Snt11012014

LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 11 JANUARI 2014

16 HALAMAN NOMOR 255 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

C.01.08.13

Kasus SPAM KLU

Kasus KMP Munawar Ferry, KNKT Periksa ”Marine Inspector” Mataram (Suara NTB) Pascatenggelamnya KMP Munawar Ferry di Selat Alas yang menelan tiga korban tewas dan enam diantaranya masih dinyatakan hilang, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan investigasi mencari dan mengetahui penyebab tenggelamnya kapal penyeberangan yang melayani jalur Kayangan Lombok Timur – Poto Tano Sumbawa Barat tersebut.

“KNKT masih bekerja tetapi mereka di tempat lain bukan di Kayangan lagi. Mencari informasi dan melakukan investigasi itu tidak pada satu lokasi saja tetapi termasuk juga kepada pihak lain yang memeriksa bahwa dia (KMP Munawar, Red) laik laut. Itu biasanya oleh marine inspector,” terang Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M. STr dikonfirmasi di Mataram, Jumat (10/1) kemarin.

Marine Inspector adalah orang yang menjadi ujung tombak dari aspek safety of navigation.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Jumat (10/1) kemarin, jajaran Kejati NTB berkumpul untuk mengevaluasi sejumlah kasus korupsi yang ditangani tahun 2014.

Salah satunya terkait proyek mangkrak Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sementara, indikasi korupsi pada proyek senilai Rp 12,1 miliar ini ditemukan titik terang.

Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH,MH yang memimpin evaluasi, mengakui, titik terang itu sudah bisa menjadi kesimpulan sementara untuk penyelidikan kasus itu ke langkah

Jabatan Sekda NTB Diperpanjang

Berharap Lancar PEMPROV NTB mengajukan enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD NTB untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Di tengah kesibukan para anggota Dewan di tahun politik ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap pembahasan keenam buah Raperda tersebut berjalan lancar dan bisa tuntas sesuai dengan yang diharapkan. ‘’Saya berharap, dalam proses pembahasannya nanti dapat berjalan dengan lancar, sesuai harapan kita bersama.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Posisi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang dijabat H. Muhammad Nur, SH, MH yang berakhir sekitar akhir Desember 2013 lalu diperpanjang selama satu tahun oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Pada akhir Desember 2013 lalu, Muhammad Nur sudah memasuki batas usia pensiun. Namun, dengan akan diberlakukannya UU ASN pada 1 Februari mendatang, maka yang bersangkutan akan masuk batas usia pensiun 4 tahun lagi.

Sesuai dengan UU ASN yang diketok DPR RI tanggal 19 Desember 2013 lalu, batas usia pensiun PNS eselon III ke bawah diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Sedangkan untuk PNS eselon II dan I dari 58 tahun menjadi 60 tahun. UU ASN tersebut akan diundangkan pada tang-

KO M E N TTAA R

gal 19 Januari mendatang.

“Pak Sekda kan diperpanjang. Perpanjangannya oleh SK Pak Gubernur. Perpanjangan itu satu tahun,”kata Kepala Badan Kepegawaian DCaerah dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram, Jumat (10/1) kemarin.

Suruji menjelaskan, dengan adanya perpanjangan satu tahun itu maka otomatis dengan akan diberlakukannya UU ASN maka batas usia pensiun Sekda otomatis bertambah menjadi 4 tahun.

Karena untuk pejabat eselon I, batas usia pensiun bertambah menjadi 60 tahun.

“Kalau eselon II dan I maka dia Batas Usia Pensiun (BUP) nya menjadi 60 tahun, artnya 4 tahun lagi baru pensiun. Tetapi kalau yang pensiun 1 Januari tetap saja pensiun kecuali diperpanjang,” terangnya.

Bersambung ke hal 5

ok) (Suara NTB/d

TO K O H

selanjutnya. “Karena ada titik terang, dalam tiga hari ini, kami sudah bisa memutuskan status kasus ini,” kata Sugeng ditemui Suara NTB di ruangannya Jumat (10/1).

Bersambung ke hal 5

1.000 Lebih Anak Telantar di NTB Mataram (Suara NTB) Sekitar 1000 orang lebih anak di NTB dalam kondisi telantar. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan hidup sehari-hari, pemeirntah pusat melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sebesar Rp 800 ribu kepada setiap anak terlantar. Jumlah anak telantar yang menerima bantuan tersebut di NTB tahun ini sebanyak 433 orang yang berada dibawah bimbingan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. ‘’Anak-anak telantar ini mendapatkan bantuan Rp 800 ribu. Kami memberikan anak-anak itu seorang pendamping yang siap melayani selama 24 jam, untuk kesehatan dan kebutuhan anak,‘’ Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

SANTUNAN - Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menyerahkan santunan kepada salah satu anak telantar, kemarin.

Pangkas Birokrasi PEMKAB Lombok Timur (Lotim) di bawah Pimpinan Bupati H.Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin terus melakukan perbaikan kinerja. Untuk memaksimalkan kinerja, akan dilakukan pemangkasan birokrasi dengan menggabungkan beberapa Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) khususnya rumpun hijau di wilayah kecamatan.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup), Bersambung ke hal 5

Sinyo Harry (S.H) Sarundajang, itulah nama pemberian orang tua yang diberikan kepadanya.

Pria yang mencalonkan diri menjadi Calon Presiden RI 2014-2019 melalui konvensi Capres Demokrat ini bertekad untuk bisa melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan visi terwujudnya Negara Kepulauan Indonesia yang bersatu padu, tangguh dan sejahtera. Serta dengan misi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan menatapkan penataan NKRI untuk Indonesia yang adil, merata, berbudaya dan berdaya saing.

S. H. Sarundajang lahir tanggal 16 Januari 1945 di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dari pasangan Youtje Sarundajang dan Yuliana Liow.

Pada tanggal 17 Juli 1969 ia menikah dnegan Deetje Adeline Laoh Tambuwun dan dikarunia lima orang anak, masingmasing Steven I. Sarundajang, Vanda D. Sarundajang, Fabian R. Sarundajang, Eva C. sarundajang dan Shinta Sarundajang.

Sekilas tentang perjalanan pendidikannya, berawal dari Sarjana Muda FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado kemudian UNTAG Jakarta, hingga memperoleh tugas belajar dari Depdagri sebagai Ahli Administrasi Teritorial pada Institut Internasional Administration Publique Francaise (IIAP) 1975-1976.

Di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, ia mendapatkan studi S3 Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

(Suara NTB/dok)

Dr. S.H. Sarundajang

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penutupan Akses ke Unram Antisipasi Banjir KEGIATAN gotong royong, merupakan hal penting untuk kembali dibangkitkan oleh masyarakat. Pasalnya, kebersihan dan kenyamanan lingkungan menjadi tugas masyarakat.

Kegiatan Jumat bersih dilakukan warga di Lingkungan Bangsal, mungkin bisa menjadi contoh kembali dibangkitkan semangat kegotongroyongan di tengah masyarakat.

Kepala Lingkungan Bangsal, H. Subuhi ketika dikonfirmasi Jumat (10/1) mengatakan kegiatan jumat bersih yang dilakukan, merupakan inisiatif masyarakat yang didukung oleh Lurah Tanjung Karang. Ditambahkan, pihaknya hanya ingin membangkitkan semangat gotong royong masyarakat, yang telah lama hilang. “Kita hanya ingin membangkitkan semangat gotong royong lagi,” terangnya.

Dikatakan Subuhi, tujuan pembuatan saluran drainase, mengantisipasi terjadinya banjir. Karena menurutnya di Lingkungan Bangsal, Tanjung Karang, saluran drainase tertimbun. Sementara, Bulan Desember hingga Maret, curah hujan sangat tinggi. Apalagi sambungnya, pemukiman di pinggir pantai, rawan terjadi Deman Berdarah. “Ini hanya antisipasi banjir saja,” kata Subuhi.

Diakui, sejak adanya tanggul pembatas di pinggir pantai, masyarakat tidak pernah merasa khawatir dengan gelombang pasang. Tetapi kondisi sebelumnya kata Subuhi, air akan naik ke rumah warga dan terjadi genangan yang cukup parah, “Alhamdulillah setelah ada tanggul, kita tidak pernah khawatir terjadi banjir,” ujarnya.

Disebutkan, pembuatan saluran menggunakan Bois (Sejenis plat beton tapi bentuk setengah lingkaran berbentuk panjang) yang merupakan hasil swadaya dari masyarakat. Total bois yang digunakan hampir 30.

Terlepas dari itu, ia memberikan apresiasi kepada Camat, Lurah , BKM, Babinsa dan Babinmaspol yang telah ikut bergabung mengerjakan saluran tersebut. Dalam kesempatan itu, Subuhi berharap dengan adanya saluran tersebut, masyarakat dapat menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah di saluran. Serta, ia meminta kepada pemerintah agar disiapkan kointainer mini, untuk mengantisipasi masyarakat membuang sampah di saluran bahkan di pantai. (cem)

Wakil Walikota Minta Kebijakan Rektor Dipertimbangkan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Rektor Universitas Mataram (Unram) untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya yang menutup akses Unram untuk masyarakat umum. Walaupun kebijakan yang dikeluarkan adalah otoritas pihak Unram.

“Kita berharap kebijakan itu bisa dipertimbangkan lagi.

Saya memahami kebijakan ini sepenuhnya otoritas dari Unram melalui Rektor dan sebelum dikeluarkan juga atas pertimbangan tertentu,” terangnya, Jumat (10/1).

Tetapi sambung Mohan, se-

harusnya sebelum kebijakan dikeluarkan, harus juga dipikirkan apakah memberikan dampak baik untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau tidak. Dengan adanya penolakan dari masyarakat, pihaknya sangat berharap pihak Unram mempertimbangkan

kembali kebijakan itu.

Dengan adanya Unram, ia mengatakan masyarakat di sekitar dapat merasakan dampak positifnya. Dimana banyak pedagang yang mencari rezeki dengan berjualan disana. “Masyarakat ini mencintai Unram. Dan Unram telah menjadi bagian dari mere-

ka untuk mencari nafkah. Sehingga dengan adanya penutupan akses ini pada akhirnya menimbulkan reaksi,” terangnya.

Masyarakat juga diimbau dalam melakukan aksi protes tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perusakan. Karena jika disertai dengan aksi perusakan, hal itu akan merugikan banyak pihak.

Mohan juga mengapresiasi langkah masyarakat yang mengadukan hal ini ke DPRD NTB untuk dicarikan jalan keluar.

Masyarakat juga ujarnya bisa

menyampaikan persoalan ini ke Ombudsman Perwakilan NTB agar bisa difasilitasi bagaimana jalan terbaik atas persoalan ini.

Terkait faktor keamanan yang menjadi alasan penutupan akses, menurutnya keamanan di sekitar Unram tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Unram, tetapi masyarakat di sekitarnya juga wajib ikut menjaga keamanan dan ketertiban.

“Masyarakat dan Unram punya tanggung jawab sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tandasnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

DITANGANI PIHAK KETIGA - Para pedagang dan pembeli melakukan transaksi di Pasar Pagesangan. Kebersihan pasar ini mulai ditangani pihak ketiga mulai tanggal 1 Januari 2014.

Setelah Pasar Pagesangan H. Subuhi (Suara NTB/cem)

Disbudpar Kota Mataram Rancang ”City Tour” 11 Destinasi Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram sedang merancang program city tour untuk para wisatawan yang berkunjung ke Mataram. Rute city tour ini nantinya akan menyambangi 11 destinasi di Kota Mataram baik pantai, pasar tradisional, wisata religi, sentra kerajinan, dan lainnya. Demikian disampaikan Kepala Disbudpar Kota Mataram, Ida Bagus Jayantha.

Jayantha mengatakan wisatawan yang ingin mengikuti tur ini akan dibawa langsung oleh bis wisata milik Pemkot Mataram. Disebutkan rute ini akan dimulai dari Taman Sangkareang. Bis wisata nantinya akan membawa wisatawan dari Taman Sangkareang-Mataram Mall-Taman Mayura-Pasar Mandalika-RTH Selagalas-Rungkang Jangkuk-Pasar Seni Sayang-SayangPasar Kebon Roek-Kota Tua Ampenan-Loang BaloqMuseum NTB dan kembali lagi ke Taman Sangkareang.

Waktu yang akan ditempuh wisatawan sekali jalan sekitar dua jam untuk berkeliling dan menikmati objek-objek wisata yang ada. Jika program ini dimulai, jadwal city tour pertama akan dimulai pukul 10.00.

Diprediksi sampai sore hari bisa sampai lima kali putaran dengan rombongan wisatawan yang berbeda.

“Sekarang sedang kami buatkan proposal dan akan kami diskusikan dengan pihak-pihak yang masuk dalam rute itu untuk mempersiapkan berbagai hal,” ujarnya. Di bis wisata yang akan digunakan akan ada pemandu wisata khusus yang bertugas menjelaskan mengenai objek-objek wisata di Kota Mataram.

“Dan untuk pertama kita gratiskan dulu dan akan gencar kita promosikan. Paling tidak dalam dua bulan ke depan bisa dimulai,” terangnya. Untuk sementara, akan disediakan satu unit bis wisata pengantar wisatawan yang ingin menikmati city tour. “Kalau ada dari pihak swasta yang ingin terlibat juga silahkan,” imbuh Jayantha.

City tour dengan penyediaan bis wisata ini diadaptasi dari format city tour yang ada di Singapura.

Program ini lanjutnya merupakan arahan dari Walikota Mataram. “Kemudian kami coba breakdown arahan beliau (Walikota). Dan nanti akan kami undang para pelaku wisata bagaimana tanggapan dan masukannya untuk program ini,” jelasnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

PASAR SENI - Pasar Seni Sayang-Sayang ini akan menjadi salah satu tujuan program city tour yang sedang dirancang Disbudpar Kota Mataram. Gerbang utama atau pintu masuk pasar ini telah direhab dan tampak baru. Dengan adanya program city tour ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata.

Kebersihan Pasar Kebon Roek Menyusul Dipihakketigakan Mataram (Suara NTB) Setelah kebersihan Pasar Pagesangan mulai ditangani pihak ketiga, untuk proyek selanjutnya, Pemkot Mataram akan mencoba ke Pasar Kebon Roek.

Tetapi Pemkot akan melihat terlebih dulu sejauh mana hasil kinerja dari pihak ketiga yang menangani kebersihan Pasar Pagesangan. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

“Karena ini baru berjalan tahap awal, kalau nanti memang hasilnya bagus kemudian juga pasar itu seperti yang kita harapkan, tentu akan kita

replikasi lagi ke pasar yang lain. Rencana keduanya kita coba di Pasar Kebon Roek kalau ini memang sudah baik,” terangnya, Jumat (10/1).

Adanya usulan dari Komisi III DPRD Kota Mataram agar seluruh kebersihan pasar di Mataram ditangani pihak ketiga, Mohan mengatakan pihaknya akan melihat sejauh mana hasilnya jika ditangani pihak ketiga. Karena jika semua pasar langsung ditangani pihak ketiga, akan berpengaruh ke struktur anggaran.

Dalam penanganan kebersihan, pihak ketiga yang di-

gunakan oleh Pemkot Mataram ini mempunyai standar tersendiri. CV Kamya yang menangani kebersihan Pasar Pagesangan ini juga telah melakukan presentasi sebelumnya. “Apa saja yang harus mereka lakukan, itu sudah bagus,” ujarnya.

Kinerja pihak ketiga ini akan dievaluasi setiap triwulan. Mohan mengatakan tugas mereka tidak hanya membersihkan atau menyapu pasar, tetapi juga bagaimana pola manajemennya. Disamping penyediaan peralatan yang dibutuhkan. “Dan bahkan

kami minta mereka juga untuk bisa melakukan perbaikan kecil-kecilah. Bahkan saya minta mereka juga membuat pendekatan konsep pasar yang higienis,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebersihan pasar Pagesangan mulai ditangani pihak ketiga per 1 Januari lalu. Pekerja yang direkrut pihak ketiga ini adalah petugas pasar sebelumnya. Sebanyak 11 petugas ditempatkan untuk menangani kebersihan pasar.

Mereka mulai bekerja beberapa jam sebelum aktivitas pasar dimulai dan setelah pasar tut-

up pada siang harinya. Setelah ditangani pihak ketiga, jam kerja para petugas kebersihan pasar ini bertambah di atas jam maksimal bekerja.

Sebelum ditangani pihak ketiga, jam kerja petugas pasar hanya sampai pukul 14.00. Tetapi saat ini jam kerjanya sampai pukul 16.00.

“Dulu masuknya jam 08.00 pagi tapi sekarang masuknya jam 06.00,” ujar Kepala Pasar Pagesangan, I Nengah Sukardi. Sebelas orang petugas kebersihan ini juga bekerja secara bergantian atau dengan sistem shift. (yan)

2014, Insentif Kader Posyandu Rp 1,035 Miliar Mataram (Suara NTB) Tahun 2014 ini, insentif untuk kader Posyandu di Kota Mataram meningkat dari Rp 720 juta di tahun 2013 menjadi Rp 1,035 miliar. Jumlah itu akan diberikan untuk 1.730 kader Posyandu yang ada di seluruh kelurahan di Mataram.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota

Mataram, H. Syaiful Mukmin, S.Sos.,MH, Jumat (10/1).

Syaiful mengatakan pada tahun ini jumlah kader yang diberikan insentif juga meningkat dari tahun 2013. Tetapi ia tidak menyebutkan berapa kader yang terdata di tahun 2013. “Kita punya 1.730 orang kader Posyandu yang sebelumnya jumlahnya kurang dari itu. Tapi karena ada terbentuk kelompok-kel-

ompok baru, jumlahnya bertambah,” terangnya.

Dengan dana Rp 1,035 miliar tahun ini, jumlah yang diterima kader Posyandu juga meningkat. Dari Rp 35 ribu di tahun sebelumnya naik menjadi Rp 50 ribu untuk setiap kader per bulan. Insentif ini akan diberikan setiap triwulan.

Selain peningkatan insentif kader Posyandu, di tahun ini program-program BPM se-

belumnya juga tetap dilanjutkan seperti bantuan rumah tak layak huni, beras lansia, dan program bantuan modal usaha ekonomi. Untuk bantuan rumah tak layak huni, Syaiful mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan by name by address. Setelah itu pihaknya memverifikasi dan validasi data tersebut.

Mengenai jumlah unit rumah yang mendapat bantuan

di tahun ini, ia mengatakan belum bisa dipastikan karena masih menunggu data dari Provinsi. “Bantuan ini dari Pemprov dan Pemkot Mataram dalam hal ini BPM Kota. Kami anggarkan hanya untuk bahan bangunan,” terangnya. Untuk satu rumah dialokasikan Rp 7 juta. Jumlah itu belum termasuk pemotongan PPN dan PBH. (yan)

Puluhan Tahun Tinggal di Pesisir

Warga Nilai Rencana Relokasi hanya Janji Palsu Masyarakat yang tinggal persis di garis sembilan kilometer pantai, terlihat lesu dan enggan berharap dengan apa – apa yang dijanjikan oleh Pemkot Mataram. Pasalnya, hampir 20 tahun mereka tinggal di pesisir pantai, tapi hingga saat ini tidak pernah direlokasi. Padahal, kondisi cuaca sewaktu – waktu akan membahayakan kehidupan masyarakat. Warga pun menilai, pemerintah hanya sekadar janji palsu.

SALAH seorang warga Bagek Kembar, Rohani saat ditemui Suara NTB, Jumat (10/1) menceritakan sudah hampir 20 tahun dirinya tinggal bersama keluarganya di pesisir pantai. Gelombang pasang menurutnya, adalah ancaman bagi warga setempat. Tetapi, tidak ada yang bisa diperbuat, karena lahan pemukiman sudah tidak ada.

Ditambahkan, beberapa tahun lalu Pemkot Mataram, pernah berjanji merelokasi masyarakat ke BTN Nelayan, tapi sejauh ini tidak ada

realisasinya.

Dikatakan Rohani, dari total 20 rumah dari Bagek Kembar hingga Karang Panas, ada sekitar 35 kepala keluarga yang tinggal di pinggir pantai. Semuanya pernah didata dan dijanjikan mendapatkan rumah di BTN Nelayan. Tapi, setelah BTN rampung, ternyata yang tinggal adalah orang. “Kita sudah didata tapi ketika rumahnya jadi, malah orang lain yang tinggal,” akunya.

Pemerintah belum merelokasi masyarakat sambung-

nya, karena alasan belum ada anggaran bagi masyarakat lainnya. Pernyataan Rohani diamini oleh Maesyarah. Ia menuturkan dari kecil sudah tinggal di pesisir pantai. Terjangan gelombang tahun 2005 mengakibatkan tujuh rumah dan mushala rusak parah, membuat sebagian besar masyarakat khawatir dan trauma untuk tinggal. Namun, tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Pasalnya, pemerintah hanya menjanjikan harapan kosong, “Kalau dibilang takut, pasti takut. Tapi mau gimana lagi,” keluhnya.

Disebutkan Maesyarah, sekitar seminggu lalu, gelombang pasang kembali menerjang pemukiman. Praktis, air menggenangi rumah dan membuat warga lainnya panik. Tetapi, masyarakat merasa bersyukur atas kesigapan Tarang Taruna, Tagana dan PMI, telah menyiapkan tenda, untuk relokasi sementara.

Cuaca buruk dari Bulan Desember hingga Maret, membuat masyarakat berharap kepada pemerintah, agar segera direlokasi ke tempat yang aman dan nyaman.

Bermunculannya pemukiman baru di Bagek Kembar, Tanjung Karang. Mataram, membuat Wakil Walikota Mataram, geram. Pemukiman tersebut harus terpaksa ditertibkan. Demikian disampaikan H. Mohan Roliskana, ketika dikonfirmasi Jumat (10/1) kemarin.

Mohan mengatakan pasca-relokasi masyarakat di sembilan kilometer garis pantai. Pihaknya, telah memberikan warning (Peringatan, red) kepada masyarakat agar tidak menempati kembali pemukimannya. Tetapi, kenyataannya masih ada pemukiman liar.

Dikatakan, Camat dan Lurah sebagai pemilik wilayah, telah diinstruksikan melaku-

kan pengawasan terhadap pemukiman liar yang akan tumbuh. Tapi, ada indikasi bahwa kembalinya warga, karena berharap akan diberikan bantuan relokasi. Ada kemungkinan warga tersebut, adalah pendatang baru. “Jauh – jauh hari saya sudah minta kepada Camat dan Lurah, untuk tetap mengawasi tumbuhnya pemukiman liar,” katanya.

Tumbuhnya pemukiman baru sambung Mohan, artinya usaha Pemkot Mataram, merelokasi masyarakat di pesisir pantai, tidak ada artinya. Sementara, validasi data jumlah warga dan BTN nelayan yang disediakan telah sesuai dengan kouta pembangunan tahun 2014. “Sama artinya kita tambal sulam kalau begini,” ujar Mohan.

Ditambahkan, pihaknya akan tetap memantau ruang gerak penduduk, sehingga jangan sampai kembali tumbuh pemukiman liar. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Wabup Sebut Penyuluh Pertanian Malas Kunjungi Petani Selong (Suara NTB) Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak kemajuan dunia usaha bidang pertanian. Hanya saja keberadaan para penyuluh ini sejauh ini dinilai masih banyak yang bermalas-malasan menemui petani. Kondisi ini tidak boleh terjadi lagi. Para penyuluh harus rajin turun menemui petani.

(Suara NTB/rus)

SIDAK – Wabup Lotim, H. Haerul warisin saat sidak di kantor BP4K Lotim, Jumat. Pada kesempatan ini, wabup meminta petugas penyuluh tidak malas mengunjungi petani.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Haerul Warisin pada para pejabat di lingkup Badan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peterkanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Lotim saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Jumat (10/1).

Menurutnya, diberlakukannya kembali 6 hari kerja selama sepekan ini dititikberatkan kepada para penyuluh.

Para penyuluh diminta terus

melakukan kunjungan. Ia menyarankan semua penyuluh untuk menerapkan sistem Laku Latihan dan Kunjungan (Laku) harus terus dilakukan.

“Setiap hari Senin-Kamis kunjungi ke kelompok tani. Hari Jumat buat laporan dan hari Sabtu berdiskusi,” ujarnya mengingatkan.

Menjadi penyuluh tidak boleh kalah dari petugas lapangan perusahaan, karena penyuluh sudah lama bekerja dengan petani. Sistem Laku diakui wabup merupakan

sistem lama dan terkesan kuno. Namun sistem ini dianggap jauh lebih efektif. “Walaupun kuno, tapi paling cocok,” tegasnya.

Sektor pertanian, ujarnya, merupakan sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, 87 persen masyarakat Lotim bekerja pada sektor primer ini. Untuk itu, tidak ada alasan bermalas-malasan kerja.

Penyuluh juga diminta membuat analisa usaha tani.

Dicontohkan cabai keriting

dalam satu hektar harus diketahui berapa modal, produktivitas dan cara mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan. ‘’Hasil analisa usaha tani itu bisa diperlihatkan kepada petani. Saya beri waktu sebulan buat analisa itu, nanti saya cek lagi ke sini,” tegasnya.

Kepala BP4K Lotim, Sapirin tidak menampik masih lemahnya penyelenggaraan penyuluhan. Ia menyebut, hal itu tidak lepas dari kualitas penyuluh yang dianggapnya masih kurang baik. Sejauh ini, perkembangan sarana dan prasarana pertanian sudah cukup pesat. Sementara hal ini belum mampu dikomunikasikan dengan baik oleh para penyuluh. (rus)

Dilalui Truk Proyek, Kondisi Jalan Dikeluhkan Warga Bentek Bentuk Tim Pengupahan KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) tercatat sebagai salah satu daerah yang belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun Pemkab Loteng memastikan tahun ini, standar UMK sudah bisa ditetapkan. Pemerintah daerah pun sudah membentuk tim pengupahan untuk melakukan analisa, besaran UMK yang tepat bagi Loteng.

“Tim pengupahan ini nanti akan bekerja dan melakukan survai minimal (Suara NTB/kir) selama 8 bulan. Baru kemuH.M. Nazili dian bisa menentukan besaran UMK di Loteng,” jelas Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Loteng, H.M. Nazili, S.IP, kepada Suara NTB via ponselnya, Jumat (10/1).

Nazili mengatakan selama UMK belum ditetapkan, maka yang digunakan sebagai standar upah di Loteng mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Dan, selama ini penerapan UMP di Loteng sudah cukup baik. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang ada di Loteng rata-rata sudah menerapkan UMP tersebut. Meski masih banyak yang belum menerapkan upah bagi karyawan sesuai UMP yang berlaku.

“Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berlisensi, ratarata sudah menerapkan UMP. Tapi untuk perusahaan-perusahaan seperti CV atau UD, belum banyak yang menerapkan,” ungkapnya.

Untuk menetapkan besaran UMK bukan perkara mudah.

Butuh proses analisa dan survai yang mendalam terkait besaran kebutuhan masyarakat dengan harga kebutuhan dasar masyarakat. Belum lagi harga persoalan harga kebutuhan pokok sangat fluktuatif, sehingga proses penetapan butuh waktu minimal 8 bulan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, banyak indikator pendukung yang juga harus dipertimbangkan dan bukan hanya sekadar harga kebutuhan dasar masyarakat. “Jadi nanti tim akan melakukan survai perkembangan harga. Dari sana kemudian diambil ratarata perkembangan harga kebutuhan dasar. Kemudian disandingkan dengan indikator-indikator penentuan lainnya.

Barulah kemudian UMK ditetapkan,” jelas Nazili.

Untuk menjaga independensi dalam penentuan UMK, maka tim pengupahan yang dibentuk beranggotakan dari beberapa kalangan. Baik itu dari kalangan pengusaha, akademisi dan elemen lainnya. Termasuk dari unsur pemerintahan.

Ditanyakan besaran kisaran UMK yang tepat di Loteng, mantan Kabag Aset Setda Loteng ini mengaku tidak jauh beda dengan UMP. Mengingat kondisi kebutuhan dan harga kebutuhan pokok di Loteng hampir sama di tingkat provinsi, yakni pada kisaran Rp 1 juta sampai Rp 1,1 juta. “Tapi semua baru bisa jelas kalau tim pengupahan sudah melakukan survai,” tandasnya. (kir)

Pejabat Baru Di-’’deadline’’ Hingga April Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, memberi pengarahan kepada seluruh pejabat yang ikut fit and proper test beberapa waktu lalu. Para pejabat teras Lobar ini diberi pengarahan terkait hasil tes tersebut dan rencana mutasi Senin depan. ‘’Mutasi kali ini agak ketat, karena pejabat baru akan diberi deadline waktu hingga April (tiga bulan pertama) untuk bekerja. Bagi pejabat eselon II yang tak melaksanakan program SKPD-nya, maka wajib mundur atau non job,’’ ungkap Sekda Lobar, Drs. H. Moh Uzair, pada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (10/1).

Menurutnya, pengarahan bupati terkait hasil psikotes dan fit and proper test yang sudah disampaikan tim. Termasuk mengungkapkan hasil penilaian tim independen, yakni pejabat yang layak promosi sekitar 10 persen, 30 persen pejabat mutasi setara dan 50 persen tidak dapat dimutasi. Sementara lima persen pejabat perlu dibina. “Termasuk juga mengumumkan kalau mutasi Senin depan,” kata Sekda.

Terkait mutasi, pihaknya bersama badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) sedang mempersiapkan dan menggodok nama-nama lain, selain empat pejabat promosi yang akan dimutasi. Terkait formasi rotasi pejabat, berpegang pada ketentuan hasil tes 60 persen, sedangkan 40 persen menjadi kewenangan Bupati.

Ia menambahkan, mutasi kali ini diupayakan tidak ada pejabat yang non job, namun pejabat dikembalikan ke fungsional sesuai kompetensi dan SKPD. “Tidak ada pejabat non job tapi dikembalikan ke fungsional,” ujarnya.

Mengenai batas waktu bagi pejabat yang diberikan posisi pada mutasi mendatang, ujarnya, harus mampu mencapai target awal di masing-masing SKPD. “Kalau tidak mampu maka akan dimutasi atau non job bagi yang tidak mampu bila perlu masuk ke 5 persen (termasuk dibina),” ujarnya.

Maksud pejabat diberi deadline, ujarnya, untuk melihat kemampuan pejabat yang akan dilantik. Kalau tidak mampu, maka bupati memberi punishment bagi pejabat bersangkutan.

Namun, jika dinilai mampu, maka tentunya pejabat ini akan dipertahankan. Ia menambahkan, setelah pejabat eselon II dan III di tes, selanjutnya giliran untuk pengisian camat.

Ia menegaskan, bagi ada kepala dinas atau pihak yang mau menjabat baik eselon II dan III menggunakan dukungan, seperti LSM tak akan mempengaruhi keputusan bupati. “Karena bupati tetap mengacu hasil tes ini,” imbuhnya, seraya menambahkan, tes ini merupakan pertama kali di NTB dan mampu membenahi Lobar ke depan. (her)

Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun San Baro, Desa Bentek dan sekitarnya mengeluhkan kondisi jalan yang becek dan licin akibat dilalui kendaraan proyek PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro). Akses transportasi yang melintasi Dusun San Baro, Dasan Bangket dan beberapa kampung bagian atas semakin berbahaya, karena faktor hujan dan air yang menggenang di beberapa titik.

Tokoh pemuda setempat, Sarjono, Jumat (10/1) mengakui kondisi jalan semakin dikeluhkan masyarakat. Di

sepanjang jalur jalan yang menghubungkan Dasan bangket ke Anjah, kondisi jalan sebagian besar berbahaya. Jika tidak licin, berkubang air, maka di sebagian besar tanjakan, medan yang ditemui berbatuan.

“Beberapa hari lalu di tanjakan bebatuan ada ojek yang jatuh bersama penumpangnya. Ini kami sesalkan, karena seolah tidak ada perhatian dari Pemda KLU bersama pemilik proyek PLTMH yang tidak segera memperbaiki jalan,” keluhnya.

Dijelaskannya sejak proyek PLTMH masuk, kondisi jalan

semakin buruk, karena setiap hari dilalui kendaraan besar dan alat berat. Banyak dump truck milik PT. Suar, melintas.

Badan jalan pun rusak menimbulkan lubang dan kubangan air, karena tidak segera diperbaiki, satu-satunya akses ekonomi warga ini pun dipandang cukup berbahaya bagi masyarakat.

Ia mempermaklumkan, warga bersama perusahaan sudah membuat kesepakatan terkait kondisi jalan itu. Jalan menjadi prioritas pembangunan di samping beberapa tuntutan komitmen, seperti penyetaraan besaran upah

buruh antara warga lokal dan warga pendatang luar daerah, dan tuntutan komitmen mempekerjakan tenaga lokal menjadi pegawai ketika PLTMH sudah beroperasi.

“Untuk jalan, perusahaan sudah berjanji untuk memperbaiki pada bulan Februari mendatang. Janji ini akan kami tunggu, kalau sampai tidak terealisasi, besar kemungkinan warga akan menanam pisang lagi di jalanan untuk ke sekian kalinya,” ancamnya.

Kepala Dusun San Baro, M. Zakaria, membenarkan adanya aksi blokir jalan oleh warga beberapa waktu lalu. Aksi ini

muncul sebagai bentuk protes warga, karena melihat kondisi jalan yang seolah tak diurus oleh Pemerintah dan Perusahaan.

Tidak hanya tanam pisang yang dilakukan warga, tetapi berugak juga diangkut dan dipindahkan warga ke tengah jalan.

Pihaknya pun berharap agar Pemda KLU turut mengawal janji perusahaan untuk memperbaiki akses transportasi yang menghubungkan Desa Bentek dengan desa lain.

Bagaimanapun kata dia, Bentek secara umum, berkontribusi dalam menyediakan sumber daya air yang dipergunakan oleh PDAM. (ari)

JALAN RUSAK Kondisi jalan di Dusun San Baro Bentek KLU yang tergenang saat musim hujan. Jika tidak segera diperbaiki, warga mengancam menanam pohon pisang atau memblokir jalan.

(Suara NTB/ari)

Bebani APBD

350 Tenaga Kontrak Lobar Terancam Diberhentikan Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 350 tenaga kontrak dari total jumlah keseluruhan 714 orang di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) terancam diputus kontraknya tahun ini. Penutusan kontrak ini dilakukan, karena honor tenaga kontrak ini membebani anggaran daerah.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar H. M. Syukran kepada wartawan Jumat (10/ 1). “50 persen atau sekitar 350 tenaga kontrak akan kita berhentikan, karena honornya membebani anggaran daerah,” ungkap Syukron.

Dijelaskannya, tenaga Kontrak yang akan diputus kontraknya adalah tenaga kontrak baru. Sementara yang tergolong lama akan tetap dipekerjakan sesuai kebutuhan daerah. Dalam hal ini tidak ada istilah keluarga pejabat, kalau harus diputus kontrakn-

ya, maka harus diputus.

Dari data yang dimiliki tenaga kontrak yang paling banyak berada di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pol PP, Dinas PU serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Diakuinya, sejak tahun 2010 lalu Pemda dilarang mengangkat tenaga kontrak, kecuali untuk tenaga sopir, jaga malam dan cleaning service serta tenaga kesehatan. “Karena kalau kebanyakan ya tetap membebankan anggaran daerah,” katanya.

Tahun ini saja, lanjutnya, belum ada satupun perpanjangan SK kontrak, padahal semestinya SK tersebut mulai berlaku per 1 Januari setiap tahun. Karena ada instruksi bupati, maka perpanjangan SK tenaga kontrak ditunda sampai ada pengurangan 50 persen. “Akhir Januari ini sudah ada SK baru untuk tenaga kontrak. Yang tidak ada SK ya itu yang keluar,” jelasnya.

Menurutnya, kemungkinan pengurangan ini tentu akan menimbulkan gejolak, seperti penolakan, namun langkah atau kebijakan ini harus dilakukan untuk menghemat anggaran.

Sebelumnya, DPRD mengeluarkan data jumlah tenaga kontrak di Lobar tahun 2014 membeludak hingga mencapai 725 orang dari jumlah tahun 2009 yang hanya 400 orang, sehingga menjadi catatan khusus Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan evaluasi APBD Lobar tahun 2014 ini.

Untuk diketahui, jumlah PNS di Lobar sebanyak 8.000 lebih, ada kelebihan sekitar 1.500 orang. Kelebihan ini terjadi ketika pemekaran wilayah antara Lobar dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) di mana saat itu KLU menolak menerima pegawai Lobar sebanyak 1500 orang dan kelebihan ini menjadi beban anggaran Lobar sejak 2009. (her)

Selesaikan Pembangunan Masjid Agung Loteng

Pemerintah dan Masyarakat Harus Kompak Praya (Suara NTB) Penyelesaian pembangunan Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus diupayakan. Namun, pembangunan masjid terbesar di Loteng itu diyakini tidak akan bisa selesai dalam waktu dekat ini, jika hanya mengandalkan upaya pemerintah daerah dan tidak didukung masyarakat secara luas.

Demikian dikatakan Pengamat Sosial Politik Loteng, H.M. Ikrom, menyinggung proses penyelesaian pembangunan Masjid Agung Loteng yang berlarut-larut, Kamis (9/1). “Ini (penyelesaian pembangunan Masjid Agung Loteng) bukan tugas ringan yang bisa dipikul sendirian oleh pemerintah daerah saja. Harus ada kebersamaan

dengan masyarakat. Dan, pemerintah dengan masyarakat harus kompak,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mau menyelesaikan bangunan monumental milik Loteng tersebut dengan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Loteng, Drs.H.L. Supardan, M.M., mengaku kalau kendala utama yang menyebabkan pembangunan Masjid Agung belum tuntas, karena minimnya anggaran yang ada. Tidak hanya itu, desain masjid juga tidak jelas, sehingga pembangunan yang dilakukan selama ini hanya sekadarnya saja.

Namun, mulai tahun ini

Pemkab Loteng sudah menguatkan komitmen pembangunan Masjid Agung Loteng harus segera selesai guna mengurangi beban anggaran, penggalangan dana juga sudah dimulai. Bahkan sejak tahun lalu.

Dan, mulai tahun ini Pemkab Loteng juga sudah menyiapkan dana pendukung pembangunan masjid pada APBD Loteng sekitar Rp 2 miliar.

Walaupun jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Karena dari hasil perhitungan ulang sesuai dengan hasil re-design yang dilakukan, pembangunan Masjid Agung Loteng butuh dana tidak kurang dari Rp 18 miliar lagi. ‘’Itu sudah termasuk anggaran untuk penataan taman dan halaman masjid,’’ ujarnya. (kir)

Dikes KLU Programkan Tambahan Tenaga Pustu Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) merasa harus membuat program terobosan untuk meningkatkan pelayanan medis di tingkat desa dan dusun.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah 1 orang tenaga di masing-masing puskesmas pembantu (pustu).

“Pustu akan kita programkan untuk menambah masing-masing 1 staf untuk membantu tugas bidan/perawat, sehingga mereka tidak berstatus single fighter. Staf yang diperbantukan harus petugas komputer dan mampu mengelola data dan informasi untuk menunjang aktivitas pelayanan medis,” ungkap Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., Jumat (10/1).

Dijelaskan Benny, layanan kesehatan seiring dimulainya operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di KLU. Tidak hanya itu, kebutuhan rekrutmen tenaga tambahan ini relevan dengan problem kesehatan di KLU. Ia pun menekankan, target KLU sehat di 2015 harus tercapai dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan Pemda KLU. Tambahan 1 petugas di tiap pustu ditujukan pula untuk membantu tugas para bidan di masing-masing desa. Sejauh ini di tingkat desa, Dikes

telah menugaskan 2 orang bidan di tiap desa. Di antara bidan-bidan itu diketahui hanya 30 persen yang berstatus PNS, dan 70 persennya adalah honorer dan tenaga mengabdi.

“Keterbatasan bukan alasan untuk tidak meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dalam RPJPM, Dikes KLU telah diminta presentasi oleh Bappenas terkait pola pembangunan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Di sinilah perlunya keterlibatan kader untuk memproses layanan kesehatan, dari kehamilan hingga proses melahirkan,” katanya.

Disebutkan Benny, Bappenas juga sempat menanyakan anggaran kesehatan di Dikes terkait sukses program dalam 3 tahun terakhir. Oleh Bappenas, jumlah yang dialokasikan ke Dikes dianggap tidak cukup karena KLU sebelumnya dikenal sebagai daerah yang masuk program PDBK (Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan).

Kendati demikian, pihaknya optimis dengan pola pengembangan layanan kesehatan yang diprogramkan. Evaluasi dan monitoring terus dilakukan tiap tahun bersama unsur kepala desa untuk menemukan masalah dan solusi program kesehatan di lapangan. (ari)

(Suara NTB/kir)

PENGHIJAUAN - Belasan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menarik sebuah pohon beringin berukuran raksasa, pada saat kegiatan penghijauan di Lapangan Umum Praya, Jumat (10/ 1) pagi. Pemerintah daerah berobsesi menghijaukan kawasan yang kini sudah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Perilaku Kajari Raba Bima

Tamparan Keras Buat Lembaga Kejaksaan Bima (Suara NTB) Perilaku Kajari Raba Bima Eko Prayitno SH MH yang enggan menempati rumah dinas dan lebih memilih tinggal di hotel, terus menuai perhatian publik. Pasalnya, di tengah upaya Pimpinan Kejaksaan berbenah pasca terungkapnya kasus penyuapan yang melibatkan Kajari Praya Subri SH MH, masih ada perilaku aparatur Kejaksaan yang hidup berewah-mewahan. Mencuatnya kasus ini pun sekali lagi menjadi tamparan keras bagi lembaga Adhiyaksa dimaksud.

Penilaian tersebut disampaikan Direktur CEPP (Center For Election and Political Party) Provinsi NTB Ibnu Khaldun M.Si. saat dikonfimasi, Jumat (10/1) siang. Dalam kesempatan tersebut, Ibnu menyayangkan perilaku pimpinan Kejari Raba Bima yang enggan tinggal di rumah dinas dan memilih tinggal di hotel tersebut.

Menurutnya, perilaku tersebut mencerminkan bahwa masih ada pejabat negara yang belum memberikan kepatutan dalam beretika. Sebagai pimpinan, katanya, Eko seharusnya memberikan contoh kesederhanaan seorang pejabat kepada bawahan maupun kepada masyarakat umum. Di mana jika di tilik secara luas, saat ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesusahan di tengah krisis sosial.

Apalagi, tandasnya, Eko tinggal di hotel selama setahun lebih. Tentunya, patut dipertanyakan sumber dana untuk membiayai hotel, serta biaya hidup lainnya. Ditambah lagi, dalam pemberitaan Eko juga disebutkan sering meninggalkan kantor dan pulang ke Jakarta. Biaya pulang pergi ini juga tak sedikit. jika diakumulasikan, paling tidak Eko menghabiskan sekitar Rp 20 juta dalam sebulan. “Ini pantas menjadi pertanyaan publik,” tandas pria yang tengah menyelesaikan tesis doktoral di Universitas Indonesia ini.

Dia pun mempertanyakan alasan Kajari untuk menempati rumah dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Kalau pun ada yang menyebutkan Eko tak mau menempati rumah dinas karena rusak atau tidak layak, tentunya dalam rentang waktu satu bulan ini bisa diperbaiki. Bukan justru dibiarkan berlarut-larut dan harus tinggal di hotel yang justru menghabiskan biaya yang lebih banyak.

Terkait hal ini, dia selaku akademisi mendorong generasi saat ini, karena pejabat negara harus menjadi evaluasi khususnya bagi internal Kejaksaan. Dia pernah membaca artikel di media, bahwa Kejaksaan sendiri sudah mulai membangun etika dan memperbaiki citra di mata publik. Sebagai contoh, untuk kasus Subri, begitu ditangkap Kejagung langsung memberhentikannya sebagai Kajari. Paling tidak itu sudah mulai menunjukkan niat baik diintenal Kejaksaan untuk memperbaiki institusi dan jajaran.

Namun dengan munculnya kasus ini, tentu makin menggambarkan bahwa masih banyak dinamika di internal Kejaksaan yang belum tersentuh oleh lembaga pusat. “Sebenarnya ini menjadi tamparan keras buat lembaga Kejaksaan,” katanya.

Disamping itu, mengenai Eko yang sering meninggalkan kantor pulang pergi ke Jakarta juga sangat disayangkan.

Pasalnya, mau tak mau hal ini tentunya sangat mempengaruhi kinerja Kejaksaan. Terlebih, beberapa waktu lalu di media massa, dia membaca jika prestasi Kejari Raba Bima dalam penuntasan kasus masih sangat rendah. Jika dilihat pada kenyataannya, masih banyak kasus yang sudah bertahun-tahun yang tidak bisa dituntaskan.

“Seharusnya, dalam penanganan kasus ada transparansi untuk dilihat oleh publik sejauh mana kinerja Kejaksaan,” katanya. Sebab, masyarakat di Bima saat ini sangat membutuhkan penegakan hukum yang profesional. Ibnu meyakini, reformasi birokrasi juga sangat penting agar lembaga ini bisa menjadi lebih baik. (use)

Setiap Pemilihan Umum

Partisipasi Pemilih Terus Menurun Kota Bima (Suara NTB) Setiap pemilihan umum (Pemilu) jumlah partisipasi pemilihan di Propinsi NTB termasuk di Kabupaten Bima menurun. Mengantisipasi menurunya partisipasi pemilih ini, Panwaslu Kabupaten Bima mencoba memberikan rangsangan dengan menggelar kegiatan Lounching Duta Panitia Pangawas (Panwas)dari tiga elemen yakni mahasiswa, pelajar SMA dan OMS yang digelar di Hotel Camelia, Rabu (8/1) siang.

Wakil Ketua Panwas Kabupaten Bima Junaidin S.sos yang dikonfirmasi sesaat sebelum acara dimulai menuturkan, setiap pemilihan umum jumlah pemilih di NTB turun termasuk di Kabupaten Bima. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pemilih yang terdaftar saat itu tercatat sebanyak 300 ribu pemilih. Sementara untuk pemilihan legislatif tahun 2014 meningkat menjadi 320 ribu pemilih.

Berdasarkan kenyataan dari menurunnya tingkat partisipasi ini, pihaknya sebagai penyelenggara pun bertanggungjawab. Untuk itu, pihaknya mencoba menumbuhkan partisipasi ini kepada sekitar 50 peserta dari tiga elemen yakni Pergutuan Tinggi, Pelajar SMA yang telah memenuhi syarat dan OMS dengan melounching Duta Pengawas Pemilu di Kabupaten Bima. Sebab, sesuai dengan ketentuan pengawasan pemilu tak hanya dilakukan oleh Panwaslu namun juga oleh seluruh elemen termasuk yang disebutkan dimaksud. “Inilah sebabnya kami melibatkan jajaran sebagai organ yang bisa membantu kami dalam hal melakukan pengawasan Pemilu,” katanya.

Disebutkannya penurunan drastis ini bisa dilihat pada Pemilukada lalu. Bahkan di beberapa daerah ada yang sampai 50 %. Sementara di NTB termasuk di Bima tercatat sebesar 20% dari jumlah pemilih Gubernur sebanyak 300 pemilih. Apalagi saat ini banyak yang mengkampanyekan golput (golongan putih). Bahkan sampai ada yang berniat menggagalkan Pemilu. Sehingga melalui kegiatan ini, sebagai representasi upaya bagi pihaknya untuk mensosialisasikan pemilu.

Ditambahkannya, menurunnya partisipasi pemilih diakibatkan oleh beberapa faktor. Khusus di NTB karena adanya pengaruh sosialisasi yang tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Disamping itu, karena adanya tingkat kejenuhan masyarakat terhadap Pemilu yang beruntun.

Seperti diketahui ada pemilu Bupati/Walikota, PEmilu GUbernur, Pemilu Legislatif dan pemilu-pemilu lainnya.

Selanjutnya dari peserta pemilu sendiri yang ‘bermainmain’ di luar, seperti politik uang dsb. (use)

(Suara NTb/bug)

DITEBANG - Menghindari pohon tumbang saat musim hujan ini, pohon-pohon di sekitar jalan negara di lingkungan Pakirum, Kelurahan Sampir Taliwang, KSB ditebang petugas, Jumat (10/1) kemarin.

Kejati Turunkan Tim Periksa Kajari Bima Mataram (Suara NTB) Publikasi media terkait indikasi pejabat adhiyaksa Bima yang sebulan tinggal di hotel, langsung direspon Kejaksaan Tinggi NTB. Jumat (10/1) kemarin, Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH memerintahkankan Asisten Pengawas (Aswas) menurunkan tim ke Bima untuk periksa Kajari Bima, Eko Priyanto, SH, MH. Pengamatan Suara NTB, kesibukan terlihat di ruang penyidik II Bidang Pengawasan Kejati NTB. Seorang anggota tim membawa surat warna hijau dan sebuah klipingan koran yang dipastikan kaitan dengan pemberitaan berjudul “Kajari Bima Diduga Setahun Lebih Tinggal di Hotel”. Sekitar Pukul 11.00 Wita Asswas, I Made Sudarmawan, SH tiba di ruangannya dan sempat bertemu dengan tim tersebut, yang diperkirakan kaitan dengan rencana turun ke Bima. Plh Kajari Praya itu enggan berkomentar saat ditanya rencana menurunkan tim ke Bima.

Namun kepastian itu disampaikan langsung Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, yang menegaskan, pengiriman tim dari Bidang Pengawasan itu memang atas permintaannya. “Saya memang perintahkan Aswas untuk segera bentuk tim dan turun ke

Bima,” tegas Kajati menjawab Suara NTB, Jumat kemarin.

Tujuan turunnya tim untuk klarifikasi informasi yang beredar melalui media dan masyarakat, terkait indikasi Kajari Raba Bima yang menginap di hotel selama setahun lebih. “Tim akan meminta penjelasan yang bersangkutan, periksa hal hal lain yang berkaitan dengan kebenaran informasi itu,” tegas kajati.

Namun kajati enggan membuat kesimpulan awal ketika ditanya terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan kajari yang tidak tinggal di rumah dinas, meski sudah disediakan negara. Termasuk soal sumber biaya sewa per kamar hotel yang di taksir Rp 250.000 per hari dan perbulan mencapai Rp 7,5 Juta.

Apakah akan dilakukan pengecekan sampai ke hotel?

“Ini kan ada informasi kajarinya tinggal di hotel, ya

saya cek dulu to bukti buktinya, bener atau tidak, baru saya ambil kesimpulan sikap selanjutnya,” bebernya. Hasil klarifikasi ke kejari, termasuk internal Kejari Bima akan segera ditindaklanjuti setelah tim melaporkan ke dirinya.

Terkait Kajari Bima Eko Prayitno yang tinggal di hotel Camelia Kota Bima, memang cukup lama menjadi sorotan masyarakat. Pemberitaan Suara NTB, Edisi Kamis 9 Januari 2014 lalu, pejabat Adhyaksa golongan III itu, disinyalir mulai tinggal di hotel beberapa bulan menjabat Kajari Raba Bima September 2012. Saat itu, Eko menerima tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan setelah ditinggal oleh Joko Purwanto SH MH. Berhembus kabar bahwa pimpinan lembaga Adhiyaksa untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bima ini enggan tinggal di rumah dinas melainkan di hotel. (ars)

Sesuaikan OPD Baru, Ratusan Pegawai Pemda KSB Dimutasi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menggelar mutasi pegawai di lingkungannya. Mutasi yang dilaksanakan, Jum’at (10/1) kemarin, itu mereposisi sebanyak 187 pegawai yang terdiri dari eselon IIIa. sebanyak 2 orang, IIIb. sebanyak 35 orang, IVa. 116 orang dan IVb. 34 orang pegawai.

Dalam mutasi ini sebenarnya tidak banyak pegawai yang berpindah posisi jabatan.

Mereka hanya kembali diharuskan mengikuti pelantikan karena terjadinya perubahan nomenklatur di sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) akibat diberlakukan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaru yang disahkan menjelang akhir tahun 2013 lalu.

Sejumlah pegawai di SKPD yang sebelumnya dilebur atau dihilangkan. Seperti misalnya, Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang dimerger dan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Disospora) yang dihilangkan para pegawainya kemudian didistribusi ke SKPD lainnya.

Wakil Bupati (Wabup) KSB Drs. H. Mala Rahman yang memimpin langsung proses pengambilan sumpah jabatan ratusan pegawai itu dalam sambutannya menyebutkan, mutasi kali ini lebih banyak dalam rangka mendistribusikan pegawai ke SKPD yang

pelaksanaanya, penerapan UMK ini belum bisa dinikmati oleh pekerja di sektor usaha kecil menengah (UKM).

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, H. Burhan, SH kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (10/1) kemarin, mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan dan pengkajian Dewan pengupahan

Kabupaten Desember 2013 lalu dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan perekonomian masyarakat diperoleh keputusan UMK tahun 2014 sebesar Rp 1.250.000 perbulan.

Ketetapan ini lebih besar dari UMP yang ditetapkan sebesar Rp 1.200.000 perbulan.

“Penetapan UMK ini mempertimbangkan

Penemuan Mayat di Sumbawa Kian Menggegerkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus penemuan mayat di Sumbawa tampaknya kian menggegerkan. Setelah sebelumnya, dihebohkan kasus penemuan mayat seorang wanita dalam karung di bawah jembatan Labuhan Sumbawa, kini kembali muncul dua kasus baru penemuan mayat pada lokasi yang berbeda.

Yakni, mayat wanita yang ditemukan bersimbah darah di sebuah tanah lapang di Karang Unter Kelurahan Brang Biji.

Satunya lagi, kasus penemuan mayat di sebuah kebun wilayah desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lante pada hari yang sama. Sebagaimana disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, S.IK, Jumat (10/1) kemarin.

Untuk kasus mayat laki-laki di wilayah Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh teridentifikasi atas nama Hayat Akasabang (60) warga Dusun Sampang Kuang Rea Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh. Korban pertama kali ditemukan kedua keponakannya yakni Asih dan Samad, sekitar pukul 13.00 Wita, Kamis 9 Januari lalu. Indikasi awal, korban telah dianiaya yang terlihat dari adanya luka memar di kepala dan luka di lengan korban. Selain itu, ada beberapa barang yang hilang salah satunya uang milik korban.

Namun, lokasi yang jauh dengan medan yang sulit membuat anggota yang turun

bersama dokter kesulitan.

Mobil yang mereka kendarai bermasalah. “Baru data awal yang kami peroleh, karena anggota bersama dokter masih dalam perjalanan menuju ke sana dengan medan yang berat,” jelas Kapolres.

Pada hari yang sama, juga terjadi penemuan mayat seorang wanita di tanah lapang Karang Unter Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa. Jenazahnya pertama kali ditemukan sejumlah buruh sebuah gudang kayu yang berada tidak jauh dari lokasi, sekitar petang. Di TKP, ditemukan sebuah sepeda motor dalam kondisi menyala. Korban ditemukan sekitar 30 meter dari jalan raya setempat. Saat ditemukan, darah segar masih mengucur dari bagian leher korban. Yang teridentifikasi bernama Rebecca Helona (40) warga lingkungan Kebayan Kelurahan Brang Biji. ‘’Dari olah TKP, ada tanda-tanda kekerasan di leher korban yang mengarah pada penganiayaan,’’ bebernya.

Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi.

Termasuk, mencari bukti-bukti lainnya di TKP. Sementara barang bukti yang telah ditemukan diantaranya, sepeda motor yang dikendarai korban, pakaian, peralatan yang dibawa oleh korban. “Kita masih periksa saksi dan ada beberapa laki yang akan kita panggil,”pungkas Kapolres. (arn)

Kasus BPBD KSB

Polisi Masih Periksa Para Saksi (Suara NTB/bug)

MUTASI - Pelaksanaan mutasi yang digelar kemarin dipimpin langsung oleh Wabup KSB, Mala Rahman. ada. “Kalau saya lihat juga ada yang memang bergeser, mendapatkan promosi atau sebaliknya menerima punishment (hukuman). Tapi jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan karena menyesuaikan,” paparnya.

Meski hanya untuk membenahi kepegawaian, orang nomor dua di KSB ini berharap bagi para pegawai yang dilantik tetap dapat memberikan kinerja terbaiknya di SKPD masingmasing. Ia pun menyatakan dengan momentum kalender baru ini motivasi kearah lebih baik pun dapat ditanamkan oleh pegawai dalam bekerja dan berprestasi pada jabatan yang dipercayakan kepadanya.

“Kalau ada catatan hitam di tahun sebelumnya saya sarankan ditinggalkan. Bukan lembaran baru dan catatkan kinerja baik dan buat prestasi di

tempat kerja baru saudara-saudara nantinya,” ujar Wabup.

Selanjutnya ia menyampaikan, pemberlakukan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya akan memungkinkan para pegawai untuk mengabdi lebih lama. Karenanya ua berharap, baik yang masih berkesempatan merasakan pemberlakukan tersebut akan bisa memacu diri untuk bekerja lebih baik. “Memang masih ada perdebatan apakah akan segera atau tidak UU itu diberlakukan. Tapi yang pasti, aturan itu akan diterapkan. Nah ini kesempatan artinya bagi yang akan merasakan aturan itu bekerjalah dengan lebih baik karena pasti akan punya kesempatan lebih lama juga meniti karir sebagai abdi negara,” imbuh Wabup. (bug)

UMK Dompu Rp 1.250.000 Dompu (Suara NTB) Upah minimum kabupaten (UMK) Dompu tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.250.000 perbulan, mengalami kenaikan Rp 100 ribu dibandingkan tahun 2013. Upah ini didasarkan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Dompu dan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam daerah. Kendati tidak ada masalah dalam

Dua Kasus Baru

kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terangnya.

Namun diakui H Burhan, kehidupan layak yang dipertimbangkan ini bagi bujangan dan bagi karyawan dengan masa kerja 1 tahun. “UMK ini untuk gaji dasar dan tidak termasuk tunjangantunjangan lainnya,” terangnya.

Tetapi H. Burhan

mengaku, banyak tenaga kerja di Dompu khususnya sektor UKM yang masih menggaji di bawah ketetapan UMK. Namun sejauh ini tidak ada complain yang diterima pihaknya.

“Kemungkinan karena keterbatasan pilihan tempat kerja sehingga pekerja menerima saja dengan kesepakatan gaji yang diterima,” ungkapnya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Sebulan sudah Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menangani kasus dugaan penggelapan dana honorarium tim koordinasi bedah rumah tahun 2012 yang terjadi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat. Sejauh ini prosesnya pun oleh penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang jumlahnya terhitung banyak.

Kapolres KSB AKB Teddy Suhedyawan Syarif, SIK mengatakan, pemeriksaan saksisaksi yang terdiri dari tim koordinasi bedah rumah itu masih menyisakan beberapa desa di dua kecamatan. “Penyidik terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saki itu karena kita sangat butuh keterangan mereka untuk melengkapi bahan penyelidikan kami,” jelasnya kepada wartawan, kemarin.

Dari keterangan beberapa saksi yang telah diperiksa, dugaan bahwa kasus terebut berpotensi merugikan keuangan negara semakin kuat.

Pasalnya hampir seluruh saksi yang terdiri dari tim koordinasi dari seluruh desa mengakui tidak menerima dana sesuai besaran yang seharusnya. “Dan para saksi keberatan dalam hal ini (tidak sesuainya nilai honorarium yang diterima),” timpal Kapolres.

Meski semakin terbuka bukti adanya tindakan korupsi dalam kasus itu, sejauh ini Polisi belum menetapkan tersangka dan jumlah tersangkanya.

Menurut Teddy, pihaknya sementara ini belum dapat mengambil langkah-langkah tersebut karena masih akan mengumpulkan keterangan dari seluruh saksi yang terdiri dari tim koordinasi bedah rumah tingkat desa itu. Selain itu juga sesuai prosedur penanganan kasus,

polisi harus mengikuti mekanisme penanganan yang berlaku.

“Kan tidak bisa begitu saja kita tetapkan tersangkanya, ada mekanismenya. Prosesnya setelah semua saksi diperiksa dan berkasnya rampung, baru kemudian kita lakukan gelar perkara. Setelah itu baru ada penetapan tersangka. Nah makanya sekarang belum bisa karena kita masih lakukan pemeriksaan saksi,” jelas Kapolres seraya berjanji akan langsung menginformasikan kepada media jiga pihaknya telah menetapkan para tersangka pada kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 740 juta itu.

“Tenang saja pasti akan sampai pada waktunya kita tetapkan tersangkanya. Dan kita pasti akan sampaikan dulu ke media,” sambung perwira murah senyum ini.

Sebelum ditangani pihak kepolisian kasus ini sebenarnya telah dilakukan pemeriksaan di internal Pemda KSB oleh Inspektortat Kabupaten (Itkab) setempat. Dari hasil penyedilikan Itkab yang dituangkan dalam Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya dengan jelas menyatakan kasus tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp 740 juta. Dan ada pun pihak yang bertanggung jawab atas raibnya dana honorarium tim koordinasi bedah rumah itu, Itkab menetapkan dua oknum pegawai di BPBD masing-masing HP dan MG yang terhitung diterbitkannya LHP kasus itu telah dinon aktifkan dari jabatannya di BPBD KSB. “Ada dua pihak yang bertanggung jawab atas raibnya dana tersebut. Dan mereka sudah dinonaktifkan karena kasus ini juga sudah ditangani pihak kepolisian,” terang Inspektur Itkab KSB Ir. H Ady Mauluddin, M.Si beberapa waktu lalu. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

Kasus KMP Munawar Ferry, KNKT Periksa ”Marine Inspector” Dari Hal. 1 Dengan kata lain, mereka adalah hulu sementara Syahbandar atau KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) adalah hilirnya dalam keselamatan pelayaran. Marine Inspector bekerja sejak sebuah kapal mulai dibangun di galangan. Mereka memeriksa apakah konstruksi lambung, perlistrikan dan permesinan kapal, dan lainnya telah memenuhi standar keselamatan yang tercantum di dalam Safety of Life at Sea (SOLAS).

Agung mencontohkan, marine inspector tersebut sama seperti petugas yang melakukan uji KIR kendaraan bermotor. Merekalah yang menyatakan dan menandatangani sebuah kendaraan bermotor masih laik jalan atau tidak.

Hasil investigasi KNKT tersebut, kata Agung maksimal sudah bisa diketahui dalam jangka waktu 12 bulan dan paling cepat 6 bulan.

“Jumlah tim dari KNKT kemarin itu sebanyak tiga orang yang turun ke Kayangan. Semua kemungkinan diselidiki dan dicari informasinya,”terangnya.

Sebelumnya, KMP Munawar Ferry tenggelam pada Jumat (3/1) dini hari sekitar pukul 04.00 Wita di Selat Alas. Menurut informasi dari sejumlah penumpang yang selamat, sejak berangkat dari Pelabuhan Kayangan, KMP Munawar Ferry sudah diketahui mengalami kebocoran, karena penumpang melihat genangan air di bagian dek kapal. Akibat tenggelamnya KMP Munawar Ferry, kendaraan bermotor yang diangkut kapal meliputi enam truk, empat mobil jenis ‘pick-up’, delapan minibus dan 15 sepeda motor, tidak dapat diselamatkan dan turut tenggelam bersama kapal di Selat Alas. (nas)

Berharap Lancar Dari Hal. 1 Meskipun saya mengetahui dengan pasti kesibukan saudara-saudara segenap anggota Dewan, khususnya yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode selanjutnya,’’ harapnya pada penyampaian penjelasan Gubernur terhadap enam buah raperda dalam sidang paripurna DPRD NTB, Kamis (9/1) malam.

Enam buah Raperda yang diajukan ke DPRD NTB tersebut antara lain, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah NTB 2005 – 2025. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah NTB 20132018.

Kemudian, Raperda tentang jasa konstruksi, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010, tentang penyertaan modal Pemprov NTB pada perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta.

Gubernur menjelaskan, hal-hal pokok yang melatarbelakangi pengajuan keenam raperda tersebut yakni Revisi RPJP NTB 2005 – 2025, merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dimana dijelaskan bahwa, revisi terhadap RPJP daerah dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi, menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri nomor 25 tahun 2010, dan terjadi perubahan yang mendasar terhadap dokumen RPJP daerah.

Tujuan dari perubahan perda tersebut untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antardaerah, antara pusat dan daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi, dan antar-RPJMD. Selain itu, penetapan RPJMD NTB, bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kemudian, Raperda tentang jasa konstruksi diharap-

kan menjadi dasar hukum bagi Pemprov NTB, dalam mengatur mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar ke-teknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa kontruksi.

Selain itu, raperda ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberdayaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan sumberdaya manusia bidang jasa konstruksi, pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan, serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi.

Raperda tentang kawasan tanpa rokok merupakan suatu upaya dalam pembangunan bidang kesehatan, dapat ditempuh melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola perilaku hidup bersih dan sehat, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, serta terus berkembangnya kewaspadaan dini terhadap bahan berbahaya dan dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010, tentang penyertaan modal Pemprov NTB, pada perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta sebagai langkah untuk memperbaiki struktur permodalan, guna meningkatkan kapasitas usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2013, besaran penyertaan modal Pemprov NTB pada sejumlah perusahaan daerah antara lain PT. Bank NTB, sebesar Rp 148.753.910.000. Lumbung Kredit Pedesaan, sebesar Rp 733.978.185. PD. Bank Perkreditan Rakyat NTB, sebesar Rp 57.635.237.034.

PT. Asuransi Bangun Askrida, sebesar Rp 200.000.000, PT. Suara Nusa Media Pratama, sebesar Rp 200.000.000, PT. DMB, sebesar Rp 200.000.000, PT. Gerbang NTB Emas, sebesar Rp 16.494.797.000.PT. Lombok Tourism Development Coorporation, sebesar Rp 15 miliar dan PT. STDC, sebesar Rp 500 juta. (nas)

Pangkas Birokrasi Dari Hal. 1 H. Haerul Warisin kepada Suara NTB di Selong, Jumat (10/1) kemarin. ‘’Di tingkat kecamatan nantinya akan ada satu tampuk pimpinan tertinggi. Satu orang nanti dibantu tata usaha dan koordinatorkoordinator di masing-masing bidang,’’ jelasnya.

Kebijakan ini diambil karena dianggap struktur birokrasi di tingkat kecamatan sejauh ini sangat tidak efektif. Jumlah pegawai yang mengurus persoalan rumpun hijau, seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan sebanyak 110 orang. Masing-masing bidang itu ada UPTD-nya.

Ditambah lagi dengan adanya Badan Penyelenggara Penyuluhan Pertanian, Peterkanan, Perikanan dan Kelautan (BP3K).

Kinerja yang berjalan selama ini, acap kali saling menyalahkan. Petugas Penyuluh

Lapangan (PPL) tidak tahu meski kemana harus bertanggung jawab. Tidak jarang juga terjadi saling lempar tanggung jawab. ‘’Kondisi ini tidak sehat,’’ tandasnya.

Sistem yang akan dibangun nantinya, lanjut Wabup menyangkut laporan dan pertanggungjawaban dipastikan akan jauh lebih jelas. Tampuk pimpinan di kecamatan bisa menyelesaikan sendiri masalah. Koordinasi lebih lanjut tinggal disambungkan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, akan didahului dengan membuat peraturan bupati. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan dipastikan akan dipersiapkan sejak awal. Sehingga ketika sudah diaplikasikan, langsung bisa bekerja dan tidak terjadi stagnansi. (rus)

Halaman 5

Polemik Penutupan Newmont

Bayi Tewas Dewan Usulkan Diracun, Ibu Coba Pembicaraan Tingkat Lanjut Bunuh Diri

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mengusulkan pembicaraan tingkat lanjut dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) menjelang kian dekatnya tenggat waktu pemberlakuan larangan ekspor konsentrat yang akan berdampak ditutupnya operasional perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Ketua Komisi II DPRD NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/1) kemarin mengaku pihaknya beberapa waktu lalu telah mengundang PTNNT untuk memberikan klarifikasi atas sikap mereka jika larangan ekspor konsentrat tetap diberlakukan.

“Pernyataan mereka, itu disampaikan secara resmi saat pertemuan dengan kami, ketika itu diberlakukan mereka akan tutup,” ujarnya.

Husni memang menyayangkan sikap tersebut.

Apalagi, sejak berlakunya UU Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, perusahaan – perusahaan semacam PTNNT telah diberikan kesempatan sedikitnya lima tahun untuk mempersiapkan smelter untuk mengolah mineral yang mereka keruk.

“Yang perlu disesali adalah kenapa newmont, dalam penetapan UU minerba, mestinya tahapan yang lima tahun itu kan sudah cukup panjang. Ternyata, persiapan itu ketika diberlakukan, mereka tidak lakukan,” ujar politisi PDIP NTB ini.

Kini, untuk menghadapi sikap PTNNT yang memastikan akan menutup operasional mereka saat undang – undang tersebut diberlakukan, Husni mengaku akan muncul dilema. Hal itu disebabkan adanya ribuan karyawan PTNNT yang juga akan terkena imbas dari penutupan itu.

“Sangat dilematis. Karena itu, ketika ada harapan dari pemerintah pusat untuk memberikan ruang dan waktu kembali, mungkin perlu pembicaraan tingkat lanjut dengan perusahaan – perusahaan tambang seperti Newmont ini,” ujarnya.

Terpisah, Walhi NTB yang menaruh perhatian pada persoalan ini kemarin menggelar semacam diskusi untuk me-

respon perkembangan menjelang pemberlakuan larangan ekspor konsentrat tersebut.

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa rekomendasi dari Walhi NTB sangat jelas. Bahwa, jika PTNNT memang bersikeras untuk tidak melaksanakan amanat UU Minerba tersebut, maka hal itu berarti perusahaan itu memang sebaiknya ditutup.

Menurutnya, terlepas dari adanya sejumlah kekurangan, UU Minerba adalah salah satu pintu masuk untuk mendorong pengelolaan sektor pertambangan yang lebih terbuka dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Karena itulah, ia menyerukan pemerintah harusnya bisa bersikap tegas dalam memberlakukan undang – undang Minerba tersebut.

Sementara itu, Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, berpandangan bahwa persoalan yang menjadi polemik saat ini sebenarnya dipicu oleh ketidakpatuhan perusahaan tambang seperti Newmont terhadap undang - undang. Selain itu, menurutnya, sejauh ini Pemprov NTB juga belum memberikan sikap tegas terhadap persoalan ini.

Terpisah, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) melalui rilis yang diterima Suara NTB, Jumat kemarin menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengekspor bijih mentah yang tidak diolah dari tambang tembaga dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Semua bijih dari tambang Batu Hijau diolah melalui sistem peremukan, penggerusan, dan pengapungan untuk menghasilkan konsentrat tembaga di fasilitas pengolahan kami di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar Martiono Hadianto, Presiden Direktur PTNNT. “Kami tidak mengekspor bijih mentah tidak diolah.”

Sesuai ketentuan UU Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan “kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral”.

“Investasi kami senilai lebih dari $1,5 miliar dalam

pembangunan fasilitas pengolahan memungkinkan kami untuk meningkatkan mutu bijih tembaga sebesar lebih dari 50 kali,” ujar Martiono.

“Sebagai hasil dari peningkatan nilai tambah ini, para pembeli konsentrat tembaga membeli dari kami tembaga yang terkandung dalam konsentrat dengan harga yang sama dengan harga yang mereka keluarkan untuk logam tembaga yang telah dimurnikan. Dengan kondisi tersebut, PTNNT telah melakukan sekitar 95% dari rangkaian kegiatan penambahan nilai secara keseluruhan di Indonesia.”

Selain pengolahan dan pemurnian bijih di dalam negeri, PTNNT sangat mendukung kebijakan mengenai UU Pertambangan Minerba 2009 dengan cara memaksimalkan penjualan konsentrat tembaga kepada PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, satusatunya pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga di Indonesia.

“Selain Kontrak Karya menjamin hak kami untuk mengekspor konsentrat tembaga, dan kegiatan operasi kami telah sesuai ketentuan UU Pertambangan Minerba, kami juga bersedia melakukan berbagai upaya lain yang wajar untuk mendukung kebijakan ini,” ujar Martiono.

“Itulah alasan kami untuk melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian pasokan konsentrat dengan dua perusahaan Indonesia yang telah mengumumkan rencananya kepada publik untuk membangun smelter tembaga baru di Indonesia.”

Kementerian Energi dan Mineral dan PTNNT telah membahas bersama mengenai hilirisasi pengolahan dan pemurnian di Indonesia.

“Meski pembangunan smelter khusus untuk tambang Batu Hijau tidak layak secara ekonomi karena berbagai aspek, PTNNT tetap bersedia melakukan diskusi untuk membentuk konsorsium dengan pemerintah, para pelaku usaha dari industri lain, dan para ahli independen untuk melakukan studi menyeluruh tentang kemungkinan pembangunan smelter baru di dalam negeri,” ujar Martiono. (aan)

1000 Lebih Anak Telantar di NTB Dari Hal. 1 kata Ketua LPA NTB, Drs. Badarudin Nur disea-sela acara pemberia santunan kepada 433 anak telantar di Panti Sosial Tresna Werda Mataram, Jumat (10/1) kemarin.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Kepala BP3AKB, Dra. T. Wismaningsih Rajadiah, Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. H. Bachrudin, M.Pd dan pejabat lainnya.

Badarudin menjelaskan, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tabungan yang diambil lewat bank. Bantuan tersebut, katanya, tidak boleh dipergunakan oleh orang tua untuk membeli hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan anak.

“Tahun depan akan menda-

patkan lagi, ketika uang itu diambil untuk beli rokok oleh orang tuanya maka akan distop,”terangnya.

Badarudin mengatakan, banyak sekali anak-anak di NTB yang tersangkut masalah hukum. Penyebabnya, katanya, tak lain karena banyak anaka-anak yang terlantar. “Mereka berhadapn dengan hukum, karena pada dasarnya dari kecil anak itu sudah terlantar. Jika akar masalahnya ini bisa kita cabut darti awal, mungkin anak yang berhadapn dengan hukum (ABK) itu tidak akan sempat merepotkan kepolisian, kejaksaa dan pengadilan,”tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu perhatian semua pihak untuk mengentaskan anak terlantar dengan cara mencabut mereka dari akar keterlantaran

tersebut.

Ketua Tim penggerak PKK NTB, Hj. Erica Zaiunul Majdi mengharapkan dengan adanya bantuan tersebut bisa membantu para orangtua dari keluarga-keluarga yang terpilih untuk bisa memenuhi hakhak dasar anak dan melindungi anak-anak kita dari situasi telantar. “Apa yang kita lakukan saat ini adalah satu hal yang strategis, karena para anak yang kita dampingi ini adalah aset yang akan menentukan masa depan kita,”katanya.

Menurutnya, tugas pendampingan atas anak-anak telantar merupakan tugas mulia. Hal ini bukanlah semata sebuah program pemerintah, namun juga sebuah tugas ibadah untuk menjadi bermanfaat bagi sebanyakbanyaknya manusia. (nas)

Langkat (Suara NTB) Bayi berusia 18 bulan tewas setelah diberi racun oleh ibu kandungnya Halimah (21) warga Dusun Lubuk Rotan Dua Desa Teluk Kecamatan Scanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Benar ada bayi tewas setelah diberi minuman racun oleh ibu kandungnya,” kata Kepala Kepolisian Sektor Secanggang Kabupaten Langkat AKP Binyamin Partogi Pakpahan di Secanggang, Sumatera Utara, Jumat (10/1).

AKP Binyamin Partogi Pakpahan menjelaskan, kejadiannya Kamis malam (9/1) sekitar pukul 21.00 WIB, dimana pelaku memberikan korban minum racun hingga anaknya, Nadila, tewas.

Usai memberikan minum racun, pelaku mencoba bunuh diri dengan meminum larutan anti nyamuk dengan cara gantung diri di kediaman mertua pelaku, namun diketahui oleh adiknya Wawan dan diselamatkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Setelah melalui pertolongan cepat, akhirnya pelaku melewati masa

kritisnya dan kini mendapat penjagaan dari aparat kepolisian di Rumah Sakit Bersama yang ada di Kecamatan Secanggang, ujarnya.

Menyangkut motif pembunuhan terhadap anak kandungnya, disebutkan, masih dalam pengembangan aparat kepolisian setempat, namun dugaan sementara ini masalah rumah tangga sehingga ibunya nekad bunuh diri. “Kini kasusnya masih dalam pengembangan aparat penyidik Polsek Secanggang,” katanya.

Sementara itu salah seorang saksi adik ipar pelaku Wawan mengungkapkan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah.

Waktu itu dia mendengar ada suara jatuh dari dalam kamar lalu dikejarnya, ternyata kakak iparnya sudah kejang-kejang dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan, sementara anaknya sudah dalam keadaan sekarat.

Sedangkan suaminya saat ini berada di Palembang bekerja sebagai operator beco, dan sudah diinformasikan tentang kejadian itu. (ant/bali post)

Usut Indikasi ’’Mark Up’’, Penyidik Temukan Titik Terang Dari Hal. 1 Langkah lanjutan dimaksud Kajati, mengusut indikasi mark up harga pada proyek yang terletak di Dusun Teanjah Anjah Desa Bentek Kecamatan Gangga itu. Mark up akan ditelisik pada spesifikasi proyek pipa air yang membentang sepanjang 259 meter dari instalasi induk. “Berapa ukuran pipa, kemudian berapa harga pembandingnya, berapa HPS-nya (Harga Perkiraan Sementara), itu kami akan cek,” terangnya.

Ukuran pipa akan dicek kesesuaian harga dengan dokumen kontrak pengadaan oleh rekanan, PT. Artha Envirotama, kemudian dicocokkan juga dengan HPS. Penyidiknya akan memastikan kemungkinan ada indikasi penggelembungan harga pada pengadaan Instalasi Pengelolaan Air (IPA), sampai pada pipa air yang membentang

melalui sejumlah Desa di Kecamatan Gangga. “Kami akan fokus selidiki indikasi penggelembungan harga,” terang Kajati.

Latar belakang pengadaan proyek, teknis pemasangan di lapangan, sampai seputar dokumen, dipastikan Kajati sudah dipelajari. Sehingga tidak ada celah bagi pihak – pihak tertentu untuk “bermain” atau mengkondisikan agar proyek tersebut “kabur” dari penyelidikan timnya.

Bahkan fakta lapangan sudah direkam dan dikonfrontir dengan keterangan sejumlah pihak terkait, diantaranya pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang yang mendatangkan proyek itu, juga konfrontir terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bambang Eko. “Saksi – saksi, dokumen, sudah lengkap. Intinya tinggal kesimpulan saja,” pungkas Kajati. (ars)

Jabatan Sekda NTB Diperpanjang Dari Hal. 1 Suruji menambahkan, UU ASN diketok DPR RI pada tanggal 19 Desember 2013. Sesuai dengan ketentuan, jika UU sudah diketok maka diundangkan paling lambat 30 hari sejak disetujuai oleh DPR RI. Artinya, UU ASN itu paling lambat diundangkan (berlaku) tanggal 19 Januari mendatang.

Hasil rapat di Kementeri-

an Dalam Negeri (Kemendagri), Senin lalu, katanya, masih dilakukan sinkronisasi. Karena ada beberapa pasal yang belum sinkron satu sama lain. “Nanti hasil sinkronisasi itu yang diundangkan. Yang pasti pasalpasal yang mengatakan bahwa batas usia pension 58 tahun berlaku bagi PNS yang lahir 60 tahun ke atas itu sudah tidak ada lagi,”tandasnya. (nas)

Sang Pejuang Kemajemukan untuk Kemakmuran Indonesia Dari Hal. 1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada 15 November 2010 dan berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Keunggulan Geostrategis Provinsi Sulut sebagai Pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik”. Ia pun berhasil meraih gelar doctor dengan predikat cum laude.

Selain pendidikan formal, berbagai kegiatan kursus lainnya yang sempat diikuti antara lain Lemhannas KSA VIII tahun 2000. Pada jenjang internasional, berbagai pelatihan dan kegiatan skala keilmuan diikuti antara lain Sertifikat Development Administration Group School of Public Birmingham University, Inggris, Mei _Juni 1994 dan sertifikat Executive Management Program di Pittsburg University, Amerika Serikat, MeiJuni 1995.

Sepanjang karir sebagai aparatur negara, Dr. S.H. Sarundajang memanfaatkan waktu luang untuk menulis buku yang berkaitan sarat dengan tugas. Seperti buku yang berjudul “Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara” yang diterbirkan oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta

1997. Kemudian buku berjudul “Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah” diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1999. “Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya” diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2003.

“Pilkada Langsung” diterbitkan tahun 2003, “Sistem Pemerintahan Daerah” diterbitkan tahun 2005 dan buku terbaru berjudul “Geostrategi” yang terbit dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Inggris oleh Penerbit Kata pada tahun 2011.

Dr. S.H. Sarundajang merintis karir sebagai seorang dosen di FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado tahun 1971 dan Dosen Luar Biasa pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Manado tahun 1974. Pengabdian sebagai seorang pendidik terhenti ketika dirinya mencoba untuk mencari tantangan baru di dunia birokrasi. “Saya memasuki dunia birokrasi pemerintahan dan pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan di Kantor Gubernur Sulut di tahun 1977 saat usai saya baru menginjak 32 tahun,’’katanya.

Setelah menjadi Kepala Biro Pemerintahan, kemudian

ia dipromosikan menjadi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa. Usai menjabat Sekda, kemudian menjabat Walikota Madya/ KDH II Bitung selama 14 tahun 6 bulan sejak tahun 1984-1999. Saat berakhir masa jabatannya, ia dipercaya sebagai Ketua Harian Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) ManadoBitung.

Tahun 2000 adalah awal kiprahnya di tingkat nasional dengan tugas pertama sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Strategis (2000-2001). Kemudian menjadi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri sampai tahun 2005. Dalam kapasitas sebagai Irjen Depdagri selama lima tahun, ia mendapat tugas penting , diantaranya Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan Pembahasan Lintas Batas Malaysia-Indonesia tahun 2000. Setahun kemudian kembali dipercaya sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam Perundingan Pembahasan Lintas Batas Papua Nugini-Indonesia di Jayapura. Setelah itu, ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Maluku tahun 2003 sekaligus

Penguasa Darurat Sipil di wilayah konflik tersebut.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Irjen Depdagri, ia kembali ke Sulut untuk mencalonkan diri pada Pilkada langsung Gubernur dan berhasil terpilih untuk periode 2005-2010. Berbagai penghargaan nasional dan internasional diperolehnya. Seperti Penghargaan dari Presiden Filipina yakni Presidential Citation Award tanggal 3 April 2009 yang diserahkan langsung Presiden Filipina Gloria Macapagal Aroyo di Istana Malacanang, Manila.

Sedangkan penghargaan dari Presiden RI antara lain Bintang Jasa Utama tahun 2004 dan Bintang Mahaputera Utama tahun 2009 yang diserahkan langsung Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden SBY. Penghargaan lainnya yang diterima dari kalangan Pers Nasional melalui PWI yakni Penganugerahan Pena Mas pada 28 Juni 2013. Selama berkarir sebagai birokrat, S. H. Sarundajang menerapkan sistem tertib administrasi birokrasi dan meningkatkan sistem birokrasi yang profesional.

Hasilnya, di jajaran Pemprov Sulut, tiga kali mendapatkan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal tersebut menjadi bukti sederhana bahwa model pemerintahan Pemprov Sulut yang memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Belum lagi IPM Sulut, nomor dua tertinggi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan paling sedikit di kawasan Timur Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Sulut mengalami peningkatan signifikan yakni 4,9 persen pada 2005 menjadi 5,8 persen pada 2006. Pada 2008 mencapai angka 7,1 persen dan 2013 mampu menembus angka 8 persen yang melebihi pertumbuhan rata-ata ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak juga terlihat dengan turunnya angka pengangguran. Dari 10,76 persen tahun 2006 turun menjadi 10,10 persen tahun 2008, pada tahun 2010 turun lagi menjadi 9,10 persen dan hingga 2012 berhasil ditekan menjadi 7,79 persen. Selain itu, angka kemiskinan mampu berkurang signifikan menjadi 11,54 persen pada tahun 2006 hingga menjadi 7,88 persen pada tahun 2013. Pendapatan perkapita tahun 2006 sebesar USD 1100 naik menjadi USD 3000 di tahun 2012. (nas/*)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

Prioritaskan Kepentingan Publik PIDATO Gubernur NTB saat mengajukan enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD NTB terdengar layaknya sebuah sindiran. Dalam pengantar atas enam buah raperda yang diajukan itu, Gubernur menyampaikan kekhawatirannya akan kesibukan para anggota DPRD NTB menjelang digelarnya Pemilu 2014. Ia mewanti – wanti agar kesibukan tersebut tidak menghambat proses pembahasan tersebut.

Pemilihan anggota legislatif memang baru akan digelar pada 9 April mendatang. Dihitung sejak saat ini, kurang lebih tiga bulan lagi para anggota DPRD NTB yang kembali mencalonkan diri, akan menghadapi hari paling menentukan dalam karir politik mereka.

Meski jaraknya masih tiga bulan lagi, namun nuansa kesibukan para anggota DPRD NTB itu sudah mulai terasa. Aktifitas DPRD NTB sendiri, beberapa waktu belakangan memang terkesan lebih banyak disibukkan dengan persiapan menyongsong agenda politik yang akan menentukan nasib mereka tersebut.

Padahal, agenda pembahasan enam raperda itu tentu saja harus membutuhkan konsentrasi ekstra dari para wakil rakyat kita. Untuk diketahui, enam raperda tersebut antara lain, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah NTB 2005 – 2025 dan Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah NTB 2013-2018.

Lalu, Raperda tentang jasa konstruksi, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010, tentang penyertaan modal Pemprov NTB pada perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta.

Dua raperda yang disebut pertama, akan sangat penting maknanya bagi keberlanjutan pembangunan di NTB. Dua raperda itu akan menjadi landasan bagi arah kebijakan pembangunan di NTB di masa – masa mendatang. Raperda RPJPD akan menjadi pedoman pembangunan NTB hingga tahun 2025 sementara RPJMD akan menentukan warna pembangunan NTB hingga tahun 2018 mendatang.

Sementara, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010, tentang penyertaan modal Pemprov NTB pada perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta juga memiliki signifikansi sebagai alas hukum untuk memperbaiki struktur permodalan, guna meningkatkan kapasitas usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh sejumlah perusahaan milik daerah. Singkatnya, ada kepentingan publik yang besar yang tertuang dalam sejumlah raperda tersebut.

Melihat signifikansi itulah, kekhawatiran akan keseriusan dalam pembahasan sejumlah raperda itu patut disuarakan.

Karena itu, sudah saatnya DPRD NTB saat ini mengesampingkan terlebih dulu syahwat politik untuk saling berebut kekuasaan pada 9 April mendatang. Jika sukses menelurkan enam raperda yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat NTB, bukan tidak mungkin pada 9 April mendatang, jasa mereka akan dibalas dengan tambahan masa jabatan satu periode lagi. (*)

Halaman 6

Perlindungan Anak di Mata Masyarakat Awam Dalam laporan akhir tahun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB disebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di NTB cukup tinggi, yakni 55 kasus di tahun 2013. Apabila dirincikan, 55 kasus itu terdiri dari 12 kasus kekerasan terhadap seksual, 17 kasus kekerasan ekonomi, 4 kasus kekerasan fisik, 5 kasus perebutan hak asuh anak, 7 kasus penelantaran anak, 6 kasus gizi buruk, dan 2 kasus pernikahan dini (lihat Suara NTB, 02/01/2014). Sementara di Kota Mataram, berdasarkan data dari LPA Kota Mataram, ditemukan 51 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2013 (Suara NTB, 6/ 1/2014). Patut dicamkan, laporan tersebut hanyalah kasus yang masuk ke LPA dan yang bisa ditangani saja, sedangkan yang tidak terdeteksi masih belum terdata.

Laporan ini tentu menyadarkan kita sebagai masyarakat bahwa perlakuan terhadap anak sudah jauh dari batas kewajaran dan mesti mendapatkan penanganan serius.

Tambahan pula, kekerasan terhadap anak kini memiliki varian dan derivasi yang beraneka ragam, bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Secara sederhana, aspek sosial berkaitan dengan kesempatan anak untuk bergaul, mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan hidup mereka. Aspek budaya berkaitan dengan pola asuh dan tumbuh kembang anak. Sementara aspek ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi bagi anak (secara wajar). Ketiga hal ini merupakan dasar untuk membangun perlindungan hak-hak anak sekaligus titik rawan yang kerap menjadi alasan sumber kekerasan itu muncul.

Tingginya kekerasan terhadap anak juga dapat dipahami sebagai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak. Dalam skala yang lebih luas, masyarakat yang dimaksud adalah individu dan lembaga, baik itu negara, provinsi, kabupaten/kota, RW, RT, sampai keluarga. Padahal, perlindungan anak secara internasional sudah dikenal sejak 20 November 1989, yaitu sejak PBB mendeklarasikan Konvensi Hak-hak Anak. Indonesia sendiri ikut ambil bagian dengan meratifikasi konvensi ini pada tahun 1991. Konvensi ini pula yang menjadi spirit bagi kelahiran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan anak di Indonesia.

Anak Versi Awam Berdasarkan Konvensi Hak-hak

Oleh : Muh.

Ardian Kurniawan

(Bergiat di Komunitas Ujung Pena Ampenan)

Anak (Convention on the Rights of the Child), yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun yang belum menikah. Batasan usia ini sama seperti yang dirumuskan oleh konstitusi nasional kita UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua aturan hukum ini menghendaki empat prinsip dasar bagi perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun, masyarakat kita cenderung memahami anak dalam pengertian yang tradisional. Pandangan awam ini sejalan dengan keyakinan orang tua bahwa anak adalah sumber harapan di masa mendatang. Oleh karena itu, sedapat mungkin anak dididik dan diajarkan untuk mencapai tujuan itu.

Masalahnya, yang dimaksud dengan mendidik dan mengajar anak itu juga adalah sikap mengekang dan membatasi anak dari hak-hak dasar mereka untuk hidup dan tumbuh berkembang menjadi individu yang tepat. Dengan kata lain, tindakan yang diambil justru bertentangan dengan empat prinsip dasar perlindungan anak tersebut.

Harapan tinggi keluarga terhadap anak, terkadang berjalan terbalik dengan perlakuan mereka terhadap anak itu sendiri. Ini berdampak pada kurangnya penghargaan kepada anak sebagai individu.

Sering kali, yang menjadi sumber malapetaka kekerasan pada anak justru adalah keluarga mereka.

Padahal, keluarga adalah harapan pertama yang menjadi dasar anak untuk kehidupannya di masa mendatang. Akhirnya, anak kerap layu sebelum berkembang.

Perlindungan anak justru rentan dari pantauan ketika anak berada di lingkungan keluarganya. Membaca kembali laporan akhir tahun LPA NTB, kebanyakan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak terjadi dengan muaranya berada dalam domain keluarga. Dari daftar bentuk kekerasan pada anak yang sudah dikemukakan di depan menunjukkan bahwa peran orang tua demikian vital dalam upaya pencegahan kekerasan anak. Anak yang mendapatkan perhatian yang baik dari orang tua tentu akan terhindar dari malapetaka kekerasan.

Akan tetapi, anak yang terjerumus dalam keluarga yang minim perhatian akan rentan akan perlindungan serta rasa aman dan nyaman.

Lingkungan sosial pun menjadi titik rawan lain yang kerap menjerumuskan anak dalam kekerasan yang mengancam diri mereka. Ketika keluarga dirasa anak tidak lagi memberikan ke(ny)amanan, maka anak akan beralih ke luar rumah. Padahal, di luar rumah, kondisi yang dihadapi anak akan jauh lebih buruk jika anak tidak disiapkan dengan baik. Anak yang memang secara fisik lebih lemah dari orang dewasa akan lebih mudah dieksploitasi.

Pergaulan yang buruk akan lebih mengekalkan anak dalam kehidupan gelap yang membahayakan masa depan anak itu sendiri. Maka, tidak heran jika kita masih saja melihat adanya anak jalanan, pengemis cilik, maupun pekerja anak lainnya. Di media massa hampir tiap hari ada saja berita pemerkosaan anak, pembunuhan, pengguguran bayi, ataupun tindak kekerasan fisik lain yang dihadapi anak.

Kita pun tidak heran bila menjumpai kasus anak terlibat pencurian, narkoba, minuman keras, seks bebas, atau pekerja seks.

Di sisi lain, tingginya kekerasan terhadap anak dapat juga dilihat dari pola asuh yang didapat anak itu.

Pola pengasuhan anak sering kali terjebak dalam dua sistem, yaitu mengekang atau memanjakan. Orang tua yang terlalu hati-hati akan lebih banyak mengekang anak. Akibatnya anak terkucil dari pergaulannya dan terbatas ruang geraknya.

Sebaliknya, anak yang hidup dalam kemanjaan akan rentan terhadap kebebasan tanpa kontrol. Tentu, yang terbaik adalah pola asuh yang tidak mengekang dan tidak pula memanjakan anak. Di sini anak diarahkan kepada hal yang baik tanpa memaksa mereka atau mengasarinya. Teori tabularasa mengatakan bahwa anak adalah kertas putih kosong yang siap diisi. Jadi, sedapat mungkin, berikanlah masukan yang baik kepada anak. Bersikap terbuka kepada anak akan memberikan kemudahan bagi anak untuk berkembang. Melibatkan anak dalam penyelesaian masalah sederhana akan menjamin pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak hingga dewasa. Anak membutuhkan kepercayaan dari keluarga dan lingkungannya untuk da-

pat menjadi manusia yang beradab.

Namun, perlu dukungan dari semua pihak untuk dapat menciptakan masyarakat yang peduli dan melindungi anak. Sehingga, nantinya tidak hanya LPA saja yang bergerak mengawasi segala tindakan terhadap anak, tetapi setiap individu di masyarakat juga dapat menjadi sensor kecil dan bagian dari sistem sensor yang lebih besar lagi. Dengan cara itu, harapan bahwa anak dapat bertanggung jawab menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dapat terjamin.

Kembali kepada anak, hakikatnya anak adalah makhluk Tuhan yang juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Kesadaran akan hal inilah yang perlu ditumbuhkan kepada masyarakat agar tumbuh penghargaan kepada anak.

Jangan hanya kita saja yang meminta dihargai anak, tetapi kita sendiri tidak memberikan penghargaan yang pantas kepada anak.

Arogansi orang dewasa inilah yang semestinya dihilangkan untuk memangkas diskriminasi hak bagi anak. Malah, kita sendiri yang menghadirkan dunia horor dan teror bagi perlindungan anak!

1000 lebih anak telantar di NTB Generasi penerus bangsa butuh perhatian serius

*** Harga penjualan pupuk rawan dipermainkan Petani selalu jadi korban

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Tagih Dana Investasi DBH-CHT

Pupuk Rawan Dipermainkan BERKURANGNYA alokasi jatah pupuk untuk Provinsi NTB oleh banyak pihak dipandang akan menimbulkan spekulasi lain. Jika ketersediaan stok tidak sebanding dengan kebutuhan petani, yang paling rawan adalah permainan harga ditingkat agen maupun pengecer. Inilah yang harus diantisipasi agar petani tak menjadi korban.

Menanggapi ini, Sales Supervisor PT. Petrokimia Gresik, Anang Agus Riyanto, menyebut kemungkinan permainan harga itu masih bisa ditekan dengan adanya ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Jikapun ada kecenderungan terjadinya perubahan harga, bisa saja diakumulasi karena adanya beban ongkos angkut dari agen atau pengecer ke tempat petani. Meski itu dianggap wajar, tetapi tetap tidak diperbolehkan menjual harga utama diatas HET. “Dihitung dengan ongkos angkutnya, boleh saja harga jual tinggi, tergantung jauh atau tidaknya jarak pengataran pupuk dari agen ke petaninya. Yang begini tidak masalah,” terang Anang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (10/1).

Kemungkinan lainnya, ada kesepakatan antara petani dan pengecer, tidak bertransaksi pembayaran secara langsung. Tetapi dengan memberikan tempo pembayaran kepada petani, hal itu tentunya akan harga kesepakatan akan lebih besar dari harga semula.

“Kalau dibayar setelah panen oleh petani, itu juga tidak masalah kalau ada kesepakatan kenaikan harga,” tambahnya.

Yang tidak diperbolehkan itu menurut Anang, menyalahi ketentuan HET, masing-masing untuk pupuk jenis ZA ketentuan harganya Rp 1.400/Kg, Organik Rp 500/Kg, NPK Rp 2.300/Kg dan SP-36 Rp 2.000. Diluar penjualan di atas tidak dibenarkan sama sekali, dan disiapkan sanksi bagi agen dan pengecer.

Ia berharap, adanya pengurangan jatah pupuk untuk wilayah NTB, lebih rendah 30 persen sampai 40 persen dari jatah yang dialokasikan pemerintah pusat ditahun 2013 lalu. Tidak mengakibatkan terjadinya hal-hal lain yang dapat menganggu stabilitas aktivitas petani dalam mendukung target 2 juta ton beras tahun ini.

Meski kurang, tetapi pendistribusian kepada sebanyak 913 agen pupuk Petrokimia Gresik di NTB akan terus dilakukan sesuai kebutuhan yang ada sekarang, saat musim tanam padi berlangsung.

Masih ada kemungkinan menurutnya untuk penambahan jumlah alokasi ke daerah. Pasalnya, pada September mendatang, pada realokasi, akan dilaporkan kembali berapa besarnya permintaan daerah terhadap pemenuhan kebutuhan di lapangan.

“Yang penting kita distribusikan tetap, petani jalankan saja system pertaniannya,” sebut Anang.

Ditanya mengenai ketersediaan stok, saat ini dibeberapa gudang Petrokimia memang tersedia. Demikian juga untuk pengangkutannya. Cuma, kendala yang sedang dihadapi adalah intensitas hujan yang tak mungkin disalahkan. Memicu tersendatnya bongkar muat.

Dari yang normalnya sebanyak 500 ton yang diturunkan buruh per hari, menyusut menjadi sebanyak 100 ton per hari. Disebutnya, untuk sementara waktu belum memicu kurangnya ketersediaan stok yang akan didistribusikan. (bul)

Sebagian Besar Penambang Tidak Melakukan Reklamasi Selong (Suara NTB) Pascapenambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau dulu disebut Bahan Galian Golongan C (BGGC), seperti batu apung, batu, pasir dan tanah uruk sebagian besar penambangnya tidak melakukan reklamasi. Padahal, penataan kembali lingkungan sisa bekas tambang itu wajib dilakukan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim, Framadi AK kepada Suara NTB, sejauh ini pihaknya tidak bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan reklamasi. Pasalnya, tidak ada klausul dalam aturan yang ada menyangkut kewajiban reklamasi.

Akibat tidak ada reklamasi ini, kondisi lingkungan terlihat rusak parah. “Sanksi kita yang belum tegas sehingga perusahaan terkesan mengabaikan reklamasi itu,” ungkapnya di Selong Kamis (9/1) lalu.

Dalam perjanjian, diakui sudah ada kesepakatan mengenai reklamasi. Hanya saja, perjanjian ini yang acap kali dilanggar. Menyadari fakta itu, ke depan pihaknya akan lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi mengeluarkan rekomendasi penambangan MBLB. Jika tidak ada komitmen untuk melakukan reklamasi, pihaknya tidak akan mau menerbitkan rekomendasi.

Kemunculan tambang MBLB diakui cukup marak. Penambangan yang kecil-kecil pun menjamur. Bagi yang melaksanakan tambang secara illegal diminta untuk dapat segera ditertibkan olah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Sedangkan yang belum mengantongi izin diminta segera mengajukan.

Dinas ESDM dan PP, selama ini hanya melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan izin oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Izin yang sudah mati ditegaskan juga agar segera memperpanjang kembali. (rus)

(Suara NTB/rus)

TANPA IZIN - Aktivitas tambang ilegal di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, yang diminta segera dihentikan.

Pemkab Loteng Kehabisan Akal Praya (Suara NTB) Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk bisa menarik kembali dana investasi yang bersumber dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), diyakini tidak akan berhasil. Pemerintah daerah setempat pun mengaku sudah kehabisan akal untuk bisa menarik kembali dana yang sudah disalurkan kepada petani tembakau tahun 2010 lalu itu. Sebab berbagai cara dan upaya dilakukan, tidak kunjung membuahkan hasil.

Terbukti, hingga masa jatuh tempo tahun 2014 ini, dana yang berhasil ditarik kembali dari petani masih sangat kecil. Dimana, dari total Rp 14 miliar dana DBHCHT yang disalurkan empat tahun yang lalu, yang sudah kembali baru sekitar Rp 73 juta. Sisanya, masih mengendap dan belum tertagih dari sekitar 4.000 petani tembakau penerima dana investasi.

“Tahun ini dana investasi pemerintah daerah dari DBH-

CHT akan jatuh tempo. Dan nyatanya dana yang sudah kembali masih sangat kecil,” aku Kabag Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, kepada Suara NTB, diruang kerjanya, Jumat (10/1) kemarin.

Dikatakanya, kecilnya pengembalian dana tersebut bukan karena pemerintah daerah tidak ada upaya. Justru berbagai upaya pendekatan sudah dilakukan. Termasuk dengan melakukan penagihan secara langsung kepada petani. Akan tetapi, hasilnya

masih jauh dari harapan.

Menurut Masnun, salah satu kendala utama dalam upaya menarik kembalai dana investasi tersebut ialah pola pikir masyarakat. Dalam hal ini petani tembakau penerima dana investasi. Dimana petani menganggap kalau dana investasi tersebut merupakan hak mereka dan tidak perlu dikembalikan lagi ke pemerintah. Padahal pada awalnya, pemerintah sudah menjelaskan kalau dana tersebut statusnya dana investasi yang

harus dikembalikan.

“Sampai-sampai tim penagihan kami sempat harus bebeberapa bersitegang dengan petani tembakau. Lantaran petani tetap ngotot tidak mau mengembalikan dana tersebut,” ujarnya. Memang diakuinya tidak semua petani beranggapan seperti itu. Ada juga petani yang punya niat baik untuk mengembalikan.

Hanya saja, belum bisa mengembalikan, karena alasan terus merugi dalam beberapa musim tanam tembakau terakhir. Tapi disisi lain sudah ada petani yang mengembalikan, walaupun prosentase pengembaliannya masih kecil.

Untuk itu, pihaknya tetap berkomitmen akan terus melakukan penagihan. Kendati tahun ini, anggaran untuk

melakukan penagihan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak dianggarkan lagi.

“Penagihan akan tetap kita lakukan, dengan atau tanpa dukungan anggaran penagihan. Walaupun sebenarnya itu bukan perkara mudah,” tegas Masnun.

Dalam konteks masalah ini, yang dihadapi adalah masyarakat. Karena jika pemerintah keras, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar masyarakat dan pemerintah. Tetapi jika tidak tegas, persoalannya dana investasi DBH-CHT tersebut tidak bisa selesai dan akan terus berlarut tanpa ada kepastian. “Yang penting kita sudah berusaha. Perkara bagaimana kemudian nantinya, itu jadi persoalan belakang,” pungkasnya. (kir)

Petengahan 2014

Stok Elpiji Subsidi Dikhawatirkan Salah Sasaran Mataram (Suara NTB) Beberapa bulan jelang musim tanam tembakau tahun 2014, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mulai khawatir dengan potensi salah sasaran penggunaan elpiji subsidi sebagai bahan bakar pengering. Sehingga, permintaan yang diajukan, agar omprongan masuk sebagai usaha mikro yang berhak menerima alokasi elpiji tabung 3 Kg. Rapat pembahasan, Kamis (9/1) telah digelar di kantor Gubernur NTB, dihadiri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Pertamina, Polda NTB, Biro Ekonomi serta Hiswana Migas.

Pengajuan permohonan agar omprongan diberikan jatah elpiji subsidi menurut Kepala Biro Administrasi dan Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, M. Si, melihat situasi ditahun 2013 lalu. Dimana, elpiji subsidi yang seharusnya hanya dialokasikan kepada masyarakat miskin, wirausaha perdagangan kecil, justru dalam praktiknya di lapangan banyak disedot oleh para pengomprong tembakau Virginia. Akibatnya, terjadi gejolak kelangkaan stok yang memicu adanya kenaikan harga. Padahal Pertamina sudah mendistribusikan sesuai kebutuhan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pengguna elpiji subsidi di NTB. Pada pembahasan rapat tersebut, ada dua hal yang masih menjadi rancu tentang omprongan ini. Disatu sisi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 didalamnya mengatur bahwa usaha mikro adalah, kegiatan usaha yang mencakup perdagangan kecil yang berkaitan langsung dengan kepulan asap dapur.

Misalnya pedagang bakso, bakmi, gorengan serta kuliner sederhana lainnya. Inilah yang menguatkan omprongan tak masuk didalamnya.

Sementara Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang usaha mikro yang bunyinya setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah didalamnya melakukan pemberdayaan dengan untuk ke-

berlangsungan usaha.

Aturan dan Undang-undang diataslah yang dicari benang merahnya dalam rapat tersebut. Namun mengantisipasi ketakutan akan terjadi gejolak yang sama dimusim omprongan 2013 lalu, kesepakatan akan diajukan penambahan kuota ke pemerintah pusat, Kementerian ESDM dan BPH Migas. Pertamina sebagai operator pada intinya tetap akan menyiapkan distribusi jika pemerintah pusat sudah menyetujui pengajuan dari Pemprov NTB. Hendro Kartiko menegaskan, pada intinya pemerintah daerah tetap menyimpulkan semaksimal mungkin menekan gejolak yang mungkin timbul.

“Kita berusaha saja, bagaimana pemerintah pusat bisa memberikan kuota lebih banyak. Kalau saja bisa ditambah kuotanya, artinya omprongan ini tahun 2014 sudah bisa menggunakan elpiji 3 Kg untuk pengeringannya,” tutup Hendro Kartiko. (bul)

LOWONGAN

HILANG

KRJ DI KEBUN AUSTRALI BEA POTONG GAJI H:082313978449

HILANG STNK R2 NOPOL DR3136B6 NOKA/NOSIN:MH8BE4DFA82-494243/E4S1-ID496379 AN.MAHNIM HILANG DISEKITAR JL.PANCA USAHA CAKRANEGARA HILANG STNK HONDA NOPOL DR6473BW NOKA/ NOSIN:MH1JB116BK162543/ J B E 1 E - 1 1 6 2 1 4 2 AN.LINGGARYANTO BUDI OETOMO HILANGDISEKITAR JL.RAYA TGH.ZAINUDDIN ABDUL MAJID SELONG

(ant/balipost)

TOLAK KENAIKAN ELPIJI - Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi menolak kenaikan gas elpiji 12 kilogram di depan Gedung Pertamina, Jakarta, Jumat (10/1). Mereka mendesak Pertamina membatalkan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram menambah beban hidup masyarakat kelas bawah.

Tanggal pemantauan: 10/01/2014

Kadis Perindag. Prov. NTB

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

Antisipasi Aksi Kejahatan, Polres Lobar Aktifkan Pos Pantau Giri Menang (Suara NTB) Maraknya aksi pencurian dan perampokan di wilayah hukum Lombok Barat menjadi perhatian khusus Polres setempat. Untuk mengantisipasi sejumlah aksi kejatan itu, pihak terkait kembali mengaktifkan pos pantau di sejumlah titik di Lobar. Hal ini juga sesuai arahan dari Polda.

“Pos pantau di Lembar, Rumak, Labuapi, Senggigi dan Kediri kami lebih optimalkan lagi untuk langkah antisipasi,” ungkap Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi SE, saat dikonformasi Kamis. Menurutnya, keberadaan pos pantau ini memang belum dioptimalkan, sehingga kembali dimanfaatkan dan dioptimalkan lagi.

Disebutkan terdapat lima titik pos pantau, yakni di Lembar, Rumak, Labuapi, Senggigi dan Kediri. Pos pantau ini diintensifkan untuk mengantisipasi berbagai aksi kejahatan seperti, pencurian, perampokan dan 3C (curanmor, Curat dan curas). Pos ini jelasnya akan tetap berjalan sampai waktu tidak ditentukan. Pos ini aktif sejak beberapa hari lalu sesuai instruksi Polda.

Pemda Klaim Lobar Aman Pemda Lobar melalui Kepala Badan Kesbangpolinmas, Drs. Ahdiyat Subiantoro, SH mengkalim kalau Lobar dalam setahun lalu relatif aman. Sejumlah konflik dan aksi kejahatan seperti pencurian dan perampokan cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Lobar relatif aman dibanding tahun sebelumnya,” pungkas Ahdiyat Ia menyatakan sejumlah bukti Lobar relatif aman, selain aksi kejahatan dan konflik menurun. Ia mengambil contoh Pilgub dan Pilbup aman, selain itu Pilkades di 90 desa tahun lalu aman.

Namun terjadinya aksi perampokan SPBU Kamis lalu menjadi perhatian pihaknya. Tentunya, masalah ini akan didbahas dalam rapat Bupati dan pihak keamanan dalam forum Muspida. Unsur-unsur ini katanya terdiri dari polisi, kodim, kodam, korem, imigrasi, TNI. Unsur ini jelasnya terbentuk dalam komunitas inetelegen daerah (Kominda). Forum ini mengadakan pertemuan setiap tahun, membahas mengenai stabilitas daerah.

Ia menambahkan, terkait kondisi keamanan jelang pilpres di Lobar juga relatif aman. Namun pihaknya perlu mengantisipasi berbagai resistensi yang memicu konflik. Seperti pemasangan alat peraga dan zonasi pemasangan alat peraga. (her)

POLHUKAM

Halaman 8

Panwaslu Temukan 150 Ribu Lebih DPT Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Jumlah DPT bermasalah di Lombok Barat membengkak. Awalnya hanya 80 ribu lebih namun setelah dicek ternyata jumlah DPT bermasalah bertambah mencapai 150 ribu lebih. Itu terdiri dari 40.720 belum memiliki NIK dan 112.252 pemilih belum memiliki NKK. Belum lagi ditambah adanya pemilih ganda.

Demikian diungkapkan Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat. “Jumlah DPT bermasalah itu 40.720 belum punya NIK dan 112.252 belum punya NKK, yang diperbaiki belum semuanya, belum 50 persen,” ungkap Suryadi. Dijelaskan, pihaknya masih bekerja melakukan perbaikan,

bekerjasama dengan KPU dan Pemda Lobar dalam hal ini Disdukcapil.

Sementara itu, KPUD belum menuntaskan perbaikan DPT akan tetapi komisioner sudah habis masa jabatannya. KPUD Lombok Barat sebelumnya mengalami kesulitan menuntaskan ribuan DPT bermasalah di daerah setem-

pat. Pihak terkait memperkirakan tak mampu menuntaskan perbaikan semua DPT yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NKK nya bermasalah, akan tetapi diperkirakan hanya mampu menuntaskan 50 persen dar jumlah DPT bermasalah tersebut.

Kadisdukcapil Lobar,

HM Syukron menyatakan, untuk memperbaiki DPT bermasalah tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan KPUD dan Panwaslu. Kaitannya dengan perbaikan NIK dan NKK invalid. Menurutnya, melihat progresnya dan tenggat waktunya kemungkinan tak mampu menuntaskan hingga 100 persen. Hingga saat ini hampir 50 persen sudah diperbaiki.

Ia belum bisa memberkan hasil perbaikan tersebut, karena masih dalam proses rekapan. Namun ditargetkan, jika-

lau pihahknya tak mampu menuntaskan semua DPT bermasalah. Pihaknya menargetkan mampu menuntaskan paling tidak 50 persen dari jumlah itu.

Seperti diketahui, batas waktu penyelesaian DPT bermasalah sesuai jadwal tanggal 25 Desember namun kemungkinan diperpanjang. Ia sedikit pesimis bisa menuntaskan perbaikan tersebut, lebih-lebih banyaknya yang perlu diperbaiki. Sehingga pihaknya bersama KPUD mesti membongkar ulang terkait NIK dan NKK. (her)

Kurang Satu, Lima Tersangka Korupsi Batal Ditahan Mataram (Suara NTB) Hanya karena kurang satu orang tersangka, rangkaian proses hukum untuk tahap dua (dari polisi ke jaksa) terpaksa dibatalkan. Penyidik Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Jumat (10/1) terpaksa menunda pelimpahan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pukesmas RasanaE Timur Kota Bima tersebut. Kejaksaan pun batal menahan kelimanya.

Kepastian batalnya penahanan diumumkan pihak Kejati NTB ba’da Jumat (10/1). Pasalnya hingga pukul 15.00 Wita, tersangka atas nama Arifin, ST tak kunjung datang, baik ke Polda NTB maupun ke Kejati NTB. “Akhirnya, penahanan batal dilakukan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Alasannya, diakui Sutapa karena hingga menjelang sore kemarin penyidik Polda NTB belum menyerahkan satu orang tersangka. Mereka akan menerima pelimpahan tahap dua itu jika lima tersangka lengkap dibawa penyidik. Pertimbangannya, para tersangka dimasukkan berita acara pemeriksaannya dalam satu berkas. Sehingga penahanan pun tidak bisa menyusul untuk tersangka yang belum datang.

“Pelimpahan tahap dua dijadwal ulang,” sebutnya.

Sementara Kanit I Subdit III Tipikor, Kompol AA Gede Agung mengakui, satu tersangka belum bisa dihadirkan.

“Alasan satu orang tersangka atas nama Irfan tidak bisa hadir karena sedang mendapat musibah,” kata Agung yang didampingi dua penyidiknya. Praktis hanya empat tersangka yang bisa dihadirkan, mereka diantaranya, Safrudin, ST, Anas, A.Md.T, Wahyudin, ST dan Muhajirin, ST. Mereka adalah konsultan pengawas pada proyek Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima. “Tadinya satu tersangka (Irfan) akan menyusul, tapi sampai sekarang belum datang,” tutur Agung.

Karena Irfan tak kunjung muncul,pihaknya pun sepakat menunda pelimpahan.

Kasus Puskesmas RasanaE Timur diketahui masuk penyelidikan Polda NTB sejak 2012 lalu dan selesai penyidikannya Desember 2013. Sedikitnya sudah 14 tersangka ditetapkan, dengan dugaan nilai kerugian negara Rp 446 juta. Lima konsultan pengawas merupakan kelompok tersangka terakhir yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebelumnya tersangka yang ditahan adalah mantan Kadikes Kota Bima, Sarjan, PPK Jufri dan lima kontraktor pelaksana, pengawas lapangan dan pelaksana pekerjaan proyek. (ars)

(Suara NTB/ars)

PELIMPAHAN - Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB (paling kanan) saat mendampingi pelimpahan tahap dua empat tersangka kasus Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima ke Kejati NTB, Jumat kemarin.

PPP Sayangkan Terbitnya Perpres Tentang Miras Jakarta (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Desember 2013.

“Ini sama dengan memberikan amunisi baru atas berbagai keonaran dan hilangnya nyawa anak bangsa atas penggunaan mihol berlebihan,” kata Sekretaris Jenderal PPP, M. Romahurmuziy atau Romi di Jakarta, Jumat.

Ia juga mempertanyakan sikap Presiden SBY yang menandatangani Perpres karena tidak melihat kenyataan.

“Sudah nyata korban berjatuhan, baik karena minuman beralkohol oplosan ataupun overdosis. Kenapa Perpres ini kembali dihidupkan. Keppres pengaturan soal ini kan sudah berhasil dibatalkan keberlakuannya oleh MA, seharusnya ini menjadi yurisprudensi atas batal demi hukumnya Perpres 74 ini,” kata Ketua Komisi IV DPR RI itu.

PPP memastikan RUU anti-Miras yang merupakan usul inisiatif Fraksi PPP DPR segera disahkan pada masa sidang III tahun 2014 sebelum akhir Maret ini, “Untuk menghapuskan mihol dari seluruh retailer dan jalanan di Indonesia, dan meletakkan Perpres Miras ini batal demi hukum,” ungkap Romahurmuziy. (ant/bali post)

ALAT PERAGA - Marak terpasang alat peraga di pohon, padahal ini melanggar aturan karena selain dipasang di pohon juga dijalur terlarang

Polres Lobar Buru Komisioner KPUD Kawanan Perampok Bersenpi Lobar Kosong, Panwaslu

Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat terus bekerja ekstra keras untuk menangkap kawanan perampok yang membobol brankas SPBU di Jembatan Kembar, Rabu malam lalu. Polres terus memburu kawanan parampok yang menjadi pelaku pembobol brankas yang diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang.

Hingga kini, Porles masih belum mengidentifikasi asal kawanan perampok tersebut.

Namun Menurut keterangan saksi yang juga penjaga malam, kawanan perampok lari ke arah Sekotong. Polisi pun mengerahkan anggota ke Sekotong untuk melacak keberadaan perampok tersebut.

Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi, pihaknya sementara masih mendalami kasus ini. Untuk mengetahui keberadaan dan mempersempit ruang gerak perampok, pihaknya saat ini menggelar pos pantau di lima titik.

Anggotanya juga sudah ditu-

runkan ke daerah Sekotong untuk melakukan pencarian terhadap pelaku.

Pihaknya mengaku belum mampu mengidentifiikasi dari mana asal perampok tersebut. Namun pencarian masih dilakukan. Baik ke sekotong dan daerah lain.

Windy menambahkan, pihaknya telah memeriksa tiga orang saksi dan penjaga SPBU, dari keterangan saksi akan dikembangkan lebih lanjut untuk ditindak lanjuti.

Dugaan pelaku adalah pelaku yang waktu lalu di lokasi pencurian sebelumnya. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah itu benar-benar kelompok tersebut.

Terkait penggunaan senpi, pihaknya akan melakukan penyelidikan. Terkait ini, pihaknya telah mendapat intruksi kalau pelaku perampok atau pencuri melakukan perlawanan maka terpaksa dilakukan tindakan kepolisian, bisa dengan tangan kosong dan kalau tidak bisa terpak-

sa dilumpuhkan. Pihaknya juga akan mencari data dari saksi terkait keterlibatan orang-orang dalam.

Diberitakan sebelumnya, perampok berjumlah lebih dari 10 orang membobol berangkas SPBU di Jembatan Kembar.

Lokasi perampokan ini tak jauh dari lokasi perampokan sebelumnya. Setelah melumpuhkan penjaga malam perampok pun membobol berangkas dan berhasil membawa lari sekitar Rp 80 juta di brankas SPBU tersebut. Petugas malam SPBU, Amaq Ending (56) menuturkan kejadian perampokan terjadi sekitar pukul 23.00. Saat itu laki-laki paruh baya ini hendak merebahkan tubuhnya di berugak. Namun, naas saat itu, kawanan perampok bercadar hitam datang dari arah barat.

Parampok ini langsung mengancamnya setelah masuk dengan merusak kaca pintu dan jendela kantor. Di ruangan kantor ini ada tiga orang petugas piket malam. Petugas ini berhasil dilumpuhkan. (her)

AAG Pertanyakan Eksekusi Asetnya oleh Kejagung Jakarta (Suara NTB) – PT Asian Agri Group (AAG) mempertanyakan kembali sikap Kejaksaan Agung yang akan melakukan eksekusi atas asetnya dengan batas waktu sampai 1 Februari 2014 jika tidak membayar denda Rp 2,5 triliun.

“Asian Agri adalah perusahaan yang dalam operasionalnya selalu mematuhi aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia serta selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak,” kata General Manager PT AAG Freddy Widjaya melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Terhadap putusan MA Nomor 2239K/PID.SUS/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 yang menghukum Suwir Laut, Asian Agri bukanlah terdakwa dan tidak pernah dihukum dalam perkara tersebut, maka ia mengatakan Asian Agri tidak pernah disidangkan dan diberi kesempatan untuk membe-

la diri di depan pengadilan.

“Putusan tersebut adalah atas nama Sdr. Suwir Laut.

Dengan demikian syarat umum dan syarat khusus yang tercantum dalam putusan MA tersebut ditujukan kepada Sdr. Suwir Laut,” katanya.

Asian Agri tidak pernah diberitahukan secara resmi mengenai putusan MA tersebut dari Pengadilan.

Namun Asian Agri dengan itikad baik telah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 8 Januari 2014.

Dalam berita acara di kedua pertemuan tersebut Asian Agri menyatakan keberatan terhadap putusan MA tersebut, karena Asian Agri bukanlah terdakwa dalam perkara Suwir Laut.

“Asian Agri sendiri telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak untuk mendapatkan keputusan yang adil terhadap pajak terutang yang tidak ber-

dasar dan mempertanyakan perincian perhitungan pajak terutang beserta sanksi denda dengan jumlah keseluruhan Rp1,96 triliun. Saat ini Asian Agri telah membayar lebih dari 50 persen pajak terutang beserta sanksi denda tersebut,” katanya.

Dikatakan, Asian Agri mempekerjakan 25.000 karyawan, bermitra dengan 29.000 petani plasma kelapa sawit. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan maka Asian Agri mengupayakan dan memperjuangkan hakhaknya serta mencari keadilan demi melindungi 25.000 karyawan dan 29.000 petani plasma kelapa sawit yang telah bersama-sama dengan perusahaan menjalankan usaha lebih dari 30 tahun serta memberikan sumbangan nyata bagi pertumbungan ekonomi nasional. (ant/bali post)

Kesulitan Koordinasi

Giri Menang (Suara NTB) Terhitung sejak Bulan Januari, komisioner KPUD Lobar selesai masa tugasnya. Komisioner KPUD ini pun kosong. Kosongnya petugas komisioner ini berdampak pada penyelesaian sejumlah masalah baik itu terkait DPT bermasalah dan masalah alat peraga. Panwaslu Lombok Barat mengaku kesulitan manakala ingin berkoordinasi terkait berbagai masalah tersebut, karena itu pihak Panwaslu mengharapkan Pemda bisa membantu memfasilitasi masalah ini.

Demikian dikatakan Ketua panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat, ditemui di kantornya, Jumat kemarin. “Kami kesulitan berkoordinasi terkait berbagai masalah, karena komisioner KPUD Lobar kosong,”ungkap Suryadi.

Untuk mensiasati lowongnya komisioner ini supaya koordinasi bisa jalan terus, sekteriat KPUD diharapkan bisa memfasilitasi untuk berkoordinasi.

Salah satu masalah yang perlu koordinasi dengan KPUD adalah maraknya lagi alat peraga di zona terlarang.

Terkait itu, pihaknya telah bersurat kepada Pemda Cq Satuan Pol PP untuk melakukan petertiban alat peraga kampanye. Panwaslu jelasnya menemukan banyak titik alat peraga kembali bermunculan setelah ditertibkan. “Panwaslu meminta kepada pemda agar memperhatikan masalah ini,” ujarnya.

Menurutnya, pemasangan alat peraga ini semakin amburadul saja, hampir di semua wilayah masih muncul lagi di jalur zonasi yang menyalahi ketentuan. Ia me-

nilai caleg seolah tak memahami aturan atau pura-pura tidak tau zonasi alat peraga. Karena itu ia meminta agar Caleg membuka aturan Per KPU nomor 15 tahun 2013 dan SK bupati nomor 1952/782/dtkpk/ 2013 tentang lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilihan umun, DPR, DPD, dan DPRD di Lobar. Ia meminta agar aturan ini dipahami oleh para Caleg. Karena itu, Pemda harus lebih intensif melakukan penertiban. Tidak saja Pemda yang disurati, namun petugas Panwascam juga sudah pernah bersurat ke tingkat kecamatan.

Jangan Manfaatkan Momen Maulid Selain imbauan terkait alat peraga, Panwaslu juga mengingatkan agar para caleg jangan sekalikali memanfaatkan momen Maulid nabi. “Kami imbau kepada caleg jangan manfaatkan momen maulid untuk kampanye di tempat ibadah dan pendidikan,”ujarnya mengingatkan. Menurutnya, sering kali tempat ini dijadikan tempat sosialisasi dengan kedok acara namun disusupi kampanye. Jika ada yang terbukti melakukan ini maka akan dikenakan sanksi.

Selain itu, panwalu juga menemukan adanya pihak penyelenggara dalam hal ini PPS dibawah yang ikut serta membantu para caleg sebagai tim sukses. Ia mengimbau agar petugas tetap menjaga netralitas.

“Kami temukan petugas PPS di Labuapi ikut menjadi tim sukses,”ujarnya.

Jika terbukti, pihaknya akan merekomendasikan ke KPU untuk memberhentikannya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Snoop Dogg - Psy Kolaborasi Seoul Bintang hip-hop Amerika Serikat Snoop Dogg berkolaborasi dalam lagu mendatang penyanyi rap Korea Selatan Psy, dan akan muncul dalam video musik, kata sumber-sumber industri musik lokal seperti dikutip Yonhap.

Snoop Dogg kabarnya akan mengambil bagian dalam pembuatan film video bulan ini menyusul perannya dalam produksi lagu itu, namun ada keraguan apakah laguyang diharapkan beredar awal bulan depan itu akan menjadi judul lagu dari album baru Psy tersebut.

Sumber-sumber mengatakan, rapper Amerika itu sedang mengunjungi Seoul untuk syuting video baru Psy itu.

“Dilihat dari fakta bahwa Psy telah menghasilkan video musik sendiri di negara asalnya, seperti dalam kasus terbaru hit - lagunya Gentleman’, kemungkinan besar Snoop Dogg diam-diam akan mengunjungi Korea Selatan untuk tampil di video,” kata mereka. ”Kami berharap bisa memetik hasil segar dari kolaborasi ini.”

Bulan lalu, sensasi YouTube “Gangnam Style” mengisyaratkan kemungkinan kerja sama dengan Snoop Dogg dengan memposting fotonya dengan musisi Amerika itu dalam “@SnoopDog x @psy_oppa#comingsoon.”

Snoop Dogg memperoleh ketenaran untuk karyanya dalam “The Chronic”, yang dirilis oleh produser Amerika terkenal Dr Dre pada 1992. (ant/balipost)

HAK PATEN - Prosesi Bau Nyale di Lombok Tengah,yang akan segera dipatenkan Pemda setempat.

Sandra Bullock Raih Empat People‘s Choice Los Angeles Aktris Sandra Bullock menyapu penghargaan Peoples Choice ke-40 Rabu lalu waktu AS dengan memenangi empat kategori sehingga mengukuhkan statusnya sebagai bintang yang disukai penggemar. sedangkan penyanyi Justin Timberlake mendominasi penghargaan bidang musik dengan tiga anugerah, demikian diberitakan Reuters. Bullok (49) mendapat tiga penghargaan sebagai bintang film favorit, aktris film drama dan aktris film komedi untuk perannya dalam “Gravity”, kemudian komedi “The Heat”.

Ia juga memenangi duet favorit dalam “Gravity” bersama George Clooney, sedangkan film mereka itu memenangkan penghargaan film drama paling disukai.

“Seorang aktor tidak akan bisa melakukan apa yang mereka kerjakan tanpa dukungan ratusan orang yang bekerja bersama mereka. Saya banyak belajar tahun ini. Saya bekerja bersama Melissa McCarthy pada The Heat dan Gravity,” tutur aktris peraih Oscar itu.

Bullock kemudian bersama McCarthy naik ke panggung untuk menerima penghargaan kategori film komedi dari “The Heat”.

Setelah lebih dari lima tahun menjauh karena memusatkan perhatiannya pada seni peran, Justin Timberlake kali ini mendapat tiga penghargaan.

“Saya ingin menyampaikan terimakasih pada kedua orangtua yang terus menanamkan pada saya bahwa tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Saya juga berterimakasih kepada tim yang harus menghadapi sikap saya yang konyol — maaf, tapi tidak terlalu kok... lihat ini,” kata sang penyanyi mengacu hadiahnya.

Timberlake juga memenangkan penghargaan artis pria favorit dan penyanyi R&B favorit, tetapi dikalahkan Britney Spears dalam artis pop terbaik.

Spears baru pertamakali mendapat penghargaan Peoples Choice sepanjang 15 tahun karirnya.

Aktor Robert Downey Jr mendapat penghargaan aktor laga favorit dalam film Disney - Marvel, “Iron Man 3” film yang sekaligus mendapat penghargaan film favorit dan film laga favorit.

“Saya Manusia Besi dan ini untuk semua orang,” kata sang aktor.

Penghargaan Peoples Choice diberikan atas pilihan para penggemar yang memberikan suara secara online untuk 58 kategori bagi karya film, musik dan televisi.

Tahun ini lebih dari 700 juta pemilih memberikan suara, sedangk a n seremoni penyerahan penghargaan disiarkan langsung jaringan CBS, mendahului seremoni Oscar pada 2 M a r e t . (ant/balipost)

Sandra Bullock

(rajakamar.com/antarafoto.com )

Pemkab Loteng Bakal Patenkan Event Bau Nyale Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah untuk pengusulan hak paten terkait event Bau Nyale yang sudah bertahun tahun digelar. Langkah tersebut dilakukan untuk menegaskan keberadaan Bau Nyale sebagai khasanah budaya milik Loteng. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., kepada Suara NTB, Kamis (9/1) lalu.

Pemerintah daerah, kata Supardan, sudah melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat, terkait rencana tersebut. Bahkan pemerintah pusat sudah memberikan dorongan agar event Bau Nyale bisa segera dipatenkan.

“Beberapa waktu lalu pemerintah pusat meminta kita mengirimkan permohonan berupa proposal terkait rencana mempatenkan event Bau Nyale tersebut,” ujarnya.

Pemkab Loteng sendiri dalam waktu dekat ini juga akan segera mengajukan permohonan ke pemerintah pusat.

Menurut Supardan, langkah Pemkab Loteng meminta hak paten terkait even Bau Nyale dilakukan untuk menegaskan keberadaan even tersebut sebagai khasanah budaya Loteng. Sekaligus untuk meminimalir munculnya perdebatan terkait asal muasal Bau Nyale yang selama ini kegiatannya di pusatkan di Pantai Aan. Meng-

Taman Bercerita Menang Kontes Inovasi Solusi 2014 Jakarta (Suara NTB) Ide inovasi sarana pertemuan warga dengan perangkat pemerintah daerah milik Muhammad Fadli bertajuk Taman Bercerita memenangi Kontes Inovasi Solusi 2014 yang diselenggarakan Sekretariat Open Government Indonesia.

Penganugerahan juara kontes gelaran OGI di bawah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bertema “Solusimu, Ayo Berinovasi!” tersebut berlangsung di Museum Nasional, Jakarta, Kamis.

Taman Bercerita merupakan ide Fadli untuk membuat sarana pertemuan warga dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain pertemuan rutin, Taman Bercerita juga akan membentuk laman internet untuk menangkap aspirasi dan informasi dari rakyat.

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan kontes semacam itu merupakan wujud nyata dari gerakan menumbuhsuburkan kebiasaan mengajukan tuntutan sembari menyodorkan solusi kepada pemerintah.

“Tujuan kita bersama adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan bagi rakyat. Begitu banyak tuntutan memang, tetapi sekarang kami didik rakyat menuntut sembari

memberikan solusi,” kata Kuntoro dalam kata sambutan dalam malam penganugerahan Kontes Inovasi Solusi 2014.

Ide Fadli terpilih dari sekitar 3.200 ide inovasi yang didaftarkan dalam kontes tersebut lewat dua cara yaitu, melalui pendaftaran dalam jaringan (daring) dan acara tur panitia ke 10 kota di seluruh Indonesia.

Ide Wiriya Alrahman tentang Optimalisasi Perizinan Usaha di Kantor Badan Penerapan Pengkajian Teknologi (BPPT) Medan keluar sebagai juara kedua, diikuti indovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Pasar Induk Kramat Jati yang didaftarkan oleh Achmad Danny Gazali sebagai juara ketiga.

Sementara sebagai juara favorit, adalah ide inovasi Lampu Merah Dinamis berdasarkan Jumlah Kendaraan Antrian yang diracik oleh Fajar Budi Laksono, Yuga Pratama dkk dari Semarang.

Selain karya inovasi, pada saat bersamaan juga dianugerahkan juara pertama hingga ketiga dari karya infografis.

Sebagai juara pertama adalah karya infografis tentang Upah Minimum Regional 2013 Indonesia milik Ananggadipa Raswanto dan Ratih Sarawati.

Kemudian juara kedua adalah infografis bertajuk Untuk Commuter Line yang Lebih Baik karya Ihsan Ahmad Syauqi, dan infografis Serba-Serbi Commuter Line Jabodetabek karya Tommy Chandra sebagai juara ketiga.

Pada penjurian tahap akhir, para finalis Karya Inovasi Solusi 2014 yang berasal dari sembilan kabupatenkota di enam provinsi tersebut diminta mempresentasikan ide dan karya mereka di hadapan lima orang dewan juri.

Dewan juri yang menguji presentasi pamungkas para finalis adalah Akademisi Yayat Supriyatna, Pakar Inovasi Tri Mumpuni, Pegiat Sipil Teten Masduki, Pakar Media Bambang Harymurty dan Ignasius Jonan yang kali ini mewakili sektor swasta, bukan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. (ant/balipost)

ingat saat ini bukan hanya Loteng saja yang menggelar even Bau Nyale. Tetapi juga digelar daerah lain.

“Kita ingin dengan adanya hak paten ini, tidak ada lagi perdebatan tentang asal muasal Bau Nyale,” tandasnya.

Pun demikian, kendati sudah ada hak paten nantinya, bukan berarti daerah lain tidak boleh menggelar perayaan event Bau Nyale. Karena pada prinsipnya, langkah mempatenkan event tersebut han-

ya sebagai upaya penegasan saja. Bukan lantas menjadi larangan bagi daerah lain untuk menggelar kegiatan yang sama.

Disinggung perayaan Bau Nyale di Loteng tahun ini, Sekda mengungkapkan sedang persiapan. Namun untuk waktu perayaannya akan digelar, masih belum ditetapkan.

Pasalnya, untuk menentukan puncak perayaan Bau Nyale tidak bisa sembarang. Harus melalui proses musyarawah dengan para pemangku dan tokoh adat Loteng.

Dimana rencananya pada pertengahan Bulan Januari ini para tokoh adat Loteng akan mengelar rapat adat penentuan puncak perayaan Bau Nyale. “Disinilah nilai khas dari Bau Nyale. Penentuan puncak perayaannya dilaku-

kan melalui musyawarah ada.

Tidak bisa bisa ditentukan begitu saja,” timpalnya.

Lebih lanjut mantan Asisten III Sekda Loteng ini, menambahkan, mulai tahun ini perayaan Bau Nyale akan sedikit berbeda dari perayaan sebelumnya-sebelumnya. Dimana mulai tahun ini Bau Nyale tidak akan menggunakan istilah core event lagi.

Tapi sudah ditetapkan menjadi festival Bau Nyale.

Dengan perubahan format tersebut maka kegiatan perayaan Bau Nyale diharapkan bisa lebih semarak. Karena tidak terbatas pada beberapa jenis kegiatan saja, tetapi lebih semarak. “Status festivalnya sendiri bukan tingkat NTB saja, tapi sudah ditetapkan sebagai festival tingkat nasional,” tandas Supardan. (kir)

Upaya Melestarikan Lagu-lagu Daerah Jambi (Suara NTB) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Syarahsaddin minta agar lagu-lagu daerah Jambi terus dilestarikan agar tidak semakin ditinggalkan.

“Mari kita lestarikan lagulagu daerah Jambi,” katanya saat membuka lomba lagu daerah Jambi antar SKPD di lingkup Pemprov Jambi di Jambi, Kamis.

Menurut Sekda, lomba menyanyi lagu daerah Jambi bisa dijadikan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengakrabkan lagu-lagu daer-

ah Jambi di masyarakat.

Pemprov Jambi saat ini sedang menggalakkan lagu daerah dan menyarankan para kepala SKPD berkreaksi menciptakan lagu daerah dan mempopulerkannya ke masyarakat.

Penilaian lomba menyanyi yang diikuti seluruh kepala SKPD tersebut tidak dilihat dari kriteria umum layaknya sebuah lomba, tapi dinilai dari peserta paling lucu dan terheboh dan paling paling percaya diri dengan penampilanya.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan per-

lombaan ini selain merupakan ajang merupakan silaturahmi antar SKPD di lingkup Pemprov Jambi, juga membudayakan lagu daerah Jambi.

“Siapa lagi kalau tidak pejabat daerah kita ini yang mengangkat martabat daerah ini,” katanya.

Oleh karena itu, perlu terus dilaksanakan lagu daerah Jambi sekaligus untuk membangkitkan nilai-nilai budaya daerah dan kesenian Jambi, sehingga masyarakat Jambi ikut merasa memiliki, katanya. (ant/balipost)

Diselingkuhi Presiden Prancis, Siapakah Julie Gayet?

Paris Presiden Prancis, Francois Hollande tengah disorot media massa akibat dugaan perselingkuhannya dengan

aktris Julie Gayet. Lalu, siapakah Julie Gayet itu?

Gayet pernah muncul dalam salah satu iklan kampanye Hollande pada Pemilu 2012.

Maret tahun lalu dia pernah menyampaikan keluhan mengenai rumor yang

menyebutkan perselingkuhannya dengan Hollande itu di mana dia menyebut kabar itu melanggar privasi.

Gayet, ibu dua anak, adalah aktris televisi dan layar lebar terkenal yang membintangi lebih dari 50 film.Dia menjadi pemeran utama dalam “Quai d’Orsay”, film satiris produksi 2013 dan berfokus pada kementerian luar negeri Prancis.

Filmnya yang lain termasuk “Shall We Kiss?” dan “My Best Friend”.

Desember lalu, aktor Prancis Stephane Guillon berulang kali menyampaikan sindiran dalam sebuah talk show di mana dia dan Gayet diundang untuk mempromosikan sebuah film yang mereka bintangi. Dia hanya tertawa ketika Guillon menyebutkan bahwa Hollande pernah singgah ke tempat syuting film mereka. Guillon juga mengatakan Valerie Trierweiler — temah hidup bersama sang presiden— lebih antusiastis kepada Hollande ketimbang film yang tengah mereka bintangi itu, demikian AFP. (ant/balipost)

Julie Gayet

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

GUNAKAN SEPEDA Beberapa sekolah di Kota Mataram dan daerah lain di NTB melarang pelajar menggunakan sepeda motor ke sekolah.

Namun, dengan alasan lokasi sekolah dan rumah yang jauh membuat beberapa siswa membandel dan tetap menggunakan sepeda motor, meski harus menitip parkir di tempat lain. Di sisi lain, kita juga patut meniru upaya yang dilakukan siswa SMPN 19 Mataram ini yang menggunakan sepeda ke sekolah.

Selain lebih menyehatkan juga mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan.

Titik Awal Kemajuan TAHUN 2014 harus menjadi titik awal kemajuan pendidikan di Kabupaten Dompu. Terlebih di 2014, pemerintah menggucurkan anggaran cukup besar bagi sekolah. Alokasi anggaran yang besar bagi sekolah harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan diarahkan sebesar-besarnya bagi tujuan pendidikan, yaitu bukan hanya mentransformasi ilmu pengetahuan tapi juga pembentukan karakter anak didik.

Pemerhati Pendidikan Dompu, Dr. M. Nuril Furkan kepada Suara NTB, Jumat (10/1) mengungkapkan, kucuran dana yang cukup besar diterima setiap sekolah mestinya bisa diarahkan pada tujuan pendidikan. Guru dan sekolah tidak hanya cukup mentransfer ilmu pengetahuan pada anak didiknya, tapi harus juga mentransfer nilai untuk membentuk karakter anak didiknya. “Anggaran yang ada harus bisa mensupport semua tupoksi itu,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, kepala sekolah selaku pengelola anggaran harus berani terbuka kepada semua pihak agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan. Melibatkan guru, komite, dan wali murid dalam menyusun program pendidikan di sekolah harus dilakukan. “Ketika kepala sekolah sudah mulai tertutup, jangan harap pendidikan bisa maju,” sindirnya.

Dalam hal ini, bupati sebagai kepala daerah juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang pendidikan dan melakukan pembenahan agar bisa melakukan pendampingan terhadap sekolah yang ada.

“Pentingnya keselarasan visi bupati, Kepala Dinas Dikpora dan kepala sekolah dalam memajukan pendidikan salah satu kunci kemajuan pendidikan,” ungkapnya.

Tahun 2014, banyak alokasi anggaran digelontorkan pemerintah untuk sekolah. Setingkat SD disiapkan anggaran biaya operasional sekolah (BOS) Rp 650 ribu per siswa per tahun. Itupun tidak dikenal SD kecil, sehingga SD kecil hitungannya minimal 80 siswa. Untuk SMP sederajat sebesar Rp 750 ribu per siswa per tahun dengan hitungan minimal siswa 120 orang untuk BOS. Belum lagi tambahan alokasi anggaran dalam APBD Dompu tahun 2014 sebesar Rp 150 ribu per siswa per tahun. SMA sederajat dalam dana BOS dialokasikan Rp 1 juta per siswa per tahun, ditambah subsidi pendidikan dalam APBD Dompu sebesar Rp 200 ribu per tahun per siswa. Kucuran dana besar ini akan membuka ruang penyimpangan bagi sekolah bila tidak didampingi dan tidak ada keterbukaan pihak sekolah dalam mengelola anggaran. (ula) M. Nuril Furkan (Suara NTB/ula)

Ahli Waris Kembali Segel SDN Keli

Siswa Terpaksa Belajar di Rumah Warga Bima (Suara NTB) Sengketa lahan SDN 1 dan SDN Inpres Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima baru saja memasuki masa persidangan, namun ahli waris Jakariah bin Saleh kembali melakukan penyegelan terhadap sekolah bersangkutan, Kamis (9/1) lalu. Untuk kedua kalinya, siswa dua SD tersebut telantar dan dipulangkan lebih awal.

Aksi penyegelan terjadi sejak pukul 07.00 WITA. Jakariah serta sejumlah warga menyegel pagar di dua sekolah dimaksud.

Para siswa yang hendak belajar, tak bisa masuk ke dalam ruang kelas. Alhasil, guru setempat meminjam rumah warga untuk belajar. Sementara sebagian siswa lainnya telantar di jalan-jalan.

Sekitar pukul 09.30 WITA, siswa yang berkeliaran di jalan akhirnya dipulangkan ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan siswa yang sempat belajar di rumah warga, karena tidak ada upaya mediasi pemerintah. Hingga siang hari, sekolah dimaksud masih disegel oleh ahli waris.

Hanya saja, belum diketahui secara pasti penyebab penyegelan untuk kedua kalinya ini. Pasalnya, saat ini sengketa lahan ini masih dalam proses persidangan dan belum menghasilkan keputusan. Diduga pemilik lahan menolak harga yang ditawarkan sebesar Rp 650 juta dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 2 miliar.

Humas Pengadilan Negeri Raba Bima Fatchu Rochman, SH, yang dikonfirmasi, Kamis (9/1) lalu siang, membenarkan adanya perubahan pada tuntutan ini. Disebutkannya, jika mediasi antara penggugat dan tergugat yang diupayakan pihaknya pada minggu lalu gagal. Pasalnya, ahli waris menolak tawaran dari Pemkab senilai Rp 650 juta. Lantaran tak menemui kata sepakat, Pengadilan pun memulai sidang perdana kasus perdata ini pada Senin (6/1) lalu.

Dalam sidang dengan pembacaan dakwaan ini, terdapat perubahan nilai ganti rugi dalam tuntutan yakni naik sebesar Rp 2 miliar. “Ada perubahan tuntutan sedikit, dalam dakwaan pemohon mengajukan nilai gugatan sebesar Rp 2 miliar,” katanya.

Selanjutnya, persidangan ditunda hingga Senin mendatang untuk mendengarkan jawaban dari Pemkab yang dikuasakan ke Bagian Hukum. Selanjutnya, majelis hakim yang diketuai oleh dirinya sendiri akan mempertimbangkan apakah nilai gugatan ini wajar atau tidak.

Sebelumnya, sekitar bulan Desember 2012 lalu penyegelan juga terjadi lantaran pemerintah belum memberikan ganti rugi atas lahan seluas are dimaksud.

Saat itu, Kepala SDN Keli, H. Syamsudin, S.Pd, yang dikonfirmasi pada kesempatan sebelumnya merasa kecewa dengan tindakan pemilik lahan yang melakukan penyegelan, karena mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu. “Sangat kami sayangkan penyegelan ini sampai terjadi, yang kena dampaknya kan siswa yang terpaksa,” ujarnya. (use)

Pendidikan Diniyah Bukan Pelengkap Banda Aceh (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh T Saifuddin TA menegaskan, pendidikan diniyah atau keagamaan bukan lagi sebagai pelengkap tetapi sudah menjadi keharusan.

“Harus diingat, pendidikan diniyah ini sudah menjadi keharusan dan terintegrasi dalam lembaga pendidikan yang ada sekarang ini,” kata T Saifuddin TA di Banda Aceh.

Penegasan itu disampaikan Sekda pada pembekalan ilmu Al Quran bagi 200 guru se-Kota Banda Aceh. Adanya pendidikan diniyah yang diajarkan kepada anak didik di berbagai jenjang pendidikan, maka visi Banda Aceh sebagai model kota madani, tentu akan cepat terwujud.

“Dengan adanya pendidikan diniyah ini, kita dapat memperkuat iman dan ketakwaan bagi anak didik sebagai generasi muda penerus bangsa,” ungkap T Saifuddin TA. Ke depan, kata dia, anak didik di Kota Banda Aceh, mulai sekolah dasar hingga menengah atas wajib mampu membaca Al Quran secara baik dan benar.

“Kemampuan baca Al Quran di sekolah ini akan diberlakukan dalam sistem pendidikan di Kota Banda Aceh.

Artinya, uji baca Al Quran masuk salah satu mata pelajaran yang akan diuji,” kata dia.

Menyangkut pembekalan ilmu Al Quran kepada pada guru, T Saifuddin TA mengatakan kegiatan itu untuk meningkatkan kapasitas para guru diniyah atau agama Islam. “Para guru diniyah atau agama Islam ini harus memiliki misi menjadikan Al Quran sebagai pedoman hidup dan visi membangun peradaban bangsa dengan Al Quran,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/cem)

Ringankan Beban Siswa

Penyelenggaraan US SD Tak Lagi Sentralistik Selong (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sudah ditiadakan.

Evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tingkat SD itu hanya dilakukan melalui Ujian Sekolah (US). ‘’Ke depan, penyelenggaraan US itu tidak lagi bersifat sentralistik, yakni penyelenggaran oleh kabupaten. Penyelenggaraan diserahkan sepenuhnya ke Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dikpora di masing-masing kecamatan,’’ ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH,MH, menjawab Suara NTB, Jumat (10/1).

Menurutnya, sistem pencetakan dan penyusunan soal selama ini digelar di kabupaten dianggap telah menjadi beban besar bagi siswa. Di mana, biayanya diketahui selama ini diambil dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Besarannya Rp 10 ribu/

siswa. Cara itu tidak ingin diberlakukan lagi di Lotim.

Penyusunan soal diserahkan ke UPTD. UPTD diminta nanti merekrut tenaga guruguru profesional untuk menyusun soal. Tim nanti akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas (Kadis) Dikpora dan diselenggarakan di masing-masing UPTD. Langkah pemberdayaan terhadap UPTD ini disadari, karena sejauh ini UPTD yang jauh lebih memahami fakta di lapangan. Tidak hanya itu, langsung melibatkan guruguru SD langsung, karena yang memahami detail tingkat dan kemampuan siswanya adalah

para guru itu sendiri.

Otoritas penuh penyenggaraan US selanjjutnya diberikan kepada sekolah masingmasing. Pihak sekolah yang memahami realitas kemampuan siswa. “Maksud kiat berikan SK itu hanya untuk sebagai dasar hukum saja, nama-nama penyusun dari UPTD semua,” imbuhnya, Ia menambahkan, UPTD merupakan pejabat di tingkat kecamatan yang memiliki wibawa dan diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pengawasan dan pelaksanaan US SD. Untuk itu, Kepala Dinas Dikpora menyarankan UPTD bekerja secara profesional. (rus)

Ke depan, penyelenggaraan US itu tidak lagi bersifat sentralistik, yakni penyelenggaran oleh kabupaten.

Penyelenggaraan diserahkan sepenuhnya ke Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dikpora di masing-masing kecamatan

Yanis Maladi (Suara NTB/rus)

Anggaran US Dialokasikan Ditjen Dikdas Berupaya di APBD Provinsi dan Kabupaten Berikan Pelayanan Pendidikan Bermutu

Jakarta (Suara NTB) Menyusul kebijakan ujian untuk jenjang sekolah dasar (SD) tidak lagi menjadi ujian nasional, maka Mendikbud bersama Mendagri, bersamasama telah menyepakati anggaran untuk pelaksanaan ujian sekolah (US) jenjang SD, SDLB dan Paket A. Kesepakatan yang tertuang dalam surat edaran bersama tertanggal 9 Januari itu menyebutkan, bahwa, penyediaan anggaran untuk pelaksanaan US dialokasikan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2014.

Sebelumnya, dalam surat Mendikbud nomor 192843/ MPK.A/KR/2013 dan 192844/ MPK.A/KR/2013 tanggal 5 Desember 2013 dinyatakan, bahwa, penyediaan anggaran untuk US dialokasikan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota.

“Surat edaran bersama ini untuk menguatkan surat Kemdikbud sebelumnya. Karena itu dilakukan secara bersamasama dengan Mendagri,” kata Mendikbud, Mohammad Nuh, seperti dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (10/1) Mendikbud mengatakan, apabila pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD 2014,

penganggarannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2014 dengan pemberitahuan kepada DPRD, dan pemberitahuan tersebut ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 2014.

Nuh juga menjelaskan, kategori masuk dalam perubahan itu, mengingat pengeluaran yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dalam surat edaran bersama ini pula disebutkan, pemerintah provisi diminta untuk melaksanakan prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan ujian sekolah pada sekolah dasar, SLB, dan program paket A tahun pelajaran 2013/2014 dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Berkait dengan pembuatan soal ujian, edaran bersama itu menyatakan, bahwa, Pemprov diminta melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan penetapan 75 persen paket soal sesuai dengan kisi-kisi. “Dalam US 75 persen paket soal dirakit dan disiapakan provinsi bersama kabupaten/kota, sedang 25

persen sisanya disiapkan dari pusat,” katanya.

Edaran yang ditandatangani Mendikbud dan Mendagri itu juga menunjuk Pemprov, untuk melaksanakan penggandaan soal, bahan ujian, blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) dan blangko ijazah, serta pendistribusiannya ke kabupaten/ kota. Demikian pula untuk pencetakan dan pendistribusian daftar kolektif hasil ujian sekolah (DKHUS), SKHUS, dan blanko ijazah ke satuan pendidikan penyelenggara.

Sedangkan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN), sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/ kejuruan, pemerintah provinsi diminta untuk membentuk panitia pelaksana UN tingkat provinsi. Panitia ini akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan UN sesuai dengan POS UN yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sementara untuk penggandaan dan pendistribusian soal dilakukan di region masing-masing.

“Pemerintah kabupaten/ kota juga membentuk panitia pelaksana UN tingkat kabupaten/kota dan mendukung pelaksanaan UN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya. (ham)

’’Creativepreneur’’, Seminar Industri Kreatif Anak Muda Jakarta (Suara NTB) Untuk mengajak anak muda berpikir kreatif, event organizer El Paradiso menyelenggarakan seminar bertajuk “Mandiri Creativepreneur Corner 2014”. Seminar sehari yang menyasar anakanak muda tersebut akan memberikan pemahaman kepada anak muda mengenai industri kreatif.

Empat narasumber akan berbagi pengalaman serta memberikan tips dan trik mereka mencapai sukses di industri kreatif Indonesia.

“Yang membuat acara ini menjadi istimewa karena

para penonton dapat berinteraksi, mengenal, dan belajar langsung dari empat narasumber yang menjadi panutan anak-anak muda Indonesia dalam berinovasi,” kata Putri Tanjung, pendiri El Paradiso dan penggagas “Mandiri Creativepreneur Corner 2014” di Jakarta belum lama ini.

Ke empat narasumber itu adalah Ken Dean Lawadinata (Chairman Kaskus Network), Wahyu Aditya (peancang dan aktivis animasi), Raditya Dika (penulis, komedian), dan Hedi Rusdian (Presiden Four-

speed Metalwerks). “Mengajak teman-teman berpikir kreatif, melakukan hal kreatif dan membuat pola pikir kreatif menjadi cara menjawab sebuah tantangan,” kata Raditya Dika.

Bagi Wahyu Aditya, creativepreneur adalah cara bertahan hidup. Kata kreatif dekat dengan kegagalan, trial and error. Baginya, kreatif bisa berarti memberikan kondisi baru pada jawaban yang lama. “Mandiri Creativepreneur Corner 2014” akan diadakan di The Hall Senayan City pada 18 Januari,’’ terangnya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) Thamrin Kasman, mengungkapkan, orientasi kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan Ditjen Dikdas tahun 2014 berfokus pada dua hal.

Fokus pertama, terkait dengan terciptanya kesempatan bagi anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan. Selain itu, berupaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu dengan menerapkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

“Terkait penciptaan akses, program diarahkan pada bagaimana menjangkau anak-anak usia sekolah yang berada di pesisir atau jauh dari jangkauan,” ungkapnya sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (10/1).

Jika mereka tak bisa menjangkau satuan pendidikan, pemerintahlah yang menjangkau mereka. Caranya dengan memberikan bantuan saranaprasarana berupa pembangunan ruang kelas baru atau pendirian sekolah baru.

“Tetap orientasinya adalah melakukan penyisiran bagi daerah-daerah yang belum tuntas wajib belajar,” tegasnya. Sebab, kendati sebagian besar daerah telah mencapai Angka Partisipasi Kasar 100%, daerah lain yang APK dan Angka Partisipasi Murninya di bawah 95% harus terus diperhatikan.

Mengenai standar pengelolaan anggaran 2014, katanya, relatif sama dengan 2013. Pada 2013, komponen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ada yang dibintang butuh waktu hingga April untuk melengkapi dokumen dan selesai pencairan.

“Keunggulan 2014, kita sedini mungkin akan melakukan percepatan melengkapi dokumen-dokumen yang harus menyertai DIPA sebelum dilakukan pencairan,” ungkapnya.

Selain percepatan pelengkapan dokumen, lanjut-

nya, terobosan lain yang akan diterapkan Ditjen Dikdas dalam mensukseskan program 2014 adalah pemetaan calon penerima sasaran. Para pengelola satuan kerja, harus memiliki calon penerima sasaran sedini mungkin. “Misalnya mau rehab sekolah, sekolah apa dan di mana? Strateginya dengan melakukan percepatan pemetaan calon penerima sasaran,” ucapnya.

Dukungan teknologi informasi dan komunikasi, lanjutnya, juga akan dikuatkan guna mempercepat proses penyaluran informasi dari daerah ke pusat dan dari pusat ke daerah. Semua upaya yang dilakukan tentu dengan memerhatikan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan.

Thamrin berharap ketepatan sasaran dapat terjamin. Caranya dengan pelengkapan dan pembaruan (update) Data Pokok Pendidikan terhadap entitas siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, dan sekolah.

“Sehingga dengan demikian peta yang kita buat betulbetul sudah mikro dan tepat sasaran; jumlah sekolah rusak sedang, sekolah kekurangan RKB, jumlah siswa miskin, dan lain-lain,” urainya.

Sinergitas komunikasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga harus terjaga, sehingga komunikasi, arus informasi, dan bahan didistribusi berjalan baik. (ham)

Thamrin Kasman (Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

Mataram (Suara NTB) Keseriusan KONI NTB meraih target 15 emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang menonjol dilakukan KONI NTB saat ini adalah membuat logo 15 emas (Libas) di seragam baju pengurus KONI. Cara tersebut tampaknya dinilai efektif untuk menyamakan visi dan misi semua atlet dan pengurus cabor guna mewujudkan target 15 emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016.

Infomasi yang dihimpun Suara NTB, target 15 medali emas tersebut merupakan target yang harus dicapai KONI NTB di PON XIX di Jabar 2016, target tersebut merupakan target dari Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi saat menghadiri acara pelantikan kepengurusan KONI NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Juli 2013 lalu.

Meski target tersebut dinilai berat, namun Gubernur NTB saat itu tampak yakin KONI NTB bisa meraih target 15 emas tersebut.

“KONI ingin masyarakat pencinta olahraga di NTB ini terus menggemakan angka 15 medali emas, karena dengan begitu mereka secara langsung mendoakan kontingen NTB dapat mewujudkan target 15 emas di PON,” ucap Humas KONI NTB, M. Watoni yang dihubungi Suara NTB, belum lama ini.

Salah satu upaya untuk mensosialisasikan terget 15 medali emas di PON XIX di Jabar 2016, pihak KONI NTB juga mencantumkan logo Libas di baju seragam pengurus KONINTB. Cara tersebut dinilai sebagai salah satu cara yang cukup efektif menyatukan visi dan misi pelaku olahraga dalam mewujudkan target 15 medali emas. (fan)

PON Remaja 2014 Digelar di Jatim Surabaya (Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tono Suratman memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja digelar di Jawa Timur pada November 2014.

“Terima kasih kepada Gubernur Soekarwo dan masyarakat Jatim karena bersedia menjadi tuan rumah,” ujar Tono Suratman usai bertemu Soekarwo membahas penyelenggaraan PON Remaja di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Menurut dia, PON Remaja kali ini merupakan bagian dari sejarah, karena merupakan gelaran pertama. Semua provinsi di Tanah Air akan ambil bagian dan direncanakan mempertandingkan 20-28 cabang olahraga.

“Kepastian cabang olahraga yang dipertandingkan masih menunggu pembahasan lebih lanjut, termasuk penetapan waktu dan total anggaran yang akan dikeluarkan,” kata purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal tersebut.

Ia mengungkapkan alasan menunjuk Jatim sebagai tuan rumah kali pertama, karena sesuai kesepakatan dan amanat rapat anggota tahunan (RAT) KONI Pusat. Di samping itu, Jatim dianggap memiliki semangat besar membangun olahraga. “Jatim ini juga sebagai sumber dan menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Faktor lainnya, fasilitas di sini sudah lengkap dan tinggal pelaksanaan pekan penyelenggaraannya saja,” kata Tono.

Pihaknya berharap PON Remaja kali ini mampu menghasilkan atlet-atlet muda yang nantinya membawa harum nama Bangsa Indonesia di kancah olahraga internasional.

Para juaranya, kata dia, otomatis masuk program Pratama dan dibiayai oleh KONI untuk menuju kesuksesan program Indonesia Emas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku bangga ditunjuk sebagai tuan rumah PON Remaja pertama di Indonesia. Menurut dia, bangsa ini sebenarnya memiliki banyak atlet muda berprestasi dan diyakini mampu berbuat di kancah dunia.

“Terima kasih kepercayaannya terhadap Jatim atas kepercayaan ini. Tahun lalu memang sempat tertunda, tapi kali ini semua sudah siap semuanya, baik KONI Pusat, KONI Jatim maupun Pemerintah Daerah,” katanya. (ant/bali post)

Madrid Real Madrid menempuh langkah besar menuju perempatfinal Piala Raja atau Copa del Rey setelah menang 2-0 dari Osasuna pada pertandingan leg pertama babak 16 besar, Jumat dini hari.

Karim Benzema menciptakan gol pembuka lewat sundulan pada menit 19 babak pertama setelah menerima umpan Luka Modric.

Pada babak kedua Jese Rodriguez menggandakan kemenangan Madrid menjadi 20 setelah kombinasi tusukan Benzema dan Cristiano Ronaldo membuat Jese Rodriguez melepaskan bola di atas kiper Osasuna Asrier Riesgo.

Carlo Ancelotti menurunkan tim terkuatnya dengan salah satunya menurunkan Gareth Bale dalam starting line-up yang untuk pertama kalinya dalam empat pertandingan setelah sembuh dari cedera.

Madrid menjadi favorit kuat untuk maju ke perempatfinal menghadapi Alcorcon atau Espanyol, saat menjalani pertandingan leg kedua di Pamplona Rabu pekan depan, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

RAYAKAN - Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema merayakan kemenangan Real Madrid melawan Osasuna pada leg pertama Piala Raja, Jumat dini hari.

Garcia Siap Poles Radja Nainggolan Roma Pelatih AS Roma Rudi Garcia menyambut baik dan siap memoles performa Radja Nainggolan menyusul kepindahan pemain asal Belgia itu dari Cagliari.

Roma memproklamasikan diri sebagai pemilik anyar Radja Nainggolan. Pada Selasa (7/1) malam waktu Italia, I Lupi merilis pernyataan resmi telah mendapatkan jasa Radja dari Cagliari.

Pria Belgia berdarah Indonesia itu mendapatkan gaji pokok 1,6 juta euro per musim plus bonus. Secara resmi, gelandang berusia 25 tahun itu dipresentasikan ke publik Jumat (10/1) waktu setempat.

Giallorossi mengalahkan Sampdoria 1-0 di Coppa Italia untuk lolos ke Kuarter-final untuk berhadapan dengan Juventus pada 21 Januari.

“Nainggolan akan menempati posisi sebagai gelandang. Ia akan bertandem dengan Miralem Pjanic yang telah menunjukkan kemajuan.

Keduanya bersama Francesco Totti berperan sebagai trequartista. Terbuka banyak peluang bagi

Radja,” katanya sebagaimana dikutip dari situs Football Italy.

Radja tampil sebagai sosok piawai sebagai pemain. Sejak melakukan debut di Serie A pada Januari 2010, Radja melakukan 485 tekel dan memenangi 358 tekel di antaranya. Jumlah itu merupakan jumlah tertinggi di antara pemain lain di ajang Serie A. Radja merupakan salah satu pemain yang sanggup melakoni penguasaan bola untuk timnya di atas seribu kali (1.023). (ant/bali post)

Rudi Garcia

Pelatih Liverpool Rodgers Didenda

Brendan Rodgers

London Pelatih Liverpool Brendan Rodgers didenda 8.000 pound oleh FA dan mendapat peringatan untuk tingkah lakunya di masa yang akan datang. Rodgers didenda, karena komentarkomentarnya mengenai kinerja wasit pada media.

Rodgers mengakui melakukan tindakan yang tidak

Muenchen – Bayern Muenchen terpilih menjadi klub terbaik di dunia pada 2013, menurut Federasi Internasional mengenai Sejarah dan Statistik Sepakbola (IFFHS).

Federasi itu menempatkan Real Madrid di peringkat kedua dan Atletico Madrid dan Barcelona, masing-masing di peringkat keempat dan kelima, sebagaimana dikutip dari situs Marca.

Menurut pemetaan Federasi itu, Bayern secara keseluruhan meraih 370 poin, sementara Real Madrid (290 poin), selanjutnya Chelsea (273 poin), Atletico Madrid (251 poin) dan Barcelona (247 poin).

Ini kali pertama dalam perjalanan sejarah sebuah klub asal Bundesliga menorehkan tinta emas sebagai klub terbaik di dunia. Bayern Muenchen pernah menduduki peringkat ked-

(Suara NTB/ist)

KLUB TERBAIK - Bayern Muenchen terpilih menjadi klub terbaik di dunia tahun 2013 versi IFFHS. ua, dengan memetik 372,7 poin pada 1993.

Menurut IFFHS, Real Madrid mampu mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey dan menduduki peringkat kedua di La Liga.

Yaya Toure Pesepakbola Terbaik Afrika Lagos Bintang Manchester City Yaya Toure untuk ketiga kali berturut-turut dinobatkan sebagai Pesepakbola Terbaik Afrika 2013.

Pemain timnas Pantai Gading berusia 31 tahun itu adalah juga pemenang tahun 2011 dan 2012.

Pemain asal Nigeria John Obi Mikel berada di tempat kedua, sedangkan Didier Drogba juga dari Pantai Gading berada di urutan ketiga.

“Saya berterima kasih kepada keluarga saya untuk dukungan mereka dan juga selamat untuk John Obi Mikel yang juga pantas mendapatkan penghargaan ini,” kata Toure yang menjadi pemain kunci baik untuk City maupun timnas negaranya tahun lalu, seperti dikutip AFP. Legenda Mesir Mohamed Aboutrika mengalahkan sejawatnya Ahmed Fathy dan Sunday Mba dari Nigeria, menjadi Pemain Terbaik Afrika untuk pesepakbola yang bermain di Afrika.

Ini adalah hadiah istimewa untuk bintang Al Ahly yang berusia 35 tahun yang sudah menyatakan mundur dari sepak bola.

Ahly juga memenangkan titel Klub Terbaik Tahun ini mengalahkan CS Sfax-

sopan menyusul kemarahannya setelah Liverpool kalah 12 dari Manchester City di Liga Utama Inggris pada 26 Desember, lapor Reuters.

Rodgers mengkritik penampilan “mengerikan” para ofisial pertandingan dan mempertanyakan penunjukan wasit asal Bolton Lee Mason. (ant/bali post)

Bayern Muenchen Klub Terbaik Dunia 2013

ien dari Tunisia dan klub Afrika Selatan Orlando Pirates, setelah menjuarai Liga Champions Afrika.

Nigeria memborong sejumlah penghargaan untuk menandai sebuah tahun sangat sukses dengan Stephen Keshi menjadi Pelatih Terbaik Afrika, sedangkan Super Eagles menjadi Timnas Terbaik setelah untuk ketiga kalinya memenangi Piala Afrika pada Februari tahun lalu dan lolos ke Piala Dunia untuk kelima kalinya.

Timnas U-17 Nigeria terpilih sebagai Timnas Muda Terbaik, sedangkan Kelechi Iheanacho yang terpilih sebagai MVP pada Piala Dunia U-17 tahun lalu mendapat penghargaan Talenta Paling Menjanjikan. (ant/ b a l i post)

Barcelona dan Atletico kini sama-sama meraih 49 poin, menempati posisi teratas di klasemen La Liga pekan ini.

Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan meraih 44 poin. (ant/bali post)

Berikut Daftar Lengkap Peraih Penghargaan 2013:

(Suara NTB/ist)

KONI Sosialisasikan Target 15 Emas

Real Madrid Bungkam Osasuna 2-0

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Setelah sukses mempersembahkan medali perak di nomor estafet 4 x 100 meter di SEA Games Myanmar 2013 lalu, atlet atletik NTB, Fadlin kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti event yang lebih bergengsi lagi. Saat ini dia menunggu pemanggilan Pelatnas persiapan Asian Games yang akan berlangsung di Korea Selatan (Korsel) September menadatang.

“Saya sedang menunggu pemanggilan mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games yang akan berlangsung di Korea Selatan (Korsel) September mendatang,” ucap Fadlin saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (10/1).

Menurutnya, informasi pemanggilan atlet Pelatnas Asian Games 2014 dipastikan mulai akhir Januari. Dalam hal ini, dia optimis akan dipanggil mengikuti Pelatnas Asian Games, pasalnya sebelumnya dia juga pernah dipanggil untuk perkuat tim estafet di Asian Games di Cina 2010 lalu.

Pada Asian Games di Cina 2010 lalu dia hanya tampil di nomor 4 x 100 meter dan gagal mempersembahkan medali.

Menghadapi ajang Asian Games tahun 2014 ini, Fadlin berharap bisa tampil di dua nomor, yakni 200 meter dan estafet 4 x 100 meter putra. Untuk itu, mulai sekarang dia fokus mempertajam limit nomor lari 100 meter dan 200 meter.

Menurutnya, limit catatan waktunya di dua nomor tersebut belum mencapai titik maksimal, pasalnya dia baru sembuh dari sakit. ”Catatan limit waktu saya belum tembus limit , soalnya saya baru sembuh dari sakit tipes,” ungkapnya seraya menambahkan sakit tersebut juga memengaruhi performanya di SEA Games Myanmar 2013 lalu. Akibatnya, dia hanya tampil di nomor estafet 4 x 100 meter, dan batal mengikuti nomor 200 meter, karena sakit tipes.

Sakit tipes yang dideritanya dua bulan lalu kini diakui Fadlin sudah beranjak baik, dan untuk sementara dia latihan di Lintasan Sintetis GOR 17 Desember Mataram guna Fadlin mengembalikan performa terbaiknya. Selama berada di Mataram, Fadlin mengaku fokus latihan di nomor 100 meter dan 200 meter, karena merupakan nomor spesialisnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

Piala Raja Tunggu Panggilan Pelatnas Asian Games

Pemain Terbaik: Yaya Toure Pemain Terbaik berbasis main di Afrika: Mohamed Aboutrika Pelatih Terbaik: Stephen Keshi Talenta Paling Menjanjikan: Kelechi Iheanacho Timnas Terbaik: Nigeria Timnas Junior Terbaik: Nigeria U-17 Klub Terbaik: Al Ahly dari Mesir Pelatih Terbaik: Haimoudi Djamel Legenda Tahun Ini: Bruno Metsu, Jose Faria Tim Afrika: Vincent Enyeama - Ahmed Fathi, Fari, Kevin Constant - John Obi Mikel, Yaya Toure, Mohamed Aboutrika, Jonathan Pitroipa Emmanuel Emnike, Asamoah Gyan, Pierre-Emerick Aubameyang Pelatih Terbaik: Stephen Keshi

Yaya Toure

SUARA NTB

Sabtu, 11 Januari 2014

Halaman 12

Pemilih Muda Tak Pilih Tampang dan Kekayaan DIJUAL MOBIL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

BENGKEL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

Jakarta (Suara NTB) – Hasil survei tim majalah Youth, Urban, Fasion & Attitude Universitas Bakrie pada 10 universitas mendapati faktor kegantengan dan kekayaan bukan faktor utama mahasiswa atau anak muda menjatuhkan pilihan.

“Tampang dan tajir ternyata justru berada pada urutan akhir pertimbangan memilih, keduanya hanya mendapat 2 persen, ini artinya anak kampus sangat melek politik, mereka gaul tapi tidak abai dengan perkembangan politik,” kata Pemimpin Redaksi YUFA Nadia Nur Isfiana di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tampang dan

tajir selama ini dipercaya sebagai pemikat seseorang memilih presiden, tetapi ternyata hasil survei itu menunjukkan preferensi utama memilih justru terletak pada jejak rekam (43 persen), disusul visi dan misi (27 persen), dan kesan di publik (24 persen).

Menurut Koordinator jajak pendapat YUFA Megumi Gunawan hasil ini menempatkan Gubernur DKI yang juga kader PDI Perjuangan, Joko Widodo sebagai capres idaman dengan 39 persen suara.

Posisi selanjutnya diisi tiga peserta konvensi Partai Demokrat, yaitu Anies Baswedan (9%), Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan sama-sama

meraih 7 persen.

“Stok tokoh lama seperti capres Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya meraih 6 persen suara, disusul tokoh Partai Golkar yaitu Capres Golkar Aburizal Bakrie dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masing-masing meraih 5 persen suara,” papar Megumi.

Sementara dalam hal partai idaman, anak-anak kampus cenderung apatis, tapi PDIP cukup menarik bagi mereka karena konsisten menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan dengan 41 persen suara, disusul Golkar (18%), Partai Demokrat 12 persen suara, dan Gerindra dengan 10 persen.

Nadia Nur Isfiana menegaskan jajak pendapat tim YUFA merupakan project ujian akhir semester (UAS) yang dilakukan secara independen pada 10 universitas di Jakarta dan Yogyakarta. Ide dasar jajak pendapat ini adalah mencari indikasi awal, bukan sebagai temuan yang telah teruji secara metodologi.

“Kami melakukan jajak pendapat mengenai calon presiden, partai politik dan alasan memilih yang diinginkan anak muda dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 mahasiswa di 10 Universitas,” papar Nadia.

Sepuluh universitas itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Bakrie, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pelita Harapan, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy, Universitas Islam Negeri, Universitas Gadjah Mada, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Nasional Jakarta dan Universitas Al-Azhar Indonesia.

Penyebaran kuisioner dilakukan melalui layanan pesan BBM, e-mail dan SMS, selama satu bulan mulai pertengahan November sampai dengan akhir Desember 2013. (ant/bali post)

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

TANAH KAPLING

SUARA NTB

Sabtu, 11 Januari 2014

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV JUAL MOBIL

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

SANGGAR SENAM

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN

LAUNDRY

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

CERPEN

Halaman 14

Bupati Amburadul Cerpen: Rifat Khan

Suasana terlihat berbeda. Mulai dari warna cat tembok, pot-pot bunga, juga penghuninya. Tentu saja seorang penghuni baru yang menang pilkada baru-baru ini. Pak Aji, kamulah orangnya.

Pendopo bupati telah kau tempati tepatnya sejak pagi ini.

Senyummu semekar bunga matahari. Kau terlihat duduk santai di kursi pojok yang amat empuk. Bupati baru, begitulah orangorang mengenalmu.

UA hari lalu pendopo ini di tata ulang. Mulai dari halaman depan hingga kamar pribadimu.

Banyak dihiasi dengan mawar, sebagaimana bunga kesukaanmu.

Jauh berbeda dari penghuni yang lama, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman yang alergi dengan bunga. Ya, Pak Sulaiman kalah telak dalam pilkada tahun ini.

“Ia sudah puas selama lima tahun, bukankah roda selalu berputar. Ini saatku” Begitu kagummu dalam hati tiap kali membayangkan wajah kusut Pak Sulaiman akibat kekalahan yang di deritanya. Pak Sulaiman yang memang kau kenal teramat ambisius. “Inilah politik, tak ada kawan dan lawan, yang ada hanya kepentingan semata” Imbuhmu terakhir kali berbincang dengan Pak Sulaiman saat bertamu ke rumahnya beberapa waktu lalu.

Pak Sulaiman pun sudah lama menyimpan dendam padamu.

Seringkali kau menolak kebijakannya saat kau masih menjabat sebagai wakil rakyat. Tentu dengan alasan dan argumenargumenmu yang luar biasa.

Meski beberapa kebijakannya berhasil dijalankan tanpa sepengetahuanmu.

“Kau pasti akan kalah Pak Aji!!” Tegas Sulaiman saat menelponmu sehari sebelum pemilihan.

“Kita lihat saja tanggal mainnya Pak Sulaiman” Jawabmu dengan nada tersenyum.

Sekarang, semua seperti yang memang kau angan-angankan.

Menjadi orang nomer satu di kabupaten ini. Sedang Pak Sulaiman sekarang hanya rakyat sipil yang kembali pada pekerjaannya sebagai pengusaha angkutan umum. “Mampus kau Sulaiman!!”

Semua harus dirombak pastinya. Dari ajudan-ajudan hingga penjaga kebun dan security. Tapi ada satu yang kau pertahankan. Adalah Marni.

Seorang janda dengan pipi ranum

melebihi apel. Marni adalah seorang juru masak di pendopo.

Selama lima tahun Ia mengabdi pada Pak Sulaiman. Kini gilirannya harus mengabdi padamu.

Alasanmu sangat tidak masuk akal mempertahankan Marni di pendopo. Kau bilang bahwa pernah suatu malam kau bermimpi melihat Sulaiman duduk dalam gelap. Tiba-tiba cahaya datang.

Cahaya yang amat terang. Tak lain berasal dari tubuh Marni.

Kau memang telah lama mengenal Marni. Seorang panjual nasi goreng di warung pertamina sebelum ia dipekerjakan di Pendopo.

Kau berkesimpulan bahwa Marni adalah perempuan yang menyimpan pesona. Pesona yang membuat Sulaiman selama ini selalu lolos dari dugaan korupsi.

“Marni adalah perempuan misteri. Dalam tubuhnya tersimpan aura-aura kebaikan yang mampu membuat orang lain disekitarnya terlindung dari bahaya.” Demikian pikirmu dalam hati. *** Kau mulai memasuki kamar pribadimu. Tentu kamar ini pernah juga ditempati oleh Sulaiman. Kau memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba kau terkejut membaca sebuah tulisan bertinta merah di sudut tembok.

“Pak Aji, selamat atas kemenanganmu. Lima tahun lagi, aku pasti merebutnya. Ingat ucapanku!!” Demikian bunyi tulisan tersebut. Kau sempat bertanya kepada pekerja yang mengecat dinding kamarmu. Satu pun tak ada yang mengaku melihat tulisan tersebut. “Aneh, kalian ini masa gak lihat tulisan sebesar ini” Kau mengomeli pekerja tersebut.

Setelah dicat kembali. Tulisan tersebut telah hilang. Kamarmu terlihat anggun. Dengan dua buah lukisan besar terpajang di dinding tepat di atas ranjang. Kau merebahkan tubuh sesaat.

Menghela napas panjang. Meman-

dang sekeliling kamar. Senyumsenyum sendiri.

“Sungguh teramat mewah,” desismu. Betapa tidak, ranjangmu begitu empuk. Sebuah AC setia mendinginkan gerahmu. Kamar mandi yang tak kalah dengan hotel bintang lima. Sebuah kulkas besar. Televisi 52 inch. Lemarilemari dengan kayu paling mahal.

Impor dari luar. Sebuah rak dengan sepatu yang berjejer. Ratarata merk luar. Fantastis.

Tapi yang membuatmu sedikit tercengang, ada sebuah brankas kecil dengan dua buah laci yang masih tergeletak di bawah ranjang. Mungkin satu-satunya barang lama yang tertinggal di kamar tersebut. Kau buru-buru memanggil Rian, ajudan kepercayaanmu.

“Siap Pak!” Sembari Rian memberi hormat setelah masuk ke kamar pribadimu.

“Kamu ini bagaimana? Masa’ barang rongsokan kayak gini dibiarin?” Kau mengomel sembari menunjuk brankas kecil tersebut.

“Maaf Pak, saya juga bingung kemarin. Semua pekerja tak satu pun mampu mengangkat brankas tersebut,” Terang Rian.

Kau terlihat sangat heran.

Namun apa yang dikatakan Rian memang benar. Kau percaya, setelah menyuruh kembali beberapa pekerja mengangkutnya.

Satu pun tak mampu memindahkannya. “Brankas yang aneh,” pikirmu.

Kamar ini kembali sepi setelah kau memerintahkan Rian dan semua pekerja keluar. Kau masih berpikir dalam hati dengan kebingungan yang amat tinggi.

Kau menengok lagi brankas kecil di bawah ranjang. Brankas tua.

Besinya nampak mulai karatan.

Tak tahan dihinggapi penasaran.

Kau memberanikan diri membuka laci pertama dalam brankas itu, laci yang atas.

Kau terkejut sesaat melihat sebuah pigura di sana. Pigura dengan sebuah foto. Ya, foto Sulaiman dan istrinya, Mahmudah.

Mereka berdua tersenyum lepas dalam foto tersebut. Tentu kau sangat mengenal Mahmudah. Dulu kau sempat menaruh hati padanya.

Seorang gadis manis yang selalu mengenakan kerudung dan menjadi bintang kelas saat itu.

Kau terkenang kembali peristiwa-peristiwa masa silam saat memperhatikan dengan detil

foto tersebut. Kau terkenang saatsaat dengan Sulaiman. Kau dan Sulaiman adalah teman baik sejak SD. Saat itu, kau adalah pindahan dari sebuah sekolah dasar di Pedalaman. Kau ikut bersama bapakmu ke kota ini.

Sulaiman lah yang selalu baik dan bermain denganmu. Kemana pun, kau dan Sulaiman selalu bersama. Bahkan sampai kau duduk di kelas tiga sekolah menengah atas.

Sulaiman selalu menjadi kawan terbaikmu.

Namun semuanya seakan hilang. Kebersamaan juga rasa persaudaraanmu dengan Sulaiman. Semua berawal sejak kau mengenal Mahmudah saat kelas tiga SMA. Kau diam-diam menaruh hati pada gadis tersebut.

Namun sekali pun kau tak berani mengungkapkannya. Nah, Sulaiman lah yang kau harap mampu menyampaikannya. Namun semua diluar dugaanmu, Sulaiman akhirnya benar-benar jatuh cinta juga kepada Mahmudah. Mereka resmi berpacaran di belakangmu.

Semua bangkai akan tercium juga.

Kau pun akhirnya mengetahui semuanya dan sempat bertengkar dengan Sulaiman. Sebelum akhirnya kalian benar-benar menjadi musuh. Seakan tak pernah saling kenal.

“Dasar Sulaiman!! Kau sengaja meninggalkan foto ini untuk menyakitiku,” desismu dalam hati. Tapi memang, saat ini kau telah melupakan Mahmudah.

Sejak kau memutuskan menikah dengan mendiang istrimu, Halimah. Halimah wafat dua tahun kemarin akibat sesak napas. Sejak itu kau memutuskan sendiri. *** Rasa penasaranmu kembali datang. Sebab laci bawah dari brankas tersebut belum kau buka.

Seakan tak ingin membuang waktu larut dalam masa lalu.

Dengan keyakinan, kau membuka juga laci tersebut. Kau terkejut dan memejamkan mata. Sebuah cahaya teramat terang menusuk pandanganmu. Sebuah cahaya yang keluar dari laci tersebut.

Kau bertambah bingung. Kau berusaha melawan ketakutanmu.

Kau memasukkan tangan kanan ke dalam laci tersebut. Sebuah bola permata kecil kau temukan.

Permata yang sinarnya mengalahkan lampu ribuan watt. Kau memandang bola permata itu

dengan seksama. Beberapa saat, hingga suara-suara percakapan tiba-tiba bermunculan. Persis di dekat telingamu.

“Bagaimana Pak Sumardan, kau sanggup menangani proyek jalan di Sakuradi?” Suara yang kau kenali pasti. Adalah suara Pak Sulaiman.

“Sangat sanggup Pak. Seperti yang saya bilang kemarin. Kita harus bisa meraup untung yang banyak. Kalau Bapak mau, seperti strategi saya. Kita akan buatkan mereka jalan sepanjang 20 KM. Kita akan buat jalan yang mudah rusak. Tentu dengan campuran semen yang tipis. Sehingga dengan itu kita bisa mengambil keuntungan banyak. Tentu Bapak akan mampu naik haji setiap tahun seperti keinginan Bapak. Juga membuat rumah bertingkat tiga yang sungguh elit” Terang Pak Sumardan. Dari ucapannya, Pak Sumardan tampaknya adalah seorang kontraktor proyek.

“Luar biasa Pak Sumardan.

Anda memang mitra yang cerdas.

Jalankan sesuai pikiran anda.

Untung dibagi dua. Hahahha.”

Terdengar Pak Sulaiman tertawa dengan nada sangat bahagia.

Kau sesaat tercengang mendengar dialog tersebut. Dialog antara Pak Sulaiman dengan Pak Sumardan, seorang kontraktor seperti pikirmu. Sontak kau mengingat kasus proyek pembuatan jalan aspal di desa Sakuradi.

Sebuah desa terpencil terletak di Pedalaman. Betapa tidak, hanya setahun jalan tersebut sudah mulai rusak. Banyak lubang di mana-mana.

Kau tentu paham dengan kondisi jalan di desa itu. Sebab kakek dan nenekmu adalah penduduk asli desa tersebut. Kau masih sering berkunjung ke sana.

Kau menduga, Sulaiman sengaja membuat proyek jalan di desa tersebut. Proyek pembuatan jalan yang amburadur hanya menguntungkan mereka. Alasannya, hanya karena Sulaiman tau bahwa keluarga besarmu masih tinggal di desa itu.

“Dasar tengik, Sulaiman bangsat. Kau masih saja menyimpan benci yang dalam. Pantas saja dua tahun menjabat, rumahmu tiba-tiba menjelma sebagai hotel berlantai tiga. Hampir semua keluargamu naik haji dan umroh setiap tahun. Koruptor!!!” Kau menggerutu sendiri. Menyimpan

RIFAT KHAN. Lahir tanggal 24 April 1985 di Pancor, Lombok Timur, NTB. Bergiat di Komunitas Rabu Langit (KRL) Lombok Timur. Puisi dan Cerpennya dimuat Sinar Harapan, Jurnal Nasional, Bali Post, Satelit Post, Metro Riau dan Suara NTB. Tergabung dalam buku antologi : Kado Untuk Padang (IADB, 2012), Aku dan Pelacur (Gladakan, 2012), Narasi Tembuni (KSI, 2012), Menyirat Cinta Hakiki (Numera, 2012), Bumi Indonesia Kami, Tercinta (Pelangi, 2012) dan Indonesia di Titik 13 (PPLDI, 2013). Sekarang Bermukim di Lombok Timur, NTB.

PUISI PUISI Nurrahmi Yuliana Putri

PUISI Rina Yulianti

Boneka Pantai Boneka pantai Bulat merah bermata cerah Telinganya kusut Dalam genggaman yang basah Mengikuti gadis bertubuh ramping.

Dengan gerak kaku, matanya terpaku Melihat kenang Waktu tertinggal Lombok Barat, 2012

PUISI Budi Afandi

Kembang Mata

Tiang Tongkol

peri akar tanpa sayap mengedip pada mata masin memanggil kembang-kembang menyampir kulit kabut

angin barat mendendang lagu tidur dibakul minyak, tiang tiga tongkol menari, tunggu perempuan di muka laut keperakan tak ada kuning emas di kakinya, hanya tiang tiga yang tak berjari dan gerombol tongkol yang menari

ia datang menenteng rumput dipelipis Selasa yang menua “belum akan tibakah ia?” lalu hari jadi tak bernama

Perempuan Hujan /1/ Berdendang itu altar sucimu ketika langit berubah merah dan mata lebur jadi darah /2/ Puji-pujian mendandanimu serupa sapi perak dengan tanduk kerbau liar 2013

dendam atas tindakan Sulaiman.

Memang, sejak SMA kau mulai tau sifat Sulaiman. Pemuda yang waktu itu teramat ambisius menurutmu. Apalagi kalau melihat orang kaya. Ia selalu berucap, “Suatu saat, aku dan keluargaku harus berubah. Kami bosan dengan kemiskinan ini!!!”.

Tak jarang Sulaiman juga sering menghayal setiap malam.

Memiliki kapal pesiar pribadi dan helikopter pribadi. Hanya saja keinginan itu mungkin belum bisa terwujud lantaran Ia tidak sukses menang lagi dalam pilkada tahun ini. Kau mendengar lagi dengan seksama beberapa percakapan yang keluar dari bola permata tersebut. Tak hanya kasus pembuatan jalan. Teramat banyak kasus. Pembuatan pasar tradisional. Pembuatan dermaga.

Pembuatan taman nasional.

Hingga kasus pengurangan gajigaji pegawai. Kebencianmu semakin bertambah terhadap Sulaiman. Kebencian yang sejak dulu tertanam. Sejak Mahmudah berhasil Ia miliki.

Kau memasukkan kembali bola permata tersebut. Bola permata ajaib. Berharap beberapa kasus lagi bisa kau dengar. Cahayanya menyelinap masuk ke dalam laci tersebut. Kau lantas berdiri dengan wajah merah. Wajah yang menyimpan dendam. Tiba-tiba pesan mendiang ayahmu terngiang. “Nak, kelak kalau jadi pemimpin kau harus mengamalkan tiga hal. Pertama, jujur.

Kedua, mendahulukan kepentingan orang banyak. Terakhir, kau musti banyak bersyukur terhadap yang Maha Kuasa!”

Wajahmu sesaat menggurat bimbang. Spontan, kau memanggil Rian, ajudanmu yang selalu siap kapan pun kau minta. Hanya satu menit, terdengar suara pintu kamarmu terbuka. Rian terlihat tegap berdiri dengan tangan memberi hormat.

“Siap Pak!!”

“Carikan saya kontak Pak Sumardan, seorang kontraktor terkenal di kota ini. Saya akan membuat beberapa kontrak kerja dengannya. Segera!!”

“Siap Pak!!”

Rian pun meninggalkan kamarmu. Sedang kau hanya senyum-senyum sendiri membayangkan keuntungan yang segera menghampirimu. (*) 2013

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

Keluarga Berharap Anas Kuat Hadapi Cobaan

Blitar (Suara NTB) – Keluarga Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tetap mendukung dan berharap Anas Urbaningrum kuat menghadapi cobaan terkait kasus yang membelitnya saat ini, dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang.

“Mudah-mudahan ia kuat menghadapi cobaan ini. Orang tua hanya mendoakan dan berharap lekas selesai,” kata ibunda Anas, Sriyati di Blitar, Jumat.

Keluarga, kata dia, juga menyerahkan sepenuhnya masalah hukum pada aparat penegak hukum. Keluarga juga mengaku sudah ikhlas jika KPK akan menahan Anas, dan berharap masalah ini lekas selesai.

Dukungan juga diungkapkan oleh kakak Anas Urbaningrum yang bernama Agus Nasirudin. Keluarga tetap mendukung dan berharap Anas tabah menghadapi segala cobaan.

Ia juga mengatakan Anas tidak pernah membicarakan hal serius dan besar yang terjadi padanya. Ia hanya berbicara sekedarnya saja.

“Anas orangnya pendiam dan hemat bicara. Jika urusan yang menyangkut dengan hal besar, jarang dibicarakan,” katanya.

Sementara itu, rumah orang tua Anas di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, terlihat sepi. Hanya ada ibunda Anas yang tinggal di rumah, sementara anggota keluarga lain masih belum pulang ke rumah karena bekerja.

Selain itu, sejumlah keluarga serta loyalis Anas Urbaningrum bertolak ke Jakarta untuk memberikan dukungan. Mereka menemani Anas dalam pemeriksaan di KPK terkait dengan kasus yang membelitnya, dugaan korupsi proyek hambalang.

Di sejumlah titik menuju rumah orangtua Anas Urbaningrum juga terpampang sejumlah spanduk yang isinya tentang Anas, salah satu isi spanduk itu adalah “Anas tumbal Cikeas”.

Anas sendiri akhirnya datang ke KPK. Ia sebelumnya juga telah menggelar jumpa wartawan memberikan penjelasan terkait dengan ketidakhadirannya ke KPK. (ant/bali post)

Sudah Saatnya Anas Buka ’’Halaman Dua’’ Hambalang Jakarta (Suara NTB) – Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan sudah saatnya Anas Urbaningrum, membuka “halaman dua” kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan cerita yang belum terungkap di balik tersingkirnya dia dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Saat ini kita semua menunggu langkah AU (Anas Urbaningrum) untuk membuka halaman-halaman berikutnya,” kata Direktur Political Communication Institute, Heri Budianto kepada ANTARA News saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Anas mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK hanyalah pembukaan atau baru “halaman satu”.

Heri mengatakan semua pihak, kini sangat penasaran apa yang ingin disampaikan Anas dan cerita-cerita apa saja yang belum terungkap.

“Halaman dua” itu atau juga disebut halaman-halaman berikutnya, apakah terkait dengan substansi bidang hukum perkara Hambalang, atau malah membuka tabir permainan politik di belakang kasus yang juga menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan rekan Anas di Demokrat, Andi Mallarangeng, katanya.

Jika Anas masih menyimpan banyak fakta politik dalam kasus ini, kata Heri, sebaiknya segera diungkapkan karena masyarakat butuh kepastian, apalagi momentumnya menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang.

“Jika menyangkut hukum mengenai pihak-pihak lain yang tersangkut, sebaiknya juga itu disampaikan, agar mekanisme hukum dapat melaksanakan itu,” ujar Heri.

Heri mengatakan polemik pemanggilan Anas oleh KPK yang sudah berlangsung beberapa hari belakangan ini akan memberikan pengaruh negatif kepada Partai Demokrat.

“Partai Demokrat akan dirugikan dengan polemik pemanggilan Anas yang berkembang saat ini,” kata dia.

Pada Februari 2013, Anas, dalam pidato politik pengunduran dirinya, mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, jawa Barat, hanyalah pembukaan atau baru “halaman satu”.

“Hari ini saya nyatakan, ini baru permulaan. Ini baru sebuah awal langkah besar. Ini baru halaman pertama. masih banyak hal lainnya yang kita buka bersama untuk kebaikan bersama. Saya yakin halaman berikutnya akan bermakna bagi kepentingan kita bersama,” kata Anas pada 23 Februari 2013. (ant/bali post)

Ribuan Kotak Suara KPU Kota Jayapura Hilang Jayapura (Suara NTB) – Kapolres Jayapura Kota Alfred Papare mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait hilangnya ribuan kotak suara milik KPU Kota Jayapura dari gudang penyimpanan logistik di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan beberapa waktu lalu.

“Saat ini kita sedang menangani kasus hilangnya ribuan kotak suara milik KPU Kota Jayapura yang disimpan di gudang logistik di Jalan Kelapa II Enrtop,” kata Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare kepada wartawan di Jayapura, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemilik gudang penyimpanan logistik kotak suara KPU Kota Jayapura itu sedang diperiksa. “Termasuk memintai keterangan dari Sekertaris dan staf KPU Kota Jayapura mengapa ribuan kota suara untuk Pemilu itu bisa hilang,” katanya.

Kapolres Alfred menjelaskana bahwa gudang yang dijadikan tempat penyimpanan logistik Pemilu itu disewa atau dipinjam. Namun dalam penyewaan tersebut terjadi keterlambatan pembayaran yang diduga menjadi penyebabnya.

“Itu yang sedang kami dalami dan kalau murni pidana akan kami proses hukum, tapi jika hal-hal lain akan kami pertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

Terkait pelaku, Kapolres Alfred menyampaikan jika ditemukan dan terbukti dalam penyelidikan dan penyidikan maka akan ditindak tegas.

“Kan sedang ditangani, saat ini kami sedang memprosesnya. Tentunya ada pertimbangan hukum lainnya, jika hal ini bisa diselesaikan oleh KPU Kota dan pemilik gudang,” katanya.

Ditanya apakah ribuan logistik yang dinyatakan hilang menjadi tanggungjawab pemilik gudang, Kapolres Alfred sampaikan jika pihaknya belum bisa berasumsi.

“Kedua belah pihak sedang menjalani pemeriksaan, yang intinya gudang milik orang lain bukan milik KPU Kota Jayapura. Yang sewaktu penyewaan kan ada perjanjian-perjanjian tertentu,” jawabnya.

“Kami belum menetapkan tersangka atas hilangnya ribuan kota suara tersebut. Semua masih menjadi saksi, nanti jika ada perkembangan hal ini akan segera disampaikan ke media,”tambahnya. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Anas Urbaningrum Resmi Ditahan KPK Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka pada kasus dugaan korupsi Proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, di Rumah Tahanan KPK, Jakarta Pusat, Jumat (10/1) petang.

Urbaningrum tampil ke depan ratusan jurnalis memakai jaket jingga yang dibuat untuk tersangka pelaku korupsi dari KPK.Secara resmi, Proyek Hambalang adalah pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyekproyek lain.

“Terima kasih hari ini saya menjalani pemeriksaan dan hari ini juga per jam 18.00 tadi, ini adalah hari yang bersejarah buat saya dan Insya Allah hari ini bagian penting untuk saya menemukan keadilan dan kebenaran,” kata Urbaningrum.

Dia telah diperiksa selama lima jam di Gedung KPK. Surat penahanan dia ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad, secara langsung. Urbaningrum bicara sebentar kepada pers yang telah berjam-jam menunggu kepastian, apakah dia ditahan atau tidak ditahan KPK. “Di atas segalanya tentu saya berterima kasih kasih kepada Bapak SBY,” kata dia, di antara banyak pihak yang dia tujukan ucapan terima kasih itu. Dia berharap penahanan ini bisa memberi makna, pada tahun

(ant/bali post)

DITAHAN - Anas Urbaningrum mengenakan rompi tahanan KPK Jumat kemarin. Sebelumnya, Anas menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus proyek Hambalang. baru 2014. Juga dia berterima kasih kepada Samad, para penyidik KPK,

Di antara penggalan ucapannya itu, dia menyatakan, “Kebenaran dan

keadilan pada ujungnya akan menang.” (ant/Bali Post)

Berterima Kasih ke KPK MANTAN Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang baru saja ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berterima kasih kepada penyidik dari lembaga tersebut.

“Saya berterima kasih hari ini ditahan, yang tanda tangan penahanan adalah Pak Abraham Samad, kedua terima kasih kepada penyidik yang hari ini memeriksa saya adalah Pak Endang Tarsa dan Pak Bambang Sukoco dan terima kasih kepada tim penyelidik dipimpin Heri Mulianto, dan lain-lain,” kata Anas seusai diperiksa sebagai tersangka sekitar lima jam di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/1).

Ia juga mengaku berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Presiden Republik Indonesia.

“Di atas segalanya saya berterima kasih kepada Pak SBY, sesudah peristiwa ini punya arti, punya makna dan menjadi hadiah tahun baru 2014, yang lain-lain nanti saja, yang saya yakin adalah ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, ujungnya kebenaran akan menang, terima kasih,” ungkap Anas yang mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye di balik baju putih Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Saat Anas keluar dari Gedung KPK, puluhan wartawan

sudah menunggu Anas dan didukung oleh ratusan personil Polda Metro Jaya yang juga membuat barikade untuk menjaga Anas.

Meski sudah ada penjagaan ketat, ada insiden saat seseorang tidak dikenal berusaha melemparkan telur ke kepala Anas. Hanya ada sedikit pecahan telur yang mengenai kepala mantan anggota Komisi X tersebut sebelum Anas masuk ke mobil tahanan KPK. “Yang bersangkutan ditahan di rutan Jakarta Timur kelas 1 Cabang KPK untuk 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Pemeriksaannya tersebut adalah pemeriksaan pertama Anas sebagai tersangka setelah pada pemanggilan 31 Juli 2013 dan 7 Januari 2014 Anas tidak memenuhi panggilan, KPK bahkan sudah menyatakan akan memanggil paksa Anas dengan didukung oleh pihak brigade mobil (brimob) bila Anas kembali mangkir.

Oleh karena tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka salah seorang kuasa hukum Anas menyatakan, akan mengajukan praperadilan.

“Kalau ditahan, kita akan lakukan praperadilan,” kata Carrel Ticualu, salah seorang pengacara Anas, melalui pesan singkat.

Tim kuasa hukumnya tidak datang karena masih tidak puas dengan penjelasan KPK mengenai sangkaan

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Mahfud MD Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD untuk kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada) di MK. “Yang bersangkutan diperiksa untuk untuk tersangka AM (Akil Mochtar),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat.

Hingga saat ini Mahfud, hakim konstitusi sekaligus ketua MK pada periode 2008-2013 itu, belum datang ke gedung KPK. Dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK, KPK telah menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Lebak, Kota Palembang, dan Empat Lawang.

Hingga saat ini, tiga orang telah menjadi terdakwa yaitu anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pen-

(ant/bali post)

Mahfud MD

gusaha Cornelis Nalau untuk kasus dugaan suap sengketa pilkada Gunung Mas .

Sementara itu, untuk kasus sengketa Pilkada Lebak, KPK juga menetapkan Susi Tur Handayani, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana sebagai tersangka.

KPK juga menjadikan Akil tersangka tindak pidana pencucian uang. (ant/bali post)

dalam surat perintah penyidikan yang menyebutkan bahwa Anas menerima hadiah dari proyek pembangunan Hambalang dan proyekproyek lain.

“Kami tidak setuju dengan wording KPK dalam surat panggilan yang menyatakan Pak Anas sebagai tersangka proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lain, saat tim menanyakan ke penyidik pada Selasa (7/1) lalu, ternyata penyidik tidak bisa menjelaskan proyek-proyek lain itu,” kata salah seorang anggota pengacara Anas, Pia Akbar Nasution, yang dihubungi melalui telepon. Anas, menurut Pia, juga ingin menanyakan langsung mengenai proyek-proyek lain tersebut.

Loyalis Anas yang juga menjabat sebagai Sekjen PPI, Gede Pasek Suardika yang menemani Anas mengatakan bahwa Anas datang sendiri ke KPK karena ingin bekerja sama dengan KPK. “Keinginan beliau begitu, kami tidak bisa paksa, karena beliau mengatakan sudahlah saya mau datang sendiri biar tidak ada tafsir macammacam. Karena tadi pagi beliau sudah menyampaikan akan bekerja sama dengan KPK untuk mencari kebenaran dan keadilan, bukan memaksakan sebuah kasus,” katanya di KPK. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012 berdasarkan

pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Sekitar Juli 2013, Ketua KPK Abraham Samad pernah mengungkapkan proyek lain selain Hambalang yang terkait dengan Anas yaitu proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional.

Abraham mengungkapkan bahwa KPK tengah mendalami keterkaitan Anas dengan dua proyek tersebut. Selain itu, KPK juga mendalami dugaan aliran dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

KPK misalnya telah memeriksa Direktur Utama PT Bio Farma Iskandar dan Direktur Keuangan PT Bio Farma Mohammad Sofie A Hasan. KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat meski PT PP bukan termasuk BUMN yang melakukan kerja sama operasi (KSO) proyek

Hambalang.

KPK juga telah menggeledah empat rumah Anas pada Selasa (12/11).

Dari penggeledahan itu KPK menyita uang Rp1 miliar, paspor atas nama Attiyah, kartu nama atas nama presiden PT AA Pialang Asuransi Wasit Suadi, kartu nama Direktur Adhi Karya Bambang Tri, kartu nama PT Pembangunan Perumahan Ketut Darmawan, buku tahlilan dengan gambar Anas Urbaningrum serta empat unit telepon selular “Blackberry” dan satu telepon selular merek lain.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, Anas disebutkan menerima Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain memabyar hotel dan membeli Blackberry beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan entertain. (ant/Bali Post)

Pemimpin Nasional Harus Amanah Medan (Suara NTB) – Mantan Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tanjung menegaskan bahwa calon pemimpin nasional ke depan bukan hanya yang terbaik dan berkarater Pancasila, tetapi juga harus amanah serta memperhatikan keluhan rakyat.

“Seorang pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat dan memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan bangsa dan negara yang lebih baik,” katanya di Medan, Kamis, saat menjadi pembicara utama pada Dialog Nasional memperingati 48 tahun Tritura yang dilaksanakan Keluarga Besar Angkatan 66 Sumatera Utara.

Dialog tersebut dengan bertema “Mencari Pemimpin Masa Depan Bangsa Yang Berkarakter Pancasila”.

Akbar mengatakan, seorang pemimpin juga harus memiliki

kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dirinya, sehingga rakyat yang dipimpinnya dapat hidup sejahtera dan makmur.

Selain itu, menurut dia, seorang pemimpin juga harus rela berkorban untuk kepetingan rakyat, bangsa dan negara serta meninggalkan kepentingan pribadinya.

Karena itu, ujar dia lagi, eksponen 66 diingatkan agar jangan sampai salah memilih pemimpin yang benar-benar mampu mengamalkan Pancasila dan selalu mengingat rakyat.

“Jadi, seorang pemimpin itu tidak lagi hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi harus prorakyat. Karena rakyat lah yang memilih pemimpin tersebut,” ujar mantan Ketua DPR itu pula.

Akbar berharap, kegiatan dialog nasional yang diprakarsai Keluarga Besar Eksponen

66 Sumatera Utara ini, dapat mendorong upaya untuk mampu memilih pemimpin yang didambakan dan benarbenar dicintai rakyat.

Dia menegaskan bahwa pemimpin memiliki jiwa Pancasila yang kokoh dan telah teruji, dapat membawa bangsa dan negara ini semakin maju serta bermartabat.

Akbar mengajak eksponen 66 pada pemilu April 2014 nanti harus mampu memilih pemimpin yang terbaik, jujur, dan bertanggungjawab, agar tidak sampai kecewa lima tahun ke depan.

“Mari kita memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan kehendak rakyat, sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan dan kemajuan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu. (ant/bali post)

Demokrat Hancur Gara-gara ’’Perampok’’ Jakarta (Suara NTB) – Partai Demokrat hancur karena ada perampok dalam internal partai, kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, menyusul keterangan mantan ketua umum partai ini, Anas Urbaningrum, di Duren Sawit.

“Saya yang ikut mendirikan partai, dari awal berjuang. Partai Demokrat hancur gara-gara perampok,” kata Marzuki.

Namun ia enggan mengo-

mentari kaitan hukum yang sedang dijalani Anas dengan Partai Demokrat.

“Tidak perlu dikomentari. Kalau masalah hukum, tanggung jawab sendiri. Tak ada kaitan masalah hukum dengan Partai Demokrat,” ujar Marzuki.

Dalam keterangannya, Anas menilai pentersangkaannya oleh KPK karena bersamaan dengan masalah internal Partai Demokrat.

Anas menyebutkan dia menjadi tersangka tidak lama sete-

lah pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Februari 2013 di Jeddah, Arab Saudi.

“Penetapan saya sebagai tersangka bertepatan dengan konflik di internal PD. Lalu ada pidato politik dan hukum SBY dari Jeddah, agar minta KPK mengambil kesimpulan terhadap saya. Yang saya tahu, belum ada SBY berikan statement kepada yang lain dalam kasus yang sama,” kata Anas. (ant/bali post)

SUARA NTB Sabtu, 11 Januari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Blackhawk’’ Jatuh di Afghanistan Ternyata Ulah Taliban Washington Helikopter Blackhawk yang jatuh di Afghanistan Selatan Desember 2013 ternyata dirontokkan oleh Taliban.

Seperti dilaporkan AFP, pejabat Amerika Serikat kini yakin gerilyawan Taliban berada di balik jatuh-

nya helikopter militer Amerika Serikat tersebut. Awalnya kejadian itu digambarkan sebagai kecelakaan.

Enam tentara AS tewas ketika helikopter Blackhawk itu jatuh di Provinsi Zabul pada 17

Desember.”Keluarga para tentara yang tewas dalam kecelakaan helikopter 17 Desember telah diberitahu bahwa tindakan musuh yang menjadikan penyebab kecelakaan dan hilangnya nyawa,” kata Pasukan Bantuan Keamanan Interna-

sional (ISAF) yang dipimpin NATO dalam satu email kepada AFP. “Penyelidikan sedang berlangsung, dan rincian lebih lanjut akan diberikan ketika investigasi selesai,” kata ISAF. (ant/Bali Post)

Afghanistan Bebaskan 72 Taliban, AS Cemas Kabul Pemerintah Afghanistan akan membebaskan 72 tersangka Taliban dari penjara Bagram di dekat Kabul, Afghanistan.

(ant/Bali Post)

Edward Snowden Bukan ’’Whistleblower’’ Washington Direktur FBI James Comey mengaku tidak menganggap Edward Snowden whistleblower atau pahlawan, sekaligus merasa bingung oleh laporan yang menyebut buronan itu telah dilabeli dua kata itu.

“Saya melihat pemerintah sedang menjalankan cara yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” kata Comey kepada wartawan, “Oleh karena itu saya terganggu den(ant/Bali Post) gan pelabelan Edward Snowden whistleblower (kepada Snowden), orang yang jelas-jelas tidak mematuhi cara pemerintah kita terbentuk dan beroperasi.”

Selagi Snowden anteng berlindung di Moskow di bawah suaka sementara selama setahun, Pengadilan AS mulai mengadili legalitas pengupingan, sedangkan Gedung Putih melakukan kajian internal.Comey tidak merinci dakwaan AS terhadap Snowden yang akan diperkarakan dengan menggunakan UU Spionase. ‘’Para whistleblower itu sangat penting,’’ kata dia seperti dikutip Reuters. ‘’Saya berusaha keras untuk memahami bagaimana Anda bisa memberikan label pahlawan whistleblower untuk informasi semacam itu, jadi ini membingungkan saya.’’ Para legislator AS, mengutip laporan rahasia Pentagon, memperingkatkan bahwa pencurian 1,7 juta dokumen rahasia bisa membuat pasukan militer AS di seluruh dunia dalam bahaya besar. ‘’Snowden telah memberi para teroris salinan buku rahasia negeri kita dan kini kita menanggung akibatnya,’’ kata tokoh pada Komisi Intelijen DPR yang juga dari Demokrat, Dutch Ruppersberger. ‘’Kita mulai menyaksikan teroris-teroris mengubah metode mereka karena bocoran itu dan ini menunjukkan bahwa bahaya untuk negara kita dan warga negaranya akan terus terjadi.’’ (ant/Bali Post)

Ledakan di Suriah, Tewaskan 12 Orang Damaskus Sebanyak 12 orang tewas dan 75 orang lagi cedera pada Kamis akibat serangan baru mortir yang menghantam tiga kabupaten di Provinsi Homs, Suriah Tengah, kata media negara.

Bom mortir mendarat di Karm Ash-Shami, Bundaran Haj Attef, dan Permukiman Al-Mahata di Kota Homs, kata stasiun TV negara. Ditambahkannya, perempuan dan anak-anak termasuk di antara mereka yang tewas.

Serangan tersebut adalah yang paling akhir dalam serangkaian serangan mortir dan ledakan yang ditimbulkan oleh gerilyawan radikal di beberapa kota besar Suriah, demikian laporan Xinhua — yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Pada Kamis pagi, 16 orang tewas dan puluhan orang lagi cedera, ketika satu ledakan

mengguncang Provinsi Hama di Suriah Tengah.

Ledakan itu ditujukan ke Kota Kecil Kafat di Hama, kata kantor berita resmi Suriah, SANA. Ditambahkannya, perempuan dan anak kecil termasuk di antara korban jiwa.

Sebelumnya gerilyawan Suriah dilaporkan menyerbu markas besar Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) di Aleppo, pada saat beredar pernyataan bahwa kelompok yang memiliki hubungan dengan Al Qaida itu membunuh tahanan di sana dengan kejam.

Beberapa batalion gerilyawan belum lama ini telah berbalik memerangi ISIL —yang baru-baru ini telah mengumumkan berdirinya “Keamiran Islam” di Provinsi Fallujah, Irak.

Pegiat oposisi pada Rabu (8/1) mengatakan 20 gerilyawan ISIL tewas selama konflik dengan kelompok lain ber-

senjata di Kota KeciL Hraitan, Aleppo, di tengah laporan ISIL kehilangan pusat komandonya di kota di Suriah Utara tersebut dan memperkokoh posisinya di Provinsi ArRaqqa.

Menurut laporan media setempat, 385 gerilyawan telah tewas sejak meletusnya pertempuran antar-mereka pada Jumat lalu (3/1).

Ditambahkannya, pertempuran antara ISIL dan kelompok lain juga telah meluas sampai ke pinggiran Ibu Kota Suriah, Damaskus.

Sementara itu Haitham Manaa, seorang pemimpin moderat oposisi, memberitahu stasiun TV pan-Arab Al-Mayadeen pada Rabu bahwa tak ada perbedaan ideologi antara ISIL dan kelompok lain bersenjata di Suriah. Ia menyatakan perang antara kelompok gerilyawan “takkan mudah maupun cepat”. (ant/Bali Post)

Nenek 58 Tahun akan Lahirkan Cucu dari Kandungannya Provo,Utah Julia Navarro (58), wanita asal Utah, negara bagian Amerika Serikat, dalam beberapa minggu akan melahirkan cucu pertamanya.

Navarro bersedia hamil menggantikan putrinya, Lorena McKinnon.

McKinnon dan suaminya memiliki masalah kesuburan. McKinnon mengatakan telah mencoba memiliki bayi bersama suaminya, Micah McKinnon sejak tiga tahun lalu. Wanita berusia 32 tahun ini mengalami berkali-kali keguguran ketika usia kandungan sekitar sepuluh minggu.

Setelah mencoba beberapa cara, pasangan suamiistri ini mulai mencari ibu pengganti (untuk menaruh hasil pembuahan sperma dan ovum dari satu pasangan suami istri pada rahim seorang wanita).

McKinnon mengatakan teman dan saudara wanita mencoba memberinya bayi, namun ia memutuskan menolaknya. Hingga ibunya mengajukan diri menjadi ibu pengganti.

“Sebagai sebuah keluarga, kita harus saling menolong,” kata Navarro sep-

erti dilansir laman Fox News.

Navarro menerima suntikan hormon tiga bulan sebelum sebuah embrio subur dari putri dan menantunya ditanamkan dalam rahimnya. Dokter memperingatkan karena usia Navarro, kemungkinan keberhasilan implantasi (penanaman) hanya 45 persen.

Tetapi, prosedur dilaluinya dengan sukses dan Navarro mengatakan kehamilan yang hati-hati dapat membuahkan bayi perempuan. Seperti dalam pengaturan surrogacy (pengaturan di mana wanita membawa dan menerima seorang anak dari pasangan lain), pasangan suami istri dan Navarro membutuhkan konseling selama tiga bulan.

“Psikolog ingin memastikan kami tahu apa yang kami masukkan - yang kami siapkan secara mental. “ Paling banyak, perjanjian surrogacy dilakukan dengan orang yang kamu tak tahu. Ini aneh memiliki perjanjian dengan ibu saya,” kata McKinnon.

McKinnon mengatakan ia sangat berterima kasih atas tawaran ibunya yang meringankan beberapa rintangan dan beban keuangan bagi orang tua yang melakukan prosedur penggantian kehamilan.

Tak jelas, seberapa jarang wanita melahirkan cucunya sendiri, tetapi laporan baru-baru ini melaporkan hal serupa.

Tahun lalu, seorang wanita berusia 53 tahun melahirkan cucu kembar perempuannya. Pada 2012, seorang wanita berusia 49 tahun di Maine melahirkan cucu laki-lakinya.

Berdasarkan hukum di Utah, seorang yang menjadi ibu pengganti (kehamilan) harus berusia 21 tahun atau lebih tua, stabil secara keuangan dan pernah melahirkan sekali. Pasangan yang setuju melakukan prosedur penggantian kehamilan harus menikah dan diperbolehkan menawar pembayaran yang wajar untuk prosedur ini.

Rata-rata, satu pasangan dapat menyimpan 60 ribu dollar AS untuk prosedur dan pembayaran, tetapi McKinnon mengatakan ibunya menawarkan menolong pasangan ini sekitar setengahnya.

Ibu dan putri ini mengatakan mereka terikat sebuah pengalaman.

Bayi perempuan ini akan lahir pada awal Februari. (ant/Bali Post)

Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa mereka yang akan dibebaskan itu diganggap Amerika Serikat sebagai tahanan “berbahaya”. Istana menyebutkan bahwa Presiden Hamid Karzai telah mengadakan pertemuan dengan pejabat kehakiman.

Hasil pertemuan tersebut memerintahkan dewan yang bertugas mengkaji kasus tahanan Bagram agar membebaskan 45 tahanan yang tak bersalah dan yang kasusnya tak memiliki bukti. Pernyataan tersebut juga mengatakan tak ada bukti yang cukup dan memadai atas 27 kasus lainnya.

Semua tahanan itu dipen-

jarakan hanya berdasarkan “informasi intelijen”, tulis Xinhua mengutip pernyataan tersebut. Penjara bernama Parwan itu menampung lebih dari 3.000 tersangka anggota Taliban dan Al Qaida.

Afghanistan belum lama ini telah membebaskan lebih dari 650 tahanan dan mengatakan tahanan lain akan dibebaskan dalam beberapa bulan mendatang. Keputusan yang ditentang oleh militer AS. Xinhua menyebut militer Amerika Serikat sebagian tahanan itu berbahaya dan akan bergabung lagi dengan Taliban jika dibebaskan. (ant/Bali Post)

Rouhani: Perundingan Suriah akan Gagal Tanpa Iran Teheran Presiden Iran Hassan Rouhani, Kamis, mengatakan, konferensi perdamaian Suriah yang direncanakan pada akhir bulan ini akan gagal jika Teheran, sekutu utama kawasan Damaskus, tidak berpartisipasi, demikian laporan media.

Pernyataan itu muncul menjelang pertemuan pada Senin di mana Rusia dan Amerika Serikat akan membahas kemungkinan keterlibatan Teheran dalam pembicaraan yang diselenggarakan di Montreux, Swiss 22 Januari.

“Setiap pertemuan transregional yang tidak dihadiri oleh pemain berpengaruh tidak akan mampu mengatasi krisis Suriah,” kata Rouhani kepada Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon, kata kantor berita ISNA, seperti dilaporkan AFP. “Dengan demikian, Konferensi Jenewa II telah gagal tanpa Iran bahkan sebelum dimulai,” katanya menambahkan, menyebut forum yang diprakarsai Rusia-AS itu sebagai “acara negosiasi.”

Undangan ke konferensi Jenewa II, yang sudah tertunda beberapa bulan, telah dikirim ke 30 peserta. Tetapi Iran, pendukung setia rezim Presiden Bashar al-Assad,

Hassan Rouhani

tidak termasuk dalam daftar yang diundang, menurut PBB. Pada Senin, republik Islam menepis saran AS agar Iran memainkan peran “sideline” dalam perundingan, di mana juru bicara kementerian luar negeri Iran Marzieh Afkham menyebutnya usulan itu satu penghinaan.

Rusia telah menjadi salah satu pendukung untuk memasukkan Iran dalam pembicaraan, yang bertujuan untuk melibatkan wakil-wakil dari rezim Suriah dan anggota oposisi dalam pembicaraan langsung untuk pertama kalinya.

Menurut ISNA, Putin menegaskan dukungan Moskow dan menyatakan harapan “untuk meyakinkan sekutu kami ... bahwa Iran, sebagai aktor utama, harus hadir dalam pembicaraan.”

Iran mengatakan mendukung solusi politik untuk krisis yang telah mengadu Bashar dengan pemberontak yang sebagian besar Sunni.

Teheran dituduh memberikan dukungan militer dan keuangan ke Damaskus, meskipun berulang kali dibantah bahwa ia tidak memiliki kehadiran militer resmi di Suriah dan bahwa dukungannya adalah berbentuk bantuan kemanusiaan. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)