Snt10112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 204 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 10 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Waktu Mepet

Puluhan Paket Proyek Belum Dilelang Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) TV Monitor Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa (AP & LPBJP) Setda NTB, sampai dengan 31 Oktober 2015, puluhan paket proyek senilai puluhan miliar belum tuntas atau belum selesai dilelang.

Jumlah paket lelang yang dibiayai APBD NTB 2015 yang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 286 paket dengan nilai Rp 758,088 miliar.

Posisi sampai dengan 31 Oktober 2015, sebanyak satu paket belum diajukan lelang dengan nilai Rp 855 juta di Kantor Penghubung. Kemudian 6 paket lelang senilai Rp 5,508 miliar pada sejumlah SKPD masih dalam tahap verifikasi doku-

men. Masing-masing Biro Kesra satu paket senilai Rp 966 juta, Dikpora 2 paket senilai Rp 3,602 miliar, Disosdukcapil satu paket senilai Rp 275 juta dan Disperindag sebanyak 2 paket senilai Rp 665 juta.

Bersambung ke hal 15

Dewan Lemah, BPKP dan Kejati Beda Pendapat Masyarakat Pilih Jalur Soal Audit DBHCHT Mataram (Suara NTB) Saat Kejaksaan Tinggi NTB meyakini bahwa kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap audit, berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga auditor kerugian negara itu ternyata belum menyentuh perkara itu, sebagaimana ekspektasi disampaikan Kejaksaan, bahwa kasus itu masuk proses audit investigasi.

Kepala BPKP Dr.Bonardo Hutauruk, AK, MM mengaku, sejak ada permintaan audit oleh Kejaksaan itu, tindakan pihaknya belum sampai ke teknis. ‘’Jadi masih koordinasi saja,” jawabnya kepada Suara NTB via SMS, Senin (9/11). Bonardo yang saat ini masih berada di Canbera Australia, meyakinkan koordinasi masih intens dengan Kejaksaan.

Hal sama disampaikan juga oleh Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi,

Ekstra Parlementer

Ngatno, SE. “Kita belum melakukan audit (investigasi), masih sebatas koordinasi,” kata Ngatno yang saat dikonfirmasi masih berada di Ciawi, Bogor Jawa Barat untuk kegiatan pelatihan.

Dipihak lain, Kejaksaan menyampaikan setidaknya ada progress dalam penanganan kasus tersebut, setelah statusnya ditingkatkan ke penyidikan. Ini ditandai telah dimulainya audit investigasi oleh BPKP. Proses terakhir kasus ini, sudah masuk tahap audit investigasi, yang mengarah pada perhitungan kerugian negara.

“Bola” penanganan kasus ini sekarang di BPKP. “Untuk kasus cukai tembakau, kita sedang kumpulkan bukti-bukti tambahan sebagai bahan audit investigasi,” kata Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH menjawab Suara NTB Jumat (6/11) lalu.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Lemahnya pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi NTB melahirkan apatisme publik.

Masyarakat akhirnya lebih percaya jalur ekstra-parlementer ketimbang penyaluran aspirasi melalui wakil mereka di DPRD NTB. Padahal, untuk menjalankan fungsi-fungsinya, para wakil rakyat itu telah dimanjakan dengan anggaran berlimpah.

Di tahun 2014, pagu anggaran untuk kegiatan reses DPRD NTB mencapai Rp 4,7 miliar.

Di tahun yang sama pula, pagu untuk membiayai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Sekretariat

DPRD NTB mencapai Rp 8,7 miliar. Sementara khusus untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dianggarkan sebesar Rp 9,5 miliar. Masih ada pula item anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 4,5 miliar yang sebanyak Rp 2,1 miliar diantaranya merupakan belanja perjalanan dinas luar daerah.

Tahun 2015 ini, dana reses DPRD NTB mengalami kenaikan dari Rp 7,94 miliar pada APBD murni 2015 menjadi Rp 11,61 miliar pada APBD Perubahan 2015.

Bersambung ke hal 15

Demi Keselamatan, Penutupan BIL Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Pergerakan debu vulkanik Gunung Baru Jari masih terjadi. Hal tersebut mengganggu aktivitas penerbangan. Demi

alasan keselamatan, Bandara Internasional Lombok (BIL) kembali ditutup hingga Selasa (10/11) pukul 08.45 Wita.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Kli-

matologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Selaparang – BIL, Catur Winarti, SP., yang dikonfirmasi Senin (9/11). “Demi alasan keselamatan penerbangan, Bandara Se-

laparang Mataram dan Bandara Internasional Lombok (BIL) ditutup hingga besok (hari ini) jam 08.45 Wita,” ujarnya.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Forecaster

TO K O H Jangan ’’Patah Hati’’

on Duty BMKG Selaparang – BIL, yang berlaku pada Senin (9/11) jam 14.00 Wita sampai dengan Selasa (10/11) jam 14.00 Wita.

Cuaca pada umumnya terdapat debu vulkanik.

Angin dari arah Selatan dengan kecepatan 6.17 m/s; 22.22 km/jam. Jarak pandang mendatar 8 kilometer. Cuaca terdapat Debu Vulkanik. Terdapat awan rendah yang menutupi sebagian langit dengan tinggi dasar awan 480 meter.

Pada tanggal 10 November 2015 jam 07.00 Wita hingga jam 09.00 Wita terjadi perubahan cuaca.

Bersambung ke hal 15

DANA transfer pusat ke daerah-daerah termasuk ke Provinsi NTB juga ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menurun dari tahun sebelumnya. Menyikapi persoalan ini, tidak menunjuk siapa-siapa yang salah. Termasuk menyalahkan wakil rakyat NTB yang duduk di Senayan (DPR RI dan DPD).

Demikian disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) kepada Suara NTB, Senin (9/11) kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. Moch Ali Bin Dachlan (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R (Suara NTB/ Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)

Batal Dibeli PEMPROV NTB menyatakan batal menjual aset yang berada di areal Bandara Internasional Lombok (BIL). Manajemen PT. Angkasa Pura I BIL mengungkapkan bahwa pihaknya batal membeli aset senilai Rp 114 miliar sesuai hasil appraisal tahun 2013 itu. Meskipun aset tersebut batal dijual, PT. Angkasa Pura I BIL saat ini sedang membahas mengenai pemberian kontribusi yang akan disetor kepada Pemprov NTB tiap tahun.

Bersambung ke hal 15

ERUPSI - Erupsi Gunung Baru Jari, Senin (9/11) yang dipotret dari CCTV Rinjani.

Erupsi Gunung Baru Jari

Transaksi Bisnis di BIL Alami Kerugian Rp 3 Miliar (Suara NTB/dok)

Pujiono

Mataram (Suara NTB) Manajemen PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) menyatakan belum ada kepastian bandara tersebut kapan akan dibuka kembali untuk melayani rute penerbangan domestik dan internasional. Otoritas bandara terus memperpanjang penutupan BIL setiap hari karena erupsi Gunung Baru Jari masih terjadi terus menerus dan sebaran abu vulkanik masih mengganggu aktivitas penerbangan. Selama beberapa hari ditutup, bisnis di BIL diprediksi mengalami kerugian sekitar Rp 3 miliar.

“Sampai hari ini (kemarin) BIL belum dibuka. Kuncinya ada dua, pertama erupsi Gunung Baru Jari dan perubahan iklim. Ini saya sampaikan karena saya tadi pagi rapat jam 07.00 Wita untuk ke-

inginannya membuka. Karena fakta di lapangan, runway, apron ndak ada debu. Tetapi begitu disampaikan pantauan radar Himawari, AAC masih sangat rawan untuk penerbangan karena debu masih di wilayah kita,” kata General Manager PT Angkasa Pura I BIL, Pujiono dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (9/11) siang.

Menurutnya, pembukaan pelayanan penerbangan di BIL sangat tergantung dari aktivitas Gunung Baru Jari. Selain itu, perubahan musim dari musim kering ke musim hujan juga membawa pengaruh terhadap tidak menentunya arah angin. Sehingga sebaran debu vulkanik Gunung Baru Jari juga tak menentu, kadang ke selatan dan kadang ke barat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

TAK BISA TERBANG - Para calon penumpang di BIL harus menerima kenyataan, tidak bisa diterbangkan. Menyusul penutupan penerbangan hingga Senin (9/11) kemarin.

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dianggarkan Tiap Tahun

PENJABAT Walikota Mataram berencana menaikkan anggaran untuk kelurahan pada 2016 mendatang.

Dalam pembahasan APBD 2016, rencananya setiap kelurahan akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta. Rencana ini disambut positif oleh lurah yang ada di Kota Mataram, termasuk Lurah Rembiga, Edwin Zamroni. “Kita sambut positif rencana itu,” cetusnya saat dihubungi Suara NTB kemarin.

Edwin menyampaikan dengan porsi anggaran yang lebih besar pihaknya bisa ber(Suara NTB/dok) buat lebih banyak lagi di tingkat Edwin Zamroni kelurahan. Khususnya terkait persoalan kebersihan. Jika rencana kenaikan anggaran tersebut direalisasikan melalui APBD Murni 2016 mendatang, Kelurahan Rembiga akan fokus untuk penanganan kebersihan.

“Penggunaannya akan kita titik beratkan untuk masalah kebersihan,” ujarnya. Apalagi saat ini Pemkot Mataram sedang fokus membenahi persoalan kebersihan di semua wilayah. Edwin menyampaikan selama ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait penanganan kebersihan selain melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Persoalan sampah menurutnya selama ini telah menjadi masalah klasik di semua kelurahan. Untuk itulah pihaknya ingin fokus terhadap upaya penanganan sampah di wilayahnya. “Karena masalah sampah ini menjadi masalah klasik bagi semua kelurahan, tidak hanya Rembiga saja. Kita akan pergunakan untuk itu. Kita ingin menyiapkan sarana untuk masyarakat sehingga mereka tidak lagi membuang sampah ke kali,” terangnya.

Untuk penanganan kebersihan khususnya pengangkutan sampah, Edwin mengatakan selama ini pihaknya hanya bergantung pada Dinas Kebersihan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kelurahan Rembiga yang merupakan wilayah perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat memiliki volume sampah yang cukup banyak, mengingat banyak juga warga luar Kota Mataram yang membuang ke Rembiga. “Banyak sampah dari daerah utara dan sering kita temukan banyak yang membuang ke sini,” ujarnya.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya juga menjadi persoalan. Warga banyak juga yang membuang sampahnya ke sungai sehingga menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Untuk itu pihaknya akan menyiapkan karung bagi warga yang tidak terjangkau tong sampah atau kontainer.

Saat ini Kelurahan Rembiga memiliki tiga unit kendaraan roda tiga yang akan digunakan untuk mengangkut sampah warga di setiap lingkungan. Satu unit kendaraan roda tiga mengakomodir dua lingkungan. Selain untuk penanganan kebersihan, Edwin mengatakan anggaran Rp 250 juta juga akan digunakan untuk menggaji tenaga kontrak di kelurahan yang gajinya akan disesuaikan dengan UMK. (ynt)

Lima Raperda Belum Disahkan HINGGA akhir tahun 2015, sedikitnya ada lima rancangan peraturan daerah (raperda) masih belum disahkan. Diantaranya, Raperda Penyiara Radio, Raperda Perijinan, Raperda tentang Pajak Hiburan, Raperda PPHTB serta Raperda atas perubahan retribusi tentang kependudukan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menegaskan, Dewan mempertanyakan raperda yang telah dirancang oleh eksekutif hingga akhir tahun 2015 belum tuntas. Kedatangannya ke Pemkot Mataram, ingin (Suara NTB/fit) mengetahui sebenarnya apa I Gde Sudiarta permasalahan sebenar dan kendala. “Saya kemarin mempertanyakan lima raperda itu. Kenapa sampai sekarang belum diajukan,” tanyanya.

Raperda perijinan seperti radio, pajak dan hiburan serta lain sebagainya itu dinilai sangat penting untuk segera dituntaskan.

Sebab, itu berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). “Kayak perijinan pajak hiburan itu kan potensi untuk PAD,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH, MH., menjelaskan, sudah melakukan pertemuan dengan Pansus. Dari lima raperda baru tiga raperda yang dibahas yaitu, Raperda BPHTB, pajak hiburan dan izin jasa umum. Sementara, Raperda Perijinan radio dan retribusi tentang kependudukan masih menunggu jadwal. “Sudah tiga yang dibahas,” sebutnya.

Ketiga raperda dalam minggu ini akan selesai dan diparipurnakan. Mansyur menjelaskan, iniasiasi perda ini yaitu, Perda izin tertentu merupakan perintah undang - undang untuk dihapuskan. Kedua, pajak hiburan karena harus menyesuaikan besaran retribusi dan kaitannya dengan peningkatan PAD. Ketiga, BPHTB juga penyesuaian atas Perda lama.

Sementara, Perda Perijinan ini memodifikasi aturan sehingga masyarakat mudah membaca aturan dan efektif. Ditargetkan, kelima rapeda ini tuntas hingga akhir Desember mendatang. “Insya Allah, akhir Desember sudah bisa selesai,” pungkasnya. (cem)

Perencanaan Sejumlah SKPD Disinyalir Tidak Matang Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menegaskan, rendahnya serapan keuangan dan fisik sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram, disinyalir perencanaan dan penganggaran yang tidak matang. “Kalau saya melihat ada perencanaan dan penganggaran tidak matang,” kata Selly usai mendengar laporan dari sejumlah SKPD saat rakor, Senin (9/11).

Salah satu disoroti serapan fisik Badan Lingkungan Hidup (BLH) masih 49 persen. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kehutanan Rp 1,1 miliar, untuk pengadaan tebing di daerah sungai. Itu harus dilihat dari sisi kewenangan menurut PP 38 tahun 2011, karena masalah sungai adalah milik BWS. Bisa jadi, ada diusulkan oleh BLH juga masuk diperencanaan di BWS. Bantuan DAK dari pemerintah pusat itu, otomatis akan kembali. Dan Selly meminta agar pembangunan tebing di sungai rencananya dianggarkan tahun 2016, agar dihapus.

Selly menyampaikan evaluasi ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dengan seluruh pejabat lingkup Pemkot Mataram.

Momen ini jarang dan tidak bisa dilakukan tiap waktu. Pimpinan SKPD diminta tidak menyalah artikan dan takut. “Ini silaturahmi dan kan jarang juga bisa ketemu begini,” pungkasnya.

Dikatakan, disisa waktu dua bulan ini diharapkan SKPD bisa mencapai target fisik dan keuangan. Kaitannya realisasi fisik, Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta mengawal dan mengontrol semua proyek fisik. Jika terjadi keterlambatan otomatis kontraktor kena sanksi. Mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB ini, mengharapkan proyek fisik tidak lagi keterlambatan sehingga tidak merugikan pengusaha. “Bukannya kontraktor dapat untung, ini malah rugi karena denda,” ujarnya. (cem)

RTLH di Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Setiap tahun penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) tetap dianggarkan melalui beberapa SKPD. Tapi jumlah RTLH di Kota Mataram tetap bertambah. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, jumlah RTLH di Kota Mataram saat ini tercatat 1.743 unit, tersebar di semua kecamatan.

Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin menyampaikan data tersebut merupakan hasil pendataan ulang pihaknya terhadap RTLH di Kota Mataram. Jumlah RTLH ini bertambah dapat disebabkan oleh berbagai kondisi.

Salah satunya adalah cuaca.

“Namanya rumah sederhana mungkin kena angin dan sebagainya mungkin reyot dan terdata lagi menjadi RTLH,” cetusnya. Selain itu, penyebab bertambahnya jumlah RTLH

ini adalah karena bertambahnya jumlah penduduk sehingga warga yang membutuhkan tempat tinggal juga bertambah.

Syaiful menyampaikan dalam satu rumah juga biasanya ditempati oleh beberapa kepala keluarga (KK). Hal inilah yang juga menjadi penyebab bertambahnya jumlah RTLH. “Itulah kondisinya yang ada di kampung-kampung,” imbuhnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, setiap tahun Pemkot Mat-

aram menganggarkan penanganan RTLH yang termasuk juga dalam program pengentasan kemiskinan. Tidak hanya BPM, ada beberapa SKPD yang juga menganggarkan perbaikan RTLH seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Disosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi), Baznas Kota Mataram, dan juga BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan menggunakan DPK (Dana Pembangunan Kelurahan).

Terkait kapan ribuan RTLH ini bisa tertangani, Syaiful mengatakan jika Pemkot Mataram bersinergi bersama Pemprov NTB, maka dalam dua tahun ke depan hal ini bisa diselesaikan. Namun kendalanya tahun ini penanganan RTLH oleh Pemprov NTB dengan menggunakan dana bansos tak bisa dilaksanakan.

Beberapa waktu lalu kepala daerah se-NTB menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur NTB untuk penanganan RTLH. Kota Mataram mendapatkan jatah 446 unit di mana 223 unit ditangani Pemprov NTB dan 223 unit ditangani Pemkot Mataram. “Yang 223 unit tidak ditindaklanjuti dan kurang tahu kenapa. Itu

BPM Provinsi yang punya tugas. Itu salah satu penyebab juga masih banyaknya RTLH,” jelasnya.

Tahun ini penanganan RTLH oleh BPM Kota Mataram sebanyak 86 unit dan telah dilaksanakan di beberapa kelurahan. Pihaknya menargetkan perbaikan 86 unit ini selesai pada Desember mendatang. Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penanganan RTLH dari SKPD lain, Syaiful mengatakan basis data yang digunakan adalah basis data terpadu yang dikomandoi Bappeda Kota Mataram. Selain itu, setiap rumah yang telah diperbaiki juga diberikan tanda dan tetap berkoordinasi dengan SKPD terkait. (ynt)

Sejumlah SKPD Usulkan Tambahan Anggaran

(Suara NTB/ynt)

BAHAN BAKAR - Pemkot Mataram akan melakukan konversi bahan bakar produksi tahu dari sekam menjadi elpiji. Program konversi ini akan menyasar para produsen tahu di Kelurahan Kekalik Jaya. Namun para pengusaha tahu di Kelurahan Abian Tubuh Baru juga berharap mendapatkan bantuan program konversi ini.

Salah satunya pabrik tahu di Abian Tubuh Baru.

Proyek Fisik di Lima SKPD Berpotensi Molor Mataram (Suara NTB) Asisten II Setda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito menyebutkan, lima proyek fisik di lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berpotensi molor. “Hasil pantauan kami beberapa proyek fisik di SKPD berpotensi terlambat,” kata Eko saat menyampaikan laporan evaluasi, Senin (9/11).

Diketahui, pembangunan ruang rawat inap rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, nilai pagu Rp 21 miliar dikerjakan oleh PT. Mayalia. Proyek pengolahan sampah oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) kontraktornya CV. Sukses Jaya Raya dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar. Pembangunan Puskesmas Cakranegara oleh Dinas Kesehatan, dikerjakan PT. Pembangunan Nusantara Mandiri Utama nilai kontrak Rp 2,7 miliar. Dua proyek di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), masing - masing Kantor Satpol PP dikerjakan oleh CV. Limbu Indah dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar dan Kantor PMK nilai kontrak Rp 2,9 miliar dikerjakan oleh Mandiri Utama.

Berdasarkan kontrak dan hasil pemantuan, proyek gedung

RSUD tanggal 7 November harus sudah tuntas. Kenyataannya sisa pekerjaan masih belum tuntas 1,82 persen pada bagian finishing. Diperkirakan keterlambatan 5 - 10 hari.

Pengolahan sampah berdasarkan kontrak tuntas tanggal 14 Desember dan defiasi 5 persen, sehingga berdasarkan hasil pantauan akan terjadi keterlambatan selama Rp 15 hari. Ketika ditelusuri lanjutnya, persoalannya penempatan kontraktor tidak optimal, kemampuan pendanaan sering terlambat sehingga mengganggu penyelesaian.

Sementara, proyek fisik rehab kantor Puskesmas Cakranegara penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak 28 Desember, diperkirakan terjadi keterlambatan 5 - 10 hari karena deviasi kemungkinan 5 persen. Ini dipicu dengan alasan, keterlambatan pembangunan dan terfokus pada pembongkaran serta lamanya izin penghapusan. Begitu halnya dengan gedung kantor Sat Pol PP dan PMK, ditargetkan rampung 13 Desember diperkirakan keterlambatan selama 15 hari. Kendalanya, proses finishing masuknya musim penghujan dan kegiatan maulidan sehingga kesulitan

pengerahan tenaga.

Sedangkan proyek Taman Sangkareang diprediksi molor hingga 15 - 20 hari. Proyek dikerjakan oleh Graha Duta Persada ini, terlambat pengerjaannya karena harus menunggu DED. “Kami terus melakukan pemantauan pekerjaan fisik, berikan masukan atas keterlambatan ini,” pungkasnya.

Namun secara total, progres keuangan hingga 31 Oktober mencapai Rp 844 miliar atau sekitar 71,14 persen dari total Rp 1,2 triliun. Sedangkan, realisasi fisik beberapa SKPD serapan mencapai 70 - 80 persen diantaranya RSUD, BP4K, BP2KB, Kebersihan, Ketahanan Pangan, PKP, PU, Tatakota, APP, Dinas Pertamanan dan Dishubkominfo. Serapan SKPD rendah kirasan 60 - 70 persen yakni, BPMP2T, Disosnakertrans, Dikpora, Bappeda, Dikes, Kesra, Bagian Perekonomian, Diskoperindah dan Budpar. Sementara SKPD paling rendah yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) serapan 50 persen.

“Kenapa sangat rendah, ada kegiatan pembangunan pengendali jurang 1,1 miliar mempengaruhi 15 persen tidak bisa direalisasikan juknis terlambat,” terangnya. (cem)

BPKP Sarankan PAD Kota Mataram Naik 200 Persen

Pemkot Hanya Sanggup Rp 255 Miliar Mataram (Suara NTB) – Permintaan Dewan agar target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram, dinaikkan menjadi Rp 300 miliar, tidak sanggup dipenuhi oleh Pemkot Mataram. Melalui tawar menawar yang cukup alot pada rapat pembahasan KUA PPAS Sabtu (7/11), akhirnya disepakati PAD Kota Mataram tahun 2016 Rp 255 miliar.

Jumlah ini, kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., yangditemui Suara NTB di ruang kerjanya Senin (9/11), hanya naik Rp 39 miliar dibandingkan PAD tahun 2015 yang tercatat Rp 216 miliar. Penolakan eksekutif terhadap target PAD Rp 300 miliar sebagaimana keinginan Dewan, karena eksekutif menganggap target itu terlalu tinggi. ‘’Menurut mereka, kalau targetnya terlalu besar

tapi tidak mampu dicapai, nanti malah jadi piutang dan menjadi beban eksekutif untuk mencapai itu,’’ terang Muhtar. Politisi Gerindra ini membantah kalau keinginan Dewan agar target PAD Rp 300 miliar, tanpa dasar perhitungan yang jelas.

Justru, lanjut Muhtar, Dewan mengamati perkembangan perekonomian Kota Mataram, sangat mendukung untuk kenaikan PAD Kota Mataram. Bahkan, aku orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini, BPKP belum lama ini menyarankan agar target PAD Kota Mataram dinaikkan 200 persen.

Kalau dikalkulasikan dengan jumlah PAD 2015, maka pada kenaikan target 200 persen sesuai saran BPKP itu, adalah Rp 648 miliar. ‘’Jangan hanya didorong tetapi eksekutif harus dipaksa supaya tidak bocor lagi,’’ ujar Muhtar menirukan saran BPKP. Kalau dibutuhkan, aku

Muhtar, BPKP siap membantu Pemkot Mataram untuk melakukan audit terhadap hotel-hotel yang ada di Kota Mataram.

BPKP, sambung Muhtar, menganggap keberadaan hotel di Mataram sebagai sumber potensial PAD. Dia melihat, sampai saat ini eksekutif kurang maksimal mengelola potensi yang ada.

Seperti pajak hotel dan restoran, pajak rumah makan, pajak reklame, PPJU, retribusi parkir serta retribusi pasar. Salah satu yang menjadi catatan BPKP, untuk dapat mencapai target PAD itu, Pemkot Mataram harus didukung dengan sistem yang memadai.

Yang jelas, target PAD tidak boleh jalan di tempat.

Pada bagian lain, Muhtar mengatakan, Dewan akan melakukan bedah potensi PAD Kota Mataram dengan kalangan akademisi Unram. (fit)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram, mengusulkan tambahan anggaran pada APBD 2016.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengungkapkan, pengajuan tambahan anggaran ini sifatnya sangat penting sehingga harus diprioritaskan. Satpol PP sekitar Rp 1,904 miliar. Diantarnya, mengusulkan tambahan Rp 300 juta untuk peringatan hari ulang tahun Pol PP, kenaikan gaji linmas sekitar 180 personel dari Rp 200 ribu menjadi Rp 300 ribu, anggaran tim terpadu lonceng emas Rp 50 juta, biaya operasional pengawalan selama setahun Rp 1,5 miliar.

Inspektorat mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan empat unit kendaraan operasional. Bagian Pemerintah Setda usulan dana hibah Rp 50 juta tiap lingkungan, kenaikan honor kepala lingkungan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 800 ribu tiap bulan serta rehap kantor lurah dengan pagu anggaran kisaran Rp 100 - 200 juta. Serta rencana pembelian rumah untuk Kantor Lurah Cilinaya Rp 1,5 miliar.

“Untuk Pol PP ini karena Kota Mataram akan jadi tuan

rumah HUT Satpol PP,” kata Indra Senin (9/11).

Sementara untuk belanja langsung 12 SKPD yang dinaungi diantaranya, Satpol PP Rp 5,8 miliar, Sekretariat DPRD Rp 24,8 miliar, BPM Rp 3,7 miliar, BPBD untuk penanggulangan bahaya bencana Rp 5,6 miliar, Bagian Hukum Rp 1,2 miliar untuk penyuluhan hukum, Bagian Pemerintahan Rp 6 miliar, Bagian PDE usulan Rp 1,6 miliar untuk program pengembangan komunikasi dan media massa. Sedangkan, enam kecamatan lainnya bervariasi tergantung jumlah kelurahan dan penduduknya. Antara lain, Kecamatan Mataram Rp 1,4 miliar, Sandubaya Rp 2,2 miliar, Sekarbela Rp 1,7 miliar dan Ampenan Rp 3,7 miliar.

Di triwulan ketiga, pihaknya telah mengevaluasi serapan fisik dan keuangan ke 12 SKPD tersebut. Rata - rata sebut Indra, realisasi fisik Rp 71,68 persen. Disisa waktu dua bulan ini, dipastikan realisasi fisik dan keuangan mencapai 100 persen. Namun catatannya lanjut Indra, perlu diapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menjemput bola untuk perekaman KTP Elektronik serta program isbat nikah. (cem)

Dinas Takowasbang Sebut Penyimpangan RTRW Tak Parah Mataram (Suara NTB) Sejak beberapa waktu lalu Pemkot Mataram berencana untuk meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ingin menyesuaikan dengan kondisi pembangunan saat ini. Pembangunan di Kota Mataram belakangan ini disebut beberapa pihak telah terjadi banyak penyimpangan dan penting untuk meninjau ulang RTRW. Tapi menurut Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, penyimpangan RTRW di Kota Mataram tidak terlalu parah.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs.H. Lalu Junaidi kepada Suara NTB. “Penyimpangan itu kalau dari sisi keparahannya tidak parah banget kalau dibandingkan dengan kota-kota lain,” cetusnya.

Dalam rangka mencegah berbagai penyimpangan tata ruang, Junaidi menyampaikan pihaknya rutin melakukan pengawasan. Ia menyampaikan persoalan yang terjadi di Kota Mataram adalah penguasaan lahan. Lahan-lahan yang termasuk katagori RTH (Ruang Terbuka Hijau) maupun lahan pertanian produktif merupakan milik masyarakat.

Karena merupakan milik masyarakat dan memiliki bukti kepemilikan, maka masyarakat bebas membangun.

“Masalah kita yang terjadi di sini penguasaan lahan. Penguasaan lahan yang kita jadikan RTH itu lebih banyak dipakai masyarakat. Jadi kadangkadang di situ ada sesuatu yang sifatnya kontradiktif antara hak keperdataan masyarakat terhadap tanahnya dengan kita untuk menetapkan tanah itu tidak boleh terbangun.

Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

Hal itulah yang menurutnya kerap menyebabkan terjadinya penyimpangan.

“Masyarakat merasa membangun di tanahnya sendiri tanpa harus minta izin. Makanya terjadi pelanggaran,” imbuh Junai-

di. Sedangkan untuk bangunan yang telah berizin disampaikan Junaidi tidak ada yang melanggar izin maupun melanggar tata ruang.

Terkait rencana peninjauan ulang RTRW, mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini menyampaikan akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, revisi RTRW dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Pemkot Mataram terakhir melakukan revisi RTRW pada 2011 lalu. “Revisi itu menurut Undang-Undang harus dilakukan setelah lima tahun, ini 2011 terakhir direvisi dan sekarang 2015 dan belum waktunya,” jelasnya. Revisi RTRW dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan kondisi tata ruang dengan kondisi saat ini.

Mengawali rencana revisi tersebut, Junaidi menyampaikan pihaknya telah melakukan pemetaan (brainstorming) dengan melibatkan BKPRD (Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah) Kota Mataram maupun BKPRN (Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional).

“Dalam rangka pembangunan PLTG di Bagek Kembar kita malah merekomendasikan izin tidak akan kita keluarkan tapi nanti biarlah BKPRN yang mengeluarkan semacam rekomendasi,” pungkasnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Fokus Kebersihan

SUARA NTB

Selasa, 10 November 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Serikat Pekerja Menjamur

Karyawan dan Perusahaan Rawan Konflik

Mataram (Suara NTB) Perusahaan tidak boleh kebablasan mengakomodir syarikat pekerja lebih dari satu. Jika tidak, rawan akan terjadi perselisihan hubungan industrial (antara pekerja dengan perusahaan).

(Suara NTB/bul)

Hj. Budi Septiani

Tak Boleh Masuk NTB DINAS Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB telah memutuskan untuk menyetop kemungkinan masuknya Day Old Chick (DOC) atau anak ayam berusia sehari dari daerah lain.

Menyusul adanya permintaan dari peternak unggas di Pulau Lombok, agar pemerintah daerah mengambil sikap tegas.

Menurut Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Senin (9/11), pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Balai Karantina dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) untuk memastikan DOC yang masuk di NTB bukan selain DOC ayam pedaging dan DOC ayam petelur.

Terdapat puluhan ribu jumlah ayam arab dibudidayakan di Pulau Lombok, khususnya di Kampung Unggas di Lombok Tengah. Di Teruai dan Janapria, tak kurang dari 10 ribuan jumlah ayam arab yang telah diperbantukan Disnakeswan NTB kepada kelompok.

Belum termasuk yang dikembangkan mandiri oleh peternak. Mereka itulah yang menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan DOC ayam arab di dalam daerah.

Kekuatannya, dalam satu keluarga, tersedia mesin tetas berkapasitas 10.000 telur. Sehingga kuat keyakinan permintaan dalam daerah masih bisa ditanggulangi sendiri tanpa harus mendatangkan dari daerah lain.

“Ini artinya, peternak sudah cukup percaya diri. Sehingga yang kami awasi, jangan sampai izin DOC ayam petelur dan DOC ayam pedaging digunakan untuk memasukkan DOC ayam arab. Ini yang kami antisipasi betul,” ujar Hj. Budi.

Ia memastikan, dengan kebijakan tersebut diharapkan peternak unggas bisa terproteksi mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi dari penjualan DOC. Artinya, dengan tidak masuknya DOC ayam arab dari luar daerah, secara otomatis akan mendongkrak harga jual DOC yang ada di dalam daerah.

Apalagi, beberapa kabupaten sedang mengajukan untuk usulan mengembangkan kampung unggas. Mengingat, tingginya permintaan unggas (ayam arab) dengan menjamurnya rumah makan yang menggunakan menu khas ayam Taliwang.

“Kami berlakukan kebijakan, sama halnya kita tidak memperbolehkan kambing dari Jawa Timur masuk NTB saat akan lebaran Idul Adha lalu. Kalau sekiranya kita izinkan masuk, harga di dalam daerah bisa anjlok dan merugikan peternak,” demikian Hj. Budi. (bul)

Demikian Ketua Syarikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), R. Abdullah, usai mengikuti pelantikan pimpinan unit kerja serikat pekerja kimia energy dan pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara di Mataram, Senin (9/11).

Ia mengatakan, pemerintah harus berani menegaskan kode etik serikat pekerja.

Satu perusahaan idealnya mengakomodir satu serikat pekerja. Lebih dari itu, akan rawan terjadi adu domba, bisa saja oleh perusahaan yang menaungi serikat pekerja tersebut. Sebab, masing-mas-

ing serikat pekerja tentu akan berpandangan jika diminta oleh perusahaan untuk merumuskan suatu hal.

Tidak menutup kemungkinan menurut Abdullah, akan berlaku teori belah bambu. Satu bagian akan diinjak, satu bagian lagi akan diangkat. Bagian yang diinjak, bisa saja diangkat lagi, kemudian bagian yang tadinya diangkat bisa diinjak lagi.

“Caranya membelah bambu kan begitu, injak satu, angkat satu bagian. Begitu kirakira yang berlaku di perusahaan, apabila serikat pekerjanya lebih dari satu. Rawan

adu domba oleh perusahaan dan rawan terjadi konflik horizontal,” ungkapnya.

Serikat pekerja dideklarasikan setelah adanya Kepres nomor 83 tahun 1998, ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie waktu itu. Di mana diberikan kebebasan kepada masyarakat pekerja untuk berserikat.

Sayangnya sampai hari ini tidak ada kode etik yang mengaturnya. Sehingga jumlah serikat pekerja kian marak, karena dibatasi sepuluh orang anggota sudah berhak membuat serikat pekerja. Di NTB, salah

ra, komponen retribusi seperti jasa umum mencapai Rp 9 miliar lebih, dengan rata - rata di atas 60 persen. Kecuali retribusi pelayanan kesehatan dari target Rp 4 miliar, tercapai Rp 1,5 miliar atau 70 persen lebih. Retribusi sampah 76,8 persen atau 924 juta. Jasa usaha perijianan tertentu dari Rp 5,08 miliar terealisasi 1,5 miliar atau 70 persen. “Pajak hotel dan hiburan di APBDP naik Rp 1 miliar dari Rp 9,5 miliar menjadi Rp 10,5 miliar,” sebutnya.

Beberapa izin melampui 100 persen, di antaranya, retribusi izin gangguan terealisasi 138 persen atau Rp 600 juta lebih. Izin trayek 100 persen lebih dari target 60 juta, capaian Rp 93 juta.

Dia juga mengevaluasi serapan fisik dan keuangan sejumlah SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.

Serapan keuangan Bagian Umum

(Suara NTB/lin)

PELABUHAN BARU – Manajemen Pelindo III saat berada di seberang bukit Gili Mas, area Pelabuhan Lembar, Lombok Barat beberapa waktu lalu. Rencananya, area Gili Mas ini akan dijadikan pelabuhan baru untuk kapal pesiar. Hanya saja, hingga saat ini masih terkendala Rencana Izin Pelabuhan (RIP) dari Kementerian Perhubungan RI.

dari Rp 24 miliar, terealisasi Rp 18 miliar atau 73 persen.

Bagian Humas dan Protokoler dari belanja langsung Rp 2,6 miliar, realisasi Rp 1,2 persen. Dinas Pendapatan dari Rp 14 miliar, terealisasi 66,47 persen atau Rp 9,5 miliar.

BKD baru 71,42 persen dari total belanja langsung Rp 6,7 miliar terealisasi Rp 4,8 miliar. Perpustakaan total anggaran Rp 4 miliar, realisasi Rp 2 miliar lebih atau 67 persen.

“Persentase realisasi pada saat APBD murni,” sebutnya.

Sedang k a n , SKPD serapan paling rendah adalah Bagi-

Baiq Evi Ganevia (Suara NTB/dok)

SENIN, 09/11/15

satu perusahaan yang dilihatnya adalah Newmont. Di mana menurut Abdillah, demokrasi dalam berserikat dimaknai liberal (kebebasan berpolitik/menolak pembatasan).

Bahkan, di perusahaan

Newmont Dilanda Persoalan Pelik

Rendah, Retribusi Sarang Burung Walet Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram di tahun 2011 telah mengesahkan Perda nomor 6 tentang sarang burung walet. Hingga kini, realisasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih jeblok atau rendah. Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda Kota Mataram, Baiq Evi Ganevia, Senin (9/11).

Dia tidak mengetahui secara pasti apa penyebab rendahnya serapan PAD sarang burung walet. Hasil laporan diterima, rendahnya serapan itu karena Dispenda kewalahan mendeteksi waktu panen sarang burung walet.

“Kalau mau tahu apa penyebabnya langsung tanyakan ke instansi teknisnya.

Laporannya karena Dispenda susah tahu kapan panennya,” kata Evi. Secara umum disampaikan, realisasi PAD dari komponen pajak 94,14 persen, sehingga dalam KUA PPAS APBD Perubahan untuk pajak hotel dan restauran dari Rp 9,5 miliar menjadi Rp 10,5 miliar.

Pajak reklame hingga Oktober mencapai 100 persen, PBB 90,15 persen. Sementa-

(Suara NTB/bul)

R. Abdillah

tambang yang beroperasi di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat itu, mengakomodir tiga serikat pekerja, masing-masing Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Tambang (SPAT) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

“Apakah itu akan lebih baik? Saya pikir nilai positif arti demokrasi bagus-bagus saja, tetapi kalau diartikan liberal, itu kurang bagus. Akan timbul perpecahan di antara mereka,” ujarnya.

Dengan banyaknya serikat pekerja yang hadir pascareformasi, Abdillah menyebut banyak terjadi konflik. Kedepan pemerintahlah yang harus mengambil sikap tegas, dengan membuat kode etik, satu perusahaan satu serikat pekerja. (bul)

an Organisasi baru 49,12 persen. Penyebabnya, kegiatan sedang berjalan dan diakhir Desember dipastikan realisasi fisik mencapai 85 persen.

“Ada perubahan kebijakan sehingga ini harus menunggu, tapi sudah dianggarkan untuk mengantisipasi,” demikian ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) saat ini tengah dihadapkan pada berbagai persoalan pelik. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat ini sedang berusaha keluar dari jeratan persoalan tersebut.

Beberapa di antaranya, ketidakpastian perpanjangan izin ekspor dari Kementerian ESDM yang berakhir pada September 2015 lalu. Manajemen Newmont, menurut Wakil Kepala Teknik Tambang PT. NNT, Ilyas Yamin, terus melakukan lobi.

Newmont bersama PT. Freeport di Papua, sedang berhadapan dengan kebijakan tegas pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan tambang membangun smelter (pemurnian) di dalam negeri.

“Nemont dan Freeport sudah tandatangani MoU, sedang didialogkan dengan pemerintah untuk mencari halhal terbaik, mencari titik temu,” beber Ilyas ditemui di Mataram, Senin (9/11).

Harapannya pemerintah segera mengeluarkan izin ekspor di 2016 mendatang, sehingga pihak perusahaan dapat memberikan kejelasan dan ketenteraman bagi pekerja dan karyawannya.

Saat ini tertahan sebanyak 50 persen lebih konsentrat dari total kapasitas gudang penyimpanan di Newmont. Hanya be-

berapa persen di antaranya yang dikirim ke pemurnian di Gresik Jawa Timur.

Lanjut Ilyas, tahun 2016, Newmont sudah merencanakan akan melakukan perluasan galian, karena akan memasuki fase ke-VII. Di fase ke VII tersebut, diameter sumur galian akan diperluas lagi sehingga harus dilakukan pengupasan dari atas permukaan.

Fase ke VII ini dipastikan kadar emasnya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi untuk operasi fase VII ini membutuhkan biaya hingga Rp 27 triliun. Newmont sedang berupaya keras mendapatkan pinjaman dari konsorsium perbankan, di dalamnya ada bank luar dan dalam negeri.

Ditanya mengenai apa yang diagunkan oleh Newmont untuk mendapatkan bantuan dana tersebut? Ilyas mengatakan saat ini terus dilakukan negosiasi.

Menurutnya, pihak perusahaan sedang berupaya keras untuk meyakinkan para pemangku kepentingan, baik investor maupun konsorsium bank.

“Tim akuntan sedang berusaha. Fase ketujuh sedang dalam proses pengambilan keputusan bersama para pemodal. Saya rasa kalau kita bisa menunjukkan rencana tambang yang solid, kemudian meyakinkan nilai ekonomis dalam jangka panjang, saya rasa bank bisa,” katanya. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

Pemerintah Tidak Toleransi Koperasi Bodong

Dana Perimbangan Meningkat

Tambang Pasir Tak Berizin akan Ditindak Selong (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Timur (Lotim) siap menindak dengan tegas pelaku pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang belum mengantongi izin alias ilegal. Dalam upaya melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan tersebut, aparat kepolisian terlebih dahulu akan terjun ke lapangan dan mendata semua tambangtambang galian yang tidka berizin.

“Pak Kapolres sudah memerintah Kasat Reskrim untuk mengecek dan mendata kembali tambang-tambang yang ada di Lotim terkait izinnya. Kalau bersifat ilegal, maka aktivitas pertambangan itu langsung distop,” tegas Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Muhammad Efendi, Senin (9/11).

Sejauh ini, aksi penambangan galian C tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Lotim, seperti di Kecamatan Labuhan haji terdapat 3 titik. Termasuk yang ada di Loang Sawak, Ijobalit dan Korleko, Kecamatan Pringgabaya, Sambelia dan sejumlah kecamatan lainnya.

Dalam hal ini, tegasnya, jika ditemukan, pihak perusahaan yang bersangkutan dilarang keras untuk beraktivitas sebelum ada izin resminya. Jika para pengusaha tambang ingin tetap menjalankan usaha, maka aktivitas pertambangan langsung distop sebelum mengurus perizinannya.

Selain itu, dalam proses pendataan, pengusaha pertambangan galian C juga akan didata apakah kegiatan penambangannya sudah sesuai izin atau aturan yang berlaku, sehingga, tidak lagi aktivitas pertambangan ilegal di Lotim. “Setelah dilakukan pendataan, maka pengusaha pertambangan yang belum memiliki izin akan dipanggil dan diberikan sosialisasi apakah ingin mengurus izin atau tidak,” ungkapnya. (yon)

Selong (Suara NTB) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop dan UMKM) Provinsi NTB serta Diskop UKM Lombok Timur (Lotim) tidak akan memberikan toleransi pada koperasi yang tidak memiliki izin. Pemerintah terus menindak tegas koperasi-koperasi yang berkedok rentenir ataupun bodong. Pasalnya, koperasi-koperasi yang berkedor rentenir ini sering merugikan dan menjerat masyarakat.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Drs. H. Supran, MM, mengaku pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pihak kabupaten serta

aparat kepolisian, Satpol PP dan kejaksaan dalam melakukan kelarifikasi terhadap koperasi-koperasi yang berkedok rentenir tersebut.

“Kita tetap berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan Polda, Kejaksaan dan Pol PP untuk mengecek akte pendirian koperasi-koperasi yang ada di NTB. Apakah kop-

erasi itu memiliki badan hukum atau tidak itu terus kita dalami,” ungkapnya.

Untuk menindak lanjuti koperasi-koperasi yang membandel, pihaknya terlebih dahulu melakukan pembinaan sebelum melakukan pembekuan.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Lotim, H.Sahabudin, mengungkapkan jika di tahun 2015, pihaknya sudah membekukan sedikitnya, 47 koperasi serta

75 sedang diproses ataupun dalam tahap pembinaan. “Untuk saat ini yang sudah dibekukan 47, dan 75 sedang diproses,”sebutnya.

Sedangkan, dari 222 koperasi yang aktif di Kabupaten Lotim. 175 di antaranya sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kendati demikian, ia berharap kepada koperasi-koperasi yang ingin tetap aktif supaya mengurus segala persyaratan untuk layak menjadi koperasi. (yon)

Baru Jari Meletus

Wisata Sembalun Lesu

(Suara NTB/yon)

SIDANG Banggar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terpaksa ditunda. Alasannya, selain Ketua TAPD yang tidak lain Sekda KLU, tidak hadir, Banggar baru mengetahui dokumen dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat. Seiring masuknya dana perombangan itu, maka TAPD diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian RAPBD 2016.

“Ketua TAPD hari ini tidak bisa hadir, karena beliau sakit.

Sebagai informasi, pusat (Suara NTB/ari) mencairkan pagu dana transNanang Matalata fer dan kita terima hari Kamis (pekan lalu), baik itu DAU, DAK, dana insentif daerah dan ADD,” kata Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, MSi, Senin (9/11).

Dijelaskannya, dana perimbangan apabila disesuaikan dengan pagu indikatif daerah,maka terdapat perubahan signifikan. Baik DAU dan DAK, terdapat penurunan maupun peningkatan anggaran per sektor. Tetapi secara umum, dana perimbangan meningkat sebesar Rp 40,185 miliar lebih. Dengan demikian, total RAPBD KLU bertambah menjadi Rp 803 miliar lebih, dari sebelumnya (sebelum pagu pusat masuk) sebesar Rp 763,64 miliar lebih.

Pada komponen DAU, papar Nanang, pada RAPBD yang direncanakan sebesar Rp 388 miliar, bertambah sebesar Rp 9,94 miliar lebih menjadi Rp 398,209 miliar lebih. Sedangkan pada item ADD (alokasi dana desa) bertambah dari Rp 10 miliar pada APBD 2015 menjadi Rp 27 miliar lebih di 2016.

“Untuk DAK yang terdiri dari 11 bidang, secara umum mengalami penurunan. Pagu RAPBD yang kita bahas awal sebesar Rp 161 miliar, turun menjadi Rp 137,52 miliar, atau berkurang Rp 23,945 miliar lebih,” sebut Nanang.

Beberapa bidang di DAK yang mengalami penurunan, dituturkan Kepala Bappeda, meliputi, Bidang pendidikan. Dari 16 item terealisasi hanya 1 komponen yaitu SD/SLB sebesar Rp 1,825 miliar atau terealisasi 9 persen dari seluruh usulan.

Bidang kesehatan, dari perencanaan di RAPBD sebesar 18,66 miliar, terealisasi sebesar Rp 7,6 miliar. Pada bidang infrastruktur dengan sebaran infrastruktur daerah, infrastuktur publik daerah dan infrastruktur reguler, keseluruhan DAK terealisasi sebesar Rp 70 miliar. Sementara DAK untuk irigasi, air bersih dan sanitasi, hanya ditransfer Rp 2,64 miliar sari usulan sebesar Rp 7 miliar.

“Pada komponen DAK reguler, publik daerah, dana afirmasi dan insentif daerah terdapat peningkatan. Dana afirmasi daerah tertinggal, pusat memberikan Rp 11,7 miliar, dan insentif daerah, ditransfer sebesar Rp 39,24 miliar,” pungkas Nanang.

Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH, pada kesempatan menegaskan pembahasan dengan eksekutif otomatis tidak bisa dilanjutkan. Banggar memberi kesempatan kepada TAPD untuk melakukan sinkronisasi RAPBD disesuaikan dengan dana perimbangan yang masuk. (ari)

Halaman 4

PROTES - Sopir dump truck saat mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lotim, Senin (9/11). Mereka memprotes kebijakan pemerintah terkait pajak MBLB yang dianggap tidak sesuai dan memberatkan sopir.

Tuntutan Terpenuhi

Sopir ’’Dump Truck’’ Lotim Bisa Tersenyum Selong (Suara NTB) – Setelah melakukan berbagai cara dan upaya dalam menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan tarif pajak MBLB. Senin (9/11) ratusan sopir dump truck dari seluruh penjuru di Lombok Timur (Lotim) kembali menggedor kantor Bupati Lotim.

Dalam pertemuan itu, apa yang menjadi tuntutan para sopir terpenuhi dengan diturunkannya harga pasir sebesar Rp 236 ribu di lokasi pertambangan tanpa adanya pemotongan lagi dalam bentuk pajak. Dengan demikian keputusan tersebut membuat para sopir tersenyum dan tidak memprotes kebijakan pemerintah.

Pada pertemuan yang dipimpin Sekda Lotim Rohman Farly, para sopir Lotim akan membeli pasir di tingkat penambang resmi dengan harga Rp 236 ribu per empat kubik. Di mana harga per kubiknya adalah Rp 50 ribu. Sedangkan Rp 36 ribu itu, adalah pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB). Bagi penambang yang tidak mau atau melenceng dari harga itu, pemerintah daerah dengan tegas akan menutup areal penambangan.

Sebelumnya, para sopir merasakan ketidakadilan dalam penerapan pajak MBLB. Bagaimana tidak, sopir Lotim yang mengangkut hingga empat kubik, disamaratakan dengan sopir asal Luar Lotim yang mengangkut hingga 7 sampai 8 kubik. Bahkan sama dengan mere-

ka para perusahaan yang mengangkut hingga 15 kubik. “Sopir Lotim mendukung kebijakan pemerintah. Tapi, jangan sampai diberlakukan sama dengan sopir luar atau perusahaan,” ujar Eko Rahadi, salah satu sopir.

Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan penertiban pada para penambang nakal. Penertiban ini, bagi mereka yang bermain-main dengan harga di lapangan, sehingga, harga tersebut bisa disamaratakan dengan penambang satu dengan lainnya.

Selain itu, untuk menghindari adanya permainan antara oknum penambang dan oknum yang mengatasnamakan diri petugas pemungut pajak juga dilakukan penertiban. Begitu juga dengan kuitansi pembayaran itu, disebutnya tidak ada nama yang tercantum sebagai penanggung jawabnya, sehingga rentan menjadi permainan.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Salmun Rahman, memberikan titik terang mengapa para sopir

merasakan adanya ketidakadilan dari pemerintah. Sehingga, Sekda pun memahami akar masalah dari tuntutan para sopir. Begitu juga dengan penambang mana yang dikenakan wajib pajak.

Sekda Lotim H. Rohman Farly, menjelaskan, pajak MBLB sebesar 20 persen, sesungguhnya sudah lama diberlakukan pemerintah, yakni sejak harga pasir Rp 10 ribu per kubiknya. Bahkan, sampai sekarang potongan 20 persen itu, tetap diberlakukan pemerintah. Hanya saja, angka Rp 36 ribu itu setelah dilakukan kajian indeks harga pasar. “Kalau harga semakin naik, tentu pajaknya meningkat. Tapi kalau turun, tentu besar pajaknya akan turun,” terangnya.

“Nanti Pol PP yang ditugaskan, bekali dengan kartu atau surat tugas. Termasuk alat ukur kubik. Sehingga jelas, berapa kubik yang dimuat. Ini untuk menghindari permainan penambang,” tegasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Aktivitas erupsi Gunung Baru Jari yang terjadi selama dua pekan terakhir ini membuat wisata Sembalun menjadi lesu. Meski daerah yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani ini belum terkena dampak langsung berupa semburan abu vulkanik dari Gunung, namun dampaknya ternyata pada angka kunjungan wisatawan.

Hal ini diungkap salah satu pelaku wisata asal Desa Sembalun Lawang sekaligus pemilik penginapan Paer Dowe 2, Lalu Marhun. Saat ditemui Sabtu lalu, ia menguraikan, tamutamunya dari berbagai belahan dunia batal datang.

“Inilah dampak negatif bagi kita, pengunjung ke sembalun berkurang, sangat terasa sekarang,” ucapnya.

Terakhir, katanya, ada 3 hingga 4 kelompok wisatawan yang membatalkan kunjungannya pascamengetahui aktivitas Gunung Baru Jari melalui media.

Padahal, katanya, Sembalun sampai saat ini masih relatif aman. Trekking Rinjani diakui memang ditutup. Akan tetapi, ada alternatif-alternatif lain yang bisa diberikan kepada wisatawan. “Kita kan punya bukit-bukit lain yang bisa dikunjungi, Bukit Pegasingan, Dandaun, Nanggi dan lain-lain,” sebutnya.

Namun, kecepatan dunia maya ini tidak bisa dikalahkan, sehingga membuat pelaku wisata merugi. Tidak sedikit dari wisatawan yang pernah berkunjung ke Sembalun ini

menanyakan situasi Sembalun. Banyak pihak, katanya, yang mengkhawatirkan Sembalun. Padahal, Sembalun masih tetap tenang dam aman. “Orang sudah mengira, kita sudah rata oleh abu,” urainya.

Sebenarnya, pada bulanbulan ini, jumlah pengunjung ke Sembalun cukup besar. Di mana, Agustus, September, Oktober ini merupakan musim liburan di bagian Eropa. Aktivitas trekking Rinjani sedang ramai-ramainya pada bulan-bulan ini. Bulan Maret mendatang baru jalur ditutup karena musim hujan. “Jadi sebenarnya, sekarang ini termasuk musim puncak bagi pelaku wisata di Sembalun untuk pegang uang,” ucapnya.

Diakuinya, aktivitas erupsi anak Gunung Rinjani tahun 2015 ini dinilai belum sedahsyat tahun 1994 silam.

Di mana erupsi Baru Jari cukup lama. Terjadi awal panas dan hujan debu sampai tiga bulan. Akan tetapi meski demikian, Sembalun disyukurinya tetap aman.

Cuma, lagi-lagi dampaknya terjadi penurunan drastis jumlah wisatawan.

Fakta lesunya wisata Sembalun ini juga dibenarkan warga Sembalun lainnya, Salafuddin. Di desanya terdapat sebagian besar warga bergelut di bidang pariwisata, ada yang menjadi porter dan guide untuk para wisatawan. ‘’Pascaerupsi Baru Jari, wisatawan nihil yang datang membuat para pekerja di bidang pariwisata ini menganggur,’’ akunya. (rus)

Petani Tembakau Bicara

Tembakau Virginia, Komoditi ”Sakti” yang Tak Tergantikan Komoditi tembakau Virginia Lombok belum tergantikan. Budidaya komoditi perkebunan ini dipastikan akan tetap dipertahankan eksistensinya oleh para petani. Pasalnya, tembakau virginia selain menjadi emas hijau bagi petani, komoditi ini juga termasuk komoditi sakti. Di mana di tengah situasi kemarau panjang ini, hanya tembakau yang bisa bertahan dan memberi untung melimpah bagi para petani.

AKAN tetapi, ada indikasi sejumlah pihak berupaya untuk memerangi tembakau. Sejumlah regulasi coba dihadirkan yang terkesan menyudutkan dan mengebiri kegiatan budidaya tembakau. Mengetahui hal itu, sejumalh petani di Lombok Timur (Lotim) coba angkat biacara.

“Tembakau ini idak ada gantinya,” pengakuan H. Lalu Ahmad Usman, salah seorang petani tembakau Virginia Lombok asal Dusun Bagik Nunggal Desa Rengsing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kepada Suara NTB, Senin (9/11).

H. Lalu Usman mengaku menjadi petani tembakau sejak tahun 1973 silam. Komoditi tembakau katanya telah memberikan banyak perubahan bagi perekonomian keluarganya. Terutama setelah menjalin kemitraan dengan perusahaan sejak tahun 1996 lalu. Dengan hasil budidaya tembakau ini ia menyekolahkan anak-anaknya hingga tingkat perguruan tinggi.

Enam dari 11 anaknya sudah

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

H. Lalu Ahmad Usman

Sahidi

Amaq Juhri

menyandang gelar sarjana.

Semuanya biayanya dari hasil budidaya tembakau.

Pensiunan Guru SD mengaku menanam tembakau sudah berulang kali melakukan ujicoba membandingkan keuntungan budidaya tembakau dibanding komoditi lain. Padi, jagung, kedelai, kacang hijau dan beragam komoditi lain telah dibuktikan, namun tak mampu menyaingi tembakau.

Kelebihan budidya tembakau virginia ini tidak saja dari segi keuntungan secara ekonomis. Namun dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar. Pengalaman terakhir dari H. Lalu Usman, ia menanam tembakau diatas lahan 2 hektar (ha) dengan mengeluarkan modal Rp 75 juta. Nilai penjualannya mencapai Rp 146 juta lebih. Sebanyak 100 persen keuntungan bersih dikantongi. Atas alasan itu, sangat berat rasanya jika tembakau ini dihilangkan.

Hal senada disampaikan Amaq Juhri, petani tembakau asal Rumbuk Kecamatan Sakra. Ditemui secara terpisah, petani tembakau yang juga sudah belasan tahun ini menyatakan selama kegiatan budidaya tembakau ia tidak pernah mengalami istilah merugi.

Kegiatan budidaya tem-

bakau virginia yang dilakukan selama ini pun telah memberikan perubahan secara ekonomi yang cukup signifikan. Puluhan juta bisa disisihkan untuk tabungan dan setoran tambang hajinya. “Jadi kalau betul ada yang mau melarang tembakau, bisa didemo oleh masyarakat petani,” ucapnya.

Amaq Juhri yang juga seorang pekasih ini menilai hanya komoditi tembakau yang memberikan hasil maksimal di tengah kondisi air. Karena hanya tembakau yang bisa bertahan.

Ia katakan, sebenarnya semua petani tidak ada yang merugi juga ketika menanam tembakau. Adanya petani yang mengaku rugi itu, karena tidak punya manajemen yang baik. Jika benar-benar mengikuti arahan dari petugas lapangan perusahaan mitra, diyakinkan hasilnya akan sangat memuaskan petani.

Petani lainnya asal Dusun Batumore Desa Montong Baan Kecamatan Sikur, Sahidi menguraikan, belasan ribu petani di Lotim khususnya akan merana. Tidak ada mata pencaharian yang lebih menjanjikan dibandingkan tembakau. Pengalaman pribadi Sahidi tidak jauh berbeda dengan petani tembakau lainnya.

Dari hasil budidaya tembakau

virginia telah memberikan perubahan cukup drastik bagi perekonomian keluarga.

Sahidi menuturkan, mulai bergelut sebagai petani tembakau sejak 1999. Sebelum tembakau, ia katakan kondisi perekonomiannya morat-marit. Penghasilan tidak seberapa.

Namun dengan semangat keyakinan, ia mulai menjadi petani tembakau. Alhasil, meski dengan cara menyewa-nyewa lahan orang, Sahidi bisa menjadi petani yang cukup sukses yang mampu menjadi penyedia lapangan kerja bagi wargawarga lainnya.

Satu kali proses pengomprongan pihaknya butuh 24 tenaga kerja dengan upah Rp 1,2 juta setiap satu kali proses pengomprongan. Selama kurang lebih tujuh bulan lamanya, kegiatan budidaya tembakau ini memberikan dampak besar bagi kegiatan ekonomi.

Jika tembakau ini dilarang untuk dibudidayakan maka akan terjadi masalah besar bagi perekonomian NTB. Paling dikhawatirkan terjadi adalah, aksi kriminalitas akan merajalela. Karena selama musim tembakau, dikaim tidak ada kriminalitas yang terjadi disebabkan sebagian besar warga disibukkan dengan kegiatan budidaya tembakau. (rus)

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Sesuai Spek

Dispertanakbun Lobar Ancam Bongkar Proyek Irigasi Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lombok Barat (Lobar), H. Chaerul Bahtiar menegaskan akan membongkar proyek irigasi yang kerjakan asal-asalan oleh kontraktor. Sebab pembangunan proyek menghabiskan dana tidak sedikit, lebih-lebih perlu perjuangan di tingkat pusat, sehingga Lobar memperoleh bantuan proyek ini.

“Kalau ada pekerjaan proyek irigasi yang tidak beres, maka saya akan bongkar langsung, begitu saya temukan,” tegasnya saat di-

konfirmasi mengenai adanya pengerjaan proyek irigasi yang diduga bermasalah di daerah Lembar, Senin (9/11).

Menurutnya, sampai saat

ini dari hasil pantauan di lapangan pekerjaan irigasi yang didanai APBN tidak ada yang bermasalah. Jika ada laporan terkait proyek

ini bermasalah, maka dirinya akan langsung cek ke lokasi untuk memastikan kebenaran laporan.

Dijelaskan, sebelum proyek ini dikerjakan, pihaknya telah memberitahukan ke masingmasing desa tempat di mana proyek ini berlokasi. Menurutnya, jika ada pihak desa atau dusun mengaku tidak tahu menurutnya kurang tepat.

Sebab pengusulan proyek ini

pun diketahui kades dan aparat di bawah.

Tahun ini, pihaknya memperoleh bantuan dari APBN melaui program Upsus untuk pengembangan jaringan irigasi seluas 3.400 hektar.

Masing-masing APBN 900 hektar dan APBNP seluas 2.500 hektar. Kalau jaringan irigasi yang didanai APBN sudah tuntas pengerjaan per 31 Mei, sementara yang ber-

langsung dieksekusi oleh kelompok.

Banyaknya lahan irigasi yang rusak, diduga disebabkan tergerus pembangunan proyek. Termasuk proyek jalan BIL dan beberapa lokasi pembangunan proyek lainnya. “Luas jaringan irigasi kita awalnya 17 ribu lebih, namun berkurang menjadi 16 ribu lebih, akibat pengurangan,’’ akunya. (her)

Dispertanakbun Bantah Petani Alami Gagal Panen

Pemekaran Dua Kecamatan PEMKAB Lombok Barat (Lobar) melalui Bagian Pemerintahan Setda Lobar akan mengusulkan pemekaran dua kecamatan, masing-masing Kecamatan Sekotong dan Narmada ke pemerintah pusat. Usulan pemakeran ini masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) dari UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11), Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lobar Hamka, S.sos menyatakan, pemekaran (Suara NTB/her) dua kecamatan ini sangat meHamka mungkinkan diusulkan, karena memenuhi syarat, baik secara administrasi dan teknis. “Tapi kami masih menunggu PP UU nomor 23 tahun 2014, itu belum keluar sehingga pengusulan belum bisa,” kata Hamka.

Dijelaskan, pemekaran kecamatan perlu menunggu PP sebab PP nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan yang mengacu UU 32 tahun 2004 diganti UU terbaru nomor 23 tahun 2014. Namun sampai saat ini, PP dari UU 23 belum turun, sehingga pemda perlu menunggu PP turun.

Menurutnya, mengacu ketentuan secara teknis dan administrasi pemekaran kecamatan dilakukan, jika sudah mekar lebih 5 tahun, aturan normalnya di kecamatan itu ada 10 desa baru bisa diusulkan untuk dimekarkan. Namun khusus Sekotong ada pengecualian, artinya usulan pemekaran diprioritaskan tanpa harus terlalu terpaku pada persyaratan tersebut.

Pasalnya, wilayah Sekotong memiliki jarak dari satu desa dengan desa lainnya sangat jauh. Di samping itu, di daerah ini terdapat banyak gili dengan pesisir pantai yang sangat panjang. Sehingga untuk mendekatkan dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat maka perlu dimekarkan.

Menurutnya, terkait pemekaran Sekotong sering disuarakan ketika ada pertemuan dengan pemerintah pusat. Namun pertimbangannya, perlu menunggu PP yang tengah dirampungkan di pusat. Selain Sekotong, Kecamatan Narmada juga memungkinkan diusulkan untuk mekar menjadi dua kecamatan. Sebab dari jumlah desa sebanyak 21 desa sangat memenuhi syarat, jumlah penduduk kecamatan ini mencapai 103 ribu jiwa lebih. (her)

sumber dari APBNP ada yang dalam proses pengerjaan dan sudah ada yang selesai dikerjakan.

Lokasi proyek jaringan irigasi ini tersebar di 10 kecamatan, dengan anggaran per hektar Rp 1,1 juta. Jika ditotal, luas lahan 3.400 hektar, maka anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp 3,5 miliar. Dana ini langsung ditransfer ke kelompok dan

(Suara NTB/kir)

PERSIAPAN - Podium yang akan digunakan pasangan calon kepala daerah saat debat publik, telah dipersiapkan oleh KPU Loteng, Senin (9/11).

Antisipasi Konflik

Pengamanan Arena Debat Publik Diperketat Praya (Suara NTB) Agenda debat publik pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) bakal digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng di Hotel Aerotel Praya, Selasa (10/11) ini. Seluruh persiapan pun telah dilakukan, termasuk dalam hal pengamanan.

Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/11), mengaku, masalah pengamanan debat publik menjadi atensi utama. Mengingat, potensi konflik selama debat berlangsung cukup besar. “Jadi belajar dari debat publik di sejumlah daerah. Seminimal mungkin, potensi konflik kita tekan,” tegasnya.

Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan

membatasi jumlah pendukung pasangan calon di arena debat publik, sehingga pengawasan dan pengamanan bisa lebih mudah.

“Di dalam gedung tempat debat publik itu berlangsung nantinya, hanya 20 pendukung pasangan calon kepala daerah yang bisa masuk. Selebihnya dipersilahkan mengikuti dari luar arena,” jelasnya.

Selama debat berlangsung ada empat sesi yang harus dilalui para pasangan calon kepala daerah. Pertama penyampaian visi misi pasangan calon, kemudian sesi pasangan calon (paslon) menjawab, sesi paslon bertanya dan terakhir paslon akan memberikan closing statement.

Debat tersebut nantinya akan dipandu moderator Prof. Dr.H. Mansyur Afifi, SE., yang sudah ditunjuk pasangan calon. Ditambah ada tiga orang sebagai panelis. Di antaranya, Prof. H. Galang Asmara dari unsur akademisi. “Dengan kehadiran para ahli di bidangnya ini, kita harapkan kegiatan debat publik bisa berjalan seperti apa yang diharapkan,” tambah Suantara.

Sementara itu, Kapolres Loteng, AKPB Nurodin, SIK.M.H., mengaku pihaknya siap turun dengan kekuatan besar guna mengamankan pelaksanaan debat publik tersebut. Supaya kegiatan debat tersebut bisa berjalan aman. Tidak sampai memicu konflik, seperti halnya yang terjadi di sejumlah daerah. “Personel kita siapkan sekitar 100 orang lebih,” tegasnya.

Bahkan jika diperlukan, jumlah personel akan ditambah, khususnya di arena debat, pengamanan akan lebih ketat dan hanya undangan yang diperbolehkan masuk karena debat. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lombok Barat (Lobar) mengklaim tidak ada laporan dari petani yang mengalami gagal panen dampak dari el nino. Adanya kekeringan yang melanda sebagian daerah, lantaran daerah itu memang kering (tadah hujan).

Namun di daerah lain, banyak petani yang menanam, meski bukan menanam padi.

“Sejauh ini kami belum mendapatkan laporan gagal panen dari petani, kalau ada daerah yang dilanda kekeringan, karena memang daerah itu daerah kering,” aku Kepala Dispertanakbun H. Chaerul Bahtiar, Senin (9/11).

Menurutnya, dampak bencana kekeringan ini petani banyak tidak menanam padi. Namun tidak sampai berdampak pada penurunan produksi, karena di beberapa daerah seperti Narmada, Lingsar dan sebagian Kediri serta Labuapi banyak petani menanam padi.

Sedangkan di daerah seperti Sekotong, Lembar, Kuripan dan Gerung banyak petani menaman palawija seperti jagung, kacang dan kedelai.

Menurutnya, tanaman yang harus ditanam petani bukan saja padi saja, melainkan ada tujuh jenis tanaman. Petani memilih menanam yang lain, karena sesuai dengan pola tanam. Hasil pantauan di lapangan, banyak petani berhasil menanam jagung.

Di beberapa daerah seperti Gerung, Lembar dan daerah lainnya panen raya jagung.

Bahkan per hektar produksi mampu mencapai 27 ribu ton.

Harga jagung ini sendiri sangat tinggi, harga jual per kilogram naik dari sebelumnya Rp

2.700 menjadi Rp 3.700. Jika dikalikan 10 hektar, maka tentunya mampu mencapai harga puluhan juta rupiah.

“Harganya relatif lebih bagus sekarang ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Lobar, H. Isnanto Karyawan SP mengakui, sampai saat ini masih menyimpan 27 ton beras bantuan untuk bencana kekeringan. Dijelaskan, tiap tahun KKP Lobar melakukan pengadaan beras untuk bantuan ke masyarakat sebanyak 20 ton atau 20.000 Kg. Pengadaan beras ini akan diperuntukan bagi masyarakat yang kena bencana kekeringan dan banjir.

Dari pengadaan tahun lalu dan tahun ini sebanyak 30 ton 395 Kg. Dirincikan, tahun 2014 pengadaan 20 ton, yang tersalurkan sebanyak 5,5 ton sehingga tersisa 14,5 ton. Bantuan ini tersalurkan ke Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan sebanyak 2,5 ton dan Desa Mareje Kecamatan Lembar 3 ton. Sementara, tahun 2015 sebanyak 20 ton. Sisa beras tahun lalu dan tahun ini tergabungkan menjadi 30 ton 395 Kg. Dari data ini tersalurkan sebanyak kurang lebih 3 ton, sehingga tersisa 27 ton lebih.

Sedangkan tahun ini bantuan pangan disalurkan ke bencana banjir dan kekeringan seperti Dusun Lendang Guar Barat Desa Kedaro. Dusun Mule Jati Desa Sekotong Tengah Sekotong. Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan, Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung, Desa Banyu Mulek Kecamatan Kediri. Selain itu, bantuan juga diberikan pada warga Desa Kuranji Dalang, Karang Bongkot dan Perampuan Labuapi serta Desa Peteluan Indah Kecamatan Lingsar. (her)

Tuduhan Pungutan

Yusron Akui Terima Informasi Salah dari Pelanggan Giri Menang (Suara NTB) Staf pada Pelayanan Informasi PDAM Cabang Gunung Sari, Yusron Sayid Diskara, mengaku, adanya pungutan berupa uang terhadap pemohon oleh beberapa kepala desa di Gunung Sari terkait pemasangan meteran air program hibah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah tidak benar. Yusron mengaku, jika informasi adanya pungutan yang diterima dari pelanggan adalah salah dan belum dicek kebenarannya.

“Ini informasinya dari pelanggan, memang ada kekeliruan, karena kami belum melakukan pengecekan di lapangan,” terang Yusron saat ditemui Suara NTB, Senin (9/11).

Dalam hal ini, ujarnya, dirinya secara kekeluargaan sempat mendatangi Kepala Desa Midang Ahmadi untuk meminta maaf secara pribadi. Seharusnya, informasi tidak disampaikan ke media sebelum adanya bukti yang diterima. Begitu pun terkait masalah penerima bantuan yang diutamakan keluarga adalah keluarga dekat kepala desa. “Karena informasi ini memang belum akurat,” katanya lagi.

Terkait adanya pernyataan tersebut, Yusron mengaku telah dipanggil oleh pimpinannya di PDAM Giri Menang dan telah diberi sanksi.

Sementara itu, Dirut PDAM Giri Menang melalui Kabag SDM H. Siswandi, membenarkan adanya sanksi yang diberikan kepada staf di PDAM Cabang Gunung Sari. Menurutnya, sanksi diberikan, karena ada kewenangan yang dilanggar oleh Yusron. Yusron dinilai melampaui kewenangan berbicara ke publik, padahal yang berhak menyampaikan informasi termasuk ke media adalah direksi maupun humas.

Sebelumnya, terkait pernyataan ini salah satu Kepala Desa yakni Kepala Desa Midang, Ahmadi, merasa keberatan, karena disebut melakukan pungutan terhadap warga yang mengajukan pemasangan meteran air. Pemasangan di desa setempat yang disebut adanya dugaan pungutan itu berlangsung pada tahun 2013.

Lantaran namanya disebut dalam pemberitaan, Kepala Desa Midang sempat melayangkan Somasi kepada PDAM Cabang Gunung Sari beberapa waktu lalu. (use)

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Anggota Satlinmas Loteng saat mengikuti simulasi penanggulangan bencana kebakaran di Satpol PP Loteng beberapa waktu lalu.

Gunung Baru Jari Meletus

Satlinmas di Loteng Dilibatkan Mataram (Suara NTB) Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Lombok Tengah (Loteng) tidak hanya bertugas saat pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada), tapi mereka dilibatkan dalam penanggulangan bencana. Seperti saat Gunung Baru Jari meletus tidak hanya melibatkan aparat TNI, Polri, Satpol PP untuk siaga, tapi aparat Satlinmas juga dilibatkan.

Kepala Satpol PP Loteng Murti, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (9/11) mengaku, keberadaan Satlinmas memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Termasuk, melibatkan anggota Satlinmas dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

“Mereka juga ikut stand by di beberapa posko, seperti Teratak, Tanak Beak dan Wajegeseng bersama aparat TNI, polri dan Satpol PP,” terangnya.

Sejak Gunung Baru Jari meletus, katanya, semua aparat disiagakan di beberapa kawasan yang dianggap rawan

terjadi bencana. Adanya antisipasi ini merupakan salah satu cara menghindari kemungkinan adanya korban jiwa.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan Satlinmas juga difungsikan dalam membantu kemungkinan adanya musibah kebakaran, khususnya di musim kering. Bahkan, pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2015 lalu, pihaknya sudah menggelar simulasi kesiapsiagaan Satlinmas dalam perbantuan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di Loteng. Mereka dilatih pengetahuan dasar mengenai penanganan kebakaran, sehingga tidak meluas sampai petugas pemadam datang.

Pada prinsipnya, pihaknya menginginkan agar Satlinmas memiliki peranan besar dalam menjaga kondisi keamanan, termasuk siap siaga ketika terjadinya bencana yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, pada pilkada di Loteng, keberadaan Satlinmas mampu mengawal pelaksanaan pilkada, sehingga calon kepala daerah sesuai pilihan masyarakat. (ham)

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Penggalangan Kemitraan Program Kependudukan dan KB Bersama FAPSEDU

(Suara NTB/arn)

A. Yani Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menggelar Penggalangan Kemitraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Bersama Forum Antar

Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) dipadukan dengan Pelayanan KB Tingkat Kabupaten Sumbawa di Halaman Kantor Camat Labuhan Badas, Senin (9/11).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, para Kepala SKPD, para Camat, PKK Sumbawa, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Kepala BKBPP Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Yani dalam laporannya menyampaikan terimakasih kepada Bupati Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa atas segala dukungannya dalam menggerakkan pembangunan kependudukan. Program kependudukan dan KB bukan hanya strategi penggarapan dan pelayanannya dengan KIE dan advokasi, tetapi juga melalui pendekatan sosial budaya, Kemasyarakatan, Pendidikan,

Warga Buin Batu Tuntut Kejelasan Status Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga Buin Batu kecamatan Pelampang menuntut kejelasan status desa definitif. Pasca penyerahan kawasan transmigrasi tersebut dari Gubernur ke Bupati sejak Desember 2011 lalu.

Korades desa Buin Batu, R. Mustami kepada Suara NTB, di kantor DPRD Sumbawa, Senin (9/11) menjelaskan, penempatan warga transmigrasi Buin Batu sejak 2006 lalu, dengan total 200 KK. Kemudian pada 17 Desember ada penyerahan kepada Pemkab Sumbawa.

(Suara NTB/arn) Nah sejak saat itulah, warR. Mustami ga Buin Batu tak lagi mendapatkan apa-apa, termasuk aparat desa. Mengingat Buin Batu bukanlah pemekeran dari desa lainnya, tetapi desa yang disiapkan melalui program transmigrasi oleh pemerintah.

Jadi, infrastrukturnya sebagai desa pun sudah lengkap. Termasuk tata ruang dan batas desa juga sudah jelas. Kantor desa, gudang hingga fasilitas kesehatan seperti Pustu pun sudah ada. Makanya, warga berharap adanya kejelasan status desanya. Sebab seharusnya, Buin Batu sudah menjadi desa persiapan sejak 2012 lalu berdasarkan berita acara penyerahan ke Pemkab Sumbawa. “Termasuk Password desa pun sudah ada. Namun sampai sekarang kita tidak punya desa induk.

Pengurusan KTP warga ke desa tetangga seperti Selante dan SP I. Makanya kami berharap segera definitif,” cetusnya.

Selama ini program pemerintah seperti raskin, Jamkesmas (BPJS) dan lainnya juga sudah dinikmati warga. Pemerintahan pun berjalan dan hingga kini, Buin Batu telah berkembang menjadi 225 KK dengan 900 jiwa penduduknya.

Kabid Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Zainal Abidin, pun mengakui Buin Batu sudah memiliki kode desa : 52041300200 dan Pasword : 93471ATU. Peneyarahan ke Pemkab dari Gubernur pada 2011 lalu. Sedangkan usulan menjadi desa persiapan, berdasarkan surat warga kepada Bupati Sumbawa, 25 April 2014 lalu. (arn)

Inspektorat Sumbawa Segera Turun ke Desa Sebeok Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Inspektorat Sumbawa, Arahim, S.Sos, telah membentuk tim untuk segera turun melakukan pemeriksaan lapangan di desa Sebeok, terkait adanya laporan warga soal dugaan penyimpangan dalam sejumlah item kegiatan di desa.

“Kami memang telah merencanakan pemeriksaan lapangan. Secara kebetulan juga jadwal kami memang pemeriksaan di Sebeok, tetapi juga semua desa di Kecamatan Orong Telu. Untuk Sebeok mulai besok (hari ini,red),” tukas Arahim, Senin (9/11).

Pemeriksaan tidak hanya soal administrasi keuangan. Tetapi juga sampai kepada pemeriksaan fisik pekerjaan. Pihaknya akan melakukan audit sesuai standar aparat internal desa. Pihaknya menjamin pemeriksaan oleh tim dilakukan secara proporsional dan profesional. “Tunggu saja hasil dari kami,” demikian A. Rahim. (arn)

Polisi Kembali akan Panggil Joni Hartono Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam waktu dekat Polres Sumbawa kembali akan melakukan pemanggilan terhadap Joni Hartono, oknum pejabat di KSB. Pemanggilan tersebut untuk diperiksa, mengingat sebelumnya sempat mangkir dari panggilan.

Sebagaimana disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK kepada wartawan, Senin (9/11), terhadap Joni pihaknya sudah melayangkan surat panggilan pertama, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi. Bahkan dari surat panggilan dengan status sebagai tersangka, Joni melakukan praperadilan kepada Polres Sumbawa. Setelah Proses praperadilan di Pengadilan Negeri Sumbawa, hakim menolak gugatan yang diajukannnya. “Dalam waktu dekat, kita akan melakukan pemanggilan kedua,” imbuhnya.

Jika pemanggilan kedua tidak dipenuhinya, maka akan dilakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang ada di kepolisian. Nantinya dalam panggilan ketiga akan dilengkapi surat perintah membawa. Dengan kata lain Joni Hartono terancam dijemput paksa. Kalau semua bukti sudah dinyatakan lengkap, maka Joni dapat ditahan. “Kalau nggak kooperatif, ya kita juga sesuaikan, ada aturannya. Ada aturan tersendiri, untuk penyelidikan bagaimana, siapa yang bisa ditahan di Polres,” tukas Kapolres.

Menurut Informasi, Joni Hartono ditetapkan sebagai tersangka. Dimana oknum pejabat di KSB ini diduga memalsukan keterangan palsu dalam akta otentik. Persoalan ini berawal dari jual beli tanah antara Joni dan Ade, seorang pengusaha. Dalam persoalan ini, Polres Sumbawa sempat dipraperadilankan oleh Joni. Sebab Joni menilai penetapan statusnya sebagai tersangka tidak pas. (ind)

Teknologi, dan juga disentuh melalui bidang keagamaan karena program – program pembangunan pendekatan melalui momentum keagamaan.

FAPSEDU Kabupaten Sumbawa menjadi garda terdepan sebagai forum yang secara sinergitas akan membangun kesinambungan dan akselerasi pembangunan. Dua amanat besar yang harus dijalankan BKKBN dalam menjawab prioritas pembangunan atau Nawacita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah sisi pelayanan keluarga berencana dan revolusi mental dalam keluarga.

Ketua FAPSEDU Kabupaten Sumbawa,H.ARachmanMochtar, SE.,M.BA.,M.Sc dalam sambutannya menyampaikan dalam upaya mengatasi berbagai persoalan dalam masyarakat, pihak BKKBN berupaya merangkul dan melibatkan semua pemangku kepentingan bangsa termasuk para pemuka agama untuk berpartisipasi aktif dalam mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk. Karena persoalan kependudukan bukan

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab semua unsur masyarakat. “Forum ini tidak mencampuri urusan keimanan masing – masing pemeluknya, melainkan lebih pada sebagai wahana perjuangan untuk mengatasi problem bangsa ini di antaranya kependudukan dan keluarga berencana.

Sebab, masalah kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua umat beragama,” urainya.

FAPSEDU memiliki tiga fungsi dalamikutmenyukseskanprogram Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Tiga fungsi tersebut adalah sebagai komunikasi, informasi,danedukasi(KIE).Sebagaiadvokasi dan pergerakan di masyarakat,khususnyadilingkungan keagamaan. FAPSEDU nantinya mampu menggerakkan masyarakat menjadi peserta KB, pendewasaanusiaperkawinanbagi generasi muda, mengatur jarak kelahiransertamemberikanpemahamansepertisloganduaanakcuk-

up. FAPSEDU mendorong para tokoh agama di semua agama yang ada di Kabupaten Sumbawa untuk terlibatdalamprogramkependudukan dan KB melalui tugas sebagai pelopor KB, Sosialisator KKB, sebagai opinion leader KKB dan bisa sebagai tempat bertanya bagi keluarga – keluarga. Di sinilah peran sesungguhnya tokoh agama sebagai Married Conseling, sebagai penasihat bagi remaja atau keluarga atau pasanganyangakanmenikah,dengan harapan pasangan akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam membentuk keluarga yang bahagia dan keluarga berkualitas.

Sementara Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik menjelaskan, keluarga berencana ini intinya mengajak semua masyarakat merencanakan keluarga, agar anak – anak tidak menjadi anak – anak yang lemah. “Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan jika semua kita kerjakan secara bersama – sama, seberat apa pun tantangannya jika itu menjadi komitmen bersama, menjadi tanggung

(Suara NTB/arn)

Bupati dan pejabat lainnya termasuk tokoh agama dalam kegiatan tersebut. jawab bersama maka Insya Allah pasti dapat kita lakukan. Saya mengharapkan kedepan tidak ada lagi yang bertanya tentang latar belakang seseorang, asal, suku, dan agama yang ada di Sumbawa maupun perbedaannya tetapi harus disadari, bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama di daerah ini dan kita harus saling menjaga tali silaturahmi antar sesama agar daerah kita menjadi kondusif,” tuturnya.

Selanjutnya, JM- sapaan akrab Bupati Sumbawa menambahkan, KB tidak berdiri sendiri, tidak ada gunanya membatasi keluarga, jumlah kelahiran dan lain sebagainya ketika pendidikan tidak menjadi perhatian. Semua komponen harus terlibat, bukan saja dari pemuka agama. “Kedepan yang bisa kita banggakan bukan lagi keturunan, tetapi pendidikan yang memadai,” katanya. (arn/ind/*)

Polres Panggil Pelapor Kasus Dugaan Penyimpangan Bansos Sumbawa Besar (Suara NTB) Guna menyelidiki laporan dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial sapi yang dilaporkan Aliansi LSM Menggugat (ALIM) beberapa waktu lalu, polisi memanggil salah satu perwakilan LSM. Dalam hal ini Hamzah Gempur pada Senin (9/11), untuk mengklarifikasi kebenaran laporan dimaksud.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya pemanggilan terhadap perwakilan LSM. Di mana pemeriksaan tersebut masih sebatas klarifikasi terkait kebenaran dari laporan yang dilaporkan Aliansi LSM Menggugat (ALIM) beberapa waktu lalu. Mengingat terhadap dugaan yang dilaporkan, memerlukan proses-proses dan pihaknya tidak sembarangan dalam melakukan penaganan.

Untuk itu Kapolres sudah mengarahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti dan data-data baik dari LSM, apalagi kalau itu melibatkan instansi. “Kita harus mengecek kebenaran itu dulu, apakah memang ada penyimpangan atau tidak. Kita selalu berhatihati melakukan penyelidikan.

Apalagi laporan tersebut keter-

kaitannya mungkin bisa mengarah ke kasus korupsi. Kalau bisa mengarah ke korupsi, tentunya kita berhati-hati,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya juga akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kebenaran dari dugaan penyimpangan Bansos tersebut. Meski demikian Kapolres berharap LSM tidak hanya membuat laporan saja, tetapi juga disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terkait dengan laporan yang diberikan.

Sementara itu Hamzah Gempur yang ditemui usai diklarifikasi mengakui pemanggilan tersebut guna memberikan keterangan atas laporan yang sebelumnya dilaporkan dalam bentuk aduan ke Polres Sumbawa, terkait adanya dugaan penyimpangan bansos sapi di desa Penyaring kecamatan Moyo Utara. Di mana dalam laporan setiap masyarakat yang in-

gin memperoleh sapi dipungut biaya Rp 2 juta per ekor. Dalam penyalurannya masyarakat mencurigai bantuan tersebut merupakan bantuan dana aspirasi. “Saya memberikan keterangan terkait bagaimana kronologis saya melakukan investigasi, terkait laporan kami yang tertulis ke Penyidik Tipikor Polres Sumbawa.

Kami sebagai LSM perlu mendampingi masyarakat karena berharap ada kejelasan dari kasus yang kami laporkan,” imbuhnya.

“Kami juga sudah memberikan rekaman keterangan saksi kunci tentang bagaimana mereka menyalurkan sapi, yang katanya itu adalah bantuan dari luar negeri. Kami harap penyidik bisa menelusuri hal tersebut, agar kami bisa mengetahui bagaimana bantuan sapi dari aspirasi dan mana bantuan sapi murah dari luar negeri,” pungkasnya.

(Suara NTB/ind)

DIKLARIFIKASI - Hamzah Gempur saat diklarifikasi penyidik Tipikor Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan, Senin (9/11) terkait laporan dugaan penyimpangan Bansos yang dilaporkan beberapa waktu lalu.

Hamzah menjamin pihaknya bersedia membantu kepolisian dalam memberikan data dan dokumen terkait yang dilaporkan.

Dalam waktu dekat akan menyampaikan kepada kepolisian sebagai bukti awal dalam proses penyelidikan. “Kami harap penyidik serius menangani kasus ini, karena ini menjadi perhatian masyarakat. Kami juga berharap agar dalam penanganan kasus ini penyidik bisa melayangkan surat

SPDP kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang juga ikut mengawasi dan memantau jalannya proses penyelidikan,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya,AliansiLSMMenggugat(ALIM) melaporkepolisidalambentukpengaduan soal Bantuan Sosial (Bansos)sapibagimasyarakatDesaPenyaring, Kecamatan Moyo Utara, Rabu (4/11) lalu. Disinyalir terjadi penyimpangan dalam pendistribusian bansos dimaksud. (ind)

Warga Sebeok Tuntut Transparansi Dana Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga desa Sebeok kecamatan Orong Telu, menuntut transparansi penggunaan dana desa. Disinyalir ada sejumlah item kegiatan pada 2014 yang diduga menyimpang. Mereka menuntut Pemerintah menyelesaikan persoalan ini.

Hal tersebut terungkap dalam hearing warga Sebeok bersama Kepala Desa, BPD dengan BPMPD yangdifasilitasiKomisiIDPRDSumbawa, Senin (9/11). Perwakilan wargayangdidampingimahasiswa,Joni Saputra, menjelaskan pada rapat Selasa 6 Oktober lalu di kantor desa Sebeok, yang juga dihadiri Kepala Desa, BPD setempat dan Camat hingga Muspika, disebutkan, adanya penganggaran fisik dalam APBDes 2014, berupa pembangunan dua unit bak air bersih namun yang terealisasihanyasatuunit.Adapula pengadaanduaunitlaptopdanhanya satu yang terealisasi. Serta pengadaan 18 stel baju dinas dan yang terealisasi hanya delapan stel saja.

Kesimpulan rapat waktu itu, lanjut Joni, Kepala Desa siap mempertanggungjawabkan dan diproses hukum atas dugaan tersebut.

Dibuktikandenganpenandatangan surat kesepakatan hasil rapat oleh Kades, BPD dan Camat. Pihaknya jugamempertanyakanmekanisme penetapan APBDes 2015, karena diduga berita acara penetapan APBDes tidak ditandatangani oleh BPD setempat alias dipalsukan.

“Kami juga sudah beberapa kali ke BPMPD namun belum ada titik

(Suara NTB/arn)

TRANSPARANSI – Dengar pendapat (hearing) warga Desa Sebeok soal transparansi dana desa di DPRD Sumbawa, Senin (9/11). temu atas masalah ini. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan, sebab kalau tidak bisa menciptakan konflik. Tidak ada pro dan kontra, kami hanya ingin masalah ini ditindaklanjuti,” tambah perwakilan lainnya, Andi Jauhari.

Kades Sebeok, Syamsul Hidayat,punberusahamengklarifikasi tudingan tersebut, dengan menggelar rapat umum dengan mengundangseluruhwargaSebeok.

Sebagai bentuk pertanggungjawabannya untuk pelaksanaan anggaran 2014 dan 2015. Bahkan beberapa kali pihaknya menggelar rapat sejak dirinya dilantik 2014 lalu.

Dalam APBDes tidak ada perjanjianbakairberishdibangunduaunit.

Masalah laptop pun dibelinya dua unitsepertiyangtercantumdiAPBDes. Sedangkan untuk baju dinas jajaran desa dan BPD, sebenarnya hanya 17 stel dengan anggaran Rp

5,8 juta. Dari harga Rp 350.000 per stel bisa diturunkan dengan penjahitmenjadiRp325.000perstel.Sisa anggaran ditambah lagi satu stel untukKades.Namun,penjahityang ditunjuk inilah yang diduga lambat mengerjakan pesanan baju. “Saya bertanggung jawab dan silakan diproses jika menurut kalian itu menyeleweng,”cetusnya.

Untuk APBDes 2015, selaku Kades, pihaknya selalu berkoordinasidenganBPMPD.Khususpembangunanfisik,pihaknyamenggunakan jasa konsultan dan hal itu telah disepakatibersamaBPD.Setiapperubahananggaranyangterjadipunselalu dikomunikasikan dengan BPD. Di dalam APBDes 2015 telah dianggarkan sejumlah item fisik, seperti gedungserbaguna,renovasikantordesa, relokasi lapangan desa dan lainnya yang perencanaanya dilakukan konsultan. “Ini sudah sering saya sosial-

isasikan kepada masyarakat, termasuk dalam setiap Jumat. Silakan Insprektoratcekdansayabertanggung jawab,” tukasnya.

Ketua BPD Sebeok, Taufik, mengaku apa yang diungkapkan Kades dalamhearinginiberbedadenganpengakuannya saat rapat umum, yang mengakui hanya satu unit bak air bersihyangdibangun.Begitupuladengan laptop saat pertemuan di Sebeok jugadiakuiKadesyangterbelihanya satuunit.Sedangkandari18stelbaju dinas yang dianggarkan, nyatanya hanya ada tiga stel. Namun saat ini tidak diakui Kades. Begitu pula dengan APBdes 2015 juga dipertanyakannya.“Sayamemangmemberikan stempel, namun saya kira untuk PNPM.Nyatanytasetempelitutidak dikembalikan bendahara desa dan terpaksa saya buat yang baru. Ini tidak sesuai mekanisme. Ini jadi pemalsuan,” tandasnya.

Kepala BPMPD Sumbawa, Tarunawan S.Sos, menjelaskan dana desa hajatnya untuk memperkuat desa dan pinggiran. APBDes juga memiliki mekanisme tersendiri. Makanya diharapkan ada komunikasi yang baik antara Kades dan BPD. Kalaupun ada masalah seperti yang disampaikan warga, maka tunggu saja, instansi berwenang, Inspektorat turun melakukan pemeriksaan. Tanpa harus berlanjut ke proses hukum.

“Kades Sebeok juga sering konsultasi dengan kami di BPMPD. Dalamevaluasiyangkamilakukan, Sebeok juga telah memenuhi syarat. Ada RKPD desa, ada RPJMDes danpertanggungjawabanAPBDes tahun sebelumnya. Maka ditetapkanlahAPBDesSebeok.Kalausatu sajatidakterpenuhitentutidakakan ditetapkan,” tegasnya.

“Kita tunggu saja Inspektorat turun ke Sebeok. Pasti nanti akan terbuka kalau memang ada dugaan seperti itu,” sarannya.

Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, menegaskan,luncurandanadesayang nilainya sangat bombastis. Tinggal bagaimana desa melakukan pengelolaan secara baik. Adanya sikap kritiswargaterhadapAPBDesjuga menjadi bagian dari proses demokrasi. BPD juga mesti diberikan Bintek agar memahami tentang mekanisme APBDes. “Intinya harus ada komunikasi antara KadesdenganBPDdanKadesjuga harus terbuka menerima kritikan warga,”pungkasnya.(arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

Halaman 7

Polisi Ringkus Tersangka Pembacok Mahasiswa Bima (Suara NTB) – Satuan Reskrim Polres Bima meringkus R (24), tersangka pelaku pembacokan salah seorang mahasiswa di Bima belum lama ini. Pelaku yang merupakan warga kecamatan Sape ini diringkus di kosnya yang terletak di desa Talabiu Kecamatan Woha tanpa perlawanan.

Kasat Reskrim melalui Kaur Bin Ops Reskrim Polres Bima, Ipda I Made Dimas, SH kepada Suara NTB, Senin (9/ 11) mengatakan, pihaknya meringkus tersangka dari informasi yang diberikan warga. “Sudah kita amankan, dan saat ini sudah ditahan,” ucapnya.

Menurut Dimas, saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memintai keterangan dari para saksi, pelaku menyimpulkan pembacokan mengarah ke R, yang kemudian langsung memburu oknum bersangkutan. “Motif pembacokan diketahui ada dendam antara keduanya,” kata Dimas.

R, kata Dimas merupakan pelajar atau mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bima. Akibat perbuatan yang dilakukannya pelaku terancam pidana tujuh tahun penjara.

Sejauh ini, lanjut Dimas, pihaknya masih memburu enam orang pelaku lagi yang merupakan kawanan atau kelompok yang mengejar hingga melakukan pembacokan terhadap korban.

Akan tetapi dari beberapa saksi yang dipanggil enggan memberikan keterangan lantaran tertekan atau ada intimidasi dari pihak tertentu. “Meskipun begitu, tapi kami tetap upayakan mengungkap kasus ini hingga menjerat para pelaku,” katanya.

Sementara korban, Fahril, walaupun sempat dihebohkan meninggal dunia karena kekurangan darah, kondisinya saat ini berangsur membaik dan saat ini masih dirawat intensif di RSUD Bima. Korban diketahui merupakan mahasiswa salah satu perguruan Tinggi swasta di Mataram. “Jika kondisinya pulih, korban akan kita mintai keterangan,” pungkasnya. (uki)

APEL SIAGA – Apel siaga di Polres Bima, melibatkan gabungan dari Brimob Polda NTB dan Brimob Kelapa Dua, Mabes Polri, siaga mengamankan pelaksanaan Pilkada Bima, Senin (9/11).

Polri. Mereka tiba di Bima secara bertahap hingga 5 Desember mendatang,” ucapnya.

Menurutnya, dalam pasukan tersebut juga terdapat pasukan penembak jitu (sniper) dan penjinak bom. Gatut mengatakan, pasukan tersebut akan ditempatkan di sejumlah Kecamatan yang sudah ditentukan dan dipetakan empat zona.

“Sebagai pihak keamanan, sudah menjadi kewajiban kami untuk mengamankan

dan menjaga,” katanya.

Penambahan pasukan, kata Gatut, agar pilkada di Kabupaten Bima berjalan lancar, aman dan damai. “Untuk menjaga pelaksanaan Pilkada, baik menjelang pemilihan, perhitungan suara hingga penetapan Bupati Bima,” katanya.

Gatut mengaku optimis, jika pelaksanaan Pilkada mendatang akan berjalan lancar sesuai dengan tahapan apabila semua pihak menunjukkan kedewasaan.

Gatut menghimbau kepada semua pihak khususnya masyarakat agar bisa bekerjasama dengan aparat keamanan untuk menyukseskan Pilkada.

Menurutnya dengan adanya kerjasama antara stakeholder, masyarakat dan aparat, Pilkada yang demokratis, aman dan damai mampu diwujudkan.

“Kita ingin tunjukkan bahwa Kabupaten Bima adalah wilayah yang ramah, santun dan aman,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Camat Asakota Kota Bima, Drs Isfahmi mengaku geram dengan tindakan warga di Kota Bima yang menjadikan wilayah di sepanjang pesisir wilayah Asakota untuk membuang sampah. Parahnya lagi, kegiatan itu kerap dilakukan selama bertahun – tahun, padahal di wilayah tersebut merupakan kawasan objek wisata yang harus dijaga kebersihannya.

sore atau malam hari. “Begitu juga sebaliknya, kita mengalami kesulitan untuk mengawasi,” katanya.

Isfahmi mengaku jika ditemukan warga yang membuang sampah, pihaknya hanya membina sekaligus menghimbau. Setelah itu, warga tetap akan melakukan lagi.

“Meskipun sudah dihimbau dan dibina, Tidak ada efek jera, sepertinya harus disadarkan lagi,” sambungnya.

Menurutnya, kebanyakan sampah yang dibuang adalah sampah rumah tangga dan rata – rata sampah diangkut menggunakan mobil box dan kendaraan terbuka. Untuk penanganan sampah tersebut, pihaknya hanya mengumpul-

kan kemudian dibakar. Di sepanjang persisir menuju Kolo, lanjut Isfahmi merupakan kawasan pariwisata yang ramai dikunjungi oleh warga yang tentunya harus dijaga kebersihannya. “Sepertinya harus ada perhatian serius dari semua pihak sembari menghimbau agar jangan datang membuang sampah karena daerah ini merupakan objek wisata, butuh perhatian dan kesadaran bersama,” harapnya.

Dia menambahkan, tidak hanya menjadi pusat sampah dibuang. Di wilayah Asakota katanya, kompleks berbagai masalah seperti langganan titipan banjir.

Sementara di musim kemarau terjadi kebakaran hutan untuk dijadikan tegalan. (uki)

Bima (Suara NTB) – Satu batalyon aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan Pilkada Bima, 9 Desember mendatang. Aparat keamanan tersebut gabungan dari Polres Bima, Polda dan Brimob Mabes Polri yang ditempatkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima.

Pengamanan dimulai dari prapemilihan, pemilihan, perhitungan suara dan penetapan.

Kapolres Bima, AKBP Gatut

Kurniadin, S.Ik, kepada Suara NTB, usai menggelar apel gabungan di Mapolres Bima, Senin (9/11) mengatakan, jumlah personel di Polres Bima sekitar 400 orang siap digerakkan untuk pengamanan pilkada.

Pihaknya akan dibantu sekitar 92 orang Brimob dan 110 orang Dalmas dari Polda NTB. Sementara Brimob Mabes Polri sebanyak satu Kompi. “Ada sekitar satu batalyon dan pasukan dari Polda dan Mabes

Kawasan Wisata Asakota Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah

(Suara NTB/ula)

DIAMANKAN - Mobil Patwal Lantas Polres Dompu yang mengangkut Kurniawan untuk diamankan ke Polres Dompu, Senin (9/11).

Dompu (Suara NTB) Pendukung pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Dompu yang menghadiri acara debat terbuka tahap kedua di luar gedung Samakai Dompu nyaris terlibat perkelahian. Kurniawan (18) warga Kandai Dua, pendukung pasangan calon No 1 diamankan Polisi karena hendak menikam salah seorang pendukung pasangan calon lain karena dendam pribadi.

Keributan di luar gedung Samakai, Senin (9/11) ini terjadi saat acara debat sedang berlangsung. Kurniawan langsung diserang pendukung pasangan calon No 4, namun cepat diantisipasi aparat kepolisian yang berjaga – jaga di luar gedung. Ia langsung diamankan ke Polres Dompu menggunakan mobil Patwal. Keributan nyaris berlanjut, tapi cepat diamankan aparat kepolisian.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo S, SIK kepada Suara NTB usai debat mengatakan, keributan terjadi antarwarga dan bukan antarpendukung pasangan calon. Hal itu terjadi diduga akibat dendam pribadi. Kurniawan hendak membalaskan dendam Syamsuddin, rekannya, dengan menggunakan senjata tajam. “Itu bukan antarpendukung pasangan calon, tapi itu warga yang ingin balas dendam pribadi.

Kurniawan kini diamankan (di Polres Dompu) dengan sebilah pisau,” katanya.

Namun ia berjanji akan segera mendalami kasusnya untuk menghindari keributan yang lebih luas. Karena pihaknya baru mengamankan Kurniawan dan mendengarkan keterangan lebih lanjut untuk mengetahui kejadian sebenarnya. “Kita belum periksa yang lain. Kita baru mengamankan Kurniawan,” katanya.

Sementara Kurniawan yang dihubungi di ruang tahanan Polres Dompu, mengaku, keributan dipicu oleh pendukung pasangan calon No 4 yang melempar dan mengenai tangannya. Karena kesal, ia mengeluarkan pisau yang dibawanya.

“Saya tidak ada dendam dengan siapapun. Saya diamankan karena membawa pisau,” katanya.

Terkait Syamsuddin yang disebut, Kurniawan mengaku, ia merupakan rekannya. Tapi ia menderita tuna rungu. “Itu (Syamsuddin) teman saya datang nonton debat ke sini. Saya baru ini datang, ndak punya musuh,” ujarnya. (ula)

(Suara NTB/uki)

Bawa Sajam, Pendukung Paslon Diamankan Polisi

sesuai arahan Walikota, telah membuat taman khusus di sekitar area pesisir. Akan tetapi tetap saja tidak ada pengaruh dan dampak, justru warga terus membuang sampah di sepanjang pesisir.

Pihaknya bukannya tidak mengawasi ataupun mengontrol. Akan tetapi warga lebih pintar dan sering mengelabui petugas. Misalnya, pagi hingga siang diawasi, namun warga akan membuangnya pada

Tinggi, Kasus Perceraian di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus perceraian di Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hingga Oktober 2015, kasus perceraian hampir mendekati seribu kasus. Perselingkuhan dan persoalan ekonomi mendominasi penyebab perceraian terjadi.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhidin, MH kepada Suara NTB, Senin (9/11) mengatakan, kasus perceraian yang telah diputuskan PA Dompu hingga akhir Oktober 2015 tercatat hampir seribu kasus.

Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Kasus perceraian cukup tinggi dan terus

Bahas Masalah Bencana

(Suara NTB/ula)

Walikota Bima Diundang ke Jepang Kota Bima (Suara NTB) Setelah mencanangkan Kota Bima sebagai Kota Tangguh. Pemkot Bima diundang oleh salah satu organisasi negara Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA) membahas masalah penangangan pra dan dan pascabencana. Undangan ini merupakan kali kedua yang diterima oleh Pemkot setermpat setelah sebelumnya diundang oleh negara Singapura membahas masalah yang sama.

Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima, Ihya Ghazali, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (9/11) mengatakan, JICA mengundang Pemkot Bima yang langsung diwakili oleh Walikota, H. Qurais H. Abidin untuk membahas masalah ketangguhan bencana. Mengingat, Pemkot saat ini sudah ditetapkan dan dijadikan kota Tangguh. “Ini merupakan kehormatan dan kesempatan yang baik, apalagi Pemkot Bima diundang secara khusus,” katanya.

Menurut Ghazali, dalam pertemuan itu akan berlangsung selama lima hari. Mulai dari tanggal 9 hingga 15 November mendatang. Daerah yang diundang oleh organsiasi di Negara Sakura itu hanya mengundang Pemkot Bima saja. “Hal itu sesuai dengan isi surat yang kita diterima, Pemkot hanya satu – satunya yang diundang,” terangnya.

Ghazali menjelaskan, dalam pertemuan itu hanya spesifik mengenai permasalahan tanggap darurat pra dan pasca bencana. Hal ini dsesuaikan dengan kebijakan Pemkot yang sudah menetapkan kota Bima sebagai Kota Tangguh. “Tapi mudah – mudahan ada pembicaraan khusus ataupun ada kerjasama yang baik antara pemerintah Jepang melalui JICA dan Pemkot Bima,” jelasnya.

Ghazali mengaku bencana yang kerap terjadi seperti konflik sosial atau perang antarkampung, Banjir, dan tanah longsor dan kebakaran. “Penanganannya diselesaikan dengan baik, tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak,” pungkasnya (uki)

Isfahmi kepada Suara NTB, belum lama ini mengatakan, meskipun sudah diingatkan dan dihimbau warga tetap saja membuang sampah secara sembarangan tanpa mempertimbangkan secara matang. “Kita sudah menghimbau melalui spanduk, namun warga tetap saja tidak ada kesadaran,” ucapnya.

Bahkan, kata Isfahmi, pihaknya sudah bekerjasama dengan Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Bima dan

meningkat,” katanya.

Penyebab terjadinya perceraian, dikatakan Muhidin, didominasi oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan.

Faktor ekonomi rata – rata mereka yang ditinggal istri pergi menjadi TKW dan ketika istrinya kembali, suaminya sudah menikah lagi. Ada juga karena istrinya merasa memiliki uang setelah menjadi TKW, lalu menggugat cerai suaminya.

Selain masyarakat umum, kata Muhidin, dari kasus perceraian yang ditangani pihaknya juga banyak di antaranya dari PNS. Jumlahnya bahkan sekitar 10 persen.

“Untuk PNS yang terlihat kasus perceraian mencapai 10 persen,” katanya.

Muhiddin menyarankan, persoalan pembinaan keagamaan agar menjadi perhatian semua pihak. Ketika memahami dan menjadikan agama sebagai pedoman, maka pendidikan dalam keluarga akan lebih baik. Upaya penyelewengan dalam kehidupan berkeluarga bisa lebih diminimalisir, bahkan penyelesaian persoalan bisa lebih kompak dilakukan. “Program magrib mengaji perlu dihidupkan kembali agar pendidikan keluarga bisa diperhatikan bersama,” harapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

USAI DEBAT - Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu foto bersama usai acara debat terbuka tahap kedua, Senin (9/11).

Debat Cabup Dompu Minim Kehadiran Pejabat Dompu (Suara NTB) Acara debat terbuka pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Dompu tahap kedua terkait penyelesaian persoalan daerah minim kehadiran pejabat. Kursi yang disediakan penyelenggara untuk pejabat terlihat banyak yang kosong.

Dari 32 pejabat eselon II di jajaran pemerintah Kabupaten Dompu, hanya dihadiri oleh sembilan orang pejabat eselon II dan 1 orang kepala bagian.

Padahal para pejabat inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam penerapan program kerja pasangan calon Bupati dan wakil Bupati pemenang Pilkada kedepan.

Apalagi tema debatnya terkait penyelesaian persoalan daerah, penyelarasan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Dompu dan Provinsi dengan Nasional, serta memperkokoh NKRI dan

kebangsaan.

Plh Bupati Dompu yang juga Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang dimintai tanggapannya terkait hal ini usai debat tahap kedua di gedung Samakai Dompu, Senin (9/11) mengaku, tidak mengetahui alasan ketidakhadiran para pejabat dimaksud.

Tapi dari 32 orang pejabat eselon II, mestinya mereka hadir semua untuk memenuhi undangan. “Tapi ada juga yang sedang keluar daerah,” kata H. Agus Bukhari.

Acara debat terbuka pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu yang dibagi dalam enam sesi ini berlangsung aman. Antara pasangan calon juga tidak terlalu kental melakukan serangan terhadap pasangan calon lain. Namun persoalan sound system masih menjadi kendala, sehingga penyampaian pasangan calon sering tidak terdengar jelas dan

ditambah keributan dari pendukung pasangan calon dalam memberikan dukungan kepada pasangan calonnya.

Sementara untuk penyelesaian persoalan daerah, pasangan H. Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH (no 4) mendapat kesempatan pertama menyampaikan gagasannya terkait persoalan lingkungan sesuai pilihan yang plotnya. Pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH (No 1) memilih terkait persoalan keamanan dan ketertiban. Pasangan Syafruddin Yasin, S.Ap – Rafiuddin H. Anas, SE (no 2) terkait penyakit sosial, dan pasangan H. Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi (No 3) terkait persoalan infrastruktur. Pada sesi debat, yaitu saling bertanya dan memberikan tanggapan atas jawaban pasangan lain.

Sesi ini, pasangan No 1 berdebat dengan No 2 dan pasangan No 3 dengan No 4. (ula)

Lagi, Istri Laporkan Suami ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali terjadi. Kali ini menimpa Jumrani, warga BTN Rontu kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda. Ia diduga dianaiya oleh sang suaminya, S, salah satu pegawai honor di kantor Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Jumrani kepada Suara NTB, Senin (9/11) mengatakan kasus kekerasan yang dialaminya tesebut sudah lama dialaminya. Sejak menikah

tahun 2014 lalu, ia kerap disiksa secara fisik bahkan tidak pernah menafkahi. “Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan suami saya ini, saya kerap disiksa dan dianiaya,” ucapnya.

Selama ini, kata Jumrani, suaminya kerap melakukan KDRT. Terakhir melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka memar pada bagian wajahnya. Bahkan tidak hanya itu saja, keluarga suaminya juga diduga turun tangan dalam kekerasan tersebut, di mana kerap melakukan intim-

idasi dengan melontarkan kata cacian dan hinaan. “Selah tidak ada baik saya di mata suami saya dan kelurganya,” terangnya.

Meskipun saat ini, dirinya dengan suaminya dalam proses sidang perceraian. Namun hingga saat ini keduanya masih berstatus Pasutri, pasalnya dari Pengadilan Agama sendiri belum memutuskan perceraian lantaran suaminya belum membayar masa idah. “Sudah 16 kali sidangnya tapi belum ada putusan karena suami

saya belum membayar masa idah,” katanya.

Jumrani juga menyesalkan, meskipun saat ini keduanya akan bercerai hanya saja belum ada putusan, yang artinya bisa dibilang saat ini pisah ranjang. Namun selama ini suaminya terus melakukan kekerasan dengan mendatangi rumahnya. “Bahkan saya juga ingin diusir dari rumah dan ingin dikuasainya,” sesalnnya.

Karena sudah tidak tahan mendapat perlakuan kasar dari suami, akhirnya dia melaporkan

suaminya tersebut ke Polres Bima Kota. “Saya di sini hanya meminta keadilan saja sebagai seorang perempuan yang disiksa oleh suami,” pintanya.

Kasubag Humas Polres Bima, Iptu Sabri, SH membenarkan adanya laporan dugaan KDRT tersebut. Hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari saksi. “Sudah ditangani dan diusut di unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Korupsi Lawas

Tunggakan Kerugian Negara Capai Rp 2 Miliar Mataram (Suara NTB) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi sudah lawas. Tapi konsekuensi aturan ini masih membekas dan menyisakan tunggakan kerugian negara Rp 2.303.084.161. Tunggakan ini sedang ditagih Kejari Mataram.

Sebagai gambaran, Undang - Undang nomor 3 digunakan untuk mempidanakan koruptor di era 80-an, sebelum amandemen menjadi Undang - Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi.

Bedanya mencolok. Jika UU 31 menerapkan subsidair hukuman badan jika tidak membayar uang pengganti kerugian negara, maka UU nomor 3 tegas mengharuskan membayar uang pengganti.

Di wilayah hukum Kejari

Polemik Aset Lobar Dikonsultasikan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Benang kusut persoalan aset di Lombok Barat akhirnya dikonsultasikan ke penegak hukum. DPRD Lombok Barat, meminta fatwa ke Kejaksaan Negeri Mataram terkait posisi aset lahan 6,5 hektare di Desa Telagawaru.

“Karena tidak ingin jadi polemik berkepanjangan, Dewan meminta fatwa hukum ke kami,” kata Kajari Mataram, Rodiansyah, SH., Senin (9/11). Dalam surat dewan yang diajukan sebelumnya, meminta pihaknya menjelaskan posisi hukum atas objek tanah yang sedang dipolemikkan dengan warga. “Suratnya sedang kita persiapkan balasannya, legal opinion sudah dibuat oleh Kasi Datun,” kata Kajari.

Dalam konteks ini, kewenangan pihaknya masuk pada penyampaian pendapat hukum jika diminta oleh instansi pemerintah tertentu, termasuk pemda. Dewan Lombok Barat sebagai representasi masyarakat setempat, dianggap bagian dari lembaga yang bisa meminta fatwa hukum ke pihaknya.

Gambaran kasusnya, dijelaskan Kajari, terkait polemik lahan antara Pemda Lombok Barat dengan warga Desa Talagawaru, Kecamatan Labuapi. Luas lahan itu 6,5 hektar eks perkampungan di tempati warga Desa Telagawaru, saat era Bupati Almarhum H.Lalu Anggarat, BA. Warga yang tinggal di area pemukiman yang lahannya diklaim milik Pemda itu, terjadi banjir, berdampak timbulnya penyakit dan kelaparan saat itu. Sehingga oleh Bupati, direlokasi ke area lain, masih di desa yang sama. Yang jadi polemik, menurut warga, lahan 6,5 hektar itu diklaim hibah dari Pemda kala itu. Sementara klaim Pemda, sebagaimana disampaikan dewan, lahan itu ditukar guling dengan area yang ditempati warga sekarang. “Sehingga yang 6,5 hektar itu diklaim masih jadi milik pemda. Ini yang jadi bahan polemik dengan warga,” jelas Kajari didampingi Kasi Datun, Siti Salmia, SH. Salmia menambahkan, pendapat hukum sudah dibuat. Dasarnya adalah data data yang disodorkan dewan kepada pihaknya, kemudian dicarikan referensi hukumnya.

“Draf sudah kita buat, tinggal diserahkan ke dewan, sesuai permintaan. Soal itu kemudian dipakai jadi rujukan atau tidak oleh dewan, kita serahkan ke sana (dewan, red),” terang dia.

Mengenai apa materi dan substansi legal opinion yang sudah dirumuskan, Salmia menyarankan agar mengkonfirmasi ke pihak dewan selaku lembaga yang meminta. (ars)

Sekda Ancam Polisikan Pemalsu SK CPNS Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat HM Uzair mengancam akan melaporkan terduga pemalsuan Surat Keputusan (SK) CPNS ke aparat penegak hukum (APH). Menurutnya tindakan ini sudah melanggar hukum, karena memalsukan dolumen negara dan tandatangan kepala daerah.

Dari data yang berhasil dihimpun BKD Lobar, sejauh ini sudah ada tujuh korban yang melaporkan memiliki SK tersebut dengan masuk ke SKPD-SKPD tempat penugasannya.

“SK ini jelas-jelas palsu. Tandatangan saya juga dipalsukan. Kami akan pertimbangkan melapor ke aparat berwajib,” tegas Uzair didampingi Kepala BKD Lobar, Drs. M. Syukran, Senin (9/11).

Kepastian ia melapor ke aparat penegak hukum, akan dilakukan setelah pihaknya menginventarisir korban penipuan itu. Pihaknya membuat surat edaran kepada masing-masing SKPD untuk memberitahukan perihal SK palsu tersebut.

Dijelaskan, sejak memoratorium pengangkatan CPNS tahun 2013 lalu, Pemkab Lobar tidak pernah membuka lowongan CPNS tahun 2014. Dia mengimbau masyarakat agar jangan mudah percaya terhadap sindikat penipuan berkedok CPNS. Menurutnya, sejauh ini Pemkab Lobar tidak membuka pendaftaran atau penerimaan CPNS dari jalur umum. Karena itu, ia berharap agar masyarakat bertanya dulu ke BKD agar tidak tertipu.

Dari informasi yang diperolehnya, para korban diduga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 75 juta. Bahkan kata Sekda ada korban yang rela menjual sawahnya untuk membayar SK tersebut.

Kepala BKD HM Syukran menyatakan, dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap korban penipuan SK palsu tersebut berjumlah tujuh orang. Menurutnya, sudah ada beberapa SKPD yang melaporkan ke BKD sambil membawa SK tersebut.

Dijelaskan Syukran, dalam SK tersebut tertulis SK pengangkatannya pada 1 Januari 2015, namun dalam Nomor Induk Pegawai (NIP) justru tertera 1 Januari 2011. Tak hanya itu, tanda tangan pejabat yang berwenang yakni Sekda dan Bupati juga dipalsukan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, H.L. Muhammad Ismail menyayangkan masih ada oknum yang tega melakukan penipuan semacam itu. (her)

Mataram, jumlah terpidana korupsi yang dijerat ketentuan itu mencapai 49 orang, kini sedang dalam proses penagihan dan pelacakan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara Rp 2 miliar lebih tadi.

“Hasil penagihan kerugian negara yang kami dapatkan,

mencapai Rp 319.935.765.

Jadi masih sedikit sebenarnya,” kata Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Datun, Siti Salmia, SH kepada Suara NTB, kemarin.

Tapi proses penagihan masih terus berjalan, dengan melacak dan mendata para penunggak kerugian negara itu. Siti Salmia menyebut, 49 terpidana korupsi yang sudah sangat lama itu, terus ditagih.

Hanya kesulitannya, banyak terpidana yang sudah dinyata-

kan bebas tapi diketahui meninggal. Sehingga penagihan dilanjutkan ke keluarga mereka.

Langkah lain yang ditempuh, pelacakan aset milik terpidana, untuk wilayah Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Barat sesuai wilayah hukum Kejari Mataram.

Aset itu dilacak untuk dilakukan pendataan. Jika ditemukan, akan dilakukan proses pemblokiran melalui Badan Pertanahan Nasional

(BPN). “Agar tidak dipindahtangankan, atau dijual ke pihak lain. Jadi kita blokir dulu,” tegasnya.

Sebenarnya menagih mantan terpidana korupsi dan keluarganya bagi mereka beban psikologi. Paling memberatkan, ketika mengetahui pihak yang ditagih sudah meninggal dunia. “Jadi berat,” sebutnya.

Tapi jika merujuk pada UU nomor 3 tadi, maka apapun yang terjadi, bagaimana pun konsekuensinya, harus ditagih

dalam rangka pemulihan kerugian negara. Kewajiban penunggak adalah membayar, kewajiban pihaknya untuk terus menagih sampai lunas.

Kaitan dengan itu, Kejaksaan Agung RI bahkan sudah mengeluarkan surat keputusan agar semua tunggakan kerugian negara itu segera diselesaikan. “Kami diberikan waktu empat bulan untuk menyelesaikan semua tagihan pemulihan kerugian negara ini,” pungkasnya. (ars)

Komitmen Kejati Tangani Korupsi Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Massa aksi yang tergabung dalam Dewan Rakyat Untuk Transparansi (Deras) NTB mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Senin (9/11). Mereka mempertanyakan penanganan kasus korupsi yang selama ini terkesan digantung oleh pihak Kejati NTB. Dalam tuntutannya, mereka mempertanyakan komitmen dan sikap Kejati NTB dan menyoroti lambannya penanganan perkara kasus korupsi yang sedang ditangani. Kordinator Lapangan Aksi, Imran Boim dalam orasinya berpendapat bahwa Kejati NTB banyak menggantung penanganan kasus korupsi. Apalagi selama ini tindak lanjut penanganan sejumlah kasus terkesan hanya sampai di permukaan tanpa ada transparansi ke publik.

“Kami tentu curiga ada sesuatu dan lain hal yang terjadi,” ungkpanya.

Padahal, kata Imran, pada awal-awal pergantian tampuk kepemimpinan beberapa bulan lalu, Kajati NTB, Martono, SH, MH, secara meyakinkan meningkatkan status beberapa kasus dari penyelidikan ke penyidikan.

Ia menambahkan, kasus-kasus yang sudah memiliki alat bukti yang kuat malahan ditunda atau bahkan dihentikan. Selain itu, bukti-bukti tersebut menjadi temuan BPKP dan BPK. Penanganan sejumlah kasus korupsi seperti DBHCHT yang berlarut-larut hingga kini, Hibah Koni tahun 2014, hibah Bawaslu, hibah Kabupaten Bima, BBRGM kabupaten Bima, kasus TMD Tambora Kabupaten Dompu, dan sejumlah kasus lainnya.

“Kejati NTB tebang pilih kasus.

Kasus yang ditangani dan dilaporkan tidak sama jumlahnya dengan yang sampai ke pengadilan,” kata orator lain, Furqon menimpali.

Kejati NTB yang diwakili Kasi Pen-

(Suara NTB/why)

PENJELASAN - Deras NTB saat mendengarkan penjelasan dari Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Sutapa. kum dan Humas, I Made Sutapa dalam menjawab orasi massa aksi, menjelaskan pihaknya akan meneruskan sikap dan kritikan kepada pimpinan. Ia juga mengapresiasi kritikan dan perhatian massa aksi atas kondisi yang menjadi kekhawatiran mereka saat ini.

“Kami terus tindaklanjuti (penanganan kasus korupsi). Tidak benar kalau selama ini kami tunda dan hentikan,” tegasnya menjawab kecurigaan massa aksi yang disampaikan dalam orasi hari itu.

Pimpinan Kejati NTB, kata Sutapa,

sudah meminta kepada penyidik untuk segera menuntaskan kasus korupsi yang sedang ditangani. “Penyidik diminta untuk terus mengintensifkan kordinasi dengan lembaga terkait agar penanganan korupsi bisa dilakukan dengan segera,” ungkapnya. (why)

165 Pejabat Pemkot Mataram Jalani Tes Urine Sakti-Jaya Dipastikan Absen dalam Debat Kandidat

Mataram (Suara NTB) Rapat pimpinan yang sebelumnya berlangsung tegang dengan penyampaian laporan serapan fisik dan keuangan sejumlah SKPD, berubah gaduh. Kegaduhan itu lantaran 165 pejabat eselon II dan IV harus mengikuti tes urine secara mendadak.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani,M.Si., Senin (9/11) mengatakan, tes urine ini sengaja dilakukan secara mendadak, karena tidak mungkin disampaikan secara langsung dikhawatirkan aparatur sipil negara (ASN) enggan menggubris. “Iya sengaja kita setting begini. Begitu semua kumpul, saya minta BNN Provinsi langsung datang memeriksa,” cetusnya.

Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa seluruh ASN di lingkup Pemkot Mataram, bebas dari narkotika. Kalaupun ada ketergantungan obat lanjutnya, ASN diminta melaporkan ke petugas BNN. Artinya, akan diketahui apakah positif narkoba atau akibat ketergantungan obat yang dikonsumsi.

“Harus ditulis tadi malam minum obat apa. Mungkin ada ketergantungan obat,” ujarnya.

Selly menginginkan seluruh ASN di Mataram bersih dari narkoba. Dia merefleksi tertangkapnya pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Takowas-

(Suara NTB/cem)

TES URINE - Sejumlah pejabat eselon II dan IV saat registrasi sebelum tes urine. bang, harus dijadikan pelajaran untuk memperketat dan memberantas peredaran narkoba. Kalaupun ditemukan pejabat positif, maka akan dilakukan pembinaan oleh BNN. Kepala BNN Provinsi NTB, Kombes Sriyanto menjelaskan, pemeriksaan urine secara mendadak ini pada pegawai Pemkot Mataram, berdasarkan kesepakatan Walikota.

Tujuannya memerangi narkoba di lingkup pemerintahan. “Kegiatan ini penting dan ikuti oleh instansi lain. Mengetes dan mengetahui benar - benar PNS bebas narkoba,” terangnya.

Hasil pemeriksaan apakah positif dan negatif, akan diser-

ahkan ke Penjabat Walikota.

Apakah nantinya, secara tertutup atau terbuka diumumkan tergantung kepala daerah.

Jika hasil pemeriksaan ditemukan ASN positif akan didalami. Pendalaman ini apakah kaitannya dengan obat dikonsumsi seperti obat maag dan lainnya, ataukah karena mengkonsumsi narkoba. “Kalau positif kita cek dan assessment lagi,” terangnya.

Tidak serta merta pecandu narkoba disanksi, tapi harus dilakukan pembinaan atau rehabilitasi, sehingga ASN tidak langsung dipecat. “Sudah ada aturanya, jadi harus direhabilitasi dulu,” ujarnya. (cem)

Inspektorat Segera Serahkan LHP ke Penjabat Walikota Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram dipastikan telah merampungkan audit terhadap enam SKPD lingkup Pemkot Mataram. Kepastian itu dengan akan diserahkannya laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Penjabat Walikota Mataram.

Inspektorat diminta melakukan audit enam SKPD. Yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dikpora, RSUD dan Dishubkominfo.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum secara umum menggambarkan, proses pemeriksaan atau audit enam SKPD telah selesai dilakukan oleh para penyidik. Secara maraton auditor internal pemerintah ini menyelesaikan pemeriksaannya.

Dalam waktu dekat ini laporan

hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Penjabat Walikota.

“Minggu - minggu ini akan kami serahkan ke Bu Wali,” kata Makbul Senin (9/11).

Makbul enggan membeberkan temuan hasil pemeriksaan tersebut, dengan alasan masih berupa naskah hasil pemeriksaan. Nantinya, NHP diubah ke LHP itu akan diserahkan ke kepala daerah. Dan kewenangan apakah akan dipublish atau tidak tergantung kebijakan Penjabat Walikota.

“Belum ada simpulan kan masih NHP,” kilahnya.

Dikonfirmasi kembali item pemeriksaan, Inspektur Inspektorat ini enggan membeberkan dan berdalih pemeriksaan dilakukan secara komprehensif.

Selain memeriksa enam SKPD, Inspektorat juga tengah

mendalami pemeriksaan sejumlah sekolah di Mataram.

Audit sekolah ini atas dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Makbul mengatakan, pemeriksaan sedang berjalan dan akan tuntas tanggal 17 November mendatang. Dia juga enggan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut, karena masih proses. Tapi ditegaskan, enam tim auditor sedang mengumpulkan keterangan dari sekolah. “Hari ini (kemarin,red) tim masih turun,” pungkasnya.

Pemeriksaan enam SKPD ini, berdasarkan permintaan Penjabat Walikota Mataram karena dinilai sekolah mengelola anggaran yang cukup besar. Sedangkan audit sekolah karena laporan dugaan pungli dinilai memberatkan orangtua siswa. (cem)

Mataram (Suara NTB) Debat kandidat untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Lombok Tengah akan berlangsung Selasa (10/11) hari ini. Pasangan TGH. L. Gde M. Ali Wirasakti Amir Murni-H. L. Ahmad Wira Jaya (Sakti-Jaya) dipastikan absen dalam debat kandifat itu. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Tengah, H. Burhanuddin, S.Sos, Senin (9/11) di Mataram.

Adapun alasan ketidakhadiran pasangan Sakti-Jaya dalam debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU, menurut Burhanuddin karena murni pertimbangan dari tim Sakti-Jaya atas kondisi debat kandidat yang telah diselenggarakan di beberapa daerah.

Ditanya terkait apakah Sakti-Jaya tidak takut akan menurun elektabilitasnya jika sampai tidak ikut debat kandidat, Burhanudin menegaskan hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan Sakti-Jaya.

Karena menurutnya, keputusan untuk tidak mengikuti debat kandidat tersebut sudah dihitung terkait manfaat dan mudaratnya. Sehingga pihaknya tidak perlu takut elktabilitasnya akan menurun.

Apakah keputusan untuk tidak mengikuti debat kandi-

dat merupakan bagian dari strategi pemenangan tim Sakti-Jaya? Burhanuddin mengaskan bahwa keputusan tersebut murni atas pertimbangan keamanan sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah yang telah melaksanakan debat kandidat.

Sementara itu, menurut salah satu warga asal Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Qoimatun Nisa’ mengatakan akan sangat kecewa jika ada pasangan calon kepala daerah yang sampai tidak ikut debat kandidat. Karena menurut Qoi, dari debat kandidat itulah nantinya masyarakat akan bisa melihat kualitas calon yang akan dipilihnya.

Selain itu menurut mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram ini, bahwa dengan debat kandidat inilah nantinya masyarakat akan mengambil pertimbangan dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya.

“Masyarakat pasti akan kecewa, selain itu debat kandidat itu sangat penting. Karena disanalah masyarakat bisa melihat bagaimana kualitas calonnya. Dan dalam debat kandidat itupula masyarakat bisa mengambil keputusan untuk pasangan calon yang mana akan dipilihnya,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dewan Kesenian - Disbudpar

Erica Sarankan Buka Komunikasi Mataram (Suara NTB) Dewan Kesenian NTB belum menghelat musyawarah pergantian pengurus.

Mereka masih menanti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB mencairkan anggaran yang dititipkan melaui Biro Keuangan untuk Dewan Kesenian. Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Erica Zainul Majdi menyarankan agar dua lembaga tersebut membuka komunikasi yang sehat.

(Suara NTB/met)

MUSIK TRADISI : Rihin , pemusik yang mewairisi musik tradisi dari keturunannya. Tampak Rihin sedang khidmat memetik alat musik “penting”.

Musik ”Kebanggruan”

Menyentuh Raga dan Kalbu Mataram (Suara NTB) Musik adalah bahasa kalbu yang diartikulasikan oleh pelaku kesenian tersebut. Jauh sebelum abad ke-20 sampai sekarang ini, telah berkembang musik tradisi di tanah Lombok.

Salah satu musik tradisi yang berkembang di pulau seribu masjid ini adalah musik tradisi kebanggruan. Warga Dusun Benyer, Desa Tlaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang menjadi penutur asli musik tersebut menjulukinya dengan nama musik tradisi kebanggruan.

Alasannya, musik tradisi yang hanya berkembang di satu desa itu awalnya menjadi pengiring orang-orang yang “kebanggruan” (kerasukan). Biasanya, orang yang dirasuki makhluk gaib di desa tersebut berhasrat untuk menari sembari diiringi permainan alat musik yang khas di desa setempat.

Para penutur kesenian di desa itu bahkan tidak mengetahui nama alat musik yang dimainkan. Padahal yang dimainkan adalah alat musik penting. Di daerah Karang Asem, Bali, alat musik yang dimainkan warga Lotim ini dijuluki dengan sebutan Kecapi.

“Kalau orang tua kita dulu menyebutnya ini namanya penteng. Tapi belakangan ada yang bilang ini adalah mandolin.

Kalau dari dekat, suaranya memang tidak begitu nyaring, tetapi di kejauhan, alunannya terus mengalun lembut sampai menyentuh kalbu,” terang Rihin, SH, pemain musik tradisi kebanggruan ketika ditemui Suara NTB, Kamis (5/11) malam.

Rihin termasuk salah seseorang yang mewarisi alat musik tersebut dari ayah dan kakeknya. Bahkan, cara alat itu dimainkan dipelajarinya dari ayahnya. Konon, menurut Rihin, alat musik tersebut merupakan sarana penyebaran syiar Islam. Ia yakin, alat musik yang diduga berasal dari Cina itu dimainkan dengan lagu dan tembang-tembang syair religi. Lantunan syair yang dipetik dari hikayat lalu dikemas menjadi sebuah lagu, tujuannya supaya orang-orang lebih tertarik menyimak dan mendengar isi lagunya.

“Sebetulnya yang menamakan musik ini sebagai musik kebanggruan adalah kita-kita. Awalnya musik ini tidak ada namanya. Kenapa kita sebut sebagai musik kebanggruan, sebenarnya hanya sebagai pengingat bahwa musik ini pernah dijadikan pengiring orang yang kerasukan. Tetapi, sebetulnya itu hal yang keliru,” bebernya.

Awalnya, ia memang mengamini bahwa musik tersebut digunakan sebagai pengiring orang yang kesurupan. Lambat laun, ia mulai berfikir bahwa itu tidak benar dan harus segera dihentikan. “Menjadi musik kebanggruan, karena musik ini tergelincir dari rel yang seutuhnya. Bahwasanya, musik ini dulunya dijadikan media penyebar syiar atau ajaran-ajaran Islam,” tegasnya.

Bahkan, cetusnya, Rihin sendiri adalah saksi hidup yang pernah melihat seorang gadis yang kerasukan di kampung halamannya. “Terakhir yang kebanggruan adalah sepupu saya. Perempuan. Dia kerasukan kemudian menari selama tujuh hari tujuh malam. Nonstop. Pemain musik ini wajib mengiringi dia menari selama keinginan orang yang kerasukan ini,” kenangnya.

Dibeberkan, seseorang yang kerasukan tersebut tidak akan pernah memakan nasi selama belum sadar. Biasanya, sebagai isyarat penanda akhir kerasukan, yang bersangkutan meminta disuguhkan sesajen, lalu diupacarakan.

“Yang kerasukan ini hanya meminum air kelapa. Itu selama ia dirasuki. Biasanya, sebagai penanda bahwa mahluk yang merasukinya akan keluar, biasanya ia meminta dipetikkan mayang bekurung (bunga dari buah pinang yang belum mekar). Lalu dia minta diupacarakan dan dia berpamitan,” tandasnya. (met)

Melalui pertemuan silaturahim antara para seniman dengan istri Gubernur NTB ini, Senin (9/11), Ketua Dewan Kesenian NTB, Kongso Sukoco mengajukan pertanyaan kritis menyangkut posisi penempatan kesenian selama ini. Pertanyaan yang memuat apakah kesenian di NTB ini berguna untuk meningkatkan daya saing daerah, ditujukan kepada Ketua Penggerak PKK. Pertanyaan relatif sama dengan wacana pembahasan Kongres Kesenian Indonesia (KKI) ketiga di Bandung.

Gayung bersambut, Hj. Erica langsung menginisiasi pembentukan forum yang akan mempertemukan Pengurus Dewan Kesenian dengan Kepa-

la Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB. “Kalau begitu, mari kita buka komunikasi dengan Kadisbudpar. Kalau itu inti permasalahannya, mari kita selesaikan secara seni,” tegasnya.

Pihaknya berjanji dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Sebelumnya, ia juga sempat bertanya terkait alasan pembekuan dewan kesenian.

Menurutnya, semua perkara dapat terselesaikan ketika dua belah pihak dipertemukan.

Meski demikian, belum dapat dipastikan kira-kira kapan pertemuan yang akan membertemukan Kadisbudpar dengan Pengurus Dewan Kesenian

hendak diselenggarakan.

Dipastikan, pertemuan tersebut akan dilakukan secepatnya sehingga penyelesaian masalah yang terjadi tidak terkesan berlarut-larut. Perkara ini juga dikhawatirkan berimplikasi terhadap proses penyelenggaraan musyawarah pergantian pengurus Dewan Kesenian kali ini.

Terlepas dari masalah itu, Ketua Dewan Kesenian menyampaikan tugas dan fungsi Dewan Kesenian. Bahwasanya, fungsi dewan kesenian lebih mengarah pada pengayoman serta pemberdayaan komunitas-komunitas seni di berbagai wilayah. Sebelumnya, tahun 2012 lalu Dewan Kesenian

(Suara NTB/met)

SILATURAHMI - Ketua dan Pengurus Dewan Kesenian NTB ketika bersilaturahmi dengan Istri Gubernur NTB Hj. Erica Zainul Majdi.

NTB pernah menghelat festival seni tradisi. Lantas di tahun 2014, dewan kesenian tidak bisa berkutik karena tidak ada anggaran untuk berkegiatan.

Selanjutnya, apa yang pernah dilakukan oleh Dewan Kesenian dalam satu periode kepen-

gurusan lima tahun terakhir akan menjadi bahan kajian ulang dalam musyawarah pengurus nanti. Melalui musyawarah tersebut, Dewan Kesenian akan meninjau kembali program-program atau misi yang sudah dijalankan. (met)

Raditya Dika Keluar dari Zona Nyaman

(Suara NTB/ist)

Spectre

”Spectre” Unggul dengan 73 Juta Dolar AS Los Angeles James Bond dan Charlie Brown membuat box office mengaum lagi saat “Spectre” dan “The Peanuts Movie” menarik kerumuman besar pada akhir pekan pemutaran perdana mereka.

Petualangan terkini agen 007 dalam “Spectre” duduk di

peringkat pertama box office akhir pekan Amerika Utara dengan penjualan tiket 73 juta dolar AS di 3.929 bioskop, angka tertinggi kedua setelah “Skyfall” yang mengumpulkan 88,4 juta dolar AS. Namun “Spectre” mendapat ulasan lebih baik dan memperoleh keuntungan sebagai satu-satunya film yang diputar perdana secara luas pada akhir pekan. Menjelang akhir pekan, pelacakan menunjukkan film itu bisa meraup 80 juta dolar AS tapi kekuatan “The Peanuts Movie” dan beberapa omelan kritis mungkin sedikit menekan penjualan tiketnya.

Dalam skala internasional, “Spectre” masih meraksasa dengan pendapatan 200 juta dolar AS, menambah perolehan global totalnya menjadi 300 juta dolar AS setelah dua pekan peluncuran.

Dengan biaya produksi 250 juta dolar AS dan jutaan lebih untuk ongkos pemasaran, “Spectre” harus bisa mengumpulkan 650 juta dolar AS untuk impas.

Sementara penonton lebih tua berkumpul menyaksikan mata-mata peminum martini, keluarga-keluarga tertarik ke “The Peanuts

Movie” dari Fox. Adaptasi komik strip Charles Schulz itu mengumpulkan 45 juta dolar AS dari 3.897 bioskop.

Film yang dibuat dengan biaya 100 juta dolar AS itu diproduksi oleh Blue Sky, kekuatan kreatif di balik serial “Ice Age”. Melengkapi lima besar ada “The Martian” dengan pendapatan 9,3 juta dolar AS, “Goosebumps” dengan 6,9 juta dolar AS dan “Bridge of Spies” dengan 6,1 juta dolar AS. Sementara itu, dalam peluncuran terbatas, film “Spotlight” yang mengisahkan investigasi Boston Globe dalam skandal kekerasan seksual di Gereja Katholik mengumpulkan 302.276 dolar AS dari lima bioskop. Pemutarannya akan diperluas pekan depan.

“Ada penjualan berganda di setiap bioskop, setiap hari akhir pekan ini,” kata Jason Cassidy, kepala pemasaran Open Road.

“Mereka harus menambah waktu penayangan.” Sementara Fox Searchlight meluncurkan roman “Broolyn” di lima bioskop dan mengumpulkan 237.389 dolar AS, demikian seperti dilansir laman kantor berita Reuters. (ant/bali post)

KKI dan Karya Monumental Mataram (Suara NTB) Kesenian nampaknya tergeletak di sudut-sudut yang tidak strategis (terpinggirkan). Padahal di negara-negara maju, kesenian bahkan ditempatkan sebagai strategi kebudayaan demi pembangunan bangsa.

Kira-kira seperti itulah wacana nasional yang akan dibahas dalam Kongres Kesenian Indonesia (KKI) ke-3 di Bandung Desember besok. Kongres kali ini merupakan progress dari kegiatan terdahulu yakni di tahun 1995 dan tahun 2005.

Seniman di NTB, memandang KKI belakangan ini tidak melahirkan sesuatu yang besar. Semisal karya-karya monumental seperti yang muncul di era-era sebelumnya. Itulah yang dicetus oleh seniman Wing Sentot Irawan ketika ditanya Suara NTB, mengenai KKI ke-3 ini, Sabtu (7/11) Kongres bertemakan “Kesenian dan Negara Dalam Arus

Perubahan” tersebut akan berlangsung sejak 1-5 Desember.

Sayangnya, menurut sentot, kongres-kongres semacam itu tidak mampu melahirkan satu karya yang mampu menyedot perhatian publik dengan seketika.

“Karya yang monumental itu, misalnya garapan teater yang mampu mengalahkan popularitas Presiden. Orang akan lebih tertarik menyaksikan seni pertunjukan tersebut ketimbang tokoh tertinggi negaranya,” sentil dia.

Menurutnya, capaian proses kreatif manusia Indonesia belum mampu mengupas seni budaya yang luput dari peradaban zaman. Dikatakan, ide dan gagasan adalah yatim piatu yang mustinya diperhatikan.

“Dalam berkebudayaan kita berupaya melahirkan ide dan gagasan, mengelola daya hidup, daya pikir, perasaan, naluri yang kemudian melahirkan semua realitas seperti sekarang ini,” tandasnya. (met)

Jakarta (Suara NTB) Raditya Dika mengatakan film “Single” telah membuatnya keluar dari zona nyaman dan memberikan pengalaman baru dalam berkreasi.

Bagi dia, adalah hal baru membuat cerita film sejak awal, tidak sekadar mengadaptasi karya-karya tulisnya yang biasa diberi judul bertema binatang seperti “Kambing Jantan”, “Cinta Brontosaurus” dan “Marmut Merah Jambu”.

“Bedanya saya sekarang bebas menulis karena tidak ada pakem-pakem dari buku,” katanya di Jakarta, Senin. Raditya Dika, yang menjadi penulis skenario, sutradara sekaligus pemeran utama “Single”, berusaha mengangkat kegelisahan para lajang lewat film tersebut.

Dia mengangkat tema hubungan ibu-anak yang membuat sang anak terus melajang, juga seorang kakak yang menghadapi situasi “dilangkahi” oleh adik yang akan menikah.

Raditya Dika menggarap skenario film itu selama delapan bulan dan melakukan pengambilan gambarnya di Jakarta dan Bali.

Pandji Pragiwaksono, Annisa Rawles, Babe Cabiita, Chandra Liow dan Elvira Devinamira ikut membintangi film yang akan mulai tayang 17 Desember itu. “Single” bercerita tentang Ebi (Raditya Dika), pengangguran yang belum pernah punya pacar.

(Suara NTB/ist)

Raditya Dika Suatu hari, Alva (Frederik Alexander), adik Ebi yang lebih tampan dan sukses, memutuskan untuk menikah. Ebi pun mencari pacar untuk dibawa ke pernikahan Alva dengan bantuan Wawan (Pandji Pragiwaksono) dan Victor (Babe Cabiita).

Lantas Angel (Annisa Rawles) muncul di indekos Ebi dan membuatnya terpukau. Ebi pun berusaha mendekati Angel, namun dihalangi oleh Joe (Chandra Liow) yang diamdiam menaruh hati pada gadis itu. (ant/bali post)

Adele Dilarang Sembarangan Kirim Tweet Jakarta (Suara NTB) Adele mengungkapkan bahwa cuitan-cuitan pada akun Twitternya tidak langsung berasal darinya, setelah tak sengaja menulis tweet saat mabuk beberapa tahun lalu sehingga membuahkan larangan dari manajemennya.

Meski memang menulis isinya, pelantun “Hello” mengaku semua isi tweet harus disetujui oleh tim beranggotakan dua orang sebelum bisa dikirim. Adele menjawab berbagai pertanyaan untuk acara Adele at the BBC di mana salah satu penggemar bertanya apakah dia diizinkan menulis tweet.

“Saya bukan lagi tukang

minum,” kata dia. “Namun saat pertama Twitter ada, saya tak sengaja ‘menulis tweet saat mabuk’. Tak ada seorang pun yang menulis tweet saya. Mereka hanya mengunggahnya untuk saya.

Jadi, yah, itu memang benar.”

Lagu terbaru Adele berjudul “Hello” telah memecahkan beberapa rekor, termasuk menjadi single terlaris dalam waktu singkat di Inggris juga lagu digital terlaris dalam sepekan di AS. Video musiknya tercatat oleh VEVO sebagai video musik paling banyak ditonton dalam 24 jam. Album “25” akan dirilis pada 20 November, demikian Digital Spy. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Adele

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

(Suara NTB/dok)

Wirno Bambang Karmeda

Siswa Sering Jadi Korban DALAM dunia pendidikan, perbedaan pendapat antara kepala sekolah dengan guru tidak bisa terhindarkan.

Bahkan perbedaan pendapat tersebut kerap kali berdampak buruk terhadap dunia pendidikan, karena berbuntut panjang. Pada saat menyelesaikan persoalan, terkadang guru di sejumlah sekolah memanfaatkan siswa untuk melakukan aksi-aksi yang tidak seharusnya dilakukan seperti dilakukannya mogok belajar atau aksi demo yang dilakukan oleh siswa terhadap kepala sekolah.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Wirno Bambang Karmeda, SPd, pada Suara NTB, Senin (9/11).

Ditahun 2015 ini, ungkapnya, pihaknya sudah menangani sedikitnya tiga kasus siswa yang menggedor kepala sekolahnya, yakni di SMAN 1 Jerowaru, SMAN 1 Selong dan SMAN 2 Aikmel yang saat ini proses penyelesaian masalahnya masih didalami dengan memanggil guru maupun kepala sekolahnya. Dari sejumlah persoalan di dunia pendidikan itu, ternyata inti dari permasalahannya itu sama. Siswa berani bergerak untuk melakukan aksiaksi yang tidak semestinya itu lantaran diberikan pemahaman yang salah oleh oknum-oknum guru yang terkadang tidak suka kepada kepala sekolahnya sendiri.

“Dari tiga kasus yang sudah kita tangani baik itu di SMAN 1 Selong, SMAN 1 Jerowaru, rata-rata masalah itu terjadi, karena adanya ketidakpuasan masing-masing pihak, seperti perbedaan pendapat itu. Sehingga, siswalah yang menjadi korban dan disuruh untuk melakukan aksi-aksi yang sangat kita sayangkan itu.

Kepada kepala sekolah selaku manajer sekolah juga kita harapkan tidak arogan, namun harus mendengar masukan-masukan dari luar seperti guru,” ungkapnya.

Untuk menghindari terjadinya lagi hal-hal serupa, ia mengimbau kepada guru maupun kepala sekolah menyelesaikan segala bentuk persoalan termasuk perbedaan pendapat itu secara kekeluargaan dan bukan menjadikan siswa sebagai alat ataupun korban.

Keberadaan siswa di lingkungan sekolah adalah sebagai murid atau pelajar yang harus dididik sebagai anak-anak yang cerdas dan berkualitas sebagai penerus generasi bangsa. Terlebih, guru maupun kepala sekolah merupakan contoh dan panutan yang ditiru oleh siswa.

“Guru dan kepala sekolah itu harus bersatu padu, setiap ada masalah bagaimanapun bentuknya harus diselesaikan dengan baik-baik dan secara kekeluargaan,” ujarnya mengingatkan. (yon)

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Salah satu pengurus DPP ODOJ NTB Saidah Nurul Hayati (kanan) bertemu dengan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (9/11). Pada kesempatan ini dibahas tentang upaya membudayakan membaca Al Qur’an setiap hari bagi masyarakat NTB, khususnya anak-anak.

Membaca Al Qur’an Setiap Hari pada Anak Harus Dibudayakan Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah dengan penduduk Muslim terbesar, budaya membaca Al Qur’an harus terus digaungkan, khususnya pada anak-anak. Bahkan, anak-anak harus dibudayakan membaca Al Qur’an selembar setiap hari. Sementara, pada orang dewasa diharapkan mampu membaca 1 juz Al Qur’an setiap hari atau one day one juz (ODOJ).

Demikian disampaikan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) ODOJ NTB Saidah Nurul Hayati saat bertemu Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (9/11).

Diakuinya, sejak ODOJ NTB berdiri tahun 2014, telah melakukan berbagai macam program kerja, seperti Kajian Tafsir Al Qur’an dan program One Day One Lembar untuk anak-anak. “Saat ini jumlah anggota ODOJ NTB sekitar 1000 orang, diharapkan anggota ini bisa terus bertambah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur NTB diminta menjadi Ketua Dewan Penasihat ODOJ NTB. Diharapkan dengan keterlibatan Gubernur NTB yang dikenal sebagai tokoh agama (tuan guru) sekaligus umara’ semakin membudayakan masyarakat untuk membaca Al Qur’an. Akhir tahun nanti, ODOJ NTB akan menggelar Khotmil Al Qur’an dan Tabligh Akbar yang akan mengundang sekitar 2.000 jamaah.

Lebih lanjut, Saidah menambahkan dalam waktu dekat ODOJ NTB ingin mengenalkan ODOJ goes to office. “Jadi karyawan dan karyawati dapat mengisi waktu luang di selasela pekerjaannya dengan membaca Al Qur’an,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi berterima kasih telah diberikan amanah untuk menjadi Ketua Dewan Penasihat ODOJ NTB. “Saya mengapresiasi program ODOJ NTB yang ingin membudayakan membaca Al Qur’an kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Untuk kegiatan ODOJ NTB pada akhir tahun yang diperkirakan akan dihadiri 2.000 jamaah, gubernur berharap kegiatan Khotmil Al Qur’an dan Tabligh Akbar bisa dirangkaikan dengan tasyakuran Hari Ulang Tahun NTB pada 17 Desember nanti. (ham)

(Suara NTB/dys)

CEK DARAH - Beberapa siswa sedang cek darah sebelum melakukan donor darah. Donor darah ini dilakukan serangkaian memperingati Hari Pahlawan ke 70 tahun 2015 yang jatuh Selasa (10/11) ini.

Peringati Hari Pahlawan

Puluhan Siswa di Mataram Ikut Donor Darah Mataram (Suara NTB) Beragam cara dilakukan generasi muda dalam memperingati hari pahlawan yang jatuh tiap tanggal 10 November. Salah satunya adalah dengan menggelar donor darah bekerjasama dengan PMI Lombok Barat seperti yang dilakukan 234 Solidarity Community Regional Wilayah (Regwil) Lombok, Senin (9/11).

Selain dihadiri puluhan siswa dan pengurus OSIS dari berbagai sekolah di Kota Ma-

taram, kegiatan donor darah yang berlangsung di Aula kantor KNPI NTB ini juga dihadiri sejumlah anggota Korem Wirabakti 162, perwakilan BEM, DPD KNPI dan Pemuda Pancasila. Mereka antusias mendonorkan darah, di samping menyehatkan juga sebagai wujud mengenang para pahlawan.

Ditemui Suara NTB, Wakil Ketua 234 Solidarity Community Regwil Lombok, Lalu Anggar Apridika, mengaku

kegiatan sosial dalam rangka memperingati hari pahlawan ini digelar sebagai bentuk kepedulian sosial generasi muda saat ini. Jika dulu para pahlawan bangsa berjuang menumpahkan darah mereka, generasi sekarang dapat berjuang dengan menyumbangkan setetes darah mereka untuk kemanusiaan.

Harapan digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dan melan-

jutkan perjuangan mereka.

Senada dengan itu, Sekjen 234 Solidarity Community Regwil Lombok, Gigi Andika Pratama, menyebut sebagai organisasi kepemudaan di bidang sosial, 234 Solidarity Community Regwil Lombok hadir sebagai upaya untuk memajukan bangsa. Ia pun berharap agar generasi muda saat ini tetap mengingat bentuk perjuangan para pahlawan dan senantiasa mengambil peran. “Kegiatan ini salah

satunya, sebagai wujud kegiatan untuk mengenang wujud perjuangan para pahlawan walau hanya dengan setetes darah,” terangnya.

Selain menggelar donor darah, 234 Solidarity Community Regwil Lombok juga menggelar konvoi, teatrikal, puitisasi bentuk perjuangan para pahlawan dilanjutkan dengan malam renungan dan doa bersama serta tabur bunga yang dipusatkan di taman makam pahlawan. (dys)

Gerakan Gemar Membaca

SMAN 3 Mataram Soal Buta Aksara, Lobar Terkendala Ruang Pertanyakan Data BPS Baca Perpustakaan Mataram (Suara NTB) Upaya pemerintah menggalakkan gerakan gemar membaca di sekolahsekolah dengan membaca 15 menit sebelum jam belajar dimulai masih menemui kendala. Persoalan utama yang dihadapi sekolah-sekolah adalah infrastruktur penunjang perpustakaan yang belum memadai. Selain kendala minimnya koleksi buku, sejumlah sekolah juga tidak memiliki ruang baca perpustakaan yang representatif.

Kepada Suara NTB, Senin (9/11) Kepala SMAN 3 Mataram, H. Ahmad Jauhari, menyambut baik terobosan baru pemerintah tersebut.

Hanya saja, ia mempertanyakan kesiapan sekolah-sekolah dalam melaksanakana niatan baik dari pemerintah. Misalnya soal jumlah koleksi buku dan ruang baca perpustakaan.

Di SMAN 3 Mataram aku Jauhari, ruang baca perpustakaan masih tidak mencukupi dan tidak representatif untuk

menampung ribuan siswa. Sementara itu kapasitas ruang baca hanya berkisar antara 4050 orang siswa. Untuk itu, ia meminta agar sebelum membuat kebijakan, pemerintah terlebih dahulu melengkapi kekurangan yang ada di masing-masing sekolah. “{Siswa kita 1600, ruang baca perpustakaan kita belum mampu menampung siswa. Ini belum sesuai dengan lokasi kita,” terangnya.

Sementara untuk koleksi, Jauhari mengaku tidak ada

masalah, karena banyak buku yang sudah tersedia. Hanya saja tempat membaca yang tidak ada. Sementara fasilitas lain juga tidak ada masalah.

Padahal keberadaan perpustakaan sangat penting untuk membentuk generasi emas kedepan yang lebih cerdas. Selain itu, Jauhari juga menyebut gerakan membaca harusnya tidak hanya sekedar membaca, tapi juga kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari oleh warga sekolah. (dys)

Dikucurkan, Bansos Penelitian untuk Mahasiswa Kurang Mampu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB pada tahun 2015 melalui dana APBD NTB mengucurkan anggaran hingga Rp1.833 miliar untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.

“Bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa di pendidikan tinggi ini bersumber dari APBD murni tahun 2015,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, H. Wahibullah ditemui belum lama ini.

Wahibullah menyebutkan, bantuan sosial biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu tersebut dengan total anggaran sebesar Rp1,833 miliar dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 457 orang.

Bantuan tersebut tidak hanya untuk mahasiswa kurang mampu jenjang Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) saja, namun juga diberikan kepada mahasiswa yang melanjutkan

pendidikan yang lebih tinggi yakni S2 dan S3.

“Syarat untuk menerima bantuan sosial pendidikan ini adalah berprestasi dan memiliki surat keterangan atau memiliki kartu kurang mampu dari desa/kelurahan,” kata Wahib.

Wahib mengatakan, bantuan sosial untuk biaya pendidikan yang bersumber dari APBD murni NTB tahun 2015 ini diberikan kepada mahasiswa D3, S1, S2 dan S3 untuk biaya menyusun skripsi untuk S1, tesis untuk mahasiswa S2 dan penyusunan disertasi untuk S3.

Sementara untuk nominal uang bantuan sosial yang diterima untuk skripsi bervariasi. Untuk mahasiswa D3 mendapatkan Rp 2,5 juta, selanjutnya S1, menerima bantuan sosial mulai dari sebesar Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta per orang. Selanjutnya untuk mahasiswa yang menyusun tesis bagi yang sedang melan-

jutkan pendidikan S2 mendapatkan bantuan sosial mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Sedangkan untuk bantuan sosial untuk penyusunan disertasi bagi mahasiswa S3 menerima dana sebesar Rp 10juta hingga Rp 15 juta.

Menurut Wahib, adanya perbedaan nominal yang diterima masing-masing orang , dinilai dari judul penelitian skripsi, tesis dan disertai yang disusun mahasiswa. Pemprov NTB lebih mengutamakan pemberian beasiswa terkait penelitian yang ada kaitannya dengan program unggulan Pemprov NTB seperti Sapi, Jagung dan Rumput (PIJAR) dan juga beberapa disiplin ilmu lainnya seperti ilmu sains.

“Bantuan sosial pendidikan ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan memiliki prestasi bagus dengan ketentuan IP minimal sesuai syarat tim seleksi independen,” ujarnya. (dys)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat mempertanyakan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait angka buta aksara di Lobar yang mencapai 65 ribu lebih. Pasalnya Lobar, telah ditetapkan sebagai Kabupaten Bebas Buta Aksara oleh Pemprov NTB, sehingga Lobar memperoleh sertifikat langsung dari Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Sementara hasil pendataan yang dilakukan Dinas Dikbud Lobar secara by name by address, jumlah buta aksara yang ditemukan tidak sebanyak data BPS tersebut. “Data BPS merilis 65 ribu penduduk Lobar masih buta aksara, sedangkan menurut provinsi , Lobar sudah tuntas,” klaim Kepala Dinas Dikbud M. Ilham, MPd, melalui Kepala Bidang PAUDNI, Hj. Emi Iriawan, SPd, Senin (9/11).

Ia menegaskan, dari data provinsi Lobar sudah bebas buta aksara dua tahun lalu. Artinya tingkat ketercapaian melek huruf sudah 95 persen hampir 100 persen. Sehingga Lobar pun waktu itu mendapatkan sertifikat dari Gubernur NTB. Namun terjadi perbedaan tafsir angka antara data yang dikeluarkan provinsi dan BPS, jika di Lobar terdapat masih sekitar 65 ribu angka buta huruf.

Pihaknya sudah melakukan pendataan awal di beberapa kecamatan yang menurut data BPS tertinggi buta aksaranya. Hasilnya tidak terlalu signifikan seperti data BPS. Data ini diperoleh dengan turun ke desa, PKBM dan yayasan serta desa.

Contohnya di Lingsar, terdata 7 ribu lebih penduduk buta aksara sedangkan menurut hasil pendataan Dikbud hanya 3.800 lebih. Menurut data BPS, kecamatan yang paling tinggi angka buta aksaranya Narmada dengan 9.596 orang dan paling sedikit Kecamatan Kuripan sekitar 3.709 orang.

Untuk menuntaskan angka buta aksara ini, pihaknya mendapatkan bantuan dari APBD untuk membebaskan 3500 orang buta aksara. Sedangkan dari APBD hanya 250 orang.

Untuk menuntaskan pendataan tahun ini pihaknya akan menganggarkan di APBD. Pendataan dilakukan terhadap warga usia 15-59 tahun. Di

(Suara NTB/her)

Hj. Emi Iriawan samping mengandalkan dana dari pusat,pihaknya juga akan melakukan percepatan penanganan. Misalnya dana untuk 100 warga belajar bisa dimaksimalkan menyasar 200 warga belajar.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Lobar, Adnan, menilai dalam hal penanganan buta aksara ini ada yang tidak beres. Pemda dinilai masih setengah hati menangani persoalan ini, sehingga jangan heran jika masih ada buta aksara di Lobar.

Menurut politisi PDIP ini, pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penunjang kegiatan ini banyak yang asal-asalan, sehingga ketika BPS melakukan pencacahan justru menemukan masih banyak masyarakat buta aksara, karena penanganan yang tidak serius.

Menurutnya, adanya perbedaan data itu menjadi bukti adanya masalah dalam penanganan buta aksara, karena sejauh ini Pemda sendiri lemah dalam hal pengawasan program ini di tingkat bawah.

Pemda hanya menerima laporan asal bapak senang (ABS), sehingga ketika disinkronkan datanya, terjadi perbedaan.

Ia menambahkan, PKBM ini banyak yang nakal. Program tidak dijalankan, namun membuat laporan bahwa telah dilaksanakan. Dana program ini sendiri diduga untuk kepentingan sendiri. Masyarakat buta aksara ini masih banyak di Lobar, jangankan di daerah pesisir di sekitar kota Gerung saja ada masyarakat yang buta aksara. “Di daerah Aik Ampat saja, masih banyak yang buta aksara,” ungkapnya. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

Pra-PON

Perolehan Medali NTB Lampaui Target Mataram (Suara NTB) Perolehan medali emas NTB di Pra-PON tahun 2015 cukup memuaskan. Data sementara, kontingen NTB mengoleksi 16 medali emas, melampaui target 15 medali emas yang dibuat KONI NTB di Pra-PON. Apabila prestasi itu bisa dipertahankan oleh masing-masing atlet cabor maka target NTB 15 emas di PON XIX di Jabar 2016 akan dapat diwujudkan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Minggu (8/11) kemarin sebanyak 16 medali emas yang dikantongi NTB di Pra-PON diraih lewat cabor panjat tebing 5 emas, 4 emas

dari atletik, 3 emas dari tinju, 2 dari pencak silat dan masing-masing satu emas dari tarung derajat dan voli pasir.

Tak hanya mengoleksi 16 emas namun enam cabor itu

juga berhasil mengoleksi sekitar 14 medali perak dan 10 medali perunggu di Pra-PON. Hasil itu membuat pihak KONI NTB semakin optimis menatap PON XIX di Jabar

2016, bahkan KONI NTB yakin NTB bisa meraih lebih dari target 15 medali emas. “KONI makin optimis bahkan kita bisa meraih lebih dari target,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, MH, MM menjawab Suara NTB di Mataram, Senin (9/11) kemarin.

Dikatakan Andy, selain mengoleksi 16 medali emas, 11 perak dan 8 perunggu di PON Jabar 2016, jumlah atlet yang lolos PON tahun 2015 sudah

mencapai 100 atlet yang berasal dari cabor unggulan, potensial dan non unggulan. Itu artinya bila sejumlah atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di Pra-PON dipersiapkan lebih maksimal lagi Andy optimis target 15 medali emas di PON bisa diraih, bahkan bisa melampau dari target 15 emas. “Kuncinya kita harus bersungguh-sungguh menyiapkan atlet,” jelasnya.

Perlu diketahui sejumlah

cabor yang berhasil meraih medali di Pra-PON tahun 2015 , yakni panjat tebing 5 emas, 5 perak dan 2 perunggu, atletik meraih 4 emas, 3 perak dan 3 perunggu, tinju 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu, pencak silat 2 emas dan 1 perunggu, voli pantai 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu, tarung derajat 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Sementara itu cabor kempo meraih 1 perak, balap sepeda BMX 1 perak, dansa 1 perak dan masih

(ant/bali post)

Doni Kalbuadi dan Alvin Lolos PON

Perbakin NTB Datangkan Pelatih Berkaliber Internasional Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga menembak akan mendatangkan pelatih berkaliber Internasional untuk melatih 12 atlet menembak yang akan mengikuti PON XIX di Jabar 2016.

Sekum Pengprov Perbakin NTB, I Made Wisuda Sari lewat Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Senin (9/11) membenarkan bila Perbakin NTB akan mendatangkan pelatih berkaliber Internasional untuk menggenjot kemampuan atlet menembak NTB. Kabarnya pihak Perbakin NTB akan mendatangkan Glenn Clifton Apfel untuk melatih atlet menembak NTB. Glenn adalah pelatih berdarah campuran Belanda dan Jawa Tengah (Jateng) Indonesia . Kabarnya pelatih yang berdomisi di Jakarta ini pernah mencatat prestasi di SEA Games 2011, dia sukses membawa atlet menembak Indonesia meraih dua medali emas di SEA Games 2011.

Glenn, kata Andik, akan mulai melatih di NTB awal tahun 2016. Itu artinya Glenn sebentar lagi akan melepas kegiatan pelatihan di Jakarta dan fokus melatih atlet NTB dalam rangka persipan PON Jabar 2016.

Sementara itu Glenn Clifton Apfel yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (9/11) kemarin membenarkan dia akan ke NTB untuk melatih atlet PON NTB. “Saya akan ke NTB mulai awal tahun 2016 (bulan Januari hingga berangkat ke PON XIX Jabar 2016-red) untuk melatih atlet,” ucapnya.

Dikatakan Glenn, keinginan melatih atlet NTB sebenarnya sudah cukup lama (sejak tahun 2011) namun saat itu dia belum bisa karena harus mempersiapkan atlet Indonesia persiapan SEA Games 2011. Namun di awal tahun 2016 nanti dia mengaku siap menarik diri dari kegiatan pelatihan di pusat Ibu Kota Indonesia dengan harapan bisa fokus melatih atlet NTB. “Hati saya terpanggil untuk melatih atlet di NTB, karena saya lebih nyaman di sana,” terangnya.

Glenn mengaku siap membawa atlet NTB berprestasi di PON, namun demikian dia mengingatkan pengurus menembak maupun KONI NTB bisa mendukung kegiatan pelatihan atlet menembak, karena untuk mencetak atlet berprestasi harus melibatkan semua komponen yang berkaitan dengan hal pembinaan teknik dan metal tanding atlet. Terutama fasilitas latihan atlet, seperti Lapangan menembak, perlengkapan latihan seperti baju hingga senjata harus disiapkan. Selain itu tim psikolog juga harus dilibatkan untuk membuat atlet memiliki mental yang super. (fan)

GOL INDAH – Bek Real Madrid, Sergio Ramos mencetak gol indah dengan tendangan salto membelakangi gawang Sevilla. Sayang bagi Ramos karena hasil akhir pertandingan yang dimenangkan Sevilla tak seindah golnya itu.

Sevilla Paksa Madrid Cicipi Kekalahan Perdana Jakarta (Suara NTB) Real Madrid menderita kekalahan perdananya musim ini setelah ditekuk Sevilla dengan skor 2-3 pada La Liga Spanyol pekan ke-11 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu kemarin.

Kekalahan perdana ini membuat Real Madrid hanya memiliki 24 poin atau gagal mengejar Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga dengan 27 poin. Di sisi lain, Sevilla naik tiga tingkat ke posisi 10 dengan perolehan 15 poin dari 11 laga.

Pada jalannya laga, Real Madrid unggul 1-0 melalui tendangan salto Sergio Ramos menyusul umpan hasil sepak pojok yang dilakukan Isco pada menit 22. Namun tendangan salto tersebut menyebabkan Sergia Ramos menderita cedera sehingga posisinya digantikan Raphael Varane pada menit 32.

Sevilla kemudian menyamakan kedudukan dari sepak pojok Yevheniy Konoplyanka yang disambut tendangan Ciro Immobile yang mengarah ke sudut kanan gawang Real Madrid. Skor imbang 1-1 menutup babak pertama.

Pada babak kedua, Sevilla membalikkan keadaan menjadi 2-1 ketika kerjasama “satu-dua” Yevheniy Konoplyanka dan Ciro Immobile diselesaikan Ever Banega lewat tendangan dari jarak delapan meter pada menit 61.

Sevilla kemudian mengubah taktik dengan memainkan Fernando Llorente untuk menggantikan Ciro Immobile pada menit 70. Fernando Llorente langsung menjebol gawang Real Madrid melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Mariano pada menit 75.

Gelandang Real Madrid, Casemiro, melepaskan tendan-

bobol gawang tim racikan Marcelino Garcia ketika laga memasuki menit 60 melalui tendangan kaki kiri setelah menerima umpan pendek Sergio Busquet.

Barcelona menambah keunggulan menjadi 2-0 dari eksekusi penalti Luis Suarez menyusul pelanggaran Jaume Costa terhadap Munir El Haddadi pada menit 70.

Neymar membobol gawang Villarreal untuk membawa tim Katalan unggul 3-0 pada lima menit sebelum laga usai melalui kerjasama dengan Luis Suarez.

Villarreal sempat menciptakan peluang melalui aksi Mario setelah mendapatkan bola dari Dos Santos pada menit 87 namun skor 3-0 tidak berubah hingga laga usai, demikian Marca.

Antoine Griezmann mencetak gol di ujung laga yang me-

gan dari jarak 30 meter untuk membuka kebuntuan, namun upaya tersebut tidak juga berbuah gol pada menit 89.

Real Madrid memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 lewat tendangan dari jarak 20 meter yang dilepaskan James Rodriguez. Gol tersebut menjadi penutup laga yang berkesudahan 3-2 untuk kemenangan Sevilla, demikian Marca.

Ketajaman Neymar Neymar kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol untuk membawa Barcelona menang 3-0 dari Villarreal pada La Liga pekan ke-12 di Nou Camp, Minggu.

Tambahan tiga poin ini mengangkat Barcelona ke puncak klasemen La Liga dengan 27 poin atau berselisih tiga poin dengan Real Madrid yang kalah dari Sevilla.

Neymar baru bisa mem-

Kalah, Klopp Merasa Ditinggalkan Jakarta (Suara NTB) Liverpool menderita kekalahan 1-2 atas Crystal Palace sekaligus kekalahan perdana pelatih Jurgen Klopp di Liverpool pada Liga Utama Inggris pekan ke-12 di Anfield, Minggu kemarin. Kekalahan itu membuat Klopp merasa ditinggalkan para pendukungnya.

Ini merupakan kekalahan perdana Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool setelah melewati enam pertandingan dengan tiga hasil imbang melawan Tottenham, Southampton dan Rubin Kazan, serta tiga kemenangan melawan Bournemouth, Chelsea, dan Rubin Kazan pada leg kedua Liga Europa.

Hasil ini membuat Liverpool harus rela turun satu tingkat ke peringkat 10 den-

Jakarta (Suara NTB) Gol Jesse Lingard pertama untuk tim senior Manchester United saat menang 2-0 Sabtu pekan lalu melawan West Bromwich Albion telah memberi pemain sayap ini kepercayaan diri dan keyakinan bahwa dia bisa menjadi pemain reguler dalam tim inti.

Lulusan akademi muda MU berusia 22 tahun yang tampil pada tujuh pertandingan terakhir klubnya itu menciptakan gol pada menit 52 sebelum Juan Mata menggandakannya dari tendangan penalti pada waktu tambahan.

“Ya, memang (itu impian yang menjadi kenyataan). Selama ini saya agak terburu-buru dalam penyelesaian saya tetapi tenang dalam situasi ini memang bagus dan saya senang itu masuk,” kata pemain timnas Inggris U-21 ini dalam laman klub www.manutd.com.

“Saya benar-benar tumbuh percaya diri. Manajer menaruh kepercayaan kepada saya untuk main di awal pada b e b e r a p a pertandingan yang sungguh penting, oleh karena itu kepercayaan diri saya jelas melambung tinggi,” sambung dia tentang pelatih Louis van Gaal seperti dikutip Reuters.

“Saya mesti bekerja keras dalam latihan dan saya mendapatkan ganjarannya. Kini saya perlu konsisten dengan penampilan saya seperti yang saya tahu tentang kesukaan manajer dari para pemainnya. Jika saya bisa terus begini maka jelas akan bagus bagi saya.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TINGGALKAN STADION – Para pendukung Liverpool meninggalkan stadion setelah menyaksikan timnya tertinggal dari Crystal Palace, Minggu (8/11). gan 17 poin, sementara Crystal Palace naik dua tingkat ke posisi delapan dengan 19 poin.

Kekalahan ini diwarnai insiden yang cukup memukul batin Klopp. Dimana sebagian pendukung Liverpool meninggalkan stadion sesaat setelah Palace unggul atas Liverpool. Mendapati fenomena ini, Klopp menyatakan, “Kita harus belajar.. jika semua merasa mereka telah memberikan segalanya malam ini maka itu keliru. Tentu saja kita seharusnya bisa melakukan lebih, mungkin dalam bentuk berlari lebih jauh, tapi untuk lebih sigap sejak awal dan untuk lebih tenang dan lebih yakin.”

Ia juga menyindir sikap sejumlah pendukung Liverpool yang terlalu cepat meninggalkan stadion. “Gol (Crystal Palace) terjadi pada menit 82 – masih tersisa 12 menit – dan saya melihat banyak orang meninggalkan stadion.

Saya melihat sekeliling dan, saya menyaksikan tim saya dan saya merasa sangat sendirian saat itu. Kita yang memilih kapan ini akan berakhir. Tapi antara menit 82 dan

94 anda dapat membuat delapan gol jika anda mau dan kita harus berjuang untuk itu.

Itu terasa sangat buruk karena itu tidak seharusnya terjadi,” sungutnya.

Tuan rumah Liverpool kebobolan duluan melalui Yannick Bolasie menyusul kegagalan Emre Can membendung umpan Zaha dari sayap kanan pada menit 21.

Liverpool menyamakan kedudukan lewat sontekan Coutinho menyusul kerjasama Clyne dan Lallana yang menusuk area pertahanan Palace dari sisi kanan.

Pada menit 81 Liverpool berpeluang dari umpan melambung Jordon Ibe yang disambut sundulan Lallana namun kembali gagal berbuah gol.

Palace justru berhasil unggul ketika Scott Dann berhasil memaksimalkan situasi kemelut di mulut gawang Liverpool setelah sepak pojok dilakukan di menit 83. Gol tersebut menjadi penutup laga yang berkesudahan 1-2 untuk kekalahan Liverpool, demikian Skysports. (ant/bali post)

mastikan Atletico Madrid menang 1-0 atas Sporting Gijon di Stadion Vicente Calderon, Madrid, Minggu.

Penyerang asal Prancis Antoine Griezmann mencetak gol ketika laga memasuki menit 90+3 melalui sundulan menyambut umpan panjang Diego Godin. Griezmann dengan lincah keluar dari penjagaan dua bek Gijon untuk mengelabuhi penjaga gawang Cuellar.

Sebelumnya, pada menit 87 Atletico juga memiliki peluang dari umpan silang Luis Felipe yang disambut sepakan kaki kanan Jackson Martínez, namun peluang itu berhasil diblok pemain bertahan Gijon.

Kemenangan ini mendongkrak posisi Atletico satu tingkat ke peringkat tiga dengan 23 poin, selisih empat poin dengan pemuncak klasemen sementara Barcelona. (ant/bali post)

Jesse Lingard Melambung ke Langit

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pra-PON balap motor tahun 2015 diakui sebagai balapan super ketat. Pasalnya pada Pra-PON balap motor kali ini menggunakan sistem limit waktu standart lolos PON. Meski demikian IMI NTB bersyukur karena dua atlet NTB, Doni Kalbuadi dan Alvin Dwiki SP yang turun di nomor perorangan putra di Pra-PON Balap Motor di Sirkut Sentul Bogor, Jawa Barat (Jabar), 3-5 November lalu meraih tiket PON. Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (9/11) kemarin mengatakan pihaknya menurunkan empat atlet di Pra-PON balap motor yakni Dony Kalbuadi, Alvin Dwiki SP, Yogi dan Wahyu. Namun dari empat atlet itu NTB berhasil meloloskan dua atlet di nomor perorangan 125 Cc dan 150 Cc, yakni Doni Kalbudi di nomor 150 Cc dan Alvin Dwiki SP lolos di nomor 125 Cc. “Doni dan Alvin lolos di nomor perorangan, sementara Yogi dan Wahyu yang turun di beregu 125 dan 150 CC gagal meraih tiket PON,” ucapnya.

Nur Haedin yang biasa disapa Edo mengatakan balapan PraPON kali ini sangat ketat pasalnya menggunakan sistim waktu atau limit PON. Selain itu masing-masing provinsi harus menyiapkan motor sendiri untuk balapan tersebut. Beda dengan PraPON sebelumnya dimana panitia menyiapkan motor standar untuk masing-masing peserta dari 34 provinsi se Indonesia.

Ditambah lagi dengan turunnya atlet-atlet terbaik Indo Prix membuat persaingan semakin ketat. Namun syukurnya IMI NTB meloloskan dua wakilnya di PON Jabar 2016. Edo berharap kedua atletnya itu dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi PON Jabar 2016, pasalnya kedua atlet itu ditargetkan meraih medali perunggu oleh IMI NTB. Diakuinya, dua atlet NTB lolos dengan prestasi 20 besar.

Namun hasil itu bukan menjadi ukuran karena prestasi atlet di balapan motor bisa saja berubah tergantung kesiapan atlet dan keunggulan masing-masing mekanik untuk mempersiapkan motor yang akan digunakan nanti.

Diakuinya persiapan tim balap motor NTB menghadapi PraPON tahun 2015 sangat minim. Hal ini dikarenakan berubahnya sistem balapan. Dan setelah mengetahui sistem balapan itu Edo yakin atlet dan tim mekanik NTB akan lebih siap lagi menghadapi PON 2016, dan pihaknya mematok target medali perunggu untuk atlet balap motor. (fan)

ada beberapa cabor yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Menurut Andy bila semua cabor yang sukses meraih medali emas, perak dan perunggu di Pra-PON bisa ditangani lebih serius lagi maka target NTB meraih 15 emas di PON Jabar 2016 bisa dicapai. Dalam hal ini Andy mengingatkan semua cabor yang memiliki atlet berprestasi di Pra-PON dapat bersunguh-sungguh mempersiapkan atlet ke PON 2016. (fan)

Jesse Lingard

Selasa, 10 November 2015

SUARA NTB

Halaman 12

Tinggi, Kekerasan Psikis pada Anak di NTB Mataram (Suara NTB) – Kasus kekerasan anak terus bertambah. Terlebih kekerasan fisik yang banyak terjadi di NTB baik pada perempuan maupun anak. Tercatat kasus kekerasan terhadap anak hingga Juli 2015 sebanyak 222 kasus. Namun masyarakat kadang tidak memahami bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja, namun juga kekerasan psikis. Tidak jarang orang tua melakukan kekerasan psikis tehadap anaknya dengan cara mengumpat dan lain sebagainya. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis itu jauh lebih berbahaya daripada kekerasn secara fisik.

Meskipun demikian masyarakat masih enggan melapor terkait kekerasan

psikis yang terjadi di sekitarnya. Malah cenderung lebih membiarkan itu terjadi. Pada

tahun 2015 ini jumlah laporan kekerasan fisik yang masuk di Lembaga Perlindungan Anak

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NTB TAHUN 2015 DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

FOTO BERSAMA - Siswa siswi MA Taliwang peserta sosialisasi, berfoto bersama tim sosialisasi Dinas PU Provinsi NTB, usai mengikuti Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penata Ruang untuk Pelajar SMA/SMK Provinsi NTB Tahun 2015, Kamis 5 November 2015 di MA Taliwang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi NTB

Komisi IV DPRD NTB Panggil PLN Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama pemadaman listrik dikeluhkan oleh masyarakat, Komisi IV yang membidangi masalah kelistrikan Senin (9/11) memanggil PLN. Pemanggilan itu dalam rangka meminta PLN memberikan penjelasan terkait masalah pemadaman yang sangat sering sekali terjadi.

Sekretaris Komisi IV, DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH., MH., yang hadir dalam pertemuan PLN wilayah NTB tersebut sangat prihatin dengan pemadaman yang terjadi di NTB yang menurutnya sudah sangat parah.

Menurut Nurdin, pemadaman listrik yang terjadi tidak saja berdampak pada kelesuan perekonomian, menghambat investor untuk berinvestasi dan kerugian masyarakat

atas kerusakan barangbarang elektronik akibat pemadaman.

“Pemadaman yang terjadi ini tidak saja merugikan masyarakat dari segi ekonomi, tapi berdampak besar terhadap IPM NTB. Tanpa listrik, masyarakat NTB akan terhambat untuk mengakses informasi,” ujarnya.

Untuk itu menurut politisi PPP ini, seharusnya PLN juga ikut berkontribusi dalam mengembangkan peningkatan IPM NTB. “Gubernur matimatian untuk meningkatkan IPM NTB, seharusnya PLN juga ikut berkontribusi,” ujarnya.

Selain itu, Nurdin juga menegaskan bahwa Komisi IV tidak mencari kesalahan siapa-siapa. Tapi pihaknya lebih pada bagaimana dapat memberikan kepastian bahwa masayarakat tidak mengluh lagi atas pemadaman yang sudah sangat parah.

Sementara itu menurut

RUPA-RUPA

NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

anggota Komisi IV lainnya, L. Satriawandi, ST, ia tidak mengerti dengan kebijakan PLN. Selain itu, Satriawandi juga menyoroti terkait dengan maraknya penyambungan liar. Ia berharap pada pihak PLN agar lebih tegas untuk menindak pelaku pencurian listrik.

Burhanudin Japar Salam, SH, mempertanyakan kesimbangan kebijakan yang diterapkan pada masyarakat. Disatu sisi masyarakat banyak merasakan pemadaman, di sisi lain ketika masyarakat telat membayar, maka akan dikenakan denda dan akan diputus. Sementara masyarakat tidak tahu harus mengadu ke siapa,” ujarnya.

Menurut, GM. PLN UIP XI NTB-NTT, Idian, ada beberapa permasalahan yang sedang terjadi dalam pemenuhan pasokan listrik di NTB yaitu belum tuntasnya pembangunan pembangkit 35.000 MW yang terkendala pembebasan lahan dan RTRW. Idian juga menjelaskan bahwa, kurangnya pasokan listrik di NTB diakibatkan belum tuntasnya pembangunan PLTU Jeranjang. Namun menurut Idian, pihaknya sudah memberikan perpanjangan waktu pada PT. Barito untuk menyelesaikan proyek PLTU Jeranjang. (ndi)

(LPA) Provinsi NTB 3 kasus.

Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Kekerasan psikis itu jumlahnya jauh lebih besar dari kekerasan fisik, hanya saja masyarakat sudah menganggapnya menjadi hal yang biasa sehingga tidak dilaporkan.

Padahal dampaknya sangat luas, bisa juga dikatagorikan sebagai bullying,” ungkap Di-

visi Advokasi dan Hukum LPA NTB Joko Jumadi, SH., MH kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (9/11) kemarin.

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa kek-

erasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Seseorang yang dimaksud di sini tentu saja anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Beberapa katagori kekerasan fisik yang dimaksud sep-

erti umpatan, dikucilkan, bahkan melakukan kekerasan atau berkelahi di depan anak itu sendiri dikatagorikan sebagai kekerasn psikis. Sebab hal-hal itu dapat memicu trauma atau perasan minder dari anak. Bahkan tidak jarang kekerasan seperti dikucilkan itu terjadi di lingkungan sekolah.

Padahal jika itu terjadi, dapat merusak mental dan rasa percaya diri anak. (lin)

RSUP NTB Gelar Pelatihan Manajemen Pelayanan Gizi Mataram (Suara NTB) – Masalah gizi di Rumah Sakit dinilai harus sesuai dengan kondisi perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi proses penyambuhan. Kecenderungan peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gizi rentan pada semua kelompok. Mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, hingga lanjut usia. Oleh sebab itu dibutuhkan pelayanan gizi yang bermutu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal.

Melihat kondisi itu, Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB Senin (9/11) kemarin menggelar pelatihan menajemen pelayanan gizi di rumah sakit. Kegiatan itu merupakan salah satu upaya agar dapat meningkatkan derajat kesehatan pasien. Hal itu dilakukan melalui peningkatan keterampilan seluruh staf instalasi dalam menyajikan makanan dan penatalaksanaan gizi. Sehingga pelayanan gizi, perawatan dan penanganan medis

dapat berjalan secara sinergis.

Momen ini bertepatan dengan peringatan hari kesehatan nasional yang ke-51.

“Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan gizi oleh petugas gizi di rumah sakit. Kita bahkan melibatkan pula ahli gizi dari rumah sakit lain, bukan hanya RSUP,” ungkap Humas RSUP NTB Solikin, SKM kepada Suara NTB kemarin.

Saat ini penderita gizi buruk dan gizi kurang di NTB cukup tinggi meskipun trennya sudah berkurang. Risiko penyakit itu dapat timbul karena banyak hal. Diantaranya kondisi mulut dan gigi-geligi yang buruk, gangguan menelan, penyakit saluran pencernaan disertai mual, serta muntah dan diare. Kondisi semacam ini harus segera ditangani dengan pelayanan yang baik. Sebab kondisi gizi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi tubuh manusia.

Materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan itu terkait bagaimana pelayanan gizi

(Suara NTB/humas RSUP)

FOTO BERSAMA - Direktur RSUP NTB H. Mawardi Hamri foto bersama peserta pelatihan menajemen pelayanan gizi di Mataram Senin (9/11) kemarin. rawat jalan. Kemudian pelayanan gizi rawat inap. Selain itu yang tidak kalah penting adalah terkait penyelenggaraan makanan bagi pasien dan pengembangan gizi pasien. Bertindak sebagai fasilitator adalah A.A Candra Dewi, SKM, M.Kes dari Poltekes Mataram.

Tujuan utama pelatihan itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan petugas gizi ter-

hadap manajemen pelayanan.

Selain itu juga petugas dapat menerapkan manajemen itu di rumah sakit masing-masing.

Dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan keterampilan dan ketepatan para staf instalasi gizi RSUP NTB. Kegiatan itu didukung penuh oleh Direktur RSUP NTB H. Mawardi Hamri yang membuka kegiatan itu. (lin)

50 Persen Vila di Kawasan Senggigi Diduga Salahi Izin Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, M. Ilham mengakui banyak vila yang dibangun di kawasan wisata Senggigi menyalahi izin. Bahkan dari 40 unit vila yang ada di kawasan wisata itu, hampir sebagian besar melakukan pelanggaran izin. Modus penyalahgunaan izin, ujarnya, warga asing diduga memperalat warga lokal untuk mempermulus pengurusan izin.

Setelah beroperasi, vila yang tadinya mengantongi izin private (pribadi) disalahgunakan.

Pengelola vila menyewakan ke para pengunjung.

Ilham menyebutkan 40 vila yang beroperasi di kawasan Senggigi tersebar di empat dusun, yakni Dusun Loco, Dusun Senggigi, Kerandangan dan Mangsit.

Dari 40 vila ini, jelasnya, 50 persennya menyalahgunakan izin.

Vila yang salahi izin ini, hampir semua menggunakan izin pribadi sebagai modus mengakali supaya tidak ditarik pajak. Padahal faktanya, pengelola menyewakan vila-vila ini.

Dalam proses perizinannya ke desa, pengelola mengurus izin vila pribadi bukan untuk komersial. Namun hal ini hanya akal-akalan saja, supaya izinnya terbit. Setelah izin terbit dan vila dioperasikan, izin vila ini disalahgunakan untuk komersial. Pemilik vila yang ada di kawasan ini sendiri sebagian besar orang asing, namun mencatut nama orang lokal. Warga asing sengaja meminjam nama

warga setempat, supaya dalam proses perizinan lancar.

“Yang punya warga asing, namun meminjam nama warga lokal,” katanya.

Menurutnya, di sinilah peranan Pemda dalam hal ini Satpol PP untuk bergerak. Pihak terkait kurang aktif menangani masalah ini, karena ketika ada aduan dari saja baru mereka bergerak. Pihak desa, ujarnya, sering melapor jika ada pengusaha vila ditemukan nakal, sehingga ditindaklanjut oleh Pemda. Karena itu, banyak pengusaha yang tadinya melanggar izin, mengurus penyesuaian izin ke desa.

Di samping itu, desa melakukan teguran terhadap pengelola vila yang nakal. Desa selektif memberikan rekomendasi penerbitan izin, jika tidak memenuhi syarat maka desa akan menolak memberikan rekomendasi. Desa juga memberlakukan awiq-awiq desa dan sidak dusun. Sidak dusun ini dilakukan terhadap pengelola vila untuk mempertanyakan izin, ketenagakerjaannya.

Pihak desa, katanya, pernah menerima pengaduan dari pengelola hotel yang keberatan dengan keberadaan vila. Pasalnya, mereka mengaku pengunjung sepi, karena pengunjung memilih menginap di vila.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) Lobar melalui Sekretaris PPKD, Fauzan Husniadi tak menampik jika banyak vila bodong dan menyalahi izin khususnya di ka-

wasan Senggigi dan Sekotong.

Keberadaan Vila-vila bodong ini menyebabkan daerah rugi hingga miliaran rupiah, sebab keberadaannya tidak memberi kontribusi bagi daerah.

Menurutnya, pihak Dinas PPKD tidak bisa memungut pajak vila bodong, sebab tidak bisa dimasukkan dalam daftar potensi yang dipungut. Bangunan bodong ini kebanyakan tidak berizin, namun beroperasi. “Vila bodong ini merugikan daerah, bisa dikatakan gembo-

RUPA-RUPA

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

si PAD karena tidak masuk potensi untuk ditarik,” ujarnya.

Dari catatan dinas terkait jumlah vila yang terdaftar hanya 19, dari jumlah vila ini pun hanya dua vila yang membayar pajak. Sedangkan sebagian besar tidak dipungut pajak, dengan alasan vila pribadi. Namun disayangkan, diduga vila pribadi ini banyak disimpangkan izinnya, yang tadinya vila pribadi namun disewakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. (her)

SUARA NTB

Selasa, 10 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

Selasa, 10 November 2015

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 10 November 2015

Sektor Wisata Bali Rugi Rp 45 Miliar karena Erupsi Baru Jari Denpasar (Suara NTB) Dinas Pariwisata Bali mencatat kerugian sekitar Rp45 miliar di sektor pariwisata akibat erupsi Gunung Baru Jari di Lombok.

“Kurang lebih hampir Rp45 miliar kerugian akibat buka tutup (bandara) ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bali Agung Yuniartha usai seminar kajian promosi pariwisata di Kuta, Senin (9/11).

Ia menjelaskan sejak bandara dibuka tutup pada Selasa (3/11) pukul 19.30 Wita hingga Senin (9/11) pagi ada sekitar 25 ribu wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan ke Bali. Akibatnya, pesanan hotel mereka pun dibatalkan.

Selain itu beberapa kegiatan internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pulau Dewata selama kurun waktu itu juga dibatalkan.

“Pariwisata merugi secara menyeluruh. Ada pemesanan hotel yang sudah disiapkan, dibatalkan. Kurang lebih per hari kehilangan 1.500 dolar AS,” kata dia.

Selama penutupan bandara, sedikitnya 692 jadwal penerbangan domestik dan mancanegara dibatalkan dan mengakibatkan puluhan ribu calon penumpang telantar di Bali.

Sampai saat ini, maskapai penerbangan internasional seperti Jetstar dan Virgin Australia masih membatalkan penerbangan dari dan ke Bali meski bandara setempat sudah dibuka kembali.

Sementara penerbangan domestik dari Bali sudah beroperasi normal kecuali yang bertujuan ke Lombok karena Bandara Internasional Lombok masih ditutup. (ant/Bali Post)

BPKP dan Kejati Beda Pendapat Soal Audit DBHCHT Dari Hal. 1 Hal yang sama juga disampaikan dihadapan pengunjuk rasa yang mempertanyakan penanganan kasus cukai tembakau itu, Senin (9/11) kemarin.

Mengulas lagi rangkaian penjelasan sebelumnya, audit investigasi ini berlaku untuk dana cukai tembakau dari Kementerian Keuangan, sejak tahun 2011, 2012, 2013 sampai 2014 . Nilai yang diaudit, sesuai jumlah anggaran di masing – masing tahun, dititikberatkan pada DBHCHT tahun 2013 yang terdistribusi pada empat item, diantaranya, bantuan olahan keuangan olahan Padi Jagung dan rumput laut (Pijar) senilai Rp 3,2 miliar, integrasi ternak dan tanaman Rp 5 miliar, rehabil-

itasi rumah tak layak huni Rp 20 miliar, serta pembangunan gedung serba guna Rp 2 miliar.

Satu item lagi yang cukup menyedot perhatian adalah, aliran dana ke Dinas PU untuk pembangunan irigasi desa sebesar Rp 32 miliar.

Menurut Sutapa, dalam kasus ini koordinasi intens dilakukan dengan BPKP. Setiap dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi audit, setiap saat dipenuhi. “Kalau diminta dokumen apapun untuk melengkapi audit investigasi, kami akan penuhi,” sebut Sutapa. Intinya, tahapannya masih pada penyidikan, meski hingga saat ini belum ditetapkan siapa tersangkanya. (ars)

Jangan ’’Patah Hati’’ Dari Hal. 1 Bupati Ali BD mengatakan, Lotim sendiri mengalami penurunan sebesar Rp 34 miliar. Penurunan terjadi karena kondisi perekonomian secara nasional melemah. Karena itulah, sangat logis terjadi pengurangan anggaran transfer pusat ke daerah.

Pengurangan dana perimbangan pusat ke daerah itu diyakinkan Ali BD tidak ada kaitannya dengan keberadaan para wakil rakyat di DPR RI. Realitanya, pendapatan pajak negara yang tidak mencapai target. Karena itulah, tidak baik jika menyalahkan pemerintah pusat.

Keyakinan Bupati Lotim ini, pemerintah pusat tidak ada tujuan untuk mengurangi volume anggaran untuk pembangunan di daerah. Menyikapi persoalan itu, yang harus dilakukan jajaran pemerintah

daerah baik provinsi maupun kabupaten adalah dengan cara penghematan.

Penurunan anggaran bukan disikapi dengan ‘’patah hati’’. Akan tetapi harus disikapi dengan cara menghemat anggaran dengan sebaik-baiknya. “Lakukan efisiensi dan penghematan anggaran, bukan dengan cara mengeluh,” sarannya.

Para wakil rakyat yang ada di Senayan kata Ali BD tidak ada salahnya. Tidak ada pula hubungannya dengan pemberian anggaran. Selain itu, posisi wakil rakyat daerah pemilihan NTB yang saat ini, baik dalam Badan Anggaran maupun posisi Wakil Ketua sekalipun itu bukan untuk mewakili NTB saja.

Akan tetapi sebagai wakil rakyat di seluruh Indonesia. (rus)

Batal Dibeli Dari Hal. 1 ‘’Semula mau dibeli oleh Angkasa Pura I. Cuma memang karena ada suatu perjanjian, MoU (Memorandum of Understanding) bahwa itu ada kontribusi, kembali ke sana dulu supaya tak dipermasalahkan. Jadi kita sedang proses, kita akan berikan kontribusi kepada pemprov,” kata General Manager PT Angkasa Pura I BIL, Pujiono dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (9/ 11) siang kemarin.

Aset Pemprov NTB di BIL dalam bentuk investasi sebesar Rp 109 miliar untuk mempercepat pembangunan BIL pada waktu itu. Hasil appraisal, nilai wajar aset tersebut pada tahun 2013 lalu sebesar Rp 114 miliar lebih. Dengan rincian, apron seluas 48. 195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih.

Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Pelaksanaan pembangunan aset pemprov di areal BIL didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh Gubernur NTB dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006.

Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara Gubernur dengan

Dirut PT Angkasa Pura.

Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama antara pemprov dengan PT Angkasa Pura itu, ada kewajiban dari pihak pertama dalam hal ini Pemprov NTB untuk mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas BIL. Ditanya mulai kapan Pemprov NTB akan mendapatkan kontribusi dari PT. Angkasa Pura I? Pujiono mengatakan masih dalam proses pembahasan.

Begitu juga mengenai besaran kontribusi yang disetor PT. Angkasa Pura I tiap tahun kepada Pemprov NTB. ‘’Ini masih sedang dibahas. Nanti hitung-hitungannya bagaimana sedang dalam bahasan. Saya senang adalah respon positif nilainya itu tak perlu dipikir dulu. Karena bandara ini bandara rugi. Yang penting kita tak melanggar aturan dulu,”ucapnya.

Pujiono menyebutkan sampai saat ini BIL masih mengalami kerugian. Pada tahun 2014 lalu, BIL mengalami kerugian sekitar Rp 26 miliar. Tahun ini diprediksi sekitar Rp 19 miliar. BIL, katanya akan mengalami keuntungan sekitar tahun 2020. Namun ia memastikan, meskipun BIL mengalami kerugian, tapi tetap akan memberikan kontribusi kepada Pemda. (nas)

Halaman 15

Pemadaman Listrik Dikhawatirkan Ganggu Pilkada Mataram (Suara NTB)Pelaksanaan Pilkada serentak ditujuh kabupaten/kota di NTB sudah di depan mata. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara. Namun pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dikhawatirkan akan terganggu dengan pemadaman listrik yang belakangan ini sering terjadi di NTB. Komisioner KPU Provinsi NTB Bidang Logistik, Hesti Rahayu, ST MT yang ditemui Suara NTB, Senin, (9/11) mengakui bahwa pemadaman listrik akan

mengganggu pelaksanan tahapan Pilkada, terutama pada hari-H. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN. “Ya, memang listrik ini bisa

mengganggu pelaksanaan Pilkada, terutama pada hari- Hnya. Untuk itu kita berkoordinasi dengan pihak PLN bagaimana caranya agar listrik tidak

padam pada saat hari pemungutan suara,” ujarnya.

Menurut Hesti, bahwa pihaknya sudah bersurat ke PLN untuk memberikan jaminan agar listrik tidak padam pada saat pemungutan suara, karena disanalah paling penting listrik tidak mati. ‘’Kita sudah surati PLN, agar memberikan jaminan listrik tidak padam saat hari H. Yang paling mem-

butuhkan listrik itu pada tanggal 9-16,’’ tambahnya.

Namun terlepas dari jaminan yang telah diberikan PLN, pihaknya telah menyiapkan antisipasi berupa penyiapan genset, terutama saat penghitungan di tingkat kecamatan. ‘’Selain kita bersurat ke PLN, kita juga sudah siapkan genset untuk setiap Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).’’ (ndi)

Empat SKPD Pemprov NTB Bakal Diperiksa BPK Mataram (Suara NTB) Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan memeriksa empat SKPD Pemprov NTB sebagai sampel yang akan memeriksa belanja daerah Pemprov NTB tahun 2015. Empat SKPD yang bakal diperiksa sebagai sampel adalah RSUP NTB, Dinas Dikpora, Dinas PU dan Dinas Kesehatan.

Hal tersebut dikatakan Pengendali Teknis Tim BPK, Sulih Nugraha saat diterima

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si bersama sejumlah pimpinan SKPD di ruang kerjanya, Senin (9/11) kemarin. Sulih Nugraha menjelaskan, kali ini, anggota tim dari BPK akan berada di Mataram untuk melakukan pemeriksaan selama kurang lebih satu bulan.

Dimulai dari 9 November 2015 sampai 14 Desember 2015 mendatang. Sulih menjelaskan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek belan-

ja daerah, mencakup belanja modal, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial. Sifat pemeriksaan ini adalah untuk membantu mempermudah pemeriksaan SKPD diawal tahun 2016 nanti, agar bisa diantisipasi permasalahan yang muncul di SKPD. ‘’Tahun ini lumayan berat, karena harus menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual,’’ katanya.

Sulih menyebutkan dalam pelaksanaan pemeriksaan

Ditemukan 526 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Mataram (Suara NTB) – Maraknya kasus kekerasan didominasi terjadi pada perempuan dan anak.

Hingga Juni 2015 jumlah kasus yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB sebanyak 526 kasus. Dimana kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 304 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 222 kasus.

“Kebanyakan kekerasan terjadi karena mereka belum siap membina rumah tangga karena sebelumnya melakuakan pernikahan dini. Tapi faktor utama terjadinya kekerasan adalah karena ekonomi,” ungkap Kepala BP3AKB NTB Dra. T Wismaningsih kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (6/11) kemarin.

Kasus kekerasan itu dipicu oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor ekonomi

dan pernikahan dini. Apalagi saat ini jumlah pernikahan dini di NTB mencapai 50,10 persen dari total jumlah perkawinan yang ada. Artinya lebih dari setengah pelaku pernikahan merupakan anak usia di bawah 18 tahun.

Kasus-kasus kekerasan itu didominasi oleh kekerasan seksual pada anak. Namun hal itu menjadi cukup mengkhawatirkan sebab jumlah itu merupakan jumlah yang dapat ditangani berdasarkan laporan yang ada. Pasalnya masih banyak masyarakat yang belum atau tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Beberapa kasus itu ditemukan berdasarlan laporan yang didapatkan di kepolisian, rumah sakit dan pusat pelayanan yang sudah disediakan.

Tidak jarang kasus kekerasan itu membuat kondisi psikologis maupun fisik korban menjadi terganggu.

Pada tahun 2014 jumlah

kekerasan sebanyak 1.129 kasus. Wismaningsih berharap jumlah itu dapat berkurang pada akhir tahun 2015. Mengingat sejumlah sosialisasi dan upaya lain sudah sering dilakukan pada masyarakat. Apalagi saat ini sudah ada aturan tentang pendewasaan usia perkawinan. Sehingga saat melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sudah dalam kondisi fisik dan psikologis yang matang.

Wismaningsih mengimbau agar masyarakat terutama perempuan NTB mampu berpikir lebih matang untuk melangsungkan penikahan. Karena hal itu sangat berpengaruh pada kondisi saat berumah tangga. Apalagi perempuan dan anak merupakan orangorang yang rentan menjadi korban kekerasan. Sehingga perlu perencanaan dari diri sendiri terlebih dahulu dan mau berpikir lebih terbuka. (lin)

Demi Keselamatan, Penutupan BIL Diperpanjang Dari Hal. 1 Setelah jam 09.00 Wita menjadi: Angin dari arah Selatan dengan kecepatan 6.17 m/s;

22.22 km/jam. Jarak pandang mendatar 8 kilometer.

Dari Citra Satelit Cuaca Himawari Gn. Rinjani yang diperbarui pada 9 November

2015 pukul 15.00 Wita, menunjukkan pergerakan debu vulkanik Gunung Baru Jari mengarah ke arah barat. (ron)

Dewan Lemah, Masyarakat Pilih Jalur Ekstra Parlementer Dari Hal. 1 Selain reses, anggaran kunjungan kerja dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD NTB, juga naik dari Rp 4 miliar menjadi Rp 7,5 miliar di APBD Perubahan. Kenaikannya mencapai 88,84 persen.

Dalam lima tahun terakhir, anggaran reses, perjalanan dinas dan anggaran penunjang kegiatan-kegiatan para wakil rakyat tersebut selalu mengalami kenaikan. Sayangnya, kenaikan anggaran itu tampaknya tidak berjalan selaras dengan kenaikan pada aspek kinerja mereka.

Dilihat dari fungsi pelayanan aspirasi masyarakat misalnya, para wakil rakyat di DPRD NTB terlihat melaksanakan tugas ini sekadarnya. Iksan Ramdhany dari Formappi NTB menilai, para anggota DPRD NTB lebih senang pergi ke luar daerah ketimbang melayani masyarakat yang ingin datang mengadukan aspirasi mereka.

Padahal, fungsi sebagai kanal penampung aspirasi masyarakat itu mencerminkan salah satu fungsi dasar dari

keberadaan lembaga perwakilan itu.

Iksan mencontohkan, di tahun ini saja, dua kali ia menyampaikan aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh DPRD NTB. Aspirasi pertama adalah terkait dugaan korupsi di Balai Jalan. “Kita minta hearing ke sana, tidak bisa diterima kita. Surat kita itu entah kemana,” ujar Iksan kepada Suara NTB, Senin (9/10).

Selepas kasus itu, Iksan kembali mencoba menggunakan jalur DPRD NTB. Kali ini ia mengadukan aspirasi masyarakat Transmigran di Lingkar Tambora yang hakhaknya terabaikan. Aspirasi kedua ini sempat ditindaklanjuti dengan mempertemukan mereka dengan Dinas Transmigrasi Pemprov NTB. Sayangnya, pertemuan itu seolah hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. “Hanya janji-janji, tapi tidak ada tindaklanjut untuk bagaimana DPRD-DPRD ini,” sesalnya.

Iksan menilai, wakil rakyat yang duduk di Gedung Udayana seharusnya mengingat kembali bahwa mereka berada

di sana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saat ini semakin banyak persoalannya. “Tapi ternyata itu jauh dari harapan yang kita harapkan.

Contoh misalnya kayak kasus di Transmigrasi itu, DPRD bisa memfasilitasi dengan Disnaker atau apa, ternyata tidak tuntas,” ujar Iksan.

Mendapati pelayananan yang demikian, Iksan kini mengaku kehilangan kepercayaan terhadap fungsi DPRD NTB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, organisasi masyarakat atau mahasiswa kemungkinan merasakan hal yang sama. Tidak maksimalnya perjuangan melalui jalur parlemen inilah yang membuat masyarakat lebih memilih jalur ekstra perlementer dalam memperjuangkan aspirasinya.

“Kita tidak percaya lagi, karena termasuk balai jalan yang pernah kita laporkan atau apa itu tidak ada keseriusan dari DPRD Provinsi ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di bawah,” pungkasnya. (aan)

kali ini, ada 4 SKPD yang telah ditunjuk sebagai sampel pemeriksaan. Yaitu RSUP NTB, Dinas Dikpora, Dinas PU, Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyatakan sangat berterima kasih kepada BPK yang sudah bekerjasama dengan baik, menjadi partner sekaligus pengawas internal pemerintah. Serta membantu menjaga dan memastikan keuangan negara dapat diper-

gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu, Wagub meminta SKPD yang telah ditunjuk sebagai sampel untuk mempersiapkan segala bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan. “Silakan bapak-bapak dan ibu- ibu dari SKPD, bekerjasama dengan baik dengan BPK. Hal-hal yang perlu diklarifikasi, silakan diklarifikasi secara terbuka, demi hasil yang kita harapkan,”tandasnya. (nas)

Terbatas SDM, Peternak Masih Tersandera Pola Tradisional Mataram (Suara NTB) Peternak masih tersandera pola-pola tradisional. Persoalan minimnya SDM menyebabkan mereka belum mampu menerapkan berternak dengan teknologi. Akibatnya peningkatan populasi ternakpun masih harus terus didongkrak.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani tidak memungkiri hal tersebut. Dengan keterbatasan SDM itu pulalah, cukup terbatas jumlah ternak yang dikembangbiakkan.

“Peternak tradisional hanya mampu berternak dua ekor sapi.

Jika menggunakan teknologi, sebetulnya bisa sampai 10 ekor sapi ,” katanya, Senin (9/11) kemarin. Meski demikian, soal budidaya ternak di NTB menurutnya tak diragukan.

Melihat kondisi itu, sejak tahun 2014 lalu, para peternak dimaksud digiring untuk pengembangan budidaya pakan, manajemen usaha, diberikan tenaga pendamping hingga dilakukan beberapa perbaikan manajemen beternak.

Saat ini peternak terkendala persoalan pakan, terlebih saat musim kering. Jika teknologi peternakan diterapkan, sejat-

inya pengolahan pakan bisa dilakukan. Sehingga peternak tidak merasa kewalahan dalam hal pakan.

“Jika menggunakan alih teknologi, satu peternak bisa memelihara sampai 10 ekor, pakannya tentu yang diolah. Tidak terbatas pada pakan yang disediakan alam,” ungkapnya.

Terdapat sebanyak seribuan jumlah peternak (non unggas) di NTB. Dari sejumlah itu, sedang diinventarisir mana saja kelompok yang siap maju usahanya.

Dengan penguatan manajemen usaha yang diberikan, setidaknya peternak bisa lebih dekat dengan pemberi modal, koperasi maupun perbankan.

Terdapat sebanyak 10 kelompok dari masing-masing kabupaten yang direkomendasikan untuk membuat koperasi peternak. Disnakeswan telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB agar ditindaklanjuti.

“Cuma persoalannya lagi, mereka rumit dengan syaratsyarat membentuk koperasi. Ini yang kita diskusikan dengan Dinas Koperasi. Selain itu agar setiap pelatihan-pelatihan, peternak harus dilibatkan,” harapnya.(bul)

Puluhan Paket Proyek Belum Dilelang Dari Hal. 1 Sementara itu, jumlah paket yang masih dalam tahap lelang sebanyak 20 paket senilai Rp 21,819 miliar. Diantaranya Biro Umum satu paket senilai Rp 500 juta, Dikpora 9 paket senilai Rp 15,883 miliar, Dinas PU 2 paket senilai Rp 774 juta, Disperindag 2 paket senilai Rp 675 juta, Disnakeswan 3 paket senilai Rp 2,055 miliar, BPKAD satu paket senilai Rp 390 juta, Badan Perpusatakaan dan Arsip satu paket senilai Rp 742 juta dan RSJ Mutiara Sukma satu paket senilai Rp 800 juta.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang dikonfirmasi mengenai adanya SKPD yang belum menuntaskan lelang, mengatakan akan mengecek informasi tersebut. Ia menyayangkan jika ada paket pekerjaan yang belum selesai lelang melihat waktu yang semakin mepet. ‘’Nanti saya akan cek lebih

lanjut dan saya kira ini waktu sudah mepet. Apalagi yang belum ditender sampai saat.

Ini sudah waktunya sudah sangat tidak feasebel, mungkin sudah tak layak lagi,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (9/ 11) siang kemarin.

Melihat waktu yang tersisa sekitar 1,5 bulan untuk melaksanakan suatu paket pekerjaan ia khawatir tak bisa dituntaskan sampai berakhirnya tahun anggaran pada Desember mendatang. ‘’Di dalam anggaran, paket yang besar maupun yang kecil sulit kalau dengan waktu seperti ini,”imbuhnya.

Wagub mengatakan, akan memanggil Kepala Biro AP & LPBJP terkait dengan adanya paket-paket yang belum diajukan lelang maupun belum tuntas lelang. Dikatakan, jangan sampai paket pekerjaan nantinya dilakukan hanya kejar tayang.

“Jangan kejar jam tayang. Akan saya cek lagi ke mereka nanti,”pungkasnya. (nas)

Transaksi Bisnis di BIL Alami Kerugian Rp 3 Miliar Dari Hal. 1 Dikatakan, arah angin akan statis jika telah ada hujan yang turun. “Ini akan statis setelah hujan turun. Kita nggak tahu hujan turun kapan, tapi kita berharap jangan terlalu lama. Sehingga BIL bisa dibuka kembali,”harapnya.

Ditanya kemungkinan BIL dilakukan sistem buka tutup, Pujiono mengatakan hal tersebut tergantung kondisi di lapangan. Opsi buka tutup akan diambil jika kondisi cua-

ca bagus cukup panjang. Jika kondisi cuaca cepat berubah dalam waktu satu atau dua jam, maka opsi buka tutup dinilai kurang bagus.

“Makanya kita sepakat dengan teman-teman, begitu ada informasi cuaca baik, kita pelajari sampai tiga jam, empat jam. Kalau empat jam baik kita duduk bersama, analisa lagi. Kalau memang itu harus kita buka, maka buka. Kalau nggak ia sebaiknya jangan dibuka dulu,” terangnya.

Akibat terhentinya pelayanan di BIL akibat abu vulkanik Gunung Baru Jari, kata Pujiono, roda perekonomian di NTB khususnya di BIL sangat terganggu. Pihaknya mencatat, transaksi bisnis di BIL selama bandara ditutup empat hari terakhir mengalami kerugian sekitar Rp 3 miliar.

Transaksi bisnis tersebut baik yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura maupun tarnsaksi bisnis maskapai penerbangan dan lainnya.

“Ini kerugian diprediksi

kira-kira Rp 3 miliar secara keseluruhan. Kalau kerugian Angkasa Pura sendiri bisa dilihat dari fee penumpang. Sekitar ratusan juta perhari.

Jumlah penumpang pada high season bisa mencapai 4.000 penumpang perhari, kalau hari biasa mencapai 3.000 orang,”sebutnya.

Meskipun demikian, kata Pujiono, kerugian itu tak menjadi masalah. Hal yang menjadi prioritas utama adalah keselamatan penerbangan.

Untuk itu, selama belum ada

kejelasan BIL akan dibuka, pihaknya lebih mengangjurkan para penumpang lebih baik menggunakan transportasi darat menuju Bali. Sejauh ini, kata Pujiono, baru maskapai Garuda Indonesia yang sudah menginformasikan kepada penumpangnya untuk sementara tidak melayani pemesanan tiket ke Lombok. “Kalaupun pesan bulan Desember monggo-monggo saja. Kita sarankan untuk mengambil jalur lain saja,”tandasnya. (nas/kir)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selasa, 10 November 2015

’’Load Factor’’ Minim

AirAsia Tutup Rute Lombok-Johor Bahru Malaysia Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan milik Malaysia, AirAsia menghentikan rute penerbangan Lombok – Johor Bahru Malaysia. Dihentikannya rute penerbangan ini lantaran tingkat keterisian penumpang atau load factor sekitar 61 persen.

(ant/Bali Post)

PAMERAN REPLIKA MUMI FIRAUN - Pengunjung melihat replika Mumi Firaun Ramses ke-2 yang dipajang dalam Pameran Islamic Book di Aula Skodam, Malang, Jawa Timur, Senin (9/11). Pameran yang juga menampilkan sejumlah koleksi seperti replika kitab Taurat, artefak Firaun, dan Tongkat Nabi Musa tersebut merupakan upaya edukasi dan pengenalan sejarah Islam kepada masyarakat.

Nasib 54 Honorer K2 Pemprov NTB Tak Jelas Mataram (Suara NTB) Sebanyak 54 orang tenaga honorer kategori 2 (K2) dari seluruh SKPD Pemprov NTB nasibnya tak jelas. Pasalnya, pemerintah pusat membatalkan pengangkatan seluruh tenaga honorer yang sempat dijanjikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB). ‘’Kalau kita posisinya menunggu kebijakan pusat.

Kalau di provinsi sebanyak 54 honorer K2 yang belum diangkat jadi PNS. Ini adalah honorer yang ndak lulus belum jelas apakah akan diangkat atau tidak. Belum ada kepastian dari Kemen PAN RB,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi BKD dan Diklat NTB, Hariadi Widiatmoko ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/11) siang kemarin.

Dikatakan, 54 orang tenaga honorer Pemprov NTB yang

belum jelas nasibnya tersebut merupakan bagian dari 99 orang tenaga honorer K2 Pemprov NTB yang ikut seleksi CPNS tahun lalu. Dari jumlah itu, hanya 45 orang yang dinyatakan lulus seleksi CPNS. Sebanyak 54 tenaga honorer K2 yang belum jelas nasibnya itu, lanjut Hariadi saat ini masih bekerja di SKPD masing-masing.

Ketika ditanya mengenai pengangkatan tenaga honorer yang lulus CPNS untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan UU ASN, Hariadi mengatakan sampai sekarang belum ada petunjuk pelaksanaan mengenai hal tersebut. “Karena semua hal yang terkait dengan PNS (ASN) seperti gaji itu dari pusat,” terangnya.

Hariadi menambahkan, Pemprov NTB berharap 54 tenaga honorer yang belum diako-

modir menjadi PNS supaya dapat diangkat. Pengangkatan itu bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Karena belum diangkat menjadi ASN, maka tenaga honorer itu selama ini masih digaji oleh SKPD tempatnya bekerja.

Jumlah peserta ujian seleksi CPNS honorer K2 seluruh NTB pada tahun lalu sebanyak 19.503 orang. Dengan rincian, peserta seleksi CPNS formasi honorer K2 Pemprov NTB 99 orang, Lombok Barat 755 orang, Lombok Tengah 2.821 orang. Kemudian Lombok Timur 1.799 orang, Lombok Utara 431 orang, Kota Mataram 1.250 orang, Sumbawa Barat 1.359 orang, Sumbawa 1.788 orang, Dompu 1.558 orang, Kabupaten Bima 4.935 orang dan Kota Bima 2.708 orang. Jumlah peserta yang dinyatakan tidak lulus mencapai belasan ribu orang. (nas)

“Per tanggal 22 Oktober 2015, AirAsia rute Lombok-Johor Bahru stop operasi. Kalau di data saya memang load factor-nya kecil sekitar 61 persen,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/11).

Agung mengatakan, ia sudah menerima pemberitahuan terkait dengan dihentikannya rute penerbangan langsung Lombok-Johor

Bahru tersebut. Dari sisi perhitungan bisnis maskapai, katanya dengan load factor sekitar 61 persen itu dinilaiminim.Sementaraituuntuk rute penerbangan langsung Lombok-KualaLumpuryangjugadilayani AirAsia, load factor lebih dari 90 persen. ‘’Rute Lombok-JohorBahru ini mayoritas penumpangnya TKI. Sehinggatingkatketerisianpenumpangnyasedikit,’’terangnya.

Agung menambahkan, meskipun rute Lombok - Johor Bahru ditutup, namun jika ada perkem-

bangan nantinya tak menutup kemungkinan AirAsia akan kembali membuka rute penerbangan itu.

Ketika ditanya apa saja yang diminta maskapai yang melayani rute itu,Agungmengatakanbanyakhal.

Tetapi Agung enggan merincinya.

Sebelum menutup rute internasional Lombok-Johor Bahru, kata Agung, AirAsia juga telah menutup rute Lombok – Surabaya. Rute ini dibuka pada tahun lalu, namun karena tingkat keterisian penumpang yang minim sehingga rute ini

juga ditutup. “Stop juga karena mungkin kecilload factornya.Dinamis sekali tergantung dengan penumpang yang ada,”imbuhnya.

Selama ini, ada dua penerbanganlangsungdariLombokkenegeri jiran, Malaysia yang dilayani AirAsia. Yakni Lombok-Kuala Lumpur yang dilayani tiap hari dan rute Lombok-Johor Bahru yang dilayani tiga kali dalam seminggu.

Agung menambahkan, saat ini Pemprov NTB telah mengupayakan pembukaan penerbangan Lombok-Perth yang sempat dilayani Jetstar. Sejumlah maskapai penerbangan yang sedang menjajaki antara lain Garuda Indonesia dan AirAsia. (nas)