Snt11062015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 11 JUNI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 81 TAHUN KE 11

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DJP Nusra Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Mataram (Suara NTB) Ditjen Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) yang membawahi NTB dan NTT kembali mensosialisaikan kebijakan pemerintah terkait penghapusan sanksi-sanksi pajak. Hal ini dilakukan agar para Wajib Pajak (WP) dapat lebih termotivasi menunaikan kewajibannya kepada negara.

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan Tax Gathering 2015 bertajuk ‘’Tahun Pembinaan Wajib Pajak Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Pajak’’. Talk show yang dilaksanakan di Hotel Golden Palace Mataram ini, menghadirkan narasumber, Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor, SE, M. Sc, Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Mataram Barat dan Mataram Timur, Ahmad Rifa`i dan Wahyu Santosa.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

NARA SUMBER - Para nara sumber yang tampil masingmasing, Kepala Kanwil DJP Nusra, Neilmaldrin Noor, SE, M. Sc, Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Mataram Barat dan Mataram Timur, Ahmad Rifa‘i dan Wahyu Santosa pada acara Tax Gathering 2015 bertajuk ‘’Tahun Pembinaan Wajib Pajak Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Pajak’’.

(Suara NTB/bul)

WP - Para WP yang menghadiri acara Tax Gathering 2015 bertajuk ‘’Tahun Pembinaan Wajib Pajak Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Pajak’’.

Periksa 30 Saksi

Kejari Bima Usut Dugaan Korupsi Dana Satpol PP Bima (Suara NTB) – Setelah sebelumnya memanggil dan menghadirkan 12 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bima, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima kembali memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada 30 saksi secara maraton, Rabu (10/6). Mereka dimintai keterangan seputar penggunaan anggaran Satpol PP Tahun 2014 senilai Rp 2 miliar, yang terindikasi menyimpang (korupsi).

Salah seorang anggota personel Satpol PP Kabupaten Bima yang juga menjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sugiono, SH kepada Suara NTB mengatakan, kehadirannya di Kejari setempat untuk dimintai keterangan terkait ada laporan dari masyarakat, Bersambung ke hal 15

Wagub Geram

30 Pimpinan SKPD dan Sebagian Anggota Dewan Absen Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengaku geram dengan ketidakhadiran sebanyak puluhan pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dalam rapat paripurna di DPRD

NTB, Rabu (10/6) kemarin. Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksifraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 itu, Bersambung ke hal 15

TO K O H Evaluasi Larangan Menteri KP ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan NTB, H. Willgo Zainar mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 1 tahun 2015 yang berisi larangan penangkapan lobster.

Menurut Willgo, kebijakan KKP tersebut telah membuat aktivitas penangkapan dan ekspor benih lobster dari NTB terhenti. Akibatnya, nelayan NTB tak bisa lagi memperoleh pendapatan dari hasil laut tersebut.

Karena itulah, Willgo Zainar menegaskan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Bersambung ke hal 15 H. Willgo Zainar (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/nas)

MINIM - Suasana rapat paripurna di DPRD NTB dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, Rabu (10/6) minim dihadiri pimpinan SKPD. Bahkan sebagian anggota dewan juga menghadiri rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin.

(Suara NTB/uki)

PERIKSA - Sejumlah anggota Sat Pol PP Bima duduk berjejer saat diperiksa oleh penyidik Kejari Raba Bima, terkait dana operasional Rp 2 miliar di instansi tersebut.

Dugaan Korupsi BSS

PPK Divonis Satu Tahun, Rekanan Dua Tahun Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi proyek bantuan bibit dalam program Bumi Sejuta Sapi (BSS) masuk tahap akhir.

Dua terdakwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.Zainul Wardi dan rekanan Samsul Bahri sebagai rekanan, divonis bersamaan, Rabu (6/10) sore kemarin.

Kedua terdakwa dalam perkara ini divonis berbeda.

Untuk terdakwa PPK Zainul Wardi, divonissatu tahun penjara. Sementara rekanan Direktur CV. Risma Sehati, dua tahun penjara.

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini, Dr. Sutarno, SH, MH, anggota Edward Samosir, SH dan Mohammad Amin Moh. Idris, SH, membaca-

kan bergilir amar putusan.

Secara bertahap, putusan pertama dibacakan untuk terdakwa Samsul Bahri, yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Subsadair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara Samsul Bahri, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena dalam pengadaan bibit sapi di Pulau Sumbawa, tidak merealisasikannya 100 persen, dari total anggaran 3.129.250.000 yang dialokasikan dari APBN. Bersambung ke hal 15

Dibuka Ketua DPRD

Lima SDN di Mataram Jadi ’’Pilot Project Green School’’ Indonesia

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Suasana pelatihan program Adiwiyata Green School Indonesia di Mataram kemarin.

POSE BERSAMA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., berpose bersama peserta pelatihan program Adiwiyata Green School Indonesia.

Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Rabu (10/6) kemarin membuka pelatihan AGSI (Adiwiyata Green School Indonesia) di Fave Hotel Mataram.

Pelatihan ini berkenaan dengan ditunjuknya lima SDN di Kota Mataram sebagai pilot project Green School Indonesia. Adapun lima SDN yang menjadi percontohan sekolah berbasis lingkungan di Indonesia ini, adalah SDN 7 Ampenan di Banjar, SDN 21 Ampenan di Pondok Perasi, SDN 11 Mataram di Rembiga, SDN 5 Mataram di Dasan Agung dan SDN 5 Cakranegara.

Pelatihan itu dihadiri lima SDN yang menjadi pilot project green school itu.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Anggaran Minim Segera Urus BPJS LURAH Pagesangan Timur, H. Halil mengimbau warganya untuk segera mengurus keanggotaan BPJS. Hal ini menurutnya sangat penting untuk memudahkan warga dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Imbauan ini disampaikan pihaknya melalui kepala lingkungan dan RT. “Apa yang menjadi program pemerintah terkait kepentingan warga seperti BPJS ini harus segera diurus. Jangan setelah sakit baru diurus. Jangan setelah hujan baru kita sedia payung,” cetus Halil.

Selain mengimbau warganya segera mengurus keanggotaan BPJS, Halil juga mengharapkan warganya untuk tanggap dan cepat dalam mengurus dokumen kependudukan baik KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya. Kepemilikan dokumen kependudukan dapat memudahkan warga untuk mengurus berbagai kepentingannya.

Setiap ada warga yang datang untuk mengurus surat pengantar nikah (NA) ke kantornya, ia selalu mengimbau kepada warga untuk mengutamakan mengurus surat-surat seperti akta nikah dan lainnya. Dengan demikian ke depan setelah menikah warga yang akan membuat Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran untuk anak-anaknya menjadi lebih mudah.

“Pada saat akan mengeluarkan NA saya selalu menyarankan agar lebih diutamakan mengurus surat-surat seperti akta nikah agar bisa langsung dibuatkan buku nikah. Dengan demikian ke depan lebih mudah mengurus segala sesuatu.

Kalau tidak diurus nanti akan menyulitkan mereka,” jelasnya.

Halil mengatakan Kelurahan Pagesangan Timur mendapatkan jatah 12 pasangan baik untuk isbat nikah maupun pengesahan pernikahan yang merupakan program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Di tahun 2015 ini, sebanyak 600 pasangan akan ikut dalam program isbat nikah. Selain isbat nikah, Dinas Dukcapil juga membuat program pengesehan pernikahan untuk pasangan non-Muslim.

Pihak kelurahan turun ke lapangan untuk mendata siapa saja warga yang berhak mengikuti isbat nikah maupun pengesehan pernikahan ini. Sekaligus menginformasikan kepada warga bersangkutan untuk menyiapkan berbagai berkas yang dibutuhkan dalam rangka mengikuti program ini. Ia berharap Dinas Dukcapil Kota Mataram tidak mempersulit warga terkait persyaratanpersyaratan u n t u k mengikuti program ini. (ynt) H. Halil (Suara NTB/ynt)

Harus Tegas LANGKAH Pemkot Mataram memberi imbauan kepada pelaku usaha warung, rumah makan maupun tempat hiburan, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH. Hanya saja, lanjutnya, Pemkot Mataram harus konsisten terhadap larangan berjualan di siang hari bagi warung, rumah makan maupun restoran. ‘’Pemerintah harus tegas dalam menindak,’’ cetusnya menjawab Suara NTB, Rabu (10/6) kemarin. Karena memang, sambung Muhtar, ini sudah sesuai dengan aturan, mau tidak mau Pemkot harus menutup paksa warung maupun rumah makan tersebut. Bukan berarti, Dewan tidak mentolerir hak masyarakat mencari nafkah. Tetapi, dalam bulan ramadhan semua elemen masyarakat harus saling menghormati.

Artinya, kalau Pemkot sudah membuat aturan, maka semua pihak harus melaksanakannya. Meskipun aturan itu hanya berupa imbauan maupun edaran. Pasalnya, di Kota Mataram, mayoritas penduduknya muslim. ‘’Kita harus saling menghormati dan saling menjaga,’’ imbuhnya. Jangan sampai hal-hal seperti itu memicu hal-hal yang kurang baik Kota Mataram.

Jika ini dibiarkan, Muhtar khawatir akan terbentuk opini dari masyarakat bahwa Mataram kota yang membebaskan warung buka di siang hari saat bulan puasa. ‘’Bisa saja kan ceritacerita itu menular ke daerah lain. Itu kan ndak bagus,’’ katanya. Satpol PP, harus tegas dalam menyikapi edaran maupun imbauan Walikota supaya warung, rumah makan maupun tempat hiburan tidak buka di siang hari.

Artinya, kata politisi Partai Gerindra ini, Satpol PP harus rutin melakukan patrol tanpa menunggu ada laporan dari masyarakat. Kalau edaran mengenai larangan warung buka siang hari sudah beredar, nantinya saat ramadhan tiba, mestinya tidak ada lagi melanggar. Untuk itu, edaran itu harus sudah disosialisasikan mulai sekarang kepada seluruh komponen masyarakat. ‘’Biar tidak ada kesalahpahaman,’’ tambahnya.

Pemkot dipersilahkan memberi pengecualian bagi warung yang berada di kawasan non muslim. Dengan catatan tempatnya tertutup. Terkait restoran cepat saji yang ada di Mataram Mall, Muhtar menganggap itu bukan bagian dari pengecualian, mengingat restoran itu berlokasi di tempat umum. ‘’Jam bukanya h a r u s mengikuti aturan,’’ tandasnya. (fit) Muhtar (Suara NTB/fit)

BP2KB Pangkas Program KLA Mataram (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram, terpaksa memangkas program Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan tahun 2018 mendatang. Sebab, Tim Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) tidak memprioritaskan program tersebut dan hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 285 juta.

Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno mengaku tidak bisa berbuat apa–apa terhadap kebijakan pengelola anggaran, karena sepenuhnya menjadi kewenangan dari TPAD Kota Mataram.

Meskipun demikian, pihaknya tetap menjalankan program tersebut dengan konsekuensi program KLA harus dipangkas atau dikurangi. “Prinsipnya, kami hanya menerima saja.

Segitu dikasih anggaran, programnya kita kurangi,” kata

dari Dinas PU, akta kelahiran tanggungjawab Dukcapil Kota Mataram. Yang perlu dilakukan saat ini, tinggal fokus berkoordinasi lebih mendalam dengan seluruh SKPD, karena persyaratan menjadi KLA harus memenuhi empat kriteria. Keempat kriteria itu telah dijalankan, diantaranya komitmen toga, toma, lembaga swasta untuk mewujudkan Mataram menjadi KLA. Serta, berusaha memenuhi kebutuhan hak anak. “Kita sudah

Sutrisno via ponsel.

Tidak menutup kemungkinan kata Sutrisno, anggaran KLA akan ditambah pada APBD tahun 2016 mendatang, sehingga program bisa berjalan maksimal.

Mengenai pemenuhan hak anak, menjadi tanggungjawab masing–masing SKPD, karena tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Misalnya, persoalan pendidikan menjadi kewenangan dari Dikpora, infrastruktur tugas

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada toko-toko modern yang ada di Kota Mataram untuk mengakomodir produk-produk lokal yang diproduksi oleh para pelaku UMKM di Kota Mataram. Saat ini disampaikan Walikota, banyak warga Kota Mataram yang telah membuat produk olahan jenis makanan dan perlu diakomodir oleh toko-toko modern yang beroperasi di Kota Mataram.

“Produk olahan kita mulai banyak di Mataram dan itu bisa ditampung,” ujarnya, Rabu (10/6).

Meski demikian Walikota menyampaikan masuknya produk olahan produk lokal ke pasar modern seperti minimarket tidak bisa serta merta dilaksanakan dan harus memenuhi beberapa syarat serta melewati seleksi. Untuk itulah ia meminta kepada para pelaku UMKM untuk memperhatikan kualitas produknya agar bisa ditampung di pasar modern.

“Ibu-ibu yang mempunyai usaha olahan memang harus melewati seleksi atau harus ada uji kelayakannya untuk masuk di pasar modern dan kita harap produk-produk ola-

han lokal ini bisa ditampung,” jelasnya. Walikota mengatakan pihaknya juga tetap akan membatasi keberadaan pasar modern di Mataram. Hal ini demi menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil dan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat.

“Semua tetap kita kendalikan jumlahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Government Relation PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Fathurrahman menyampaikan pihaknya tetap welcome dengan produk-produk lokal di manapun Alfamart membuka cabang. Ia mencontohkan saat ini di Malang pihaknya telah menampung 30 persen produk lokal.

“Dan di semua daerah kami wajibkan untuk menerima produk lokal,” ujarnya. Namun setiap produk lokal yang masuk ke jaringannya harus memenuhi syarat baik itu dari hasil pemeriksaan BBPOM maupun Dinas Kesehatan setempat. Disamping itu perlu juga merapikan kemasan dan memenuhi beberapa ketentuan lain. “Tapi itu tidak sulit,” ujarnya.

Saat ini di Kota Mataram produk lokal yang tertampung hanya 10-15 persen.

Kendala yang dihadapi karena beberapa produk belum memenuhi syarat. (ynt)

kekerasan terhadap anak yang didapatkan dari Unit PPA Polres Mataram, relatif menurun di tahun 2014. Disamping itu, angka putus sekolah dan lain sebagainya berangsur menurun setiap tahun. Artinya, komitmen ini secara bertahap dipenuhi oleh pemerintah.

“Bahkan guru sekarang sudah tidak berani memukul anak,” sebutnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

RAPAT TERTUTUP - Pemkot Mataram melakukan rapat tertutup antara warga Kekalik dengan pihak Amikom yang menolak rencana pembangunan rusunawa.

Warga Kekalik Tolak Pembangunan Rusunawa Amikom Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela, menolak rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) oleh Amikom. Selain pertimbangan lahan yang sempit, juga disinyalir akan merugikan usaha kos–kosan masyarakat.

Protes terhadap penolakan pembangunan rusunawa itu langsung disampaikan ke Pemkot Mataram, sehingga Pemkot melakukan rapat tertutup yang dipimpin Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said dihadiri Asisten I Lalu Indra Bangsawan, Asisten II Effendi Eko Saswito, Kepala Bappeda Lalu Martawang, Camat Sekarbela Hariadi, Lurah Kekalik Fathurrahman, perwakilan masyarakat serta pihak Amikom.

Perwakilan masyarakat Uci mengaku, menolak pembangunan tersebut karena lahan

Pelaksanaan SE Walikota akan Diawasi Ketat Mataram (Suara NTB) Menjelang bulan puasa yang akan dimulai pekan depan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menandatangani Surat Edaran (SE) untuk segera disebarkan ke para pengusaha baik rumah makan, restoran, maupun tempat hiburan. Pelaksanaan SE ini akan diawasi secara ketat. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. “Pengawasan akan kita lakukan secara ketat,” cetusnya.

Walaupun dalam SE tersebut warung dilarang buka di siang hari, tapi ada tempat-tempat tertentu yang dipersilahkan untuk tetap beroperasi di siang hari. Hal ini untuk memberi kemudahan bagi warga yang tidak berpuasa seperti beberapa restoran cepat saji yang ada di Kota Mataram. “Di tempat tertentu ada yang boleh tetap buka karena kebutuhan masyarakat kita yang tidak berpuasa dan tamu atau wisatawan dari luar yang datang ke Mataram tapi tetap akan dilakukan pengawasan,” ujarnya.

Walikota mengatakan ia sudah menandatangani SE tersebut dan akan segera disebarkan. Ia juga meminta kepa-

da seluruh warga Kota Mataram untuk bersama-sama menjaga kekhusyukan bulan Ramadhan dan saling menghormati satu sama lain. Hal ini sebagai salah satu perwujudan toleransi di tengah masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan toleransi itulah Walikota juga meminta masyarakat menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu kekhusyukan pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan.

Selain itu kondusivitas selama bulan Ramadhan juga harus tetap terjaga.

Terkait jam kerja PNS, Walikota mengatakan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pada bulan puasa tahun lalu jam kerja PNS Pemkot Mataram akan dikurangi satu jam. PNS yang di hari-hari biasa masuk kerja jam 07.00, di bulan puasa mereka masuk mulai pukul 08.00. Pada hari Senin-Kamis, jam kerja PNS dimulai jam 08.00-14.00, sedangkan pada hari Jumat jam kerja dimulai jam 08.00-11.00 dan pada hari Sabtu dimulai dari jam 08.00-12.00. Selama bulan puasa, apel yang dilaksanakan setiap hari Senin akan ditiadakan. (ynt)

langsung dengan masyarakat lanjutnya, harus mengedepankan prinsip kehati–hatian, karena masyarakat menikmati langsung apa yang dilakukan oleh pemerintah. “Namun demikian harus diingatkan mengutamakan prinsip kehati – hatian,” ujarnya.

Seperti diketahui, proyek yang belum ditender milik Dikpora yakni pembangunan tiga gedung sekolah senilai Rp 4 miliar lebih, pembangunan dua puskesmas milik Dikes dengan anggaran sekitar Rp 3,2 miliar. Pembangunan

jalan lingkungan pada Dinas PU sebesar Rp 10 miliar dari Rp 50 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) serta pengadaan lampu penerangan umum milik Dinas Pertamanan dengan pagu anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.

Keempat SKPD tersebut beralasan belum ditendernya proyek hingga triwulan kedua, karena ada perubahan fisik bangunan. Dan beberapa proyek sudah diajukan ke bagian APP Setda Kota Mataram, sehingga Bulan Juli sudah menunjuk kontraktor pelaksana. (cem)

yang digunakan sempit serta tidak ada pemberitahuan dari pihak Amikom ke masyarakat.

Selain itu, rekomendasi atau tanda tangan persetujuan dari warga sejauh ini tidak ada. “Lahannya cuma satu meter, sementara izin ke masyarakat belum ada. Jelas sih warga memberontak,” jawabnya usai mediasi, Rabu (10/6).

Dari mediasi itu, belum ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak Amikom dan proses selanjutnya akan diserahkan ke kecamatan dan kelurahan.

Sekda Makmur Said membeberkan, penolakan warga akibat miskomunikasi antara kedua belah pihak. Selain itu, pihak Amikom kurang bersosialisasi dengan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang dilaksanakan.

Bahkan masyarakat mengaku tidak pernah merasakan sumbangsih dari keberadaan Amikom selama ini.

Pemkot Mataram juga belum mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB), karena belum ada persetujuan dari masyarakat, sehingga jangan sampai masyarakat bertanya kegiatan apa dilaksanakan di lapangan. Paling mendasar lanjut Sekda, selain lahan sempit, pembangunan rusunawa dikhawatirkan mengganggu usaha kos–kosan milik masyarakat.

Karena belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kelurahan dan kecamatan diminta segera menuntaskan persoalan itu karena prosesnya masih panjang.

Mengenai anggaran rusunawa dan lain sebagainya, Sekda tidak mengetahui secara pasti karena Amikom mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

Sementara pihak Amikom yang dikonfirmasi, tidak ada satupun yang bersedia memberikan penjelasan. (cem)

Besok, Pemkot Mediasi Warga dengan Manajemen LEM Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram, berencana memediasi warga dengan manajemen Lombok Epicentrum Mall (LEM) Jumat (besok, red) terkait rencana penutupan akses jalan masuk yang menjadi fasilitas umum (fasum).

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengatakan, pemkot akan menfasilitasi warga Punia dengan Manajemen LEM, untuk mencari titik temu atas persoalan jalan tersebut. Mediasi dimaksudkan, apa yang menjadi keinginan masyarakat diakomodir oleh LEM, sehingga akses masuk serta usaha masyarakat tidak terganggu. “Hari Jumat (besok, red) warga dengan LEM kita pertemukan,” kata Indra Rabu (10/6).

Ia mengatakan, pemerintah hanya memfasilitasi, mengenai apa keputusan atau hasil mediasi dis-

(Suara NTB/dok)

boleh melangkahi prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. “Saya sudah katakan, jangan sampai ada yang coba– coba melangkahi aturan,” tandasnya.

Apakah tidak ada kekhawatiran seperti tahun sebelumnya, karena tiga proyek tidak tuntas dikerjakan. Ia menegaskan, tidak ada kekhawatiran sedikit pun terhadap keterlambatan pengerjaan proyek, sepanjang bisa diterima alasan apa penyebab keterlambatan proyek tersebut.

Proyek yang bersentuhan

bentuk forum anak kecamatan serta sosialisasi kepada masyarakat,” terangnya.

Apakah dengan anggaran minim, Kota Mataram bisa mewujdukan KLA 2018? Katanya, seluruh kota di Indonesia belum ada yang bisa mewujudkan KLA. Paling tidak, Kota Mataram meningkatkan atau mengejar kualitas terhadap anak. Ia menyebutkan, angka

Walikota Minta Toko Modern Akomodir Produk Lokal

Walikota Tidak Tahu Empat Proyek SKPD Belum Ditender Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku, tidak mengetahui empat proyek di SKPD belum ditender. Sebab, kepala dinas maupun bagian administrasi pengendalian dan pembangunan belum ada laporan. “Sampai saat ini, saya belum terima laporan,” aku Walikota usai menghadiri pelatihan manajemen ritel di Hotel Giri Putri, Rabu (10/6).

Walikota mengatakan, pada prinsipnya proyek harus disesuaikan dengan ketentuan atau aturan, sehingga tidak

”

Prinsipnya, kami hanya menerima saja. Segitu dikasih anggaran, programnya kita kurangi

Lalu Indra Bangsawan

erahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak.

Seperti diketahui, warga di sekitar LEM protes terhadap rencana penutupan akses jalan yang selama ini gunakan oleh masyarakat. Rencana itu akan menyulitkan masyarakat, karena akses jalan itu telah dimanfaatkan sejak

lama serta masuk sertifikat sejak tahun 1997.

Saat berlangsung unjuk rasa, warga dengan manajemen LEM nyaris bentrok karena sempat bersitegang mempertahankan argumentasi. Setelah menggelar aksi, warga kemudian mendatangi Kantor Walikota Mataram, untuk meminta pejelasan serta menuntut agar pemerintah memberikan keadilan kepada masyarakat. Keinginan warga untuk bertemu langsung dengan Walikota tidak berhasil dan hanya ditemui oleh Asisten II Setda Kota Mataram.

Warga Punia Arya mengatakan, akses keluar masuk warga itu oleh manajemen LEM akan ditutup. Bahkan patok pagarnya pun sebagian sudah dipasang. Menjadi pertanyaan mereka kemudian, kenapa sertifikat kepemilikan oleh perusahaan yang diterbitkan lagi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di dalamnya m a s u k jalan umum yang sedang dipersoalkan tersebut. (cem)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

Khawatir Pasar Tuna Lesu HIMPUNAN Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB mengkhawatirkan pelesuan pasar penjualan tuna NTB, menyusul kabar tuna impor Indonesia mengandung mercury yang disampaikan oleh Otoritas Perikanan Rusia kepada Kementerian Kelautan Perikanan RI. “Tuna kita masih sangat aman untuk diekspor dan dikonsumsi langsung. Kalau kadar mercurynya masih 0,01 persen sesuai hasil lab Dinas Kelautan Perikanan, itu masih sangat kecil dan jauh (Suara NTB/bul) dibawah ambang toleransi,” kata L. Kamala Ketua HNSI Provinsi NTB, L. Kamala, SH, MKn pada Suara NTB di Mataram, Rabu (10/6) kemarin.

Adanya protes negara pengimpor tuna dari Indonesia itu, mestinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil sikap melakukan pengujian bersama-sama. Sehingga apa yang disampaikan Otoritas Perikanan Rusia tersebut menjadi data bersama.

KKP juga menurut Kamala, idealnya mengecek langsung kandungan zat pada ikan-ikan yang didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga jikapun ada ikan tuna yang mengandung zat mercury, dapat diketahui dari mana asalnya.

Dijabarkan, NTB hanya mendukung pengiriman ikan ke berbagai daerah di Indonesia persentasenya kecil. Berbeda halnya dengan ikan kiriman ikan tuna dari Muara Karang, Cailacap, Pasuruan termasuk dari Benoa Bali.

Kapal tangkap nelayan dari beberapa daerah yang disebutkan itu berkapasitas 30 GT hingga 80 GT. Sementara kapal tangkap dari NTB, maksimal hanya 15 GT. Artinya, melihat kapasitas kapal nelayan di NTB sangat kecil kontribusinya ke pengiriman ikan tuna ke Jakarta dan Surabaya.

“Perlu diingat bahwa bukan kita saja yang menyuplay ikan tuna di Indonesia. Kita hanya mengirim untuk kebutuhan dalam negeri saja, bukan untuk dikirim ke luar negeri. Ini yang perlu diluruskan juga oleh KKP, sehingga tidak semua menerima imbasnya,” tambah Kamala.

Ikan-ikan tuna yang dikirim ke luar negeri tersebut, biasanya ditangkap di perairan-perairan dalam, contohnya perairan Australia. Sementara perairan di NTB terhitung perairan dangkal. (bul)

Minim Sosialisasi

Pembuatan Akta Koperasi Gratis Sepi Peminat Mataram (Suara NTB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB sampai saat belum mencatat adanya kelompok masyarakat yang mengajukan pembuatan akta koperasi. Padahal, Kementerian Koperasi dan UKM telah terang-terangan mempersilahkan masyarakat berkoperasi dengan jaminan subsidi ke notaris.

“Mungkin karena kurang sosialisasi, sampai sekarang tidak ada masuk pengajuan ke kami,” kata Sekretaris INI Provinsi NTB, Muhammad Ali, SH, MKn. Pada Suara NTB di Mataram, Rabu (10/6) kemarin, Ali menyebut para notaris PPATK sebenarnya sangat siap melayani kelompok masyarakat yang mengajukan pembuatan akta.

“Kita juga sudah mendorong masyarakat untuk membuat koperasi, tetapi tidak ada respon juga,” demikian Muhammad Ali. Sebelumnya, sebagai upaya untuk mendorong para pengusaha mikro agar berkoperasi, Kementerian Koperasi dan UKM, telah memfasilitasi untuk memudahkan dan menggratiskan pengurusan akta koperasi. Sebab sebelumnya, biaya akta koperasi cukup mahal.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Supran mengatakan sudah mensosialisasikan hal ini kepada semua notaris PPATK. Hingga kini belum ada peraturan resmi dari Kemenkop RI. “Kita masih tunggu peraturannya, bagaimana teknis dan cara kerjanya,” sebut H. Supran. Ditanya apakah hal ini menandakan lesunya semangat berkoperasi masyarakat, diterangkan hal tersebut bukan indikator untuk menyimpulkannya.

H. Supran justru menyebutkan ada peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2013 lalu ke 2014. Sebelumnya, tahun 2013 jumlah koperasi sebanyak 3.851 koperasi, saat ini jumlahnya bertambah menjadi 3.966 koperasi.

“Semangat berkoperasi makin meningkat sebenarnya,” tambahnya. Sebelum adanya peraturan resmi dari kementerian, dikatakan pengajuan pendirian koperasi masih dilayani di Dinas Koperasi provinsi/kabupaten/kota.(bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Sebelas Wajib Pajak Dicekal ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan telah menerbitkan rekomendasi kepada Kantor Imigrasi untuk mencekal 12 Wajib Pajak (WP) penunggak pajak di wilayah NTB dan NTT agar tak bepergian keluar negeri. Pencekalan ini berlaku hingga Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

Demikian Kabid P2 Humas Dirjen Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra), Ketut Sukarda.

Namun dari 12 WP tersebut, satu diantaranya telah menunjukkan iktikad baiknya dengan melunasi utang-utang pajaknya. Sehingga surat pencekalanpun tak berlaku bagi seorang bersangkutan yang tak disebutkan identitasnya itu.

Ketut Sukarda menjelaskan, 11 WP ini masih dilaku-

kan pendekatan agar menunaikan kewajibannya yang tertunggak kepada negara. Mereka diberikan batas waktu hingga enam bulan ke depan. Jika belum ada niat baik yang bersangkutan, maka akan dirundingkan lagi apakah dilakukan gizeling (penahan fisik).

“Upaya terus kita lakukan,” kata Ketut Sukarda di Mataram, Rabu (10/6) kemarin.

Hal serupa akan dilakukan

kepada WP lainnya yang terindikasi “nakal”. Tetapi secara umum masih dilakukan pendekatan-pendekatan kepada WP agar lebih patuh dan taat membayarkan pajaknya.

Sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan bagi penunggak pajak lainnya, dengan diberlakukannya tahun pembinaan kepada WP di tahun 2015 ini, melalui penghapusan denda dan bunga pajak.

Soal penerimaan pajak hingga Juni ini, Ketut Sukarda menyebut angkanya masih kecil, hanya 21 persen dari target penerimaan pajak tahun 2015 Rp 5,1 triliun dari NTB dan NTT. Mengapa penerimaan ini masih kecil? Menurutnya akibat dari dampak perlambatan ekonomi.

Ekonomi melambat, salah satunya banyak proyek pemerintah yang tersendat. Proyek fisik yang belum terealisasi dimaksud, berdampak pada usaha-usaha lain yang juga ikut tersendat.

“Proyek tidak jalan, semuanya juga kena dampak, termasuk pajak,” demikian Ketut Sukarda. (bul)

(Suara NTB/bul)

Ketut Sukarda

Alfamart Beri Pelatihan Manajemen Ritel Bagi 100 Pelaku UMKM di Mataram Mataram (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang memiliki jaringan ritel minimarket Alfamart bekerjasama dengan Pemkot Mataram memberikan pelatihan manajemen ritel bagi 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Mataram. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Rabu (10/6).

Government Relation PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Fathurrahman menyampaikan tujuan diberikannya pelatihan ini karena pihaknya menginginkan para pelaku UMKM bisa bersinergi dengan toko modern seperti Alfamart. Ia berharap para peserta pelatihan bisa menyerap materi yang diajarkan dan bisa diimplementasikan pada saat berdagang khususnya terkait penataan barang, manajemen berdagang, dan pelayanan terbaik.

“Karena dalam usaha perdagangan yang paling utama adalah pelayanan. Kadang kita lupa memberi pelayanan terbaik padahal itu sangat gampang seperti selalu tersenyum kepada pelanggan bagaimana pun keadaannya,” terangnya. Dengan pelatihan ini Fathurrahman menyampaikan pihaknya juga ingin berkontribusi mempersiapkan para pedagang dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai dilaksanakan tahun ini.

Dengan kegiatan ini pihaknya juga ingin mematahkan anggapan sebagian orang terkait jaringan Alfamart yang hadir di berbagai daerah dapat mematikan pedagang kecil. Anggapan itu ditegaskan Fathurrahman tidak benar.

“Pelatihan ini jawabannya bahwa kami komitmen dan konsisten ingin maju bersama-sama para pedagang. Kalau kami takut tersaingi tidak mungkin ada kegiatan ini.

Kami ingin sama-sama maju, memajukan Kota Mataram ini,” tegasnya.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan apresiasinya kepada pihak Alfamart yang telah bersedia memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Kota Mataram.

Kegiatan ini disebutnya sangat penting untuk itu para peserta diminta untuk serius menyerap setiap materi pelatihan dan diterapkan.

“Apalagi PT Sumber Alfaria Trijaya ini sudah profesional sehingga kami berterima kasih mereka mau membagi ilmunya kepada para pedagang kita. Kita bersyukur dan mari dimanfaatkan sebaikbaiknya,” ujarnya.

Hal yang masih menjadi kelemahan belum berkembangnya UMKM secara pesat menurut Walikota adalah pelayanan dan manajemen. Kedua hal tersebut menurutnya harus ditingkatkan. Ia juga meminta kepada para pelaku UMKM untuk menanggapi persaingan secara positif dan menciptakan persaingan yang sehat.

Ia berharap jaringan ritel atau perusahaan lainnya bisa

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (berdiri di podium) memberikan sambutan sekaligus membuka Pelatihan Manajemen Ritel bagi 100 pelaku UMKM di Kota Mataram, Rabu (10/6). Dalam kesempatan tersebut hadir pula Government Relation PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Fathurrahman (kanan) dan Asisten II Setda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito (kiri) dan jajaran Pemkot Mataram lainnya. mencontoh Alfamart yang telah memberi pelatihan seperti ini. Karena dengan pelatihan seperti ini, para pedagang yang ada di Kota Mataram bisa tampil dan bersaing secara sehat. Dengan diadakannya pelatihan ini, bisa mem-

berikan citra positif bahwa toko modern tidak jalan sendiri dan tidak mematikan usaha kecil.

Sementara itu, Branch Manager area Lombok PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Yudi Sobari menyampaikan ke-

beradaan pihaknya tidak hanya untuk mencari untung tapi juga ikut berkontribusi dalam membangun daerah baik itu dengan merekrut tenaga kerja lokal dan berbagi ilmu dengan mengadakan pelatihan manajemen ritel ini. (ynt)

Alfamart Jamin Seluruh Tokonya Bebas Miras Mataram (Suara NTB) Jaringan ritel mini market Alfamart menjamin seluruh tokonya yang ada di Pulau Lombok dan Mataram khususnya telah bebas dari minuman keras (miras). Hal ini ditegaskan Branch Manager Lombok PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Yudi Sobari, Rabu (10/ 6). “Minuman beralkohol sudah tidak ada. Kami jamin tidak ada,” tegasnya.

Yudi menyampaikan sejak Pemkot Mataram mengeluarkan aturan terkait Perda Pengawasan dan Pengendalian

10

Minuman Beralkohol pada bulan April lalu pihaknya langsung menarik produk minuman beralkohol dari seluruh toko yang ada. Pihaknya juga tetap diawasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram.

Ia pun menegaskan minuman beralkohol juga tidak dijual pihaknya dari jalur belakang. Artinya walaupun tidak dipajang di toko bagian depan, orang masih bisa mendapatkan lewat jalur lain.

Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH menyatakan sejak dilakukan penertiban beberapa waktu lalu tak ada lagi miras yang dijual di minimarket atau pasar modern di Kota Mataram. “Di minimarket sudah tidak ada (menjual miras), setelah kita turun memeriksa dan secara sustainable kita awasi,” cetusnya.

Wartan mengatakan memang pihaknya belum turun lagi melakukan pengawasan, tapi ia menjamin sudah tak ada lagi yang menjual. Ia menambahkan jika memang masih ada yang secara diamdiam menjual miras, pihaknya akan menertibkan dan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kalau ketangkap mereka akan dihukum sesuai ketentuan yang ada. Kalau ada laporan di toko mana masih menjual miras, kami akan turun langsung,” jelasnya.

Saat ini pihaknya bersama Bagian Hukum Setda Kota Mataram sedang menyusun Peraturan Walikota (Perwal) sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Mataram. Setelah Perwal rampung, Wartan mengatakan pengawasan akan lebih ditingkatkan pihaknya. Nantinya di Perwal tersebut akan diatur secara komprehensif bagaimana pengawasan dan tindakan selanjutnya. (ynt)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

Tidak Ada Jual Beli Buku KEPALA Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, M. Zaini, menyatakan pihaknya sudah melaksanakan program, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Tudingan Pansus Pendidikan DPRD Lotim yang menyebut dirinya telah menjual buku di sekolah dibantahnya.

“Saya klarifikasi, tidak ada penjualan buku itu,” ungkapnya usai Paripurna DPRD Lotim, Rabu (10/6).

Dari hasil klarifikasi di lapangan, temuan adanya praktik jual buku di SMPN 1 Aikmel tidak benar. Menurutnya, buku yang dikirim ke sekolah tersebut merupakan buku Kurikulum 2013 (K13) hasil tender yang sudah lama.

Proses pengiriman buku juga mendadak. Waktu itu, ujarnya, buku dikumpulkan di Dinas Dikpora, setelah itu didistribusikan ke sekolah bersangkutan. Jika waktu itu, Kepala SMPN 1 Aikmel tidak tahu adalah wajar, karena pemesanan mendadak. Adapun pembayarannya sudah melalui DAK Buku Kurikulum 2013.

Menurutnya, dana pengadaan buku Kurikulum 2013 bersumber sebanyak 95 persen dari bantuan sosial. Sisanya, sebanyak 5 persen dari BOS reguler. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan, di mana pengadaan buku kemudian bersumber dari DAK. Belum lagi, distribusi dari buku itu pun masih banyak yang belum datang.

“Bukunya pun hanya 50 persen yang datang,” ucapnya.

Akibat perubahan kebijakan di pemerintah pusat, kemudian ada rencana perubahan. Di mana, Lotim akan arahkan penggunaan buku sekolah elektronik (BSE).

Zaini juga membantah pernah menandatangani kuitansi pembayaran. Bukti penemuan fisik yang mengindikasikan pernah ada tangan tangan juga tidak ditemukan di lapangan.

Begitu juga temuan di SMPN 4 Selong. Saat penganggaran meubeler belum ada RAB. Saat pengadaan terjadi keterlambatan. Akan tetapi semuanya sudah ada dalam RPU. ‘’Tdak ada praktik penyimpangan DAK, apalagi disebut mark up anggaran oleh Dikpora,’’ bantahnya.

Adanya sebutan perencanaan tidak baik, Zaini mengaku menerima dan menjadi bahan evaluasi di masa mendatang.

“Soal perencanaan kita akan terus benahi,” ujarnya.

Tudingan adanya praktik intervensi Dinas Dikpora kepada pihak sekolah selama ini dilakukan hanya sebatas penyesuaian aturan. Dikpora sama sekali tidak pernah mengintervensi di luar aturan. Seperti pelaksanaan DAK, tidak ada pengarahan kepada satuan pendidikan untuk membeli barang pada satu perusahaan.

Dikpora hanya menyarankan dan sepenuhnya kewenangan dari sekolah menentukan sendiri pilihannya. “Sejauh ini hanya intervensi aturan, jadi tidak ada yang salahi aturan oleh Dikpora,” tegasnya. (rus)

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan rapat koordinasi untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Koordinasi itu terkait dengan langkah antisipasi Pemda KLU untuk membatasi waktu pelayanan warung makan, toko, kios serta mengintensifkan razia minuman keras dan petasan.

Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, usai rapat koordinasi kepada wartawan, Rabu (10/6) mengatakan, Pemda KLU untuk mengantisipasi hal tersebut akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati. Pemda KLU menginginkan agar suasana ibadah di bulan suci Ramadhan lebih aman, nyaman dan tidak terjadi gangguan kamtibmas.

Menurut Kholidi, beberapa kesepakatan dalam rakor tersebut antara lain, membatasi peredaran minuman keras, melarang warung makan untuk dibuka pada siang hari, membatasi peredaran kembang api yang membahayakan, gelandangan, judi, dan balapan liar.

“Nantinya Pemda KLU akan mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani bupati untuk dikirimkan ke camat, pemerintah desa, terkait koordinasi menjaga kamtibmas saat puasa. Warung makan di wilayahnya agar tidak berjualan pada siang hari,” kata Kholidi.

Kholidi menjelaskan, Pemda akan membentuk tim yang beranggotakan SKPD terkait untuk memulai mengawal pengamanan, peredaran minuman keras, petasan dan sejenisnya yang membahayakan. Tidak hanya itu, isu maraknya balapan liar anak muda saat malam Ramadhan menjadi atensi Pemda. Pemda akan mencegah balap liar tidak terulang kembali di beberapa titik yang dianggap rawan terjadi. Mengingat insiden itu bisa menimbulkan potensi perjudian, keresahan masyarakat hingga korban nyawa akibat kecelakaan saat balapan.

Pemda KLU dalam hal ini, akan dibantu oleh Lembaga Kepolisian yang ada di KLU. Untuk selanjutnya, SKPD teknis akan melakukan koordinasi intensif dengan aparat kepolisian yang ada di masing-masing kecamatan.

Kasat Pol PP Lombok Utara Anding Dwi Cahyadi, M.TP, mengakui dalam menjalankan tugasnya pihaknya tidak hanya membawa SE Bupati. Tetapi saat ini pun, Satpol PP KLU telah mengantongi Surat Edaran dari Kapolri terkait peredaran dan penjualan petasan yang diperbolehkan. “Setidaknya, ada empat merk miras yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, seperti Happy Face, Golden Eye, Golden Eagle, dan Hercules. Di luar itu kita akan sita jika masih ditemukan dijual,” kata Anding singkat. (ari)

Gaji TKW Asal KLU Diduga Disunat Majikan Tanjung (Suara NTB) Rumenah (38), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Santong, Desa Santong, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengadu ke Pemda KLU, Rabu (10/5). Hal ini ia lakukan karena selama 4 tahun bekerja di Arab Saudi, ia hanya menerima gaji sebesar 5.000 Real. Padahal gajinya dalam setahun mencapai 9.600 Real atau 800 Real per bulan.

Di hadapan Komisi I DPRD KLU yang menerimanya, Rumenah mengakui berangkat dari kampung halamannya secara resmi pada bulan Juli 2011 melalui PT. Bin Hasan Maju Sejahtera. PPTKIS itu diketahui beralamat di Jl. Asem Baris Raya, Nomor 2 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.

“Dari kampung, saya berangkat melalui PL bernama Haji Sawal, dari Desa Mumbul Sari. Kami sudah ke rumah Haji Sawal, tetapi tidak ditanggapi,”aku Rumenah.

TKW yang memiliki Paspor No. AR 019670 tersebut mengakui, akan bekerja di majikannya selama kontrak yakni 2 tahun. Namun oleh majikan, ia hanya diiming-imingi dipulangkan sampai masa kerjanya diperpanjang 2 tahun lagi.

Baru pada 20 Mei 2015 lalu, Rumenah tiba di Indonesia.

Terkait gajinya selama 4 tahun bekerja, Rumenang mengakui tidak pernah memperoleh gaji bulanan seperti yang tertera dalam kontrak. Hanya pada saat akan kembali ke Indonesia, majikan memberikan gaji, itu pun sebesar 5.000 Real dari potensi gaji 48 bulan sebesar 38.400 Real.

“Saat hendak naik pesawat pulang, majikan masih menjanjikan akan mengirimkan uang melalui bank, tetapi saya tidak mau. Katanya saya akan diberikan nomor PIN untuk pengambilan uang, tetapi saya tetap menolak sampai saya terima uangnya,” aku Rumenah.

Kecewa bercampur sedih, Rumenah akhirnya terpaksa naik ke pesawat dengan hanya mengantongi 5.000 Real ke Indonesia. Setibanya di kampung halaman, ia lantas mencari bantuan untuk bisa memfasilitasinya melaporkan masalah ini ke Pemda KLU. “Saya berharap pemerintah yang ada di Indonesia dapat membantu saya, menagih hak-hak saya. Kebetulan saya pegang no hp bos saya, tetapi berulangkali saya telpon, dia tidak mau angkat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, mendapat laporan itu meyakinkan bahwa Pemda KLU akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan TKW Ramenah.

Terlebih lagi, TKW tersebut bekerja secara resmi dan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

“Kita akan bantu, apalagi TKWnya ini punya berkas resmi.

Ini akan memudahkan Pemda KLU untuk melaporkan ke pemerintah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ardianto pun mengarahkan, kasus ini dilaporkan secara resmi ke SKPD terkait, yakni Dinas Sosnakertrans KLU. SKPD terkait diharapkan akan menindaklanjuti, termasuk dengan memangil PL (petugas lapangan) yang bernama Haji Sawal, yang berasal dari Desa Mumbul Sari tersebut. “PL –nya tidak boleh lepas tangan, dia juga harus tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” tegas Ardianto.

Sementara itu, tokoh Pemuda Kayangan, Hamdan, yang turut mengantar Rumenah mengakui, langsung melaporkan masalah ini ke Disosdukcapill KLU. Ia berharap, Pemda KLU lebih intens menangani masalah tersebut hingga majikan membayarkan seluruh gaji yang seharusnya diterima TKW. Kepala Disosdukcapil KLU, Intiha, SIP., menerima laporan tersebut secara singkat menanggapi kasus tersebut akan dicatat sebagai laporan resmi. Selanjutnya, TKW bersangkutan akan dimintai untuk melengkapi berkas. Setelah dokumen laporan lengkap, maka pihaknya akan melayangkan laporan ini ke Pemprov NTB dan BP3TKI Mataram untuk ditindaklanjuti lebih lanjut ke tingkat pusat. (ari)

(Suara NTB/ari)

MENGADU - Eks TKW asal Desa Santong Ramenah saat mengadu ke DPRD KLU. Ramenah mengadukan dirinya yang belum menerima gaji penuh selama bekerja di Arab Saudi di hadapan anggota DPRD, Rabu (10/6).

(Suara NTB/rus)

Mengadu ke Pemda

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/dok)

Batasi Warung Makan

Halaman 4

Kesimpulan Pansus Pendidikan

Dikpora Diduga Banyak Lakukan Penyimpangan Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program pendidikan. Hal ini terungkap dalam laporan terakhir Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan yang disampaikan Ketua Pansus H. Lalu Hasan Rahman pada sidang paripurna DPRD Lotim, Rabu (10/6).

Selama hampir sebulan Pansus bekerja, terhitung tanggal 18 Mei sampai dengan 10 Juni 2015 ini, dinyatakan Dikpora sebagai leading sector pelaksana program pembangunan pendidikan di Lotim telah banyak menyalahartikan tujuan dari pembangunan pendidikan.

Persoalan pertama, kasus penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan penjelasan dari pihak Inpektorat Lotim kepada anggota Pansus beberapa waktu lalu, terungkap adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan DAK. Pelaku utama dari praktik penyimpangan DAK tersebut adalah Dikpora.

Dikpora, katanya, tidak mengindahkan petunjuk teknis yang menjadi dasar dari pelaksanaan program bantuan dari pemerintah pusat itu.

“Dikpora tidak pahami aturan DAK,” ungkapnya. Di mana, aturan dalam pelaksanaan DAK merupakan swakelola murni. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sekolah diintervensi oleh Dikpora.

Pansus menuding, ada oknum dari pihak Dinas Dikpora yang menjadikan sekolah sebagai satuan pendidikan sebagai lahan bisnis. Sekolah tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara otonom, karena Dewan Pendidikan tidak pernah dilibatkan.

Selain itu, ujarnya, posisi kepala sekolah (kepsek) dilemahkan. Intervensi Dikpora mempersempit ruang gerak kepsek. Kepsek yang tidak sejalan dengan Dikpora terancam mutasi dan masuk daftar hitam. “Tidak ada manajemen

(Suara NTB/rus)

SAMPAIKAN - Ketua Pansus Pendidikan DPRD Lotim H. Lalu Hasan Rahman saat menyampaikan rekomendasi terhadap masalah pendidikan di DPRD Lotim, Rabu (10/6). berbasis sekolah (MBS),” ungkapnya.

Setelah DAK, proses distribusi Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga dianggap banyak praktik penyimpangannya. Dikpora bahkan dinyatakan tidak paham aturan BOS, sehingga sering terjadi kebocoran BOS. Hal ini terindikasi dari dugaan penyimpangan dalam penyusunan RAPBS. Sama dengan DAK, penggunaan BOS ini pun banyak diintervensi oleh Dikpora.

Pansus berpandangan, praktik penggunaan BOS di masingmasing sekolah bukannya menjadi pendongkrak meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi menjadi momok penghambat. Pansus pun meminta Badan Pemeriksa keuangan untuk melakukan audit investigasi pada penggunaan BOS. Pansus juga menyinggung soal rekrutmen tenaga honorer guru. Dinyatakan para pejabat Dikpora telah melanggar aturan. Pasalnya, semua honorer yang diangkat tidak memiliki kepastian hukum dan Dikpo-

ra dianggap telah salah.

Dalam hal ini, Pansus Pendidikan merekomendasaikan kepada Bupati Lotim agar memberikan tindakan tegas kepada para terduga pelakupelaku yang melakukan praktik kolusi dan korupsi kebijakan di lingkup Dikpora. Para pejabat di Dikpora sebelum ditempatkan disarankan untuk dilakukan uji kompetensi pejabat Dikpora, sehingga bisa melaksanakan aturanaturan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sidang paripurna tersebut tidak tampak kehadiran Kepala Dinas Dikpora Lotim Mahsin, SPd, MM. Yang hadir hanya Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora M. Zaini.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Dikdas mengaku datang mewakili kepala dinas.

Setelah mendengar laporan Pansus,Zaini justru bersyukur.

Laporan pansus akan jadi dasar untuk perbaikan program pembangunan pendidikan Lotim ke depan. (rus)

BELUM DIOPERASIKAN - Alat berat di jalur Pengembuk- Murjumeneng masih belum dioperasikan, karena masih ada perbedaan pendapat eksekutif dan legislatif mengenai pengerjaan jalan.

Banggar DPRD KLU Curigai Ada Kompensasi Pengaspalan Tanjung (Suara NTB) Kisruh proyek ruas jalan Pengembuk – Murjumeneng antara eksekutif (Dinas PU Tamben Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan Banggar DPRD KLU, meruncing pada persoalan penyelesaian konflik warga menggunakan pola kompensasi. Sebagaimana informasi yang diperoleh Banggar, Dinas PU berupaya menyelesaikan konflik titik nol di ruas jalan tersebut dengan menambah volume proyek sepanjang 200 meter.

Apabila solusi itu benar, maka Banggar pun mempertanyakan kembali dari mana sumber anggaran untuk tambahan volume dari 2 km tersebut.

“Dalam pembahasan kami di Banggar sudah jelas, ruas yang dikerjakan Pengembuk – Murjumeneng, tidak ada yang namanya Murjumeneng – Betumping atau Murjumeneng – Murjumeneng. Kesepakatan dengan warga maksudnya apa? Karena apa yang kita sepakati di DPRD, adalah produk hukum yang kita tuangkan dalam Perda APBD,” tegas anggota Ketua Komisi I

DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag, kepada wartawan, Rabu (10/ 6).

Zarkasi yang juga anggota Banggar DPRD KLU ini meminta, agar Dinas PU Tamben kembali pada nomenklatur anggaran. Di mana proyek tersebut tertuang di APBD 2015 dengan nama mata anggaran, pengaspalan ruas Pengembuk – Murjumeneng, senilai Rp 2 km x Rp 700 juta.

Selama debat membahas mata anggaran itu, pihaknya tidak pernah menemukan adanya perencanaan pengaspalan yang melompati ruas per ruas.

Namun dalam praktiknya, pengerasan yang dilakukan kontraktor (sesuai instruksi Dinas) justru melompati ruas per ruas. Sehingga titik Nol proyek itu, berasal dari ujung Dusun Pengembuk menuju Dusun Murjumeneng. “Saya dengar ada kompensasi, kontraktor diminta mengerjakan 200 meter dari titik nol ujung aspal (titik nol seharusnya di Dusun Pengembuk). Memangnya ini proyek apaan? Kok ada pola pengerjaan seperti itu.

Kalau itu benar, saya pastikan ini akan lebih salah lagi,” cetusnya.

Zarkasi mempertanyakan, jikapun kontraktor menuruti instruksi Dinas PU Tamben KLU berdasarkan keswpakatan yang konon difasilitasi oleh pemerintah camat, pemerintah desa, warga Pengembuk dan Warga Murjumeneng, maka ia menjamin kesepakatan itu bisa diproses secara hukum. Ia mewantiwanti, bahwa perubahan pengerjaan proyek di tengah jalan seperti kejadian ini harus ditempuh melalui Paripurna Rapat Anggaran antara Banggar dan eksekutif.

“Yang dikompensasi itu apa? Karena di nomenklatur APBD tidak ada kesepakatan itu. Lagi pula, mengerjakan pengaspalan 200 meter mustahil dengan dana sedikit.

Kalaupun ada, hebat sekali kontraktornya berani rugi,” cetusnya lagi.

Zarkasi pun meminta, agar Dinas PU kembali pada nomenklatur APBD 2015 dalam pengerjaan proyek tersebut. Sedangkan terkait

kontraktor yang telanjur melakukan pengerasan 2 km di bagian atas (melompati Pengembuk, 1 km), Zarkasi menilai bukan kesalahan kontraktor. Karena pemenang tender, pada prinsipnya bekerja sesuai instruksi Dinas.

Untuk diketahui, pada plang proyek yang dipasang di titik nol proyek, tercantum nilai kontrak proyek sebesar Rp 1.228.153.000,-. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV. Dhila Terang Terus, untuk dikerjakan selama 90 hari kerja terhitung sejak 25 Mei 2015 lalu.

Di ruas jalur tersebut, terparkir 1 unit alat berat yang sedianya digunakan untuk mengeraskan ruas jalan yang akan diaspal. Informasi dari warga yang ditanya, alat berat itu sudah beberapa hari ini tidak dioperasikan. Besar dugaan, kontraktor kebingungan karena tidak tahu harus memulai dari mana titik nol proyek tersebut, apakah dari Murjumeneng ataukah dari Pengembuk (sesuai nomenklatur).

Terpisah, Kepala Bidang Binamarga, Dinas PU Tam-

ben KLU, Rizali Amin, kepada wartawan enggan berkomentar banyak. Pejabat ini yang juga PPK pada proyek tersebut, hanya mengedepankan dalih bahwa konflik antar warga atas – bawah telah selesai berdasarkan kesepakatan.

Rizali mengatakan, pembangunan jalan Pengembuk – Murjumeneng sudah tidak ada persoalan lagi, sebaliknya ia menilai persoalan muncul karena miskomunikasi antar warga. “Kita tidak melihat persoalan anggaran yang dinilai digeser. Ruas jalan yang dikerjakan tetap berada di Pengembuk – Murjumeneng.

Kami lebih melihat pada konteks besaran pemanfaatan yang diterima oleh warga masyarakat,” ujarnya.

Rizali menguatkan, pembangunan jalan PengembukMurjumeneng dibangun dengan mengambil titik nol yakni dari ujung rabat atau ujung Dusun Pengembuk.

Dengan pertimbangan, jalan rabat yang ada masih dalam kondisi baik untuk dilewati kendaraan. (ari)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Diperiksa Empat Tim Tim Khusus Ijazah PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) bakal segera membentuk tim khusus yang nantinya akan bertugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya PNS yang menggunakan ijazah palsu saat mendaftar masuk sebagai PNS. Jika ada PNS lingkup Pemkab Loteng yang terbukti menggunakan ijazah palsu, maka PNS bersangkutan bakal dipecat.

Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, yang dikonfirmasi Suara NTB mengaku, kalau pihaknya sudah menerima surat edaran dari pemerintah pusat supaya melakukan penyelidikan sekaligus (Suara NTB/dok) melakukan cek ulang terNursiah hadap keabsahan dan keaslian ijazah seluruh PNS lingkup Pemkab Loteng tanpa terkecuali.

Untuk itu, Pemkab Loteng saat ini sedang mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan cek ulang ijazah PNS tersebut. “Salah satunya, kita akan membentuk tim khusus. Yang memang khusus ditugaskan untuk menjalankan tugas tersebut,” jelas Nursiah. Ia menjelaskan, pembentukan tim khusus tersebut penting dilakukan agar proses penyelidikan dan pemeriksaan keaslian ijazah para PNS lingkup Pemkab Loteng bisa benar-benar fokus dan terarah. Dan, untuk membantu kerja-kerja tim, juga akan dibantu tim di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Diakuinya, jumlah ijazah yang harus dicek kembali cukup banyak. Hal ini sesuai dengan jumlah PNS lingkup Pemkab Loteng yang ada saat ini. Mengenai waktu pembentukan tim, Nursiah mengaku dalam waktu dekat ini. Namun, kemungkinan tim tidak akan langsung bekerja begitu dibentuk, tapi melakukan persiapan, karena anggaran untuk mendukung kerja tim belum ada. ‘’Jadi mesti menunggu pembahasan anggaran dulu. Baru bisa mulai bekerja,’’ ujarnya.

Pasalnya, tanpa dukungan anggaran tim jelas tidak bisa bekerja. Belum lagi, jika melihat beban tugas yang cukup berat di mana tim harus melakukan pengecekan langsung ke lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah bagi PNS bersangkutan. “Misalnya, kalau ijazah tersebut diperoleh dari lembaga pendidikan di luar Loteng, tentu tim harus ke sana.

Dan, untuk itu jelas butuh dukungan anggaran,” jelasnya.

Belum lagi kalau kemudian ijazah PNS diperoleh dari lembaga pendidikan di luar Pulau Lombok. Mau tidak mau, tim harus ke sana, sehingga butuh dukungan anggaran cukup besar. Sesuai informasi yang diterima dari pemerintah pusat, konsekuensi bagi PNS yang ketahuan menggunakan ijazah palsu sudah sangat jelas. Bisa sampai pencabutan status alias dipecat sebagai PNS. “Sanksi sangat berat. Berupa pemecatan sebagai PNS,” pungkas Nursiah. (kir)

Penelitian Ulang Berkas Bedah Desa Segera Tuntas Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya sampai saat ini masih meneliti ulang berkas kasus dugaan korupsi Bedah Desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng). Agar segera tuntas, Kejari Praya mengerahkan empat tim pemeriksa sekaligus, apalagi berkas yang harus diteliti ulang cukup banyak.

Sepekan sebelumnya, penyidik Polres Loteng telah melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa tersebut ke Kejari Praya untuk diteliti ulang. Apakah berkas sudah bisa dinyatakan lengkap atau tidak sesuai catatan dan rekomendasi yang diberikan jaksa sebelumnya.

Jika sudah lengkap, kasus tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya berupa pelimpahan tersangka.

Pihak Kejari Praya menargetkan selama dua minggu menuntaskan penelitian ulang atas berkas tersebut. Itu artinya, pekan ini penelitian kelengkapan berkas kasus Bedah Desa sudah bisa diselesaikan. “Ini target kita. Paling

tidak Jumat besok sudah ada simpulan apakah bisa P21 (selesai) atau belum,”aku Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra D, SH, Rabu (10/6).

Kepada Suara NTB, Raka Putra menjelaskan, untuk mempercepat pemeriksaan dan penelitian berkas kasus tersebut, pihaknya mengerahkan empat tim jaksa sekaligus. Itu sesuai dengan jumlah berkas yang dilimpahkan oleh Polres Loteng supaya proses penelitian ulang bisa maksimal dilakukan.

Apalagi berkas penyidikan yang begitu banyak.

Disinggung gambaran hasil penelitian ulang berkas, Raka mengaku belum bisa memberi gambaran, karena proses penelitian masih berlansung. “Se-

jauh ini belum bisa kita informasi terlebih dulu,”ujarnya.

Namun, yang pasti, pihaknya akan berupaya maksimal untuk bisa sesegera mungkin menuntaskan penelitian ulang berkas kasus tsesuai batas waktu yang ditargetkan.

Sebelumnya, Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., melalui Kanit. Tipikor Sat Reskrim Polres Loteng, IPTU Ery Arumanto, menjelaskan, berkas kasus tersebut di-split menjadi empat berkas dengan tersangka pada masing-masing berkas berbeda. Berkas itu terdiri dari satu berkas dengan tersangka Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yakni mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is dan satu berkas untuk panitia proyek.

Sementara satu berkas lagi untuk kontraktor pengawas serta panitia pelaksanaan proyek di tingkat desa satu berkas. “Sehingga totalnya ada empat berkas. Dengan total tersangka sebanyak tujuh orang,” sebutnya.

Proyek bedah desa merupakan proyek bantuan Kemente-

(Suara NTB/kir)

RAPIKAN BERKAS - Penyidik Polres Loteng sedang merapikan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa Dishutbun Loteng. rian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) d zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek ini dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pujut, Praya Barat serta Praya Barat Daya berupa perbaikan jalan desa serta kandang ternak dengan nilai total proyek mencapai Rp 1,8 miliar.

Sesuai hasil perhitungan

Badan Pemerikasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB, ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,04 miliar dalam proyek tersebut. “Kita berharap penelitian ulang berkas kasus tersebut bisa segera tuntas. Sehingga bisa dilanjutkan dengan pelimpahan tersangka,” tegas Ery. (kir)

Miliaran Dana KUT Loteng Belum Kembali Praya (Suara NTB) Penyaluran kredit dalam program Koperasi Usaha Tani (KUT) oleh pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) puluhan tahun yang lalu, nyatanya masih meninggalkan persoalan hingga saat ini. Persoalan yang masih ada itu adalah tunggakan kredit yang belum dilunasi pihak koperasi penerima kredit yang mencapai hingga miliaran rupiah. Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Loteng, selaku penyalur program tersebut pun hingga kini masih terus berusaha melakukan penagihan, meski hasilnya belum maksimal. “Bagaimanapun, karena ini berkaitan dengan uang negara, maka penagihan akan terus dilakukan,” ungkap Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Loteng, H. Amir Husain, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan, sejak mulai digulirkan tahun 1987 hingga tahun 1998 silam, total dana KUT yang digelontorkan pemerintah pusat bagi koperasi tani di Loteng mencapai sekitar Rp 40 miliar. Dari jumlah tersebut, yang sudah dikembalikan baru sekitar Rp 34 miliar. Sisanya, sekitar Rp 6 miliar belum kembali.

“Inilah yang menjadi salah satu tugas kita saat ini. Bagaimana menyelesaikan masalah tunggakan kredit tersebut,” ujarnya.

Apalagi uang itu merupakan uang negara dan harus kembali, sehingga proses penagihan harus tetap dilakukan.

Pasalnya, dari pemerintah pusat sendiri sampai sejauh ini belum ada instruksi untuk menghentikan proses penagihan ataupun pemutihan atas sisa tunggakan yang ada. “Jadi selama belum ada perintah penghentian penagihan ataupun pemutihan tunggakan, proses penagihan tetap akan dilakukan sampai tuntas,” tandas Amir. Untuk bisa menuntaskan tunggakan tersebut, Amir mengaku, bukan pekerjaan mudah. Selain karena program KUT yang sudah lama berhenti, karena keberadaan koperasi yang masih menunggak kredit hingga kini juga sudah banyak yang mati ataupun bubar, sehingga cukup sulit untuk bisa dilacak.

Begitu pula, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian kredit tersebut juga sudah tidak jelas. “Tapi apapun kendala yang dihadapi, penagihan akan terus dilakukan dengan segala cara,” imbuhnya. Di samping itu, kesadaran pengelola koperasi yang masih nunggak kredit juga sangat diharapkan agar mau mengembalikan tunggakan kredit KUT yang masih belum dilunasi. Apalagi itu uang negara yang harus tetap dipertanggungjawabkan. “Bagi koperasi yang mau mengembalikan tunggakan kredit KUT-nya, bisa langsung berhubungan dengan pihak BRI. Selaku bank penyalur program KUT tersebut,” terangnya. (kir)

Sepekan Jelang Ramadhan

Harga Kebutuhan Pokok di Loteng Masih Stabil Praya (Suara NTB) Kondisi pergerakan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sepekan menjelang bulan Ramadhan, masih stabil. Belum nampak ada lonjakan harga kebutuhan pokok yang begitu signifikan, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

“Kita berharap kondisi harga kebutuhan pokok yang stabil seperti sekarang ini bisa terus bertahan selama bulan puasa besok,” sebut Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Loteng, H. Amir Husain, saat dihubungi Suara NTB, Rabu (10/6).

Bahkan dari hasil pemantauan pihaknya disejumlah pasar induk di Loteng, beberapa bahan kebutuhan pokok justru mengalami penurunan harga dari sebelumnya, yakni bawang merah mengalami penurunan harga cukup drastis. ‘’Dari Rp 30 ribu per kg, turun sebesar Rp 3 ribu. Menjadi hanya Rp 27 ribu per kg,’’ ungkapnya.

Besarnya angka penurunan harga komoditi tersebut, diperkirakan karena musim. Di mana, saat ini banyak petani yang sedang panen bawang, sehingga mempengaruhi ketersediaan bawah merah di pasaran dan berimbas pada menurunnya harga komoditi tersebut.

Kendati pergerakan harga kebutuhan pokok di Loteng terbilang cukup stabil, bukan berarti pihaknya diam. Langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok tetap dilakukan, terutama selama puasa dan menjelang lebaran yang selama ini bisa dikatakan titik rawan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Disinggung berapa kali operasi pasar akan digelar, Amir mengaku belum bisa dipastikan, karena sangat tergantung dari kondisi harga kebutuhan pokok. Operasi pasar, katanya, baru akan digelar, jika memang kondisi sudah mendesak untuk dilakukan.

Kegiatan operasi pasar tidak menyentuh semua jenis kebutuhan pokok. Hanya pada kebutuhan pokok tertentu yang mengalami lonjakan harga signifikan, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok nantinya. “Tapi prinsipnya kita sudah menyiapkan langkah antisipasi, itu yang penting. Perkara berapa kali operasi pasar bakal digelar, tergantung kebutuhan dan kondisi pasar,” tandas Amir. (kir)

(Suara NTB/Bali Post/kmb)

PENDUKUNG - Inilah pendukung Bupati Lobar H. Zaini Arony saat menghadiri persidangan di PN Denpasar beberapa waktu lalu.

Sekarang ini, keluarga Bupati mengajukan penangguhan penahanan ke Majelis Hakim PN Denpasar, karena pihak keluarga melihat dakwaan KPK belum bisa dibuktikan secara fakta hukum.

Keluarga Bupati Lobar Ajukan Penangguhan Penahanan Giri Menang (Suara NTB) – Pihak keluarga Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, secara resmi mengajukan penangguhan penahanan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Pengajuan penangguhan penahanan orang nomor satu di Lobar yang tengah menjalani persidangan terkait perkara yang menjeratnya, dilakukan Senin (1/6) lalu bertepatan dengan sidang perdana dengan agenda dakwaan dan penyampai-

kan eksepsi.

Juru bicara Keluarga Bupati Lobar, Munawir Haris kepada wartawan di Giri Menang, Rabu (10/6), mengungkapkan, pihak keluarga melakukan upaya hukum dengan mengajukan penangguhan penahan. Hal itu sudah dilakukan pada sidang pertama dengan agenda dakwaan dan jawaban eksepsi terdakwa dan pengacara. Ia berharap agar usulan itu, dikabulkan oleh hakim.

Lebih jauh dikatakan, pihak keluarga berharap agar pada keputusan sela di Senin mendatang, pihak hakim melihat kasus ini secara proporsional. Sebab menurut pihak keluarga apa yang menjadi dakwaan KPK itu tidak bisa secara fakta hukum dibuktikan, termasuk kaitan dengan dugaan pemberian uang. “Seperti apa yang disampaikan pengacara, hakim harus melihat kasus ini dengan hati nurani bukan khawatir dengan

Mutasi Mengecewakan, Pejabat Loteng Siap ’’Melawan’’ Praya (Suara NTB) Polemik pascamutasi pejabat lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu, dipastikan belum akan mereda.

Bahkan, para pejabat yang diturunkan jabatannya dalam mutasi bakal terus melawan sampai ada kejelasan terkait dugaan sejumlah pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Pemkab Loteng.

Sejumlah langkah pun kini tengah dipersiapkan.

Mulai dari mengadukan dugaan pelanggaran ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga gugatan ke PTUN. “Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa kawan PNS yang jadi korban mutasi pejabat kemarin. Dan, kita siap untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka (PNS lingkup Pemkab Loteng),” sebut Ketua Formapi NTB, Ramdani, kepada Suara NTB, Rabu (10/6).

Untuk tahap awal, pihaknya sedang mempersiapkan pengaduan ke KASN. Dari sana kemudian diharapkan diperoleh kejelasan, seperti apa mu-

tasi pejabat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau ternyata benar ada pelanggaran yang terjadi dalam proses mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng yang baru lalu, baru ditentukan langkah dan kebijakan selanjutnya.

Dalam arti, kalau ada dugaan pelanggaran kepegawaian yang terjadi, tentunya pihaknya akan mendesak pemerintah pusat bersikap. Tapi kalau ternyata ada pelanggaran hukum tidak menutup kemungkinan, persoalan mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut bakal berlanjut ke ranah hukum. “Yang jelas, segera kita akan kirim surat pengaduan ke KASN. Sekaligus kita minta untuk melakukan hearing,” terang Dani – nama panggilan akrabnya.

Ia menjelaskan, pihaknya ngotot untuk terus melawan kebijakan mutasi pejabat, karena ada yang salah dalam proses mutasi pejabat. Di mana ada dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti adanya pejabat yang diturunkan ke jabatan yang lebih rendah tanpa alasan yang jelas.

Padahal dalam aturan

kepegawaian sudah jelas mengatur, kalau pejabat bisa diturunkan jabatannya ke eselon yang lebih rendah jika melakukan pelanggaran berat. “Tapi yang terjadi justru, pemerintah daerahlah yang melakukan pelanggaran berat. Dengan menurunkan sejumlah pejabat ke jabatan yang lebih rendah tanpa dasar yang jelas,” terangnya.

Sebelumnya, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengaku pemerintah daerah siap menerima konsekuensi apapun atas kebijakan mutasi tersebut. Termasuk jika para pejabat yang diturunkan jabatannya menempuh proses hukum.

“Silahan kalau mau menggugatan ke PTUN. Itu hak mereka. Pemerintah daerah tidak bisa melarang,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Namun, pihaknya tidak mau persoalan tersebut dipolitisasi dan dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas dan kinerja birokrasi lingkup Pemkab Loteng.

“Gugat silakan. Tapi jangan ada upaya politisasi atas persoalan ini,” tantangnya. (kir)

kritik dari pihak intelektual,” tegasnya.

Ia berharap agar dalam menangani dan memutuskan perkara ini, pihak hakim benar-benar menggunakan hati nurani. Tentunya kata Munawair tidak terlepas dari fakta hukum yang diajukan ke hakim. Sebab dalam sidang pertama lalu, dakwaan dan tuduhan pihak KPK tidak mendasar. Dalam dakwaan itu, apa yang ditudukan oleh KPK tidak mendasar.

Pihak keluarga juga meminta agar dalam perkara ini, pihak KPK tetap mengacu pada UU KPK nomor 11 bahwa KPK tidak punya wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap nilai uang di bawah Rp 1 miliar. ”Sementara yang dituduhkan itu kurang Rp 1 miliar, itupun belum tentu benar,” ujarnya.

Hal ini katanya, beberapa fakta hukum yang terungkap selama persidangan. (her)

Aparat Kepolisian Gelar Donor Darah Selong (Suara NTB) – Memperingati HUT Bhayangkara ke-69 yang jatuh tanggal 1 Juli 2015, Polres Lombok Timur (Lotim) melakukan kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah itu digelar di Gedung Bhayangkara Polres Lotim itu bekerjasama dengan PMI Lotim.

Paur Kesehatan Polres Lotim, IPTU H.Junep Akbar, mengatakan, aparat kepolisian yang dilibatkan dalam kegiatan donor darah sebagai rangkaian dari HUT Bhayangkara ke-69 tahun 2015 itu adalah anggota Polres Lotim, Polsek dan Brimob. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terutama ketika ada masyarakat di Gumi Selaparang ini membutuhkan darah.

“Polisi siap melayani masyarakat yang membutuhkan darah. Kapan saja itu polisi siap mendonorkan darahnya selama itu memenuhi syarat,”jelasnya.

Sementara, Paur Subag Humas Polres Lotim, Brigadir Ahmad Azwar mengungkapkan, kegiatan donor darah ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan itu dilakukan karena Polres Lotim ingin berbagi suka, bahagia dan gembira kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Alasannya, setetes darah sangatlah berharga bagi kehidupan orang lain. Selain menggelar bhakti sosial berupa donor darah, sejumlah kegiatan akan dilakukan dalam rangka memperingati peringatan HUT Bhayangkara yang ke-69. (yon)

(Suara NTB/yon)

PANTAU - Wakapolres Lotim, Kompol. Cakhyo Dipo Alam, saat memantau kegiatan donor darah sebagai rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-69 di Gedung Bhayangkara Polres Lotim, Rabu (10/6).

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

11 SKPD Nunggak Pengembalian Temuan BPK Taliwang (Suara NTB) Meski berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2014 benar-benar bersih. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK), tercatat sebanyak 11 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) masuk dalam catatan temuan BPK. (Suara NTB/bug)

Mala Rahman (kanan) dan Iwan Panjidinata

MAPAN Optimis Dapat Dukungan Gerindra dan Golkar Taliwang (Suara NTB) Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Drs. H. Mala Rahman – Iwan Panjidinata, SE (Paket MAPAN) tetap optimis akan mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan Golkar.

Untuk diketahui pasangan ini merupakan kader masingmasing partai tersebut, di mana Mala Rahman saat ini sebagai politisi Golkar dan Iwan Panjidinata adalah kader sekaligus ketua DPC Gerindra KSB. “Sampai sekarang tidak ada keraguan. Kami optimis masing-masing dari partai kami, akan mendukung kami di Pilkada KSB nanti,” tegas keduanya kepada sejumlah wartawan, Rabu (10/6) kemarin.

Mala Rahman mengatakan, khusus untuk Golkar dirinya saat ini sangat optimis. Bahkan kubu mana pun nantinya yang akan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendaftarkan calon, ia menyatakan dirinyalah yang akan diusung partai berlambang pohon beringin itu.

“Baik itu kubu ARB atau AL saya tidak ada persoalan.

Karena untuk KSB, Golkar akan mengusung saya,” tandasnya dengan penuh percaya diri.

Demikian pula dengan Iwan Panjidinata. Ia menyatakan, isu-isu terkait arah dukungan Gerindra yang tidak akan mengarah kepadanya dianggapnya tidak benar. Menurut dia, Gerindra secara kepartaian menghormati seluruh prosedur yang berlaku di internal dan khusus di Pilkada partainya mengusung kader terbaiknya.

“Saya tahu ada kabar kalau dukungan Gerindra bukan ke saya tapi ke orang (kader) lain. Tapi saya pastikan tidak seperti itu. (Isu) itu hanya dimainkan oleh pihak-pihak lain saja,” tandas Panji.

Ia menyatakan, prosedur pencalonan di partainya sangat jelas. Di mana setiap bakal calon yang akan diusung partai harus diajukan dari DPC selanjutnya ke DPD sebelum akhirnya memperoleh rekomendasi DPP atas nama ketua umum Gerindra. “Nah kalau ada yang lain itu tidak prosedur. Karena tidak melalui dari bawah sini (DPC). Dan saya yakin pak Prabowo selaku Ketua Umum tidak akan menyalahi aturan partai,” sebutnya.

Karena itu ia kembali menegaskan, sejauh ini sesuai mekanisme partai dirinyalah yang akan diusung oleh partai Gerindra. “Jum’at ini saya akan ke DPD untuk mengikuti fit and proper tes yang diadakan partai. Dan yang perlu diingat sampai sekarang untuk di NTB baru Gerindra KSB yang resmi mengajukan calon pasangannya ke DPD,” imbuhnya.(bug)

Ke-11 SKPD yang masuk dalam temuan BPK itu, 10 diantaranya terkait belanja modal, sementara temuan terkait belanja infrastruktur ada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagi satu-satunya SKPD pengelola belanja infrasturktur di daerah.

Adapun ke-10 SKPD yang masuh dalam temuan BPK untuk belanja modal itu diantaranya, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Sekretariat Dewan (Setwan), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri (Kesbangpoldagri), Dinas Kesehatan (Dikes) dan terakhir pemerintah Kecama-

tan Brang Ene. “Sebenarnya ada 16 SKPD yang jadi temuan untuk belanja barang. Tapi setelah diberikan kesempatan yang 6 bisa menuntaskan sebelum batas waktu yang diberikan. Nah sisa 10 SKPD ini yang belum bisa menyelesaikannya,” terang Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si saat memaparkan hasil LHP-BPK dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati untuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) LHP-BPK 2014, Rabu (10/6) kemarin.

Menurutnya, terhadap temuan BPK tersebut pihaknya telah meminta kepada seluruh SKPD untuk segera menyelesaikannya. Berikut jika temuan tersebut dilakukan oleh pejabat atau staf SKPD, agar kepala SKPD bersangkutan mengambil langkah tindak lanjut penyelesaiannya segera.

“Kalau hal-hal kecil yang bisa selesai sehari jangan ditundatunda. Karena bagaimana pun temuan tersebut akan mem-

pengaruhi opini BPK ke depan jika tidak bisa diselesaikan juga,” tegasnya.

Ady mengatakan, progress tindak lanjut temuan BPK yang dilakukan Pemda KSB dalam setahun terakhir cukup signifikan. Dari 525 rekomendasi BPK sejak tahun 2003 silam, 451 atau sekitar 88 persen diantaranya telah ditindaklanjuti. Dari seluruh temuan tersebut diantaranya juga terdapat temuan terkait sistem pendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-udangan yang berlaku.

“Untuk sistem pengendalian internal ada 10 temuan dengan 33 rekomendasi, kalau kepatuhan terhadap aturan alhamdulillah dari puluhan temuan sekarang tinggal 3.

Tapi ini tetap harus kita selesaikan juga,” timpal Ady. Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dalam sambutannya menyampaikan, kepada seluruh SKPD agar segera menuntaskan seluruh temuan BPK tersebut.

PPP Bantah Sudah Bergabung

Siswi SMA Jadi Korban Rayuan Pacar Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Tindak Asusila kembali terjadi di lingkup hukum Polres Sumbawa. Hal ini menimpa seorang siswi salah satu SMA Favorit di Sumbawa. Sebut saja Mawar nama samaran, dimana pada Sabtu (6/6) lalu, lantaran tergoda dengan rayuan sang kekasih DE,warga Labuan, akhirnya terjadi tindak asusila.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetya kepada wartawan Rabu (10/6) kemarin membenarkan adanya hal tersebut. Dituturkan, Mawar awalnya ditelepon DE yang diakuinya baru berpacaran satu minggu. Bahkan diakui Mawar belum mengetahui latar belakang dari keluarga DE, mulai dari nama lengkap, tempat tinggal dan lainnya.

DE menelepon Mawar dengan mengajak keluar dan diiming-iming hendak dikenalkan ke keluarganya. Dalam perjalanan, DE tidak mengajaknya bertemu dengan keluarganya, malahan mengajaknya ke sebuah kos di Jalan Tanjung Menangis, Kelurahan Brang Biji.

Sesampainya di kos tersebut, korban diajak bermain laptop oleh DE. Setelah itu korban dirayu dan dibujuk untuk melakukan persetubuhan. Korban yang awalnya menolak, namun karena pelaku tetap memaksa dengan membujuk dan merayunya, akhirnya korban pasrah. Dalam rayuan tersebut pelaku sempat berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, sehingga terjadilah tindak asusila.

Kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan korban kepada orang tuanya. Namun setelah kelakuan dari korban dilihat agak berubah, sehingga ditanyakan oleh ibunya. Dalam hal tersebut barulah korban menceritakannya kepada ibunya. Dari cerita tersebut ibunya memberitahukan kepada ayahnya.

Ayahnya yang tidak terima dengan apa yang menimpa anaknya, melaporkan hal tersebut ke Polres Sumbawa. “Baru tahu bapaknya, awalnya anak ini cerita ke ibunya yang melihat gelagat anaknya yang aneh, sehingga ditanyakan dan ibunya menceritakan ke bapaknya,” imbuh Tri. Sedangkan terhadap DE, sambung Tri, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap keterangan saksi-saksi untuk bisa memenuhi unsur perkara. Sementara terhadap korban sudah melakukan visum, namun pihaknya belum menerima hasil visum yang baru dua hari kedepan bisa diterima.

Dari hal tersebut dihimbau kepada orang tua agar melakukan pengawasan secara ekstra terhadap anaknya. Agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Mengingat pengawasan dari orang tua juga dapat membantu terjadi hal dimaksud. (ind)

berbasis kas menjadi berbasis aktual. Jadi saya harap semua pihak di seluruh SKPD menyiapkan diri supaya bisa mempertahankan predikat WTP tahun depan,” tukasnya.

Selanjutnya Kyai Zul sedikit menyinggung masih adanya oknum bendahara SKPD yang melakukan penyelewengan. Menurutnya hal itu sangat disayangkan dan sekaligus harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan SKPD agar melakukan pengawasan lebih intensif lagi kepada seluruh bawahannya.

“Pengawasan internal SKPD harus lebih diperketat lagi, sebab orang akan merasa berani melakukan hal-hal yang melanggar aturan kalau mereka merasa tidak diawasi,” imbuhnya. (bug)

Konstruksi Taman Jalan Mangga dan Dalam Loka Lanjut Tahun Ini

Saat-Jaya Deklarasi Usai Lebaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Asaat Abdullah dan Chandra W. Rayes S.T yang sejauh ini diusung tiga Parpol bakal dideklarasikan usai lebaran ini. Mengingat penyerahan untuk Partai Nasdem baru akan dilakukan pada 15 Juni mendatang. Sementara itu, PPP membantah sudah masuk dalam gerbong koalisi tersebut.

Meski tak menutup kemungkinan akan bergabung.

Fungsionaris DPD Partai Hanura Sumbawa, yang juga anggota DPRD Sumbawa, Ahmad Yamin, S.E, menyatakan, saat penyerahan SK Nasdem, kemungkinan pula akan dibacakan SK Partai Hanura dan PKPI terkait dukungan kepada pasangan SaatJaya. Bahkan, Yamin mengindikasikan bakal bergabungnya parpol lain seperti PPP karena kedekatan emosional.

“Rencananya teman-teman PPP, karena secara emosional kita juga sangat dekat. Namun belum berani kita pastikan karean PPP juga memiliki mekanisme tersendiri dalam penentuan calon,” terangnya.

Terkait deklarasi, direncanakan usai lebaran, agar tidak menganggu kegiatan ibadah selama Ramadhan. Ketua DPC PPP Sumbawa, Kamaluddin S.T, yang dikonfirmasi, menjelaskan, ada dua jalur mekanisme yang ditempuh PPP dalam penjaringan calon. Pertama, sejumlah figur yang melamar ke PPP. Kedua mekanisme Mukerda yang berisi pandangan umum hasil penjaringan survai kader dari tingkat ranting.

Mana yang dianggap sebagai representase masyarakat.

“Sehingga terjaringlah nama seperti H. Asaat, H. Husni, H. Ibrahim, Ir. Mukhlis, Nurdin Ranggabarani sebagai calon Bupati. Untuk calon wakil Bupati, saya sendiri Kamaluddin, H. Meng dan H. Mahmud Abdullah,” sebutnya.

Nama-nama tersebut dikirimkan ke DPW PPP NTB dan ditembuskan ke DPP. (arn)

“Saya kira semua itu harus diselesaikan. Dan untuk pencapaian WTP pada tahun ini saya menyapaikan terima kasih kepada semua pihak karena ini menjadi kado terbaik di akhir masa jabatan saya bersama pak Mala (wakil bupati),” ujarnya.

Ia mengingatkan, WTP yang diraih saat ini bukan berarti perjuangan telah selesai. Ke depan kata bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini, justru upaya lebih berat dalam rangka mempertahankan apa yang telah diperoleh sekarang ini.

“Mempertahankan WTP itu tidak akan lebih mudah dari meraihnya. Dan saya kira tahun-tahun ke depan proses pemeriksaan oleh BPK akan lebih detail lagi dengan berubahnya model pemeriksaan dari

(Suara NTB/ist)

GAGAL - Potret proyek pembangunan rumah adat di Kabupaten Sumbawa Barat yang gagal begitu pemenang tender telah ditunjuk.

Bupati Salahkan Kontraktor Terkait Gagalnya Pembangunan Rumah Adat Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM ternyata punya pandangan tersendiri mengenai penyebab di balik gagalnya proyek pembangunan rumah adat.

Orang nomor satu di KSB ini menyalahkan pihak kontraktor pelaksana yakni CV Agung Sembada yang dianggapnya sejak awal memang sebagai perusahaan bermasalah. “Ternyata perusahaan itu sudah bermasalah sejak awal. Buktinya mereka juga yang pegang proyek Bio Gas di Dinas ESDM dan tidak selesai juga,” cetusnya di sela sambutannya saat membuka Rakor RTL LHP-BPK 2014 di ruang sidang utama Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Rabu (10/6) kemarin.

Ia mempertanyakan motivasi CV Agung Sembada yang tetap dapat lolos dan berhasil memenangkan tender pekerjaan yang dibuka Pemda KSB. Pasalnya perusahaan tersebut sebelumnya sudah melakukan kesalahan dengan tidak menyelesaikan proyek pekerjaan yang dilaksanakan-

nya. “Sepertinya dia (Agung Sembada) hanya mau, begitu menang dan dapat uang muka saja,” sesalnya.

Untuk menutup ruang bagi perusahaan seperti CV Agung Sembada itu, Bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini menyarankan kepada ULP (unit pengadaan barang dan jasa terpadu) daerah agar selektif dalam melaksanakan tender.

Caranya dengan melarang perusahaan-perusahaan bermasalah ikut dalam proses tender. “Kalau ada yang bermasalah meski mereka lengkap memasukkan dokumen penawaran langsung ditolak,” tandasnya.

Tak hanya itu ia juga meminta ULP untuk membuat daftar perusahaan sesuai dengan tingkat kepatuhannya.

Bagi perusahaan yang ternyata bermasalah dengan tidak menyelesaikan kewajibannya, bupati menyarankan agar memasukkan perusahaan tersebut dalam kategori blacklist (daftar hitam).

“Nanti ULP buat list dengan klasifikasi A sampai D. Yang D itu masuk kategori blacklist. Mereka ini jangan

diberikan kesempatan ikut tender,” timpalnya seraya menambahkan proser ULP yang berbasis online harusnya dapat diintervensi dengan menyaring perusahaan peserta.

“Proses tender sekarang semua online siapa saja bisa masukin penawaran selama lengkap dan penawarannya rasional maka pasti akan dimenangkan. Tapi saya kira proses itu harus bisa diinterfensi dari luar untuk menutup ruang kontraktor bermasalah,” tandas bupati.

Ia mengakui dengan tidak selesainya pembangunan rumah adat tersebut, Pemda KSB tetap rugi walau di sisi lain CV Agung Sembada selaku pelaksana telah mengembalikan dana berupa uang muka yang telah dicairkannya.

“Biar sudah dikembalikan kita tetap rugi, kita rugi pelayanan karena harusnya bangunan itu sudah bisa digunakan. Sekarang kalau mau tender belum tentu bisa selesai sampai akhir tahun. Makanya untuk semua pekerjaan ke depan ULP harus lebih selektif lagi,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sempat tertunda 2014 lalu, kini konstruksi Taman Jalan Mangga dan Istana Dalam Loka akan kembali dilanjutkan tahun ini.

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangungan (PKPPB) yang diwakili oleh PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan, Aprialely Nirmala, ST., MT, menyampaikan penanganan bagian bawah Istana Dalam Loka sebagai rumah panggung terbesar di dunia tersebut akan dialihkan ke pekerjaan lain karena berbenturan dengan Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

Untuk konstruksi Revitalisasi Kawasan Pusat Kota Sumbawa Besar ini menurut Lely, didampingi Sekretaris Bappeda, Abu Bakar, S.Sos, meliputi tiga pekerjaan utama. Yakni, penataan Taman Jalan Mangga, penataan koridor penghubung antara Taman Jalan Mangga dengan Istana Dalam Loka, serta revitalisasi lingkungan Istana Dalam Loka.

Untuk Penataan Taman Jalan Mangga pekerjaan yang dilaksanakan antara lain berupa penataan lampu taman, lansekap, penambahan berugak, mural dan gerbang taman.

Sementara untuk Koridor Penghubung akan dilakukan penataan pada trotoar dengan mengganti yang sudah ada dengan batu andesit.

Untuk Istana Dalam Loka akan dilakukan penggantian pagar agar senada dengan pagar Masjid Agung, penataan lanskap, coral therapy, drainase dan juga trotoar keliling.

Lely juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa yang telah merawat dan memanfaatkan kedua kawasan tersebut meski belum diserah terimakan secara resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pemanfaatan kawasan tersebut patut didukung dalam rangka pengembangan kota yang lebih vibran dan atraktif yang ke depan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. (arn)

KPU Apresiasi Dukungan Camat di Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa menggelar rapat koordinasi dengan seluruh camat se-Kabupaten Sumbawa, Rabu (10/6) kemarin. Menjalin kemitraan strategis karena dukungan camat sangat penting untuk membantu setiap tahapan Pilkada.

“Kami sangat apresiasi dukungan yang diberikan Camat. Dukungan itu sudah berjalan pada setiap tahapan, seperti penyediaan Sekretariat PPK dan PPS. Termasuk pengawai yang ditempatkan di setiap PPK. Kami juga butuh fasilitas ruangan lain, termasuk kendaraan untuk mensupport kerja teman-teman PPK di lapangan,” terang Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, usai Rakor.

Dalam Rakor juga diberikan kepada Camat tentang seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Harapannya dapat diteruskan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Dukungan dalam bentuk lain

(Suara NTB/arn)

Lahmuddin jug bisa membuat kinerja PPK menjadi lebih optimal.

Terutama bagaimana Camat menggerakkan masyarakat sesuai caranya masing-masing dalam proses pemuktahiran data pemilih. “Bagaimana masyarakat pro aktif mendaftarkan dirinyi sebagai bagian dari pemilih,” pungkasnya. (arn)

Gambaran Pembangunan Sektor Pendidikan (3 Habis)

Ketahui Tingkat SPM, Pengawas Data Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Peserta pelatihan Training of Trainer (TOT) pengukuran dan analisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa yang terdiri dari Pengawas dan Operator langsung menjadi tim survai. Mendata semua sekolah SD maupun SMP di Sumbawa untuk mengetahui tingkat SPM Dikdas di Sumbawa. Dengan menggunakan 27 indikator yang telah disampaikan selama pelatihan.

Sebagaimana disampaikan Kasubag Program Dinas Diknas Sumbawa, Amir Mahmud S.IP, ME, pendataan mengacu kepada 27 indikator yang terdiri dari 14 indikator yang

menjadi kewennagan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan 13 indikator lainnya pada SPM tingkat satuan pendidikan/sekolah.

Tim survai akan menghitung langsung tingkat SPM. Untuk mengetahui tingkat SPM di satuan pendidikan.

Sebab selama pelatuhan, pengawas telah diberikan pemahaman tentang cara menerjemahkan 27 indikator dimaksud. Agar tidak muncul persepsi yang bermacam-macam.

“Apakah penghitungan kursi yang disediakan untuk 2 siswa, tetapi dihitung 1 atau 2. Apakah fasilitas yang tersedia kurang sedikit saja juga tetap dihitung. Sebab hitungan SPM hanya 1 dan 0. Kalau tercapai dihitung 1. Kalau

(Suara NTB/arn)

Amir Mahmud tidak dihitung 0. Kursi yang tidak ada sandaran tangan misalnya, apakah dihitung tetap dihitung. Hanya karena kurang satu kursi seluruh fa-

silitas tidak dihitung. Itulah yang disepakati dalam proses pendataan. Ruang kelas yang disekat dihitung satu atau dua. Tetap dihitung satu karena memang kelas itu peruntukannya satu rombel,” katanya mencontohkan.

Hasil penghitungan SPM tersebut nantinya, lanjut Amir, menjadi bahan evaluasi diknas untuk program berikutnya. Makanya, seluruh sekolah akan didata dan dievaluasi dari dua sub kewenangan, kewenangan di level pemerintahan daerah dan kewenangan di level satuan pendiikan. Untuk mekihat di mana kira-kira tingkat pencapaian SPM yang lemah.

“Kita juga akan mengetahui di mana gap atau kesenjangan

masing-masing satuan pendidikan. Dari segi guru, fasilitas ataupun mutu,” cetusnya.

Intinya, Diknas ingin mengetahui secara lengkap posisi capaian SPM saat ini.

Mengingat pendataan yang dilakukan sebelumnya belum lengkap. Hal ini bisa disebabkan kapasitas operastor sekolah yang belum lengkap atau sekolah sendiri belum memahami SPM. Sehingga pada pendataan kali ini, pengawas sekaligus memberikan pendampingan kepada sekolah bagaimana penghitungan SPM yang benar.

“Tim survai pendataan ini kita rencanakan bekerja selama satu bulan di wilayah kerja masing-masing,” pungkasnya. (arn/*)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Opini BPK

Pemkab Bima Terganjal Pengelolaan Aset Bima (Suara NTB) Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima, H. Makruf, SE menegaskan bahwa pengelolaan aset masih menjadi kendala mengapa Pemkab Bima belum dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Hal itu disampikan Makruf saat membuka Pendampingan Implementasi Aplikasi Simda Berbasis Aktual di Aula Kantor Bupati Bima, Rabu (10/6). Menurutnya, salah satu ukuran keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Salah satu indikatornya adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima masih tetap bertahan pada opini WDP, permasalahannnya sudah jelas yaitu berkaitan dengan pengelolaan aset,” jelas Makruf.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Makruf menyampaikan pekerjaan meraih WTP harus menjadi target di tahun 2016 untuk laporan keuangan tahun 2015. Upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan harus terus menerus ditingkatkan. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh jajaran Pemerintahan untuk terus bekerja keras dalam mencapai apa yang belum tercapai dan mengawal apa yang sudah dicapai.

Sementara narasumber dari BPKP Perwakilan Mataram Singgih, SE, M.Si dalam uraiannya tentang strategi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju WTP menjelaskan, yang diperlukan untuk meraih opini WTP selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, Pemda harus mampu meningkatkan kualitas SPIP. Sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, semua pihak terkait di Pemerintah Daerah (Pemda) harus benar-benar memahami PP. Nomor 60 tahun 2008 SPIP sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern. “Pemda harus mampu mengimplementasikan SPIP tersebut secara lebih efektif sejalan dengan upaya perbaikan pelaporan keuangan pemerintah,” kata Singgih.

Selain itu kata Singgih, untuk dapat meraih opini WTP semua jajaran Pemda harus menanamkan komitmen untuk patuh kepada aturan yang ada. Melalui kepatuhan itu muncul komitmen untuk meraih WTP. Tentu saja komitmen itu tidak hanya komitmen kepala daerah saja, tetapi juga seluruh jajaran. Artinya, semua komponen harus satu suara untuk terhadap kepatuhan pada manajemen pengelolaan keuangan daerah yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada.

Lebih lanjut Singgih menjelaskan, dalam penerapan laporan keuangan berbasis Akrual diharuskan untuk menyiapkan sarana prasarana berupa sistem akuntansi dan IT based system, serta yang tidak kalah pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menguasai pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. (use)

(ant/bali post)

MINAPOLITAN - Foto udara kawasan tambak ikan bandeng di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, NTB, Selasa (9/6). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kabupaten Bima menjadi kawasan minapolitan perikanan budidaya karena dinilai memiliki potensi hasil laut dan perikanan seperti bandeng, udang, rumput laut garam serta mutiara yang diharapkan berkembang menjadi kawasan industri perikanan dan hasil laut.

Terkendala Pembebasan Lahan

Pembangunan Rababaka Kompleks Terhambat Setahun

Bulog Sub Divre Bima Percepat Pembagian Raskin Kota Bima (Suara NTB) Tahun 2015 ini, Bulog Sub Divre Bima akan mempercepat pembagian beras miskin (raskin). Pembagian raskin dipercepat sebagai bentuk intervensi terhadap harga pasar.

Kepala Bulog Sub Divre Bima, R. Guna Dharma N. saat dikonfirmasi, Selasa (9/6) siang, menyebutkan hingga stok beras untuk tiga wilayah yang dinaungi masing-masing Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu tercatat pada angka 12 ribu ton. Ketersediaan stok yang mencukupi ini karena pengadaan yang dilakukan pihaknya mencapai 100 ton hingga 200 ton perhari.

Menurutnya, jumlah tersebut dinilai mencukupi ketahanan pangan untuk masyarakat. Sehingga dia pun meyakinkan Bima tidak akan kekurangan stok beras, apalagi adanya isu beras plastik. Sebab, beras yang dihasilkan di Bima selalu mampu memenuhi kapasitas. Daerah Bima kaya akan pertanian, sehingga Bulog percaya kepada petani Bima mengenai stok beras.

Untuk itu, pengadaan beras tidak pernah dirasa kurang.

“Karena daerah kita ini kan mampu memenuhi kebutuhan dan mampu melebihi kapasitas daerah,” terangnya.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan operasi pasar murni dan operasi pasar murah. Operasi ini akan dilakukan di sejumlah pasar di Kabupaten Bima, Kota Bima maupun Kabupaten Dompu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kemungkinan dalam waktu dekat kita sudah ada untuk operasi pasar murni dan operasi pasar murah,” tegasnya.

Tujuan operasi pasar murni dan operasi pasar murah tersebut sebagai bentuk intervensi pasar dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena biasanya, mendekati Ramadhan kebutuhan beras masyarakat meningkat untuk zakat fitrah. Untuk itu, pembagian raskin tahun 2015 akan dipercepat, yakni raskin Bulan Juli akan dibagikan pada Bulan Juni. Selanjutnya, raskin Bulan Agustus dan September akan dibagikan Bulan Juli.

Sementara itu, selain masalah raskin, Guna Dharma juga menjelaskan terkait masalah pengadaan gabah. Stok gabah yang ada saat ini mencapai 3997 ton, jika disetarakan dengan stok beras jumlahnya sebanyak 2538 ton.

Karena ketahanan stok hanya enam bulan, kemungkinan bulan depan akan dikirim ke NTT sebanyak 2000 ton. Sebab, stok yang ada sudah lebih hingga 11 bulan kedepan. Kenapa harus disalurkan ke daerah lain, karena kalau kelamaan simpan selama sebelas bulan atau lebih dia khawatir stok yang ada akan muda berbau dan termakan kutu.

Ditambahkannya, selain masalah pembagian raskin dan pengiriman gabah, Guna Dharma juga menjelaskan menyenai penyaluran beras untuk isntitusi TNI, Lapas pada Kemenkumham. Khusus untuk TNI, beras yang disalurkan sebanyak 290 ton. (use)

Dompu (Suara NTB) Pembangunan Rababaka kompleks yang direncanakan sejak 2014 lalu hingga saat ini belum dimulai tahapan pekerjaan fisiknya. Pembebasan lahan kawasan yang masih terkendala penciutan lahan izin HGU milik PT UPL menjadi pemicu keterlambatan proyek.

Ir. A. Muis

Kepala Dinas PU Kabupaten Dompu, Ir. A. Muis kepada wartawan di Dompu, Rabu (20/6) kemarin, mengatakan, pembangunan Rababaka kompleks hingga saat ini masih terkendala pembebasan lahan sehingga PT. Nindya Karya belum memulai tahapan pekerjaan untuk dalam

kawasan. Akibat masih belum terselesaikannya persoalan lahan, pekerjaan pembangunan Rababaka kompleks tahap awal harus tertunda hingga 1 tahun lebih. “Sudah satu tahun lebih tertunda pembangunan Rababaka kompleks tahap pertama ini,” katanya.

Sementara untuk tahap kedua, lanjut Muis, saat ini masih dalam tahap pelelangan di Kementrian PU. Pembangunan tahap kedua untuk

(Suara NTB/ula)

Dikpora Gelar Seminar Pendidikan Bima (Suara NTB) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Dikpora) Kabupaten Bima menggelar seminar pendidikan. Seminar yang dibuka oleh Sekda, Drs. HM Taufik HAK M.Si tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi di antara para pemangku kepentingan dalam membangun dunia pendidikan.

Kegiatan yang dihadiri oleh 400 peserta serta Ketua Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Dikpora beserta jajaranya, Korwas, Kepala sekolah (Kepsek), guru dan para pengawas, Sekda dilaksanakan pada Selasa (9/6).

Dalam arahannya, Sekda menyebutkan ikhtiar dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu ditentukan oleh sinergitas para pemangku kepentingan dan pemahaman menyeluruh terhadap peran para guru, Kepsek dan Dewan

Pendidikan. Oleh karena itu, ketiga elemen pilar utama pelaksana pendidikan harus berjalan selaras.

“Guru misalnya, dituntut memiliki tanggung jawab keilmuan yakni menguasai bidang ilmu pengetahuan, yang diampunya dan menguasai konsep dan metode pengajaran,” terang Taufik.

Selain guru, elemen lainnya adalah masyarakat yang memiliki peran sangat penting terutama pada penanaman etika bersosial. Hal penting yang perlu dilakukan adalah mengedukasi orang tua dan masyarakat tentang standar etika dan moral, azas dan norma yang berlaku di masyarakat.

“Jika ini dilakukan, maka kualitas pendidikan Indonesia akan semakin baik,” jelasnya.

Pihak lainnya yang berperan dalam pendidikan adalah Pemda yang berwenang menc-

etak dan merekrut guru-guru yang berkualitas. Berkaitan dengan pentingnya memajukan dunia pendidikan, komite sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai mitra kerja sekolah, dituntut memiliki kemampuan yang semakin optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Untuk itu, dia menghimbau peserta seminar agar dapat mengikuti dengan baik. Dengan harapan, dari kegiatan tersebut para guru dapat menerapkan ilmu yang dalam seminar untuk diterapkan di sekolah.

Kadis Dikpora Kabupaten Bima Tajuddin, SH.Msi dalam pengantarnya menyampaikan, seminar tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi layanan mutu pendidikan demi peningkatan mutu SDM demi kemajuan pendidikan di daerah Kabupaten Bima. (use)

PAN Bantah Sudah Miliki Calon

PKS Bakal Usung Mulyadin di Pilkada Dompu Dompu (Suara NTB) DPD PAN Kabupaten Dompu membantah telah diterbitkan rekomendasi DPP untuk bakal calon Bupati yang akan diusung di Pilkada Dompu. Namun dukungan mengerucut pada Syafruddin Yasin, S.Ap (Ori Deo) dan Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY). Sementara PKS telah memutuskan akan mengusung H. Mulyadin, SH, MH. Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu, Syafruddin, S.Tp kepada Suara NTB saat dihubungi, Rabu (10/6) kemarin, menegaskan DPP PAN hingga saat ini belum memutuskan bakal calon Bupati yang akan diusung di Pilkada Dompu. Sebelum penetapan, DPP bakal mendengarkan keterangan dari DPD dan hasil survei elek-

tabilitas pasangan calon.

“Ada informasi yang menyebutkan PAN sudah keluarkan rekomendasi. Saya langsung telusuri ke DPP, rekomendasinya belum dikeluarkan,” kata Syafruddin.

Dikatakan Syafruddin, DPP akan mendengarkan masukan dari DPD sebelum rekomendasi dukungan diputuskan. Termasuk melakukan survei elektabilitas pasangan calon. Berdasarkan hasil pleno DPW PAN, dua nama bakal calon Bupati yang dikirim ke DPP yaitu Syafruddin Yasin, S.Ap dan Drs. H. Bambang M. Yasin dari enam nama yang diajukan DPD PAN Dompu. Karena DPW PAN NTB akan melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil) pada 14-15 Juni, pihaknya ke DPP setelah

bendungan Tanju dan bendungan Mila. Sementara tahap pertama berupa pembuatan terowongan yang menghantarkan air dari daerah aliran sungai (DAS) Baka ke Tanju. “Kita berharap masalah pembebasan lahan ini bisa segara terselesaikan,” harapnya.

Jika masalah lahan sudah terselesaikan, Muis mengatakan, tahun 2016 mendatang bendungan Rababaka yang menjadi bagian dari Rababaka kompleks

akan mendapat dua sumber air untuk irigasi. Yaitu DAS Baka dan kiriman dari bendungan Mila. “Karena suspensi pengaturan air dari Mila untuk Rababaka dan Tanju dikerjakan tahun ini,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kehutanan Dompu, Drs. H. A. Gani yang dihubungi terpisah, mengatakan, pembebasan lahan untuk Rababaka kompleks masih terkendala pada lahan ijin milik PT UPL. Proses penciutan ijin ini yang masih dilakukan di Kementrian Kehutanan. “Masih terkendala pada pembebasan lahan, tapi sedang dalam proses penciutan ijin milik PT UPL,” katanya. (ula)

Muswil digelar. “Pada prinsipnya, kita akan mendukung siapa yang menang,” ungkapnya.

Sementara PKS telah memutuskan akan mendukung Mulyadin sebagai bakal calon Bupati Dompu periode 2015 – 2020 berdasarkan hasil pleno DPW PKS NTB. Keputusan DPW ini telah dikirim ke DPP untuk dikeluarkan rekomendasi dukunganya. “Kita sudah putuskan mengusung H. Mulyadin di Pilkada Dompu,” katanya.

Abdullah pun merasa yakin bisa memenangkan Pilkada Dompu dengan mengusung Mulyadin. Terlebih waktu yang ada diyakini bisa menaikkan elektabilitas untuk pemenangan di 9 Desember 2015 mendatang. “Untuk partai pengusung lain dan calon wakil

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Abdullah

Syafruddin

Bupati kita serahkan ke calon Bupati untuk menentukannya.

Kita berharap, sebelum puasa

ramadhan ini bisa dideklarasikan pasangan dan partai pengusungnya,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)'

CORET SERAGAM - Beberapa siswa SMP di Dompu terlihat seragamnya sudah dicoret dan tanpa mengenakan helm pengaman kepala melakukan kebut-kebutan untuk merayakan kelulusan, Rabu (10/6) pagi kemarin.

Jelang Pengumuman Kelulusan

Siswa SMP Lakukan Aksi Coret Seragam Dompu (Suara NTB) Menjelang pengumuman kelulusan siswa SMP sederajat di Kabupaten Dompu, sejumlah siswa sudah lebih dulu melakukan aksi coret seragam sekolah. Sementara aparat keamanan tampak berjaga-jaga untuk menghindari aksi kebut-kebutan di jalan.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, Rabu (10/6) pagi, beberapa siswa berseragam putih biru telah melakukan aksi coret seragam sekolah menggunakan pilox. Mereka pun melakukan aksi trek – trekan sambil bergoncengan tanpa menggunakan helm pengaman kepala. Padahal, pengumuman kelulusan baru akan diumumkan Rabu sore dan itupun beberapa sekolah menggunakan website sekolah sebagai tempat pengumuman hasil kelulusan.

Namun beberapa anggota polisi tanpak berjaga – jaga di depan SMPN 1 Dompu untuk menghindari trek – trekan motor oleh siswa. Kendati sudah dijaga, beberapa siswa terlihat menghindar dari aparat dan melakukan trek – tre-

kan motor.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Dr Nuril Furkan, M.Pd saat dihubungi, mengaku belum dilaporkan oleh pihak sekolah hasil kelulusan di masing – masing sekolah. Karena penentuan kelulusan diserahkan pada satuan pendidikan. “Kemarin kita hanya menyerahkan hasil UNnya. Untuk penentuan kelulusan diserahkan kepada satuan pendidikan,” ungkapnya.

Pengumuman kelulusan SMP, lanjut Nuril, akan dilakukan Rabu sore untuk menghindari aksi trek – trekan oleh siswa. Selain itu, pihak sekolah juga disarankan untuk mengumumkan melalui website sekolah. “Pengumuman dilakukan Rabu sore untuk menghindari aksi trek – trekan siswa di jalanan,” katanya.

Adapun jumlah peserta ujian tahun 2015 ini sebanyak 5.020 dan yang mengikuti ujian 5.017. “Tiga orang tidak ikut karena mengikuti orang tua yang pindah keluar daerah,” tambahnya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) Ketua DPP PAN, H. M. Syafrudin, ST, MM, menegaskan bahwa Muswil PAN NTB yang akan dibuka pada akhir pekan ini bisa menjadi momentum untuk menguji ketangguhan sejumlah kandidat yang berasal dari internal PAN. Muswil untuk memilih Ketua DPW PAN NTB kali ini menjadi momentum politik yang cukup krusial mengingat PAN adalah salah satu parpol dengan dukungan yang cukup kuat di NTB. Meski belum pernah masuk empat besar pemenang pemilu di DPRD NTB, namun partai yang didirikan Amien Rais ini memiliki basis masa yang cukup teruji, khususnya di Pulau Sumbawa. Hal itu terbukti dari kesanggupan PAN mempertahankan perolehan kursi mereka di DPRD NTB, saat Partai Demokrat melahirkan ‘tsunami’ politik di Pemilu 2009 silam.

Saat itu, begitu banyak partai yang harus rela tersingkir dari peta politik karena nyaris semua pemilihnya berpindah ke Partai Demokrat. Namun, hal itu tidak terjadi pada PAN yang memang memiliki basis dukungan pemilih tradisional yang cukup loyal.

Di tingkat kabupaten/kota, pada Pemilu 2014 lalu PAN pun mencatatkan perolehan yang cukup gemilang. PAN merebut empat kursi Ketua DPRD yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima. Capaian di tahun 2014 itu, tak urung membuat sejumlah kader PAN berani menatap Pilkada 2015 dengan misi yang lebih ambisius, yaitu menjajal peruntungan sebagai calon kepala daerah / wakil kepala daerah.

Namun, Syafrudin menegaskan, untuk tampil di Pilkada, seorang kader atau figur dari PAN harus terlebih dulu melewati tantangan politik di Muswil. “Gimana dia mau menjalankan misi menjadi bupati kalau dia tidak bisa melewati Muswil. Bagaimana dia mau jadi kepala daerah kalau dia tidak bisa meyakinkan kader PAN bahwa dia layak memimpin PAN NTB,” ujar Syafrudin yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin.

Ia menegaskan, pada prinsipnya, DPP PAN mempersilakan siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Formatur sekaligus sebagai Ketua DPW PAN NTB. “Tentu nanti ada seleksi yang dilakukan secara internal. Dan saya tegaskan, tidak akan dipungut biaya,” ujarnya.

Syafrudin mengakui sudah cukup banyak figur yang masuk dalam bursa kepemimpinan PAN NTB kali ini. Selain incumbent, H. M. Muazzim Akbar, para kandidat yang masuk bursa antara lain, H. Ridwan, H. Ali Ahmad, Ady Mahyudi, Rizali Hadi, Hasbullah Muis dan sejumlah nama lainnya.

“Ada juga birokrat (pimpinan daerah-red) yang bersimpati pada Partai Amanat Nasional. Pada prinsipnya, siapa saja,” ujarnya. Saat ditanyai mengenai siapa pimpinan daerah yang dimaksud, ia masih merahasiakannya. “Nanti saja kita lihat di hari H. Pada prinsipnya DPP PAN mempersilakan siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai formatur,” ujarnya.

Saat ditanyai soal apakah ia akan mencalonkan diri di Muswil, Syafrudin menampik kemungkinan tersebut. “Masih banyak kader-kader di NTB yang saya anggap mampu mengendalikan roda organisasi lima tahun ke depan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Organizing Committee Muswil PAN NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos, menegaskan bahwa sekitar 23 kandidat telah mengambil formulir pendaftaran untuk tampil di pencalonan formatur pada Muswil nanti.

Mereka antara lain, H. M. Muazzim Akbar, H. Ali Ahmad, M. Jabir, Hasbullah Muis, Ady Mahyudi, Lalu Irwan, Sulthon, Rizali Hadi dan banyak lagi figur lainnya. Sulthon menegaskan hingga pukul 18.30 kemarin baru Rizali Hadi yang telah mengembalikan formulir pendaftaran tersebut. (aan)

(Suara NTB/ars)

Muswil PAN NTB, Pemanasan Jelang Pilkada

Mataram (Suara NTB) Direktorat Reskrimsus Polda NTB menyita sedikitnya satu ton pupuk subsidi yang diduga dijual secara ilegal. Penangkapan dilakukan Tanggal 5 Juni lalu di Dusun Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Lombok Barat. Barang bukti kini diamankan di Mapolda NTB, sedangkan pemilik pupuk masih dijadikan saksi.

Proses penangkapan dilakukan di jalan desa tersebut, setelah tim Subdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB mendapat informasi sebuah mobil carry pick up DR 9482 DC melintas di jalur desa

Pemprov Sepakat Tempuh Jalur Hukum

tersebut, membawa satu ton pupuk jenis Urea. “Tim langsung melakukan pencegatan, setelah di periksa, di dalam bak mobil terdapat pupuk jenis Urea,” kata Kasubdit I Indag Ditreskrimsus, Kompol Boyke Karel Watimena, SIK,

Rabu (10/6).

Dari penangkapan itu diperoleh indikasi bahwa pupuk tersebut berstatus subsidi, sehingga seharusnya dijual atau didistribusikan oleh kelompok yang memiliki izin.

Tapi pemilik 1 ton pupuk itu,

inisial MS, tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang berhak atas penjualan pupuk bersubsidi. Informasi lain, MS mendapat pupuk itu dari agen UD.R yang ternyata tidak masuk di dalam pengecer terdaftar.

Karena dianggap cukup bukti, MS dan mobilnya berikut barang bukti 1 ton pupuk diamankan ke Mapolda NTB. “Sementara ini MS statusnya masih saksi dan terus

kami mintai keterangan,” kata Boyke.

Namun demikian, sudah ditemukan ada indikasi tindak pidana pada penjualan pupuk subsidi yang diduga tidak tepat sasaran itu, sehingga pihaknya akan menjerat pelaku dengan Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 6 ayat 1 Junto Pasal 30 ayat 3 Permendag Nomor 13 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi. (ars)

Pengawasan Miras Tradisional

Satpol PP Tidak Mau Bekerja Sia-sia

(Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB mendesak Pemprov untuk menempuh jalur hukum soal penelantaran aset daerah oleh investor, PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Aset milik Pemprov NTB seluas 45 hektar itu telah terbengkalai selama 15 tahun. Kontribusi yang didapatkan Pemprov NTB tiap tahunnya hanya sekitar Rp 26 juta. Sementara itu, Pemprov NTB sepakat dengan kalangan dewan, untuk mempertimbangkan langkah hukum bagi investor yang menelantarkan lahan tersebut.

“Kita bayangkan sekitar 45 hektar aset provinsi di Gili Trawangan. Kita hanya mendapatkan kontribusi Rp 26 juta per tahun. Kami membuka MoU bahwa dalam MoU itu aset Pemprov di Gili Trawangan itu, ketika itu tiga tahun berturutturut harus membuat cottage di situ sebanyak 40 buah,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (10/6) siang.

Ia menjelaskan, ketika dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov NTB dengan PT. GTI belasan tahun lalu, tiga tahun setelah penandatangan MoU mereka akan membangun cottage sebanyak 40 buah. Namun, hingga saat ini tak ada realisasinya.

“Sampai hari ini sudah 15 tahun, tidak ada kontribusi dari PT GTI. Seluas 45 hektar lahan itu kita hanya mendapatkan sewa cuma Rp 26 juta per tahun. Sementara, jika dibandingka saya dapat dari sewa kos-kosan, tahun lalu dapat Rp 35 juta. Ini kan tak realistis semua,” kata Ruslan.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar Pemprov NTB membawa kasus itu ke ranah hukum. Karena, ia menilai investor yang diberikan kesempatan untuk mengelola lahan puluhan hektar itu sudah wanprestasi.

“Paling tidak fraksi PDI Perjuangan mengusulkan dibawa ke ranah hukum. Karena ini sudah termasuk wanprestasi. Tiga tahun setelah menandatangani MoU, PT GTI harus membangun 40 cottage sehingga kita akan mendapatkan royalti. Ada apa di balik itu sehingga sampai hari ini, GTI itu tetap kita terima Rp 26 juta. Jangan-jangan ada perjanjian di bawah tangan,” duganya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan sepakat dengan usulan fraksi PDI perjuangan tersebut. Menurutnya, jika sudah lama aset daerah tak dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan MoU, maka perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap perjanjian yang terdahulu.

“Kita sepakat, ditinjau kembali berapa perjanjian, MoU yang sudah ditandatangani sepuluh tahun lalu. Kan sudah tak sesuai, dan tak ada progresnya. Kalau ndak ada progresnya maka pantas, layak kita tinjau dan putuskan,” ujarnya.

Ditanya mengenai adanya dugaan perjanjian di bawah tangan, Wagub mengatakan hal itu merupakan suatu kecurigaan. Pihaknya tak mau terlalu jauh mengarah ke sana.

Pihaknya sejauh ini hanya fokus agar lahan itu dimanfaatkan secara maksimal. “Ini saya kira tidak sejuah itu dulu.

Yang kelihatan saja kita tinjau,” pungkasnya. (nas)

BARANG BUKTI - Barang bukti mobil pick up yang di dalamnya terdapat satu ton pupuk Urea subsidi.

MEDIASI - Dewan melakukan mediasi antara anggota Satpol PP namun mediasi itu gagal.

Soal Kisruh Satpol PP

Dewan Pertanyakan Sekda Tak Indahkan Instruksi Wabup Giri Menang (Suara NTB) – Kisruh di tubuh Satpol PP Lombok Barat telah berlangsung satu bulan lebih. Namun tidak ada iktikad baik dari jajaran Pemda untuk menuntaskan persoalan tersebut. Sehingga hal ini mengundang keprihatinan kalangan DPRD Lobar.

Komisi I, Rabu kemarin turun tangan memediasi persoalan ini. Namun mediasi gagal membuahkan hasil, disebabkan sejumlah kasi dan anggota Satpol PP tetap ngotot menolak Kasatpol PP masuk kantor.

Dewan pun mempertanyakan kinerja Sekda HM Uzair selaku jajaran birokrasi tertinggi untuk menyelesaikan persoalan ini. Dewan menilai, Sekda tak mengindahkan instruksi dari pimpinan dalam hal ini Wakil Bupati, H Fau-

zan Khalid yang secara jelas memerintahkan agar persoalan ini segera diselesaikan.

“Ini kan sebenarnya persoalan bisa diselesaikan dengan duduk lima menit oleh Sekda, tinggal pergunakan kewenangannya ke anggota. Tapi sekda kan sepertinya tak indahkan perintah Wabup yang jelas-jelas meminta masalah ini diselesaikan segera,” tegas Ketua Komisi I, H. Zulkarnain usai sidak ke Kantor Satpol PP. Dalam sidak yang berlangsung sekitar beberapa jam di ruang kerja Kasatpol pp itu, berlangsung diskusi hangat antara dewan dengan sejumlah kasi dan anggota Satpol PP. dalam kesempatan itu, para anggota membeberkan kembali sejumlah tuntutan terhadap Kasatpol PP. Anggota mengaku, sampai

saat ini mereka tetap menolak Kasatpol PP masuk kantor.

Lebih jauh dijelaskan politisi Golkar ini, kedatangan komisi I dan beberapa anggota komisi lain ke Kantor Satpol PP untuk membantu memediasi persoalan di saana.

Sebab persoalan ini telah berlangsung satu setengah bulan namun belum ada ujung pangkal penyelesaiannya.

Dijelaskan, berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 dan ASN serta PP nomor 53 tentang disiplin pegawai seharusnya anggota satpol PP menegakkan aturan ini. termasuk posisi kasatpol PP, sebagai kasatpol PP. Dewan katanya ingin agar aturan itu ditegakkan sebab di daerah ini ada aturannya. Apalagi polsisi Satpol PP sebagai penegak perda (her)

Mataram (Suara NTB) – Satpol PP Kota Mataram, tidak ingin bekerja sia–sia untuk menjaring bahkan melakukan pengawasan terhadap penjual minuman keras (miras) tradisional di Kota Mataram.

Pasalnya, tidak ada kejelasan sanksi tegas kepada pedagang.

“Sekarang kita amankan mirasnya, besok ke sini diambil lagi. Begitu seterusnya,” kata Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

Pol PP kata Bayu, masih menunggu Peraturan Walikota (Perwal) yang sedang dirancang oleh Pemkot Mataram, karena akan menjadi pegangan pihaknya untuk memberikan sanksi kepada masyarakat.

Percuma, kata Bayu, pihaknya menggelar operasi tapi tidak efek jera diberikan pedagang. Salah satu efek jera paling efektif menurut Bayu, pedagang diberikan sanksi denda atau kurungan. “Sekarang ditangkap kemudian didenda Rp 1 juta atau di penjara dua bulan, kan lama–lama mereka jadi kapok,” ujarnya.

Dalam operasi bersama tim dari Polres dan TNI, pihaknya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2014 tentang larangan penjualan minuman beralkohol. Efektifitas perda dan Permendag ini, belum ampuh memberikan

efek jera kepada masyarakat.

Menjadi kendala selama ini aku Bayu, miras tradisional didatangkan dari luar Kota Mataram seperti Lingsar dan Pusuk, sementara tidak ada pos pantau yang mengontrol keluar masuknya miras tersebut. Persoalan lain, masyarakat kurang memiliki kesadaran. Maksudnya, penjual miras tradisional khususnya di Karang Bedil dan Pagutan secara terang-terangan menjual di pinggir jalan.

“Kok malah tuaknya dipamerkan di pinggir jalan,” sesalnya.

Dalam waktu dekat ini pihaknya, akan menggelar operasi terpadu bersama Satpol PP NTB dan Polres Mataram. Mengenai kapan operasi, Bayu tidak menyebutkan karena operasinya bersifat mendadak. (cem)

(Suara NTB/dok)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Mataram (Suara NTB) bagai Plt Bupati akan segera hal tersebut. Pihak berharap berhentian sementara Bupati menambahkan pihaknya ter- menjadi Bupati. Dirja men- Dr. H. Zaini Arony melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Mendagri segera merespon Lobar sudah berada di meja us aktif menjalin komunikasi jelaskan, setelah Bupati diber- kan perbuatan pemerasan Menteri Dalam Negeri diterbitkan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 dengan pihak Kementerian hentikan sementara, maka lang- terhadap PT Djaja Business (Mendagri), Tjahyo Kumo“SK Plt Bupati Lobar be- surat usulan yang telah Mendagri.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 sung Wabup menjadi Plt. Sete- Group (DBG) yang berlokasi “Sudah naik dari Biro Hu- mengenai hal tersebut. lo hingga Rabu (10/6) ke- lum diteken pak Menteri. dikirim Pemprov NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Kementerian Dalam Negeri lah ada pemberhentian semen- di Desa Buwun Mas, KecaHal yang sama diungkapkan kum Kemendagri naik ke marin belum meneken SK Sudah kita kontak pak Dirjen, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Pelaksana Tugas (Plt) Bu- kalau pak menteri ada maka Kepala Biro Pemerintahan Set- Dirjen Otonomi Daerah. Dirjen (Kemendagri) menjanjikan SK tara Bupati Lobar langsung matan Sekotong, Kabupten 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 pati Lombok Barat (Lobar). akan langsung diteken,” kata da NTB, Drs. L. Dirjaharta, sudah masuk ke meja pak pengangkatan Wakil Bupati nanti penunjukan Wakil Bu- Lombok Barat. PT DBG 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Namun, pejabat di Ke- Asisten I Tata Praja dan M.Si. Dikonfirmasi Suara NTB, Menteri. Janjinya secepatnya. Lobar, H. Fauzan Khalid, S. Ag, pati sebagai Plt. Sehingga dia diketahui mengurus izin 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 mendagri menjanjikan pal- Aparatur Setda NTB, Dr. H. Rabu (10/6) kemarin, Dirja me- Kemarin saya minta kalau M.Si sebagai Plt Bupati Lobar punya kewenangan memutasi pengembangan pariwisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ing lambat pekan ini SK Abdul Hakim, MM dikonfir- ngatakan sudah berkomunika- bisa sebelum puasa dan di- keluar pekan ini. Dengan kelu- dan lainnya. Penyerahan SK Plt di kawasan tersebut. Bupati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Pemberhentian sementara masi di Mataram, Rabu (10/ si dengan Direktur Fasilitasi jawab ndak usah sebelum pua- arnya SK Plt Bupati Lobar itu Bupati akan langsung diberi- Zaini telah menjalani per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Bupati Lobar, Dr. H. Zaini 6) kemarin. Dikatakan, pi- Pemda dan DPRD Kemendagri. sa. Kalau bisa dua hari bisa nantinya maka Bupati Lobar, kan Gubernur sebagai wakil pe- sidangan perdana pada 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Juni 2015 lalu di Pengadilan Arony, M.Pd dan SK penga- haknya terus berkoordinasi Informasi yang diperoleh, SK tuntas saya kabarin lang- Dr. H. Zaini Arony, M.Pd otom- merintah pusat di daerah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 KPK menduga Bupati Lobar, Tipikor Denpasar. (nas) ngkatan Wabup Lobar se- dengan Kemendagri mengenai Plt Bupati Lobar dan SK pem- sung,” terang Dirja sembari atis diberhentikan sementara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Mendagri Belum Teken SK Plt Bupati Lobar

Selong (Suara NTB) – Pagelaran Pentas Seni Pesona Budaya Lombok Timur (Lotim) yang ditampilkan di kompleks Anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, berhasil para penonton. Pasalnya, Lotim yang mewakili NTB dalam Pentas Seni Pesona Budaya untuk tahun 2015 ini menyuguhkan sebuah sendratari yang mengangkat cerita rakyat berjudul ‘’Inaq Tegining Amaq Teganang’’ itu benar-benar mendapatkan apresiasi yang begitu tinggi dari penonton yang berada di lokasi tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, H.Khairil Anwar Mahdi, yang didampingi Kasi Bina Jasa Usaha Wisata pada Disbudpar Lotim, Akhyamudin kepada Suara NTB, Rabu (10/6). Dijelaskan, pagelaran pentas seni budaya Lotim di anjungan NTB TMII Jakarta itu disaksikan sejumlah Duta Besar (Dubes) dari beberapa negara.

Para Dubes itu mengungkapkan kekagumannya atas semua kekayaan Lotim di bidang budaya dan pariwisata. ‘’Berdasarkan pandangan para penonton, dari sekian pagelaran budaya khususnya dari NTB yang pentas di TMII, mereka mengaku bahwa sampai saat ini Lotim yang terheboh,”jelasnya.

Untuk memainkan cerita rakyat ’’ Inaq Tegining Amaq Teganang’’ , Disbudpar Lotim melibatkan 40 penari yang berasal dari empat sanggar seni. Yaitu Sanggar Tunggal Galik Denggen, Sanggar Nelio Ramban Biak Kecamatan Aikmel, Sanggar Kembang Kecamatan Masbagik, dan Sanggar SMAN 1 Selong, semuanya itu tergabung dalam Sanggar Seni Sapta Pesona Disbudpar Lotim.

Ia menjelaskan, selama ini cerita rakyat ini belum pernah divisualisasikan apalagi dalam bentuk sendratari, karena yang pernah divisualisasikan hanyalah cerita rakyat Dewi Anjani, Putri Mandalika, dan Demung Sandubaya. Namun, ketika cerita rakyat Inaq Tegining Amaq Teganang divisualisasikan, kehadirannya mampu menghipnotis mata para penonton pada saat itu.

“Pengalaman yang bisa diambil dalam cerita rakyat ini berkaitan dengan zakat. Dimana sosok rakyat jelata (Inaq Tegining Amaq Teganang), yang seorang rakyat jelata dan kesehariannya sebagai pengembala sapi rela memberikan hadiahnya yang didapatkannya dari seorang raja untuk masyarakat yang lebih membutuhkan,’’ pungkasnya. (yon)

Anak-anak Norwegia Antusias Belajar Membatik London Anak anak dari berbagai bangsa dengan antusias mengikuti workshop membatik jumputan yang diadakan KBRI Oslo dalam acara festival anak terbesar di Norwegia “Stoppested Verden” yang diadakan di Museum Kereta Api kota Hamar, sekitar 115 km di sebelah utara Oslo.

Paviliun Indonesia pada festival tahun ini menampilkan kegiatan utama berupa workshop batik jumputan, demikian Sekretaris Tiga KBRI Oslo, Dilla Trianti kepada Antara London, Rabu.

Dikatakannya para pengunjung, terutama anak-anak terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mengikat dan mencelupkan batik ke dalam berbagai bentuk dan warna berdasarkan kreatifitas masing-masing, sehingga hasilnya pun terlihat menarik dan beragam.

Beberapa anak bahkan tidak puas dengan hanya satu karya dan membuat beberapa batik dengan motif dan warna yang berbeda. Selama dua hari, workshop batik di pavilion Indonesia dibanjiri pengunjung.

Selain itu, pavilun Indonesia menawarkan berbagai kegiatan atraktif berupa permainan tradisional Indonesia yang tidak hanya menarik perhatian dan keingintahuan anakanak, tetapi juga para orang tuanya.

Permainan tradisional Indonesia, seperti dakon, gasing, egrang, lompat karet dan lempar gelang memancing tawa gembira dan celoteh riang anak-anak saat memainkannya.

Kelompok Anak Indonesia kembali tampil menyemarakkan panggung utama, dengan menampilkan tari Renggong Manis yang dalam penampilannya, lenggang gemulaipenari mendapatkan sambutan meriah dari pengunjung.

Dalam kesempatan menghadiri festival, Dubes RI Yuwono A. Putranto menyampaikan rasa gembiranya bahwa KBRI dapat kembali berpartisipasi dalam Stoppested Verden 2015.

Promosi budaya melalui aktivitas interaktif seperti workshop batik dan permainan tradisional bagi anak sangat efektif, karena kegiatan tersebut mempunyai daya tarik tersendiri yang akan tertanam dalam benak anak-anak Norwegia hingga dewasa.

Hal ini diharapkan akan menarik minat mereka serta orang tuanya untuk mengagumi keberagaman budaya dan etnik Indonesia yang selanjutnya bisa mengunjungi Indonesia. Festival ini juga menunjukkan masyarakat Norwegia yang semakin multi kultur, ujarnya Dubes Yuwono.

Melalui festival ini, anak-anak dibawa mengelilingi dunia dengan konsep, transportasi mendekatkan budaya dan bangsa. Terdapat 32 peserta, mewakili 32 kebudayaan antara lain: Afghanistan, Amerika Serikat, Brasil, Burkina F a s o , Ceko, Ethiopia, Filipina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Nigeria, Palestina, Perancis, Sri Lanka, Som a l i a , Sudan, Swedia, Thailand, dan Vietnam.

Festival yang diadakan sejak tahun 2008 ini dihadiri kurang lebih sekitar 9.700 pengunjung dalam dua hari penyelenggaraannya. (ant/Bali Post)

Halaman 9

Lakon ”Zetan” akan Dipentaskan di Taman Budaya Mataram Mataram (Suara NTB) Naskah drama (lakon) berjudul “Zetan” karya Putu Wijaya akan dipentaskan oleh Sanggar Bengkel Aktor Mataram (BAM) di Taman Budaya NTB, Sabtu (13/6) mendatang. Naskah drama yang ditulis sekitar lima tahun yang lalu itu disutradarai oleh seorang seniman dan penulis, Kongso Sukoco.

Naskah yang berisi tentang kritik terhadap dunia pendidikan di negeri ini sengaja diangkat kembali oleh sang sutradara. Sebab, menurutnya, kritik yang disampaikan oleh Putu Wijaya melalui naskah teater tersebut masih relevan hingga sekarang. ‘’Sampai di era sekarang, kritik Putu Wijaya tentang pendidikan yang seolah telah menjadi komoditi masih sangat relevan. Dunia pendidikan telah menjadi lahan bisnis yang dimanfaatkan oleh pen-

gusaha – pengusaha penguasa. Sehingga, tujuan utama pendidikan yakni bagaimana memanusiakan manusia itu gagal total,’’ ungkapnya kepada Suara NTB terkait garapan yang akan ditampilkannya itu.

Pendidikan lanjutnya, telah menjadi alat untuk menjangkau kedudukan bagi individu tertentu. Padahal, pendidikan merupakan media yang diharapkan mampu mengasah kepekaan manusia sehingga saling peduli antar-

sesama. ‘’Pendidikan adalah jalan untuk menghasilkan generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Bukan semata – mata untuk mencari kedudukan tertentu sehingga seseorang menjadi lebih bersifat individualis. Tidak peduli dengan sesama,’’ lanjutnya.

Diceritakan, garapan seni pertunjukan yang akan ditampilkan oleh Kongso ini berisi tentang kisah seorang guru yang idealis. Memegang teguh amanat serta menjalankan tugas dengan setulus

hatinya. Dalam perjalanan hidupnya, ia berhasil menyentuh pemikiran bahwa saat itu sedang terjadi sebuah kiris kemanusiaan.

“Saat terjadi krisis kemanusiaan, disitulah salah satu setan datang membantunya. Setan ini hadir seolah – olah menjadi pahlawan bagi manusia. Guru tersebut akhirnya dibantu oleh setan untuk menunaikan kebajikan,” beber sang sutradara tentang sepintas isi pementasan yang akan ia tampilkan.

Lantas, setan yang datang dan menjadi pahlawan karena telah membantu manusia itu diadili dalam komunitasnya. Setan tersebut akhirnya dihukum mati oleh kelompoknya sendiri akibat telah

berbuat kebaikan. ‘’Dari replika ini, saya menangkap satir Putu Wijaya dalam replika cerita ini bahwa kita (manusia,red) ketika melakukan kesalahan selalu mencari kambing hitam. Dan kambing hitamnya selalu mengarah ke setan,’’ bebernya.

Kekeliruan yang dibahas oleh sutradara ini tidak lepas dari kesalahan – kesalahan yang dalam dunia pendidikan yang diprotes dengan keras oleh Putu Wijaya melalui karya sastranya. Kekeliruan yang terjadi diantaranya menyangkut soal ketidakcermatan para pemangku kebijakan dalam menentukan arah dan masa depan dunia pendidikan di negeri ini. (met)

Jokowi Pasang ’’Bleketepe’’ di Depan Kediamannya Solo (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang anyaman daun kelapa atau bleketepe di depan kediamannya di Jalan Kutai Utara Sumber, Solo, Jawa Tengah.

Pemasangan bleketepe dilakukan Rabu (10/6) sekitar pukul 08.45 WIB. Jokowi didampingi istri, Iriana Joko Widodo dan dua adik calon mempelai, yakni Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep turut serta dalam acara itu disaksikan anggota keluarga yang lain.

Jokowi mengenakan beskap landung warna cokelat dan blangkon sedangkan Iriana menggunakan kebaya sifon bunga-bunga kutu baru dominan merah.

Sedangkan Kahiyang menggunakan kebaya warna hijau dan Kaesang menggunakan beskap seperti yang dikenakan ayahnya.

Dalam prosesi itu, Jokowi menaiki sebuah tangga untuk secara simbolis memasang bleketepe sedangkan Iriana menyerahkan anyaman itu dari bawah.

Kemudian keduanya membuka singkap yang menutupi pisang raja, daun beringin, dan kelapa cengkir gading yang dipasang di sisi kanan kiri menutupi tiang bleketepe.

Jokowi sebelumnya memasang setangkai padi pada rangkaian tiang tersebut.

Widodo salah satu kerabat keluarga Jokowi mengatakan pemasangan bleketepe dilanjutkan dengan upacara sungkeman dan menunggu air siraman dari keluarga calon mempelai wanita.

(ant/Bali Post)

PRESIDEN JOKOWI PASANG BLEKETEPE - Presiden Joko Widodo (tengah) disaksikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) menaiki tangga untuk memasang “bleketepe” di atas gerbang kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6). Pemasangan bleketepe tersebut merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda.

“Ini semua mengikuti prosesi adat Jawa kami mohon doa agar semuanya berjalan dengan lancar,” katanya.

Rencananya pada pukul 09.45 WIB, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabu-

ming Raka akan menjalani prosesi siraman dalam rangkaian pernikahannya dengan putri solo 2009, Selvi Ananda.

Malam sebelumnya dilaksanakan prosesi tembung atau lamaran yang berjalan dengan

lancar. Akad nikah dan resepsi akan dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2015.

Penjagaan diperketat menjelang acara siraman bahkan media peliput yang akan masuk dibatasi 15 orang dengan

lebih dahulu diperiksa secara ketat oleh para petugas termasuk wajib melewati x-ray. Hal serupa dilakukan di kediaman mempelai wanita. Acara siraman dilakukan tertutup untuk umum. (ant/Bali Post)

Lagi, Deddy Mizwar Muncul di ’’Para Pencari Tuhan’’

Brad Pitt Bintangi Film Buatan Netflix NETFLIX menggaet aktor Brad Pitt untuk membintangi film komedi kelam “War Machine”, yang dibuat mengacu pada kisah Jenderal Stanley McChrystal, pemimpin pasukan Amerika Serikat di Afghanistan.

Perusahaan penyedia media streaming Internet itu telah menggelontorkan 30 juta dolar AS agar penulis David Michod dapat membuat film yang diputar secara ekslusif untuk para pelanggan menurut siaran Deadline.

Sebelumnya, Netflix telah membuat kesepakatan dengan Adam Sandler untuk membuat serial eksklusif komedi namun “War Machine” akan diproduksi dengan dana yang lebih besar bersama salah satu aktor drama ternama Hollywood.

Pitt akan memerankan karakter seperti McChrystal, yang menjadi mega-bintang media karena karismanya, dalam film komedi kelam itu.

“Kami senang bisa menjadi bagian komitmen Netflix untuk memproduksi konten terdepan dan menyampaikannya ke penonton global,” kata Pitt seperti dilansir laman Digital Spy pada Senin (8/6). (ant/ B a l i Post)

Bandung (Suara NTB) Aktor, sutradara yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memastikan sinetron religi Para Pencari Tuhan (PPT) jilid ke-9 akan kembali tayang pada salah satu televisi swasta pada awal Ramadhan nanti.

“Ya (tayang), pokoknya tayangnya ketika puasa hari pertama,” kata Deddy di Bandung, Rabu.

Ia memastikan sinetron yang dibintanginya bersama artis-artis Zaskia Adya Mecca, Trio Bajaj, Agus Kuncoro, Slamet Raharjo dan Henidar Amroe ini akan memegang nilai-nilai islami dalam setiap episodenya.

“Insya Allah, jadi jangan sampai judulnya Islam tapi konten atau isi tayangannya tidak islami,” kata dia.

Menurut dia, jalan cerita pada sinetron PPT Jilid Ke-9 ini sedikit berbeda dari jilid sebelumnya yakni jalan ceritanya selesai dalam satu atau dua episode.

“Kalau di jilid sebelumnya

Deddy Mizwar kan nyambung terus ceritanya. Tapi kalau di jilid yang ini tidak. Jadi kalau sekarang ceritanya pendek, satu dua episode beres lanjut dengan cerita baru lagi,” kata dia.

Ketika ditanyakan apakah aktivitasnya yang kembali menggeluti dunia akting tidak menganggu rutinitanya se-

(ant/Bali Post)

Pagelaran Budaya Lotim di TMII Pukau Penonton

BUDAYA DAN HIBURAN

bagai kepala daerah, dia menjawab “tidak”.

“Insya Allah tidak, karena ini syutingnya dilakukan ketika saja tidak ada jadwal atau kegiatan sebagai wakil gubernur. Dan ini (syutingnya) sudah dilakukan sejak awal Februari 2015 lalu,” ujar dia. (ant/Bali Post)

Tulus Suka Bernyanyi di Tempat Dingin

Brad Pitt

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

SUHU yang dingin pada perhelatan Jazz Gunung 2015 di Gunung Bromo, Katim, tidak membuat penyanyi Tulus merasa kesulitan. ‘’Lebih nyaman kalau dingin karena aaya gampang keringatan,’’ kata Tulus saat ditemui di Mataram, Selasa.

Menurut laki-laki bernama Muhammad Tulus ini, bernyanyi, seperti berbicara, membutuhkan pekerjaan dari organ dalam tubuh yang akan terasa lebih nyaman saat sudah panas.

“Yang harus dipersiapkan, lebih hangat di organ dalam,” kata pelantun “Sewindu” ini.

Tulus memberlakukan lati-

han intensif untuk penampilan pertamanya di Jazz Gunung ini sama seperti perhelatan lainnya.

“Pendekatan aransemen yang lebih kental nuansa jazznya,” kata dia.

Tulus telah dua kali diundang main di perhelatan tersebut namun baru sekarang berkesempatan tampil karena jadwal yang sesuai.

Jazz Gunung yang berlangsung pada 12-13 Juni akan menampilkan Yuri Jo, gitaris kelahiran Indonesia yang sekarang menetap di Australia, bersama grupnya Yuri Jo Collective serta Jay & Gatra Wardaya dari Yogyakarta

yang berkolaborasi dengan dua musisi Korea Selatan.

Musisi Djaduk Ferianto sebagai kurator penampil Jazz Gunung mengatakan ada berbagai pertimbangan dalam memilih siapa saja musisi yang dapat tampil di perhelatan yang menginjak tahun ke-8.

“Saya lihat dulu temanya apa, baru tentukan siapa pengisinya,” imbuh pimpinan Ring of Fire itu.

Bahkan, dia kerap harus menolak permintaan rekanrekan musisi yang ingin tampil dan memasukkan mereka ke daftar antre penampil Jazz Gunung tahun berikutnya. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dampak Pendidikan Rendah

Tinggi, Perkawinan Usia Muda di NTB Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2012, tingkat perkawinan usia muda di NTB masih sangat tinggi. Tercatat, persentase perempuan berumur 10 tahun keatas yang pernah melangsungkan perkawinan menurut perkiraan pertama umur kurang dari 15 tahun adalah 5, 8 persen. Sementara umur antara 16-17 tahun mencapai 18,7 persen dan umur antara 18-19 tahun mencapai 25,6 persen.

“Berdasarkan data BPS itu, angka perkawinan usia muda cukup tinggi, tentu ini harus dipikirkan bersama semua pihak,” terang Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB Dra. T Wismaningsih Rajadiah saat membuka lokakarya pemantapan penyusunan kurikulum pendidikan pranikah, pendewasaan usia

perkawinan dan Generasi Emas NTB (GEN), Rabu (10/6).

Dikatakan Wismaningsih, perkawinan usia muda memberikan dampak pada tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya angka partisipasi sekolah. Tidak hanya itu, dampak kesehatan berujung pada tingginya angka kematian ibu dan bayi serta tingginya angka kekerasan dalam rumh tangga (KDRT).

“Kompleksitasnya efek yang ditimbulkan tersebut, dibutuhkan pendekatan terpadu berbagai sektor melalui program GEN NTB 2025.

Karena perkawinan usia muda ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain sosial, budaya, ekonomi dan tingkat pemahaman masyarakat tentang pernikahan usia muda yang masih kurang,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ket-

ua Generasi Emas NTB (GEN 2025) Dr. Ir. Rosiady ayuti menyebut untuk membentuk generasi muda NTB yang beriman, bertakwa, cerdas, sehat dan produktif, maka dibutuhkan kerja keras untuk terus menekan angka perkawinan usia muda di NTB. Salah satunya yakni dengan cara melakukan upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP) di seluruh kabu-

paten/kota. Dengan harapan agar perkawinan pertama mencapai usia yang ideal pada usia 21 tahun laki-laki dan perempuan serta memiliki kesiapan fisik, mental dan sosial ekonomi dalam membentuk keluarga ramah anak menuju generasi unggul.

Selain itu, upaya PUP juga sesuai dengan misi GEN 2025 yaitu meningkatkan keluarga dan institusi dalam pengembangan kapasitas SDM, meningkatkan sinergi program pengembangan SDM melalui integrasi sektor unggulan dan membangun model pengembangan SDM dini di lokasi percontohan. (dys)

Menristek Tegaskan Penelusuran Ijazah Palsu Tetap Berlanjut

Wajib Tes Bebas Narkoba MESKI dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), sebanyak 1.815 calon mahasiswa Universitas Mataram diwajibkan mengikuti tes bebas narkoba. Kebijakan pemberlakuan tes bebas narkoba tersebut sebagai langkah preventif menjaga kampus agar terbebas dari narkoba.

Kepada Suara NTB, Ketua Panitia Lokal (Panlok) 65 Mataram Prof. Ir Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si, mengaku kebijakan tes bebas narkoba tersebut dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemristek Dikti). Menurut Karyadi, ada tiga arahan Dikti terhadap perguruan tinggi yaitu mencegah narkoba di lingkungan perguruan tinggi, mengantisipasi penyebaran paham radikalisme, dan penguatan paham anti korupsi.

“Ketiga arahan itu sudah kita lakukan. Yakni melakukan tes bebas narkoba bagi calon mahasiswa baru. Termasuk juga mengantisipasi adanya paham radikal karena selama ini, mereka lebih dominan berkembang di kampus umum,” terang Karyadi. Di Unram, tes bebas narkoba bagi calon mahasiswa baru akan dilakukan untuk semua lulusan di tiga jalur pendaftaran mulai dari SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri. Tes urine ujar Karyadi, dilakukan oleh tim medis dari Poliklinik Unram.

“Kalaupun ada calon mahasiswa baru yang melaksanakan tes urine di luar Poliklinik Unram, tidak jadi masalah tinggal mereka serahkan hasil tes urine saja. Tapi kita arahkan untuk tes di Poliklinik, bukan kita tidak percaya kredibilitas lembaga yang di luar karena mereka juga bekerja di bawah sumpah,” tuturnya menjelaskan.

Lebih jauh pria yang menjabat PR I Unram ini mengaku jika ditemukan ada calon mahasiswa baru yang positif menggunakan narkoba, maka yang bersangkutan otomatis terdiskualifikasi sebagai mahasiswa Unram seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau mereka positif narkoba maka mereka akan didiskualifikasi. Tahun lalu ada satu yang positif narkoba, di keluarkan. Tapi sekarang, sejauh ini belum ada yang positif narkoba karena prosesnya masih berjalan”, jelasnya.

Selain mereka yang positif narkoba, calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang juga secara otomatis dicoret sebagai mahasiswa, karena dianggap tidak mengambil Unram sebagai pilihan. (dys)

Lalu Wirasapta Karyadi (Suara NTB/dok)

Sekolah Kejuruan Harus Kembangkan ’’Teaching Factory’’ Tangerang (Suara NTB) – Sebagai sekolah yang menyiapkan peserta didiknya memiliki kompetensi untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu, maka keberadaan teaching factory (TEFA) menjadi sangat penting. Keberadaan TEFA diharapkan mampu meningkatkan kompetensi siswa, sehingga benar-benar siap saat terjun di dunia kerja.

Demikian disampaikan Guru Besar dari Universitas Negeri Yogyakarta, Sunarto dalam seminar nasional dalam rangka kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 2015 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang Banten Rabu (10/6).

“Teaching factory merupakan satu program kegiatan di sekolah yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi akademik, sebagai tempat latihan siswa, dan fungsi income generating yang bisa menghasilkan uang untuk pembiayaan praktik,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (10/6).

Sunarto mengutip teori pendidikan kejuruan yang dikemukakan Bapak Pendidikan Kejuruan, Charles A. Prosser. Ia mengatakan, pendidikan kejuruan dapat berhasil apabila siswa diperkenalkan dengan situasi nyata dan alat atau mesin yang sama dengan yang digunakan di dunia industri, tempat siswa lulusan SMK kelak akan bekerja. “Ini mengandung makna, siswa harus dilatih dan dihadapkan pada situasi nyata di industri, tempat di mana nantinya dia akan bekerja,” ungkap Sunarto.

Teori lainnya adalah pendidikan kejuruan dapat berhasil apabila siswanya memiliki budaya kerja. Artinya, siswa akan berkompeten di bidang keahlian tertentu jika ia terus berlatih secara rutin, bukan hanya satu atau dua kali. “Ia memiliki disiplin, sehingga diharapkan nantinya memiliki budaya kerja yang baik,” tambahnya.

Teori berikutnya yang Sunarto kemukakan adalah pendidikan kejuruan dapat berhasil jika diajar oleh guru dengan kompetensi memadai yang memiliki pengalaman nyata dan berhasil di bidangnya. Itu berarti, guru sekolah kejuruan harus memiliki pengalaman industri. Pengalaman itu, tambah Sunarto, bisa jadi diperoleh karena gurunya juga sebagai karyawan perusahaan tertentu, atau pernah melakukan praktik industri. “Atau bisa jadi guru itu merupakan mantan karyawan yang telah pensiun dari perusahaan tertentu, kemudian menjadi guru,” tuturnya.

Sunarto menyebut, teori lain yang dikemukakan Charles A. Prosser adalah pendidikan kejuruan harus didukung dengan alat, fasilitas, dan biaya yang memadai. Apabila sekolah kejuruan tidak mampu membiayai dengan dana minimum sebaiknya jangan mendirikan sekolah kejuruan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

BUKA - Kepala BP3AKB NTB T. Wismaningsih Rajadiah dan Ketua GEN NTB H. Rosiady Sayuti saat membuka lokakarya pemantapan penyusunan kurikulum pendidikan pranikah, pendewasaan usia perkawinan dan generasi emas di Mataram, belum lama ini.

(Suara NTB/dys)

REWARD - Kepala SMPN 7 Mataram H. Sibawaih memberikan reward kepada siswa yang mendapat nilai UN tinggi yang diwakili oleh orang tua murid, Rabu (10/6).

Hasil UN

Tiga Siswa SMPN 7 Masuk 10 Besar Provinsi Mataram (Suara NTB) Tiga siswa SMPN 7 Mataram masuk dalam 10 besar peraih hasil Ujian Nasional (UN) tinggi tingkat Provinsi NTB. Mereka adalah Almanic Balingga dengan nilai rata-rata 386,5, Feran Agatha nilai ratarata 382,0 dan Dewa Made Indra Widyane nilai rata-rata 379,5. Raihan tersebut melampaui target pihak sekolah selama ini. Karena tahun lalu, hanya satu orang siswa saja yang masuk dalam 10 besar.

Kepada Suara NTB, Kepala

SMPN 7 Mataram H. Sibawaih mengaku puas dengan hasil ini.

Klaimnya, apa yang didapatkan tersebut merupakan buah dari kerja keras pihak sekolah selama ini.

Selain menempatkan tiga siswanya di peringkat teratas hasil UN tinggi, nilai ratarata sekolah SMPN 7 Mataram juga tinggi yakni dengan menempati peringkat empat di bawah SMPN 2, SMPN 6 dan SMPN 1 Mataram. “Dari aspek rata-rata nilai sekolah dan siswa terjadi peningkatan

dan kenaikan di bandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Dikatakan Sibawaih, guna memberikan apresiasi kepada tiga siswanya itu, pihak sekolah pada pengumuman kelulusan yang dihadiri ratusan orang tua murid memberikan reward berupa uang tunai sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya dan prestasi mereka. “Peserta UN 479 lulus 100 persen, kita kasih orang tua supaya anak-anak tidak keliaran saat pengumuman,” ujarnya. (dys)

Indonesia Siapkan Tim untuk ’’World Schools Debating Championship’’ Ambon (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbhud) menegaskan peserta debat bahasa Inggris asal Indonesia mampu berbicara dan mengukir prestasi gemilang pada ajang tingkat dunia.

“Tim Indonesia pada kejuaraan debat bahasa Inggris tingkat dunia (World Schools Debating ChampionshipWSDC) sudah tiga kali lolos ke putaran 16 besar. Hasil ini cukup membanggakan mengingat kompetisinya diikuti peserta dari seluruh dunia,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kemdikbud Harris Iskandar, di Ambon.

Harris Iskandar yang berada di Ambon untuk mengawasi sekaligus menjadi juri kejuaraan debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tingkat nasional yang diikuti 300-an siswa dari 34 provinsi, mengatakan, Indonesia pertama kali berpartisipasi di ajang tersebut pada tahun 2001 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Walaupun merupakan tim baru dalam kejuaraan tersebut, tetapi Indonesia mampu meraih gelar “Best New Team”, sedangkan pada keikutsertaan yang ketiga kalinya tahun 2003, Indonesia berhasil masuk 16 besar (peringkat 11), sehingga lolos ke babak eliminasi perdelapan final.

Sedangkan pada tahun 2005 Indonesia juga mendapatkan tempat di perdelapan final dengan menduduki peringkat 13. “Prestasi terbaik malah ditoreh tim Indonesia pada tahu 2014 yakni masuk peringkat 11 dunia dan berada diatas Amerika Serikat, Singapura dan Wales. Ini membuktikan bahwa siswasiswa Indonesia mampu mengharumkan nama bangsa dan negara di ajang internasional,” katanya.

Khusus penyelenggaraan National School Debating Championship (NSDC), di Ambon, menurutnya untuk pertama kalinya menggabungkan dua jenis debat sekaligus yakni bahasa Indo-

nesia dan bahasa Inggris.

“Tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraan dua kegiatan ini dilakukan terpisah. Khusus di Maluku digabungkan dalam satu panggung, dan peserta yang berhasil akan direkrut untuk mewakili Indonesia pada WSDC 2015 di Singapura,” katanya.

Dia mengakui, para peserta adalah yang terbaik dari masing-masing provinsi, di mana seleksinya dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, sehingga kualitas masing-masing peserta sangat terukur.

Dia berharap NSDC di Ambon dapat melahirkan dutaduta pelajar berkualitas untuk dipersiapkan guna mewakili Indonesia pada WSDC 2015 di Singapura yang merupakan kompetensi parlementer terbesar sedunia. “Kami berharap tim Indonesia pada WSDC 2015 di Singapura dapat meraih prestasi terbaik, termasuk menembus posisi 10 besar,” katanya. (ant/bali post)

Yogyakarta (Suara NTB) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyatakan akan tetap melanjutkan penelusuran perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah palsu.

“Kami telah menugaskan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di daerah-daerah untuk melacak perguruan tinggi atau dosen yang memperjualbelikan ijazah,” katanya usai meninjau pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) beberapa waktu lalu.

Menurut Nasir, pihaknya juga meminta perguruan tinggi untuk meneliti setiap ijazah para dosen. Hal itu harus dilakukan dengan ditandai terbitnya surat edaran yang menugaskan rektor melakukan pengecekan ijazah para dosen.

“Kalau nanti ada unsur pidana, akan kami serahkan

ke Kepolsian, sementara jika tidak ada, jabatan (dosen) akan saya turunkan satu peringkat,” kata dia.

Menurut dia, penelusuran mengenai ijazah palsu bukan hanya dilaksanakan di kota-kota besar melainkan juga akan dilakukan di daerah-daerah. Selanjutnya, menurut dia, pihaknya juga akan tetap melakukan penyisiran hingga tindakan penutupan terhadap perguruan tinggi yang tidak memiliki izin atau ilegal.

Sebelumnya, isu ijazah palsu terkuak setelah ada inspeksi dadakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan ke perguruan tinggi tidak berizin bernama University of Berkley Michigan America yang terletak di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Selain menemukan ijazah palsu, kemudian diketahui kampus tersebut ternyata tidak berizin. (ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Stevan Suminganto foto bersama siswa yang memperoleh nilai UN tinggi, Rabu (10/6).

Lulus 100 Persen, Aletheia Gelar Perpisahan Mataram (Suara NTB) Kelulusan siswa-siswi SMP pada Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia, Ampenan tahun 2015 ini mencapai persentase 100 persen. Jumlah persentase tersebut sama dengan persentase kelulusan pada tahun lalu.

“Semua lulus 100 persen seperti tahun sebelumnya,” terang Kepala SMP Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Vironika Endras Bhirawati di tengah-tengah kegiatan pengumuman dan pelepasan siswa kelas IX Tahun pelajaran 2014-2015, Rabu (10/6).

Menurutnya, kelulusan dengan persentase sempurna tersebut memberikan arti bahwa kualitas sekolah semakin baik. Selain itu, pada

tahun ini, urutan sekolah berada pada urutan ke lima terbaik di Kota Mataram dengan nilai rata-rata sekolah 82,6.

“Kalau di Kota Mataram, Aletheia di urutan ke lima,” ujarnya menjelaskan.

Vironika Endras mengaku pada prinsipnya, urutan sekolah tidak terlalu penting.

Akan tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah aspek proses pelaksanaan UN yang berlangsung dengan cara jujur, objektif dan transparan.

Ia pun berharap agar di masa mendatang, nilai ratarata sekolah terus mengalami peningkatan menjadi 8,5.

Tidak hanya itu, kegiatan yang dihadiri oleh wali murid ini dimeriahkan berbagai penampilan dan kreasi seni siswa.

Pada kesempatan itu pula pihak yayasan memberikan beasiswa kepada 10 orang siswa yang memperoleh nilai UN tinggi. Adapun namanama siswa tersebut ialah Dave Adriel Gunawan, Jonathan Jodie Koesnadi, Pamela Arief, Earlene Yohanna Putri, Nadia Angelia, Stanley Tio, Tantra Wibratha, Chaterine Aprilia Pangestu, Leonardo Suryanto Wicaksono, Olievia Rishya dan William Arishandy Litualy. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

Selong (Suara NTB) – Liga Sepak bola Lombok Timur (LSLT) 2015 untuk divisi I dan II mulai kembali di gelar. Pembukaan secara resmi akan digelar di Lapangan Nasional Selong oleh Wakil Ketua Bidang Kompetisi Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Lotim, H. Ridatul Yasa. Sementara, technical meeting (TM) telah dilakukan di Sekretariat PSSI Lotim, kemarin.

Berdasarkan rilis yang diterima Suara NTB, Rabu (10/ 6), Sekretaris PSSI Lotim Prietia Eko Wardoyo, menjelaskan berdasarkan hasil TM yang dilakukan itu, jumlah peserta untuk divisi I sebanyak 16 tim. Sedangkan divisi II sebanyak 24 tim. Adapun, katanya, untuk divisi I lokasi pertandingannya akan digelar di Lapangan Umum Masbagik. Sedangkan, untuk divisi II digelar di dua tempat, yakni Lapangan Nasional Selong dan Geres Kelurahan Ijobalit Kabupaten Lombok Timur (Lotim). “Untuk pembukaan kedua divisi itu dilakukan secara simbolis di Lapangan Nasional,” ungkapnya.

Eko menambahkan, untuk lebih melancarkan pertandingan, Pengcab PSSI Lotim sudah merancang sebuah strategi dengan membuat sejenis copa di setiap divisi itu. Sehingga, nantinya delapan besar dari masing-masing divisi akan kembali dipertandingkan. Rencananya, masih Eko, copa itu akan bertajuk H. Mahrup Cup yang salah satu tokoh sepakbola Lotim yang pertama kali membentuk Perslotim (tim Lotim, red). “Jadi kompetisi ini tetap ada kelanjutannya setiap tahun,” ungkapnya.

Selain menggelar TM, kemarin, Pengcab PSSI Lotim juga mengadakan rapat koordinasi dengan klub-klub sepakbola di Gumi Patuh Karya. Dalam pertemuan itu klub-klub meminta PSSI tidak terpengaruh dengan kondisi sepakbola Indonesia. Salah satunya dengan secara rutin menggelar turnamen. “Ada 90 klub yang sudah resmi terdaftar di PSSI Lotim. Kalau ada turnamen, mereka yang akan kami surati,” jelasnya. Sementara itu, untuk divisi III, diagendakan kick off pada bulan Agustus 2015. Untuk sementara, jumlah peserta kompetisi Divisi III sebanyak 50 tim. “Jumlah ini masih kemungkinan bisa berubah sampai TM atau sehari sebelum kick off pembukaan,”katanya.

Dijelaskannya, kompetisi LSLT memang sudah menjadi agenda rutin PSSI Lotim. Sehingga pihaknya juga tidak ingin larut dengan kisruh PSSI Pusat dengan Kemenpora yang terjadi sekarang ini, demikian pula sanksi yang diberikan oleh FIFA. Untuk itu, Ketua Umum PSSI yang juga Wabup Lotim H Haerul Warisin meminta jajarannya melanjutkan kompetisi yang sudah berjalan dengan baik.

“Tahun lalu kami sudah buat kompetisi serupa. Ini memang kami rencanakan berkesinambungan,” tegasnya.

Tidak itu saja, melalui kompetisi ini, PSSI Lotim juga bisa memantau bibit atlet sepakbola berbakat. Sehingga jika sewaktu-waktu akan kompetisi skala provinsi, pihaknya tidak kesulitan untuk memilih pemain atau klub menjadi wakil Lotim. “Masyarakat Lotim juga menyambut antusias kompetisi ini,” pungkasnya.

Ditambahkan, kompetisi ini mendapatkan respon positif dari klub-klub sepakbola di Lotim. Terlebih dengan kondisi persepakbolaan di Indonesia yang mati suri karena tidak ada kompetisi. Menurutnya, tujuan PSSI Lotim menggelar kompetisi ini adalah untuk membangun sepakbola supaya menjadi lebih baik lagi. Karena jika tidak ada kompetisi, maka pembinaan yang dilakukan oleh klub akan sia-sia. (yon)

(ant/bali post)

MASIH MENJABAT - Presiden FIFA Sepp Blatter sudah mengundurkan diri namun akan menjabat sampai presiden baru FIFA terpilih.

FIFA Pilih Pengganti Blatter 16 Desember London FIFA kemungkinan memilih baru presidennya pada pertemuan luar biasa 16 Desember di Zurich, lapor BBC seperti dikutip Reuters. “BBC memperoleh informasi bahwa itu adalah mungkin tanggal bagi pertemuan darurat di Zurich untuk menentukan pengganti dia,” lapor BBC mengutip berbagai sumber.

“Perwakilan dari semua dari 209 asosiasi anggota akan diundang ke kota Swiss itu untuk pemungutan suara pada pemilihan baru presiden FIFA,” sambung BBC. Presiden FIFA Sepp Blatter menyatakan mundur Selasa lalu yang kurang sepekan setelah polisi Swiss menggerebek sebuah hotel mewah di Zurich dengan menangkap sejumlah pejabat sepak bola atas dakwaan dari AS. Namun Blatter menyatakan akan tetap menjabat sampai penggantinya terpilih.

“Keputusan akhir untuk tanggal pemilihan presiden itu tidak akan diambil sampai Juli nanti, namun diyakini kongres luar biasa pada pertengahan Desember adalah opsi pilihan Blatter,” kata BBC. FIFA sendiri telah memastikan bahwa Komite Eksekutif akan bertemu Juli untuk menyusun rencana pemilihan presiden FIFA itu dengan sejumlah opsi untuk dibahas. Pangeran Ali dari Yordania menjadi kandidat pengganti Blatter, selain Chung Mong-joon, miliarder Korea Selatan.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Greg Dyke, bertaruh bahwa Sepp Blatter segera ditangkap dan memprediksi Presiden FIFA itu akan didepak dalam waktu dua bulan. Dyke juga menyatakan Swiss tengah mengincar negera-negara berkembang karena telah membuka peluang korupsi.

“Blatter tidak akan bisa memimpin reformasi, dia tak bisa,” kata Dyke kepada harian Inggris, The Guardian. “Dan dia akan pergi. Dia tak akan bertahan.” Ketika ditanya apakah dia yakin Blatter akan ditangkap, Dyke menjawab, “Ya.” Blatter sendiri membantah keras telah membuat satu pun pelanggaran.

Bos FA ini juga yakin Inggris akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 atau 2022 jika ada pemungutan suara ulang. Dia mengulangi pernyataannya Piala Dunia 2018 dan 2022 mesti dikocok ulang jika FBI dan pihak berwajib Swiss menemukan bukti ada korupsi dalam proses bidding untuk ketuanrumahan dua Piala Dunia itu. (ant/bali post)

Publik Muak dengan Mafia Sepak Bola Jakarta (Suara NTB) Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) memperlihatkan masyarakat menuntut mafia sepak bola dibongkar sebelum membenahi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). ”Setelah PSSI dibekukan Menpora, dan Indonesia dihukum FIFA, masyarakat menginginkan supaya dugaan mafia sepakbola di Tanah Air segera dibongkar. Setelah itu, barulah kepengurusan federasi yang baru dibentuk,” kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam siaran persnya, Rabu kemarin.

Menurut lembaga survei ini, 377 suara (51,29 persen) dari total 735 responden menginginkan dugaan mafia sepakbola dapat segera dibongkar, sedangkan jajak pendapat yang diadakan periode 2-7 Juni 2015 lewat situs online tersebut juga mengungkapkan keinginan masyarakat agar PSSI diisi oleh

orang-orang baru. ”Suara terbanyak kedua, 246 suara (33,47 persen), adalah pengunjung situs yang menginginkan kepengurusan baru dibentuk dengan orangorang baru di dalamnya,” kata Hendri.

Sedangkan sisa suara lain 70 suara (10,34 persen), berharap urusan sepak bola dikembalikan kepada PSSI dengan pengurus lamanya. 36 suara (4,9 persen), memilih tidak memusingkan kepengurusan organisasi sepak bola asalkan timnas meraih prestasi.

Menurut Hendri saat ini publik menginginkan tindakan nyata dalam membongkar dugaan dugaan pen-

gaturan skor dan suap. “Selama ini isu mafia sepak bola, match fixing, selalu disebutsebut sebagai biang kehancuran sepak bola Indonesia, tapi siapa pelaku-pelakunya, siapa-siapa yang terlibat, belum pernah terungkap,” kata Hendri.

Komunitas Suporter Antikorupsi (Korupssi) melaporkan PSSI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan melakukan korupsi dana Kementerian Pemuda dan Olahraga. ”Kami dari komunitas suporter antikorupsi, maksud kedatangan kami ke KPK untuk mengadukan kasus korupsi dalam PSSI pada periode 2010-2013. Ada anggaran dari

(Suara NTB/ist)

LAPORAN - Anggota Komunitas Suporter Antikorupsi (Korupssi) menunjukan berkas laporan yang akan diberikan kepada pihak KPK di Gedung KPK, Jakarta, baru-baru ini.

Menpora yang dikucurkan ke PSSI yang sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawabannya,” kata Koordinator Korupssi Parto Pan-

garibuan di gedung KPK Jakarta, Senin (8/6). Parto menaksir kerugian negara akibat korupsi itu mencapai Rp 20 miliar. (ant/bali post)

Dikpora NTB Siap Kirim Atlet ke Popnas

(Suara NTB/ist)

BEREBUT BOLA - Pesepak bola Indonesia Evan Dimas (kanan) berebut bola dengan pesepakbola Filipina Markk Anthony Besana dalam pertandingan putaran I Sepak Bola SEA Games ke-28, di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa (9/6). Indonesia unggul 2-0 atas Filipina.

Timnas Indonesia Lawan Singapura Perang Mental Singapura Pertandingan Timnas sepakbola Indonesia melawan Singapura pada laga terakhir penyisihan grup A SEA Games 2015 di Stadion Jalan Besar Singapura, Kamis (11/6), menjadi ajang perang mental kedua tim yang sama-sama membidik satu tempat ke semifinal.

“Pertandingan lawan Singapura merupakan hidup mati bagi kami, yang jelas kami persiapkan khusus mental pemain karena akan menentukan kesiapan mereka pada pertadingan besok,” kata Pelatih Timnas U-23 Indonesia Aji Santoso di Singapura, Rabu.

Menurut Aji, para pemainnya telah disiapkan secara khusus untuk bisa bertanding dalam tekanan tim Singapura baik dalam pertandingan maupun penonton tuan rumah yang mengharapkan kemenangan bagi timnya. Ia telah mempersiapkan kemungkinan perang mental di lapangan pada pertandingan yang tak bedanya sebagai partai final bagi kedua tim.

“Tekanan bagi kami maupun Singapura sama pada pertandingan itu, meski selisih gol kita lebih baik, tapi yang pasti pertandinga harus diselesaikan dengan kemenangan,” kata Aji Santoso.

Ia menyebutkan peluang pada pertandingan esok berimbang antara kedua tim.

Timnas Indonesia yang samasama mengumpulkan nilai 6 hasil dua kali menang dan sekali kalah sedikit lebih baik karena unggul selisih gol yakni lima, sedangkan Singapura

selisih gol dua. Nilai imbang sudah cukup bagi Timnas untuk lolos ke babak semifinal mendampingi Myanmar sebagai wakil grup A. Sebaliknya Singapura wajib menang pada laga itu untuk bisa menyalip Timnas Indonesia pada tikungan terakhir itu. “Kami akan fokus dan pemain sudah dipersiapkan, termasuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci pada laga lawan Filipina. Besok kami akan tampil dengan kekuatan penuh,” kata Aji Santoso.

Terkait keuntungan Singapura yang akan didukung oleh penonton tuan rumah, menurut Aji hal itu sudah jelas memberikan keuntungan non teknis. Akan tetapi pihaknya menyiapkan strategis untuk bisa mengamankan kemenangan sejak awal pertandingan.

Terkait kondisi pemain timnas, Asisten Pelatih Mustaqim menyatakan dalam kondisi siap tempur. Pada Rabu (10/6) para pemainnya fokus conditioning dan menyiapkan strategi untuk laga esok hari.

“Semuanya dalam kondisi siap tempur, tidak ada yang cedera. Pada laga versus Filipina kita memang menghemat tenaga pemain kunci, itu untuk mempertahankan kebugaran untuk laga esok hari,” katanya.

Selain itu ia juga akan melakukan evaluasi beberapa kekurangan tim terutama di sektor pertahanan. Menurut dia para pemain bertahannya perlu lebih sabar dan disiplin dalam melakukan pengawalan, mengantisipasi permain-

Mataram (Suara NTB) Dinas Dikpora NTB siap mengirim atlet mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jawa Barat (Jabar) 10-20 September 2015.

Mereka memastikan akan mengirim sedikitnya 118 atlet dan ofisial di ajang multi event tingkat pelajar itu.

KASI Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, Hamzan Wadi, yang ditemui Suara NTB diruangan kerjanya, Rabu (10/6) kemarin mengatakan data sementara atlet dan ofisial kontingen Popnas NTB yang telah didata oleh pihaknya terdapat sebanyak 118 peserta. Jumlah itu terdiri dari atlet, pelatih dan ofisial.

“Data atlet sementara yang akan kita kirim mengikuti Popnas sebanyak 118 peserta. Jumlah ini baru hasil sementara karena masih ada cabor tinju dan karate yang belum terdata,” ucapnya. Dikatakannya, meski penetapan jumlah atlet yang akan mewakili NTB di Popnas belum

an cepat Singapura. “Salah satunya di sektor pertahanan, formasi sudah disiapkan. Hari ini tidak ada latihan, namun kami isi dengan diskusi dengan Coach Aji,” kata Mustaqim.

Perjalanan Timnas U-23 di ajang penyisihan SEA Games 2015 yakni kalah dari Myanmar 2-4, dan menang atas Kamboja 6-1 serta mengungguli Filipina 20. (ant/ bali post)

Pertina NTB Bidik Satu Emas di PON Mataram (Suara NTB) Meski belum pernah menyumbang medali emas di PON, namun cabang olahraga tinju memiliki kepercayaan tingggi menatap PON Jabar 2016. Dari Pertina NTB sendiri mematok target satu medali emas untuk atlet tinju di ajang multi event nasional nanti.

Ketua Harian Pertina NTB, L. Imam Maliki yang dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (10/6) Kemarin mengatakan target satu medali emas itu bukan hal yang mustahil bagi cabor tinju. Pasalnya Pertina NTB memiliki tiga atlet

tinju andalan yang telah lama dipersiapkan mengikuti Pra-PON Tinju hingga PON Jabar 2016.

Tiga atlet tinju yang disiapkan itu adalah Nasrudin, Hari Budianto dan Yogi Muhdar.

Ketiga atlet itu adalah atlet yang seringkali meraih medali emas dan perak di event nasional. Terakhir Nasrudin dan Hari Budianto meraih medali emas dan perak di kejurnas tinju elite tahun 2014.

“Ketiga atlet masuk tim Pelatda Sentralisasi Tambora NTB. Mereka bisa kita andalkan untuk meraih satu medali emas di PON,” ucapnya.

Diakui Imam peluang med-

ali emas NTB di PON nanti ada pada Nasrudin. Tanpa bermaksud meremehkan dua petinju lain Imam menilai Nasrudin telah beberapakali menunjukan prestasi yang memuaskan di beberapa event nasional yang diikuti belakangan ini.

Diakuinya Nasrudin salah satu petinju yang punya banyak pengalaman di event nasional maupun PON. Terakhir di PON Riau tahun 2012 lalu Nasrudin satu-satunya petinju yang sukses meraih medali perunggu NTB dari empat petinju yang wakili NTB di PON 2012. (fan)

final namun pihaknya telah memastikan akan mengirim atlet ke Popnas.

Para atlet yang akan dikirim ke Popnas itu kata Hamzan adalah atletatlet yang meraih tiket Popnas 2015 di Popwil di Kupang 2014 lalu.

Dijelaskannya beberapa cabor yang telah meraih tiket Popnas lewat Popwil tahun 2014 adalah pencak silat, bola basket putra dan putri, voli pantai putra dan putri, voli indoor putra dan putri. Selain itu ada juga cabor yang langsung mengikuti Popnas tanpa melalui Popwil diantaranya taekwondo, atletik, tinju dan karate.

Sementara itu tugas Dinas Dikpora NTB menyiapkan atlet. Untuk persiapan mengikuti Ponas tahun 2015 ini pihak Dinas Dikpora NTB akan memfasilitasi dana peralatan untuk cabor di luar binaan PPLP NTB, sementara atlet PPLP tetap intens menjalani latihan persiapan Popnas. (fan)

Messi Masih Punya Misi

(Suara NTB/ist)

Liga Sepak Bola Lotim Kembali Digelar

Barcelona Meski sudah meraih treble winners bersama Barcelona musim ini, namun Lionel Messi masih punya misi lain. Ia bertekad melengkapi musim kompetisi 2015 dengan mempersembahkan gelar Piala Amerika 2015 untuk Argentina.

“Kami paham bahwa hal terbaik yang pernah ada jika mengakhiri musim dengan mengangkat Copa America,” kata Messi seperti dilansir harian olahraga Spanyol, AS, Rabu.

Messi yang mengantar Barcelona meraih tiga gelar La Liga, Piala Raja Spanyol, dan Liga Champions, berharap kesuksesannya di klub akan membawa keberhasilan untuk negaranya.

“Untungnya, kami sudah mencapai tujuan bersama klub, semoga kami lebih sukses bersama tim nasional seperti yang diinginkan. Saya suka sepak bola yang bagus maka saya akan membayar untuk menonton Brasil, Kolombia dan Chile,” kata Messi.

Messi percaya diri mengatakan Argentina adalah yang terfavorit menjadi juara Piala Amerika karena pada gelaran Piala Dunia 2014 berhasil menjadi runner-up.

“Saya ingin memenangi Piala Amérika karena itu berarti bagi kami usai Piala Dunia yang spektakuler. Generasi ini ingin menang dan kami menyadari bahwa kami adalah tim favorit.

Kami pantas memenangkan sesuatu”. (ant/bali post) Lionel Messi

SUARA NTB

Kamis, 11 Juni 2015

Halaman 12

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 11 Juni 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

Halaman Halaman 14 14

Optimisme Implementasi UU Desa Walikota Harus Bertindak Tegas PROYEK molor sepertinya menjadi ancaman seluruh pemerintah daerah di NTB. Memasuki pertengahan tahun 2015 ini, banyak pemerintah daerah yang belum menuntaskan tender sejumlah proyek strategis.

Padahal, waktu penyelesaian proyek membutuhkan waktu lama, mulai dari tender hingga pengerjaan di lapangan.

Meski demikian, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkesan santai dengan program proyek di daerahnya. Akibatnya, pembangunan di daerah itu terkesan stagnan dan berjalan lamban serta tidak sesuai diharapkan. Banyak alasan yang disampaikan pimpinan SKPD bersangkutan, sehingga proyek yang dibutuhkan banyak orang itu menjadi tertunda penyelesaiannya.

Seperti di Pemkot Mataram, ada empat SKPD yang belum melakukan tender proyek fisik. Empat SKPD itu adalah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan Kota Mataram. Mereka beralasan belum melakukan tender, karena ada perubahan konstruksi dari bangunan itu. Padahal, kalau melihat dari fungsi bangunan fisik yang akan dibangun tersebut, seperti sekolah, tempat layanan kesehatan, maka alasan SKPD yang belum melakukan tender patut ditinjau ulang.

Tinjau ulang bisa saja dari dua sisi, tinjau ulang pelaksanaan proyek atau posisi dari pimpinan SKPD bersangkutan. Bisa saja, pimpinan SKPD yang memiliki tanggung jawab pada pembangunan proyek itu tidak memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, sehingga pelaksanaan proyek menjadi terhambat. Meski alasan yang disampaikannya bisa diterima, namun kepala SKPD tersebut dianggap tidak cekatan dalam mencari tahu informasi yang berkembang di lapangan. Mereka harus gesit berdiskusi dan mencari alternatif terbaik dalam pelaksanaan proyek. Proyek jalan dan mereka tidak mendapat masalah hukum dari kebijakan yang dilakukan.

Sebagai barometer pembangunan di NTB, pejabat di lingkup Pemkot Mataram harus menunjukkan kinerja terbaik. Apalagi masa jabatan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram H.Mohan Roliskana hanya tinggal beberapa minggu saja. Tentunya, di akhir masa jabatan yang akan berakhir Agustus 2015 ini keduanya ingin memberikan yang terbaik bagi pembangunan di Kota Mataram.

Begitu juga Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram di akhir masa jabatannya, harus juga memberikan yang terbaik bagi warga Kota Mataram. Yang terbaik di sini adalah, mereka betul-betul melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan tidak berdampak pada masalah hukum setelah tidak menjabat kepala daerah.

Meski demikian, pengakuan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang mengaku, tidak mengetahui empat proyek di SKPD belum ditender sangat disayangkan. Semestinya, sebagai kepala daerah walikota mesti rutin mengecek pelaksanaan proyek di SKPD lingkup Pemkot Mataram. Termasuk menggelar rapat evaluasi mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan.

Selain itu, apa yang dilakukan pimpinan SKPD tersebut juga bisa dianggap ‘’melecehkan� keberadaan walikota dan wakil walikota, karena tidak memberikan laporan. Itu artinya, dalam pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan, pimpinan daerah sepertinya belum dianggap. Di sinilah diperlukan keberanian Walikota Mataram dalam memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap pejabat bersangkutan. Meski menonjobkan pejabat di sisa beberapa minggu jabatan, walikota harus bertindak, seperti memberikan rapor merah pada pejabat bersangkutan. Hal ini penting dilakukan dalam upaya memberikan pelajaran pada pejabat lain untuk tidak menggulangi kesalahan yang sama. (*)

RADIO

AHUN 2015 ini adalah awal diimplementasikannya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa tersebut mengandung visi memberdayakan desa menuju desa yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Karena itu, pada tahun ini diharapkan menjadi awal menuju pembangunan desa sebagaimana visi undang-undang desa.

Implementasi undang-undang desa dibutuhkan dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dukungan yang dimaksud adalah pemerintah daerah harus pro aktif dalam memberikan edukasi serta pemahaman yang baik bagi pemerintah desa untuk menjalankan amanah undangundang. Pemerintah desa juga harus pro aktif untuk terus belajar dan memahami hakikat dan makna undangundang tersebut sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Sinisme UU Desa Pada saat ini harus diakui, banyak pihak yang sinis terhadap undang-undang desa. Undang-undang desa akan menuai banyak kegagalan bahkan akan menciptakan masalah baru sebagaimana masalah-masalah besar pasca diimpelemntasikan undang-undang tentang pemerintah daerah. Pandangan sinis ini tentunya memiliki alasan-alasan tertentu salah satunya adalah minimnya kapasitas pemerintah desa.

Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan banyak pihak, menunjukkan sebagaian besar pemerintah desa diseluruh Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan fungsifungsi pemerintahan. Hasil kajian Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah (PPKOD) tahun 2012 menemukan (1) Belum semua desa menyusun dokumen-dokumen perencanaan, hanya beberapa desa yang telah menyusun RKP Desa (tahunan), akan tetapi tidak memiliki RPJM Desa (lima tahunan), (2) Pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum dapat terselenggara dengan baik, (3) Kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijaksanaan desa masih sangat rendah, (4) Buruknya kepemimpinan kepala desa dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.

Persoalan-persoalan pemerintahan desa di atas, juga terjadi pada sejumlah pemerintahan desa di Kabupaten Malang. Hasil kajian Krishno Hadi dan Salahudin (2012) tentang kapasitas Pemerintahan Desa Banjararum Kabupaten Malang menunjukkan: (1) minimnya kemampuan kepala desa dalam membuat dan merumuskan kebijakan (Peraturan Desa) sebagai payung hukum penyelenggaraan pembangunan desa, (2) minimnya kemampuan sekretaris desa dalam mengatur dan mengelola administrasi desa seperti pendataan dan pengendalian asset-aset pemba-

Oleh:

Salahudin, S.IP. M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Alumni Erasmus Mundus one more step project di University of Trento, Italy) ngunan desa, dan (3) minimnya inovasi dan kreatifitas staf pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Penelitian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Kabupaten Malang juga menunjukkan minimnya kapasitas pemerintahan desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil penelitian MIPI menunjukkan (1) buruknya relasi kepala desa dan sekretaris desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing, (2) Kepala desa cenderung mendominasi penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) Sekretaris desa tidak mampu menjalankan fungsi administrasinya dengan baik, dan (4) BPD tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislasi desa dengan baik dan benar .

Penelitian Tri Sulistyaningsih dan Salahudin (2012) di Desa Gading Kulon Kab. Malang juga menunjukkan hal yang sama yakni (1) minimnya kemampuan staf desa seperti Kaur Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan dalam menjalankan tugas. Mereka minim inisiatif dalam mengambil peran sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing, dan (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD tidak mengedepankan peran kemitraan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Fakta-fakta lapangan di atas menjadi alasan utama sehingga munculnya pandangan sinis bahwa undang-undang desa tidak mungkin dapat diimplementasikan dengan baik sebagimana harapan dan tujuan lahirnya undang-undang desa. Hemat saya, kendati kapasitas pemerintah desa tidak mumpuni, bukan dalam arti undang-undang desa tersebut tidak memberikan harapan menuju pembangunan desa yang lebih baik.

Penulis mengakui, impelemntasi undang-undang desa pasti menuai banyak masalah, namun bukan tanpa harapan. Undang-undang desa mengandung harapan besar untuk menuju pembangunan desa yang lebih baik. Harapan-harapan ini harus dipupuk dan wujudkan melalui optimisme semua pihak untuk melaksanakan amanah undang-undang desa.

Optimisme tersebut harus didukung aksi-aksi semua pihak terutama pemerintah dan masyarakat desa.

Optimisme UU Desa Pada tulisan ini, penulis menjelaskan sedikit langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah desa dalam mensukseskan implimentasi undang-undang desa. Langkah pertama, pemerintah desa harus memiliki kemauan baik untuk mempelajari dan memahami undang-undang desa. Langkah ini dipandang penting, karena melalui kemauan yang ting-

gi, pemerintah desa akan berupaya keras mempelajari dan memahami undang-undang desa. Langkah kedua, pemerintah desa harus melakukan kajian dan identifikasi poin-poin penting yang harus dipahami dalam konteks implementasi undang-undang desa. Poin-poin penting yang harus dipahami adalah bagaimana melakukan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Langkah ketiga, pemerintah desa harus membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait (stakeholders) seperti perguruan tinggi dan organisasi sosial. Kerjasama tersebut akan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang desa. Semakin banyak mitra yang dimiliki pemerintah desa maka semakin mudah menyelasikan masalah dalam mewujudkan pembangunan desa yang dicita-citakan bersama. Langkah keempat, pemerintah desa harus mewujudkan keharmonisan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan antara lembaga-lembaga kemasyarakat desa seperti kelompok-kelompok pengajian, kelompok tani, kumpulan pemuda, dll. Keharmonisan kelembagaan desa sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial politik.

Langkah kelima, pemerintah desa harus berupaya mengajak masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa yaitu terlibat aktif pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa memberikan energi positif bagi pemerintah desa untuk mendesain pembangunan desa sesuai tuntutan dan kepentingan umum sehingga program-program pembangunan desa selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.

Langkah keenam, pemerintah desa harus mewujudkan komitmen internal untuk menghidari konflik kepentingan (conflict of interest).

Langkah ini penting dilakukan pemerintah desa untuk menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pemimpin dan aparatus desa. Jika hal ini tidak dikedepankan pemerintah desa maka besar kemungkinan implementasi undang-undang desa akan memicu lahirnya banyak persoalan diantaranya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), konflik sosial dan budaya, dan pada akhirnya berdampak buruk pada pembangunan desa. Karena itu, pemerintah harus menjaga diri dari

konflik kepentingan.

Langkah ketujuh, pemerintah desa harus menjalankan tugas dan fungsi secara transparansi dan berkeadilan. Transparansi dimaksud adalah pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya secara terbuka dihadapan semua publik (masyarakat), tanpa mebedakan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Transparansi pengelolaan anggaran, misalnya, pemerintah desa harus mempublikasikan anggaran desa sehingga masyarakat desa mengetahui penggunaan dan pemanfaatan anggaran desa. Melalui transparansi itu, masyarakat desa dapat mengawasi kinerja pemerintah desa secara terukur dan terarah pada visi pembangunan desa.

Tujuh langkah diuraikan di atas adalah sedikit dari banyak langkah lain untuk mewujudkan pembangunan desa yang sejahterah, mandiri, dan berdaya saing. Tujuh langkah ini sebagai langkah untuk menjawab sinisme pihak-pihak yang mengaggap undang-undang desa sebuah khayalan tanpa dapat diimplementasikan secara nyata. Sudah saatnya pandangan sinis seperti ini dikuburkan dalam-dalam melalui gerakan optimisme berbasiskan langkah-langkah di atas. Semoga pemerintah desa mampu melakukan aksi-aksi nyata minimal sesuai langkah-langkah di atas sehingga undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa dapat dilaksanakan secara baik dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Wagub geram, 30 Pimpinan SKPD dan sebagian anggota Dewan absen Perlu ditelisik alasannya absen

*** Sebelas wajib pajak dicekal ke luar negeri Pengemplang pajak harus ditindak tegas

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2015

Dari Hal. 1 bahwa ada oknum internal yang diduga telah melakukan penyimpangan anggaran tahun 2014. “Saya diundang oleh penyidik untuk dimintai keterangan saja,” ucapnya.

Sugiono menyebut, pagu anggaran Satpol PP dari APBD Tahun 2014 lalu, berkisar Rp 2 miliar lebih untuk pengadaan seragam, operasional, gaji dan lain – lainnya. “Saya sendiri belum mengetahui pasti rincian penggunaan anggaran itu, sampai kini masih diduga,’’ jelasnya.

Proses pemeriksaan kemarin berlangsung mulai pukul 10.00 Wita hingga beberapa jam. Salah seorang personel Satpol PP mengaku bersama 29 orang rekannya diperiksa dan dimintai keterangan seputar penggunaan anggaran 2014 di Satker pengamanan internal pemerintah itu. “Kita yang hadir semuanya PNS, jumlahnya 30 orang dengan saya, kalau Senin kemarin sampai Rabu ini total yang diperiksa ada 42 anggota,” sebutnya.

Personel Satpol PP yang enggan menyebut identintasnya itu mengaku, sebagai bawahan ia tidak mengetahui jumlah penggunaan anggaran. Baginya hanya menunggu instruksi dari pimpinan untuk melakukan kegiatan yang dananya dari APBD dan sudah dialokasikan.

“Kami hanya ditanya saja, kurang lebih lima pertanyaan dan kami menjawab sesuai apa adanya saja sesuai yang terjadi. Sedangkan terkait masalah anggaran sama sekali kami tidak tahu, kami tahunya hanya kerja saja,” jawabnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Raba Bima, Dipo Ikbal, SH ketika dikonfirmasi mengatakan, puluhan Personel Satpol PP Kabupaten Bima dipanggil sejak Senin (8/6) hingga Rabu (10/6) untuk dimintai keterangan. Tujuannya, sebagai pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan alat bukti atas dugaan korupsi di Satker tersebut, “Untuk kelancaran pemeriksaan makanya teman – teman Satpol PP dipanggil untuk

kita minta keterangan,” jelasnya.

Dipo sendiri tidak menjelaskan jumlah kerugian negara akibat dugaan penyimpan anggaran tersebut, karena masih pada tahap proses penyelidikan, “Total kerugiaannya belum bisa kita taksir sekarang, karena ini masih proses lidik,” pungkasnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Raba Bima Lalu Muhammad Rasyid, SH menambahkan, pemeriksaan kemarin seputar pengadaan barang dan jasa, penggunaan dana operasional lainnya, termasuk banyak item belanja, selama tahun 2014 menggunakan Dipa Rp 2 miliar. “Ini masih kami periksa secara umum dulu, mulai dari pengadaan, operasional, belanja kegiatan, penggajian dan banyak itemnya yang lain,” papar Rasyid kepada Suara NTB. Sejumlah saksi penting dari pejabat Pol PP Bima dimintai keterangan, diantaranya Kasi Sumber Daya Manusia (SDM), Kasi Personel, Kasi Pengamanan, termasuk Kasi Provost. Di banyak seksi ini, mencakup berbagai kegiatan yang ada hubugannya dengan pengadaan dan operasional.

Benarkah ada indikasi belanja dan kegiatan fiktif sebagaimana laporan masyarakat? Terkait pertanyaan ini, belum bisa dijawab Rasyid, karena catatannya kasus ini masih puldata dan pulbaket. Apalagi masih banyak saksi yang harus dipanggil dan dimintai keterangan lagi. Setelah bukti menguat dan didukung keterangan saksi, baru kasus ini dinaikkan ke penyelidikan, bahkan bisa ditingkatkan ke penyidikan kemudian menetapkan tersangka. “Kami berharap kasus ini cepat penyelidikannya, sehingga bisa segera naik ke penyidikan jika memang cukup bukti,” pungkasnya. (uki/ars)

DJP Nusra Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Dari Hal. 1 Diundang langsung juga para WP, dengan materi sosialisasi tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit sesuai UU No.6 Tahun 1983 berdasarkan PMK 29/PMK.03/2015 tahun 2015.

Termasuk sosialisasi tentang PMK 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPt), pembetulan SPt dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Komunikasi langsung dua arah pada Rabu (10/6) kemarin, Neilmaldrin Noor, SE, M. Sc mengemukakan arti penting pajak untuk mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa berdasarkan UUD 45. Pajak menurutnya sebagai tulang punggung pembangunan negara.

Sebab dengan pajak inilah, bangsa menjadi mandiri dan bebas dari pengaruh asing.

Segala bentuk infrastruktur baik fisik (jalan, jembatan, sekolahan, rumah sakit) serta infrastruktur non fisik berupa dana subsidi untuk pendidikan dan kesehatan, seluruhnya bersumber dari pajak.

Masyarakatpun diimbaunya untuk lebih proaktif dan lebih sadar tentang arti penting pajak tersebut untuk pembangunan negara. Dirjen Pa-

jak menurutnya siap memfasilitasi dan melayani masyarakat untuk menjadi WP. Tahun 2015 ini, lanjut Neilmaldrin, pemerintah telah mencanangkannya sebagai tahun pembinaan oleh Dirjen Pajak. Dilatarbelakangi karena tax ratio yang rendah, tingkat kepatuhan pajak yang juga masih rendah. Mendorong kepatuhan WP untuk melaporkan SPt, membayar dan menyetor pajak sesuai dengan yang seharusnya disetorkan serta melakukan pembetulan SPt dalam rangka tahun pembinaan ini.

Tahun pemmbinaan ini juga menurutnya untuk meningkatkan penerimaan dan membangun basis data yang lebih kuat.

Neilmaldrin merinci penghapusan sanksi tentang PMK 29, dimana WP yang melunasi utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016, diberikan sanksi bunga penagihan. Sementara PMK 91 merupakan penghapusan bagi bunga pajak yang terhutang dikarenakan kekhilafan WP. “Bagaimana caranya untuk memperoleh kemudahan-kemudahan tersebut, wajib pajak bisa langsung mendatangi kantor-kantor pelayanan pajak,” demikian dikatakannya.(bul/*)

PPK Divonis Satu Tahun, Rekanan Dua Tahun Dari Hal. 1 Melainkan ada dua kelompok yang belum menerima bantuan bibit sapi, yakni Kelompok Aik Sangar dan kelompok Rose Lestari. “Terdakwa malah menyerahkan uang kepada kedua kelompok, masing masing untuk Aik Sangar sebesar Rp 164.400.000 dan kepada kelompok Rose Lestari sebesar Rp 156.000.000,” kata hakim dalam putusannya.

Sehingga perbuatan terdakwa yang membayar pada tahap kedua ini dianggap menyimpang dari aturan, apalagi yang diberikan dalam bentuk uang, bukan sapi sesuai juklak juknis.

Atas dasar itu, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri serta korporasi, sebagaimana dakwaan JPU. Perbuatan terdakwa juga terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 301.208.700.

Karena itu, dalam putusannya hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan. Selain itu, Samsul Bahri juga dibebankan membayar kerugian negara yang timbul sebesar Rp 301.208.700.

Sementara pada giliran

sidang berikutnya, terdakwa PPK, Zainul Wardi divonis hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Namun terdakwa tidak dikenakan denda kerugian negara karena sudah dibebankan kepada terdakwa Samsul Bahri.

Zainul Wardi yang juga pejabat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB ini dianggap bersalah sesuai dengan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa Zainul Wardi terbukti melanggar unsur menyalahgunaan wewenang, karena tetap membayarkan kepada rekanan CV. Risma Sehati sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan belum tuntas 100 persen.

“Terdakwa sudah mecairkan 100 persen, padahal terdakwa Samsul Bahri belum melakukan serangkaian kewajibannya dalam merealisasikan bantuan sapi. Melainkan hanya menyerahkan uang kepada kelompok ternak,” kata hakim anggota Edward Samosir. (ars)

Fraksi Demokrat Soroti Besarnya Silpa APBD NTB 2014 Mataram (Suara NTB) Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD NTB 2014 yang menembus angka Rp 149 miliar lebih. Silpa itu sebagian besar disebabkan belanja modal untuk pembangunan RSUP NTB di Dasan Cermen yang tak terealisasi karena putus kontrak.

Hal tersebut dikatakan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Misfalah, S.Pd

saat membacakan pemandangan umum fraksinya atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (10/6) siang.

“Persoalan besarnya silpa yang relatif besar mencapai Rp 149 miliar lebih. Fraksi Partai Demokrat menilai, besarnya Silpa ini harus menjadi catatan penting untuk diperbaiki. Sumber utama besarnya Silpa tahun 2014 sudah

butuhan dasar masyarakat.

“Sehingga tahun depan, (RSUP) tidak akan lagi menjadi penyumbang terbesar bagi terjadinya Silpa yang signifikan,”tandasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM mengatakan sangat menyayangkan jika besarnya nilai Silpa itu disebabkan karena kteidakmampuan SKPD dalam merealisasikan anggaran. Ia menyebut, ada sekitar dua sampai tiga proyek

kita ketahui bersama yaitu belanja modal yang tak terealisasi atau putus kontrak, terutama pembangunan gedung RSUP NTB,” ujarnya.

Pihaknya yakin proyek RSUP NTB di Dasan Cermen akan tuntas tahun ini. Untuk itu, Partai Demokrat, kata Misfalah akan berdiri di depan untuk mendorong percepatan pembangunan gedung RSUP NTB. Pasalnya, gedung RSUP NTB merupakan hal yang snagat vitalbagi pemenuhan ke-

yang menyumbang Silpa cukup besar itu.

“Ada sekitar dua atau tiga yang besar menyumbang Silpa. Yang lainnya itu penghematan, dan efisiensi. Memang pada angka-angka yang besar (Anggaran tak mampu direalisasikan) kita menyayangkan.

Karena akibat pelaksanaan.

Dan itu kita minta tindaklanjut dari rekan-rekan komisi melakukan evaluasi secara intensif kepada SKPD yang bersangkutan,” ucapnya. (nas)

KI NTB Tangani 64 Kasus Sengketa Informasi

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat diterima Wamenlu RRT Qian Hungshan di Kantor Kemenlu, Rabu (10/6) waktu setempat.

Gubernur di Cina

Wamenlu RRT Siap Fasilitasi Terwujudnya ’’Sister Province’’ Mataram (Suara NTB) Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Qian Hungshan siap memfasilitasi terjalinnya kerjasama provinsi kembar (sister province) dengan salah satu provinsi di Cina dengan NTB. Kesiapan Qian Hungshan ini disampaikannya saat menerima rombongan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RRT di Beijing, Rabu (10/6).

Dalam kunjungannya ke RRT Gubernur NTB didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Ir. Ridwan Syah, MTP,Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Ir. Agung Hartono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Aminollah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. H. Husni Fahri, MM, Kepala BiroAdministrasi Kerjasama dan SDAIr. H. Muhammad Rum, MT,

Kepala BiroAdministrasi Perekonomian Dr. H..Manggaukang Raba dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda NTB Drs. Fathul Gani, MSi. Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Fathul Gani dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (10/6) malam, menjelaskan, Gubernur NTB bersama rombongan mengungkapkan berbagai macam potensi yang dimiliki NTB, termasuk keinginan menjalin kerjasama dengan satu provinsi di RRT. Tidak hanya itu, ujarnya, kedua belah pihak prinsipnya sangat menyambut baik berbagai potensi yang dimiliki untuk selanjutnya dilakukan kerjasama secara lebih kongkrit di lapangan.

Gubernur, ujarnya, menjelaskan berbagai potensi yang dimiliki NTB, seperti di bidang pariwisata dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika seluas 1.035 hektar serta lima belas kawasan lainnya di NTB.

Sementara di sektor perhubungan Laut, ujarnya, gubernur menyampaikan potensi geografis NTB yang sangat strategis dan rencana pengusulan kawasan ekonomi khusus pelabuhan dunia (Global Hub) di Kabupaten Lombok Utara.

Di bidang pertanian, ungkapnya, NTB memiliki lahan yang luas, seperti di bidang perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan diPulau Sumbawa.

Apalagi ini seiring dengan rencana pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Saleh,Pulau Moyo dan kawasan Gunung Tambora (SAMOTA).

Menanggapi penjelasan yang disampaikan Gubernur NTB Wamenlu RRT Qian Hungshan merespons positif, terlebih dengan kebijakan Jalur Sutra Dunia yang digagas Pemerintah RRT dan sangat berdampak positif bagi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia dan NTB, khususnya. (ham)

(Suara NTB/nas)

Kejari Bima Usut Dugaan Korupsi Dana Satpol PP

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Sejak tiga tahun terakhir, jumlah kasus sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi (KI) NTB sebanyak 64 kasus.

Jumlah kasus sengketa informasi terbanyak terjadi pada tahun 2014 lalu mencapai 42 kasus.

Hal tersebut dikatakan Ketua KI NTB, Ir. Drs. Muhammad Syauqi, MM dikonfirmasi di sela-sela Focus Group Disscusion (FGD) lima tahun UU KIP di Mataram, Rabu (10/6) siang kemarin. Disebutkan, KI NTB mulai menerima sengketa informasi pada tahun 2013 lalu dengan jumlah 14 kasus. “Itu diselesaikan baik melalui mediasi dan ajudikasi,”terangnya.

Sementara tahun 2014, jumlah sengketa informasi yang masuk ke KI NTB meningkat tajam sebanyak 42 kasus. Sementara, pada tahun 2015 ini sampai dengan Mei 2015, jumlah sengketa informasi yang sudah masuk dan diselesaikan sebanyak 8 kasus. Syauqi menjelaskan, meningkatkan jumlah kasus sengketa informasi pada tahun 2014 itu, lebih banyak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang badan publik yang disengketakan berada di luar NTB. “Hanya tiga kasus sengketa informasi tahun 2014 yang dimohonkan, yang ada di lingkup NTB. Selebihnya sebanyak 39 kasus dari pemohon informasi di luar NTB,”terangnya.

Terhadap sengketa informasi yang berasal dari luar NTB, katanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dihentikan prosesnya. Kecenderungan adanya peningkatan sengketa informasi, kata Syauqi juga disebabkan pemohon informasi yang kurang memahami standar operasional prosedur dalam mendapatkan informasi. Sehingga ada juga kasus sengketa informasi yang ditolak.

Terkait dengan sengketa informasi ini, pihaknya mendorong dikedepankan prinsip musyawarah anta pemohon informasi dengan badan public. Artinya, tidak mesti sengketa informasi harus dibawa ke KI. Prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa informasi perlu di kedepankan.

“Penyelesaian sengketa informasi. Ada miskomunikasi antara pemohon informasi dengan publik, bisa diselsaikan dengan musyawarah. KI mendorong prinsip penyelesaian sengketa informasi seperti Muhammad Syauqi ini,”tandasnya. (nas)

Evaluasi Larangan Menteri KP Dari Hal. 1 Seperti dikutip dari okezone.com, Willgo juga mempertanyakan sumber dana Kementerian KP yang menggunakan bom untuk menenggelamkan kapal nelayan asing. ‘’Anggarannya tidak jelas, tidak pernah dibahas di badan anggaran dan secara budgeting saya belum pernah melihat,’’ katanya.

Menurut dia, kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing menggunakan bom memiliki dampak positif dan menjadi syok terapi agar nelayan asing tidak seenaknya mencuri ikan di perairan Indonesia.

Namun, upaya tersebut tentu harus melalui proses hukum agar Indonesia tidak dikatakan sebagai negara preman. Kebijakan penenggelaman itu, kata

Willgo, juga harus melihat rambu-rambu secara internasional karena Indonesia berada di antara kepentingan banyak negara.

“Indonesia tidak jadi negara sendiri, jadi ini harus dicermati dengan baik. Jangan menegakkan aturan dengan melanggar hukum,” ujarnya.

Ia mengatakan penenggelaman kapal secara frontal memberikan efek psikologis yang

keras bagi nelayan asing, namun alangkah baiknya kapal-kapal yang ditangkap dilelang, kemudian hasilnya masuk ke kas negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Pelelangan kapal bisa dilakukan setelah ada putusan resmi pengadilan yang membuktikan nelayan asing tersebut mencuri ikan di perairan

laut Indonesia, sehingga merugikan negara.

Pelelangan kapal, lanjut Willgo, juga menjadi alternatif hukuman yang tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan perairan laut. “Jangan sampai penenggelaman kapal menggunakan bom lebih mahal biayanya daripada harga kapal yang ditenggelamkan,” ujarnya. (aan)

30 Pimpinan SKPD dan Sebagian Anggota Dewan Absen Dari Hal. 1 hanya dihadiri tiga pimpinan SKPD dari 33 SKPD yang ada. Selebihnya, pimpinan SKPD hanya mengutus pejabat eselon III. Selain kehadiran pimpinan SKPD yang sangat minim, sebagian anggota DPRD NTB juga absen rapat paripurna.

Dari 65 anggota DPRD NTB, yang hadir mengikuti rapat paripurna sebanyak 35 orang sesuai dengan daftar hadir.

Tiga pimpinan SKPD Pemprov NTB yang nampak hadir dalam rapat paripurna itu antara lain Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, MPPM, Kepala Biro Kesra, H. Suhaimi, SH dan Kepala Diskop UMKM, Drs. H. Supran, MM. “Semestinya mereka (para pimpinan SKPD) hadir (mengikuti rapat paripurna).

Besok kita tegur keras mereka karena ini pandangan umum fraksi-fraksi. Saya akan tegur keras, saya akan memberikan somasi,” kata Wagub dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (10/6) siang.

Wagub mengatakan, sebagai seorang pimpinan ia mengaku sangat kecewa dengan para

pimpinan SKPD yang malas menghadiri rapat paripurna tersebut. Untuk paripurna yang akan datang, kata Amin, dirinya akan meminta supaya pimpinan SKPD juga diabsen. Ditegaskan, dirinya akan segera memanggil Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH terkait hal tersebut.

Sekda akan diminta menegur seluruh pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna tersebut. “Saya perintahkan kepada Sekda untuk besok membuat teguran tertulis. Ini soalnya pandangan fraksi-fraksi, sangat penting.

Mending kalau penjelasan gubernur, itu dari kita. Ini kan pandangan lembaga dewan yang harus mereka cermati, yang harus mereka berikan tanggapan, yang harus diberikan penjelasan. Karena ini pandangan umum fraksi-fraksi mewakili kekuatan politik rakyat,’’ terangnya.

Ditanya mengenai ada pimpinan SKPD yang mengutus Kepala Bidang (Kabid) maupun Sekretraris nya, Wagub menegaskan jika ada alas an yang bersifat urgen dan mendesak maka bisa dimaklumi. Namun, jika para pimpinan SKPD berada di dalam

daerah kemudian tak menghadiri rapat paripurna maka alasannya tak bisa diterima.

“Kalau masih di daerah, tidak di luar daerah, harus diskors yang lain, harus ditunda yang lain. Saya minta ini tidak boleh lagi terulang seperti ini di masa yang datang.

Saya akan minta Sekda untuk memberikan teguran tertulisnya,”tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri memaklumi ada beberapa pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Ia mencontohkan seperti Kepala BKD dan Diklat, Drs. H. Muh. Suruji yang saat ini sedang melaksanakan tugas di Jakarta bersama Sekda NTB. Sementara mengenai keterlambatan dan minimnya anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna, Mahalli mengatakan hal itu dikarenakan ada anggota dewan yang sakit dan berhalangan hadir karena urusan yang penting.

Seperti anggota dewan dari Fraksi Hanura yang semuanya tak menghadiri rapat paripurna lantaran ada kegia-

tan di DPP Hanura di Jakarta. Meskipun demikian, Fraksi Hanura DPRD NTB telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menyerahkan pemandangan umum fraksinya secara tertulis.

Mengenai keterlambatan anggota dewan dalam rapat paripurna dan adanya sebagian anggota yang jarang menghadiri rapat paripurna, Mahalli mengatakan pimpinan dewan terus melakukan upaya. “Karena kami juga tidak ingin teman-teman wartawan ataupun masyarakat luas menjadikan hal-hal keterlambatan ini terus menjadi masalah. Dan ini memang masalah. Makanya terima kasih juga kalau teman-teman wartawan menyoroti ini. Tetapi mohon supaya kita juga bisa bersama-sama dengan cara terbaik memberikan solusi, kritik yang solutif,”ujarnya.

Ditanya hukuman atau punishment yang diberikan kepada anggota dewan yang sering terlambat dan jarang menghadiri rapat paripurna, Politisi Partai Demokrat ini mengatakan itu semua ada aturannya.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK)

DPRD NTB, H. Jazuli Azhar, M.Si mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan anggota dewan. Sesuai dengan schedule dari Badan Musyawarah (Banmus), bahwa pada Juni ini akan dilakukan evaluasi terhadap dinamika yang terjadi di DPRD NTB termasuk masalah kedisplinan dan ketaatan anggota dewan.

“Kita sebenarnya juga risau sebenarnya melihat kondisi seperti ini, yang selama ini belum tepat waktu untuk melaksanakan rapat-rapat paripurna.

Kita malu juga kepada eksekutif, lebih-lebih pimpinan, gubernur , wakil gubernur dan lainlain,”ucapnya.

Jazuli menambahkan, BK akan bersidang dengan anggota BK lainnya untuk menentukan sikap. Apakah akan memanggil anggota dewan yang jarang menghadiri rapat paripurna dan melanggar disiplin. “Tunggu kami bersidang dengan anggota BK yang lain.

Apakah nanti kita pada akhirnya akan memnaggil mereka atau menegur mereka baik secara lisan. Pasti akan kita lakukan teguran sesuai kewenangan kita yang ada,”pungkasnya. (nas)

Lima SDN di Mataram Jadi ’’Pilot Project Green School’’ Indonesia Dari Hal. 1 Terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas pendidikan dan LSM. Sementara dari pusat hadir Perwakilan Unesco Indonesia Prof. Dr. Nur Indah, staf khusus Kemendiknas DR Tuti. ‘’Output dari program tersebut, Kota Mataram sebagai pusat pembelajaran dunia akan model pendidikan lingkungan berkelanjutan terintegrasi,’’ terang H. Didi Sumardi kepada Suara NTB usai menghadiri pembukaan pelatihan AGSI. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menyampai-

kan, AGSI ini merupakan program dari Unesco dan Kemendiknas. Intinya adalah, bagaimana melakukan pendidikan terintegrasi yang mengarah kepada pendidikan berbasis lingkungan. Sasaran kegiatan AGSI ini adalah sekolah yang melibatkan seluruh civitas akademika di sekolah tersebut. ‘’baik guru, murid, orangtua atau masyarakat. Termasuk Dikpora juga terlibat, khususnya melalui aparat pengawas pendidikan, terlibat di situ,’’ tutur H. Didi Sumardi.

Katanya, tidak hanya sekolah yang di up grade untuk membangun program

green school. Mengingat program ini harus terintegrasi dengan lingkungan, maka lingkungan sekitar menjadi bagian tidak terpisahkan dari misi itu. Nantinya, program ini akan menjadi pilot project sekaligus menjadi pusat pembelajaran dunia terkait sekolah berbasis lingkungan. ‘’Mataram akan menjadi pusat pendidikan dunia yang berkelanjutan, yang berwawasan lingkungan. Kedua program ini akan terintegrasi ke kurikulum 2013,’’ terang Didi Sumardi. Ini, lanjutnya, semacam inovasi sistem berbasis kurikulum 2013. Pola

pembelajaran nantinya akan disesuaikan dengan misi lingkungan. ‘’Misalnya, tidak lagi berorientasi pada teori semata. Namun lebih ditekankan kepada orientasi secara implementatif menerapkan ilmu soal lingkungan itu,’’ pungkasnya. Sekolahsekolah yang terlibat, akan melaksanakan pendidikan berbasis lingkungan yang berkelanjutan, terintegrasi dengan kurikulum. Sehingga pola pembelajaran kepada siswa semacam penyempurnaan.

Polanya diyakini Didi Sumardi, akan berubah drastis.

Tidak hanya guru memberikan

ilmu lingkungan kepada siswa, tetapi lebih dominan pada praktik. ‘’Sehingga siswa bisa langsung praktik. Untuk mempelajari soal pencemaran lingkungan, dia (siswa, red) langsung turun ke selokan, sungai. Kenapa bisa bau dan kotor. Dia menganalisa sendiri, faktornya apa,’’ terangnya.

Mereka akan berdiskusi berdasarkan pengamatan, untuk selanjutnya didiskusikan antar siswa sebagai dasar menyusun rekomendasi. ‘’Kemudian itu akan menjadi tindaklanjut yang harus dilakukan oleh siswa tersebut,’’ tandasnya. (fit/*)

Kamis, 11 Juni 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Stikes Mataram Lantik 249 Ners Mataram (Suara NTB) Sebanyak 249 orang lulusan perawat yang telah menyelesaikan studi kuliah profesi (Ners) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram dilantik, Rabu (10/6) kemarin di Hotel Lombok Raya. Pelantikan itu dirangkai dengan pengambilan sumpah janji Ners yang dipimpin oleh Ketua Stikes Mataram, Dr.

Chairun Nasirin,M.Pd. Ners.

Dalam sambutannya, Ketua Stikes Mataram, Dr. Chairun Nasirin,M.Pd. Ners mengutarakan bahwa lulusan Ners angkatan ke VIII itu telah menyelesaikan program D-III Keperawatan yang dilanjutkan dengan menyelesaikan studi Ners selama satu tahun. Selama mengikuti program Ners, perawat yang bersangkutan diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di rumah sakit – rumah sakit bertipe A. Stikes Mataram telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit bertipe A sebagai tujuan penempatan PKL mahasiswanya diantaranya di Malang Jawa Timur. Rumah sakit bertipe A di Denpasar, Bali- diantaranya yakni Rumah Sakit Umum Sanglah. ‘’Pelantikan ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan ini adalah tonggak awal bagi para lulusan untuk mengaplikasikan ilmu keperawatan yang telah digali selama bergelut di bangku kuliah. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan adalah tugas utama sehingga dapat bernilai bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa,’’ ujar Dr. Chairun Nasirin.

Disebutkan bahwa jumlah lulusan yang dilantiknya kali ini merupakan angka yang cukup besar. Para lulusan yang telah resmi menyandang gelar S.,Kep.,Ners- ini akan memenuhi kebutuhan perawat di NTB. Dalam perjalanannya, Stikes Mataram akan terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sehingga lulusan yang tercetak melalui Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (LPTS) Bidang Kesehatan tersebut selalu unggul.

Peningkatan wawasan mahasiswa katanya, dilakukan dengan penguatan kerjasama untuk melakukan studi banding ke daerah – daerah di luar NTB serta memperkuat pemahaman bahasa asing di kalangan mahasiswa. ‘’Kita akan selalu meningkatkan studi banding ke luar d untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Selain itu, penguatan penguasaan terhadap bahasa asing penting dilakukan untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing secara global,’’ lanjutnya.

Mencetak generasi yang cendekiawan serta berguna bagi bangsa dan negara merupakan tujuan utama penyelenggaraan Stikes Mataram. Dibuktikan dalam lulusan yang dilantik saat ini, sembilan diantara 249 lulusan ini menyandang predikat cumlaude.

Kemajuan yang ingin dicapai Stikes Mataram ini, tidak luput juga dari pengembangan terhadap para pengajarnya terkait dengan peningkatan keahlian-keahlian yang dimiliki melalui pelatihan spesialisasi yang diampu serta peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan dan pembelajaran juga semakin ditingkatkan sehingga baik mahasiswa maupun dosen tidak buta terhadap teknologi. (met/*)

(Suara NTB/ist)

Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin, M.Pd membacakan sumpah dihadapan para Ners angkatan ke VIII STIKES Mataram didampingi rohaniawan Islam, Kristen, Hindu dan Budha, di Ballroom Hotel Lombok Raya, 10/6 kemarin

(Suara NTB/ist)

Perwakilan PPNI Provinsi NTB, H. Cembun, App. MPH., melakukan penyematan Pin PPNI kepada peserta, setelah melakukan pengambilan sumpah.

(Suara NTB/ist)

Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, memberikan ucapan selamat kepada Ners yang baru dilantik.

(Suara NTB/ist)

Perwakilan peserta pelantikan Ners angkatan ke VIII STIKES Mataram, menandatangani naskah sumpah Ners yang disaksikan oleh Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin dan para rohaniawan.

Para tamu undangan.

(Suara NTB/ist)

Ini Alasan Presiden Calonkan Sutiyoso Jadi Kepala BIN Solo (Suara NTB) Presiden Joko Widodo mengaku telah mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi sebelum menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (KaBIN).

“Saya juga telah mengajukan pencalonan Sutiyoso sebagai KaBIN ini. Saya juga sudah melalui banyak pertimbangan dan memperhatikan baik rekam jejak maupun kompetensi dari Pak Sutiyoso,” kata Presiden Jokowi di kedi-

amannya di Jalan Kutai Utara Sumber Solo, Rabu (10/6).

Jokowi menjabarkan pertimbangannya mengajukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN karena rekam jejaknya di dunia intelejen dan militer.

Sutiyoso dinilai berpengala-

man dan memiliki kompetensi yang cukup dalam memimpin badan intelijen itu.

“Terutama di dunia intelejen dan militer saya berharap DPR RI memberikan pertimbangan atas usulan tersebut,” kata Jokowi.

Presiden mengharapkan

DPR tidak menolak usulanya karena dia telah melalui banyak pertimbangan sebelum memutuskan memilih Sutiyoso.

“Saya berharap tidak karena sudah melalui banyak pertimbangan,” katanya.

Presiden menunjuk pria yang akrab disapa Bang Yos itu untuk memimpin BIN tidak lama setelah mengajukan Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. (ant/Bali Post)

BPOM Temukan 11.370 Produk Tidak Penuhi Syarat Jakarta (Suara NTB) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan sebanyak 11.370 produk memiliki kemasan yang tidak memenuhi persyaratan masih beredar bebas di pasaran. “Hasil pengawasan sejak 25 Mei hingga 9 Juni 2015 telah ditemukan banyak produk yang tidak memenuhi syarat,” kata Kepala BPOM Roy Sparingga ketika mengadakan jumpa pers di

Aula Gedung C BPOM, Jakarta, Rabu (10/6).

Pangan yang tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 6.043 tidak ada izin, pangan kadaluwarsa 4.510 kemasan, dan pangan rusak 817 dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari Rp450 juta di seluruh Indonesia.

Selain pangan, banyak juga ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi syarat seper-

ti bahan kimia yang tidak layak pakai dan izin yang tidak diproses sesuai aturan.

BPOM akan melakukan pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk atau perbatasan, pengawasan lebih difokuskan pada temuan besar hingga hulu.

“Upaya ini belum membuahkan hasil yang maksimal, karena barang rata-rata disimpan digudang yang tertutup rapi tanpa sepengetahuan warga,” katanya.

Oleh karena itu, Roy meminta tindakan aktif dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi peredaran ma-

kanan. Segera melaporkan kepada petugas jika mengetahui tindakan yang mencurigakan.

Apabila terbukti tidak layak konsumsi dan sudah diperingatkan sebelumnya tetapi masih belum jera, maka usaha produksi tersebut akan dicabut izinnya serta dapat diberi sanksi pidana.

Selain pengawasan terhadap kemasan dan produk tidak ada izin, BPOM akan meningkatkan pengawasan terhadap jajanan pada ruang terbuka, obat tradisional, kosmetik dan sarana distribusi makanan. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

BROSUR - Sejumlah relawan menyebarkan pengumuman anak hilang di ruas Jalan Sedap Malam, Kota Denpasar, Bali, Rabu (3/6/15). Puluhan relawan dari berbagai organisasi sosial membantu pencarian anak berusia delapan tahun yang hilang dari rumah sejak 16 Mei 2015 itu.

Angeline Ditemukan Dikubur di Rumahnya Denpasar (Suara NTB) Angeline, anak perempuan berusia delapan tahun yang hilang sejak Sabtu (16/5), ditemukan tewas dikubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, Rabu.

“Dengan upaya maksimal, kami akhirnya menemukan bahwa Angeline dalam keadaan sudah meninggal dunia,” kata Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Ronny

Sompie di kediaman korban.

Kasus hilangnya Angeline mendapat perhatian dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, baik nasional maupun internasional, serta turis mancanegara yang tengah berlibur di Bali.

Para sukarelawan dari sejumlah lembaga ikut mencari anak itu dengan berjalan kaki menyusuri rute yang biasa ditempuh oleh Angeline saat dia berangkat ke sekolah.

Kepala Kepolisian Daerah Bali memimpin langsung aksi sukarelawan menyusuri rute perjalanan Angeline dari rumahnya di Jalan Sedap Malam menuju sekolah yang berjarak sekitar dua kilometer sembari membagikan brosur yang berisi informasi terkait Angeline.

Puluhan teman sekolah Angeline di SD 12 Kesiman, Sanur, Denpasar, juga ikut menyebarkan informasi mengenai hilangnya Angeline. (ant/Bali Post)

Kesehatan

Kedelai Kurangi Gejala Menopause KEDELAI dapat mengurangi gejala menopause pada wanita karena mengandung fitoestrogen, zat estrogen yang terdapat pada tumbuhan.

“Mengonsumsi kedelai dapat mengurangi gejala menopause, seperti bad mood dan kulit kering,” kata dokter Sonia Wibisono di Jakarta.

Dia menambahkan fitoestrogen pada kedelai juga berman-

faat bagi kecantikan karena dapat mencerahkan kulit.

“Yang biasa dibikin tablet untuk menopause itu diambil dari ekstrak tumbuhan seperti soya yang mengandung fitoestrogen,” ujar dia.

Selain mengurangi gejala menopause, kedelai juga kaya antioksidan yang mengikat radikal bebas dan menghambat proses penuaan tubuh.

“Untuk antiaging perlu

antioksidan karena banyak faktor penyebab penuaan, seperti polusi, sinar matahari, makanan yang tidak sehat,” jelas dia.

Selain itu, kedelai juga mengandung magnesium yang berfungsi mengikat kalsium agar lebih mudah diserap darah. Dengan demikian, proses pembentukan tulang pada tubuh pun semakin lancar. (ant/Bali Post)