Snt10122015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 230 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 11 DESEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gedung I dan K Tuntas Akhir Desember

Pelayanan RSUP Dasan Cermen Operasional Penuh Awal Pekan Depan Mataram (Suara NTB) Pihak manajemen RSUP NTB mengatakan pelayanan RSUP Dasan Cermen akan beroperasi penuh pada Senin (21/12) atau awal pekan depan. Seluruh pelayanan mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, rawat jalan, poliklinik dan lainnya akan mulai operasional penuh pada awal pekan depan. Meskipun beberapa fasilitas, seperti gedung I dan K baru tuntas pada 31 Desember 2015 sesuai dengan batas kontrak, namun RSUP Dasan Cermen sudah beroperasi penuh mulai Senin depan.

“Kami Jumat sore sudah mulai pindah pelayanan rawat inap. Tetapi tentu pasien-pasien yang datang di rumah sakit lamapun kami terima, langsung kami antarkan ke tempat yang baru.

Karena ruangan-ruangan yang di sana sudah siap. Baik tempat inapnya maupun ruangan penunjang seperti ruangan gizi, fisioterapi, radiologi dan lainnya,’’ ujar Direktur RSUP NTB, dr.

Mawardi Hamri, MPPM dikonfirmasi di Mataram, Kamis (10/12) siang kemarin.

Dikatakan, pelayanan poliklinik di

RSUP yang lama sudah mulai ditutup pada Sabtu, 12 Desember 2015. Sehingga pihaknya sudah tidak menerima rawat jalan di RSUP yang lama. ‘’Tapi Senin depan seluruh pelayanan sudah mulai di tempat yang baru. Baik pelayanan operasi dan rawat jalan semuanya,’’ujarnya.

Kendati pelayanan poliklinik di rumah sakit lama ditutup pada 12 Desember, namun pihaknya masih melayani pasien IGD sampai hari Minggu (13/12) di RSUP yang lama.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rak)

SIAP OPERASIONAL - Gedung baru RSUP NTB di Dasan Cermen, siap operasional mulai Senin (21/12) mendatang (bawah). Sementara, Kamis (10/12) kemarin, manajemen RSUP NTB dipimpin Direktur RSUP NTB, dr. Mawardi Hamri, MPPM (dua dari kiri), didampingi Wadir Pendidikan dan Pelatihan dr. Agus Pracoyo (dua dari kanan), Wadir Pelayanan dr.H.Rusdi Hamid, SPOB.K (paling kanan) dan Wadir Umum dan Keuangan, dr.H.L.Hamzi Fikri, MM (paling kiri) bersilaturahmi ke Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok diterima H.Agus Talino ( tengah) .

Kabupaten Lombok Tengah

Pilkada Serentak di NTB

TO K O H Bukan Jabatan Politik

(Suara NTB/dok)

1 H. Lalu Wiratmaja, SH. dan Ns. H.Badrun Nadianto, S.Sos.S.Kep.M.Pd. Perolehan : 15568 Suara (3,63%) 2 H. Moh. Suhaili FT, SH. dan L. Pathul Bahri,S.IP. Perolehan : 199108 Suara (46,38%) 3 TGH. Lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni,Lc.MA. dan H.Lalu Achmad Wirajaya Perolehan : 114181 Suara (26,60%) 4 H.Suharto dan HJ.Lale Widare, SH. Perolehan : 27755 Suara (6,46%) 5 H.L. Suprayatno, SH.MM. dan Zainul Aidi, SP. Perolehan : 72719 Suara (16,94%)

MASA jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB telah melebihi lima tahun, terhitung sejak 10 November 2015 lalu. Namun, hingga saat ini belum ada rencana Pemprov NTB untuk melakukan pergantian Sekda.

Padahal, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan tinggi (baik eselon I dan II) Bersambung ke hal 15 H. Muhammad Nur

KO M E N TTAA R

Perolehan Suara Sementara Tak Berubah Mataram (Suara NTB) Dari tujuh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di NTB, Kabupaten Bima menjadi daerah pertama yang berhasil menuntaskan 100 persen proses scanning formulir C1. Kamis (10/12) sore kemarin, Kabupaten paling timur di NTB ini telah menuntaskan 100 persen scanning data formulir C1 ke pusat data KPU. Hasilnya pun tidak berbeda dengan yang diperoleh sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat.

Bersambung ke hal 15

1 Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm dan H. Irwan Rahadi, ST Perolehan : 39803 Suara (16,87%) 2 H. Asaat Abdullah, ST dan Chandra Wijaya Rayes, ST Perolehan : 83226 Suara (35,28%) 3 H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah Perolehan : 112885 Suara (47,85%)

Belum Ada Renstra ’’Horti Park’’

Kabupaten Lombok Utara 1 H. Djohan Sjamsu, SH dan Mariadi, S.Ag Perolehan : 58673 Suara (46,61%) 2 Dr. H. Najmul Akhyar, SH.,MH dan Sarifudin, SH Perolehan : 67199 Suara (53,39%) Data Masuk 98,26%

Mataram (Suara NTB) Cek fisik proyek gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) berakhir Rabu

1 H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos, M.H Perolehan : 111715 Suara (77,23%) 2 H. Salman, SH dan Drs. Jana Hamdiana Perolehan : 32938 Suara (22,77%) Data Masuk 90,25%

Kabupaten Bima

1 Drs. H. Mala Rahman dan Iwan Panjidinata, S.E Perolehan : 13157 Suara (19,00%) 2 Drs. HM. Nur Yasin dan Masra Jayadi, S.E Perolehan : 26603 Suara (38,41%) 3 Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Fud Syaifuddin, S.T Perolehan : 29493 Suara (42,59%)

1 Abdul Khayir, SH, MH dan Drs. H. Abdul Hamid, M.Si Perolehan : 26771 Suara (10,22%) 2 Ady Mahyudi dan Drs. A. Zubair Perolehan : 56349 Suara (21,50%) 3 Drs. H. Syafrudin H.M.Nur.,M.Pd dan Drs. H. Masykur HMS Perolehan : 73814 Suara (28,17%) 4 Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Noer Perolehan : 105103 Suara (40,11%)

Data Masuk 97,41%

Data Masuk 100%

Sampel Gedung Evakuasi Bencana Diuji di Laboratorium

DINAS Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB belum menyiapkan rencana strategis (Renstra) untuk mengembangkan horti park di Lombok Tengah (Loteng0. Sejauh ini, bahkan belum ada pengajuan program dari kabupaten setempat.

Bersambung ke hal 15

Data Masuk 98,03%

Kota Mataram

Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa

Data Masuk 95,82%

Data Masuk 93,87%

Kabupaten Dompu 1 Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH Perolehan : 49083 Suara (36,76%) 2 Syafruddin, S.A.P dan Rafiuddin, SE Perolehan : 19134 Suara (14,33%) 3 H. Mulyadin, SH., MH dan Kurniawan Ahmadi Perolehan : 28866 Suara (21,62%) 4 H. Abubakar Ahmad, SH dan Kisman, SH Perolehan : 36423 Suara (27,28%)

(9/12) lalu. Tiga orang dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) membawa sampel yang dibor di 12 titik untuk di uji laboratorium.

Dirinci Candra Irawan,

ST,MT, ahli konstruksi dari ITS, ke 12 titik pengambilan sampel itu dari komponen ram (tangga), plat lantai, kolom horizontal dan balok tiang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

SAMPEL Tim ahli ITS saat mengebor balok tiang gedung evakuasi bencana, di Kecamatan Pemenang, KLU, hari kedua cek fisik, Selasa (8/12) lalu.

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Partisipasi Menurun

(Suara NTB/cem)

Jangan Ada Pembiaran KETUA Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyayangkan masih mudahnya dijumpai penjual miras tradisional di Kota Mataram. Sebetulnya, Dewan, lanjutnya, sudah lelah menyuarakan penertiban miras namun sampai saat ini nyatanya, miras masih dijual bebas.

Bahkan miras tradisional masih dijual secara demonstratif layaknya menjual sembako.

Karenanya, Pemkot Mataram diminta menindaklanjuti masih maraknya penjualan miras ini dengan lebih gencar melakukan penertiban. Dikatakan Husni, penertiban miras ini menjadi tugas pemerintah karena berkaitan dengan masyarakat. Ia meminta Pemkot Mataram melakukan pemanggilan tokoh-tokoh agama untuk menasehati pemeluk agama itu agar tidak mengotori ajaran agama. ‘’Saya lihat kan Mataram ini dengan konsep maju, religius dan berbudaya, harusnya dijaga bersama-sama,’’ ucapnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (10/ 12). Jangan sampai visi Kota Mataram yang sudah baik dipermalukan dengan masih maraknya penjualan miras secara demontrantif.

Ditambah lagi, Pemkot Mataram yang terkesan pasif terhadap kondisi ini. ‘’Ini juga kita sayangkan,’’ cetusnya. Karenanya, anggota Dewan dapil Selaparang ini mengimbau Pemkot mataram melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama agar menasehati pemeluk agama bersangkutan. ‘’Karena saya yakin semua agama melarang miras,’’ tegasnya. Husni berharap, dengan pola pendekatan persuasif melibatkan tokoh agama, para penjual miras sadar bahwa tindakan mereka itu keliru. Perda Kota Mataram tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol juga telah mengamanahkan bahwa miras tradisional tidak dijual bebas.

Kecuali untuk ritual Agama Hindu. ‘’Kalau memang mau, ya di dalam rumah, jangan demonstratif di pinggir jalan,’’ katanya. Husni tidak menyangkal bahwa oknum-oknum yang mengkonsumsi miras itu datang dari berbagai kalangan. ‘’Tapi kan kalau tidak ada yang menjual, kan tidak ada yang minum,’’ ujarnya. Dia berharap Pemkot Mataram segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menertibkan miras.

Minimnya tindakan terhadap penjual miras mengesankan ada pembiaran dari Pemkot Mataram. ‘’Tidak ada keberanian. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi ‘’bisul’’ dan mengotori Kota Mataram dan masih banyak bisulnya,’’ demikian Husni. Ia berharap di sisa masa jabatannya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., mampu memberantas peredaran miras. Husni yakin, Penjabat Walikota memiliki keberanian untuk melakukannya. (fit)

(Suara NTB/dok)

GENANGAN - Genangan di persimpangan Tanah Aji atau Jalan Sriwijaya setelah hujan besar melanda Mataram, Kamis (10/12) siang.

(Suara NTB/ynt)

Hujan Lebat

Empat Titik di Mataram Tergenang Mataram (Suara NTB) Kota Mataram belum sepenuhnya bebas dari genangan. Hujan lebat mengguyur Kota Mataram Kamis (10/12) siang kemarin menyebabkan empat titik tergenang. Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura menyampaikan empat titik genangan tersebut yaitu di persimpangan Tanah Aji atau Jalan Sriwijaya Mataram, Sweta atau belakang Kantor DAMRI, Pejeruk, dan di Jalan Imam Bonjol.

Mahmuddin menyampaikan simpang Tanah Aji merupakan salah satu titik yang menjadi langganan genangan setiap hujan besar melanda Kota Mataram. Genangan ini disebabkan oleh sampah yang tersangkut di dalam saluran drainase. “Sampah dari Punia banyak yang nyangkut,” cetusnya. Pantauan Suara NTB Kamis (10/12) siang kemarin genangan di Tanah Aji mulai dari simpang empat sampai di depan Lombok Epicentrum Mall.

Untuk mengatasi genangan di berbagai titik tersebut, Mahmuddin menyampaikan pihaknya langsung mengerahkan pasukan biru yang tetap siaga setiap hujan turun. Pa-

sukan biru ini bertugas mengangkat sampah yang tersangkut di saluran sehingga air kembali berjalan lancar.

“Genangan yang muncul ratarata karena penyumbatan sampah. Di Tanah Aji kalau terlambat angkat sampah genangannya akan semakin tinggi,” jelasnya. Selain ditugaskan untuk memantau kondisi genangan maupun banjir saat hujan turun, 220 orang pasukan biru juga tetap turun setiap hari pada hari kerja untuk memantau dan membersihkan seluruh saluran dan sungai yang ada di Kota Mataram.

Genangan yang terjadi di Sweta menurut Mahmuddin terjadi karena saluran yang

Saluran akan Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan kembali mendapat bantuan program perbaikan saluran primer yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) pada 2016 mendatang. Saluran primer yang akan diperbaiki tahun depan adalah saluran primer yang berada di kawasan rawan banjir.

Salah satunya di kawasan Kelurahan Babakan khususnya di Jalan Ali Nafiah dan Jalan Lalu Mesir. Babakan merupakan wilayah yang rawan banjir dan pada awal Mei lalu termasuk kelurahan terparah yang terkena banjir.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura menyampaikan selain di Babakan, akan dibangun juga saluran primer di Kelurahan Pagesangan Timur. Anggaran perbaikan saluran primer ini berasal dari pemerintah pusat. Jika diperlukan pembebasan lahan, Pemkot Mataram hanya bertanggung jawab untuk biaya pembebasan lahan.

Perbaikan saluran primer ini bertujuan untuk penanganan kawasan yang sering tergenang pada musim hujan. Salah satu

terlalu sempit. Saluran ini berada di dekat rumah warga sehingga pihaknya kesulitan melakukan pengangkatan sedimen atau normalisasi.

“Genangan di daerah Sweta tepatnya di belakang DAMRI persoalannya karena saluran sempit. Semua bangunan warga berada di pinggir saluran, untuk normalisasi susah,” ujarnya. Sedangkan genangan yang terjadi di Jalan Imam Bonjol dan Pejeruk karena ada proyek perbaikan saluran oleh Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP).

Genangan yang terjadi disampaikan Mahmuddin paling lama akan surut setelah satu sampai dua jam. (ynt)

Sampah Kebon Talo akan Jadi Sumber Energi Listrik Mataram (Suara NTB) Melalui program eco-district yang akan dilaksanakan di Kota Mataram, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kendati belum jelas kapan program ecodistrict ini akan mulai dilaksanakan, Pemkot Mataram telah menyiapkan lahan untuk pengolahan sampah. Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang kepada Suara NTB menyampaikan lahan telah disiapkan Pemkot Mataram di Kebon Talo.

“Ranah yang harus disiapkan pemerintah kota untuk lahan pengolahan sampah. Dan sekarang kita sudah mulai di Kebon Talo. Di sana sudah ada kantor Bank Sampah Mataram, di sebelahnya sudah disisakan lahan dan itu yang bisa kita siapkan (untuk lahan pengolahan sampah),” jelasnya.

Martawang menerangkan di kawasan itu nantinya akan ditempatkan mesin pengolah

sampah atau insinerator skala kecil. Namun sebelum program tersebut direalisasikan, akan diatur bagaimana agar nantinya lahan tersebut sesuai dengan tata ruang Kota Mataram. “Bersama Prancis dan eco-district, space dalam konteks tata ruang kita akan atur kembali untuk itu,” ujarnya.

Pemanfaatan sampah menjadi energi listrik ini sebagai salah satu solusi mengatasi semakin tingginya volume sampah di Kota Mataram. Volume sampah tahun ini mencapai hampir 1.400 meter kubik per hari, sementara sampah yang bisa diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya sekitar 800 meter kubik karena terbatasnya armada pengangkut sampah.

Untuk program eco-district secara keseluruhan yang akan diintervensi di Kota Mataram adalah berkaitan dengan pengembangan dan penataan kota hijau dan kota pusaka.

Penataan akan dilakukan se-

cara menyeluruh di wilayah Kota Mataram, bukan hanya di kawasan Ampenan.

Jika program ini nantinya bisa terealisasi, maka Kota Mataram bisa menghemat pengeluaran untuk pembayaran listrik PJU (Penerangan Jalan Umum). Martawang menyebutkan biaya yang dikeluarkan Pemkot Mataram untuk membayar PJU sebanyak Rp 27 miliar per tahun. Jika pengolahan sampah menjadi energi listrik bisa menyuplai kebutuhan listrik untuk PJU, maka kelebihan daya listrik yang dihasilkan juga bisa disupply ke PLN. Program eco-district adalah kerjasama pemerintah Prancis dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian PU melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Dalam pengembangan berkonsep eco-district ini, disebutkan ada sembilan item yang akan diintervensi seperti penataan lingkungan, rekayasa sosial budaya, kebersihan, dan beberapa item lainnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Masih ditemukan sejumlah daftar pemilih ganda, pindah, bahkan pemilih sudah meninggal disesalkan panwaslu Kota Mataram. Sebab, dari proses penyelenggaraan pemilu baik Pemilihan Gubernur, Pileg dan Pilpres masalah DPT menjadi persoalan. Panwaslu berkesimpulan sistem penetapan DPT KPU masih lemah. Demikian disampaikan, Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin Kamis (10/12).

Diterangkan, verifikasi DPT mulai DP4 terus dikawal. Panwaslu bahkan merekomendasikan 30.500 lebih DPT, agar KPU melakukan pencermatan kembali. Lalu kemudian, rekomendasi kedua dilayangkan ke KPU dalam bentuk pencerma-

Penjabat Walikota Minta Kendaraan Roda Tiga Dioptimalkan Mataram (Suara NTB) Untuk mengatasi persoalan sampah di lingkungan, pemanfaatan kendaraan roda tiga di kelurahan dioptimalkan sehingga tak perlu dianggarkan satu kendaraan roda tiga untuk satu lingkungan. Hal ini disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Selly menyampaikan kendaraan roda tiga yang ada di kelurahan bisa dipinjam oleh lingkungan yang berada di wilayah kelurahan itu. “Tidak mesti satu lingkungan satu Tossa (merk kendaraan roda tiga). Pemanfaatannya harus dioptimalkan,” cetusnya.

Ia menyampaikan jika kendaraan roda tiga disiapkan dalam jumlah yang banyak, ia khawatir akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain. “Kalau disiapkan banyak lain-lain

nanti untuk pemanfaatannya.

Satu unit justru lebih efektif daripada banyak,” ujarnya.

Namun Selly mengatakan bisa saja pihaknya menambah kendaraan roda tiga, tapi ia akan melihat dulu bagaimana penanganan sampah di tingkat bawah. Ia mengatakan tahun depan Pemkot Mataram akan mendapatkan bantuan insinerator dari Pemprov NTB. Rencananya insinerator tersebut akan ditempatkan di kelurahan dan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Mataram.

Beberapa waktu lalu Selly juga mengeluhkan volume sampah di Kota Mataram yang terus membengkak. Keluhan ini disampaikan Selly saat bertemu dengan seluruh kepala lingkungan se-Kota Mataram. Karena meningkatnya

volume sampah bahkan sampai tercecer di jalanjalan. Menurut Selly, sampah tersebut diyakini bukan hanya dihasilkan oleh warga Kota Mataram, tapi juga warga luar Kota Mataram.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota Mataram, volume sampah tahun ini meningkat menjadi 1.396 meter kubik per hari atau naik 46 meter kubik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.350 meter kubik per hari.

Pemkot Mataram ingin memaksimalkan pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari rumah tangga. Sehingga sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang. Sampah menurut Selly bisa menjadi berkah jika bisa diolah disamping bisa menghasilkan uang. (ynt)

kawasan yang sering tergenang adalah belakang Mataram Mall atau simpang Hotel Lombok Raya.

Pengerjaan perbaikan saluran primer ini disampaikan Mahmuddin dimulai dari arah barat supaya elevasi atau kemiringan saluran menjadi lebih bagus.

Dinas PU Kota Mataram juga telah diminta untuk menyerahkan datadata kawasan yang rawan genangan dan itu akan dijadikan prioritas perbaikan pada 2016 mendatang.

Mahmuddin menyampaikan Pemkot Mataram tak bisa memperbaiki saluran primer yang ada di wilayah kota karena keterbatasan anggaran. Untuk itulah perbaikan saluran primer dikerjakan Satker PPLP. Tahun ini Satker PPLP melakukan perbaikan saluran primer di beberapa titik diantaranya Jalan Panca Usaha dan Jalan Imam Bonjol. “Kami dari Pemkot Mataram menyerahkan ini ke PPLP untuk dibangun karena keterbatasan anggaran kita di daerah,” jelasnya. Pihaknya disampaikan Mahmuddin kemudian fokus pada perbaikan saluran drainase di dalam lingkungan karena drainase di dalam lingkungan rata-rata memiliki sedimentasi yang cukup tinggi sehingga rawan genangan dan banjir. (ynt)

Sistem Penetapan DPT KPU Dianggap Lemah

(Suara NTB/cem)

TINGKAT partisipasi pemilih di Kota Mataram menjadi persoalan. Jumlah ini menurun dibandingkan pada pemilihan Gubernur, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, tingkat partisipasi mencapai 55 persen.

Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus mengaku tren penurunan partisipasi pemilih pada Pilgub, Pileg dan Pilpres mencapai 40 persen. Untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun ini, tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi dilihat dari daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat yang memilih 50 persen lebih. “Kalau saya melihat partisipasi pemilih ini terjadi secara nasional. Bukan saja di Kota Mataram atau di Kecamatan Ampenan,” kata Ki Agus ditemui, Kamis (10/12).

Jumlah suara tidak sah lanjutnya, akan diketahui setelah rapat pleno di tingkat kecamatan. Dia melihat, justru kesadaran masyarakat untuk memilih ke TPS menjadi persoalan. Bahkan diakui Ki Agus, salah satu warga sempat diminta segera memilih mengingat waktu pencoblosan tinggal berapa jam. “Saya bahkan temukan salah seorang warga dan meminta segera memilih ke TPS. Malah dia menjawab milih atau tidak sudah jelas siapa yang menang,” tuturnya meniru jawaban warganya.

Persoalan lain yakni, ditemukan data pemilih ganda, sudah pindah bahkan meninggal serta masyarakat sibuk untuk berniaga. Ini tidak bisa dikatakan termasuk golongan putih. Sejauh ini, belum diketahui berapa jumlah golput atau persentase DPT ganda.

Meski pada penghitungan suara kata Ki Agus, sudah terlihat calon yang unggul, tapi diingatkan masyarakat tidak menyambut euforia kemenangan secara berlebihan, sehingga tidak mengganggu kondusifitas. “Dan sebaliknya, masyarakat yang kalah tidak berusaha mencari kesalahan,” pintanya.

Ki Agus mensyukuri, aparat kelurahan dan lingkungan tetap menjaga kondusifitas. Bahkan, pihaknya melakukan monitoring pelaksanaan pilkada.

Kedepan, sosialisasi pihak penyelenggara baik PPS, PPK dan KPU lebih intensifkan. Meskipun dilihat sosialisasi dilakukan lewat media massa, gerak jalan dan sepeda santai. Namun, hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat. “Paling tidak semua orang, lebih mengena jika menggunakan mobil keliling,” ujarnya. (cem)

tan. Bagian ini memang, Panwaslu tidak secara keseluruhan mengamati. Hanya mengambil sampel beberapa PPS sebagai audit. “Lalu masih dianggap ganda, tidak ada di tempat. Jadi perhatian semestinya,” kata Srino.

Dia melihat sistem saat memasukan DPT jadi persoalan. Sebab, permasalahan ini terjadi di skala nasional. Untuk meminimalisir DPT bermasalah, Panwaslu sudah melakukan pengawasan ketat pencermatan secara riil. “Tapi saat masuk sistem. Sistemnya yang salah,” sesalnya.

Pemerintah pusat bagus memberikan data, tapi secara teknis tidak sinkron. Srino tidak sepenuhnya menyalahkan KPU, karena KPU telah berusaha semaksimal mungkin meminimalisir pemilih ganda. Paling penting, masyarakat harus berperan aktif. Panitia pemungutan tingkat kelurahan pro aktif, bahkan menempelkan DPT di tiap RT. “Maka disitulah masyarakat berperan aktif.

Apakah namanya ada di DPT, kalau tidak ada kewajiban hak pilih. Boleh gunakan KTP dan maksimal dilakukan,” pungkasnya.

Kedepan, dia berharap jenjang pemilu selanjutnya penetapan DPT bisa lebih valid menggunakan sistem manual. Dibandingkan, dengan mekanisme atau sistem saat ini. (cem)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bangun Apron BIL Tahun Depan

Presdir PT AP I Bakal Proaktif Pasarkan Paket Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Presiden Direktur (Presdir) PT. Angkasa Pura I, Sulistyo Wimbo S. Hardjito mengatakan akan memperbaiki manajemen dan meminta Direktur Pemasaran PT. AP I untuk proaktif memasarkan paketpaket pariwisata NTB. Diharapkan, wisatawan yang datang ke NTB, semuanya melewati Bandara Internasional Lombok (BIL). Tahun depan, manajemen PT AP I akan membangun satu buah apron di BIL. ‘’Kami akan berupaya untuk memperbaiki manajemen yang ada, termasuk meminta Direktur Pemasaran untuk proaktif memasarkan paketpaket pariwisata di NTB,’’ kata Hardjito saat menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Pendopo Gubernur. Kedatangan orang no-

mor satu di PT AP I tersebut untuk membahas rencana pengembangan dan pemanfaatan bandara yang lebih baik. Sehingga wisatawan yang berkunjung di daerah pariwisata NTB semuanya melewati BIL. Menurutnya, produk pariwisata yang ada di NTB saat ini sudah mengalami kemajuan.

Apalagi Lombok sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Termasuk, dalam waktu dekat akan diselenggarakan group discussion yang bekerjasama dengan berbagai pihak. ‘’Tahun depan kami akan menambah satu lagi apron di BIL untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,’’ ucapnya.

Hardjito mengungkapkan, manajemen Angkasa Pura telah malakukan survei ke beberapa daerah terkait dengan

pola manajemen dan potensi daerah. Hal yang sama juga akan dilakukan di BIL untuk meningkatkan wisatawan yang melewati BIL. Sementara itu, Gubernur NTB, berharap agar keamanan, kebersihan dan keindahan bandara tetap diperhatikan.

Hal ini untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan. Dikatakan, memasarkan pariwisata NTB, tentu sangat penting dukungan bandara yang memadai. ‘’Ketika kita ingin memasarkan potensi pariwisata NTB, dikaitkan dengan bandara, maka bandara merupakan gate utama bagi wisatawan. Bilamana bandara nyaman maka perasaan orang yang baru datang akan tenang serta ini memberi kesan yang baik bagi para wisatawan,’’ kata gubernur.

Gubernur menyebutkan, sekitar 2.500 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gili Trawangan seluruhnya lewat Bali. “Sekitar 2500 wisatawan per hari yang berkunjung ke Gili Trawangan hampir semuanya masuk dari Bali. Itu artinya, wisatawan tersebut tidak melewati BIL,” kata gubernur.

Karena NTB telah ditetapkan sebagai destinasi halal tourism, gubernur berencana untuk menggaet wisatawanwisatawan muslim atau muslem traveller yang selama ini banyak berkunjung ke negaranegara tetangga. “Di Indonesia, hanya NTB yang sudah mengembangkan halal tourism ini dengan cepat. Kami telah menetap beberapa gili yang akan menjadi destinasi halal tourism itu” kata orang nomor satu di NTB ini. (nas)

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Presdir PT AP I menemui Gubernur NTB,TGH. M. Zainul Majdi di Pendopo Gubernuran. Tahun depan, PT. AP I akan membangun satu apron di BIL. Selain itu, mereka juga akan proaktif memasarkan paket-paket wisata NTB.

Dampak Pilkada Tindak Penyelundup Elpiji PT. PERTAMINA Persero Wilayah NTB meminta pihak penegak hukum menindak tegas, para penyelundup elpiji subsidi yang diduga diseberangkan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa.

Sampai saat ini, pemerintah pusat belum memberikan lampu hijau dilakukan konversi di Pulau Sumbawa, dari minyak tanah ke gas. Padahal, pemerintah daerah telah berkali-kali melayangkan surat permintaan resmi kepada pemerintah pusat.

Junior Sales Executive PT. Pertamina Rayon IX Region V NTB, Firdaus Sustanto menyatakan tidak memungkiri masih ada ditemukan elpiji subsidi diselundupkan ke Pulau Sumbawa. Bahkan, baru-baru ini ia harus dihadirkan sebagai saksi ahli di Polres Sumbawa untuk penanganan kasus tersebut.

Informasi diterima Suara NTB dari salah satu pangkalan elpiji di Lombok Timur, distribusi elpiji subsidi diduga dimuluskan melewati Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur- Poto Tano, Sumbawa Barat. Hal ini berlangsung diduga sejak adanya elpiji subsidi.

Menanggapi ini, Firdaus menyebut semua pihak harus melakukan pengawasan. Pertamina punya kewenangan pengawasan sampai kepada pangkalan, sebagai mata rantai distribusi resmi yang terdaftar di Pertamina. Elpiji 3 Kg adalah barang bersubsidi yang sebenarnya harus diawasi langsung oleh Pemdanya. ‘’Jika yang melakukan penyelundupan adalah pangkalan resmi, Pertamina akan menindaknya. Jika di luar itu, Pertamina tidak bisa menindak karena tidak ada keterkaitan hukum (kontrak kerja),” demikian Firdaus dihubungi Kamis (10/12) kemarin.

Untuk konversi di Pulau Sumbawa, sejauh ini Pertamina belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah pusat. Namun soal solusi, Firdaus katakan pihak penegak hukumlah yang harusnya menindak secara tegas oknum-oknum yang sengaja menyelewengkan elpiji subsidi. (bul)

Firdaus Sustanto

Nilai Transaksi Pasar Lelang Memprihatinkan Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan pasar lelang menerima imbas langsung dari Pilkada serentak yang berlangsung Rabu (9/12). Transaksi jual beli komoditas agro jeblok hingga level terendah sejak pelaksanaan pasar lelang dimulai 2005 silam.

H. Husni Fahri

Transaksi pasar lelang paling rendah tahun 2015 ini terjadi di Juli lalu. Komoditas agro terjual nilainya mendekati Rp 400 juta. Kamis (10/12) kemarin, kegiatan pasar lelang ke-8 kali dilaksanakan di salah satu hotel di Senggigi. Nilai transaksinya sangat memprihatinkan, hanya senilai Rp 108 juta.

Panitia kegiatan menilai karena aktvitas politik yang berlangsung serempak di Indonesia mengakibatkan menurun drastisnya transaksi. Pengusaha (pembeli) dari luar daerah kehadirannya minim. Beberapa komoditas yang terjual kemarin, diantaranya cabai basah, gula aren, kunyit, madu, rumput laut dan ubi kayu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM dimintai pendapatnya menyebut, bisa saja persoalan lain yang menyebabkan anjloknya transaksi karena memasuki musim liburan akhir tahun.

Perkiraannya karena sulitnya mendapatkan tiket pesawat, atau mahalnya harga tiket pesawat bagi pengusaha pembeli dari luar daerah.

Husni tidak menekankan pada persoalan berapa nilai transaksi, namun lebih kepada nilai riil transaksi antara pengusaha pembeli dan pengusaha penjual. Pihaknya tahun ini akan melakukan evaluasi berapa jumlah transaksi gagal serah.

Dalam setiap kesempatan pasar lelang, pemerintah tetap berharap agar kesepakatan transaksi masing-masing pengusaha bisa terlaksana, tidak hanya menjadi perjan-

jian diatas materai saat kegiatan transaksi pasar lelang.

Untuk itulah, diharapkan masing-masing pengusaha yang hadir dalam transaksi pasar lelang, adalah mereka yang punya barang dan mereka pengusaha yang membutuhkan barang (komoditas agro).

Hasil evaluasi transaksi pasar lelang yang akan dilaksanakan, selanjutnya akan disampaikan langsung ke Bapepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Tahun 2016 mendatang, belum dipastikan apakah pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pasar lelang. Rencananya, pasar lelang akan diserahkelolakan kepada pihak ketiga (PT. GNE) agar meminimalisir terjadinya gagal serah.(bul)

(Suara NTB/dok)

Kualitas ”Handycraft” NTB Masih Terpuruk Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI asal NTB, Hj.Baiq Ratu Diah Ganefi meragukan produk-produk handycraft (kerajinan tangan) asal NTB akan mampu bersaing pada MEA Januari 2015 mendatang. Ia menilai dari sisi kualitas, produk local daerah ini dinilainya masih terpuruk.

Ganefi dihubungi via telehon, Kamis (10/12) kemarin membandingkan bagaimana ketidaksiapan produk handycraft lokal bersaing dengan produk luar pada MEA mendatang. ‘’Kita jangan membandingkan dengan produk dari luar negeri deh. Lihat saja produk-

produk dari Bali, kita masih kalah jauh. Bahkan, produkproduk kita yang dikirim ke Bali, lalu di Bali yang poles kemudian keluarlah nama Bali, apa itu dibilang siap,’’ katanya dengan nada tanya.

Ia berpesan kepada pemerintah daerah untuk rajin turun ke lapangan memantau langsung kondisi kerajinan NTB. Kerana persaingan global akan terbuka selebar-lebarnya. Diharapkan agar dilakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada perajin, dan harus massif.

Dan itupun tidak bisa terbatas pemerintah terkait melaku-

kan pembinaan sebatas menggugurkan kewajiban melaksanakan program. Mereka yang sudah diberikan bekal pelatihan di luar daerah misalnya, harus dilakukan tindak lanjut, hingga dapat dipas- t i k a n perajin-perajin tersebut benarb e n a r dikategorikan jadi.

(Suara NTB/dok)

Tidak saja soal kualitas, yang masih lemah dilihatnya soal desain produk. Akibat masih lemahnya kreativitas perajin, penjualan produk mentok hanya kepada pengusaha lain di luar daerah. Hasil kerajinan setengah jadi lebih banyak dijual kepada pengusaha lainnya yang kemudian melakukan finishing produk.

Perajin lokal belum sepenuhnya menjadi perajin, artinya produknya bisa dijual langsung kepada buyer di luar negeri.

Yang paling penting ditekankan Ganefi, pihakpihak yang melakukan prom o s i

Hj.Baiq Ratu Diah Ganefi

pariwisata jangan jalan sendiri-sendiri. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) disinggung, dalam berpromosi mestinya menggandeng pihak-pihak terkait lainnya.

Promosi pariwisata berkaitan dengan kerajinan yang akan dibeli oleh wisatawan, berkaitan juga dengan kuliner.

BPPD diharapkannya menggandeng Asosiasi Pengusaha Eksportir Provinsi NTB, atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Provinsi NTB saat melakukan promosi di alam maupun di luar negeri.

Sebab pariwisata tidak hanya menjual objek-objek wisata.

Melainkan semua yang terkait di dalamnya. Dan pelaku-pelaku di dalamnyalah yang paling memahami itu. ‘’Promosi pariwisata jangan sendirisendiri, harus dilakukan bersama. Gandeng pihak-pihak terkait, sehingga promosinya benar-benar mencakup keseluruhan,’’ pesan Ganefi. (bul)

(Suara NTB/dok)

HILANG KAMIS, 10/12/2015

HILANG STNK R2 HONDA DR5042BF NOKA/NOSIN:MH1HB61107K044984/ HB61E-1045801 AN. IR. H. SUKISMOYO HILANG DISEKITAR JL. UDAYANA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 SUZUKI DR6609AH NOKA/NOSIN:MH8FD11DYJ430879/ E109-1D-430118 AN. HERY MUJIANTO.S.E HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4133CK NOKA/NOSIN:MH1JFH119EK326619/ JFH1E-132496 AN. MASRUL A SUGIARTO HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA HILANG 1 LEMBAR STNK R2 AN. HECTOR ANTONIO LOUGHRAN YAMAHA NO.918712 NO. BPKB F. 2098140.0 NOPOL DR4417 JL. GOTONG ROYONG Gg JERUK MANIS AMPENAN

Konsumen Rawan Tertipu Produk Luar Mataram (Suara NTB)Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag) Provinsi NTB mengkhawatirkan banyak konsumen yang tertipu produk luar.

Rata-rata konsumen masih buta akan hak yang diterimanya dari produsen.

Dengan akan diberlakukannya sistem pemerataan ekonomi negara-negara Asia Tenggara pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam waktu dekat adalah salah satu ancaman, apabila masyarakat justru acuh terhadap hak yang harus didapatkannya.

Sedemikian banyak produk luar akan menggempur Indonesia. Jika tak bisa menjadi konsumen cerdas, Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M. Si menilai konsumen akan rawan tertipu.

Masuknya produkproduk luar, tentu tidak be-

gitu serta merta konsumen akan paham tentang produk tersebut. Apalagi jika produknya menggunakan bahasa asal produksinya. Bisa saja konsumen akan tersesat informasi.

“Konsumen kita tidak tahu hak dan kewajibannya. Ini persoalan yang kita hadapi menghadapi MEA,” kata Ibnu Fiqhi dihubungi di Mataram, Kamis (10/12). Sosialisasi konsumen cerdas dilaksanakan di Jenggik Lombok Timur, kemarin, menghadirkan seluruh kepala desa di wilayah setempat.

Ibnu Fiqhi mengatakan, dalam sosialisasi tersebut diketahui, masih banyak konsumen yang tidak faham tentang haknya dari produsen. Beberapa masukan meminta agar di Lombok Timur tersedia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Karena beberapa persoalan sering muncul akibat ketidaktahuan kon-

sumen akan haknya.

Misalnya soal banyaknya keluhan terhadap finance, yang melakukan tindakan sepihak menarik kendaraan yang dikredit konsumen, hanya karena keterlambatan pembayaran kredit. Hal itu terjadi akibat minimnya informasi yang diterima konsumen.

Sosialisasi harus dilakukan semua pihak. Disperindag sendiri menurutnya sangat terbatas melaksanakan kegiatan memelekkan konsuman, lantaran terbatasnya anggaran.

Kendati demikian, di 2016 mendatang ditekankan sosialisasi kepada siswa sekolah. ‘’Mestinya sosialisasi juga menjadi tugas penting yang dilaksanakan Biro Ekonomi. Jika tidak, kita harus didukung dalam hal penganggaran,’’ demikian Ibnu Fiqhi.(bul)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Polemik Klaim Kemenangan Buru Potensi PAD BADAN Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lombok Timur (Lotim) memburu sejumah potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekarang ini, perolehan PAD Lotim baru mencapai Rp 3,6 miliar dari total target Rp 5,1 miliar tahun 2015.

Kepala BPPT Lotim, Muhammad Syukri pada Suara NTB di Selong, Kamis (10/12), mengaku, capaian dari targetnya itu baru mencapai 70 persen. Sisanya masih cukup besar (Suara NTB/rus) yang diharapkan bisa dicaMuhammad Syukri pai. “Supaya bisa tercapai, kita akan terus buru yang lain,” katanya.

Diakuinya, cukup banyak pemohon-pemohon baru yang berdatangan yang mengajukan izin, baik dari kalangan pengusaha lokal maupun dari para investor. Namun, pihaknya tidak menginginkan, investasi-investasi yang masuk ke Lotim ini lewat dari aspek perizinannya, sehingga sistem yang diterapkan dalam memberikan izin harus cepat.

Syukri mengakui, sisa waktu yang tersisa tinggal beberapa hari ke depan cukup menyulitkannya untuk mencapai target Rp 5,1 miliar. Meski demikian, ia mengaku tetap optimis bisa mengejar target tersebut. “Masih banyak peluang,” ujarnya optimis.

Potensi-potensi yang berpeluang itulah, katanya, yang terus dikejar. Menurutnya, cukup banyak calon investor ataupun pengusaha-pengusaha lokal yang ingin mengembangkan kegiatan usaha atau membangun di Lotim. Apalagi, Lotim tetap mengedepankan tata ruang dan wilayah. “Jika tidak sesuai tata ruang ya kita tidak bisa berikan izin,” imbuhnya.

Muhammad Syukri membantah, ketidakmampuannya dalam mencapai target, karena belum jelasnya regulasi soal kewenangan di tingkat daerah. Penafsiran sejumlah pihak diakui izin untuk pengelolaan kawasan wisata di wilayah Sekaroh, misalnya harus lewat provinsi.

Mengacu pada pasal 21 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lotim masih sangat berwenang mengeluarkan izin. Ditambahkan, izin investasi pariwisata di wilayah Lotim ini paling banyak, seperti Sembalun, disebutkan saat ini sudah mulai banyak diburu oleh investor. “Sembalun ini mulai banyak di lirik, karena view Rinjani yang sangat bagus, utamanya di Sembalun Lawang,” urainya.

Sedangkan wilayah Jerowaru sudah masuk izin PT Galeri yang akan membangun hotel di wilayah Seriwe. Khusus Jerowaru, terutama di wilayah hutan lindung Sekaroh dan kawasankawasan di sekitarnya Pemkab Lotim lebih selektif dalam memberikan izin. “Kita masih selektif memilih sertifikat-sertifikat, kita utamakan di luar kawasan hutan lindung, kita tidak menginginkan pasca-keluar izin menjadi masalah,” demikian Syukri. (rus)

JADI Pilih Tunggu Hasil KPU, Najmul Imbau Jaga Kondusivitas Tanjung (Suara NTB) Klaim kemenangan pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) antara pasangan H. Djohan Sjamsu, SH, - Mariadi, SAg, (JADI) dan pasangan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, - Saripudin, SH, (NASA), mulai disikapi secara bijak oleh kedua pasangan calon. Di kubu JADI, misalnya, melalui Ketua Tim Pemenangan, Akarman, menyerukan kepada simpatisan dan pendukung calon menunggu rekapitulasi final dari KPU KLU. “Sebaiknya kita tunggu hasil akhir dari KPU KLU, karena perhitungan suara hasil survei kita maupun hasil survei LSI bukan merupakan acuan untuk mengklaim kemenangan,” kata Akarman, Kamis (10/12).

Menurutnya, pihak JADI tidak sepenuhnya percaya akan hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia. Demikian pula, kubu NASA juga belum tentu meyakini klaim yang disampaikan oleh JADI. Oleh sebab itulah, agar seluruh simpatisan dan pendukung kedua calon untuk bisa bersabar menunggu pleno resmi KPU dan tidak membuat opini publik.

Tim JADI, kata dia, hingga kini masih mencermati data perolehan suara hasil rekapitulasi menurut form C1. Terkait perolehan suara sementara hasil perhitungan tim, belum dapat diungkap ke publik, karena menunggu rekapitulasi rampung seluruhnya.

Terpisah, Calon Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, di kediamannya, menanggapi biasa terkait ke-

unggulan suara sementara yang dikantonginya. Baginya, kalah dan menang merupakan bagian dari proses politik.

“Saya bersama Pak Djohan tidak dalam konteks bersaing, tetapi bergerak satu arah untuk menjemput takdir Allah SWT,” ujar Najmul.

Najmul juga secara bijak menanggapi hasil survei yang dilakukan LSI. Sembari mengapresiasi LSI, ia juga mengajak agar gambaran hasil perolehan suara tersebut disikapi biasa saja, tanpa euforia berlebihan. ‘’Seandainya hasil rekapitulasi LSI ini tidak meleset, itu menunjukkan takdir Allah. Namun alangkah baiknya, kita sama-sama menunggu hasil dari KPU selaku lembaga penyelenggara resmi. Saya minta massa pendukung tidak terlalu bergembira dan merayakan secara berlebihan, bagaimana pun juga kondusivitas daerah adalah yang utama,” demikian Najmul.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum, KPU KLU, Juraidin, SH, mengajak agar seluruh simpatisan kedua calon untuk menunggu keputusan resmi

Simpatisan Diminta Bersabar

(Suara NTB/yon)

TERDAMPAR - Ikan Paus yang terdampar di Pantai Labuhan Haji. Pada saat ditemukan kondisinya sudah mati, sehingga masyarakat memutuskan untuk memotongnya supaya dagingnya tidak mubazir.

Seekor Ikan Paus Terdampar di Pantai Labuhan Haji Selong (Suara NTB) Seekor paus ditemukan warga mati terdampar di Pantai Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim). Paus yang diperkirakan memiliki berat sekitar 2 ton lebih itu pertama kali ditemukan salah seorang nelayan asal Suralaga yang tengah menjaring ikan di tengah laut, Kamis pukul 7.00 pagi. Seketika, ia dikejutkan dengan sosok paus berukuran besar yang masuk ke dalam jaringnya dan sudah tidak bernyawa.

Sementara, masyarakat setempat di Dusun Padak Desa Kertasari Kecamatan Labuhan Haji yang menjadi lokasi penemuan paus itu langsung keluar menyaksikan langsung rupa ikan raksasa itu. Melihat kondisi paus yang sudah tidak bernyawa.

Masyarakat membuat kesepakatan bersama dengan Kepala Dusun untuk menyeret ikan raksasa ke pinggir pantai. Kesulitan untuk menyeret ke pinggir pantai, masyarakat akhirnya memilih untuk memotong-motong daging paus agar dagingnya bisa dinikmati oleh masyarakat dan tidak mubazir.

Seketika, masyarakat langsung mengeluarkan pisau dan memotong daging-daging ikan paus untuk dibawa pulang.

Kabar penemuan tersebut kemudian secara cepat menyebar dari mulut ke mulut. Ratusan warga sepanjang Pantai Labuhan Haji pun mendatangi tempat terdamparnya ikan paus. Bahkan, sampai sekitar pukul 11.30 WITA, ratusan warga Labuhan Haji dan Lotim pada umumnya masih berdatangan menuju ke Pantai Labuhan Haji untuk melihat langsung kondisi ikan paus yang sebagian dagingnya sudah dipotong-potong dan terdampar di tepian pantai.

Sementara, Kapolsek Labuhan Haji, IPTU Muhajirin yang dikonfirmasi via ponselnya membenarkan adanya penemuan ikan paus di Pantai Labuhan Haji. Penemuan paus itu, katanya, bermula pada saat salah seorang nelayan sedang menjaring ikan dilokasi tersebut. Ikan raksasa itu sempat menjadi tontonan masyarakat. Namun, berdasarkan keputusan dari masyarakat dengan kepala dusun setempat supaya daging paus itu dibagi dan dijual, karena sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

Mujahidin menuturkan, sebelum ikan paus itu ditemukan mati dan terdampar, sejumlah masyarakat pada hari Rabu sore sempat melihat ikan besar yang melintas di pantai Labuhan Haji. Namun, para pengunjung mengira bahwa itu merupakan lumba-lumba dan menjadi tontonan masyarakat. (yon)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (10/12), telah memulai menggelar pleno tingkat Kecamatan, yakni Pemenang dan Bayan. Hingga sore, hasil akhir di dua kecamatan itu belum seluruhnya rampung.

Kecamatan Pemenang, hingga pukul 14.00 WITA baru menyelesaikan Desa Malaka saja, sedangkan pleno Kecamatan Bayan, baru merampungkan 5 desa dari 9 desa yang ada.

Informasi yang dihimpun koran ini menunjukkan, perolehan suara antara pasangan JADI (H.Djohan Sjamsu, SH Mariadi, S.Ag), dan pasangan NASA (Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., - Saripudin, SH), pada posisi bersaing. Di mana di Kecamatan Pemenang, mayoritas suara diyakini milik pasangan NASA. Sedangkan di Bayan, diyakini milik pasangan JADI. Untuk pleno Kecamatan Pemenang, dari data hasil pleno di satu desa, yakni Desa Malaka, menempatkan keunggulan suara sah untuk pasangan NASA dengan perolehan suara 2.368, dan JADI memperoleh 1.070 suara. Di desa ujung selatan KLU ini, NASA menguasai perolehan suara di 13 TPS, yakni TPS 1 - TPS8, dan TPS 10 - TPS 14. Sedangkan pasangan JADI, hanya menguasai TPS 9 dan TPS 15. Di 15 TPS tersebut, jumlah suara sah kedua calon sebesar 3.438 dan suara tidak sah kedua calon, 92 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah kedua calon sebesar 3.530 suara.

Sementara dari pleno di Kecamatan Bayan, terungkap dari 9 desa, rekapitulasi perolehan suara rampung untuk 5 desa. Kelima desa itu antara lain, Desa Bayan, Desa Anyar, Desa Akar-Akar, Desa Loloan dan Desa Karang Bajo.

Adapun rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon, disebutkan Desa Bayan, pasangan JADI mengantongi 1.571 dan NASA 1.181, Desa Anyar, JADI memperoleh 2.989, NASA sebanyak 1.489, di Desa Akar - Akar, sebanyak 2.135 milik JADI dan 1.729 menjadi milik NASA. Di Desa Loloan, suara JADI sebesar 1.530, NASA sebesar 915, serta di Desa Karang Bajo, JADI memperoleh 1.065, dan NASA memperoleh 965.

Sebagai gambaran, pleno Kecamatan Pemenang dan Bayan berjalan aman dan lancar. Meski di Bayan, sesaat sebelum pleno dimulai, terdapat aksi kecil dari sejumlah massa pendukung JADI. Massa yang antusias ingin menyaksikan jalannya pleno, dilarang masuk oleh KPU, sehingga yang tidak sabar, akhirnya menggoyang pagar Kantor Camat. Akibat “gangguan” itu, menunda dimulainya penghitungan suara dari pukul 8 pagi menjadi pukul 10 pagi.

KPU dalam proses pleno kecamatan ini, membatasi partisipasi massa yang lebih banyak, sehingga KPU hanya memberikan izin masuk ke lokasi pleno hanya kepada PPK, PPS desa, dan 1 orang saksi dari masing-masing calon.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU KLU, Abdul Karim, meminta agar massa kedua pasangam calon bersabar dan menahan diri. Terkait adanya klaim kemenangan kedua paslon, ia berharap agar hal tersebut tidak lantas mempengaruhi psikologi simpatisan. Bagaimanapun kata Karim, hasil akhir perolehan suara sah dan resmi akan dikeluarkan oleh KPU KLU, melalui pleno pada tanggal 16-18 Desember mendatang. “Kami minta agar semua pendukung dan simpatisan dari kedua calon bersabar. Semua pendukung calon, agar menunggu hasil resmi pada pleno tingkat kabupaten,” kata Karim. (ari)

Lotim Pastikan Tidak Ada Diskriminasi Kerja Selong (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur (Lotim) memastikan tidak ada praktik diskriminasi dalam dunia kerja di wilayah Kabupaten Lotim. Semua orang yang sudah masuk usia kerja diberikan kesempatan yang sama.

Demikian penegasan Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BPPN) Disosnakertrans Lotim, H. Supriyadi pada Suara NTB, Kamis (10/12).

Menurutnya, Lotim sudah membentuk satuan tugas (Satgas) yang bertugas khusus dalam hal pengawasan dan

pemberian kesempatan kerja bagi warga Lotim. Dari 586 perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lotim ini telah memberikan hak yang sama kepada semua warga Lotim baik laki-laki maupun perempuan. ‘’Tidak ada unsur membeda-bedakan antara pekerja laki dengan pekerja perempuan,’’ terangnya.

Dalam pengawasannya, Pemkab Lotim juga sudah melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hasil evaluasi menunjukkan tidak ada praktik diskriminatif terhadap kegiatan usaha dijalankan tanpa membeda-bedakan pekerja. Pemberian upah pun sepadan antara laki maupun

(Suara NTB/rus)

H. Supriyadi

perempuan. Tidak hanya itu, pihaknya memastikan tidak ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Dia menambahkan, Satgas Pemberian kesempatan kerja dibentuk Lotim sejak beberapa tahun lalu. Dibentuknya satgas ini dengan harapan ada pengawasan atas praktik-praktik diskriminatif di tingkat perusahaan. Hasil pengawasan selama ini tidak ditemukan ada hal-hal yang mengarah kepada tindakan diskriminasi. Satgas terbentuk berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Lotim terbilang sebagai satusatunya daerah yang merespons surat Mendagri. (rus)

(Suara NTB/ari)

PENGHITUNGAN - Proses penghitungan suara tingkat Kecamatan Pemenang, Kamis (10/ 12). Simpatisan kedua pasangan calon diminta bersabar, karena belum semua kecamatan dilakukan penghitungan surat suara yang masuk.

KPU. Walaupun di luar berkembang klaim kemenangan oleh kedua pasangan, tetapi hal tersebut hanyalah hasil survei sementara masingmasing tim pemenangan.

“Itu tidak benar itu, KPU tidak mengeluarkan data apapun, karena kita saja masih menunggu hasil pleno di kecamatan,” ungkap Juraidin.

Juraidin mengimbau agar masyarakat harus bersabar dan menunggu untuk hasil yang pasti terlepas dari pada survei yang

selama ini muncul. Bahwa kata dia, data resmi adalah yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga diharapkan semua pendukung tidak termakan isu yang belum tentu kebenarannya. Meski demikian, dalam proses demokrasi politik, langkah LSI yang mengeluarkan hasil survei merupakan hak pasangan NASA, demikian juga klaim JADI atas data klaim kemenangan yang dimunculkannya.

Menyikapi reaksi (konvoi) yang dilakukan massa pen-

dukung kedua pasangan calon, Kapolres Persiapan Lombok Utara, AKBP Rifai, SH., mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedua tim.

Polres mengharapkan, agar konvoi dihindari, sehingga tidak memunculkan gesekan bagi kedua pendukung. “Kami mengimbau agar pendukung kedua tim pasangan calon tidak melakukan konvoi kemenangan, sebelum KPU mengeluarkan perolehan suara resmi,” demikian Rifai singkat. (ari)

Peringati Hari Antikorupsi

Kejari Selong Bagi-bagi Stiker Selong (Suara NTB) Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (9/12), Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur (Lotim) membagi-bagi stiker di depan Kejari Selong dan simpang empat Taman Makam Pahlawan.

Pembagian ratusan stiker kepada masyarakat yang bertuliskan anti korupsi ini sebagai wujud dan komitmen bersama untuk mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi yang bisa menjerat masyarakat dan merugikan negara.

Sebelum bagi stiker itu, staf Kejari Selong melakukan upacara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dipimpin langsung Kepala Kejari (Kajari) Selong, Nur Rohman, SH, MH. Dalam sambutannya, Kajari Selong mengatakan, jika peringatan hari antikorupsi merupakan bahan evaluasi untuk menggambarkan suatu arah dan tujuan pemberantasan korupsi yang terukur. Semua usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar dalam membangun negeri yang terbebas dari korupsi yang akan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang telah dijamin dalam konstitusi,”jelasnya.

(Suara NTB/yon)

BAGIKAN - Karyawan-karyawati Kejari Selong membagikan stiker antikorupsi kepada masyarakat dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (10/12).

Selain itu, katanya, pemberantasan korupsi saat ini lebih fokus pada proses pencegahan dan penegakan hukum yang represif agar mendatangkan hasil yang lebih efektif dan luas yang dibarengi dengan penegakan hukum yang preventif atau pencegahan, seperti penyuluhan hukum, penerangan hukum maupun upaya pencegahan dan lainnya. “Penerangan hukum maupun upaya pencegahan lain yang secara nyata berkontribusi terhadap potensi turunnya angka korupsi,” ucapnya.

Sementara, Kasi Pidsus Kejari Selong, Iwan Gustiawan,mengatakan, untuk meminimalisir terjadinya tindak

pidana korupsi di Kabupaten Lotim, pihaknya saat ini akan lebih fokus pada proses pencegahan yang dilakukan oleh Intel dan Dakun di Kejari Selong.

“Sekarang akan lebih fokus pada fungsi-fungsi pendampingan dan pencegahan, “ujarnya.

Sementara, anggota DPRD Lotim, Abdul Muhid, mengharapkan, momentum peringatan Hari Antikorupsi dapat meningkatkan semangat kerja, pengabdian di jajaran kejaksaan. Selain itu, kinerja yang ditunjukkan oleh Kejari Selong saat ini juga sangat bagus dan selalu bekerja sesuai dengan prosedur dan undang-undang. (yon)

Ali BD Mengaku Heran Pilkada Dibiayai Negara Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku heran dengan kebijakan pemerintah membiayai kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurutnya, beban kampanye pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai keliru.

“KALAU pemerintah membiayai Pilkada itu saya cukup heran. Ada negara yang membiayai pilkada,” ungkap Ali BD -- sapaan akrabnya pada wartawan di Selong, Kamis (10/12).

Baginya, seharusnya pilkada tidak dibiayai negara. Melainkan orang yang ikut pilkada yang harus membiayai dirinya. Kekhawatiran kalau biaya sendiri akan berujung pada tindakan korupsi setelah menjadi pemimpin, menurutnya, merupakan cara pandang yang salah.

“Apakah nanti setelah dibiayai negara tidak melakukan tindakan korupsi?” tanyanya.

Ditegaskannya, tindakan korupsi tidak ada sangkutpautnya dengan biaya waktu pilkada. Kalau ada bupati/walikota atau gubernur terpilih, karena telah mengeluarkan ongkos besar lalu korupsi, disebabkan sejak awal sudah ada niat jadi pemimpin yang korup.

Sementara, jika ada biaya yang dikeluarkan untuk proses pilkada dan berhasil menjadi pemenang kemudian melaku-

kan korupsi, bupati menilai pemimpin tersebut mengeluarkan uang untuk mencuri. “Itu namanya membiayai dirinya untuk menjadi pencuri bukan jadi pemimpin. Memangnya semua yang korupsi ini adalah orang yang sudah mengeluarkan biaya saat Pilkada? Banyak juga yang korupsi meski tidak mengeluarkan biaya,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan kegiatan pilkada serentak yang digelar di ratusan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dinilai sudah berjalan cukup bagus.

Hal ini telihat dari tidak lagi terlihat ramainya bantuanbantuan tenaga pengamanan.

Euforia masyarakat tidak sampai terlihat dengan aksiaksi dari massa pendukung.

Namun, dilihat dari sudut pandang demokrasi, tidak bisa dari ukuran ramai atau tidaknya kegiatan pilkada.

Tapi, baik buruknya lebih pada aspek tingginya tingkat kesadaran masyarakat memberikan hak pilihnya. Orang yang tidak memberikan hak pilih-

(Suara NTB/dok)

H. Moch. Ali Bin Dachlan nya itu juga hak dan bagian dari demokrasi.

“Orang bicara demokrasi itu, bagaimana outputnya. Apakah bupati atau kepala daerah yang dipilih betul-betul mencerminkan harapan pemilihnya atau tidak,” tegasnya.

Demokrasi, katanya, lebih pada aspek tujuan. Demokrasi itu bukan pestanya. Tapi lebih pada aspek terjadinya kebebasan untuk memilih dan untuk dipilih. “Kalau sudah ada kebebasan itu, itulah demokrasi. Tidak seperti dulu orang diarah-arahkan memilih,” terangnya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tersangkut Kasus ADD

Kades Mujur dan Tumpak Ditahan Kejari Praya Praya (Suara NTB) Dua tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) masingmasing Kepala Desa (Kades) Mujur Praya Timur, Nu serta Kades Tumpak Pujut, Ha, Kamis (10/12), akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng). Mereka ditahan setelah seluruh berkas penyidikan kasus dugaan korupsi ADD kedua desa, dinyatakan tuntas.

“Jadi hari ini, kita sudah melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus ADD, yakni ADD Desa Mujur tersangka Nu serta ADD Desa Tumpak, Ha,” ujar Kajari Praya, Feri Mufahir, SH, MH, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis siang.

Didampingi Kasi Pidsus, A.A Raka Putra Dharmana, Kasi Intel Arie Dwi Sugianto, SH dan Kasi Pidum, Muslim, SH, Feri mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka akan

dilakukan selama 20 hari ke depan sambil menunggu penyelesaian berkas penuntutan. Setelah lengkap, berkas dan tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram guna menjalani proses persidangan.

Namun sementara ini, karena masih menjadi tahanan Kejari Praya, maka kedua tersangka dititip di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya. “Nanti setelah pelimpahan ke pengadilan, baru akan dipindahkan. Dan, itu tergantung pihak pengadilan mau mena-

han di mana,” ujarnya.

Kades Mujur atau pun Kades Tumpak diduga terlibat kasus korupsi ADD dengan nilai taksiran kerugian masing-masing di atas Rp 100 juta. Khusus Kades Tumpak selain dugaan korupsi ADD juga diduga terlibat korupsi jatah beras miskin (raskin). “Untuk nilai pasti kerugian negaranya, masih menunggu hasil audit BPKP Perwakilan NTB. Dan, kita harapkan minggu depan hasilnya sudah bisa kita terima,” jelasnya.

Feri mengatakan, selain ked-

ua kasus ADD ini, masih ada satu kasus ADD lagi yang masih dalam proses penyidikan, yakni kasus dugaan korupsi ADD Desa Lekor.

Namun kasus ini masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi. Tapi pihaknya menargetkan, dalam waktu yang tidak lama, penyidikan kasus ADD Lekor akan tuntas.

Dengan telah dinaikkannya status Kades Mujur dan Tumpak ke tahap penuntutan, maka total kasus dugaan korupsi yang berhasil dinaikkan ke tahap penuntutan oleh Kejari Praya selama tahun 2015 ini tercatat sebanyak 11 kasus. Sebelumnya, sudah ada kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai, kasus dugaan korupsi Alkes Dikes Loteng dan beberapa kasus pelimpahan dari pihak kepolisian. (kir)

(Suara NTB/kir)

DITAHAN - Salah seorang oknum kades di Loteng menaiki mobil yang akan membawanya ke Rutan Praya, Kamis (10/12). Oknum kades ini diduga terlibat korupsi dana ADD.

Satu Rumah di Gunung Sari Tertimpa Longsor Bertugas Sampai Juni 2016 MASA kerja Ibnu Salim, SH, MSi, sebagai Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) dijadwalkan sampai pertengahan tahun 2016. Meski Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Loteng terpilih hasil Pilkada Loteng 2015 ini, sudah hampir bisa dipastikan.

“Kalau sesuai jadwal yang ada, tahapan pilkada Loteng selesai bulan Desember ini juga. Tapi pelantikan Bupati dan Wabup Loteng yang baru sendiri akan digelar Bulan Juni 2016,” terang Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, kepada wartawan, Kamis (10/12).

Pelantikan Bupati dan Wabup Loteng tidak terpisah. Tapi akan dilantik bersamaan dengan seluruh kepala daerah yang menggelar pilkada tahun ini oleh pemerintah pusat. Namun, seperti apa teknisnya, sampai saat ini belum ada kejelasan.

“Yang jelas pelantikannya kemungkinan besar bersamaan dengan daerah-daerah lainnya yang tahun ini sama-sama menggelar pilkada. Hal dilakukan oleh pemerintah pusat, sebagai salah satu upaya penghematan anggaran di daerah. Di mana daerah tidak harus dibebani biaya untuk mengurus pelantikan pasangan bupati dan wabup yang baru,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, gelaran pilkada tahun ini dihajatkan bagi daerah yang masa kepemimpinan kepala daerahnya berakhir antara bulan Juni 2015 sampai Juni 2016. Itu artinya, pelantikan pasangan kepala daerah yang baru hasil pilkada tahun ini, mau tidak mau harus mengikuti daerah yang masa bakti kepala daerahnya selesai bulan Juni 2016 mendatang. (kir)

L. Herdan (Suara NTB/dok)

Investor Diduga Telantarkan Belasan Hektar Lahan di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Lahan wisata di Lombok Barat (Lobar) diduga banyak ditelantarkan investor selaku pemegang izin pengembangan lahan. Seperti di kawasan wisata Senggigi, terdapat belasan hektar lahan wisata di kawasan ini diduga ditelantarkan investor. Kondisi ini dikeluhkan pihak desa, lantaran lahan yang ditelantarkan menghambat pembangunan, sehingga tak bisa menyerap tenaga kerja.

“Di sini sekitar belasan hektar lahan wisata ditelantarkan investor, pemegang izinnya justru tidak membangun hampir puluhan tahun,” keluh Kepala Desa (Kades) Senggigi, M. Ilham di Gerung, Kamis (10/12).

Di desanya, aku Ilham, ada belasan hektar yang ditelantarkan. Seperti di Dusun Kerandangan ada lahan seluas 11 hektar di pinggir pantai yang belum digarap pemilik lahan.

Padahal, lahan ini sudah mengantongi izin puluhan tahun lalu. Diduga pemilik lahan dari Jakarta. Meski puluhan tahun tak digarap, pemda tidak pernah turun mengkonfirmasi ke pemilik lahan. Pihak desa tidak bisa berbuat lebih, lantaran izin dikeluarkan pemda. Selain di Dusun Kerandangann, ada juga di wilayah dusun lain yang ditelantarkan.

Menurutnya, penelantaran lahan disebabkan investor kurang serius menggarapnya. Selain itu, bisa saja investor ini menunggu waktu yang pas untuk menjual lahan itu ke orang lain. Sebab harga lahan terus melonjak dari tahun ke tahun.

Saat ini saja sebutnya, harga lahan per hektar di kawasan itu mencapai puluhan sampai ratusan juta dan tergantung posisi lahannya. “Tapi kondisi ini menyandera lahan wisata, sebab investor lain tidak bisa masuk,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST, menegaskan, Pemkab Lobar kurang tegas menindak investor “nakal” yang tak serius menggarap lahan yang telah diperoleh izinnya. Akibatnya, banyak lahan terindikasi telantar di kawasan wisata di Lobar. Kondisi ini dinilai merugikan daerah, sebab lahan yang telah dikuasai izinnya tak bisa dimasuki investor lain untuk menggarap lahan tersebut, lantaran izinnya masih dipegang oleh investor sebelumnya.

Sulhan menyebut, lahan telantar di Lobar kebanyakan besar berada di kawasan wisata, seperti Sekotong dan Senggigi.”Penyebabnya tidak ada ketegasan dari pemda melakukan review dan sanksi terhadap investor yang diberikan izin. Ini kan merugikan daerah, karena “menyandera” lahan wisata itu sendiri sehingga investor lain tidak bisa masuk menggarap,” kritiknya. (her)

(Suara NTB/her)

BELUM DIGARAP - Keindahan pantai diTeluk Sepi Desa Buwun Mas Sekotong Lobar ini belum digarap maksimal oleh Pemda.

Lahan yang dikuasai investor hingga saat ini belum dibangun.

Giri Menang (Suara NTB) Satu unit rumah di Dusun Medas Baru Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tertimpa longsor, Rabu (9/12). Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Namun rumah milik H. Fadil ini mengalami kerusakan cukup parah setelah, tembok bangunan jebol dihantam pepohonan dan batu gunung.

Istri korban, Sumiati (40) yang dikonfirmasi, Kamis (10/12) siang, menyebutkan peristiwa terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Awalnya, saat hujan lebat mulai turun sekitar pukul 13.00 Wita, dia dan suami sudah merasa akan terjadi longsor. Pasalnya, tanah yang ada di bagian atas rumah terus bergerak turun. Tak berapa lama kemudian, Sumiati yang tengah berada di ruang tengah kemudian dipanggil oleh suami, pasalnya saat itu tembok rumah yang berada di bagian belakang sudah jebol dihantam pepohonan dan batu.

“Semua ada, pohon pisang, pohon mahoni, batu juga,” ujar Sumiati.

Saat itu, Suamiati sempat mengevakuasi anak-anaknya ke rumah tetangga, karena khawatir longsor semakin parah dan menimbun rumah. Sementara sekembalinya ke rumah, Sumiati dan suami tak bisa berbuat banyak, lantaran bagian belakang rumah sudah dipenuhi oleh tanah.

“Saya sempat disuruh suami untuk memindahkan kayu,” ujar

(Suara NTB/use)

RUSAK - Rumah milik H. Fadil warga Dusun Medas Desa Taman Sari Gunung Sari rusak tertimpa tanah longsor, Rabu (9/12) lalu. wanita berbadan subur ini.

Tak berapa lama, akunya, Tim SAR dan BPBD Lobar mendatangi rumahnya dan memberikan bantuan. Tim SAR sempat menggali tanah dan d bawa ke luar rumah. Selain rumahnya, longsoran tanah sebenarnya juga merembes ke rumah tetangga, namun tidak sampai rusak. Ditambahkannya, rumah yang ditempatinya ini belum selesai. Namun dia berharap atas musibah yang menimpanya ini, Pemkab Lobar memberikan bantuan untuk perbaikan. “Mudah-mudahan ada bantuan, kalau tidak ada terpaksa kita berutang,” tutur Sumiati.

Sementara Camat Gunung Sari H. Rusni, S.sos yang dikonfirmasi, mengaku, pihak kecamatan langsung turun untuk memberikan bantuan. Bahkan,

Kamis pagi, anggota Satpol PP dikerahkan untuk membersihkan rumah korban yang juga merupakan staf di kantor kecamatan dimaksud. “Kita sudah laporkan ke BPBD, dari desa juga sudah turun,” katanya.

Menurut Rusni, menyusul musim hujan ini salah satu musibah yang diantisipasi oleh pihaknya, yakni tanah longsor.

Pasalnya, selain disertai dengan angin kencang, tekstur tanah di beberapa desa juga berpotensi mengakibatkan longsor. Selain Taman Sari, sejumlah desa tersebut antara lain, Desa Mekar Sari, Guntur Macan. Karena daerahdaerah tersebut berada di ketinggian. Bahkan, Minggu sebelumnya salah satu rumah di Dusun Ranjok Barat Desa Mekar sari juga tertimpa tanah longsor. (use)

Berantas Korupsi di Loteng

Kejari Praya Galakkan Upaya Preventif Praya (Suara NTB) Upaya-upaya preventif menjadi fokus dan prioritas utama yang akan dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Tujuannya, menekan dan memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun bukan berarti, upaya-upaya represif tidak akan dilakukan.

Demikian ditegaskan Kepala Kejari (Kajari) Praya, Feri Mufahir, SH, MH, di sela-sela pembagian stiker antikorupsi usai apel peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung DPRD Loteng, Kamis (10/12).

Feri mengakui digalakkannya upaya preventif dengan harapan potensi munculnya kasus korupsi bisa dicegah sedini mungkin.

Tapi jika sudah ada kasus dugaan korupsi yang muncul, maka langkah represif dengan melakukan penyelidikan tetap akan dilakukan. “Fokus kita sekarang bagaimana supaya kasus dugaan korupsi itu bisa dicegah sedini mungkin. Caranya yakni dengan mengintensifkan upaya dan langkah preventif,” tegasnya.

Disinggung capaian kinerja penangan kasus dugaan korupsi selama tahun 2015 ini, Feri mengaku cukup banyak. Untuk kasus yang sudah masuk tahap penuntutan mencapai 11 kasus.

Kemudian kasus yang masuk tahap penyidikan sebanyak 8 kasus, seperti kasus pembangunan Rumah Potong Hewan

(Suara NTB/kir)

TEMPEL - Kajari Praya, Feri Mufahir menempelkan stiker anti korupsi di salah satu ruang di gedung DPRD Loteng, sebagai rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (10/12).

(RPH) Barabali serta kasus dugaan korupsi ADD Desa Lekor.

Adapun kasus yang masih tahap penyelidikan sebanyak 7 kasus.

“Ini gambaran capain kinerja Kejari Praya tahun ini, khususnya di bidang penanganan kasus dugaan korupsi,” klaimnya.

Ia menjelaskan, khusus untuk kasus yang masuk tahap penuntutan, Kejari Praya hanya diberikan target sebanyak 3 kasus saja. Tetapi bisa menyelesaikan sampai 11 kasus. Dan, itu menjadi catatan dan capaian tersendiri pihak Kejari Praya.

Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejari Praya, Arie Dwi Sugianto, S.H., menjelaskan, saat ini pihaknya sudah meluncurkan website khusus Kejari Praya. Website ini sebagai salah satu bentuk keterbukaan Kejari Praya kepada masyarakat. Website ini, bisa di-

akses oleh siapa saja dan kapan saja mengenai semua informasi tentang program, kegiatan dan aktivitas Kejari Praya lainnya.

Tidak kalah penting, keberadaan website diharapkan bisa lebih mempermudah masyarakat untuk mengadukan atau melaporkan dugaan korupsi kepada Kejari Praya. Karena di website tersebut, pihaknya sudah menyiapkan kolom khusus bagi masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi sampai laporan dugaan pelanggaran hukum, khususnya dugaan kasus korupsi.

“Jadi sekarang kalau ada masyarakat yang mau melaporkan dugaan pelanggaran terutama kasus dugaan koruspi bisa melalui web site kami di www.kejari-praya@go.id. Tidak perlu harus datang ke Kejari Praya lagi,” sebutnya. (kir)

Terancam Berhenti Operasi

IUP PT Indotan Kedaluwarsa 6 Januari Giri Menang (Suara NTB) – PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILLB) sedang berupaya mengurus kelengkapan persyaratan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasalnya IUP eksplorasi yang dikantongi Perusahaan asal Kanada ini akan berakhir tanggal 6 Januari tahun 2016 mendatang.

Jika pada tenggat waktu itu, pihak perusahaan tidak beraktivitas dan memperpanjang izin, maka otomatis izinnya akan mati dan tak bisa beroperasi lagi.

Direktur SDM PT ILBB, Syukur Nuralam kepada Suara NTB, Kamis (10/12), mengaku, IUP yang saat ini dipegang masih izin eksplorasi dan belum ke tahap eksploitasi. Pihaknya sedang mengurus perpanjangan izin, sejumlah persyaratan yang terkait untuk keperluan perpan-

jangan izin, seperti analisis dampak lingkungan (Amdal) dan feasibility study (FS). Pihaknya memastikan PT ILBB tak ingin izinnya mati, sebab setelah izin diperpanjang, maka izin akan naik ke tahap ekploitasi (produksi). Ditegaskan setelah diperpanjang tanggal 6 Januari mendatang, IUP eksplorasi akan naik ke izin eksploitasi.

Mengenai upaya menggandeng pihak multinasional, diakuinya, sedang dalam pengurusan. Pasalnya, diakui PT ILBB tidak mungkin mengurus sendiri penambangan ,sehingga perlu mencari investor lain, baik nasional maupun luar negeri.

“Tapi saat ini kami masih fokus pada perpanjangan izin tersebut, kami tengah berupaya memenuhi persyaratan sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Terkait pengurusan izin ini mengacu aturan baru, langsung ke Menteri ESDM dan gubernur.

Ditanya menyangkut komposisi saham PT ILBB, ujarnya, komposisi saham terbagi 10 persen Pemda Lobar sedangkan 90 persen Indotan Singapura. Kalau ada pihak yang ingin membeli saham, jelasnya boleh saja, baik itu modelnya kerjasama atau pola lainnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan, izin PT ILBB berakhir tanggal 6 Januari 2016. Pemda tinggal menunggu batas waktu tersebut. Jika PT ILBB tidak beraktivitas sampai tenggat waktu itu, maka Pemda akanmen cabut izin. Terkait pencabutan izin tersebut pemda akan berkoordinasi dengan provinsi selaku pihak yang berwenang. (her)

Kecil, Peluang Gugatan PHP pada Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah berjalan dengan aman dan lancar, Rabu (9/12).

Pasangan H.M. Suhaili FT – L. Pathul Bahri, untuk sementara berhasil mengumpulkan perolehan suara terbanyak sekitar 46 persen atau selisih sekitar 20 persen lebih dari pasangan TGH. L. Gede M Ali Wirasakti Amir Murni (Gede Sakti) – H.L. Achmad Wirajaya di posisi kedua.

Menilik selisih suara yang begitu jauh, maka potensi munculnya gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Loteng, terbilang sangat kecil. Dengan begitu, bisa dipastikan seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng pascapemungutan suara tetap berjalan sesuai jadwal awal. “Ya kalau bicara hasil sementara saat ini, bisa kita katakan kecil peluang munculnya gugatan PHP,” aku Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng, Zaeroni, SH. Pasalnya, jika berpedoman pada aturan pilkada yang ada, khusus Loteng dengan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa, gugatan PHP baru bisa dilayangkan kalau selisih perolehan suara pasangan calon kepala daerahnya maksimal 0,5 persen. Tidak bisa atas dasar persoalan lainnya. Karena diatur hanya mengatur, selisih peroleh suara sebagai dasar utama untuk melakukan gugatan.

Dengan kata lain, kalau syarat selisih suara tidak terpenuhi, maka gugatan PHP tidak akan diproses. Gugatan itupun hanya bisa dilayangkan oleh pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak kedua dan tidak bisa dilayangkan pasangan dengan perolehan suara lebih kecil lagi.

Gugatan dilayangkan dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah KPU menetapkan rekapitulasi perolehan suara pilkada. Jadi untuk bisa melayangkan guga-

tan PHP, tidak sembarang. Ada aturan yang harus dijalankan.

Kalaupun aturan terkait selisih suara tidak terpenuhi, bukan berarti pasangan calon tidak boleh melayangkan gugatan.

Pasangan calon kepala daerah dalam hal ini tetap dibolehkan melayangkan laporan maupun gugatan dan Mahkamah Konstitusi (MK) pasti akan menerimanya. Karena tidak boleh MK menolak laporan atau gugatan. Persoalannya, laporan atau gugatan tidak akan bisa dilanjutkan, kalau persyaratan utamanya tidak terpenuhi, sehingga laporan atau gugatan tersebut menjadi sia-sia Meski demikian, Zaeroni menegaskan semua ini masih bersifat sementara. Mengingat, KPU Loteng sampai saat ini belum menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suara seluruh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng tahun ini.

Dimana saat ini, rekapitulasi suara tengah berlangsung di PPK hingga tanggal 16 Desember mendatang.

Setelah itu dilanjutkan dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten mulai tanggal 17 sampai 18 Desember. Sehari kemudian pada tanggal 19 Desember akan digelar rapat pleno penetapan pemenangan Pilkada Loteng. Selanjutnya, antara tanggal 23 sampai 29 Desember merupakan tahapan pengusulan pengesahan pemenang pilkada ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pemerintah provinsi.

“Tapi kalau ada gugatan PHP, tahapan bisa berlanjut sampai Bulan Februari tahun 2016 mendatang,” tegasnya.

Pengusulan pengesahan pemenang Pilkada Loteng tersebut nantinya, menjadi tugas terakhir KPU Loteng. Karena tahapan selanjutnya, sampai proses pelantikan pasangan kepala daerah yang baru menjadi tanggung jawab pemerintah. (kir)

Kades Kritik Birokrasi Perizinan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Para kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan amburadulnya birokrasi perizinan di Lobar. Para kades mengeluh dalam hal penerbitan izin yang dilakukan Pemda dalam hal ini oleh BPMP2T banyak yang nyelonong tak meminta rekomendasi dari desa dan kecamatan. Banyak pembangunan yang dilakukan pengusaha tiba-tiba dibangun, sedangkan pihak desa tidak tahu, karena tak dimintai rekomendasi.

Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat antar Pansus Raperda Retribusi Rumah Kontrakan dan Kos-kosan dengan para kades di Kantor DPRD, Kamis (10/12). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Nursaid dan Ketua Pansus Raperda Retribusi Kos-kosan, H. Jamhur, dihadiri sejumlah anggota Pansus.

Kades Merembu Kecamatan Labuapi, Muhazzab, dalam kesempatan tersebut, mengungkapkan, agar DPRD perlu memperhatikan masalah penerbitan izin. Pasalnya, saat ini ia menilai birokrasi penerbitan izin di Lobar amburadul. Ia mengaku, sejumlah penerbitan izin tidak meminta rekomendasi desa. “Birokrasi penerbitan izin amburadul. Masak rekomendasi belakangan keluar, tapi izinnya sudah terbit,” kritiknya.

Seharusnya, izin baru keluar setelah meminta rekomendasi dari desa. Baru setelah itu ke pihak kecamatan, lalu ke tingkat Pemda. Hal ini, jelasnya, menjadi keluhan di bawah.

Kades Batu Kumbung, Marni juga mengkritisi amburadulnya penerbitan izin di Lobar. Diakuinya, sejumlah

bangunan di daerahnya tidak ada rekomendasi dari desa, namun tiba-tiba keluar izin dari instansi. “Banyak izin yang nyelonong, tanpa rekomendasi dari desa,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Kades Senggigi, M. Ilham. Di desanya sudah membuat Perdes tentang retribusi kos-kosan. Namun temuan di lapangan banyak permasalahan yang timbul, yakni banyak rumah kontrakan yang disalahgunakan. Pengontrak kedua biasanya dari warga asing (wisatawan) kebanyakan di rumah yang izinnya disalahgunakan. Hal ini, jelasnya, merugikan pengusaha, sebab para tamu seharusnya menginap di perhotelan, namun menginap dikos-kosan. “Ini ada yang tumpang tindih,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD H Nursaid, menyatakan, hearing terkait perda kos-kosan tersebut mengundang para kades selaku pemerintahan paling bawah supaya memberi masukan-masukan ke Pansus terkait raperda tersebut. “Hal ini agar Perda yang dibuat, tidak menjadi mandul,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Jamhur menyatakan tujuan pertemuan untuk sharing dan saling memberi masukan dan pengalaman terkait raperda. “Karena desa adalah representasi dari masyarakat, maka tentu yang tahu kondisi di bawah adalah kades,”imbuhnya.

Setelah memperoleh masukan dari kades, lanjut Jamhur, pihaknya akan berkonsultasi ke akademisi supaya raperda yang dihasilkan berkualitas. Karena itu, ia lebih awal melibatkan semua unsur. (her)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

BPMPD KSB Klaim Serapan Dana Desa Sudah 95 Persen Taliwang (Suara NTB)Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim capaian serapan dana transfer dana pusat (dana desa) ke seluruh desa saat ini sudah mencapai 95 persen.

Kepala BPMPD KSB Ibrahim, S.Sos mengakui, pada rapat koordinasi terakhir dengan provinsi di bulan November lalu angka serapan dana desa masih belum maksimal.

Namun memasuki awal (Suara NTB/bug) Desember ini, seluruh anggaIbrahim ran desa sudah mulai diproses oleh pemerintah. “Sekarang sudah masuk (prosesnya) di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD). Yang cair sudah 95 persen update terbaru kami,” terangnya kepada media ini.

Ia mengatakan, dalam perjalanan transfer dana desa tersebut sejumlah kendala terjadi sehingga menghambat proses penyalurannya. Salah satu penyebabnya ia contohkan, terjadi perubahan saluran transfer anggaran yang sebelumnya langsung ke desa kemudian berubah melalui daerah. Akibatnya Pemda harus memasukkannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) dan desa pun harus merubahnya di APBDes. “Kondisi ini terjadi secara nasional karena adanya perubahan regulasi. Jadi bukan di tempat kita (KSB) saja.

Tapi itu kemudian bisa segera teratasi,” timpalnya.

Selain perubahan regulasi, sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa (Pemdes) juga turut mempengaruhi lambatnya daya serap dana desa. Menurut Ibrahim, sebagai program baru pengelolaan dana desa oleh di tingkat desa masih belum maksimal terutama di sisi pelaporannya.

“SDM di desa masih dalam proses transisi, jadi sedang menyesuaikan diri dengan metode pengelolaan mulai awal sampai akhir program itu,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPMPD KSB pada tahun 2016 akan berupaya membenahinya. Salah satunya dengan meningkatkan SDM Pemdes dengan memberikan pelatihan terkait pengelolaan dana desa mulai mulai dari penerimaan penggunaan hingga pelaporannya. “Harapan kita juga, tahun depan itu anggarannya lebih awal ditrasfer dengan begitu desa bisa cepat mengelolanya,” harapnya.

Pada tahun depan angka transfer dana desa dari pusat untuk 57 desa KSB diperkirakan mencapai Rp 37 miliar.

Ibrahim mengatakan, tiap desa nantinya akan mengelola anggaran lebih besar karena selain yang berasal dari dana desa (pusat), dari APBD juga Pemda setempat akan mengalokasikan anggaran yang kurang lebih sama.

“Alokasi Dana Desa (ADD) kita tahun depan juga di angka Rp 30 miliar itu. Jadi kalau dibanding tahun ini bisa saja ada desa yang akan mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar lebih,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA DITERIMA KPU - Kotak suara dari Brang Ene yang dan Jereweh yang sudah diterima oleh KPU KSB, Kamis kemarin. Kedua Kecamatan ini telah menyelesaikan proses rekapitulasinya dalam sehari.

(Suara NTB/bug)

Enam Kecamatan Tuntaskan Rekapitulasi Tingkat PPK Taliwang (Suara NTB)Rekapitulasi perolehan suara di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dilaksanakan di tingkat kecamatan. Kamis (10/12), Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) di delapan kecamatan serentak melakukan penghitungan.

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Khairuddin, SE mengatakan, proses perhitungan di tingkat kecamatan sejauh ini berjalan lancar. Bahkan dari laporan yang diterimanya enam dari delapan kecamatan yang ada telah menutaskan penghitungan dan hasilnya siap dilanjutkan ke KPU. “Saya tadi melakukan pemantauan langsung di beberapa kecamatan.

Dan barusan saya dapat laporan sudah ada yang selesai,” terangnya kepada Suara NTB. Enam kecamatan yang menyampaikan laporannya telah menyelesaikan perhi-

tungan itu diantaranya, kecamatan Poto Tano, Seteluk, Jereweh, Maluk, Brang Ene dan Sekongkang. Menurut Khairuddin, untuk kecamatan Poto Tano, Brang Ene dan Seteluk akan langsung menyerahkan hasilnya ke KPU untuk proses perhitungan tingkat kabupaten nantinya.

“Kami sedang siapkan penjemputan untuk tiga kecamatan itu. Kita upayakan hari ini sudah sampai di kabupaten hasilnya,” timpalnya.

Melihat lancarnya proses perhitungan di tingkat kecamatan itu. Khairuddin optimis, rekapitulasi oleh PPK dapat

selesai lebih awal. Bahkan ia memperkirakan jika tidak ada halangan, dua kecamatan lainnya dapat menyelesaikannya pada esok (hari ini, red). “Kalau ikut jadwal, rekap kecamatan itu mulai 10 sampai 16 Desember. Tapi perkiraan kami tidak akan butuh waktu selama itu, besok Insya Allah semua bisa selesai,” ujarnya.

Meski memperkirakan dapat selesai hingga esok hari, proses perhitungan tingkat kabupaten baru akan dilaksanakan KPU pada tangggal 16 Desember mendatang.

Menurut Khairuddin, pihaknya mengikuti jadwal yang te-

Polisi Maksimalkan Pengamanan di TPK

(Suara NTB/ind)

Muhammad

Sumbawa Besar (Suara NTB)Setelah melakukan pemungutan suara, kotak suara akan dibawa ke TPK, yang diikuti pengawalan kepolisian secara ketat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian akan memaksimalkan pengamanan di masing-masing TPK. Sebagaimana disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada Suara NTB, Kamis (10/ 12) kemarin. Menurutnya, rencananya hari ini (kemarin) sekitar 17 Kecamatan yang akan melakukan pleno rekapitulasi suara. Sementara 7 Kecamatan lainnya

akan dilakukan hari selanjutnya.

“Kami akan maksimalkan anggota yang ada di Kecamatan untuk melakukan pengamanan,” imbuhnya.

Dalam pengamanan disesuaikan dengan ancaman atau situasi wilayah. Yang jelas, pihaknya akan memaksimalkan pengamanan di Kecamatan. BKO dari Polda dan Brimob juga tetap stand by juga melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Untuk saat ini difokuskan di kecamatan hasil rekap itu.

Kita mengamankan pleno proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, hari Kamis dan Jumat,” kata Kapolres.

Selain itu, pihaknya sudah mendatangi semua pasangan calon untuk mengarahkan tim sukses ataupun relawan supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, dan provokasi. Yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas yang sejauh ini sudah kondusif. Seandainya ada yang berusaha mengganggu stabilitas Kamtibmas siapapun dan dari pasangan mana saja, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

“Kalau ada siapapun dari pasangan mana saja yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa, saya akan tembak,” kata Kapolres lantang. (ind)

FKR Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Sumbawa Besar (Suara NTB)Puluhan massa yang tergabung dalam Front Keadilan Rakyat (FKR), menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari HAM, Kamis (10/12) kemarin. Dilaksanakan di Bundaran Jam Gadang, Jalan Hasanuddin Sumbawa, mereka menagih Jokowi menuntaskan kasus penculikan dan pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Humas FKR, Panjul dalam orasinya, peringatan Hari HAM menjadi refleksi untuk mengetuk dan melawan para penguasa yang melakukan kekerasan terhadap rayatnya. Pelanggaran Ham yang terjadi sejak Negeri ini berdiri, seoalah-olah ada pembiaran, mengingat pelakunya adalah para kaum pemodal bahkan pemerintah.

“Untuk itu kami menuntut agar pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” imbuhnya. Hal ini sebagai antisipasi agar hal-hal yang terjadi di kota besar tidak terjadi di Sumbawa. Mengingat di Sumbawa ini belum terjadi pelanggaran HAM yang sampai tidak diusut ataupun dituntaskan. (ind)

(Suara NTB/ind)

AKSI DAMAI - Massa FKR saat melakukan aksi damai di Bundaran Jam Gadang, memperingati Hari HAM.

Halaman 6

lah ada sebelumnya dan sampai waktunya seluruh surat suara dan berkas hasil pemungutan suara yang telah dilakukan perhitungan di tingkat kecamatan akan diamankan di gudang KPU. “Untuk perhitungan kabupaten kita tetap sesuai jadwal. Karena proses di kecamatan bisa selesai lebih awal, maka kita bisa mulai lebih awal juga di kabupatennya yaitu tanggal 16 Desember,” tukasnya.

Sementara itu dari laman resmi KPU yang menayangkan rekap C1 Pilkada serentak 2015 di https://pilkada2015.kpu.go.id/ sumbawabaratkab. Sudah terlihat hasil sementara perolehan suara ketiga pasangan calon peserta Pilkada KSB. Dari pantauan website itu hingga pukul 19.00 wita, pasangan Musyafi-

rin – Fud Syaifuddin sementara dinyatakan unggul. Pasangan nomor urut 3 ini berhasil mengumpulkan suara sebanyak 26.723 suara atau 43,41 persen, disusul urutan kedua pasangan M. Nur Yasin – Masra Jayadi (Nurmas) 23.469 suara atau 38,12 persen sedangankan pasangan Mala Rahman – Iwan Panjidinata (MAPAN) baru memperoleh suara sebanyak 11.369 suara atau 18,47 persen.

Data rekapituasi C1 di laman resmi KPU itu sudah menunjukkan sebanyak 87,56 persen suara yang masuk. Sedangkan untuk tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tinggal menyisakan sebanyak 24 TPS yang belum menyampaikan data C1-nya. TPS tersebut tersebar di tiga kecamatan yakni Sekongkang, Seteluk dan Taliwang. (bug)

Peringati Hari Anti Korupsi

Kajari Harapkan Peran Serta Masyarakat

(Suara NTB/ind)

SILATURAHMI - Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat (kanan), Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, (tengah) dan komisioner KPU, Sudirman saat silaturrahmi sekaligus koordinasi terkait proses Pilkada Kabupaten Sumbawa, Kamis (10/12).

Ketua KPU Koordinasi ke Kejari Masalah Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Kamis (10/12) kemarin. Hal ini guna melakukan silaturrahmi sekaligus koordinasi terkait proses Pilkada Kabupaten Sumbawa.

Kedatangan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag didampingi komisioner KPU lainnya Sudirman, S,I.P yang langsung diterima Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH. “Kami silaturrahmi ke Pak Kajari. Karena selama ini telah membangun MoU dalam rangka mewujudkan Pilkada bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Kami banyak diskusi sekaligus banyak mendapat saran, nasehat-nasehat hukum dari beliau,” kata Syukri Rahmat di Kejari Sumbawa usai melakukan koordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan kondisi lapangan paska pencoblosan, dimana pihak Kajari juga tetap melakukan pemantauan. Kedepannya proses Pilkada akan terus diikuti perkembangannya. Sehingga diharapkan situasi yang sudah kondusif tetap terpelihara dan selalu terjaga hingga penetapan calon terpilih bahkan sampai pelantikan Bupati terpilih.

Sejauh ini dari hasil pantauan, pihaknya bersyukur Sumbawa sangat kondusif.

Dimana Pilkada berlangsung damai, jurdil, dan aman di lapangan. Hal ini tentunya berkat dukungan semua pihak, baik pasangan calon beserta tim sukses dan simpatisan seluruh masyarakat. Selain itu juga tak terlepas dari peran Panwas, media massa, pimpinan daerah, Kejaksaan,

Kepolisian, dan TNI. “Alhamdulillah Sejauh ini tidak ada muncul apapun di lapangan. Itulah kami berharap situasi ini tetap dijaga,” tukas Syukri.

Sementara Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH sangat mengapresiasi silaturrahmi dan koordinasi yang dilakukan KPU. Koordinasi tersebut terkait paska Pilkada terhadap masalahmasalah yang muncul sebelum maupun setelah pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, dari segi penegakan hukum tetap dikedepankan, dalam hal memberikan masukanmasukan terhadap situasi setelah Pilkada. Baik itu H+1 sampai nanti penetapan maupun pelantikan.

“Jadi mereka meminta untuk kita proaktif. Kita sudah proaktif, mereka juga sudah proaktif,” kata Kajari. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menggelar upacara dan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, Kamis (10/12) kemarin. Dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat berperan serta bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH mengatakan Hari Anti Korupsi sebenarnya jatuh pada Rabu (9/ 12). Namun lantaran proses Pilkada serentak, pihaknya melaksanakan hari ini (kemarin) dengan melakukan upacara dan sosialisasi di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus Proyek Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Disnakertrans dengan inisial INW Selasa (8/ 12) lalu.

“Ini juga salah satu memperingati Hari Korupsi. Supaya mengingatkan kepada masyarakat bahwa korupsi itu harus kita berantas secara bersama-sama,” imbuhnya.

Menurutnya peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Baik media massa, maupun masyarakat yang ada di “Tana Samawa” dalam hal ini Sumbawa Besar dan KSB. Mengingat korupsi itu merupakan penyakit yang

sudah kronis.

Dari evaluasi yang dilakukan Kejari Sumbawa sejak 2014 lalu, pihaknya menangani empat penyelidikan, empat penyidikan, dua penuntutan dan ekseskusi.

Dari 17 tunggakan sudah bisa diselesaikan, tinggal dua yang belum. Dibandingkan Sumbawa Besar, Kata Kajari lebih tinggi tingkat korupsi KSB. Dimana di Sumbawa yang muncul di permukaan sekitar dua atau tiga.

Sementara KSB hampir delapan. Dalam kasus Korupsi ada beberapa item, yang harus diamati dan diawasi.

Diantaranya pengadaan barang, pelayanan publik, dan lain-lain. Hal itu sangat rentan dan sangat tinggi.

Untuk itu diharapkan, dalam pengadaan barang dan jasa dan pelayanan publik harus betul-betul mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Diakui Kajari, dalam mengungkap Kasus korupsi tidak semudah membalik telapak tangan. Dalam artian, ketika masuk langsung menemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Namun butuh berkali-kali melakukan penelitian dan lain sebagainya. Kendalanya lantaran berhubungan dengan pihak lain, misalnya dengan BPKP. Tentunya prosesnya akan lama, mengingat pihak lain juga menghitung dan membuat kajian-kajian. (ind)

Pemda KSB Tetapkan 1.792 Mahasiswa Calon Penerima Subsidi Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menetapkan jumlah mahasiswa calon penerima subsidi pendidikan tinggi untuk anggaran tahun 2015. Dalam ketetapannya Pemda menetapkan sebanyak 1.792 mahasiswa sebagai calon penerima dana dari program kebijakan pendidikan gratis tersebut.

Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbdupora) KSB Aku Nurrahadin, S.Pd membernarkan adanya SK penetapan mahasiswa penerima subsidi tersebut yang jumlahnya mencapai 1.792 orang itu. “SK-nya ditandangani penjabat bupati. Dan kami sudah dapatkan tembusannya termasuk juga DPPKD yang bertugas menyalurkan anggaran,” katanya kepada wartawan, Kamis (10/12) kemarin.

Dari 1.792 mahasiswa yang ditetapkan sebagai calon penerima itu. Rinciannya sebanyak 1.403 mahasiswa

S1 yang menjalankan studi di lua daerah, sebanyak 368 mahasiswa dalam daerah, 18 orang mahasiswa jenjang S2 dan 3 orang mahasiswa jenjang S3 (doktor). “Mahasiswa yang kuliah dalam daerah calon penerima adalah, 186 orang kuliah di Universitas Cordova (Undova) dan 182 orang kuliah di Akademi Kemunitas Negeri (AKN),” papar Aku Nurrahmadin.

Ia mengaku, jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebagai calon penerima itu tidak sebanyak dari jumlah pemohon sebelumnya. Dinas Dikbudpora KSB memberlakukan proses verifikasi bagi setiap mahasiswa pemohon sebelum kemudian dimasukkan dalam data calon penerima subsidi.

“Mahasiswa luar daerah yang mengajukan berkas sebanyak 1.493 orang, tetapi setelah dilakukan verifikasi, ada 90 orang tidak memenuhi syarat berkasnya Sedngkan mahasiswa dalam daerah hanya satu orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berkas, termasuk untuk mahasiwa S2

ada satu orang,” sambung pria yang akrab disapa Madin ini.

Ditanya mengenai kepastian para mahasiswa mendapatkan subsidi tersebut? Madin mengatakan, dirinya dirinya tidak dapat memastikan bahwa setiap nama yang masuk dalam SK akan mendapatkan haknya atau tidak. Pasalnya sebelum memproleh subsidi, para calon mahasiswa terlebih dahulu masih harus mendapatkan keterangan dari DPPKD selaku pihak yang menyalukan anggarannya. “Tidak seperti tahun lalu. Sekarang kami urus administrasinya saja, nah soal pencairannya sekarang ada di DPPKD,” timpalnya.

Meski demikian, Dinas Dikbudpora tetap akan berkoordinasi dengan DPPKD mengenai berapa jumlah pasti mahasiswa yang akan mendapatkan dana subsidi pendidikan itu. Mengingat setiap urusan pendidikan di daerah tetap menjadi bagian dari taggung jawab Dinas Dikbudpora. “Kami akan cari informasi berapa jumlah past-

(Suara NTB/bug)

Aku Nurrahadin inya. Kan bagaimana pun subsidi ini harus disesuaikan dengan kemampuan angggaran daerah,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pilkada Bima

Panwaslu Belum Temukan Pelanggaran Serius Bima (Suara NTB) Ketua Panwas Kabupaten Bima, Abdullah SH mengaku dari proses perhitungan suara hingga rekapitulasi suara ditingkat TPS dan PPK, tidak menemukan adanya pelanggaran serius. Bahkan sejauh ini belum ada aduan ataupun laporan dari pihak masyarakat ataupun dari tim Paslon.

“Alhamdullilah, sejauh ini belum ada hambatan dan pelanggaran yang kita temukan di lapangan,” ucap Abdullah menjawab Suara NTB, Kamis, (10/12).

Kata dia, mulai dari proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara di TPS berjalan aman dan lancar. Pihaknya juga tidak menemukan adanya riak - riak yang mengarah ke reaksi yang berlebihan. “Insya Allah berjalan lancar dan aman,” katanya.

Hanya saja, Abdullah mengaku pihaknya menemukan pelanggaran yang tingkatnya terkecil. Namun diklaim mampu diatasi dengan memberikan arahan dan diselesaikan tanpa mengeluarkan sebuah rekomendasi. “Pelanggaran hanya sifat administrasi yang bisa diselesaikan,” tuturnya.

Pencapaian itu tidak terlepas dari kinerja keras pihaknya sampai jajaran ke bawah seperti Panwascam dan PPL. Disamping itu, aparat kemanaan selalu siaga mengamankan jalannya Pilkada. “Hasil ini tidak terlepas dari semua pihak,” sambungnya.

Abdullah berharap pencapaian itu tidak hanya terjadi sehari dan dua hari ini. Namun hasil itu sampai pada penetapan nanti. Dan rekapitulasi tingkat Kabupaten sampai rapat pleno penetapan bisa berjalan aman dan damai. “Kita berharap semoga hasil ini selesai hingga ditetapkan pemenang Paslon nanti,” harapnya.

Disamping itu, Panwaslu sedang fokus menindaklanjuti pelanggaran pembagian sembako yang dibagikan oleh salah satu tim paslon kepada warga di empat kecamatan, sehari sebelum pemilihan. “Saat ini kita juga tengah fokus klarifikasi laporan masyarakat, karena sehari sebelum pemilihan, ada orang yang membagikan sembako di lima kecamatan yakni, Langgudu, Monta, Sape, Ambalawi, dan Bolo,” pungkasnya. (uki)

Soal Perolehan Suara

KPU Bima Sarankan Akses Website Bima (Suara NTB) Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusilawati, S.ip M.Mip menyarankan agar masyarakat yang ingin melihat perolehan suara sementara Pilkada Kabupaten Bima untuk mengakses website resmi milik KPU Provinsi NTB maupun KPU RI. Pasalnya KPU setempat mengirim data C1 langsung ke pusat data KPU. Nursusilawati yang dikonfirmasi Suara NTB usai rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK menegaskan, pihaknya langsung mengirim data C1 ke KPU RI dengan metode scanning.

“Kita hanya kirim data C1 saja, namun kewenangan yang mempublish KPU RI,” tegasnya.

Hingga kini, KPU RI kata Nursusila memberikan waktu sampai Jum’at (11/12) untuk menyelesaikan pengiriman data C1 itu. Kamis kemarin, KPU Kabupaten Bima sudah menuntaskan proses scanning data C1 sebanyak 100 persen.

Pantauan Suara NTB, dari tujuh Kabupaten Kota yang menggelar Pilkada di NTB, Kabupaten Bima memang menjadi daerah pertama yang berhasil menuntaskan 100 persen proses scanning formulir C1. Kamis (10/12) sore kemarin, Kabupaten paling timur di NTB ini telah menuntaskan 100 persen scanning data formulir C1 ke pusat data KPU. Dari data di situs KPU tersebut, pasangan Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Noer (Dinda-Dahlan) mengantongi dukungan 105.103 suara atau 40,11 persen suara. Dinda-Dahlan unggul atas pasangan incumbent, Drs. H. Syafrudin H.M.Nur.,M.Pd dan Drs. H. Masykur HMS (SYUKUR) yang hanya meraih 73.814 suara atau 28,17 persen.

Posisi ketiga perolehan suara di Pilkada Kabupaten Bima diraih pasangan Ady Mahyudi dan Drs. A. Zubair yang mendapat 56.349 suara alias 21,50 persen. Pasangan perseorangan, Abdul Khayir, SH, MH dan Drs. H. Abdul Hamid, M.Si menempati urutan buncit dalam perolehan suara dengan mengantongi 26.771 suara atau 10,22 persen.

Keunggulan Dinda-Dahlan atas pasangan SYUKUR ditunjang oleh kemenangan besar yang mereka peroleh di sejumlah kecamatan. Kemenangan dengan marjin perolehan suara terbesar diraih Dinda-Dahlan di Kecamatan Langgudu. Di kecamatan tersebut, Dinda-Dahlan meraih 9.376 suara alias 60,80 persen dari total suara sah. Sementara pasangan SYUKUR hanya meraih 3.210 suara alias 20,82 persen. Selisih perolehan suara dua pasangan ini di Kecamatan Langgudu mencapai angka 6.166 suara.

Selain Langgudu, kemenangan telak juga dikantongi Dinda-Dahlan di Kecamatan Woha. Selisih kemenangan pasangan Dinda-Dahlan dengan pasangan SYUKUR di Woha mencapai 4.960 suara. Di Kecamatan Belo, pasangan SYUKUR juga kecolongan. Di sini, Dinda-Dahlan unggul dengan selisih 3.825 suara atas pesaing terdekatnya tersebut.

Selisih perolehan suara yang ketat antara Dinda-Dahlan dengan SYUKUR terjadi di Bolo, kecamatan dengan pengguna hak pilih terbesar kedua di Kabupaten Bima.

Di sini, Dinda-Dahlan menang hanya dengan selisih satu suara atas SYUKUR. Dinda-Dahlan mengantongi 12.123 suara sementara SYUKUR 12.122 suara.

Dinda-Dahlan juga meraih kemenangan di sejumlah kecamatan lainnya meski dengan selisih perolehan suara yang tidak sebesar Langgudu, Woha dan Belo. Di Ambalawi, Lambu, Monta, Parado dan Sanggar, Dinda-Dahlan mengalami kekalahan.

Namun, selebihnya berhasil dimenangkan. (uki/aan) Siti Nursusilawati

(Suara NTB/aan)

TERBIT – Suasana matahari terbit di Kota Bima belum lama ini. Kota di ujung timur Provinsi NTB ini menghadapi serangkaian tantangan sebagai daerah yang sedang berkembang.

Hasil Real Count KPU

HBY – Arif Menang Mutlak di Delapan Kecamatan Dompu (Suara NTB) Pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH (HBY-Arif) berdasarkan hasil real count KPU yang dirilis melalui website resminya berhasil unggul di delapan kecamatan di Kabupaten Dompu. Pasangan incumbent yang diusung Nasdem, Hanura, Gerindra dan PKPI ini meraih 49.083 suara atau 36,76 persen dari 98,03 persen suara yang masuk. Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Dompu juga cukup tinggi sekitar 83,79 persen.

(Suara NTB/ula)

Rusdiyanto

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdiyanto, ST kepada Suara NTB saat dihubungi, Kamis (10/12) kemarin, mengungkapkan, telah merilis hasil resmi perolehan suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu berdasarkan data C1 dari TPS. Hingga pukul 14.45 wita, Kamis kemarin sudah 94,54 persen suara yang masuk atau sudah 433 TPS dari 458 TPS se Kabupaten Dom-

pu. “Hasilnya saya tidak bisa sampaikan. Bisa dilihat langsung di website KPU,” kata Rusdiyanto.

Berdasarkan data yang dirilis pada website KPU pukul 16.45 wita sudah 449 TPS dari 458 TPS se Kabupaten Dompu. Pasangan Drs H Bambang M Yasin – Arifuddin, SH memperoleh 49.083 suara atau 36,76 persen, pasangan Syafruddin, SAP – Rafiuddin, SE memperoleh 19.134 suara

atau 14,33 persen, pasangan H Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi memperoleh 28.866 suara atau 21,62 persen, dan pasangan H Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH memperoleh 36.423 suara atau 27,28 persen.

Sementara angka partisipasi pemilih berdasarkan data yang dirilis KPU melalui websitenya mencapai 83,79 persen atau 133.613 pemilih dari 159.459 pemilih se Kabupat-

en Dompu. Tapi masih ada Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat yang belum 100 persen dirilis hasil C1-nya.

Kempo baru 81,40 persen atau 35 TPS dari 43 TPS dan Kecamatan Pekat sudah 98,44 persen atau 63 TPS dari 64 TPS. Rusdiyanto mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah sejak pencoblosan hingga proses rekapitupasi di tingkat PPK (Kecamatan) mulai dilakukan.

Proses rekapitulasi ini berlangsung selama sepekan yaitu 10 – 16 Desember dan di tingkat KPU Dompu pada 16 – 18 Desember 2015. “Hari ini Kecamatan Kilo dan Manggelewa yang sudah mulai melakukan rekapitulasi.

Yang lain informasinya mulai besok (Jumat hari ini),” kata Rusdiyanto. (ula)

Sejumlah PPK di Bima Partisipasi Pemilih Selesaikan Rekapitulasi Sehari Bima (Suara NTB) Meskipun diberikan waktu selama enam hari untuk merekap suara di tingkat Kecamatan. Namun beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipastikan sudah menyelesaikan rekapan selama satu hari. Hal ini terlihat, karena sejumlah P P K

membawa kembali logistik Pilkada. Yang salah satunya hasil perolehan suara sementara ke KPU Kabupaten Bima, Kamis (10/12).

Pantauan Suara NTB, dengan pengawalan ketat aparat keamanan. PPK yang sudah membawa kembali logistik itu, yakni Kecamatan Parado, Lambitu, Ambalawi dan Donggo, Soromandi.

Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusilawati, S. Ip, M.Mip mengatakan, sesuai dengan aturan, pihaknya hanya memberikan waktu kepada PPK selama enam hari, dari tanggal 10 hingga 16 Desember untuk melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

“Sesuai aturan, kita memberikan waktu sekitar enam hari untuk PPK menyelesaikan rekapituasi suara di wilayah masing - masing,” ucapnya.

Nursusilawati menyebutkan, PPK lainnya yang sudah mengkonfirmasi akan membawa kembali logistik yaitu Kecamatan Wawo dan Donggo. Sementara PPK yang belum, dipastikan akan selesai pada esok hari. “Insya Allah, kemungkinan di 18 PPK sudah

selesai merekapitulasi suara.

Sehingga besok langsung membawa kembali ke KPU,” sebutnya.

Mengetahui serta menyaksikan langsung sejumlah PPK yang membawa logistik itu, Sila yakin rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung lancar tanpa ada permasalahan yang mencolok.

“Kemungkinan di tingkat PPK tidak ada perdebatan sehingga rekapitulasinya cepat,” jelasnya.

Meskipun begitu, Nursilawati tetap mengingatkan kepada PPK yang belum menyelesaikan rekapitulasi ditingkat Kecamatan agar menyelesaikan persoalan ataupun masalah. Sehingga rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota nanti tidak menuai hambatan dan dipersoalkan kembali. “Kita tetap berharap agar persoalan di tingkat kecamatan sudah terselesaikan sehingga pada rekapitulasi tingkat kabupaten tidak dipersoalkan,” Ia menambahkan, rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan digelar pada tanggal 16 hingga 18 Desember. “Sementara sesuai dengan tahapan rapat pleno penetapan akan digelar pada tanggal 23 Desember,” tambahnya. (uki)

di Bima Capai 70,1 Persen

Bima (Suara NTB) Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusilawati, S.Ip, M.Mip mengaku tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak Cabub dan Cawabup Bima, yang digelar, Rabu (9/12) kemarin, mencapai 70,1 persen. Selisihnya sekira 10 persen dari target.

“Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bima mencapai sekira 70,1 persen,” jelas Nursusilawati kepada Suara NTB, Kamis, (10/12).

Kata dia, pihaknya menargetkan sekitar 80 hingga 85 persen untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Namun hingga kini pemilih yang menggunakan hak pilihnya, ada sekira 70,1 persen. “Selisihnya sekitar 10 persen,” ucapnya.

Perempuan yang akrab dipanggil Sila ini mengatakan, untuk menggenjot pemilih sebelum pencoblosan. Pihaknya rutin melakukan sosialisasi ke tengah - tengah masyarakat, dengan cara mendatangi langsung ke jalan, pasar ataupun tempat umum lainnya. “Sebelum pelaksanaan pemilihan, kita sudah berupaya mensosialisasikan ke warga,” katanya.

Meski demikian, Sila mengaku jika proses pelaksanaan pemilihan hingga pemungutan suara di Kabupaten Bima, berjalan lancar dan aman. “Alhamdullilah, hingga kini prosesnya berjalan lancar. Mudah - mudahan situasi ini bisa terjaga sampai penetapan nanti,” pungkasnya.

Data dari KPU Kabupaten Bima, TPS yang tersebar di 191 Desa di Kabupaten setempat, sebanyak 693 TPS. Dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 370.

684 pemilih. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

Rekapitulasi Suara Masih di Tingkat PPK Mataram (Suara NTB) Proses rekapitulasi suara pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, masih dilakukan di tingkat panitia pemilu tingkat kecamatan (PPK).

Pantauan Suara NTB, proses rekapitulasi dilakukan bersamaan di enam kecamatan se - Kota Mataram. Kecamatan Ampenan misalnya, rekapitulasi dilakukan tiap PPS. Rekapitulasi ini dikawal ketat oleh aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri serta Linmas. Hadir juga saksi dari masing - masing calon serta Panwascam. Sementara di Kecamatan Selaparang, rekapitulasi telah selesai.

Camat Selaparang, Irwan Rahadi mengaku, rekapitulasi hasil pemilihan dari PPS sudah selesai dilakukan oleh PPK. Hasil rekapitulasi ini akan diserahkan ke KPU. “Hari ini sudah selesai perekapan di kantor,” kata Irwan, Kamis (10/12).

Menurutnya, tahapan ini tidak membutuhkan waktu lama. Justru bagaimana kemauan dan kecepatan dari PPK menyelesaikan.

Ditemui terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menjelaskan, setelah pencoblosan, Rabu (9/10), saat ini sedang rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dijadwalkan, rekapitulasi di PPK dari tanggal 10 - 16 Desember. Pengumuman atau penetapan di PPK dari tanggal 11 - 17. Sementara di tingkat Kota Mataram dijadwalkan 16 - 18 Desember. “Masih difokuskan rekapitulasi di kecamatan,” kata Asikin.

KPU belum bisa mengumumkan siapa pemenang pada Pilkada Kota Mataram. Karena, pemenang akan diumumkan atau ditetapkan tanggal 21 - 22 Desember. “Belum berani kita sebut yang ini menang. Karena tahapannya kan berjalan,” pungkasnya.

Adapun hasil dipublish oleh Desk Pemilu di Pemkot Mataram, seharusnya itu hanya untuk konsumsi di internal saja.

KPU tidak memiliki lembaga survei. “Saya baca di koran itu dari desk pemilu. Seharusnya, ndak boleh diumumkan. Desk pemilu itu untuk konsumsi internal saja,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

HASIL REKAPITULASI - Salah seorang anggota PPK membaca hasil rekapitulasi di tingkat PPS di Kantor Camat Ampenan.

Usut PLTU Jeranjang

Kejaksaan akan Koordinasi dengan Polda Mataram (Suara NTB) Polda NTB selangkah lebih maju dalam mengusut proyek PLTU Jeranjang. Dokumen sudah dikumpulkan. Sementara Kejaksaan Tinggi NTB yang juga berkeinginan mengusut proyek ini, diketahui belum menerbitkan surat perintah tugas (springas).

Tapi agar tidak terjadi benturan penanganan kasus, kedua pihak sepakat berkoordinasi, demi menghargai kesepakatan bersama antara Aparat Penegak Hukum (APH).

Keinginan berkoordinasi itu disampaikan juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (10/12), saat ditanya peluang institusinya mengusut mega proyek yang sempat membuat gerah Gubernur NTB, KH.M.Zainul Majdi itu. “Sepengetahuan kami Polda NTB sudah mulai masuk (mengusut). Nanti kita akan koordinasikan,” kata Sutapa kepada wartawan.

Konteks koordinasi dimaksudnya, guna memastikan bahwa Polda NTB sudah benar benar mengusut proyek pengadaan mesin rujukan spek Eropa buatan China dimaksud. Sehingga jika sudah diusut kepolisian, pihaknya, sebagaimana penanganan kasus umumnya, akan pasif. Tapi soal sikap pasif itu, belum menjadi kesimpulan, karena menurut Sutapa, akan ada penjelasan resmi dari Kajati. “Nantilah pak Kajati yang akan sampaikan sikap Kejaksaan seperti apa,” tutupnya.

Diketahui, PLTU Jeranjang mulai dikerjakan April 2009 lalu di Dusun Taman dan Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Dibangun di Dusun Taman dinamakan PLTU 1 Lombok berkapasitas 1 x 25 MW menyedot anggaran Rp 296,3 miliar. Proyek PLTU tersebut dipercayakan kepada konsorsium yang terdiri dari PT Wasa Mitra Engineering, PT Twink Indonesia dan PT Ciria Putra Sinergi.

Sementara PLTU di Dusun Jeranjang dinamakan PLTU 2 Lombok berkapasitas 2 x 25 MW yang dibiayai dari anggaran PLN (APLN) yang juga merupakan bagian dari Program Percepatan 10 ribu MW Tahap I. Pembangunan PLTU 2 Lombok itu dipercayakan kepada PT Barata Indonesia (Persero) nilai kontrak yang terbagi dalam dua bagian mata uang yakni sebanyak 30,7 juta dolar AS dan Rp 354,3 miliar.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berencana mengaudit mega proyek ini. (ars)

Polres Lobar Terima HasilAutopsi Mayat TKW Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat telah menerima hasil autopsi mayat almarhum Nursehan (35), TKW asal Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri Induk Kecamatan Kediri yang meninggal di Malaysia. Hasil autopsi ini akan dijadikan salah satu bahan penanganan kasus tersebut. Penanganan kasus ini masih pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaklet). Polisi sudah melakukan pemeriksan saksi-saksi, namun masih kurang sehingga memeriksa saksi tambahan.

Saksi ini bisa berasal dari pihak pengirim, keluarga dan pihak lainnya. Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan via polselnya Kamis (10/12) kemarin menjelaskan, pihaknya sudah menerika hasil otopsi dari pihak RS bhayangkara. Ia belum bisa menjelaskan lebih jauh soal hasil autopsi tersebut karena masih mendampingi Kapolres memantau pengamanan Pilkada di KLU. Sementara itu, pihak keluarga almarhum Nursehan (35), mempertanyakan lambannya penanganan kasus tersebut.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait perkembangan kasus tersebut. Bahkan pihak keluarga memperoleh informasi kalau tiga orang diduga pelaku dilepas.

Seperti disampaikan Ahmad Sahib pihak keluarga korban menyatakan tidak ada ketegasan aparat dalam menangani kasus keluarganya yang meninggal. Padahal jelas-jelas meninggalnya korban sangat janggal. Pihak keluarga katanya akan mempertanyakan ke Polres dan Polsek sejauh mana perkara ini ditangani.

Kapolsek Kediri, AKP Nuraini menyatakan, berkas perkara yang sempat dikembalikan Polres sudah dilimpahkan kembali. Terkait ketiga orang yang ditahan, masing-masing WH asal Kediri, AY warga Cakranegara dan SB warga Kuripan telah diamankan ke Polres. Sejauh ini pihaknya belum berani memastikan bahwa ketiga orang ini sebagai pelaku.

Pihaknya perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tiga orang diduga petugas lapangan yang diduga memproses pemberangkatan korban.

Kasus ini dilimpahkan ke Polres karena Kasus ini termasuk menonjol. Selain itu, kasus ini melibatkan antara negara.

Ketua Komisi Perlindungan TKI (KPTKI) Lombok Barat, Nurzaini juga mengkritisi lambannya aparat kepolisian menangani kasus ini.(her)

Halaman 8

Hari Antikorupsi Sedunia

Jangan Kalah Lawan Koruptor Mataram (Suara NTB) Hari Anti Korupsi (HAK) Internasional peringatannya mundur sehari, Kamis (10/12) kemarin, dari seharusnya tanggal 9 Desember. Namun itu tak mengurangi semangat sejumlah pihak dalam pemberantasan korupsi. Penegak hukum dan pegiat antikorupsi mengajak agar jangan mau kalah dengan koruptor.

Dalam sambutannya saat apel HAK Kamis pagi kemarin, Kajati NTB, Martono, SH, MH., mengajak jajarannya merapatkan barisan, mengevaluasi kinerja, agar semakin baik. Dia sadar, koruptor selalu meng up grade kemampuannya, berbanding lurus dengan gencarnya mereka melawan pemberantasan korupsi. “Ketahanan fisik dan keteguhan mental sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi, untuk itulah mari bersama menjaga semangat agar tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi. Jangan mau kalah dengan koruptor,” ajak Kajati.

Semua upaya pemberantasan korupsi disebutnya sebagai ikhtiar membangun negeri, yang bebas korupsi dan berujung kesejahteraan masyarakat. Sebab kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan nasional dan dijamin dalam konstitusi. “Dalam hal ini dengan tegas saya katakan, pemberantasan korupsi adalah salah satu ikhtiar atau kontribusi dalam mewujudkan citacita nasional yaitu mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam peringatan HAK kemarin, Kajati memimpin pem-

bagian stiker dan selebaran ajakan kepada masyarakat untuk mengawasi pembangunan dan penggunaan dana negara dan daerah. Disebar juga brosur cara – cara mencegah korupsi dari hal hal kecil.

Belum ’’Imun’’ dari Proses Politik Atmosfer Hari Anti Korupsi (HAK) seperti tenggelam karena bertepatan dengan Pilkada serentak, karena momentumnya bersamaan tanggal 9 Desember 2015 kemarin.

Di NTB nyaris tanpa kegiatan, kecuali masyarakat larut dalam euforia agenda Pilkada.

Untuk momentum yang bersamaan ini, bukan hanya soal bagaimana masyarakat memilih pemimpin. Ada hal lain yang harus diingat pula, bagaimana merefleksi kinerja penegak hukum dari hulu di Kejaksaan, Kepolisian, yang kemudian muaranya di Pengadilan. Selama pra pilkada teramati bagaimana kendornya penegakan hukum khususnya di daerah daerah yang ada pelaksanaan Pilkadanya.

Dibagian ini, Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Lalu Ahyar Supriadi, SH lebih melihat penegak hukum yang “takut” bahkan khawatir ketika melakukan proses hukum akan menimbulkan kegaduhan. Dia sendiri heran dengan istilah “kegaduhan” yang tiba tiba muncul dan hubungannya dengan penegakan hukum di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Menurut dia, ada semacam ketakutan berlebihan kejak-

(Suara NTB/humaskejati)

KAMPANYE - Kajati NTB Martono bersama jajarannya saat bagi – bagi stiker di Jalan Langko, sebagai kampanye Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (10/12). saan dan kepolisian ketika bekerja professional pada saat pilkada serentak ini akan disusupi kepentingan lain. “Ini menunjukkan APH (Aparat Penegak Hukum) belum imum (kebal) dari proses politik untuk profesional dalam penegakan hukum,” tandas Ahyar.

Pernyataan Ahyar ini tergambar memang dari kegiatan yang sebenarnya rutin dalam mengusut perkara korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian. Bagaimana Kejati NTB Martono, SH, MH memilih cooling down dalam memproses kasus dugaan APBD Ganda Kota Mataram yang sebelumnya dilaporkan Politisi PDI Perjuangan. Terlepas dari kepentingan apapun dari masuknya laporan itu, tapi ada

Pendidikan Politik di Mataram Tidak Optimal Mataram (Suara NTB) Tingkat partipasi pemilih di Kota Mataram menjadi persoalan. Dari jumlah DPT 295.345, hanya 165.144 atau 55,87 persen yang menggunakan hak pilihnya.

(Suara NTB/cem)

H. Ainul Asikin Data yang dihimpun Suara NTB dari laman pilkada.kpu.go.id menunjukan dari total DPT di Kota Mataram 295.345, hingga sore kemarin, suara yang masuk kurang lebih 146.439 atau 96,88 persen.

Kecenderungan partisipasi masyarakat di tiap kecamatan sekitar 50 - 55 persen. Di Kecamatan Ampenan dari jumlah pemilih 55.770 hanya 28.748 yang datang ke TPS untuk memilih sedangkan 27.022 warga tidak berpartisipasi. Kecamatan Cakranegara total pemilih 46.377 jiwa, pengguna hak pilih hanya 25.299. Sementara 21.078 jiwa atau 40 persen lebih tidak memilih. Kecamatan Selaparang, total pemilih 46.341 yang menyalurkan hak pilihnya 27.994. Sementara, 18.347 tidak memilih.Kecamatan Sekarbela, jumlah pemilih 36.298 yang datang ke TPS hanya 19.855 dan masyarakat yang tidak berpartisipasi 16.443 orang. Kecamatan Mataram dari total pemilih

33.541, yang menyalurkan hak pilihnya hanya 17.546. Sedangkan, 15.995 jiwa tidak mencoblos. Terakhir, di Kecamatan Sandubaya total pemilih 43.571, masyarakat datang ke TPS 28.097. Sementara, masyarakat tidak berpartisipasi 15.474 orang.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Dr. Muhammad Ali menilai, pembelajaran atau pendidikan politik di Kota Mataram masih tidak optimal.

Jika melihat persentase tingkat partisipasi pada kisaran 50 persen. Konteks ini juga terjadi secara nasional yakni 70 persen.

Berbeda dengan Surabaya dengan pemilih tradisional mencapai 80 persen lebih.

Dia melihat rendah partipasi ini terutama terjadi di kalangan kelas menengah. Artinya, masyarakat masih diam. Persoalan ini bisa terjadi, karena masyarakat kalangan menengah menganggap program pemerintah terdahulu tidak ada komunikasi maupun melihat kebijakan anggaran publik.

Rendahnya partisipasi ini bukan dilihat dari siapa yang sudah menang dan konteks rival politik petahana adalah calon boneka. Tetapi melihat kegaduhan pada proses pencalonan sebelumnya. Masyarakat di Kota Mataram kenapa tidak memilih, itu menjadi bagian atau pilihan masyarakat. Dia mencontohkan, di TPS -nya saja dari DPT 500 pemilih yang hadir hanya 50 persen. “Itu sah sah saja karena hak masyarakat,” terangnya.

Sifat malas masyarakat ini,

harus diubah dengan pembangunan pendidikan politik dan sosial yang baik. Partai politik memiliki peran penting untuk menyuburkan mesin politik.

Dia tidak berani berasumsi bahwa menurunnya partisipasi masyarakat ini karena tidak ikutnya tiga parpol dalam Pilkada. “Saya kira tidak bisa bermain asumsi. Pikiran saya kegiatan itu mereka punya pilihan dan ingin eksis di mata publik,” pungkasnya.

Tugas perlu dilakukan baik itu KPU selaku penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik yakni membangun dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat melalui instrumen - instrumen.

Ditemui terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin mengklaim secara kualitas hanya pemilu memang baik, namun persoalannya pada kuantitas pemilih. Rendah partispasi bisa terjadi karena masalah pencalonan, pendataan serta respon masyarakat. Persoalan pencalonan dimaksud, KPU berulangkali mengubah tahapan karena belum adanya calon dinyatakan sah, sehingga harus tujuh kali merubah jadwal. Disamping itu, tim ad hock baik itu PPS dan PPK dihentikan.

Disamping itu, masalah data juga dinilai mempengaruhi. Misalnya, data tidak valid, ganda dan seterusnya. Masyarakat lanjutnya, merespon pada hari H, padahal KPU jauh - jauh hari memberikan waktu agar mengkroscek data mereka di PPS. Tapi itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. (cem)

harapan publik, proses hukum justru akan memperjelas kemungkinan adanya penyimpangan atau bahkan sebaliknya tidak ada kasus dari laporan itu. Juga tercermin dari beberapa kali pernyataan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, M.Si yang meminta penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Bima, Dompu termasuk di Mataram yang sudah dilaporkan ke Ditreskrimsus agar dipending. Di Kabupaten Bima diketahui muncul dugaan kasus konspirasi pengangkatan honorer Kategori Dua (K2), di Dompu ada kasus bansos 2011 – 2012 yang dokumenya sudah disita enam kardus, termasuk di Kota Mataram yang sedang intens di-

usut Polres Mataram terkait indikasi penyimpangan Alkes 11 Puskesmas, termasuk pembangunan gedung Diskoperindag Kota Mataram.

Menurut Ahyar, penundaan penanganan kasus ini memang bukan tanpa dasar.

Banyak pertimbangan strategis dari dua lembaga itu, seperti situasi kemanan atau kondusifitas. Belum lagi kemungkian besar apa yang dilakukan penyidik atas sederet kasus tadi dimanfaatkan pihak yang berkepentingan untuk menjegal pasangan calon tertentu.

“Tapi justru ini semakin menunjukkan proses penegakan hukum ini masih rentan terhalang dengan proses politik,” ulasnya. (ars)

KPU : Banyak Faktor yang Mempengaruhi Mataram (Suara NTB) Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB dinilai sangat rendah. Jauh dari target yang sebelumnya sudah diprediksi akan melewati angka rata-rata nasional. Kinerja KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dipertanyakan.

Komisoner KPU NTB, Suhardi Soud, SE kepada wartawan, di Mataram, Kamis (10/12) mengatakan, pihaknya belum bisa memprediksi.

“Kita belum bisa prediksi partisipasi itu rendah, karena belum ada data yang utuh,” ujarnya.

Namun Suhardi mengatakan bahwa tingkat partispasi pemilih dalam Pilkada serentak di NTB tersebut dipengaruhi oleh banyak factor. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa rendahnya partispasi itu semata-mata dari kenerja penyelenggara.

“Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Partisipasi itu juga sangat ditentukan oleh kesadaran pemilih sendiri.

Sehingga sekuat apapun KPU untuk meminta masyarakat berpartisipasi, tidak akan bisa jika faktor yang lain mempengaruhi,” imbuhnya.

Beberapa faktor yang yang bisa mempengaruhi partisipasi pemilih, kata Suhardi, faktor ekonomi, pekerjaan, kesadaran pemilih, dan tingkat keakurasian data pemilih juga sangat mempengaruhi.

“Faktor yang mempengaruhi partisipasi itu misalnya, pekerjaan. Orang lebih memilih bekerja ketimbang harus memilih. Misalnya kita lihat di Kota Mataram ini, kebanyakan orang lebih memilih untuk pergi berlibur. Ya selain itu juga bisa jadi karena keakurasian data pemilih,” terangnya.

Namun ujar Suhardi, bahwa pihak sudah mengantipasi dari jauh-jauh hari agar daftar pemilih tetap (DPT) akurat. Namun yang menjadi persoalan terkadang kata Suhardi adalah petugas yang melakukan pendataan kurang cermat, sehingga jumlah penduduk menjadi kurang valid.

“Sudah dari awal kita antispasi agar DPT itu benar-benar akurat. Namun tempatnya seringkali bermasalah di DPT itu adalah pada saat pendataan yang di tingkat RT/RW kurang cermat. Namun kita ke depan akan mencari formulasinya agar DPT itu lebih valid,” ujarnya.

Lebih lajut Suhardi mengatakan bahwa pihaknya masih tetap optimis, tingkat partisipasi pemilih di tujuh kabupaten/kota di NTB yang menggelar Pilkada serentak akan mencapai standar nasional, yakni 75 persen. (ndi)

Remaja Dibawah Umur Diduga Perkosa Teman Pacarnya Giri Menang (Suara NTB) Seorang remaja dibawah umur SPR (17), asal Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung tega memperkosa teman pacarnya sendiri. Ia melakukan perbuatan bejatnya Sabtu (5/12) dini hari di rumahnya. Kini pelaku diamankan di Mapolres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga tengah memburu pelaku lain yang diduga rekan pelaku.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, kejadian itu bermula ketika korban asal Labuapi menemani temannya bertemu dengan pacarnya di taman kota.

Teman korban ini janjian bertemu dengan pacarnya pada sore hari. Di taman kota tersebut pelaku bersama rekannya sempat berkumpul termasuk dengan korban dan temannya. Informasinya, pelaku kerap berkumpul di taman kota tersebut bersama rekannya, begitu pula korban juga kerap nongkrong di taman kota.

Hingga sore hari, korban belum juga beranjak. Korban masih di Taman Kota, sedangkan rekannya pulang. Karena waktu sudah malam sekitar pukul 00.00 Wita,

korban saat itu tidak berani pulang sehingga menginap di rumah pelaku. Diduga, di rumah pelaku inilah korban diperkosa. “Kejadiannya sekitar pukul 02.00 dini hari, di rumah pelaku,” jelas sumber koran ini.

Pagi harinya, Lurah Gerung Utara menemukan korban di jalanan dalam kondisi murung.

Sehingga lurah pun berinsiatif membawa korban ke Polsek Gerung. Sore harinya, pelaku berhasil ditangkap oleh aparat Polres Lobar bersama Polsek Gerung.

Pelaku ditangkap di Selagalas.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskan, kasus ini limpahan dari Polsek Gerung. Pihaknya berkoordiansi dan melakukan pencarian terhadap pelaku. Setelah melakukan pencarian dan pelacakan, pihaknya berhasil menangkap satu orang pelaku. Pelaku ditangkap di daerah Selagalas. “Satu orang pelaku sudah diamankan, tapi masih diburu diduga pelaku lainnya,” kata Kasatreskrim.

Kasatreskrim belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh soal kejadian tersebut. Namun

disampaikan, kejadian pemerkosaan tersebut sudah ditangani pihaknya melalui Unit PPA.(her)

(Suara NTB/ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

Halaman 9

Mataram Siap Gerakkan Pariwisata Halal

H. Abdul Latif Nadjib

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Jauh sebelum daerah ini mendapat award pariwisata halal, Mataram sudah siap menggerakkan pariwisata halal atau pariwisata berbasis syariah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM, Rabu (9/12).

Sebelumnya, ia adalah satu diantara sekian kepala dinas yang mengikuti Fokus Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Penyelenggaraan FGD tersebut dihajatkan untuk membahas strategi pemasaran pariwisata halal, setelah daerah ini menyabet beragam penghargaan mengenai pariwisata halal.

“Jauh sebelum ada penghargaan itu pun, Mataram sudah sangat siap menggerakkan industri pariwisata halal ini. kita punya semboyan Mataram maju, religius dan berbudaya. Setidaknya, itu landasan bagi kita dalam menjalani pariwisata berbasis syariah ini,” jelasnya kepada Suara NTB. Sebelum menjalankan bis-

nis berbasis syariah ini, tentu syarat dan ketentuan yang mendukung aplikasi pariwisata halal harus dipenuhi.

Salah satu syarat utama adalah kesiapan hotel dalam menyediakan jasa dan pelayanan sesuai standar syariah.

Selain itu, makanan yang disajikan juga harus terjamin halal sehingga wisatawan terutama umat muslim tidak

ragu mengonsumsinya.

“Kita juga sudah mendorong setiap hotel agar mengikuti sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Itu sebagai langkah dalam mengaplikasikan pariwisata halal ini,” lanjutnya.

Syarat paling mutlak untuk mengaplikasikan industri pariwisata halal ini adalah penguasaan Bahasa Arab dan pemenuhan infrastruktur dasar penunjang wisata syariah.

Mantan kepala BNN Kota Mataram ini mengaku sudah berupaya memenuhi hal tersebut dengan mencantumkan Bahasa Arab pada setiap

plang di kawasan pariwisata.

Penguatan SDM dirasa penting untuk memenuhi standar pelayanan pariwisata halal.

Sayangnya, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah seluruh hotel di kota ini sudah siap memberikan pelayanan dengan standar pariwisata halal. Selain pelayanan, fasilitas berupa perlengkapan dan peralatan ibadah bagi umat muslim juga tentu harus tersedia di tiap – tiap kamar hotel.

Bahkan, idealnya hotel berstandar syariah adalah hotel yang dilengkapi tempat peribadatan khusus laiknya surau atau musala. (met)

Membaca Sejarah Film Indonesia Mataram (Suara NTB) Melalui karya seni, seseorang dapat melihat kepribadian seorang kreator dalam menyikapi realitas sosial di sekitarnya. Itulah yang coba dilihat oleh Komunitas Pasir Putih dengan mengadakan Pekan Sinema Komunitas Pasir Putih Sabtu (12/12) mendatang. Film yang akan diputar yaitu film Lewat Djam Malam karya Usmar Ismail.

Rencanannya pemutaran film ini akan dilaksanakan di aula kantor desa Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2010 dan bergiat dalam pengembangan seni serta studi sosial budaya ini mengadakan pemutaran film sebagai ruang pembacaan terhadap film. Film-film yang diputar adalah film-film yang dianggap penting untuk studi bahasa film.

Seperti yang diutarakan Ketua Komunitas Pasir Putih, Muhammad Gozali, yang dikonfirmasi Kamis (10/12),

mengatakan Film Lewat Djam Malam ini merupakan karya Usmar Ismail yang dikenal sebagai bapak film Indonesia “Paling tidak kita bisa mengetahui sudut pandang beliau, pada cara pandang sinema beliau. Jika kaitannya dengan karya seni, bagaimana melihat kepribadian sesorang menyikapi realitas sosial di sekitarnya. Artinya realitas Indonesia saat itu.

Sejarah film dan Indonesia dalam kaca mata Usmar Ismail,” ujar Gozali.

Selain melakukan pemutaran film, Komunitas yang masuk dalam nominasi unggulan Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2015 kategori Komunitas Film ini, juga akan melakukan diskusi. Diskusi dilakukan usai pemutaran film.

Film Lewat Djam Malam diproduksi pada tahun 1953 dan disutradarai oleh Usmar Ismail. Penulis naskahnya ialah sastrawan Asrul Sani.

Dibintangi oleh aktor zaman itu, yaitu AN Alcaff, Netti

Herawati, Bambang Hermanto, Rd Ismail, Awaludin, Titien Sumarni, Aedy Moward, Astaman, A. Hadi, Wahid Chan, S. Taharnunu, dan Lukman Jusuf.

Informasi dari laman filmindonesia.or.id, Film Lewat Djam Malam ini direstorasi oleh National Museum of Singapore dan World Cinema Foundation, bekerjasama dengan Yayasan Konfiden dan Kineforum Dewan Kesenian Jakarta. Lewat Djam Malam direstorasi di L’Immagine Ritrovata dari kopi asli yang disimpan dan dikoleksi Sinematek Indonesia, atas restu keluarga Usmar Ismail.

Setelah direstorasi selama kurang lebih dua tahun (2010-2012), film ini ditayangkan di Seksi Cannes Clasic, Festival Film Cannes, dan kemudian diedarkan kembali secara terbatas di beberapa bioskop Indonesia. Masa tayang film ini didasarkan pada hasil lolos sensor LSF pada 14 Juni 2012. (ron)

Sengkarut Jasa Penyeberangan Bali – Trawangan Giri Menang (Suara NTB) Sengkarut jasa penyeberangan dengan moda transportasi laut, kapal cepat (fast boat) dari Pulau Bali menuju Gili Trawangan belum berakhir. Disinyalir, tanggal 1 Januari 2016 mendatang, jalur penghubung antar daerah pariwisata tersebut akan ditutup.

Jalur penyeberangan yang memfasilitasi para turis baik domestik maupun mancanegara ini ingin dialihkan ke pelabuhan Teluk Nare dan juga Bangsal. Setiap fast boat yang datang dari Bali, harus singgah dan membongkar muat pada dua pelabuhan yang tersedia di Kabupaten Lombok Utara ini.

Selanjutnya, para wisatawan yang hendak bersafari ke Trawangan harus menumpangi perahu – perahu yang bersedia mengantar penumpang ke tiga gili objek wisata tersebut (Trawangan, Meno dan Air).

Sinyal penutupan trayek fast boat dari Bali menuju Gili Trawangan tersebut datang dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L. Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si.

Sinyalemen penutupan yang sekaligus mengalihkan arus pelayaran fast boat dari Bali ke Teluk Nare dan juga Bangsal tersebut disampaikan ketika memberikan sambutan pada Focus Grup Discussion (FGD) tentang strategi pemasaran pariwisata halal di hotel Santika, Selasa (8/12).

Terpisah, Kepala UPTD Pelabuhan Senggigi, Dinas Perhubungan Lombok Barat, Iskandar Zulkarnaen yang dimintai pendapatnya tentang hal ini menyarankan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

Menurutnya, surat izin yang mengatur trayek penyeberangan kapal termasuk fast boat berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bidang Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran. Ia menegaskan, lalu lintas pelayaran setiap kapal termasuk kapal cepat tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah.

“Regulasi trayek fast boat itu ada di pusat semua. Ada bidang Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran namanya.

Ini yang membidangi izin, baik konstruksi maupun jalur penyeberangan atau trayek tadi,” jelasnya ketika ditemui Suara NTB di ruang kerjanya Kamis (10/12).

Meski tidak terlalu rinci, secara tekhnis dijelaskan bahwa asumsi kerusakan terumbu karang akibat pelayaran kapal cepat tidak bisa ditentukan tanpa ada kajian mendalam.

Berbeda dengan pendapat Sam Samba Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT). Menurutnya, pengalihan trayek penyeberangan yakni dari jalur Bali menuju Teluk Nare atau Bangsal, lalu wisatawan menumpangi fasilitas penyeberangan dari Bangsal atau Teluk Nare ke Gili, baik Trawangan, Meno maupun Air sangat bagus. Hal ini untuk memperluas efek domino industri pariwisata daerah.

Para pelaku pariwisata di daerah ini dapat mencicipi keuntungan dari kedatangan para wisatawan dari daerah Bali ke NTB, khususnya Lombok dan pulau – pulau kecil laiknya Gili Trawangan. (met)

(Suara NTB/met)

BADEDE - Dua sesepuh dari Sumbawa ketika Badede (Balawas Ulan) di Taman Budaya.

Balawas Ulan

Identitas Sosial Masyarakat Samawa

Mataram (Suara NTB) Jika ciri khas masyarakat yang bersuku – suku atau berbangsa – bangsa di negara ini dipandang dari sisi kesenian dan kesusastraan, maka tradisi Balawas Ulan adalah identitas sosial yang paling khas dari masyarakat suku Samawa.

Balawas ulan adalah tradisi menembangkan syair – syair sastra lisan pada saat – saat tertentu. Oleh sesepuh masyarakat suku Samawa tradisi ini disajikan pada saat berlangsungnya hajatan. Baik pernikahan, khitanan maupun upacara adat. Selain itu, tradisi yang berkembang di tanah Sumbawa ini juga sering dilantunkan saat masyarakat setempat memanen padi.

“Tradisi ini bisa disajikan di tempat memotong padi bisa, di tempat barodak juga

Hidupkan Wayang Gijik DEMI menambah perbendaharaan koleksi pewayangan di Lombok, Ki Dalang Sadaruddin ingin menghidupkan tradisi wayang gijik. Wayang ini adalah jenis pewayangan yang bersifat kontemporer alias kekinian.

Tokoh – tokoh yang akan diperankan pada seni pedalangan berjenis wayang gijik ini menyerupai masyarakat kekinian. Cerita atau lakon yang akan menjadi naskah pewayangan juga tidak akan serupa seperti wayang pakem pada umumnya.

“Kita sedang menggagas wayang gijik. Tokohnya wayangnya berupa wajah kita – kita ini. ada yang mirip gubernur, mirip pelungguh, layaknya masyarakat sekarang,” kata pimpinan sanggar Amiran Gili

Sadaruddin

yang juga menjabat sebagai Kepala SDN 35 Ampenan ini, Rabu (9/12).

Menghidupkan wayang gijik adalah salah satu upaya untuk melestarikan seni pedalangan dan pewayangan di daerah ini. Menurutnya, hidupnya wayang gijik nanti akan menjadi menambah warna kesenian yang sangat l e k a t dengan

masyarakat suku sasak ini.

Lebih – lebih, belakangan ini juga tampil wayang tapel yang diperankan oleh orang sebagai tokoh wayang. Ini adalah salah satu bagian dari seni pedalangan yang mencerminkan kekayaan tradisi seni pewayangan di Lombok.

“Harapanya, wayang gijik ini nanti dapat menambah kekayaan warna kesenian tradisi yang kita miliki. Apalagi sekarang, kita tahu bahwa Lombok juga punya wayang yang diperankan oleh orang. Seperti wayang wong yang hidup di tengah masyarakat Pulau Jawa,” lanjutnya.

Menambah corak dan warna kesenian khususnya seni pedalangan dan pewayangan perlu dilakukan. Ini berkaitan dengan upayapeningkatan kecintaan

masyarakat terutama generasi muda terhadap kesenian yang ada. Kesenian tradisional yang diwariskan secara turun temurun ini harus dilestarikan.

Sebab, inilah yang menjadi salah satu wujud identitas masyarakat yang kemudian tampil sebagai identitas bangsa.

Sayangnya, kesenian yang dipandang sebagai identitas bangsa ini lama – lama dilepaskan. Kesenian yang kaya akan falsafah hidup dan nilai – nilai pendidikan ini tidak lagi eksis di tengah masyarakat. Muda – mudi cenderung tertarik pada hal-hal baru yang datang dari luar. Tak heran, konsumsi tradisi dan budaya asing menjalar secara berlebihan sehingga identitas asli bangsa ini seolah – olah tidak tampak dengan jelas.

Masuknya budaya asing di kalangan sosial masyarakat memang sulit dikendalikan. Paling tidak, upaya yang dapat dilakukan adalah memproteksi agar kearifan lokal yang terkandung dalam kesenian lokal tidak luntur tergerus zaman. Lebih – lebih, di era globalisasi ke depan. Identitas bangsa tetap harus menjadi nomor satu untuk dipertahankan. Konservasi seni tradisi yang mengandung falsafah hidup harus diperjuangkan. (met)

bisa,” jelas Sahema (60) perempuan asal Sumbawa yang menembangkan lawas di Taman Budaya NTB, Sabtu lalu.

Dirinya menyebut barodak, karena kesenian yang dilakoninya itu dimainkan saat perhelatan acara pernikahan. Barodak adalah salah satu rangkaian prosesi adat dari pernikahan masyarakat Sumbawa.

Tak hanya di Pulau Sumbawa, prosesi pernikahan ala adat Sumbawa ini juga pernah diselenggarakan di Mataram, tentu hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Sumbawa yang bermukim di Mataram.

Oleh masyarakat Sumbawa, Balawas Ulan ini juga dikenal dengan julukan badede. Sahema yang mewakili sanggar genang genis dari Desa Semongkat, Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar itu melawas bersama Masitah. Keduanya adalah perempuan yang masih

seusia sekaligus tercatat sebagai generasi terakhir penutur kesenian tradisional ini.

“Pernah kita ajarkan pada anak – anak di sana, tetapi tidak ada yang mau menekuninya. Jadi yang bisa badede ya tinggal kami – kami yang sudah tua ini,” bebernya.

Secara geografis, kesenian tradisional yang satu ini berkembang di kawasan yang relatif subur. Desa Semongkat merupakan kawasan hijau serta suhu udaranya rendah.

Kawasan tersebut memang merupakan lokasi yang paling tepat bagi masyarakat untuk bercocok tanam, utamanya pada bidang pertanian. Tak heran, jika kesenian ini sering dimunculkan ketika berlangsungnya musim panen padi.

“Terakhir di Sumbawa, kesenian ini pernah dimunculkan ketika ada acara nikahan anak sultan sumbawa.

Saya sudah lupa itu tahun

berapa,” tandasnya.

Pada acara – acara pernikahan, tradisi Balawas Ulan ini dilakukan secara berjamah. Para penuturnya beramai – ramai menembangkan syair lawas berbahasa Sumbawa. Sayangnya, bahasa dalam lawas yang dinyatakan berisi puji – pujian pada nabi dan rasul atau bahkan berisi tentang kisah – kisah zaman kerajaan itu tidak banyak dipahami oleh masyarakat luas. Beberapa Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram yang berasal dari tanah Sumbawa mengakui bahwa bahasa yang digunakan sebagai syair lawas tersebut adalah bahasa – bahasa sesepuh yang mereka tak paham maknanya. Puluhan Mahasiswa yang ditunjukkan syair lawas karya leluhurnya, mereka kelihatan terbata – bata dalam menafsirkan arti kata atau bahkan makna dari setiap lirik lawas tersebut. (met)

Syahrul Qadri Jabat Ketua Dewan Kesenian Mataram (Suara NTB) Muhammad Syahrul Qadri, M.Pd Dosen Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram (FKIP-Unram) menjabat sebagai ketua Dewan Kesenian.

Jabatan tersebut diembannya setelah memperoleh 23 suara dalam pemilihan yang berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Museum Negeri NTB, Kamis (10/12).

Sebagai pengurus Dewan Kesenian yang baru, Syahrul didampingi oleh Koreografer L. Suryadi Mulawarman sebagai wakilnya. Dalam pemilihan tersebut, L. Surya memperoleh suara kedua terbanyak setelah Syahrul. Setelah itu disusul oleh Majas Pribadi, pelaku seni yang mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Kesenian pada pemilihan tersebut. Awalnya, terdapat delapan bakal calon yang mengajukan diri untuk dipilih sebagai ketua dewan kesenian.

Setelah diverifikasi, hanya ada lima calon yang lolos dan dinyatakan layak sebagai calon. Kelima calon yang mengajukan diri sebagai Ketua Dewan Kesenian diantaranya, M. Syahrul Qardi, L. Suryadi Mulawarman, Majas Pribadi, Dr. Agus Wintarno dan Sukran.

Sidang Musda Dewan Kesenian yang didukung oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB tersebut dipimpin oleh Dr. Nuriyadi M.Hum dari kalangan akademisi. Selanjutnya, dua wakil pimpinan sidang berasal dari kalangan

budayawan L. Abdurrahim dan Seniman Azhar Zaini. Peserta sidang dinilai kuorum sebab telah melampaui angka setengah dari jumlah undangan yang disebarkan untuk menghadiri musda tersebut.

“Sejumlah 84 undangan sudah kita sebar. Pengurus Dewan Kesenian Demisioner juga sudah kita undang semua. Pengambilan keputusan dinyatakan sah karena tamu yang hadir melampaui angka setengah dari undangan yang kita sebarkan,” jelas L. Ari Irawan, sekretaris panitia penyelenggara musyawarah.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh H. Jalaludin Arzaki, tokoh kebudayaan yang dituakan. Selain itu, ada juga tokoh – tokoh yang pernah menjabat sebagai pengurus dewan kesenian di masa orde baru, salah satunya mantan skretaris Dewan Kesenian yakni Warsaidarto Taufik. Ia menjadi sekretaris Dewan Kesenian selama dua periode kepengurusan. Pertama ketika kepengurusan Umar Sirat, selanjutnya pada masa jabatan Mustakim Biawan, Mantan Kepala Taman Budaya NTB. Budayawan, H. Jalaludin Arzaki berpendapat, musyawarah yang dilakukan kali ini adalah jalan tengah untuk menjembatani para seniman dengan pemerintah. Menurutnya, pelaku seni dengan pemerintah harus bersinergi demi memajukan kesenian ke depan. Lebih – lebih, kesenian memiliki prospek yang lumayan bagus dalam

menunjang pengembangan sektor pariwisata.

“Tata Kelola kebudayaan dengan tata kelola pariwisata itu berbeda. Tetapi, tata kelola kebudayaan tidak bisa tidak untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata,” jelasnya.

Menurutnya, lahirnya dewan kesenian tersebut ditujukan untuk memproduksi kesenian yang akhirnya menjadi jualan pada industri pariwisata. Ia menyerukan agar tidak ada lagi perdebatan mengenai siapa pengurus yang pantas untuk mengelola dewan kesenian.

Terpisah, Akademisi lain yang terlibat dalam musyawarah kebudayaan tersebut yakni Dr. H. Jamaludin, Dosen Ilmu Sejarah dan kebudayaan Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram berpendapat senada dengan tokoh yang dituakan tersebut. Hal terpenting untuk dilakukan demi mengusung kemajuan dunia kesenian didaerah ini adalah pembenahan. Musyawarah kali ini adalah pembenahan yang dihajatkan untuk mencapai kepentingan kemajuan itu.

Pengurus Dewan Kesenian yang dianggap sudah domisioner dalam musda tersebut, Kongso Sukoco berpendapat sinis terhadap penyelenggaraan kegiatan itu. Dirinya beranggapan, musda kali ini adalah upaya untuk membentuk organisasi hirarki yang ada hubungan antara pusat dengan daerah. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan semangat para seniman. (met)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Minat Baca Berpengaruh pada Kualitas Pendidikan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh Amin, SH, MSi, menyebut tingkat minat baca seseorang memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di NTB. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar masyarakat NTB senantiasa meningkatkan minat baca.

(Suara NTB/ist)

Anies Baswedan

2016, UN Tiga Kali KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menyelenggarakan sebanyak tiga ujian nasional pada tahun depan, yakni UN perbaikan bagi peserta 2015, UN 2016 dan UN perbaikan bagi peserta UN 2016.

“Persiapan Ujian Nasional (UN) 2016 sudah dimulai sejak Mei 2015,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Jakarta.

UN perbaikan bagi peserta UN 2015, kata dia, akan diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2016. Kemudian, UN 2016 diselenggarakan pada tanggal 4 April 2016 dan UN perbaikan bagi peserta UN 2016 yang memperbaiki pada bulan Oktober 2016.

Pelaksanaan UN 2016 dilangsungkan berbasis kertas dan komputer. Berbagai persiapan telah dilakukan meliputi penyusunan kisi-kisi UN, penyusunan POS UN, persiapan soal, dan persiapan ujian.

“UN 2016 diikuti siswa SMP dan SMA/SMK, baik yang menggunakan kurikulum KTSP maupun Kurikulum 2013. Meski menggunakan kurikulum yang berbeda, kisi-kisi dan soal ujian yang sama untuk kedua kurikulum,” katanya.

UN 2016 diikuti oleh siswa pelaksana KTSP sebanyak 50.545 siswa SMP, 19.215 siswa SMA, dan 11.724 siswa SMK. Peserta yang menggunakan 2013, sebanyak 4.087 siswa SMP, 2.173 siswa SMA, dan 1.409 siswa SMK. Peserta UN perbaikan 2015, kata dia, diikuti 69.690 peserta dari 34 provinsi dan satu sekolah Indonesia di luar negeri.

Menurut Menteri Anies, ada tiga sikap mental yang dibangun pada pelaksanaan UN, yakni integritas, kerja keras, dan gotong royong. (ant/bali post)

Dengan meningkatnya minat baca masyarakat, maka kemampuan SDM NTB jauh akan lebih melesat lagi. “Kemampuan SDM kita tentu juga berawal sampai sejauh mana seseorang meningkatkan minat baca, dengan demikian berpengaruh terhadap kualitas pendidikan,” ujarnya dalam sebuah acara di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov

TENAGA pendidik di Lombok Barat (Lobar) perlu ditingkatkan kapasitas dan keterampilannya, terutama di bidang Ilmu Teknologi (IT). Pasalnya, banyak guru khususnya guru SD yang gagap teknologi, terutama terkait intenet.

Sehingga para guru ini pun kurang akses terhadap perkembangan dunia di luar.

“Memang masih banyak guru, khususnya guru SD yang belum melek internet, karena itu kami akan terus dorong agar para guru bisa memahami IT ini,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, M. Ilham, MPd, kepada wartawan, Kamis (10/12).

Dijelaskan, jumlah guru di Lobar mencapai ribuan orang. Dari komposisi PNS yang ada di Lobar, guru paling banyak. Banyaknya guru ini belum ditunjang oleh kapasitas yang memadai, khususnya guru SD. Sedangkan untuk guru SMP dan SMA, menurutnya, sudah hampir semua memahami internet. Para guru ini, hampir semua memiliki laptop, sehingga mudah belajar internet.

Menurutnya, penting para guru menguasai IT sebab dengan IT kemampuan guru akan lebih maksimal memberikan pengajaran kepada peserta didik.

Karena pada era ini, peranan guru ini ituntut tidak saja bisa mengajar, namun bisa menguasai berbagai ilmu, terutama IT. Persoalan IT ini ke depan akan menjadi bidang yang wajib dipahami murid dan guru. Dengan IT ini pengembangan sekolah berbasis komputer, seperti penerapan UN dan penerimaan peserta didik baru secara online akan mudah dilakukan.

“Pokoknya banyak peranan IT ini,” terangnya. (her) M. Ilham

H. Muh. Amin

Banyak Kasus Pelecehan Seksual

Moral dan Keimanan Guru Mesti Ditata Ulang

Abdul Muhid

Dikbud Dorong Guru Tingkatkan SDM

semua pihak fokus terhadap upaya penumbuhan budi pekerti melalui pembelajaran di sekolah-sekolah.

“Saya kira, kurikulumkurikulum yang kita tanamkan sekarang harus terus diperbaiki dan dilakukan kajian, karena setiap era pemerintahan berbeda kurikulum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat kita dan kemampuannya serta penganggarannya,” ujarnya.

Jika dulu upaya penumbu-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/yon)

Kembangkan Sekolah Berbasis IT

NTB dalam meningkatkan minat baca setiap tahun. Misalnya, mulai dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana dari Perpusda, seperti penambahan buku dan membuat perpustakaan digital.

Harapannya dengan adanya pembenahan dari sisi infrastruktur ini dapat memantik masyarakat berkunjung dan membaca ke perpustakaan.

Selain berharap agar minat baca masyarakat meningkat, Amin juga berharap

han budi pekerti peserta didik dilakukan melalui adanya satu mata pelajaran khusus, yakni pelajaran budi pekerti, Amin menganggap tak perlu lagi karena sudah terintegrasi dengan mata pekajaran lainnya.

“Kalau budi pekerti dulu kan ada namanya pelajaran budi pekerti, sekarang diintegrasikan ke semua mata pelajaran, bukan tidak ada tapi lebih terintegrasi. Saya kira dari sisi materi perlu dikembalikan seperti dulu, tapi dari segi kurikulum harus beda.

Substansi dan semangat pengajaran budi pekerti kurikulum tidak boleh hilang,” tegasnya. (dys)

Selong (Suara NTB) Dewasa ini, kasus pelecehan seksual maupun sodomi semakin memprihatinkan di Kabupaten Lombok TImur (Lotim). Para guru yang dikenal sebagai sosok yang mulia, tegas dan berwibawa sebagai seorang pendidik, saat ini guru seolah-olah menjadi ancaman bagi siswa. Hal itu terbukti dari banyaknya kasus pelecehan seksual khususnya yang terjadi di Lotim dan kerap dilakukan oleh oknum-oknum guru di lingkungan sekolah.

Melihat kondisi ini, anggota Komisi II DPRD Lotim Abdul Muhid, meminta moral dan keimanan guru perlu diperhatikan. Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) selaku lembaga tempat bernaungnya para guru harus lebih serius dan membuat regulasi yang tegas dalam menyikapi persoalan maraknya kasus pelecehan seksual dan sodomi terhadap siswa.

“Bila perlu tes kejiwaan para guru harus dilakukan, terutama bagi oknum-okum guru yang melakukan pelecehan seksual itu,” tegasnya, Kamis (10/12).

Sementara, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH,SIK, mengatakan, untuk menyikapi persoalan maraknya kasus pelecehan seksual, kekerasan pada perempuan dan anak. Pihaknya bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim, P2TP2A dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lotim saat ini sedang membentuk Satgas Krisis Center.

Pembentukan Satgas Krisis Center ini untuk menyamakan persepsi bagaimana langkah yang terbaik dalam menanganani kasus pelecehan seksual, kekerasan pada anak maupun dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Kita berkumpul untuk

menyuarakan persepsi dengan membuat Satgas Krisis Center. Tujuan dibentuknya satgas ini untuk melakukan sosialisasi dan penindakan hukum. Selain itu, Satgas Krisis Center ini juga sebagai perpanjangan tangan kepolisian maupun pendampingan terhadap korban dan pelaku baik dalam kasus pelecehan seksual dan KDRT,” paparnya.

Sebelumnya, oknum guru honor di SDN 1 Peneda Gandor Kecamatan Labuhan Haji berinisial AS diduga melakukan pelecehan terhadap siswanya WI. Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, Selasa, (8/12), tindakan pelecehan seksual ini diduga dilakukan oleh oknum guru honor terhadap WI sejak bulan Agustus 2015 lalu di dalam kamar oknum sang guru. Entah apakah tindakan itu terus dilakukan sampai sekarang, namun sampai saat ini WI yang merupakan siswa kelahiran 12 Januari 2007 itu masih merasakan kesakitan di bagian tubuhnya.

Lama memendam perbuatan bejat gurunya itu, sehingga membuat WI menjadi tertekan. Akhirnya WI menceritakan perbuatan gurunya itu kepada orangtuanya. Sementara, orang tua WI ketika mendengar tentang apa yang telah dialami anaknya sontak kaget dan marah. Orang tua WI langsung melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru ke aparat kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, membenarkan adanya dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum guru honor di Kecamatan Labuhan Haji. Saat ini, katanya, oknum guru sudah diamankan dan dimintai keterangan sebagaimana yang dilaporkan oleh orang tua korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, oknum guru mengaku jika dirinya tidak pernah melakukan perbuatan bejat itu.

“Kita sudah periksa oknum guru, dari pengakuannya ia tidak pernah melakukan itu,” ujar Haris.

Untuk mencari kepastian dari kasus pelecehan seksual ini, pihaknya terus mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak, baik dari saksi maupun korban. Namun, sampai saat ini korban masih belum terbuka untuk dimintai keterangan. (yon)

(Suara NTB/ist)

FREE DRINK - Tim Nutrisari dan Hilo bersama Suara NTB menggelar acara Free Drink di SDN 19 Cakranegara, Kamis (10/12). Pada acara ini, Hilo mengeluarkan Hilo Coklat Sachet dan Nutrisari mengeluarkan Nutrisari Rasa Jeruk Peras. Kegiatan ini dimeriahkan dengan games seru berupa pemasangan puzzle Nutrisari, lomba menyanyi, dan lomba senam antarmurid.

Setelah games, siswa disuguhkan dengan minuman yang sudah disediakan pihak sponsor.

Permudah Penyelesaian Sengketa Pilkada

Fakultas Hukum Unram Sediakan Persidangan Lewat ’’Video Conference’’ Mataram (Suara NTB) Proses persidangan sengketa gugatan kepemiluan, seperti Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tak perlu lagi dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) telah menyiapkan video conference persidangan gugatan dengan MK. Kepada Suara NTB, Penanggung Jawab Harian Video Conference Fakultas Hukum Unram Dr. Kurniawan, mengaku masyarakat yang ingin menggugat hasil Pilkada serentak 9 Desember ke MK, dapat melakukan persidangan di Fakultas Hukum Unram.

“Jadi tidak perlu pergi ke Jakarta untuk bersidang, cukup melalui video conference di Fakultas Hukum,” ujarnya belum lama ini.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan pemohon terhadap MK dilakukan 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan tanggal 18-19 Desember 2015. Sementara, jadwal persidangan pemeriksaan pendahuluan selama enam hari kerja akan digelar tanggal 7-14 Januari 2016, dilanjutkan sidang pemeriksaan persidangan tanggal 18 Januari-25 Februari dan sidang pengucapan putusan dilakukan tanggal 2-7 Maret.

Dikatakan Kurniawan, kerjasama MK untuk menggelar persidangan video conference tak hanya dilakukan di Fakultas Hukum Unram, tapi meli-

batkan 42 perguruan tinggi lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi Fakultas Hukum Unram, kerjasama ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman langsung pada acara persidangan dan substansi persidangan MK dalam kasus gugatan konstitusi oleh partai pada perselisihan Pemilu, maupun oleh individu melalui uji material UU atau gugatan Pilkada.

Menurutnya, terselenggaranya persidangan video conference ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan segala bentuk perkara Pemilu, tak perlu keluarkan biaya mahal. ‘’Bayangkan kalau pada saat pemeriksaan saksi-saksi ke Jakarta, tentu memakan biaya banyak, belum lagi ada parpol pada saat persidangan membawa banyak pendukungnya. Kalau ada

video conference ini kan jadi mudah, cepat, efektif, efisien, karena tanpa harus datang ke Jakarta persidangan bisa dilakukan di sini setelah sebelumnya penggugat mendaftarkan gugatannya ke MK”.

Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan saat persidangan berlangsung, pihak Unram akan mendatangkan aparat kepolisian dan Satpam kampus yang akan mengamankan arena persidangan. Sebagaimana pengalaman persidangan saat Pileg 2014 lalu, penggugat datang ke arena persidangan membawa banyak pendukung, sehingga potensi terjadinya kericuhan juga sangat besar.

Sementara guna mempermudah pengunjung yang ingin melihat proses persidangan, Fakultas Hukum Unram melengkapinya dengan layar lebar. (dys)

(Suara NTB/dys)

CEK KESIAPAN - Penanggung Jawab Harian Video Conference Fakultas Hukum Unram Kurniawan mengecek kesiapan menggelar persidangan jarak jauh di Unram belum lama ini.

(Suara NTB/dok)

IAIN Mataram, Pusat Kopertais Wilayah Bali dan Nusra Mataram (Suara NTB) IAIN Mataram menjadi tuan rumah pertemuan silaturahmi antar-Pimpinan Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun Swasta wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra – NTB dan NTT). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka untuk memperoleh kesepahaman agar menjadikan IAIN Mataram sebagai Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) wilayah Bali, NTB dan NTT. Dalam sambutannya Rektor IAIN Mataram Dr. HM. Mutawalli menjelaskan IAIN Mataram dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan. Hal ini, terlihat dari animo masyarakat mendaftarkan putra putrinya

kuliah di IAIN Mataram.

Menurutnya, tahun 2014 lalu ada 10 jurusan yang dibuka menyongsong alih status IAIN Mataram menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. 10 jurusan tersebut adalah 8 jurusan pada Program Strata Satu (S1) yaitu Tadris Fisika, Tadris Kimia, Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Raudatul Atfal (PGRA), Ilmu Falak, Perbankan Syari’ah, Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Sosiologi Agama, sedangkan pada program Strata dua (S2) membuka 2 jurusan yaitu jurusan Ekonomi Syari’ah dan jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Ke depan diharapkan akan dibuka lagi program S3 jurusan Pendidikan Agama Islam.

(Suara NTB/ist)

ARAHAN - Rektor IAIN Mataram H. Mutawalli saat memberikan arahan ketika melakukan silaturahmi dengan pimpinan perguruan tinggi Islam swasta di wilayah Bali, NTB dan NTT di IAIN Mataram, belum lama ini.

Terkait dengan itu, adanya silaturahmi dari perguruan tinggi swasta Islam yang hadir

mendukung sepenuhnya agar IAIN Mataram menjadi Pusat Kopertais di wilayah Nusra.

Sementara Kabag Umum dan Humas IAIN Mataram Drs. Tamjidillah, M.Pd menjelaskan

ada 15 Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang hadir mewakili perguruan tinggi se-Bali, NTB dan NTT adalah; IAIH NW Pancor Lombok Timur, STIT Islahuddini Kediri Lombok Barat, STIT Al-Aziziyah Kapek Lombok Barat, IAI Qamarul Huda Bagu, STIT Gelogot Lombok Timur, ASIT NU Masbagik Lotim, STAI NW Sumbawa, STIT KSB Sumbawa, STIA Gersik, UMM Mataram, STIT Mustafa Ibrahim Islahuddiny Kediri, STEI Hamzar Lotim, STIH NTB, STIT Palopo dan IAI Nurul hakim Kediri Lobar.

Hasil dari pertemuan tersebut , lanjutnya, seluruh pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Bali dan Nusra mendukung sepenuhnya IAIN Mat-

aram menjadi Pusat Kopertais Wilayah Bali dan Nusra. Hal ini ditandai dengan membubuhkan tanda tangan, sebagai pertanda menyetujui hasil kesepakatan bersama.

Salah seorang peserta silaturrahmi pimpinan PTAIS yang hadir menjelaskan keuntungannya dari pertemuan ini adalah bila IAIN Mataram menjadi Kopertais wilayah di Nusra, akan memberikan kemudahan bagi perguruan tinggi swasta di daerah.

Adanya kemudahan ini membuat mereka mudah dalam mengurus dan menyelesaikan administrasi akademik dan kemahasiswaan. Di samping menghemat biaya, waktu, tenaga, dan juga secara geografis, lebih dekat dan dapat dijangkau. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

Liga Champions

Hattrick Giroud Antar Arsenal ke 16 Besar London Arsenal berhasil mengalahkan Olympiacos 3-0 dalam laga terakhir Grup G Liga Champions di Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus, Yunani, pada Kamis dini hari kemarin.

(Suara NTB/ist)

TIGA GOL - Oliver Giroud mencetak tiga gol kemenangan Arsenal saat mereka mengalahkan Olympiacos 3-0 dalam laga terakhir Grup G Liga Champions di Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus, Yunani, Kamis dini hari kemarin.

Kemenangan ini pun mengantarkan Arsenal ke babak 16 besar dengan menempati posisi dua klasemen akhir. The Gunners mengoleksi 9 poin dari enam laga, sama dengan yang dikumpulkan Olympiakos di posisi tiga, namun Arsenal lebih unggul dalam selisih gol.

Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui gol Oliver Giroud. Mendapatkan umpan silang Aaron Ramsey seusai bekerjasama dengan Monreal, Giroud sukses mengkonversikannya menjadi

gol lewat sundulan kerasnya.

Giroud menggandakan skor pada menit ke-49 setelah menerima umpan terobosan Joel Campbell. Giroud melesakkan bola dari jarak dekat yang bersarang di sudut kanan gawang Olympiacos.

Tim Asuhan Arsene Wenger mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-66 setelah Omar Elabdellaoui melakukan hand ball di kotak terlarang. Giroud yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menaklukkan kiper dengan melesakkan bola ke sudut kiri gawang. 3-0 un-

tuk keunggulan Arsenal.

Chelsea Juara Grup Sementara itu, Chelsea berhasil mengalahkan Porto 2-0 dalam laga terakhir Grup G Liga Champions di Stamford Bridge, London, Kamis dini hari kemarin.

Dengan kemenangan ini, Chelsea memuncaki klasemen akhir dengan torehan 13 poin dari enam pertandingan, sementara Porto harus melanjutkan langkah ke Liga Europa setelah finis di urutan ketiga.

Dalam pertandingan tersebut, Livescore mencatat, Porto lebih unggul penguasaan bola hingga 59 persen, namun tim asuhan Jose Mourinho lebih efektif dengan melesakkan tujuh tendangan tepat sasaran sepanjang laga.

Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-12 berkat gol bunuh diri pemain Porto, Marcano. Berawal dari bola sepakan Hazard yang berhasil dihalau Casillas, yang kemudian membentur Marcano dan bergulir ke gawang mereka sendiri.

The Blues mencetak gol kedua pada menit ke-52 melalui gol Willian dari dalam kotak penalti setelah memaksimalkan bola umpan dari Eden Hazard. (ant/bali post)

PS TNI Kerahkan Ribuan Orang Suporter Solo PS TNI akan mengerahkan ribuan suporter dari berbagai kesatuan untuk mendukung timnya pada pertandingan sepak bola babak delapan besar Piala Sudirman 2015 di Stadion Manahan Solo, pada 1222 Desember mendatang.

Komandan Korem 074/Warastratama Surakarta, Kolonel Infantri Toto Nugroho, di Solo, Kamis, mengatakan, untuk mendukung timnya yang berhasil maju babak delapan besar Piala Sudirman di Solo, siap mengerahkan sekitar 6.000 personel untuk mendukung PS TNI. Ribuan anggota TNI tersebut dari berbagai kesatuan seperti Kopassus TNI AD, Kodim, Korem, Kostrad, Kodam IV/ Diponegoro, memberikan dukungan dengan nyanyian dan atraksi untuk memotivasi timnya yang sedang berlaga.

Menurut Toto Nugroho, suporter dari PS TNI tersebut akan menempati tribun timur yang langsung berhadapan dengan tribun VIP di barat. Anggota Kostrad ditempatkan di tribun VIP karena mereka sudah memesan tiket.

Menurut dia, suporter PS TNI tersebut tugasnya hanya memberikan dukungan timnya dengan bernyanyi-nyanyi. Hal ini, seperti yang sudah dilakukan saat timnya berlaga di babak penyisihan melawan di Stadion Gelora Delta Sidoharjo, ribuan anggota dari kesatuan Korps Marinir TNI AL memadati stadion itu.

“Mereka memberikan dukungan timnya yang sedang berlaga dengan bernyanyi seperti suporter profesional, sehingga pemain lebih bersemangat untuk mengalahkan setiap lawan yang dihadapi,” katanya.

Ia menambahkan suporter PS TNI akan mengenakan kostum seragam warna dasar hijau kebanggaan sebagai anggota TNI. Kendati demikian, pihaknya dapat menjamin bahwa suporter dari anggota TNI tersebut ketika masuk stadion untuk menyaksikan timnya berlaga, tetap membeli tiket masuk.

Dia mengatakan pihaknya dalam laga babak delapan besar Piala Jenderal Sudirman di Solo, akan menurunkan aparat keamanan gabungan dengan total sebanyak 1.200 personel.

“Jumlah aparat keamanan itu, terdiri gabungan Polri/TNI sebanyak 750 personel dan sisanya petugas interen Panitia Penyelenggara (Panpel) dari Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa),” katanya.

PS TNI pada laga pertama melawan Semen Padang, Sabtu (12/12), kemudian melawan Persija Jakarta, Selasa (15/12), kemudian menghadapi Mitra Kukar, Minggu (20/12). (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

BERJIBAKU - Pemain AS Roma, Manuel Iturbe tampak berjibaku melawan hadangan pemain BATE Borisov dalam laga terakhir Grup E Liga Champions di Stadion Olimpico, yang berakhir tanpa gol, Kamis dini hari kemarin.

Main Imbang, Roma Dampingi Barca Roma AS Roma bermain imbang 0-0 kala menjamu BATE Borisov dalam laga terakhir Grup E Liga Champions di Stadion Olimpico, pada Kamis dini hari WIB. Hasil imbang ini sudah cukup meloloskan Roma ke babak 16 besar. Mereka menghuni posisi dua klasemen akhir dengan torehan 6 poin, atau sama dengan yang dikumpulkan Leverkusen yang juga bermain imbang dengan Barcelona, namun Roma leb-

ih unggul selisih gol.

Dalam pertandingan yang disaksikan sekitar 30.000 penonton tersebut, Roma mencatatkan peluang pertama pada menit ke-9 lewat sepakan Radja Nainggolan dari jarak jauh, tetapi bola sukses diamankan penjaga gawang.

Tim tuan rumah kembali menebar ancaman pada menit ke-27 melalui tendangan bebas Miralem Pjanic dari luar kotak penalti, namun bola yang mengarah ke sudut kiri gawang berhasil ditepis kiper.

Roma kembali mencatatkan peluang emas pada menit ke-73 saat Florenzi merangsek ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras namun bola membumbung tinggi.

Tak berselang lama Dzeko juga melakukan aksi menawan dengan menebar ancaman, tetapi penjaga gawang Bate kembali melakukan penyelamatan gemilang.

Skor 0-0 pun bertahan hingga laga tuntas.

Sementara itu, laga Bayer

Jelang Undian Euro 2016, Platini Belum Pasti Hadir Paris Michel Platini belum pasti bisa menghadiri pengundian grup putaran final Piala Eropa (Euro 2016) yang dilaksanakan Sabtu (12/12).

Michel Platini masih berjuang dalam proses banding di Pengadilan Arbitrasi Olahraga menyusul larangan 90 hari terlibat dalam kegiatan sepak bola terkait uang yang diterimanya pada tahun 2011.

Kehadiran Platini tergantung apakah ia memenangkan Pengadilan Arbitrasi.

“Kami telah mempersiapkan turnamen ini selama lima setengah tahun bersama Michel Platini sebagai Presiden UEFA. Karena Piala Eropa ini berlangsung di Prancis, ia telah membuat upaya khusus guna membantu persiapan,” kata Jacques Lambert panitia turnamen tersebut dilansir AFP, Kamis.

“Dia telah sangat dekat

dengan semua keputusan yang telah terstruktur dalam persiapan dan itu memilukan jika membayangkan Euro berlangsung tanpa dia,” tambah Jacques Lambert.

Platini dipuji juga dikritik atas perannya sebagai presiden UEFA yang mengubah format turnamen dari 16 tim menjadi 24 tim sehingga negara seperti Wales, Irlandia Utara, Islandia dan Albania bisa

lolos ke putaran final dan akan bertanding melawan raksasa Eropa.

Prancis masih dalam keadaan darurat setelah Paris diserang teror yang menewaskan 130 sehingga keamanan menjadi sangat ketat menjelang pengundian Euro 2016 yang melibatkan 24 negara.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, juga menunggu saat pen-

gundian kendati masih dipusingkan skandal pemerasan yang melibatkan Karim Benzema dengan Mathieu Valbuena.

Benzema masih dilarang untuk berjumpa Valbuena kendati bintang Real Madrid itu menyatakan harapannya untuk kembali memperkuat skuad Prancis untuk Euro 2016.

Mengutip laman UEFA, Les Bleus berada di pot unggulan bersama juara bertahan Spanyol, juara dunia Jerman, Inggris, Portugal dan Belgia. Di pot kedua terdapat Italia, Rusia, Swiss, Austria, Kroasia, dan Ukraina.

Pot ketiga ditempati Republik Ceko, Swedia, Polandia, Rumania, Slowakia, dan Hungaria. Sementara pot keempat ditempati Turki, Republik Irlandia, Islandia, Wales, Albania dan Irlandia Utara. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Leverkusen melawan Barcelona berakhir imbang 1-1 dalam laga terakhir Grup E Liga Champions di BayArena, Leverkusen, pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari WIB. Hasil ini tak mengubah posisi Barcelona di puncak klasemen akhir dengan torehan 14 angka dari enam pertandingan, sementara Leverkusen finis di posisi tiga dengan capaian enam poin yang membuat mereka harus melanjutkan langkah ke Liga Europa.

Barca membuka keunggu-

lan pada menit ke-20 melalui gol Lionel Messi. Menerima umpan terobosan Rakitic, Messi sukses mengecoh kiper sebelum menceploskan bola ke gawang tim tuan rumah.

Tiga menit berselang, Leverkusen langsung merespon lewat gol Javier Hernandez yang berhasil memanfaatkan umpan silang Calhanoglu yang gagal dihalau penjaga gawang. Hernandez pun sukses melesakkan si kulit bundar untuk menggetarkan gawang Barca. (ant/bali post)

Lima Petinju NTB Berlaga di Kejurnas STE Mataram (Suara NTB) Lima petinju NTB, yakni Nasrudin, Saputra Samada, Huswatun, Jubaitul dan Ainun Samidah akan berlaga di Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) di Bogor 13-19 Desember 2015. Kelima atlet itu siap bersaing dengan juara-juara nasional guna memperebutkan prestasi terbaik di event bergengsi tersebut.

Sekum Pengprov Pertina NTB, Haryoto Az yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (10/12) kemarin mengatakan kelima petinju NTB yang akan ambil bagian di STE itu merupakan petinju-petinju yang pernah masuk finalis di kejuaraan level nasional. Dan keterlibatan kelima atlet itu berdasarkan undangan resmi dari Pengurus Besar (PB) Pertina.

“PB Pertina mengundang sebanyak lima petinju kita (NTB-red) untuk mengikuti Kejurnas STE di Bogor. Mereka adalah Nasrudin, Putra Samada, Huswatun, Jubaitul dan Ainun Samidah,” ucapnya.

Dijelaskan Haryoto, Nasrudin, Saputra Samada, Huswatun dan Jubaitul mendapat kesempatan mengikuti Kejurnas STE karena sukses masuk final di Pra-PON Tinju

Wilayah III, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) November lalu. Dimana pada Pra-PON Tinju tersebut Nasrudin, Huswatun dan Jubaitul berhasil meraih medali emas, selanjutnya Putra Samada meraih medali perak.

Sementara itu Ainun Samidah juga dipanggil mengikuti kejurnas STE karena sebelumnya dia berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jawa Barat (Jabar) September lalu. Kelima petinju andalan NTB itu akan bertandang mengikuti kejurnas STE di Bogor 12 Desember mendatang. Mereka akan bersaing dengan petinju-petinju yang sukses meraih peringkat satu dan dua di Pra-PON Wilayah I (satu) dan II (dua) Pertina NTB menaruh harapan besar kepada kelima petinju NTB agar bisa tampil maksimal, pasalnya Kejurnas STE itu akan menjadi tolak ukur NTB dalam mematok target di PON Jabar 2016.

“Kalau petinju NTB bisa merebut medali emas di Kejurnas STE, maka peluang NTB medali emas di PON akan semakin terbuka,” terang Haryoto. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 11 Desember 2015

Ombudsman NTB Gelar Lokakarya Kajian Fiqih Anti Maladministrasi Giri Menang (Suara NTB) Pemberantasan korupsi, selalu menjadi tema yang manarik perhatian masyarakat. Karena berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari membentuk undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) dan lembaga yang secara khusus untuk memberantas korupsi. Namun hasilnya bukan malah korupsi semakin berkurang, tapi sebaliknya semakin masif dan tersistematis.

Oleh karena itu, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, dan untuk menciptakan pemerintahan yang good & clean government, tidak bisa hanya dengan mengandalkan penindakan semata. Namun perlu upaya pencegahan yang lebih masif.

Salah satunya dengan cara melalui pendekatan perspektif norma-norma agama. Sehingga peran tokoh agama menjadi sangat penting untuk terlibat dalam agenda pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam lokakarya penyusunan konsep dan kajian fiqih anti maladministrasi melalui penguatan peran tokoh agama di NTB, yang digelar Ombudsman RI Perwakilan NTB, Kamis (10/12).

Menurut Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH bahwa masyarakat NTB, memiliki banyak sekali landasan-landasan pemikiran yang bisa digunakan untuk memberantas prilaku korup. Untuk itu ia mengajak semua pihak, untuk turut bersama-sama terutama dengan ulama, tokoh agama untuk melakukan kajian dari perspektif agama dalam memerantas prilaku korup, terutama dalam pelayanan publik.

“Kita ini begitu banyak memiliki landasan-landasan pemikiran yang akan kita coba dorong bersama dalam mencegah prilaku korup dalam pelayanan publik. Namun kita tidak mampu sendrian untuk melakukan itu. Kami butuh bantuan secara bersama-sama dengan tokoh agama dan ulama untuk melakukan kajian-kajian dalam mencegah tindakan korupsi,’’ ujar Adhar.

Pencegahan yang dilakukan oleh Ombudsman, bertujuan untuk tetap menjaga marwah birokrasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Karena yang perlu diketahui oleh semua pihak bahwa posisi pelayanan publik dan korupsi dapat dipastikan selalu diawali dengan pelayanan publik yang buruk.

“Pencegahan yang kita lakukan itu bertujuan untuk menjaga marwah birokrasi. Karena korupsi itu selalu diawali dengan pelayanan publik yang buruk. Selain itu kita juga bertujuan untuk menjembatani agar birokrasi tidak hanya takut pada atasannya saja, namun selain atasan juga perlu untuk takut pada perbuatan dosa.”

Sementara itu menurut TGH. Hasnain, Lc pada Suara NTB, bahwa dalam memberantas prilaku korupsi tidak bisa hanya dengan menggunakan pendekatan hukum positif saja. Namun perlu seluruh potensi di kerahkan. Termasuk dengan pendekatan ajaran-ajaran agama. ‘’Sebagaimana yang pernah saya katakan bahwa hukum positif saja tidak bisa, tapi juga perlu potensi-potensi yang kita miliki untuk digunakan dalam mecegah prilaku korupsi itu,” ujarnya. (ndi)

Halaman 12

Sidang Kasus Dana BOS SDN 1 Ampenan

Mantan Kasek dan Bendahara Dituntut 18 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Sekolah SDN 1 Ampenan, H Raah Timanuddin dan Bendahara, Hj Theresia Suratmini, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2010-2013 dituntut 1 tahun 6 bulan (18 bulan penjara) oleh jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (10/ 12). Masing-masing juga dituntut membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Selain itu, untuk terdakwa H Raah Timanuddin, dalam tuntutan JPU dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 422.289.791 atau subsidair selama enam bulan penjara. Uang sejumlah tersebut yang sudah dikembalikan dan dititipkan di Kejari Mataram dituntut agar dirampas untuk negara.

“Menyatakan terdakwa H. Raah Timanudin alias H. Raah secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair,” kata JPU Kejari Mataram, Saptini SH dalam siding, Kamis (10/12).

Menurut JPU dalam tuntutan yang dibacakan terpisah antara H. Raah dengan Hj. Theresia, masing-masing tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi

(Suara NTB/why)

DENGARKAN TUNTUTAN - H. Raah Timanuddin (tengah kiri) dan Hj Theresia Suratmini mendengarkan tuntutan JPU dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dana BOS SDN 1 Ampenan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (10/12). tersebut sehingga menuntut agar dibebaskan dari dakwaan primair pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Tim penasihat hukum masingmasing terdakwa menanggapi tuntutan JPU dengan mengajukan pledoi.

Ketua Majelis Hakim, A. A Putu Ngurah Rajendra kemudian menetapkan bahwa sidang ditunda untuk dilanjutkan kembali pada Kamis (17/ 12) pekan depan dengan agenda pledoi terdakwa.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS SDN 1 Ampenan yang dikucurkan per-triwulan tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Modusn-

ya, dilakukan Hj Theresia membuat kwitansi-kwitansi diduga fiktif yang dibubuhi stempel yang dibuat sendiri dan dengan sepengetahuan Kepala Sekolah pada waktu itu, H. Raah. H. Raah selaku penanggung jawab dana BOS dan Hj Theresia selaku bendahara tidak pernah melibatkan dewan guru maupun anggota komite sekolah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang dilampirkan dalam Rencana Penggunaan Uang. (why)

Gunakan KPE, ASN NTB Dapat Diskon Belanja (Suara NTB/ndi)

LOKAKARYA - Dari kiri ke kanan TGH. Hasanain, Muttawali, Yudi Darmadi dan Dwi Hendro Wibowo menjadi pemateri dalam lokakarya penyusunan konsep fiqih anti maladministrasi Ombudsman NTB.

Mataram (Suara NTB) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri NTB membuat program terobosan dengan menggalang kerjasama dengan enam pengusaha. Bagi Apara-

tur Sipil Negara (ASN) di NTB yang mempunyai Kartu Pegawai Elektronik (KPE) akan mendapatkan diskon belanja, pemeriksaan kesehatan sampai menginap di hotel

pada enam tempat yang sudah dilakukan kerjasama.

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri NTB, Drs. Hendro Kartiko, MM mengatakan KPE merupakan kartu multiguna.

Di samping bermanfaat untuk tabungan hari tua dan fungsi lainnya yang sudah diatur pemerintah, pihaknya melakukan terobosan supaya pemanfaatan KPE tersebut lebih luas. ‘’Kita kerjasama dengan pengusaha di Mataram, bagaimana KPE ini bisa kita manfaatkan. Kerjasama kita dengan enam pengusaha,’’ ujarnya usai sosialisasi pemanfaatan KPE di Mataram, Kamis (10/12) siang kemarin.

Hendro mengatakan bagi ASN yang ingin berbelanja pada enam lokasi yang sudah diker-

jasamakan tersebut maka akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Ia menyebutkan enam pengusaha yang diajak kerjasama oleh Korpri antara lain MGM Supermarket, Lab. Vi Diagnostik, LP3I Mataram, Oleise Skin Care dan RM. Taliwang Kebon Radja Meninting Ampenan dan Hotel Lombok Raya. ‘’Intinya perusahaan tersebut akan memberikan diskon belanja kepada PNS yang menunjukkan KPE,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH usai pembukaan kegiatan tersebut mengatakan KPE tersebut memberikan kemudahan bagi ASN di daerah ini. Ia mengatakan, KPE tersebut bersifat multiguna atau satu kartu namun banyak penggunaannya. “Tinggal mereka mau memanfaatkannya. Karena manfaatnya besar. Misalnya untuk tabungan perumahan, dengan kartu tinggal kita akses, apa persyaratannya. Cuma membumikan kemudahan ini yang perlu disosialisasikan,”tandas Ketua Dewan Pengurus Korpri NTB ini. (nas)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 11 Desember 2015

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

Siap Terima Hasil Pilkada PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) di tujuh kabupaten/kota di NTB telah usai. Pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali ini untuk memilih kepala daerah terbaik yang merupakan pilihan rakyat.

Dari hasil perhitungan sementara (quick count) dari tim relawan pasangan calon dan lembaga survei sudah diketahui siapa yang jadi pemenang sementara. Itu artinya, daerah yang melaksanakan pilkada, seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima sudah memiliki gambaran siapa calon kepala daerah yang akan memimpin 5 tahun ke depan.

Namun, kemenangan ini baru bersifat sementara sampai ada penetapan pemenang dari KPU. Kita bersyukur pada hari pelaksanaan pemungutan suara, kondisi di sejumlah daerah tetap kondusif dan tidak terjadi gangguan berarti. Namun, yang perlu diantisipasi di sini adalah kondisi pascapilkada. Tidak menutup kemungkinan usai pilkada sejumlah pasangan calon atau pendukung fanatik masih ada yang belum puas dengan hasil pilkada. Termasuk, mengklaim suara calon yang diusungnya lebih banyak daripada calon sesuai hasil perolehan suara sementara.

Inilah yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara pilkada, aparat keamanan, pemerintah daerah hingga masyarakat di lapangan. Tindakan yang bisa memicu konflik harus dihindari, sehingga hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pilkada tidak terjadi. Jika diperlukan adanya ketegasan dalam bertindak, maka aparat penegak hukum tidak boleh memberikan toleransi. Aparat penegak hukum mesti bersikap, ketika melihat ada tindakan yang membahayakan atau kegiatan yang sifatnya merusak dan provokatif.

Sekarang ini yang paling penting, adalah bagaimana mengawal pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga KPU kabupaten/kota. Seperti yang disampaikan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengawal proses penghitungan suara ini penting dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan di tingkat PPK. Jika ini tidak dilakukan, kemungkinan terjadinya konflik atau gesekan antarpendukung pasangan calon, khususnya yang selisih perolehan suaranya sangat kecil bisa terjadi.

Apalagi proses penghitungan suara di tingkat PPK, sering dimunculkan isu tidak fair. Untuk itu, seperti sarannya gubernur, semua pihak, mulai dari tim pasangan calon, KPU, aparat keamanan hingga media massa melakukan pengawasan saat proses perhitungan dilakukan. Kita tidak mengharapkan dalam proses penghitungan perolehan suara terjadi kecurangan, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan antarpendukung atau suasana tidak kondusif.

Selain itu, pasangan calon juga harus bersikap ksatria dalam bertarung di pilkada kali ini, yakni siap kalah dan menang. Sesuai komitmen awal, mereka harus siap menerima kekalahan dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan. Jika melihat ada kecurangan dalam pelaksanaan pilkada, pasangan calon yang kalah bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai proses hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, seluruh pasangan calon mampu memberikan imbauan pada pendukungnya menerima apapun hasil pilkada tanpa berbuat anarkis. Karena siapapun calon yang menjadi pemenang, mereka adalah orang-orang pilihan. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Memeringati Hari Antikorupsi Oleh: Perilaku Korup semakin mengganas dan tak pernah absen terjadi di negeri ini.

Perilaku haram itu telah mencederai sendi Trias politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berimbas pada terhambatnya laju pembangunan bangsa di semua sector. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara meluas dan telah menjadi penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah menyerobot hak–hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, serta memundurkan pembangunan dan memudarkan masa depan bangsa.

ERILAKU korupsi ini tidak hanya dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, ataupun kewenagan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan aset negara, tetapi juga berpengaruh pada setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik tidak sengaja, ataupun terpaksa.

Kebobrokan integritas dan mental korup para penyelenggara negara tidak hanya menempatkan bangsa Indonesia bercokol di deretan negara terkorup dunia tetapi bahkan kondisi seperti ini dapat saja mengiring bangsa ini kearah kehancuran, failed state, atau ambruk keropos diakibatkan korupsi.

Memang penyakit korupsi ini tidak hanya menyerang satu negara, bahkan ia telah menjadi acaman serius bagi kebanyakan negara–negara dibelahan dunia.

Bayangkan saja, sepanjang tahun 2014, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat telah terjadi 629 kasus korupsi yang melilit 1328 tersangka di lingkungan pejabat pusat hingga daerah dengan total kerugian negara Rp 5,29 triliun.

Angka itu masih dalam durasi

Hasian Sidabutar

(Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta)

Pemberantasan korupsi adalah suatu kerangka hukum nyata dalam penegakkan hukum tanpa campur tangan politik. Adapun tujuan itu yakni untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Kita juga menyakini bahwa untuk memerangi korupsi diperlukan kerja sama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah waktu satu tahun. Artinya jika dikalkulasikan dengan tahuntahun sebelumnya dan hingga semester I tahun 2015 ini dimana kita tahu kinerja KPK terus menurun, maka angka itu pasti jauh membludak. Bisa saja angka tersebut hanyalah fenomena sebagai fakta permukaan dari realita korupsi yang berlapis dinegeri ini. Walaupun belum terungkap tuntas berbagai praktik korupsi, penyingkapan 629 kasus selama 2014 itu sudah membuat berbagai kalangan terperangah betapa korupnya sistem birokrasi indonesia.

Meski fenomena korupsi ini telah menjadi penyakit kronis dan sistemik yang sangat sulit untuk disembuhkan, namun ada tren lain yang muncul dalam melawan perilaku korupsi, dimana penjabat negara begitu lantang membicarakan bahaya korupsi, namun tidak sedikit pula maling teriak maling.

Sikap yang tidak jujur ini terbukti dari begitu banyaknya undang– undang dibuat untuk mencegah korupsi, tapi korupsi justru semakin berkembang subur.

Bila demikian, sudah sepatutnyalah kita pertanyakan kembali komitmen pemimpin negeri ini untuk memberantas korupsi, sudah saatnya pula kita tanya pada diri kita masing–masing sampai dimana kita berlaku jujur dalam menjalankan kehidupan sehari–hari. Lalu untuk apa ritual hari anti korupsi yang setiap tahunnya kita peringanti? Pertanyaan seperti ini sangat wajar untuk kita kemukakan. Jika

ternyata penyakit korupsi itu tetap saja menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negeri ini.

Melalui momentum hari antikorupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember ini, mari kita berefleksi kembali, menyalakan kembali semangat memerangi korupsi, paling tidak memulainya dari kita sendiri untuk tidak melakukan korupsi. Jangan hanya terkesan pemberantasan korupsi hanya sebatas retorika belaka, dimana masyarakat semakin sengsara sementara para pelakunya semakin bertambah kaya.

Semangat antikorupsi mesti terus berlanjut, meski persoalan ini bertambah absurd. Untuk itu diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dalam memerangi praktik korupsi yang tidak hanya memakai gay –gaya lama dengan menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai kekuatan untuk menduduki tampuk kekuasaan, mempunyai kompetensi terhadap reformasi administrasi negara secara tepat, menyusun agenda dan pelaksana kebijakan dan pembangunan yang ditujukan pada kepentingan rakyat, serta meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan peran yang sebenarnya selaku pelayanan publik. Kemudian juga diperlukan kemampuan dan kemauan birokrasi untuk melakukan langkah yang mencakup perubahan prilaku yang mengedepankan netralitas, profesionalitas, demokrasi, transparansi dan mandiri disertai perbaikan

RADIO

semangat kerja dalam mengelola pelayanan.

Untuk memberantas korupsi diperlukan agenda dan prioritas yang jelas dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku.

Disamping itu perlu dilakukan kempanye kepada masyarakat agar korupsi di pandang sebagai penyakit sosial tindakan kriminal yang merupakan musuh publik.

Pers sebagai kontrol sosial pun harus diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengungkapkan dan memberitakan tindak korupsi. Pengembagan budaya malu korupsi harus di sertai dengan upaya menumbuhkan budaya bersalah individu dalam diri yang akan melawan budaya korupsi itu sendiri.

Pemberantasan korupsi adalah suatu kerangka hukum nyata dalam penegakkan hukum tanpa campur tangan politik. Adapun tujuan itu yakni untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Kita juga menyakini bahwa untuk memerangi korupsi diperlukan kerja sama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Diantara berbagai butir penting lainya, semua penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta harus menjamin independensi, integritas, dan dipolitisasi sistem peradilan sebagai bagian penting dari tegaknya hukum yang akan menjadi tumpuan dari semua upaya pemberantasan korupsi serta pengawasan yang efektif.

Hujan lebat, empat titik di Mataram tergenang Mataram bebas banjir hanya mimpi

*** Kualitas handycraft NTB masih terpuruk Butuh pembinaan dan modal

***

RAGAM

Sikapi Hasil Pilkada di NTB

Kalah Jadi Pembelajaran, Menang Siap-siap Wujudkan Janji Politik Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan dalam Pilkada pasti ada calon yang kalah dan calon yang menang. Begitu juga yang terjadi dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota yang ada di NTB. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, bagi calon yang kalah tentu akan menjadi pembelajaran. Sementara bagi calon yang menang, saatnya siap-siap untuk mewujudkan janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye. ‘’Kita belum tahu hasil akhir tapi dalam Pilkada pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Untuk yang menang iya saatnya untuk siap-siap mewujudkan janji-janji. Yang kalah itu menjadi pembelajaran dan perlu diingat bahwa dalam Pilkada itu faktor figu-

ritas itu sangat besar,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (10/12) siang kemarin.

Dalam Pilkada, kata gubernur, faktor figuritas sangat menentukan seorang calon memenangi Pilkada. Pengusungan atau dukungan dari partai politik (parpol) memang diperlukan sebagai syarat formil untuk maju dalam Pilkada. ‘’Tapi memang faktor yang paling besar di dalam Pilkada itu adalah keyakinan atau kepercayaan dari masyarakat terhadap figur tertentu yang menjadi calon. Jadi selama figur itu paling kredibel, akseptabel maka dia yang akan menang. Partai apapun yang mengusungnya,’’ kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini.

Sementara itu mengenai calon dari Partai Demokrat

Belum Ada Renstra ’’Horti Park’’ Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si di Mataram, Kamis (10/ 12) mengatakan, akan dikembangkan seperti apa horti park setelah di launching pada Desember 2014 lalu. Tentunya, sesuai yang direncanakan oleh pemerintah daerah setempat.

Horti park sebelumnya diajukan oleh dinas terkait di Kabupaten Loteng. Dinas Pertanian Provinsi NTB kemudian memfasilitasi. Bagaimana kelanjutannya, tentu sesuai yang diinginkan oleh pemilik lahan.

Horti park sedang bermasalah soal lahan, menurut keterangan mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB ini, permasalah tersebut mungkin mencakup soal kebun kopi seluas 350 hektar. Persoalan lahan melibatkan PT. Trisno Kenanga dan Pemda setempat hingga bergulir di pengadilan. Informasinya, PT. Trisno Kenangalah yang memenangkan sengketa lahan tersebut.

“Cuma saya belum tahu pasti keputusan pengadilan.

Soal ada sengketa lahan, tidak ada sepucuk pemberitahuanpun saya terima. Horti park itu, kita hanya gunakan lahan yang disiapkan. Makanya paling tepat konfirmasi ke Loteng saja sebagai penguasa lahan,’’ sarannya.

Sejauh ini, belum ada usulan anggaran untuk melanjutkan pengembangan horti park.

Kendati demikian, katanya, tidak menutup kemungkinan akan memperhatikan membangun horti park di kabupaten/kota lainnya jika diusul-

kan.

Sebelumnya, salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi, khususnya pada jenis komoditi pertanian hortikultura (sayur dan buah), pemerintah daerah mengembangkannya melalui horti park.

Horti park adalah kawasan pertanian untuk hortikultura yang diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi sentra percontohan dan sentra produksi.

Tak hanya itu, bahkan horti park dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Berada di Dusun Persil, Desa Sidemen, Kecamatan Batu Keliang, Loteng dengan luas areal yang dikembangkan mencapai 350 hektar.

Horti park bahkan direncanakan tahun ini sudah dapat menghasilkan, baik dari sisi produksi maupun potensi pemasukan dari pengunjung (wisatawan).

Sayur dan buah-buahan yang ditanam adalah berbagai jenis dan turunannya, termasuk di dalamnya adalah tanaman untuk obat.

Pengelolaan kawasan horti park dilakukan secara intensif, dengan menerapkan paket-paket teknologi maju yang direkomendasikan serta didukung oleh kelengkapan sarana produksi.

Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kebun diarahkan melalui pembentukan dan pengembangan kelompok tani yang sekaligus diharapkan sebagai ujung tombak pengembangan bagi kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri. (bul)

Bukan Jabatan Politik Dari Hal. 1 maksimal dijabat selama lima tahun.

Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut menjelaskan, jabatan Sekda bukan seperti jabatan politik.

Apalagi, dalam UU disebutkan bahwa masa pensiun jabatan pimpinan tinggi baik eselon I dan II telah diatur sampai 60 tahun.

“Ini bukan jabatan politik dari tanggal A sampai tanggal B. Memang dalam UU ASN itu lima tahun, katanya.

Tapi dapat saja lanjut. Artinya bahwa jabatan itu tidak otomatis lima tahun selesai, kayak jabatan bupati/walikota,” kata Muhammad Nur ke-

tika dikonfirmasi usai membuka acara Korpri di Mataram, Kamis (10/12) siang kemarin.

Diterangkan, dalam ketentuan disebutkan, siapa saja ASN yang menduduki jabatan eselon II dan I, maka usia pensiunnya sampai 60 tahun. Diketahui, Sekda NTB akan memasuki usia pensiun tinggal dua tahun lagi.

Sekda menegaskan, dirinya akan mengundurkan diri sebagai ASN jika sudah mencapai umur 60 tahun. “Kalau sudah 60 tahun, ndak usah disuruh, saya pergi. Dan lagunya jangan ditanyakan kemana aku pergi,”ucapnya berseloroh. (nas)

Sampel Gedung Evakuasi Bencana Diuji di Laboratorium Dari Hal. 1 ‘’Masing- masing komponen kita ambil tiga titik,’’ kata Candra Irawan kepada Suara NTB. Pengeboran dengan alat core drill itu berlangsung sejak Senin (7/12) lalu.

Dijelaskan juga, masing masing titik diambil dengan beda kedalaman, sesuai kebutuhan ahli. Untuk ram, ke dalamannya 15 cm, sesuai ketebalan komponen penghubung gedung 4 lantai itu. Plat lantai masing - masing 120 cm.

Balok tiang lebih dalam, mencapai 25 cm.

Semua sampel berbentuk silinder sesuai bentuk mata bor itu dibawanya ke laboratorium untuk diuji. Pengujian dilakukan untuk mengetahui volume, kualitas dan kadar bahan serta material yang dipakai untuk membangun gedung senilai Rp 19 miliar tahun 2014 itu.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Andy Hermawan, SIK membenarkan sampel itu akan langsung dilakukan uji lab. Proses ini akan membutuhkan waktu

cukup lama, sehingga dia sendiri belum memastikan kapan hasil uji lab keluar, tapi dia berharap bisa secepatnya. “Namanya kami yang perlu tenaga mereka (ahli, red), ya kami sabar saja sampai hasil uji labnya benar-benar segera bisa diketahui,” ujarnya. Selama itu sulit meminta waktu luang mereka, sebab mereka juga sangat padat agendanya,” sambungnya.

Tapi dari hasil uji nanti akan jadi rujukan proses penyelidikan kasus ini, berkaitan dengan alat bukti memperkuat indikasi menyimpangan pembangunan gedung yang diketahui anggarannya bersumber dari Kementerian PU Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, dikerjakan kontraktor pelat merah PT.Waskita Karya.

Dalam proses uji lab, pihaknya juga akan dilibatkan. ‘’Kami harus ke Surabaya juga untuk menyaksikan langsung saat uji lab,’’ terang Andy. (ars)

banyak yang kalah dalam Pilkada serentak sesuai hasil sementara hitung cepat yang dilakukan lembaga survey.

Zainul Majdi mengatakan hal tersebut biasa dalam konteks politik. Kemungkinan para calon bupati/walikota yang diusung masih belum sesuai harapan masyarakat.

Namun, katanya, jika melihat persentase perolehan suara calon yang diusung Partai Demokrat sesuai hasil hitung cepat, tak kalah dengan calon lainnya yang sementara ini unggul. Ia mencontohkan seperti di Kabupaten Bima, Demokrat mendukung incumbent Drs. H. Syafruddin, M.Pd perolehan suaranya sekitar 25 persen.

Artinya, calon yang diusung Demokrat bukan sebagai pelengkap karena perolehan suaranya hampir seperempat jumlah pemilih. ‘’Kemudian di Dompu ada Pak Mulyadin, itu mendapatkan 18-20 persen. Itu modal yang bagus nanti misalnya para calon ini kita ajak menjadi calon legislatif dari Demokrat tahun 2019,’’ tandasnya.(nas)

Halaman 15

Menjauhi OHIDA, Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi NTB Hj. Erica Zainul Majdi bersilaturahmi dengan komunitas Perempuan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) atau Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (OHIDA) di Aula TP PKK Provinsi NTB, Kamis (10/12). Acara yang juga dihadiri oleh Ketua BKOW Provinsi NTB Hj. Syamsiah M. Amin dan Perwakilan dari SKPD lingkup Provinsi NTB merupakan kerjasama antara TP PKK Provinsi NTB dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) NTB. Acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan nutrisi kepada Ketua Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dan Ketua SALUT (bersama lalui tantangan).

Dalam silaturahmi tersebut terungkap kebanyakan perempuan ODHA mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat, seperti dikucilkan, mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Karenanya Ketua TP PKK NTB mengajak masyarakat untuk bersama dengan negara menghormati, memenuhi kebutuhan, melindungi para ODHA/OHIDA ini. Termasuk, menyebarluaskan informasi penderita AIDS dapat hidup produktif tanpa menularkan sakitnya, karena AIDS hanya dapat menular dengan hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan secara bersama jarum suntik dan alat-alat media lainnya. Selain itu, ibu hamil positiv dapat menularkan HIV kepada bayinya dan melalui transfusi darah.

Lebih lanjut Hj. Erica menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan pihak

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SUARA NTB Jumat, 11 Desember 2015

DIALOG - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat berdialog dengan ODHA/ OHIDA di Aula Kantor TP PKK NTB, Kamis (10/12). kepolisian. Oleh karena itu tidak perlu takut untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut. “Kita harus selalu bergandengan tangan, antara TP PKK Provinsi NTB dengan IPPI dan SALUT NTB untuk sama-sama mengatasi tindak kekerasan terutama kekerasan seksual yang dialami oleh Perempuan ODHA dan anak-anak,” ujarnya.

Istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini juga mengimbau masyarakat yang curiga ada HIV dalam dirinya segera

memeriksakan diri. “Semakin cepat diketahui semakin baik, karena kini ada pengobatan ARV yang telah terbukti banyak penderita HIV/ AIDS yang bisa tetap hidup produktif hingga puluhan tahun,” ujarnya.

Pada kesempatan dialog dengan para OHIDA ini, Hj. Erica Zainul Majdi tak lupa memberi semangat dan motivasi kepada para OHIDA terus hidup sehat dan mendekatkan diri pada Allah.” Kehidupan itu mulia dan harus dipertahankan,” ucapnya dengan bijak. (r)

Perolehan Suara Sementara Tak Berubah Dari Hal. 1 Dari data di situs KPU tersebut, pasangan Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Noer (Dinda-Dahlan) mengantongi dukungan 105.103 suara atau 40,11 persen suara. Dinda-Dahlan unggul atas pasangan incumbent, Drs. H. Syafrudin H.M.Nur.,M.Pd dan Drs. H. Masykur HMS (SYUKUR) yang hanya meraih 73.814 suara atau 28,17 persen.

Posisi ketiga perolehan suara di Pilkada Kabupaten Bima diraih pasangan Ady Mahyudi dan Drs. A. Zubair yang mendapat 56.349 suara alias 21,50 persen. Pasangan perseorangan, Abdul Khayir, SH, MH dan Drs. H. Abdul Hamid, M.Si menempati urutan buncit dalam perolehan suara dengan mengantongi 26.771 suara atau 10,22 persen.

Keunggulan Dinda-Dahlan atas pasangan SYUKUR ditunjang oleh kemenangan besar yang mereka peroleh di sejumlah kecamatan. Kemenangan dengan marjin perolehan suara terbesar diraih Dinda-Dahlan di Kecamatan Langgudu. Di kecamatan tersebut, Dinda-Dahlan meraih 9.376 suara alias 60,80 persen dari total suara sah. Sementara pasangan SYUKUR hanya meraih 3.210 suara alias 20,82 persen. Selisih perolehan suara dua pasangan ini di Kecamatan Langgudu mencapai angka 6.166 suara.

Selain Langgudu, kemenangan telak juga dikantongi Dinda-Dahlan di Kecamatan Woha. Selisih kemenangan pasangan DindaDahlan dengan pasangan SYUKUR di Woha mencapai 4.960 suara. Di Kecamatan Belo, pasangan SYUKUR juga kecolongan. Di sini, DindaDahlan unggul dengan selisih 3.825 suara atas pesaing terdekatnya tersebut.

Selisih perolehan suara yang ketat antara Dinda-Dahlan dengan SYUKUR terjadi di Bolo, kecamatan dengan pengguna hak pilih terbesar kedua di Kabupaten Bima. Di sini, Dinda-Dahlan menang hanya dengan selisih satu suara atas SYUKUR. Dinda-Dahlan mengantongi 12.123 suara sementara SYUKUR 12.122 suara.

Dinda-Dahlan juga meraih kemenangan di sejumlah kecamatan lainnya meski dengan selisih perolehan suara yang tidak sebesar Langgudu, Woha dan Belo. Di Ambalawi, Lambu, Monta, Parado dan Sanggar, Dinda-Dahlan mengalami kekalahan. Namun, selebihnya berhasil dimenangkan.

Kabupaten Dompu Pasangan incumbent, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH (HBY-Arif) hampir dipastikan memenangkan Pilkada Dompu

setelah meraih dukungan 49.083 pemilih atau 36,76 persen perolehan suara. Angka itu berdasarkan rekapitulasi dari 98,03 persen data C1 yang ditampilkan di situs pusat data KPU RI, Kamis hingga pukul 19.00 Wita kemarin.

Berdasarkan data tersebut, pasangan H. Abubakar Ahmad, SH dan Kisman (OK), SH menguntit di posisi kedua dengan 36.423 suara atau 27,28 persen. Pasangan H. Mulyadin, SH., MH dan Kurniawan Ahmadi (MULYA) mencatatkan perolehan 28.866 suara atau 21,62 persen. Syafruddin, S.A.P dan Rafiuddin, SE (LAMBA RASA) yang hanya mendulang 19.134 suara alias 14,33 persen berada di peringkat paling bawah dalam pengumpulan dukungan di Pilkada Dompu.

Dilihat dari persebarannya, sukses pasangan HBY-Arif ini diraih berkat kemenangan besar yang mereka raih di Kecamatan Pekat. HBY-Arif mengemas 7.809 suara di Pekat, berpaut 3.508 suara dari pasangan MULYA di peringkat kedua yang hanya meraih 4.301 suara.

Di Kecamatan Dompu yang merupakan daerah dengan pengguna hak pilih terbesar kedua, HBY-Arif juga unggul dengan selisih besar. Di kecamatan dengan 30.651 pengguna hak pilih ini, HBY-Arif meraup 11.409 suara. Sementara pasangan OK hanya mendulang 8.393 suara.

Di Kecamatan Woja yang memiliki 33.286 pengguna hak pilih, HBY-Arif menang dengan meraih 11.232 suara. Sementara pasangan OK hanya mengumpulkan 10.941 suara.

Kabupaten Sumbawa Perolehan suara di Pilkada Sumbawa dikuasai pasangan H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo) yang meraih 112.885 suara atau 47,85 persen. Pesaing terdekatnya adalah pasangan H. Asaat Abdullah, ST dan Chandra Wijaya Rayes, ST (Saat-Jaya) dengan 83.226 suara atau 35,28 persen. Pasangan Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm dan H. Irwan Rahadi, ST (JIWA) mengumpulkan 39.803 suara atau 16,87 persen.

Angka itu dihimpun dari total 95,82 data C1 dari Pilkada Kabupaten Sumbawa yang ditampilkan di situs pusat data KPU RI, Kamis hingga pukul 19.45 Wita kemarin.

Dilihat dari persebaran dukungan, kemenangan diraih pasangan Husni-Mo setelah mereka mengungguli para pesaingnya dalam pengumpulan suara di 22 dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Husni-Mo hanya kalah di Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano.

Kemenangan terbesar pasangan Husni-Mo diraih di

Kecamatan Utan, yang memang dikenal sebagai basis pendukung Husni Djibril. Di Utan, Husni-Mo mengemas 10.936 suara, jauh meninggalkan pasangan Saat-Jaya yang hanya meraih 4.213 suara.

Di Kecamatan Sumbawa yang teridentifikasi sebagai daerah dengan pemilih rasional, bendera Husni-Mo juga berkibar kencang. Di Kecamatan Sumbaw ini, Husni-Mo mendominasi dengan mengumpulkan 14.990 suara atau 53,82 persen dari total 28.281 pengguna hak pilih. Sementara Saat-Jaya hanya mengumpulkan dukungan sebanyak 9.741 pemilih.

Kabupaten Sumbawa Barat Dari total 97,41 persen data C1 Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ditampilkan di pusat data KPU, pasangan Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Fud Syaifuddin, S.T (F3) unggul dengan 29.493 suara atau 42,59 persen. Pasangan Drs. HM. Nur Yasin dan Masra Jayadi, S.E (Ustad Nun-Masra) yang mengemas 26.603 suara atau 38,41 persen membuntuti di peringkat kedua perolehan suara. Sementara pasangan Drs. H. Mala Rahman dan Iwan Panjidinata, S.E (MAPAN) berada di peringkat ketiga perolehan suara dengan meraih 13.157 suara atau 19,0 persen.

Dilihat dari persebaran suara, pasangan F3 mengemas kemenangan di empat dari delapan kecamatan di Sumbawa Barat. Sementara itu, pasangan Ustad NunMasra juga menang di empat kecamatan. Pada akhirnya, yang membedakan keterpilihan dua kontestan ini hanyalah selisih perolehan suara di masing-masing kecamatan.

Jika dilihat dari total data yang sudah dihimpun di pusat data, urutan perolehan suara pasangan calon di Pilkada KSB tersebut hampir dipastikan tidak akan berubah.

Meski demikian, angka perolehan suaranya tentu masih mungkin berubah di Kecamatan Seteluk dan Taliwang. Hingga pukul 20.00 Wita, masih terdapat satu TPS dari Seteluk yang formulir C1-nya belum diunggah ke pusat data KPU. Sementara di Kecamatan Taliwang, data C1 yang diunggah sudah mencapai 67 TPS dari total 71 TPS yang ada di kecamatan tersebut. Di kecamatan lainnya, urutan perolehan suara hampir dipastikan tidak berubah mengingat data dari seluruh TPS sudah terunggah.

Kabupaten Lombok Utara Perebutan kursi kepemimpinan kabupaten termuda di NTB ini hampir dipastikan akan menjadi milik

pasangan Dr. H. Najmul Akhyar, SH.,MH dan Sarifudin, SH (NASA) yang meraih 67.199 suara atau 53,39 persen. Sementara pasangan H. Djohan Sjamsu, SH dan Mariadi, S.Ag (JADI) untuk sementara tertinggal dengan hanya mengumpulkan 58.673 suara atau 46,61 persen.

Selisih perolehan suara kedua pasangan calon ini mencapai 8.526 suara dengan total data C1 yang sudah ditampilkan di pusat data KPU mencapai 98,26 persen atau 509 dari 518 TPS di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dari lima kecamatan di KLU, keunggulan sementara pasangan NASA tampaknya merupakan buah dari kemenangan besar yang mereka raih di Kecamatan Pemenang.

Di Pemenang ini, NASA meraih 13.782 suara, jauh mengungguli JADI yang hanya mengumpulkan 5.104 suara.

Selain di Pemenang, NASA juga unggul di Tanjung dengan 15.090 suara melawan 14.072 suara, Kayangan dengan 13.645 suara melawan 9.509 suara dan Gangga dengan 13.976 suara melawan 13.395 suara. Praktis, pasangan JADI hanya unggul di Bayan dengan meraih 16.593 suara, unggul atas NASA yang mengumpulkan 10.706.

Kabupaten Lombok Tengah Pasangan H. Moh. Suhaili FT, SH. dan L. Pathul Bahri, S.IP (Suhaili-Pathul) hampir dipastikan memenangkan Pilkada Lombok Tengah menyusul kesuksesannya mengemas 199.108 suara atau 46,38 persen dari total 93,87 persen data C1 yang masuk ke pusat data KPU. Pasangan ini menyapu bersih perolehan suara di 12 kecamatan di daerah tersebut.

Pasangan TGH. Lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni,Lc.MA. dan H. Lalu Achmad Wirajaya (Sakti Jaya) yang merupakan pesaing terdekat hanya mampu meraih 114.181 suara alias 26,60. Sementara itu, pasangan H.L. Suprayatno, SH.MM. dan Zainul Aidi, SP (Surya) mengumpulkan 72.719 suara 16,94 persen. Pasangan H. Suharto dan Hj. Lale Widare, SH (Lailatul Qadar) mengemas perolehan 27.755 suara alias 6,46 persen. Pasangan H. Lalu Wiratmaja, SH. dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos.S.Kep.M.Pd mencatatkan perolehan 15.568 suara atau 3,63 persen, yang membuat mereka berada di posisi paling buntut dalam ranking pengumpulan suara.

Sukses Suhaili-Pathul disumbangkan oleh dominasi mereka di Kecamatan Praya.

Di daerah dengan 55.573 pengguna hak pilih tersebut, kubu incumbent ini mengumpulkan 32.866 suara, sementara

pasangan Sakti Jaya hanya mendapat 8.199.

Di Kopang, bintang milik Suhaili-Pathul juga bersinar terang. Dari total 43.076 pengguna hak suara, sebanyak 25.124 menjadi milik mereka sementara pasangan Sakti Jaya hanya kebagian 10.380 suara.

Selain Praya dan Kopang, kemenangan juga diraih pasangan Suhaili-Pathul di Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Janapria, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Pringgarata dan Pujut.

Kota Mataram Alih-alih tentang siapa yang bakal jadi pemenangnya, cerita seputar Pilkada Kota Mataram tampaknya lebih didominasi oleh tingkat partisipasinya yang hanya mencapai 55,87 persen. Catatan itu berdasarkan data C1 di 602 dari 667 TPS (90,25 persen) di ibukota NTB ini hingga pukul 20.45 Wita kemarin. Pemenangnya seperti yang sudah banyak diprediksi sejak lama, yaitu pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos, M.H (AMAN). Duet incumbent ini mengemas perolehan 111.715 suara atau 77,23 persen. Meski banyak dipandang sebelah mata, pasangan H. Salman, SH dan Drs. Jana Hamdiana (SAHAJA) tidak terlalu keteteran karena mampu mencatatkan perolehan 32.938 Suara (22,77 persen).

Persis seperti yang diprediksi banyak orang, perolehan suara di enam kecamatan di Kota Mataram juga disapu bersih oleh AMAN. Di Kelurahan Dasan Agung yang merupakan basis pendukung fanatik pasangan ini, mereka mencatatkan perolehan suara mencapai 4337 suara atau 89,76 persen sementara SAHAJA. Di TPS 2 Kelurahan Dasan Agung, AMAN bahkan meraih kemenangan 311 suara melawan 4 suara untuk SAHAJA. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, yang dikonfirmasi mengenai data tersebut menegaskan hal ini merupakan upaya KPU dan jajarannya untuk memastikan proses Pilkada juga bisa dipantau oleh publik. Menurutnya, data form C1 yang ditampilkan di pusat data KPU itu tentu saja bukanlah hasil resmi dan hanya mencerminkan perolehan suara sementara dari masingmasing pasangan calon. Menurutnya, apa yang ditampilkan di situs tersebut cukup mampu menjadi rujukan sementara karena merupakan hasil scanning dari formulir C1 resmi. Meski demikian, hasil resmi yang dijadikan rujukan dalam penentuan pemenang Pilkada tetap saja bersumber dari proses rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang. (aan)

Pelayanan RSUP Dasan Cermen Operasional Penuh Awal Pekan Depan Dari Hal. 1 Tetapi, pelayanan pasien IGD tersebut langsung dilakukan di RSUP Dasan Cermen. ‘’Begitu datang langsung kami antarkan ke rumah sakit yang baru di sana (Dasan Cermen),’’ imbuhnya.

Untuk memindahkan pasien dari RSUP yang lama, kata Mawardi, pihaknya menyiapkan 30 buah ambulans. Mekanismenya, pemindahan pasien dilakukan per ruangan. Pemindahan pasien ini akan mulai dilakukan pada hari Minggu mendatanng. Namun, katanya, ada beberapa pasien dengan penyakit yang tidak terlalu

emergency akan mulai dipindah mulai hari Jumat (11/12) sore. ‘’Untuk pasien-pasien yang di ICU, kami pindahkan paling terakhir, karena memerlukan konsentrasi yang lebih. Karena pasien dalam kondisi cukup parah. Betul-betul alatnya sudah ada di sana baru kami pindahkan. Tidak mungkin kami akan mencopot alatnya. Jadi dengan alatnya kami pindah, tapi alat di sana sudah siap juga,’’terangnya.

Mawardi menambahkan, ada beberapa fasilitas seperti gedung I dan K yang belum tuntas dikerjakan karena memang kontraknya sampai 31 Desember 2015. Meskipun demikian,

pihak manajemen RSUP NTB sudah mengantisipasinya dengan membuat tempat di gedung lain untuk sementara waktu. “Belum selesai bukan karena terlambat pengerjaannya.

Tapi kontraknya selesai per 31 Desember. Misalnya kalau ke sana ada gedung K, gedung I yang merupakan empat lantai, bedah sentral dan lain-lain itu selesainya per 31 Desember,’’ jelasnya.

Meskipun ada beberapa pekerjaan proyek yang belum tuntas tersebut, namun Mawardi menjamin hal tersebut tak akan mengganggu pelayanan. ‘’Kami memang sudah berkomitmen, kalaupun belum selesai sudah disiapkan al-

ternatif untuk kegiatan lain. Misalnya pekerjaan lingkungan. Buat taman itu belum selesai tapi selesai 31 Desember kontraknya. Insya Allah tak menggnggu pelayanan, kami sudah buat alur,” pungkasnya.

Sementara itu, Kamis pagi kemarin, manajemen RSUP NTB dipimpin Direktur RSUP NTB, dr. Mawardi Hamri, MPPM bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, manajemen RSUP NTB meminta dukungan dari media,

khususnya Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait kepindahan operasional rumah sakit terbesar di NTB ini ke gedung baru di Dasan Cermen mulai Senin (21/ 12) atau awal pekan depan.

Dalam silaturahminya ke Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Direktur RSUP NTB didampingi, Wakil Direktur (Wadir) Pendidikan dan Pelatihan, dr. Agus Pracoyo. Kemudian Wadir Pelayanan, dr.H.Rusdi Hamid, SPOB.K, Wadir Umum dan Keuangan, dr.H.L.Hamzi Fikri, MM dan Kasubag Humas RSUP NTB, Solikin, SKM,MPH. (nas)

Jumat, 11 Desember 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

SIAGA BROMO - Material debu vulkanik terlihat keluar dari kawah Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (10/12). Sejak dinaikkan statusnya menjadi Siaga (level III) tinggi material vulkanik tercatat mencapai 200-300 meter ke arah barat daya dan diberlakukan radius aman 2,5 kilometer dari kawah.

247 Balita di NTB Diduga Menderita Gizi Buruk Mataram (Suara NTB) – Hingga September 2015 jumlah bayi bawah lima tahun (Balita) diduga penderita gizi buruk mencapai 247 balita. Meskipun cenderung menurun dari tahun sebelumnya, namun jumlah itu masih terbilang cukup banyak jika dibandingkan dengan daerah lain. ‘’Trennya cenderung menurun jika dibandingkan dengan penderita hingga September tahun lalu.

Untuk saat ini balita penderita gizi buruk paling banyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim),’’ kata Kepala Seksi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTB Taufiq Hari Suryan-

to, SKM kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (10/12) kemarin.

Lotim dengan jumlah penderita sebanyak 70 balita. Kemudian Lombok Barat sebanyak 38 balita. Lombok Tengah dan Bima masing-masing sebanyak 27 dan 25 balita. Sumbawa dan Dompu masingmasing sebanyak 24 dan 20 balita.

Mataram dan Lombok Utara masing-masing sebanyak 20 dan 11 balita. Kota Bima dan Sumbawa Barat masing-masing sebanyak delapan dan empat balita.

Balita dianggap paling rentan mengalami risiko gizi buruk.

Sebab kondisinya yang masih lemah dan perlu banyak asupan gizi dan energi. Namun bukan hanya itu saja, sebagian penderita gizi buruk juga disebabkan karena sejak lahir sudah memiliki penyakit bawaan. Konsumsi dan infeksi merupakan dua hal yang sangat memengaruhi risiko balita maupun orang dewasa terkena gizi buruk.

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang memiliki balita gizi buruk yaitu kurangnya kesadaran melakukan pemeriksaan. Padahal pemeriksaan sejak dini dapat mengurangi risiko berkelanjutan.Apalagi jika bayi sudah memiliki kelainan penyakit sejak lahir. Semestinya orang tua lebih aktif memeriksakan kondisi kesehatan bayinya. Terlebih saat ini banyak fasilitas kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah. ‘’Kadang mereka menolak agar anaknya dirawat, karena pertimbangan ongkos dan lainnya. Kalaupun mereka mau itu tidak akan lama. Kita sangat bersyukur kalau mereka mau sampai satu minggu. Kesadaran ini yang perlu dibangun,’’kata Taufiq.

Masyarakat diharapkan dapat memeriksakan kondisi kesehatannya maupun kesehatan anaknya. Sebab kesehatan balita diyakini dapat menjadi gambaran status gizi masyarakat pada umumnya. (lin)