Snt11032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 11 MARET 2015

16 HALAMAN NOMOR 9 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hukum Berat Aparat Negara Terlibat Narkoba GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta kepada aparat pemerintah yang ada di daerah ini jangan menjadi beking sindikat atau pengedar narkoba. Selain itu, ia juga meminta seluruh pimpinan daerah, mulai dari Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPRD dan tokoh masyarakat di daerah ini jangan sekali-kali menyentuh bahkan menjadi pecandu narkoba.

Hal itu dikatakan Gubernur saat acara deklarasi darurat narkoba atau deklarasi rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba di Gelanggang Pemuda NTB, Selasa (10/3) siang. Menurutnya, deklarasi darurat narkoba di Indonesia termasuk NTB itu artinya, semua pihak tak boleh main-main dengan narkoba. Semua pihak terkait di daerah ini, baik aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian dan TNI harus memiliki visi dan gerak yang sama untuk memberantas narkoba.

“Benar-benar kita harus serius.

Jangan ada di antara kita yang punya tugas untuk memberantas narkoba, tetapi justru kita melindungi pengedar narkoba. Jangan sampai ada perangkat pemerintah entah itu pemprov, Pemkot, Pemkab, Kepolisian, TNI, justru kita membekingi narkoba,” kata Gubernur.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/met)

TANDA TANGAN- Gubernur NTB, Kepala BNN, Bupati Lobar, Wakil Walikota Mataram dan pejabat lainnya di NTB menandatangani deklarasi darurat narkoba atau deklarasi rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba di Gelanggang Pemuda NTB, Selasa (10/3) kemarin.

Bandar Kayangan

Peluang Emas Bangun ”Singapura Besar” di Lombok Proyek ”Landscape” KLU

BPKP Temukan Indikasi Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, mengindikasikan ada kerugian negara dalam kasus dugaan penyimpangan pada proyek landscape Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ini terlihat dari proses ekspose awal bersama penyidik Polres Lombok Barat, yang menangani kasus itu. ‘’Indikasi awal (kerugian negara, red) sih ada. Ini berdasarkan ekspose awal dengan penyidik Polres,’’ kata Kepala BPKP NTB, Darius, AK ditemui usai diskusi di Sekretariat Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Selasa (10/3).

Bersambung ke hal 15

TO K O H Brigade Ketahanan Pangan

KO M E N TTAA R Investasi Terancam Tergerus

Prijono

MELEMAHNYA nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp 13.000/dolar Amerika menjadi salah satu tanda goyangnya investasi dari luar negeri. Namun di satu sisi, penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah adalah peluang besar.

Demikian diungkapkan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono di Mataram, Selasa (10/3) kemarin. Prijono menilai melambungnya dolar tidak terlepas dari persoalan eksternal.

Bersambung ke hal 15

‘’Jadi, misalnya di Selat Malaka yang mengambil peranan itu Singapura, ya tentu ALKI II ini kita punya peluang emas. Dimana Lombok dengan perairan laut dalamnya mempunyai peluang untuk jadi global hub,” kata Gubernur dikonfirmasi usai menghadiri deklarasi rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba di Gelanggang Pemuda NTB, Selasa (10/3) siang.

Dikatakan, dirinya sudah menyampaikan langsung kepa-

da Presiden Jokowi beberapa hari lalu mengenai pembangunan Bandar Kayangan itu.

Dikatakan Gubernur bahwa, lokasi pembangunan Bandar Kayangan itu berada pada bagian paling selatan ALKI II. ‘’ Di situ ada laut dalam yang selama ini sudah digunakan oleh kapal-kapal besar. Jadi, kalau kita tidak membangun global hub, maka kita rugi. Karena hanya dilewati saja,”terangnya.

Posisi strategis itu merupa-

kan peluang yang harus diambil oleh pemerintah dengan membangun global hub. Dalam pertemuan dengan Presiden, kata Gubernur, Kepala Negara hanya meminta rencana pembangunan global hub itu dikonkritkan. Misalnya, hal yang terkait dengan masalah lahan dan investornya.

“Regulasi kalau menurut beliau itu gampang. Masalah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) itu gampang, Bersambung ke hal 15

Kubu Agung Laksono Disahkan (Suara NTB/dok)

DANREM 162/WB, Kol.CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, M.Si mengatakan, pihaknya telah membentuk brigade ketahanan pangan. Pembentukan brigade ketahanan pangan ini membantu petani mulai dari penanaman, pemberantasan hama tanaman hingga mengamankan stok pupuk.

Bersambung ke hal 15 Lalu Rudy Irham Srigede

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, secara prinsip Presiden Jokowi setuju dan mendukung rencana pembangunan Bandar Kayangan atau Global Hub di Lombok Utara. Dikatakan, posisi strategis Pulau Lombok yang berada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadikan daerah ini mempunyai peluang emas untuk membangun “Singapura Besar” di Pulau Lombok bagian utara itu.

Kepengurusan Golkar Dikocok Ulang Mataram (Suara NTB) – Kepengurusan DPD Partai Golkar NTB dan DPD Golkar di 10 kabupaten/kota di NTB akan segera dikocok ulang menyusul terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar di bawah Ketua Umum HR. Agung Laksono.

Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH, yang dikonfirmasi wartawan di Mataram, Selasa (10/ 3) kemarin mengutarakan pi-

haknya akan melakukan langkah itu dalam waktu dekat.

Mesir menegaskan bahwa kocok ulang kepengurusan itu akan dilakukan dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk memimpin Golkar di 10 kabupaten/kota.

Penunjukan Plt dilakukan mengingat kepengurusan Golkar NTB dan seluruh kabupaten/kota di NTB sudah habis sejak Januari 2015. Mesir mengaku kini ia lebih leluasa untuk mengambil langkah tersebut, Bersambung ke hal 15

SK PENGESAHAN Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH bersama Sekretarisnya, Ikhsan Karyawan Amin, menunjukkan salinan SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi HR. Agung Laksono.

Penegakan Hukum Timpang

Kerugian Negara Minim, Koruptor yang Dijerat Kelas Bawah

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Diskusi soal ketimpangan penegakan hukum di NTB yang berlangsung di Somasi NTB, Selasa kemarin.

Mataram (Suara NTB) Kritik mengemuka dalam diskusi yang digelar Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Selasa kemarin, menohok pada nilai akumulasi kerugian negara masih kecil. Dibagian sama, koruptor yang dijerat banyak kelas bawah. Inilah yang disebut disparitas penegakan hukum, sehingga merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) lebih produktif dalam kinerjanya sehingga belum memberi efek jera pada koruptor maupun.

Diskusi dihadiri Kepala BPKP Darius, AK, perwakilan Komisi Yudisial (KY) Habibi, akademisi Samsul Hidayat, Ahmad Marizi dari lawyer,

pegiat LSM Tajir Syahroni, aktivis Fitra NTB, Syaifuddin Maliagung. Sementara dari pihak APH, Pengadilan Negeri Mataram dan Kejaksaan Negeri Mataram tidak ada yang hadir. Sedangkan Polres Mataram diwakili Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim, Ipda Remanto.

Sorotan disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Peradilan Somasi NTB, Azis Fauzi, SH, bahwa selama tahun 2014 masih terjadi disparitas penegakan hukum, baik di Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan. Azis melihat, kasus korupsi memang mengalami peningkatan. Ini ditandai dengan banyaknya jumlah perkara sejak tahun 2011 sebanyak 11

perkara, tahun 2012 menjadi sebanyak 26 perkara, meningkat lagi di tahun 2013 menjadi sebanyak 44 perkara.

Bahkan, sepanjang tahun 2014 meningkat signifikan menjadi sebanyak 56 perkara korupsi. “Hal ini dapat diapresiasi sebagai sebuah pencapaian yang berkelanjutan.

Akan tetapi, pada sisi lain, peningkatan jumlah kasus korupsi tersebut pertanda kegagalan bagi penegak hukum di NTB, karena gagal dalam memainkan peranan utamanya untuk menindak setiap pelaku korupsi dengan menjatuhkan tuntutan maupun hukuman yang seberatberatnya,” beber Azis.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Perbaikan Jalan Lingkungan

PU Dapat Anggaran Rp 50 Miliar dari Pemerintah Pusat

Hidupkan Program ”Good Morning” SETELAH sempat mandek beberapa tahun, program gerakan observasi, orientasi dan monitoring lingkungan (good morning) kembali dihidupkan. Program tersebut bertujuan menampung aspirasi masyarakat.

Lurah Cakra Baru Selatan, Zulkarwin menerangkan, program gerakan observasi, orientasi dan monitoring lingkungan bertujuan memperkuat usulan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). Pasalnya, aspirasi masyarakat akan tertampung dan dapat dikawal hingga MPBM kota, sehingga usulan tersebut bisa tercover dengan baik dan bisa secara utuh.

Manfaat lainnya, ada proses pembagian tugas lurah ke staf. Artinya, tugas tidak hanya dibebankan kepada lurah melainkan ada staf lain yang mampu mengcover seluruh keluhan masyarakat. “Selama ini kan taunya cuma lurah saja, tapi bagaimana staf harus bisa mengerjakan tugas dari lurah,” kata Zulkarwin dikonfirmasi, Selasa (10/3).

Salah satu yang bisa dikerjakan oleh staf misalnya, kegiatan gotong royong apakah anggarannya melalui Dana Pembangunan Kelurahan atau sumber lainnya. Persoalan lain misalnya, tentang pengurusan akta tanah dan lain sebagainya.

Sehingga, pekerjaan tidak tersentralisasi di lurah. Alasannya tidak berjalan, dia mengakui karena persoalan sumber daya manusia. Staf yang dipercayakan menjalankan program dimutasi dan terpaksa ditunda. Zulkarwin menginginkan program tersebut bisa menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga usulan yang turun bisa tepat sasaran. Yang terpenting menurutnya adalah, antara staf bisa akrab dan menambah kemampuan bahkan terbiasa menghadapi persoalan di tengah masyarakat.

Pola program seperti ini diharapkan dapat diandalkan untuk menyerap informasi warga.

Dan kepala lingkungan tidak asal memberikan laporan asal bapak senang (ABS). Disamping itu diharapkan masyarakat lebih kritis menyampaikan persoalan sehingga bermanfaat dikemudian hari. (cem) Zulkarwin (Suara NTB/dok)

Harus Koordinasi KESUNGGUHAN Pemkot Mataram ingin menjadi kota layak anak (KLA), dipertanyakan. Pasalnya, kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara, pelaksanaan program menuju KLA justru terkesan belum serius.

BP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) sebagai garda terdepan dalam program menuju KLA 2018 tidak bisa saling lempar tanggung jawab dengan SKPD lain. Mestinya BP2KB harus lebih intens melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk persiapan menjadi KLA. Karena bagaimanapun, BP2KB garda depan program menuju KLA ini. ‘’Dia (BP2KB) yang mengkoordinasikan ke bawah atau ke samping,’’ ucapnya. Dikatakan Yoga, sebuah KLA bukan hanya dilihat dari segi pendidikan saja. Melainkan dari segala fasilitas yang berhubungan dengan anak. ‘’Bukan layak anak, ketika hanya pendidikan saja. Berarti itu hanya pemberantasan buta huruf,’’ terangnya. Dengan rentang waktu yang tersisa, Yoga optimis Pemkot masih bisa berbuat terkait program menuju KLA. Tiga tahun dianggap waktu yang cukup luang. Komisi IV akan mendorong terwujudnya KLA. Karena bagaimanapun, KLA menyangkut generasi muda yang akan datang.

Yoga menyayangkan penunjukan kelurahan layak anak sebagai percontohan, tidak dikembangkan di kelurahan-kelurahan lainnya. ‘’Jangan hanya sebagai percontohan. Kalau hanya satu kelurahan saja, belum dikatakan berhasil,’’ ujar politisi PDIP ini. Justru percontohan itu harus dikembangkan di kelurahan lain. ‘’Ini dah yang betul-betul kita dorong secara maksimal,’’ tambahnya. Jangan sampai setelah ada percontohan, berhenti sampai di sana dan tidak ada kelanjutan. Yoga menilai SKPD yang terlibat dalam program menuju KLA belum mampu menterjemahkan keinginan Walikota terkait KLA. Kalau misalnya BP2KB merasa bekerja sendiri dalam menggarap program menuju KLA, karena SKPD tersebut kurang berkoordinasi.

Pihaknya, sambung Yoga, sangat tidak berharap ada anak putus sekolah di Mataram. Menurutnya kalau masih ada anak putus sekolah, jelas tidak pas dengan KLA. Ia menganggap Pemkot belum serius. ‘’Makanya saya bilang harus koordinasi,’’ tandasnya. (fit)

I Nyoman Yogantara (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ynt)

JALAN LINGKAR PANTAI - Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, Pemkot Mataram berencana untuk membangun jalan lingkar pantai sepanjang 9 kilometer dari Sekarbela-Ampenan, termasuk jalan pinggir pantai yang ada di Penghulu Agung, Ampenan Selatan ini. Pembangunan jalan ini rencananya akan didanai pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional.

Mataram KLB Demam Berdarah Mataram (Suara NTB) Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram terus meningkat sejak Bulan Januari lalu. Saat ini kasus DBD yang tercatat Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram sebanyak 163 kasus yang tersebar di beberapa kelurahan.Bahkan DBD di Mataram sudah masuk katagori KLB (Kejadian Luar Biasa) Demikian disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Selasa (10/3).

Usman mengatakan jumlah tersebut merupakan data yang dihimpun pihaknya sejak bulan Januari sampai Maret. Dari jumlah tersebut, warga yang paling banyak terkena DBD adalah lakilaki. Ada juga dua orang balita di bawah umur satu tahun yang positif DBD. “Yang paling tua umur 60 tahun ada empat orang,” ujarnya.

Ratusan warga yang terkena DBD tersebut telah ditangani, ada yang dirawat di Puskesmas dan ada juga yang dibawa ke rumah sakit. Usman mengatakan kasus DBD paling banyak ditemukan di Kelurahan Ampenan Selatan sebanyak 15 kasus, Kelurahan Karang Baru sebanyak 11 kasus, dan Kelurahan Monjok sebanyak 10 kasus.

Sementara itu, kelurahan yang masih putih atau belum ditemukan kasus DBD yaitu Ampenan Utara, Pejarakan Karya, Monjok Barat, Mataram Barat, Karang Pule, Pagutan Timur, Abian Tubuh Baru, Babakan, Turida, Cakranegara Selatan, Cakranegara Timur, dan Mayura. “Mudah-mudahan jangan sampai ada warga

yang terkena,” imbuhnya.

Usman mengatakan DBD di Kota Mataram saat ini sudah masuk katagori KLB karena terjadi peningkatan di bandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“KLB itu kalau ada peningkatan dua kali lipat dibanding periode yang sama. Tapi mudahan jangan sampai terjadi kematian.

Kita tetap fokuskan dan himbau masyarakat agar tetap menggalakkan PSM (Pemberantasan Sarang Nyamuk),” jelasnya.

Untuk mengantisipasi penularan DBD di lingkungan yang telah terkena, Usm a n

mengatakan pihaknya langsung melakukan fogging (pengasapan) jika warga telah positif dinyatakan DBD. “Kalau hasil lab dari rumah sakit menyatakan positif DBD, akan kita fogging langsung,” jelasnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan tiga ton bubuk Abate yang dibagikan ke semua Puskesmas yang ada di Kota Mataram. (ynt)

dr. H. Usman Hadi

(Suara NTB/dok)

KASN Panggil Baperjakat Mataram (Suara NTB) Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) nampaknya serius menangani kisruh mutasi yang terjadi di lingkup Pemkot Mataram. Keseriusan tersebut ditunjukan dengan melayangkan surat panggilan kepada Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) atau Sekretaris Daerah Kota Mataram.

Dipastikan, surat pemanggilan Baperjakat tersebut dilayangkan oleh KASN Selasa (10/3). “Kayaknya hari ini (kemarin, red) kalau tidak ada halangan surat pemanggilan dikirim,” kata Komisoner KASN, Dr. I Made Swandi dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (10/3). Katanya, isi surat panggilan tersebut untuk

mengklarifikasi soal non job pejabat yang dilakukan pascamutasi, Rabu (4/2) lalu.

“Kami sudah siapkan surat panggilan kepada Sekda Mataram untuk mengklarifikasi soal non job,” jawab Swandi.

Kemungkinan juga akan diklarifikasi terhadap promosi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom yang tiba – tiba melejit dari Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kemudian menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan. Seperti diberitakan sebelumnya, proses mutasi diakhir masa jabatan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menimbulkan polemik dan tanda tanya.

Pasalnya, pada beberapa kali kesempatan Walikota mengatakan tidak ada promosi pejabat ke eselon dua bahkan non job. Kenyataannya, pelaksan-

aan mutasi dua pejabat dipromosikan naik eselon II. Yakni, mantan Kepala Administrasi dan Pengendalian Pembangunan (APP) Rudi Suryawan dipromosikan menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dan H. Sudenom yang tiba – tiba melejit dari basiknya sebagai guru sekolah dasar, Kabid pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretaris Dinas Kesehatan kemudian menjadi Kadis Dikpora Kota Mataram.

Sementara pejabat eselon II yang dinonjobkan yakni H. Ibrahim sebelumnya menjadi staf ahli tiba – tiba di MPP – kan. Padahal, dalam surat edaran Kepala BKN nomor 17 tahun 2014, pejabat setingkat eselon II pensiun berusia 60 tahun. Kenyataannya masa pensiun H. Ibrahim masih satu tahun sembilan bulan. (cem)

Ubah Nasib Nelayan

Pemberian Bantuan Tak Selesaikan Masalah Mataram (Suara NTB) Setiap tahun, pada saat musim angin barat, Pemkot Mataram selalu mengalokasikan bantuan untuk nelayan yang ada di pesisir Kota Mataram.

Namun untuk mengubah nasib nelayan menjadi sejahtera, menurut Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, pemberian bantuan tidak akan menyelesaikan masalah.

Terpenting menurutnya adalah bagaimana mengubah perilaku para nelayan. “Kita tetap memberikan bantuan. Setiap musim an-

gin barat kita selalu membawa bantuan untuk para nelayan ini.

Tapi itu tidak menyelesaikan masalah,” cetusnya pada saat membuka Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), Selasa (10/3).

Tahun 2015 ini, Pemkot Mataram melalui Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram menganggarkan Rp 1,1 miliar untuk bantuan nelayan. Bantuan tersebut telah diserahkan belum lama ini dan terdiri dari berbagai jenis seperti mesin, genset, jaring, keramba besi, alat pengolahan, benih ikan, dan lainnya.

Menurut Walikota, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana membangun infrastruktur sepajang wilayah pesisir Kota Mataram. Dengan demikian ke depan dapat menopang perekonomian warga pesisir.

Hal inilah yang saat ini diupayakan Pemkot Mataram yaitu pembangunan jalan sepanjang 9 kilometer di tepi pantai Sekarbela-Ampenan.

Dengan adanya jalan lingkar pesisir ini, Walikota mengatakan nantinya lahanlahan kosong di wilayah pesisir bisa menjadi produktif.

Jika infrastruktur memadai,

maka di lahan-lahan kosong itu bisa dibangun hotel maupun pusat perdagangan lainnya. Dengan demikian dampaknya bisa dirasakan warga pesisir. “Itu bisa memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan rencana besar pembangunan infrastruktur tepi pantai ini untuk mengubah kondisi kehidupan para nelayan yang ada di Sekarbela maupun Ampenan. Menurutnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak hanya memperhatikan persoalan perahu maupun mesin. Tapi bagai-

mana membangun infrastruktur untuk menyokong para nelayan.

Walikota mengatakan pihaknya optimis proyek pembangunan jalan pinggir pantai ini dapat terealisasi. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan kemaritiman menjadi salah satu program utama pemerintahannya.

“Saya kira ini juga masuk (program) itu dan berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan daerah sepanjang pantai kita,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram mendapatkan anggaran Rp 50 miliar dari pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan lingkungan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan pihaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 miliar.

Anggaran yang tidak diketahui sumber anggarannya apakah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan untuk perbaikan jalan lingkungan sepanjang 50 kilometer. “Alhamdulillah, kita dapat Rp 50 miliar dari pusat, tapi saya tidak tahu apakah dari DAK atau dari mana,” kata Mahmuddin Tura dikonfirmasi disela – sela mengikuti pembukaan MPBM di aula lantai III Kantor Walikota Mataram, Selasa (10/3).

Dipastikan anggaran tersebut hanya mampu memperbaiki 90 persen jumlah ruas jalan lingkungan yang rusak di Kota Mataram. Sementara diketahui kerusakan jalan lingkungan 60 kilometer. Namun demikian, sisa pekerjaan 10

kilometer nantinya akan diperbaiki melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Mataram senilai Rp 14 miliar. “Sisanya 10 persen itu dari APBD Kota,” sebutnya.

Lebih jauh Tura tidak mengetahui, apakah anggaran tersebut langsung masuk ke instansinya atau masuk ke kas daerah, karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan dari pemerintah pusat belum diterima. “Nah, ini belum saya tahu,” ujarnya. Perencanaan maupun Detail Engineering Desain (DED) sudah siap karena pengajuan perbaikan tersebut dimasukan pada APBD Perubahan bahkan semenjak adanya rencana meminjam di Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kendati demikian, Tura mensyukuri bantuan anggaran dari pusat karena pemerintah daerah tidak dibebani oleh pinjaman dari PIP maupun Bank NTB. “Makanya ada hikmah PIP tidak turun,” ucapnya. Dia memastikan pengerjaan atau perbaikan tersebut akan dilakukan tahun ini, tapi secara riilnya masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat tersebut. (cem)

Walikota Minta Pengembang Sediakan Lahan Pemakaman Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada para pengembang yang menjalankan bisnis properti di Kota Mataram untuk memperhatikan persoalan penyediaan lahan pemakaman. Hal ini disampaikan Walikota pada saat membuka Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), Selasa (10/3).

Ahyar menyampaikan pembangunan perumahan atau properti di Kota Mataram cukup menjanjikan dan menjadi peluang bagi para pengembang.

Apalagi saat ini Kota Mataram masih kekurangan jumlah rumah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

“Para pengembang-pengembang di Mataram cukup menjanjikan dan prospektif. Hanya saja yang jadi masalah persoalan kuburannya (pemakaman),” ujarnya. Untuk itu Walikota menyarankan para pengembang di Mataram ini berunding bagaimana menyediakan lahan pemakaman kolektif bagi warga perumahannya.

Walikota mengatakan rasio keberadaan rumah di Kota Mataram harus 100 ribu unit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjumlah 400 ribu jiwa lebih. Tapi data terakhir pihaknya, jumlah rumah yang ada saat ini hanya 82 ribu unit.

“Artinya kita kekurangan sekitar 20 ribu unit,” ujarnya,

Ia juga menargetkan Kota Mataram nol rumah kumuh atau rumah tak layak huni.

Penanganan rumah tak layak huni ini disampaikan Walikota terus dilaksanakan pihaknya. Saat ini jumlah rumah tak layak huni yang masih tersisa di Kota Mataram sebanyak 1.743 unit yang tersebar di semua kecamatan.

Sepanjang pemerintahannya sepanjang 2010-2014, Ahyar mengklaim pihaknya telah berhasil memperbaiki sekitar 3 ribu lebih rumah tidak layak huni. Rencananya tahun ini akan diperbaiki 426 unit rumah. Selain itu ada juga perbaikan rumah tak layak huni yang didanai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram dan sharing dana dari Pemprov NTB. Terkait MPBM ini, Walikota menyampaikan maknanya bukan hanya sekadar musyawarah mengenai program pemerintah yang harus dilaksanakn tahun 2016 mendatang. Tapi terpenting adalah semangat dan filosofinya dalam menggali partisipasi dan semangat kebersamaan pemerintah dan masyarakat.

“Ini sangat penting bahwa pembangunan yang kita lakukan bukan hanya untuk menargetkan hal-hal yang sifatnya fisik tapi di luar itu adalah semangat dan partisipasi masyarakat Kota Mataram,” jelasnya. (ynt)

Cegah ISPA

Dikes Imbau Warga Kekalik Jaga Kebersihan Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mengimbau warga Kekalik Jaya khususnya yang dekat dengan kawasan produksi tahu dan tempe untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini untuk mencegah munculnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) akibat asap yang dikeluarkan pada saat proses produksi pembakaran tahu. Hal ini disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (10/3).

Usman mengatakan penyakit ISPA ini adalah penyakit yang erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Untuk itu warga harus tetap meningkatkan kualitas kebersihan rumah maupun lingkungan mereka agar terhindar dari penyakit itu.

“Kalau lingkungan bersih dan sehat, insya Allah ISPA tidak akan timbul,” ujarnya.

Ia menambahkan peran warga ini sangat penting dan harus ditingkatkan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Usman mengatakan terkait rentannya warga Kekalik Jaya khususnya yang ada di Lingkungan Kekalik Kijang terkena ISPA, hal itu perlu penanganan terpadu dari dinas terkait seperti Dikes, Dinas Kebersihan, maupun BLH

(Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram.

BLH juga disampaikan Usman harus memperhatikan persoalan penanganan limbah produksi tahu maupun tempe yang menjadi salah satu usaha yang banyak dijalankan warga Kelurahan Kekalik Jaya. “Mengenai bagaimana penanganannya, BLH yang lebih mengetahui,” ujarnya.

Sebelumnya Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH menyampaikan warganya rentan terkena penyakit ISPA yang disebabkan oleh banyaknya cerobong pembakaran produksi tahu dan tempe di wilayah itu.

Cerobong yang dimiliki para produsen tahu di bawah standar, dengan tinggi hanya empat meter, seharusnya tinggi cerobong itu sekitar 15-20 meter. Ia mengatakan kerap mendapatkan laporan terkait warganya yang terkena ISPA. Namun mengenai jumlah pastinya, Fathurrahman mengatakan pihaknya belum mengetahui.

Mantan Lurah Jempong Baru ini menyampaikan warga yang rentan terkena ISPA tidak hanya warga yang rumahnya digunakan sebagai tempat memproduksi tahu dan tempe, tapi warga sekitarnya juga ikut berpotensi terkena penyakit tersebut. Pihaknya juga tetap mengimbau kepada warga untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sebagai upaya antisipasi. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

CABAI - Cabai menjadi komoditi yang kerap kali menyumbang inflasi saat harga jualnya tinggi.

Tetapi cabai juga sering menjadi keluhan bagi petani saat harganya anjlok. Salah satu faktor penyebab yakni kadangkadang musim tanam dan panen yang serempak. Dengan harga yang cukup menjanjikan, komoditi ini perlu diatur pola tanamnya agar produksi bisa stabil. Tampak tanaman cabai petani di Langko, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, yang siap panen.

Investasi Dikhawatirkan Turun ANGGOTA Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika pasti akan berdampak terhadap menurunnya investasi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia masih banyak bergantung terhadap barang-barang impor.

“Karena barang-barang ekspor masih ada komponen impornya. Jadi, ada pengaruhnya melemahnya nilai tukar rupiah ini terhadap investasi. Investasi pasti akan menurun,” kata Wilgo, Selasa (10/3).

Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika saat ini merupakan kondisi terburuk sejak krisis moneter 1998. Walaupun dalam APBN Perubahan 2015, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp 12.500 per dollar Amerika. Akibat dari melemahnya nilai tukar ini, maka utang Indonesia akan bertambah sebesar lima persen.

“Bahan pangan kita masih banyak ketergantungan dari asing. Kita beli dari Amerika beras, Vietnam dan sebagainya,’’ katanya, sehingga harga impor akan naik. Perusahaan domestik seperti perusahaan tekstil, pewarnanya dari luar negeri, akhirnya akan meningkatkan harga produksi.

Untuk itu, kata Wilgo, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencoba melakukan intervensi pasar. Dengan menjaga stabilitas kurs rupiah. Selain itu, DPR juga akan membahas mengenai RUU lalu lintas devisa.

“Karena banyak juga uang kita yang terkirim ke luar negeri. Namun saat ini juga banyak utang pemerintah maupun swasta yang jatuh tempo.

Jadi berlaku hukum pasar, supplly and demand. Jadi ketika kita butuh dollar, kita cari dollar. Tetapi juga ini mengkhawatirkan kalau tidak dikelola dengan b a i k , ” pungkasnya. (nas)

H. Willgo Zainar (Suara NTB/ist)

Kemendagri Harus Pertemukan Gubernur NTB dan Bali Mataram (Suara NTB) Komisi XI DPR-RI akan mengupayakan pertemuan antara Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi dengan Gubernur Bali, Mangku Pastika, untuk membahas Perda Bali yang melarang sapi-sapi asal NTB melintasi jalur darat pulau Dewata itu.

Pimpinan DPRD masingmasing daerah pun diharap duduk bersama untuk membahas kepentingan yang sama.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Wilgo Zainal, Selasa (10/3) menyebut kedua pimpinan daerah harus membahas Perda tersebut secara tuntas.

Komisi XI sendiri sudah melakukan pembahasan, terkait Perda tersebut. Namun ia

tekankan, persoalan ini harusnya disikapi heart to heart antargubernur. Terlebih lagi, masing-masing gubernur berada di garis partai yang sama.

Tentunya bisa dibahas melalui pendekatan personal.

Wilgo mengatakan, ada kemungkinan Perda di Bali tersebut bisa melunak, jika dibenturkan dengan peraturan pemerintah pusat.

Lobar akan Lengkapi Fasilitas PPI Kuranji Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Zaini Arony memberi isyarat akan melanjutkan pembangunan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kuranji yang dibangun sekitar empat tahun lalu itu.

Ia menegaskan, sebelum pembangunan PPI tersebut, sama halnya dengan pembangunan lainnya di daerah, selalu dilakukan kajian.

Tetapi, persoalannya ka-

dang apa yang dibangunkan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Sama halnya dengan dermaga Mawun, beberapa fasilitas rencananya akan disiapkan untuk menghidupkan PPI Kuranji yang banyak didambakan masyarakat pesisir setempat untuk diperjelas rencana pengembangannya oleh pemerintah.

Sebab PPI tersebut telah

RUPA-RUPA

menjadi harapan untuk menumbuhkan kegiatan jual beli dan pengolahan ikan di kawasan tak jauh dari perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat itu. ‘’Yang bangun itu pemerintah pusat. Tetapi kita bersama dengan pemerintah pusat akan melanjutkan pembangunannya,” kata bupati, Selasa (10/3).

Di kawasan pesisir Kuranji, Bupati menyebut cukup po-

tensial untuk mengembangkan kegiatan usaha para nelayan. Tetapi digarisbawahinya, PPI Kuranji bisa dilaksanakan jika hasil tangkapan nelayan juga besar. “Kalau sedikit produktivitas nelayan di sana, kan tidak mungkin juga,” katanya.

Dermaga yang ada sekarang dibangunkan sementara, bahkan Bupati sendiri menyebut telah menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat untuk menjajaki kemungkinan fasilitas apalagi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan PPI Kuranji.

Mungkin cold storage, atau fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan transaksi hasil tangkap nelayan di Kuranji. Sebab sebetulnya memang direncanakan PPI Kuranji tersebut menjadi titik pertemuan nelayan dari Bali untuk menjual hasil tangkapnya.

“Nanti kita akan lengkapi, termasuk dengan Mawun apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita melalui APBD nantinya,” tambah Bupati.

Bahkan, Pemkab Lombok Barat, lanjutnya akan memperlebar jalan masuk ke Kuranji. Saat ini sedang dilakukan nego dengan masyarakat setempat untuk pelebaran jalan yang dimaksud. Dengan demikian, diharapkan akan memperluas akses para pengusaha untuk keluar masuk ke Kuranji.

Seperti diketahui, PPI Kuranji dianggap oleh masyarakat sebagai proyek yang sia-sia. Karena pembangunannya tidak memiliki progres yang jelas sesuai perencanaannya. Selain dermaga yang fisiknya telah banyak terganggu oleh tangan-tangan manusia maupun gempuran ombak laut. Bahkan, salah satu sisi untuk bersandarnya kapalkapal nelayan juga tergerus air.

Empat bangunan untuk kantor dan pengolahanpun juga sia-sia. (bul)

TRAVEL

“Perda itu tidak akan pernah bisa mengalahkan peraturan pemerintah pusat,” katanya menekankan.

Sementara dilakukan komunikasi di tingkat pusat, Wilgo menyebut kembali Gubernur NTB dan DPRD NTB harus membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah daerah di Bali.

“Kita harapkan Bali bisa

melunak. Perda tersebut harus dikaji kembali, bila perlu ditinjau ulang,’’ katanya, seraya menambahkan, hal itu sudah bertentangan dengan semangat NKRI. ‘’Kita juga tidak sepakat dengan kebijakan itu,” ujarnya.

Jikapun opsi-opsi yang ditekankan itu buntu, tambah Wilgo, perlu ada opsi lain untuk memaksimalkan penggunaan jalur laut.

Sebelumnya, Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani mengakui adanya larangan pengiriman ternak NTB melintasi Bali. Hal ini juga

diprotes ke pemerintah pusat lantaran merugikan bagi NTB. “Kita masih dilarang kirim ternak, dan saya dengar bukan ternak saja. Tetapi yang lainnya juga katanya dilarang. Kita sedang ajukan ke pusat karena ini sifatnya lintas provinsi,” kata Hj. Budi belum lama ini.

Bali sebenarnya bukan satu-satunya alternatif pengiriman ternak, bisa saja dilakukan melalui Flores. Tetapi konsekuensinya proses pengiriman yang panjang dan mungkin saja berimplikasi pada pembengkakan biaya pengiriman ternak. (bul)

Petani Diminta Tidak Ragu Sampaikan Keluhan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si meminta petani tidak perlu enggan melaporkan segala keluhannya kepada petugas, terkait produksi pertanian saat ini.

Hal ini ditegaskan H. Mokhlis, menyusul pemberitaan di Harian Suara NTB edisi Selasa (10/3) tentang keluhan petani dan pemerintahan di Desa Kuranji Dalam, Lombok Barat tentang serangan penyakit tungro di kawasan daerah pertanian tersebut.

Di sana, lebih dari 200-an hektar lahan padi petani memasuki masa pembuahan, bahkan dalam waktu dekat akan panen.

Hanya saja, penyakit kering batang dan buah tersebut mengakibatkan petani mengeluh.

Terlebih tidak adanya sentuhan langsung dari penyuluh.

Di hamparan lahan pertanian padi di kawasan Kuranji, hampir rata-rata padi petani sudah mulai terserang penyakit tersebut. Bahkan dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi hingga 50 persen.

H. Mokhlis menyebut telah melakukan pemantauan lang-

10/03/2015

sung, melibatkan dinas yang membidangi pertanian di Lombok Barat, brigade proteksi yang khusus melakukan penanganan terhadap hanya penyakit.

Ia menyebut, dengan kondisi lapangan yang dilihat, diperkirakan masih tidak terlalu menjadi soal. Apalagi jika dikhawatirkan akan berpengaruh langsung terhadap angka produksi padi untuk tahun 2015 ini sesuai dengan yang sudah ditargetkan sebesar 2,2 juta ton setara Gabah Kering Giling (GKG).

“Kami sudah lakukan peninjauan langsung di lapangan.

Kalau ada yang tiba-tiba padinya kering satu dia diantanya itu wajar saja,” kata Mokhlis.

Dia juga menyebut, jika petani mengalami hambatan dalam proses produksi, misalnya ada kecenderungan tanaman petani terserang penyakit, dimintanya petani agar tak segansegan menyampaikannya langsung ke petugas. Baik dari petugas di tingkat desa/kelurahan, penyuluh, dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota setempat, bahkan terbuka ruang untuk disampaikan langsung keluhan petani ke Dinas Pertanian Provinsi NTB.

(Suara NTB/bul)

H. Mokhlis Soal minimnya dukungan penyuluh di Kuranji, H. Mokhlis tidak memberi respons terlalu jauh, sebab bidang penyuluhan tegas menjadi kewenangan Badan Kordinasi dan Penyuluh (Bakorluh). Tetapi tetap sangat penting pendampingan kepada petani dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil produksi terbaik petani.

“Kami siap menerima laporan apapun hambatan petani, laporkan saja,” imbuhnya. (bul)

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim dengan Harian Suara NTB

Beralih ke Listrik Biomassa KRISIS listrik yang terjadi di NTb mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi. PLN Wilayah NTB yang mengandalkan produksi listrik dari PLTD dengan HPP (harga pokok produksi) termahal di Indonesia harus mampu beralih ke penyediaan listrik yang lebih murah dalam jangka panjang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan listrik biomassa.

“Pemda NTB dan PLN harus mulai memikirkan alternatif solusi untuk mengembangkan energi listrik berbasis biomassa. Bahan baku listrik ini berasal dari kayu. Dengan tetap mengandalkan PLTD, ini sudah tidak ideal dan tidak menguntungkan bagi investasi di daerah,” kata Kurtubi saat roadshow ke KLU, Selasa (8/3).

Dengan menerapkan energi listrik biomassa berbahan baku kayu tidak berarti Kurtubi mengajak masyarakat NTB untuk membabat kayu hutan maupun kayu kebun. Namun melalui pendekatan energi biomassa, dia mengajak agar Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dengan PLN Wilayah NTB untuk membudidayakan bahan baku kayu yang dibutuhkan.

Menurutnya, terdapat salah satu jenis kayu, yakni pohon turi, yang dapat dikembangkan sebagai penghasil bahan baku listrik. Pohon ini agar dapat ditanam pada areal yang luas, misalnya 4.000 hingga 5.000 hektar. Tentunya ketersediaan lahan ini adanya di kabupaten/kota, sehingga seluruh kabupaten/kota dapat berpartisipasi untuk menyiapkan lahan tanam pohon turi tersebut.

Berasal dari Komisi yang membidang energi, sumber daya mineral dan lingkungan, Kurtubi menjelaskan, budidaya bahan baku kayu listrik biomassa akan menguntungkan bagi seluruh pihak. Multiplier effect tidak hanya dirasakan PLN sebagai pengguna bahan baku, tetapi dengan tersedianya lahan ini akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Sebagian besar PLTD di NTB menyebabkan HPP listrik di NTB sangat mahal. Oleh karena itu, kita harus mulai berpikir mendorong bahan baku lokal. Di Indonesia ada batu bara, gas, itu juga murah,” ujarnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

Kurtubi

Pelayanan Data Kependudukan Belum Bisa Dilimpahkan ke Kecamatan Selong (Suara NTB) Pelayanan data kependudukan di Lombok Timur (Lotim) masih terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Alasan kendala jaringan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), membuat Dukcapil masih belum bisa melimpahkan kewenangan proses pembuatan data kependudukan ke kecamatan.

Kepala Dinas Dukcapil Lotim, H. Tahmid Asry mengakui kantornya itu masih dipenuhi warga yang sedang mengurus sejumlah dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya. ‘’Jaringan yang ditembuskan ke 20 kecamatan itu belum normal. Jaringan yang sudah normal baru ada di 11 kecamatan, sisanya di 9 kecamatan tengah dalam proses perbaikan,’’ ungkapnya, Selasa (10/3).

Diakuinya, kendala gangguan yang sering terjadi akibat kondisi cuaca. Padahal, pihaknya sudah memasang peralatan di tempat tower-tower di seluruh Lotim. Namun, adanya kondisi ini membuat pihaknya harus menunda sementara waktu pelimpahan wewenang ke kecamatan.

Pihaknya bertekad segera melimpahkan seluruh kewenangan pelayanan data kependudukan ini ke tingkat kecamatan. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan secara bertahap dulu. Tahap awal ini akan dimulai dengan pelayanan pembuatan elektronik KTP dan KK. Sedangkan untuk akta kelahiran dan lainnya masih di Dukcapil.

Diketahui rata-rata penduduk wajib KTP sudah melakukan perekaman data sidik jari, sidik mata dan lainnya sebagai syarat pembuatan eKTP. Dukcapil selanjutnya berperan untuk mencetak.

Keinginan Tahmid, seluruh pelayanan sebenarnya bisa dilimpahkan ke tingkat kecamatan. Di tingkat kabupaten selanjutnya hanya melakukan kontrol. Prinsip didekatkannya pelayanan ke tingkat kecamatan dalam pembuatan dokumen kependudukan ini agar bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Tahmid bertekad mendekatkan pelayanan sampai di kecamatan untuk meminimalisir praktik percaloan. Baik yang muncul di lingkup Dukcapil maupun yang berasal dari luar.

Ditambahkan, Dukcapil terus melakukan perbaikan terhadap dokumen data kependudukan. Diakui data penduduk ini belum baik. Dimana data-cata kasus yang meninggal, misalnya belum dilaporkan secara intensif. Akta kematian ke depan bisa dipersiapkan untuk mendeteksi pendudukpenduduk yang sudah meninggal. Data penduduk yang keluar, pindah alamat, jumlah yang lahir juga harus jelas. “Nanti kan ada akta kematian, sehingga data penduduk itu bisa lebih berimbang,” ungkapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

RAMAI - Kantor Dukcapil Lotim terlihat masih ramai dengan warga yang membuat data kependudukan. Adanya kendala jaringan menjadikan Pemkab Lotim masih memusatkan pembuatan data kependudukan di Kantor Dinas Dukcapil.

Kabag Humas Setda Lotim M. Munir, SH

Tulis Kebenaran yang Sebenar-benarnya SUKSESNYA pembangunan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak lepas dari peran serta pers.

Dalam hal ini pers diharapkan benar benar memberikan informasi yang jujur, apa adanya kepada masyarakat. Demikian dikatakan Kabag Humas Protokol Setda Kabupaten Lotim M. Munir, SH, dalam acara sarasehan pers yang diadakan oleh PWI Perwakilan Lotim beberapa waktu lalu di Pondok Bambu Sekarteja-Selong.

Sebagai pembicara pada acara sarasehan tersebut , Munir menegaskan menjalin dan menjaga hubungan dengan media merupakan cara yang efektif untuk membangun, menjaga dan meningkatkan citra atau reputasi organisasi di mata stakeholders. Artinya sebagai wujud komunikasi dan mediasi antara suatu lembaga dengan masyarakat. Di sisi lain, fungsi media yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas suatu lembaga.

Sarasehan pers yang mengambil tema “ Meningkatkan Profesionalisme Insan Pers Dalam Akselerasi Pembangunan Lotim,” diikuti seluruh insan pers yang ada di Lotim dan kehumasan dinas instansi Pemda Lotim.

Menurutnya, kode etik adalah peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yang membantu aksi personal dalam situasi khusus.

Dalam konteks jurnalistik, kode etik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers. Sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan. “Kode Etik Jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh temen wartawan,” ujarnya. Karena penataan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan wujud dari profesionalisme pers.

Kode etik dibuat sebagai pertimbangan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, media massa harus menghormati hak asasi publik audiennya, karena itu media dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Salah satu cara menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.

“Sajikanlah kebenaran yang sebenar-benarnya dalam berita itu,” harapnya.

Untuk itu wartawan Lotim diharapkan memegang landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalismenya Sementara Bupati Lotim H Moch. Ali Bin Dachlan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten I Bidang

(Suara NTB/ist)

PEMBICARA - Kabag Humas M. Munir (paling kiri) bersama pembicara lainnya saat menjadi narasumber pada Sarasehan Pers yang digelar PWI Perwakilan Lotim, Sabtu (7/3).

Pemerintahan Setda Lotim H. Hariadi Djuwainy mengatakan profesionalitas merupakan salah satu dasar utama dalam pekerjaan seorang wartawan.

Tanpa adanya profesionalitas, tidak mungkin pers menghasilkan karya yang sesuai dengan fungsi dan peranan pers. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik menghargai sekali profesionalitas dan menempatkan profesionalitas sebagai bagian yang sangat pent-

Anggaran Desa Terancam Tak Bisa Terealisasi Selong (Suara NTB) Desa terancam tidak mendapatkan alokasi dana desa (ADD), jika tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Sebelum dana terealisasi masing-masing desa diminta melengkapi sejumlah dokumen perencanaan. Masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Apalagi di Lotim, belum ada desa yang menyusun ketiga dokumen tersebut.

Subagio

(Suara NTB/rus)

baru sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan terus gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat pemerintah desa.

“Bagi yang belum paham silahkan bertanya,” tambahnya.

Dalam penyusunan perencanaan, ujarnya, sudah cukup dipahami jajaran di tingkat desa. Di mana, semua desa masuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah cukup bagus.

Dalam PNPM itu disusun perencanaan berbasis potensi kewilayahan. Semua desa diakui sudah pula menyusun perencanaan pembangunannya, hanya saja mulai tahun 2015 ini diperlukan penyempurnaan.

Selain itu, dalam perencanaan ada keharusan untuk menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni.

Subagio mengaku, penyerahan urusan perbaikan RTLH di masing-masing desa ini sempat menuai protes, karena dianggap pemerintah daerah tidak memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur sendiri alokasi dana yang telah diberikan.

Menurut Subagio, kebebasan perencanaan pembangunan yang diberikan ke masing-masing desa juga ada batasannya. Meski telah lahir undang-undang tentang desa, harus pula diikuti dengan atruran yang berada di bawahnya.

Termasuk menaati Peraturan Bupati dan peraturan lainnya yang menjadi penafsiran lebih jelas dari ketentuan perundang-undangan. (rus)

Istri Anggota DPRD Lakukan Deteksi Penyakit Kanker Serviks Selong (Suara NTB) Ikatan Istri anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) menggelar deteksi dini penyakit kanker serviks, Selasa (10/ 3). Kegiatan itu dilakukan dengan mendatangkan mobil operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) yang sudah lengkap fasilitasnya.

Ketua Ikatan Istri Anggota DPRD Lotim, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan, pemeriksaan kesehatan para istri anggota DPRD itu dipandang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran terhadap arti pentingnya kesehatan, khususnya terhadap munculnya penyakit kanker serviks.

Menurutnya, kanker servis merupakan pembunuh wanita nomor satu di indonesia. Melalui pemeriksaan ini diharap muncul kesadaran untuk bisa memeriksakan diri. Setidaknya bisa sekali setahun.

Data kasus penyakit kanker serviks atau kanker leher rahim di dunia menyasar sekitar 500 ribu orang, separuhnya meninggal. Data di Indonesia ditemukan tiap hari 40 kasus yang terdeteksi. Sebanyak 20 di antaranya men-

(Suara NTB/rus)

MOBIL OPERASIONAL - Mobil operasional BPPKB saat melakukan proses deteksi dini kanker serviks kepada istri-istri anggota DPRD Lotim, Selasa (10/3). inggal. Data di Lotim belum diketahui. Penyakit tersebut diakui cukup parah, sehingga perlu ada kesadaran perempuan Indonesia memeriksakan kesehatannya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BPPKB Lotim, Hj. Isti menerangkan, kanker leher rahim dikenal paling banyak menyerang perempuan. Jenis penyakit ini berisiko tinggi menimbulkan kematian.

Masyarakat Lotim dipersilakan melakukan pemeriksaan dan deteksi dini terhadap kank-

mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan untuk bidang kewartawanan. Penyimpangan terhadap standar yang telah ditentukan berarti menunjukkan wartawan yang bersangkutan telah bertindak tidak profesional, sehingga otomatis pula wartawan itu telah melanggar asas profesionalitas dalam Kode Etik Jurnalistik. (ziat humas)

Ungkap Persoalan Pupuk

Dokumen Belum Lengkap

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Subagio, di Selong, Selasa (10/3), menjelaskan, jika sampai batas waktu bulan April mendatang, desa belum melengkapi semua dokumen yang yang diminta, maka desa terancam tidak dapat dana.

Dari informasi yang diperoleh pihaknya di lapangan, keterlambatan desa dalam menyusun tiga dokumen, karena kesulitan. Atas kondisi ini, Subagio mempersilakan semua desa datang berkomunikasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Bappeda Lotim yang menegaskan diri siap untuk melakukan asistensi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dimaksud.

“Kita siap melakukan asistensi. Asistensi desa bisa langsung juga ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA),’’ sarannya.

Pada tahap awal Lotim melaksanakan ketentuan

ing dari harkat martabat seorang wartawan.

Secara sederhana pengertian asas ini adalah wartawan harus menguasai bidang pekerjaannya, baik dari segi teknis, sikap maupun filosofinya.

Dengan demikian wartawan Lotim terampil secara teknis, bersikap sesuai dengan norma-norma kewartawanan dan memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai filosofi profesinya.

Wartawan dituntut untuk

er leher rahim ini. Pihak BPPKB siap dengan mobil pelayanan KB keliling akan memberikan pelayanan gratis. Seperti dilakukan ikatan istri anggota DPRD, semuanya gratis tanpa pungut biaya.

Hasil pemeriksaan lanjutnya bisa diketahui. Bagi yang dideteksi ada gejala penyakitnya akan diberikan obat, sehingga tidak meluas. Adapun jika ditemukan kasus, BPPKB bekerjasama dengan Dikes Lotim ini siap merujuk penderita untuk dilakukan perawatan intensif. (rus)

Pansus akan Libatkan Aparat Kepolisian Selong (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Pupuk Bersubsidi DPRD Lombok Timur (Lotim) bertekad mengungkap kasus di balik persoalan pupuk yang terjadi selama ini. Selasa (10/ 3), anggota pansus sudah ada yang turun mengkroscek langsung kondisi lapangan. Di lokasi yang dicurigai melakukan permainan, Pansus akan mengajak aparat kepolisian.

Demikian penegasan Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal kepada wartawan, Selasa (10/3). Ditegaskannya, dalam proses pengungkapan kasus pupuk ini, pihaknya terus berkooordinasi dengan aparat penegak hukum. Segala bentuk indikasi pelanggaran siap akan ditindaklanjuti dan disisir.

Pihaknya mencontohkan, petani membeli pupuk seharga Rp 250 ribu/kuintal. Harga itu jelas sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Penjualan melebihi HET itu sudah tidak sesuai dengan Peratuan Menteri Pertanian (Pementan) yang menyebut HET Pupuk bersubsidi Rp 180 ribu/kuintal.

Informasi awal dari petani yang membeli lebih itu akan dikejar Dewan mengenai lokasi pembelian, termasuk ditelusuri sampai ke tingkat pengecer. Pengakuan pengecer kemudian ditanya dari distributor mana dia dapat. Melalui cara itu diyakini, akan dapat ditemukan di mana sebe-

narnya letak persoalan mahalnya harga pupuk.

Saat ini, tim Pansus menyebar ke empat penjuru di Lotim. Meliputi wilayah utara, tengah, timur dan selatan dengan tujuan mengecek langsung kondisi ril di lapangan. Antara lain mengungkap fakta apakah sudah sesuai dengan aturan distribusi atau tidak.

Masalah utama pupuk ini kata Khaerul Rizal ada pada proses pengawasan. Menurutnya, jika pengawasannya bagus maka tidak akan terjadi persoalan. Orang tidak akan ada ruang untuk memperkaya diri sendiri, jika praktik distribusi pupuk ini diawasi dengan ketat.

Ketua Pansus Pupuk bersubsidi, Baidillah yang dikonfirmasi terpisah menambahkan, pihaknya mendatangi sejumlah kelompok tani dengan menanyakan asal dapat pupuk. Apalagi para poktan ini, mengaku stok pupuk cepat habis.

Pansus katanya sejauh ini belum mengarah pada pengungkapan adanya praktik kejahatan di balik proses distribusi pupuk. Pansus masih melakukan pengumpulan data dan fakta di lapangan apakah proses distribusi barang dalam pengawasan ini sudah dengan RDKK atau tidak. Pihak yang akan menyusun RDKK pun menjadi bagian yang dipernyatakan Pansus dalam kunjungannya ke lapangan ini. (rus)

APKLI KLU Ingin Mandiri Tanjung (Suara NTB) Kinerja Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) selama ini melempem.

Sejak bernaung di bawah APKLI NTB, asosiasi PKL di Kabupaten ini tidak pernah mendapat kucuran program dari asosiasi induk. Atas alasan inilah, APKLI KLU mencuatkan restrukturisasi organisasi terpisah dari APKLI NTB. Kepada wartawan, Selasa (9/3), Ketua APKLI KLU, Budiawan, mengakui telah memiliki rencana membentuk organisasi tersendiri dan terpisah dari APKLI NTB. Restrukturisasi organisasi itu telah dikomunikasikan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) KLU dan mendapat respons positif.

Budiawan yang juga Kepala Desa Tanjung ini menyebut, tidak adanya SK dari APKLI NTB membuat seluruh agenda APKLI macet total. Pihaknya pun tidak bisa meminta anggaran ke Pemda KLU, karena nihilnya alas hukum tersebut.

Diakuinya, komunikasi dengan Pemda KLU maupun dinas terkait telah berjalan dengan baik. Bahkan untuk anggaran, APKLI sudah disiapkan. Namun proposal tidak dapat diajukan, karena dasar hukum pengelolaan anggaran yang tidak jelas.

“Dengan Pak Bupati, kami sudah minta anggaran dan sudah disiapkan. Tetapi anggarannya tidak bisa cair karena SK kami dari APKLI NTB tidak kunjung turun. Inilah yang menjadi alasan kami mengapa kami ingin membentuk organisasi sendiri,” ujarnya.

Budiawan menyambung, dalam waktu dekat akan melakukan pembicaraan dengan Pemda KLU melalui dinas terkait untuk merumuskan kembali dan mengesahkan organisasi APKLI. Nama organisasinya masih akan digodok untuk diajukan dan di SK-kan oleh Bupati. Dengan dasar ini ke depannya, perangkat organisasi yang mengayomi pedagang kaki lima KLU memiliki agenda dan rencana kerja yang jelas dan matang.

Budiawan menyebut, jumlah pedagang kaki lima di KLU semakin bertambah. Inventarisasi data yang pernah dilakukan tahun 2013 lalu, mencatat jumlah anggota APKLI sebanyak 250-an orang.

Anggota ini tersebar dari kawasan Pantai Setangi – Malimbu (perbatasan KLU – Lobar) ke timur hingga Kokok Putek (perbatasan KLU – Lotim) “Harapan kita dengan organisasi yang baru, program bisa kita jalankan. Hingga PKL pun kita targetkan mampu memberi kontribusi bagi PAD dan pembangunan daerah,” tutup Budiawan. (ari)

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus RPH Barabali Kirim Pekerja Tak Terlatih DINAS Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Barat (Lobar) menjalin kerja sama dengan PT. Jalin Vaneo untuk menempatkan tenaga kerja ke perkebunan di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat (Kalbar). Sebanyak 70 pekerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) asal Lobar dilepas Disosnakertrans Lobar untuk berangkat bekerja ke Kalbar.

Dari 70 TKI yang direkrut dari 4 kecamatan di Lobar, yakni Kecamatan Gerung, Lembar, Sekotong dan Kuripan. Salah satunya ada yang membawa balita berumur 8 bulan. “Seluruhnya yang dikirim ini tidak dilatih khusus,mereka bekerja mencangkul,” aku Kepala Disosnakertrans Drs. H. Fathurrahim, Selasa (10/3).

Alasan tenaga AKAD tidak dilatih, ujarnya, karena tempat kerja ini d iperkebunan, yakni seperti pekerjaannya di daerah asal.

Hal ini membuat pihaknya tidak memberikan pelatihan khusus.

Ia meminta kepada para pekerja bekerja dengan tekun dan tetap membawa etika hidup sebagai seorang Muslim di perantauan. Fathurrahim juga berpesan kepada perusahaan yang merekrut dan menempatkan TKI ini agar selalu mendampingi TKI ini dan selalu membela hak-haknya kepada perusahaan.

H. Fathurrahim (her) (Suara NTB/dok)

Kepastian Pinjaman Rp 100 Miliar Ditentukan Bulan Ini Giri Menang (Suara NTB) Kepastian Pemkab Lombok Barat (Lobar) meminjam dana Rp 100 miliar di BPD Bali ditentukan bulan ini. Menurut rencana dalam waktu dekat ini akan dilanjutkan penandatanganan kesepakatan antara Pemda Lobar dengan Bank NTB dan BPD Bali. Untuk pinjaman kali ini, Bank NTB akan sindikasi dengan BPD Bali.

Demikian disampaikan Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq, Selasa (10/3). Saat ini, ujarnya, Pemkab sedang memenuhi semua persyaratan yang diajukan pihak BPD Bali sebagai perbankan yang akan memberikan pinjaman. Syarat yang diberikan BPD Bali masih bisa dipenuhi, sehingga ia optimis bisa memperoleh pinjaman tersebut.

Dalam waktu dekat ini, katanya, antara Bank NTB dengan BPD Bali akan menandantangani perjanjian terkait rencana sindikasi ini. Pembagian besaran pinjamannya nanti BPD Bali 60 persen, sementara Bank NTB 40 persen. Mengenai pengalihan perbankan perlu persetujuan Dewan?

Menurutnya tidak perlu, karena dalam persetujuan Dewan itu secara umum eksekutif meminjam di perbankan nasional, sehingga atas dasar itu, perbankan nasional manapun tempat meminjam tidak perlu persetujuan dewan. Rencana ini telah dibicarakan dengan pihak BPD Bali yang melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek yang akan didanai dari pinjaman.

Diketahui, rencana penggunaan pinjaman daerah untuk sementara dialokasikan kepada Dinas PU sebesar Rp 50 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp35 miliar dan Dinas Pariwisata Rp 15 miliar dengan anggaran Rp 50 miliar untuk Dinas PU, maka sekaligus dalam waktu satu tahun Lobar bisa membangun sekitar 40 kilometer jalan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran Rp. 35 miliar bisa membangun sampai 5 unit pasar sekaligus.

Sejumlah proyek yang didanai dari pinjaman Rp 100 miliar belum bisa ditender, pasalnya masih menunggu kejelasan pinjaman dana dari pihak BPD Bali. Setelah dana ini pasti, barulah proses tender bisa dilakukan. Namun pihak Pemda telah mempersiapkan perencanaan sejak tahun lalu, sehingga jika dana ini diperoleh maka tinggal dilaksanakan tender. (her)

Jelang Lengser

Bupati Loteng Fokus Selesaikan Program Kerja Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, menegaskan ingin lebih fokus untuk menyelesaikan program-program kerja yang belum tuntas. Sebelumnya masa kepemimpinan pasangan Suhaili - Normal Suzana berakhir pada 27 November 2015 mendatang. Alasannya, masih banyak target program kerja yang belum tercapai jelang akhir masa bakti di Loteng bersama Wabup Loteng.

“Kita akui, belum mampu memberikan perubahan bagi Loteng selama hampir lima tahun memimpin,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Senin (9/3) lalu.

Suhaili mengklaim banyak program kerja yang sudah bisa diselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ia mencontohkan, program peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Di mana kondisi jalan-jalan kabupaten saat ini sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya, meski belum bisa dikatakan maksimal. Terbukti masih banyak ruas jalan kabupaten yang sampai saat ini, kondisinya masih rusak berat.

Begitu juga di bidang kesehatan, beberapa indikasi juga sudah mulai membaik. Bahkan, beberapa indikasi yang sebelumnya masih mendapat catatan merah. Saat ini sudah tidak lagi. Tetapi masih banyak pula indikator bidang kesehatan yang perlu perhatian serius dari pemerintah.

Bupati juga mengakui di bidang pendidikan, banyak angka putus sekolah masih terbilang tinggi. Begitu pula angka partisipasi pendidikan. Kendati ada kenaikan, tapi nyatanya masih kalah dengan daerah-daerah lainnya di NTB. Kondisi tersebut membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Loteng masih tetap kalah dengan daerah lain.

Walaupun dari sisi jumlah, penduduk Loteng terbanyak kedua di NTB. “Dalam hal jumlah pendudukan, kita terbanyak kedua di NTB. Tapi dalam hal kualitas SDM, kita justru masih di bawah daerah lain,” ujarnya.

Hal itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin Loteng ke depan, terutama dalam mendongkrak kualitas SDM masyakat Loteng agar bisa sejajar dengan daerah lain yang sudah lebih dulu maju.

Di sisa-sisa akhir kepemimpinannya, pihaknya ingin lebih fokus lagi pada upaya menyelesaikan program-program kerja yang belum selesai. Harapannya, program-program tersebut bisa menjadi dasar pijakan, bagi siapapun yang memimpin Loteng ke depan dalam mendorong pembangunan di daerah ini. “Jadi kita ingin letakkan pondasi bagi pembangunan Loteng ke depan. Sehingga pemimpin Loteng ke depan, tinggal melanjutkan pondasi yang sudah ada,” harapnya.

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan semua elemen di daerah ini bersatu dan punya komitmen bersama membangun daerah. (kir)

Kepala Disnakeswan NTB Penuhi Panggilan Kejari Praya

Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Selasa (10/3). Hj. Budi Septiani dipanggil terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Batukliang tahun 2014 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) senilai Rp 1,4 miliar.

Didampingi salah satu stafnya, Hj. Budi Septiani datang ke kantor Kejari Praya sekitar pukul 09.00 WITA. Dan, langsung menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Pidsus Kejari Praya. Dipimpin langsung Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, S.H, proses pemeriksaan berjalan tertutup.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar hampir lima jam lamanya, Hj. Budi Septiani akhirnya keluar ruang pemeriksaan. Ditanya wartawan, Budi mengaku kedatangannya untuk diperiksa selaku KPA proyek pembangunan RPH Barabali.

“Saya diperiksa terkait tugas dan fungsi saya dalam proyek tersebut,” akunya.

Meski demikian, ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan secara lebih detail. Termasuk jumlah pertanyaan yang dilontarkan penyidik.

“Jumlah pertanyaan saya lupa. Karena memang cukup banyak. Tapi yang jelas, pertanyaannya seputar kegiatan pembangunan RPH Barabali,” terangnya.

Disinggung terkait dugaan penyimpangan yang terjadi, Budi mengaku sebenarnya tidak ada masalah. Alasan-

nya, pihaknya sudah melakukan pengawasan cukup ketat selama kegiatan berlangsung.

Dan, dari hasil pengawas yang dilakukan, semua pengerjaan proyek dinyatakan selesai.

Namun, ujarnya, ada beberapa bagian proyek yang belum selesai, sehingga pihaknya sempat menolak hasil pekerjaan dari pihak rekannan.

Tetapi sudah ada komitmen dari pihak rekanan proyek untuk menyelesaikannya semua bagian proyek yang dinilai belum selesai. “Misalnya, terkait pengerjaan IPAL RPH, sudah sesuai penawaran pihak rekanan. Namun kalau memang dikatakan tidak sesuai, pihak rekanan siap memenuhi, apa yang belum lengkap?” tanyanya balik.

Dihubungi terpisah, Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, S.H, menjelaskan, kalau pemeriksaan terhadap Kepala Disnakeswan NTB ini dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Karena dalam proyek tersebut statusnya sebagai KPA, sehingga keterangannya dianggap perlu untuk melengkapi berkas penyelidikan yang sudah ada.

Dengan telah diperiksanya

Dikes Akui Pengelolaan Limbah di Puskesmas Tak Penuhi Standar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) Herman Sahnan Putra mengakui, pengelolaan limbah hampir di semua puskesmas masih belum memenuhi syarat atau standar. Sebab, puskesmas belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan alat penghancur limbah padat.

“Ada alat pengolahan limbah di puskesmas tapi skala kecil, tapi terkadang limbah tidak hancur. Itu tidak memenuhi syarat,” ungkapnya, Selasa (10/3).

Untuk pengelolaan limbah padat medis, ujarnya, Dikes Lobar bekerjasama dengan Rumah Sakit Patut Patuh Patju Gerung untuk menghancurkannya dengan mengirim limbahnya ke rumah sakit.

Diakuinya, untuk membangun fasilitas tersebut daerah belum mampu. Sebab untuk membangun tempat penghancur limbah memerlukan dana lumayan besar. Untuk itu, pihaknya akan membangun tem-

pat penghancur limbah secara bertahap.

Diakuinya, sekarang ini ada satu puskesmas yang memiliki tempat menghancuran limbah medis, yakni Puskesmas Meninting. Namun kapasitasnya kecil, sehingga tidak mampu menampung limbah dalam jumlah besar. ‘’Di Puskesmas Gerung juga ada tempat pembakaran limbah, namun terlalu kecil, hasilnya terkadang tidak hancur sekali, sehingga tidak memenuhui syarat. Yang penuhi syarat itu di Puskesmas Meninting, tapi itu juga kecil,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar, H. Mulyadin, SH, MH, menegaskan telah menyurati Dikes terkait pengelolaan limbah di puskesmas yang dinilai buruk.

Pasalnya, hampir di semua puskesmas belum memiliki IPAL. Seharusnya, puskesmas memiliki pengelolaan limbah yang baik, sebab limbah medis yang dihasilkan berbahaya bagi kesehatan. (her)

(Suara NTB/kir)

DIPERIKSA - Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, memeriksa Kepala Disnakeswan NTB, Hj. Budi Septiani di Kejari Praya, Selasa (10/3).

Kepala Disnakeswan NTB, maka total sudah ada lima saksi yang diperiksa. Sebelumnya, empat saksi yang sudah menjalani pemeriksaan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, pelaksana teknis kabupaten dan provinsi serta kontraktor pengawas. “Masih ada satu saksi yang akan kita periksa, yakni kontraktor pengerjaan proyek,” tambah Raka.

Ia mengaku, untuk kontraktor proyek sebenarnya sudah dipanggil dua kali. Tetapi sampai saat ini belum juga mau datang memenuhi panggilan. Untuk itu, pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan kembali terhadap kontraktor proyek bersangkutan. Kalaupun tidak juga datang, bukan masalah.

Pasalnya, dari hasil pemeriksaan saksi yang sudah adan-

ya, keterangan yang diperoleh sudah cukup lengkap untuk bisa mendorong peningkatan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dengan kata lain, keterangan rekanan proyek hanya pelengkap saja. “Nanti kalau sudah tahap penyidikan, pihak rekanan proyek tetap tidak mau datang, baru akan dilakukan upaya pemanggilan paksa,” tegasnya. (kir)

Muskab PPNI Lobar Segera Digelar Giri Menang (Suara NTB) Musyawarah Kabupaten (Muskab) VI Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lombok Barat (Lobar) segera digelar. Menurut rencana muskab digelar tanggal 25 Maret. Untuk mempersiapkan muskab, panitia mulai melakukan rapat persiapan.

Ketua Panitia Muskab PPNI Lobar, Akmal Rosalami, SKep, di Aula Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) di Gerung, menjelaskan, panitia telah memutuskan lokasi acara di Hotel Jayakarta tanggal pelaksanaan 25 Maret. Kemudian, kaitan dengan calon ketua dan sumber dana pelaksdanaan dan agenda acara muscab ini tentunya mengacu pada anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) organisasi.

Menurutnya, dari hasil muskab ini bisa mendapatkan pengurus yang mampu mengembangkan organisasi terutama dalam membangun di bidang kesehatan. Sebab, organisasi perawat termasuk yang memiliki anggota terbesar di antara profesi lainnya,

(Suara NTB/her)

FOTO BERSAMA - Ketua Panitia Muskab PPNI Lobar Akmal Rosamali foto bersama panitia lainnya usai rapat persiapan di Kantor Dikes Lobar, Selasa (10/3). sehingga dari sisi SDM bisa berkontribusi.

Harapan organisasi ini juga mampu membina dan meningkatkan kompetensi supaya lebih baik sesuai harapan bupati untuk meningkatkan IPM dan SDM. Untuk peningkatan SDM ini, katanya melalui pendidikan dan pelatihan, terkait pendidikan sudah banyak perawat di Lobar yang lu-

lusan S1 dan S2. “Tapi masih ada sebagian pendidikan SPK,” akunya.

Namun, di masa mendatang organisasi perlu bekerjasama dengan pihak terkait, termasuk Pemda untuk meningkatkan sDM perawat tersebut. Sebab masalah SDM tidak bisa ditangani sendiri, namun pemda juga dilibatkan untuk ikut mendorong. (her)

Kasus Rehab Irigasi BWS Penjual Pakaian Bekas di Lobar Masih Menjamur Penyidik Kejari Praya Mulai Periksa Saksi Giri Menang (Suara NTB) Meski ada larangan dari Kementerian Perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas, sepertinya tidak dihiraukan oleh para pedagang.

Di Lombok Barat (Lobar), pedagang pakaian bekas ini semakin menjamur. Seperti di Jalur Simpang Lima Lembar-Gerung, dulunya tidak ada namun kali ini makin menjamur. Begitu juga di kawasan Gerimak, jumlah pedagang lambat laun bertambah.

Seperti pantauan koran ini, di jalur menuju Lembar.

Persis di Simpang Lima Gerung menuju Lembar, pakaian bekas dijajakan di pinggir jalan. Paara pedagang tanpa ada rasa takut, menggunakan trotoar sebagai lokasi berjualan. Begitu pula di Gerimaks, kali ini jumlah pedagang tampak bertambah. Awalnya, hanya beberapa saja, namun kali ini semain banyak yang berjualan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar, Hj. Lale Prayatni menyatakan, Disperindag menindaklanjuti larangan Kementerian Perdagangan hanya dengan sebatas melakukan pengawasan para pedagang pakaian bekas yang ada di daerah set-

empat. Disperindag turun melakukan penyisiran para pedagang pakaian bekas yang ada di Pasar Gerung dan Narmada.

“Setelah mengetahui adanya larangan dari Kementerian Perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas kami pun turun mengecek di lapangan,” katanya.

Pihaknya turun ke beberapa lokasi pedagangan yang diduga dijadikan lokasi penjualan pakaian bekas, seperti di Pasar Gerung dan Gerimak Narmada. Alhasil, pihaknya menemukan pedagang yang berjualan pakaian bekas.

Di Pasar Gerung misalnya, ia menemukan pedagang yang berjualan. Setelah ditanya para pedagang pakaian bekas ini mengaku berasal dari Kota Mataram. Pedagang ini menjual pakaian menggunakan mobil, selain itu ditemukan pula pedagang yang berjualan di dalam pasar bahkan para pedagang ini menetap dan tinggal di dalam pasar.

Para pedagang mengaku, mereka menjual pakaian dengan harga Rp 10 ribu hingga Rp 35 ribu. Dalam sehari mereka bisa memperoleh uang hasil penjualan pakaian bekas senilai Rp 300 ribu, ketika kondisi ramai para pedagang bisa memperoleh hasil penjualan mencapai jutaan rupiah. (her)

Praya (Suara NTB) Setelah mengumpulkan berkas dan alat bukti awal, Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi rehab saluran irigasi Daerah Irigasi Batujai tahap III milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I tahun 2014, Selasa (10/3).

Pengawas internal BWS L. MH., menjadi saksi yang pertama kali diperiksa dalam proyek senilai Rp 14 miliar tersebut.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Praya, DNP Andi Asmara, S.H, selaku Ketua Tim Pemeriksa, mengakui kalau proses pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut, baru dimulai. Pihaknya mengaku sebelumnya, sudah ada beberapa pihak yang diminta keterangan, tapi belum pada tahap pemeriksaan. Namun baru pada tahap pengumpulan bukti awal saja.

“Jadi pengawas internal BWS ini menjadi saksi pertama yang kita periksa dan dimintai keterangannya,” ungkap Andi.

Setelah itu, ujarnya, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan saksisaksi lainnya, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, rekanan dan pihak lainnya. Untuk itu, pihaknya mengaku belum bisa mem-

berikan penjelasan lebih lanjut perihal kasus tersebut.

Disinggung terkait dugaan penyimpangan yang terjadi, Andi mengaku masih terus didalami. Hanya saja, dari hasil cek lapangan yang dilakukan sebelumnya, pihaknya menemukan ada indikasi kalau pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada. Terbukti di beberapa bagian proyek ditemukan sudah ada yang mulai rusak.

“Tapi itu baru dugaan awal saja. Belum bisa kita simpulkan. Sampai proses penyelidikan selesai dilakukan,” ujarnya.

Untuk menentukan apakah benar ada penyimpangan, nanti akan akan tim teknis yang melakukan cek fisik. Namun cek fisik untuk saat ini belum bisa dilakukan, karena status proyek masih pada tahap pemeliharaan oleh pihak rekanan, dalam hal ini PT. Minata Dutahutama. Artinya, untuk melakukan cek fisik baru akan bisa dilakukan setelah masa pemeliharaan habis. “Kalau kita lakukan cek fisik sekarang. Akan siasia. Karena proyek masih dalam tahap pemeliharaan,” sebutnya seraya menambahkan, masa pemeliharaan baru akan habis pada Bulan Juni mendatang.

Sembari menunggu masa

pemeliharaan habis, pihaknya akan mengumpulkan semua keterangan dan bukti pendukung, sehingga ketika masa pemeliharaan habis, pihaknya tinggal melakukan cek fisikuntuk melengkapi berkas penyelidikan yang ada. “Prinsipnya kita kumpulkan keterangan terlebih dahulu.

Nantinya setelah masa pemeliharaan selesai, tinggal dilakukan cek fisik. Sehingga proses penyelidikan bisa cepat selesai. Karena pemeriksaan sudah selesai dilakukan,” pungkas Andi. (kir)

DNP Andi Asmara (Suara NTB/kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

Halaman 6

PAN NTB Siapkan Pemberhentian Ketua DPD KSB Demikian disampaikan para pengurus DPW PAN NTB bersama sejumlah Ketua DPD PAN kabupaten/kota di NTB, Selasa (10/3).

Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, dalam keterangan persnya memberikan tanggapan atas komentar Umar Mansyur yang menuding tindakannya inkonstitusional. Muazzim menjelaskan, selama ini Umar Mansyur kerap mengambil keputusan partai tanpa melibatkan pengurus lain di DPD PAN KSB. “Misalnya, keputusan yang diambil pada saat rapat pembentukan tim Pilkada kemarin itu ilegal. Karena tidak ada satupun pengurus harian di KSB yang hadir. Termasuk Sekretaris, Bendahara, Ketua POK, Ketua KPPD (Komite Pemenangan Pemilu Daerah), semua tidak ada yang hadir,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan tim Pilkada seharusnya dilakukan dengan melibatkan pengurus harian DPD PAN. “Saya tanya Ketua POK tidak hadir, bendahara tidak hadir, Ketua KPPD tidak hadir. Jadi justru sebaliknya dari yang dituduhkan ke DPW itu,” ujarnya.

Muazzim menambahkan, para pengurus DPD PAN KSB yang lain justru mendesak DPW PAN NTB untuk mengambil tindakan tegas terhadap Umar Mansyur selaku Ketua DPD PAN KSB. Karenanya, ujar Muazzim, saat ini DPW PAN NTB tengah menimbang dua opsi yaitu langsung memberhentikan yang bersangkutan, atau-

kah menggantikannya dengan Pelaksana Tugas alias Plt. “DPW akan segera melakukan pleno, Insya Allah pleno akan dilakukan besok (hari inired) untuk menentukan sikap apakah dipecat atau Plt. Tentu aspirasi teman-teman akan menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Muazzim mengakui, perbedaan sikap antara pihaknya dengan Umar Mansyur kemungkinan dipicu perbedaan sikap dalam Pilkada. Umar dinilai tidak suka dengan langkah DPW PAN NTB yang lebih memprioritaskan kader untuk diusung di Pilkada KSB. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk mengusung Ketua DPRD KSB yang memang merupakan kader PAN sebagai Bakal Calon Bupati KSB. “Kalau saya melihat dari statemennya dia tidak menginginkan kader (PAN) menjadi calon,” ujarnya.

Sebelumnya, Umar Mansyur menuding manuver politik Muazzim yang bersepakat dengan sejumlah bakal calon dan parpol terkait Pilkada di KSB tidak sesuai dengan aturan partai yang berlaku.

Umar menyatakan, sejauh ini mekanisme tersebut belum dilakukan di tingkat DPD PAN KSB. Karena itu ia menilai pernyataan ketua DPW PAN NTB tidak mengatasnamakan partai melainkan pribadi.

Siap Melawan Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN KSB, Umar Mansyur, ST

nampaknya tak gentar dengan ultimatum ancaman pemecatan dirinya. Alih-alih menurunkan tensi perlawanannya, Umar justru balik menantang dengan menyatakan siap melawan keputusan ketuanya tersebut.

“Saya tidak takut dengan ancaman itu. Silakan kalau memang saya mau dipecat,” tandas Umar saat dihubungi media ini, Selasa (10/3).

Menurutnya, apa yang dilakukan dan disuarakannya dan tidak sejalan dengan ketua DPW PAN NTB terkait jalan partai menghadapi Pilkada KSB adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini benar sesuai dengan aturan yang berlaku di internal partai.

“Apa yang saya lakukan dan suarakan sampai hari ini bukan suatu bentuk pembangkangan terhadap partai. Tapi saya lakukan karena ini memang aturan yang berlaku di partai kami,” tandasnya.

Karena itu jika akhirnya ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar memutuskan untuk memecat dirinya, Umar tegas menyatakan siap melakukan perlawanan, sebab baginya sebagai kader partai dirinya hanya tunduk pada aturan partai, bukan sebaliknya kepada personal.

“Saya hanya tunduk pada putusan partai, bukan pada oknumnya,” tantangnya.

Ia mengaku, jauh sebelumnya dirinya sudah mendengar adanya upaya pelengseran terhadap posisinya sebagai ketua DPD PAN KSB. Sejak saat itu ia pun terus menunggu, namun hingga kini surat pe-

(Suara NTB/grafis)

Mataram (Suara NTB) DPW PAN NTB menyiapkan langkah pemberhentian Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Umar Mansyur, ST. Langkah tersebut kemungkinan akan diambil dalam rapat pleno yang dijadwalkan Rabu (11/3) hari ini.

sikap,” katanya.

Terlepas dari perseteruan Umar dengan ketua DPW-nya, ia yang ditanya seputar proses

mecatannya dirinya tak kunjung turun. “Silakan segera ambil keputusan, supaya saya juga segera mengambil

penjaringan bakal calon yang dibukanya, Umar mengatakan kegiatannya berjalan lancar. Sementara ini sudah ada tiga figur

bakal calon yang mendaftarkan diri ke panitia penjaringan yang dibuka oleh PAN sejak Senin lalu. (aan/bug)

Fikri Tepis Isu Demokrat Pilkada KSB Hanura, Nasdem dan PKB Berkoalisi Dukung Figur Lain

Sekolah Rubuh Korban Banjir Mendesak Dibenahi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bencana banjir yang terjadi di kecamatan Tarano dan sepekan kemudian di kecamatan Maronge telah merubuhkan empat tembok SDN setempat. Perbaikannya akan diupayakan masuk dalam prioritas APBD Perubahan tahun ini.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Awalauddin Safari kepada Suara NTB, Selasa (10/3), empat tembok pekarangan sekolah dimaksud, yakni SDN Banda, SDN Bantu, SDN Labuan Jambu dan terakhir di tembok sekolah SDN Brang Kolong yang rubuh diterjang air bah. “Kami sudah turun mengecek ke lokasi. Apalagi di SDN Brang Kolong hampir seluruhnya tembok pekarangan rubuh,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengupayakan agar perbaikan tembok pekarangan keempat SDN ini bisa dimasukkan dalam anggaran APBD Perubahan 2015 ini. Sebab, bagaimanapun proses belajar – mengajar akan terganggu kalau pekarangan sekolah tidak dihalangi tembok, karena dimungkinkan masuknya ternak milik masyarakat, berikut gangguan lainnya. (arn)

juan. “Sekarang komunikasinya sudah di DPW masingmasing. Dan saya lihat prosesnya sejauh ini lancar untuk dapat restu DPP,” klaimnya.

Syafruddin mengatakan dalam perjalanan komunikasi yang dibangun, masing-masing pihak telah mencuatkan nama-nama pasangan calon yang selama ini berminat menggunakan ketiga partai sebagai kendaraan politiknya. Dan pada akhirnya dipilihlah pasangan Drs. H Muhammad Nur Yasin dan Ir. H. Joni Hartono yang akan diusung ketiga partai tersebut. “Pertimbangan kami tentu sangat banyak sebelum menetapkan pasangan ini yang akan kami usung,’’ katanya, seraya menambahkan, sej a k awal mereka yang dilihat lebih siap.

Jika koalisi tiga partai ini akhirnya final maka pasangan H.M

Nur Yasin – Joni Hartono akan melanggeng mulus masuk dalam bursa pencalonan di Pilkada KSB. Sebab total kursi yang dimiliki ketiga Parpol ini sebanyak 5 kursi di DPRD KSB, masing-masing Hanura 2 kursi, PKB 2 kursi dan Nasdem 1 kursi. Atau memenuhi syarat minimal dukungan 20 persen sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelalang Jambore Internasional yang akan dilaksanakan di Jepang, SMP Negeri 1 Sumbawa Besar lakukan persiapan pembekalan terhadap siswi sebelum berangkat mewakili Indonesia. Terutama pembekalan kepramukaan yang dilatih khusus oleh pembina dan pelatih pramuka Gudep 0506 Sumbawa.

Bimbingan bahasa Inggris dan mata pelajaran lain juga diperdalam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumbawa, Sri Irianti S.Pd, M.Pd, kepada Suara NTB, Selasa (10/3) mengatakan, selain terampil di kepramukaan, salah satu syarat atau kecakapan yang harus dimiliki adalah menguasai Bahasa Inggris . Pengenalan budaya juga diberikan bimbingan terhadap siswi.

Menurut Sri, secara moril pihaknya tetap memberikan support, kebutuhan finansial yang menjadi kebutuhan siswi tetap akan diupayakan. “Sering saya menekankan pada anakanak ketika kita menekuni sesuatu jangan setengah-setengah di bidang apapun, tidak hanya di akademik saja, tetapi didukung untuk menekuni bakat masing-masing,” tukasnya.

Terpilihnya Aulia Putri Bintoro mengikuti Jambore Internasional di Jepang merupakan kebanggaan tersendiri bagi pihak SMP Negeri 1 Sumbawa. Sementara Aulia sendiri tidak pernah menyangka akan dipilih mewakili Indonesia ke tingkat Internasional. Sebuah kabar yang menggembirakan saat mendengar dirinya terpilih.”Saya tidak menyangka, karena seleksinya tidak diketahui,” tukasnya.

Dara kelahiran Sumbawa, 14 Desember 2000 ini mengakui, sudah sejak kelas 3 SD menekuni Pramuka. Bahkan selama bergabung di Pramuka sudah sering mengikuti Perlombaan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten. Sehingga pihak sekolah tidak heran jika putri dari Bapak Varian Bintoro ini terpilih menjadi perwakilan ke Jepang. Selain itu secara ketangkasan dan pengalamannya di Pramuka, Aulia dirasa cocok terpilih.Tidak hanya itu saja, selain menguasai kepramukaan, Aulia juga berprestasi di bidang akademik dengan selalu mendapatkan peringkat pertama.

Sebagai persiapan mengikuti Jambore yang akan dilaksanakan empat bulan mendatang, Aulia akan mempersiapkan terutama memperdalam bahasa untuk berkomunikasi. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Partai Hanura, Nasdem dan PKB nampaknya sudah satu suara untuk berkoalisi jelang Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Desember mendatang.

Informasi yang diperoleh media ini, Selasa (10/3), komunikasi bersama yang dibangun ketiga partai ini telah final di tingkat kepengurusan kabupaten dan tinggal memperoleh restu DPW dan DPP partai masing-masing. “Untuk tingkat kabupaten, komunike yang kita bangun sudah final. Kami bertiga (Hanura, Nasdem dan PKB) sepakat berkoalisi,” terang ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura KSB, Syafruddin.

Hasil kesepakatan ketiga partai di tingkat kabupaten itu bahkan sudah berada di kepengurusan partai tingkat provinsi masing-masing. Syafruddin menyebutkan, pasca keputusan di tingkat kepengurusan kabupaten masing-masing bersepakat untuk segera membawanya ke tingkat provinsi untuk memperoleh persetu-

Pol PP Sumbawa Sasar Siswa Bolos Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Dalam rangka pembinaan terhadap anak sekolah yang sering membolos, Satpol PP Sumbawa tetap melakukan operasi rutin simpatik. Operasi tersebut akan dilakukan sampai April mendatang. Setiap tempat keramaian yang biasa dikunjungi anak sekolah yang bolos dari sekolah selalu dilakukan pengecekan untuk penertiban.

“Operasi diprioritaskan untuk anak sekolah yang bolos di luar jam sekolah. Upaya ini dilakukan bukan dalam artian menindak para siswa, tetapi semata-mata keprihatinan Satpol PP terhadap anak sekolahan yang memakai baju seragam lantas tidak mengikuti pembelajaran di sekolahnya,” ungkap Kasat

Pol PP, Edy R. Sanjaya kepada Suara NTB, Selasa (10/3).

Maraknya anak sekolahan yang sering membolos sekolah tidak jarang mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Pasalnya lokasi yang dikunjungi anak sekolahan tersebut selalu memilih tempat-tempat umum yang sering dikunjungi banyak masyarakat.

Seperti gedung Galak Jango, Ruang Terbuka Hijau (Taman Unter Katimis) dan lainnya.

Hal ini mendapat perhatian dari pihak aparat Pol PP. Beberapa titik yang sering ditempati anak sekolahan saat bolos sekolah, sudah diamankan. “Saya khawatir di luar jam sekolah terjadi kriminalitas, biasanya perkelahian, dan kecelakaan lalu lintas,” tukas Edy.

Sehingga bukan tidak mungkin saat terjadi kecelakaan dan semacamnya, wali murid akan menyalahkan pihak sekolah yang dianggap lalai dalam menjaga siswa dalam proses belajar - mengajar. Selain itu sambung Edy, pihaknya tetap melakukan patroli rutin di tempat keramaian pada siang dan malam. Upaya itu untuk pencegahan terhadap penertiban hal-hal lainnya seperti PKL, Miras di lokasi RTH dan lain-lain. Rata-rata hasil temuan pihak Pol PP, yang miras umurnya sekitar 17 tahun. Untuk itu tetap akan melakukan operasi-operasi.

“Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat tetap kita lakukan, terkait tentang miras di tempat umum dan lain sebagainya,” tukasnya. (ind)

Transmigran Prode III Belum Peroleh Lahan Usaha Sumbawa Besar (Suara NTB) Baru terungkap, sekitar 83 KK warga transmigrasi Prode III (dulunya SP III) kecamatan Pelampang hingga kini belum mendapakan lahan usaha. Meski penempatan warga trans sudah dilakukan sejak 1999/2000 silam. Bahkan wilayah transmigrasi sudah diserahkan pusat ke Pemkab pada 2009 lalu.

Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Zainal Abidin AR, S.Sos, yang ditemui Suara NTB, Selasa (10/3) menyatakan, pihaknya baru mengetahui hal ini setelah mendapatkan laporan dari Kepala Desa terkait. Untuk selanjutnya, masalah ini akan dikon-

sultasikan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumbawa, terkait kejelasan lahan warga yang informasinya masuk dalam kawasan hutan. “Kita akan konsultasikan dengan Dishutbun, apakah lahan yang disediakan untuk warga masuk kawasan hutan atau tidak,” jelasnya.

Kalau nantinya masuk kawasan, maka Pemkab akan berupaya mencari lahan pengganti. Salah satu rencananya kawasan lar di sekitar Prode III. Namun harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan daerah, karena informasinya lar ini sudah di SK kan Bupati.

“Kita juga akan konsultasikan masalah ini dengan Kementerian terkait di Jakarta,’’ terang Zainal.

Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan usulan Hak Pengelolan Lahan (HPL) bagi 283 KK Prode III ke pusat, terutama untuk lahan usaha yang sampai saat ini belum dilakukan. HPL ini mesti diusulkan sebagai syarat sertifikasi kepemilikan lahan nantinya. Serta pembangunan jalan penghubung dari Batu Razak UPT Buin Baru sepanjang 7,3 kilometer. Untuk DED sudah dikerjakan Disnakertrans Provinsi. Kalaupun khusus jalan ini tidak disetujui pusat, kita akan berupaya melalui APBD Provinsi. Makanya kita tetap muat dalam usulan,” tukasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

SMPN 1 Sumbawa Ikuti Jambore Internasional di Jepang

Ketua DPC Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, optimis dirinya bakal maju minimal sebagai bakal calon Wakil Bupati pada Pilkada Sumbawa, Desember mendatang. Sesuai rekomendasi internal seluruh PAC se-Kabupaten Sumbawa. Sekaligus menepis isu kencang partai Demokrat yang bakal mengusung kader atau figur lainnya.

“PAC masih konsisten dengan rekomendasi yang telah disampaikan ke DPD dan DPP. Mendukung SBY Ketua Umum, Tuan Guru Bajang Ketua DPD, Syamsul Fikri Ketua DPC dan sebagai calon Bupati ataupun Wakil Bupati. Apalagi hasil pertemuan tingkat DPD di Mataram belum lama ini, Wakil Ketua Umum DPP, Agus Hermanto, ketika menjawab pertanyaan dari salah satu DPC, seandainya ada dua kader partai Demokrat yang maju bagaimana sikap DPD dan DPP? Sikapnya, kata Pak Agus waktu itu, Ketua DPC yang tetap diprioritaskan. Meski tidak menjabat sebagai anggota DPRD pun kalau bersaing dengan kader yang anggota DPRD tetap diprioritaskan Ketua DPC sebagai orang nomor satu di Kabupaten. Bahkan seandainya elektabilitas Ketua DPC lebih rendah dari kader yang anggota Dewan, tetap ketua DPC yang diambil. Sudah jelas dan clear,” tandasnya ketika menjawab Suara NTB, Selasa (10/ 3), terkait isu Demokrat yang bakal mengusung Ir. H. Mokhlis dengan Baijuri Bulkiyah (anggota DPRD NTB dari Demokrat).

Dalam hal ini, lanjut Fikri, Parpol tetap melihat struktur.

Apalagi dirinya selain Ketua DPC juga telah tiga periode terakhir menjadi anggota DPRD Sumbawa. “Jadi bagaimana mau dihadang? Semua isu yang berkembang di masyarakat soal majunya kader lain tidak benar dan itu di luar mekansime.

Demokrat tetap memprioritaskan jabatan dan pengabdian,” tukasnya.

Demokrat juga tetap membuka proses penjaringan sambil menunggu PO. Tim Pejaringan diketuai Rizman Askin dan Sekretaris Yasin Musamma. Sejauh ini, belum ada satupun figur ataupun Parpol yang melamar secara resmi ke Demokrat.

Pihaknya juga mengimbau kepada Ketua Parpol lain di Sumbawa yang notabene sebagai kader muda terbaik partai untuk maju di pertempuran. “Inilah saatnya orang politik maju. Bupati ataupun Wakil Bupati adalah jabatan politik yang menjadi arenanya Ketua Parpol. Kenapa harus takut maju. Saya tegaskan, Saya siap maju di kala ridho Allah dan atas kemauan masyarakat untuk mendukung,” pungkasnya.

Syamsul Fikri (arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) -

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA Kerjasama Bappeda Dompu dengan Harian Suara NTB

Pembatalan CPNS K2 Bergantung BKN Bima (Suara NTB) Maraknya aksi demo dan protes terhadap pengangkatan ratusan honorer daerah kategori dua (K2) sebagai calon PNS yang sebagian diduga bermasalah tak membuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima bergeming. SKPD setempat menegaskan pembatalan Nomor Induk Pegawai (NIP) K2 bermasalah bergantung Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekretaris BKD Kabupaten Bima, Drs. Tamsil kepada Suara NTB Selasa (10/3) mengatakan, proses pemberkasan 598 CPNS K2 sudah melalui sejumlah proses seperti verifikasi dan validasi hingga kelayakan penerbitan NIP. Jika pun ada laporan masyarakat yang bisa dibuktikan, hal itu bergantung BKN. “Kita lihat nanti. Kewenangan menganulir itu semua dari BKN. Kita belum berani mengatakan bisa atau tidaknya karena kewenangan itu ada pada BKN,” katanya.

Diakuinya, hingga kini BKD belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan RB) terkait rencana pemerintah melaksanakan ujian ulang bagi CPNS K2 karena maraknya dugaan kecurangan atau berkas tidak valid. Kabupaten Bima merupakan daerah paling pertama yang merampungkan tahapan pemberkasan, verifikasi, validasi sehingga penerbitan NIP lebih cepat dibandingkan kota dan kabupaten lain di Provinsi NTB. (uki) Tamsil (Suara NTB/uki)

Giliran Kantor Kesbangpolinmas Disatroni Pencuri Kota Bima (Suara NTB) Gedung sekolah maupun perkantoran di Kota Bima akhirakhir ini terus menjadi sasaran tindak pencurian. Setelah sebelumnya ruang Kepala Sekolah SDN 49 yang disatroni pencuri, kini giliran kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bima menjadi sasaran. Dalam peristiwa tersebut, satu unit komputer yang disimpan di bagian administrasi keuangan raib.

Tindak pencurian ini baru diketahui saat salah seorang staf, Rafikun, membuka pintu ruang kerja setempat sekitar pukul 07.30 Wita. Saat itu, staf tersebut terkejut lantaran komputer merk axio warna hitam yang terletak di atas meja sudah tidak ada. Peristiwa ini pun dilaporkan ke pegawai lain termasuk atasan. Pihak Kesbangpolinmas pun menduga jika peristiwa ini terjadi pada malam Selasa.

Sebab saat pulang kerja pada Senin (9/3) siang, komputer tersebut masih ada di tempatnya. “Kita tahu kecurian pada Selasa pagi,” terang Kepala Kesbangpolinmas melalui Kabid Bina Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Abdul Muis, S.sos saat dikonfirmasi Selasa (10/3).

Pihaknya merasa heran, pasalnya sesuai pernyataan staf, saat dibuka semua pintu kantor dalam keadaan terkunci dan tak satu pun pintu yang terlihat dibobol. Peristiwa ini pun langsung dilaporkan ke aparat Polres Bima Kota pagi itu juga.

Aksi pencurian di tempat tersebut, tambahnya, bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, sekitar tiga bulan lalu hal yang sama juga pernah terjadi. Saat itu, satu unit komputer juga hilang. Oleh karenanya, melalui laporan yang dilayangkan, pihaknya berharap aparat Polres Bima Kota segera mengungkap kasus tersebut dan membekuk pelakunya.

Sementara itu, Kanit II SPKT Polres Bima Kota, Ipda Jufrin membenarkan adanya laporan dari pegawai Kesbangpolinmas Kabupaten Bima terkait hilangnya satu unit komputer tersebut. Usai menerima laporan, pihaknya kemudian melakukan olah TKP. (use)

Halaman 7

Perjuangkan Program Rumah Kumuh ke Provinsi

(Suara NTB/ula)

LAYAK HUNI - Rumah yang sebelumnya tidak layak huni milik Siti Hasnah, warga Montabaru yang ditangani melalui program BSPS. Dompu (Suara NTB) Penanganan rumah kumuh di Kabupaten Dompu akan dilakukan secara bersama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Tahun 2015, informasinya program rumah kumuh dari Provinsi

hanya akan ditangani 31 unit rumah dari 420 unit rumah.

Bappeda Dompu akan perjuangkan sesuai komitmen, karena Dompu telah mengalokasikan Rp 2 miliar lebih.

Kepala Bidang Fisik Bappeda Dompu, Yani Hartono,

SP kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (10/3) mengatakan, hasil koordinasi pihaknya dengan Dinas PU Dompu bahwa penanganan rumah kumuh dari Provinsi tahun 2015 hanya 31 unit rumah. Padahal, telah disepakati ada 420 unit rumah akan ditangani. “Kita sudah anggarkan untuk penanganan rumah tidak layak huni Rp 2 miliar lebih. Informasinya, Provinsi hanya menangani 31 unit rumah,” katanya.

Yani Hartono menduga, ada misinformasi yang dijadikan dasar Provinsi sehingga menentukan untuk Dompu hanya 31 unit. Data rumah tidak layak huni di Kabupaten Dompu sebanyak 20.000-an setelah ditangani 5.000-an melalui program BSPS. “Saya yakin ini miskomunikasi data saja. Karena kita usulkan yang dapat BSPS diusulkan untuk dibangun fasilitas umum. Data ini kemu-

ngkinan dijadikan dasar jumlah rumah tidak layak huni di Dompu,” ungkapnya.

Dikatakan Yani, usulan dibangun fasiltas umum ini berupa pembangunan akses jalan dan penerangan ke rumah. Pembangunan akses jalan berupa rabat gang. “Kalau tidak ditangani, kita khawatir rumahnya tetap masuk kategori rumah tidak layak huni,” jelasnya.

Penanganan rumah tidak layak huni tahun 2014, Provinsi mengalokasikan anggaran untuk 56 unit rumah. Sesuai komitmen penanganannya masing-masing setengah, tahun 2015 direncanakan ada 420 unit rumah akan ditangani. Pemkab Dompu melangalokasikan Rp 2 miliar lebih, sehingga total yang akan ditangani sekitar 210 unit rumah.

“Setengahnya akan ditangani Provinsi. Tapi kenyataannya justru menurun. Masalah ini akan kita koordinasikan agar

(Suara NTB/ula)

Yani Hartono

bisa ditingkatkan,” katanya.

Koordinasi direncanakan akan dilakukan dalam proses musrenbang tingkat Provinsi pada 16 Maret di Mataram. (ula/*)

Warga Diteror Bom Molotov Bima (Suara NTB) Seorang warga Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Muhammad Yamin mendapat teror bom rakitan (molotov) dari pelaku tak dikenal, Selasa (10/3) dini hari. Hingga kemarin siang, belum diketahui motif dari teror dimaksud. Aksi pelemparan bom rakitan ini pun sempat mengundang perhatian warga sekitar yang mendatangi TKP. Muhammad Yamin menyebutkan peristiwa pelemparan tersebut terjadi sekitar pukul 01.50 Wita. Saat itu, katanya, dia dan keluarga yang tengah berada di dalam rumah terkejut mendengar suara ledakan yang berasal dari depan rumah. Saat berada di luar, Yamin pun melihat kepulan asap. Lantaran khawatir asap tersebut beracun, Yamin yang merupakan guru di SMAN 1 Belo ini lantas menghindar. Namun setelah memastikan asap tersebut tak beracun, dia kembali mendekati benda dimaksud.

Saat mendekat, dia melihat dua botol yang dirangkai. Dia

menduga bahwa kedua botol yang terbuat dari kaca dan satu botol plastik tersebut adalah bom rakitan (bom ikan). Peristiwa ini pun dilaporkannya ke aparat Polsek Woha yang kemudian memasang police line di sekitar TKP. “Saya sangka beracun, ternyata bom ikan,” katanya.

Diakuinya, sebelum peristiwa tersebut terjadi dia mendengar suara sepeda motor melintas di sekitar rumahnya.

Saat itu juga dia mendengar suara ledakan yang begitu keras. Namun dari dua botol yang ada, hanya satu yang meledak. “Ledakannya keras

dua kali,” ujarnya. Hanya saja, lanjutnya, meski mendapat teror dimaksud, Yamin mengaku selama ini tidak pernah memiliki musuh. Setiap harinya dia hanya pergi mengajar dan pulang sekitar pukul 14.00 Wita, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas ke sawah.

Usai dari sawah, baru berkumpul bersama keluarga.

Sementara itu, dua benda tersebut kemudian diamankan oleh Tim Gegana sekitar pukul 08.00 Wita. Kedua benda tersebut diamankan ke Mako Brimob Detasemen Bima untuk diselidiki. Adanya bom rakitan yang meneror

rumah korban ini pun menarik perhatian warga sekitar yang berdatangan TKP. Mereka penasaran terkait motif di balik teror dimaksud.

Wakapolres Bima, Kompol A. Wakhid PU yang juga turun ke TKP menyebutkan pihaknya mendapat laporan mengenai pelemparan ini malam itu juga. Laporan masyarakat tersebut dilayangkan ke Polsek Woha. Dalam laporannya disebutkan adanya benda diduga bom yang dilempar ke rumah warga. “Laporannya itu menyatakan ada kedakan, tapi kini sudah ditindaklanjuti oleh tim penjinak bom dan sudah dievakuasi. Situasi sudah aman,” terangnya.

Belum diketahui motif pelemparan bom dimaksud.

“Sekarang kita masih melakukan penyelidikan apa latar belakang sehingga beberapa oknum melakukan hal

demikian, dugaan lain juga belum ada,” pungkasnya.

Sementara itu Kanit Gegana, Ipda Iwan S menyebutkan benda yang digunakan dalam aksi teror tersebut merupakan jenis bom molotov. Di dalamnya terdapat bubuk pupuk Urea yang dicampur dengan bahan bakar premium dan dikemas menggunakan botol mineral. Sebagai pemicu, para pelaku menggunakan sumbu api sehingga jika terbakar campuran di dalam botol tersebut bisa menghasilkan daya ledak. Dalam peristiwa tersebut sebenarnya tidak terjadi ledakan karena rangkaian bom ini tak sempurna. Yang terbakar hanya pada detonator yang terbuat dari antena televisi dan dirangkai dengan bahan belerang dan korek api.

Jika meledak, jenis daya ledak yang dihasilkan pun merupakan low explosive. (use)

kan giliran sesuai dengan jadwal. Banyak siswa yang mengapresiasi kegiatan ini.

Sri melanjutkan rata-rata siswa tersebut lebih senang dan hobi membaca buku cerita dan dongeng. Untuk meningkatkan semangat baca siswa tersebut, Sri mengaku sering mengadakan kegiatan seperti lomba penilaian perpustakaan sekolah atau pemilihan duta baca. Selain itu siswa yang berkunjung di kantor tersebut salah satunya akan diberikan hadiah atau bingkisan berupa buku dan Alat tulis.

“Bingkisan itu memacu semangat anak-anak berkunjung kepustakaan makin tinggi dan tidak bosan,” ujarnya.

Selain siswa SD, Sri mengaku menjelaang ujian nasional minat baca juga siswa SMA makin tnggi serta hampir ada puluhan mahasiswa yang berkunjung. Rata-rata buku yang mereka baca yang sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil di kampus. ‘’Ada 10 siswa SMA yang datang ke sini, lebih banyak mahasiswa hampir 30 sampai 40 orang

setiap hari,” katanya.

Untuk mencanangkan minat baca, Perpustakaan dan Arsip Daerah berencana akan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Se-Kota Bima, agar mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut wajib memberikan satu eksemplar fotokopi skripsinya untuk dijadikan arsip daerah.

Meskipun sudah memiliki 38 perpustakaan di tiap kelurahan namun minat baca masyarakat masih kurang, makanya difokuskan kepada pelajar dan mahasiswa. (uki)

(Suara NTB/uki)

SEPI – Salah satu sudut Perpustakaan Daerah Kota Bima yang sepi pengunjung, Selasa (10/3).

Maraknya Rentenir Masih Bisa Diatasi

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) Setelah melambungnya harga beras yang meresahkan dan merugikan masyarakat, kini masyarakat Bima dikhawatirkan dengan maraknya rentenir yang mencoba merayu dengan menawarkan pinjaman modal dengan syarat ringan dan mudah.

Bagi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima, Firdaus, ST, MM kepada Suara NTB, Selasa (10/3), mengatakan hal itu dipicu kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang rentenir yang mengakibatkan masyarakat atau pengusaha mikro bergantung kepada rentenir untuk menambah modal usaha. “Saya kira kesadaran masyarakat yang lebih diutamakan,” katanya.

Kata Firdaus, sebenarnya banyak program dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dititipkan oleh pemerintah lewat Bank. Namun karena ingin cepat dapat modal, karena cepat dan mudah, alternatifnya meminjam ke rentenir.

Padahal menurutnya, bank juga mempunyai aturan sendiri, tidak asal sembarang dalam mencairkan modal meskipun itu hak masyarakat. Dalam KUR, perbankan juga tidak sulit untuk mencairkan modal usaha namun permasalahannya masyarakat tidak sabar menunggu proses perbankan. ‘’Peran koperasi juga perlu dipertanyakan agar masyarakat tidak harus terjebak dengan rententir,” imbuhnya.

Untuk itu Firdaus menghimbau kepada masyarakat haruslah pandai-pandai melakukan proses pinjaman kredit, baik di bank, koperasi ataupun rentenir yang diukur tingkat penghasilan dengan bunga tinggi agar mampu mengembalikan dengan waktu yang telah disepakati secara bersama.

Dia menjelaskan mahasiswa di kampusnya yang rata-rata tahun ini lebih fokus penyelesaian tugas akhir (Skripsi) lebih banyak melakukan penelitian tentang kredit permodalan terutama kredit macet. ‘’Dari hasil penelitian tersebut, pelaku usaha mikro dan pihak permodalan mampu bersinergi memperbaiki masalahmasalah kredit di tengah terhimpitnya masyarakat dalam menambah modal,” pungkasn y a .

Firdaus (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Minimnya minat baca masyarakat Kota Bima membuat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima gencar melakukan sosialisasi.

Untuk mendongkrak minat baca yang rendah bekerjasama dengan sekolah SD dan Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Kota Bima.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima, Dra, Hj. Sri Rahawati, MH, kepada Suara NTB, Selasa, (10/3) mengaku setiap hari

dibuka untuk pelayanan di perpustakaan. Minat baca didominasi oleh pelajar dn mahasiswa.

Perlu ditingkatkan minat baca kalangan pegawai dan masyarakat umum. Sejak kerjasama dengan SD yang ada di Kota Bima, setiap hari kantor tersebut dipadati oleh siswa yang datang membaca yang diarahkan oleh kepala sekolah.

“Rata-rata setiap hari ada 50 siswa yang datang ke perpustakaan secara bergilir,’’ katanya, seraya menambahkan, tiap SD di Kota Bima akan mendapat-

Kerjasama RSU Dompu dengan Harian Suara NTB

RSU Dompu Segera Gelar Operasi Katarak dan Bibir Sumbing Dompu (Suara NTB) Operas katarak dan bibir sumbing dalam rangka ikut menyukseskan event Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan 2 kali di RSU Dompu. Pada 16-17 Maret mendatang, operasi katarak direncanakan akan diikuti 126 orang. Warga tidak kebagian operasi katarak Maret, diharapkan bisa dioperasi secara gratis pada April 2015 mendatang.

Kasi Pelayanan RSU Dompu, dr H. Dias Indarko, MPPM kepada wartawan di RSU Dompu, Selasa (10/3) mengungkapkan, operasi katarak dan bibir sumbing yang direncanakan di RSU Dompu akan dilangsungkan dua gelombang. Pada 16-17 Maret ini akan dilakukan oleh persatuan

dokter ahli mata Indonesia (Perdami) dan pesertanya yang sudah terdaftar 126 orang. “Yang sudah discreening 126 orang dan akan dilakukan operasi katarak pada 16-17 Maret ini,” katanya.

Pada April 2015, Kompas juga akan melakukan operasi katarak dan bibir sumbing. Warga yang belum terdaftar dalam operasi katarak Maret, bisa didaftarkan ke Puskesmas dan dilakukan screening di RSU Dompu untuk diperiksa lebih lanjut bisa dioperasi atau tidak. “Ini sosial. Tidak dipungut biaya apapun. Lensanya pun gratis,” kata dr Dias.

RSU Dompu, lanjut dr Dias, hanya menyiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan. Seperti tempat dan fasilitas lainnya.

“Ada delapan meja kita siapkan,

karena ada delapan orang dokter spesialis mata,” ungkapnya.

Dr Dias menegaskan, dalam rangka event TMD 2015 ini pihaknya ikut menyukseskan dengan penyiapan tenaga dan fasilitas penanganan pasien. Termasuk pada event Trabas yang akan berlangsung 4-5 April. “Untuk tenaga kesehatan di lapangan akan ditangani pihak Puskesmas. Bila ada yang luka parah dan mengalami patah tulang, dirujuk ke kita untuk diambil tindakan medis,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya pun akan menyiapkan tenaga mendukung tenaga lapangan di Puskesmas seperti pada puncak peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora. Dukungan tenaga ini menjadi keharu-

(Suara NTB/ula)

PEMERIKSAAN - Dr H. Dias Indarko, MPPM kasi pelayanan RSU Dompu saat melakukan pemeriksaan pasien di ruang ICCU, Selasa (10/3). san dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah dengan banyaknya warga yang ber-

kumpul. “Tapi kesiapan tenaga dan peralatan di RSU tetap harus siap,” katanya. (ula/*)

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

POLHUKAM

Halaman 8

(Suara NTB/her)

PADAMKAN API - Tim Damkar berupaya memadamkan api di Ponpes Nurul Hakim

Diduga Akibat Korsleting Listrik

Ponpes Nurul Hakim Hangus Terbakar Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran hebat terjadi di Pondok Pesantren Nurul Hakim, di Jalan TGH Abdul Karim Nomor 10 Kediri Selatan Kecamatan Kediri.

Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dipicu angin kencang sehingga jilatan api dengan cepat menyambar ruang demi ruang kelas pada bangunan ponpes tersebut.

Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa karena saat kejadian para santri sudah pulang. Namun enam lokal ruang kelas dan laboratorium hangus dilalap si jago merah. Kobaran api dapat dijinakkan satu setengah jam setelah tim Damkar Lobar dibantu Pemkot Mataram berjibaku memadamkan api tersebut.

Informasi yang dihimpun di lokasi, kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 Wita. Api dilihat membesar oleh warga pada pukul 13.48 Wita.

Saat kejadian kebakaran tersebut, ruang kelas berlantai dua tersebut sudah sepi karena para santri sudah pulang. Dilantai dasar terdapat ruang kelas untuk TK, sedangkan di lantai dua ruangan kelas Tsanawiyah. Kepulan asap disertai api berawal di bagian tengah ruang kelas tsanawiyah di lantai II, api dengan cepat menjalar ke ruangan lain di sebelah kiri dan kanan.

“Karena saat itu angin kencang sekali, ditambah banyak ranting pohon,” kata salah seorang warga.

15 menit kemudian, pasukan Damkar dari BPBD Lobar tiba di lokasi karena pihak pengelola ponpes memberitahukan perihal kejadian kebakaran tersebut. Awalnya, satu unit Damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Akan tetapi dengan satu unit Damkar ini tidak mampu memadamkan api yang kian membesar. BPBD pun mengerahkan satu unit Damkar lagi, namun itu juga belum cukup untuk memadamkan api. Bahkan saat berupaya memadamkan api, Damkar tersebut sempat ngadat. Akibatnya, petugas kewalahan untuk memadamkan api sehingga mereka meminta bantuan kepada Damkar Kota Mataram untuk memadamkan api.

Camat Kediri, Humaidi yang melihat langsung kejadian tersebut mengaku kebakaran terjadi pukul 13.30 Wita. Saat itu ia melihat kepulan asap kehitaman membumbung tinggi. Setelah melihat kepulan asap tersebut, iapun langsung memerintahkan stafnya untuk mengecek langsung di lapangan. Setelah memastikan itu kebakaran, pihaknya langsung menghubungi BPBD untuk segera membantu memadamkan api.

Kabid Damkar, Setiadi menyatakan, pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 14.00 lebih, selanjutnya pihaknya menerjunkan 20 personel 1 unit kendaraan Damkar. Namun ternyata kebakaran membesar sehingga pihaknya pun menambah satu armada lagi dan meminta bantuan dari Kota Mataram. “Kami terjunkan 20 orang personel, 3 kendaraan Damkar (satu dari kota) dan 2 mobil suplay,” katanya. Diakuinya, Damkar di Lobar memang masih minim sehingga menjadi kendala ketika ada kebakaran.

Tahun ini katanya akan dilakukan pengadaan dua unit armada dengan alokasi dana dari pusat, biaya pengadaan kendaraan Damkar katanya lumayan besar mencapai Rp 1,4 miliar per unit mobil. Menurutnya, idealnya seharusnya per kecamatan memiliki 1 kendaraan. Penasehat Ponpes Nurul hakim, TGH. Muharrar Mahfudz menambahkan, ruang kelas yang terbakar sebannyak enam lokal bersama laboratorium. Namun pihak ponpes menjamin, proses belajar mengajar tidak terganggu karena ada tempat belajar darurat. “Kami Upayakan untuk merehab secepatnya, yang jelas proses belajar tetap berlangsung,”tukasnya. (her)

Dir Polair Nonaktif

Penyelidikan Kasus Korupsi Hampir Rampung

Pro Kontra Tak Ganggu Kondusivitas Internal

Kejari Praya Segera Tetapkan Tersangka

Mataram (Suara NTB) Setelah surat perintah (Sprint) pe-nonaktifan Direktur Polisi Air (Dir Polair) Polda NTB, Kombes Pol DB, disinyalir menimbulkan pro kontra. Ada yang menganggap pencopotan pertama kali dalam sejarah Polda NTB itu berlebihan. Satu sisi ada yang menyebut itu kebijakan yang sudah melalui pertimbangan matang Kapolda sebagai pimpinan tertinggi di lembaga Adhyaksa tersebut.

Tapi apapun pro kontra itu, menurut Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK, tak akan menganggu kondusifitas internal. Kebijakan pe-nonaktifan Dir Polair sudah melalui pertimbangan Kapolda Brigjen Pol. Drs. Srijono, M.Si. “Perlu diingat, lembaga kepolisian ini patuh pada SOP, bahkan sejak awal ada sumpah Bhayangkara. Sehingga sejak awal seorang anggota Polri yang ditempatkan dimana pun harus siap,” jelas Kabid Humas, yang mengaku tidak ingin menjawab terlalu jauh soal non aktifnya Dir Polair tersebut.

Dia hanya ingin menjelaskan bahwa program kerja apapun di Direktorat Polair Polda NTB, tetap berjalan sesuai SOP meski ada kebijakan pencopotan pimpinannya oleh Kapolda. Kabid Humas memisahkan konteks persoalan, bahwa yang diberhentikan adalah jabatannya. “Yang di non aktifkan itu Direkturnya, bukan Polairnya. Sehingga ketika secara sistem tetap harus berjalan,” kata Suryo. Apalagi setelah sprint itu keluar, Kapolda langsung menunjuk Wakil Direktur Polair.

Sehingga Kapolda pun menurut dia, menjamin tidak ada kinerja yang terganggu setelah sprint itu dikeluarkan. Semua sudah bekerja sesuai prosedur.

Terhadap perkara penahanan kapal Batiwakkal Permai 2 sebelumnya, dipastikan tetap diproses sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang sudah diterbitkan, karena sudah menetapkan nakhoda kapal, GKG sebagai tersangka. “Jadi tidak ada masalah, Sementara, diluar keputusan penonaktifan Kombes DB ini memang cukup mengejutkan ini, sebelumnya serangkaian penindakan dilakukan di wilayah perairan Lombok. Bahkan beberapa kasus sudah ditingkatkan ke penyidikan. Tercatat delapan kasus penangakapan kapal diproses. (ars)

Praya (Suara NTB) Sebanyak empat kasus dugaan korupsi yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng), segera ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan penetapan tersangka dari masing-masing kasus dugaan korupsi tersebut. Hal tersebut disampaikan Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Dharmana, S.H., Selasa (10/3) kemarin.

Keempat kasus dugaan korupsi tersebut, masing-masing tiga kasus kepala desa (Kades).

Yakni Kades Mujur, Lekor serta Desa Tumpak. Ditambah kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali, milik Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan (Disnakeswan) NTB. “Target kita pada Bulan Maret ini, empat kasus dugaan korupsi sudah bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan,” sebutnya.

Ia mengakui, dari empat kasus tersebut memang baru kasus Kades Mujur serta Desa Tumpak yang proses pemerik-

saan saksinya sudah selesai.

Sedangkan kasus Desa Lekor serta RPH Barabali, masih dalam proses penyelesaian pemeriksaan saksi. Tapi sudah hampir tuntas. “Untuk kasus Desa Lekor, tinggal pemeriksaan bendahara desa.

Sedangkan kasus RPH Bara-

bali, tinggal pemeriksaan kontraktor proyek,” jelas Raka.

Dikatakannya, pihaknya memang sudah memasang target ada empat kasus korupsi yang bisa ditingkatkan statusnya pada bulan ini. Dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sesuai target awal Kejari Praya. Bahwa paling tidak pada triwulan pertama tahun ini, minimal empat kasus dugaan korupsi yang sudah bisa ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

Disinggung calon tersangka dari masing-masing kasus dugaan korupsi tersebut, Raka men-

gaku sudah ada. Hanya saja, pihaknya belum bisa mengungkap siapa saja yang jadi calon tersangkanya. Sebelum ada penetapan status penyidikan.

“Kita tidak mau mendahului. Tunggu saja setelah ada penetapan status penyidikan.

Baru kita ungkap siapa tersangka dari masing-masing kasus dugaan korupsi tersebut,” terangnya. Namun sebelum itu, terhadap kasus-kasus dugaan korupsi tersebut pihaknya akan melakukan ekspos terlebih dahulu. Setelah seluruh proses pemeriksaan saksi selesai dilakukan. (kir)

Dinilai Langgar Perda

Warga Keberatan Hasil Pilkaling Batu Rujung Mataram (Suara NTB) Pemilihan Kepala Lingkungan (Pilkaling) Batu Rujung Kelurahan Pagutan Barat menuai keberatan dari warga setempat. Pasalnya, pencalon salah satu kandidat melanggar aturan daerah (Perda) Kota Mataram tentang tata cara pemilihan lembaga permusyawaratan lingkungan, karena kandidatnya berada di luar wilayah pemilihan.

Diketahui, protes terhadap hasil pemilihan tersebut lang-

sung dilayangkan ke Pemkot Mataram dalam hal ini Bagian Pemerintahan. Dimana dalam surat tersebut berisikan, dugaan adanya pelanggaran terhadap Perda nomor 3 tahun 2012 dalam pasal 18 huruf C. Dimana, salah seorang calon harus berdomisili di wilayah pemilihan. Surat yang berisikan protes tersebut ditandatangani oleh 12 dan ditembuskan langsung diantaranya Walikota Mataram, DPRD Kota Mataram dan Ombudsman NTB.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Nyoman Suwandiyasa menjelaskan, pada prinsipnya proses pemilihan harus berpegang pada aturan baik itu perda maupun perwal. Secara normatif calon kepala lingkungan harus berdomisili di wilayah bersangkutan. Namun pada kenyataannya, calon yang memenangkan pemilihan kartu identitas penduduk (KTP) berada di lingkungan setempat. Hanya saja, tempat tinggalnya di

Kelurahan Pagutan Timur.

“Ini sudah kita konsultasikan dan pada prinsipnya yang bersangkutan ber KTP di Batu Rujung,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (10/3).

Proses pemilihannya pun diserahkan sepenuhnya kepada kelurahan dan kecamatan karena menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan hingga kepanitian. Dalam perjalanannya tidak ada permasalahan bahkan masyarakat menerima pencalonan

tersebut. Hasil pemilihannya pun jauh berbeda yakni 130 suara melawan dua suara.

“Orang yang dilaporkan ini suaranya besar sampai kurang lebih 130 suara, sementara lawannya cuma dapat dua suara,” sebutnya.

Yang paling penting adalah, masyarakat menerima keputusan tersebut, sementara mengenai pelayanan dan lain sebagainya menjadi persoalan teknis yang diberikan kewenangan kepada kelurahan. Dihubungi terpisah, Lurah Pagutan Barat Cahya Samudra mengatakan, tahapan pencalon bahkan pemilihan dilakukan sesuai dengan prosedur. Bahkan calon yang dipersoalkan sudah dirapatkan melalui rapat banjar setempat dan tidak ada permasalahan. Hasil suaranya pun antara 130 melawan 2 perolehan suara.

“Pencalonannya sudah kita sosialisasikan dan rapatkan di banjar,” lanjutnya.

Namun demikian, hasil berita acara pemilihannya pun belum ditandatangani, karena masih menunggu rekomendasi dari kecamatan. Kalau nantinya ada persetujuan (rekomendasi), baru dilakukan pelantikan dan penerbitan SK tugas. Cahya mempertanyakan motivasi serta menyesalkan keberatan yang disampaikan oleh I Nengah Dwi Kusniadi. Pasalnya, proses demokrasi sudah berjalan baik dan harus menjunjung tinggi kebersamaan bukan menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat. (cem)

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Seminar Nasional Astindo

Perbanyak Konektivitas Penerbangan, Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Austria Bantu Restorasi Lukisan Affandi Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Austria membantu restorasi beberapa lukisan karya maestro lukis Indonesia, Affandi.

“Februari lalu kami telah membawa pakar dari Austria ke Yogyakarta untuk mengkaji mana karya yang butuh direstorasi,” kata Duta Besar Austria untuk Indonesia, Andreas Karabaczek, setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa dalam jangka panjang dibutuhkan lebih dari sekadar restorasi karya dan dia mengusulkan modernisasi Museum Affandi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Modernisasi yang dia maksud antara lain meliputi penerapan konsep bangunan hijau yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar mengatakan kerja sama restorasi lukisan Affandi selanjutnya diharapkan bisa diperluas, antara lain dalam bentuk pelatihan restorasi karya seni. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

LUKISAN AFFANDI - Pengunjung mengamati karya lukisan Affandi di Museum Affandi, Yogyakarta.

(ant/bali post)

NASKAH ARIFIN C. NOER - Aktor M. Busro membacakan naskah drama secara monolog berjudul “Ozon atawa Orkes Madun, karya Arifin C. Noer (1941-1996), tokoh teater modern dan sutradara film, di Lobi Teater Kecil, TIM, Jakarta, Senin malam (9/3).

Kapal Pesiar Singgah di Lembar

Guide Keluhkan Minimnya Rute Destinasi di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kapal pesiar Seabourn Odyssey yang mengangkut 458 wisatawan asal Amerika, Jepang dan Australia singgah di pelabuhan lembar. Kapal pesiar yang singgah tersebut termasuk daftar tunggu yang akan singgah di Lombok. Di tengah tingginya kunjungan wisatawan dari kapal pesiar tersebut, para guide mengeluhkan minimnya rute destinasi wisata yang bisa menjadi alternatif tujuan para tamu.

Khusus di Lobar, saat hanya memililki beberapa jalur saja yang ingin dituju wisatawan, seperti rute Lingsar, Narmada, Sekotong, Banyumulek. Selebihnya, para wisatawan banyak ke Loteng dan Lotim. Hal ini diakui ketua kelompok Guide di Lembar, Syukur kepada wartawan Selasa kemarin. Dikatakan, kapal pesiar yang singgah kali ini termasuk kesekian kalinya.

Kapal kali ini mengangkut 458 wisatawan dari Amerika, Jepang dan Rusia. Para pengunjung ini katanya, akan menjalani sejumlah paket tour, seperti paket City Tour, Kuta Tour dan Senggigi Tour.

Khusus di Lobar, tidak banyak paket yang disediakan.

Yang ada hanya Senggigi Tour,

Sekotong Tour dan Tour Tampel serta Tour Banyumulek. Beberapa rute ini pun ada yang digabungkan dalam satu paket saja. Minimnya rute tersebut disebabkan tidak ada pilihan destinasi baru bagi para tamu.

Sejauh ini destinasi yang dikembangkan terfokus pada wilayah itu -itu saja. Bahkan, terkesan rute tujuan hanya sekedarnya, seperti rute mengunjungi lokasi pembuatan batu bata di Desa Dasan Tereng, Lembar.

Seharusnya katanya, fokus pindah ke kawasan selatan (Sekotong). Kawasan ini memiliki potensi besar, namun belum diperhatikan Pemda.

“Belum banyak pilihan karena wilayah selatan belum digalakkan,” katanya.

Ia memiliki alternatif agar Pemda mengembangkan potensi kerajinan nyesek di Penarukan dan Giri Temberi Gerung. Lokasi ini dekat dengan Pelabuhan Lembar sehingga bisa menjadi alternatif pertama dikunjungi. Namun karena minimnya perhatian pemda maka tidak tersentuh.

“Jangan heran kalau banyak yang ke Loteng,” selorohnya.

Disebutkan, dari 448 wisatawan tersebut 160 orang ikut paket tour, sedangkan sisanya bebas. Menurutnya, para tamu ini tentunya tidak mungkin membawa uang sedikit untuk berbelanja. Sehingga jika ini juga ditangkap maka tentunya akan memberi keuntungan bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti sikap

Akhir Pekan Mona

dan suaminya, Indra Brasco, mengaku selalu meluangkan waktu untuk melakukan untel-untelan bersama anakanak tercintanya di setiap akhir pekan.

“Kalau weekend, kita ada istilah untel-untelan. Dari pagi kita (keluarga) kumpul di kamar, mengobrol. Anak-anak bisa-bisa sampai ngumpet di selimut,” ujar Indra dalam konferensi pers yang diselenggarakan salah satu produsen

minuman teh kemasan, di Jakarta, Selasa.

Mona mengatakan, kebiasaan untel-untelan itu merupakan salah satu cara menggali cerita-cerita baru di antara anggota keluarganya. Selain itu, dapat menciptakan komunikasi yang berkualitas sehingga membuat hubungan keluarga semakin erat.

Di samping itu, Mona dan Indra mengaku juga kerap meluangkan waktu di setiap

Jakarta (Suara NTB) Aktris Mona Ratuliu

Anatomi Karya dalam ”Senin Sinema”

Sam Smith Duet dengan John Legend untuk Amal

Mataram (Suara NTB) Film atau foto, karya talent - talent muda yang ditampilkan pada ajang senin sinema di Warjack Taman Budaya “Diotak – atik” melalui diskusi dan perdebatan panjang. Film atau foto yang ditayangkan dianatomi untuk menilik kelemahan juga keunikannya.

Adapun film yang ditampilkan pada edisi Senin Sinema (Seninema) ketujuh, 9 Maret 2015 lalu, merupakan video dokumentasi perjalanan wisata di Gili Nanggu dan Makam Keramat di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Film yang merupakan jerih payah dua talenta dari Mataram yakni Firza Febriyandi (Owner LombokJJ Toru & Travel) dan Ahmad Herkiandi salah satu penggagas Komunitas Jelajah Alam Lombok, “dihujani” komentar berbau kritik dan saran serta sanggahan.

Film-film yang berdurasi tidak lebih dari 20 menit itu diapresiasi oleh sejumlah audiens yang menyaksikannya.

Usai pemutaran, komposisi film berupa komponen yang harus ada dalam sebuah karya yaitu komponen berupa pesan agar membangkitkan kesadaran audiens (individu yang menyaksikan film) agar tergerak melakukan perubahan.

Kekuatan sebuah film dinilai mampu mengubah kesadaran individu untuk bertindak seperti yang disaksikan dalam tontonan. Untuk itu, beberapa film dokumentasi perjalanan yang memuat pesona destinasi pariwisata itu diharap diselipi dengan pesan untuk melestarikan lingkungan. Contoh sederhana, film itu diharapkan dapat terisi dengan aksi kampanye berupa membuang sampah di tempatnya.

Kampanye menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga selalu terpelihara dapat dilakukan secara sederhana melalui produksi – produksi kecil seperti yang dilakukan.

Hal ini, menunjang pembentukan kesadaran masyarakat baik penduduk daerah pariwisata maupun wisatawan agar tidak sembarangan dalam membuang sampah. Harapannya, kebersihan dan kemurnian alam di kawasan pariwisatayang masuk dalam Koridor V MP3EI ini selalu terjaga.

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Inggris peraih empat Grammy Awards, Sam Smith, merilis kembali salah satu hitsnya “Lay Me Down” berduet dengan John Legend, Senin.

Duet spesial tersebut khusus untuk Red Nose Day 2015, sebuah (Suara NTB/ist) kegiatan amal Sam Smith yang digelar dua tahun sekali di Inggris, dimana orang-orang menggunakan hidung badut untuk membantu meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dana untuk proyek amal Comic Relief.

“Saya baru saja menggarap lagu resmi untuk Red Nose Day tahun ini bersama John Legend yang luar biasa,” kata Sam Smith dikutip dari Universal Music Indonesia, Selasa.

“Merupakan kebanggaan bagi saya bisa berkolaborasi dengan artis berbakat seperti John Legend. Plis, dukung selalu lagu ini, ini benarbenar untuk tujuan yang baik,” tambah pemenang artis baru terbaik Grammy Awards.

Penyanyi berusia 22 tahun itu mengatakan lagu “Lay Me Down” merupakan lagu di album populernya: In The Lonely Hour yang selalu membekas di hatinya. Ia juga mengaku bersemangat karena akan menyanyikan lagu tersbeut bersama John Legend pada pertunjukan Red Nose Day nanti.

“Saya sangat bangga bahwa lagu saya akan membantu meraih dana untuk mengumpulkan uang untuk kegiatan seperti ini tidak hanya di Inggris tetapi juga belahan Afrika,” jelas Smith dalam keterangannya dikutip dari NYDailynews.

Sementara itu, John Legend pun tidak kalah antusias. “Sam adalah artis yang berbakat. Kami sudah menanti untuk bisa berkolaborasi,” kata John Legend. “Saya sangat senang bahwa kami bisa berkolaborasi untuk lagu yang luar biasa dan untuk tujuan yang luar biasa,” tambah penyanyi berusia 36 tahun itu. (ant/bali post)

Butuh Referensi Para talent indie yang memproduksi karyanya secara individual itu diharap menengok karya – karya lain sebagai referensi penunjang dalam berkarya. Hal itu disampaikan oleh seniman Zaeni Muhammad (Kang Je) dan musisi Ary Juliyant & Folk (Kang Ary).

“Tidak hanya videographer bahkan seluruh creator yang berkarya membutuhkan referensi. Dalam hal per-film-an, seorang videographer dapat memetik referensi dengan cara menyaksikan video karya orang lain, jadi tidak mesti melalui membaca literatur – literatur tebal tentang pembuatan film,” ujarnya seraya melanjutkan diskusi tentang film yang dilakukan oleh para kerabat Jelajah Alam Lombok dengan para seniman dan budayawan di warjack. (met)

(Suara NTB/her)

WISATAWAN – Sejumlah wisatawan penumpang kapal pesiar tiba di Pelabuhan Lembar, Selasa kemarin. pemda, sebab kurang memperhatikan persoalan kunjungan kapal pesiar tersebut. Ketika tamu datang tidak ada yang menyambut. Menurutnya, hal ini penting untuk memberikan penghargaan bagi tamu yang datang. “Paling tidak dari dinas menyambut, tapi sama sekali tidak ada,” imbuhnya.

Pantauan koran ini, para tamu kapal pesiar yang datang malam hari untuk saling bercerita di antara anggota keluarga.

“Setiap hari meluangkan waktu lebih dari 15 menit, lebih seringnya malam. Sekitar jam 20.00 kita sudah membebaskan diri dari gadget, televisi, bareng-bareng kumpul di ruang atau, atau ruang makan,” kata Mona yang memasuki usia 13 tahun pernikahannya itu. (ant/bali post)

disambut travel agent saja dan Gendang Beleq. Para wisatawan ini turun di tengah laut, lalu naik kapal kecil yang mengantarkannya ke pelabuhan. Sesampai di pelabuhan, mereka tampaknya sangat tertarik dan terkesima dengan penyajian Gendang Beleq.

Merekapun mengambil foto para pemain Gendang Beleq yang tengah beraksi. (her)

Mona Ratuliu

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB)Seminar Nasional Asosiasi Agent Ticketing Indonesia (Astindo) akan digelar Kamis, 12 Maret 2015 mendatang di Hotel Santosa. Seminar yang akan menghadirkan narasumber dari Kementrian Perhubungan dan Pariwisata ini merupakan salah satu upaya untuk memperbanyak konektivitas penerbangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi, khususya melalui sektor pariwisata.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Astindo NTB, Johan Olli didampingi Ketua Panitia Seminar Mohammad Sahlan, SH,MH dan Bendahara Astindo Wita Anggreani menyatakan peran astindo dalam meningkatkan jumlah konektivitas penerbangan sangat strategis. Astindo, lanjutnya telah banyak berjasa dalam menciptakan kerjasama dengan pihak – pihak tertentu untuk membuka rute penerbangan.

“Seminar ini akan diisi dengan penyebaran pengetahuan tentang dunia penerbangan khususnya dalam bidang tiketting yang berkaitan dengan pariwisata,” tuturnya dalam konferensi pers di ruang meeting Jata Tour, Selasa (10/3) sore.

Dikatakan, pihaknya akan melibatkan kalangan umum serta berbagai pihak dalam dunia penerbangan. Ia berharap, melalui seminar itu, peran Astindo yang cukup strategis dalam membuka peluang kerjasama – kerjasama untuk menciptakan penerbangan secara langsung baik domestik maupun mancanegara mampu ditingkatkan.

“Rute penerbangan secara langsung yang telah dibuka Astindo bekerjasama dengan Citilink, antara lain Lombok-Bandung, Lombok – Sumbawa, Lombok – Malang, sementara Lombok – Kalimantan itu sedang kami upayakan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Astindo NTB, Awanadhi Aswinabawa mengungkapkan bahwa semakin banyak akses penerbangan yang masuk ke daerah ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya memperluas jaringan untuk membuka rute penerbangan secara langsung dari berbagai daerah di luar untuk masuk ke NTB. “Kita sedang meloby penerbangan Cathay Pasific, Haneda Airport dan lainnya agar mau membuka rute penerbangan dari luar negeri ke BIL. Kita coba membangun kesadaran kolektif terkait peran airline dalam pertumbuhan ekonomi dan pariwisata,” tambahnya. (met)

PENDIDIKAN KPAD Lotim Siapkan Regenerasi Tenaga Pustakawan

Halaman 10

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

MATERI Kepala Seksi Perpustakaan pada KPAD Lotim Lalu Nasrun saat memberikan materi kepada mahasiswa UT di ruang baca KPAD Lotim, Selasa, (10/3).

Selong (Suara NTB) – Untuk mengimplementasikan teori yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) di Lombok Timur (Lotim) melakukan praktik kerja perpustakaan selama satu bulan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Praktik kerja ini diikuti 14 mahasiswa UT. Kepala Seksi Perpustakaan pada KPAD Lotim Lalu Nasrun, SIP, mengungkapkan, pondasi utama dilakukannya praktik kerja perpustakaan itu sebagai dasar pengetahuan mahasiswa. Karena, pada saat melakukan praktik selama satu bulan itu, para mahasiswa akan diberikan materi berupa pengenalan perpustakaan, pengembangan koleksi, pelayanan bahan pustaka, pe-

laporan maupun data.

“Ini merupakan kedua kalinya praktik kerja perpustakaan ini dilakukan di sini, sebelumnya kita sebar ke semua sekolah mulai dari jenjang SD-SMA/sederajat,” terangnya, Selasa (10/3).

Selain sebagai pengimplementasi teori, kegiatan itu juga sebagai syarat menyelesaikan studinya khusus bagi mahasiswa UT Jurusan Perpustakaan. Oleh sebab itu, Nasrun mengharapkan kepada mahasiswa bahwa apa yang sudah diterima dalam PKP itu dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman untuk diimplementasikan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pustakawan.

Menurutnya, berdasarkan Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, Kepala Perpusta-

kaan SD/MI minimal harus berijazah D2 Perpustakaan.

Sedangkan, untuk kepala perpustakaan SMP-SMA/Sederajat, minimal harus berijazah S1 Perpustakaan.

Diungkapkannya, di Lotim baru tiga pustakawan yang aktif, di antaranya SMAN 2 Selong, SMPN 1 Selong dan SMPN 3 Selong. Agar perpustakaan sekolah/madrasah dapat dikelola secara profesional dan dengan sistem baku diharapkan secara bertahap formasi ataupun standar perpustakaan sekolah dapat terpenuhi. “Kita sangat berharap agar D2 maupun S1 Perpustakaan UT dapat bekerja di berbagai jenis perpustakaan baik sekolah/madrasah, desa/kelurahan, perpustakaan khusus instansi maupu perpustakaan masyarakat,”harapnya. (yon)

Hadapi Era Teknologi

Gelar Pameran Seni Mahasiswa UNIVERSITAS Nusa Tenggara Barat (UNTB) akan menggelar pameran seni mahasiswa pada pertengahan bulan April mendatang. Selain menggelar pameran, pada kesempatan itu juga akan digelar lomba lukis kaligrafi dan ornamen kubah masjid.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, belum lama ini, Rektor UNTB Dr. Ir. Mashur, MS, mengaku rencana menggelar pemeran seni mahasiswa sudah lama direncanakan pihaknya, namun baru (Suara NTB/dys) bisa terealisasi April mendatang.

Mashur Klaimnya, pameran seni mahasiswa ini sebagai salah satu cara pihak kampus memfasilitasi mahasiswa fakultas seni di UNTB. “Ini salah satu cara memfasilitasi mahasiswa jurusan seni di UNTB, kita gelar pameran,” ujarnya.

Pameran ini, kata Mashur merupakan bentuk apresiasi pihak kampus terhadap mahasiswa fakultas seni. Karena dengan memberikan apresiasi terhadap mereka, nantinya akan lahir kreativitas dari mahasiswa untuk berkarya yang lebih baik lagi.

Nantinya, lanjut Masyhur, setiap hasil karya mahasiswa akan dipajang guna memeriahkan pameran. Di samping itu, pameran yang direncanakana berlangsung di gedung kesenian Lombok Barat ini juga akan dimeriahkan oleh lomba lukis kaligrafi dan ornamen kubah masjid tingkat pelajar.

Lomba lukis kaligrafi dan ornamen masjid memiliki tema kearifan lokal masyarakat Pulau Lombok. Untuk kubah masjid, ornamen kubah yang harus dibuat peserta lomba memiliki ciri khas Sasak. Selain itu, untuk mensukseskan kegiatan, Masyhur pun mengaku telah menggandeng dewan kesenian Lombok Barat dan Dewan Masjid NTB. (dys)

Siswa MAN 1 Mataram Lolos Seleksi Gerakan Sejuta Bola Mataram (Suara NTB) Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram Drs. Muhammad Mohan mengaku kaget dengan surat masuk yang dilayangkan Kick Andy Foundation. Surat tersebut tertuju pada salah seorang siswanya yang telah lolos seleksi Gerakan Sejuta Bola untuk anak Indonesia.

Menurutnya, seorang siswanya Emha Islahul Ardhoni Jusri Kelas X Jurusan IPS diundang melakukan training lanjutan di Bali pada tanggal 19 sampai 30 Maret mendatang. Surat dari Kick Andy Foundation, ujarnya, sangat mengejutkan pihak sekolah. Pasalnya pihak sekolah tidak tahu seleksi apa yang pernah diikuti salah satu siswanya.

Namun ia membenarkan ada klub bola di sekolahnya. “Saya kaget aja tiba-tiba surat ini untuk siswa saya,” ungkapnya pada Suara NTB Selasa (10/3).

Meski tanpa koordinasi dengan sekolah, prestasi yang mengagetkan tersebut sungguh diapresiasi yang sangat tinggi. Pihaknya tidak menyangka klub bola yang skala ekstrakurikuler yang ada ada di sekolahnya, ternyata mampu mengangkat nama sekolah melalui bakat siswa.

Program Gerakan Sejuta Bola untuk anak Indonesia merupakan program dukungan untuk anak Indonesia melalui langkah pembinaan pada generasi muda. Selain memberikan training bola, program ini memberikan pelajaran yang sangat baik, seperti nilai-nilai kehidupan, pluralisme, sosial, nasionalisme, kejujuran, disiplin, kerja sama, dan sportivitas. (rai)

Orang Tua Harus Siapkan Mental Anak

Mataram (Suara NTB) Hal terpenting dari perkembangan globalisasi saat ini yaitu mempersiapkan mental anak untuk menghadapi era globalisasi yang serba digital dan teknologi dengan segala efek yang bisa dirasakan masyarakat.

Kepada Suara NTB, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Efraim Tefa mengaku perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian anak, baik dari sisi positif maupun negatif. Dari aspek negatif, misalnya, banyak perilaku menyimpang anak saat ini disebabkan berasal dari pengaruh teknologi.

Penggunaan teknologi pada anak yang tidak terkontrol dengan baik menjadi penyebab paling besar munculnya berbagai tren perilaku buruk terhadap anak. Pada kondisi tersebut, anak berada pada posisi sebagai korban yang harus segera mendapatkan proteksi. Caranya ialah dengan mengawasi dan mengontrol penggunaan teknologi pada anak.

Orang tua, kata Efraim

Tefa berperan besar terhadap perkembangan anak-anak mereka. Kesalahan yang seringkali dilakukan orang tua adalah tidak mempersiapkan mental anak-anak sebelum mereka menggunakan berbagai jenis dan produk teknologi saat ini.

“Orang tua memfasilitasi teknologi, tapi tidak mempersiapkan mental mereka. ini salah kita, karena orang tua tidak tahu atau mereka terla-

lu sibuk untuk mengontrol penggunaan teknologi,” kritiknya.

Harusnya, sebelum membiarkan anak-anak menggunakan teknologi, orang tua terlebih dahulu membekali mental mereka. Jika tidak, berakibat pada penyalahgunaan teknologi oleh anak.

“Banyak anak mengakses internet tanpa tujuan. Oleh karena itu, secara moral dan mental harus dibekali agar mereka sadar sendiri. Yang sudah punya tujuan saja bisa tersesat saat berselancar di media sosial, apalagi anak yang tidak punya tujuan bisa tersesat,” selorohnya.

Selain oleh orang tua, pihak sekolah memiliki peran yang sama untuk memproteksi anak-anak dari penyalahgunaan teknologi. Misalnya larangan membawa HP, gadget, laptop, sepeda motor dan lain sebagainya kecuali dengan alasan tertentu.

“Sekolah melarng anakanak bawa HP, tetapi dibolehkan dengan tujuan tertentu dan syarat penggunaannya misalnya dibolehkan jika ada tugas.

Di sekolah juga sudah memfasilitasi siswa dengan fasilitas komputer dan Wifi, karena bagaimanapun, perkembangan teknologi itu suatu keniscayaan,” terangnya. (dys)

MTs Badrussalam Batasi Info UN pada Siswa Mataram (Suara NTB) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Badrussalam Sekarbela membatasi informasi terkait standarisasi kelulusan di ujian akhir untuk kelas tiga.

Hal ini dilakukan untuk menjaga semangat belajar siswa.

Apabila siswa mengetahui UN tidak lagi menjadi standarisasi kelulusan akan berdampak pada semangat belajar.

Kepala MTs Badrussalam M. Tahkin M.Pd.I, kepada Suara NTB, mengaku, pihaknya mengetahui pasti terkait standarisasi kelulusan yang tidak lagi bersandar pada ujian nasional, melainkan kewenangan sekolah. Namun informasi sengaja dibatasi untuk diberi tahu kepada siswa.

Pasalnya, semangat belajar siswa yang terus dijaga oleh pihak sekolah dikhawatirkan akan menurun, apabila sudah mengetahui kenyataannya.

Meski pihak sekolah yakin standarisasi benar, sesuai yang dipelajarinya di POS Ujian nasional yang diunduhnya beberapa hari yang lalu melalui website Dikpora Provinsi NTB. Na-

(Suara NTB/rai)

M. Tahkin mun pihaknya tetap menjaga pola pikir siswa, supaya tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang. “Bisa saja siswa tidak mau belajar lebih keras, karena menganggap sekolah tidak mungkin tidak meluluskannya,” ungkapnya, Selasa (10/3).

Pihaknya sangat bersikeras agar informasi tidak sampai pada siswa, apapun bentuk alasannya. Menurutnya, hal-hal yang demikian akan melemahkan peran guru dalam menjaga semangat

yang telah terjaga. “Inilah yang tidak dipahami bersama, kita sebagai guru akan kewalahan jika informasi ini sampai pada siswa,” terangnya.

Sementara sejauh ini untuk menjaga kestabilan semangat yang bergejolak menghadapi ujian nasional pihaknya menggunakan sistem rumah. Mengingat domisili siswa-siswa yang tidak terlalu jauh dari MTs, pihaknya memberikan kesempatan dan mengharuskan siswa untuk mendatangi rumah guru di luar jam sekolah. Dicontohkanya, misalkan sudah dijadwalkan les, siswa akan mendatangi langsung rumah guru pengampu mata pelajaran, tentunya mata pelajaran yang akan diujikan nantinya.

Sekolah yang beralamat di jalan Sultan Kaharuddin Sekarbela dan menampung 29 siswa yang akan UN tersebut, diharapkan tetap terjaga semangat belajarnya. Jauh dari informasi yang menurut pihak sekolah akan berdampak pada menurunnya semangat belajar bagi siswa. (rai)

Siswa SMAN 1 Sikur Pilih Pendidikan Singkat Selong (Suara NTB) – Untuk lebih cepat mengenyam dunia kerja, sebagian siswa di SMAN 1 Sikur lebih memilih kuliah singkat (pendidikan pendek). Alasannya sudah pasti ingin cepat kerja, karena banyak siswa khususnya di SMAN 1 Sikur beranggapan kerja sambil kuliah itu bisa diatur.

Demikian disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, SMAN 1 Sikur Lotim, Lalu Muhammad,S.Pd, Selasa (10/3). Diterangkannya, beberapa perguruan tinggi baik yang di NTB maupun di luar NTB sudah datang mensosialisasikan sekolahnya. Tak terkecuali dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sistem perkuliahannya yang hanya 1 sampai 2 tahun alias singkat. Bahkan, untuk menarik perhatian para siswa, perguruan tinggi khusus pendidikannya lumayan singkat itu langsung menjanjikan pasar kerja kepada para siswa, sehingga 40% siswa SMAN 1 Sikur sudah melanjutkan atau daftar di perguruan tinggi yang akademiknya singkat itu.

Namun, ujarnya, siswasiswanya juga tidak sedikit yang lebih memilih melanjutkan

pendidikannya ke luar daerah seperti di Jawa, Yogyakarta maupun perguruan tinggi-perguruan tinggi ternama lainnya di NTB. Besarnya antusias siswa untuk melanjutkan pendidikannya merupakan kebanggaan SMAN Sikur.

Pada bagian lain, pihaknya lebih menfokuskan dan memanfaatkan waktu para siswa khususnya kelas 12 untuk mempersiapkan UN dengan baik. Mulai bulan September 2014 lalu, siswa kelas 12 sudah diistirahatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di sekolah, terutama kegiatan yang berbentuk fisik.

Kebijakan itu dilakukan untuk lebih mengefektifkan waktu siswa menjelang UAS dan UN tahun 2015 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kebijakan sekolah mengistirahatkan siswa mengikuti kegiatan ekstra itu diharapkan merupakan suatu kebijakan yang tepat dalam memberikan ketenangan dan waktu belajar kepada siswa.

Akan tetapi, menghentikan kegiatan kelas 12 dalam kegiatan ekstra bukan berarti

menghentikan segala kegiatan siswa kelas 12. Melainkan, pembinaan dan pengayaan berupa les tetap digencarkan oleh para guru dalam mencapai lulus 100%. Bahkan, kegiatankegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran, baik yang diujikan maupun tidak tetap diberikan kebebasan kepada siswa untuk mengikutinya.

“Kita sudah istirahatkan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstra, khususnya yang berbentuk fisik sejak bulan September lalu. Kalau yang berkaitan dengan mata pelajaran siswa kita masih mengikutinya, seperti olimpiade mata pelajaran,”papar Muhammad.

Tujuan dilakukannya hal tersebut, supaya jangan sampai nantinya siswa menjelang UN mengalami ketidaksiapan yang membuat siswa yang bersangkutan stress dan bisa mengganggu fisik maupun psikis siswa yang bersangkutan. Jadi pemberhentian siswa mengikuti kegiatan ekstra yang berbentuk fisik itu seperti pramuka, basket,voli itu benar-benar dihindari dulu oleh siswa untuk sekarang ini. (yon)

(Suara NTB/dys)

PARKIR SEPEDA - SMPN 1 Gerung mengeluarkan kebijakan pada siswanya tidak boleh membawa sepeda motor dan HP ke sekolah. Seperti terlihat dalam gambar, garasi di SMPN 1 Gerung dipenuhi sepeda milik siswa.

Antisipasi Penyalahgunaan Teknologi

SMPN 1 Gerung Larang Siswa Bawa HP dan Motor Giri Menang (Suara NTB) Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan penggunaan teknologi sejak dini terhadap para siswanya, pihak SMPN 1 Gerung mengeluarkan kebijakan larangan membawa handphone (HP) dan sepeda motor bagi para siswanya.

Kepala SMPN 1 Gerung H. Junaidi, M.Pd, mengaku telah mengeluarkan kebijakan perihal larangan membawa HP dan sepeda motor bagi para siswanya. “Itu sudah lama jadi kebijakan sekolah terhadap para siswa yang ada di SMP Negeri 1 Gerung,” ujarnya di ruang kerjanya, Selasa (10/3).

Junaidi mengaku, selama menjabat kepala sekolah di beberapa tempat, kebijakan larangan membawa HP dan sepeda motor bagi para siswa selalu dilakukan. Klaimnya, melalui kebijakan itu, setidaknya sekolah telah melakukan proteksi sejak dini terhadap para siswa untuk mencegah penyalahgunaan teknologi seperti HP dan sepeda motor.

Ditambahkan Junaidi, larangan membawa HP di sekolah dikeluarkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, terlebih lagi mengakses berbagai fitur yang ada di HP. Seperti mengakses internet dan lain sebagainya.

Akan tetapi, kebijakan larangan membawa HP dikecualikan bagi siswa yang letak ru-

mahnya jauh dari sekolah.

“HP dilarang karena khawatir saja disalahgunakan oleh anak. Kecuali yang jauh rumahnya dari sekolah bawa HP dengan tujuan untuk mempermudah penjemputan oleh wali murid. Siswa kita ada yang dari Lembar, Kediri, Kuripan dan tempat lainnya,” klaim Junaidi.

Bagi siswa dengan pengecualian tersebut, mereka boleh membawa HP dengan catatan setiap HP yang dibawa harus dititip ke pihak yang telah ditentukan oleh sekolah. baru kemudian akan diberikan pada saat menjelang pulang sekolah guna memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan wali murid. Sementara di luar keperluan tersebut, pihak sekolah tidak mentolerir setiap siswa yang kedapatan membawa HP. Sedang kebijakan larangan membawa sepeda motor juga dikeluarkan mengingat ratarata umur anak SMP belum saatnya diperbolehkan menggunakan sepeda motor.

“Jadi kebijakan itu semuanya adalah demi kebaikan anak-anak. Kalau mau internetan, pihak sekolah juga telah menyediakn akses komputer dengan wifi gratis. Kita punya 20 unit komputer yang siap digunakan oleh para siswa,” pungkas Junaidi. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

Juventus Menang Tipis Berkat Gol Tunggal Pogba

MU Rasakan Pelampiasan Welbeck (Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Gol semata wayang Paul Pogba di ujung laga membawa Juventus menang tipis 1-0 atas Sassuolo pada laga pekan ke 26 Liga Italia Seria A di Juventus Stadium, Selasa.

Juventus membuka peluang pada menit 23 melalui Carlos Tevez usai menerima umpan pendek Pereyra dari lini tengah namun tendangannya melambung ke atas gawang Consigli.

Pada menit 26 gelandang Sassuolo Simone Missiroli menerima kartu kuning dari wasit Peruzzo akibat melanggar Arturo Vidal.

Sundulan Chiellini memanfaatkan sepak pojok nyaris memperdaya penjaga gawang Sassuolo namun bolanya masih melambung tipis di atas mistar gawang. Skor imbang 0-0 bertahan hingga jeda.

Pada menit 54 babak kedua Alvaro Morata yang menerima umpan Evra dari sisi kiri gagal mencetak gol setelah bola sepakannya dipatahkan Consigli.

Juventus yang mengalami kebuntuan memutuskan untuk memasukkan dua penyerang sekaligus pada menit 63 yakni Fernando Llorente dan Simone Pepe mengantikan Pereyra dan Morata. Pada menit 74 Bonucci melakukan tendangan jarak jauh yang kembali digagalkan Consigli.

Juventus akhirnya memecah kebuntuan berkat gol Paul Pogba yang memaksimalkan umpan Simone Pepe pada menit 82. Skor tipis 1-0 ini bertahan hingga laga usai.

Kemenangan ini membawa Juventus aman di puncak klasemen Serie A dengan 61 poin atau berselisih 11 poin dari peringkat kedua AS Roma. Sementara Sassuolo tertahan pada peringkat 14 dengan koleksi 29 poin dari 26 laga atah hanya berselisih dari sembilan poin dari zona degradasi yang dihuni Cagliari dengan 20 poin. (ant/bali post)

D i b a wah kepemimpinan Louis van Gaal, MU memilih untuk membuang Welbeck ke Arsenal musim panas lalu. Van Gaal bahkan secara terang-terangan hanya melabeli Welbeck dengan sebutan ‘seorang

pemain cadangan, bukan pemain utama’.

“Saya tidak perlu membuktikan bahwa saya benar – jika itu bukanlah alasan yang baik, maka saya bukanlah manajer yang baik,” ujar Van Gaal saat itu.

Welbeck tampaknya menyimpan baik-baik kenangan dibuang dari MU itu di dalam benaknya. Dan kesempatan untuk berhitung dengan MU datang di saat yang tepat untuknya. Melakoni laga perempat final Piala FA melawan MU, Welbeck mempersembahkan kado pahit berupa gol kemenangan Arsenal yang

menyingkirkan setan merah dari Piala FA. Gol Welbeck itu juga mengantarkan Arsenal pertama kalinya menang di Old Trafford sejak September 2006. “Malam ini saya kira kami telah bermain bagus sekali dan pantas memenangi pertandingan ini,” kata manajer Arsenal Arsene Wenger.

“Danny Welbeck, saya yakin, senang sekali mencetak gol. Dia bekerja luar biasa keras hari ini dan layak mendapatkan golnya.”

Sebaliknya penantian MU untuk meraih Piala FA makin molor menjadi 12 tahun dan

kini sasaran tunggalnya adalah masuk zona Liga Champions.

“Saya sudah bilang bahwa empat besar adalah prioritas, namun sebagai manajer dan pemain serta klub Anda ingin meraih gelar dan kini kami tak bisa meraih gelar juara,” kata manajer MU Louis Van Gaal seperti dikutip AFP. Piala FA menjadi satu-satunya gelar juara yang tersisa untuk MU musim ini. Dengan demikian, MU kini hampir dipastikan puasa gelar dua musim beruntun. Khusus untuk Liga Premier Inggris, MU di atas kertas memang masih berpeluang. Namun, peluang itu nyaris mustahil karena mereka harus memenangkan delapan laga tersisa sembari berharap Chelsea, Manchester City dan Arsenal gagal meraih poin penuh di delapan laga tersebut. (ant/bali post)

SINGKIRKAN MU – Danny Welbeck merayakan golnya yang menyingkirkan MU dari Piala FA.

Tiga Pemain Berebut Empat Tim Melaju ke Perempat Final Top Scorer

Turnamen Futsal Antar Pelajar Gubernur NTB Cup

Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram dan SMAN 3 Mataram melaju ke babak Perempat Final Turnamen Futsal Antar Pelajar Gubernur NTB Cup di sport hall 17 Desember Turide Mataram, Selasa (10/3) kemarin. Sebaliknya, terdapat empat tim yang tersingkir, yakni SMAN 1 Mataram, SMAN 1 Terara, SMAN 1 Praya dan SMAN 1 Narmada.

Di pertandingan kali ini tim juara bertahan liga pelajar tahun 2014 lalu SMKN 2 Mataram tampil lebih garang. Mereka mengalahkan tim SMAN 1 Mataram dengan skor meyakinkan 8-2. Kemenangan tim asuhan pelatih Fathul Mubin ini merupakan kemenangan terbesar selama tiga kali tampil di pertandingan penyisihan turnamen yang memperebutkan Piala Gubernur NTB itu.

Delapan gol kemenangan tim SMKN 2 Mataram disarangkan oleh Handika empat gol, Dede Rahmadi dua gol dan Arwin dan Helmi masingmasing satu gol. Sementara dua gol balasan dari tim SMAN 1 Mataram disarangkan oleh Candra dan Agung.

Untuk diketahui, di pertandingan penyisihan Group H, Minggu (8/3) lalu, SMKN 2 Mataram mengalahkan tim MAN 2 dengan skor 3-0. Selain itu tim SMKN 2 Mataram mengalahkan tim SMAN 5 Mataram dengan skor 2-0.

(Suara NTB/ist)

SEMATA WAYANG – Pogba mencetak gol semata wayang Juventus saat menang tipis 1-0 atas Sassuolo pada laga pekan ke 26 Liga Italia Seria A di Juventus Stadium.

Eto’o Disemati Anugerah Anti Rasisme

(Suara NTB/fan)

MENGHADANG - Pemain SMAN 3 Mataram (baju hitam) menghadang pergerakan pemain SMAN 1 Narmada di babak 16 besar Turnamen Futsal Antar Pelajar Gubernur NTB Cup di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (10/3) kemarin. Dipertandingan itu tim SMAN 3 Mataram berhasil mengalahkan tim SMA N 1 Narmada dengan skor 5-1.

Di laga lainnya, tim SMAN 2 Mataram unggul 4-2 atas SMA Terara. Empat gol tim SMA 2 Mataram disumbangkan Putra tiga gol dan fajar dua gol. Kemenangan ini membawa tim SMAN 2 Mataram melaju ke babak delapan besar dan akan melawan SMKN 2 Mataram, Kamis (12/3).

Tim SMAK 3 Mataram juga melaju ke babak delapan besar setelah sukses menaklukan tim SMAN 1 Praya dengan skor 20. Dua gol tim SMK 3 Mataram dipersembahkan oleh Maman Saputra dan Ricky.

Sementara itu tim SMAN 3 Mataram mengalahkan tim SMAN 1 Narmada dengan skor

5-1. Lima gol SMAN 3 Mataram itu dicetak oleh Doni empat gol dan Adi Permana satu gol. Dipertandingan selanjutnya, SMAN 3 Mataram akan berhadapan dengan SMKN 3 Mataram, Kamis (12/3) besok.

Untuk diketahui pertandingan babak enam belas itu baru mempertandingkan delapan klub. Sementara sisa delapan tim lainnya akan dipertandingkan, hari ini.

Tim-tim yang bertanding hari ini, yakni SMAN 7 Mataram vs SMAN 5 Mataram, SMAN 3 Mataram A vs SMAN 1 Gunungsari, SMAN 2 Selong vs SMAN 1 Sikur dan SMAN 6 Mataram vs SMAN 2 Mataram B. (fan)

Mauresmo Masuk Hall of Fame

(Suara NTB/ist)

London Langkah inspiratif bintang sepak bola Samuel Eto’o melawan rasisme membuatnya diganjar penghargaan, Senin waktu setempat, sedangkan Dewan Eropa memperingatkan bahwa prasangka masih menyelimuti permainan sepak bola di Eropa.

Mantan striker timnas Kamerun dan Barcelona ini menerima Medali Toleransi dari Dewan Eropa pada jamuan makan malam Tol(Suara NTB/ist) eransi dan Rekonsiliasi di Samuel Eto’o Istana Kensington, London, yang menjadi tempat tinggal Pangeran William dan istrinya Kate.

Eto’o (33) yang kini bermain untuk Sampdoria di Italia, terkenal dengan menirukan berjalan seperti kera dalam sebuah pertandingan di Spanyol untuk mengejek perlakuan rasis yang diterimanya. “Tahun lalu menjadi tahun yang sangat menantang bagi sepak bola dalam arti kebencian dan rasisme,” kata empat kali Pemain Terbaik Afrika itu.

“Sebagai pemain sepak bola, kami perlu menegakkan sandaran moral karena kami adalah orang yang disaksikan penonton dan kita mesti menjadi teladan bagi toleransi dalam masyarakat multiras yang saya yakini diwakili dengan baik sekali oleh sepak bola.”

ECTR (Dewan Eropa untuk Tolernasi dan Rekonsiliasi) adalah LSM yang didirikan pada 2008 untuk mempromosikan kesalingpengertian antar masyarakat dan memonitor xenofobia di Eropa yang anggotanya adalah para mantan presiden dan perdana menteri.

Eto’o memulai karir bersama Real Madrid namun terkenal sejak bergabung dengan Barcelona, sebelum pindah ke Inter Milan, Chelsea dan Everton. Pada 2005 ketika bermain untuk Barcelona, Eto’o diejek oleh para pendukung Real Zaragoza yang berteriak seperti kera kapan pun Eto’o membawa bola.

Tahun berikutnya, ketika dia lagi-lagi diejek pendukung Zaragoza, Eto’o keluar lapangan dan berkata kepada wasit bahwa dia tak bisa melanjutkan pertandingan sebelum rekan-rekan satu timnya membujuk dia untuk menyelesaikan pertandingan.

Eto’o sudah tiga kali menjuarai Liga Champions, empat juara liga domestik dan Piala Dunia Antar Klub. Kini pensiun dari timnas, dia menjadi pencetak gol terbanyak Kamerun dengan 56 gol dari 118 kali memperkuat timnas, dan dua kali menjuarai Piala Afrika serta sata kali medali emas Olimpiade, demikian AFP. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Dibuang di bursa musim panas lalu, Danny Welbeck menjadi anak terbuang dari Old Trafford. Namun ia membalas perlakuan itu dengan memupus satu-satunya harapan gelar juara Manchester United musim ini.

Amelie Mauresmo

New York Amelie Mauresmo, pemenang dua kali grand slam dan petenis putri Prancis pertama yang mampu menjadi petenis nomor satu dunia, terpilih masuk International Tennis Hall of Fame, demikian dikatakan panitia pada Senin waktu setempat.

Selain Mauresmo, petenis Australia David Hall memenangi kategori petenis berkursi roda, dan Nancy Jeffett dari Dallas untuk kategori pendukung. “Ini mengagumkan bisa melihat keragaman dalam kelas induksi kami seorang pendukung, seorang atlet kursi roda dan yang lainnya,” kata Todd Martin, ketua eksekutif Hall of Fame.

Mauresmo meraih gelar tunggal di dua turnamen yaitu di Australia Terbuka dan Wimbledon selama dominasinya pada 2006. Pukulan backhand satu tangan yang anggun tetapi kencang serta permainan net yang kuat telah membantunya meraih 25 gelar tunggal dan juga meraih medali perak di Olimpiade Atlanta pada 2004.

Tiga finalis lainnya di kategori pemain semuanya dari pemenang dua gelar grand slam; Mary Pierce dari Prancis, Sergi Bruguera dari Spanyol dan Yevgeny Kafelnikov dari Rusia.

Sementara itu Hall, salah satu petenis berkursi roda terbaik, adalah petenis nomor satu dunia di tunggal dan ganda serta selalu memenangi gelar turnamen utama. Dia meraih sembilan gelar Australia dan delapan AS Terbuka.

Sedangkan Jeffett diakui telah bekerja keras untuk tenis selama setengah abad terakhir dalam meningkatkan tenis putri profesional dan mengembangkan tenis junior, demikian Reuters. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Para pemain yang ambil bagian di Turnamen Futsal antar Pelajar Gubernur NTB Cup terus menunjukan kualitas permainannya untuk menjadi top scorer atau pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut. Sedikitnya tiga pemain yang bersaing ketat memperebutkan posisi top scorer.

Informasi yang diterima Suara NTB di arena pertandingan, Selasa (10/3) kemarin tiga pemain yang memiliki catatan gol terbanyak atau top scorer sementara di turnament tersebut adalah Handika, Abror dan Gheri Gustiar. “Ketiga pemain ini sama-sama menyumbang enam gol,” ucap Panitia Pertandingan, Novian Supriadi.

Handika adalah salah satu dari pemain SMKN 2 Mataram yang saat ini telah mengoleksi enam gol. Enam gol yang disumbangkan oleh Handika lewat pertandingan babak 16 besar saat menumbangkan SMAN 1 Mataram, Selasa (10/3) kemarin.

Di pertandingan kemarin tim SMKN 2 Mataram mengalahkan tim SMAN 1 Mataram dengan skor 8-2. Dari kemenangan itu Handika menyarangkan empat gol, selanjutnya dua gol lagi disumbangkan

oleh Handika saat mengalahkan MAN 2 dipertandingan babak penyisihan Group A. Sementara itu Abror merupakan pemain SMAN 5 Mataram. Enam gol yang dikoleksi oleh Abror dipetik saat menumbangkan tim SMK SPP Mataram di penyisihan Group A, Senin (9/3) lalu. Dimana saat itu tim SMAN 5 menang 7-1 atas SMK SPP Mataram. Sementara itu Gheri Gustiar merupakan pemain SMAN 1 Narmada Lobar. Enam gol yang dipersembahkan Gheri Gustiar diraih saat timnya menumbangkan tim SMK Islam Al-Muslimun 7-0 di pertandingan babak grup.

Dari tiga pemain itu terdapat dua pemain yang memiliki kesempatan menambah gol, yakni Handika dan Abror. Pasalnya kedua pemain ini masih akan berlaga di babak selanjutnya.

Abror akan bertanding di babak penyisihan 16 besar, Rabu (11/ 3) hari ini dan Handika akan mewakili SMKN 2 Mataram di pertandingan babak delapan besar, Kamis (12/3) besok. Sementara Gheri Gustiar tidak lagi memiliki kesempatan menambah gol, pasalnya timnya SMAN 1 Narmada telah tersingkir di babak 16 besar, Selasa(10/3) kemarin. (fan)

Honor Wasit dan Juri Belum Dibayar

Zaini akan Panggil Pengurus Asprov PSSI NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Asprov PSSI NTB, Dr. H. Zaini Arony akan memanggil semua pengurus Asprov PSSI NTB untuk menggelar rapat internal pengurus PSSI NTB. Rapat tersebut akan membahas beberapa persoalan yang tengah dihadapi pengurus organisasi olahraga sepak bola NTB saat ini. Termasuk masalah honor wasit dan juri yang belum dibayarkan oleh pihak PSSI NTB akan diselesaikan.

Demikian dikatakan Zaini Arony ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (10/3) kemarin. “Dalam waktu dekat ini saya akan minta pengurus Asprov PSSI NTB untuk melakukan pertemuan. Saya ingin menyerap pendapat Pengurus Asosiasi PSSI kabupaten/kota di NTB. Supaya apa yang kita lakukan untuk memajukan sepak bola ini,” ucapnya.

Bupati Lombok Barat ini mengatakan sejauh ini dia tidak banyak tahu soal masalah yang terjadi belakangan ini. Pasalnya sejauh ini belum ada laporan dari bawahannya. Menurutnya selama menjabat sebagai pimpinan organisasi olahraga sepak bola provinsi, dirinya baru mengikuti dua kali pertemuan, yakni pertemuan secara formal yang dilakukan usai pelantikan PSSI NTB dan yang kedua pertemuan non formal dilakukan di acara Maulid di kediamannya beberapa bulan lalu.

Termasuk soal penyelenggaraan Liga Nusantara yang akan digelar oleh PSSI NTB 5 Maret mendatang, serta soal gaji wasit dan juri yang belum terbayarkan di beberapa event yang digelar PSSI NTB belum lama ini, belum ada laporan dari panitia pertandingan.

Oleh karena itu dalam waktu dekat ini dia akan meminta pertemuan dengan pengurus PSSI NTB. Zaini ingin menyerap masukan dari pengcab, soal apa yang harus dilakukan dilakukan oleh PSSI NTB dalam meningkatkan pembinaan olahraga di NTB. Diakuinya, kendala utama pihaknya saat ini adalah biaya. “Saya sudah sampaikan ke Muhazam supaya KONI Provinsi untuk memberikan perhatian. Ini kegiatan operasional organisasi. Bagaimanapun KONI harus memberikan perhatian,” jelasnya.

Menurutnya KONI NTB harus membuat skala prioritas mana cabor yang layak dikembangkan untuk skala kompetisi regional maupun nasional. Menurutnya, cabang olahraga sepak bola sangat potensial dikembangkan ke tingkat nasional, dan saat ini pihak PSSI NTB tengah serius mempersiapkan atlet untuk mengikuti Pra-PON yang akan digelar Oktober 2015.

Sebagaimana diketahui sebelumnya PSSI NTB telah melaksanakan beberapa event regional di kabupaten/ kota di NTB. Dalam waktu dekat ini PSSI NTB akan kembali menggelar Liga Nusantara yang akan digelar 5 April mendatang. Namun sayangnya dari beberapa event yang sudah digelar itu meninggalkan beberapa persoalan. Persoalan utama adalah honor wasit dan juri yang belum dibayar hingga saat ini.

Masalah honor wasit yang belum dibayar oleh pihak PSSI NTB itu juga diakui Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam.

Selaku pimpinan PSSI NTB Zaini mengingatkan pengurus cabor agar melaporkan semua persoalan yang terjadi sehingga semua persoalan itu bisa diselesaikan. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 11 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 11 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

Pengembang Jangan Tutup Mata PERMINTAAN Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh supaya para pengembang yang menjalankan bisnis property, ketika membangun perumahan di Kota Mataram agar memperhatikan ketersediaan lahan pemakaman, nampaknya memang cukup beralasan.

Pasalnya, dengan jumlah penduduk kota yang terus bertambah, keberadaan pemakaman menjadi semakin penting.

Saat ini rasio jumlah rumah dengan jumlah penduduk masih belum sebanding. Mataram dengan jumlah penduduk sekitar 419.641 jiwa (hasil sensus BPS Kota Mataram tahun 2013), baru ada 82 ribu rumah. Artinya masih ada kekurangan sekitar 20 ribu rumah. Sehingga, pembangunan perumahan atau properti di Kota Mataram cukup menjanjikan dan menjadi peluang bagi para pengembang.

Hanya saja yang masih menjadi ganjalan adalah kuburan atau lahan pemakaman. Tidak sedikit pengembang yang ‘’cuek’’ dengan keberadaan lahan pemakaman. Padahal, lahan pemakaman menjadi fasilitas pendukung yang sangat penting, terutama bagi warga yang tinggal di perumahan atau BTN. Ketika ada musibah kematian misalnya, warga BTN kebingungan harus memakamkan sanak keluarganya di Mataram.

Akhirnya, lahan pemakaman umum menjadi pilihan bagi warga BTN untuk memakamkan keluarganya. Dulu, lahan pemakaman di Kota Mataram belum dianggap penting. Mungkin karena orang meninggal tidak setiap hari. Namun kini, hal itu (lahan pemakanan, red) tidak bisa lagi dianggap persoalan sepele. Dengan jumlah warga meninggal yang setiap saat bertambah tidak diimbangi dengan penambahan lahan pemakan, menjadi persoalan tersendiri.

Belakangan, lahan pemakaman kerap menjadi sengketa. Terutama oleh warga yang memprotes pemakaman warga BTN di pemakaman umum yang notabene bukan warga setempat. Lahan pemakaman ini perlu menjadi pemikiran serius Pemkot Mataram bersama para pengembang yang menjalankan usahanya di daerah ini. Pemkot Mataram bersama pengembang dan pihak-pihak terkait lainnya perlu duduk bersama.

Meskipun sebelumnya hal ini juga pernah dilakukan, namun nyatanya belum ada langkah konkret menindaklanjuti kekurangan lahan pemakaman di Kota Mataram ini. Ke depan, kalau digelar pertemuan lagi dengan para pengembang harus ada kesepakatan yang dihasilkan. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengikat para pengembang untuk menyediakan lahan pemakaman.

Harus dipahami juga oleh masyarakat, tidak mudah bagi pengembang menyediakan lahan pemakaman. Karena seperti kita ketahui bersama-sama, bahwa dimana-mana pengembang pasti akan berorienrasi pada keuntungan. Sehingga, kalau jumlah unit rumah yang dibangun sedikit, memang tidak ada keharusan bagi pengembang itu menyediakan lahan pemakaman.

Sebaliknya, ketika unit rumah yang dibangun pengembang banyak, maka pengembang juga jangan menutup mata terhadap kondisi tersebut. Kalaupun misalnya pengembang tidak mampu menyiapkan lahan pemakaman di komplek perumahan tersebut, alternatifnya pengembang bisa melakukan konversi lahan pemakaman dengan membebaskan lahan di lokasi tertentu yang tidak terlalu jauh dengan perumahan itu. Kalau sudah ada kesepakatan antar pihak, maka ke depan diharapkan tidak lagi mencuat persoalan terkait lahan pemakaman. (*)

Halaman Halaman 14 14

(Menjadi) Orang Tua Konstruktif dan Karakter Anak ECEMASAN para orang tua terhadap perkembangan perilaku anak merupakan kecemasan kita bangsa Indonesia. Brutal, sadis, asusila salah satu perilaku yang nampak ditunjukan didepan kita. Kita tidak pernah menyangka bahwa tindakan brutal dan aksi begal yang marak terjadi ternyata pelakunya adalah para remaja usia 1519 tahun, yang notabene mereka masih berstatus sebagai anak sekolah. pada ttitik ini, Wapres JK memberikan reaksi cepat dengan memerintahkan kepada Kemdikbud untuk mengevaluasi dan meneliti munculnya aksi brutal dan begal pada anak sekolah. Wapres JK bahkan mengeluarkan statement “pasti ada yang salah dengan pendidikan kita”.

Dampak kecemasan terhadap moralitas anak juga menimbulkan reaksi keras dari kalangan dewan, lahirlah Perda inisiatif dewan misalnya di kab Jember, yang membuat Perda Akhlaqul Karimah, yang bertujuan untuk menekan perilaku amoral dari para remaja. Namun patut disayangkan ternyata, Perda tersebut justru memasukan klausul keperawanan dalam penentuan kelulusan siswa.

Sisi ini yang memunculkan pro kontra, karena sampai saat ini cara menguji atau mengetahui prawan atau tidaknya seseorang belum ada instrumennya. Disamping itu, efek psikologis dari keperawana juga memberikan destruksi kejiwaan anak, coba bayangkan apa yang akan terjadi pada anak, orang tua anak, dan keluarga jika mengetahui bahwa anaknya sudah tidak perawan lagi.

Kerisauan anomali sikap dan perilaku anak merupakan kerisauan kita semua, dan saya ingin mengatakan bahwa “sesungguhnya proses pendidikan kita patut dipertanyakan, apakah pendidikan kita selama ini telah berhasil? Jika telah berhasil, mengapa performansi sikap dan perilaku anak sekolah justru makin memprihatinkan. Mana tanggung jawab sekolah dan pemerintah yang telah mengeluarkan- menginvestasikan trilunan rupiah uang rakyat di bidang pendidikan?. Keprihatinan atas carut marut pendidikan tersebut tentunya tidak akan pernah muncul jika proses pendidikan yang selama ini berlangsung

Oleh:

Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan)

on the track memegang teguh prinsip Tut Wuri Handayani dan konstitusi kita. Kata kunci “mencerdaskan bangsa” masih belum termaknai secara utuh oleh semua stakeholders. Inilah yang mengesankan bahwa negara mengalami kesulita dalam menterjemahkan kata kunci tersebut, padahal semua jalur yang ada dalam pendidikan dihajatkan untuk mempermudah akses dan ketercapaian pendidikan bermutu untuk semua.

Keorangtuan untuk Karakter Orang tua cenderung ter(lupa)kan dalam sistem pendidikan kita. Konstruksi pendidikan kita menempatkan orang tua anak sebagai pelengkap (suplemen), padahal kehidupan-hari-hari anak hampir ½ waktunya bersama orang tua (pada jenis orang tua tradisional), sisanya bersama lingkungan. Pada tipe orang tua modern lebih parah, karena orang tua modern (seperti orang tua karir) hampir tidak pernah punya waktu dengan anak-anaknya. Apa kaitannya dengan carut marut pendidikan diatas, bahwa “tuduhan” Waprs JK bahwa “ada yang salah dengan pendidikan kita” juga tidak sepenuhnya benar, karena sekolah hanya sebagian kecil unsur yang mempengaruhi pembentukan karakter, sikap dna perilaku anak. kita semua me(lupa)kan eksistensi pendidikan orang tua sebagai bagian dari pilar kuat pembentukan karakter anak. bahwa sekolah seketat dan sepadat apapun mauata materi pembelajaran diberikan kepada anak, maka mereka pasti akan pulang kembali ke orang tua.

Orang tua menjadi kata kunci dalam sistem pendidkan kita, orang tua harus dihadirkan dalam proses pendidikan. hal ini dilakukan agar pendidikan kita menjadi lebih ramah dan manusiawi. Menenggelamkan para siswa dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstra dan intra kurikuler merupakan cara pemaksaaan dan langkah ini akan kontraproduktif terhadap siswa. Alih-alih, hasil dari pemaksaan yang kita lakukan untuk meredam perilaku brutal dan kekerasan pada anak, justru akan menjadikan anak tersiksa dengan pendidikan. itu akan menjadi presed-

en buruk dalam sejarah pendidikan kita. Pendidikan keorangtuaan harus menjadi tulang punggung pembentukan karakter anak, dan senjata efektif untuk “melumpuhkan” perilaku negatif, karakter yang destruktif anak.

Penguatan Karakter Anak Pendidikan yang memuaskan kita semua harus melibatkan pemerintah (sebagai regulator), institusi sekolah lembaga pendidikan (sebagai operator) dan orang tua (sebagai penyeimbang).

Pemerintah harus menjadi pemangku kebijakan, menyusun kebijakan dan regulasi yang manusiawi. Ingat, regulasi dan kebijakan manusiawi adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang mendukung kebutuhan belajar di tingkat lapangan. Kisruh bantuan UPS seperti terjadi di Pemprov DKI sebagai bukti bahwa kebijakan tidak berdasarkan kebutuhan. Contoh yang lain misalnya kebijakan perubahan kurikulum, bagaimana kurikulum harus menyenangkan (joyful curricula), bukan memberatkan atau memaksa anak bahkan mengurangi tumbuhnya kreatifitas. Kurikulum semacam ini yang harus dikembangkan. Lembaga sekolah sebagai organisasi sosial merupakan unit pelaksana, apapun bentuk kebijakan dan regulasi pendidikan yang diurunkan pemerintah pasti muaranya adalah sekolah. sehingga sekolah sangat strategis. Peran pemerintah dan sekolah akan nihil, jika abai terhadap keberadaan orang tua. Orang tua adalah guru terdekat anak, sekolah terbaik bagi anak.

Orang tua sebagai guru utama anak harus memberikan teladan yang konstruktif kepada anak, saya bukan menyebutkan teladan yang baik, karena makna konstruktif lebih positif dari sekedar baik. teladan konstruktif ditunjukan melalui bagaimana orang tua memberikan ruang diskusi kepada anak, bagaimana orang menanggapi kesalahan anak, bagaimana orang tua mengajarkan kejujuran. Orang tua yang konstruktif adalah orang tua yang komunikatif, dekat kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan memberikan tanggapan. Sosok orang tua konstruktif se-

jatinya sudah terartikulasi dengan jelas pada semboyan Tut Wuri Handayani, Ingarso Sung Tuladha dan Ing Madya Mangu Karso dari Ki Hajar Dewantara. Sayangnya, pemaknaan terhadap konsep tersebut semakin terlupakan terutama oleh para orang tua masa sekarang.

Menguatkan karakter anak tentu tidak akan mungkin tercapai melalui peran pemerintah dan sekolah. Orang tua harus menjadi tokoh kunci dalam penguatan karakter anak. diskursus orang tua yang ideal difokuskan kepada pemberian pencerahan kepada para orang tua bagaimana menjadi sosok orang tua konstruktif. Orang tua otoriter, tidak membuka ruang diskusi dan tidak pernah dekat kepada anak, merupakan triger munculnya sikap atau prilaku kekerasan pada anak. mari kita kembalikan peran orang tua secara luas dan masukan orang tua kedalam sistem pendidikan nasional. Membangun dan memperkuat karakter anak melalui optimalisasi pendidikan keorangtuaan merupakan kebutuhan dan saatnya kita semua menjadi orang tua yang konstruktif.

BNNP NTB deklarasikan gerakan rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba Proses hukum harus tetap jalan

*** Mataram KLB demam berdarah Antisipasi agar korban jiwa tak bertambah

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 11 Maret 2015

Chris Parangan dan Agung Laksono

(Suara NTB/ist)

Plt Golkar NTB

DPP Pertimbangkan Amin Mataram (Suara NTB) Sekretaris Korwil NTB DPP Partai Golkar, Chris Parangan, SE, mengungkapkan bahwa DPP Golkar sedang mempertimbangkan penunjukan H. Muh. Amin, SH, M.Si sebagai Plt. Ketua DPD Golkar NTB yang baru.

Bandul kekuasaan di Partai Golkar tampaknya sedang membentuk titik keseimbangan baru menyusul keputusan Menkumham RI, Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi HR. Agung Laksono.

Hal ini diakui oleh Chris yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/3) kemarin. Chris tak menampik bahwa saat ini pihaknya kemungkinan akan melakukan evaluasi atas SK Plt Golkar di NTB yang bisa dikatakan habis masa berlakunya pada 21 Maret ini.

Menurutnya, sejak turunnya SK Plt pada Januari lalu, hingga saat ini belum ada kemajuan berarti dalam proses mediasi dua kubu kepengurusan Golkar. “Sampai detik ini tidak ada satupun pimpinan DPD kabupaten/kota di NTB sekedar menelefon pengurus DPP, apalagi datang di DPP Slipi,” ujar Chris.

Ditanya soal siapa kader Golkar yang berpotensi untuk ditunjuk sebagai Plt yang

baru, Chris menilai Amin menjadi salah satu kandidat yang berpeluang. Ia mengakui Amin juga sudah memberikan ucapan selamat langsung ke Korwil DPP Partai Golkar di bawah Agung Laksono.

“Ini sebagai apresiasi dari DPP terhadap sikap sportifitas dan kesatrianya Pak Amin selaku seorang kader Golkar yang mengucapkan selamat atas keputusan KemenkumHAM hari ini,” ujar Chris.

Ia tak memungkiri, Amin juga kemungkinan akan membawa ‘gerbong’ bersamanya jika ditunjuk sebagai Plt. Chris juga menilai, dalam hal ini Amin kemungkinan akan berkoordinasi dengan Dr. H. Zaini Arony dalam urusan ini.

Terkait statusnya sebagai Plt. Ketua Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH, yang saat ini mengantongi SK Plt dari DPP Golkar mengakui bahwa masa penunjukannya sebagai Plt memang tinggal 11 hari lagi.

Namun, ia meyakini pada prinsipnya SK tersebut akan segera diperbaharui lagi.

“Nanti kita minta (perpanjangan). Plt itu kan bisa ada perpanjangannya. (aan/*)

Brigade Ketahanan Pangan Dari Hal. 1 ‘’Ini program yang kami canangkan tahun ini membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan,” kata Lalu Rudy dikonfirmasi di sela-sela menghadiri deklarasi rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba di Gelanggang Pemuda NTB, Selasa (10/3) siang kemarin.

Pihaknya katanya, sudah membentuk tim brigade ketahanan seperti brigade tanam, brigade irigasi dan sebagainya. ‘’Kita buat tim lagi untuk meneliti mengecek pupuk palsu dan sebagainya,’’ tambahnya.

Dikatakan, pada Februari lalu, Korem telah menangkap pelaku peredaran pupuk palsu di Praya, Lombok Tengah.

Hal itu lanjutnya, sebagai salah satu tugas TNI dalam rangka mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi padi atau swasembada pangan.

Ia menjelaskan, seluruh Babinsa yang ada di NTB dil-

ibatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional tersebut. ‘’Babinsa saya yang ada di seluruh NTB menjadi pendamping petani,’’ katanya.

Ditambahkan, seluruh Babinsa yang ada di NTB dikerahkan untuk mendukung ketahanan pangan itu. Meskipun jumlah Babinsa tak sebanding dengan jumlah desa yang ada, namun ada satu Babinsa yang membimbing dua sampai tiga desa. ‘’Kita juga sudah terjun memberantas hama tanaman. Kalau ada kendala dalam pelaksanaan kita koordinasi penyelesaiannya dengan pemda melalui dinas terkait,’’ ujarnya.

Mengenai peredaran pupuk palsu di daerah ini, pihaknya tak akan memberi ampun bagi pelaku. Selain itu, pihaknya juga mengawasi jika ada oknumoknum yang melakukan penimbunan pupuk ketika masa tanam tiba. (nas)

Investasi Terancam Tergerus Dari Hal. 1 Diantaranya karena perbaikan ekonomi di negaranegara maju, misalnya Amerika Serikat. Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, industri manufacturing yang terus membaik.

Bahkan Gubernur Bank Central Amerika berencana akan menaikkan suku bunga bank di negara adi daya itu.

Apa yang terjadi dengan fenomena ini, yang sebelumnya investasi-invesatasi dari luar negeri banyak masuk ke Indonesia karena memburuknya ekonomi di Amerika.

Dengan terjadinya perbaikan ekonomi di Amerika saat ini, investasi-investasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan menarik diri dan menyerbu kembali Amerika Serikat. Karena tawaran suku bunganya lebih tinggi di banding suku bunga bank di Indonesia.

Terlebih lagi, jika Indonesia, atau cakupan yang lebih kecil, NTB mendatangkan banyak kebutuhan dari luar negeri (impor) saat-saat seperti ini, kepercayaan investor juga semakin berkurang.

“Oleh karenya, yang perlu digeliatkan sekarang ini adalah memperbanyak pengiriman barang keluar negeri (ekspor), devisa yang masuk juga akan lebih besar,” kata Prijono yang baru menjabat beberapa bulan di NTB ini.

Ia menegaskan, pemerintah harus membatasi kebutuhan impor. Misalnya kedelai, bawang merah, cabai, gula. Bahkan jika memungkinkan justru NTB harus memperbanyak ekspor pada kebutuhan-kebutuhan tersebut karena daerah ini menjadi daerah yang sangat potensial dari sisi produksi hasil-hasil alamnya. Bahkan tidak terkecuali gula, lebih-lebih daerah sudah didukung dengan rencana pembangunan pabrik gula di Dompu.

“Masih ada peluang, rupiah akan mengalami perbaikan. Tetapi, yang paling penting saat ini, galakkan produksi hasil-hasil petanian pangan dan hortikultura, dan kalau bisa ekspor. Termasuk dengan komoditi-komoditi lainnya,” demikian Prijono.(bul)

RAGAM BNNP NTB Deklarasikan Gerakan Rehabilitasi 100.000 Pengguna Narkoba

Halaman 15

Mataram (Suara NTB)Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Selasa (10/3) mendeklarasikan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalah guna narkoba sebagai upaya memberantas peredaran narkoba di daerah ini.

Kepala BNNP NTB, Kombes Pol. Drs. H. Mufti Djusnir, M.Si.,Apt dalam sambutannya menyampaikan bahwa keadaan darurat itu memicu langkah Presiden untuk membangun gerakan rehabilitasi ini. Gerakan tersebut diharapkan dapat menekan angka konsumsi narkoba di seluruh kalangan masyarakat. ‘’Tahun 2015 ini adalah tahun gerakan nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba di seluruh provinsi di

Indonesia,’’ jelasnya.

Dikatakan, NTB mendapat kuota untuk merehab sebanyak 1.500 orang pecandu.

Meningkatnya kuota untuk merehab para penyalahguna narkoba ini, awalnya diperuntukkan dalam kebutuhan medis . Ini merupakan kesempatan emas bagi NTB untuk meninggalkan penggunaan narkoba. “Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik, kita perlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran baik Pemda serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat untuk ikut menyukseskan gerakan ini,’’ harapnya.

Terpisah, Kapolres Mataram, AKBP Bambang Sumitro menyatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan BNN. Kendati demikian, penegakan hu-

kum dan aturan yang berlaku harus tetap berjalan sehingga dapat menjadi semacam tekanan bagi calon pengguna yang akan terjebak menjadi penyalahguna agar tidak terlibat. ‘’Aspek penegakan hukum harus tetap kami laksanakan, terutama bagi para pengedar atau bandar – bandarnya.

Sindikat narkoba ini memiliki jaringan yang terputus – putus, jadi semacam sel – sel begitu,’’ jelasnya.

Menurutnya, bos besar peredaran norkoba di wilayah Kota Mataram ini sudah tertangkap.

“Bos besarnya sudah kami tangkapi beberapa waktu lalu.

Tetapi kita tidak tahu nih sel – sel yang menjadi calon jaringan baru akan muncul atau tidak. Nah inilah yang akan kami atensi untuk selanjutnya,” tandasnya. (met/*).

Usut Dua Proyek, Kejari Bima Periksa Sejumlah Pejabat di Mataram Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Bima sedang menggenjot dua laporan masyarakat terkait indikasi masalah pada dua proyek di sana. Proyek itu terkait pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan suplesi irigasi di Bendungan Pelaparado. Bahkan tim Kejaksaan harus memeriksa saksi di Mataram.

Pemeriksaan sejumlah saksi pejabat itu berlangsung pekan lalu itu, dibenarkan Plh. Kasi Pidsus Kejari Bima, Reza Safetsila, SH. Mereka yang sudah dimintai keterangan untuk kasus TPA, salah satunya Kepala Satker Pengembangan

Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) pada Dinas PU Propinsi NTB. “Kepala Satker yang kami periksa itu Lalu Hery Gunawan,” kata Reza kepada Suara NTB, Selasa (10/3).

Proyek senilai 9,5 miliar ini sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat. Atas laporan itu, dia merasa perlu mengklarifikasi pihak –pihak terkait, termasuk PPLP sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN. Selain PPLP, sudah dimintai klarifikasi juga Kepala Dinas PU Provinsi NTB, Dwi Sugianto juga berlangsung di Mat-

aram. “Di Mataram kami mintai keterangan kepala Dinas PU. Ini untuk melengkapi permintaan keterangan atas Kepala Dinas PU Kota Bima sebelumnya,” papar Reza.

Sedangkan proyek kedua yang didalami adalah terkait pengerjaan embung suplesi di Dam Pelaparado, juga dilaporkan masyarakat senilai Rp 9 miliar Tahun 2014. Saat di Mataram, pihaknya juga sudah meminta keterangan Satker Balai Wilayah Sungai (BWS) yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek dari APBN itu. Hasil klarifikasi sudah dikantongi. (ars)

Peluang Emas Bangun ”Singapura Besar” di Lombok Dari Hal. 1 tetapi harus ada kejelasan dulu dari sisi lahan dan investornya,”tandasnya.

Zainul Majdi menambahkan, menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden tersebut, Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara dan mitra dari pihak ketiga yang akan mensosialisasikan pembangunan Bandar Kayangan itu termasuk mencari investor yang benar-benar kredibel.

Pembangunan Bandar Kayangan, sudah memiliki site plan di Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah melakukan survei dan pemetaan lokasi secara intens. Pembangunan infrastruktur pelabuhan kelas dunia itu diharapkan akan sangat membantu perkembangan ekonomi rakyat Lombok Utara dan NTB umumnya.

Dipilihnya, daerah sekitar Lombok Utara karena wilayah maritimnya dinilai paling representatif. Di mana garis lautnya berhubungan langsung dengan laut lepas bagian utara yang memungkinkan lalu lintas penye-

berangan antarpulau bahkan internasional.

Posisi ini dinilai sangat strategis sebagai jalur transit menuju Indonesia bagian Timur, Pulau Jawa maupun transportasi laut internasional. Luas lahan yang dibutuhkan sebanyak 10 ribu hektar di daerah Kayangan dan Bayan. Untuk tahap pertama, pembangunan Bandar Kayangan itu membutuhkan lahan sekitar 1.000 hektar. Sementara total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan ekonomi itu sekitar 10 ribu hektar. (nas)

BPKP Temukan Indikasi Kerugian Negara Dari Hal. 1 Tapi menurut Darius, itu indikasi awal yang perlu pembuktian lebih jauh. Untuk menemukan angka pasti kerugian negara, harus melalui proses audit investigasi. Sebelum audit investigasi dilakukan, tentu harus menunggu ahli konstruksi selesai menghitung volume proyek.

Saat ini kasus tersebut masih ditangani ahli konstruksi. Sesuai tahapan, setelah ahli konstruksi tuntas, baru diserahkan ke pihaknya untuk diaudit investigasi. ‘’Kami sekali lagi masih menunggu ahli konstruksi selesai bekerja,’’ kata Darius, namun tidak bisa memberi batasan waktu kapan audit itu harus selesai, karena memang ahli konstruksi butuh waktu.

Soal turunnya tim BPKP bersama ahli konstruksi Fakultas Teknik Unram ke landscape Kantor Bupati KLU beberapa waktu lalu, diakuinya hanya sebagai tahapan awal. Tapi saat perhitungan kerugian negara

nanti, bisa jadi pihaknya akan turun kembali mengecek. Karena tujuannya untuk mematangkan hasil kerugian negara.

Landscape Kantor Bupati KLU itu terdiri dari beberapa item, seperti pembangunan taman, pengurugan lapangan, pembuatan drainase, pembuatan pos satpam, areal parkir.

Nilai proyek Tahun 2013 lalu itu, mencapai Rp 1 miliar lebih.

Proyek ini naik ke tahap penyelidikan setelah beberapa lama diusut Polres Lombok Barat.

Ambil Sendiri Pada kesempatan sama, Darius juga menjelaskan beberapa kasus yang sudah rampung perhitungan kerugian negaranya, salah satu kasus itu, terkait proyek embung Sebewe Sumbawa Besar. Sebelumnya proyek ini sudah disimpulkan kerugian negaranya, mencapai Rp 1 miliar lebih. Namun hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa belum menerima resume hasil perhitungan kerugian nega-

ra tersebut.

Terkait ini, Darius sejak awal memastikan kerugian negara kasus ini sudah selesai dihitung. Namun belum diserahkan karena penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa hingga kini belum mengambil resume audit tersebut. “Kalau ada tim Kejaksaan yang datang ngambil, kami tentu akan kasi,” kata Darius. Namun sejauh ini belum ada utusan Kejari Sumbawa yang datang.

Jika dikirim ke Sumbawa melalui jasa ekspedisi, tidak akan dilakukannya karena dianggap riskan, karena hasil perhitungan kerugian Negara itu sifatnya rahasia karena hanya boleh diserahkan ke penyidik yang meminta. ‘’Kalau dikirim lewat ekspedisi, jangan – jangan bocor nanti. Itu yang kami khawatirkan. Sehingga sebaiknya ada utusan jaksa yang mengambil, karena nanti ada berita acara serahterima ditanda tangani antara kami dengan pihak jaksa,’’ jelasnya. (ars)

Hukum Berat Aparat Negara Terlibat Narkoba Dari Hal. 1 Menurutnya, jika ada aparat pemerintah yang membekingi para sindikat narkoba maka dosanya berlipat-lipat ganda. Hal itu menurutnya, merupakan kejahatan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. ‘’Kalau kita tidak main-main dengan ini, maka saya yakin insya Allah peredaran narkoba di NTB akan dapat kita tekan dan diberantas. Saya harapkan, semua pimpinan daerah memberi teladan dalam masalah ini. Jangan ada pimpinan daerah, jangan ada t0koh masyarakat itu justru menjadi pecandu narkoba. Jangan ada di NTB ini,”tegasnya.

Dikatakan, jika ada pimpinan daerah, anggota DPRD dan tokoh masyarakat yang terjerumus dalam penyelahgunaan narkoba, maka akan rusak semua apa yang sudah dikerjakan. “Saya minta kepada penegak hukum, Kejaksaan, kalau ada perangkat pemerintahan yang terlibat itu dihukum seberat-beartnya. Begitu juga jika ada aparat Kepolisian, juga dihukum seberatberatnya,”pesannya.

Menurut Gubernur, jika ada aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bukan hanya mencelakakan

dirinya sendiri tetapi juga memberikan sinyal yang sangat buruk kepada masyarakat. Perang terhadap narkoba ini kata Gubernur kepada para sindikat atau pengedar. Sementara, bagi para pecandu tentu menjadi tugas pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Artinya, para pecandu narkoba bukan malah dijauhi atau dikucilkan tetapi harus dirangkul dan direhabilitasi supaya kembali ke kondisi semula. Karena mereka adalah aset-aset bangsa.

Gubenrur mengatakan, tak berlebihan jika Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan telah mendeklarasikan Indonesia darurat narkoba. Pasalnya, efek atau akibat yang ditimbulkan oleh narkoba tak terhitung jumlahnya. Jika melihat angka statistik jumlah korban narkoba yang meninggal setiap tahun sangat banyak. Namun, kata Gubernur, angka-angka statistik itu hanya mencerminkan satu sisi saja dari kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh narkoba.

Pasalnya, kata Gubernur, di balik angka-angka statistik itu, masih banyak korban narkoba yang terkapar. Ia mengatakan, jumlah korban penyalahgunaan narkoba itu seperti fenomena gunung es. ‘’Yang terdeteksi, yang

tertangkap oleh kasat mata kita itu hanya sekian persen dari potret yang sesungguhnya terjadi di masyarakat,’’ ujarnya.

Deklarasi Indonesia darurat narkoba oleh Presiden lanjut Gubernur sesungguhnya menginstruksikan kepada seluruh perangkat pemerintahan bai pusat dan daerah menjadi yang paling depan memberantas narkoba. Untuk itu, penting kesamaan visi di antara seluruh aparat pemerintahan yang ada.

Selain itu, kata Gubernur, semua perangkat pemerintahan harus bergerak cepat. Semua tingkatan pemerintahan mulai dari pemprov, pemkab, pemkot, TNI, Polri, kementerian/Lembaga temasuk juga para tokoh agama, tokoh adat harus bergerak cepat. Pemprov NTB, telah mencoba membangun ketahanan internal terhadap narkoba dengan melakukan tes urine dadakan bagi pejabat.

Tes urine bagi pejabat ini, kata Gubernur harus juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota bahkan DPRD. Hal ini dimaksudkan untuk melihat potret di dalam birokrasi. Jumlah pengguna narkoba di NTB yang direhabilitasi tahun ini sebanyak 1.500 orang. “Organisasi kita harus bersih dari narkoba,”tandasnya. (nas)

(Suara NTB/met)

DEKLARASI - Gubernur NTB, Kepala BNN, sejumlah kepala daerah dan pejabat lainnya pada deklarasi rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba di Gelanggang Pemuda NTB, Selasa (10/3).

Kerugian Negara Minim, Koruptor yang Dijerat Kelas Bawah Dari Hal. 1 Sehingga belum mampu menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya supaya tidak ada lagi yang berani coba-coba melakukan korupsi.

Metodologi yang dilakukan meneliti perkara ini, difokuskan khusus di Pengadilan Tipikor, berdasarakan perkara yang disodorkan jaksa. Berdasarkan data terdakwa yang diputus, lebih banyak divonis ringan. Ukurannya, rata – rata yang divonis 1 tahun penjara dan maksimal 4 tahun penjara. Dari 23 perkara, ada 51 terdakwa yang diputus ringan. Hanya tiga orang yang diputus sedang, yakni 10 tahun untuk mantan Kajari Praya, Subri, sedangkan putusan tinggi di atas 10 tahun menurutnya nihil. Bahkan tahun 2011 dan 2013, dua orang divonis bebas.

Putusan ringan itu tidak lepas dari penerapan pasal yang cenderung pasal subsider.

Sementara terkait kerugian negara, dia menyebut nilai yang dicatat berdasarkan putusan hakim, mencapai Rp 11,021 miliar dari 21 perkara yang ditemukan kerugian negaranya. ‘’Tapi kerugian negara ini tidak diimbangi dengan pengembalian kerugian negara yang proporsional,’’ bebernya. Dijelaskan maksudnya, hanya 19 orang terdakwa yang diputus dan dibebankan mengganti kerugian negara, hanya Rp 2,295 miliar, sebagian besar justru tidak dibebankan pengembalian.

Dari sisi aktor, sepanjang tahun 2014, penegak hukum telah menindak pelaku korupsi yang tidak hanya berasal dari kalangan pejabat pemerintahan kelas bawah saja. Sebab sepanjang tahun 2014, dari kalangan pegawai Sekretariat Daerah (Setda), yaitu sebanyak 12 orang (kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Kabu-

paten Sumbawa Barat (KSB).

Disusul pegawai SKPD kabupaten dan kota serta rekanan sembilan orang terdakwa, dengan kasus sebagian besarnya pengadaan barang dan jassa.

Selanjutnya, aktor korupsi tahun 2014 di NTB adalah pegawai Bea-Cukai dengan lima orang terdakwa dalam kasus yang sama. ‘’Ini yang dijerat orang – orang kecil saja, sedangkan aktor the big fish (aktor utama), banyak banyak luput,’’ ungkapnya.

Atas dasar evaluasi itu, pihaknya menekankan agar penegak hukum, khususnya Pengadilan Tipikor harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap pelaku korupsi juga harus luar biasa . “Karenanya, Mahkamah Agung RI harus menerbitkan Surat Edaran atau Instruksi kepada hakim agar menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi,” saran dia.

Dari rangkaian diskusi itu, hanya BPKP yang menanggapi.

Menurut Darius, bahwa perhitungan kerugian negara dalam setiap kasus korupsi melalui audit yang cermat. Namun soal besar dan kecilnya kerugian negara setelah melalui vonis, itu menurut dia menjadi domain hakim. Tapi kembali kepada proses hukum awal, agar kerugian negara besar, kasus yang disodorkan untuk dihitung kerugian negara pun harus besar.

“Kepada Kejaksaan atau Kepolisian, kasus yang besar besar lah diserahkan ke kami,” harapnya.

Sementara Ipda Remanto menegaskan, soal penanganan kasus korupsi, tetap menjadi atensi pihaknya. Saat ini dua kasus korupsi terkait dana BOS di Sekolah Dasar sudah masuk tahap penyidikan. “Soal besar dan kecilnya, selama ini kami libatkan BPKP. Seberapa besar itu (kerugian) ya memang faktanya seperti itu,” tegasnya. (ars)

Kepengurusan Golkar Dikocok Ulang Dari Hal. 1 menyusul disahkannya kepengurusan yang berada di bawah Agung Laksono.

“Golkar tingkat satu (provinsi), sudah habis Desember 2014.

Tingkat dua (kabupaten/kota) juga semua sudah berakhir Januari 2015,” tandasnya.

Nantinya, ujar Mesir, Plt Ketua DPD kabupaten/kota akan diberi tugas menyelenggarakan Musda Golkar yang akan memilih Ketua DPD Golkar kabupaten/kota definitif. Plt tersebut juga dibatasi kewenangannya hanya menyelenggarakan Musda. Sementara urusan yang berkaitan dengan komunikasi politik menjelang Pilkada, nantinya merupakan kewenangan dari Ketua DPD yang terpilih dalam Musda. Dengan kata lain, keputusan Golkar akan mengusung figur tertentu di Pilkada, menurutnya akan diketahui setelah kepengurusan Golkar yang definitif terpilih.

Mesir juga menegaskan pihaknya tidak menghendaki adanya perpecahan di internal Partai Golkar. Karenanya, tidak tertutup kemungkinan para Ketua DPD Golkar kabupaten/kota di NTB akan kembali diberikan kepercayaan sebagai Plt. “Saya tidak pernah menghendaki di NTB ini ada perpecahan. Kami akan merangkul semua pihak yang mau bekerja, berkonsolidasi. Yang lampau sudah.

Sekarang kita harapkan tidak berkubu-kubuan lagi,” ujarnya.

Taat Asas Sementara itu, DPD Golkar NTB kubu Abu Rizal Bakrie mengatakan akan taat terhadap putusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan DPP Golkar kubu Agung Laksono.

“Bagaimana pun ketika kepengurusan Pak Agung sudah

dilegitimatasi, mendapat legalitas dari pemerintah maka pasti kita akan menyesuaikan semuanya. Sehingga Golkar diharapkan tetap solid, tidak ada perpecahan, tidak konflik. Termasuk juga kantor,” kata Sekretaris DPD Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (10/3) sore kemarin.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol kubu Agung Laksono. Menkum HAM menegaskan, pengesahan tersebut sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar. Untuk menindaklanjuti kepengurusan partai, Yasonna meminta Agung Laksono segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodir kader partai sebagaimana ditentukan dalam keputusan Mahkamah Partai.

Dengan disahkannya kepengurusan DPP Golkar itu, lanjut Amin, maka nantinya pihaknya akan menyerahkan Kantor DPD Golkar NTB pada pihak yang ditunjuk oleh DPP Golkar.

Yakni, pihak yang mempunyai legalitas, yang mengakomodir kubu Abu Rizal Bakrie.

“Sehingga tak ada lagi yang namanya kubu Agung dan kubu Abu Rizal Bakrie di daerah.

Siapapun nanti ketika melakukan konsolidasi melalui Musda tingkat I, II dan Muscam sampai Musdes tentu akan terintegrasi, bersatu. Kita terima dengan baik semuanya,”imbuhnya.

Dengan adanya konsolidasi, lanjutnya, maka tentu akan membuat Golkatr di NTB tetap solid dan tak terpecah.

Mengenai kesiapan Golkar NTB dalam menghadapi Pilkada apakah ada pengaruhnya dengan putusan Menkum HAM ini? Amin mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kepengurusan yang ditunjuk DPP. (aan/nas)

Rabu, 11 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hakim PN Purwokerto Tolak Praperadilan Kasus Korupsi Purwokerto (Suara NTB) Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (10/3), menolak gugatan praperadilan atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan sapi betina Kementerian Pertanian di Desa Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Gugatan praperadilan tersebut diajukan seorang pedagang daging sapi, Mukti Ali (42), warga Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, yang dijadikan tersangka oleh penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banyumas dalam kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara sebe-

sar Rp 50 juta itu.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, hakim tunggal PN Purwokerto Kristanto Sahat menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan ranah praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, majelis hakim menolak gugatan praperadilan tersebut.

Saat ditemui wartawan usai

sidang, penasihat hukum Mukti Ali, Djoko Susanto mengatakan adanya perbedaan jika dibandingkan dengan produk pengadilan yang satu atap dengan Mahkamah Agung.

Menurut dia, putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan terkait

penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dijadikan landasan dalam pertimbangan hakim Kristanto. “Kami akan menguapayakan dan berkoordinasi untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, kuasa hukum Polres Banyumas Ajun Komisaris Besar Polisi Djalal mengatakan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut dia, putusan terse-

but sudah sangat adil, baik secara normatif maupun materiil.

“Dalam hukum formal yang berlaku memang sudah semestinya penetapan tersangka bukan masuk dalam ranah praperadilan. Jadi eksepsi kami yang menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan ranah praperadilan itu tidak dieksepsi, tetapi di pokok perkaranya ditolak di sana memang sudah masuk pokok perkara praperadilan,” katanya.

Mukti Ali yang merupakan seorang pedagang sapi ditetapkan sebagai tersangka oleh pe-

nyidik Polres Banyumas karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian senilai Rp50 juta dari total dana yang digulirkan sebesar Rp440 juta.

Akan tetapi, Mukti mengaku tidak menjadi Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Banyumas yang mendapat kucuran dana tersebut.

Oleh karena itu, Mukti Ali melalui penasihat hukumnya,

Djoko Susanto mengajukan gugatan praperadilan ke PN Purwokerto terkait penetapan tersangka tersebut.

Dalam hal ini, Djoko Susanto berpendapat bahwa Mukti Ali bukan pejabat negara jika merujuk ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Gugatan praperadilan itu merujuk pada yurisprudensi putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam kasus Budi Gunawan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (ant/Bali Post)

Agung Berjanji Tidak Ada Pemecatan Kader Golkar Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono berjan-

ji tidak akan ada pemecatan pasca-pengesahan Menkumham atas kepengurusan partai

(ant/Bali Post)

KEPUTUSAN TENTANG GOLKAR - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri depan) didampingi Direktur Tata Negara Kemenkumham Tenan Sitepu (kanan depan) memberi keterangan pers mengenai keputusan kepengurusan partai Golkar di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selasa (10/3). Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol kubu Agung Laksono.

beringin hasil Munas Jakarta, yang dibacakan hari ini.

“Tidak akan ada pemecatan, kami tidak ingin mengembangkan permusuhan. Kami mengajak dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepengurusan hasil Munas Bali (kubu Aburizal Bakrie) untuk bergabung. Semua bersaudara,” jelas Agung Laksono dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (10/3) siang.

Agung mengaku belum memikirkan untuk melakukan penyegaran pada struktur Fraksi Partai Golkar dan pimpinan parlemen. Namun dia menyatakan akan ada pergantian pimpinan DPD Golkar di daerah.

“Seluruh (pimpinan) DPD sudah habis masa jabatannya,” kata Agung Laksono menjelaskan.

Sementara itu terkait persiapan pemilihan umum kepala daerah, Agung mengaku akan segera menghubungi

pimpinan KPU untuk melaporkan pengesahan Menkumham atas kepemimpinan Golkar versi Munas Jakarta.

“Kami percaya KPU akan menggunakan azas legalitas.

Kalau dulu yang diakui Munas Riau, sekarang yang terdaftar kepengurusan kami (Munas Jakarta),” ujar dia.

Pada hari ini Menkumham mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Menkumham meminta Agung laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodasi kader Golkar yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Menkumham menginstruksikan agar permohonan pendaftaran kepengurusan itu dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham RI sesuai ketentuan. (ant/Bali Post)

Jembatan Gantung Roboh, 45 Siswa SD Jatuh ke Sungai Lebak (Suara NTB) Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Sindai, Kecamatan Sajira dan Pasir Eurih, Kabupaten Lebak, roboh dan 45 siswa SD jatuh ke sungai yang arusnya deras.

“Beruntung, musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa,” kata Kasubag Pemberitaan Humas Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Lebak, Aep Dian Hendriawan di Lebak, Selasa (10/3).

Menurut dia, jembatan gantung berusia 27 tahun itu kekuatannya hanya mampu dilintasi empat sampai lima orang. Selain itu juga kayu jembatan yang dilintasi sudah lapuk dan bolong-bolong, termasuk penahan dari sling kawat.

Kemungkinan jembatan itu roboh karena tidak kuat menahan beban yang dilintasi sebanyak 45 siswa SD dan satu pasangan suami isteri yang mengendarai sepeda motor.

“Semua warga yang melintasi jembatan itu tercebur ke Sungai Ciberang yang kondisinya deras,” katanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini belum menerima laporan korban jiwa akibat robohnya jembatan tersebut.

Namun, tercatat satu siswa SD kelas V bernama Umi (11) mengalami luka serius pada bagian kepala akibat terbentur batu.

Saat ini, Umi ditangani oleh tenaga medis RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.

Korban lain yakni empat siswa SD mendapat perawatan medis di Puskesmas Pajagan karena lukanya tidak serius.

“Pemerintah daerah dalam waktu dekat ini akan membangun kembali jembatan yang roboh itu,” katanya.

Sementara itu, sejumlah siswa SD yang selamat mengaku kaget tercebur ke sungai yang deras itu setelah tali sling kawat penahan jembatan gantung putus.

“Kami jatuh ke sungai dan tidak begitu dalam sehingga menyelamatkan diri dengan cara berenang,” kata Amin, siswa SD warga Pasir Eurih, Kabupaten Lebak. (ant/Bali Post)

Unik

(ant/Bali Post)

PENGAMANAN UDARA NUSAKAMBANGAN - Helikopter milik TNI Angkatan Laut mengudara dari KRI Diponegoro yang bersandar di Dermaga I Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jateng, Selasa (10/3). Heli berjenis Bolcow NV 411, melakukan pantauan udara di sekitar perairan Nusakambangan, yang merupakan bagian dari operasi pengamanan perbatasan “Perisai Nusa”.

Kalangan DPR Usul Eksekusi Mati Dipercepat Demi Bantah Isu Penyadapan Jakarta (Suara NTB) Pesiden Joko Widodo disarankan untuk segera memerintahkan Kejaksaan Agung untuk segera mengeksekusi dua warga negara Australia.

Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

“Jadi buktikan segera, laksanakan hukuman mati, supaya pemerintah tidak dikatakan takut dengan penyadapan dan segala macam anca-

man,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/3).

“Negara kita ini kan negara yang berdaulat, Presiden Jokowi kan juga sering mengatakan juga tidak akan goyah dengan berbagai macam intervensi. Presiden Jokowi kan juga katakan silakan saja (protes). Ya segera dilaksanakan saja hukuman mati itu,”

ujarnya.

Soal penyadapan, katanya, harus segera dibuktikan dan pemerintah harus tegas terhadap Australia.

“Saya kira memang itu harus dibuktikan. Kalau ada keterlibatan pemerintah asing, dalam hal ini Australia yang melakukan penyadapan ilegal, saya kira pemerintah harus melakukan tindakan tegas,” demikan Sudding. (ant/Bali Post)

Sugiono Korban Penembakan di Merauke Dievakuasi ke Jakarta Jayapura (Suara NTB) Sugiono (32 th), salah seorang korban penembakan yang terjadi di Bandara Mopah, Merauke, Senin (9/3), dievakuasi ke RS Cikini, Jakarta.

“Korban didampingi istri dan paramedis, Selasa pagi (10/3) sudah dievakuasi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air,” kata Dandrem 174 Merauke Brigjen TNI Supartodi, Selasa.

Ia mengatakan, kondisi Sugiono yang mengalami luka tembak di bagian punggung

sebelah kiri tembus dada dalam keadaan stabil.

Sedangkan anaknya Novan meninggal dengan peluru bersarang diperutnya. Saat insiden terjadi kedua korban yakni Sugiono sedang memangku anaknya Novan (6) berada di counter Sriwijaya Air yang letaknya bersebelahan dan hanya dilapisi dinding triplek dengan counter Lion Air. Peluru yang terlontar dari senjata api jenis FN organik TNI AD, kata Dandrem Merauke melalui telepon selularnya seraya men-

gaku korban Novan sudah dimakamkan di Salor, Distrik Salor.

Ketika ditanya proses terhadap kedua anggota TNI, Dandrem Merauke mengaku masih terus dilakukan bahkan Kepala Bekang Kodam XVII Cenderawasih Letkol CBA JP yang merupakan pemilik senpi jenis FN itu masih diamankan di Sub POMDAM Korem Merauke.

“Kami tetap akan memproses keduanya sesuai peraturan yang berlaku,” kata Brigjen TNI Supartodi. (ant/Bali Post)

Setelah 70 Tahun

Cincin Pilot PD II Kembali ke Keluarga

CINCIN kawin seorang pilot Inggris yang hilang pada Perang Dunia Kedua telah

dikembalikan kepada keluarga pilot itu Senin waktu setempat, atau 70 tahun setelah

pesawat tempurnya jatuh di pegunungan Albania.

Pesawat tempur Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) yang dipiloti insinyur penerbangan John Thompson itu lenyap pada Oktober 1944 dan selama beberapa dekade keluarganya, termasuk pasangan pengantinnya, tidak mengetahui nasib sang pilot.

“Hari ini, abang saya pulang,” kata Dorothy Webster (93) diiringi linangan air mata dalam seremoni di kementerian pertahanan Albania.

Dia membawa sebuah kotak kecil yang berisi cincin abangnya itu. Kotak ini juga berisi sebuah batu dari situs tempat pesawat jatuh, selain sisa puing pesawat.

“Kami baru tahu dia ternyata bertugas di suatu tempat di Libya atau Italia, tidak lebih. Suatu hari dia menemui kami untuk mengenalkan pen-

gantinnya dan segera dia pergi lagi,” kata keponakan Thompson, Alan Webster (63).

Istrinya, Joyce, yang menikah kembali dua tahun setelah si pilot menghilang, meninggal dunia karena kanker pada 1993 dalam usia 70 tahun. Pasangan ini hanya menikah enam bulan ketika Thompson, dari Derbyshire di Inggris utara, hilang.

Pesawat pembomnya, Halifax, jatuh di pegunungan dekat Martanesh, sekitar 60 km sebelah selatan ibu kota Albania, Tirana. Tujuh awak bomber ini tidak pernah diketahui nasibnya.

Nasib pesawat tempur itu dan awaknya tetap menjadi misteri sampai musim panas 1960.

Waktu itu seorang penduduk desa bernama Jaho Cala, dari daerah di mana pesawat itu hilang, tengah men-

gumpulkan kayu dan menemukan jari yang mengenakan sebuah cincin bertuliskan inisial J&J, kata anaknya Xhemil Cala (63) kepada AFP. “Sedikit lebih jauh dari situ ada beberapa bagian, kemungkinan besar sebuah pesawat, namun kami tidak berani membicarakan hal ini, itu karena masa itu adalah masa kediktatoran” mendiang pemimpin komunis Enver Hoxha, sambung Cala.

“Ayah saya diam-diam menyimpan cincin ini dan sebelum meninggal dunia berwasiat pada saya untuk mencari pemiliknya.”

Cala menuruti wasiat mendiang ayahnya itu, hingga menuntunnya menjalin kontak dengan kedutaan besar Inggris dan memulai proses pengembalian cincin tersebut, demikian AFP. (ant/Bali Post)