Snt11062014

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

RABU, 11 JUNI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

JIKA ribuan karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) masih bisa sedikit bernapas lega karena hanya dirumahkan pascastatus kahar (force majeure) diberlakukan, tidak demikian dengan para karyawan Sub Kontraktor (Subkont) PTNNT. Pasalnya kehilangan pekerjaan semakin nyata, karena banyak dari manajemen perusahaannya justru akan langsung memberlakukan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkasan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), saat ini terdapat sekitar 92 perusahaan mitra kerja PTNNT. Dari jumlah itu, pas-

NOMOR 80 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

capenetapan status kahar oleh PTNNT, dua diantaranya telah menginformasikan akan melakukan PHK terhadap karyawannya karena tidak dapat lagi bertahan dengan status PTNNT selaku perusahaan pemberi kerja. “Sudah ada dua perusahaan yang menyampaikan rencana PHK-nya,” jelas Kabid PHI Disosnakertans KSB Drs. Zainuddin kepada wartawan, Senin (10/6) kemarin. Dua perusahaan tersebut masingmasing PT Uniserv dan PT Grama Bazita. Zainuddin mengungkapkan, kedua perusahaan tersebut telah berkonsultasi seputar rencana untuk me(Suara NTB/bug) ngurangi karyawannya tersebut. SHUT DOWN - Pabrik pengolahan PTNNT di proyek Batu Hijau mati total (shut Bersambung ke hal 5 down). Suasana pabrik lengang tanpa aktivitas pascapenetapan status kahar.

Diduga Oknum Anggota Dewan Terlibat

Tim Aset Gagalkan Penjualan Tanah Pemda 10 Hektar Mataram (Suara NTB) Tim gabungan aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Pemkot Mataram memasang plang di kawasan sekitar Makam Loang Baloq, Mataram, Selasa (10/6). Pemasangan itu sebagai upaya meng-

gagalkan penjualan lahan yang berstatus tanah pecatu seluas 10 hektar itu. Pemindahtanganan kepemilikan lahan ini diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Mataram. Penertiban aset itu dipimpin Ketua Tim Penertiban Aset

Pemkab Lobar Hasbi bersama perwakilan Bidang Aset Pemkot Mataram H. Hulaifi. Kedatangan tim ke lokasi sebelah Selatan Makam Loang Baloq sekitar pukul 11.30 Wita. Mereka membawa serta plang papan nama dua kaki

bertuliskan “Tanah ini milik Pemkot Mataram dan Pemda Lobar”. Diketahui areal tanah “sitaan” itu masuk kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) yang mangkrak. Pemasangan plang itu diakui Hasbi se-

bagai upaya menggagalkan areal tanah di pinggir Jalan Lingkar Selatan itu dijual oknum tertentu. Ihwal sampai diketahui itu sebagai tanah pemda, ditemukan secara tidak sengaja. Bersambung ke hal 5

PASANG PLANG - Pemasangan plang tanda aset Pemda Lobar dan Pemkot Mataram di sekitar Makam Loang Baloq Ampenan, untuk menggagalkan penjualan lahan seluas 10 hektar. (Suara NTB/ars)

TO K O H Penegakan Hukum Lemah APARAT Kepolisian disarankan terus melakukan evaluasi kinerja, khususnya jajaran Polres Bima dalam hal penegakan hukum. Sebab dari analisis beberapa kali kejadian rusuh, pemblokiran jalan dan penembakan, diduga akibat penegakan hukum yang lemah. “Peristiwa rusuh, pemblokiran jalan, penembakan di Bima akhir-akhir ini dipicu anomali penegakan hukum yang lemah dari aparat Kepolisian,’’ kata Kriminolog Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Muhammad Natsir, SH, M.Hum kepada Suara NTB, Selasa (10/6). Dalam peristiwa pemblokiran jalan selama tiga hari berturut – turut di Bima, memang dilihatnya sudah ada langkah taktis dari aparat, bahkan Polres Bima Kabupaten di back up pasukan dari Polda NTB. Tapi tetap saja masyarakat tidak bisa ditenangkan, karena kepercayaan yang menurun dimaksud. Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Maraton Siang Malam BELUM tuntas pembahasan Pertanggungjawaban APBD NTB 2013, DPRD NTB masih harus menggeber dua agenda pembahasan sekaligus sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD NTB periode ini. Dua agenda tersebut adalah pembahasan APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015. Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. Moh. Syamsir, SH, kepada Suara NTB, Selasa (10/ 6) kemarin menjelaskan bahwa pihaknya memang harus menuntaskan sejumlah agenda penting dan mendesak sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD NTB periode ini. Saat ini, DPRD NTB sedang membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD NTB 2013. Namun, usai menuntaskan pembahasan tersebut, para politisi Udayana tampaknya Bersambung ke hal 5

26 SKPD Masuk ’’Zona Merah’’ Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi serapan APBD 2014, baik realisasi keuangan dan fisik sampai dengan 9 Juni 2014, tercatat masih banyak SKPD lingkup Pemprov NTB yang masuk ‘’zona merah’’. SKPD yang masuk ‘’zona merah’’, karena serapan anggarannya masih di bawah 30 persen. Sampai dengan Juni, ditargetkan realisasi keuangan sebesar 43 persen dan realisasi fisik sebesar 46 persen. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pimpinan (Rapim) lengkap yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH serta dihadiri seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB, Selasa (10/6) kemarin di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. Rincian SKPD yang realisasinya rendah, sebanyak 26 SKPD masuk ‘’zona merah’’ karena realisasi keuangannya masih di bawah 30 persen dan 20 SKPD (Suara NTB/nas) karena realisasi fisiknya masih RAPIM - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi (tengah) didampidi bawah 30 persen. ngi Wagub, H.Moh.Amin (kiri) dan Sekda, H.Muhammad Nur dalam Bersambung ke hal 5 rapim yang berlangsung, Selasa (10/6) kemarin.

NTB Siaga Darurat Kekeringan Mataram (Suara NTB) Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menyebutkan bahwa sembilan kabupaten/kota di NTB kecuali Kota Mataram sudah terkena dampak musim kering yang melanda NTB sejak April lalu. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa NTB dalam status siaga darurat kekeringan selama tujuh bulan mendatang. Hal tersebut dikatakan Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Selasa (10/6) siang kemarin. Ia menyebutkan hampir seluruh Pulau Sumbawa sudah terkena dampak kekeringan. Kemudian untuk Pulau Lombok, daerah Lombok Selatan dan Lombok Utara juga sudah terkena kekeringan. “Sembilan kabupaten/kota yang kena ke-

keringan. Pak Gubernur telah menadatangani SK siaga darurat kekeringan. Berlaku mulai tanggal 1 Juni – 31 Desember 2014 atau tujuh bulan ke depan,’’ katanya. Dalam SK itu kata Ardhi, memerintahkan kepada jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan semua sumber daya untuk mengatasi kemungkinan bencana kekeringan. Dalam hal ini, lanjutnya, BPBD bertindak sebagai koordinator serta semua SKPD provinsi demikian juga pemda kabupaten/kota ikut bersama-sama menanggulangi kekeringan tersebut. “Insya Allah tanggal 17 Juni ada rapat lengkap seluruh SKPD sebagai satuan reaksi cepat penanggulangan bencana. Artinya sekarang, seluruh wilayah NTB dalam siaga darurat kekeringan,”imbuhnya. Bersambung ke hal 5

Gubernur Minta Rekanan Wanprestasi Di-”blacklist” UBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta laporan dari Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda NTB untuk melaporkan terkait dengan rekanan yang wanprestasi. Rekanan yang sudah wanprestasi nantinya akan di-blacklist atau tak akan dijadikan mitra lagi oleh pemerintah daerah. ‘’Kita juga harus punya kebijakan internal nanti dimasukkan data base mau perusahaan, Bersambung ke hal 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.