ngan manusia. Apalagi anak titusi. Sejumlah tempat prostitusi diwarnai oleh Pekerja oleh pelanggannya dengan yang lebih mudah untuk diatur harga Rp 1 juta hingga Rp 1,5 dan dikendalikan orang dewasa.

Seks (PS) anak.

LPA dalam hal ini telah ‘’Dari jumlah itu rata-rata juta untuk satu malam. Pelpelaku merupakan anak yang anggan lebih banyak meru- melakukan berbagai upaya berasal dari luar daerah, dan pakan wisatawan yang be- bersama dengan pemerintah. menurut pengakuan mereka rasal dari dalam maupun Salah satunya adalah sosialhanya beroperasi 3-4 bulan di luar negeri. Sementara untuk isasi dan melakukan penjansatu tempat. Setelah itu pin- kabupaten dengan jumlah gkauan terhadap PS anak. dah lagi ke tempat lain. Begi- PS anak terbanyak adalah Sebab jika tidak dikontrol, tu seterusnya,” ungkap Koor- Kabupaten Lombok Barat. maka bisa jadi IMS, HIV/ dinator Divisi Litbang LPA Sebab daerah ini yang bany- AIDS semakin menyebar. (lin) N T B M.Imam RUPA-RUPA Purwadi kepada Suara NTB, di M a t aram, Jumat SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA (9/10)

gin Belajar n i P ANIMASI ?

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB

Sabtu, 10 Oktober 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

Halaman Halaman 14 14

” Nyesek” Guru Kehidupan Bulog Meredam Kesulitan Warga PERUM Bulog mulai bergerak, Kamis (8/10) lalu. Mahalnya harga beras premium yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat perlahan akan distabilkan. Jurus jitunya, dengan menggelar operasi pasar (OP) dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat keramaian dengan beras premium (super) yang harganya di bawah harga pasaran.

Bulog mulai terlihat menempatkan truk-truk berasnya di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Seperti disebutkan Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono, di setiap lokasi OP, Bulog mensuplai beras 1,5 ton. Harga penjualan Rp 9.100/Kg, masyarakat telah bisa mendapatkan beras kualitas baik.

Terlepas masih adanya keluhan sebagai kecil masyarakat bahwa kualitas beras OP, kurang bagus. Tetapi setidaknya, OP Bulog yang menjual beras dengan harga terjangkau, telah meringankan beban masyarakat.

Khususnya masyarakat yang kemampuan ekonominya di bawah rata-rata.

Selain di pasar-pasar, masyarakat juga berharap OP bisa dilakukan di perkampungan-penduduk. Karena, masih banyak warga yang terpaksa harus berhitung untuk ke pasar membeli beras. Apalagi jarak tempat tinggalnya jauh dengan pasar. Mereka mesti berhitung untuk mengeluarkan biaya transportasi ke pasar untuk membeli beras.

Selain itu, dalam OP ini Bulog juga harus meningkatkan kewaspadaannya mengantisipasi kemungkinan OP disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab. Bisa saja, beras yang dijual Bulog dengan tujuan menstabilkan harga, justru dibeli tengkulak, untuk dijual kembali. OP di atas kertas, mungkin sukses karena seluruh stok yang disiapkan untuk operasi terjual. Tetapi ujung-ujungnya, ketika stok agak seret, beras kembali dilepas tengkulak dengan harga mahal.

Dalam OP ini, besar harapan masyarakat OP digelar berkelanjutan (kontinu). Karena diyakini, harga beras di pasar akan terus tinggi, mengingat pada musim panen ini, ada kecenderungan produksi padi menurun akibat kemarau panjang. Peluang harga beras terus tinggi, juga karena tidak adanya regulasi yang menghalangi penjualan beras ke luar daerah. Penjualan beras NTB ke luar daerah terus berlangsung, karena permintaan tinggi. Beras dari NTB di luar daerah sangat diminati karena kualitasnya bagus.

Nah, jika beras terus mengalir ke luar daerah. Sementara produksi padi menurun akibat kemarau panjang dan akibat gagal panen (puso) maka stok menipis di daerah akan menipis. Ketika stok menipis, maka hukum pasar akan berlaku.

Harga beras pasti akan naik. Karena itu, besar harapan bahwa kehadiran Bulog di tengah-tengah masyarakat, mampu menjawab kesulitannya (karena beras mahal). (*)

Oleh: Menenun atau nyesek (bahasa Sasak), tidak sekedar merajut benang, menjadi selembar kain. Tapi telah menjadi pelajaran dan ilmu pengetahuan abstrak dikalangan kaum wanita Sasak sejak leluhur dahulu.

Pengetahuan mendasar yang diperoleh, adalah mengasah jiwa dan akhlak sebagai bekal menata kehidupan dari generasi kegenerasi. Meskipun menenun, dikalangan kita, hanya melihat hasilnya dari segi artistik dan keindahan semata. Padahal dibalik keindahan itu, terselip nilai filosofis yang hingga sekarang dianggap sebagai guru kehidupan.

ECARA kasat mata, perempuan yang terikat pada alat tenun itu, sesungguhnya sedang menyemai simbolsimbol kehidupan. Mereka tidak boleh marah, walaupun anaknya sedang menangis disampingnya.

Pikirannya fokus agar benang tidak putus. Karena itu, dalam jiwa sipenenun, tumbuh perasaan halus.

Ia berkembang jadi manusia penyabar. Kelak dalam menyelesaikan persoalan hidup, ia hadapi dengan lapang dada. Lambat laun, bersemi akhlak tinggi. Dan dia, menjelma jadi manusia yang tahu diri. Tidak angkuh dan sombong.

Tapi pemberani pada jalan yang benar. Serumit apapun pembuatan kain tenun itu, ia lakukan dengan tabah dan mandiri.

Sentra kerajinan nyesek tertua dan terbesar di Lombok, ada di Desa Sukerare, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di desa itu, punya adat yang unik. Gadisgadis dilarang menikah jika belum bisa menenun. Bahkan aib bagi gadis disitu, jika selarian (kawin lari), tanpa membawa Songket, hasil tenunannya. Tradisi itu, hingga sekarang masih lestari. Meskipun mereka sudah menjadi mahasiswi, jika pulang kampung,menenun wajib mereka lakukan.

Tenun yang diwajibkan, hanya berupa dua lembar kain “Songket”.

Itulah sebabnya, ibu-ibu yang sedang melatih anak-anaknya

Ruslan Nedi Wartawan di NTB

menenun, menganggap nyesek sebagai guru kehidupan. Karena anak sejak dini, dididik mengendalikan diri, sabar dan tidak boleh emosi. Atau putus asa.

Itu dibuktikan, jika sehelai benang putus, hanya kesabaran dan kelapangan jiwa, yang bisa menyambung satu demi satu benangbenang dalam gedogan tersebut. Keterampilan itu kelak akan terpantul dalam kehidupan si anak.

Ia akan sabar membesarkan anakanaknya. Sabar menerima takdir dan nasib yang berpihak padanya.

Bahkan nama Desa Sukerare, dimaknai sebagai ikhlas menjalani takdir hidup dengan deraan kemiskinan.

Bagi wanita di Desa Sukerare, Tenun Gedogan adalah nafas kehidupannya. Didesa ini, lebih 5.000 wanita menyesek (menenun) setiap hari. Sejak wanita berumur 7 atau 8 tahun, pekerjaan membuat “Songket” mulai diajarkan. Walaupun zaman sudah maju, gadis di Desa ini, tetap saja berguru kehidupan di perangkat “Tenun” Gedogan itu.

Mereka merasa sudah dewasa, jika sudah mampu membuat berlembar-lembar kain Songket. Ketika itu, orang tuapun tak keberatan jika anak gadisnya berumah tangga.

Baik buruk hasil sesekannya, akan menjadi nilai kepribadiannya.

Dua selendang hasil sesekan-nya yang terbaik, akan dibawa “Selarian”. Selarian adalah adat kawin lari. Dua selendang tersebut, sebelumnya sudah diperkenalkan kepada ibu, bapak dan saudara-saudaranya. Sehingga ketika yang bersangkutan tidak pulang dan dua selendang kepunyaannya raib, keluarga itupun paham bahwa anak gadisnya pergi menikah dengan pujaannya.

Bagi yang tidak punya selendang dalam melakukan selarian, dicemooh keluarga calon suaminya.

Ia dianggap perempuan rendahan yang tidak mampu berkarya. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi ibu yang baik dalam mendidik anak-anaknya kelak.

Sementara gadis yang cakap menenun, ketika selarian, ayah ibunya, tidak panik. Sebab dalam waktu dekat, pasti datang utusan pihak laki. Utusan yang datangpun,

As

menggunakan salah satu “Songket” yang dibawa sigadis. Songket itu, dililitkan pada pinggang utusan tersebut. Sehingga orang tua sigadis, yakin anaknya telah dibawa lari oleh keluarga utusan yang datang.

Hasil tenun Gedogan Sukerare, sudah termasyhur dimancanegara.

Nama Songket “Subahnale” dengan corak dan motif khas, sangat digandrungi turis asing. Songket Subahnale paling mahal yang bermotif “Bulan”. Dibuat dari benang sutra asli harganya Rp 3 juta perlembar.

Pekerjaannya memakan waktu hingga 2 - 3 bulan. Barang inilah yang berlomba dibeli Turis asing di Artshop, hingga Rp 7 juta. Dan belum tentu asli. Boleh jadi barang hasil tenun luar yang dibawa ke Sukerare, lalu dicap dengan label Subahnale.

Motif-motif seperti “Keker” bisa lebih murah yakni Rp 1,5 juta. Kemudian motif “Enggok” hanya Rp 800 ribu. Paling murah songket Subahnale bermotif “Rincik”. Hanya Rp 400 ribu saja.

Dahulu pembuatannya, dinilai sakral. Gadis penenun, setelah pekerjaannya selesai, terus menerus memuji kebesaran “Allah”. Nama songket Subahnale, asalnya “Subhaanalloooh” yang artinya maha suci Allah, meredoi pekerjaanku. Hingga selesai dan motifnya bagus. Mereka berucap, (bhs Sasak = “subahnalee kebagus jariin” ) artinya maha suci Allah, baik sekali jadinya. Ucapan itulah, jadi nama Songket tersebut.

Kebudayaan “Tenun” di desa ini, sudah digeluti sejak ribuan tahun silam. Sukerare termasuk desa tertua di Lombok. Desa ini, sudah ada sejak tahun 1755 masehi. Piagam catatan ini, tersimpan di Museum Gajah, Jakarta. Sejarah lahirnya Sukerare itu, terungkap ketika Timan, Kepala Desa, setempat, mengikuti pameran tenun gedogan se Indonesia, di Jakarta. Tanpa dirancang, kontingen NTB, digiring melihat Museum. Ternyata aset informasi Lombok, diwakili oleh desa Sukerare.

Iapun mencatat, Pemerintahan saat itu, masih berstatus kepala “Adat”. Jadi Sukerare, kemungkinan saat itu, merupakan desa Adat. Kepala Adat pertama bernama Raden Anugrah (1755-1775),

RADIO

disusul M. Siangge (1775-1825).

Kemudian M. Musrini (1825-1835), lalu diganti M. Cindre (1835-1840) dan diganti oleh M. Amsiah (18401880). Selanjjutnya kepala adat keenam bernama L. Muradi (18801883) dan diganti oleh L. Piah (18831930). “Ini yang tercatat dimuseum itu, yang dibuat oleh pemerintah Belanda”, cerita Timan saat berbincang dengan penulis.

Sebagai kepala desa, Ia merasa berkepentingan untuk menorehkan sejarah panjang desanya.

Untuk melengkapi informasi itu, ia menelusuri riwayat pemerintahan dari sumber-sumber otentik di Kabupaten Lombok Tengah.

Dari zaman pemerintahan Swatantra Lombok Tengah. Data menunjukkan, kepala adat setelah L. Piah adalah M. Kertanah (1930-1933). Kemudian, M. Muliasih (1933-1949) diganti lagi oleh M. Kertasih (1949-1962) dengan nama “Pemusungan” atau Kepala Desa. Kemudian disusul oleh L. Kerdap (1962-1979), selanjutnya L. Musahar (1979-1984). Berikutnya Drs. L. Zulkarnaen (1984-1985) diganti oleh L. Salamdi (1985-1989). Kemudian L. Suyadi (1989-1997) dilanjutkan oleh L. Terang (1997-1998) diganti oleh Drs. L. Sri Jatha (1998-2012) terahir Timan (2012sekarang).

Tidak semua desa punya dokumen pemerintahan seperti Sukerare ini. Karena itu, tradisi nenek moyang yang hidup dan lestari seperti nyesek, hingga sekarang tetap dijadikan sebagai pekerjaan pokok kaum wanita. Bahkan, dijadikan adat sebagai tempat berguru kehidupan, bagi gadis-gadis remaja.

Tidaklah heran hingga sekarang, budaya nyesek, semakin ditumbuh suburkan di desa itu.

17 kasus gizi buruk, Menteri P3A beri catatan khusus kepada Pemkot Mataram PR baru untuk Penjabat Walikota Mataram

***

BPKP sindir daerah yang acuhkan WTP WTP penting, yang lebih penting bebas korupsi

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 10 Oktober 2015

Tambang Liar Marak, Ketegasan Pemprov Dipertanyakan Dari Hal. 1 Menurutnya, temuan ini menarik karena akan menjadi penanda sikap tegas Pemprov NTB terhadap aktivitas penggalian atau pertambangan di daerah ini. “Itu juga korelasinya, kenapa kami menanyakan pasir yang dikeruk atau disedot ke Bali. Di Lombok Timur sudah diberikan, tapi provinsi langsung hadir, bahwa kewenangan itu ada di kami,” ujarnya.

Johan menambahkan temuan lapangan yang mereka peroleh bahwa, perusahaanperusahaan yang beroperasi tersebut sebenarnya membayar retribusi namun mereka tidak menyetor pajak ga-

lian C kepada pemerintah.

“Nah, ini yang coba kita telusuri secara jelas. Karena ini adalah potensi (kerugian),” ujarnya.

Terkait temuan ini, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti temuan para anggota DPRD NTB itu. “Kita perlu pastikan data-datanya dulu. Baru kalau memang ilegal, tidak ada pemasukan kepada daerah, tidak ada retribusi, merusak lingkungan, itu pasti kita lakukan (penertiban). Saya kira temuantemuan di lapangan akan kita pelajari lebih lanjut,” pungkasnya. (aan)

Belum Berjalan Maksimal Dari Hal. 1 H. Muh. Amin, SH, M.Si mengakui, peningkatan angka kemiskinan tersebut juga akibat program yang belum berjalan maksimal.

Untuk itu, Pemprov NTB akan mempertajam programprogram yang ada di masingmasing SKPD supaya lebih menukik kepada sasaran. Selain itu, sinergitas dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota terutama para kepala daerah dalam upaya mencapai penurunan target angka kemiskinan minimal 2 persen per tahun.

“Sampai sejuah ini efektivitas program yang kita lakukan belum berjalan maksimal. Ini yang kita harapkan ada sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemda kabupaten/kota terutama kepala daerah,” kata Wagub ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (9/10) siang kemarin.

Dikatakan, Pemprov NTB tel;ah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan para bupati dan walikota dalam pengentasan kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan, kata Wagub berada di kabupaten/kota. Sehingga butuh komitmen yang kuat dari para kepala daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di masing-masing wilayahnya.

Dengan adanya dana desa yang mulai disalurkan tahun ini, Amin mengatakan harus diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Dana desa tersebut harus diefektifkan untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang terjadi di masyarakat. Ia mengatakan, masyarakat desa terutama di daerah pesisir masih banyak yang miskin.

“Sekarang ini kita juga ingin memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur, padat karya, bergerak ekonomi

di desa. Kita fokus, berdayakan peningkatan ekonomi disitu dengan pembangunan infrastruktur. Jadi, persoalan mengurangi pengangguran dan kemiskinan salah satunya mengefektifkan dana desa,” cetusnya.

Amin mengungkapkan masyarakat pesisir terutama yang berada di pulaupulau terpencil memang banyak yang miskin. Kemiskinan itu disebabkan karena kekurangan air bersih, karena mereka jauh dari sumber-sumber mata air. Selain itu, pendapatan yang diperoleh bersifat musiman. Ketika terjadi angin barat, maka sumber pendapatan mereka terhenti karena tak bisa melaut.

“Makanya saya sudah minta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan bersama SKPD terkait supaya membuat program yang menukik , bagaimana penanggulangannya. Seperti Pulau Meringkik, sampai sekarang sumber air susah sekali. Kemudian saya ke Tanjung Luar, setiap musim angin barat tak bisa melaut,”terangnya.

Salah satu program yang dilakukan Pemprov NTB dalam upaya mengurangi angka kemiskinan adalah perbaikan rumah tak layak huni bagi masyarakat miskin. Dalam perbaikan rumah tak layak huni, kata Wagub, terdapat enam indikator berada di dalamnya. Sehingga, dengan dilakukan perbaikan rumah tak layak huni diharapkan mengurangi beban masyarakat miskin. Namun, pengentasan kemiskinan tak boleh berhenti sampai disitu. Perlu program pemberdayaan lainnya kepada masyarakat tersebut. (nas)

Tekan Kematian Bayi dan Gizi Buruk Dari Hal. 1 Pasalnya, sampai saat ini sekitar 15 persen ibu yang melahirkan di NTB masih menggunakan jasa dukun “beranak” dalam membantu proses persalinan yang sangat beresiko terjadinya kematian bayi. ‘’Makanya kita punya program Ashar (Aksi Seribu Hari Kelahiran) ini. Para mahasiswa baru sekolah tinggi kesehatan kita berdayakan. Kurang lebih 2.500 orang akan mendampingi ibu hamil, yang di desa yang angka kematian balita dan gizi buruk cukup tinggi.

Para mentor itu ada 18 perguruan tinggi kesehatan se NTB, kurang lebih 45 prodi kesehatan, dua fakultas kedokteran.

Kemudian para mentor itu memberikan pelatihan kepada para mahasiswa, baru itu disebar ke ibu hamil,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB, drg.

Eka Junaidi dikonfirmasi di Mataram, Jumat (9/10).

Ribuan mahasiswa dari PT Kesehatan ini, kata Eka mendampingi ibu hamil untuk memastikan mereka menjadi peserta BPJS. Kemudian melahirkan di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Poskesdes. Selain itu, bayi yang lahir harus dipastikan mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan terimunisasi selama berumur dua tahun.

Dikatakan, kendala yang dihadapi dalam menekan angka kematian bayi maupun kematian ibu adalah adanya Poskesdes yang belum punya bidan. Sehingga, dengan adanya program Ashar dengan menggandeng PT Kesehatan sedikit tidak mengatasi kendala yang dihadapi. Selain itu, program Angka Kematian Ibu Nol (Akino) terus dilakukan dengan menggandeng 250 ustadz yang dibekali ilmu kesehatan. Mereka inilah yang membantu pemerintah daerah untuk mensosialisasikan program tersebut.

“Fasilitas kesehatan itu tentu saja mempengaruhi dalam menekan angka kematian bayi ini. Tapi dengan keterbatasan anggaran, mendekatkan antara pelayanan dan masyarakat dengan mengoptimalkan Posyandu, Desa Siaga, program

Ashar,” terangnya.

Eka menjelaskan, upaya untuk menekan angka kematian bayi berhubungan erat dengan upaya peningkatan angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka harapan hidup masyarakat NTB saat ini berada di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 70 tahun. Sementara di NTB, angka harapan hidup sekitar 63 tahun.

Namun, kata Eka, dari segi pencapaian peningkatan angka harapan hidup, NTB termasuk provinsi yang progresif antara 0,3-0,5 persen per tahun dibandingkan nasional yang hanya 0,25 persen pertahun. “Artinya, penurunan angka kematian bayi itu kita progresif.

Makanya kemarin disampaikan oleh BPS, bahwa peningkatan kesehatan itu kita nomor dua progresnya di Indonesia,” terangnya.

Terkait dengan kasus gizi buruk, hingga Juli 2015 tercatat setidaknya ada 196 balita mengalami gizi buruk di NTB. Jumlah itu tersebar di semua kabupaten/kota yang ada di NTB. Pada tahun 2014 jumlah balita yang menderita gizi buruk sebanyak 481. Untuk masing-masing kabupaten/kota, jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten dengan persentase jumlah penderita gizi buruk tertinggi sebanyak 7 dari 21.858 balita.

Sementara Lombok Timur sebanyak 63 dari 114.731 balita. Lombok Barat sebanyak 30 dari 62.781 balita. Kemudian Lombok Tengah sebanyak 21 dari 93.664 balita. Sumbawa sebanyak 19 dari 52.130 balita. Dompu sebanyak 17 dari 27.044 balita. Bima sebanyak 19 dari 43.101 balita.

Sumbawa Barat sebanyak satu balita dari 14.200. Kota Mataram sebanyak 14 dari 45.040 balita. Sementara Kota Bima sebanyak 5 dari 17.970 balita. (nas)

Halaman 15

Tidak Kunjung Dimediasi

Sejumlah Karyawan RSI Mataram Mogok Kerja Mataram (Suara NTB) – Sejumlah karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) Mataram yang sehari sebelumnya menggelar aksi demo menuntut ketua yayasan mundur, kini mogok kerja.

Mereka mogok kerja karena tuntutannya tidak diindahkan oleh pihak yayasan.

Bukan hanya itu saja. Janji untuk melakukan mediasi juga tidak dipenuhi Direktur RSI Mataram, dr.Lalu Ahmadi Jaya, SpPD. Massa menunggu di depan RSI Mataram namun direktur maupun ketua yayasan tidak kunjung ke luar ruangan. ‘’Pokoknya selama tuntutan kami tidak diindahkan kami akan melakukan mogok kerja.

Selain itu kami juga akan melaporkan ini kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB. Kami sudah menunggu, tapi Pak Direktur tidak kunjung ke luar,’’ kata Endang Suhaimi yang merupakan salah satu karyawan RSI Mataram yang melakukan mogok kerja, di Mataram, Jumat (9/ 10) kemarin.

Sebelumnya, karyawan melakukan demo karena men-

ganggap bahwa ketua yayasan telah berlaku otoriter dan sewenang-wenang kepada karyawan. Belum lagi indikasi krisis yang menimpa RSI Mataram yang diduga merugikan yayasan hingga Rp 9,6 miliar.

Selain itu terkait dengan kenaikan gaji berkala yang biasa dilakukan oleh RSI Mataram hingga Agustus kemarin tidak pernah dilakukan lagi. Hal ini dinilai sangat merugikan karyawan yang sebagian besar merupakan perawat itu.

Bukan hanya itu saja, jika tetap tidak diindahkan maka karyawan tersebut akan melaporkan kasus ini kepada pihak Ombudsman. Sebab, kata Endang, jika tidak kunjung dimediasi dan tuntutan tidak kunjung diindahkan maka akan lebih efektif jika Om-

budsman yang melakukannya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Direktur RSI Matarama, Lalu Ahmadi mengaku tengah melakukan rapat dengan ketua yayasan yang menyebabkan dia tidak dapat menemui karyawan.

Hingga berita ini ditulis, Lalu Ahmadi masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

Sementara karyawan terus mendesak direktur atau ketua yayasan untuk segera mengambil keputusan yang tidak merugikan mereka.

“Selama ini kebijakan yang dikeluarkan itu merugikan kami, jadi wajar jika kami melakukan ini untuk memperjuangkan hak kami,” kata Endang. Sementara itu, karyawan akan tetap melakukan mogok kerja hingga semua tuntutan benar-benar dipenuhi. (lin)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat memberikan sambutan pada Advokasi Parenting Era Digital dengan penguatan kelompok kerja PKK. Advokasi ini diikuti anggota TP PKK, kabupaten/kota, termasuk anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (9/10).

Empat Perawat RSI Mataram Diskors SEJUMLAH karyawan-karyawati yang sehari – hari bekerja di Rumah Sakit Islam (RSI) Mataram, Jumat (9/10) kemarin, mengadu ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB. Mereka mengadukan sanksi skors yang dijatuhkan manajemen, menyusul aksi demo yang digelar Kamis (8/10) lalu.

Saksi skors itu diduga terkait dengan tuntutan karyawan yang menuntut hak - haknya. Mereka mengeluhkan pembayaran gaji karyawan yang tidak berjalan lancar. Selain itu, mereka juga mengadukan pemotongan gaji untuk pembayaran BPJS. Diduga, pihak yayasan tidak pernah membayarkan iuran BPJS untuk karyawannya.

Adapun, ke empat perawat yang diskors tersebut yakni Hamzan Wadi, Endang Suhaemi, Dedi Arbian dan Apriatul Asmara. Sementara, satu diantara mereka yang ikut dikenakan sanksi skorsing adalah Muhammad Saleh. Dia adalah tukang kebun yang sudah mengabdi selama lebih dari 2 tahun. ‘’Yang kami adukan adalah hak – hak kami yang tidak terbayarkan. Kalau soal skorsing, kami hanya ingin membantu kawan – kawan yang diskors agar surat tersebut segera dicabut. Tetapi setelah kami konfirmasi ke Direktur Rumah Sakit, katanya dia mau minta pendapat ke pihak yayasan,” terang Bq. Eka Maylinda, salah seorang karyawan RSI Mataram yang dikonfirmasi Suara NTB. Dikatakan, sanksi skors tersebut memuat bahwa empat orang perawat tersebut tidak boleh bertugas selama tiga bulan. Mereka tetap mendesak agar Direktur RSI Mataram segera mencabut sanksi tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut pemenuhan hak yang harus diterima sesuai beban kerja yang sudah dilakukannya.

Terpisah, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB melalui Asisten Bidang Penindakan, Muhammad Rasyid Ridho mengutarakan pihaknya sedang mengkaji secara mendalam apakah pihaknya berwenang untuk terlibat menuntaskan kasus tersebut atau tidak. Hal ini disebabkan, rumah sakit yang diadukan merupakan lembaga swasta. Meski demikian, jika yang dipersoalkan menyangkut misi negara, Ombudsman memiliki kewenangan untuk ikut turun tangan.

“Kami harus hati – hati dan cermat atas kasus ini. Kalau berkaitan dengan misi negara, Ombudsman bisa melakukan pengawasan. Apalagi kalau sampai menyangkut sebagian atau keseluruhan anggaran operasional lembaganya bersumber dari APBD atau APBN,’’ jelasnya.

Menurutnya, rumah sakit yang diadukan tersebut adalah lembaga swasta yang menjalani misi negara di bidang kesehatan. Melalui hasil kajian itu, pihaknya akan melihat celah untuk bisa andil dalam menyelesaikan perkara internal itu tanpa menyalahi aturan dan ketentuan mereka.

Sementara itu, Direktur RSI Mataram, dr.Lalu Ahmadi Jaya, SpPD, belum bisa diminta konfirmasinya terkait dengan sanksi skorsing dan laporan sejumlah karyawan-karyawati RSI Mataram ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. (met)

STAHN Gde Pudja Mataram Bedah Buku Tentang Pernikahan Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, membedah buku tentang pernikahan berjudul “Sistem Kawin Lari, Adat Bali Lombok dan Filosofinya” Jumat (9/10) di Aula Rektorat setempat.

Buku yang ditulis oleh salah satu purnawirawan TNI Angkatan Darat, Lektol (purn) Drs. Made Metu Dhana, SH.MH ini mengulas secara mendasar tentang adat istiadat dan sistem pernikahan masyarakat Hindu di Lombok.

Buku yang diterbitkan tahun 2013 ini juga menjabarkan

tentang proses pernikahan berdasarkan prosedur militer. ‘’Perkawinan merupakan kebutuhan bilogis manusia.

Pelaksanaan upacara saat berlangsungnya prosesi pernikahan merupakan satu hal yang mutlak untuk dilakukan,’’ ujar mantan Kapenrem 162/ WB ini, ketika memaparkan isi bukunya yang dibedah.

Menurutnya, proses pernikahan umat Hindu antara di Bali dengan di Lombok memiliki perbedaan mendasar. Beberapa bagian dari prosesi pernikahan di Bali tidak ditemukan dalam prosesi pernikahan Bali di Lombok. “Seperti halnya nger-

orot, ini sebetulnya tidak terpakai di Lombok,” cetusnya.

Dikatakan, proses kawin lari pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang suputra. Keturunan yang suputra adalah istilah dalam Bahasa Bali yang bisa dimaknai dengan keturunan yang berkualitas.

Hal ini senada dengan penyampaian Ketua Panitia Penyelenggara Bedah Buku, Drs. Ida Bagus Subali P. M.Si. Dosen Hukum Agama Hindu di STAHN Gde Pudja Mataram ini menuturkan, sebelum dilaksanakan prosesi kawin lari, biasanya kedua belah pihak, baik

Pembangunan Jalur Selatan dan ’’Runway’’ BIL Prioritas Kemenko Maritim Dari Hal. 1 Dikatakan, ruas jalan provinsi mulai dari Sekotong Lombok Barat (Lobar) sampai dengan Lombok Timur (Lotim) yang saat ini lebarnya hanya 4,5 meter akan diperlebar menjadi 9 meter.

“Itu akan diintervensi untuk capaian kunjungan wisatawan asing ke Lombok ini antara 2-3 juta wisman pada 2019. Target yang ditetapkan untuk Lombok super fokus untuk pengembangan Mandalika selain Tanjung Lesung, Toba dan Komodo dan Labuhan Bajo,” katanya.

Menurutnya, dengan target

angka kunjungan 3 juta wisman tak cukup dengan mengandalkan promosi semata.

Namun, infrastruktur dasar menuju destinasi wisata kawasan selatan Pulau Lombok itu juga perlu perhatian. Ia menyebutkan, beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat yakni perpanjangan runway BIL, pembangunan akses air bersih dan peningkatan jalan provinsi di jalur selatan Pulau Lombok.

“Pemerintah perlu menyiapkan lahan termasuk untuk konsultannya itu,”imbuhnya.

Panjang jalan yang akan diperlebar, kata Chairul sekitar 109 Km. Pembangunan ini

akan mulai direalisasikan pada tahun 2016 mendatang.

Nantinya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan diundang Kemenko Maritim untuk melakukan ekspos pengembangan pariwisata daerah selatan Lombok itu.

“Mulai tahun anggaran 2016, realisasinya. Kita masih menunggu nanti dari Kemenko Maritim dan SDA akan mengundang Pak Gubernur untuk ekspos. Itu anggarannya semua dari APBN. Ditargetkan dalam APBN 2016. Itu jalan provinsi tetapi kepentingan nasional ada di situ. Karena kan ada target 2-3 juta kunjungan wisman itu,’’ sebutnya. (nas)

Menteri P3A Beri Catatan Khusus kepada Pemkot Mataram Dari Hal. 1 Yohana mengatakan, dalam kunjungannya tersebut ia juga sempat berdialog dengan orang tua bayi yang terkena gizi buruk. Menurutnya gizi buruk ini karena orang tua yang tidak memperhatikan pola makan anaknya akibat kesibukan bekerja. Ia pun meminta kepada pihak Puskesmas Karang Taliwang untuk memberikan perhatian lebih kepada dua anak penderita gizi buruk tersebut.

Ia juga mengingatkan para orang tua khususnya para ibu yang bekerja untuk tetap memperhatikan gizi dan pola makan anak-anaknya agar tidak terjadi gizi buruk. “Saya ingatkan para orang tua walaupun bekerja tetap memperhatikan anak-anak mereka terutama pola asuh mereka dan bisa mencegah gizi buruk itu,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H.

Usman Hadi menyampaikan dari 17 kasus gizi buruk yang ditemukan sepanjang tahun ini, empat diantaranya masih dalam perawatan. Empat anak yang masih dirawat ini memiliki penyakit bawaan sejak lahir yaitu kelainan langit-langit mulut dan jantung sehingga butuh perawatan intensif. “Kalau yang dirawat ini memang salah asuh, dia bukan orang miskin tapi orang mampu,” ujarnya.

Sebagai upaya antisipasi peningkatan kasus gizi buruk, Dikes Kota Mataram melakukan pekan penimbangan berat badan empat kali dalam setahun. “Pentingnya membawa bayi ke Posyandu untuk ditimbang sehingga tahu perkembangan anak. Kami empat kali lakukan pekan penimbangan yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan Oktober,” tandasnya.

Kepala Puskesmas Karang Taliwang, dr. Wiwin Nur Hasi-

da menyampaikan dua bayi yang terkena gizi buruk ini berusia 14 bulan dan tiga bulan. Setelah menjalani perawatan beberapa hari ini, kondisi kedua bayi ini cukup bagus. “Intens kita beri makanan tinggi kalori, waktu makan didampingi terus dan ditargetkan 14 hari perawatan baru dikembalikan ke keluarga. Nanti kita dampingi lagi di keluarganya,” jelasnya.

Dua kasus ini menurutnya karena kesalahan pola asuh.

Untuk itulah pada saat kasus ini ditemukan, pihaknya memotivasi orang tua bayi untuk membawa anaknya ke Puskesmas untuk dirawat. “Kesadaran dari ibu untuk membawa atau menaikkan berat badan anaknya kurang,” jelasnya. Perawatan selama 14 hari tanpa dipungut biaya dan keluarga yang mendampingi juga diberikan biaya jasa tunggu Rp 40 ribu per hari walaupun berasal dari keluarga mampu. (ynt)

(Suara NTB/met)

PENULIS - Drs. Made Metu Dhana, SH.MH penulis Sistem Kawin Lari Adat Bali Lombok dan Filosofinya saat menjabarkan kandungan isi bukunya. laki atau perempuan sudah memiliki kesepakatan. Biasanya, pasangan calon pengantin bersepakat untuk menikah dengan cara kawin lari. ‘’Yang paling esensial adalah melalui proses kawin lari ini, diharapkan terciptanya keturunan atau generasi yang berkualitas. Kalau istilah Bali-nya, adalah keturunan yang suputra,” terangnya.

Fenomena sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah pernikah-

an yang berlangsung antarkeluarga terdekat. Padahal, secara biologis, sistem perkawinan yang demikian dipandang tidak terlalu baik.

Buku mantan Pasukan Pengawal Presiden atau Paspampres (istilah sekarang), ini dibedah oleh Drs. I Ketut Nuasa M.Ag, dan I Gusti Ayu Agung Andriani,SH.,MH. Keduanya adalah tenaga pengajar di STAHN Gde Pudja Mataram bidang Hukum Agama Hindu. (met/*)

Alasan KPK Banding Dari Hal. 1 Apa sebenarnya alasan KPK banding?

Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Yuyuk Andriati, pihaknya memanfaatkan waktu tujuh hari yang diberikan hakim Tipikor PN Denpasar untuk konsolidasi, kemudian memutuskan tidak puas dengan putusan empat tahun penjara untuk terdakwa. “Kami akhirnya menyatakan banding,” kata Yuyuk Andriati kepada Suara NTB, Kamis (8/10) petang lalu.

Menurut Yuyuk, dari enam materi dakwaan, hanya dua yang dibuktikan oleh majelis hakim. Tuntutan itu sebelumnya dibacakan di hadapan majelis hakim yang dipimpin H. Prim Haryadi bersama hakim anggota Cening Budiana dan Sumali, dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Dzakiyul Fikri, Sri Kuncoro Hadi, Kiki Ahmad Yani dan Tito Jaelano.

Dalam tuntutannya, JPU menegaskan Zaini Arony terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sesuai pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana di-

ubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana dan denda terhadap terdakwa, juga menuntut pencabutan hak politik dari terdakwa.

Alasan lain, putusan majelis hakim kurang dari sepertiga yang diajukan dalam tuntutan JPU KPK. “Vonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan, di bawah tuntutan jaksa (KPK),’’ sebut Yuyuk, kemudian mengulas, jaksa sebelumnya menuntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan. ‘’ Ini salah satunya,’’ katanya.

Sedangkan yang kedua, terkait tuntutan pencabutan hak politik. ‘’Tuntutan ini tidak dikabulkan hakim,’’ tegasnya. Selanjutnya, pihaknya menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar Bali untuk mempertimbangkan banding yang diajukan.

Sebagaimana diketahui, selain JPU, banding juga diajukan kubu Zaini Arony melalui kuasa hukumnya Dr. Maqdir Ismail, SH, LL.M. (ars)

Sabtu, 10 Oktober 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Teh Pucuk Harum dukung ”Festival Senggigi” Festival Senggigi merupakan salah satu event promosi pariwisata Lombok yang sudah menjadi agenda tetap yang dilaksanakan setap tahun oleh Pemerintah Provinsi NTB. Festival ini menampilkan berbagai bentuk kegiatan yang bernuansa seni budaya, edukasi, hiburan, dan pameran hasil industri kerajinan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Selama pelaksanaan festival yang menjadi ajang promo pariwisata di NTB ini, pengunjung yang banyak dari wisatawan mancanegara dan domestik ini, bisa menik-

mati keragaman budaya, menikmati suasana dan keindahan objek wisata Senggigi yang memang menjadi salah satu destinasi pariwisata andalan di NTB, khususnya di Wilayah Lombok Barat.

Pembukaan Festival Senggigi 2015 dimeriahkan dengan pawai budaya dan tarian tradisional, yang tentunya sangat menghibur penonton, bahkan para pengunjung dapat pula membeli berbagai kerajinan lokal yang turut dipamerkan pada ajang tersebut.

Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine bekualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkuallitasdariPT.MayoraIndah,Beverage Division. Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari daun teh teratas, sehinggamembuatTehPucukHarummemilikikualitasrasatehterbaik.Produk teh Pucuk Harum diproses dengan teknologi canggih, dan tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertahan selama 12 Bulan. Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna. Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asliyang berkualitas diseduh secara langsung (real brewed).Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali proses produksitehpucukharum,sehingga rasa dan aroma teh dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh. Teh Pucuk Harum, manisnya pas, gak nyangkut dileher dan gak bikin haus lagi.

Teh Pucuk Harum, selalu berpartisipasi dalam setap event yang bisa menghadirkan massa yang banyak

Meningkat, Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di NTB Mataram (Suara NTB) Kekerasan terhadap anak kini semakin meningkat setiap tahunnya. Hingga juli 2015 jumlah anak korban kekerasan mencapai 135 kasus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Angka itu tentu saja merupakan sebagian kecil dari jumlah sebenaranya. Sebab tidak semua kekerasan dilaporkan. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat apabila masyarakat tidak merubah prilaku dan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kondisi anak.

Dari jumlah itu yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual mencapai 44 kasus. Ini cukup mengkhawatirkan, sebab sebagian besar pelaku merupakan orang terdekat korban. Faktor utama yang menjadi pemicu adalah longgarnya hubungan antarkeluarga. Baik itu dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Selain itu kepedulian antarkeluarga dinilai masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya perekatan hubungan emosional antara orang tua dengan anak.

“Yang menjadi faktor itu

yang pertama adalah tingkat keharmonisan yang kurang.

Ke dua merupakan sikap acuh tak acuh dari anggota keluarga lainnya terhadap anak-anak. Kebanyakan jika bukan anaknya maka tidak mau diperhatikan,” ungkap Ketua Koordinator Divisi Litbang LPA NTB M.Imam Purwadi kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (9/10) kemarin.

Peningkatan jumlah penderita kekerasan seksual ini dilihat dari jumlah kasus dari tahun 2013 yang mencapai 55 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 147 kasus. Sementara

hingga pertengahan tahun ini jumlah kasus mendekati jumlah kasus tahun sebelumnya.

Tren kekerasan terhadap anak ini menurut LPA diperkirakan akan semakin meningkat.

Kecuali jika keluarga merubah sikap dan lebih peduli terhadap anaknya.

Korban kekerasan terutama kekerasan seksual merupakan anak dengan kisaran usia 6-14 tahun. Sementara untuk pelaku adalah 12-17 tahun. Meskipun dalam beberapa kasus pelaku merupakan orang dewasa. Sedangkan mayoritas korban merupakan anak perempuan.

Selain itu, kondisi saat ini adalah NTB merupakan provinsi dengan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan urutan nomor 2. Meskipun demikian belum diketahui pasti indikator dikatakannya NTB sebagai provinsi dengan kekerasan ke dua terbanyak.

“Saya tidak tahu dilihat dari segi mana, menurut saya jumlah kekerasan kita dibandingkan dengan provinsi lain ya masih lebih kecil.

Bahkan provinsi lain kasus kekerasannya jauh lebih besar dibandingkan NTB, kata Imam Purwadi. (lin)

Akhir 2015, NTB Optimis Capai Target 2 Juta Wisatawan Mataram (Suara NTB) Setelah berhasil mencapai satu juta kunjungan wisatawan pada tahun 2012 lalu melalui program Visit Lombok Sumbawa (VLS), Pemprov NTB mulai menargetkan angka dua juta kunjungan wisatawan sampai tahun 2015 ini. Dengan dijadikannya

NTB sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional maupun internasional, Pemprov NTB optimis target dua juta wisatawan ini dapat tercapai di akhir tahun 2015 mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. Lalu

Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat (9/10). “Kita optimis target dua juta wisatawan terlampaui,” ujarnya.

Faozal mengatakan berdasarkan hasil kalkulasi sementara pihaknya, sampai saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke NTB telah mencapai 1,6 juta or-

ang. Hal ini pun ujarnya dapat dibuktikan dengan melakukan sampling ke hotel-hotel yang ada di NTB khususnya city hotel maupun resort.

Menjelang akhir tahun ini, sepanjang Oktober sampai Desember mendatang, banyak kegiatan yang akan berlangsung di NTB baik skala nasional maupun internasional. Berbagai kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke NTB. “Walaupun tidak pure event Disbudpar NTB, menjelang akhir tahun ada delapan event nasional dan internasional yang akan dilaksanakan di NTB,” jelasnya.

Kegiatan yang dibuka hari ini, Festival Hortikultura Nasional (FHN) disampaikan Faozal dihadiri 2.400 delegasi dari seluruh Indonesia. “Semua hotel penuh oleh delegasi kegiatan ini.

Kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) juga mulai bergerak baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun kementerian,” jelasnya.

NTB juga dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah beberapa konferensi nasional dan internasional. Salah satunya adalah konferensi pulau-pulau kecil sedunia yang merupakan kerjasama Pemprov NTB dengan Pemerintah Jeju, Korea Selatan. Jeju merupakan sebuah pulau di Korea Selatan yang cukup terkenal dan menjadi destinasi wisata dunia. “Delapan konferensi yang lain masih menunggu waktu,” demikian Faozal. (ynt)